pengaruh kualitas audit, debt default dan kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 2, halaman: 197-207, juli 2008 197 pengaruh kualitas audit, debt default dan kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini going concern alex murtin & choirul anam e-mail : alexmurtin@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research have a purpose to test the effect of audit quality, debt d efault and company financial condition to going concern opinion acceptance. the sample which used in this research is manufacture company which registered in indonesia stock exchange between 2000-2007. the sample was taken with purposive sampling method and the resault 29 companies were match and fulfill the sample criteria. hypothesis testing was done with regresion test tool from spss aplication program. the research result show that audit quality have positif effect and significant to the possibility of going concern opinion acceptance, debt default have positif effect and significant to the possibility of going concern opinion acceptance and company financial condition have negative effect and significant to the possibility of going concern opinion acceptance. keywords: audit quality, debt default, company financial condition and going concern opinion pendahuluan latar belakang kelangsungan hidup suatu usaha (going concern) merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, karena itu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (standar akuntansi keuangan, 2002). keberadaan entitas bisnis merupakan ciri dari sebuah lingkungan ekonomi, yang dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (mirna dan indira, 2007). reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati (eko, dkk 2006). deangelo (1981) dalam eko, dkk (2006) menyatakan bahwa auditor yang berasal dari kantor akuntan publik (kap) skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan auditor yang berasal dari kap skala kecil. auditor yang berasal dari kap skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada. mutchler et al (1997) dalam mirna dan indira (2007) menemukan bukti bahwa keputusan opini going concern sebelum terjadinya kebangkrutan secara signifikan berkolerasi dengan probabilitas alex murtin & choirul anam, pengaruh kualitas audit..... 198 kebangkrutan serta informasi berlawanan yang ekstrim, seperti default. auditor cenderung mengeluarkan opini going concern jika perusahaan gagal dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. cacello dan neal (2000) dalam setyarno (2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini going concern. ramadhany (2004) dalam eko, dkk (2006) menyatakan kondisi keuangan perusahaan menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini going concern karena menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. penelitian-penelitian yang pernah dilakukan antara lain oleh hani, dkk (2003) yang meneliti going concern dan opini audit, memberikan bukti bahwa rasio keuangan tidak dapat dijadikan tolak ukur yang pasti untuk menentukan going concern, namun dapat menjadi alat bantu dalam pengukuran kesehatan perusahaan dalam kelangsungan hidupnya. penelitian eko, dkk (2006) yang menguji pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern, memberikan bukti bahwa variabel kondisi keuangan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. untuk variabel kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. mirna dan indira (2007) meneliti tentang analisis pengaruh kualitas audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini going concern, memberikan bukti bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh eko, dkk (2006) yang menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan atas kemungkinan penerbitan opini going concern. hasil penelitian mirna (2007) untuk variabel debt default berhasil membuktikan bahwa debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. untuk variabel opinion shopping menunjukkan bahwa perusahaan di indonesia cenderung mendapat opini going concern ketika melakukan pergantian auditor. hasil ini sejalan dengan pendapat dari chow dan rice (1982) dalam mirna dan indira (2007), dimana pergantian auditor yang dilakukan oleh sebuah perusahaan belum tentu akan menghasilkan opini non going concern. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian mirna dan indira (2007), perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada periode waktu yang digunakan dan menganti variabel opinion shopping dengan kondisi keuangan perusahaan, dengan alasan penulis ingin membuktikan apakah dengan kondisi keuangan yang sehat dapat menjamin sebuah perusahaan untuk tidak menerima opini audit going concern. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 197-207, juli 2008 199 batasan masalah (1) kualitas audit diukur berdasarkan kap yang tergabung dalam big four dan non big four. (2) debt default dalam penelitian ini merupakan kegagalan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjang yang jatuh tempo. (3) kondisi keuangan perusahaan dalam penelitian ini hanya diukur menggunakan model zscore yang dikembangkan oleh altman (1983). (4) opini going concern didasarkan pada unqualified opinion with explanatory language dan opini non going concern hanya didasarkan pada unqualified opinion. rumusan masalah (1) apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap penerimaan opini going concern? (2) apakah debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini going concern? (3) apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini going concern? manfaat penelitian (1) bagi pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi, terutama yang berkaitan auditing dan akuntansi keuangan, khususnya dalam bidang keputusan opini audit. (2) bagi praktisi akuntan publik terutama bagi auditor dalam memberikan penilaian keputusan opini audit yang berkaitan dengan kelangsungan hidup (going concern) perusahaan. tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis opini going concern going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha (hani dkk, 2003). dengan adanya going concern maka suatu badan usaha dianggap mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. menurut lenard, dkk (1998) dalam hani, dkk (2003) ketika auditor memeriksa kondisi keuangan suatu perusahaan dalam audit tahunan, auditor harus menyediakan laporan audit untuk digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan. salah satu dari hal-hal penting yang harus diputuskan adalah apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). hubungan kualitas audit dengan penerimaan opini going concern deangelo (1981) dalam nizarul alim, dkk (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa auditor yang berasal dari kap skala besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berasal dari kap skala kecil. auditor dari kap skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan alex murtin & choirul anam, pengaruh kualitas audit..... 200 masalah-masalah yang ada. argumen tersebut berarti bahwa auditor yang berasal dari kap skala besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah going concern kliennya. muthcler, dkk (1997) dalam eko, dkk (2006) menemukan bukti bahwa auditor yang berasal dari kap skala besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor yang berasal dari kap skala kecil, termasuk dalam pengungkapan masalah going concern. mirna dan indira (2007) tidak menemukan bukti bahwa auditor spesialis lebih sering memberikan opini going concern. hal ini konsisten dengan penelitian eko, dkk (2006), yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern semakin besar skala kap maka semakin baik kualitas audit yang diberikan, sehingga auditor yang berasal dari kap skala besar memiliki kualitas yang baik dan mampu untuk mendeteksi dan melaporkan masalah going concern kliennya. h1: kualitas audit berpengaruh positif terhadap penerimaan opini going concern. hubungan debt default dengan penerimaan opini going concern indikator going concern yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (default). debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (chen dan church, 1992 dalam mirna dan indira, 2007). pernyataan auditor dalam laporan tahunan perusahaan yang menyatakan perusahaan gagal dalam membayar hutang dan atau bunganya merupakan penyebab perusahaan mendapat status debt default. penelitian ramadhany (2004) dalam mirna dan indira (2007) menunjukkan bahwa debt default berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh chen dan church (1992), muthcler et. al (1997), carcello dan neal (2000) dalam mirna dan indira (2007), yang menemukan bukti kuat antara pemberian status debt default dengan masalah going concern. penelitian yang dilakukan mirna dan indira (2007) menyatakan bahwa debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. semakin besar hutang yang dimiliki suatu perusahaan akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian operasi, sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pokok dan bunga. keadaan ini dapat menyebabkan perusahaan gagal dalam menjalankan usahanya, dan cenderung untuk menerima opini going concern. h2: debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini going concern. hubungan kondisi keuangan perusahaan dengan penerimaan opini going concern kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya (ramadhany, 2004 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 197-207, juli 2008 201 dalam eko, dkk 2006). mc keown, dkk (1991) dalam eko, dkk (2006) menemukan bahwa auditor hampir tidak pernah memberikan opini going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. model yang digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dalam penelitian ini menggunakan model zscore altman (1968, 1983). carcello dan neal (2000) dalam eko, dkk (2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini going concern. penelitian eko, dkk (2006) yang memproksikan kondisi keuangan perusahaan menggunakan model prediksi zscore altman membuktikan bahwa kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini going concern. kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan, dan auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (financial distress). auditor akan cenderung mengeluarkan opini audit going concern apabila perusahaan mengalami financial distress sehingga berada dalam ambang kebangkrutan. h3: kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini going concern. kerangka pemikiran variabel independen variabel dependen gambar 2.1. bagan kerangka pemikiran metode penelitian definisi operasional dan pengukuran variabel opini audit going concern opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya (eko dkk, 2006). opini audit going concern diberi kode 1, sedangkan opini audit non going concern diberi kode 0. debt default kualitas audit opini going concern kondisi keuangan perusahaan alex murtin & choirul anam, pengaruh kualitas audit..... 202 kualitas audit ukuran kap digunakan untuk mengukur proksi kualitas audit, ukuran berdasarkan kap yang tergabung dalam big four dan non big four. kap big four yang digunakan dalam penelitian ini adalah (sumber, http://en.wikipedia.org/wiki/big_four_au ditors, 2008): (1) price water house coopers (pwc), dengan partnernya di indonesia kap haryanto sahari. (2) deloitte touche tohmatsu, dengan partnernya di indonesia kap osman bing satrio. (3) klynveld peat marwick goerdeler (kpmg) international, dengan partnernya di indonesia kap sidharta, sidharta, widjaja. (4) ernst and young (ey) dengan partnernya di indonesia kap purwantono, sarwoko, sandjaja. variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, apabila perusahaan tergabung dalam auditor non big four maka diberi kode 1, jika tergabung dalam auditor big four diberi kode 0. debt default debt default didefinisikan sebagai kegagalan perusahaan dalam membayar hutang pokok dan atau bunganya pada saat jatuh tempo (mirna dan indira, 2007). status debt default dilihat dari pernyataan auditor dalam laporan tahunan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan gagal membayar hutang dan bunganya. variabel ini diukur dengan variabel dummy, kode 1 untuk status debt default, dan kode 0 untuk status tidak debt default. kondisi keuangan perusahaan kondisi keuangan digambarkan sebagai tingkat kesehatan perusahaan, untuk menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan digunakan model prediksi zscore altman (1968, 1983). model yang digunakan sebagai berikut: zi = 1.2 z1 + 1.4 z2 + 3.3 z3 + 0.6 z4 + 1.0 z5 keterangan: z1 : working capital/total asset z2 : retained earnings/total asset z3 : ebit/total asset z4 : market capitalization/book value of debt z5 : sales/total asset penentuan sampel obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) selama tahun 2000-2007. sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1) auditee sudah terdaftar di bei sebelum 1 januari 2000. (2) menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen selama tahun 20002007 secara berturut-turut. (3) mengalami laba bersih setelah pajak yang positif sekurangkurangnya dua periode laporan keuangan selama periode penelitian. (4) memuat opini auditan atas laporan keuangan. pengujian hipotesis pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariat dengan menggunakan regresi http://en.wikipedia.org/wiki/big_four_auditors http://en.wikipedia.org/wiki/big_four_auditors jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 197-207, juli 2008 203 logistik (logistic regression), yang variabel independennya merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). model regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut: ln gc gc 1 = α + β1adtr + β2def β3z83 + ε keterangan: α = konstanta ln gc gc 1 = opini going concern (variabel dummy, 1 jika opini going concern, 0 jika opini non going concern) adtr = kualitas auditor yang diproksikan variabel dummy (0 jika tergabung dalam kap big four dan 1 untuk yang bukan) def = debt default (variabel dummy, 1 jika perusahaan dalam keadaan default, 0 jika tidak) z83 = kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan model zscore altman ε = kesalahan residual kriteria hipotesis: jika nilai sig (p value) < α (0,05) maka hipotesis didukung. jika nilai sig (p value) > α (0,05) maka hipotesis tidak didukung. hasil analisis dan pembahasan penelitian ini mengambil obyek auditee manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2000-2007. berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 29 auditee selama periode penelitian, sehingga total sampel selama periode penelitian (8 tahun) sebanyak 232 auditee. hasil penelitian (uji hipotesis) menilai kelayakan model regresi kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan hosmer and lemeshow’s goodness of fit test yang diukur dengan nilai chi-square pada bagian bawah uji hosmer dan lemeshow. tabel 4.2. hosmer dan lemeshow test 4.992 8 .758 step 1 chi-square df sig. sumber: lampiran 5 tabel 4.2 memperlihatkan nilai p-value sebesar 0,758 > 0,05, maka dapat dikatakan model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. menilai model fit pengujian model fit dengan membandingkan nilai antara -2 log likelihood (-2ll) pada awal (block number=0) dengan nilai -2 log likelihood (-2ll) pada akhir (block number=1). adanya pengurangan nilai alex murtin & choirul anam, pengaruh kualitas audit..... 204 antara -2ll awal (initial – 2ll function) dengan nilai -2ll pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. tabel 4.3. perbandingan nilai -2ll awal dengan 2ll akhir -2 log likelihood nilai awal (block number=0) akhir (block number=1) 189,781 134,023 sumber: lampiran 5. tabel 4.3 memperlihatkan angka -2ll awal (block number=0) sebesar 189,781, sedangkan angka -2ll akhir (block number=1) mengalami penurunan menjadi 134,023. penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. multikolinearitas pengujian multikolinearitas menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen, yaitu: adtr, def dan z83. tabel 4.4 mempelihatkan tidak adanya gejala multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, ditunjukkan dengan nilai korelasi antar variabel bebas yang masih jauh di bawah 0,8. tabel 4.4. matrik korelasi antar variabel bebas 1.000 -.807 -.324 -.332 -.807 1.000 -.002 .037 -.324 -.002 1.000 .141 -.332 .037 .141 1.000 constant adtr def z83 st ep 1 constant adtr def z83 sumber: hasil analisis data matrik klasifikasi matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan opini audit going concern pada auditee. tabel 4.5 memperlihatkan kekuatan prediksi untuk memprediksi opini audit going concern adalah sebesar 89,7 persen. model regresi yang diajukan menunjukkan dari total 199 data observasi yang memperoleh opini audit non going concern ada 192 data (96,5 persen) yang diprediksi akan memperoleh opini audit non going concern. kekuatan prediksi model untuk observasi yang memperoleh opini audit going concern adalah sebesar 48,5 persen, yang berarti bahwa dengan model regresi yang diajukan ada 16 data yang diprediksikan akan memperoleh opini audit going concern dari total 33 data. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 197-207, juli 2008 205 tabel 4.5. matrik klasifikasi 192 7 96.5 17 16 48.5 89.7 observ ed ngcao gcao gc ov erall percentage st ep 1 ngcao gcao gc percent age correct predicted sumber: lampiran 6. estimasi parameter dan interpretasinya hasil pengujian koefisien regresi logistik pada tingkat signifikansi 5 persen disajikan pada tabel berikut: hasil perhitungan pada tabel 4.6 diperoleh model logistic regression sebagai berikut: gc ln = 1-gc = -2,899 + 1,293 adtr + 2,495 def 0,260 z83 tabel 4.6. koefisien regresi 1.293 .551 5.495 1 .019 3.643 2.495 .491 25.791 1 .000 12.124 -.260 .119 4.802 1 .028 .771 -2.899 .542 28.623 1 .000 .055 adtr def z83 constant st ep 1 a b s. e. wald df sig. exp(b) variable(s) entered on step 1: adtr, def, z83.a. sumber : lampiran 6. pembahasan pengujian hipotesis pertama (h1) kualitas audit (adtr) memiliki koefisien positif sebesar 1,293 dengan sig 0,019 < 0,05, berarti kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. sehingga hipotesis pertama (h1) berhasil didukung. hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian eko, dkk (2006) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini going concern. pengujian hipotesis kedua (h2) debt default (def) memiliki koefisien positif sebesar 2,495 dengan sig 0,000 < 0,05, berarti debt default berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. sehingga hipotesis kedua (h2) berhasil didukung. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mirna dan indira (2007) menyatakan bahwa debt alex murtin & choirul anam, pengaruh kualitas audit..... 206 default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. pengujian hipotesis ketiga (h3) kondisi keuangan perusahaan memiliki koefisien sebesar -0,260 dengan sig 0,028 < 0,05, berarti kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. sehingga hipotesis ketiga (h3) dalam penelitian ini didukung. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh eko, dkk (2006), menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini audit going concern. simpulan, keterbatasan dan saran simpulan berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi logistik dapat ditarik kesimpulan pertama, kualitas audit yang diukur dengan besarnya kap berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. auditor yang berasal dari kap skala besar memiliki kualitas yang lebih baik sehingga mampu untuk mendeteksi dan melaporkan masalah going concern kliennya. kedua, debt default berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pokok dan bunga menyebabkan perusahaan gagal dalam menjalankan usahanya, dan cenderung untuk menerima opini going concern. ketiga, kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan menggunakan model zscore altman berpengaruh terhadap opini audit going concern. auditor akan cenderung mengeluarkan opini audit going concern apabila perusahaan mengalami financial distress sehingga berada dalam ambang kebangkrutan. keterbatasan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : (1) variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern dalam penelitian ini hanya meliputi: kualitas audit, debt default dan kondisi keuangan perusahaan. (2) periode pengamatan relatif pendek, hanya 8 (delapan) tahun, yaitu tahun 2000 dan 2007. saran (1) penelitian selanjutnya perlu memasukkan variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern, seperti opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan dan rasio keuangan yang lain. (2) tahun pengamatan lebih diperpanjang sehingga dapat melihat kecenderungan trend penerbitan opini audit going concern oleh auditor dalam jangka panjang. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 197-207, juli 2008 207 daftar pustaka ikatan akuntansi indonesia, 2002, standar akuntansi keuangan, salemba empat, jakarta. mulyadi, 2002, auditing edisi ke enam, salemba empat, jakarta. hani, dkk., 2003, going concern dan opini audit: suatu studi pada perusahaan perbankan di bej, simposium nasional akuntansi vi surabaya, 16-17 oktober. sekar m., 2003, analisis pengaruh independensi, kualitas audit, serta mekanisme corporate governance terhadap integritas laporan keuangan, simposium nasional akuntansi vi surabaya, 16-17 oktober. margaretta f. dan sylvia s., 2005, opini audit going concern: kajian berdasarkan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik, simposium nasional akuntansi viii solo, 1516 september. eko b. s., dkk., 2006, pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern, simposium nasional akuntansi ix padang, 2326 agustus. ghozali, imam. 2006, aplikasi analisis multivariate lanjutan dengan program spss, badan penerbit universitas diponegoro. ikatan akuntansi indonesia, 2007, standar akuntansi keuangan, salemba empat, jakarta. m. nizarul alim, dkk., 2007, pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi, simposium nasional akuntansi x makasar, 26-28 juli. mirna d. p. dan indira j., 2007, analisis pengaruh kualitas audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini going concern, simposium nasional akuntansi x makassar, 26-28 juli. susiana dan arleen h., 2007, analisis pengaruh independensi, mekanisme corporate, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan, simposium nasional akuntansi x makassar, 26-28 juli. www.google.com. http://en.wikipedia.org/wiki/big_four_au ditors, 2008. http://www.google.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/big_four_auditors http://en.wikipedia.org/wiki/big_four_auditors jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 2 hal: 54-66, juli 2009 persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis dan etika profesi (studi empiris di daerah istimewa yogyakarta) triasti intan asri universitas muhammadiyah yogyakarta wahyu manuhara universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research focuses on the business ethics and profession ethics used for empirical study in d.i yogyakarta. the purpose of this research was to examine the differences of perception on business ethics and profession ethics between the government accountant, the accounting student, and the company management accountant in di yogyakarta. the population of this research is all of the government accountants, accounting students, and company management accountants in di yogyakarta. the samples were 213 respondents, it consisted of 38 government accountants, 114 accounting students, and 32 company management accountants. the data were collected using questionnaires and distributions that were done with purposive sampling method. independent sample t-test and mean were used to test of the hypothesis. the result of the hypothesis shows that there are different between perceptions government accountants and accounting students on the business ethics and profession ethics. the other results of hypothesis show that there are different perceptions between government accountants and company management accountants on the business ethics and profession ethics. on the other hand, the result of hypothesis shows that there are no different perceptions between accounting students and company management accountants on the business ethicsand profession ethics. keywords: perception; government accountant; accounting student; company management accountant; business ethics; profession ethics pendahuluan latar belakang para pelaku bisnis saat ini dihadapkan pada persaingan yang cukup tajam. mereka akan melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan. meskipun tindakan yang dilakukan melanggar etika berupa penyimpangan laporan keuangan, pemberian opini atas laporan keuangan, dan pemeriksaan. selain itu, tindakan tesebut merupakan pelanggaran moral dan etika bisnis, termasuk profesi akuntansi. di masa mendatang, profesi akuntan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. ini karena profesionalisme seorang akuntan mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi yaitu berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter (machfoedz dalam ludigdo, 1999). selain itu, karakter akuntan menunjukkan personalitas seorang profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap profesional dan tindakan etisnya (machfoedz dalam martadi dan suranta, 2006). berbagai pelanggaran etika telah melanda berbagai profesi, tak terkecuali etika profesi. kasus pelanggaran etika profesi akuntansi dapat diamati dari perekayasaan laporan keuangan pt kai dan kasus penyuapan anggota kpu terhadap auditor bpk sebagaimana tulisan muchammad syafruddin (2005) dalam suara merdeka dengan judul "kasus mulyana dalam perspektif etika". kasus-kasus manipulasi di atas, merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat mnenyesatkan investor dan stakeholder lainnya (insidewinme, 2007 jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 54-66 55 dalam www. google.com). peristiwa tersebut harusnya tidak terjadi, apabila setiap akuntan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. sikap dan etika seorang akuntan akan mampu menghadapi tekanan dari dirinya sendiri (intern) maupun lingkungan (ekstern). oleh karena itu, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku akuntan, salah satunya adalah lingkungan pendidikan. sudibyo (1995) dalam ludigdo dan machfoedz (1999) menyatakan bahwa dunia pendidikan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etika akuntan. dengan demikian, mahasiswa (calon akuntan) harus diberikan pemahaman yang cukup terhadap masalahmasalah etika bisnis dan etika profesi. hadirnya mata kuliah moral dan etika sangat relevan untuk disampaikan kepada mahasiswa, sehingga keberadaan pendidikan etika memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi. ditinjau dari tugasnya, seorang akuntan pemerintah akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pertanggungjawaban instansi pemerintah. mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan yang sedang dalam proses pemahaman teori-teori etika. sementara akuntan perusahaan yang akan menyediakan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen puncak. uraian di bawah ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi (calon akuntan), dan akuntan perusahaan mengenai persoalan etika bisnis dan profesi, yang akan atau telah mereka hadapi. beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang etika bisnis dan etika profesi yang dilakukan untuk melihat perbedaan akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi dipandang dari segi gender. untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti mengganti sampel akuntan (akuntan publik dan akuntan pendidik) menjadi akuntan pemerintah, disebabkan penelitian tentang akuntan pemerintah masih belum banyak dilakukan. perbedaan gender tidak dilakukan dan obyek inilah yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh martadi dan suranta (2006). mengingat adanya tugas yang berbeda antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan. peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis dan etika profesi". rumusan masalah dilihat dari fungsi dan pekerjaannya, akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi. dan akuntan perusahaan memiliki tugas yang berbeda, sehingga ada kemungkinkan mereka mempunyai perbedaan dalam memahami etika bisnis dan etika profesi. berdasarkan pandangan tersebut, ada beberapa masalah yang akan dibahas yaitu: 1. apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis? 2. apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi? tujuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. untuk menguji secara empiris apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis. 2. untuk menguji secara emnpiris apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi. triasti intan asri & wahyu manuhara persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi … 56 tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipothesis persepsi persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (kamus besar bahasa indonesia, 2001). menurut rakhmat (2005) persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. akuntansi akuntansi (ahmed belkaoui, 1981) dalam baswir (1998) merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam rangka memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan1. kegiatan jasa yang dilakukan oleh akuntansi dalam menyajikan informasi keuangan selalu berkaitan erat dengan kegiatan suatu lembaga atau perusahaan. oleh karena itu, akuntansi mempunyai berbagai macam bidang yaitu: 1. akuntansi pemerintahan (governmental accounting) 2. akuntansi perusahaan (business accounting) 3. akuntansi sosial (social accounting) akuntansi pemerintahan dan akuntan pemerintah akuntansi pemerintah merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (bahtiar dkk, 2002). berkaitan dengan hal itu, menurut bahtiar dkk, (2002) 1 accounting principles board, statement no.4 “basic concept and accounting principles underlying financial stattement of bussiness enterprises” (new york: american institute certified public accountans, 1970) paragraf 40. akuntansi pemerintah secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut: 1. akuntabilitas, ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan suatu laporan keuangan. 2. manajerial, akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. 3. pengawasan, adanya pengawasan pengurusan keuangan negara akan lebih mudah dilakukan oleh aparat pemeriksa. untuk melakukan pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara, yang terdiri dari akuntan secara umum (general audit), pemeriksaan ketaatan (complience audit) dan pemeriksaan operasional atau manajerial (management audit). menurut mulyadi (2002) akuntan pemerintah adalah: “akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. akuntan yang bekerja di badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), badan pemeriksa keuangan (bpk), dan instansi pajak." mahasiswa akuntansi mahasiswa akuntansi adalah siswa sekolah tinggi atau perguruan tinggi program studi akuntansi (kamus besar bahasa indonesia, 2001). mahasiswa akuntansi dalam proses pembelajaran sampai proses penerapan praktis, sering dihadapkan pada keputusan yang melibatkan etika bisnis yang berkaitan dengan masalah akuntansi. terkadang tidak mudah bagi seseorang yang profesional untuk membuat keputusan dalam penyelesaian masalah perbedaan kepentingan bisnis dan, perhatian terhadap etika (lozano, 1996) dalam suryaningrum, dkk (2005). akuntansi perusahaan dan akuntan perusahaan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 54-66 57 akuntansi perusahaan adalah proses akuntansi perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang mencerminkan posisi keuangan serta perkembangan usaha suatu perusahaan untuk kurun waktu tertentu (baswir, 1998). karyawan yang bekerja sebagai penyedia informasi keuangan perusahaan disebut akuntan perusahaan. menurut mulyadi (2002) akuntan intern perusahaan adalah: "akuntan yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.” etika dan etika bisnis menurut bertens dalam kussudyarsana (2000) etika dapat didefinisikan dalam tiga kategori, yaitu: 1. nilai dan norma moral yang dipakai suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah lakunya. 2. kumpulan prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku suatu kelompok, khususnya suatu profesi. beberapa organisasi profesi mempunyai standar etika yang biasa dijabarkan dalam kode etik seperti kode etik profesi akuntan. 3. ilmu tentang apa yang baik dilakukan dan apa yang buruk harus ditinggalkan oleh manusia. etika bisnis menurut kussudyarsana (2000) adalah konsepsi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat. nilai-nilai tersebut merupakan kombinasi dan berbagai standar-standar nilai kebenaran seperti: (1) ajaran agama, (2) filsafat/idiologi, (3) budaya masyarakat, (4) hukum, dan (5) profesionalisme. akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan memiliki prinsip etika. adapun prinsip etika bisnis menurut keraf (1998: 73-80) antara lain meliputi: 1. prinsip otonomi 2. prinsip kejujuran 3. prinsip keadilan 4. prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle) 5. prinsip integritas moral beberapa teori yang dianggap paling penting dalam etika bisnis (augustine, 2005), antara lain: 1. utilitarisme "utilitarisme" berasal dari bahasa latin yang berarti “bermanfaat". menurut bertens (2000) suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat ini bukan saja menyangkut satu atau dua orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan. 2. teori hak menurut bertens (2000) teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku seseorang. teori hak berkaitan erat dengan kewajiban. 3. teori keutamaan bertens (2002) menyatakan bahwa pengutamaan akan memandang sikap dan akhlak seseorang sebagai perwujudan watak seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan moral. etika profesi menurut bynton dan kell rustiana dan indri (2002) menyatakan etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakannya dengan profesi lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah para anggotanya. prinsip etika profesi akuntan terbagi menjadi 8 (delapan) butir pertanyaan (iai, 1998: 302-306) dalam ludigdo (2007), prinsip ini merupakan landasan perilaku etika profesional dan kerangka dasar bagi aturan etik, serta mengatur pelaksanaan triasti intan asri & wahyu manuhara persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi … 58 pemberian profesional oleh anggota, meliputi: 1. tanggung jawab profesi 2. kepentingan unum 3. integritas 4. obyektifitas 5. kompetensi dan kehati-hatian profesional 6. kerahasiaan 7. perilaku profesional 8. standar teknis penelitian terdahulu ludigdo dan machfoedz (1999) rnembuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan dan mahasiswa terhadap etika bisnis. penelitian serupa juga dibuktikan oleh ekayani dan putra (2003) yang hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan dan mahasiswa bali terhadap etika bisnis. namun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pendidik, akuntan pendidik yang merangkap sebagai akuntan publik, akuntan publik dan akuntan manajemen terhadap etika bisnis. augustine (2005) melakukan penelitian tentang persepsi akuntan dan manajer terhadap etika bisnis. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi antara dan manajer tentang etika bisnis. kurniawan dan bintarti (2002) meneliti tentang persepsi mahasiswa program studi akuntansi berlatar belakang agama dan non agama terhadap etika bisnis. hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi berlatar belakang agama dengan mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi berlatar belakang non agama terhadap etika bisnis. penelitian yang dilakukan oleh destriani (1993) dalam sriwahyoeni dan gudono (2000) mengenai persepsi akuntan publik terhadap kode etik akuntan, menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik terhadap kode etik akuntan. namun, hasil penelitian sriwahyoeni dan gudono (2000) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara tujuh kelompok akuntan terhadap kode etik akuntan. penelitian rustiana dan indri (2002) menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi akuntan antara novice accountant (mahasiswa), akuntan pendidik dan akuntan publik tentang kode etik. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi diantara tiga kelompok akuntan mengenai kode etik akuntan. dania (2001) dalam wulandari dan sularso (2002) meneliti pengaruh pendidikan etika profesi akuntan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang kode etik akuntan indonesia. hasilnya menemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan tentang kode etik akuntan antara mahasiswa akuntansi yang belum pernah dengan yang sudah pernah memperoleh pendidikan etika profesi akuntan. wulandari dan sularso (2002) meneliti perbedaan persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan indonesia. hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi antara kelompok akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan indonesia. winarna dan retnowati (2004) menguji perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan indonesia. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kode etik ikatan akuntan indonesia. berdasarkan penelitian martadi dan suranta (2006) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria, mahasiswa akuntansi dan karyawan bagian akuntansi pria dengan akuntan wanita dan mahasiswi akuntansi dan karyawan bagian akuntansi wanita terhadap etika bisnis dan etika profesi. namun, ada perbedaan yang signifikan antara karyawan bagian akuntansi pria dengan karyawan akuntansi wanita terhadap etika profesi. berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 54-66 59 h1: ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis. h2: ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis. h3: ada perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis. h4: ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi. h5: ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi. h6: ada perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi. metode penelitian metode penelitian obyek/subyek penelitian populasi yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan di wilayah d.i yogyakarta. teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara purposive sampling. penyebaran kuesioner untuk akuntan pemerintah dipilih 2 instansi pemerintah yaitu bpk dan bpkp, untuk mahasiswa akuntansi dipilih 4 perguruan tinggi, dan untuk akuntan perusahaan dipilih 20 perusahaan. pengumpulan data data penelitian dilakukan menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner. kuesioner dikirimkan secara langsung maupun dititipkan ke instansi yang bersangkutan. kuesioner untuk kelompok akuntan pemerintah dikirimkan secara langsung, sedangkan untuk mahasiswa akuntansi sebagian dititipkan kepada kepala program studi dan sebagian secara langsung. demikian pula, akuntan perusahaan yang kuesionernya dikirimkan secara langsung. definisi operasional variabel penelitian a. variabel indopenden variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi, dan akuntan perusahaan. 1. persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (kamus besar bahasa indonesia, 2001). 2. akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, tugasnya melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah (www.wikipedia.org, 2008). 3. mahasiswa akuntansi adalah siswa sekolah tinggi atau perguruan tinggi program studi akuntansi (kamus bahasa indonesia, 2001). 4. akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan dan berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. tugas utamanya untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja (www.wikipedia.org, 2008). b. variabel dependen 1. etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara yang ideal dalam pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara ekonomi/sosial (muslich, 1998). 2. etika profesi (kode etik) akuntan adalah norma perilaku yang mengatur akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat (sriwahyoeni, 2000). selain itu, variabel dependennya adalah etika bisnis dan etika profesi yang diukur menggunakan skala likert. instrumen ini diadopsi dari kuesioner penelitian yang dilakukan oleh martadi dan suranta (2006) dan dimodifikasi. kuesioner penelitian berisi pertanyaan tentang kasus praktek etika bisnis. praktek triasti intan asri & wahyu manuhara persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi … 60 etika yang berkaitan dengan prinsip etika bisnis terdapat pada 19 butir pertanyaan secara umum dan 5 butir pertanyaan secara khusus, sedangkan pertanyaan persepsi responden tentang delapan prinsip kode etik iai terdapat pada 16 butir pertanyaan etika profesi. metode analisis langkah analisa dalam penelitian ini meliputi: 1. uji validitas, pengujian konstruk menggunakan metode factor analysis dengan ketentuan nilai factor > 0,4 (nazaruddin, 2005). 2. uji reliabilitas, variabel dikatakan handal (reliable) dengan ketentuan nilai cronbach alpha > 0,60 nunnally (1967) dalam ghozali (2005). 3. uji normalitas, pengujiannya menggunakan one sample kolmogorovsmirnov test. data dikatakan berdistribusi normal, jika p > 0,05 (ghozali, 2005). 4. uji hipotesis dilakukan dengan independent sample t-test berdasarkan hasil levene's test, diambil suatu keputusan. dasar pengambilan keputusan hipotesis, jika nilai p < 0,05 maka ha diterima. analisis dan pembahasan analisis hasil penelitian deskripsi dan pengujian data tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini adalah: 1. akuntan pemerintah jumlah keseluruhan kuesioner yang dikirim = 70 kuesioner. jumlah kembali = 41 (58,57%), kuesioner yang gugur = 3 kuesioner. 2. mahasiswa akuntansi jumlah keseluruhan kuesioner yang dikirim = 170 kuesioner. jumlah kembali = 166 (97,65%), kuesioner yang gugur = 23 kuesioner. 3. akuntan perusahaan 4. jumlah keseluruhan kuesioner yang dikirim = 50 kuesioner. jumlah kembali = 34 (68%), kuesioner yang gugur = 2 kuesioner. untuk kepentingan analisis, perbedaan persepsi jumlah sampel yang dapat dianalisis adalah 38 responden akuntan pemerintah, 114 responden mahasiswa akuntansi, dan 32 responden akuntan perusahaan. jadi, total responden yang dianalisis adalah 213 responden. pengujian data berdasarkan uji validitas menggunakan factor analysis dengan nilai factor diperoleh hasil instrumen yang tidak valid dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1 dan 2, sedangkan untuk uji realibilitas data menggunakan cronbach alpha diperoleh nilai etika bisnis sebesar 0,811 dan etika profesi sebesar 0,889. selanjutnya hasil uji normalitas menyatakan bahwa data berdistribusi secara normal, hasilnya dapat dilihat pada lampiran 2 tabel 4 dan tabel 5. idealisme akuntan penilaian mengenai idealisme akuntan berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang valid. berikut nilai rata-rata idealisme akuntan yang baik dan buruk yaitu: a. untuk etika bisnis, idealisme akuntan yang baik memiliki skor 1 dan idealisme akuntan yang buruk memiliki skor 5. b. untuk etika profesi, idealisme akuntan yang baik memiliki skor 5 dan idealisme akuntan yang buruk memiliki skor 1. pengujian hipotesis 1 sebagaimana nampak pada lampiran 2 tabel 6, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis. peneliti berasumsi perbedaan ini disebabkan akuntan pemerintah telah memiliki pengalaman dalam pekerjaannya. hal ini yang menjadikan akuntan lebih realistis dalam pengambilan keputusan. teori etika bisnis jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 54-66 61 yang sesuai untuk akuntan pemerintah adalah teori hak dan keutamaan dan mahasiswa akuntansi sesuai dengan teori utilitarisme. mendasarkan pada perhitungan mean menunjukkan bahwa nilai mean akuntan pemerintah sebesar 1,5963 dan mahasiswa akuntansi sebesar 1,9434. kedua kelompok tersebut berada pada idealisme akuntan yang baik. sementara nilai mean yang lebih mendekati skor rata-rata 1 adalah akuntan pemerintah. maka, akuntan pemerintah mempunyai persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis. pengujian hipotesis 2 berdasarkan hasil penelitian sebagaimana nampak pada lampiran 2 tabel 7 menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis. perbedaan ini disebabkan kedua kelompok tersebut memiliki tugas pokok yang berbeda. akuntan pemerintah bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan uni-unit organisasi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial, pengawasan, dan akuntanbilitas pemerintah. akuntan perusahaan bertugas menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan bagian organisasi. teori etika bisnis yang sesuai dengan akuntan pemerintah adalah teori hak dan keutamaan, sedangkan akuntan perusahaan sesuai dengan teori utilitarisme (manfaat) dan keutamaan. pada perhitungan mean terlihat bahwa akuntan pemerintah sebesar 1,5963 dan akuntan perusahaan sebesar 1,8472, keduanya berada pada idealisme akuntan yang baik. namun, akuntan pemerintah memiliki nilai mean yang lebih mendekati 1 dibandingkan akuntan perusahaan. maka, akuntan pemerintah mempunyai persepsi lebih baik mengenai etika bisnis dibandingkan akuntan perusahaan. pengujian hipotesis 3 melihat hasil penelitian pada lampiran 3 tabel 8 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara mahasiswa akuntansi dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis. sebab kedua kelompok tesebut sama-sama memperoleh teori-teori mengenai etika, sehingga diasumsikan keduanya telah memiliki persepsi yang sama mengenai etika bisnis. bedanya mahasiswa akuntansi sedang dalam proses pembelajaran sampai pada proses penerapan praktis berkaitan dengan masalah akuntansi, sebaliknya akuntan perusahaan telah mempelajari teori-teori etika harus memahami masalah akuntansi dan menerapkan etika yang baik. akuntan perusahaan adalah teori utilitarisme dan keutamaan, sementara mahasiswa akuntansi lebih sesuai dengan teori utilitarisme (manfaat). berdasarkan pada perhitungan mean telihat bahwa akuntan perusahaan dan mahasiswa akuntansi berada pada idealisme yang baik, karena nilai rata-ratanya sebesar 1,8472 dan 1,9434. nilai mean yang paling mendekati skor 1 adalah akuntan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa akuntan perusahaan mempunyai persepsi yang lebih baik tentang etika bisnis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. pengujian hipotesis 4 sebagaimana terlihat pada lampiran 3 tabel 9 membuktikan bahwa ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi. oleh karena, akuntan pemerintah memiliki etika profesi (kode etik) dalam melaksanakan pekerjaannya dan lebih berpengalaman. selain itu, akuntan pemerintah sebagai akuntan selalu terikat oleh kode etik profesi baik dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan dan menjaga akuntabilitas pemerintah. idealisme akuntan yang baik dimiliki oleh akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntan, karena nilai mean akuntan pemerintah sebesar 4,5611 dan mahasiswa akuntansi sebesar 4,3215. kedua kelompok responden tersebut masingmasing memiliki nilai mean yang mendekati skor 5, akan triasti intan asri & wahyu manuhara persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi … 62 tetapi yang lebih mendekati skor 5 adalah akuntan pemerintah. maka, akuntan pemerintah memiliki persepsi yang lebih baik terhadap etika profesi dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. pegujian hipotesis 5 berdasarkan pada lampiran 3 tabel 10 dapat dibuktikan bahwa ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi. akuntan pemerintah dan akuntan perusahaan pada dasarnya memiliki perbedaan profesi, hal ini disebabkan mereka berada di lingkungan kerja yang berbeda. akuntan pemerintah berada di lingkungan instansi pemerintah yang terikat peraturan perundang-undangan dalam menjalankan aktivitasnya, sedangkan akuntan perusahaan terikat oleh aturan perusahaan. hasil perhitungan mean menunjukkan bahwa nilai mean akuntan pemerintah sebesar 4,5611 dan akuntan perusahaan sebesar 4,1984. kedua kelompok akuntan masing-masing mempunyai idealisme akuntan yang baik terhadap etika profesi, sebab nilai meannya mendekati skor 5. namun, akuntan pemerintah lebih mendekati skor 5, maka, akuntan pemerintah memiliki persepsi yang lebih baik terhadap etika profesi dibandingkan dengan akuntan perusahaan. pengujian hipotesis 6 berdasarkan hasil perhitungan nampak pada lampiran 3 tabel 11 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara mahasiswa akuntansi dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi. oleh karena, mahasiswa akuntansi dan akuntan perusahaan samasama dibekali teori-teori tentang etika profesi akuntan, sehingga diasumsikan mereka mempunyai persepsi yang sama tentang etika profesi. hanya saja mahasiswa akuntansi dalam masih proses pembelajaran, sedangkan akuntan perusahaan telah terjun secara langsung menerapkan etika profesi. setidaknya mahasiswa akuntansi berharap dapat memiliki persepsi yang baik dalam menjalankan prosi sesuai dengan etikanya. hasil perhitungan mean pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai mean mahasiswa akuntansi sebesar 4,3215 dan akuntan perusahaan sebesar 4,1984. kedua kelompok tersebut memiliki idealisme akuntan yang baik, sebab keduanya mempunyai skor ratarata mendekati 5. namun, kelompok responden yang mendekati skor 5 adalah mahasiswa akuntansi. maka, mahasiswa akuntansi memiliki persepsi yang lebih baik mengenai etika profesi dibandingkan akuntan perusahaan. simpulan dan saran simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian simpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis. 2. ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis. 3. tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan akuntan perusahaan terhadap etika bisnis. 4. ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi. 5. ada perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi. 6. tidak ada persepsi perbedaan antara mahasiswa akuntansi dan akuntan perusahaan terhadap etika profesi. saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. penelitian selanjutnya lebih baik memperluas area survei atau mencoba di luar wilayah d.i yogyakarta jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 54-66 63 2. peneliti selanjutnya menambah sampel penelitian meliputi semua tipe akuntan seperti: akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan akuntan perusahaan 3. peneliti selanjutnya dapat memisahkan sampel akuntan perusahaan dari berbagai jenis industri karena masingmasing industri mempunyai tantangan yang berbeda. keterbatasan penelitian adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. waktu penyebaran kuesioner dilakukan pada masa sibuk yaitu bulan februari sampai april tahun 2009, terutama untuk akuntan pemerintah sehingga menyebabkan adanya kuesioner yang tidak kembali. 2. penelitian ini tidak melakukan uji respon bias, sehingga responden tidak bisa diidentifikasi terhadap kuesioner yang diajukan. 3. adanya beberapa asumsi yang dikemukakan oleh peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian. adanya asumsi tersebut, dikarenakan tidak ada landasan teori yang dapat mendukung hasil penelitian ini. jadi, asumsi atau dugaan yang dikemukakan peneliti merupakan kekuatan berdasarkan pemikiran (logika) dan kondisi di lapangan. daftar pustaka ___ dan machfoedz, mas'ud., 1999, persepsi akuntan dan mahasiswa tentang etika bisnis, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 2, no. 1, januari 1999, hal. 1-19. augustine, yvonne, 2005, persepsi akuntan dan manajer tentang etika bisnis, media riset akuntansi, auditing dan informasi, vol. 5, no.3, desember 2005, hal. 197-217. bahtiar a., muchlis, dan iskandar, 2002, akuntansi pemerintahan, edisi pertama cetakan kedua, salemba empat, jakarta. baswir, revrisond, 1995, akuntansi pemerintahan indonesia, cetakan ketiga, bpfe, yogyakarta. ekayani, n.n.s. dan putra, m.p.a, 2003, persepsi akuntan dan mahasiswa bali terhadap etika bisnis, makalah simposium nasional akuntansi vi. surabaya. ghozali, imam, 2005, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, undip, semarang. http://www.google.com/insedewinme/1412/ 2007.html. kasus etika bisnis perusahaan dan manipulasi laporan keuangan. http://www.wikipedia.org/auditor keraf, sonny, 1998, etika bisnis: tuntutan dan relevansinya, kanisius, yogyakarta. kussudyarsana, 2000, urgensi etika bisnis dalam dunia usaha di indonesia, jurnal ekonomi dan bisnis, vol 1 tahun iv 2000, hal 65-72 ludigdo, unti, 2007, paradoks etika akuntan, pustaka pelajar, yogyakarta. martadi, indiana f. dan suranta, sri., 2006, persepsi akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi dipandang dari segi gender terhadap etika bisnis dan etika profesi, makalah simposium nasional akuntansi ix. padang mulyadi, 2002, auditing, edisi enam, salemba empat, jakarta. muslich, 1998, etika bisnis: pendekatan substantif dan fungsional, ekonisia, yogyakarta. nazaruddin, lejte., 2005, modul pratikum statistika, upfe universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 2001, kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka, jakarta. rakhmat, jalaluddin, 2005, psikologi komunikasi, remaja rosdakarya, bandung. http://www.google.com/insedewinme/1412/2007.html.s http://www.google.com/insedewinme/1412/2007.html.s http://www.wikipedia.org/auditor triasti intan asri & wahyu manuhara persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi … 64 rustiana dan indri, 2002, persepsi kode etik akuntan indonesia: komparasi novice accountant, akuntan pendidik, dan akuntan publik, makalah simposium nasional akuntansi v. semarang, sriwahyoeni dan gudono, m., 2000, persepsi akuntan terhadap kode etik akuntan, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 3 juli 2000: hal 168-184. suara merdeka, 2005, kasus mulyana dalam perspektif etik, april. suryaningrum, sri dkk, 2005, persepsi akuntan pendidik pria dan wanita serta mahasiswa mahasiswi akuntansi terhadap etika bisnis, media akuntansi, edisi 43 th xii 2005. winarna, jaka dan retnowati, ninuk, 2004, persepsi akuntan pendidik, akuntan publik, dan mahasiswa akuntansi, jurnal perspektif, vol 0, no.2, desember 2004, hal 129-139. wulandari, retno dan sularso, sri., 2002, persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan indonesia, jurnal perspektif, vol 7, no.2, desember 2002, hal 71-86. lampiran 1 tabel 1 hasil uji validitas etika bisnis dimensi pertanyaan factor loading keterangan etika bisnis umum 1 0.179 tidak valid 2 -0,360 tidak valid 3 -0,437 tidak valid 4 0,394 tidak valid 5 0,474 valid 6 0,564 valid 7 0,477 valid 8 0,486 valid 9 0,305 tidak valid 10 -0,223 tidak valid 11 0,443 valid 12 0,621 valid 13 0,504 valid 14 0, 493 valid 15 0,687 valid 16 -0,079 tidak valid 17 0,558 valid 18 0,626 valid 19 0,452 valid etika bisnis khusus 1 0,146 tidak valid 2 0,188 tidak valid 3 0,654 valid 4 0,923 valid 5 0,894 valid sumber: analisis data, 2009 jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 54-66 65 lampiran 2 tabel 2 hasil uji validitas etika profesi dimensi pertanyaan factor loading keterangan etika profesi 1 0,747 valid 2 0,739 valid 3 0,666 valid 4 0,801 valid 5 0,774 valid 6 0,571 valid 7 0,736 valid 8 -0,177 tidak valid 9 0,465 valid 10 0,700 valid 11 0,226 tidak valid 12 0,382 tidak valid 13 -0,134 tidak valid 14 0,568 valid 15 0,700 valid 16 0,743 valid sumber: analisis data, 2009 tabel 3 hasil uji reliabilitas pertanyaan cronbach alpha etika bisnis 0,811 etika profesi 0,889 sumber: analisis data, 2009 lampiran 3 tabel 4 hasil uji normalitas etika bisnis variabel ks-z p status persepsi akuntan pemerintah terhadap etika bisnis 0,615 0,843 normal persepsi mahasiswa akuntani terhadap etika bisnis 0,775 0,586 normal persepsi akuntan perusahaan terhadap etika bisnis 0,689 0,730 normal sumber: analisis data, 2009 tabel 5 hasil uji normalitas etika profesi variabel ks-z p status persepsi akuntan pemerintah terhadap etika profesi 1,286 0,073 normal persepsi mahasiswa akuntani terhadap etika profesi 1,183 0,122 normal persepsi akuntan perusahaan terhadap etika profesi 0,743 0,639 normal sumber: analisis data, 2009 tabel 6 hasil pengujian independent sample t-test kelompok levene’s test mean std dev. t p f sig akuntan pemerintah 3,782 0,053 1,5963 0,34017 -4,413 0,000 mahasiswa akuntansi 1,9434 0,45160 sumber: analisis data, 2009 tabel 7 hasil pengujian independent sample t-test kelompok levene’s test mean std dev. t p f sig akuntan pemerintah 0,002 0,967 1,5963 0,34017 -2,986 0,004 akuntan perusahaan 1,8472 0,36178 sumber: analisis data, 2009 triasti intan asri & wahyu manuhara persepsi akuntan pemerintah, mahasiswa akuntansi … 66 lampiran 4 tabel 8 hasil pengujian independent sample t-test kelompok levene’s test mean std dev. t p f sig mahasiswa akuntansi 3,247 0,073 1,9434 0,45160 1,126 0,262 akuntan perusahaan 1,8472 0,36178 sumber: analisis data, 2009 tabel 9 hasil pengujian independent sample t-test kelompok levene’s test mean std dev. t p f sig akuntan pemerintah 0,315 0,575 4,5611 0,43349 2,979 0,003 mahasiswa akuntansi 4,3215 0,44253 sumber: analisis data, 2009 tabel 10 hasil pengujian independent sample t-test kelompok levene’s test mean std dev. t p f sig akuntan pemerintah 5,222 0,025 4,5611 0,43349 3,782 0,000 akuntan perusahaan 4,1984 0,36872 sumber: analisis data, 2009 tabel 11 hasil pengujian independent sample t-test kelompok levene’s test mean std dev. t p f sig mahasiswa akuntansi 3,258 0,073 4,3215 0,44253 1,462 0,145 akuntan perusahaan 4,1984 0,36872 sumber: analisis data, 2009 jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 1, halaman: 42-52, januari 2010 42 pengaruh komitmen organisasi dan komitmen profesionalterhadap kepuasan kerja akuntan publik:role stress sebagai variabel moderating r. ardi agung heriawan & barbara gunawan e-mail: ardiheriawan@yahoo.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this research is to analyzed the influence of organizational commitment, professional commitment to job satisfaction of public accountants with a role stress as moderating variable. the samples of this research are 44 public accountants that worked at public accountants office which registered in yogyakarta and semarang. the data were analyzed by multiple regression method with moderating variable.the result of this analysis of individual test show that role conflict is not moderated of relation by organizational commitment with job satisfaction. also with role ambiguity which not moderated or relation by organizational commitment with job satisfaction. the main practical implication of this research is that the public accountants organizational must be attention to jobs expectation of their auditors. because that is the factors that rising the organizational commitment and in the future it will be to give a high school satisfaction. keywords: organizational commitment, professional commitment, job satisfaction, role stress. pendahuluan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesiona-lisme, dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya (amilin dan rosita, 2008). sikap seorang pribadi dapat menentukan berhasil tidaknya suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukannya. tingkat kompetisi, profesionalisme, dan juga komitmen, merupakan suatu faktor yang berpengaruh dalam menentu-kan suatu kinerja, tingkat keberhasilan dan kemungkinan selanjutnya adalah kepuasan seseorang dalam bidang pekerjaan yang ditekuninya baik dia sebagai seorang individu maupun sebagai pekerja dalam sebuah organisasi yang ditempatinya. suatu komitmen organisasional menunju-kan suatu daya dari seseorang dalam meng-identifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (monday, porter and steers, 1982 dalam sri, 2003). oleh karena itu adanya komitmen organisasional akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. di samping komitmen organisasional, aspek lain seperti orientasi profesional, nampaknya juga akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. berdasarkan latar belakang di atas dan adanya penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul "pengaruh komitmen organisasi dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja akuntan publik: role stress sebagai r. ardi agung heriawan & barbara gunawan, pengaruh komitmen organisasi dan… 43 variabel moderating". penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja auditor dengan role stress sebagai variabel moderating. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis komitmen organisasi komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. komitmen tersebut menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi (feris dan aranya, 1983 dalam sri 2003). kalbers dan fogarty (1995) dalam sri (2003) menggunakan dua pandangan tentang komitmen organisasi yaitu, affective dan continuance. hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa komitmen organisasi affective berhubungan dengan satu pandangan profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi, sedangkan komitmen organisasi continuance berhubungan secara positif dengan pengalaman dan secara negatif dengan pandangan profesionalisme kewajiban sosial. robbins (2001) dalam amilin dan rosita (2008) telah mendefinisikan komitmen pada organisasi yaitu sampai tingkat mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara ke-anggotaan dalam organisasi tersebut. sedang-kan menurut hatmoko (2006), komitmen organisasi adalah loyalitas keryawan terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran-sasaran, nilai-nilai organisasi, kesediaan atau kemauan unuk berusaha menjadi bagian dari organisasi, serta keinginan untuk bertahan di dalam organisasi. komitmen profesional komitmen profesional mengacu pada kekuatan identifikasi individual dengan profesi. individual dengan komitmen profesional yang tinggi dikarakterkan memiliki kepercayaan dan penerimaan yang tinggi dalam tujuan profesi, keinginan untuk berusaha sekuatnya atas nama profesi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaanya dalam profesi (mowday et al, 1979 dalam dyah dan faisal 2005). stres peran (role stres) secara umum orang berpendapat bahwa jika seseorang dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang melampaui kemampuan individu tersebut, maka dikatakan bahwa individu itu mengalami stres kerja. menurut philip l. rice dalam amilin dan rosita (2008), seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja jika urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, karena masalah rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat juga menjadi penyebab stres kerja mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu. oleh karenanya diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan stres tersebut. andraeni (2003) dalam amilin dan rosita (2008), mengungkapkan bahwa terjadinya stress kerja adalah dikarena-kan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. adanya beberapa atribut tertentu dapat mem-pengaruhi daya tahan stres seorang karyawan. konflik peran (role conflict) konflik peran merupakan hasil dari ketidakkonsistenan harapan-harapan berbagai jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 42-52, januari 2010 44 pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran dengan kebutuhan nilainilai individu (andraeni, 2003 dalam amilin dan rosita, 2008). instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat konflik peran adalah instrumen yang dikembangkan oleh ivancevich dan matteson dalam amilin dan rosita (2008). ketidakjelasan peran (role ambiguity) para karyawan memerlukan keterangan tertentu yang menyangkut hal-hal yang diharapkan untuk mereka lakukan dan halhal yang tidak harus mereka lakukan agar mereka melaksanakan pekerjaan dengan baik,. karyawan perlu mengetahui hak-hak, hak-hak istimewa dan kewajiban mereka. ketidakjelasan peran (role ambiguity) adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak, hak-hak istimewa dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan (gigson et al., 1997 dalam amilin dan rosita, 2008). ketidakjelasan peran [role ambiguity) adalah suatu kesenjangan antara jumlah informasi yang dimiliki seseorang dengan yang dibutuhkannya untuk dapat melaksanakan perannya dengan tepat, brief et al. dalam amilin dan rosita (2008). kepuasan kerja (job satisfaction) kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap kerja (gibson, 1991 dalam abriyani, 2004). sikap seseorang terhadap kerja dapat positif atau negatif. jika seseorang bersikap positif terhadap kerja berarti dia mempunyai kepuasan kerja, sebaliknya jika seseorang bersikap negatif terhadap kerja berarti dia mengalami ketidakpuasan kerja. sedangkan menurut robbins dalam dwi (2002) kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang sebagai per-bedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima. pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai (1) sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilainilai dari organisasi, (2) sebuah kemauan untuk meng-gunakan usaha yang sungguhsungguh guna kepentingan organisasi, (3) sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi (aranya et al. 1981 dalam sri, 2003). komitmen organisasi dan kepuasan kerja adalah dua hal yang sering dijadikan pertimbangan saat mengkaji pergantian akuntan yang bekerja (poznanski dan bline, 1997 dalam sri, 2003). ha: komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. pengaruh komitmen profesional terhadap kepuasan kerja komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai: (1) sebuah kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilainilai dari profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan profesi, (3) sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi (aranya et al. 1981 dalam sri, 2003). defenisi tersebut mencerminkan bahwa tanggung jawab individu dalam bidang profesi mempunyai arti bahwa akuntan akan selalu menjaga kredibilitas sebagai seorang akuntan. kredibilitas yang semakin meningkat dari pihak-pihak yang menggunakan jasa akuntan mempunyai arti bahwa pihak-pihak tersebut menerima hasil kerja auditor sehingga kepuasan kerja auditor semakin meningkat. h2: komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. r. ardi agung heriawan & barbara gunawan, pengaruh komitmen organisasi dan… 45 interaksi antara komitmen organisasi dengan konflik peran terhadap kepuasan kerja. komitmen organisasi dapat tumbuh manakala harapan kerja dapat terpenuhi oleh organisasi dengan baik. selanjutnya, dengan terpenuhinya harapan kerja ini akan menimbulkan kepuasan kerja (trisnaningsih, 2004 dalam amilin dan rosita, 2008). maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasi berhubungan positif terihadap kepuasan kerja. dimana, semakin tinggi komit-men seorang pegawai terhadap organisasinya maka semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dialaminya. menurut hall (1967) dan montagna (1968) dalam amilin dan rosita (2008), faktor yang mempengaruhi konflik peran adalah birokrasi dalam organisasi dan posisi pegawai dalam hirarki organisasi. h3: dengan konflik peran yang rendah, maka komitmen organisasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. interaksi antara komitmen organisasi dengan ketidakjelasan peran terhadap kepuasan kerja. menurut gibson et al., (1997) dalam amilin dan rosita (2008) ketidakjelasan peran [role ambiguity) adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak, hak-hak istimewa dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan. jadi semakin sering seseorang terlibat dan loyal dalam suatu organisasi maka akan semakin tinggi komitmennya terhadap organisasi, dengan keterlibatannya tersebut maka ia akan semakin tahu apa yang harus dikerjakan dalam tugastuganya dan me-ngetahui apa yang menjadi haknya. dengan kata lain semakin tinggi tingkat komitmen seorang pegawai terhadap organisasinya maka akan semakin rendah ketidakjelasan peran yang dialaminya. h4: dengan ketidakjelasan peran yang rendah, maka komitmen organisasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. interaksi antara komitmen profesional dengan konflik peran terhadap kepuasan kerja komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (larkin 1990 dalam trisnaningsih 2004). sebagai suatu profesi, ciri utama audit internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihakpihak yang dilayani. agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal (spai 2004: 1). h5: dengan konflik peran yang rendah, maka komitmen profesional akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. interaksi antara komitmen profesional dengan ketidakjelasan peran terhadap kepuasan kerja. komitmen profesional pada dasarnya dapat dijadikan gagasan yang mendorong motivasi seorang bekerja. seorang profesional yang secara konsisten dapat bekerja secara profesional dan dari upayanya tersebut mendapatkan penghargaan yang sesuai, tentunya akan mendapatkan kepuasan kerja dalam dirinya. h6: dengan ketidakjelasan peran yang rendah, maka komitmen organisasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. metode penelitian teknik pengambilan sampel pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode non probability jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 42-52, januari 2010 46 sampling dengan teknik convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel tidak acak dengan memilih unit-unit analisa dengan cara yang dianggap sesuai oleh peneliti. jenis data penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama atau aslinya atau tanpa menggunakan media perantara. data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berisi tentang pengaruh komitmen organisasi dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja akuntan publik dengan role stress sebagai variabel moderating. teknik pengumpulan data data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode survei dengan mengisi kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada responden penelitian. kuesioner penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh amilin dan rosita (2008). variabel penelitian 1. variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka (davis dan newstron, dalam amilin dan rosita, 2008). 2. variabel independen a. komitmen organisasi robbins (2001) dalam amilin dan rosita (2008) telah mendefinisikan komitmen pada organisasi yaitu sampai tingkat mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuantujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. untuk mengukur komitmen organisasi digunakan instrumen yang dikembangkan oleh meyer dan allen (1994) dalam pocu (2006). kuesioner ini terdiri dari 12 pertanyaan dengan skala interval dari angka 1 sampai dengan 5. b. komitmen profesional komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu (sri, 2003). untuk mengukur komitmen profesional digunakan instrumen yang dikembangkan oleh hall (1968) dalam sri (2003). instrumen ini terdiri dari delapan belas item pertanyaan dengan lima point skala likert. 3. variabel moderating variabel dalam penelitian ini adalah role stress yang terdiri dari konflik peran dan ketidakjelasan peran. konflik peran merupa-kan hasil dari ketidakkonsistenan harapan-harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu (andraeni, 2003 dalam amilin dan rosita, 2008). instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat konflik peran adalah instrumen yang dikembangkan oleh ivancevich dan matte-son dalam amilin dan rosita (2008). menggunakan lima pertanyaan dengan skala interval dari angka satu sampai dengan lima. ketidakjelasan peran adalah suatu kesenjangan antara jumlah informasi yang diteliti seseorang dengan yang dibutuhkannya untuk dapat melaksanakan perannya dengan tepat (briefet al. dalam amilin dan rosita, 2008). instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakjelasan peran adalah ins-trumen yang dikembangkan oleh ivancevich dan matteson dalam amilin dan rosita (2008). menggunakan lima pertanyaan dengan skala interval dari angka satu sampai dengan lima. r. ardi agung heriawan & barbara gunawan, pengaruh komitmen organisasi dan… 47 uji kualitas data sebelum variabel-variabel penelitian dilakukan regresi maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. analisis statistik uji hipotesis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). alat pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji interaksi atau sering disebut juga moderated regression analysis (mra) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut: y = a + pax1+ p2x2+ p3x3+ p4x4+ p5x1x3 +pax4+ pax3+ pax2x4+ e… dimana: y = kepuasan kerja a = konstanta xi = komitmen organisasi x2 = komitmen profesional x3 = konflik peran x4 = ketidakjelasan peran x1x3 = interaksi antara komitmen organisasi dan konflik peran x1x4 = interaksi antara komitmen organisasi dan ketidakjelasan peran x2x3 = interaksi antara komitmen profesional dan konflik peran x2x4= interaksi antara komitmen profesional dan ketidakjelasan peran βn = koefisien regresi variabel ke-n uji t yaitu pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. dengan level of signi-ficance (a) = 0,05, maka kriteria ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial adalah hipotesis diterima jika sig t < alpha (a= 0,05), artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel dependen dengan variabel independen. uji f digunakan untuk membuktikan secara statistik koefisien regresi juga signifikan. dengan level of significance (a) = 0,05, maka kriteria ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan adalah nilai signifikan lebih kecil dari level of significance (sig < a), berarti ada pengaruh yang nyata antara variabel dependen dengan variabel independen. pengukuran prosentase pengaruh semua independent variabel ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (r2). besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai 1. semakin mendekati nol maka semakin kecil pengaruh-nya sebaliknya semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruhnya independent varia-bel terhadap dependent variabel. hasil dan pembahasan gambaran obyek penelitian. berdasarkan hasil pemilihan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetap-kan, telah diperoleh sebanyak 9 kap di kota yogyakarta dan semarang. terlihat pada tabel 1. tabel 1. sampel dan tingkat pengembalian kuesioner jumlah kuesioner disebar 66 kuesioner kembali 53 kuesioner gugur 9 kuesioner diolah 44 tingkat pengembalian kuesioner: 53/66 x 100% = 80,3% jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 42-52, januari 2010 48 deskripsi responden deskripsi responden menyajikan profil responden, meliputi: jabatan, jenis kelamin, lama kerja, pendidikan terakhir, bidang kerja, pengalaman bekerja di kap. profil responden disajikan pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu dengan jumlah prosentase sebesar 59,09 %. berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar auditor berpendidikan s1 dengan jumlah prosentase sebesar 88,63%. responden terbanyak yang mengisi kuesioner adalah auditor yunior sebanyak 28 auditor atau 63,63 %. prosentase para responden untuk lama bekerja paling banyak < 1 tahun dengan jumlah prosentase 43,18. responden ada yang rangkap dalam bertugas yaitu pada auditor dan pajak tetapi banyak di pegang oleh audit sejumlah 97,72. sedangkan para responden tidak pernah bekerja pada kap lain sejumlah 93,18. tabel 2. profil responden dasar klasifikasi sub klasifikasi frekuensi prosentase jenis kelamin laki-laki 26 59,09 perempuan 18 40,90 pendidikan d3 3 6,81 si 39 88,63 s2 2 4,54 jabatan auditor yunior 28 63,63 auditor senior 12 27,27 supervisor 4 9,09 lama kerja < 1 tahun 19 43,18 1 3 tahun 16 36,36 > 3 tahun 9 20,45 bidang kerja audit 43 97,72 pajak 5 11,36 pengalaman kerja di kap pernah 3 6,81 tidak pernah 41 93,18 statistik deskriptif sesuai dengan judul penelitian, variabel variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, komitmen profesional, konflik peran, ketidakjelasan peran dan kepuasan kerja. hasil statistik deskriptif dari kelima variabel tersebut dapat dilihat dalamtabel3 r. ardi agung heriawan & barbara gunawan, pengaruh komitmen organisasi dan… 49 tabel 3. statistik deskriptif variabel mean standar deviasi min max kisaran aktual kisaran teoritis komitmen organisasiona 1 46,63 8,367 29 60 29-60 12-60 komitmen profesional 70,43 9,279 51 86 51-86 18-90 konflik peran 12,02 6,833 5 25 5-25 5-25 ketidakjelasan peran 11,36 6,800 5 25 5-25 5-25 kepuasan kerja 29,72 6,133 17 40 17-40 8-64 uji kualitas data uji validitas hasil uji validitas semua variabel menunjukkan bahwa semua item per-tanyaan dinyatakan valid karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan r hitung lebih besar dari 0,297. uji reliabilitas dari hasil uji reliabilitas dapat dikatakan semua kontruk variabel memenuhi kriteria yang reliabel, karena nilai cronbach alpha semua variabel dalam penelitian ini dapat lebih besar dari 0,6. hasil pengujian asumsi klasik uji normalitas uji normalitas memperlihatkan nilai asymp. sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,470 yang berarti lebih besar dari alpha (a = 0,05). hal ini menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas. uji multikolinieritas hasil analisis menunjukkan bahwa nilai vif semua variabel berada di atas 10 dan nilai tolerance berada di bawah 0,10. berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinieri-tas. uji heteroskedastisitas dari hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa variabel independen diperoleh nilai signifikansi di atas 0,05. jadi dapat disimpulkan model regresi dengan uji glejser tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada interaksinya. hasil uji hipotesis hasil pengujian hipotesis satu komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja (lihat tabel 4). temuan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sinta (2006), menurut dugaan peneliti hal ini mungkin disebabkan mayoritas responden adalah auditor yunior. auditor yunior pada awal masuk bekerja di kap hanya sebagai batu loncatan dan harus berkomitmen pada kap dan bukan benar-benar menyukai. hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. temuan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sinta (2006), menurut dugaan peneliti hal ini mungkin disebabkan mayoritas responden adalah auditor yang hanya memandang pekerjaannya sebagai sebuah profesi. jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 42-52, januari 2010 50 tabel 4. ringkasan hasil perhitungan regresi variabel koef. regresi beta sig keterangan konstanta 43,970 0,023 komitmen organisasi -0,098 -0,131 0,787 ditolak komitmen profesional -0,085 -0,123 0,820 ditolak konflik peran 0,032 0,034 0,987 ketidakjelasan peran -3,472 -3,576 0,111 xl*x3 0,019 1,100 0,771 ditolak xl*x4 0,017 0,988 0,802 ditolak x2*x3 -0,024 -0,235 0,533 ditolak x2*x4 0,044 3,975 0,345 ditolak adj r 2 f statistic prob (f-stat) 0,436 5,149 0,000 hasil hipotesis tiga menunjukkan bahwa interaksi komitmen organisasi dengan konflik peran yang rendah tidak berpengaruh sig-nifikan terhadap kepuasan kerja. menurut hall (1967) dan montagna (1968) dalam amilin dan rosita (2008), faktor yang mempengaruhi konflik peran adalah birokrasi dalam or-ganisasi dan posisi pegawai dalam hirarki organisasi. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh amilin dan rosita (2008). hasil hipotesis empat menunjukkan bahwa dengan ketidakjelasan peran yang tinggi maka interaksi komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. menurut gibson et al., (1997) dalam amilin dan rosita (2008) ketidakjelasan peran (role ambiguity) adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak, hak-hak istimewa dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh amilin dan rosita (2008). hasil hipotesis lima menunjukkan bahwa dengan konflik peran yang tinggi maka interaksi komitmen profesional tidak ber-pengaruh terhadap kepuasan kerja. artinya, semakin tinggi tingkat konflik peran dalam sebuah organisasi maka komitmen profesional setiap individu tidak mendapatkan kepuasan di dalam organisasi tersebut. hasil hipotesis enam menunjukkan bahwa dengan ketidakjelasan peran yang tinggi maka interaksi komitmen profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. hal tersebut membuktikan bahwa dengan peran atau definisi pekerjaan yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami oleh setiap individu tentunya akan memberikan rasa tidak puas dalam bekerja karna setiap individu tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan benar dengan banyak terjadi adanya salah paham dalam pengerjaannya. penutup kesimpulan dari penelitian ini diantaranya: pertama, dari hasil pengujian hipotesis satu disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. kedua disimpulkan bahwa komitmen profesional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. ketiga, r. ardi agung heriawan & barbara gunawan, pengaruh komitmen organisasi dan… 51 disimpulkan bahwa interaksi komitmen organisasi dengan konflik peran yang tinggi maka tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. keempat, bahwa interaksi komitmen organisasi dengan ketidakjelasan peran yang tinggi maka tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. kelima bahwa interaksi komitmen profesional dengan konflik peran yang rendah maka tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. keenam disimpulkan bahwa interaksi komitmen profesional dengan ketidakjelasan peran yang tinggi maka tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. ketujuh, konflik peran dan ketidakjelasan peran bukanlah variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. dan terakhir para auditor yunior yang baru saja bekerja di dalam sebuah perusahaan kap tentu saja masih banyak membutuhkan pengalaman di bidangnya. hasil penelitian ini mungkin akan mendorong dan memicu dilakukannya pene-litian-penelitian sejenis. maka peneliti be-rikutnya diharapkan memperbaiki faktorfaktor sebagai berikut: pertama, melakukan penelitian dengan wawancara langsung, dengan metode tersebut responden akan berusaha menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. dan kedua, peneliti berikutnya dapat memperluas populasi penelitian. adapun keterbatasan penelitian adalah metode pengumpulan data hanya meng-gunakan kuesioner. hal ini akan menimbulkan masalah jika jawaban responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya, model regresi mengalami multikolinieritas dimana nilai tolerance <0,10 dan vif > 10. daftar pustaka abriyani puspaningsih, 2004, "faktorfaktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja manajer perusahaan manufaktur". jurnal akuntansi dan auditing indonesia volume 8 no. 1. amilin dan rosita dewi, 2008, "pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja akuntan publik dengan role stress sebagai variabel moderating".jurnal akuntansi dan auditing indonesia volume 12 no. 1. diah wijayanti, 2008, "pengaruh komitmen terhadap kepuasan kerja auditor internal: motivasi sebagai variabel moderating". makalah simposium nasional akuntansi xi. dwi cahyono, 2005, "pengaruh mentoring terhadap kepuasan kerja, konflik peran dan prestasi kerja serta niatan untuk pindah (studi empiris di lingkungan kantor akuntan publik)". makalah simposium nasional akuntansi viii. dwi fitri dan bambang riyanto, 1999. "tipe lingkungan pengendalian organisasi, orientasi profesional, konflik peran, kepuasan kerja dan kinerja: suatu penelitian empiris". jurnal riset akuntansi indonesia volume 2 no. 1. dyah sih rahayu dan faisal, 2005, "pengaruh komitmen terhadap respon auditor atas tekanan sosial: sebuah eksperimen". jurnal akuntansi dan auditing indonesia volume 9 no. 1. gujarati d., ekonometrika dasar, erlangga, jakarta. imam ghozali, 2006, "aplikasi analisis multivariate dengan program spss". edisi keempat, badan penerbit undip, semarang. myrna nurahma dan nur indriantoro, 2000, " tindakan supervisi dan kepuasan kerja akuntan pemula di kantor akuntan publik". jurnal riset jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 42-52, januari 2010 52 akuntansi indonesia volume 3 no. 1. rahmawati dan widagdo, (2001), "hubungan antara komitmen organisasi, komitmen profesional dengan keinginan untuk pindah dan kepuasan kerja melalui konflik peran pada para akuntan di indonesia". jurnal akuntansi dan risnis volume 1 no. 1. sinta s, 2006, "uji model variabel komitmen organisasional, komitmen profesional dan kepuasan kerja auditor: motivasi sebagai variabel interveving", jurnal ilmiah akuntansi, vol 5 no. 1, mei. sri trisnaningsih, 2003, "pengaruh komitmen terhadap kepuasan kerja auditor: motivasi sebagai variabel intervening (studi empiris pada kantor akuntan publik di jawa timur)". jurnal riset akuntansi indonesia volume 6 no. 2. teman koesmono, 2005, "pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan pada sub sektor industri pengolahan kayu skala menengah di jawa timur". jurnal manajemen dan kewirausahan, volume 7 no. 2. uma sekaran, 2006, "research method for rusiness". salemba empat, jakarta. yudi s., 2005,"hubungan antara komitmen organisasional dan iklim organisasional denagn kepuasan kerja karyawan universitas muhammadiyah surakarta", makalah renefit, vol 9 no. 2, desember. layout januari 2014 pendahuluan pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat mendukung kebutuhan keuangan perusahaan untuk menambah permodalan yang dibutuhkan perusahaan. reputasi perusahaan yang tercermin melalui peningkatan kinerja perusahaan yang berkelanjutan merupakan keinginan setiap perusahaan. cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dengan menambah permodalan yaitu melalui penawaran perdana di pasar modal (go public). informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return saham linggar prawesti* & arum indrasari program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, telp. 0274-387656 (174), d.i. yogyakarta, indonesia. *corresponding author, e_mail address: linggarprawesti@yahoo.com abstract this research analyze and provide empirical evidence about the effect of accounting information (firm size, earning per share (eps), financial leverage, return on asset (roa)) and non accounting information (percentage of share ownership, auditor reputation, underwriter reputation, type of industry) to the initial returns at the initial public offering (ipo). this research use secondary data derived from the annual report where companies conduct the initial public offering (ipo) in the year of 2008-2012. the sample is 65 companies which is obtained by purposive sampling method. the analytical method used is multiple linear regressions with significance level 5%. results of the research indicated that financial leverage have a negative and significant effect on the initial returns. meanwhile variable firm size, earnings per share (eps), return on assets (roa), percentage of share ownership, auditor reputation, underwriter reputation, and the type of industry does not significantly effect the initial returns. keywords: accounting informations; non accounting informations; initial return;initial public offering (ipo). abstrak penelitian ini menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh informasi akuntansi (ukuran perusahaan, laba bersih per saham (eps), leverage keuangan, return on asset (roa)) dan informasi non-akuntansi (persentase kepemilikan saham, reputasi auditor, reputasi underwriter, jenis industri) untuk pengembalian awal pada penawaran umum perdana (ipo). penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan di mana perusahaan melakukan penawaran umum perdana (ipo) pada tahun 2008-2012. sampel adalah 65 perusahaan yang diperoleh dengan metode purposive sampling. metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage keuangan memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pengembalian awal. sementara variabel ukuran perusahaan, laba bersih per saham (eps), return on asset (roa), persentase kepemilikan saham, reputasi auditor, reputasi underwriter, dan jenis industri tidak signifikan mempengaruhi return awal. kata kunci: informasi akuntansi; informasi non-akuntansi; pengembalian awal; penawaran umum perdana (ipo). sehingga untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan maka penambahan modal melalui go public merupakan cara yang tepat bagi perusahaan privat (nugraha, 2013). perusahaan yang melakukan initial public offering (ipo) adalah perusahaan yang menawarkan sahamnya ke publik. penawaran saham di bursa efek atau pasar modal ini diatur dalam undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal. dengan adanya peraturan tersebut ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi18 maka proses penawaran saham kepada public menjadi efektif dan efisien. ketika penawaran saham di bursa efek, harga saham perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan (emiten) dengan underwriter (penjamin emisi). setelah berlangsungnya ipo, terdapat dua kemungkinan yaitu underpricing atau overpricing. adapun pengertian underpricing yaitu harga saham perdana lebih kecil dibandingkan dengan harga saham ketika mulai diperdagangkan dipasar sekunder. sedangkan penger-tian overpricing yaitu harga saham perdana lebih besar dibandingkan dengan harga saham ketika mulai diperdagangkan dipasar sekun-der (firth dan smith, 1997; setianingrum, 2005). apabila terjadi underpricing maka investor mendapatkan keuntungan berupa return atau initial return, sedangkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. namun ketika terjadi overpricing, perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimal dan investor tidak mendapatkan keuntungan (kim et al., 1995; widiyanti, 2013). berdasarkan data dari fact book dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perusahaan yang baru go-public lebih banyak mengalami underpricing dibandingkan overpricing sehingga lebih sering terjadi initial return. fenomena underpricing ini menjadi motivasi investor untuk melakukan investasi saham pada saat ipo. hal tersebut dilakukan karena investor berharap mendapatkan initial return disetiap melakukan investasi saham saat ipo. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian widiyanti (2013). adapaun perbe-daan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu menambah variabel jenis industri, hal ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas eksternal yang lebih baik. namun, penelitian ini tidak lagi menggunakan variabel per dan umur perusahaan karena kedua variabel tersebut konsisten dengan hasil tidak signifikan dari beberapa penelitian terdahulu. perbedaan selanjutnya yaitu terdapat penambahan tahun penelitian menjadi lima tahun yaitu dari 20082012. hal ini dilakukan agar hasil penelitian juga melingkup perkembangan dari tahun ke tahun dan tidak terbatas pada satu tahun saja. berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ukuran perusahaan, earnings per share (eps), financial leverage, rate of return on total asset (roa), kepemilikan saham lama, reputasi auditor, reputasi underwriter, dan jenis industri terhadap initial return. hasil penelitian ini menemukan bahwa leverage keuangan memiliki efek negatif dan signifikan terhadap return awal. sementara variabel ukuran perusahaan, laba bersih per saham (eps), return on asset (roa), persentase kepemilikan saham, reputasi auditor, reputasi underwriter, dan jenis industri tidak signifikan mempengaruhi return awal. hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa informasi bagi praktisi dalam membuat pertimbangan investasi, dan berkontribusi dalam perkem-bangan ilmu akuntansi khususnya dalam kajian pasar modal dan analisis investasi. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori signalling teori signaling menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal adalah untuk meningkatan nilai perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai nilai lebih/keunggulan kompetitif dari perusahaan lain. vol. 15 no.1 januari 2014 19 teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (purwanto, 2012). menurut oliviera (2008) seorang manajer memiliki motivasi untuk mengungkapkan private information secara sukarela karena perusahaan berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja perusahaan. pengungkapan informasi positif baik bersifat akuntansi maupun non-akuntansi memungkinkan bagi investor dan stakeholder lainnya untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko (williams, 2001). sebaliknya, pengungkapan informasi akuntansi maupun non-akuntansi oleh perusahaan dapat menjadi alat bagi peruahaan untuk menampilkan citra mengenai kemampuan perusahaan dan keahlian perusahaan di bidangnya agar dapat menaikkan nilai perusahaan. salah satu cara untuk dapat memberikan informasi pencitraan tersebut adalah dengan cara melakukan go public atau menjual saham perusahaan secara terbuka. namun, saat melakukan go public perusahaan bias saja mengalami underpricing atau overpricing. teori stakeholder definisi stakeholder menurut freeman dan mcvea (2005) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder (fahrizqi, 2010). teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja (stakeholder) perusahaan bertanggungjawab (freeman dan mcvea, 2005; fahrizqi, 2010). perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (chariri dan ghozali, 2008; fahrizqi, 2010). salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder perusahaan adalah dengan memberikan informasi akuntansi (keuangan) dan informasi non akuntansi mengenai aktivitas perusahaan. pengembalian awal (initial return) harga penawaran saham perdana meru-pakan hasil kesepakatan bersama antara emiten dan underwriter. initial return merupakan keuntungan bersih yang diperoleh pemegang saham saat initial public offering (ipo) dengan menjualnya di pasar sekunder (arif, 2010). bagi perusahaan, underpricing dapat dijadikan strategi pemasaran untuk meningkatkan minat investor berinvestasi dalam saham ipo dengan memberikan initial return yang tinggi. dari segi investor, reese jr, 1998; susilowati, (2010) memberikan hipotesis bahwa investor mempunyai pengetahuan yang tidak sempurna mengenai perusahaan ipo. bila investor mendapatkan lebih banyak berita positif dibandingkan dengan berita negatif mengenai perusahaan maka tingkat minat investor akan meningkat, kenaikan tingkat minat investor akan memancing semakin banyak publisitas dan penilaian yang overvalued atas perusahaan sehingga terjadi kenaikan dalam volume permintaan dan harga saham yang menyebabkan underpricing. semakin tinggi nilai underpricing maka semakin tinggi initial return yang akan diterima oleh investor. ukuran perusahaan dan initial return perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat sehingga informasi mengenai jurnal akuntansi & investasi20 prospek perusahaan berskala besar lebih mudah diperoleh investor dari pada perusahaan berskala kecil (kurniawan, 2007). informasi yang tersedia dapat dengan mudah diperoleh bagi investor untuk menentukan keputusan investasi. semakin besar perusahaan maka semakin besar aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. hasil penelitian widiyanti (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap initial return saham. dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan besar cenderung mengalami underpricing sehingga investor memperoleh initial return saham. dengan penjelasan tersebut maka dapat diperoleh hipotesis pertama yaitu: h1: ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap initial return earnings per share dan initial return informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (income) dapat membantu investor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang baik di masa mendatang. ketika investor mengevaluasi performance dari perusahaan, investor tidak cukup hanya mengetahui apakah income suatu perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan, investor juga perlu mencermati bagaimana perubahan income berakibat pada investasinya (sulistio 2005; nugroho, 2009). eps berhubungan dengan risiko dan performance perusahaan. berdasarkan pada teori signaling untuk mengatasi masalah penilaian yang rendah terhadap harga saham, maka perusahaan yang berkualitas dapat memberikan signal bagi investor untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki performance dan kualitas yang baik. apabila eps perusahaan tinggi, akan semakin banyak investor yang ingin membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham tinggi. sehingga hal ini akan mengakibatkan pengaruh yang negatif terhadap initial return saham dimana akan sedikitnya initial return saham yang akan diperoleh investor (widiyanti, 2013). hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh irawati (2009) dan widiyanti (2013) yang menyatakan bahwa eps berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return. sehingga rumusan hipotesis yang kedua adalah: h2: earnings per share (eps) berpe-ngaruh negatif terhadap initial return financial leverage dan initial return menurut brigham et al. (1998) perluasan perusahaan dengan menggunakan financial leverage mempunyai tiga implikasi yaitu: (1) dengan meningkatkan hutang, pemodal tidak berkurang kekuatannya dalam mengendalikan perusahaan, (2) dengan adanya pinjaman, sebagian risiko akan ditanggungan oleh kreditur, (3) bila profit lebih besar dari biaya hutang, return bagi pemodal akan meningkat. sebaliknya bila profit lebih kecil dari biaya bunga maka return pemodal akan turun (lestari, 2011). hasil penelitian yang dilakukan widiyanti (2013) menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return. hal tersebut terjadi karena semakin bertambahnya tingkat hutang (leverage) tidak hanya menyebabkan tingkat pengembalian meningkat, akan tetapi resiko perusahaan semakin tinggi apabila perusahaan memperoleh profit lebih kecil dari biaya bunga. jadi dengan kata lain bahwa investor sebenarnya tidak menginginkan tingkat leverage yang tinggi. berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperoleh hipotesis ketiga yaitu: h3: financial leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return. return on asset dan initial return return on asset (roa) atau profitabilitas vol. 15 no.1 januari 2014 21 merupakan rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas aktivitas perusahaan dalam menghasilkan profit. roa menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi terhadap saham perusahaan (handayani, 2008). hasil penelitian yang telah dilakukan oleh widiyanti (2013) menyatakan bahwa roa berpengaruh positif signifikan terhadap initial return saham. hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat roa atau keuntungan maka semakin besar minat investor terhadap saham perusahaan. dengan adanya keuntungan yang tinggi maka akan meminimalisasi tingkat ketidakpastian yang mungkin terjadi sehingga akan menaikkan tingkat underpricing atau memperoleh initial return besar (ghozali dan mansur, 2002; widiyanti, 2013). berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis keempat sebagai berikut: h4: return on asset (roa) berpengaruh positif terhadap initial return prosentase pemilikan saham lama dan initial return dalam rangka pengambilan keputusan investasi, investor membutuhkan banyak informasi terkait dengan saham yang ditawarkan perusahaan. semakin besar prosentase pemilikan saham lama yang ditahan oleh pemilik saham lama maka semakin banyak informasi privat yang dimiliki oleh pemegang saham lama (handayani, 2008). oleh karena itu muncul ekspektasi harga saham dimasa datang sehingga mengakibatkan semakin besar tingkat underpricing yang akan terjadi (carter, 1990; indah, 2006). widiyanti (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa prosentase pemilikan saham lama berpengaruh positif signifikan terhadap initial return. artinya bahwa semakin besar prosentase pemilikan saham lama maka tingkat return saham akan semakin besar. hal tersebut menunjukkan terjadinya underpricing yang akan memberikan keuntungan bagi investor berupa initial return saham. berdasarkan uraian tersebut maka rumusan hipotesis kelima adalah: h5: prosentase pemilikan saham lama berpengaruh positif signifikan terha-dap initial return reputasi auditor dan initial return auditor yang mempunyai reputasi tinggi akan memberikan kualitas yang tinggi terhadap hasil auditnya. informasi yang disampaikan kepada pasar merupakan infor-masi yang akurat karena dengan memakai auditor profesional maka akan mengurangi kesempatan emiten berlaku curang (amin, 2001). berdasarkan teori stakeholder, perusahaan dan investor memiliki pengaruh satu sama lain dalam mengembangkan aktivitas bisnis perusahaan sehingga informasi yang akurat sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas perusahaan. hasil penelitian amin (2001) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap initial return. penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor profesional mempengaruhi investor dalam perdagangan saham perusa-haan sehingga dapat meramalkan harga pasar lebih akurat. dari perjelasan tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis keenam yaitu: h6: reputasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap initial return reputasi underwriter dan initial return underwriter yang berpengalaman dan bereputasi baik akan dapat mengorganisir initial public offering (ipo) secara profesional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada investor. hal tersebut merupakan salah satu indikator kemapanan dan keseriusan perusahaan kepada investor. selain itu, tingkat reputasi underwriter yang dipakai perusahaan mempengaruhi tingkat resiko ipo (sulistio, 2005). penelitian yang telah dilakukan oleh amin (2001) menyatakan jurnal akuntansi & investasi22 bahwa reputasi underwriter berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return saham. artinya, underwriter yang bereputasi baik akan mempengaruhi keberhasilan ipo. apabila terdapat saham yang masih tersisa ketika ipo maka underwriter berkewajiban membelinya, sehingga underwriter yang belum bereputasi biasanya berhati-hati untuk menghindari resiko tersebut. untuk menghin-dari resiko maka underwriter menginginkan harga yang rendah. namun bagi underwriter yang bereputasi tinggi biasanya memeiliki kecenderungan untuk berani memberikan harga yang tinggi. dengan harga yang tinggi berarti akan memperkecil tingkat initial return (amin, 2001). berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis ketujuh yaitu: h7: reputasi underwriter berpengaruh ne-gatif signifikan terhadap initial return jenis industri dan initial return jenis industri digunakan untuk menge-tahui apakah initial return terjadi pada semua jenis industri yang melakukan penawaran saham perdana (ipo) atau hanya pada jenis industri tertentu saja. penambahan jenis indistri ini merupakan salah satu pembeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan widiyanti (2013). hal ini dilakukan agar hasil penelitian tidak terbatasi oleh jenis industri itu sendiri. penelitian yang memuat berbagai industri dalam analisis ipo dilakukan oleh yolana (2005). yolana (2005) menemukan bahwa jenis industri dapat mempengaruhi intitial return karena setiap industri memiliki resiko dan tingkat ketidakpastian yang berbeda. jenis industri yang diteliti yaitu manufaktur dan non manufaktur. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa jenis industri dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. penelitian mengenai jenis industri manufaktur yang telah diteliti menunjukkan hasil bahwa jenis industri berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return. hasil tersebut berarti bahwa perusahaan manufaktur memiliki initial return yang rendah bila dibandingkan dengan perusahaan non manufaktur. jadi dapat diketahui bahwa jenis industri tertentu biasanya terjadi initial return yang lebih kecil dalam penawaran saham perdana (ipo). berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedelapan adalah: h8: jenis industri berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return metode penelitian populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di indonesia yang terdaftar di bursa efek indonesia. sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang meliputi perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia dan melakukan initial public offering (ipo) pada tahun 2008-2012 serta mengalami under-pricing saat ipo. jenis dan sumber data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan di bursa efek indonesia dan icmd mulai tahun 2008-2012. sumber data tersebut diperoleh dari situs resmi bursa efek indonesia (www.idx.co.id). variabel dan pengukurannya variabel yang diteliti dan teknik pengukurannya diajikan pada tabel 1. metode pengolahan dan analisis data pembahasan hasil penelitian ini terdari dari pengujian asumsi klasik (normalitas, vol. 15 no.1 januari 2014 23 multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskesdatisitas), uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. uji regresi linier berganda dilakukan untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. hipotesis diterima apabila nilai signifikansi < nilai probabilitas (0,05). adapun model regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu: hasil dan pembahasan sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan regresi berganda, sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data penelitian dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. dari hasil pengujian asumsi klasik ditemukan bahwa data berdistribusi normal sesuai dengan uji kolmogrov smirnov yang menunjukkan hasil sig 0,240 atau diatas nilai á (0,05). variabel independen yang digu-nakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. hasil uji durbin-watson menya-takan bahwa penelitian ini memperoleh nilai dw sebesar 1,932. pengujian ini menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi karena nilai dw 1,93 diantara 1,88 dan (4 1,88). selain itu, model regresi yang digunakan dalam pengujian ini tidak terjadi heteroskesdatisitas. sedangkan hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 2. variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset (size) menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,385 dan memiliki signifi-kansi sebesar 0,702. signifikansi ta (0,702) lebih besar dari nilai á (0,05). hal tersebut berarti bahwa hipotesis satu (h1) ditolak, yang artinya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap initial return. hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh arif (2010) dan amin (2001). hal ini dikarenakan besarnya aset yang dimiliki perusahaan dianggap belum membe-rikan gambaran kepastian akan kekayaan yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan (arif, 2010). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investor yang membeli saham perusahaan pada saat ipo tidak hanya memperhatikan besar aset yang dimiliki perusahaan, karena besar aset belum tentu dapat memberikan initial return yang besar bagi investor. earnings per share (eps) menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,069. tingkat signifikansi eps (0,945) lebih besar dari nilai á (0,05) sehingga hipotesis dua (h2) ditolak. hal itu berarti bahwa eps tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return. earnings per share (eps) yang disampaikan oleh perusahaan kurang mendapat respons dari investor.hal ini dikarenakan investor belum menganggap bahwa eps merupakan besaran yang menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh investor per lembar sahamnya (nugroho, 2009). dengan kata lain bahwa investor belum bisa mengerti dan memanfaatkan informasi ramalan laba yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi saham di pasar modal (bursa efek indonesia). variabel financial leverage memiliki t hitung 2,414 dan signifikansi 0,019 lebih kecil dari á jurnal akuntansi & investasi24 (0,05) sehingga hipotesis tiga (h3) diterima yaitu financial leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return. hasil penelitian ini berhasil menyempurnakan penelitian widiyanti (2013) dan irawati (2009). financial leverage ternyata berhasil memberikan informasi bagi investor dalam menentukan keputusan investasi pada saham ipo. perusahaan dengan tingkat rasio hutang memiliki expected return (widiyanti, 2013). sementara itu, hasanah (2008) menyatakan bahwa adanya penggunaan hutang dalam perusahaan akan memberikan keuntungan pada investor karena adanya penggunaan hutang tersebut dapat dijadikan tanda bahwa perusahaan dalam kondisi yang bagus untuk memperoleh laba. tabel 2. hasil uji hipotesis variabel return on asset (roa) menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,297 dan nilai signifikansi sebesar 0,200. nilai signifikansi roa (0,200) lebih besar dari alpha (0,05) sehingga hipotesis empat (h4) ditolak. jadi roa tidak berpengaruh positif tabel 1. pengukuran variabel vol. 15 no.1 januari 2014 25 signifikan terhadap initial return. hal ini menunjukkan bahwa informasi roa yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih kurang diperhatikan investor dalam berinvestasi di pasar modal (indah, 2006). alasan lain yaitu adanya ketidakpercayaan investor terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan (emiten) karena adanya manajemen laba sebelum ipo (badriah, 2013). selain itu roa bukan lagi menjadi sumber informasi terpenting bagi investor khususnya di pasar perdana, karena investor di pasar perdana menggunakan sumber informasi selain informasi prospektus dalam pengambilan keputusan berinvestasi (lestari, 2011). hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian arif (2010) dan indah (2006). hasil regresi menunjukkan bahwa variabel prosentase pemilikan saham lama (ppsl) memiliki nilai t hitung -2.006 dan nilai signifikansi 0,050. nilai signifikansi ppsl (0,05) tidak lebih besar dari nilai alpha (0,05), namun nilai t hitung menunjukkan arah negatif sehingga hipotesis lima (h5) ditolak. dengan demikian, prosentase pemilikan saham lama berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return. sulistio (2005) mengatakan bahwa pemegang saham lama dan manajemen tidak akan melepaskan proporsi kepemilikan dalam perusahaan bila mereka tidak yakin akan keberhasilan ipo sehingga proporsi kepemilikan yang ditahan oleh pemegang saham lama dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang turut membangun keyakinan investor. hasil pene-litian ini menunjukkan bahwa initial return berasosiasi negatif dengan semakin rendahnya jumlah saham yang diterbitkan dan semakin besar tingkat kepemilikan pemegang saham lama. sehingga semakin besar prosentase pemilikan saham lama yang ditahan oleh pemilik lama maka semakin kecil initial return yang akan diterima oleh investor. variabel reputasi auditor menunjukkan nilai t hitung -0,219 dan nilai signifikansi 0,827. hal tersebut menunjukkan bahwa reputasi auditor (0,827) lebih besar dari alpha (0,05) sehingga hipotesis enam (h6) ditolak, yang artinya bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh positif signifikan terhadap initial return. penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh widiyanti (2013), nugroho dan irawati (2009). penelitian terhadap reputasi auditor yang memberikan hasil bahwa reputasi auditor tidak berpe-ngaruh terhadap initial return dapat disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil laporan auditor berkurang. hal ini terjadi karena jasa auditor yang digunakan pada saat perusahaan melakukan ipo belum tentu membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan menunjukkan kredibilitas yang baik dan dapat dipercaya walaupun perusa-haan telah menggunakan auditor yang telah berafiliasi dengan kap asing (widiyanti, 2013). variabel reputasi underwriter dengan t hitung sebesar -1,549 dan nilai signifikansi 0,127 menunjukkan bahwa reputasi under-writer (0,127) lebih besar dari alpha (0,05) sehingga hipotesis tujuh (h7) ditolak. artinya bahwa reputasi underwriter tidak berpengaruh positif signifikan terhadap initial return. hal ini disebabkan oleh underwriter yang memiliki reputasi tinggi dapat saja menggunakan reputasinya untuk menaikkan harga saham perdana sehingga nantinya akan merugikan konsumen (nugroho, 2009). selain itu, adanya perbedaan dalam perang-kingan underwriter yang berkualitas oleh lembaga yang dipercaya kredibilitasnya membuat kepercayaan investor berkurang (widiyanti, 2013). hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh widiyanti (2013), nugroho dan irawati (2009). variabel jenis industri dengan nilai t hitung sebesar -1,310 menunjukkan bahwa terdapat jurnal akuntansi & investasi26 pengaruh negatif. sedangkan nilai signifiksnsi ind (0,195) lebih besar dari alpha (0,05) sehingga hipotesis delapan (h8) ditolak. jadi, jenis industri tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return. hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh perusahaanperusahaan sampel, dimana terdapat perbedaan antara karakteristik perusahaan manufaktur dan non-manufaktur (irawati, 2009). dengan demikian informasi mengenai jenis industri kurang diperhatikan oleh investor dalam menentukan keputusan berinvestasi saham pada saat ipo. hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh irawati (2009). simpulan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return. berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 65 perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana pada tahun 2008 sampai 2012, dapat ditarik kesimpulan bahwa: ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return, earnings per share (eps) tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return, financial leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap initial return, rate of return on total asset (roa) tidak berpe-ngaruh signifikan terhadap initial return, kepemilikan saham lama tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return, reputasi auditor tidak berpe-ngaruh signifikan terhadap initial return, reputasi underwriter tidak berpengaruh signi-fikan terhadap initial return, jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return. hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasi terutama pada perusahaan yang melakukan initial public offerings (ipo) sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan berupa initial return saham. selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan dalam perkembangan riset di bidang analisis investasi dan portofolio serta perkembangan teori akuntansi keuangan dan pasar modal. beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah; pertama, penggunaan variabel keuangan yang terbatas menjadikan hasil penelitian ini kurang dapat memprediksi variabel yang berpengaruh besar terhadap initial return. kedua, pengukuran untuk pemeringkat reputasi underwriter dilakukan dengan mengacu kepada pemahaman atau persepsi peneliti. sehingga, hal ini dapat saja menimbulkan perbedaan pemahaman dengan peneliti lain. berangkat dari keterbatsan itu maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah membuat desain riset yang lebih baik dan memperluas lingkup dari sampel penelitian, misalnya membandingkan dengan fenomena di negara lain agar dapat mene-mukan validitas eksternal yang tinggi atas hasil penelitian. daftar pustaka amin, m. 2001. analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap initial return saham pada penawaran perdana di bursa efek jakarta. tesis, universitas diponegoro. ardiansyah, m. 2004. pengaruh variabel keuangan terhadap return awal dan return 15 hari setelah ipo serta moderasi besaran perusahaan terhadap hubungan antara variabel keuangan dengan return awal dan return 15 hari setelah ipo di bursa efek jakarta. jurnal riset akuntansi indonesia, 7 (2), 125-153. arif, a. dan f. n. isnidya. 2010. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi initial return pada penawaran perdana saham di bursa efek indonesia saat krisis financial global periode 20062008. jurnal informasi, perpajakan, akuntansi, dan keuangan publik universitas trisakti, 134-151. badriah, l. 2013. pengaruh return on asset, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap initial return. skripsi, universitas islam negeri syarif hidayatullah. brigham, e. f., l. c. gapenski, dan m. c. ehrhardt. 1998. financial management; theory and practice (book and diskette package). harcourt college publishers. carter, r., dan s. manaster. 1990. initial public offerings and underwriter reputation. the journal of finance, 45 (4), 1045-1067. fahrizqi, a. 2010. faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan vol. 15 no.1 januari 2014 27 corporate social responsibility (csr) dalam laporan tahunan perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam bursa efek indonesia). skripsi, universitas diponegoro. firth, m. 1997. an analysis of the stock market performance of new issues in new zealand. pacific-basin finance journal, 5 (1), 63-85. ghozali, i., dan a. mansur. 2002. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpriced di bursa efek jakarta. jurnal bisnis dan akuntansi, 4(1), 74-87. handayani, s. r. 2008. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing pada penawaran umum perdana. tesis, universitas diponegoro. hasanah, l. 2008. analisis pengaruh leverage keuangan dan rasio profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index/jii tahun 2005-2007. skripsi, universitas islam negeri sunan kalijaga. indah, r. 2006. analisis pengaruh informasi keuangan dan non keuangan terhadap initial return dan return 7 hari setelah ipo di bursa efek jakarta. tesis, universitas diponegoro. irawati, s. u. 2009. analisis pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return pada perusahaan yang melakukan initial public offering di bursa efek indonesia. jurnal universitas gunadarma. kim, j. b., i. krinsky, dan j. lee. 1995. the aftermarket performance of initial public offerings in korea. pacific-basin finance journal, 3 (4), 429-448. kurniawan, b. 2007. analisis pengaruh variabel keuangan dan non keuangan terhadap initial return dan return 7 hari setelah initial public offerings (ipo). jurnal universitas diponegoro. lestari, y.o. 2011. informasi keuangan dan non keuangan terhadap return saham di pasar perdana. jurnal universitas islam negeri maulana malik ibrahim. mcvea, j. f., dan r. e. freeman. 2005. a names and faces approach to stakeholder management how focusing on stakeholders as individuals can bring ethics and entrepreneurial strategy together. journal of management inquiry, 14 (1), 57-69. nugraha, a. a. 2013. analisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan yang sahamnya termasuk dalam index kompas 100 yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 20092011. skripsi, universitas diponegoro. nugroho, a. s. 2009. analisis faktor faktor yang mempengaruhi initial return setelah ipo di bursa efek indonesia. skripsi, universitas sebelas maret. purwanto, a. 2012. pengaruh manajemen laba, asymetry information dan pengungkapan sukarela terhadap biaya modal. jurnal simposium nasional akuntansi xv, banjarmasin. reese jr, w. a. 1998. ipo underpricing, trading volume, dan investor interest. available at ssrn 115348 setianingrum, t. 2005. pengaruh informasi prospektus perusahaan terhadap initial return pada penawaran saham perdana. tesis, universitas widyatama. sudana, i. m. 2009. manajemen keuangan: teori dan praktik. surabaya: airlangga university press. sulistio, h. 2005. pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return: studi pada perusahaan yang melakukan initial public offering di bursa efek jakarta. jurnal simposium nasional akuntansi viii, solo. susilowati, w., dan masodah. 2010. pengaruh variabel keuangan terhadap initial return dan kinerja perushaan 2 tahun setelah ipo pada perusahaan manufaktur di bursa efek indinesia. jurnal sekolah tinggi ilmu ekonomi nusa megarkencana. ulum, i., i. ghozali, dan a. chariri. 2008. intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan: suatu analisis dengan pendekatan partial least squares. proceeding sna xi, pontianak. widiyanti, n. w., dan d. k. ferdyan. 2013. analisis informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return saham pada perusahaan yang melakukan ipo di bursa efek indonesia. jurnal simposium nasional akuntansi xvi, manado. wulandari, a., dan a. m. haryanto. 2011. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing pada penawaran umum perdana (ipo). skripsi, universitas diponegoro. yolana, c., dan d. martani. 2005. variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena underpricing pada penawaran saham perdana di bursa eefek jakarta tahun 1994 2001. jurnal simposium nasional akuntansi viii, solo. a aaers ability to detect fraud accounting and auditing releases accounting information system accrual-based information ahmad, a.s airlangga university press an emphasis on confronting economic cycles andreas, d. anti-corruption efforts aparat pengawasan apip asymetry information audit experience auditor b badan pusat statistik bank muamalat indonesia bank of canada working paper bank umum bank umum syariah basel committee on banking supervision bpkp bursa efek indonesia bursa efek jakarta c cash expenditure cash receipts cash-based information control effectiveness d deposit ratio e earnings per share empirical evidence from tanzania eps f financial accountability & management financial leverage financial management financing to deposit ratio g go public government financial reporting h harcourt college publishers i initial public offering integritas internal decision making ipsas islamic and conventional banking in the nineties j jfa jurnal akuntansi dan investasi jurnal informasi jurnal riset akuntansi indonesia k kontrol efektivitas l lad ldr level of significant liquid asset to deposit liquid asset to total asset m machmud, a. manajemen bank syari'ah manajemen risiko likuiditas bank masjid agung jami' menteri negara pendayagunaan aparatur negara microsoft excel muhammad saw muharam, h. n nurdjanah taufiq o obyektifitas p pasar modal pdam penawaran umum perdana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas per/04/m. pan/03/2008 per/04/m.pan/ 03/2008 perbankan konvensional perbankan syariah pp no. 71/2010 profitabilitas psak r rate of return on total asset regresi linier return on assets risiko likuiditas roa rukmini barhana s sap pp no.24/2005 signaling simposium nasional akuntansi xii sistem informasi akuntansi spss t the journal of finance the new public management thesis master of science in banking and finance trade off u undang-undang no. 8 tahun 1995 undang-undang nomor. 17 tahun 2003 underpricing universitas diponegoro universitas islam negeri maulana malik ibrahim universitas muhammadiyah yogyakarta universitas riau universitas sebelas maret uu no. 1/2004 uu no.17/2003 v variabel fdr variabel per w workload wulandari, a. pengaruh hari libur nasional terhadap return saham di bursa efek indonesia jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 2, halaman: 166-178, juli 2010 166 pengaruh hari libur nasional terhadap return saham di bursa efek indonesia viky hari chandra siregar & lela hindasah e-mail : vikyharichandra@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research conducted to know (1) what 1 day before and after national holiday have an effect on to return share compared to other commerce day. (2) what national holiday which carried over by a weekend have an effect on to return share compared to holiday remain to on which in fact. (3) to test the effect of national holiday to return share that happened before and after national holiday. this research use data sample an lq45 index 2004-2008, that is to avoid the inactive share. data obtained from corner of bursa efek indonesia of undip semarang. statistic test used in this research is box jenkins or referred as arima (autoregressive integrated moving average). result of this research indicate that (1) there are not significance effect between 1 day before and after national national to return share compared to other commerce day. (2) there are not significance effect of national holiday which is carried over by weekend to return share compared to ordinary holiday. (3) there are significance effect between thursday before holiday of friday national to return share. keyword: national holiday, return, holiday effect. pendahuluan latar belakang masalah dalam pasar modal dikenal istilah hari perdagangan saham, yaitu hari-hari terjadinya transaksi jual beli saham. hari perdagangan saham di bursa efek indonesia (bei) ada lima hari dalam satu minggunya, yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat. dalam kenyataannya diantara hari-hari perdagangan tersebut terdapat hari libur nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti hari libur dari lima macam agama, hari kemerdekaan dan tahun baru. mulai tahun 2003, pemerintah indonesia membuat kebijakan baru bahwa ada beberapa hari libur nasional yang digeser ke akhir pekan. penelitian tentang fluktuasi harga saham berdasarkan hari perdagangan telah banyak diteliti. return saham dipengaruhi oleh dampak hari libur, baik untuk perusahaan besar maupun untuk perusahaan kecil. return saham menjadi lebih tinggi pada hari perdagangan saham sebelum hari libur dan untuk hari jumat setelah hari libur. chomariah dkk,(2004) membuktikan bahwa pada hari perdagangan saham sebelum hari viky hari chandra seregar & lela hindasah, pengaruh hari libur nasional..... 167 libur berdampak terhadap return saham yang tedaftar pada otc (over-the-counter). hari perdagangan saham sebelum hari libur memberikan ratarata harian lebih tinggi daripada hari lainnya pada tahun itu. tiga pasar saham utama di amerika serikat yaitu nyse, amex dan nasdaq menunjukkan adanya dampak hari libur terhadap return saham. hari sebelum hari libur berpengaruh sangat kuat terhadap semua pasar modal. (wilson dan jones, 1993, dalam chomariah dkk, 2004). dampak hari perdagangan saham sebelum hari libur lebih lanjut diperkuat dengan dampak pergantian tahun (dampak bulan januari), dampak bulanan (dampak pergantian bulan) dan dampak mingguan (dampak akhir pekan). pola ini mengakibatkan return saham lebih rendah pada hari perdagangan setelah hari libur. pearce (1995, dalam chomariah dkk, 2004) menemukan bukti bahwa terjadi pengaruh positif terhadap return saham pada hari sebelum hari libur dan pengaruh negatif pada akhir pekan untuk semua return kecuali pada perusahaan-perusahaan besar setelah tahun 1985. disamping itu pada hari jumat (hari sebelum libur akhir pekan) selalu menunjukan koefisien terbesar. dampak bulan januari atau pergantian tahun juga terjadi pada return saham perusahaan-perusahaan kecil, yang membuktikan bahwa hari libur berpengaruh terhadap return saham. dampak bulan januari atau pergantian tahun juga terjadi di spanish stock exchange, tetapi tidak berhubungan dengan abnormal volume perdagangan atau bid-ask spreads (meneu dan pardo, 2004, dalam chomariah dkk, 2004). berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin meneliti apakah hari perdagangan saham berpengaruh terhadap return saham harian. rumusan masalah penelitian (1) apakah pada 1 hari sebelum dan sesudah hari libur nasional berpengaruh terhadap return saham dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya? (2) apakah hari libur nasional yang dipindahkan ke akhir pekan berpengaruh terhadap return saham dibandingkan apabila hari libur tetap pada hari yang sebenarnya? (3) hari-hari libur nasional apakah yang mempengaruhi return saham yang terjadi sebelum dan sesudah hari libur? kerangka teori hubungan antara teori efisiensi pasar dengan kandungan informasi secara teoritikal dikenal tiga bentuk pasar modal yang efisien (sunariyah, 2003), yaitu: efisiensi pasar bentuk lemah fama (1970, dalam tandelilin, 2001) mengatakan bahwa pasar efisien dalam bentuk lemah berarti informasi dimasa lalu (historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. oleh karena itu informasi historis tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga dimasa yang akan datang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. efisiensi pasar bentuk setengah kuat sunariyah (2003) mengatakan bahwa harga saham pada suatu pasar modal menggambarkan semua informasi yang jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 166-178, juli 2010 168 dipublikasi sampai ke masyarakat, tujuannya adalah untuk meminimalkan ketidaktahuan mengenai operasi keuangan dan dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan kebenaran nilai dari suatu efek yang telah dikeluarkan oleh suatu institusi harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasikan (husnan, 2001). efisiensi pasar bentuk kuat fama (1970, dalam tandelilin, 2001) mengatakan bahwa pasar efisien dalam bentuk kuat, semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasikan sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini. dalam bentuk efisien kuat seperti ini tidak akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return abnormal. pengujian bentuk ini mendasarkan pada private information, yang diperoleh dari insiden information. anomali pasar pasar yang efisien secara informasi adalah pasar yang pelakunya tidak dapat menikmati abnormal return dalam waktu yang lama yang dapat merugikan pelaku pasar lainnya. tetapi pada pasar modal yang sudah efisien secara informasi masih sering terjadi fenomena penyimpangan dari kondisi pasar efisien secara informasi tersebut. penyimpangan ini disebut anomali (ketidak-teraturan) yang ada yang terkait dengan hipotesis pasar efisien. anomali di sini adalah salah satu bentuk dari fenomena yang ada di pasar. pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bilamana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. artinya, suatu peristiwa (event) dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. dengan kata lain seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu perisitiwa tertentu. dampak hari libur nasional fortin (1990, dalam chomariah dkk, 2004) dan keim dan stambaugh (1984, dalam chomariah dkk, 2004) melaporkan bahwa hari dalam mingguan mempengaruhi saham otc. pada hari senin, return saham menjadi lebih rendah dan pada hari jumat, return saham menjadi paling tinggi. lamoureux dan sanger (1989, dalam chomariah dkk, 2004) menemukan bahwa pada awal tahun dan akhir tahun hari perdagangan saham, return saham menjadi lebih tinggi daripada sisa hari lainnya pada tahun itu. hal tersebut membuktikan adanya pengaruh pergantian tahun dalam pasar otc. linn dan lockwood (1988, dalam chomariah dkk, 2004) dan fortin dan joy (1991, dalam chomariah dkk, 2004) membuktikan bahwa terdapat dampak bulanan di pasar otc, dimana return saham pada awal pertama bulan menjadi lebih tinggi dari pada sisa hari pada bulan tersebut. pada hari perdagangan sebelum hari libur nasional berbeda dengan hari perdagangan mingguan, bulanan ataupun tahunan. pengaruh hari perdagangan saham sebelum hari libur nasional pada pasar otc mungkin bisa dapat memberikan bukti yang kuat tentang anomali kalender (liano, marchand dan huang, 1992, dalam chomariah dkk, 2004). dampak januari atau pergantian tahun beberapa literatur tentang dampak januari menemukan bukti bahwa return saham lebih tinggi secara signifikan pada viky hari chandra seregar & lela hindasah, pengaruh hari libur nasional..... 169 bulan januari daripada bulan-bulan lainnya. rozeff dan kinney (1976, dalam chomariah dkk, 2004) melaporkan return saham lebih tinggi untuk nyse di januari dari tahun 1904 sampai dengan 1974.keim (1983, dalam chomariah dkk, 2004) menemukan return lebih tinggi pada saham-saham kecil yang berkonsentrasi pada beberapa hari pertama di januari dan dihubungkan sebagai dampak pergantian tahun. return saham di bulan januari lebih tinggi dengan hipotesis: pengalaman kerugian investor menjual saham di desember untuk meningkatkan tax-loss dan kemudian membelinya di januari. pengalaman kerugian modal saham seharusnya membuat harga menjadi turun di bulan desember dan harga menjadi naik di bulan januari. rasionalitas penjelasan ini diubah oleh roll (1983, dalam chomariah dkk, 2004) yang berargumen bahwa arbitrasi seharusnya membatasi dampak harga. dampak akhir pekan gregorio, kontonikas dan tsitsianis (2002, dalam chomariah dkk, 2004) menyimpulkan bahwa dampak hari minggu terdapat di bursa saham inggris. hal ini sesuai dengan literatur yang sebelumnya seperti mills dan coutts (1995, dalam chomariah dkk, 2004) dan arsad dan coutts (1997, dalam chomariah dkk, 2004). kesimpulan yang kedua adalah bahwa ketika transaksi biaya-biaya telah dibukukan, dampak hari minggu akan nampak, karena alasan yang berikut. ketika kita tidak menghitung biayabiaya transaksi, kita menemukan itu pada hari senin adalah negatif dan berbeda dari hari minggu lainnya. sehingga saham tersebut adalah lebih murah untuk di beli pada hari senin. ini menciptakan penyimpangan karena investor membeli saham pada hari senin, dengan begitu menciptakan suatu dampak akhir pekan. ketika biaya-biaya transaksi telah dipertimbangkan kembali, pada hari senin tidaklah berbeda dengan hari lain. hal ini menyiratkan bahwa saham itu tidak lagi lebih murah dibeli pada hari senin. sehingga disimpulkan bahwa penyimpangan dampak akhir pekan menghilang, membuktikan bahwa pasar adalah kurang efisien. dampak sebelum hari libur fields (1934, dalam chomariah dkk, 2004) menemukan bahwa terdapat proporsi tertinggi pada pemilihan hari perdagangan saham sebelum hari libur. meril (1966, dalam chomariah dkk, 2004) juga menemukan bahwa frekuensi yang tidak proporsional pada keunggulan dow jones industrial avarage pada hari sebelum hari libur selama periode 1897 sampai dengan 1965.roll (1983, dalam chomariah dkk, 2004) menemukan return bertambah tinggi pada perusahaan kecil pada hari perdagangan sebelum tahun baru. rogalski (1984, dalam cahyaningdyah, 2005) menemukan bahwa semua rata-rata return negatif dari penutupan jumat ke penutupan senin. return rata-rata pada hari libur akhir pekan berhubungan dengan ukuran perusahaan jika libur terjadi hari senin. tetapi tidak berhubungan jika hari libur jumat. dampak sebelum hari libur dengan menyelidiki perilaku dari likuiditasi yang berbeda, dapat mengukur return saham sebelum hari libur dan bukan hari libur (meneu dan padro, 2001). rata-rata tertinggi terjadi pada penawaran order di hari sebelum hari libur, dengan fakta bahwa volume perdagangan adalah sama sebelum liburan dan tidak liburan, menunjukkan bahwa jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 166-178, juli 2010 170 investor kecil segan membeli saham pada hari sebelum liburan. tetapi mereka tidak menghindari menjual sahamnya dan bisa menjadi penyebab dampak sebelum hari libur di spanyol. penelitian terdahulu penelitian ini merupakan pengujian kembali dari penelitian yang dilakukan oleh chomariah dkk (2004). dalam penelitian ini chomariah dkk (2004) menggunakan data ihsg tahun 1996-2003. chomariah dkk (2004) meneliti pengaruh hari libur nasional terhadap return saham harian di bursa efek jakarta. hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa tidak terdapat pengaruh sebelum hari libur nasional dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya, tetapi terdapat pengaruh negatif setelah hari libur nasional. hasil pengujian pengaruh hari libur nasional yang dipindahkan ke akhir pekan menunjukkan adanya pengaruh positif return saham harian sebelum hari libur dan tidak terdapat pengaruh return saham harian sesudah hari libur yang dipindahkan ke akhir pekan. penelitian ini juga memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada hari perdagangan sesudah libur hari senin dan selasa. yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh chomariah dkk (2004) dengan penelitian yan dilakukan penulis adalah, penulis menggunakan subyek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan lq45 dan periode penelitian yang diperbaharui yaitu tahun 2004–2008. robiyanto (2000), menguji pegaruh hari perdagangan saham terhadap return harian saham di bursa efek jakarta. penelitian ini menggunakan indeks harga saham yang ada di bej yaitu indeks harga saham gabungan (ihsg) yang mewakili pasar saham, indeks lq45 yang mewakili saham-saham unggulan dan 9 indeks harga saham sektoral (pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, property dan real estate, infrastruktur, utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi). rentang waktu yang digunakan april 1998 sampai dengan maret 2000. metode box jenkins atau yang biasa disebut arima dipih sebagai alat analisis. hasil pengujian menemukan bahwa return positif terjadi pada hari kamis pada semua indeks harga saham yang ada, sementara return negatif tertinggi ditemukan pada hari rabu. tandelilin dan algifari (1999) menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di bursa efek jakarta. penelitian ini menggunakan sampel 40 saham teraktif berdasarkan frekuensi perdagangan tahun 1996. untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian digunakan model regresi linear estimasi. analisis anova digunakan untuk menguji hipotesis kedua, yaitu menguji beda return saham harian antara hari perdagangan satu dengan hari perdagangan lainnya. hipotesis ketiga kemungkinan adanya abnormal return pada hari perdagangan tertentu dilakukan dengan menguji abnormal return dengan uji t. hasil pengujian menemukan bahwa return saham pada hari perdagangan selasa, rabu dan jumat signifikan. wihandaru (2004) menguji pegaruh hari perdagangan saham terhadap indeks harga saham. data yang digunakan adalah indeks harga saham gabungan (ihsg) dan indeks lq45 (lq45) mulai tanggal 2 januari 2002 sampai dengan tanggal 11 oktober 2002. viky hari chandra seregar & lela hindasah, pengaruh hari libur nasional..... 171 analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan variabel boneka (variabel dummy), analisis regresi dengan lag (otoregresi) dan analisis varian atau anova. hasil analisis data menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara hari perdagangan terhadap return pasar ihsg dan return pasar indeks lq45. perumusan hipotesis banyak analis percaya bahwa psikologi investor memainkan peranan penting dalam menyebabkan anomali day of the week. kondisi psikologis investor untuk tidak menyukai hari senin yaitu awal hari kerja (dalam penelitian ini adalah hari pertama setelah libur) sehingga menyebabkan hari senin merupakan hari yang membosankan dan menganggap hari jumat merupakan hari terbaik karena merupakan hari kerja terakhir (dalam penelitian ini adalah hari terakhir sebelum libur). mereka pesimis pada hari senin dan optimis pada hari jumat, dan hal ini akan mempengaruhi aktivitas perdagangan (cahyaningdyah, 2005). maka penelitian ini mengambil hipotesis: h1a : terdapat return saham yang positif pada hari perdagangan saham sebelum hari libur nasional dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h1b : terdapat return saham yang negatif pada hari perdagangan saham sesudah hari libur nasional dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. jumlah hari libur yang bermacammacam, juga menimbulkan dampak pada return saham. berdasarkan penelitian arumugam (1999), return saham yang terjadi pada 3 atau lebih hari libur mempunyai return yang lebih tinggi daripada hari lainnya. return saham yang terjadi pada 3 atau lebih hari libur lebih tinggi apabila dibandingkan return saham yang terjadi pada 2 atau kurang hari libur. meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk memberikan bukti adanya holiday effect, akan tetapi adanya fenomena penggantian hari libur di indonesia memberikan satu peluang baru untuk meneliti bagaimana dampak dari pemindahan hari libur. pemindahan hari libur nasional ini menimbulkan peluang adanya hari libur yang lebih panjang di akhir pekan. jika memang terdapat dampak hari libur, maka penulis menduga anomali kalendar juga akan terjadi pada saat hari libur nasional dipindahkan ke akhir pekan. sehingga hipotesis yang diajukan adalah: h2a : terdapat return saham yang positif pada hari perdagangan saham sebelum hari libur nasional yang dipindah pada akhir pekan dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h2b : terdapat return saham yang negatif pada hari perdagangan saham sesudah hari libur nasional yang dipindah pada akhir pekan dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya penelitian sebelumnya tentang pengaruh hari libur apa saja yang memberikan return saham tertinggi ataupun terendah, memberikan hasil-hasil yang berbeda-beda. akan tetapi, penelitian yang ada lebih banyak menjelaskan bahwa return saham menjadi lebih tinggi pada hari perdagangan sebelum hari libur. sedangkan return saham menjadi lebih rendah pada hari perdagangan setelah hari libur. maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut: h3a :terdapat return saham yang positif pada hari jumat sebelum hari libur jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 166-178, juli 2010 172 nasional senin dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3b :terdapat return saham yang positif pada hari senin sebelum hari libur nasional selasa dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3c : terdapat return saham yang positif pada hari selasa sebelum hari libur nasional rabu dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3d :terdapat return saham yang positif pada hari rabu sebelum hari libur nasional kamis dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3e :terdapat return saham yang positif pada hari kamis sebelum hari libur nasional jumat dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3f :terdapat return saham yang negatif pada hari selasa sesudah hari libur nasional senin dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3g :terdapat return saham yang negatif pada hari rabu sesudah hari libur nasional selasa dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3h :terdapat return saham yang negatif pada hari kamis sesudah hari libur nasional rabu dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3i :terdapat return saham yang negatif pada hari jumat sesudah hari libur nasional kamis dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. h3j :terdapat return saham yang negatif pada hari senin sesudah hari libur nasional jumat dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. metoda penelitian populasi pada penelitian ini adalah indeks lq45 yang listing di bursa efek indonesia (bei).sampel pada penelitian ini adalah data indeks lq45 dari tahun 2004 2008.sampel menggunakan indeks lq45 bertujuan untuk menghindari saham-saham tidur.data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu indeks lq 45.dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari pojok bursa efek indonesia (bei) definisi operasional definisi operasional dalam penelitian ini adalah: (1) hari libur adalah hari libur nasional yang ditetapkan pemerintah republik indonesia diluar sabtu dan minggu, karena hari perdagangan efektif di bursa efek indonesia adalah hari senin sampai dengan jumat. pemilihan hari libur nasional ini untuk menghilangkan hasil yang bias antara dampak hari libur akhir pekan dengan hari libur nasional. (2) hari perdagangan saham adalah hari hari dimana terjadi transaksi jual beli saham. dimana pada bursa efek indonesia ada lima hari perdagangan saham dalam satu minggunya, yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat. (3) indeks lq45 adalah indeks yang mewakili 45 saham-saham unggulan di bursa efek indonesia. return saham harian pasar saham dihitung berdasarkan indeks lq45 pada saat penutupan kemarin (lq45t-1) terhadap perubahan hari ini (lq45t) viky hari chandra seregar & lela hindasah, pengaruh hari libur nasional..... 173 uji hipotesis untuk menguji hipotesis peneltian ini digunakan metode box jenkins atau biasa disebut arima (autoregressive integrated moving average). rt = ß0 + ß1pra + ß2post + ß3mt-1 + ß4tut-1 + ß5wt-1 + ß6tht-1 + ß7ft1 + ß8mt+1 + ß9tut+1 + ß10wt+1 + ß11tht+1 + ß12ft+1+€ keterangan: rt : return saham pada hari t ß0-12 : koefisien regresi monday (senin) : bila senin =1, hari lain = 0 tuesday (selasa): bila selasa =1, hari lain = 0 wednesday (rabu): bila rabu =1, hari lain = 0 thursday (kamis): bila kamis =1, hari lain = 0 friday (jumat) : bila jumat =1, hari lain = 0 pra : 1 jika hari sebelum hari libur, hari lain = 0 post : 1 jika hari setelah hari libur, hari lain = 0 € : error pembahasan dan hasil penelitian analisis deskriptif penelitian menggunakan variabel return saham harian pada kelompok unggulan yang termasuk dalam lq45 pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. berikut adalah analisis statistik deskriptif return saham harian yang digunakan dalam penelitian ini: descriptive statistics 1236 -.1038 .0792 .000678 .0168633 1236 return valid n (listwise) n minimum maximum mean st d. dev iation sumber: data sekunder diolah, 2009 tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 1236 data return harian selama periode penelitian yaitu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. nilai return minimum adalah sebesar -0,1038. nilai return maksimal adalah sebesar 0,0792. nilai ratarata adalah sebesar 0,000678 yang menunjukkan bahwa selama periode penelitian, ihsg mengalami kenaikan ratarata sebesar 0,0678% per hari perdagangan. analisis data dengan arima model penelitian menggunakan data time series yaitu return saham ihsg harian pada kelompok lq45 selama lima tahun yaitu antara tahun 2004 sampai dengan 2008. dengan demikian, model yang dipergunakan adalah auto regressive integrated moving average atau sering disebut arima. variabel bebas dalam model arima merupakan variabel dummy yaitu 1 dan 0 di mana 1 menunjukkan adanya respons dan 0 menunjukkan tidak adanya respons. sebagai contoh, pra diberi satu jika merupakan hari jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 166-178, juli 2010 174 perdagangan sebelum hari libur, dan yang lainnya diberi 0. demikian juga post diberi satu jika merupakan hari perdagangan setelah hari libur dan hari yang lain diberi kode 0. demikian juga untuk mt-1 (senin satu hari sebelum libur) pada hari sebelum libur diberi satu dan hari yang lain diberi 0. berdasarkan model tersebut dilakukan estimasi dengan menggunakan metode arima dengan alat bantu berupa program spss versi. 11.5 yang sudah mempunyai menu untuk model arima. variabel return (rt) dimasukkan ke kotak dependent dan variabel pra (1 hari sebelum hari libur) dan post (1 hari setelah hari libur) dimasukkan ke dalam kotak independents. pada menu model dimasukkan angka 1 pada moving average. hasil output model penelitian ini adalah sebagai berikut: ringkasan hasil regresi hipotesis pertama variabel koefisien estimate t sig. keterangan constant 0.00072277 1.2759523 sebelum hari libur -0.00115957 -0.475802 0.63429981 tidak sig. sesudah hari libur 0.00017563 0.0710655 0.94335719 tidak sig. dependent variabel: return saham ihsg lq-45 sumber: data sekunder diolah, 2009 nilai pada kolom koefisien estimate menunjukkan koefisien regresi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. pengaruh yang signifikan ditunjukkan dengan nilai t di atas t tabel atau nilai signifikansi di bawah 0,05. tabel di atas menunjukkan bahwa variabel sebelum hari libur mempunyai t sebesar -0,4758 dengan signifikansi sebesar 0,6343. nilai signifikansi di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 1 hari sebelum libur terhadap return saham. dengan demikian hipotesis h1a dalam penelitian ini ditolak. variabel sesudah hari libur mempunyai nilai t sebesar 0,0710655 dengan signifikansi sebesar 0,94335719. signifikansi di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikana antara 1 hari setelah libur terhadap return saham. dengan demikian hipotess h1b dalam penelitian ini ditolak. lebih lanjut, pada hipotesis 2 dalam penelitian ini menguji hipotesis apakah hari libur yang dipindah mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. peraturan pemerintah tentang pemindahan hari libur dimulai pada tahun 2003 dan telah dihilangkan pada tahun 2007. dengan demikian, untuk menguji hipotesis tersebut digunakan data dari tahun 2004 sampai dengan 2006 saja. berikut adalah hasil perhitungan untuk ketiga tahun tersebut: viky hari chandra seregar & lela hindasah, pengaruh hari libur nasional..... 175 ringkasan hasil regresi hipotesis kedua variabel koefisien estimate t sig. keterangan constant 0.00143123 2.3264411 sebelum hari libur -0.00043525 -0.1614353 0.87179483 tidak sig. sesudah hari libur -0.00065617 -0.2392007 0.81101656 tidak sig. dependent variabel: return saham ihsg lq-45 sumber: data sekunder diolah, 2009 tabel di atas memberikan t untuk sebelum hari libur sebesar -0,1614353 dengan signifikansi sebesar 0,87179483 (> 0,05). dengan demikian tidak ada pengaruh antara 1 hari sebelum hari libur yang dipindah ke akhir pekan terhadap return saham. sehingga hipotesis h2a dalam penelitian ini ditolak. tabel di atas memberikan t untuk sesudah hari libur sebesar -0,2392007 dengan signifikansi sebesar 0,81101656 (> 0,05). dengan demikian tidak ada pengaruh antara 1 hari setelah hari libur yang dipindah pada akhir pekan terhadap return saham. sehingga hipotesis h2a dalam penelitian ini ditolak. pengujian hipotesis 3 adalah untuk menguji hipotesis antara masing-masing hari terhadap return saham. berikut adalah hasil estimasi model arima untuk hipotesis 3: ringkasan hasil regresi hipotesis ketiga variabel koefisien estimate t sig. keterangan constant 0.00071867 sebelum hari libur senin (hari libur selasa) 0.00372119 0.5913701 0.55438164 tidak sig. sebelum hari libur selasa (hari libur rabu) -0.00135409 -0.1794521 0.85761244 tidak sig. sebelum hari libur rabu (hari libur kamis) 0.00261813 0.5848101 0.55878322 tidak sig. sebelum hari libur kamis (hari libur jumat) -0.00956376 -1.9822395 0.04767578 signifikan jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 166-178, juli 2010 176 sebelum hari libur jumat (hari libur senin) 0.00100228 0.1774668 0.8591711 tidak sig. sesudah hari libur senin(hari libur jumat) -0.0062588 -1.4948409 0.13521374 tidak sig. sesudah hari libur selasa (hari libur senin) 0.00931152 1.4550078 0.14592349 tidak sig. sesudah hari libur rabu (hari libur selasa) 0.00008333 0.0149957 0.98803803 tidak sig. sesudah hari libur kamis (hari libur rabu) 0.00153205 0.1307161 0.89602141 tidak sig. sesudah hari libur jumat (hari libur kamis) 0.00257634 0.566764 0.57097841 tidak sig. dependent variabel: return saham ihsg lq-45 sumber: data sekunder diolah, 2009 tampak pada output di atas bahwa signifikansi di bawah 0,05 terdapat pada sebelum hari libur kamis atau satu hari sebelum hari libur nasional jatuh pada hari jumat. nilai return saham pada hari kamis sebelum libur nasional negatif secara signifikan dibandingkan hari-hari perdagangan yang lain. hasil ini berkebalikan dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu diharapkan positif, tetapi hasil penelitian ini negatif. berarti terdapat return saham negatif pada hari kamis sebelum hari libur nasional jumat dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh hari libur baik 1 hari sebelum libur maupun 1 hari setelah hari libur nasional terhadap return saham pada kelompok lq45. hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya varibel bebas yang mempunyai signifikansi di bawah 0,05. hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh chomirah dkk. (2004) yang menemukan adanya pengaruh hari libur terhadap return saham. demikian juga, untuk hari libur yang dipindah ke akhir pekan, tidak ada pengaruh yang signifikan baik 1 hari sebelum libur, maupun 1 hari setelah libur terhadap return saham. pengaruh yang signifikan ditemukan pada hari kamis sebelum hari libur nasional jumat dimana return perdagangan pada hari tersebut adalah negatif secara signifikan. perbedaan hasil ini dikarenakan terdapat perbedaan sampel penelitian di mana sampel penelitian ini menggunakan kelompok lq 45 dan penelitian chomirah dkk. (2004) menggunakan kelompok manufaktur. kelompok lq 45 merupakan kelompok perusahaan dengan saham teraktif diperjualbelikan di bursa efek indonesia. dengan demikian keputusan investor adalah cepat dan relatif tidak menunggu informasi lebih lanjut, sehingga tetap terjadi jual beli pada saham lq 45 meskipun akan libur. berbeda halnya dengan kelompok lain, ketika viky hari chandra seregar & lela hindasah, pengaruh hari libur nasional..... 177 mendekati libur, investor akan menunggu informasi lain, sehingga akan ada dampak return disekitar hari libur, baik sebelum maupun sesudah hari libur. perbedaan hasil penelitian ini juga dimungkinkan dengan adanya perbedaan periode penelitian. pada periode 2006 dan 2007 bursa efek indonesia mengalami peningkatan yang relatif luar biasa bahkan menjadi empat besar bursa di asia. hal tersebut mengindikasikan adanya kenaikan harga saham secara terus menerus dari awal tahun hingga akhir tahun tidak melihat apakah ada hari libur atau tidak. kinerja yang sangat baik pada tahun 2007 di bursa efek indonesia juga dicerminkan dari peningkatan ihsg sekitar 50% pada tahun tersebut. fenomena ini memungkinkan tidak adanya pengaruh antara hari libur dengan return dalam penelitian ini. adanya return saham yang negatif secara signifikan pada hari kamis sebelum hari libur nasional jumat, menandakan bahwa sentimen investor adalah negatif. dengan adanya libur jumat, maka akan ada hari libur yang relatif panjang karena sabtu dan minggu tidak ada hari perdagangan. kekhawatiran muncul pada investor sehingga mereka cenderung melepas saham mereka, sehingga return menjadi negatif. aksi jual ini berkaitan dengan kondisi ekonomi makro yang belum stabil, sehingga investor berencana aktif dalam bursa saham setelah hari libur panjang. investor memerlukan iklim yang stabil dan kondusif dalam aktivitas perdagangan mereka. adanya pemilihan presiden pada tahun 2004 membuat investor mengambil sikap wait and see dalam aktivitas mereka. gejolak kenaikan bbm (bahan bakar minyak) pada tahun 2005 sampai dua kali menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian, karena biaya operasional meningkat. efek ini masih terasa sampai dengan tahun 2006. pada tahun 2007, bursa efek indonesia mengalami kinerja yang sangat bagus, sehingga masuk dalam big four bursa terbaik di asia. akan tetapi, pada tahun 2008, indeks bursa terpuruk lagi bahkan sampai ada kebijakan penghentian perdagangan dari pemerintah. tampak bahwa iklim perdagangan bursa di indonesia masih belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro. dengan demikian, keputusan investor cenderung kepada ekonomi makro, bukan kepada hari-hari dalam perdagangan saham. penutup kesimpulan (1) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 1 hari sebelum dan sesudah hari libur nasional terhadap return saham dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. hasil ini ditunjukkan dengan tidak adanya signifikansi yang bernilai di bawah 0,05 pada pengujian model 1 dengan arima. (2) tidak terdapat pengaruh yang signifikan hari libur nasional yang dipindahkan ke akhir pekan terhadap return saham dibandingkan dengan apabila hari libur tetap pada hari yang sebenarnya. hasil ini ditunjukkan dengan tidak adanya variabel yang mempunyai signifikansi di bawah 0,05 pada pengujian model 2 dengan arima. jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 166-178, juli 2010 178 (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara hari kamis sebelum hari libur nasional jumat terhadap return saham. hal ini ditunjukkan dengan signifikansi sebesar 0,0477 (< 0,05) pada variabel th_1. keterbatasan penelitian penelitian ini hanya menggunakan kelompok perusahaan yang termasuk dalam kategori lq 45 sehingga belum mewakili kondisi bursa efek indonesia secara keseluruhan. saran penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan kategori perusahaan yang lebih banyak sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih umum tentang pengaruh hari libur nasional terhadap return saham. daftar pustaka algifari., eduardus tandelilin. 1999. pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di bursa efek jakarta. jurnal ekonomi dan bisnis indonesia. vol.14, no.4, p.111-123. arumugam,s.1999. “focus on high stock returns before holidays new evidence from india”. jurnal of financial management. vol 12.pp.69-84. cahyaningdiyah, dwi. 2005. analisis pengaruh hari perdagangan terhadap return saham: pengujian week-four effect dan rogalski effect di bursa efek jakarta. jurnal ekonomi dan bisnis indonesia. vol.20, no.2, 2005, p.175-186. chomariah, siti., imam ghozali., darsono., 2004, pengaruh hari libur nasional terhadap return saham harian di bursa efek jakarta. jurnal maksi, vol 4, p.129-145. husnan, suad. 2001. dasardasar teori portofolio dan analisis sekuritas. upp amp ykpn. yogyakarta. meneu, vicente dan angel padro. “preholiday effect, large trades and small investor behavior”.http://www.ucm.es/info/icae/s eminario/seminario0203/ 18dica.pdf. robiyanto. 2000. pengaruh hari perdagangan saham terhadap return harian saham di bursa efek jakarta. jurnal bisnis strategi. vol.5/tahun iii, p.46-57. sunariyah, 2003. pengetahuan pasar modal. edisi kedua. upp amp ykpn. tandelilin, eduardus. 2001. analisis investasi dan manajemen portofolio. bpfe. yogyakarta. wihandaru. 2004. pengaruh hari perdagangan saham terhadap indeks harga saham (studi kasus pada ihsg dan indeks lq45 tahun 2000). utilitas, vol.12, no.1, p.73-89. jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 1, halaman: 1-15, januari 2010 1 pengaruh karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan informasi sosial sebagai variabel intervening farida ikhwandarti; suryo pratolo; rudy suryanto e-mail: farida_ikhwandarti@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the research was conducted to identify the social information disclosure on the companies listed in the indonesian stock exchange at 2003-2007 and to analyze the effect of the companies characteristics toward firm value and the social information disclosure as the intervening variable. the companies characteristics consisting of the percentage of management ownership, leverage, company size, industry type and profitability were used as exogenuous variable and the social information disclosure all at once used as intervening variable. the endogenuous variable in this research were the firm value. the social information disclosure has focused on the voluntary disclosure. the voluntary disclosure on this research applied the annual reports which were measured by 32 items, while the procedures used were adopted from glouter in utomo (2000) and rika and islahuddin (2008). the statistical method used in this research was path analysis. this research used 267 sample companies non-financial sector listed and registered in the indonesian stock exchange in 2003 2007. the result of this research showed that the industry types have significant effect toward the social information disclosure, the percentage of management ownership have significant effect toward the firm value and the industry types have significant effects toward the firm value. keywords: percentage of management ownership, leverage, company size, industry types, profitability, social information disclosure, firm value. pendahuluan dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya (fama, 1978 dalam untung dan hartini, 2006). peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi shareholder maupun stakeholder da-lam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimumkan modal kerja yang dimiliki. apabila tindakan antara manajer dengan pihak lain tersebut berjalan sesuai, maka masalah diantara kedua pihak tersebut tidak akan terjadi. dalam kenyataannya penya-tuan kepentingan kedua pihak tersebut sering kali menimbulkan masalah yang disebut masalah agensi (agency problem). dalam konsep theory of the firm (jensen dan meckling,1976), adanya agency problem tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimumkan kekayaan pemegang saham. konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan farida ikhwandarti; suryo pratolo; rudy suryanto, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap… 2 suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. di indonesia penelitian untuk mengetahui terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh wilopo dan mayangsari (2000), sudarma (2004), setiawan (2005) dan wahyudi dan pawestri (2006). penelitian yang dilakukan oleh wahyudi dan pawestri (2006) dengan menggunakan rasio price to book value (pbv) sebagai proxy untuk mengukur variabel nilai perusahaan. menurut arsjah (2002) dalam utama (2005) menyatakan bahwa pbv merupakan salah satu rasio keuangan yang cukup representatif untuk melihat penciptaan nilai oleh suatu perusahaan. sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya berfokus pada laba, akan tetapi dituntut untuk memberikan kontribusi dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan atau dengan istilah corporate social responsibility (csr) yang ditujukan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. selama ini banyak perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang maksimum dan meminimumkan pengorbanan yang dilandasi oleh kepentingan pribadi. sebagai akibatnya banyak terjadi berbagai skandal keuangan maupun skandal lingkungan yang merugikan dunia bisnis dan masyarakat (sulistyo, 2008). csr tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, tetapi csr akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. csr memang sedang menjadi trend di indonesia dan perusahaan yang melakukan csr semakin banyak, namun upaya sosialisasi harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya csr. kecenderungan akhir-akhir ini di indonesia banyak korporasi industri telah menjalankan prinsip-prinsip csr dalam tataran praktis, yaitu sebagai pengkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. csr sangat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat meningkatkan image perusahaan. jadi, seharusnya dunia usaha tidak memandang csr sebagai suatu tuntutan dari masyarakat, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha (tanudjaja, 2009). penelitian belkaoui (1989) dalam retno (2006) menemukan hasil, bahwa (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat financial leverage, hal ini berarti semakin tinggi tingkat leverage semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat leverage maka kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. menurut hasil penelitian soliha dan taswan (2002) kebijakan hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. hasil penelitian tersebut konsisten dengan temuan modigliani dan miller (1963) dengan memasukkan pajak penghasilan perusahaan, maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. penelitian soliha dan taswan juga menemukan hasil bahwa size dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 1-15, januari 2010 3 berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti ingin melakukan studi empiris untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan informasi sosial. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis dalam penelitian retno (2006) terdapat pengaruh positif jumlah prosentase kepemilikan manajemen dengan kebijakan pengungkapan informasi sosial. manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (gray, et.al., 1988 dalam retno 2006). semakin besar kepemilikan manajer terhadap perusahaan akan mendorong manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan biaya pengawasan menjadi rendah sehingga perusahaan cenderung akan mengungkapkan informasi sosial. semakin kecil kepemilikan manajer terhadap perusahaan akan menimbulkan konflik kepemilikan antara manajer dan pemilik. berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu: hl: prosentase kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. ainun na'im dan fuad rakhman (2000) membuktikan bahwa rasio leverage mempunyai hubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan. sebaliknya, fitriani (2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rasio leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela. menurut belkaoui dan karpik (1989) serta cornier dan magnan (1999) dalam sembiring (2003), tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan. hasil tersebut bertentangan dengan penelitian roberts (1992), yang menemukan debt to equity ratio yang lebih tinggi, maka pengungkapan tanggungjawab sosial akan semakin tinggi. perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. semakin tinggi tingkat leverage semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi (belkaoui dan karpik, 1989 dalam retno, 2006), supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial). berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu: h2: leverage berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. perusahaan yang semakin besar akan melakukan aktivitas yang semakin banyak, akibatnya dampak aktivitas tersebut pada masyarakat juga lebih luas. secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. menurut meek, roberts dan gray (1995) dalam fitriani (2001) dan luciana & ikka (2007) perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis, sehingga perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan kecil. penjelasan lain yang juga sering diajukan adalah karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. sebaliknya, perusahaan dengan sumfarida ikhwandarti; suryo pratolo; rudy suryanto, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap… 4 ber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap yang dilakukan perusahaan besar. industri merupakan faktor yang secara potensial mempengaruhi praktik pengungkapan informasi sosial perusahaan. perusahaan yang berorientasi pelanggan diharapkan memiliki perhatian yang lebih besar dalam menunjukkan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan image perusahaan dan menaikkan penjualan (cowen, 1987 dalam firma, 2004). menurut patten (1991) dalam firma (2004), industri berpengaruh terhadap visibilitas secara politik dan akan memacu pengungkapan mengenai tekanan maupun kritik-kritik sosial. sehingga ada hubungan positif antara klasifikasi industri dan pengungkapan informasi sosial. perusahaan yang melakukan kegiatan ekonominya yang berhubungan langsung dengan lingkungan akan mengungkapkan informasi sosialnya le-bih luas dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan ling-kungan. berdasarkan hasil penelitian ter-dahulu, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, sebagai berikut: h3: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. h4: tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. shingvi dan desai (1971) dalam binsar h.simanjuntak dan lusy widiastuti (2004) serta luciana dan ikka (2007) menjelaskan bahwa profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap manajemen. fitriani (2001) dalam luciana dan ikka (2007) membuktikan bahwa variabel net profit margin mempunyai hubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan. jadi semakin tinggi net profit margin suatu perusahaan maka semakin tinggi indeks kelengkapan pengungkapannya. profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (heinze, 1976 dalam hackston & milne, 1996 dan retno, 2006). sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (bowman & haire, 1976 dan presto, 1978 dalam hackston dan milne, 1996 dan retno, 2006). vence (1975) dalam belkaoui dan karpik (1989) dan retno (2006) menyatakan bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut. berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu: h5: profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. tujuan utama suatu perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. dengan adanya praktik csr yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. dalam penelitian rika dan islahuddin (2008) menyatakan bahwa csr tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. karena kualitas pengungkapan csr pada perusahaan yang terdaftar di bei untuk tahun 2005 sangat rendah dan belum mengikuti standar yang dikeluarkan oleh gri, maka kualitas pengungjurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 1-15, januari 2010 5 kapan csr di dalam perusahaan menjadi faktor yang menyebabkan praktik csr tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan paradigma enlightened self-interest yang menyatakan bahwa stabilitas dan kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya akan dapat dicapai jika perusahaan juga memasukkan unsur tanggungjawab sosial kepada masyarakat paling tidak dalam tingkat yang minimal. berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu: h6: pengungkapan informasi sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. karakteristik perusahaan dalam penelitian ini adalah prosentase kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri dan profitabilitas. struktur kepemilikan ini merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajerial, publik, ataupun institusional. masalah yang sering ditimbulkan dari struktur kepemilikan adalah agency conflict, dimana terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai pengambil decisoin maker dan para pemegang saham sebagai owner dari perusahaan. sehingga dengan perbedaan kepentingan tersebut dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. selain itu, konsentrasi kepemilkan pada pihak luar perusahaan berpengaruh positif pada nilai perusahaan (lins, 2002 dalam tendi, 2008). hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. hal ini sesuai dengan penelitian morck et.al., (1988) dan mcconnel serveas (1990), holderness dan sheeman (1985), barclay dan holderness (1991), shome dan singh (1995), allen dan phillips (2000), cai et.al., (2001) dalam tendi (2008). hutang adalah instrumen yang sangat sensitif terhadap perubahan nilai perusahaan. nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal (mogdiliani & miller dalam brigham, 1999 dan soliha dan taswan, 2002). semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. sehingga perusahaan cenderung akan mengungkapkannya ke dalam laporan keuangan tahunan. menurut soliha dan taswan (2002), kebijakan hutang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. hasil tersebut konsisten dengan temuan mogdiliani & miller (1963) dalam soliha dan taswan (2002) (dalam arti arah hubungannya), bahwa dengan memasukkan pajak penghasilan perusahaan, maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. hal ini juga konsisten dengan temuan jensen (1986) dalam soliha dan taswan (2002) yang menyatakan bahwa dengan adanya hutang dapat digunakan untuk me-ngendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajemen, dengan demikian menghindari investasi yang sia-sia dan akan meningkatkan nilai perusahaan. peningkatan nilai tersebut dikaitkan dengan harga saham dan penurunan hutang akan menurunkan harga saham (masulis, 1988 dalam soliha dan taswan, 2002). sejumlah studi telah mengemukakan bahwa ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. semakin besar perusahaan maka semakin banyak dana yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan, salah satunya adalah hutang. brigham dan gapenski (1999) dalam soliha dan taswan (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung membutuhkan dana dari sumber eksternal yang besar. peningkatan hutang dapat meningfarida ikhwandarti; suryo pratolo; rudy suryanto, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap… 6 katkan nilai perusahaan. menurut soliha dan taswan (2002), size berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. perusahaan besar dapat dengan mudah meng-akses ke pasar modal. kemudahan untuk mengakses ke pasar modal berarti perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana. karena kemudahan akse-bilitas ke pasar modal berarti fleksibiltas kemampuannya untuk memunculkan dana lebih besar. dengan kemudahan tersebut di-tangkap oleh investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik sehingga size bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. sedangkan perusahaan yang high-profile akan mem-punyai nilai perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang low-profile. menurut soliha dan taswan (2002), profitabilitas berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. keuntungan yang layak dibagikan oleh pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. para manajer tidak hanya mendapatkan dividen tetapi juga akan memperoleh kemampuan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. dengan demikian, semakin besar dividen akan semakin menghemat biaya modal, disisi lain para manajer menjadi meningkat kemampuannya bahkan dapat meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan dividen sebagai hasil keuntungan yang tinggi. oleh karena itu profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasi. perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui penerapan csr (kiroyan, 2006 dalam yuniasih dan wirakusuma, 2006). teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu: h7: prosentase kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. h8: leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. h9: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. hio: tipe industri berpengaruh terhadap nilai perusahaan. hll: profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. h12: karakteristik perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi sosial. model penelitian secara komprehensif yang menggambarkan hubungan antar variabel terdapat pada gambar 1. gambar 1. model penelitian metode penelitian sampel dan data penelitian obyek penelitian ini adalah perusahaan yang go publik di bei selain bank dan lembaga keuangan selama tahun 2003-2007. teknik pengambilan sampel dalam penelitian jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 1-15, januari 2010 7 ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagai berikut: perusahaan selain bank dan lembaga keuangan dari tahun 2003-2007, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan (dalam rupiah) lengkap (termasuk catatan atas laporan keuangan), menerbitkan laporan keberlanjutan atau informasi sosial lainnya, dan perusahaan yang memiliki laba positif dan ekuitas positif. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan tahun 2003-2007. deskripsi data variabel penelitian terdapat dua jenis variabel yaitu variabel eksogen dan endogen. variabel karakteristik perusahaan (prosentase kepemilikan manajemen, leverage, size, tipe industri dan profitabilitas) merupakan variabel eksogen. variabel nilai perusahaan dan pengungkapan informasi sosial merupakan variabel endogen. prosentase kepemilikan manajemen diukur dengan prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen, leverage dihitung dengan rasio hutang terhadap ekuitas, size dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki perusahaan (log of asset), tipe industri terdapat dua klasifikasi perusahaan (perusahaan yang highprofile dan low-profile), profitabilitas diukur dengan net profit margin, nilai perusahaan di ukur dengan menggunakan tobin's q, pengungkapan informasi sosial dilakukan dengan pengamatan mengenai ada tidaknya item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan. alat analisis data penelitian ini menguji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dengan perluasan analisis jalur. analisis jalur dapat dilihat dari uji nilai standardized coefficient beta dan uji koefisien determinasi. untuk menguji hipotesis terdapat dua model penelitian, yaitu: pit= fi0 + fiamant + fi2levt + fi3sizet + fi4 indt + fispmt + e, untuk menguji hipotesis 6, 7, 8, 9,10 dan 11, menggunakan persamaan sebagai berikut: pbvt= fi0 + fiapit + fi2mant + fi3levt + fi4 sizet + figindt + fi6 pmt + e2 keterangan: pit : pengungkapan informasi sosial pada periode t. mant : prosentase kepemilikan manajemen pada periode t. levt : tingkat leverage pada periode t. sizet : ukuran perusahaan pada periode t. indt : tipe industri pada periode t. pm : profitabilitas pada periode t. pbvt : nilai perusahaan pada periode t. ei : residual atas pengungkapan informasi sosial. e2 : residual atas nilai perusahaan. hasil dan pembahasan statistik deskriptif tabel 1 menunjukkan bahwa pengungkapan informasi sosial memiliki mean sebesar 0,58305243 dengan standar deviasi sebesar 0,091192878. prosentase kepemilikan manajemen memiliki mean sebesar 0,02004 dengan standar deviasi sebesar 0,057276. tipe model regresi mengasumsikan normalitas data residual. uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov test. industri memiliki mean sebesar 0,32 dengan standar deviasi 0,467. profita bilitas memiliki mean sebesar 0,1882 dengan standar deviasi sebesar 0,53110 dan nilai perusahaan memiliki mean sebesar 0,694490 dengan standar deviasi sebesar 0,2912681. farida ikhwandarti; suryo pratolo; rudy suryanto, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap… 8 tabel 1. statistik deskriptif n minimum maximum mean std. deviation pengungkapan informasi sosial 267 ,312500 ,812500 ,58305243 ,091192878 prosentase kepemilikan manajemen 267 ,000 ,430 ,02004 ,057276 tipe industri 267 0 1 ,32 ,467 profitabilitas 267 ,00 6,78 ,1882 ,53110 nilai perusahaan 267 ,0016 1,6581 ,694490 ,2912681 valid n (listwise) 267 hasil uji asumsi klasik uji normalitas model regresi mengasumsikan normalitas data residual. uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov test. hasil uji normalitas yang terdapat pada tabel 2 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dilihat dari nilai signifikansinya > alpha, maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. tabel 2. one-sample kolmogorov-smirnov test unstandardiz ed residual unstandardiz ed residual n 267 267 normal parameters a ' b mean ,0000000 ,0000000 std. deviation ,08849223 ,27670508 most extreme absolute ,081 ,083 differences positive ,081 ,083 negative -,054 -,038 kolmogorov-smirnov z 1,330 1,349 asymp. sig. (2-tailed) ,058 ,052 a .test distribution is normal, b . calculated from data. uji autokorelasi uji autokorelasi bertujuan menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linear. autokorelasi diuji dengan angka durbin-watson (ghozali, 2009): tidak ada autokorelasi positive (jika, 0 < d < di), tidak ada autokorelasi negative (jika, 4 -dl < d < 4), tidak ada autokorelasi positive / negative (jika, du < d < 4-du). tabel 3. model summary b adjusted std. error of durbin model r r square r square the estimate watson 1 ,723 a ,522 ,520 ,06040275 1,993 jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 1-15, januari 2010 9 tabel 4. model summary b adjusted std. error of durbin model r r square r square the estimate watson 1 ,305 a ,093 ,090 ,26392188 2,015 tabel 5. coefficients a model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) ,068 ,005 14,348 ,000 presentase kepemilika -,001 ,063 -,001 -,021 ,983 manajemen tipe industri -,003 ,008 -,021 -,345 ,731 profitabilitas -.001 ,007 -,012 -,200 ,842 tabel 6. coefficients a unstandardized standardized model coefficients coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) ,248 ,072 3,441 ,001 presentase kepemilikai manajemen -,328 ,194 -,105 -1,693 ,092 tipe industri ,029 ,025 ,076 1,194 ,234 profitabilitas ,017 ,021 ,050 ,815 ,416 pengungkapan informasi sosial -,075 ,124 -,038 -,603 ,547 tabel 7. coefficients(a) model unstandardized coefficients standarized coefficients collinearity statistics b std. error beta tolerance vif 1 (constant) ,568 ,007 prosentase kepemilikan manajemen ,035 ,096 ,022 ,980 1,021 tipe industri ,048 ,012 ,244 ,980 1,020 profitabilitas -,002 ,010 -,010 ,999 1,001 farida ikhwandarti; suryo pratolo; rudy suryanto, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap… 10 tabel 8. coefficients(a) model unstandardized coefficients standarized coefficients collinearity statistics b std. error beta tolerance vif 1 (constant) ,803 ,112 prosentase kepemilikan manajemen -1,093 ,302 -,215 ,979 1,021 tipe industri ,106 ,038 ,171 ,923 1,083 profitabilitas -,063 ,032 -,116 ,999 1,001 pengungkapan informasi sosial -,187 ,193 -,058 ,942 1,062 hasil uji autokorelasi tidak meng-indikasikan terjadinya autokorelasi positif maupun negatif. pada regresi 1 dan 2 terlihat bahwa nilai d-w terletak pada du < d < 4-du. uji heterokedatisitas uji heterokedatisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, menggunakan uji glejser (rika dan islahuddin, 2008). jika hasilnya tidak signifikan atau nilai sig > alpha maka tidak terjadi heterokedatisitas. hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak signifikan ber-pengaruh terhadap absolute residual dengan nilai sig>0,05(alpha).pada regresi 1 dan regresi 2 terlihat bahwa ukuran perusahaan. karena kedua variabel nilai vif kurang dari 10 dan nilai tolerance tersebut terjadi heterokedastisitas, walaupun lebih besar dari 0,1 maka dapat disimpulkan telah dilakukan penyembuhan namun tetap bahwa model regresi 1 dan model regresi 2 tidak saja terjadi heterokedastisitas. sehingga yang terjadi multikolinearitas. dalam peneliti-an ini dapat diuji hipotesisnya hanya hipotesis 1,4, terdapat pengurangan variabel leverage dan 5, 6, 7, 10 dan 11. uji multikolinearitas uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel eksogen. uji multikolineritas ini dilihat dari nilaivifatautolerance. pengujian hipotesis pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t untuk variabel prosentase kepemilikan manajemen adalah 0,363 dengan nilai sig sebesar 0,717 > alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosentase kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. hal ini dimungkinkan karena tingginya kepemilikan manajer terhadap perusahaan, sehingga menimbulkan konflik kepemilikan antara manajer dengan pemilik. nilai t variabel tipe industri adalah 4,032 dengan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. hal ini berarti bahwa industri yang high profile yaitu industri yang memiliki visibiltas konsu-men, risiko politisi yang tinggi, atau meng-hadapi persaingan yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan industri yang low profile. sedangkan nilai t untuk variabel pro-fitabilitas adalah -0,161 dengan nilai sig jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 1-15, januari 2010 11 0,872 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pe-ngungkapan informasi sosial. hal ini ke-mungkinan disebabkan dampak dari pengung-kapan informasi sosial dalam jangka pendek tidak dapat dirasakan langsung terhadap ting-kat profitabilitas perusahaan. tabel 9. hasil regresi 1 coefficients a model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) ,568 ,007 78,191 ,000 prosentase kepemiliki ,035 ,096 ,022 ,363 ,717 manajemen tipe industri ,048 ,012 ,244 4,03 2 ,000 profitabilitas -,002 ,010 -,010 -,161 ,872 pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t untuk variabel prosentase kepemilikan manajemen adalah 0,363 dengan nilai sig sebesar 0,717 > alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosentase kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. hal ini dimungkinkan karena tingginya kepemilikan manajer terhadap perusahaan, sehingga menimbulkan konflik kepemilikan antara manajer dengan pemilik. nilai t variabel tipe industri adalah 4,032 dengan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. hal ini berarti bahwa industri yang high profile yaitu industri yang memiliki visibiltas konsumen, risiko politisi yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan industri yang low profile. sedangkan nilai t untuk variabel profitabilitas adalah -0,161 dengan nilai sig 0,872 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial. hal ini kemungkinan disebabkan dampak dari pengungkapan informasi sosial dalam jangka pendek tidak dapat dirasakan langsung terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. dari tabel 10 diatas diketahui nilai koefisien determinasi (adjusted r 2 = 0,048), ini berarti bahwa variabel pengungkapan informasi sosial mampu dijelaskan oleh variabel prosentase kepemilikan manajemen, tipe industri dan profitabilitas sebesar 4,8%, sedangkan sisanya 95,2% mampu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini. tabel 10. model summary b adjusted std. error of model r r square r square the estimate 1 , 242 a , 058 , 048 , 088995511 farida ikhwandarti; suryo pratolo; rudy suryanto, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap… 12 a predictors: (constant), profitabilitas, tipe industri, prosentase kepemilikan manajemen. b dependent variable: pengungkapan informasi sosial. tabel 11. hasil regresi 2 model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) ,803 ,112 7,174 ,000 pengungkapan informasi sosial prosentase kepemiliki -,187 -1,093 ,193 -,058 -,215 -,966 ,335 ,000 manajemen ,302 -3,626 tipe industri ,106 ,038 ,171 2,792 ,006 profitabilitas -,063 ,032 -,116 -1,968 ,050 pada tabel 11 menunjukkan bahwa nilai t untuk variabel pengungkapan informasi sosial adalah -0,966 dengan sig sebesar 0,335 > alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi sosial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. kemungkinan hal ini karena pengungkapan csr perusahaan di indonesia masih sangat rendah dan pengukuran mengenai baik atau tidaknya perusahaan tidak dapat diukur langsung dari tingkat pengungkapan, sehingga pengungkapan belum bisa mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. nilai t variabel prosentase kepemilikan manajemen adalah -3,626 dengan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga dapat di-simpulkan bahwa prosentase kepemilikan ma-najemen berpengaruh terhadap nilai pe-rusahaan. berarti semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam me-maksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan biaya pengawasan menjadi rendah. nilai t untuk variabel tipe industri adalah 2,792 dengan nilai sig 0,006 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe industri berpengaruh terhadap nilai pe-rusahaan. hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki high profile akan cenderung lebih banyak memiliki kemampuan yang besar untuk dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan atau meningkatkan nilai perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki low profile. nilai t variabel profitabilitas adalah -1,968 dengan nilai sig 0,050 = alpha (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. hal ini mungkin dikarenakan rendahnya kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, sehingga return yang diharapkan oleh investor juga rendah. oleh karena itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah tidak akan diminati sahamnya oleh para investor. tabel 12. model summary b adjusted std. error of model r r square r square the estimate 1 , 312 a , 097 , 084 , 02788093 jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 1-15, januari 2010 13 dari tabel 12 diatas diketahui nilai koefisien determinasi (adjusted r2= 0,084), ini berarti bahwa variabel nilai perusahaan mampu di-jelaskan oleh variabel pengungkapan informasi sosial, prosentase kepemilikan manajemen, tipe industri dan profitabilitas sebesar 8,4%, se-dangkan sisanya 91,6% mampu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini. pengaruh langsung dan tidak langsung gambar 2. hubungan kepemilkan manajemen, tipe industri dan profitabilitas dengan nilai perusahaan melalui pengngkapan informasi sosial berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa standardized coefficients beta dari pe-ngaruh langsung prosentase kepemilikan manajemen terhadap nilai perusahaan adalah -0,215 dan signifikan dengan nilai sig. standar-dized coefficients beta dari pengaruh tidak langsung prosentase kepemilikan manajemen terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi sosial adalah 0,022 dan -0,058, keduanya tidak signifikan. standardized coefficients beta dari pengaruh langsung tipe industri terhadap nilai perusahaan adalah 0,171 dan signifikan dengan nilai sig. pengaruh tidak langsung tipe industri terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi sosial adalah 0,0595 yaitu hasil pengkuadratan dari 0,244, pengkuadratan ini disebabkan pengaruh pengungkapan informasi sosial terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang tidak sig-nifikan. standardized coefficients beta dari pengaruh langsung profitabilitas terhadap nilai perusahaan adalah 0,116 dan tidak signifikan dengan nilai sig. pengaruh tidak langsung profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi sosial adalah -0,010 dan -0,058, keduanya tidak signifikan. dengan demikian, dapat disimpulkan secara keseluruh-an bahwa variabel pengungkapan informasi sosial tidak berhasil menjadi variabel intervening dalam hubungannya dengan prosentase kepemilikan manajemen, tipe industri dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. kemungkinan hal ini dikarenakan pengungkapan informasi sosial dianggap sebagai beban bagi perusahaan, karena menyalurkan kekayaan perusahaan untuk kepentingan sosial. kepemilikan manajemen tipe industri profitabilitas pengungkapan informasi sosial nilai perusahaan farida ikhwandarti; suryo pratolo; rudy suryanto, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap… 14 penutup kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama prosentase kepemilikan manajemen dan profi-tabilitas tidak berpengaruh signifikan ter-hadap pengungkapan informasi sosial perusahaan. tipe industri berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan. kedua, pengungkapan informasi sosial dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. prosentase kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. dan yang terakhir variabel pengungkapan informasi sosial tidak berhasil menjadi variabel intervening dalam hubungan-nya dengan prosentase kepemilikan manaje-men, tipe industri dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. kemudian keterbatasan dalam penelitian ini pertama, sampel penelitian hanya terdiri dari perusahaan selain bank dan lembaga keuangan dan perusahaan yang laba saja, peneliti tidak menggunakan sampel semua perusahaan dan perusahaan yang rugi sehingga jumlah sampelnya pun terbatas. kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berupa data laporan tahunan perusahaan sehingga tidak semua item di dalam daftar pengungkapan informasi sosial yang diungkapkan secara jelas sebagaimana di dalam laporan berkelanjutan. dan terahir, adanya pengurangan variabel leverage dan ukuran perusahaan karena dalam uji heterokedastisitas variabel tersebut terjadi heterokedastisitas. walaupun telah dilakukan penyembuhan namun tetap saja terjadi heterokedastisitas. maka saran untuk penelitian se-lanjutnya sebaiknya menggunakan sampel pe-rusahaan yang laba dan rugi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan, menambah-kan periode penelitian dan menggunakan laporan tahunan yang paling mutakhir untuk menggambarkan kondisi yang terbaru, dan menggunakan alat analisis lain seperti sem atau amos dengan menambah beberapa variabel intervening yang lain. daftar pustaka anggraini, fr reni retno.2006. pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaanperusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta). makalah simposium nasional akuntansi (sna) ix padang. haruman, tendi. 2008. pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan. makalah simposium nasional akuntansi (sna) 11. herawaty, vinola. 2008. peran praktek corporate governance sebagai moderating variable dari pengaruh earnings management terhadap nilai perusahaan. makalah simposium nasional akuntansi (sna) xi. herry dan hamin. 2006. tingkat kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan: bukti empiris pada perusahaan publik di indonesia. jurnal riset manajemen & bisnis vol 1 no 2, desember. magdalena, nonie dan herlina. 2008. pengembangan value-based management melalui corporate social responsibility dan premiumisation sebagai strategi menembus persaingan pasar masa depan. universitas kristen maranatha. surabaya, 6 september. nurmansyah, agung. 2006. csr: isu dan implementasinya.kajian bisnis stie widya wiwaha yogyakarta, vol 14 no 1 januari-april hal 86-98. jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 1-15, januari 2010 15 siregar, chairil n. 2007. analisis sosiologi t e r h a d a p i m p l e m e n t a s i c s r pada masyarakat indonesia. jurnal sosioteknologi edisi 12 tahun 6, desember hal 285-288. sudarmadji, ardi murdoko dan sularto, lana. 2007. pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas voluntary disclosure laporan keuangan tahunan. proceeding pesat vol 2, agustus. s u l i s t y o , h e r u . 2 0 0 8 . p e l a p o r a n pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan jangka panjang. jurnal bisnis dan ekonomi vol 9 no 1, januari hal 31-37. sulistyowati, firma. 2004. pengungkapan kinerja sosial: wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. antisipasi vol 8 no 1 hal 66-86. suwaldiman. 2000. pentingnya pertimbangan tanggungjawab sosial perusahaan dalam penetapan tujuan pelaporan keuangan dalam conceptual framework pelaporan keuangan indonesia. jaai vol 4 no 1, juni hal 6793. sembiring, eddy rismanda. 2003. kinerja k e u a n g a n , political visibility, ketergantungan pada hutang dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. makalah simposium nasional akuntansi (sna) iv surabaya, 16-17 oktober. soliha, euis dan taswan. 2002. pengaruh kebijakan hutang terhadap n i l a i perusahaan serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. jurnal bisnis dan ekonomi, september, semarang. syamsuddin, m taufiq. 2006. pengungkapan akuntansi s o s i a l s e b a g a i b e n t u k tanggungjawab sosial perusahaan (studi kasus pada pt pusri palembang). fordema vol 6 no 2, november hal 175-186. tanudjaja, bing bedjo. 2009. perkembangan corporate social responsibility di indonesia. universitas kristen petra surabaya. tumirin. 2 0 0 7 . analisis penerapan good corporate governance dan n i l a i perusahaan. jurnal beta vol 6 no 1, september. wahyudi, untung dan hartini p. 2006. implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening. makalah simposium nasional akuntansi (sna) ix padang. yuniasih, ni wayan dan wirakusuma, made gede.2006. pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. jurusan akuntansi fakultas ekonomi, universitas udayana. layout juli 2014 pendahuluan organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam strategi perubahan mental kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan tuntutan akunta-bilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas. perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. perubahan manajemen sektor publik tersebut analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi akrual pada entitas pemerintah daerah usman1*; sunandar2; ida farida21 1magister akuntansi universitas sebelas maret, jl. ir. sutami no. 36a, jawa tengah 57126, surakarta, jawa tengah, indonesia, 2jurusan akuntansi politeknik harapan bersama, jl. mataram no.9, kel. pesurungan lor, kel. pesurungan lor, tegal, jawa tengah, indonesia correspondin author, e_mail address: usman88@gmail.com abstract this research aims to provide an overview and empirical evidence regarding the level of implementation of accrual accounting in the local government, especially at the level of the working unit. collecting data in this study using a questionnaire survey. the population of the research object in this case is the budget authority users of the local government unit (skpd) department of industry, trade, koperasi and smes ponorogo 2014. the data collected were processed using multiple linear regression analysis. the results of this research show that the level of implementation of accrual accounting in the government is still very low. in particular the level of implementation of accrual accounting is influenced significantly by the financial staff training. however, there were no significant effects of the educational level of staff, quality of information technology consulting, support, experience, educational background and a work unit size against the level of implementation of accrual accounting. key words: accrual accounting; local government; working unit. abstrak penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai tingkat pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah daerah, terutama di tingkat unit kerja. pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kuesioner. populasi objek penelitian dalam hal ini adalah kuasa pengguna anggaran (kpa) dari satuan kerja perangkat daerah (skpd) dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm ponorogo 2014. data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah masih sangat rendah. khususnya tingkat implementasi akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. namun, tidak ada efek signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas konsultasi teknologi informasi, dukungan, pengalaman, latar belakang pendidikan dan ukuran unit kerja terhadap tingkat pelaksanaan akuntansi akrual. kata kunci: akuntansi akrual; pemerintah lokal; satuan kerja. kemudian dikenal dengan istilah new public management (npm). npm berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi102 tender, dan privatisasi perusahaanperusahaan publik (mardiasmo, 2002). menurut christiaens et al. (2001; 2003) reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi peme-rintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi npm, seperti reformasi organisasi dan manajerial. oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik npm lain dalam organisasi sektor publik. tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua manfaat, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (christiaens dan van peteghem, 2003). pengadopsian npm di indonesia dalam bidang reformasi keuangan negara dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan negara (uu no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, uu no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan uu no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara). salah satu ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu mewajbkan adanya standar akuntansi pemerintahan (sap) sebagai basis penyusu-nan laporan keuangan bagi instansi peme-rintah. dalam salah satu penjelasan di undang-undang perbendaharaan negara disebutkan bahwa sap dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan pp no. 71 tahun 2010. salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. penelitian mengenai akuntansi akrual di indonesia diantaranya dilakukan oleh muhamad indra yudha kusuma dan fuad (2013) yang menunjukkan kesiapan peme-rintah yang masih kurang atas penerapan standar akuntansi pemerintah. sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap (brusca, 1997; guthrie, 1998; christiaens, 2001; carlin and guthrie, 2003). penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinam-bungan dan terpadu. dampak yang dihasilkan dari penerapan system ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. pemahaman tentang factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan system akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan vol. 15 no.2 juli 2014 103 latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut. berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguji kembali sampai sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual dan menguji pengaruh dari faktor-faktor sumber daya manusia, organisasional dan situasional terhadap implementasi akuntansi akrual pada sektor pemerintahan. penelitian ini diharap-kan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai tingkat adopsi dan implementasi sistem akuntansi akrual pada pemerintahan di indonesia. kontribusi utama dari studi ini adalah memberikan bukti empiris dari tingkat keberhasilan dalam menerapkan sistem akuntansi akrual dan faktor-faktor yang berperan dalam implementasi tersebut. selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman kepada para peneliti dan para pimpinan mengenai proses implementasi dan tantangan reformasi, serta membantu mereka memperbaiki model dan meningkatkan sistem yang efektif dalam proses implementasi dan proses proyek-proyek yang sama di masa depan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis new public management (npm) npm berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan perusahaan publik (mardiasmo, 2002). dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (cohen et al., 2007). menurut christiaens et al. (2001; 2003) reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi peme-rintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi npm, seperti reformasi organisasi dan manajerial. oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik npm lain dalam organisasi publik. tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua keuntungan, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (christiaens dan van peteghem, 2003). menurut pollitt (2002) adopsi inovasi npm dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak dari perubahan. penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana inovasi npm secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi jurnal akuntansi & investasi104 penggunaan teknik-teknik baru dalam praktik. dalam konteks npm dan mengikuti contoh dari sejumlah negara lain di eropa dan seluruh dunia, pemerintah indonesia juga mengalami sejumlah perubahan akuntansi keuangan dan reformasi selama hampir satu dekade terakhir dalam rangka memenuhi tantangan globalisasi yang meningkat. secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara obyektif adopsi dan implementasi aktual dari system akuntansi akrual pada pemerintah indonesia dengan mengukur sejauh mana penerapan akuntansi akrual dan menguji dampak dari berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada tingkat adopsi reformasi akuntansi akrual. perkembangan akuntansi akrual pada pemerintah indonesia reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya uu nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan adanya suatu standar akuntansi pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan uu 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. undangundang tersebut menyebab-kan kebutuhan mendesak akan standar akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh bpk. tanpa standar, bpk tidak dapat menerbitkan opini audit. bentuk pertang-gungjawaban apbn/apbd adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbn/apbd disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan yang independen dan dite-tapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. penyusunan sap berbasis akrual dilakukan oleh ksap melalui proses baku penyusunan (due process). penyusunan psap dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi peme-rintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. sap berbasis akrual terdapat pada lampiran i peraturan pemerintah tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas, yaitu mulai akhir tahun 2010. sedangkan sap berbasis kas menuju akrual pada lampiran ii berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan sap berbasis akrual. laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan sap berbasis akrual dimak-sudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keua-ngan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. perbedaan mendasar sap berbasis kas menuju akrual dengan sap berbasis akrual terletak pada psap 12 mengenai laporan operasional. entitas melaporkan secara transparan vol. 15 no.2 juli 2014 105 besarnya sumber daya eko-nomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. surplus/ defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/ kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. salah satu kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kondisi pemerintah yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan sap berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintahan yang disusun berdasarkan pp no.71 tahun 2010, namun belum sepenuhnya sesuai dengan pp tersebut (masih banyak laporan keuangan yang mendapat opini disclaimer dari bpk ri). oleh karena itu, sampai sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah khususnya di tingkat satuan kerja saat ini dan faktor-faktor yang meliputi sumber daya manusia dan organisasi dari satuan kerja tersebut, menjadi objek penelitian ini. yang diharapkan memberikan gambaran yang lebih tepat atas penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. tingkat pendidikan staf keuangan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh stamatiadis et al. (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan akun-tansi akrual. kemudian penelitian oleh ouda, (2008) yang menunjukkan bahwa ketika mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, staf organisasi diharapkan untuk lebih menghargai manfaat dan penggunaan teknik akuntansi yang baru dan juga untuk mempromosikan implementasinya dalam organisasi pemerintah. menurut christiaens (2001) tingkat umum pendidikan eksekutif dan staf, berdam-pak positif pada tingkat adopsi reformasi. berdasarkan pembahasan di atas peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut: h 1 : tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. pelatihan staf keuangan menurut krumwiede (1998) pelatihan yang memadai memiliki efek yang berpe-ngaruh positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi, sebagai pemahaman tentang bagaimana untuk merancang, mene-rapkan dan menggunakan sistem ini menjadi meningkat. demikian pula menurut brusca, (1997) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan. dengan kata lain, pelatihan harus menyediakan mekanisme bagi karyawan untuk memahami, menerima, dan merasa nyaman dengan ide-ide dan instrument npm, dan mencegah karyawan dari merasa tertekan atau kewalahan oleh proses implementasi. penelitian oleh stamatiadis et al. (2009) juga menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan akuntansi akrual. berdasarkan pembahasan di atas, penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut: h 2 : pelatihan staf keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. kualitas teknologi informasi konsisten dengan sistem informasi dan model perubahan manajemen akuntansi, survei di sektor swasta, melaporkan bahwa inefisiensi sistem informasi dan keterbatasan data, seperti ketidakmampuan sistem informasi yang ada untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat, dan up-to-date secara efektif, merupakan hambatan jurnal akuntansi & investasi106 utama untuk pelaksanaan dan kegunaan sistem manajemen akuntansi. krumwiede (1998), menunjukkan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organi-sasi dengan system informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan diminta untuk memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. akibatnya, kualitas tinggi yang ada dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan inisiatif npm (ouda, 2008). argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut: h 3 : kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. dukungan konsultan terdapat sejumlah besar literatur akuntansi pemerintahan yang menggam-barkan konsultan manajemen sebagai komunitas epistemis dari pengetahuan khusus dan keahlian, bantuan dan dukungan mereka dianggap diperlukan dalam iklim reformasi npm saat ini. jadi, konsultan manajemen telah diidentifikasi sebagai pengungkit utama dalam proses reformasi praktek manajemen di sektor publik dan memfasilitasi proses pelaksanaan sebagai dukungan teknis pelaksanaan dan juga sebagai “sumber pengetahuan” (ouda, 2008). oleh karena itu, penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan merumuskan hipotesis sebagai berikut: h 4 : dukungan konsultan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual penerapan sistem akuntansi akrual diterapkan secara bertahap, dalam penjelasan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010, sap berbasis akrual harus segera diterapkan oleh setiap entitas. namun, bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan sap berbasis akrual dapat menggunakan sap berbasis kas menuju akrual hingga batas waktu penerapan basis akrual secara penuh, yaitu tahun 2015. satuan kerja dengan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, atau yang terlebih dahulu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan akan mencapai level pemahaman dan penerapan yang lebih baik dalam adopsi dan implementasi sistem yang baru. menurut christiaens, (2001) organisasi dengan pengalaman jangka panjang dalam menerapkan akuntansi akrual diharapkan akan mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik. penelitian sebelumnya oleh stamatiadis et al. (2009) memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman dengan tingkat kepatuhan akuntasi akrual. oleh karena itu, penulis ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut: h 5 : pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual latar belakang pendidikan pimpinan hasil penelitian sebelumnya tentang reformasi organisasi menunjukkan bahwa pimpinan dengan latar belakang administrasi yang dominan mungkin lebih cenderung untuk menganjurkan dan mendukung inovasi administrasi yang menjanjikan untuk efisiensi dan efektivitas manajerial lebih lanjut (emsley et al., 2006). hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian stamatiadis et al. (2009) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara latar belakang vol. 15 no.2 juli 2014 107 pendidikan pimpinan dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dan mengajukan hipotesis sebagai berikut: h 6 : latar belakang pendidikan pimpinan yang berorientasi bisnis berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. ukuran satuan kerja variabel ukuran dari organisasi publik juga telah dimasukkan dalam penelitian lain akuntansi pemerintah sebelumnya sebagai faktor penting yang mempengaruhi tingkat adopsi manajemen. namun, pengaruh dari variabel ukuran pada tingkat penerapan tidak jelas. secara khusus, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mencatat adanya hubungan positif antara ukuran organisasi dan tingkat adopsi instrumen manajemen (christiaens, 1999; 2001; krumwiede, 1998). namun, ada penelitian yang tidak menemukan hubungan yang signifikan (stamatiadis et al., 2009) dan bahkan studi di mana hubungan negatif diamati (cohen et al., 2007). studi ini mengasumsikan bahwa satuan kerja yang lebih besar, dalam hal jumlah pegawai, lebih mungkin telah menerapkan sistem akuntansi akrual. alasan yang mungkin untuk hal tersebut adalah bahwa organisasi yang lebih besar memiliki akses ke sumber daya yang relatif lebih besar untuk memperkenalkan dan menerapkan sistem dan teknik yang baru. alasan lain adalah bahwa sebagai organisasi yang lebih besar, kebutuhan untuk menangani kuantitas yang lebih besar dan kualitas informasi meningkat ke titik di mana pengenalan system manajemen dianggap perlu. untuk itu hipotesis berikut dirumuskan: h 7 : ukuran satuan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. metode penelitian definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penerapan akuntansi akrual sesuai standar akuntansi pemerintahan (sap). untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual sesuai dengan sap yang berlaku, metodologi index digunakan untuk menangkap beragam rangkaian reformasi menjadi indikator yang mudah dipahami. pendekatan dengan metodologi index telah terbukti menjadi metode yang berguna, karena memungkinkan penelitian umum dari banyak aspek reformasi, dan telah digunakan dalam sejumlah penelitian sebelumnya (christiaens, 1999; cohen dan kaimenaki, 2007). secara khusus, variabel tingkat penerapan akuntasi akrual diukur dengan menggunakan indeks yang dikembangkan untuk tujuan penelitian ini dan terutama didasarkan atas basis akuntansi dan karak-teristik yang ditetapkan oleh pp no. 71 tahun 2010 tentang sap. indeks ini terdiri dari 10 elemen yang setiap elemen diukur secara dikotomis. adapun komponen-komponen indeks tingkat penerapan akuntasi akrual adalah: a. pengakuan pendapatan b. pengakuan beban c. pengelolaan kas d. pengelolaan persediaan e. penilaian investasi f. penilaian aset tetap g. depresiasi terhadap aset tetap h. penilaian kewajiban i. penyajian laporan operasional j. penyajian laporan perubahan ekuitas responden diminta untuk menjawab “ya” (nilai jurnal akuntansi & investasi108 = 1) jika sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan sap dan “tidak” (nilai = 0) jika belum. variabel independen pengukuran variabel tingkat pendidikan staf keuangan mengacu pada penelitian stamatiadis et al. (2009) yang menggunakan rasio untuk mengukur rata-rata tingkat pendidikan staf keuangan. dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah sebagai berikut: tingkat pendidikan staf (1 × s2) + (0,6 × s1) + (0,3 × dp) + (0,1 × sma) (s2 + s1 + dp + sma) keterangan: s2 = jumlah staf dengan tingkat pendidikan pascasarjana (s2) s1 = jumlah staf dengan tingkat pendidikan sarjana (s1/div) dp = jumlah staf dengan tingkat pendidikan diploma (d1/d3) sma= jumlah staf dengan tingkat pendidikan menengah atas (sma) metode rasio tersebut digunakan untuk mendapatkan skor dari tingkat pendidikan staf, sehingga dapat dibandingkan antar satuan kerja. untuk variabel pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan diukur dengan menggunakan instrument kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan sampai sejauh mana responden setuju, dengan skala likert 5 poin ( 1 = sangat tidak setuju, sampai dengan 5 = sangat setuju). variabel pengalaman dalam menjalankan basis kas menuju akrual diukur dengan menggunakan jumlah tahun sejak pertama kali satuan kerja menggunakan basis kas menuju akrual dalam laporan keuangannya. variabel latar belakang pendidikan pimpinan diukur secara dikotomis, jika pimpinan satuan kerja berasal dari lulusan ekonomi, akuntansi atau manajemen maka diberi nilai 1 dan jika selain itu diberi nilai 0. kemudian untuk variabel ukuran satuan kerja diukur dengan menggunakan jumlah pegawai dari satuan kerja. populasi dan sampel penelitian populasi yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah kuasa pengguna anggaran (kpa) satuan kerja pemerintah daerah (skpd) dinas industri, perdagangan, koperasi, dan ukm kabupaten ponorogo tahun 2014. adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada skpd, yang meliputi kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang seluruhnya berjumlah 14 orang. penelitian ini menggunakan seluruh populasi responden. kriteria pemilihan kpa sebagai responden karena diharapkan mereka mengetahui dan memahami mengenai penerapan system akuntansi akrual yang baru didalam organisasi mereka. kuesioner didistribusikan langsung kepada responden, sehingga jawaban kuesioner dapat diandalkan metode analisis uji kualitas data uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. uji hipotesis dan analisis data uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu variabel. analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara tingkat penerapan akuntansi akrual dengan variabelvariabel indepen-dennya. hasil dan pembahasan statistik deskriptif statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standart vol. 15 no.2 juli 2014 109 deviation. adapun statistik deskriptif disajikan dalam tabel 1. tabel 1. menunjukan bahwa jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 14 sampel. variabel tingkat pendidikan staf keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0.50, nilai maksimum sebesar 2.50, nilai rata-rata sebesar 1.3730 dan dengan standart deviation 0.11486. variabel pelatihan staf keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0.53, nilai maksimum sebesar 2.54, nilai rata-rata sebesar 1.4749 dan dengan standart deviation 0. .04746. variabel kualitas teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 0.34, nilai maksimum sebesar 1.85, nilai rata-rata sebesar 1.3961 dan dengan standart deviation 0.04935. variabel dukungan konsultan memiliki nilai minimum sebesar 0.41, nilai maksimum sebesar 2.20, nilai rata-rata sebesar 1.0781 dan dengan standart deviation 0.04052. pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual memiliki nilai minimum sebesar 0.11, nilai maksimum sebesar 1.17, nalai rata-rata sebesar 0.2619, dan dengan standart deviation sebesar 0.01169. latar belakang pendidikan pimpinan memiliki nilai minimum sebesar 0.01, nilai maksimum sebesar 0.210, nilai rata-rata sebesar 0.0497, dan dengan standart deviation 0.0505. ukuran satuan kerja memi-liki nilai minimum sebesar 0.37, nilai maksimum sebesar 0.45, nilai rata-rata sebesar 0.0240, dan dengan standart deviation 0.01021. variabel penerapan akuntansi akrual memiliki nilai minimum sebesar 1.03, nilai maksimum sebesar 1.21, nilai rata-rata sebesar 0.0060 dan dengan standart deviation 0.17254. dari statistik deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada skpd indakop kab. ponorogo masih sangat rendah, yaitu sebesar 30,06%. hal itu dikarenakan tingkat pendidikan staf keuangan rata-rata sebesar 12.93 %, tingkat pendidikan staf keuangan 12.93 %, pelatihan staf keuangan 15.34 %, kualitas teknologi informasi 14.76 %, dukungan konsultan 11.84 %, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual 1.61 %, latar belakang pendidikan pimpinan 1.49 %, ukuran satuan kerja 3.14 %. tabel 1.statistik deskriptif jurnal akuntansi & investasi110 hasil uji asumsi klasik pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam model persamaan penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji auto-korelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. hasil uji multikolinearitas uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau variance inflation factor (vif), jika vif < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka pada data bebas multikolinearitas. pengujian multikolinearitas disajikan pada dalam tabel 2. dari hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai vif lebih kecil dari 10. dari besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji durbin-watson (dwtest). jika du<dw<(4-du), maka tidak terjadi autokorelasi. hasil uji auto-korelasi disajikan pada tabel 3. dari tabel 3 dapat disimak bahwa nilai du sebesar 1.817 lebih kecil dari nilai dw sebesar 2.052 lebih kecil dari (4 – 1.817 = 2.183) artinya tidak terjadi autokorelasi. hasil uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. dikatakan tidak terjadi tabel 2. hasil uji multikolinearitas tabel 3.hasil uji autokorelasidurbin-watson tabel 4.hasil uji heteroskedastisitas vol. 15 no.2 juli 2014 111 heteroskedastisitas jika nilai signifi-kansi > alpha (0.05). dari tabel 4 tampak bahwa hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari alpha (0.05). jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya heteros-kedastisitas. hasil uji normalitas uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample kolmo-gorov smirnov test. dari hasil uji normalitas diperoleh nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0.995 > á (0.05) yang artinya data berdis-tribusi normal. hasil uji hipotesis koefisien determinasi (adjusted r2) dari tabel 6 tampak bahwa besarnya koefisien determinasi (adjusted r2) adalah 0.604 atau 60.4%, hal ini menunjukan bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini adalah kualitas audit, ukuran komite audit, ukuran perusahaan dan arus kas operasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap discretionary accruals sebesar 60.4 %, sedangkan sisanya sebesar 39.6 % (100%60.4 %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. tabel 5.hasil uji normalitas tabel 6.hasil uji koefisien determinasi tabel 7.hasil uji nilai fanovab uji pengaruh simultan (uji nilai f) dari tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai f test sebesar 51.520 dan nilai signifikansi (0.000) < alpha (0.05) yang artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen dalam hal ini tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, latar belakang pendidikan pimpinan, ukuran satuan kerja terhadap variabel dependen yaitu penerapan akuntansi akrual. berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda diperoleh hasil seperti yang tampak pada tabel 8. dari tabel 8. dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: y = -0,004 + 0,030 0,500 + 0,001 0,61 + 0.007 – 0.016 + 0.16 berdasarkan analisis regresi,ditemukan bahwa variabel tingkat pendidikan staf keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.030 dengan signifikansi sebesar 0.001 < á (0.05) sehingga variabel tingkat pendidikan staf keuangan terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis satu ditolak. jurnal akuntansi & investasi112 berdasarkan tabel 8 dapat disimak bahwa variabel pelatihan staf keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.500 dengan signifikansi sebesar 0.000 â á (0.05) sehingga variabel pelatihan staf keuangan terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis dua diterima. berdasarkan uji regresi, ditemukan bahwa variabel kualitas teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.001 dengan signifikansi sebesar 0.882 ã á (0.05) sehingga variabel kualitas teknologi informasi terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis tiga ditolak. berdasarkan uji regresi ditemukan bahwa variabel dukungan konsultan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.061 dengan signifikansi sebesar 0.000 < á (0.05) sehingga variabel dukungan konsultan terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis empat ditolak. dari hasil analisis regresi ditemukan bahwa pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.007 dengan signifikansi sebesar 0.019 < á (0.05) sehingga variabel penga-laman menjalankan basis kas menuju akrual terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis lima ditolak. selanjutnya, latar belakang pendidikan pimpinan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.016 dengan signifikansi sebesar 0.123 ã á (0.05) sehingga variabel latar belakang pendidikan pimpinan terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis enam ditolak. terakhir, ukuran satuan kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.016 dengan signifikansi sebesar 0.337 ã á (0.05) sehingga variabel ukuran satuan kerja terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel pene-rapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis tujuh ditolak. simpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat penerapan akuntasi akrual pada pemerintah untuk tingkat satuan kerja hanya sampai pada level 30,06 %, atau dengan kata lain masih sangat rendah. kemudian, faktor pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi akrual terbukti tabel 8. hasil uji nilai t vol. 15 no.2 juli 2014 113 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. sementara faktor-faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman sebelumnya dalam menjalankan basis kas menuju akrual, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. implikasi dari hasil penelitian iniadalah perlu bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menjalankan pelatihan yang rutin dan terstruk-tur guna membantu dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya, studi hanya dilakukan di satu unit kerja dan satu pemerintah daerah saja. oleh karennya penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan di lingkup pemerintah daerah yang lebih luas dan unit kerja yang lebih banyak. penelitian ini juga menggunakan sampel yang relative kecil. penelitian selanjutnya penting untuk dilakukan dengan sampel banyak dengan harapan agar hasil penelitian memiliki validitas eksternal yang baik. daftar pustaka bastian, i., 2007. sistem akuntansi sektor publik. jakarta: salemba empat. brusca, and alijarde, i., 1997. the usefulness of financial reporting in spanish local government. financial accoun-tibility & management, 13 (1), 17-34. carlin, t. dan j. guthrie. 2003. accrual output based budgeting systems in australia: the rhetoric-reality gap. public management review, 5 (2), 145-62. christiaens, j., 2001. converging new public management reforms and diverging accounting practices in flemish local governments. financial accounta-bility & management, 17 (2), 153-70. christiaens, j. and vanpeteghem, v., 2003. governmental accounting reform: evolution of the implementation in flemish municipalities. financial accountability & management, 23 (4), 375-399. cohen, s., e. kaimenaki dan y. zorgios. 2007. assessing it as a key success factor for accrual accounting implementation in greek municipa-lities. financial accountability & management, 23 (1), 91-111. emsley, d., b. nevicky dan g. harisson. 2006. effect of cognitive style and professional development on the initiation of radical and non-radical management accounting innovations. accounting and finance, 46 (2), 243-264. guthrie, j., 1998. application of accrual accounting in the australian public sector – rhetoric or reality?. financial accountability & mana-gement. 14 (1), 1–19. krumwiede k., 1998. the implementation stages of activity-based costing and the impact of contextual and organizational factors. journal of management accounting research, 10, 239-277. kusuma m., i., y., dan fuad, 2013. analisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. journal of accounting, 2 (3), 1-14. mardiasmo, 2009. akuntansi sektor publik. yogyakarta: penerbit andi. ouda, h., 2008. towards a generic model for government sector reform: the new zealand experience. international journal on governmental financial management, 8 (2), 78100. pollitt, c., 2002. the new public management in international perspec-tive; an analysis of impacts and effects. in k. mc laughlin, s.t. osborne and ferlie, e. (eds.), new public management, the current trends and future prospects (routledge), 27492. stamatiadis, f., n. eriotis, dan d. vasiliou. 2009. assessing accrual accounting reform in greek public hospitals: an empirical investigation. international journal of economic science and applied research, 4 (1), 153-184. undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 2005 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahanandreas, d. and gabrielle, w. 2011). determinants of bank profitability before and during the crisis: evidence from switzerland. journal of international financial a accrual accounting agency theory alue added intellectual coefficient apbn/apbd b bursa efek indonesia c california management review capital employed efficiency company performance company value contemporary accounting research costumer duration costumer role costumer support customer success e ethics f financial accountability & management financial intermediation financial performance financial structure h human capital efficiency i iasc ifac indian pharmaceutical industry industri pertambangan dan pertanian insider trading intangible assets intellectual capital intellectual capital disclosures international accounting standards committee international federation of accountants j journal of intellectual capital jurnal akuntansi & keuangan k kinerja perusahaan l legitimacy theory local government m market value mcmaster word congress modal intelektual n new public management nilai perusahaan o organizational climate and culture p pemerintah daerah pengaruh intellectual capital terhadap kinerja per procedia economics r relevance of intellectual capital disclosure resource-based theory s securities and exchange commis-sion's signalling theory smac society of management accountants of canada stakeholder stakeholder theory structural capital efficiency stva t the japanese banking sector trader tradisional measures of corporate performance u universitas diponegoro us multinational firms v vaca vahu vaic value added w working unit layout januari 2014 pendahuluan undang-undang no 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjadi tonggak dicetuskannya otonomi daerah. dengan pemberian otonomi daerah kabupeten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana diamanatkan evaluasi penerapan pp no 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual: studi kasus di pemda nganjuk dahlia firdaus*, djoko sigit sayogo, sri wahjuni latifah program studi akuntansi universitas muhammadiyah malang, jl. raya tlogo mas no. 246 , malang jawa timur 65144, telp +62 341 464318, indonesia. *corresponding author, e_mail address: dahlia.f@gmail.com abstract the purpose of this research was to determine the suitability of the accrual basis implementation on governmental accounting standards in peraturan pemerintah (pp) no. 71/2010 at nganjuk regency’s financial statements year 2013. this research related with dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (department of revenue, finance and asset management). research proves that nganjuk regency’s financial statements not yet fully implementing the pp 71/2010. nganjuk regency’s financial statements still apply enclosure ii of pp 71/2010 that is cash toward accrual basis. this is due to the application of pp 71/2010 accrual basis (enclosure i of pp 71/010) are required to be implemented in fiscal year 2015. keywords : government accounting; standards;accrual basis; financial statements abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kesesuaian pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan pada peraturan pemerintah (pp) no. 71/2010 ber basis akrual pada laporan keuangan kabupaten nganjuk tahun 2013. penelitian ini terkait dengan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset). penelitian ini menemukan bahwa laporan keuangan kabupaten nganjuk belum sepenuhnya menerapkan pp 71/2010. laporan keuangan kabupaten nganjuk masih mengikuti lampiran ii pp 71/2010 tentang catatn akuntansi berbasis kas menuju akrual. hal ini disebabkan penerapan pp 71/2010 dasar akrual (lampiran i dari pp 71/010) diminta untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. kata kunci: standar akuntansi; pemerintahan; akrual basis; laporan keuangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). maka diselenggarakanlah pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap semua transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi, (bastian dan soepriyanto, 2003). undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn)/ anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) disusun dan disajikan sesuai ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi26 dengan standar akuntansi pemerintahan (sap). sesuai dengan amanat undang-undang keuangan negara tersebut, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan sap pertama yang dimiliki indonesia sejak kemerdekaannya. standar akuntansi pemerintahan dalam pp no. 24 tahun 2005 tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajib-an dan ekuitas dana. penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) undang-uandang nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. sesuai lampiran ii pp no. 71 tahun 2010, penerapan sap berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. pemerintah dapat menerapkan sap basis kas menuju akrual (pp no. 24 tahun 2005) paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010 yakni pada tahun 2014. selanjutnya, setiap entitas pelaporan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan sap berbasis akrual. dengan demikian, tahun 2014 dapat dikatakan sebagai tahun akhir penerapan akuntansi kas menuju akrual sekaligus tahun uji coba proses penerapan akuntansi basis akrual pada tiap pemerintah daerah, maka diharapkan seluruh entitas pelaporan telah menerapkan basis akuntansi akrual pada pelaporan keuangannya. dalam masa-masa transisi, evaluasi penerapan pp no. 71 tahun 2010 ini dirasa penting, sebab bagi ksap, tahun 2014 merupakan tahun penyelesaian berbagai buletin teknis akrual paripurna sebagai landasan implementasi pp 71/ 2010 akrual paripurna awal 2015. pada akhir tahun 2014, diramal-kan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) berbasis akuntansi menuju akrual bertambah dan opini wtp akan menurun untuk laporan keuangan yang berakhir pada periode 2015 karena hampir seluruh entitas pemerintahan dalam nkri berada dalam tahun pertama (percobaan) menggunakan basis akuntansi akrual paripurna (hoesada, 2014). alasan kenapa studi ini dilakukan di pemerintah daerah kabupaten nganjuk karena pemda tersebut sudah mulai membuat lelaporan keuangan mengacu pp no 71 tahun 2010 pada penyususnan laporan keuangannya dan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan tahun anggaran 2013 dan 2012. namun, perolehan predikat wtp untuk laporan keuangan pemerintah daerah kab. nganjuk tampak janggal menengok beberapa kasus korupsi yang terkuak pada tahun 2013 menyeret nama pejabat-pejabat pada skpd-skpd di kab. nganjuk. padahal, laporan keuangan merupakan gambaran kinerja dan akuntabilitas penggunaan dan pengelolaan sumber daya ekonomis. jika kinerja entitas pelaporan “tidak benar”, otomatis pelaporan keuangan yang dihasilkan seharusnya juga tidak wajar. maka perlu dilakukan evaluasi atas penerapan sap dalam laporan keuangan dimana sap merupakan kerangka konseptual pelaporan keuangan pemerintah untuk meng-evaluasi kualitas laporan keuangan kab. nganjuk dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan per-undangundangan. hasil penelitian menemukan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kab. vol. 16 no.1 januari 2015 27 nganjuk belum sepenuhnya menerapkan pp 71/ 2010 berbasis akrual. dalam menyusun lkpd, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi kas menuju akrual (lampiran ii pp 71/ 2010). hal ini bisa jadi karena masa transisi yang membolehkan pelaporan keuangan meng-gunakan aturan lama. sehingga, pemda masih belum benarbenar menjalankan dan melaksanakan langkahlangkah penyiapan terkait peraturan baru tersebut. tinjauan literatur dan fokus penelitian dalam penelitian ini peneliti mang-gunakan kajian teori penelitian terdahulu, antara lain penelitian dari permana (2011), zeyn (2011) dan susilawati dan riana (2014). ketiga penelitian terdahulu tersebut secara garis besar menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan (sap) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. oleh karena itu, kesesuaian atau ketaatan terhadap sap yang digunakan entitas dalam penyusuan laporan keuangannya akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. semakin sesuai laporan keuangan dengan sap maka laporan keuangan akan semakin berkualitas. standar akuntansi pemerintahan (sap) menurut pp ri no. 71 th 2010, sap merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. sap yang digunakan saat ini adalah pp 24/2005 yang menggunakan basis kas dan harus segera diganti dengan basis akrual (pp 71/2010) yang dianggap lebih akuntabel dan lebih mencerminkan prinsip good government govenrnance/ good public governance. peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 pp no 71 tahun 2010 merupakan peraturan yang berisi tentang sap baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. peraturan tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. juga merupakan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. acuan ksap sebagai penyusun standar laporan keuangan pemerintah, pemerintah dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan. lingkup pengaturan peraturan pemerintah no 71/2010 meliputi sap berbasis akrual dan sap berbasis kas menuju akrual. sap berbasis akrual terdapat pada lampiran i dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. sap berbasis kas menuju akrual (pp 24/2005) pada lampiran ii berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan sap berbasis akrual. lampiran iii pp no 71 tahun 2010 menjelasakan tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yakni basis akrual, sehingga dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan entitas pelaporan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyaji-kan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggran. komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgeting reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen yakni: (a) laporan realisasi anggaran, (b) laporan perubahan saldo anggaran lebih, (c) neraca, (d) laporan operasional, (e) laporan arus kas, (f) jurnal akuntansi & investasi28 laporan perubahan ekuitas, (g) catatan atas laporan keuangan. komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan kecuali: (a) laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan (b) laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. berdasarkan lampiran i pp no. 71/2010 paragraf 35, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, yaitu: relevan; andal; dapat dibandingkan dan dapat dipahami adalah prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas. indikator ukuran-ukuran yang perlu diwujudkan dapat dinilai dari pengakuan: kriteria minimum yang perlu dipenhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui; pengukuran: adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui setiap pos dalam laporan keuangan; penyajian. dinas daerah dan keuangan daerah menurut uu no. 32 tahun 2004 pasal (1), (2), (3), dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. dalam uu mengenai keuangan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam uu mengenai pemerintah daerah. akuntansi keuangan daerah seperti halnya pemerintah pusat yang diwajibkan melakukan pengakuntansian terhadap semua transaksinya, demikian juga dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah (pemda) diwajibkan melakukan pengakuntansian terhadap semua transaksi yang terjadi. dalam pemendagri nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa : “sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah kegiatan yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, penca-tatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.” sistem akuntansi pemerintahan daerah sendiri sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah dan prosedur selain kas. sistem akuntansi pemerintahan daerah juga harus berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengen-dalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan, (sugiato dan bagjana, 2014). metode penelitian data dan sumber data penelitian penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif evaluatif yang bersumber pada data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder vol. 16 no.1 januari 2015 29 berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun anggaran 2013. unit analisis data primer adalah narasumber dari bagian akuntansi ataupun pelaporan dpkad kab. nganjuk, sedangkan unit analisis data sekunder adalah seluruh laporan keuangan lkpd kab. nganjuk tahun anggaran 2103 yakni neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggran dan calk. teknik dan alat analisis data teknik analisa data yang dilakukan untuk menjawab masalah penelitian dilakukan dengan tahap-tahap: (1) mendeskripsikan basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemrintahan daerah (lkpd) kab. nganjuk, (2) mendeskripsikan perlakuan akuntansi lkpd kab. nganjuk, (3) melakukan analisis terhadap hasil deskripsi basis akuntansi dan perlakuan akuntansi lkpd, dengan mencocokkan basis akuntansi dan perla-kuan akuntansi yang diterapkan pada lkpd kab. nganjuk terhadap lampiran i pp 71/2010 (basis akuntansi akrual). untuk menganalisis penerapan digunakan indikator pada tabel 2.1 terkait indikator perlakuan akuntansi pada pp 71/ 2010 lampiran i, (4) melakukan evaluasi penerapan sap berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah kab. nganjuk menggunakan metode wawancara terkait penerapan pp 71/2010, (5) mengambil simpulan. alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator kesesuaian penerapan akuntansi pada lkpd kabupaten nganjuk ta 2013 dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan berdasar pp 71/2010. hasil dan pembahasan basis akuntansi lkpd kab. nganjuk menggunakaan basis akuntansi kas menuju akrual (cash toward accrual)/ kas modifikasian (lampiran ii pp 71/ 2010). sehingga pencatatan transaksi dilakukan selama tahun anggaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. laporan keuangan neraca secara keseluruhan neraca lkpd kab nganjuk ta 2013 disajikan berdasarkan basis akrual sesuai dengan lampiran i pp 71/2010. kecuali penyajian ekuitas dalam neraca yang menggunakan istilah ekuitas dana sebab lkpd kab nganjuk ta 2013 menggunakan basis kas menuju akrual (lampiran ii pp 71/2010). dalam penelitian ini tidak ditemukan kebijakan khusus tentang pengakuan ekuitas lkpd kab. nganjuk terkait penilaian ekuitas apakah menggunakan nilai perolehan historis atau yang lainnya, tetapi dijelaskan dalam calk lkpd kab. nganjuk bahwa ekuitas dana lancar/investasi/cadangan mencerminkan selisih kekayaan pemerintah yang tertanam dalam dengan kewajiban. terdapat perbedaan pengukuran piutang, dimana pp 71/2010 mengharapkan piutang dicatat sebesar nilai nominal, sedangkan lkpd mencatat piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). laporan perubahan ekuitas lkpd kab. nganjuk tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas pada ta 2013 dikerenakan laporan perubahan ekuitas bersifat opsional untuk disajikan dalam lkpd sesuai lampiran ii pp 71/ 2010 yang merupakan landasan penyususnan lkpd kab. ngajuk ta 2013. laporan realisasi anggaran (berbasis kas) laporan realisasi anggran (berbasis kas) sesuai dengan lampiran i pp 71/2010 yang juga menyajikan laporan realisasi anggaran dengan basis kas. belanja pada lkpd kab. nganjuk ta 2013 tidak dicatat berdasarkan nilai wajar, jurnal akuntansi & investasi30 melainkan dicatat berdasar niali perolehan. laporan arus kas laporan arus kas sesuai dengan lampiran i pp 71/2010 yang menyajikan informasi kas sehubuangan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non-anggran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. laporan perubahan sal lkpd kab. nganjuk ta 2013 tidak menyajikan laporan perubahan sal dikare-nakan tidak adanya laporan tersendiri terkait perubahan saldo anggaran lebih. laporan operasional lkpd kab. nganjuk ta 2013 tidak menyajikan laporan perubahan operasional dikarenakan laporan perubahan sal bersifat opsional untuk disajikan dalam lkpd sesuai lampiran ii pp 71/ 2010 yang merupakan landasan penyususnan lkpd kab. nganjuk ta 2013. catatan atas laporan keuangan calk lkpd kab. nganjuk ta 2013 telah menyajikan pos-pos yang diharapkan untuk disajikan sesuai lampiran i pp 71/2010 walaupaun lkpd menggunakan lampiran ii pp 71/2010. sebab pada dasarnya tidak ada perbedaan antara calk berabsis akrual maupun calk berbasis kas menuju akrual. jika terdapat perbedaan dalam isi calk hal tersebut dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda antara kedua pp. dari analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan kab nganjuk dalam menyusun laporan keuangan berbeda dengan basis akuntansi yang ditetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (lampiran i pp 71/2010). basis akuntansi yang diterapkan lkpd adalah basis akuntansi kas menuju akrual (lampiran ii pp 71/2010), sehingga wajar jika dalam menyajikan lkpd, kab. nganjuk hanya menyajikan 4 macam laporan keuangan yakni: neraca; laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja; laporan arus kas dan calk. lampiran ii pp 71/2010 menghendaki penyajian laporan keuangan meliputi neraca; laporan arus kas; laporan kinerja keuangan (opsional); laporan perubahan ekuitas (opsional); laporan realisasi anggaran dan calk. pada hasil analisis terdapat beberapa ketidaksesuaian, contohnya: (1) penyebutan pos “ekuitas” dengan “ekuitas dana”, (2) penyajian pos ekuitas dalam neraca yang masih mengkalsifikasikan ekuitas menjadi: ekuitas dana lancar; ekuitas dana investasi; ekuitas dana cadangan. hal tersebut wajar, sebab lkpd mengacu pada lampiran ii pp 71/2010. selebihnya, pengakuan, pengukuran dan penyajian lkpd kab. nganjuk sesuai dengan pp 71/2010 basis akrual. misalnya neraca yang telah di-susun berdasar prinsip akrual dan lra yang tetap berbasis kas. sehingga dapat dikatan bahwa dalam penyususnan lkpd kab. nganjuk, dppkad telah menerapkan pp 71/2010 namun belum sepenuhnya. pernyataan ini didukung hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 januari 2015 kepada kasi pelaporan dppkad yang menyatakan menyatakan bahwa: “salah satu landasan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kab. nganjuk menggunakan peraturan bupati no. 16 tahun 2013 dan pp 71/2010. dppkad belum sepenuhnya menerapkan pp no.71/2010 namun sebagian yakni pp no.71/2010 lampiran ii (pp 24/2005: akuntansi kas menuju akrual (cash toward accrual).” kasi pelaporan dppkad juga menjelaskan bahwa lkpd kab. nganjuk hanya menyusun vol. 16 no.1 januari 2015 31 empat macam laporan keuangan yakni: neraca (berbasis akrual); laporan realisasi anggran pendapatan dan belanja (berbasis kas); laporan arus kas dan calk. dikarenakan, penerapan pp 71/2010 berbasis akrual (lampiran i pp 71/2010) diwajibkan untuk diterapkan pada tahun 2015, artinya belum ada kewajiban untuk me-nerpakan pp 71/2010 pada lkpd tahun ini (2014) dan tahun sebelumnya (tahun anggran 2013 sebagai objek penelitian). narasumber menambahkan, angka-angka dalam pos-pos neraca di-sajikan berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan realisasi anggran disajikan berdasarkan basis kas. dalam menghadapi tahun akrual 2015, dppkad telah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan namun belum sepenuhnya men-jalankan akuntansi basis akrual, sebagai contoh, telah melaksanakan pelatihan-pelatihan mengenai akuntansi basis akrual pada skpd-skpd dibawah naungan dppkad; telah menyelenggarakan akuntansi penyusut-an pada lkpd ta 2013. menjawab pertanyaan mengenai tantangan dan kesulitan pada penerapan akuntansi basis akrual, kasi pelaporan dppkad menyatakan banyak sekali tantangan dan kesulitan yang dihadapi. narasumber me-nunjukkan daftar piutang dan pendapatan pajak dan retribusi yang tidak balance dan menyatakan perlu waktu tiga bulan untuk menyelesaikan laporan piutang dan pendapatan pajak agar balance dan menemukan dimana kesalahannya narasumber menambahkan, akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi jika nanti dilaksanakan akuntansi basis akrual. sebab penetapan pajak akan menjadi boomerang bagi mereka (dppkad) dimana sebelumnya pendapatan pajak dapat diakui saat kas masuk dalam rekening kas umum daerah. numun dalam penerapan basis akrual, ketika pemerintah telah menetapkan target penerimaan sebesar tertentu (telah timbul hak atas pendapatan tesebut) pendapatan dapat diakui walaupun kas belum diterima. hal ini akan memicu piutang pajak dan retribusi yang lebih besar dibanding piutang pajak dan retribusi yang menggunakan akuntansi basis kas. kesulitan lain penggunaan akuntansi basis akrual karena diharuskan-nya menggunakan nilai wajar dalam pengukuran aset tetap, sedangkan selama ini pengukuran aset tetap menggunakan nilai historis. sehingga harus melakukan revaluasi terlebih dahulu untuk dapat mencatat nilai aset tetap kedalam laporan keuangan. narasumber juga memberikan beberapa saran kepada pemerintah pada jajaran lebih tinggi, terkait dukungan pelaksanaan akuntansi basis akrual, seperti: (1) menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah terkait basis akuntansi akrual, (2) menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah terkait sistem akuntansi pemeintahan berbasis akrual (saat ini simda), (3) menyusun badan akun standar, (4) penyelesaian sistem aplikasi akuntansi yang telah ada ke sistem akuntansi. simpulan berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan: pertama, laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kab. nganjuk belum sepenuhnya menerapkan pp 71/2010 berbasis akrual. dalam menyusun lkpd, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi kas menuju akrual (lampiran ii pp 71/2010). hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada kasi bagian pelaporan dppkad yang menyatakan penerapan pp 71/2010 belum diterapkan sepenuhnya disebabkan pp 71/ 2010 berbasis akrual (lampiran i pp 71/2010) diwajibkan untuk diterapkan pada tahun 2015, sehingga belum ada kewajiban untuk menerapakan pp 71/2010 pada lkpd tahun ini (2014) dan tahun sebelumnya (tahun anggran 2013 sebagai objek jurnal akuntansi & investasi32 penelitian). kedua, lkpd hanya menyajikan 4 macam laporan keuangan yakni: neraca; laporan realisasi anggaran; laporan arus kas dan calk. hal ini wajar dan sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun lkpd yakni basis kas menuju akrual. ketiga, perlakuan akuntansi pada lkpd kab. nganjuk tahun anggran 2013 terkait penerapan pp 71/2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, penilaian dan penyajian pos-pos dalam neraca, kecuali pengukuran piutang yang tidak mencatat nilai piutang sebesar nilai nominal, melainkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). selebih-nya, perlakuan akuntansi pada pospos laporan keuangan lainnya sesuai dengan basis kas. terakhir, dalam rangka menghadapi tahun akrual 2015, lkpd telah menyelenggarakan akuntansi penyusutan pada lkpd tahun anggaran 2013, sesuai dengan pernyataan kasi bagian pelaporan dppkad kab. nganjuk. karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk memitigasi keterbatasan berupa subyektifitas yang tinggi akibat hanya ada satu narasumber dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengakibatkan hasil wawancara hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja, sehingga objektifitas terkait informasi bagaimana penerapan pp 71/2010 dalam penyusunan lkpd kab.nganjuk kurang. peneliti menyarankan untuk menentukan unit analisis(narasumber) terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, ditinjau dari berbagai pihak yang mungkin terkait dengan masalah penelitian. contohnya dalam penelitian ini seharusnya narasumber tidak hanya seorang narasumber dari bidang pelaporan dppkad namun beberapa narasumber dari bidang pelaporan atau dari bidang lainnya seperti bidang anggaran/perbenda-haraan, bahkan bila perlu bpk. daftar pustaka bastian, i. 2001. akuntansi sektor publik di indonesia, yogyakarta: bpfeyogyakarta bastian, i. 2010. akuntansi sektor publik suatu pengantar, jakarta : erlangga bastian, i dan soepriyanto, 2003. sistem akuntasni sektor publik, jakarta : salemba empat berita wapres. 2014. opini wtp bukan tujuan akhir : pembukaan rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, http:// www.wapresri.go.id/index/preview/berita/24468. 21/11/2014 2:32pm halim, a. 2007. akuntansi keuangan daerah: edisi 3, jakarta: salmba empat hoesada, j. 2014. ramalan 2014, http://www.ksap.org/sap/ramalan2014. accessed: 22/10/2014 7:03 am peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. 2012. standar akuntansi pemerintahan, jakarta : salemba empat permana, irfan. 2011. pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas, unikom permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah republik indonesia. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 undang-undang dasar 1945 pasal 18 : perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah undang-undang nomor 17 tahun 2003 teantang keuangan negara sugiarto dan bagjana. 2013. peran akuntansi pemerintahan dalam rangka membangun akuntabilitas, transparansi dan pengukuran kinerja pemerintah daerah, jurnal akuntansi, 5 (1), 23-35. sukadi. 2013. direktur dan bendahara rsud nganjuk tersangka, http:// anjukzone.com/index.php/hukum/1325-direktur-dan-bendahararsud-nganjuk-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-proyekpengadaan-barang-farmasi-habis-pakai-dana-apbd-2012-rp-12-8miliar. accessed: 4/11/2014 11:25 am susilawati dan riana. 2014. sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan keuangan pemerintah. studi and accounting research, 11 (1) 1693-4482 zeyn, e. 2011. pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 1 (1), 1-18. a akuntan publik akuntansi sektor publik american journal of economics anggaran penda-patan dan belanja negara annual reports apbn aplikasi analisis multivariante b banda aceh bank lampung bank sulut bank syariah bantul batang biaya pendidikan bprs artha mas abadi bulletin akuntan publik c corporate social responsibility csr customer loyalty customer relationship d depreciation dirjen pajak e empirical evidence in spanish empirical evidence of iran eraturan pemerintah no 58 tahun 2005 evolution of the governmental accounting f finance in east asia financial accounting theory financial statements g good corporate governance i iasb ifrs indonesia international accounting standart board international financial reporting standars international journal of business international journal of business and management international journal of information science and t islamic banking j j. m. alekam jakarta journal of financial economic journal of global management jurnal akuntansi dan investasi jurnal aplikasi manejemen jurnal reviu akuntansi dan keuangan jurnal riset akuntansi indonesia k kabupaten batang kepatuhan syariah kingdom of bahrain komite nasional kebijakan corporate governance. korea l lkpd lpkd m malaysia malaysian institute of accountants manado manila masa studi media akuntansi menteri keuangan metode-metode pembebanan pajak metodologi penelitian bisnis n nganjuk p padang pati pendidikan profesi akuntansi penerbit bumi aksara peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 philippine pisikologi pendidikan pp no. 24 tahun 2005 pp ri no. 71 th 2010 pratama indomitra prinsip syariah provinsi riau psak r raminten reputasi dan kepercayaan bank syariah revaluation s sekolah tinggi ilmu manajemen ykpn. semarang sharia banks simda simposium nasional akuntansi xiii skpd standar akuntansi keuangan standar akuntansi pemerintah. statistik parametrik syariah compliance syariah governance t tax regulatory thailand the 34th annual congress of the european accountin the accounting review the international journal of digital accounting re thereza michiko thompson international business transfer pricing tunneling incentive u ujian sertifikat akuntan publik undang undang no 1 tahun 2004 undang undang nomor 17 tahun 2003 undang undang nomor 32 tahun 2004 undang-undang no. 33/2004 undang-undang no. 5 tahun 2011 undang-undang nomor 17 tahun 2003 unesa universitas brawijaya universitas diponegoro universitas muhammadiyah yogyakarta universitas sumatera utara universitas trisakti university utara malaysia upper saddle river new jersey usap w wajib pajak y yogyakarta z zainoel abidin layout juli 2014 pendahuluan di era globalisasi perkembangan eko-nomi semakin pesat. para pelaku bisnis selalu melakukan inovasi terhadap bisnis yang dijalaninya. persaingan yang ketat dan kebutuhan pasar yang semakin tinggi memaksa para pelaku bisnis untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. perusahaan yang hanya mengandalkan aktiva berwujud saja tidaklah cukup untuk bersaing, para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kesuksesan dalam berbisnis tidaklah hanya mengan-dalkan aktiva berwujud saja melainkan aktiva tidak bewujud (intangible assets) juga memiliki peranan penting dalam mendukung suksesnya bisnis dalam suatu perusahaan. para pelaku bisnis mulai menyadari pengaruh modal intelektual dan pengungkapannya terhadap nilai dan kinerja perusahaan gatot ahmad sirojudin* & ietje nazaruddin program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, 55183, telp +274 387656, d.i. yogyakarta, indonesia *correspondin author, e_mail address: gatotahmad@gmail.com abstract the aim of this study is to analyze the effect of intellectual capital and intellectual capital disclosures on corporate value and performance of the company. the sample used in this study is a company that reported annual reports and icmd listed on the indonesia stock exchange. the statistical method used is partial least square, with hypothesis testing the value of the t statistic. result shows that intellectual capital and intellectual capital disclosures have positive and significant impact on value and the company’s performance. however, the disclosure of intellectual capital has no significant effect on the company’s performance. keywords: intellectual capital; intellectual capital disclosures; company value; company performance. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melaporkan laporan tahunan dan icmd yang terdaftar di bursa efek indonesia. metode statistik yang digunakan adalah parsial least square, dengan hipotesis pengujian nilai t statistik. hasil menunjukkan modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. namun, pengungkapan modal intelektual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. kata kunci: modal intelektual; pengungkapan modal intelektual; nilai perusahaan; kinerja perusahaan. akan pentingnya hal tersebut. dalam menilai dan mengukur intangible assets diperlukan suatu pendekatan khusus yang selanjutnyamelahirkan suatu gagasan baru yang disebut dengan intellectual capital yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun akuntansi (petty dan guthrie, 2000; ulum, 2007). pengetahuan merupakan sebuah komponen penting dalam bisnis karena diakui sebagai sumber daya yang lebih sustainable (berkelanjutan). starovic et al., (2003) menemukan bahwa pengetahuan telah menjadi mesin baru dalam pengembangan suatu bisnis (widarjo, 2011). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi78 salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran knowledge asset (aset penge-tahuan) tersebut adalah intellectual capital (selanjutnya disingkat ic) yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi infor-masi, sosiologi, maupun akuntansi (petty dan guthrie, 2000; solikhah, 2010). menurut kuryanto (2008) modal intelektual masih belum dikenal secara luas di indonesia. sampai dengan saat ini, perusahaan-perusahaan di indonesia cende-rung menggunakan conventional based dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. di samping itu, perusahaanperusahaan tersebut belum mem-berikan perhatian lebih terhadap human capital, structural capital, dan customer capital. padahal, semua ini merupakan elemen pembangun modal intelektual perusahaan. kesimpulan ini dapat diambil karena minimnya informasi tentang modal intelektual di indonesia. kuryanto (2008) juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan di indonesia akan dapat bersaing apabila menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasil-kan oleh modal intelektual perusahaan. hal ini akan mendorong terciptanya produk-produk yang semakin favourable di mata konsumen. pentingnya modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual pada suatu perusahaan dalam hal persaingan bisnis memaksa perusahaan terutama perusahaan go public untuk meningkatkan modal intelektual dan pengungkapannya agar dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, maka dari itu peneliti termotivasi untuk meneliti tentang modal intelektual pada peusahaan go public yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). penelitian ini penting karena perusahaan go public yang sudah terdaftar di bei memiliki kapasitas perusahaan yang besar, sehingga memungkinkan perusahaan tersebut mengungkapkan modal intelektual yang dimilikinya. kinerja dan nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh asset berwujud saja akan tetapi asset tidak berwujud sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan nilai perusahaan (ulum, 2007). perusahaan yang memiliki modal intelektual yang tinggi mampu menciptakan produk berupa barang atau jasa yang memiliki kandungan ilmu pengetahuan yang tinggi, yang nantinya akan menghasilkan daya saing yang tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. perusahaan yang melakukan pengung-kapan modal intelektual memiliki nilai lebih di mata para investor, karena para investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang menyajikan informasi secara lengkap tentang perusahaannya, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. penelitian ini meneliti tentang pengaruh modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual terhadap nilai dan kinerja perusahaan. peneliti menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di bei, peneliti memilih sampel semua perusahaan untuk melihat seberapa besar pengaruh modal inteletual terhadap kinerja dan nilai perusahaanperusahaan di indonesia. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis modal intelektual intelektual kapital (intelectual capital) adalah sebuah peran yang sangat penting dan sangat strategis di organisasi. intelektual kapital adalah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu kolektivitas sosial, seperti: organisasi, komunitas intektual, atau praktek professional (nahapiet dan ghoshal, 1998). vol. 15 no.2 juli 2014 79 intektual kapital adalah materi intelek-tual yang diformalisasi, ditangkap, dan dimanfaatkan untuk produksi aset yang nilainya lebih tinggi (klein dan prusak, 1994; stewart, 1997). setiap organisasi menem-patkan materi intektual dalam bentuk aset dan sumber daya, perspektif dan kemampuan eksplisit dan tersembunyi, data, informasi, pengetahuan, dan mungkin kebijakan. (hubert saint onge, 1996; stewart, 1997) membagi intektual kapital dalam tiga bagian, yaitu: (1) human capital atau modal manusia, (2) struktural capital atau modal struktural, dan (3) customer capital atau modal pelang-gan. human capital (modal manusia) human capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual, maksudnya adalah modal manusia sebagai penggerak dalam modal intelektual karena dalam sumber daya manusia yang baik terdapat karakter, inovasi, dan ide-ide yang sangat bermanfaat bagi perusahaan yang tidak dapat diukur secara moneter. disinilah sumber innovation dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur karena selama ini belum ada upaya formal untuk mengukur dua komponen tersebut. human capital juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. human capital mencerminkan kemam-puan kolektif perusahaan untuk menghasil-kan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. human capital akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. (brinker, 2000) memberikan beberapa karakteristik dasar yang dapat diukur dari modal ini yaitu: training programs, credential, experience, competence, recruitment, mentoring, learning programs, individual potential and personality. structural capital atau organizational capital (modal organisasi) structural capital merupakan kemam-puan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karya-wan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki perusahaan. seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. relational capital elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. relational capital merupakan hubungan yang harmonis/association network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. relational capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. edvinsson seperti yang dikutip oleh brinker (2000) dalam murti (2010) menyarankan pengukuran beberapa hal berikut ini yang terdapat dalam modal pelanggan, yaitu: 1) customer profile. siapa pelanggan-pelanggan kita, jurnal akuntansi & investasi80 dan bagaimana mereka berbeda dari pelanggan yang dimilki oleh pesaing. hal potensial apa yang kita miliki untuk meningkatkan loyalitas, mendapatkan pelanggan baru, dan mengambil pelanggan dari pesaing. 2) costumer duration. seberapa sering pelanggan kita berbalik kepada kita? apa yang kita ketahui tentang bagaimana dan kapan pelanggan akan menjadi pelanggan yang loyal? serta seberapa sering frekuensi komunikasi kita dengan pelanggan. 3) costumer role. bagaimana kita mengikutsertakan pelanggan ke dalam desain produk, produksi dan pelayanan. 4) costumer support. program apa yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. 5) customer success. berapa besar rata-rata setahun pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. pengungkapan informasi modal intelektual perubahan lingkungan bisnis yang semakin pesat memberikan banyak pengaruh dalam pelaporan keuangan perusahaan, terutama dalam hal penyajian dan penilaian aset tidak berwujud. agency theory, mungkin merupakan pusat teori bagi semua teori akuntansi, yang menjelaskan bahwa separasi kepemilikan dan pengendalian perusahaan menciptakan suatu moral hazard, dimana manajer sebagai agen untuk pemilik pemegang saham, bertindak atas nama kepentingan diri ekonomi mereka sendiri (jensen dan meckling, 1976; istanti, 2009). sawarjuwono dan kadir (2004) dan rezki (2011) menyatakan badan akuntansi internasional seperti international federation of accountants (ifac), international accounting standards committee (iasc), society of management accountants of canada (smac) juga sedang melakukan pengujian terhadap kerangka kerja pengelolaan dan pelaporan modal intelektual perusahaan. hasil penelitian ini menunjukkan porsi pengungkapan setiap elemen modal intelektual, dimana 30% indikator digunakan untuk mengungkapkan human capital, 30% organizational capital(internal structure) dan 40% customer capital (external structure). guthrie et al., (2004) mengemukakan teori riset yang dapat digunakan untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sukarela modal intelektual, yaitu: stakeholder theory dan legitimacy theory yang meng-gunakan content analysis sebagai suatu pendekatan dalam pengumpulan dan analisis data (lihat juga: purnomosidhi, 2006; rezki, 2011). resource based theory wernerfelt, 1984; widarjo (2011) menje-laskan bahwa menurut pandangan resource based theory perusahaan akan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud). belkaoui, 2003; widarjo (2011) menyatakan strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menyatukan aset berwujut dan aset tidak berwujud. resource based theory adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen strategik dan keunggulan kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul (solikhah et al., 2010; widarjo, 2011). berdasarkan pendekatan resource based theory dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. stakeholder theory teori stakeholder menyatakan bahwa semua vol. 15 no.2 juli 2014 81 stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktifitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana (deegan, 2004; widarjo, 2011). teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap powerfull. kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengung-kapkan dan atau tidak mengung-kapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan (ulum et al., 2008; widarjo, 2011). dalam konteks ini, para stakeholder memiliki kewenangan untuk mempengaruhi mana-jemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi. hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas seluruh potensi inilah organisasi akan dapat menciptakan value added untuk kemudian mendorong kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang merupakan orientasi para stakeholder dalam mengintervensi manaje-men. legitimacy theory menurut pandangan teori legitimasi, organisai secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. organisasi berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh organisasi diterima oleh pihak luar (deegan, 2004; widarjo, 2011). teori ini berdasar pada pernyataan bahwa terdapat sebuah kontrak sosial antara organisasi dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan usahanya. kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksa-nakan operasinya. harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu, maka hal ini menuntut perusahaan untuk tanggap terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi (deegan, 2004; widarjo, 2011). berdasarkan teori legitimasi, organisasi harus secara berke-lanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (guthrie dan parker, 1989; ulum, 2007). hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengung-kapan (disclosure) dalam laporan perusa-haan. organisasi dapat menggunakan disclo-sure untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktifitas organisasi (guthrie et al., 2006; ulum, 2007). sejumlah studi terdahulu melakukan penilaian atas pengung-kapan sukarela laporan tahunan dan meman-dang pelaporan informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon tekanan publik (guthrie et al., 2006; ulum, 2007). pandangan teori legiti-masi menyatakan bahwa dalam menjalankan operasinya, organisasi harus sejalan dengan nilainilai masyarakat. hal ini dapat dicapai melalui pengungkapan dalam laporan keuangan (gutrie, 2006; widarjo, 2011). pengung-kapan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan perhatian manajemen perusahaan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan masyarakat sebagai faktor yang mendorong organisasi untuk mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan (boedi, 2008; widarjo, 2011). signalling theory widarjo (2011) menyebutkan bahwa signaling theory dikemukakan oleh spence (1973) dan ross (1977) dan kemudian diadopsi oleh (leland dan pyle, 1977; widarjo, 2011) ke dalam pasar perdana. jurnal akuntansi & investasi82 pada penawaran umum saham perdana terdapat asimetri informasi antara pemilik lama dengan investor potensial mengenai prospek perusahaan di masa depan (hartono, 2006). signaling theory mengindikasikan bahwa organisasi akan berusaha untuk menunjukkan sinyal berupa informasi positif kepada investor potensial melalui pengungkapan dalam laporan keuangan (miller dan whiting, 2005; widarjo, 2011) (leland dan pyle, 1977; widarjo, 2011) menyatakan bahwa sinyal adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilik lama dalam mengkomunikasikan informasi yang dimilikinya kepada investor. pemilik lama memiliki motivasi untuk mengungkapkan informasi privat secara sukarela karena mereka berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja perusahaan dan mampu mengurangi asimetri informasi. williams (2001), miller dan whiting, 2005; widarjo, (2011) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela mengenai modal intelektual memungkinkan investor dan stakeholder lainnya untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko mereka. perusahaan mengungkapkan intellectual capital pada laporan keuangan mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi investor, serta meningkatkan nilai perusahaan (miller dan whiting, 2005; widarjo, 2011). sinyal positif dari organisasi diharapkan akan mendapatkan respon positif dari pasar, hal tersebut dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan serta memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. modal intelektual dan nilai perusahaan modal intelektual adalah sekelompok aset pengetahuan yang merupakan atribut organisasi dan berkontribusi signifikan untuk meningkatkan posisi persaingan dengan menambahkan nilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan (solikhah et al., 2010; widarjo, 2011). modal intelektual oleh williams, 2001; widarjo, (2011) didefini-sikan sebagai informasi dan pengetahuan yang di aplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai, modal intelektual terdiri dari human capital, struktural capital, dan costumer capital yang apabila saling berkesinambungan akan menghsilakan nilai tambah bagi perusahaan. chen et al. (2005) dan widarjo (2011) mengemukakan bahwa investor akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang rendah karena dalam intelektual kapital terdiri dari tiga komponen penting yang saling berhubungan dan secara bersinergi membentuk intelektual kapital yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. nilai yang diberikan oleh investor kepada perusahaan tersebut akan tercermin dalam harga saham perusahaan karena para investor akan melihat kinerja perusahaan dan menilai perusahaan tersebut. dalam penelitian sebelumnya chen et al. (2005) menggunakan model pulic (vaic™) untuk menguji hubungan antara ic dengan nilai pasar dan kinerja keuangan dengan sampel 4.254 perusahaan yang go public di taiwan stock exchnge tahun 1992-2002. hasilnya menunjukkan bahwa ic berpengaruh secara positif terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan. chen et al., 2005; ulum, 2007) juga berhasil menemukan bahwa biaya research and development merupakan informasi tambahan yang berpe-ngaruh terhadap kinerja keuangan. sedang-kan biaya iklan tidak berpengaruh terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan. akan tetapi, dalam penelitian widarjo (2011) membuktikan secara empiris bahwa vol. 15 no.2 juli 2014 83 modal intelektual tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang melakukan penawaran umum. berdasarkan hasil penelitianpenelitian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: h 1 : modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pengungkapan modal intelektual dan nilai perusahaan dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat bukti empiris yang menyatakan pengaruh pengungkapan sukarela dan pengungkapan modal intelektual terhadap nilai perusahaan atau kapitalisasi pasar. healy et al. (1999) dan widarjo (2011) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan informasi yang tinggi akan mengarahkan investor untuk merevisi penilaian mereka terhadap harga saham perusahaan dan meningkatkan likuiditas sahamnya, serta menciptakan nilai institusional tambahan dan meningkatkan ketertarikan para analis akan surat berharga. hasil penelitian healy dan palepu (1993), welker (1995), botosan (1997), healy et al. (1999), dan widarjo, (2011) mengindikasikan pengungkapan modal intelektual yang makin tinggi akan memberikan informasi yang kredibel atau dapat dipercaya, dan akan mengurangi kesalahan investor dalam mengevaluasi harga saham perusahaan, sekaligus mening-katkan kapitalisasi pasar. abdolmohammadi (2005) dan widarjo (2011) menemukan jumlah pengungkapan komponen modal intelektual dalam laporan tahunan berpengaruh signifikan terhadap nilai kapitalisasi pasar perusahaan. artinya, perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak komponen modal intelektual dalam laporan tahunannya cenderung memiliki nilai kapitalisasi pasar yang lebih tinggi. penelitian yang dilakukan oleh sihotang dan winata (2008) dan widarjo (2011) dengan mengambil sampel perusahaan publik di indonesia yang berbasis teknologi, menemukan ada kecenderungan peningkatan dalam pengungkapan modal intelektual selama periode pengamatan. penelitian tersebut juga menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pengungkapan modal intelektual dengan kapitalisasi pasar. hasil penelitian tersebut mendukung penelitian abdol-mohammadi, (2005) dan widarjo (2011). berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h 2 : pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. modal intelektual dan kinerja perusahaan hubungan intellectual capital dengan kinerja keuangan perusahaan telah dibukti-kan secara empiris oleh beberapa peneliti dalam berbagai pendekatan di beberapa negara. bontis, 1998b; ulum (2007) mengawali penelitian tentang ic dengan melakukan eksplorasi hubungan diantara komponen-komponen ic (human capital, customer capital, dan structural capital). penelitian tersebut menggunakan instrumen kuesioner dan mengelompokkan industri dalam kategori jasa dan nonjasa. keba-nyakan penelitian tentang ic menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan (tahunan). beberapa peneliti menggunakan vaic™, baik untuk mengukur kinerja ic itu sendiri maupun untuk melihat hubungan antara ic dengan kinerja keuangan perusahaan. firer dan williams (2003), chen et al., (2005) tan et al., (2007) dan widarjo (2011) menemukan modal intelek-tual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. (ulum et al., 2008; widarjo, 2011) melakukan studi tentang modal intelektual dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan di indonesia. hasil dari jurnal akuntansi & investasi84 penelitian tersebut menyatakan bahwa modal intelektual yang diukur dengan vaictm terbukti secara statistik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan kinerja perusahaan di masa depan. hasil penelitian yang dilakukan oleh widarjo (2011) juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara modal intelektual dengan kinerja perusahaan. praktik akuntansi konservatisma menekankan bahwa investasi perusahaan dalam intellectual capital yang disajikan dalam laporan keuangan, dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai buku. jadi, jika misalnya pasarnya efisien, maka investor akan memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan yang memiliki ic lebih besar (riahi-belkaoui, 2003; firer dan williams, 2003). selain itu, jika ic merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan competitive advantages, maka ic akan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan (harrison dan sullivan, 2000; chen et al., 2005; abdolmohammadi, 2005). ic diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan karena dalam intelektual kapital terdiri dari tiga komponen penting yaitu: human capital, structural capital, dan customer capital yang masingmasing saling berhubungan dan secara bersinergi membentuk intelektual kapital yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. firer dan williams (2003), chen et al. (2005) dan tan et al. (2007) telah membuktikan bahwa ic (vaic™) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. dengan menggunakan vaic™ yang diformulasikan oleh (pulic, 1998) sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan (corporate intellectual ability), diajukan hipotesis sebagai berikut: h 3 : modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusa-haan. pengungkapan modal intelektual dan kinerja keuangan perusahaan pelaporan keuangan yang berfokus pada kinerja keuangan perusahaan saat ini dirasa kurang memadai sebagai suatu pelaporan kinerja perusahaan. karena terdapat sesuatu yang masih perlu disampaikan kepada pengguna laporan keuangan, yaitu nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan. pengung-kapan ic dilakukan oleh perusahaan agar mempunyai karakteristik atau keunggulan kompetitif untuk pesaingnya, dalam hal ini pengungkapan ic berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam hal keunggulan kompetitif dengan para pesaingnya dalam berkompetisi (safitri, 2012). pengungkapan ic berpenga-ruh pada kinerja perusahaan dilihat dalam kinerja keuangan perusahaan. teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (safitri, 2012). ulum et al., (2007) mengatakan bahwa praktik akuntansi konservatisme menekankan bahwa investasi perusahaan dalam ic yang disajikan dalam laporan keuangan, dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai buku. ic diyakini berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan (ulum et al., 2007). penelitian yang telah dilakukan oleh abdulmohammadi (2005) dan tan et al., (2007) menunjukkan bahwa ic berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. maka diajukan hipotesis sebagai berikut : h 4 : pengungkapan ic berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. metode penelitian sampel penelitian pemilihan sampel dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan vol. 15 no.2 juli 2014 85 tujuan untuk memperoleh sampel yang sesuai. kriteria sampel yang digunakan yaitu: memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti, perusahaan termasuk dalam jenis industri perbankan, telekomunikasi, elektronik, komputer dan multimedia, automotif, dan farmasi, karena jenis industri ini memiliki aset modal intelektual yang sianipaintensif (firrer dan william, 2003; widarjo, 2011). gambar 1. model penelitian keterangan gambar : i c : intellectual capital / modal intelektual icd: intellectual capital disclosure / pengungkapan modal intelektual n p : nilai perusahaan kp : kinerja perusahaan definisi operasional dan pengukuran variabel variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. pengukuran kinerja perusahaan itu sendiri menggunakan tiga proksi, yaitu: return on equity (roe), earnings per share (eps), dan return on asset (roa). variabel independen variabel independen yang ada pada penelitian ini adalah modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual yang diukur dengan menggunakan angka index (icd index). prosentase dari index pengungkapan sebagai total dihitung menurut rumusan: score = ( ódi/ m ) x 100% score = index pengungkapan modal intelektual (icd index). ódi = diberi angka 1 jika informasi diungkapkan dalam laporan tahunan diberi angka 0 jika informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan. m = total jumlah item yang diukur (78 item). penelitian ini menggunakan index pengungkapan yang dikembangkan oleh bukh et al. (2002) dan istanti (2009) yang berjumlah 78 item dalam 6 kategori yakni karyawan, pelanggan, teknologi informasi, proses, penelitian dan pengembangan serta laporan strategik. variabel modal intelektual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja modal intelektual yang merupakan penciptaan nilai yang diperoleh atas penge-lolaan modal intelektual. pengukuran kinerja modal intelektual berdasarkan model yang dikembangkan oleh (pulic 1998), dimana kinerja modal intelektual diukur berdasarkan value added yang diciptakan oleh physical capital (vace), human capital (vahu), dan structural capital (stva). kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan dengan vaictm adalah pemilihan model vaictm sebagai ukuran atas modal intelektual mengacu pada penelitian (ulum, 2007; widarjo 2011). formulasi perhitungan vaic sebagai berikut: va = out – in output (out) = total penjualan dan pendapatan lain. input (in) = beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan). value added (va) = selisih antara output dan input vaca = va/ce capital employed (ce) = dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih) value added capital employed (vaca) = rasio dari va terhadap ce. rasio ini menunjukkan jurnal akuntansi & investasi86 kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari ce terhadap value added organisasi. vahu = va/hc value added human capital (vahu) = rasio dari va terhadap hc. rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam hc terhadap value added organisasi. human capital (hc) = beban karyawan. stva = sc/va structural capital value added (stva) = rasio dari sc terhadap va. rasio ini mengukur jumlah sc yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari va dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan sc dalam penciptaan nilai. structural capital (sc): value added (va) – human capital (hc) vaictm = vaca + vahu + stva value added intellectual coefficient (vaictm).mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi. vaic business performance indicator (bpi) value added intellectual coefficient vaictm. mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi. vaic dapat juga dianggap sebagai business performance indicator (bpi). uji hipotesis pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan structural equation model (sem) dengan menggunakan software partial least square (pls). pls adalah model persamaan struktural (sem) yang berbasis komponen atau varian (variance). ghozali (2008) menyatakan bahwa pendekatan pls tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil dan tidak mengasumsikan data harus berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, ordinal, interval, dan rasio. pls dapat digunakan untuk mengonfirmasi teori, karena dasar teori pada penelitian ini tidak begitu kuat. pls juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. hasil dan pembahasan hasil uji validitas validitas konvergen dari model pengukuran dengan indikator refleksif yang dinilai berdasarkan korelasi antarnilai item dengan nilai konstruk yang dihitung dengan menggunakan pls. indikator individu diang-gap reliabel jika memiliki nilai korelasi >0,70. namun, pada tahap pengembangan skala outer loading nilainya 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (ghozali, 2008). indikator eps keluarkan dari model karena memiliki loading kurang dari 0,50 yaitu 0,198. selanjutnya model di re-estimasi kembali dengan membuang indikator eps.hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2, menunujukan nilai akar ave ic:1, icd:1, kp:0.90, np:1 >0,50. hasil ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas. hasil uji reliabilitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2, menunjukan nilai composite reliability ic:1.000000, icd:1.000000, kp:0.886971, np:1.000000 > 0,70. dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi sayarat reliabilitas. hasil uji hipotesis pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa tstatistics antara ic dengan nilai perusahaan lebih besar dari 1,96, yaitu 2.050106. ini berarti signifikan pada 0,05. dalam model ini, ic memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai vol. 15 no.2 juli 2014 87 perusahaan karena r2 sebesar 0.064465 (lihat tabel 2). dengan demikian hipotesis 1 diterima. pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa tstatistics antara icd dengan nilai perusahaan lebih besar dari 1,96, yaitu 2.001586. ini berarti signifikan pada 0,05. dalam model ini, icd memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai perusahaan karena r2 sebesar 0.064465 (lihat tabel 2). dengan demikian hipotesis 2 diterima. tabel 1. statistik deskriptif tabel 4 ringkasan hasil pengujian hipotesis pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa tstatistics antara ic dengan kinerja perusahaan lebih besar dari 1,96, yaitu 2.547527. ini berarti signifikan pada 0,05. dalam model ini, ic memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja perusahaan karena r2 sebesar 0.057381 dilihat pada tabel 2. jadi, hipotesis 3 diterima. pengujian hipotesis 4 ditemukan nilai t-statistics antara icd dengan kinerja perusahaan lebih besar dari 1,96, yaitu 0.271926. ini berarti tidak signifikan pada 0,05. dalam model ini, icd tidak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja perusahaan karena r2 sebesar 0.057381 dilihat pada tabel 2. jadi, hipotesis 4 ditolak. secara keseluruhan hasil pengujian hipotesisi dengan menggunakan pls dapat dilihat pada tabel 4. tabel 2. uji kualitas data tabel 3. hasil uji hipotesis jurnal akuntansi & investasi88 simpulan penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif modal intelektual dan pengungkapan modal intelekual terhadap nilai dan kinerja perusahaan. berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan ditemukan bahwa modal intelektual berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. semakin tinggi modal intelektual yang dimiliki perusahaan ternyata berpengaruh padanilai perusahaan. dalam hal ini investor akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang rendah karena dalam intelektual kapital terdiri dari tiga komponen penting yang saling berhubungan dan secara bersinergi membentuk intelektual kapital yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. nilai yang diberikan oleh investor kepada perusahaan tersebut akan tercermin dalam harga saham perusahaan. pengungkapan modal intelektual berpe-ngaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. perusahaan yang mengungkap-kan lebih banyak komponen modal intelek-tual dalam laporan tahunannya cenderung memiliki nilai kapitalisasi pasar yang lebih tinggi. pengungkapan modal intelektual yang makin tinggi akan memberikan informasi yang kredibel atau dapat dipercaya, dan akan mengurangi kesalahan investor dalam mengevaluasi harga saham perusahaan, sekaligus meningkatkan kapitalisasi pasar. modal intelektual berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. ic diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan karena dalam intelektual kapital terdiri dari tiga komponen penting yatu human capital, structural capital, dan customer capital yang masingmasing saling berhubungan dan secara bersinergi membentuk intelektual kapital yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. pengungkapan modal intelektual tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. dalam hal ini pengungkapan modal intelektual tidak secara langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena pengungkapan lebih cenderung berpengaruh pada nilai perusahaan, pengaruh pengungkapan modal intelektual hanya berpengaruh tidak signifikan pada pos tertentu dalam kinerja perusahaan. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya; penelitian ini hanya meneliti sedikit variabel saja, sehingga lingkup penelitian tidak terlalu luas. selanjutnya, metode pengambilan sample pada penelitian ini digunakan metode purposive sampling yang memiliki kelemahan dalam generalisasi rendah dibandingkan dengan metode secara acak. selain itu, penelitian ini hanya meneliti tingkat keluasan pengungkapan modal intelektual dalam satu tahun, diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang perkembangan tingkat keluasan pengungkapan modal intelektual dari tahun ke tahun. adapun saran penelitian selanjutnya adalah perlu untuk memperluas tahun sempel penelitian supaya populasi yang diteliti lebih luas. selain itu, penelitian selanjutnya perlu untuk memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan variabelvariabel yang berhu-bungan, serta memperluas objek penelitian dengan meneliti seluruh perusahaan yang bonafit tidak hanya perusahaan yang listing di bei saja. daftar pustaka amalia, n. s. 2012. pengaruh pengungkapan intellectual capital dan pengungkapan csr terhadap kinerja perusahaan. skripsi, universitas diponegoro. boedi, s. 2008. pengungkapan intellectual capital dan kapitalisasi pasar (studi empiris pada perusahaan publik di indonesia). disertasi doktoral, uni-versitas diponegoro. vol. 15 no.2 juli 2014 89 brealey, r., h. e. leland., dan d. h. pyle. 1977. informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation. the journal of finance, 32 (2), 371-387. bukh, p., 2002. the relevance of intellectual capital disclosure: a paradox?. accounting, auditing & accoun-tability journal, 16, 4956. deegan, c. 2004. financial accounting theory. sydney: mcgraw-hill book company. fajarini, i. s. w., dan r. firmansyah. 2011. pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi empiris perusahaan lq 45). jurnal dinamika akuntansi, 4 (1), 1-12. firer, s. dan s. m. williams. 2003. intellectual capital and tradisional measures of corporate performance. journal of intellectual capital, 4 (3), 348-360. ghozali, i. 2008. structural equation modeling metode alternatif dengan partial least square (pls). universitas diponegoro. guthrie, j., dan l. d. parker. 1989. corporate social reporting: a rebuttal of legitimacy theory. accounting and business research, 19 (76), 343-352. guthrie, j., r. petty., dan f.ricceri. 2006. the voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from hong kong and australia. journal of intellectual capital, 7 (2), 254-271. healy, p. m., a. p. hutton., dan k. g. palepu. 1999. stock performance and intermediation changes surrounding sustained increases in disclosure. contemporary accounting research, 16 (3), 485-520. istanti, s.l.w. 2009. faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan suka-rela modal intelektual. tesis, universitas diponegoro. jensen, m. c., dan w. h. meckling. 1976. theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3 (4), 305-360. klein, d. a., dan l. prusak. 1994. characterizing intellectual capital. center for business innovation, ernst & young llp. kuryanto, k., dan m. syarifuddin. 2011. pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. simposium nasional akuntansi xi, pontianak. miller, j. c., dan r. h. whiting. 2005. voluntary disclosure of intellectual capital and the ‘hidden value’. in afaanz conference, melbourne. mitchell williams, s. 2001. is intellectual capital performance and disclosure practices related?. journal of intellectual capital, 2 (3), 192-203. murti, c.m. 2010. analisis pengaruh modal intelektual terhadapa kinerja perusahaan. skripsi, universitas diponegoro. petty, r., dan j. guthrie. 2000. intellectual capital literature review: measurement, reporting and management. journal of intellectual capital, 1 (2), 155-176. pulic, a. 1998. measuring the performance of intel-lectual potential in knowledge economy. paper dipresentasikan di 2nd mcmaster word congress on measuring and managing intellectual capital by the austrian team for intellectual potential. rahardian, a.a. 2011. analisis pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan; suatu analisis dengan pendekatan partial least square. s1 skripsi, universitas diponegoro. riahi-belkaoui, a. 2003. intellectual capital and firm performance of us multinational firms: a study of the resource-based and stakeholder views. journal of intellectual capital, 4(2), 215-226. safitri, a.n. 2012. penagruh pengungkapan intellectual capital dan pengungkapan csr terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada perusahaan high profile yang terdaftar di bei). skripsi, univer-sitas diponegoro. saint-onge, h. 1996. tacit knowledge the key to the strategic alignment of intellectual capital. planning review, 24 (2), 10-16. sawarjuwono, t., dan a. p. kadir. 2004. intellectual capital: perlakuan, pengukuran dan pelaporan (sebuah library research). jurnal akuntansi dan keuangan, 5 (1), 35-48. sihotang, p., dan a. winata. 2008. the intellectual capital disclosures of technology-driven companies: evi-dence from indonesia. interna-tional journal of learning and intellectual capital, 5 (1), 63-82. solikhah, b. 2010. pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan, pertumbuhan dan nilai pasar pada perusahaan yang tercatat di bursa efek indonesia. tesis, uni-versitas diponegoro. solikhah, b., a. rohman., dan w. meiranto. 2010. implikasi intellectual capital terhadap financial performance, growth dan market value: studi empiris dengan pendekatan simplistic specification. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. tan, h. p., d. plowman dan p. hancock. 2007. intellectual capital and financial retuns of companies. journal of intellectual capital, 8 (1), 76-95. ulum, i. 2007. intellectual capital performance sektor perbankan di indonesia. universitas muhamma-diyah malang. ulum, i., i. ghozali, dan a. chariri. 2008. intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan: suatu analisis dengan pendekatan partial least squares. proceeding sna xi, pontianak. wernerfelt, b. 1984. a resource-based view of the firm. strategic management journal, 5 (2), 171-180. widarjo, w. 2011. pengaruh modal intelektual kapital dan pengungkapan modal intelektual kapital nilai perusahaan. simposium nasional akuntansi xiv. wulandari, d. a. 2009. analisis faktor fundamental terhadap harga saham industri pertambangan dan pertanian di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi & keuangan. a accrual accounting agency theory alue added intellectual coefficient apbn/apbd b bursa efek indonesia c california management review capital employed efficiency company performance company value contemporary accounting research costumer duration costumer role costumer support customer success e ethics f financial accountability & management financial intermediation financial performance financial structure h human capital efficiency i iasc ifac indian pharmaceutical industry industri pertambangan dan pertanian insider trading intangible assets intellectual capital intellectual capital disclosures international accounting standards committee international federation of accountants j journal of intellectual capital jurnal akuntansi & keuangan k kinerja perusahaan l legitimacy theory local government m market value mcmaster word congress modal intelektual n new public management nilai perusahaan o organizational climate and culture p pemerintah daerah pengaruh intellectual capital terhadap kinerja per procedia economics r relevance of intellectual capital disclosure resource-based theory s securities and exchange commis-sion's signalling theory smac society of management accountants of canada stakeholder stakeholder theory structural capital efficiency stva t the japanese banking sector trader tradisional measures of corporate performance u universitas diponegoro us multinational firms v vaca vahu vaic value added w working unit (sesi 2) jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 28-39, januari 2003 issn: 1411-6227 28 value for money audit suatu instrumen alternatif untuk menciptakan akuntabilitas publik pemerintah daerah suryo pratolo e-mail: s_pratolo@yahoomail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract regional autonomy has been running for almost two years, a lot of comments about the success of regional autonomy, both positive and negative. comments indeed very necessary, but the main thing is how to make regional autonomy which is the people's demands to be more perfect and more perfect. one measure of the success of decentralization is the creation of "good governance" in which the "good governance" has many dimensions one of which is the dimension of public accountability. in this article the authors examine about public accountability in relation to the responsibilities of the regional head regulated in pp 108 in 2000. according to the author for the creation of public accountability of local government, required an auditing mechanism to support parliament in assessing the accountability of regional heads. one alternative in the audit is "value for money audit". keywords: autonomy, "good governance", public accountability, "value for money audit". abstrak otonomi daerah sudah berjalan hampir dua tahun sudah, banyak komentar tentang keberhasilan otonomi daerah baik yang positif maupun negatif. komentar memang sangat diperlukan, namun yang paling utama adalah bagaimana membuat otonomi daerah yang merupakan tuntutan rakyat menjadi lebih sempurna dan semakin sempurna. salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah terciptanya “good governance” dimana “good governance” memiliki banyak dimensi salah satuya adalah mailto:s_pratolo@yahoomail.com suryo pratolo – value for money audit... 29 dimensi akuntabilitas publik. dalam artikel ini penulis mencermati tentang akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kepala daerah yang diatur dalam pp 108 tahun 2000. menurut penulis untuk terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah, diperlukan suatu mekanisme pengauditan untuk mendukung dprd dalam menilai pertanggungjawaban kepala daerah. salah satu alternatif dalam pengauditan adalah “value for money audit”. kata kunci: otonomi daerah, “good governance”, akuntabilitas publik, “value for money audit”. pendahuluan terjadinya krisis yang berkepanjangan telah membawa dampak hampir kepada seluruh aspek dan tatanan kehidupan bangsa indonesia. walaupun terasa pahit karena menimbulkan keterpurukan bagi bangsa dan rakyat indonesia, namun hikmah positif yang merupakan blessing in disguised adalah timbulnya ide dan pemikiran dasar yang menumbuhkan “reformasi total” di dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. fokus utama reformasi total ini adalah mewujudkan masyarakat madani (civil society) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilainilai good governance atau kepemerintahan yang baik yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggungjawab kepada rakyat. reformasi total ini menggeser paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik dalam wujud otonomi daerah yang sampai saat ini masih berlandaskan pada undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999. ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (pad) harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. tujuan otonomi daerah adalah memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah sejumlah hal yang harus dipikirkan untuk kesuksesan otonomi daerah timbul, jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 28-39, januari 2003 30 salah satunya adalah masalah akuntabilitas pemerintah daerah yang merupakan perwujudan tuntutan reformasi untuk menciptakan good governance sesuai dengan tap mpr ri nomor xi/mpr/1998 dan uu nomor 28 tahun 1999. akuntabilitas menurut lan & bpkp (2000), akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. menurut undang-undang nomor 28 tahun 1999 pada penjelasannya, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. analog dari hal di atas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat di daerah sebagai pemegang kedaulaan teringgi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. akuntabilitas merupakan salah satu unsur pencapaian good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara domain-domain pemerintahan, sektor swasta, dan rakyat. terkait dengan akuntabilitas pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan pp 108 tahun 2000 tentang tatacara pertanggungjawaban kepala daerah. pp 108 tahun 2000 peraturan pemerintah ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dimana pertanggungjawaban kepala daerah terdiri dari (lembaran negara no 4027, 2000): (1) pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. (2) pertanggungjawaban akhir masa jabatan. (3) pertanggungjawaban untuk hal tertentu. pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada dprd atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd berdasarkan tolok ukur rencana stratejik yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh dprd suryo pratolo – value for money audit... 31 dalam menilai pertanggungjawaban kepala daerah, menurut inpres no 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja instansi pemerintah dinilai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja. indikator kinerja terdiri atas 6 indikator dimana penetapan indikator kinerja merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan dprd sebagai berikut: (1) indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. (2) indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. (3) indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah. (4) indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. (5) indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasar asumsi yang telah ditetapkan. dengan adanya indikator kinerja di atas diharapkan dalam analisis penerimaan ataupun penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, dprd tidak terjebak hanya pada pertimbangan politis semata, namun juga berdasarkan perhitungan-perhitungan yang bersifat non-politis yang lebih obyektif. menurut penulis yang menjadi pertanyaan pertama di sini adalah bukannya apakah pemerintah memenuhi capaian sesuai indikator kinerja atau tidak, namun apakah yang dilaporkan oleh pemerintah daerah adalah sesuai apa yang sebenarnya terjadi, dan pertanyaan berikutnya adalah seberapa ekonomis, efisien, dan efektifkah pemerintah daerah telah melaksanakan pelayanan publik sesuai tuntutan rakyat. pertanyaan pertama muncul karena yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah daerah menulis laporan pertanggungjawaban berdasarkan tolok ukur yang disepakati bersama dengan dewan. oleh karena itu (cenderung bisa dipastikan) eksekutif akan menulis laporan pertanggungjawabannya memenuhi atau paling tidak mendekati memenuhi tolok ukur di atas sehingga apabila dprd menilai pertanggungjawaban kepala daerah hanya mendasarkan apa yang ditulis oleh eksekutif maka dprd bisa jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 28-39, januari 2003 32 terjebak penilaian kinerja yang tidak sesungguhnya terjadi atau dalam bahasa pengauditan dprd hanya menilai evidence bukan evidential matter. sedangkan pertanyaan yang kedua muncul karena memang pemerintah daerah adalah organisasi sektor publik yang kinerjanya ditentukan seberapa jauh keberhasilannya dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai tuntutan rakyat di daerahnya. pada penjelasan pasal 5 pp 108 th 2000 dinyatakan bahwa laporan pertangungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah terdiri atas: (1) laporan perhitungan apbd (2) nota perhitungan apbd (3) laporan aliran kas (4) neraca daerah pada pasal 7 pp 108 th 2000 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban kepala daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi apbd yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur rencana stratejik. yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi apbd dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran perundang-undangan masing-masing fraksi menyusun penilaian disertai analisis yang obyektif dan terukur berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan dapat menggunakan apbd untuk menilai kinerja dewan satu tahunan dengan membandingkannya dengan realisasi apbd karena apbd merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pemerintah. menurut penulis hal ini sangatlah belum cukup karena kalau hanya sekedar analisis realisasi anggaran ditandingkan dengan apbd, dewan baru membandingkan antara standard capaian dengan bukti (evidence) pencapaian standard. untuk mendukung dprd menjadi wakil rakyat yang benar-benar efektif dalam menciptakan akuntabilitas publk diperlukan suatu instrumen yang mampu membantu dprd dalam menganalisis pertanggungjawaban kepala daerah yang dituangkan baik dalam pertanggungjawaban apbd maupun laporan keuangan. instrumen tersebut adalah pengauditan yang dilakukan oleh fihak yang independen dan profesional sebelum dewan menilai pertanggungjawaban kepala daerah melalui pertanggungjawaban anggaran dan lapora keuangan. menurut penulis, jenis pengauditan yang paling cocok untuk mengaudit organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah daerah adalah suryo pratolo – value for money audit... 33 value for money audit. terdapat beberapa alasan mengenai pendapat penulis yang akan diuraikan berikut ini. value for money audit seperti yang diuraikan di atas untuk menjamin diberlakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah maka yang paling cocok adalah digunakannya instrumen value for money audit bukan sekedar conventional audit. hal tersebut karena dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan (financial and compliance audit)sehingga apabila hanya digunakan audit konvensional, rakyat tidak akan mengetahui apakah selama ini pemerintah telah benar-benar efektif dan efisien dalam menggunakan setiap rupiah uang rakyat. seperti kita ketahui bahwa misi dan visi organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah adalah pelayanan publik, sehingga yang dibutuhkan publik (rakyat) adalah sejauh mana pemerintah darahnya telah melaksanakan pelayanan publik secara ekonomis, efisien, dan efektif tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan ataupun perundang-undangan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. value for money audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. pada audit keuangan dan value for money audit tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit pada value for money audit dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. value for money audit memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadiankejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit (mardiasmo, 2002). definisi value for money audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada fihak-fihak pengguna laporan tersebut (malan, 1984). kinerja suatu organisasi dalam hal ini pemerintah daerah dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 28-39, januari 2003 34 pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif. konsep ekonomi, efisien, dan efektif saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan/dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri. konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan, konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan dihasilkan oleh organisasi dapat melayanai kebutuhan pengguna jasa dengan tepat (mardiasmo, 2002). salah satu yang membedakan value for money audit dengan conventional audit adalah dalam hal laporan audit. dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standard yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. sedangkan dalam value for money audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang (mardiasmo, 2002). audit ekonomi dan efisiensi ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara ourput dengan biaya (input). karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan: (1) apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien. (2) penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. secara lebih spesifik, the general accounting office standard (1994) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: (1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. (2) melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. (3) melindungi dan memelihara sumber daya yang ada secara memadai. suryo pratolo – value for money audit... 35 (4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. (5) menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. (6) menggunakan prosedur kerja yang efisien. (7) menggunakan sumber daya (staff, peralatan, dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. (8) mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. (9) melaporkan ukuran yang syah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. pada audit ekonomi dan efisiensi, ukuran output idealnya dispesifikkan oleh organisasi yang bersangkutan dan ukuran tersebut digunakan untuk mengukur kinerja. akan menyimpang bila auditor mengukur efisiensi berdasarkan kriteria yang tidak digunakan oleh manajer dalam mencapai tujuan. bagaimanapun juga, dalamn praktik mungkin output organisasi sektor publik tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. dengan berdasarkan pada ukuran input dan output yang telah ditetapkan sebelumnya, auditor harus mampu menilai apakah output telah dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah atau apakah biaya yang terjadi dapat menghasilkan output yang lebih besar. untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan (1) standar yang telah dicapai sebelumnya. (2) kinerja tahun-tahun sebelumnya. (3) unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. audit efektivitas efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. menurut audit commission (1986), efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan: (1) tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. (2) kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 28-39, januari 2003 36 (3) apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. secara lebih terperinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk: (1) menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat. (2) menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. (3) menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah/sendiri-sendiri. (4) mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kerja yang baik dan memuaskan. (5) menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternastif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih bak dan dengan biaya yang lebih rendah. (6) menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait. (7) mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. (8) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. (9) menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program. (10) menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa (konsumen). untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan (disetujui) sebelumnya. jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan top management dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program yaitu: (1) proksi untuk mengukur dampak/pengaruh. (2) evaluasi oleh konsumen. (3) evaluasi yang menitikberatkan pada proses bukan hasil. suryo pratolo – value for money audit... 37 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkat komplain dan tingkat permintaan pengguna jasa (konsumen) dapat dijadikan proksi pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya senantiasa mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) apakah program tersebut relevan atau realistik. (2) apakah ada pengaruh dari program tersebut. (3) apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (4) apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa value for money audit pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal dan tujuan prosedurnya. pada value for money audit, kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sektor publik terutama didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. dukungan value for money audit pada akuntabilitas publik pemerintah daerah dengan dilakukannya value for money audit oleh auditor profesional dan independen akan dihasilkan informasi mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas pelayanan publik pemerintah daerah secara transparan berdasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi tidak sekerdar pada laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah daerah. hasil value for money audit tersebut menjadi dasar bagi dprd sebagai wakil rakyat untuk menilai dan memberi masukan pada pertanggungjawaban kepala daerah dan dapat digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah. dengan hal tersebut diharapkan akuntabilitas publik dapat terwujud. kesimpulan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mekanisme pertanggunjawaban kepala daerah yang diatur melalui pp 108/ 2000 perlu didukung dengan instrumen pengauditan untuk dapat menciptakan akuntabilitas publik. pengauditan tersebut dapat membantu dprd dalam menganalisis dan menilai pertanggungjawaban kepala daerah tidak semata-mata secara politis saja namun benar-benar obyektif karena pengauditan ini dilakukan oleh fihak yang benarbenar profesional dan independen. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 28-39, januari 2003 38 ada berbagai jenis audit di antaranya adalah audit kepatuhan dan audit keuangan yang keduannya dalam artikel ini diistilahkan dengan audit konvensional. jenis audit di atas kurang cocok apabila diterapkan pada organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah, karena hanya melihat aspak kepatuhan terhadap aturan atau perundang-undangan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan. untuk organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah memerlukan audit yang dapat mengungkapkan sejauh mana ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada publik, karena keberhasilan organisasi sektor publik ditunjukkan dengan keberhasilan pelayanan publiknya dalam konteks ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. daftar pustaka general accounting office, (1994), auditing standard, gao, washington dc. instruksi presiden ri nomor 7 tahu 1999 tentang akuntabilitas kinerja institusi pemerintah lan, bpkp, (2000), akuntabilitas dan good governance, modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip) malan, r.m., fountain jr, j.r., arronsmith, d.s. and lockridge ii, r.l (1984) performance auditing in local government, chicago, illinois: government finance offecers association. mardiasmo, (2002), akuntansi sektor publik, penerbit andi yogyakarta republik indonesia, peraturan pemerintah republik indonesia no. 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah republik indonesia, undang-undang no. 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan pendayagunaan aparatur negara republik indonesia, undang-undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah republik indonesia, undang-undang no.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah suryo pratolo – value for money audit... 39 tap mpr no. xi/mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di kabupaten sleman dan kabupaten bantul jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 1, halaman: 80-90, januari 2008 80 persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di kabupaten sleman dan kabupaten bantul alex murtin e-mail : alexmurtin@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the study is focused on the difference of perception between the society government officials on service quality in bantul and sleman regency diy. the sample is devided into two; i.e. the society functioning as service client is big as 250 people, and the officials representing as government agent giving service as big as 50 people. the researcher wants to know if there is a difference on service perception between the society and officials, and then finds out whether the difference is influenced by their educational background, and finally figures out the perception of the society toward the service quality in the both regencies. the finding shows that there is a significant difference on the perception. it is summarized that the society expectation to get quality services from the officials cannot be fulfilled. it means that the service they get is lower than the expectation they have. keywords : service benefit, service perception, society, officials, perception gap pendahuluan pemberlakuan undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penganti uu no. 22 tahun 1999 dan uu no. 33 tahun 2004 tentang keuangan daerah sebagai pengganti uu no. 25 tahun 1999, berimplikasi kepada pemberian hak desentralisasi kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri termasuk didalamnya aspek pemberian pelayanan kepada masyarakat di instansi pemerintah. shank, et al. (1995) menyatakan bahwa kunci sukses dalam persaingan dimasa yang akan datang yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga dapat memberikan imej pemerintahan yang bertanggungjawab serta memiliki akuntabilitas. masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan berkualitas yaitu dengan melakukan kegiatan yang efisien dan efektif dengan menekankan pada kegiatan yang bernilai tambah dari sudut sosial maupun biaya (mardiasmo, 2002). dalam praktek, masyarakat sering terpaksa menerima pelayanan apa adanya serta dipaksa memberikan kontribusi atau membayar pelayanan publik dengan harga berapapun (www.goodgovernance.or.id, 2003), sehingga pelayanan yang diberikan alex murtin, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan..... 81 tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena diberikan seadanya, mardiasmo (2002) berpendapat layanan yang bermutu hanya dapat dicapai dengan adanya usaha yang sungguhsungguh dari komponen layanan, dengan memberikan layanan yang efektif dan efisien. aspek tersebut meliputi proses untuk mencapai pelayan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemberian layan yang akurat, cepat dan tepat waktu, prosedur administrasi yang mudah dan tidak berbelit-belit, serta perlengkapan dan fasilitas layanan tersedia cukup memadai dan tidak harus menggunakan teknologi modern yang membutuhkan investasi dana yang mahal (kepmenpan no.81 tahun 1993) alat pengukuran terhadap gap persepsi kualitas layanan yang sering digunakan yaitu model servqual (service quality) yang dikembangkan oleh parasuraman et al. (1985), yang menganalisis gap antara jasa yang diharapkan oleh pelangan sebelum dikonsumsi dan persepsi terhadap jasa yang diperoleh. hasil analisa terhadap persepsi tersebut dilambangkan sebagai kinerja yang akan dijadikan sebagai referensi untuk dijadikan standar minimal. sedangkan, cronin dan taylor (1992) menggunakan model servperf (service performance) yang dipergunkan untuk mengukur kualitas pelayanan di industri jasa. penggunaan model servperf didukung oleh bolton dan drew (1991), yang menunjukkan bahwa penilaian terhadap kualitas layanan dipengaruhi secara langsung oleh persepsi pelanggan terhadap kinerja. penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitan natalia paranoan (2003) tentang perbedaan kualitas pelayanan yang diterima antara persepsi mahasiswa akuntansi dan persepsi dosen akuntansi yang berasal dari dengan sampel ptn dan pts di yogyakarta dan makasar. sedangkan penelitian ini ingin meneliti kualitas layanan publik yang diterima masyarakat di kantor kecamatan di pemerintahan kabupaten sleman dan kabupaten bantul wilayah propinsi diy, karena secara umum kedua kabupaten tersebut dianggap cukup memiliki sdm yang berkualitas karena banyak berdiri perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang besar, sehingga diharapkan berimbas kepada kualitas aparat kecamatan. kajian literatur dan hipotesis tinjauan literatur penelitian tentang kualitas pelayanan sektor publik tentang instansi pemerintah belum begitu banyak dilakukan. beberapa peneliti yang melakukan penelitian bidang tersebut yaitu rusherlistyani (2004), tentang pengujian persepsi kualitas layanan di instansi badan pertanahan nasional propinsi diy, dan simon (1999) yang melakukan analisis tentang adanya gap atau kesenjangan persepsi terhadap kualitas dalam pelayanan surat ijin mengemudi (sim) di jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 80-90, januari 2008 82 bagian pengurusan sim (kantor polres) kabupaten sleman dan kota yogyakarta. penelitan kualitas layanan dalam sektor pendidikan dilakukan oleh kariningsih (1997) pada fakultas ekonomi ugm, susanti (1998) danyuni (2001) meneliti di program magister manajemen ugm, mereka hanya meneliti pada satu perguruan tinggi saja. sedangkan penelitian di lakukan oleh shank et al. (1995), handriana (1998) dan paranoan (2003) meneliti pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta serta meneliti tentang harapan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan. penelitian tentang kualitas layanan yang lainnya, seperti parasuraman et al., (1998) yang melakukan penelitian di bidang pemasaran dengan menggunakan model servqual, dan pitt et al., (1995) memberikan lima dimensi pelayanan yaitu tangible (bukti langsung), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati). sedangkan, conrath dan mignen (1990) dari hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa kualitas dan servis merupakan kunci pengukuran dari produktivitas kerja. perumusan hipotesis kotler (1997) yang menyatakan bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan, selanjutnya krajewski dan ritzman (1990) mendefinisikan kualitas dari dua sudut pandangan yaitu sisi produsen dan sisi konsumen, dan crosby (1979) melihat kualitas dari sudut pandang transformasi budaya kualitas dengan mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. instansi pemerintah sebagai penyedia layanan mempunyai pelanggan utama yaitu masyarakat yang berharap untuk mendapatkan layanan yang berkulaitas sesuai menurut kebutuhan dan seperti yang dipersepsikan mereka. hipotesis yang dapat diturunkan yaitu: h1: persepsi masyarakat mengenai kualitas layanan publik yang diterima dengan persepsi aparat pemerintah berbeda secara signifikan h2: persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan dengan latar belakang pendidikan rendah, pendidikan atas, dan pendidikan tinggi berbeda secara signifikan. h3: persepsi masyarakat mengenai kualitas layanan publik yang diterima di kabupaten sleman berbeda dengan persepsi masyarakat di kabupaten bantul metoda penelitian data yang diperoleh dalam penelitin ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan bulan februari sampai dengan april 2006, dengan sampel adalah masyarakat penerima layanan publik dan aparat pemerintah yang bertugas di kantor kecamatan. responden yang diteliti terdiri dari masyarakat sebanyak 150 responden dan aparat sebanyak 150 responden sehingga total kuesioenr yang disebar sebanyak 300 buah. kuesioner disebarkan alex murtin, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan..... 83 ke 5 sampel kantor kecamatan di kabupaten sleman dengan jumlah kuesioner masing-masing 30 buah, demikain juga kabupaten bantul disebarkan dalam jumlah yang sama. adapun pengukuran data menggunakan skala liker 5. kuesioner yang disebar ingin mengukur tentang persepsi masyarakat terhadap dimensi kualitas layanan dengan yang pernak diteliti oleh natalia paranoan (2003) dan peneliti menambahkan dimensi proses, adapun dimensinya sebagai berikut. tabel 1. dimensi kuisioner dimensi pernyataan tentang respek terhadap masyarakat (9 item) pernyataan tentang pengetahuan aparat (8 item) pernyataan tentang fasilitas lingkungan fisik (8 item) pernyataan tentang proses (7 item) analisis data dan hasil data yang didapat dari penyebaran kuesioner, sebelum digunakan untuk menguji hipotesisi akan dilakukan pengujian kualitas data dengan menggunkan uji validitas dan reliabilitas. analisis gap persepsi antara masyarakat dan aparat analisis gap dilakukan dengan cara menguji nilai rata-rata persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dibandingkan dengan persepsi aparat kantor kecamatan. gap negatif akan timbul jika persepsi aparat kantor kecamatan merasa telah memberikan pelayanan yang baik namun oleh masyarakat masih dianggap rendah, dan sebaliknya. hasilnya analisa data disajikan dalam table 3. tabel 3 hasil analisis gap antara persepsi masyararakat dan aparat kantor kecamatan terhadap kualitas layanan item aparat masyarakat gap dimensi respek terhadap masyarakat 1. pelayanan yang tepat 3,90 3,46 -0,44 2. bersedia membantu masyarakat 4,16 3,51 -0,65 3. hubungan antara masyarakat dan 3,84 3,58 -0,26 jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 80-90, januari 2008 84 aparat 4. sikap sopan 4,02 3,90 -0,12 5. tidak tinggi hati/arogan 3,70 3,62 -0,08 6. sikap bersimpati dan menenangkan 3,84 3,30 -0,54 7. sikap demokratis 3,74 3,33 -0,41 8. dapat dihubungi 4,02 3,28 -0,74 9. berbicara terus terang 3,84 3,06 -0,78 dimensi pengetahuan aparat 10. sikap professional 3,62 3,21 -0,41 11. melayani sesuai jadual 3,42 3,09 -0,33 12. pengetahuan prosedur/penilaian kinerja. 3,58 3,28 -0,30 13 resiko dalam pekerjaan 3,68 3,28 -0,40 14. nilai tambah bagi masyarakat 3,92 3,45 -0,47 15. kebutuhan layanan yang berkualitas 3,82 3,39 -0,43 16. aparat bersedia berdiskusi 3,92 3,23 -0,69 17. layanan sesuai pengetahuan 3,88 3,61 -0,27 dimensi lingkungan fisik kantor kecamatan 18. fasilitas cukup lengkap 3,12 2,92 -0,20 19. fasilitas cukup memadai 3,38 3,12 -0,26 20. fasilitas ruang layanan cukup memadai 3,36 3,21 -0,15 21. fasilitas dan kelengkapan sudah modern 2,52 2,68 0,16 22. ruangan layanan cukup menarik 2,86 2,85 -0,01 23. informasi ruang layanan secara visual 3,32 3,09 -0,23 24. aparat ramah dan menyenangkan. 3,88 3,60 -0,28 25. prosedur tidak berbelit-belit 3,86 3,27 -0,59 dimensi proses 26. waktu tunggu 3,38 3,08 -0,30 27. persiapan sebelum pelayanan 3,72 3,26 -0,46 28. koordinasi antar unit pelaksana 3,70 3,26 -0,44 29. aparat selalu tersedia 3,60 3,16 -0,44 30. biaya layanan murah dan terjangkau 4,04 3,63 -0,41 alex murtin, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan..... 85 31. pelayanan sesuai kebutuhan/ harapan 3,72 3,46 -0,26 32. mutu pelayanan sangat memuaskan 3,58 3,24 -0,34 uji hipotesis persepsi masyarakat dan aparat kecamatan terhadap kualitas layanann (h1) hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji independent-t test untuk mengukur dimensi respek terhadap masyarakat, dimensi pengetahuan aparat, dan dimensi lingkungan fisik kantor kecamatan. hasil pengujian tersebut terlihat pada table 4, dari hasilnya dapat disumpulkan bahwa semua dimensi yang diuji mendapatkan hasil yang signifikan karena nilai p-value <0,05. dimensi proses pengujiannya menggunakan uji non parametrik mann-whitney karena sebaran data terdistribusi tidak normal. adapun hasil pengujian yang ditampilkan dalam table 5 menunjukkan bahwa dimensi proses juga meberikan hasil yang signifikan karena nilai p-value <0,05. tabel 4. pengujian persepsi masyarakat dan aparat kecamatan terhadap kualitas layanan publik dengan uji t dimensi mean standar deviasi nilai t p-value aparat masy aparat masy respek terhadap masyarakat 3,90 3,45 0,497 0,570 -5,16 0,000 pengetahuan aparat 3,73 3,32 0,51 0,59 -4,58 0,000 lingkungan fisik kantor kecamatan 3,68 3,30 0,53 0,61 -1,84 0,066 tabel 5 pengujian persepsi masyarakat dan aparat kecamatan terhadap kualitas layanan publik dengan uji mann-whitney dimensi nilai z p-value proses -4,054 0,000 jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 80-90, januari 2008 86 persepsi masyarakat dan aparat kecamatan terhadap kualitas layanann berdasarkan latar belakang pendidikan (h2) hipotesis dua ingin menguji tentang persepsi masyarakat dan aparat kecamatan terhadap kualitas layanan berdasarkan latar belakang pendidikan sd/smp, sma, dan pendidikan tinggi dengan menggunakan uji-oneway anova. pengujian terhadap dimensi respek terhadap masyarakat dan dimensi pengetahuan aparat dengan menggunakan oneway anova dari tabel 6 menunjukkan hasil masing-masing dimensi menujukan didapat p-value > 0,05, artinya bahwa persepsi masyarakat dan aparat tidak berbeda secara signifikan. sedangkan dimensi lingkungan fisik kantor kecamatan mendaparkan hasil p-value (0,016) < 0,05 artinya bahwa dimensi tersebut dipersepsi masyarakat berbeda secara signifikan dengan persepsi aparat. untuk pengujian dimensi proses karena data tidak terdistribusi secara normal maka pengujiannya dilakukan dengan menggunakan uji kruskal-wallis. hasil pengujian papat dilihat dalam tabel 7 menunjukkan nilai p-value (0,188)> 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat berbedaan secara signifikan persepsi masyarakat dan aparat terhadap kualitas layanan terdapat dimensi proses. tabel 6 pengujian persepsi masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah, at as, dan tinggi terhadap kualitas layanan publik dengan uji oneway anova dimensi mean nilai f p-value sd/smp sma pt respek terhadap masyarakat 3,65 3,55 3,43 2,441 0,089 pengetahuan aparat 3,45 3,41 3,33 0,788 0,456 lingkungan fisik kantor kecamatan 3,27 3,19 2,97 4,221 0,016 tabel 7 pengujian persepsi masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah, atas, dan tinggi terhadap kualitas layanan publik dengan uji kruskal-wallis dimensi mean rank nilai  2 p-value sd/smp sma pt proses 160,91 155,82 137,61 3,339 0,188 alex murtin, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan..... 87 persepsi masyarakat mengenai kualitas layanan di kabupaten sleman berbeda dengan persepsi masyarakat di kabupaten bantul (h3) hipotesis tiga akan menguji tentang persepsi masyarakat di kabupaten sleman dan di kabupaten bantul mengenai kualitas layanan publik yang mereka terima dengan menggunakan uji independent-t test. hasil pengujian dapat dilihat dari table 8 menunjukkan hasil bahwa untuk dimensi respek terhadap masyarakat dan dimensi pengetahuan aparat mendapatkan hasil p-value > 0,05, hasil ini menujukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi masyarakat di kabupaten sleman dan kabupaten bantul. sedangkan dimensi lingkungan fisik kantor kecamatan dan dimensi proses mendapatkan nilai p-value < 0,05, hasil ini menujukkan bahwa adanya perbedaan signifikan tentang persepsi masyarakat di kedua kabupaten terhadap kualitas layanan terhadap dua dimensi tersebut. tabel 8 pengujian persepsi masyarakat di kabupaten sleman dan kabupaten bantul terhadap kualitas layanan publik dengan uji independent-t test dimensi mean standar deviasi nilai t p-value sleman bantul sleman bantul respek terhadap masyarakat 3,47 3,58 0,59 0,57 -1,56 0,120 pengetahuan aparat 3,38 3,39 0,58 0,62 -0,192 0,848 lingkungan fisik kantor kecamatan 3,25 2,99 0,66 0,69 3,338 0,001 proses 3,24 3,49 0,63 0,58 -3,57 0,000 simpulan, saran, implikasi , dan keterbatasan simpulan dari analisis gap dengan model servqual hampir semuanya menghasilkan nilai gap negatif, hanya item pertanyaan terhadap fasilitas dan kelengkapan kantor kecamatan sudah modern saja yang direspon positif, artinya masyarakat berharap fasilitas kantor kecamatan cukup modern. nilai gap negatif tersebut mengidentifikasikan bahwa harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang berkualitas tidak dapat terpenuhi. ada beberapa skor pertanyaan yang direspon negatif oleh masyarakat yang harus ditanggapi oleh aparat untuk diperbaiki agar kesenjangan persepsi tentang kulaitas layanan dapat diminimalkan. beberapa item pertanyaan tentang kualitas layanan yang harus ditingkatkan atau minimal tetap jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 80-90, januari 2008 88 dipertahankan menurut persepsi masyarakat, ini berarti masyarakat sudah memberikan respon atau persepsi yang bernilai positif terhadap beberapa dimensi kualitas layanan persepsi tentang bebarapa dimensi kualitas layanan menurut hasil penelitian ini sebagian tidak menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat jika dilihat dari latar belakang pendidikan, artinya masyarakat memiliki persepsi yang sama tentang kulaitas layanan yang mereka terima. sedangkan persepsi masyarakat di kabupaten sleman dan kabupaten bantul terhadap beberapa dimensi kualitas layanan menujukkan persepsi masyarakat kedua kabupaten bahwa secara empiris tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan dimensi lingkungan fisik kantor kecamatan dan dimensi proses secara empisris hasil pengujian menunjukkan ada perbedaan secara signifikan. rata-rata persepsi masyarakat di kedua kabupatenmenujukkan bahwa persepsi masyarakat di kabupaten bantul lebih tinggi pada dimensi respek terhadap masyarakat, dimensi pengetahuan aparat dan dimensi proses, jika dibandingkan dengan masyarakat di kabupaten sleman. sedangkan dimensi lingkungan fisik kantor kecamatan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di kabupaten sleman lebih tinggi jika dibandingkan dengan persepsi masyarakat di kabupaten bantul. saran saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) kantor kecamatan perlu menyusun standar layanan minimal (spm) agar layanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat sehingga terdapat kesamaan kualitas pelayanan di kantor kecamatan kabupaten bantul dan kabupaten sleman (2) kantor kecamatan perlu melakukan analisa yang mendalam tentang kegiatan pelayanan serta melakukan penataan ulang penempatan karyawan dengan cara melakukan audit sdm, karena gap negatif yang paling banyak berkaitan dengan sikap aparat. hal ini menunjukkan bahwa, bahwa harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang berkualitas belum dapat terpenuhi. kantor kecamatan harus lebih menajamkan misi dan visi serta meningkatkan komitmen seluruh aparat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga terbentuk budaya kualitas. (3) instansi pemerintah kantor kecamatan perlu melakukan pembenahan disemua aspek karena adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan aparat kantor kecamatan terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat pada semua dimensi kualitas layanan, hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang mereka terima lebih rendah dibandingkan persepsi aparat kantor kecamatan. (4) perbedaan latar belakang pendidikan menunjukkan bahwa ternyata tidak alex murtin, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan..... 89 ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima di kantor kecamatan untuk dimensi respek terhadap masyarakat, dimensi pengetahuan aparat , dan dimensi proses. sedangkan dimensi lingkungan fisik kantor kecamatan menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan. fasilitas fisik perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat ketika sedang menerima. daftar pustaka gibson, ivancevich, donelly (1994), proses, perilaku, struktur, proses, alih bahasa: djarkasih), penerbit airlangga, jakarta. good governace dan depdagri (2003), melegalkan akuntabilitas “menjamin pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan publik”, build, jakarta. handriana t. (1998), analisis perbedaan harapan kualitas jasa pada lembaga pendidikan tinggi di surabaya,tesis s2. pascasarjana ugm,yogyakarta. kantor menteri dalam negeri (2004), kepmendagri no. 158 tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan, jakarta. kariningsih c. s. (1997), “penerapan analissi gap dengan instrumen servqual dalam rangka pengendalian kualitas pelayanan (studi pada s1 reguler fe ugm)”, fakultas ekonomi ugm, yogyakarta. kotler, p. (1997), marketing management: analiss, planning, implementation and control, 9 th. edition, englewood cliffts, ny, prentice hall inc. krajewski, l.j. and ritzman, l.p (1990), opertion managemen: strategy and analysis, second edition, new york, addism-wesley publishing company. mardiasmo (2002), akuntansi sektor publik, andi offset, yogyakarta. natalia paranoan (2003), “persepsi mahasiswa akuntansi atas kulaitas pelayanan yang diterima pada lembaga pendidikan tinggi di yogyakarta dan makassar”, tesis s2 ugm, yogyakarta. parasuraman et al. (1998), “servqual: a multiple-item scale for measuring consumer perception of service quality”, journal of retailin. pemerintah ri (2004), undang-undang no. 32 tahun 2004 tantang pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 80-90, januari 2008 90 pemerintah ri (2004), uu no. 33 tahun 2004 tentang keuangan daerah pitt. l. f, watson, rt, and kavan, cb. (1995), “service quality: a measurement effectiveness, . mis quarterly, vol. 21, juni. rusherlistyani (2004), analisis tingkat layanan konsumen studi empiris pada badan pertanahan nasional propinsi daerah istimewa yogyakarta, tesis s2 ugm, yogyakarta. sabarguna, boy s. (2004), “ quality assurance pelayanan rumah sakit”, konsersium rumah sakit islam jateng-diy, surakarta. shank , md., walker m., and hayes, t. (1995),” understanding proffesional service expectation: what our student expect in a quality education?”, journal of proffesional service marketing, vol. 13. sugiyono, 2003, metode penelitian bisnis, cv.alphabeta, bandung. susanti (1998), “analisis gap service quality jasa pendidikan terhadap tingkat costumer satisfaction pada program mm ugm”, fe ugm, yogyakarta. tjiptono, f. (1997), total quality service,yogyakarta, penerbit andi offset. web site pemerintah kabupaten sleman (2004), sleman.go.id, kpde pemda sleman web site pemerintah kabupaten bantul (2004), bantul.go.id, kpde pemda bantul yuni, tri endang (2001), “analisis quality function deployment untuk desaini pelayanan berdasarkan voice of the costumer pada program mm ugm”, tesisi s2 ugm, yogyakarta. zeithaml,v.a., berry,l.l., and parasuraman a.(1993),"the nature and determinants of customer expectations of service" journal of the academy of marketing sciance, 21 (winter),1-12. layout januari 2014 pendahuluan jika dipandang dari sudut pandang teoritis, rumah ibadah seperti masjid, gereja, bihara, kuil dan tempat ibadah lainnya, dapat dikatakan sebagai entitas yang memiliki kepentingan dalam membuat laporan keuangan. hal itu dikarenakan rumah ibadah, memenuhi asumsi dasar pelaporan keuangan, yaitu memiliki pemegang kepentingan, dalam hal ini adalah ummat yang menyumbangkan hartanya di sebagai aktivitas ibadah, dan juga rumah ibadah memiliki keberlangsungan (going concerns). menurut halim dan kusufi (2012), masjid merupakan bagian dari entitas publik dimana masjid memiliki fungsi untuk mengelola dana dari publik. dari sini, maka sudah sewajarnya masjid menjalankan praktik akuntansi. pentingnya desain sistem informasi akuntansi keuangan masjid farhani k. nugraha*; endang dwi wahyuni; achmad syaiful h. a. jurusan akuntansi, universitas muhammadiyah malang, jl. raya tlogomas no. 246, malang, jawa timur, indonesia *correspondin author e_mail address: farhanikn@ymail.com abstract the purpose of this research is to describe and redesign accounting information system of cash receipts and cash expenditure in masjid agung jami' kota malang. this research is case study with analysis description method. designing the accounting information system in order to increase control effectiveness of cash receipt and cash expenditure. the result of analysis, describe that in few transaction in masjid agung jami' there are double function, not complete of receipt, and financial reporting using cash basic. then researcher designing with other function involvement also additional cashier function, additional few document, and using microsoft excel with accrual basic accounting. keywords: accounting information system; control effectiveness; cash receipts; cash expenditure. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mendesain ulang sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas di masjid agung jami 'kota malang. penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode analisis deskripsi. merancang sistem informasi akuntansi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian penerimaan kas dan pengeluaran kas. hasil analisis, menjelaskan bahwa dalam beberapa transaksi di masjid agung jami 'ada fungsi ganda, tidak lengkap penerimaan, dan pelaporan keuangan menggunakan dasar kas. maka peneliti merancang dengan keterlibatan fungsi lain juga fungsi kasir tambahan, beberapa dokumen tambahan, dan menggunakan microsoft excel dengan akuntansi dasar akrual. kata kunci: sistem informasi akuntansi; kontrol efektivitas; penerimaan kas; pengeluaran kas. akuntansi untuk entitas rumah ibadah, dalam hal ini adalah masjid perlu menggunakan akuntansi, khususnya sistem informasi akuntansi (sia) dalam operasionalnya. hal ini karena masjid berperan sebagai pengumpul dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat dalam bentuk infaq dan shodaqoh. organisasi-organisasi memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan keefektifan pengen-dalian internal dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan (sutinah, 2013). berdasarkan argument tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pengeolaan dana publik di rumah ibadah, khususnya masjid yang ada di kota malang. penelitian ini hanya focus dilakukan pada satu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi48 masjid yang dinilai besar karena masjid yang besar biasanya mengelola dana dari masyarakat yang juga besar. kategori sebuah masjid dinilai besar dilihat dari adanya kantor pengurus serta pegawai dengan keahlian di bidang akuntansi dan administrasi (andriani, 2011). salah satu masjid besar yang ada di kota malang adalah masjid agung jami' yang terletak di jl. merdeka barat no. 3 yang selanjutnya dijadikan objek penelitian. pemilihan masjid di kota malang didasarkan kepada asumsi bahwa pengelola masjid memiliki niat transparasi yang cukup bagus, sehingga kemungkinan pemerolehan data yang akurat dapat terlaksana. transaksi yang rutin dilakukan oleh masjid sebagai entitas keuangan adalah penerimaan kas melalui zakat, infaq, dan shodaqoh kemudian mengalokasikan penggu-naannya. hal tersebut membuat penelitian dalam bidang sistem informasi, khususnya sistem informasi akuntansi (sia) dalam pengelolaan keuangan masjid menjadi penting untuk dilakukan. penelitian ini juga menjadi penting dilakukan karena sia dapat digunakan ke semua jenis organisasi. pengurus masjid yang menggunakan sebuah sistem informasi dapat memperoleh manfaat finansial berupa peningkatan efisiensi. selain itu, manfaat non-finansial yang diperoleh berupa pening-katan kinerja yang berakibat pada mening-katnya kepercayaan masyarakat kepada pengurus masjid. berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena hal tersebut merupakan langkah pencegahan atas potensi terjadinya penyim-pangan dalam pengelolaan keuangan masjid. sehingga dengan adanya pengendalian yang efektif, kegiatan operasional masjid dapat berjalan secara optimal. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di masjid agung jami', dan kemudian berdasarkan temuan data deskripsi peneliti mencoba mendesain sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat digunakan di masjid agung jami'. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa purwarupa atau contoh untuk menerapkan praktik akuntansi masjid, dan juga membe-rikan kontribusi bagi perkembangan literatur, khususnya di ranah akuntansi sektor publik. tinjauan literatur dan fokus penelitian sistem informasi akuntansi menurut bodnar dan william (2012) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan atau data lainnya menjadi informasi. berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sistem infor-masi akuntansi keuangan masjid akan mendukung operasional masjid secara efektif dan efisien. sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem yaitu; (1) sistem pemrosesan transaksi, yang mendukung operasional bisnis dengan laporan, dokumen, dan pesan untuk pengguna di seluruh bagian organisasi; (2) sistem buku besar/ pelaporan keuangan, yang menyajikan pernyataan keuangan seperti pendapatan, neraca saldo, arus kas, dan lain-lain; (3) sistem pelaporan manajemen, yang menyediakan laporan keuangan dengan tujuan khusus yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan seperti anggaran dan laporan pertanggung-jawaban (hall, 2008). masjid dan keungan masjid masjid dalam bahasa arab berarti tempat untuk bersujud. meskipun masjid digunakan untuk vol. 15 no.1 januari 2014 49 tujuan ibadah, fungsi masjid berkembang sepanjang waktu. sejak mendirikan masjid di madinah, nabi muhammad saw tidak hanya menggunakan masjid sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat administrasi (sulaiman, dkk, 2008). kemudian adnan (2013) mendefinisikan masjid sebagai salah satu institusi yang sangat penting bagi umat muslim. hal itu karena masjid selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai pusat berbagai aktivitas. masjid merupakan bagian dari entitas publik dan operasinya tidak berorientasi kepada keuntunga (nirlaba), melainkan kepada kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin (halim dan kusufi, 2012). kebanyakan masjid kurang memahami pentingnya memiliki fungsi sistem pengendalian internal (andriani, 2011). praktik pengelolaan keuangan masjid didasari oleh kepercayaan (trust agency) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut (simanjuntak & yeni, 2011). menurut perdana (2012) masjid memerlukan dana yang tidak sedikit dalam melaksanakan aktivitasnya. tanpa ketersediaan dana, pengurus masjid tidak dapat memakmurkan masjid. aliran dana ke masjid biasanya diperoleh dari shodaqoh setiap hari jum'at. pengurus masjid diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangan minimal mencatat secara jelas dari mana dana diterima dan untuk apa dana itu digunakan. efektivitas pengendalian intern secara umum pengertian efektivitas menurut bayangkara (2008) adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. menurut arens, et al. (2008) tujuan umum perancangan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu: 1) reliabilitas pelaporan keuangan. manajemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (pabu). 2) efisiensi dan efektivitas operasi. pengendalian dalam perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif sehingga mencapai sasaran dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. 3) ketaatan pada hukum dan peraturan. organisasi publik, nonpublik, maupun nirlaba wajib menaati berbagai peraturan. pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas arfianti (2012) menjelaskan aspek-aspek pengendalian internal yang baik terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebagai berikut: 1) aspek-aspek pengendalian internal terhadap penerimaan kas yaitu: (a) adanya penyaringan terhadap karyawan yang akan dipekerjakan dan memberikan program pelatihan setelah mereka diterima; (b) menunjuk atau mengangkat karyawan tertentu sebagai yang men-catat; (c) adanya pemisahan tugas antara kasir dan bagian yang mencatat; (d) otorisasi yang layak atas penerimaan kas di atas jumlah tertentu; dan (e) adanya dokumen pendukung dan pencatatan transaksi. 2) aspek-aspek pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yaitu: (a) pengeluaran dalam jumlah besar harus diotorisasi oleh dewan komisaris atau direksi; (b) karyawan yang menangani harus terpisah dengan yang mencatat pengeluaran kas; dan (c) adanya dokumen pendukung dan pencatatan. berdasarkan hasil survey pra penelitian yang dilakukan, masjid jami' kota malang sudah memiliki system pengendalian intern, namun dinilai masih memiliki pengendalian kelemahan khususnya dalam hal transparansi, pengawasan, dan jurnal akuntansi & investasi50 pemisahan wewenang. masjid jami' kota malang juga sudah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan arus kas masuk dan keluar, namun masih sebatas dalam taraf tradisional, dan belum menggunakan sistem pencatatan akuntansi. berdasarkan temuan awal tersebut, maka focus penelitian ini akan menkaji sejala ditel bagaimana system pengelolaan dana (keuangan) masjid dan bagaiamana desain system sistem informasi akuntansi yang mungkin cocok untuk digunakan di masjid jami' kota malang. metode penelitian jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan dengan metode deskriptif analitis. lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di masjid agung jami' yang terletak di jl. merdeka barat no. 3 malang, jawa timur. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) data primer berupa prosedur operasional dan pengendalian terkait penerimaan dan pengeluaran kas; dan (2) data kekunder berupa: (a) struktur organisasi yang terkait dengan job description setiap divisi; (b) laporan keuangan masjid; dan (c) dokumen pendukung lainnya terkait penerimaan dan pengeluaran kas. teknik perolehan data teknik perolehan data yang dilakukan adalah wawancara dengan pengurus masjid untuk memperoleh data prosedur operasional dan pengendalian terkait penerimaan dan pengeluaran kas, dan dokumentasi untuk memperoleh data berupa struktur organisasi yang terkait dengan job description setiap divisi, laporan keuangan masjid, serta dokumen pendukung lainnya terkait penerimaan dan pengeluaran kas. teknik analisis data tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah: 1) melakukan analisis sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah ada. a. menganalisis job description setiap divisi. b. menganalisis prosedur pengendalian. c. menganalisis informasi dan komunikasi. d. menganalisis praktik yang sehat. 2) melakukan desain sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat digunakan di masjid agung jami'. a. menentukan prosedur operasional dan pengendalian yang dilakukan. b. membuat format pelaporan keuangan basis akrual menggunakan microsoft excel. hasil dan pembahasan penerimaan dan pengeluaran kas di masjid agung jami' malang dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan bendahara dan pengurus masjid agung jami'. pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan terkait prosedur operasional penerimaan dan pengeluaran kas serta pengendalian yang dilakukan. peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data tersebut karena tidak adanya prosedur operasional secara tertulis. penerimaan kas melalui kotak amal yang terdiri dari kotak pembangunan, yatim piatu, duafa, dan kesejahteraan dihitung setiap hari jum'at bersama jamaah dan pengurus masjid kemudian dibuatkan laporan yang diserahkan ke bendahara beserta kas. jika penerimaan melebihi anggaran maka kas disetor ke bank. penyimpanan dan pencatatan kas dilakukan oleh bendahara. setiap kotak amal memiliki akun masing-masing dalam pencatatan. vol. 15 no.1 januari 2014 51 transaksi pengeluaran kas untuk opera-sional masjid seperti membayar pln/pdam/ telepon dilakukan oleh bagian tersendiri yang mengambil kas bendahara dari kotak pembangunan. kemudian untuk pembayaran honor khotib/qori' berdasarkan hasil rapat yang kemudian diserahkan ke bendahara, kemudian bendahara memberikan kas ke bagian yang memberikan honor ke khotib/ qori' tanpa bukti pendukung. untuk penggajian dihitung oleh full timer yang kemudian diserahkan ke bendahara, kemudian bendahara memberikan kas ke bagian yang memberikan gaji kepada karyawan. ketua pengurus melakukan pengendalian dengan cara menerima laporan yang diberikan oleh bendahara. kemudian apabila terdapat pengeluaran yang diluar anggaran, harus melalui persetujuan dalam rapat pengurus. akun-akun yang terdapat di dalam laporan keuangan dicatat sesuai rinciannya namun belum terklasifikasi secara tepat. analisis sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah ada analisis job description setiap divisi pada beberapa transaksi terjadi perangkapan fungsi antara yang melakukan penyimpanan dan penerimaan kas. hal ini dapat menimbulkan potensi terjadinya selisih antara jumlah uang yang diterima dan disimpan. namun, pemisahan antara yang melakukan penerimaan dan pencatatan sudah dilakukan sehingga mengurangi potensi kesalahan tersebut. perangkapan fungsi antara yang menyimpan dan mengeluarkan kas menimbulkan potensi terjadinya pengeluaran fiktif. namun, pemisahan antara yang melakukan pengeluaran dan pencatatan sudah dilakukan sehingga mengurangi potensi pengeluaran fiktif tersebut. analisis prosedur pengendalian setiap pengeluaran yang dilakukan, terutama pengeluaran di luar anggaran harus mendapat persetujuan ketua umum yang biasanya dilakukan melalui rapat pengurus. pengendalian ini sudah dilakukan oleh masjid agung jami'. pencatatan penerimaan dalam jumlah besar hanya dilakukan setiap ada transaksi karena penerimaan dalam jumlah besar tidak rutin terjadi. pencatatan yang tidak dilakukan setiap hari merupakan suatu kewajaran karena penerimaan kas dalam jumlah besar tidak terjadi setiap hari. analisis informasi dan komunikasi transaksi yang dilakukan oleh pengurus masjid telah dicatat pada hari terjadinya sehingga mengurangi resiko kesalahan pencatatan. keakuratan pencatatan transaksi masih diragukan karena tidak lengkapnya bukti transaksi yang digunakan oleh pengurus masjid. dalam pemberian honor khotib/qori' tidak disertai kwitansi yang ditandatangani oleh penerima. hal ini dapat menimbulkan resiko pengeluaran fiktif. kemudian transaksi penerimaan melalui kotak amal tidak menggunakan bukti transaksi, tetapi hanya berupa laporan kepada bendahara. dalam kasus ini yang terjadi adalah adanya tradisi saling percaya antara pengurus dan pengelola dana, sehingga seringkali bukti transaksi tidak dijadikan sesuatu hal yang penting disertakan dalam praktik pencatatan transaksi. analisis praktik yang sehat kas yang diterima melalui kotak amal masjid agung jami' telah dihitung secara kolektif oleh jamaah dan pengurus masjid. hasil penerimaan tidak selalu disetor ke bank. penyimpanan manual ini memiliki kelemahan karena setiap penerimaan tidak selalu langsung digunakan dalam transaksi pengeluaran, sehingga keamanan kas kurang terjaga. pencocokan antara anggaran dan realisasi dilakukan setiap bulan oleh ketua melalui laporan jurnal akuntansi & investasi52 yang diterima dari bendahara. sehingga pengendalian dengan pencocokan ini dapat mengurangi resiko kecurangan. desain sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat digunakan di masjid agung jami' kota malang prosedur operasional dan pengendalian yang dilakukan. prosedur penerimaan shodaqoh melalui kotak amal 1) pengurus masjid melakukan penghitu-ngan secara kolektif dengan jamaah setiap hari jum'at. kemudian berita acara penghitungan kotak amal ditandatangani oleh ketua umum. 2) kasir meng-input data ke file kotak amal. 3) berdasarkan berita acara penghitungan kotak amal, kasir membuat bukti penerimaan kas kotak amal yang terdiri dari kotak pembangunan, kotak yatim, kotak dhuafa, dan kotak kesejahteraan. bukti dibuat rangkap dua. 4) bukti penerimaan kas kotal amal rangkap pertama diserahkan ke bendahara i. 5) bukti penerimaan kas kotak amal rangkap kedua diserahkan ke bendahara ii beserta kas. 6) bendahara ii melakukan penyetoran ke bank pada hari itu juga. slip penyetoran kas diserahkan ke bendahara i. 7) bendahara i melakukan pencatatan dan posting ke jurnal transaksi dan buku besar berdasarkan bukti penerimaan kas kotak amal dan slip penyetoran kas. prosedur penggajian dan honorarium: 1) sie. peribadatan & majlis ta'lim membuat daftar khotib/qori' yang diberikan honor. daftar khotib/qori' diserahkan ke kasir. 2) berdasarkan data khotib/qori' dan karyawan, kasir melakukan penghi-tungan gaji karyawan dan honor khotib/qori', kemudian membuat laporan gaji karyawan dan laporan honorarium khotib/qori'. 3) laporan honorarium khotib/qori' dan laporan gaji karyawan masing-masing dibuat dua rangkap. rangkap pertama diserahkan ke bendahara i, rangkap kedua diserahkan ke bendahara ii. 4) bendahara ii membuat tanda terima gaji dan honorarium kemudian diserahkan ke kasir beserta kas. 5) kasir menyerahkan tanda terima gaji dan honorarium beserta kas ke khotib/qori' dan karyawan untuk ditandatangani. setelah ditandata-ngani dan data di-input ke file karyawan, tanda terima tersebut diserahkan ke bendahara i. 6) bendahara i melakukan pencatatan dan posting ke jurnal transaksi dan buku besar berdasarkan laporan honorarium khotib/qori', laporan gaji karyawan, tanda terima gaji dan honorarium. prosedur pembayaran pdam/pln/ telepon: 1) sie. pemeliharaan & keamanan mengumpulkan bukti tagihan pdam/ pln/telepon. 2) semua bukti diserahkan ke kasir. 3) kasir meng-input ke file pdam/pln/ telepon dan membuat dua rangkap. rangkap pertama diserahkan ke bendahara i, rangkap kedua diserahkan ke bendahara ii. 4) bendahara ii membuat bukti pengam-bilan kas kemudian diserahkan ke kasir beserta kas. 5) kasir menyerahkan bukti pengambilan kas beserta kas ke sie. pemeliharaan & keamanan. 6) sie. pemeliharaan & keamanan melakukan pembayaran dan menye-rahkan bukti pembayaran pdam/pln/ telepon ke kasir beserta bukti pengambilan kas. 7) kasir meng-input data ke file pembayaran pdam/pln/telepon kemudian bukti pembayaran dan bukti pengam-bilan kas diserahkan ke bendahara i. 8) berdasarkan bukti pengambilan kas dan bukti vol. 15 no.1 januari 2014 53 pembelian, bendahara i melakukan pencatatan dan posting ke jurnal tran-saksi dan buku besar. prosedur pemberian santunan yatim dan dhuafa 1) sie. sosial & lazis membuat daftar yatim dan dhuafa yang akan menerima santunan. daftar tersebut diserahkan ke kasir. 2) kasir menghitung jumlah santunan berdasarkan file santunan yatim dan dhuafa kemudian membuat laporan santunan yatim dan dhuafa. 3) laporan santunan yatim dan dhuafa dibuat dua rangkap. rangkap pertama diserahkan ke bendahara i, rangkap kedua diserahkan ke bendahara ii. 4) bendahara ii membuat tanda terima santunan kemudian diserahkan ke kasir beserta kas. 5) kasir menyerahkan tanda terima santunan beserta kas ke sie. sosial & lazis. 6) sie. sosial & lazis memberikan santunan dengan tanda terima santunan yang telah ditandatangani sebagai bukti. tanda terima santunan diserahkan langsung ke kasir, kemudian kasir menyerahkan ke bendahara i. 7) bendahara i melakukan pencatatan dan posting ke jurnal transaksi dan buku besar. format pelaporan keuangan basis akrual menggunakan microsoft excel dalam psak no. 45 (revisi 2011) dijelaskan bahwa entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk operasionalnya melalui para pemberi sumber daya. para pemberi sumber daya tersebut tidak mengharapkan pembayaran kembali berupa manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan kepada entitas tersebut. sehingga dalam entitas nirlaba terdapat penerimaan kas yang berasal dari sumbangan. psak tersebut juga membahas beberapa entitas nirlaba mendanai kebutuhan modal dari utang dan kebutuhan operasional dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. sehingga pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan untuk menilai jasa yang diberikan oleh entitas, kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, dan tanggung jawab manajer. kemudian psak tersebut menentukan laporan keuangan entitas nirlaba. laporan keuangan tersebut meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.laporan keuangan terdiri dari laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. laporan aktivitas terdiri pendapatan dan beban. pendapatan berupa sumbangan melalui kotak amal, infaq pembangunan, sumbangan bencana alam, dan zakat. beban terdiri dari beban operasional, gaji/ honorarium, penyaluran, dan pengeluaran kas lain. kemudian laporan posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban, dan aset neto. akun jenis aset jika bertambah ditempatkan di sisi debit, jika berkurang ditempatkan di sisi kredit. akun jenis liabilitas jika bertambah ditempatkan di sisi kredit, jika berkurang ditempatkan di sisi debit. akun jenis aset neto jika bertambah ditempatkan di sisi kredit, jika berkurang ditempatkan di sisi debit. kemudian laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. sistem informasi akuntansi (sia) keuangan yang sudah ada di masjid agung jami' memiliki beberapa kelemahan. kelemahan yang terjadi terutama disebabkan oleh prosedur pengendalian yang tidak tertulis. kemudian pada beberapa transaksi terjadi perangkapan fungsi antara yang melakukan penyimpanan dan penerimaan kas. selain itu juga terjadi perangkapan fungsi antara yang menyimpan dan mengeluarkan kas. namun, pemisahan antara yang melakukan penerimaan kas dan pencatatan sudah dilakukan sehingga dapat jurnal akuntansi & investasi54 mengurangi potensi adanya selisih antara jumlah uang yang diterima dan disimpan. kemudian pemisahan antara yang melakukan pengeluaran dan pencatatan juga sudah dilakukan sehingga mengurangi potensi terjadinya pengeluaran fiktif. keakuratan pencatatan transaksi masih diragukan karena tidak lengkapnya bukti transaksi. misalnya dalam pemberian honor khotib/qori' tidak disertai kwitansi dari penerima. selain itu, penerimaan kas kotak amal tidak selalu disetor ke bank. penyimpanan kas secara manual memiliki kelemahan karena kurang terjaganya keamanan kas. apabila sistem ini terus dijalankan akan menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, pengeluaran fiktif, dan praktek yang tidak sehat. untuk beberapa transaksi, pengendalian sudah dijalankan dengan baik oleh pengurus masjid agung jami'. setiap pengeluaran yang dilakukan harus mendapat persetujuan ketua umum yang biasanya diatur melalui rapat pengurus. kemudian transaksi yang dilakukan oleh pengurus masjid telah dicatat pada hari terjadinya sehingga mengurangi resiko kesalahan pencatatan. dalam tahap desain sistem, peneliti telah menambah keterlibatan bagian lain dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. yaitu keterlibatan bagian sie. sosial & lazis, sie. pemeliharaan & keamanan, sie. peribadatan & majelis ta'lim, ketua umum, dan tambahan bagian kasir. tujuan adanya keterlibatan bagian-bagian tersebut adalah meningkatkan pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. dokumen-dokumen yang sudah diguna-kan dalam sistem yang sudah ada tetap digunakan dengan tambahan beberapa dokumen. dokumen tambahan tersebut berupa tanda terima gaji dan honorarium, bukti pengambilan kas, dan buktibukti lain. tujuan adanya dokumen tambahan tersebut adalah memenuhi kecukupan bukti yang mendukung sehingga pencatatan menjadi lebih akurat. sistem pelaporan keuangan yang sudah ada menggunakan akuntansi basis kas sehingga hanya menghasilkan satu laporan keuangan yaitu laporan arus kas. akibatnya, saldo hanya bisa diketahui pada saat penyusunan laporan keuangan. selain itu, saldo yang disajikan hanya saldo kas. saldo aset yang lain tidak disajikan dalam laporan arus kas. pelaporan keuangan yang didesain oleh peneliti adalah pelaporan keuangan basis akrual menggunakan microsoft excel. keunggulan pelaporan keuangan ini adalah saldo dapat diketahui setiap saat dan dapat mengurangi resiko kesalahan pencatatan. selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan berupa laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas sehingga saldo yang disajikan tidak hanya saldo kas. laporan keuangan ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan kepada jamaah dan pihakpihak pengguna laporan keuangan lainnya. simpulan dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pada beberapa transaksi terjadi perangkapan fungsi antara yang melakukan penyimpanan dan penerimaan kas serta antara yang menyimpan dan mengeluarkan kas. kemudian peneliti melakukan desain dengan adanya keterlibatan bagian lain dan tambahan bagian kasir. keakuratan pencatatan masih diragukan karena tidak lengkapnya bukti transaksi. kemudian peneliti melakukan desain dengan tambahan beberapa dokumen untuk meme-nuhi kecukupan bukti yang mendukung. selain itu, pelaporan keuangan masjid agung jami' menggunakan basis kas yang hanya menghasilkan output berupa laporan arus kas. kemudian peneliti melakukan desain pelaporan keuangan menggunakan microsoft excel dengan akuntansi basis akrual yang vol. 15 no.1 januari 2014 55 menghasilkan output berupa laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. implikasi dari temuan dan hasil analisis perancangan desain sistem informasi akuntansi masjid jami' kota malang adalah rumah ibadah, dalam kasus ini adalah masjid, merupakan entitas yang memiliki banyak pemegang kepentingan. oleh karenanya, penting bagi rumah ibadah untuk menyele-nggaraan praktik akuntansi (pembukuan dan pelaporan) yang baik. dari hasil perancangan desain purwa rupa sistem informasi akuntansi masjid jami', selanjutnya diharapkan dapat diguna-kan sebagai bahan kajian dan sumber referensi untuk perancangan sistem informasi akuntansi masjid di masjid-masjid yang lain. selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan yakni, hanya focus kepada satu masjid saja. oleh karenanya, untuk membuat satu system pencatatan masjid, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian mengi-ngat ada kemungkinan proses pengelolaan keuangan di banyak masjid berebda-beda. selanjutnya, konsep perenacangan desain sistem informasi akuntansi masjid ini dilakukan peneliti dengan berbagai asumsi yang peneliti fahami. oleh karenanya desain yang dibuat belum tentu merupakan desain ideal. selain itu, kemungkinan adanya desain akuntansi masjid lain yang mungkin sudah ada bisa saja menjadi rujukan lain yang patut untuk dipertimbangkan. terakhir, idealnya setelah suatu desain sistem informasi akuntansi dibuat, maka perlu untuk diuji kesuksesan implementasinya. oleh karenanya perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan apakah desain ini dapat digunakan dengan baik oleh pengguna atau tidak. daftar pustaka andriani, c. 2011. analisis perbedaan kualitas sistem pengendalian intern masjid ditinjau dari ukuran masjid dan tipe organisasi islam pengelola masjid. skripsi program s1 fakultas ekonomi universitas dipenegoro semarang. arens, a. a., j. e. randal dan s. b. mark s. auditing dan jasa assurance, pendekatan terintegrasi, jilid i, jakarta: penerbit erlangga. arfianti, l. 2012. desain sistem pengendalian keuangan organisasi non profit (studi kasus pada rumah baca cerdas malang). skripsi program s1 fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang. bayangkara, ibk. 2008. audit manajemen: prosedur dan implementasi, salemba empat, jakarta. bodnar, g. h. dan s. h. william. 2012. accounting information systems, eleventh edition, pearson education, inc., new jersey. halim, a., dan s. kusufi. 2012. akuntansi sektor publik. jakarta: salemba empat. hall, j. a. 2008. accounting information systems, sixth edition, southwestern cengage learning, united states of america. ikatan akuntan indonesia (iai). 2011. psak no. 45 (revisi 2011), pernyataan standar akuntansi keuangan, pelaporan keuangan entitas nirlaba, dewan standar akuntansi keuangan, jakarta. perdana, a. f. 2012. "analisis sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada masjid agung baiturrahman banyuwangi", skripsi program s1 fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang. simanjuntak, d. a. & yeni j. 2011. akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid, simposium nasional akuntansi xiv aceh. sulaiman, m., siti a. s. & shahul h. m. i. 2008. internal control systems in west malaysia's state mosques, the american journal of islamic social sciencesi, 25:1. sutinah, a. 2013. perancangan sistem akuntansi siklus pendapatan dalam upaya meningkatkan pengendalian internal pada sekolah tinggi ilmu kesehatan katolik st. vincentius a paulo di surabaya, calyptra: jurnal ilmiah mahasiswa universitas surabaya, vol. 2 no. 1. a aaers ability to detect fraud accounting and auditing releases accounting information system accrual-based information ahmad, a.s airlangga university press an emphasis on confronting economic cycles andreas, d. anti-corruption efforts aparat pengawasan apip asymetry information audit experience auditor b badan pusat statistik bank muamalat indonesia bank of canada working paper bank umum bank umum syariah basel committee on banking supervision bpkp bursa efek indonesia bursa efek jakarta c cash expenditure cash receipts cash-based information control effectiveness d deposit ratio e earnings per share empirical evidence from tanzania eps f financial accountability & management financial leverage financial management financing to deposit ratio g go public government financial reporting h harcourt college publishers i initial public offering integritas internal decision making ipsas islamic and conventional banking in the nineties j jfa jurnal akuntansi dan investasi jurnal informasi jurnal riset akuntansi indonesia k kontrol efektivitas l lad ldr level of significant liquid asset to deposit liquid asset to total asset m machmud, a. manajemen bank syari'ah manajemen risiko likuiditas bank masjid agung jami' menteri negara pendayagunaan aparatur negara microsoft excel muhammad saw muharam, h. n nurdjanah taufiq o obyektifitas p pasar modal pdam penawaran umum perdana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas per/04/m. pan/03/2008 per/04/m.pan/ 03/2008 perbankan konvensional perbankan syariah pp no. 71/2010 profitabilitas psak r rate of return on total asset regresi linier return on assets risiko likuiditas roa rukmini barhana s sap pp no.24/2005 signaling simposium nasional akuntansi xii sistem informasi akuntansi spss t the journal of finance the new public management thesis master of science in banking and finance trade off u undang-undang no. 8 tahun 1995 undang-undang nomor. 17 tahun 2003 underpricing universitas diponegoro universitas islam negeri maulana malik ibrahim universitas muhammadiyah yogyakarta universitas riau universitas sebelas maret uu no. 1/2004 uu no.17/2003 v variabel fdr variabel per w workload wulandari, a. desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi dan kinerja organisasi (studi empiris pada organisasi sektor publik propinsi daerah istimewa yogyakarta) jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 issn: 1411-6227 77 desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi dan kinerja organisasi (studi empiris pada organisasi sektor publik propinsi daerah istimewa yogyakarta) ietje nazaruddin, erni suryandari & barbara gunawan e-mail : ietje_effendi@yahoo.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this study examines the relationship between the use accounting controls system and decentralization with manager’s performance on public sector organizations. decentralization refers to the level autonomy delegated to the manager’s public sector organizations. responses of 45 managers public sector organizations in yogyakarta were analyzed by using a path analytic technique. the relationships between variables were specified by a series of path coefficient, which are equivalent to standardized beta coefficient. the result studies indicate a positive and significant relationship between decentralization and use of accounting controls system, thereby supporting h1. other result reveal a positive and significant relationship between the use of accounting controls system and decentralization with performance, thus h2, h3 could be supported. the results of study indicate that the use of accounting controls system acts as mediator in the relationship between decentralization of decision making and performance of managers public sector on yogyakarta. the result reveal that increased level of decentralization is associated with and increased use accounting controls system which, in turn, is associated with improved managers performance on public sector organizations key words : decentralization, accounting controls system, performance, public sector abstrak penelitian ini menguji hubungan antara sistem pengendalian penggunaan akuntansi dan desentralisasi dengan kinerja manajer pada organisasi sektor ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 78 publik. desentralisasi mengacu pada otonomi tingkat didelegasikan kepada organisasi sektor publik manajer. tanggapan dari 45 manajer organisasi sektor publik di yogyakarta dianalisis dengan menggunakan teknik analisis jalur. hubungan antara variabel yang ditentukan oleh serangkaian koefisien jalur, yang setara dengan koefisien beta standar. hasil studi menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi dan penggunaan sistem akuntansi kontrol, sehingga mendukung h1. hasil lainnya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara penggunaan sistem pengendalian akuntansi dan desentralisasi dengan kinerja, sehingga h2, h3 dapat didukung. hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pengendalian akuntansi bertindak sebagai mediator dalam hubungan antara desentralisasi pengambilan keputusan dan kinerja manajer sektor publik di yogyakarta. hasilnya mengungkapkan bahwa peningkatan tingkat desentralisasi dikaitkan dengan peningkatan penggunaan sistem dan pengendalian akuntansi yang, pada gilirannya, berhubungan dengan peningkatan kinerja manajer pada organisasi sektor publik kata kunci: desentralisasi, akuntansi mengontrol sistem, kinerja, sektor publik pendahuluan struktur organisasi dan sistem pengendalian akuntansi telah menjadi pokok pembahasan dalam literatur teori organisasi dan sistem pengendalian akuntansi. para peneliti dibidang teori organisasi biasanya lebih tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan struktur organisasi (pugh, 1969), sedangkan peneliti dibidang akuntansi lebih menekankan pada perencanaan dan pengambilan keputusan (bromwich, 1990; swieringa dan weick, 1987). hasil-hasil penelitian terdahulu seperti penelitian chenhall dan moris (1986) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berhubungan dengan struktur organisasi. penelitian gordon dan narayanan (1984) sebaliknya menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi kemanfaatan dengan struktur organisasi. penjelasan yang mungkin dapat menerangkan ketidakkonsistenan hasil penelitian chenhall dan moris (1986) dengan hasil penelitian gordon dan narayanan (1984) adalah adanya perbedaan tingkat atau posisi manajer yang menjadi responden dalam kedua penelitian tersebut. partisipan pada penelitian gordon dan narayanan adalah jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 79 company president, vice-president, controller of finance yang kesemuanya diasumsikan memiliki otoritas dan tanggung jawab yang besar secara hirarki struktur suatu organisasi. konsekuensinya mungkin persepsi responden tidak bervariasi sehingga kurang mampu menjelaskan hubungan antara struktur dan kemanfaatan sistem akuntansi. sebaliknya, responden dalam penelitian chenhall dan moris adalah manajer yang ada pada posisi middle dan upper level, sehingga para responden lebih menguasai permasalahan yang ada pada sub organisasinya. selain itu persepsi responden terhadap tingkat otoritas dan tanggung jawab yang telah didelegasikan oleh top management akan berbeda satu lebih bervariasi antara satu dengan yang lainnya. berdasarkan penelitian chenhall dan morris, studi ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dengan menggunakan sample para pimpinan organisasi sektor publik pada tingkat menengah ke atas. pada penelitian ini akan diidentifikasi hubungan antara desentralisasi (pendelegasian otoritas dan tanggung jawab) pimpinan organisasi sektor publik propinsi daerah istimewa yogyakarta (diy) dengan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja para pimpinan organisasi sektor publik tersebut. hal ini menarik bagi peneliti sehubungan dengan telah dicanangkannya program otonomi daerah, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada program tersebut. hal lain yang menjadi motivasi peneliti adalah karena penelitian-penelitian sebelumnya dalam teori organisasi dan perencanaan sistem akuntansi masih jarang yang memperhatikan hubungan antara desentralisasi dan sistem akuntansi dengan kinerja manajer organisasi non-profit, khususnya organisasi sektor publik. penelitian-penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada perencanaan dan penggunaan sistem akuntansi yang dilakukan dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang berorientasi memperoleh laba (mia dan chenhall; 1994). mia dan goyal (1991) berargumentasi bahwa hasil penelitian pada profit oriented organization belum tentu dapat digeneralisasi pada not-for-profit organizations. berdasarkan alasan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan pada organisasi sektor publik yang ada di diy. penelitian ini akan memberikan bukti empiris mengenai: (1) hubungan antara penggunaan sistem pengendalian akuntansi dengan kinerja pimpinan organisasi sektor publik di propinsi diy. (2) hubungan antara desentralisasi dengan kinerja organisasi sektor publik di propinsi diy. ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 80 dalam penelitian ini kinerja organisasi didefinisikan sebagai seberapa jauh kemampuan pimpinan organisasi sektor publik terhadap beberapa dimensi. kinerja ini diwakili dengan persepsi para pimpinan unit dan sub unit dari organisasi sektor publik di propinsi diy. penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada organisasi sektor publik di propinsi diy dalam rangka mendukung kesuksesan otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah maka tingkat desentralisasi akan menjadi semakin tinggi. kajian literatur dan penurunan hipotesis desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi dan kinerja organisasi sektor publik akhir-akhir ini, penelitian tentang pendelegasian pengambilan keputusan dalam organisasi telah menjadi perhatian utama dalam penelitian organisasional. penelitian-penelitian tersebut melihat berbagai variabel kontekstual dan lingkungan yang mempengaruhi desentralisasi (pugh dkk. 1969, negandhi dan reimann, 1973). untuk tujuan penelitian ini, delegasi mengacu pada tingkat sejauh mana manajemen tingkat atas mendelegasikan kepada manajemen di tingkat bawahnya untuk mengambil keputusan secara independen. delegasi memberikan kepada manajemen di tingkat bawahnya (subordinat-subordinat) kewenangan dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab pada tindakantindakan yang mereka putuskan. kewenangan adalah hak keleluasaan untuk melaksanakan tugas-tugas, sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut hellriegel dan slocum, 1978). pentingnya desentralisasi sebagai penataan struktural formal telah lama ditekankan dalam literatur organisasi dan manajemen. thompson (1967) menguraikan perlunya subunit-subunit yang terdesentralisasi sebagai respons struktural untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang tak dapat diperkirakan. gordon dan miller (1976) menyatakan bahwa dengan bertambahnya kompleksitas administratif, tugas-tugas dan tanggung jawab haruslah didelegasikan kepada manajemen di bawahnya untuk meringankan beban pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi. dalam situasi pengambilan keputusan pada level manajemen yang terdesentralisasi, para manajer pada level bawah menerima peran pengambilan keputusan dan mengimplementasikannya, mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan dari subunit-subunit. situasi yang demikian membawa kepada penggunaan informasi secara lebih besar oleh para manajer subunit dalam pengambilan jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 81 keputusan. dengan demikian, berakibat makin diperlukannya penggunaan sistem pengendalian akuntansi. cushing dan romney (1994) berpendapat bahwa suatu pilihan struktur organisasi (misal tingkat desentralisasi) mempunyai implikasi yang signifikan bagi sistem informasi akuntansi, hal ini disebabkan sistem-sistem tersebut harus membantu para manajer unit dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan unit mereka (gul, dkk. 1995; emmanuel, dkk. 1990; caplan dan atkinson, 1989). desentralisasi cenderung akan memicu kebutuhan terhadap penggunaan sistem pengendalian akuntansi. semakin tinggi kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh top management kepada manajemen ditingkat bawahnya, makin besar pula perlunya pengendalian dan evaluasi keuangan. agar kinerja yang dihasilkan meningkat dengan adanya desentralisasi pelaksanaan pengambilan keputusan, organisasi harus pula memakai requisite control yang diperlukan (hill, 1988). bruns dan waterhouse (1975) menyatakan bahwa organisasi yang mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan agar mengembangkan sarana untuk menjaga pengawasan dan memanfaatkan prosedur-prosedur untuk mengukur kinerja. kebijakan otonomi daerah menyebabkan sistem desentralisasi akan lebih berperan. seiring dengan bertambahnya kewenangan yang didelegasikan kepada pimpinan-pimpinan organisai sektor publik menyebabkan mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi sektor publik. bersama dengan adanya pendelegasian kewenangan dan pemberian tanggung jawab maka perlu dilakukan pengendalian untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. fungsi pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengendalian akuntansi. hubungan antara desentralisasi dengan penggunaan sistem pengendalian akuntansi pada penelitian ini diberi label p21. dari uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut h1 : semakin tinggi tingkat desentralisasi dalam pengambilan keputusan maka akan semakin besar penggunaan sistem pengendalian akuntansi penggunaan sistem pengendalian akuntansi dapat mempermudah perencanaan dan pengawasan kegiatan dan kinerja organisasi. literatur terkini tentang sistem informasi akuntansi menempatkan penekanan yang semakin besar kepada penggunaan informasi akuntansi untuk meningkatkan akurasi pada pengambilan keputusan organisasional. martin (1994) menyatakan bahwa tujuan dari informasi akuntansi membantu memudahkan penilaian dan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. mancintosh (1994) ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 82 menyatakan bahwa sistem akuntansi adalah bagian yang sangat penting dari keseluruhan mekanisme pengendalian yang dipakai untuk memotivasi, mengukur dan memberikan sangsi terhadap tindakan manajer dan karyawan dalam organisasi.miah dan goyal (1990) juga berpendapat bahwa sistem akuntansi yang efektif merupakan suatu syarat yang diperlukan bagi peningkatan kinerja. lebih jauh mereka berpendapat bahwa kegagalan menggunakan informasi akuntansi yang diperlukan mengakibatkan manajemen sumber daya yang tidak effektif serta kemunduran perlahan-lahan dalam kinerja organisasi (cushing dan romney, 1994). hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem pengendalian akuntansi yang semakin besar, dapat membawa ke arah perbaikkan dalam kinerja organisasi dengan memudahkan pengambilan keputusan serta pengendalian aktifitas keuangan yang lebih baik oleh manajer. dalam konteks sektor publik, pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah daerah dapat mempunyai dua konsekuensi. pertama, dengan adanya pendelegasian itu, maka para pimpinan organisasi pemerintah daerah dituntut untuk mengambil keputusan pelaksanaan yang lebih banyak, sehingga lebih bertanggung jawab kepada pusat atas kinerjanya pada organisasi pemerintah. situasi ini menuntut jumlah informasi yang makin banyak bagi pengambilan keputusan serta pengendalian pada organisasi sektor publik yang menjadi bertambah penggunaannya. kedua, dengan semakin bertambahnya penggunaan sistem pengendalian akuntansi, memungkinkan organisasi sektor publik membuat keputusan yang lebih baik serta pimpinan-pimpinan dapat mengendalikan operasi secara lebih efektif, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja. penggunaan sistem pengendalian akuntansi dapat membantu para pimpinan organisasi sektor publik dalam memperkirakan biaya serta kemungkinan keberhasilan dari rencana-rencana yang spesifik dan memilih alternatif terbaik dalam masing-masing kasus, hal ini akan memperbaiki kinerja (gambar 1, hubungannya disimbolkan dengan p32). pembahasan di atas mengarah kepada penurunan hipotesis sebagai berikut: h2: semakin besar penggunaan sistem pengendalian akuntansi pada organisasi sektor publik maka kinerja akan semakin baik desentralisasi dan kinerja thomson (1967) menegaskan bahwa desentralisasi dibutuhkan sebagai respon terhadap lingkungan yang tidak dapat diramalkan. hal ini didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang memberikan bukti empiris bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi merupakan bentuk yang tepat dalam jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 83 menghadapi peningkatan ketidakpastian (burn dan stalker, 1961; galbraith, 1973; govindarajan, 1986a; lawrence dan lorsch, 1967; tushman dan nadler, 1978; thompson, 1967). dengan demikian struktur organisasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja pada tingkat organisasi maupun tingkat subunit (van de ven, 1976), karena dengan desentralisasi keputusan dilakukan oleh manajer yang lebih memahami kondisi unit yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan diharapkan menjadi lebih baik. williamson (1970 dan 1975) menyatakan bahwa desentralisasi pengambilan keputusan mempunyai implikasi yang positif bagi kinerja organisasi secara keseluruhan. chenhall dan morris (1986) berpendapat bahwa desentralisasi pengambilan keputusan di antara para manajer dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja mereka dengan mendorong mereka untuk mengmbangkan kompetensi yang khusus guna menghadapi kondisi sub unit tertentu. mukhi dkk. (1988) menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan manajer untuk secara effektif bertindak manangani berbagai peristiwa tanpa ditunda-tunda, serta memperbaiki kualitas keputusan yang mengarah pada kinerja yang lebih baik. davis dan newstorm (1985) juga mendukung peran desentralisasi dalam memperbaiki kinerja manajerial. dalam suatu lingkungan pengambilan keputusan yang desentralisasi, kantor pusat dapat mengendalikan manajer untuk bertanggung jawab atas kinerja operasi di bawah pengawasannya. manajer dalam lingkungan yang demikian akan mendapat rangsangan lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, karena mereka dapat mengembangkan tujuan-tujuan serta gaya manajemen mereka sendiri dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan sub unit. pada departemen-departemen pemerintah, tingkat desentralisasi yang tepat akan memungkinkan para manajer organisasi sektor publik tersebut untuk merespons situasi sub unit secara tepat waktu, sehingga lebih adaptable dan responsif terhadap dalam perubahan-perubahan dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat. wiliamson (seperti yang dinyatakan oleh hill, 1998) lebih jauh nemyatakan bahwa otonomi pelaksanaan yang di berikan kepada manajer menciptakan suatu lingkungan organisasional internal yang kondusif untuk membantu perilaku pengurangan biaya. dalam organisasi sektor publik, perilaku penurunan biaya adalah penting terutama bagi efektifitas biaya dalam pelayanan kepada publik. berdasar pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa kinerja akan meningkat seiring dengan meningkatkan desentralisasi dalam pengambilan keputusan pada tingkat organisasi sektor publik. hubungan tersebut dapat ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 84 terlihat dalam gambar 1 dan disimbolkan dengan p31. argumen ini konsisten dengan pernyataan hill (1988) bahwa desentralisasi akan membawa ke arah perbaikan kinerja dalam organisasi besar yang kompleks. argumen ini membawa kepada penyusunan hipotesis 3 h3 : bertambahnya desentralisasi dalam pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik akan meningkatkan kinerja. dari penurunan hipotesis 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem pengendalian akuntansi berperan sebagai intervening dalam hubungan desentralisasi dengan kinerja . penggunaan sistem pengendalian akuntansi berperan sebagai intervening artinya adalah peningkatan desentralisasi pada organisasi sektor publik akan berasosiasi dengan penggunaan sistem pengendalian akuntansi yang lebih besar , dan akhirnya akan berasosiasi dengan peningkatan kinerja. bentuk hubungan tersebut digambarkan dalam gambar 1. gambar 1 model penelitian x2 ra p21 p32 rb x1 x3 p31 metoda penelitian teknik pengambilan dan pengumpulan data pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mail survey. data mengenai penggunaan sistem pengendalian akuntansi, desentralisasi dan kinerja pimpinan organisasi sektor publik diperoleh dari para pimpinan – pimpinan organisasi sektor publik tingkat menengah ke atas pada organisasi sektor publik di daerah istimewa yogyakarta dengan menggunakan daftar pertanyaan. pimpinan –pimpinan organisasi sektor publik diambil secara acak. alasan penggunaan pimpinan menengah ke atas ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan miah dan mia (1996) bahwa ketidak konsistenan hasil penelitian gordon dan narayanan (1984) dengan chenhall dan morris (1986) diduga karena perbedaan level posisi partisipan dalam organisasi. pada penelitian gordon dan narayanan respondennya adalah company president, vice president dan controller of finance, yang merupakan eksekutif puncak. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 85 para eksekutif puncak ini mempunyai otoritas dan tanggung jawab yang tinggi dan diakui dalam hirarki formal organisasi. konsekuensinya, persepsi para eksekutif puncak tersebut mungkin tidak banyak bervariasi. berbeda dengan responden yang digunakan oleh chenhall dan morris (1986) yaitu para pimpinan tingkat menengah. subjek penelitian pada penelitian chenhall dan morris ini memimpin sub-unit dalam organisasi mereka. oleh karena itu mungkin persepsi mereka tentang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari top management berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan akan lebih bervariasi. untuk menghindari keraguan responden karena adanya pertanyaan yang bersifat sensitif, maka dalam surat permohonan diterangkan bahwa informasi dari responden akan dijamin kerahasiannya. peneliti juga menyatakan perhargaan atas partisipasi yang diberikan. pengukuran variabel – variabel penelitian desentralisasi tingkat desentralisasi dalam pengambilan keputusan para pimpinan organisasi sektor publik di propinsi diy diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh gordon dan narayanan (1984) dan dikembangkan oleh miah dan mia (1996) yang terdiri dari 5 butir pertanyaan. konstruk variabel ini diukur dengan lima pertanyaan. masing-masing pertanyaan menggunakan tujuh skala likert. skala terendah menunjukkan bahwa responden menggunakan struktur sentralisasi atau skala tertingi menunjukan bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi. penggunaan sistem pengendalian akuntansi tingkat penggunaan sistem pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh khandwalla (1972) dan telah digunakan juga oleh mcpherson (1986) yang terdiri dari 6 butir pertanyaan. pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 7, angka 1 menunjukkan tingkat penggunaan sistem pengendalian akuntansi yang tinggi dan sebaliknya skala 7 menunjukkan tingkat penggunaan sistem pengendalian akuntansi yang rendah. kinerja pimpinan organisasi sektor publik kinerja diproksikan dengan kinerja pimpinan organisasi sektor publik diukur dengan menggunakan instrumen self rating yang telah dikembangkan oleh mahoney, jerdee dan carroll (1963) yang telah banyak digunakan oleh para ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 86 peneliti. instrumen ini juga digunakan oleh miah dan mia (1996) serta covin dan selvin (1988), merchant (1982 dan 1984), brownell dan merchant (1990) yang terdiri dari 9 butir pertanyaan. para responden diminta untuk menilai kinerja mereka dibandingkan dengan rata-rata kinerja rekan mereka, dengan menggunakan likert scale satu sampai dengan tujuh. satu menunjukkan kinerja dibawah rata-rata sedangkan tujuh menunjukkkan kinerja di atas rata-rata. instrumen ini terdiri dari delapan dimensi dan satu dimensi keseluruhan. kedelapan dimensi tersebut mencakup kinerja managerial yang berkaitan dengan perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, staff, negosiasi, perwakilan. penggunaan pendekatan self rating dalam pengukuran kinerja dipilih dengan alasan untuk menghindari kemungkinan pengukuran kinerja yang tidak representatip (heneman, 1974), karena jika digunakan superior-rating ada kemungkinan para superior tersebut kurang memahami kondisi sebenarnya. walaupun self-rating ini juga memilki kelemahan dengan adanya kemungkinan para responden memilih skor yang cenderung melebihi skor sebenarnya (leniency bias). mahoney menegaskan bahwa kedelapan dimensi tersebut bisa menjelaskan sedikitnya 55% dari kinerja keseluruhan. brownell (1982), brownell dan hirst (1986), brownell dan mcinnes (1986), riyanto (1997) melakukan pengujian tersebut dengan pendekatan pyndyk dan rubenfield (1991). pengukuran reliabilitas dan validitas instrumen reliabilitas instrumen tersebut, akan dihitung cronbach alpha masingmasing instrumen. variabel tersebut akan dikatakan reliable bila cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar dari .50 (nunnally, 1967). sedangkan untuk mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam variabel – variabel valid atau validitas konstrak, dilakukan faktor analisis (kerlinger, 1964; dan chenhall dan moris, 1986) dan eigenvalue-nya harus lebih besar dari 1 serta factor loading lebih besar dari 0.40. alat analisis penelitian ini menggunakan path analytic technique untuk menguji model seperti yang terlihat dalam gambar 1 dan 2. dalam model penelitian, hubungan antara variabel akan dispesifikasi dengan path coefficient (pij) yang ekuivalen dengan standardized beta coefficient (). ra dan rb dalam model ditetapkan sebagai varians yang tak dapat dijelaskan yang berasosiasi dengan x2 dan x3 secara berturutan. persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesa 1 jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 87 digunakan persamaan 1 sedangkan untuk hipotesa 2 dan 3 digunakan persamaan 2. persamaannya adalah: x2 = p21 x1 + p2a ra ……………………… (1) x1 = p31x1 + p32 x2 + p3brb ……………………… (2) keterangan: x1 = desentralisasi x2 = penggunaan sistem pengendalian akuntansi x3 = kinerja pimpinan organisasi pemerintah analisis path akan menggunakan dua persamaan regresi . pada tabel 1 menunjukkan koefisien path yang akan diperoleh dari seluruh hubungan yang dihipotesakan. tabel 1 dekomposisi hubungan langsung dan tidak langsung dalam model comb. of variabl e observed correlatio ns direct impact inderec t impact spurious impact x2 dengan x1 r12 = p21 x3 dengan x1 r13 = p31 + p32 p21 x3 dengan x2 r23 = p32 + p31 p21 dalam penelitian ini peranan intervening dari penggunaan sistem pengendalian akuntansi didukung jika hipotesa 1 dan 2 tidak dapat ditolak dan signifikan serta arahnya positif sehingga dapat menjelaskan hubungan antara desentralisasi dengan kinerja. hasil dan pembahasan diskripsi statistik analisa data didasarkan dari jawaban responden yang layak sebanyak 45. berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa jawaban responden cukup heterogen atau bervariasi. ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 88 tabel 2 diskripsi stastik variabel desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi dan kinerja variabel rata-rata deviasi standar kisaran aktual kisaran teoritis desentralisasi sistem pengendalian akuntansi kinerja: kinerja keseluruhan kinerja dimensional 26,02 29,51 5,29 42,27 3,88 5,84 0,69 4,81 15 – 31 20 – 42 4 –7 30 – 55 5 – 35 6 – 42 1 – 7 8 – 56 pengujian validitas dan reliabilitas instrument hasil pengujian reliabilitas dan validitas penelitian ini ada pada tabel 3, dari hasil tersebut terlihat bahwa variabel-variabel factor loading > 0,4 yang mengindikasikan validitas konstruk dari masing-masing variabel. cronbach alpha coefficients untuk internal reliability dari variabel-variabel yang digunakan juga secara keseluruhan memiliki nilai diatas dari yang disyaratkan yaitu > 0.6 tabel 3. ringkasan hasil faktor analisis dan koefisien cronbach alpha untuk variabel desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi dan kinerja pimpinan organisasi sektor publik variabel cronbach alpha coefficient jumlah faktor factor loading x1 desentralisasi x2 sistem pengendalian akuntansi x3 kinerja 0,7732 0,8259 0,8010 1 1 1 >0,656 >0,691 >0,518 sedangkan untuk mengetahui konsistensi rangking dari delapan dimensi kinerja dengan kinerja keseluruhan, maka dihitung regresi antara delapan dimensi kinerja personal sebagai independen variabel dengan kinerja keseluruhan (dependen variabel) didapat r square sebesar 0.68 dengan nilai f signifikan pada p<.001, lebih besar dari mahoney (1963). hasil ini menunjukkan bahwa rangking kinerja keseluruhan dicerminkan dari kombinasi pengukuran kedelapan dimensi kinerja (govindarajan, 1986). untuk jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 89 selanjutnya kinerja dimensional akan digunakan dalam menguji hipotesa 1, 2 dan 3 pengujian hipotesa pengujian hipotesa satu menggunakan persamaan regresi pertama yaitu x2 = p21 x1 + p2a ra ………………… (1) hasilnya terlihat dalam tabel 4. yang menyatakan indikasi hubungan positif dan signifikan (1 = 0,336, p<0,05) antara desentralisasi dengan penggunaan sistem pengendalian akuntansi, sehingga h1 didukung. hasil regresi ini menunjukkan bahwa varians desentralisasi dapat menjelaskan varians penggunaan sistem pengendalian akuntansi sebesar 11%. tabel 4 hasil regresi pengaruh desentralisasi terhadap sistem pengendalian akuntansi variabel beta coeff. coeff. value t value level of signif. x1 desentralisasi 1 0, 336 2,338 0,024 r 2 = 0,113 f= 5,464 p<0.05 n= 45 persamaan kedua yaitu: x1 = p31x1 + p32 x2 + p3brb ………………. (2) digunakan untuk menguji hipotesa 2 dan 3. pada pengujian ini kinerja adalah variabel dependen dan desentralisasi serta penggunaan sistem pengendalian akuntansi sebagai independen variabel. hasilnya ditunjukkan pada tabel 5 tabel 5 hasil regresi pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja pimpinan organisasi sektor publik variabel beta coeff. coeff. value t value level of signif. x1 desentralisasi 1 0, 411 3,313 0,002 x2 sistem pengendalian akuntansi desentralisasi 2 0, 388 3,128 0,003 r 2 = 0,427 f= 15,619 p<0.000 n= 45 ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 90 hasil regersi menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan sistem pengendalian akuntansi dengan kinerja (2 = 0,388, p<0,001), hasil ini mendukung hipotesa 2. hasil lainnya juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi dengan kinerja (1 = 0,388, p<0,001), hasil ini mendukung hipotesa 3. model menjelaskan 42% varians dari kinerja. hasil pengujian hipotesa 1, 2 dan hipotesa 3 serta matrik korelasi (tabel 6) digunakan untuk melihat hubungan langsung dan tidak langsung antara desentralisasi dan kinerja. tabel 7 adalah hasil perhitungan yang digunakan untuk melihat hubungan langsung dan tidak langsung. dari tabel 7 bisa diinterpretasikan bahwa ada hubungan positif dan langsung antara penggunaan sistem pengendalian akuntansi dengan desentralisasi. hasil tersebut juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi merupakan intervening variable yang memikili hubungan positif dengan desentralisasi dan kinerja tabel 6 korelasi matrik variable x1 desentralisas i x2 sistem pengendalian akuntansi x3 kinerja x1 x2 x3 1,000 0,336 0,541 1,000 0,526 1,000 p<0,001 tabel 7 hasil dekomposisi hubungan langsung dan tidak langsung dalam model comb. of variabl e observed correlati ons direct impac t inderect impact spurious impact x2 dengan x1 0,336 = 0,336 x3 dengan x1 0,541 = 0,411 + 0,336*0,388 x3 dengan x2 0,526 = 0,388 + 0,411*0,336 jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 91 penutup kesimpulan bukti-bukti empiris dari hasil penelitian mendukung hipotesa 1, 2 dan hipotesa 3. hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penggunaan sistem pengendalian akuntansi sebagai perantara dalam hubungan antara desentralisasi pengemabilan keputusan dan kinerja pimpinan organisasi sektor publik di daerah istimewa yogyakarta (tabel 6 dan 7). hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meningkatnya tingak desentralisasi berasosiasi dengan peningkatan kebutuhan penggunaan sistem pengendalian akuntansi dan selanjutnya berasosiasi dengan peningkatan kinerja pimpinan pada organisasi sektor publik. penelitian ini mendukung penelitian chenhall dan morris (1986) dan miah dan mia (1996) bahwa desentralisasi berasosiasi dengan penggunaan sistem pengendalian akuntansi. saran bagi perancang organisasi tertuma organisasi sektor publik, hasil penelitian ini memberikan masukkan, bahwa ada dua hal yang perlu disadari yaitu pertama, sistem pengendalian akuntansi akan membantu meningkatkan kinerja pada pimpinan pada organisasi sektor publik. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi dalam pembuatan keputusan perlu diimbangi dengan peningkatan sistem pengendalian akuntansi sehingga dapat meningkatkan kinerja pimpinan organisasi sektor publik. kedua, berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan pula sistem pengendalian akuntansi akan membantu pimpinan untuk membuat kebijakan yang tepat tanpa perlu menunggu klarifikasi atau penjelasan dari pimpinan di tingkat atas. desentralisasi juga menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu serta mengurangi biaya publik seperti transpotasi, telekomunikasi. keterbatasan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. seperti sebagian besar studi-studi empiris, generalisasi hasil penelitian ini hanya untuk populasi seperti yang digunakan dalam sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur. perlu kehati-hatian dalam megeneralisasi hasil penelitian dalam setting lainnya. penelitian ini juga tidak mempertimbangkan seluruh variabel yang mungkin mempengaruhi kinerja manajerial organisasi. masih perlu untuk dilakukan penelitian kembali pada populasi yang berbeda. peneliti selanjutnya juga penting untuk mempertimbangkan kemungkinan pengaruh size organisasi ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 92 sektor publik, personality dari pimpinan organisasi sektor publik, leadership style yang mungkin akan mempengaruhi kinerja pimpinan sektor publik. penggunaan self-rating scale pada pengukuran kinerja manajerial seperti yang diakui oleh beberapa peneliti (gul, 1991; riyanto, 1997) mungkin menyebabkan adanya kecenderungan para responden mengukur kinerja mereka lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga penilaian kinerja cenderung lebih tinggi (leniency bias). kemungkinan terjadinya leniency bias menyebabkan perlunya untuk mempertimbangkan ukuran kinerja yang obyektif (vincent chong, 1996) seperti ukuran return-on-assets (roa), return-oninvestment (roi). ukuran roi dan roa mungkin mampu menangkap kinerja yang aktual dari para pimpinan dan mengurangi kecenderungan adanya liniency bias yang ada pada pengukuran kinerja dengan pendekatan self rating scale. daftar pustaka atkinson, a. a., r.j. banker, r.s. kaplan dan s.m. young (1995), management accounting englewood cliffs, new jersey, prentice-hall. bromwich (1990), m, the case for stategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive market, accounting, organizations and society, vol. 15, no. 4, hal. 27-46. brownell, p.( 1982), a field study examination of budgetary participation and locus of control, the accounting review, vol. 57, no. 4, hal. 373-398. ------dan k.a merchant (1990), the budgetary and performance influnce of product standardization and manufacturing process automation, journal of accounting research, hal. 388-397 ------(1985), budgetary systems and the control of functionally differentiated organizational activities, journal of accounting research, vol. 23, no. 2 (autumn), hal. 502-512. -----(1986), dan m. hirst, reliance on accounting information budgetary participation and task uncertaity: test of three-way interaction, journal of accounting research, vol. 24, no. 2 (autumn), hal. 241-249. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 93 burns, w. j., dan waterhouse (1975), budgetary control and organizations structure, journal of accounting research, autum, hal. 177-203. chenhall, r.h. dan morris (1986), the impact of structure, environment and interdependence on the perceived usefulness of management accounting system, the accounting review, vol. 61., no. 1, hal. 16-35. ------dan p. brownell (1986), the effect of participative budgeting on job satisfaction anf performance: role ambiguity as intervening variable, accounting, organizations and society, hal. 16-35. chong, v. k.(1996), management accounting systems, task uncertainty and managerial performance: a research note, accounting, organizations and society, vol. 21, no. 25, hal. 415-421. covin, j.g dan d.p slevin (1988), the influence of organization structure on the utility of entrepreneurial top management style, journal of management studies, hal. 254-265 cronbach, l.j (1951), construct validity in psychological test, psychological bulleting, hal. 297-334 cushing, b.e dan r.b. romney (1994), accounting information system , addison-wesley. davis, k dan journal. w (1975). newstromm, human behavoir at work: organization behavior. dess, gg dan r.b robinson (1984), measuring organizational performance in absence of objective measure: the case of privately-held firm and conglomerate business unit, strategic managemnt journal, hal 265-273 daft, r.l. dan n.b. macintosh (1978), a new approach to design and use of management information, california management review, vol. 21, no. 1, hal. 82-92. ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 94 emmanuel, c.d., otley dan k. merchant (1990), accounting for management control, chapman and hall, 1990 galbraith j., designing complex organizations (1973), reading, mass: adisonwesley publishing company. gordon, l.a., dan miller (1976), a contingency framework for the design of accounting informasion systems, accounting, organizations and society, hal. 59-69. gordon dan narayanan (1984), management accounting systems, perceived environmental uncertainty and strusture; an empirical investigation, accounting, organizations and society, hal. 33-47. govindarajan, v. (1984), appropriateness of accounting data in performance evaluation; an empirical examination of environmental uncertainty as intervening variabel, accounting, organizations and society, vol. 9, no. 1, hal. 33-47. govindarajan (1986), impact of participation in budgetary process on management attitude and perormance: universalistic and contingency perspective, decision science, vol. 17, no. 4 (fall), hal. 496-516. gul, f. a.(1991), the effect of management accounting systems and environmental uncertainty on small business managers’performance, accounting and business research, vol. 22, no. 85 (winter), hal. 57-61. hellriegel, d. dan j.w. slocum (1978), management: contingency approach, addison wesley. heneman, h.g., comparison of self and superior rating of managerial performance dalam riyanto, b. (1997), strategic uncertainty, management accounting systems and performance: empirical investigation of contingency theory at a firm level, unpublished phd dissertation (temple university). hill, c.w.l. (1988), corporate control type, strategy, size and financial performance, journal of management studies, hal. 125-136 jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 95 kaplan dan a.a. atkinson (1989), advanced management accounting, prentice hall khandwalla, p.n (1972), the effect of different types of competition on the use of management control, journal of accounting research , hal. 7-12 kerlinger, f.n (1964), foundation of behavioral research, new york: holt, rinehart and wiston mancintosh, n.b.(1994), management accounting and control system, john wiley and sons. martin, c. (1994), an introduction to accounting, mcgraw-hill. mahoney, t.a., t.h. jardee dan s.j. carrol. (1963), development of managerial performance: a research approach (cicinnati, ohio: southwestren publishing co.) mcpherson, a.n. (1986), the inland revenue departement district offices: organization structure, control informations systems and performance dalam miah, n.z., mia, l., decentralization, accounting control and performance of government organizations: a new zealand empirical study, financial accountability & management, 12 (3), august 1996, hal. 173-189. merchant, t.a. (1981), the design of the corporate budgeting system: influnce on managerial behavior and performance, the accounting review, vol. 56, no, 4, hal. 813-829. mia l., chenhall, r.h. (1994), the usefulness of management accounting systems, functional defferentiation and managerial effectiveness, accounting, organizations and society, vol. 19, no. 1, hal. 1-19. ----------dan goyal (1991), span of control, task interdependence and usefulness of mas informasition in not-for-profit government organizations, financial accountability & management, vol 7, no. 4, hal.249-266 ietje n, erni s, & barbara g, desentralisasi, sistem pengendalian..... 96 miah, n.z., mia, l. (1996), decentralization, accounting control and performance of government organizations: a new zealand empirical study, financial accountability & management, 12 (3), august, hal. 173189. mukhi (1988), australian management, mcgraw-hill nadler, d.a., tushman, m.l.(1988), strategic organizations design, concept, tools and processes, usa, harper collins. negandhi, a.r. dan b. reimann (1973), correlates of decentralization: closed and open systems prespective, academy of management journal, hal. 570-582 pugh, d.s., d.j hicson, c.r. hining dan turner (1969), the context of organizations structure, administrative science quarterly, hal. 91-114 riyanto, b.(1997), strategic uncertainty, management accounting systems and performance: empirical investigation of contingency theory at a firm level, unpublished phd dissertation (temple university). swieringa, r.j. dan k.e. weick (1987), management accounting and action, accounting, organizations and society, hal. 293-308 thomson, j.d. (1967) organizations in actions , new york: mcgraw-hill. van de ven (1976), determinants of coordination modes within organizations, american sociological review, hal. 322-338 jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 77-97, juli 2003 97 biodata penulis 1. ketua peneliti a. nama lengkap dan gelar b. golongan pangkat dan nik c. jabatan fungsional d. jabatan struktural e. fakultas/program studi f. perguruan tinggi g. bidang keahlian : dra. ietje nazaruddin, m.si : iii b/ 143 025 : asisten ahli : : ekonomi/ akuntansi : universitas muhammadiyah yogyakarta : akuntansi manajemen 2. anggota i a. nama lengkap dan gelar b. golongan pangkat dan nik c. jabatan fungsional d. jabatan struktural e. fakultas/program studi f. perguruan tinggi g. bidang keahlian : erni suryandari se., m.si : iii b/ 143 040 : asisten ahli : : ekonomi/akuntansi : universitas muhammadiyah yogyakarta : akuntansi manajemen 3. anggota ii a. nama lengkap dan gelar b. golongan pangkat dan nik c. jabatan fungsional d. jabatan struktural e. fakultas/program studi f. perguruan tinggi g. bidang keahlian : barbara gubawab, se. m.si : iii b/143 050 : asisten ahli : : ekonomi/akuntansi : universitas muhammadiyah yogyakarta : akuntansi manajemen journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: critical review a critical review of statement of government accounting standard (sgas) regarding accounting for investment irwan taufiq ritonga abstract: research aims: this article aims to provide a critical review of the statement of government accounting standard (sgas) of indonesia regarding accounting for investment (2016 revision) design/methodology/approach: this article is a critical review, which criticism seen from a philosophical and theoretical point of view. research findings: there are five issues that need improvement so that sgas accounting for investment becomes better. the five issues are the definition of government investment that is not in line with the vision of government organizations, inconsistency between investment definition and accounting treatment of investment proceeds, lack of comprehensive accounting treatment for negative investment value, inconsistency between investment definition and disclosure terms, inaccuracy of diction or grammar choice, and incomplete glossary. theoretical contribution/originality: the arguments presented in this article can be used by scholars who focus on government accounting to develop a theory of government accounting. practitioner/policy implication: findings of this study can be inputs for the government accounting standard committee (gasc) to improve government accounting standards in indonesia, especially sgas of accounting for investment. keywords: accounting for investment; indonesia; statement of government accounting standard (sgas) introduction on october 22, 2010, the government of the republic of indonesia issued accrual-based government accounting standards (gas) (republik indonesia, 2010). this gas was issued in order to implement the provisions of article 36 paragraph (1) of law no. 17 of 2003 concerning state finance and article 70 paragraph (2) of law no. 1 of 2004 concerning the state treasury, namely the use of the accrual basis for government accounting in indonesia. the gas are prepared by the government accounting standards committee (the gasc). at the beginning of its publication in 2010, the gas consisted of twelve statement of government accounting standard (sgas). as of the time of writing, in 2021, there have been seventeen sgas. this means that for eleven years there were only five new gass. affiliation: 1department of accounting, faculty of economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: irwanritonga@ugm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.12696 citation: ritonga, i.t. (2021). a critical review of statement of government accounting standard (sgas) regarding accounting for investment. journal of accounting and investment, 22(3), 555-564. article history received: 13 aug 2021 revised: 13 sep 2021 accepted: 16 sep 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57193201553 https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ mailto:irwanritonga@ugm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12696 ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 556 in its journey from 2010 to 2021, the gasc has updated the gas four times, namely 2016 edition, 2019 edition, 2020 edition, and 2021 edition. in addition, the gasc has also compiled an english version of sgas and has updated twice: in 2019 and 2020. the gasc will continue to update gas so that there is continues improvement in government accounting practices in indonesia. one of the sources of input for the improvement of gas is the critical studies provided by scholars. however, it is unfortunate that inputs in the form of critical studies are rarely found in indonesia. this paper is intended to provide a critical review of sgas no.6 concerning accounting for investment with the argument that investment accounting has so far received less attention, both from the gasc and from its users. this is evidenced by the absence of a technical bulletin of investment accounting and the lack of questions, which is meaning less discussion, about investment accounting submitted to the gasc (see bunga rampai1 2012 2021). on the other hand, there are many cases that arise related to government investments that require strong investment accounting treatment arrangements. an example of a classic case related to central government investment is the cessation of operations of pt merpati nusantara airlines (cnn indonesia, 2018), while a classic case related to local government investment is the loss of 70% of local water companies throughout indonesia (media indonesia, 2019). the latest government investment case that attracted public attention at the time this paper was written was the huge loss suffered by garuda indonesia airways, a flag carrier of indonesia (republika, 2021). it is very difficult to find journal articles that discusses a critical review of government accounting standards of indonesia, especially sgas regarding accounting for investment. therefore, the critical review that i develop in this article is based on philosophical and theoretical points of view. in discussing the findings, i develop arguments, for the most part, referring to regulation, not a theory. in the context of state financial management which includes government accounting, regulatory positions (i.e. constitution, laws, and government regulations) are equivalent to theory in the context of non-governmental entities. in addition, the discussion of findings in this article is not compared with international public sector accounting standards (ipsas) because the accounting of a government is not relevant to be compared with ipsas or other government accounting. this is because government accounting is influenced, one of the factors, by the government system of a country. government accounting is strongly influenced by the local context of a country. thus, if the government system is different, then the accounting system is also different. this different accounting system will certainly affect the accounting standards. for example, the republic of indonesia, which is very detailed in regulating state financial management (a very formal rule-based approach) will be different from other countries whose state financial management arrangements emphasize substance, not formality (i.e principle-based approach). as a result, the recognition of the 1 bunga rampai case study of government accounting is a collection of questions/cases submitted by state ministries/agencies and local governments along with responses made by the gasc. ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 557 occurrence of a transaction, for example the recognition of expenditure, will have different recognition criteria. thus, it is irrelevant if the findings in this paper are discussed from a point of view originating from outside the indonesian context. furthermore, comparing indonesian gas with ipsas is irrelevant because it implies that the accounting system in indonesia is apple-to-apple with ipsas. in the context of a business organization where ownership is possible for cross-border shareholders, shares can be traded on international exchanges, and company operations are also possible to cover cross-country (borderless), the issue of convergence between a country's accounting standards and international accounting standards (ias) becomes relevant. however, this is not the case in the context of a sovereign government organization where ownership of a country is only specific to its citizens and is not divided into tradable shares. a country cannot be intervened by another country. thus, it is not relevant to compare financial statements between countries because they are not comparable due to the different systems of state governance and the principle of sovereignty. thus, the issue of convergence between government accounting standards and ipsas is irrelevant. as a result, it is not relevant to compare indonesian government accounting standards with ipsas. from a practical point of view, i hope that this critical study can provide inputs for the gasc to improve gas in indonesia, especially sgas of accounting for investment. in addition, from an academic point of view, i hope that the arguments i present in this article can be used by scholars who focus on government accounting to develop a theory of government accounting. this article is divided into three parts, namely introduction, content, and conclusion. the introductory section, as explained in the previous paragraphs, explains why a critical review of investment accounting standards needs to be written. the second part is the substance of this paper which contains critical thinking on the contents of sgas accounting for investment. not only giving criticism, but this section also contains suggestions for improvement of sgas of accounting for investment. the third part contains conclusions which are the essence of the discussion presented in the second part. critical review the following paragraphs present a critical review of the contents of sgas 06 accounting for investment (2016 revision) as contained in the 2021 government accounting standards (bahasa indonesia version) and in the 2020 government accounting standards of the republic of indonesia (english version). ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 558 definition of government investment is not in line with the vision of government organizations sgas accounting for investment (2016 revision) (ksap, 2020; 2021) defines investments as “assets that are intended to obtain economic benefits such as dividends, interest and royalties, and/or social benefits, thus increasing the ability of the government to provide services to the community”. this definition is in line with the definition of accounting contained in article 1 number 1 of government regulation number 63 of 2019 concerning government investment which defines government investment as the placement of a number of funds and/or financial assets in the long term for investment in the form of shares, debt securities, and/or direct investment to obtain economic, social and/or other benefits (republik indonesia, 2019a). in addition, the investment objectives in the sgas are also in line with the investment objectives as stated in article 201 of government regulation number 12 of 2019 concerning regional financial management, which states that local governments can invest in order to obtain economic, social, and/or other benefits (republik indonesia, 2019b). the main alignment of the investment definitions of the three regulations is on the similarity of the principle of investment objectives that the government's motivation to invest is not solely to obtain economic benefits but is also intended to obtain social and other benefits. examples of social benefits resulting from government investment include job creation, reduced crime rates, reduced congestion, reduced transaction costs, and so on. however, the sequence of intentions that puts the motivation for economic benefits first before the motivation for social benefits will lead to the perception that the motivation to obtain economic benefits is more important than the motivation to obtain social benefits. this is not in line with the main vision of the government organization, which is to create an independent, united, sovereign, just and prosperous society with social justice for all the people of indonesia (republik indonesia, 1945). placement of economic motives in the first order also not in accordance with the background and motivation of the establishment of the state (in this case a government organization) which is motivated and triggered by non-economic factors (ritonga, 2020). ritonga (2020) explains that the formation of a state, where individuals who have similar backgrounds, spontaneously, rationally, and voluntarily surrender their sovereignty, and unite with others to form a country can be attributed to the voluntary theory. the voluntary theory is supported by the social contract theory, which sees someone, or political obligations morality depend on contracts or agreements between them to establish an organization. thus, it can be concluded that the main motive to establish a state is non-economic. in addition, placing economic benefits in the first place as an investment motive will have the potential for disorientation in investment decision making in government organizations, where government leaders will focus more on considering economic benefits than social benefits in making decisions related to government investment. therefore, it is highly recommended to revise the government's investment objectives ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 559 as stated in sgas accounting for investment by placing intention to obtain social benefits first and then followed by intention to obtain economic benefits: “...are intended to obtain social benefits, economic benefits such as dividends, interest, and royalties, and/or other benefits ...”. furthermore, in the paragraphs relating to the statement of investment motives, it is better to state in full the government's investment motivation. currently, there are paragraphs in sgas accounting for investment stating that the motive for government investment is solely to obtain economic benefits. for example, this can be seen in paragraph 15 lines 7 and 8 in figure 1. figure 1 paragraph 15 of sgas no. 06 accounting for investment source: ksap (2020) inconsistency between investment definition and accounting treatment of investment proceeds sgas of accounting for investment only regulates the recognition of investment proceeds in terms of economic benefits, namely dividends, deposit interest, and bond interest. this sgas does not regulate the recognition of investment proceeds from the aspect of social benefits or other benefits as stated in the investment definition. the absence of provisions governing the recognition of investment proceeds from social or other aspects results in the incomplete presentation of investment accounting information. this condition will result in reduced quality of accountability for the management of government investment. this condition is certainly not in line with the principle of full disclosure as one of the principles of accounting and financial reporting of the government (see the conceptual framework of governmental accounting (ksap, 2021) in which the government must explain as clearly as possible every people's resource it manages. if it is considered that information about social benefits or other benefits is not reliable from the aspect of measurement, then information about the social benefits of government investments must be disclosed in the disclosure section of the investment account. in addition to disclosing what are the social benefits and other benefits generated by government investment, it is also advisable to regulate the monetization efforts by the government for any social benefits or other benefits generated by its ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 560 investments. thus, efforts to make the management of people's resources accountable and transparent will become clear and in accordance with the principle of government accountability. figure 2 paragraph 46-51 of sgas no. 06 accounting for investment source: ksap (2020) lack of comprehensive accounting treatment for negative investment value the accounting treatment under equity method for situations where the investee suffers a deep loss (see paragraphs 46-51 in figure 2) that mathematically causes the value of government investment to be negative is biased towards government investment whose main purpose is dominated by economic motivation. in fact, the government also invests a lot, which is driven by social motivation, in companies that produce products and services that greatly affect the lives of many people. for example, in the context of the central government, state electricity company (pt pln), often receives an injection of funds from the central government in very large amounts even though it always loses large amounts of money (cnbc indonesia, 2020). during year 1992 to 2021, pt pln received 18 times capital injections from the central government (kumparan, 2021). in 2021 alone, pt pln received an injection of idr 5 trillion (cnbc indonesia, 2021). in the context of local government, most local governments in indonesia have drinking water companies that provide more social benefits than economic benefits. most (70%) of these companies are losing money (media indonesia, 2019), there is even a drinking water company that always loses in 25 ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 561 years (pdam pacitan, 2020). in turn, the local government must inject fresh funds so that the company can operate to serve the community even though it is always at a loss. although legally and formally the government is only responsible for a maximum number of resources invested (republic of indonesia, 2003), in reality the government is responsible for more than the resources invested because the products and services produced by these companies affect people's lives. as a result, even though the company continued to lose money, the company still received an injection of funds from the government. the phenomena as described above have not been adequately regulated by the sgas of accounting for investment. based on the arguments above, the accounting treatment under equity method for situations where the investee suffers a large loss so that mathematically it results in a negative government investment value must be regulated more systematically. firstly, it should be stated in advance about the distinction between which government investment is dominated by economic motivation and which government investment is primarily motivated by social benefits. secondly, it should regulates the accounting treatment for negative investment values for government investments with the main motivation being to obtain economic benefits. the accounting treatment is the same as in paragraphs 46-49. however, it is necessary to add a statement stating that as long as the investment value is still negative, investors must stop using the equity method. this provision has not been stated by the current standard. thirdly, regulate the accounting treatment for negative investment values for government investments with the main motivation being to obtain social benefits. the accounting treatment is the same as in paragraphs 50-51, but by adding a provision on social responsibility in paragraph 50. currently, it is stated as "...and the government has a legal responsibility to bear losses ...", then it should be corrected to "...and the government has a legal responsibility and/or social responsibility to bear losses...". inconsistency between investment definition and disclosure terms the figure 3 shows a snapshot of the government's investment disclosure provisions in the sgas accounting for investment. of the ten information (point (a) to (j) that must be disclosed relating to government investment, none of them relates to disclosure of social and other benefits. this indicates a discrepancy between the stated definition of investment and the disclosure. it is highly recommended that this sgas of accounting for investment should add an obligation for the government to disclose the social and other benefits generated by its investment when the accounting treatment of investment proceeds in the sgas accounting for investment is still only concerned with regulating investment proceeds from the aspect of economic benefits. inaccuracy of diction or grammar choice and incomplete of glossary there are inaccuracies in the choice of words or grammar in the accounting treatment arrangements for important matters. for example, in the disclosure section (see figure 3), the use of the word “among others” (line 23) indicates uncertainty about the ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 562 minimum information that must be disclosed. this is exacerbated by the absence of the conjunction "and" after point (i) to indicate that the ten pieces of information are cumulative. this condition results in uncertainty regarding the scope of the adequacy of disclosure. this will result in potential problems arising in the audit of government financial statements because the adequacy of disclosure is one of the criteria considered by the supreme audit agency in the formulation of an audit opinion on government financial statements (republik indonesia, 2004). figure 3 government investment disclosure provision source: ksap (2020) another example of inaccuracies of diction of grammar choice can be found in paragraph 19 (see figure 4) which regulates investment recognition criteria. when setting criteria for an object, between one characteristic and another characteristic must be given a clear conjunction, namely "and" or "or" so that users can definitely understand whether the criteria stated are cumulative or alternative. an excellent example of writing criteria can be seen in the sgas on accounting for fixed assets in paragraph 15 (ksap,2021) which discusses the criteria for recognizing fixed assets. the list of terms and definitions contained in sgas accounting for investment does not include all the important terms contained in the standard body. the definition of key terms is very important so that there are no misunderstandings for the users. for example, there are significant differences in the definition of investment between government organizations and business organizations. if this investment term is not defined in the glossary, it is possible that users will interpret investment in business organizations and government organizations as the same. important terms that should ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 563 be included in the glossary include active markets (see paragraph 22); discount, premium, amortization (see paragraph 36). figure 4 paragraph 19 of sgas accounting for investment source: ksap (2020) conclusion the critical analysis above shows that there are many issues in sgas of investment for accounting that need to be considered by the gasc in order to make the sgas better. there are four fundamental issues that need to be followed up immediately so that the accountability quality of government investment management becomes better. the four main issues are the definition of government investment that is not in line with the vision of government organizations, inconsistency between investment definition and accounting treatment of investment proceeds, lack of comprehensive accounting treatment for negative investment value, and inconsistency between investment definition and disclosure terms. other issues that should not occur for future accounting standards development are inaccuracy of diction or grammar choice and incomplete glossary. references cnbc indonesia. (2020). bos pln buka-bukaan, kenapa bisa sampai rugi rp38 t?. accessed september 4, 2021. retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20200617161204-4-166077/bos-pln-bukabukaan-kenapa-bisa-sampai-rugi-rp38-t cnbc indonesia. (2021). cair! pln terima pmn rp5 triliun tahun ini. accessed september 4, 2021. retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20210818093036-4269198/cair-pln-terima-pmn-rp-5-triliun-tahun-ini cnn indonesia. (2018). kronologi merpati dari terbang tinggi hingga 'terjun bebas'. accessed september 5, 2021. retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181114155546-92-346541/kronologimerpati-dari-terbang-tinggi-hingga-terjun-bebas https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181114155546-92-346541/kronologi-merpati-dari-terbang-tinggi-hingga-terjun-bebas https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181114155546-92-346541/kronologi-merpati-dari-terbang-tinggi-hingga-terjun-bebas ritonga a critical review of statement … journal of accounting and investment, 2021 | 564 komite standar akuntansi pemerintahan (ksap). (2020). government accounting standards. jakarta komite standar akuntansi pemerintahan (ksap). (2021). government accounting standards. jakarta kumparan. (2021). pln dapat duntikan modal rp5 triliun dari pemerintah. accessed september 4, 2021. retrieved from https://kumparan.com/kumparanbisnis/pln-dapatsuntikan-modal-rp-5-triliun-dari-pemerintah-1wni80jblbn/full media indonesia. (2019). mendagri miris 70 persen pdam di indonesia alami kerugian. accessed september 5, 2021. retrieved from https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/255941/mendagri-miris-70-persen-pdam-di-indonesia-alami-kerugian pdam pacitan. (2020). pdam masih merugi selama 25 tahun berdiri. accessed september 4, 2021. retrieved from https://pdampacitan.co.id/article-detail?id=nw-201229095305 republik indonesia. (1945). undang-undang dasar 1945. jakarta republik indonesia. (2003). undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 70. sekretariat negara. jakarta. republik indonesia. (2004). undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66. sekretariat negara. jakarta. republik indonesia. (2019a). peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 42. sekretariat negara. jakarta. republik indonesia. (2019b). peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah. lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 166. sekretariat negara. jakarta. republika. (2021). ini sumber masalah yang membuat garuda terus merugi. accessed september 6, 2021. retrieved from https://www.republika.co.id/berita/qv323m457/ini-sumbermasalah-yang-membuat-garuda-terus-merugi ritonga, i. (2020). public accounting and business accounting: two different upstream. journal of accounting and investment, 21(3), 401-416. https://doi.org/10.18196/jai.2103156 https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/255941/mendagri-miris-70-persen-pdam-di-indonesia-alami-kerugian https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/255941/mendagri-miris-70-persen-pdam-di-indonesia-alami-kerugian https://www.republika.co.id/berita/qv323m457/ini-sumber-masalah-yang-membuat-garuda-terus-merugi https://www.republika.co.id/berita/qv323m457/ini-sumber-masalah-yang-membuat-garuda-terus-merugi https://doi.org/10.18196/jai.2103156 bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 2, halaman: 159-172, juli 2008 159 corporate governance dan kinerja perusahaan ietje nazaruddin e-mail : ietjenazaruddin@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research try to explore wether the good corporate governance system related to corporate performance. sample this study are companies listed in the indonesia stock exchange. this research find that good corporate governance no relationship to firm performance and value. result study not significant may be implementation the good corporate governance still new in indonesia and than the effect nothing clear. keywords: good corporate governance, firm performance, firm value. pendahuluan latar belakang pada perkembangan perekonomian saat ini, manajemen dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. hal ini sejalan dengan agency theory yang menekankan pada pentingnya pemilik perusahaan yaitu pemegang saham (principal) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (agents), yang lebih mengerti dengan kegiatan bisnis sehari-hari. tujuannya pemisahan ini dimaksudkan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang effisien. para tenaga profesional diberikan keleluasaan untuk menjalankan manajemen perusahaan. semakin besar perolehan laba perusahaan maka semakin besar pula keuntungan yang diharapkan oleh agents. pemilik perusahaan hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. pemisahan antara agent dan principal selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi negatif. keleluasaan pengelolan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. lebih lanjut pemisahan agent dan principal juga dapat menimbulkan terjadinya informasi asimetri sehingga tidak terjadi transaparansi informasi dalam penggunaan dana serta terjadi ketidak seimbangan antara pemilik dana dengan manajemen, antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. untuk menghindari dampak negatif pemisahan manajemen dan pemegang saham maka perusahaan-perusahaan tersebut dituntut untuk lebih terbuka dalam mengelola perusahaannya. dengan adanya keterbukaan, investor dapat memantau keadaan keuangan pada suatu ietje nazaruddin, corporate governance dan kinerja..... 160 perusahaan. para investor akan lebih percaya untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang transparan dan dapat dipercaya. disamping itu, perusahaan perlu memastikan kepada para investor bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. kepastian ini akan diberikan oleh suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). good corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk stakeholders. sistem corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham, investor dan kreditor serta stakeholders lainnya, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. oleh karena itu, sistem tersebut akan membantu terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. forum for coorporate governance in indonesia (fcgi) menyebutkan beberapa manfaat penerapan coorporate governance yaitu: (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efesiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. (2) mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. (3) mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di indonesia. (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus pemerintah dan asosiasi-asiosiasi bisnis pada beberapa negara, baik negara industri maupun negara berkembang, semakin menyadari pentingnya corporate governance, dan mensyaratkan untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mendapat modal dari publik dan investor. sejak tahun 1992, puluhan negara telah memulai prakarsa-prakarsa nasional untuk memperbaiki sistem corporate governance pada perekonomian mereka. negara-negara seperti amerika serikat, jerman, australia, brazil, korea selatan, thailand, malaysia dan india telah menyusun laporan keuangan nasional dan mulai melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli pada level pemerintahan dan level perusahaan, hal ini sebagai perwujudan dari penerapan corporate governance yang sehat. suatu penelitian yang telah dilakukan oleh mckinsey & company (2000) telah memberikan indikasi bahwa para manajer di asia akan membayar 26-30% lebih premium untuk saham-saham perusahaan dengan corporate governance yang baik daripada untuk perusahaanperusahaan dengan corporate governance yang masih meragukan (fcgi, 2003). hal ini berarti bahwa negara-negara dan perusahaanperusahaan yang memiliki corporate jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 159-172, juli 2008 161 governance yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber dana internasional dibandingkan dengan negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki corporate governance yang baik. negara-negara dengan standar-standar corporate governance yang rendah semakin sering dikucilkan dari daftar negara-negara di mana dana-dana internasional diizinkan untuk melakukan investasi. di indonesia sendiri, penelitian mengenai corporate governance telah dilakukan mayangsari dan murtanto (2002) dengan menguji apakah pengumuman pembentukan komite audit (audit committee) yang merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan corporate governance di indonesia akan direspon oleh pasar. penelitian tersebut membuktikan adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman tersebut. hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut mempunyai kandungan informasi (information content) yang menarik minat investor di pasar. secara empiris terbukti bahwa investor bersedia memberi premium yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip corporate governance secara konsisten (luhukay, 2002; rafick, 2002). survei yang dilakukan oleh mckinsey juga menemukan bukti tambahan bahwa perusahaan yang di survei menikmati valuasi pasar sampai dengan 10-12%. hal ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap konsep corporate governance tersebut. selain itu, bukti empiris yang dikemukakan beasly et al., (1996) juga menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem corporate governance akan cenderung meningkat kinerjanya. sejalan dengan penelitian tersebut, survei yang dilakukan terhadap 189 perusahaan publik di enam earning market yaitu india, malaysia, meksiko, korea selatan, taiwan, dan turki menunjukan kaitan yang erat antara penerapan corperate governance dengan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. hal tersebut disebabkan hampir 75% investor menganggap keterbukaan dan informasi mengenai corperate governance sama pentingnya dengan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan. bahkan luhukay (2002) yang dikutip oleh sulistyanto dan prapti (2003) menyatakan bahwa beberapa perusahaan menganggap informasi mengenai penerapan sistem corperate governance tersebut lebih penting daripada laporan keuangan perusahaan sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan teori yang ada, maka penelitian ini ingin menguji hubungan praktek penerapan sistem corperate governance oleh perusahaan-perusahaan publik di indonesia akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan perusahaan (financial ratios) yang diwakili oleh price earning pershare, dimana penelitian ini akan mengambil judul “corporate governance dan kinerja perusahaan”. rumusan masalah corperate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) ietje nazaruddin, corporate governance dan kinerja..... 162 bagi semua stakeholders yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. berdasarkan uraian tersebut, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “apakah sistem corperate governance akan berhubungan terhadap kinerja perusahaan?”. tinjauan pustaka corporate governance akhir-akhir ini corperate governance menjadi suatu buzzword yang semakin banyak didengungkan. hal ini dikarenakan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan turbulent terutama dalam lingkungan dunia usahayang semajin menuntut pentingnya penerapan corperate governance dalam suatu perusahaan. corperate governance sendiri dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain corperate governance dapat dikatakan sebagai sustu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (fcgi, 2003). menurut forum for corporate governance in indonesia tujuan dari corperate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). corperate governance dapat dilaksanakan dengan baik (good corperate governance) apabila telah memenuhi prinsip-prinsip dasar yang meliputinya. pada dasarnya prinsip-prinsip dalam corperate governance meliputi empat komponen utama yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder. keempat prinsip tersebut adalah: fairness (keadilan) melalui prinsip ini, corporate governance menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. prinsip keadilan ini sangat penting terutama dalam upaya melindungi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham monoritas dari kecurangan atau praktik insider yang merugikan atau keputusan-keputusan perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. transparancy (transparansi) dalam prinsip transparansi ini, mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkutkeadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. dengan transparansi maka perusahaan akan menyediakan informasiyang akurat dan tepat waktu kepada seluruh stakeholder. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 159-172, juli 2008 163 accountability (akuntabilitas) prinsip akuntabilitas ini menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. akuntabilitas mencerminkan aplikasi sistem internal checks and balance yang mencakup praktik-praktik audit yang sehat. akuntabilitas dapat tercapai apabila tercipta pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris independen, dan direksi. responsibility (pertanggungjawaban) melalui prinsip ini, corporate governance akan memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. responbilitas ini mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, anatara lain pengembangan masyarakat lingkungan (community development). di indonesia sendiri, pemerintah melalui menteri koordinator ekonomi, keuangan, dan industri (menko ekuin) telah membentuk komite nasional (knkcgi) bagi pengelolaan perusahaan yang baik untuk menyusun indonesian corporate governance code of conduct. kode etik yang dirumuskan oleh komite tersebut terdiri dari sembilan prinsip, yaitu: (1) hak-hak pemegang saham dan prosedur rapat umum pemegang saham (rups). (2) komisaris independen. (3) direksi. (4) sistem audit. (5) sekretaris perusahaan. (6) para pihak yang mempunyai kepentingan. (7) pengungkapan. (8) kerahasiaan. (9) informasi orang dalam. prinsip-prinsip diatas merupakan pedoman untuk mendorong implementasi good corporate governance. namun semua hal terbut akan berjalan efektif apabila dalam implementasinya tersedianya seperangkat sistem dan aturan yang bersifat mengikat dan tegas dari lembaga atau instansi yang berhubungan seperti bursa efek indonesia (bei), bapepam, departemen keuangan, kamar dagang dan industri (kadin), dan instansi terkait lainnya. kinerja perusahaan penelitian-penelitian yang menghubungkan corporate governance sudah banyak dilakukan. john dan senbet (1998) menunjukkan bahwa proporsi direksi perusahaan yang independent atau terpisah dengan komisaris semakin besar akan meningkatkan kinerja perusahaan tetapi hasil penelitian fosberg (1989) mengatakan sebaliknya. hermalin dan weisbach (1991) menunjukkan tidak ada hubungan antara good corporate governance yang diproksikan dengan direksi independen dengan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan tobin’s q demikian pula dengan hasil penelitian bhagat dan black (2002). sebaliknya baysinger dan butler (1985) dan rosenstein dan wyatt (1990) menunjukkan bahwa pasar menghargai perusahaan yang menggunkana direksi ietje nazaruddin, corporate governance dan kinerja..... 164 yang independent dengan komisaris. demikian pula dengan penelitian brickley di tahun 1994. dalam mengukur kinerja perusahaan,alat yang dapat dipakai adalah rasio keuangan (financial ratio). rasio adalah suatu rumusan secara matematis dari hubungan atau korelasi antara suatu jumlah dengan nilai tertentu lainnya. walupun ratio relatip mudah dihitung, tetapi interprestasi terhadap rasio jauh lebih komplek. agar ratio yang dihitung mempunyai arti, maka rasio harus dihitung dari variabel-variabel yang saling berhubungan. rasio profitabilitas dan price earning rasio (per) bisa merupakan proksi kinerja perusahaan. rasio profitabilitas dan per merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan didalam memperoleh laba serta juga digunakan untuk menilai perusahaan. penurunan hipotesa john dan sehbet (1998) menemukan bahwa corporate governance berhubungan dengan kinerja. hasil penelitian baysinger dan bulter (1985) dan brickley (1994) menunjukkan pasar bereaksi terhadap penerapan corporate governance (yang diproksikan dengan jumlah komisaris independent). gompers, ishii dan metrick (2003) dengan menggunakan data investor responsibility research center (irrc) menunjukkan bahwa pengelolaan hak pemegang saham dengan baik akan menghasilkan stock return, profitability dan nilai perusahaan. lawrence d brown (2004) juga mengemukakan bahwa corporate governance berhubungan dengan profitabilitas, nilai, resiko dan variance harga saham serta shareholeders payout. dalam agency teory dikatakan bahwa manager akan memperoleh insentif terhadap pengelolaan assets perusahaan (jensen dan meckling, 1976; fama dan jensen, 1983). manager lebih menyukai proyek yang akan menghasilkan benefit pada manajer tetapi akan berdampak pada kesejahteraan pemegang saham( shleifer dan vishy, 1997). pengendalian pemegang saham terhadap dana yang diinvestasikan untuk dikelola para manager dapat dilakukan dengan adanya mekanisme coorporate governance. penerapan corporate governance akan berrhubungan positif dengan profitabilitas perusahaan (lawrence d brown, 2004). berdasarkan hasil – hasil penelitian sebelumnya kemudian peneliti menduga: h1 : penerapan sistem corporate governance pada perusahaanperusahaan publik di indonesia berhubungan positif dengan profitabilitas perusahaan. h2 : penerapan sistem corporate governance pada perusahaanperusahaan publik di indonesia berhubungan positif dengan nilai perusahaan. tujuan penelitian tujuan yang ingin di peroleh dalam penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan tata kelola (corporate governance) pada perusahaanperusahaan publik di indonesia dengan kinerja perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 159-172, juli 2008 165 manfaat penelitian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain: (1) informasi kepada para investor dan manajemen mengenai hubungan corperate governance dengan kinerja perusahaan. manajemen juga dapat mempertimbangkan sistem coorporate governance dalam perusahaannya (2) menambah literature tentang corporate governance metodologi penelitian dalam penelitian ini perusahaan yang akan menjadi obyek penelitian adalah perusahaan-perusahaan public yang terdapat pada bursa efek indonesia teknik pengambilan sampel pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling. peneliti mengutamakan perusahaan go public yang memiliki contact person dengan e-mail. teknik pengumpulan data & jenis data terdapat dua jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) data primer yang berupa jawaban pimpinan perusahaan terhadap kuisoner yang disebarkan dengan menggunakan e-mail. (2) data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari website http://www.indoexchange.com definisi dan pengukuran variabel penelitian corporate governance corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. pengukuran coorporete governance menggunakan self assesment (penilaian mandiri) yang dikeluarkan oleh fcgi bekerjasama dengan asian development bank (adb). pengukuran ini berwujud seperangkat kuisioner dengan menggunakan lima dimensi pengukuran yaitu: (1) pengelolaan hak-hak pemegang saham (2) kebijakan coorporate governance (3) praktek-praktek coorporate governance (4) pengungkapan (5) fungsi audit hasil jawaban responden kemudian dihitung sesuai dengan pembobotan yang telah ditetapkan yaitu: hak-hak pemegang saham (20%), kebijakan coorporate governance (15%), praktek-praktek coorporate governance (30%), pengungkapan disclousure (20%), fungsi audit (15%). skor yang tinggi menunjukkan tingkat coorporate governance yang tinggi demikian pula sebaliknya kinerja perusahaan kinerja perusahaan dilihat dari profitabilitas dan nilai perusahaan. http://www.indoexchange.com/ ietje nazaruddin, corporate governance dan kinerja..... 166 kinerja perusahaan diproksikan dengan kemampuan memperoleh laba yang diukur dengan: (1) return on asset untuk melihat kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dibandingkan dengan assets yang dikelolanya (2) return on equity untuk melihat kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan price earning ratio (per).per. variabel ini membandingkan antara harga pasar per lembar dengan earning perlembar. adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: harga pasar per lembar per = earning per lembar metode analisis data uji kevalidan data uji validitas pengujian factor analysis dilakukan untuk mengetahui validitas butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel. validitas dari suatu instrumen diperoleh, menurut kaiser dan rice (1974), bilamana hasil pengujian faktor analysis menunjukan nilai msa diatas 0,50 nilai eigenvalue-nya harus labih dari 1 dan masing-masing butir pertanyaan dari setiap variabel memiliki faktor loading lebih besar dari 0,4. dengan nilai msa diatas 0,50, maka data-data yang dikumpulkan tersebut dapat dikatakan tepat untuk faktor analisis, dan juga mengindikasikan construct validity dari masing-masing variabel. uji reliabilitas uji reabilitas dimaksudkan untuk mengrtahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. kriteria yang digunakan untuk mengetahui tingkat reabilitas adalah besarnya cronbach’s alpha. nilai cronbach’s alpha semakin mendekati 1 berarti semakin tinggi lonsistensi internal reliabilitasnya. nilai cronbach’s alpha antara 0,80 sampai dengan 1 dikategorikan reliabilitas baik. nilai cronbach’s alpha antara 0,60 sampai 0,79 dikatakan realibilitas diterima, dan nilai cronbach’s alpha lebih kecil dari 0,60 dikategorikan reliabilitas kurang baik (sekaran, 1992). uji hipotesa 1 dan hipotesa 2 uji hipotesa 1 dan 2 menggunakan analis korelasi adalah analisa yang membahas kuat tidaknya hubungan antara variabel x dan y. adapun langkah-langkah dalam analisa korelasi ini adalah: menentukan hipotesa ho  jika r = 0 atau koeffisien korelasi nol menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel x dan y h1  jika r > 0, atau koeffisien korelasi lebih besar dari nol menunjukkan ada korelasi positif antara variabel x dan y menguji hipotesa membuktikan hipotesa dengan menggunakan analisis koefisien korelasi dengan rumus:        2222 )).(.()(. . yynxxn yxyxn r jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 159-172, juli 2008 167 dimana : n = jumlah sampel x = kinerja perusahaan yang diproksikan dengan profitabilitas dan nilai perusahaan y = penerapan corporate governance perusahaan r = tingkat hubungan antara variabel x dan y interpretasi hasil jika r > 0 dan signifikan maka h1 didukung dengan kata lain corporate governance berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. hasil penelitian proses pengumpulan data dengan dua pendekatan yaitu e-mail survey dengan kuisioner dan data laporan keuangan berhasil dikumpulkan data 31 perusahaan. hasil statistik deskriptif menunjukkan data sebagai berikut: tabel 1 deskritif statistik perusahaan descriptive statistics 31 2,67 6,80 5,8323 1,10874 31 ,45 5,25 3,4161 1,48982 31 5,29 39,75 28,2847 11,26189 31 ,00 5,75 3,1828 1,73771 31 ,45 3,45 2,5806 ,78024 31 113,00 401,00 264,7097 80,16782 31 -17,510 12,370 -,02181 3,930800 31 -22,795 2775,300 89,84061 498,447860 31 -10,987 114,979 10,43261 24,719983 31 hak-hak pemegang saham kebijakan corporate gov ernance prakt ek-praktek corporate gov ernance pengungkapan (disclosure) audit corporate cov ernance return on assets return on equity price earning rat io valid n (listwise) n minimum maxim um mean st d. dev iation dari deskripsi statistik terlihat data cukup bervariasi. return on assets dan return on equity minimumnya bernilai negative dan maksimumnya positif begitu pula dengan price erning ratio. corporate governance juga bernilai cukup bervariasi. uji kualitas data reliabilitas uji kualitas data dilakukan untuk melihat konsistensi hasil ukur yang digunakan dengan melihat nilai cronbach alpha. instrument yang digunakan merupakan instrumen penilaian mandiri yang disusun oleh forum for corporate governance in ietje nazaruddin, corporate governance dan kinerja..... 168 indonesia. pengukuran corporate governance menggunakan lima unsur yaitu hak-hak pemegang saham, kebijakan corporate governance, praktekpraktek corporate governance, pengungkapan dan audit. hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa ada butir-butir pertanyaan dan unsure-unsur corporate governance yang tidak reliable. dari hasil pengujian tahap pertama terlihat:  7 butir pertanyaan hak-hak pemegang saham yang reliable dari 10 butir pertanyaan  7 butir pertanyaan kebijakan corporate governance yang reliable dari 10 butir pertanyaan  semua butir pertanyaan untuk praktek corporate governance dari nomor 21 sampai 57 reliable  6 butir pertanyaan pengungkapan yang reliable dari 7 butir pertanyaan.  5 butir pertanyaan audit yang reliable dari 6 butir pertanyaan.  4 unsur corporate governance reliable sedangkan unsur yang tidak reliable adalah praktek corporate governance hasil pengujian reliabilitas corporate governance ada pada table 4.1 tabel 2 reliabilitas corporate governance keterangan butir pertanyaan /unsur yang reliabel nilai cronbach alpha 1. hak-hak pemegang saham 1,2,5,6,7,8,9 0,6742 2. kebijakan corporate governance 11,12,13,15,16,17,19 ,7990 3. praktek-praktek corporate governance 21 sampai dengan 57 ,9525 4. pengungkapan 58,59,60,61,62,63 ,7360 5. audit 65,66,67,68,70 ,7280 6. corporate governance hak-hak pemegang saham, kebijakan corporate governance, pengungkapan dan audit ,6700 hasil pengujian validitas hasil pengujian validitas untuk melihat kemampuan butir-butir pertanyaan merupakan alat ukur dari instrument yang digunakan, menunjukkan bahwa unsurunsur yang valid adalah hak-hak pemegang saham, kebijakan corporate governance, pengungkapan dan audit. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 159-172, juli 2008 169 tabel 3 validitas instrumen corporate governance keterangan butir pertanyaan yang valid loading factor 1. hak-hak pemegang saham 1,2,5,6,7,8,9 0,412 sampai dengan 0,7882 2. kebijakan corporate governance 1,2,5,6,7,8,9 0,417 sampai dengan 0,893 3. praktek-praktek corporate governance 21,23,24,31,33,35,37,38,39,43,46,49,50,5 1,54,55 0,474 sampai dengan 0,779 4. pengungkapan 58,59,60,61,62,63 0,572 sampai dengan 0,815 5. audit 65,66,67,68,70 0,587 sampai dengan 0,813 corporate governance hak-hak pemegang saham, kebijakan corporate governance, pengungkapan dan audit 0,61 sampai dengan 0,81 hasil pengujian hipotesa dalam penelitian ini ada dua hipotesa yang akan diuji yaitu h1 : penerapan sistem corporate governance pada perusahaanperusahaan publik di indonesia berhubungan positif dengan profitabilitas perusahaan. h2 : penerapan sistem corporate governance pada perusahaanperusahaan publik di indonesia berhubungan positif dengan nilai perusahaan. hasil pengujian hipotesa disajikan dalam table 4 yang menunjukkan hasil pengujian korelasi corporate governance secara menyeluruh dan per faktor sebagai pengujian tambahan dengan kinerja perusahaan tabel 4 korelasi corporate governance dengan kinerja perusahaan return on assets return on equity price earning ratio hak-hak pemegang saham pearson correlation 0,290 0,129 0,116 sig. (1-tailed) 0,057 0,245 0,267 kebijakan corporate pearson correlation 0,164 0,230 -0,120 ietje nazaruddin, corporate governance dan kinerja..... 170 governance sig. (1-tailed) 0,189 0,107 0,260 pengungkapan (disclosure) pearson correlation 0,008 0,195 0,078 sig. (1-tailed) 0,482 0,147 0,337 audit pearson correlation 0,187 0,110 0,115 sig. (1-tailed) 0,157 0,279 0,268 corporate governance pearson correlation 0,295 0,183 -0,017 sig. (1-tailed) 0,054 0,162 0,463 hasil pengujian hipotesa pertama menunjukkan bahwa corporate governance berkorelasi secara signifikan pada  10 % dengan kinerja perusahaan ketika profitabilitas perusahaan diukur dengan return on assets. pengujian tambahan h1 dilakukan untuk mengetahui secara terperinci faktor – faktor dari corporate governance yang sigifikan berkorelasi dengan return on assets tetapi tidak berkorelasi dengan alat pengukur profitabilitas perusahaan yang lain. hasil pengujian tambahan menunjukkan bahwa faktor hak pemegang saham yang berkorelasi dengan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan return on assets. hasil pengujian hipotesa satu mendukung penelitian h. sri sulistyanto dan haris wibisono (2003) yang menunjukkan good corporate governance belum berhasil diterapkan di indonesia. corporate governance tidak berkorelasi positif signifikan dengan profitabilitas perusahaan. hasil pengujian hipotesa dua menunjukkan bahwa corporate governance tidak berhubungan secara signifikan dengan nilai perusahaan atau price earning ratio. pengujian tambahan yang dilakukan juga menunjukkan tidak satu faktorpun dari corporate governance yang mempengaruh nilai perusaahan pembahasan hasil penelitian hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak mendapat dukungan empiris dalam pengujian hipotesa satu dan hipotesa dua. bukti empiris menunjukkan bahwa corporate governance tidak berhubungan positif dengan kinerja (roe dan roa) dan nilai perusahaan (per). hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian lawrence d brown (2004) yang menunjukkan terjadinya korelasi positif antara corporate governance dengan profitabilitas serta nilai perusahaan. brown, 2004) menggunakan sample perusahaan yang ada di amerika, tetapi selaras dengan penelitian h. sri sulistyanto dan haris wibisono (2003), zaenal arifin (2003) . tidak didukungnya hipotesa penelitian diduga karena penerapan corporate governance belum lama sehingga effektifitas system ini jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 159-172, juli 2008 171 diduga belum terlihat secara maksimal. konsep good corporate governance (gcg) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat diperkenalkan dan diintroduksir dalam rangka economy recovery pemerintah indonesia dan internal monetary fund (imf) (sulistyo & lidyah, 2002). simpulan, keterbatasan dan implikasi tujuan penelitian adalah ingin menguji hubungan corporate governance dengan kinerja perusaahaan. kinerja perusahaan diproksikan dengan profitabilitas yang diukur dari besaran return on assets dan return on equity dan kinerja perusahaan yang diproksikan pula dengan nilai perusahaan yang diukur dengan price earning ratio. untuk memberikan bukti empiris peneliti menggunakan data corporate governance dengan metode mail survey menggunakan e-mail. data kinerja perusahaan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan go publik. pengujian hipotesa menggunakan korelasi untuk mengetahui hubungan corporate governance dengan kinerja perusahaan. hasil pengujian menunjukkan bahwa corporate governance tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan yang diukur dari profitabilitas (return on assets dan return on equity) maupun dengan nilai perusahaan. hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesa penelitian. h. sri sulistyanto dan haris wibisono (2003), zaenal arifin (2003). beberapa keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya sample dan periode penelitian yang menjadi responden dan objek penelitian, sehingga perlu hati-hati di dalam mengeneralisasi hasil penelitian. hasil penelitian ini akan menjadi lebih baik jika responden yang digunakan lebih banyak dan periode pengamatan lebih lama. periode pengamatan yang lebih lama dapat menunjukkan lebih jelas mengenai dampak dari penerapan corporate governance terhadap kinerja perusahaan daftar pustaka bhagat, s & bolton , b. 2007. corporate governance and firm performance. http:///www.ssrn.com baysinger, barry dan butler, h, 1985, coorporate governance and board of director: performance effects of changes in board composition, journal of law, economic and organization 1 beasly, c., m. defond, j. jiambalvo, dan k.r. subramanyam, 1998, "the effect of audit on the quality of earnings management", contemporary accounting research, 15 (spring). beasley, mark 1996, an empirical analysis of relation between the board of director composition and financial statement, accounting rewiew, 71. brickley, j.l. coles, r.l. terry (1994), "outside directors and the adoption of poison pills", journal of http://www.ssrn.com ietje nazaruddin, corporate governance dan kinerja..... 172 financial economics, vol. 35 pp.371 390. brown, l.d dan caylor, m. 2004 corporate governance and firm performance, http:///www.ssrn.com fama, eugene and jensen 1983, separation of ownership and control, journal of law and economics, 26 fcgi, 2003 coorporate governance, seri tata kelola perusahaan jilid 1 --------2003 peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance, seri tata kelola perusahaan jilid ii -----------2003 penilaian mandiri (self assessment) praktek good corporate governance suatu perusahaan , seri tata kelola perusahaan jilid iii b.e. hermalin, m.s. weisbach (1998), "endogenously chosen boards of directors and their monitoring of the ceo", american economic review, vol. 88 pp.96 118. jensen, michael dan meckling william, 1976, theory of firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, journal of financial economics john, kose dan lemma, w.senbet, 1998, corporate governance and board effectiveness , journal of banking and finance 22 luhukay, jos, 2002, "tata pamong dan nilai perusahaan", warta ekonomi, no. 21/xiv/2 september. mayangsari, sekar dan murtanto, 2002, ”reaksi pasar modal indonesia terhadap pembentukan komite audit”, proceeding simposium surviving strategies to cope with the future, fakultas ekonomi universitas atmajaya yogyakarta rafick, ishak, 2002, "menggugat fungsi komisaris independen", swa, no.15/xvii/15 juli-7 agustus. shleifer, andrei dan vishny, robert, 1997, a survey of corporate governance, journal of finance, 52 sulistyanto, h. sri, dan linggar y. nugraheni, 2002, "good corporate governance: berhasilkah diterapkan di indonesia", working paper. sulistyanto, h. sri, dan rika lidyah, 2002, "good governance: antara idealisme dan kenyataan", modus (jurnal ekonomi dan bisnis fe uajy), vol.14 (1). http://www.ssrn.com layout januari 2016 latar belakang sampai saat ini sumber daya manusia (sdm) masih menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi maupun para praktisi akuntansi berkaitan dengan pengakuan sdm, yang tidak hanya sekedar sebagai beban, tetapi dapat diakui sebagai aset. hal tersebut disebabkan manfaat dari sdm yang diberikan kepada organisasi tempat ia bekerja. menurut harahap (2011:423) tanpa sdm perusahaan tidak akan bisa menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. akan tetapi pada akhirnya sdm dalam akuntansi kapitalis diposisikan sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga menyebabkan sdm hanya terfokus pada cost dan benefit (flamholtz, 1974). karena sdm tidak dapat dinilai secara handal dalam bentuk nyata atau materi, sehingga sdm tidak bisa diakui fenomenologi sumber daya manusia sebagai aset intelektual dalam amal usaha muhammadiyah riwayat artikel: diterima 27 nop 2015 direvisi 4 jan 2016 disetujui 6 jan 2016 irman mamulaty*; iwan triyuwono; aji dedi mulawarman program studi akuntansi, universitas muhammadiyah maluku utara, jalan mononutu no 10 ternate, maluku utara, 97716, telp 921326136, indonesia. program studi akuntansi, universitas brawijaya, jalan mt haryono no 165 malang, jawa timur 65145, telp 551396, indonesia. *corresponding author, e_mail address: irmanmamulaty@gmail.com abstract research is aimed to disclose the meaning of human resource as the intellectual assets. this study used a qualitative paradigm interpretive phenomenological to interpret the human resources as the intelectual assets in amal usaha muhammadiyah. result of research indicates that the intellectual assets in amal usaha muhammadiyah are signified as the disseminator of knowledge and the driver of dakwah, income source and also expense. keywords: human resource, intellectual assets, the disseminator of knowledge, the driver of dakwah abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna sumber daya manusia sebagai aset intelektual. penelitian ini menggunakan fenomenologis interpretif paradigma kualitatif untuk menafsirkan sumber daya manusia sebagai aset intelektual di amal usaha muhammadiyah. hasil penelitian menunjukkan bahwa aset intelektual di amal usaha muhammadiyah tersebut dimaknai sebagai penyebar pengetahuan dan sopir dakwah, sumber pendapatan dan juga biaya. kata kunci:sumber daya manusia, aset intelektual, penyebar ilmu, penggerak dakwah. sebagai aset tetapi diakui sebagai biaya yang berdampak terhadap berkurangnya laba (baca subiyantoro dan triyuwono, 2004). salah satu pemicu sdm tidak dapat diakui sebagai aset disebabkan kerangka konseptual yang digagas financial accounting standar board (sfac, no.6:prg.25) sebagaimana diterjemahkan suwarjono (2006: 252), yaitu : aset merupakan manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/ dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. konsep yang digagas financial accounting standar board (fasb) disetir ikatan akuntan indonesia (iai, 2009) bahwa aset merupakan sumber daya ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 jurnal akuntansi & investasi94 yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat transaksi di masa lalu dan memberikan manfaat di masa yang akan datang. dengan konsep yang digagas fasb dan iai tersebut mengakibatkan sdm tidak dapat diakui sebagai aset, karena sdm tidak bisa diperlakukan sebagaima aset berwujud maupun aset tidak berwujud. perdebatan tersebut diakibatkan sdm yang merupakan aset intelektual sulit untuk diukur secara nominal, akan tetapi pengetahuan dan kemampuannya dipandang sebagai pencipta nilai. artinya, intelektual yang di miliki sdm sesungguhnya merupakan aset terbesar bagi sebuah organisasi baik yang bersifat profit maupun nonprofit. tentunya, ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru karena sesungguhnya pengalaman dan skill selalu menjadi fondasi utama dalam sebuah organisasi (lank, 1977). menurut singh (2009) pengetahuan atau skill yang di miliki oleh perusahaan lebih kaya makna, lebih berarti dibandingkan dengan aset fisik maupun aset keuangan. karena intelektual, pengalaman, pengetahuan, sikap, kejiwaan, pendidikan, perilaku dan sistem nilai dari tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi atas produksi atau penyedia jasa dan menciptakan kemakmuran tertentu bagi organisasi. manusia adalah mahluk yang memiliki kreatif dan inovatif yang berusaha untuk mencapai hasil maksimal. para peneliti di bidang sumber daya manusia meyakini bahwa aset tidak berwujud adalah sumber daya manusia itu sendiri dan akan sangat mungkin menjadi bagian penting dalam neraca di masa depan dalam proses pengembangan teori akuntasi. pada era berbasis pengetahuan, studi informasi akuntansi untuk sdm dapat di nilai dengan cara menghitung total nilai yang dihasilkan dari biaya yang diinves-tasikan perusahaan dan direalisasikan dalam bentuk nilai tambah kepada perusahaan (yanping dan wang, 2005). artinya, untuk dapat mengakui sdm sebagai aset, bisa dihitung secara kuantatif seperti berapa jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pembinaan dengan laba yang diperoleh perusahaan (baca harahap, 2011). manusia tidak bisa dikatakan sebagai manusia jika dinilai sebagai variabel-variabel terukur secara terpisah, karena manusia sendiri merupakan aset perusahaan yang memiliki kontribusi terbesar bagi perusahaan. sebagaimana diungkapkan rodhe, dkk (1976) sebagai berikut: in the business enterprise, a well-organized and loyal personal may be a more importent “asset” than a stock of merchandise, at present there seems to be no way of measuring such factors in terms of the dollar. berdasarkan konsep sdm yang digagas rodhe, dkk (1976) bahwa sdm merupakan aset yang paling terpenting baik dalam organisasi bisnis maupun sosial, maka personil yang loyal di anggap sebagai aset penting bila dibandingkan dengan stok barang dagang. karena sdm mampu memberikan manfaat melebihi apa yang diberikan oleh sumber daya material. namun rhode (1976) menyadari tidak terdapat cara untuk mengukur sdm dalam nilai dolar seperti aset fisik lainnya. jika kita kembali pada standar akuntansi keuangan (iai, 2009: no 16 dan 19) yang berkaitan dengan konsep aset, maka aset dibagi menjadi dua bagian yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. tanah, bangunan, mesin, uang, kendaraan, merupakan aset tetap. sementara aset tidak berwujud, yaitu: merek hak paten, dan hak cipta. selain itu, untuk dapat diatakan sebagai aset harus memiliki beberapa kriteria agar dapat diakui sebagai aset, baik yang sifatnya aset tetap maupun aset tidak berwujud. menurut financial accounting standar board (fasb) sebagaimana diterjemahkan suwarjono (2006:252) aset merupakan manfaat doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 vol. 17 no.1 januari 2016 95 ekonomi masa mendatang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. hal serupa juga diungkapkan oleh international accounting standards committe (iasc, 1997), yaitu: “an asset is resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. kriteria yang digagas fasb dan iasc berkaitan dengan aset, karena sdm dapat dikatakan sebagai aset tidak berwujud. hal tersebut disebabkan manfaat yang diberikan sdm terhadap perusahaan di mana tempat ia bekerja. penjabaran di atas merupakan bentuk pengakuan aset intelektual yang diakui sebagi asset tidak berwujud dalam organisasi yang berorientasi kepada profit (profit oriented) maupun non profit oriented. perbedaan ini dimungkinkan terjadi karena value basic yang mendasari interaksi bisnis maupun non bisnis di masing-masing organisasi. aset intelektual akan dimaknai sebagai beban karena memang substansi aturan tersebut beredar dalam budaya kapitalis yang mengakui sdm sebagai mesin untuk menghasilkan laba (setiabudi dan triyuwono, 2002:100). jika organisasi di dasari oleh nilai-nilai islam maka sudah barang tentu aset intelektual akan memiliki makna sangat mencirikan nilai-nilai tersebut. penelitian ini dilakukan di organisasi islam yang bergerak dalam bidang pendidikan yaitu amal usaha muhammadiyah. dalam amal usaha muhamadiyah, sdm merupakan salah satu pilar penggerak organisasi. sdm bagi amal usaha muhammadiyah dapat dikatakan sebagai aset intelektual. sdm bagi pendiri muhammadiyah yaitu kh. ahmad dahlan merupakan motor penggerak pencapaian tujuannya yaitu amar ma’ruh nahi munkar sebagaimana yang tertuang dalam surat al-imran ayat 104. dengan demikian, perbedaan tujuan organisasi akan mengha-silkan pemaknaan yang berbeda pula. sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian tentang makna aset intelektual di organisasi islam. namun, terdapat penelitian serumpun yang memaknai aset secara umum seperti wulandari (2012), yaitu mengung-kap makna pemain sepak bola sebagai aset bergerak komersial, aset nonkeuangan, dan aset sosio-ekonomis yang semuanya dalam konteks pemain sebagai aset klub pt. arema indonesia. widati (2011) juga melakukan penelitian pada organisasi aisyiyah kota malang yang menjabarkan makna aset yang terdiri atas aset ekonomi, aset mental dan aset spiritual. hal yang serupa juga dilakukan oleh luayyi (2012) pada pondok pesanteren. hasil penelitiannya menemukan makna aset terdiri atas aset lahiriyah yaitu aset ekonomi dan aset batiniyah yaitu aset mental dan spiritual. penelitian ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk (entry point) penggalian makna, tanda, teks dan simbol sdm untuk pengembangan aset intelektual. metode penelitian jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam ranah kualitatif. penjelesan tentang penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan smith (2009:48) sebagai penelitian yang mempelajari suatu bidang antar disiplin, lintas disiplin bahkan terkadang merupakan lawan disiplin dari suatu fenomena yang terjadi. penelitian kualitatif dapat menghubungkan ilmu pengetahuan humaniora, sosial dan sains modern yang menyebabkan penelitian ini dapat menyentuh semua sudut pandang pemikiran penulis yang ingin mengeks-plorasi ide secara lebih bebas dan membumi. menurut sukuharsono (2006) penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa metode untuk menjawab penelitian. akibatnya, secara ideal dalam melakukan riset kualitatif memerlukan komitmen yang kuat untuk doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 jurnal akuntansi & investasi96 mempelajari masalah, membutuhkan waktu dan biaya. penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati, yang dipusatkan pada pengalaman individu secara utuh (bogdan dan taylor, 1993:5). moleong (2006:6) juga menegaskan penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data diskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang untuk memahami objek penelitian yang sedang dilakukan, tentunya harus didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian, maupun angka yang dapat dipahami dengan baik. sukoharsono (2006) menegaskan penelitian kualitatif merupakan teropong atas fenomena sosial (khususnya akuntansi) dengan berbagai cara pandang (teropong), warna, bentuk, macam, perilaku dan rasa, misalnya dengan aliran konstruktivis, interpretif, feminims, postmodernis, strukturalis, teori kritis, dekonstruktivis dan masih banyak yang lainnya. model pendekatan dalam penelitian ini penulis menggu-nakan metode interpretif fenomenologi sebagai pijakan dalam memahami sdm sebagai aset intelektual dalam amal usaha muhammadiyah yaitu universitas muhammadiyah maluku utara. menurut burrell dan morgan (1979:227) paradigma interpretif meliputi cakupan yang luas atas gagasan filosofis dan sosiologi yang memberikan karakteristik umum untuk mencoba memahami dan menjelaskan dunia sosial dengan tujuan utama untuk melihat pelaku yang secara langsung terlibat dalam proses sosial. selain itu, paradigma interpretif menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas dan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanyalah penamaan atas sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. audifax (2008:29) menambahkan dalam paradigma interpretif, penelitian sosial tidak selalu dan tidak secara langsung memilih nilai instrumental untuk sampai pada peramalan dan pengendalian fenomena sosial. penelitian dilakukan untuk mengem-bangkan pemahaman. penelitian membantu kita untuk mengerti dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa: latar belakang pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana manusia meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. paradigma interpretif, dalam banyak hal juga sering disebut sebagai paradigma konstruktif yang menekankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memahami realitas dunia apa adanya (denzin dan lincoln, 2009:148). fenomenologi merupakan ilmu (logos) yang mempelajari tentang hal-hal yang tampak. secara etimologi, fenomena berasal dari bahasa yunani phainesthai berarti “yang menampakan diri”. apa yang menampakan diri? bisa macam-macam: perasaan, benda, peristiwa, pikiran, lembaga sosial dan seterusnya (audifax, 2008:205). fenomenologi, pada awalnya merupakan kajian filsafat dan sosiologi. edmund husserl sendiri, sebagai penggagas utama, menginginkan fenomenologi akan melahir-kan ilmu yang lebih bisa bermanfaat bagi manusia, setelah sekian lama ilmu pengetahuan mengalami krisis dan difungsi-onal. fenomenologi, kemudian berkembang sebagai semacam metode riset yang diterapkan dalam berbagai ilmu sosial, termasuk akuntansi sebagai salah satu varian dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan payung paradigma interpretif. doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 vol. 17 no.1 januari 2016 97 menurut muhadjir (2000:116) metode fenomenologi mengakui adanya kebenaran empiris etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. akal budi disini mengan-dung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar truth or false. brouwer (1984:3) berpendapat seorang fenomenolog senang melihat gejala (fenomena). melihat gejala merupakan dasar yang syarat mutlak untuk semua aktivitas ilmiah. ia bukan ilmu tetapi merupakan cara pandang, metode penelitian, a way looking at things. bagi brouwer, fenomenologi tidak bisa hilang dan menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang mau memikirkan dasar dari usaha ilmiah atau dasar dari hidupnya sendiri. lebih jauh, fenonomenologi mengajarkan kita untuk membiasakan diri, tidak lagi melihat benda-benda, melainkan fenomena. dalam penelitian fenomenologi peneliti dituntut untuk mampu mendiskrip-sikan fenomena yang terjadi sesuai dengan realitas di lapangan. moustakas (1994) menjelaskan fenomenologi merupakan diskripsi pengalaman-pengalaman. artinya, untuk menggambarkan seakurat mungkin sebuah fenomena, sekaligus tetap menjaga keadaan sebenarnya seperti yang nampak pada diri informan. sementara itu, suatu fenomena yang nampak mengandung unsur sosial dan psikologis (welman dan kluger, 1999). salah satu ciri fenomenologi yang dikembangkan husserl adalah adanya epoche atau bracketing, di mana peneliti harus menyisihkan semua bentuk prakonsep atas fenomena yang diteliti untuk memperoleh gambaran murni (fresh perspective) dari subjek penelitian (creswell, 2007:59). proses ini yang disebut sebagai reduksi fenomenologis (rapar, 1996:119), satu dari tiga tahap reduksi yang ditawarkan husserl dalam rangka membangun ilmu pengetahuan yang rigorous, yang tidak terdapat keraguan (apodiktis) di dalamnya. reduksi tahap selanjutnya adalah reduksi eidetic. reduksi eidetic ditujukan untuk menemukan eidos atau hakekat atau makna yang tersembunyi dari fenomena yang diamati. pada tahap ini hakekat atau makna dimaksud sudah mulai disusun dan disajikan dalam bentuk tematema spesifik. proses ini dilakukan melalui pengamatan yang seksama dan interative, bukan melalui proses yang linear (bertens, 1990). dalam bahasa yang lain, melalui reduksi eidetic maka deskripsi tekstural (textural description) yang merupakan pengalaman informan, dan deskripsi struktural (structural description) yang menjelaskan tentang konteks penelitian dapat dihasilkan. pada tahap akhir dilakukan reduksi transendental yang merupakan tahapan kunci dalam fenomenologi transendental husserl. tujuannya adalah untuk menemukan hakekat atau makna yang sesungguhnya, murni dan utuh. prosesnya dilakukan dengan seksama, iterative, dan intuitive. inilah puncak dari seluruh proses dalam fenomenologi transendental husserl, yang menurut creswell disebut sebagai “esensi” (the essence) dari hakikat atau makna pengalaman yang sesungguhnya (creswell, 2007:60). objek penelitian penelitian ini dilakukan di salah satu amal usaha muhammadiyah di indonesia bagian timur, yaitu universitas muhamamdiyah maluku utara (ummu). alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu: pertama, ummu memiliki ciri khas yang berbeda dengan universitas muhammadiyah yang ada di indonesia, di mana ummu didirikan di tengahtengah konflik sosial yang melanda maluku pada tahun 1999-2000. kedua, ummu memiliki ciri khas atau budaya yang sarat dengan nilai-nilai religi. ketiga, keberadaan ummu sebagai amal usaha muhammadiyah lebih mengarah pada tujuan sosial dan sarana dakwah, sehingga peneliti dapat doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 jurnal akuntansi & investasi98 mengetahui lebih jauh tentang konsep aset yang diterapkan di ummu. informan dan teknin penentuannya informan dalam penelitian ini merupakan sumber informasi utama bagi peneliti. peneliti akan bekerja sama dengan informan untuk menghasilkan deskripsi tentang makna aset. orangorang yang dijadikan informan yaitu mereka yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ummu dan memiliki pemahaman yang luas tentang organisasi muhammadiyah, serta terlibat dalam berbagai kebijakan. informan terdiri dari orang, yaitu: pak kasman, pak ishak, pak djunaidi, pak hasanuddin, pak fauji, pak abubakardan, ibu yana. teknik pengumpulan dan analisis data selanjutnya, melakukan pengumpulan data. moustakas (1994) menegaskan dalam proses pengumpulan data fenomenologi, pemahaman, penilaian, dan pengetahuan sehari-hari seorang peneniliti dikesam-pingkan terlebih dahulu, dan fenomena direvisi secara segar, dan apa adanya. sehingga pemahaman tersebut kemudian diikuti dengan tahapan mengingat kembali (groenewald, 2004:13). proses menggali dan mengumpulkan data dari informan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan peneliti sebagai partisipan aktif, dengan cara terlibat mengikuti orang-orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari, melihat apa yang mereka lakukan, kapan, dengan siapa, dalam keadaan apa, dan menanyai mereka mengenai tidakan yang dilakukan. kehadi-ran peneliti sebagai partisipan aktif diharapkan memberi pemahaman lebih utuh melalui wawancara dengan menggunakan alat perekam, catatan dan teknik observasi untuk melihat secara langsung perilaku yang berhubungan dengan fenomena yang diamati (sander, 1982; saerang dan elia, 2001:87). data yang telah terkumpul dibuat kompilasi tematik, data dipilah-pilah kedalam sub-sub tema sesuai dengan tujuan penelitian. pada tahapan ini peneliti berusaha melakukan pemahaman ke dalam alam kesadaran subyek yang berupa aktivitasaktivitas mengingat, meresapi, dan meyakini, di mana ketiga jenis aktivitas kesadaran tersebut memiliki keterarahan pada “sesuatu” yang di dalam metodologi disebut intensionalitas (moustakas, 1994). kalimat “sesuatu” dalam penelitian ini adalah tema penelitian itu sendiri, yaitu apa dan bagaimana subyek penelitian memberikan makna sesuai dengan posisinya dalam amal usaha muhammadiyah. hasil dan pembahasan sdm dalam universitas muhamama-diyah maluku utara (ummu) terbagi menjadi empat bagian, yaitu badan pembina harian (bph), dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. pertama, bph sesuai pedoman pimpinan pusat muhammadiyah nomor 02/ped/1.0/b/2012 tentang pergu-ruan tinggi muhammadiyah dibentuk oleh pimpinan pusat muhammadiyah yang berfungsi untuk memberikan arah dan pertimbangan kepada perguruan tinggi muhammadiyah (ptm) dalam pengelolaan ptm, menyusun rancangan pendapatan dan belanja tahunan, menyusun rip dan statuta, dan membuat laporan kepada pimpinan pusat muhammadiyah. selain itu, bph juga berwenang mengangkat dan member-hentikan dosen dan tenaga kependidikan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ptm, serta melakukan pembinaan dan pengembangan al-islam dan kemuhamamdiyaan. kedua, dosen menurut undang-undang republik indonesia, nomor 14 tahun 2005 merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembang-kan dan doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 vol. 17 no.1 januari 2016 99 menyebarluaskan ilmu pengeta-huan, teknologi dan seni melalui pendidi-kan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ketiga, tenaga kependidikan dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaran pendidikan. keempat, mahasiswa diungkapkan hartaji (2012:5) sebagai seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu perguruang tinggi baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institusi dan univerisitas. bph, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memiliki fungsi dan tugas masingmasing, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan cita-cita ummu dan muhammadiyah. ummu memiliki fungsi sebagai catur dharma yaitu: pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan alislam kemuhammadiyaan (statuta ummu, 2003). catur dharma tersebut tidak saja melekat pada ummu, tetapi juga terhadap seluruh amal usaha muhammadiyah di indonesia. inilah ciri khas untuk membedakan amal usaha muhammadiyah dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta lainnya. istilah amal usaha memiliki makna tersendiri bagi pengelola ummu, sebagaimana diungkapkan pak kasman. “istilah amal usaha muhamadiyah ditujukan pada sekolah-sekolah muhamadiyah, baik dari tkperguruan tinggi, rumah sakait/klinik, dll. amal usaha juga memiliki dua dimensi yaitu “amal dan usaha” sebenarnya ini tergantung orang menafsirkan, tetapi yang harus diperhatikan adalah amalnya, karena tanpa amal tidak akan ada usaha. gerak amal muhammadiyah yaitu multi dimensi, tergantung dari sisi mana orang melihat, pada akhirnya ketemu pada satu titik yaitu amal”. selanjutnya, diungkapkan pak djunaidi: “kh. ahmad dahlan terins-pirasi dari surat almaun, karena untuk melayani kaum dhuafa dan fakir miskin tidak hanya memberikan santunan tetapi harus lebih dari itu, maka surat ali-imran 104 merupakan dasar untuk mendirikan organisasi muhammadiyah. selain itu, kemiskinan dan kebodohan membuat masyara-kat melakukan perbuatan yang menduakan allah swt, seperti tahayul, bid’ah dan khurafat. untuk itu, muhammadiyah harus mempunyai usaha-usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. artinya bahwa dengan usaha tersebut akan mendapatkan amal disisi allah swt” dalam pandangan berger dan lucman (1990) dikenal sebagai teori konstruksi sosial, ketika menyebut “amal usaha” adalah sekolah-sekolah muhammadiyah, baik dari tk-perguruan tinggi, rumah sakait/klinik, dll. pandangan pengelola ummu terhadap “amal usaha” juga menjadi motivasi tersendiri dalam melaksanakan pekerjaan untuk mendapatkan amal disisi allah swt. untuk itu, gerak amal mampu menciptakan keiklasan, kesabaran, serta kepercayaan diri dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan pengelola ummu. ummu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita muhammadiyah, yang tertuang dalam anggaran dasar muhammadiyah pasal 6 yaitu menegakkan agama islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya (pimpinan pusat muhammadiyah, 2010). artinya, dalam pelayanan pendidikan ummu tidak sekadar mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan jurusan yang dipelajari mahasiswa tetapi juga menjalankan amanah yang telah dipercayakan muhammadiyah, sehingga mampu mencetak mahasiswa yang cerdas secara emosional, intelektual dan spiritual. oleh sebab itu, doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 jurnal akuntansi & investasi100 sdm mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. karena tanpa sdm hal tersebut mustahil untuk diwujudkan, sebagaimana diungkapkan pak kasman yaitu: “sdm mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita ummu bahkan muhammadiyah. karena dengan kualifikasi bidang ilmu yang mereka miliki, ummu dapat mencetak sarjana-sarjana yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual”. pak djunaidi menambahkan bahwa: “sdm merupakan yang paling terpenting, bila dibandingkan dengan gedung, dll, karena sejak ummu didirikan sebagai syarat utamanya adalah sdm bukan gedung, dll”. dari pernyataan di atas telah menggambarkan sdm manusia merupakan motor penggerak ummu, di mana ketika ummu didirikan, sekarang dan di masa yang akan datang. dalam pengembangan pendidikan, ummu yang terletak di timur indonesia tentu memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi budaya, fasilitas, serta sdm. untuk menjadi sdm yang dapat meyebarkan ilmu serta menyebarkan dakwah, tentu harus sesuai standar kualifi-kasi sebagaimana diungkapkan pak ishak : “syarat untuk menjadi tenaga pengajar yaitu harus memiliki kompetensi sesuai standar yaitu strata dua (s2) atau strata tiga (s3) serta wajib untuk memiliki pemahaman islam yang baik dan mampu menjalankannya. hal yang sama juga dilakukan untuk penerimaan tenaga kependidikan. karena ummu tidak saja mencetak sarjana yang cerdas intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. sehingga dalam seleksi tenaga dosen dan tenaga kependidikan, kami tidak hanya menyeleksi kompetensi keahlian yang dimiliki, tetapi juga keislaman dan kemuhammadiyaan”. ummu menyadari peran sdm sebagai penyebar ilmu serta penyebar dakwah, sehinggadifasilitasi dosen yang masih starata satu (s1) untuk melanjutkan studi ke strata dua (s2), bahkan sampai ke jenjang strata tiga (s3). untuk pemahaman islam serta kemuhammadiyaan dilakukan pembinaan khusus mulai dari pengajian dwi mingguan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah maluku utara, serta dilakukan baitul arqam pimpinan khusus untuk badan pembina harian (bph), dosen dan pegawai. sementara mahasiswa dilakukan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat, pelatihan kemimpinan, serta taman baca tulis al-qur’an. hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan cita-cita ummu serta muhamamdiyah dalam hal ini mewujudkan masyarakat islam yang sebenarbenarnya.olehnya itu, dalam proses penyebaran ilmu dilakukan dalam proses belajar mengajar, yang dimana ada perpaduan ilmu umum dan agama. bukan saling dipisahkan sebagaimana yang terjadi selama ini, tetapi proses belajar mengajar setiap materi harus dihubungkan dengan ilmu agama. sebagaimana diungkapkan pak hasanuddin : “dalam proses belajar mengajar dosen dituntut memadukan ilmu yang diajarkan dengan nilai-nilai islam (agama). dari pernyataan tersebut di atas menempatkan sdm tidak sekadar sebagai agen penyebar ilmu, tetapi juga sebagai agen penggerak dakwah. hal ini dilakukan untuk membentuk karakter mahasiswa menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap masalah-masalah sosial, serta menjadi agen perubahan bagi keluarga, masyarakat dan bangsa dan negara. sdm juga memiliki peran sebagai penggerak dakwah, hal tersebut tidak serta merta harus naik doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 vol. 17 no.1 januari 2016 101 ke podium untuk berceramah, mengisi materi ceramah, dll. akan tetapi sebagai penggerak dakwah dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan spiritual. sebagaimana slogan dalam muhammadiyah yaitu al-maun dan amar ma’ruf nahi munkar, seperti menyantuni anak yatim, fakir miskin dan selalu melakukan hal yang baik dan mencegah yang buruk. konstribusi sdm bagi perkembangan ummu merupakan aset yang sangat potensial bagi perkembangannya. karena aset sesuai financial accounting standar board (fasb) sebagaimana diterjemahkan suwarjono (2006:252) suatu aset dapat dikatakan aset ketika dapat memberikan konstribusi dimasa yang akan datang. konstribusi yang diberikan sdm tidak hanya sakadar ekonomi tetapi juga sosial dan spritual. konstribusi ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh ummu setiap tahun, di mana mahasiswa dari tahun ke tahun terus meningkat. sementara kontribusi sosial yang terima oleh ummu adalah kepercayaan publik terhadap keberadaannya di maluku utara. terakhir, konstribusi spritual yang berkaitan dengan perpaduan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama yang mampu menggerakan mahasiswanya menjadi pribadi-pribadi yang menyadari kehadiran allah swt disetiap aktivitas kesehariannya. sehingga ibu yana mengatakan: “kami sebagai sdm tidak bisa diposisikan sakadar sebagai beban. tetapi juga harus diposisikan sebagai sumber pendapatan, karena dengan kami ummu mendapat kepercayaan publik yang dibuktikan dengan mahasiswa yang terus bertambah setiap tahunnya”. pak fauji menambahkan: “sdm dalam pelaporan keuangan ditempatkan sebagai beban. untuk itu, kami juga punya laporan perkembangan ummu, yang itu menempatkan sdm sebagai faktor terpenting. kami sangat menyadari hal tersebut sangatlah tidak adil bila harus menempatkan mereka sebagai beban seperti beban listrik, sehingga laporan perkembangan ummu merupakan pengakuan kami terhadap keberadaan sdm sebagai aset”. dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sdm tidak hanya sakadar sebagai beban, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi ummu. hal tersebut dikarenakan peran sdm yang mampu melahirkan sarjana-sarjana yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah provinsi maluku utara maupun pihak swasta. sehingga masyarakat maluku utara menjadikan ummu sebagai pilihan ketika anak-anak mereka akan melanjutkan studi pada perguruan tinggi. selanjutnya, apa yang disampaikan pak fauji telah menempatkan sdm tidak lagi sebagai beban sebagaimana dalam laporan keuangan tetapi juga diakui sebagai aset dalam laporan perkembangan ummu. laporan keuangan tidak hanya bersifat kuantitatif (angka-angka), tetapi juga dapat dijelaskan secara kualitatif (lihat triyuwono, 2012 dan mulawarman, 2011). karena ketika akuntansi hanyalah bersifat kuantitatif, maka yang bersifat kualitatif tidak bisa akan diakui. untuk itu, laporan keuangan ummu dan laporan perkembangan ummu merupakan perpa-duan kuatitatif dan kualitatif yang menempatkan sdm sebagai beban dan juga sebagai aset. dalam pencatatan akuntansi, sdm diposisikan sebagai beban bukan sebagai aset. hal tersebut disebabkan perusahaan harus memberikan gaji pendidikan dan pelatihan. akan tetapi ketika sebuah perusahaan tanpa campur tangan sdm, maka perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi. harahap (2011:423) berkesimpulan tanpa sdm, perusahaan tidak akan bisa menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. karena sdm yang doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 jurnal akuntansi & investasi102 mengelola suatu perusahaan dan sdm menciptkan nilai tambah tersebut. di luar sdm adalah aktiva pasif yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa investasi kebijakan sdm. simpulan amal usaha muhammadiyah merupakan tempat untuk menyebarkan ilmu dan dakwah. tentu, sdm merupakan motor penggerak untuk mewujudkan cita-cita ummu bahkan muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya. di mana masyarakat islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang selalu beramar ma’ruf nahi munkar, sehingga tidak terjadi lagi kebodohan, kemiskinan, penindasan, dll. hasil penelitian menunjukan bahwa sdm sebagai aset intelektual dalam amal usaha muhammadiyah (ummu) dimaknai sebagai berikut: pertama, sdm dimaknai sebagai penyebar ilmu, yaitu dengan keahlian yang dimilikinya mampu menyebarkan nilai-nilai sesuai dengan pekembangan zaman. kedua, sdm dimaknai sebagai penggerak dakwah, hal ini berkaitan dengan amar ma’ruf nahi munkar, di mana sdm harus mampu memadukan ilmu pengetahuan umum dan agama agar terwujudnya mahasiswa yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. ketiga, sdm dimaknai sebagai sumber pendapatan, yaitu berkaitan dengan poin pertama dan kedua sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan publik dan membuahkan hasil yang positif, dibuktikan dengan mahasiswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. keempat, sdm sebagai beban, yaitu berkaitan dengan ummu yang memiliki tangungjawab untuk membayar gaji dosen, tenaga kependidikan, membiayai pelatihan dan pendidikan. dalam laporan keuangan ummu, sdm diposisikan sebagai beban, sementara dalam laporan perkembangan ummu diakui sebagai aset. artinya terjadi perpaduan pengakuan sdm sebagai aset intelektual secara kuantitaif maupun kualitatif. dengan demikian sdm tidak dapat dikatagorikan sebagai beban tetapi juga sebagai penyebar ilmu, penggerak dakwah dan sumber pendapatan, sebagai-mana penjelasan sebelumnya. hasil penelitian ini telah menjembatani terkait perdebatan posisi sdm sebagai aset atau beban dikalangan akedemisi maupun praktisi akuntansi. hasil penelitian ini membuktikan bahwa sdm dapat dikatakan sebagai aset, juga sebagai beban bagi perusahaan. karena sdm merupakan penggerak organisasi, yaitu berkaitan dengan mewujudkan cita-cita perusahaan baik dalam bentuk ekonomi, sosial dan spiritual, sehingga perusahaan juga harus mengeluarkan biaya terkait gaji, pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. dapat disimpul-kan bahwa sdm merupakan aset intelektual yang berfungsi sebagai penyebar ilmu, penggerak dakwah, sumber pendapatan dan beban bagi perusahaan. penelitian ini dilakukan hanya sebatas mengungkap makna sdm sebagai aset intelektual. penelitian ini memandang perlu dilakukan pendalaman terkait nilai yang diberikan sdm terhadap tempat di mana ia bekerja. artinya, sdm dapat dikaji dalam pandangan akuntansi yang lebih spesifik, contohnya akuntansi sumber daya manusia atau sejenisnya, agar mampu menciptakan teori akuntansi sumber daya manusia yang lebih membumi dan mudah diaplikasikan oleh pemakainya. daftar pustaka audifax. 2008. research. sebuah pengantar untuk “mencari ulang” metodologi penelitian dalam psikologi. jalasutra: yogyakarta dan bandung bertens, k. 1987. fenomenologi eksistensial. jakarta: gramedia berger, p.l., dan t. luckman. 1990. social contruction theory, hasan basari (penerjemah). tafsir sosial atas kenyataan: risalah tentang doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 vol. 17 no.1 januari 2016 103 sosiologi pengetahuan. lp3es: jakarta bogdan, r dan s. taylor. 1993. doing field research: pratice and meta-theory in conterpoint, jurnal of management and accounting research denzin, n.k. dan y.s. lincoln. 2009. handbook of qualitative research. california-usa: sage publication. creswell, j. w. 2007. qualitatif inquiry and research design. sage publication, inc flomhotz. e. 1974. human resorce accounting, valuation and duration of futball player contracts. jurnal of managent studies. groenewald, t. 2004. a phenomenological research design illustrated. international journal of qualitative methods, 3 (1) harahap, s.s. 2011. teori akuntansi. raja grafindo persada: jakarta hartaji, d.a. 2012. motivasi berprestasi pada mahasiswa yang berkuliah dengan jurusan pilihan orangtua. fakultas psikologi universitas gunadarma. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/ artikel_10504208.pdf ikatan akuntansi indonesia. 2009. standar akuntansi keuangan. salemba empat: jakarta lank, i. 1997. leveraging invisible assets: the human factor. long range planning, 3 (3), 406-412 luayyi. 2012. makna aset dan pelaporan pondok pasantren. msa tesis, universitas brawijaya muhajir, n. 2000. metodologi penelitian kualitatif. penerbit rake sarakin: yogjakarta mulawarman, a.d. 2011. akuntansi syari’ah. teori konsep dan laporan keuangan. bani hasim press dan e publisisng kompany: malang dan jakarta moleong, l.j. 2006. metode penelitian kualitatif. bandung: rosda moustakas, c. 1994. phenomelogical reseaech methods. new delhi: sage publications pimpinan pusat muhammadiyah, 2010. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga muhammadiyah. surya sarana grafika: yogyakarta pimpinan pusat muhammadiyah, 2012. nomor 02/ped/1.0/b/2012 tentang pedoman perguruan tinggi muhammadiyah. http:// www.ums.ac.id/dokumen/ppm-dikti_02-ped-2012.pdf rapar, j.h. 1996. pengantar filsafat. kanisius: yogyakarta rodhe, j.g., dkk. 1976. human resorce accounting: a critical assemnt, issue. industri relationt: a journal of economy and society, 15 (1), 13-25 sanders, p. 1982. “phenomenology: a new way of viewing organizational research”. academy of management review. 7 (3), 353-360 saerang, d., dan p. elia. 2001. accountability and accounting in a religius organization: an interactive etnographic study of the pantecostal chruch of indonesia. ph.d dessertation, university wallonggong singh, m. 2009. human resource accounting chellenge for accountant. shudh, samikhsa aur mulyankan (internasional research journal). 2 (5), 440-442 subiyantoro, e.b., dan i.triyuwono. 2004. laba humanis. tafsir sosial atas konsep laba dengan pendekatan hermeneutika. bayumedia publising dan ppbei fe unibraw: malang suwarjono. 2006. teori akuntansi perakayasaan laporan keuangan. bpfe: yogyakarta sukuharsono, e.g. 2006. alternatif riset kualitatif sains akuntansi: biografi, phenomenologi, grounded teory, etrnografis kritis, dan studi kasus. analisis makro dan mikro: jembatan kebijakan ekonomi indonesia. 6 (2), 230-245 setiabudi, h.y. dan i. triyuwono. 2002. akuntansi dan ekuitas, dalam narasi kapitalisme, sosialisme, dan islam. salemba empat: jakarta smith, j.a., p. flowers, and larkin. michael. 2009. interpretative phenomenological analysis: theory, method and research. los angeles, london, new delhi, singapore, washington: sage smith, j.a. (ed.). 2009. psikologi kualitatif: panduan praktis metode riset. terjemahan dari qualitative psychology a practical guide to research method. yogyakarta: pustaka pelajar statuta universitas muhammadiyah maluku utara. 2003. ummu press: ternate triyuwono, i. 2012. akuntansi syariah. perspektif, metodologi, dan teori. rajawali pers: jakarta undang-undang republik indonesia, nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. http://usu.ac.id/public/content/files/ sisdiknas.pdf undang-undang republik indonesia, nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.http://sindiker.dikti.go.id/dok/uu/ uuno142005%28guru%20&%20dosen%29.pdf widati, s. 2012. makna aset persyarikatan aisyiyah dengan nilai alqur’an dan tao te ching sebagai alat dekonstruksi. msa tesis, universitas brawijaya wulandari, p. p. 2011. mengungkap akuntansi pemain sepak bola sebagai aset klub. msa tesis, universitas brawijaya welman, c.j., dan s. j. kluger 1999. research methodology for the business and administration science. international thomson: johannesburg yanping, j.c., dan r. w. yang. 2005. researc on accounting of human resoources devolopment. china-usa business review, 4 (4), 1537-151 doi: 10.18196/jai.2016.0047. 93 103 a adrian sutawijaya agency theory agency theory al-marghinani al-tamwil bi al-murabahah analisis fiqih dan keuangan b bali bandung banjarmasin bantul barli suryanta bni bri syariah btn c capital loss ceo charles hamilton chicago chicago illonois cincinnati connecticut conventional home financing corporate governance culture shock d denpasar driver of dakwah e edward elgar. effectively the floating rate encyclopedia of business end-user f farid kurnia rahman g gaap gema insani press, generally accepted accounting principles i ifrs ikatan akuntan indonesia ilham reza ferdian illinois ima india indonesia infomation system research institute of management accountants intermediary institution international islamic university malaysia iran islam islamic banks issues in accounting education j j. zimmerman jakarta jawa tengah journal for the scientific study of religion journal of accounting research journal of accounting research journal of business ethics journal of practice and theory journal of state taxation jurnal ekonomi k kamboja kamus besar bahasa indonesia kantor cabang pembantu kasihan kontrak murabahah kuwait l lahore m mahasaraswati makassar malaysian manado mandiri syariah mcleon model modified jones mortgage financing muhammad syafii muhammadiyah murabaha contract murabahah practices in iran n national tax journal new chinese accounting standards new york new zealand non-anonymous north michigan o oktofa yudha sudrajad p pacific basin finance journal pakistan palembang pascasarjana universitas diponegoro pembiayaan kpr perbankan syari'ah persero philippines pontianak pt. pustaka grahatama purwokerto r raja grafindo persada s sarbanes-oxley semarang semolo singaraja sistem informasi akuntansi software stie perbanas sudarso kaderi suku bunga efektif surabaya surakarta sutami syariah syed tahir hijazi t tamantirto teori akuntansi the accounting review the impairment of assets. the quality management journal tinjauan kritis produk murabahah u udayana ummu universitas gadjah mada universitas sebelas maret university of washington v volatilitas harga volatility of prices w washington whistleblowing wisnu wardhana wrongdoing y yogyakarta layout januari 2014 pendahuluan praktik transfer pricing jika dilihat dari sisi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam peraturan dirjen pajak nomor 43 tahun 2010 yang diubah dengan peraturan dirjen pajak nomor 32 tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diyakini dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung memindahkan kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing mispiyanti* program studi akuntansi, stie putra bangsa, jl. ronggowarsito no. 18 pejagoan kabupaten kebumen, jawa tengah telp (0287) 384011 indonesia. *corresponding author, e_mail address: mispi_71@yahoo.co.id abstract the aim of the research is to find empirical effidence of tax, tunneling incentive and bonus mecahnism toward transfer pricing decision taken by manufacturing companies listed in indonesia stock exchange. the research population are manufacturing companies listed in indonesia stock exchange arround 2010 to 2013. the samples were taken using purposive sampling method. the research results show that tax and bonus mechanism do not have effect toward companies’ transfer pricing decision. while, tunneling incentive has effect toward companies’transfer pricing decision. key words: transfer pricing; tax;tunneling incentive; bonus mechanism. abstract tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. populasi yang digunakan mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010 2013, sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. sementara, tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. kata kunci:transfer pricing;pajak; tunneling incentive; mekanisme bonus. di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax). bagi korporasi multinasional, peru-sahaan berskala global (multinational corporations), transfer pricing dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas. sebagaimana jacob dalam yuniasih et al. (2012) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 16 no.1 januari 2015 63 pergeseran pendapatan dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah. transfer pricing diatur dalam pasal 18 undangundang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. peraturan transfer pricing tersebut mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak arm’s length. berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat (4) yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. beberapa penelitian tentang motivasi pajak terhadap keputusan transfer pricing telah dilakukan, diantaranya oleh bernard et al. (2006) yang menemukan harga transaksi pihak terkait berhubungan dengan tingkat pajak dan tariff rate negara tujuan. kemudian yuniasih et al. (2012) juga menemukan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing. beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. besarnya keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. menurut hartati et al. (2015), tunneling incentive adalah suatu prilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. penelitian tentang tunneling incentive telah dilakukan oleh yuniasih et al. (2012) yang menemukan tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan transfer pricing. selain itu, mutamimah (2009) menemukan bahwa terjadi tunneling oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas melalui strategi merger dan akuisisi di indonesia. menurut healey (1985),manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba periode saat ini. menurut hartati et al. (2015), ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. sebagaimana lo et al. (2010) menemukan bahwa ada kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi transfer pricing untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. hal ini juga didukung oleh chan and chow (1997) dan chan and lo (2005) yang menyatakan bahwa manajemen dapat memanfaatkan transfer pricing sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna mengurangi pajak, meningkatkan bonus manajemen dan mengalihkan sumber daya (resources) dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang masih satu kepemilikan. berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2010-2013?”. adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris jurnal akuntansi & investasi64 pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2013. hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. kemudian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan transfer pricing suatu perusahaan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori keagenan hartati (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori keagenan adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. teori keagenan dapat mengim-plikasikan adanya asimetri informasi. konflik antar kelompok atau agency conflict merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. selanjutnya, colgan (2001) menyatakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu moral hazard, masalah horizon waktu dan penghindaran risiko manajerial moral hazard umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. penahanan laba (earnings retention). masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham. masalah tau konflik horison waktu muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. sedangkan masalah penghindaran risiko manajerial muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. transfer pricing menurut gunadi (1994) transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan (transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. dalam konteks praktik penghindaran pajak maka modus transfer pricing yakni dengan merekayasa pem-bebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan (rahayu, 2010). transfer pricing dapat terjadi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa. pengertian transfer pricing sebagai harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa dan harta tak berwujud, seperti yang telah disebutkan vol. 16 no.1 januari 2015 65 di atas merupakan pengertian yang netral. akan tetapi, menurut hubert (2004), istilah transfer pricing juga sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (abuse of transfer pricing), yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (taxation income) dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut. beban pajak lebih detail dibahas dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 46 tahun 2012 tentang pajak penghasilan, disebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) merupakan laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan). untuk menen-tukan laba rugi pada suatu periode dapat diperoleh dari perhitungan jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan atau disebut dengan beban pajak (penghasilan pajak). transfer pricing dalam peraturan perpajakan indonesia peraturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam pasal 18 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam peraturan dirjen pajak nomor 43 tahun 2010 yang diubah dengan peraturan dirjen pajak nomor 32 tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. pajak dan transfer pricing meskipun dari sisi korporasi multinasional, transfer pricing merupakan alat untuk memobilisasi laba usaha untuk tujuan usahanya, otoritas fiskal (aparat perpajakan) selalu menginginkan transaksi yang terjadi antara divisi atau antara perusahaan dalam satu grup tetap mengacu pada harga pasar wajar dan bersifat arm’s length. negara berkembang, termasuk indonesia, menyadari bahwa korporasi multinasional dengan berbagai kelebihannya mempergunakan rekayasa transfer pricing untuk mengalihkan potensi pajak indonesia ke negara lain dengan berbagai dalih, alasan dan justifikasi atas rekayasa tersebut. oleh karenanya, otoritas fiskal secara subyektif memandang tujuan dilakukannya transfer pricing adalah untuk menghindari pajak, maka otoritas fiskal memperhatikan dua hal prinsipil yaitu afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special relationship) dan kewajaran atau arm’s length principle. rahayu (2010) menyatakan bahwa karakteristik hubungan antara anak perusahaan (subsidiary company) di indonesia dengan induk perusahaan (parent company) di luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah (separate entity). dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi (inter company transaction) yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan (subsidiary company) di indonesia mengalami kerugian, sedangkan secara keseluruhan bisnisnya selain di indonesia masih mengalami untung sehingga dapat mengurangi beban pajak di indonesia. hal tersebut didukung oleh pendapat gusnardi (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. kemudian menurut yani (2001), motivasi pajak dalam transfer pricing pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan jurnal akuntansi & investasi66 beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi. jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. sehingga perusahaan multinasional memperoleh keuntungan dari pergeseran pendapatan negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. sebagaimana dinyatakan oleh bernard et al. (2006) bahwa harga transaksi pihak terkait dan arm’s-length berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. selain itu, swenson (2001) menemukan bahwa tarif impor dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi transfer pricing. yuniasih et al. (2012) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah salah satunya untuk menekan beban pajak yang semakin besar. karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut. berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h 1 : pajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing. tunneling incentive dan transfer pricing pada struktur kepemilikan terkonsen-trasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu (keluarga, pemerintah atau lainnya) sebagai pemegang saham pengendali. sehingga kenaikan hak arus kas di tangan seorang pemegang saham pengendali dapat menye-babkan insentif keuangan naik. kenaikan hak arus kas ini akan memotivasi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingannya (efek alignment) dengan perusahaan atau pemegang saham non-pengendali. namun ketika pemegang saham pengendali meningkatkan pengendaliannya melalui struktur piramida atau cross-shareholding dengan tetap mempertahankan jumlah kepemilikan yang rendah, maka pemegang saham pengendali akan termotivasi untuk melakukan ekspropriasi terhadap perusahaan (efek entrenchment). hal ini didukung oleh jian dan wong (2003) menyatakan bahwa ketika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keua-ngan, pemegang saham pengendali akan memindahkan sumber daya untuk kepen-tingan mereka dibandingkan membagikannya sebagai deviden. salah satu cara yang biasa digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi adalah melalui transaksi pihak berelasi. ekspropriasi (expropriation) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejah-teraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (claessens et al., 1999 dalam sanjaya, 2010). cara yang dapat dilakukan dalam praktik ekspropriasi misalnya pemegang saham pengendali berusaha untuk memperkaya dirinya sendiri dengan tidak membayarkan deviden kepada pemegang saham minoritas, mentransfer keuntungan ke perusahaan lain yang juga berada dibawah kendalinya (claessens, djankov, fan, & lang, 1999) dan juga melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak berelasi. transaksi pihak berelasi kemungkinan besar digunakan sebagai tunneling, karena harga transaksi terhadap pihak-pihak berelasi ini dapat berbeda dengan transaksi pihak independen.transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk vol. 16 no.1 januari 2015 67 kepentingan pemegang saham pengendali. hal ini didukung oleh claessens et al. (2002) yang menemukan bahwa lemahnya perlindungan hakhak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas. struktur kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. untuk perusahaan di asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, termasuk di indonesia. struktur kepemilikan terkonsentrasi ini menimbulkan potensi bagi pemegang saham pengendali untuk terlibat lebih jauh dalam pengelolaan perusahaan. sebagaimana dinyatakan oleh shieifer dan vishny (1997), zhuang et al. (2000), serta wiwattanakantang (2001), pemegang saham mayoritas dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. gilson dan gordon (2003) mengiden-tifikasi dua kemungkinan cara yang dapat dilakukan pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol dari kebijakan perusahaan yaitu melalui kebijakan kontraktual dengan pihak lain dan kebijakan operasi perusahaan seperti gaji dan kompensasi yang besar. sehingga, semakin tinggi insentif ekpropriasi pemegang saham pengendali, semakin tinggi pula untuk melakukan transaksi pihak berelasi. transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunis oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan tunneling. adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh kekua-saan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut.sehingga, jian dan wong (2003) menyatakan ketika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keuangan, pemegang saham pengendali akan memindahkan sumber daya untuk kepentingan mereka atau melakukan tunneling dibandingkan memba-gikannya sebagai deviden. yuniasih et al., (2012) menyatakan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan transfer pricing. oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h 2 : tunneling incentive berpengaruh pada keputusan transfer pricing. mekanisme bonus dan transfer pricing mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan peneriman bonus dan remunerasinya. sebagaimana pendapat scott (2006), motivasi bonus dapat mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. hal ini didukung oleh hartati et.al., (2015), mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. namun, sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing, maka tidak menutup kemungkinan akan terjaadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. oleh karena itu, manajemen dapat memanfaatkan transfer pricing sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan gunameningkatkan jurnal akuntansi & investasi68 bonus manajemen (chan and lo, 2005). jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan guna memperoleh penghargaan. penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan berdasarkan kinerja para direksi dalam mengelola perusahaan. jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. hal ini didukung oleh pendapat horngren (2008) yang menyatakan bahwa bonus direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. selanjutnya, praktik akuntansi yang berlangsung akan berfokus pada angka-angka akuntansi yang akan diciptakan supaya kinerjanya baik, sehingga akuntabilitas dari angka akuntansi yang dibentuk dikesampingkan, maka praktik transfer pricing yang ilegal dalam akuntansi menjadi hal yang wajar. bonus yang ada dalam suatu perusahaan akan menciptakan insentif bagi manajemen untuk meningkatkan present value dari penerimaan bonus mereka (watts dan zimmerman, 1978) sehingga manajer akan lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. sejalan dengan itu, scott (2006) menyatakan bahwa motivasi bonus dapat mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. hal ini juga didukung oleh healy (1985) yang menemukan bahwa manajer perusahaan dengan mekanisme bonus berbasis laba bersih secara sistematis mengadopsi kebijakan akrual untuk memaksimalkan ekpektasi mereka. lo et al. (2010), yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi transfer pricing untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. chan dan chow (1997) dan chan dan lo (2005) juga menyatakan bahwa manajemen dapat memanfaatkan transfer pricing sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus manajemen dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang masih satu kepemilikan. selain itu, hartati et al. (2014) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pemilik perusahaan akan melihat laba peru-sahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya sehingga para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan praktik transfer pricing. berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h 3 : mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan transfer pricing. gambar 1. model penelitian vol. 16 no.1 januari 2015 69 metode penelitian model penelitian berdasarkan rancangan hipotesis yang dirumuskan, maka dibuatlah model penelitian sebagaiamana yang disajikan pada gambar 1. tabel 1. perincian perhitungan sampel tahun 2010-2013 populasi dan sampel penelitian populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2013. alasan pemilihan populasi pada penelitian ini adalah karena sebagian besar penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri. sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. teknik sampling ini merupakan suatu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. adapun perincian sampel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1. jenis dan metode pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data sekunder yaitu berupa laporan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010 2013. data yang digunakan dalam penelitian mengenai pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur di indonesia yang di publikasikan di website www.idx.co.id. definisi operasioanal variabel penelitian variabel independen variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus. pajak pajak dalam penelitian ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan effective tax rate yang merupakan perbandingan tax expense dikurangi deferred tax expense dibagi dengan laba kena pajak (yuniasih et al., 2012). tunneling incentive tunneling incentive diproksikan dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham yang berada di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari indonesia. hal ini sesuai dengan psak nomor 15 yang menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih. mekanisme bonus bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja jurnal akuntansi & investasi70 perusahaan. bonus yang diberikan perusahaan dapat berupa tunjangan, komisi, insentif penjualan, atau kesejahteraan karyawan. pemberian kompensasi bonus diukur dengan dummy, dimana nilai 1 diberikan untuk perusahaan dengan kepemilikan asing yang melakukan pemberian bonus, tantiem, komisi, atau insentif penjualan kepada manajemen, sedangkan yang lainnya nilai 0. variabel dependen transfer pricing dalam penelitian ini adalah penjualan produk dari satu divisi ke divisi yang lain yang mempunyai hubungan istimewa dan berada di negara lain yang mempunyai tarif pajak lebih rendah daripada indonesia. transfer pricing dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak berelasi. perusahaan dengan kepemilikan asing yang melakukan penjualan kepada pihak berelasi yang berada di negara lain dengan tarif pajaknya lebih rendah dari indonesia diberi nilai 1, sedangkan yang lainnya diberi nilai 0. metode analisis data statistik deskriptif analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. analisis deskriptif ini menginformasikan data statistik deskriptif, meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan deviasi standar. model regresi logistik metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi logistik dengan metode stepwise. kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan hosmer and lemeshow’s goodness of fit test. besarnya nilai koefisien determinasi pada regresi logistik ditunjukkan oleh nilai nagelkerke r square (ghozali, 2013). analisis menggunakan regresi logistik tidak perlu menggunakan asumsi normalitas data variabel bebasnya (ghozali, 2013). model regresi logistik ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut: keterangan: hasil dan pembahasan karakteristik sampel penelitian berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dapat diketahui dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia terdapat 22 perusahaan manufaktur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yang memenuhi kriteria sampel penelitian, sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 88. sebagian besar perusahaan yang dikendalikan oleh pihak asing melakukan penjualan berelasi ke negara lain yang tarif pajaknya lebih kecil dari 25% dimana perusahaan selalu berupaya untuk menghemat pengeluaran pajaknya. selanjutnya, sebagian besar perusahaan terdaftar dikendalikan oleh perusahaan asing yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepemilikan saham dan memiliki mekanisme bonus yang diberikan kepada manajemen perusahaan. tabel 2.statistik deskriptif vol. 16 no.1 januari 2015 71 hasil analisis data pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. selisih dari hasil -2ll awal dan nilai -2ll akhir adalah sebesar 10,554, ini menunjukkan penurunan nilai likelihood, dimana hal ini dapat ditunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus di dalam model regresi karena nilai korelasi antar variabel bebas sebesar -0,951; -0,343; -0,000 dimana jauh di bawah batas korelasi yang ditentukan yaitu sebesar 0,8. besarnya pengaruh dari ketiga variabel yang terdiri dari pajak, tunneling incentive dan meka-nisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2013 adalah sebesar 16,9%. sedangkan sisanya sebesar 83,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati karena nilai statsistik hosmer lemeshow’s goodness of fit test sebesar 8,086 dengan probabilitas signifikansi 0,425 yang nilainya di atas 0,05. dengan demikian dapat disimpulkan model dapat diterima. pengujian hipotesis hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2010 2013. ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,093 yang lebih besar dari 0,05. hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yuniasih et al., (2012) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. dalam perkembangannya, upaya perusa-haan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dapat dilakukan melalui manajemen pajak (suandy, 2011). kemudian menurut suandy (2011), tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. selanjutnya, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010 – 2013. ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05. sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing dapat diterima atau dapat terbukti. hal ini menjelaskan bahwa saham perusahaan yang telah dimiliki asing akan melakukan penjualan kepada pihak berelasi dengan penentuan harga yang tidak wajar guna kepentingan pemegang saham pengendali yag berada di negara yang tarif pajaknya lebih rendah daripada indonesia. dwinanto (2010) menyatakan bahwa tunneling dapat dilakukan dengan cara menjual produk ke perusahaan berelasi dengan harga yang lebih rendah. kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh kekuasaan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut. oleh karena itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yuniasih et al., (2012) menyatakan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan transfer pricing. selanjutnya, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh jurnal akuntansi & investasi72 signifikan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2010 – 2013. ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,999 yang lebih besar dari 0,05. sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh pada kepu-tusan transfer pricing perusahaan tidak dapat diterima atau tidak terbukti. oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan lo et al. (2010) yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi transfer pricing untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. selain itu, penelitian ini juga tidak sejalan dengan hartati et al. (2014) yang menya-takan bahwa pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya sehingga para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan menga-lami peningkatan termasuk dengan cara melakukan praktik transfer pricing. simpulan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. namun untuk variabel tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. implikasi dalam penelitian tentang praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional dengan status kepemilikan asing adalah transfer pricing merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisi atau perusahaan. namun dalam praktiknya, transfer pricing banyak digunakan secara ilegal guna meminimalkan beban pajak perusahaan. namun dalam penelitian ini tidak terbukti, kemungkinan perusahaan mengurangi beban pajak perusahaan dengan menerapkan manajemen pajak. mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba secara keseluruhan. adanya kebijakan bonus yang sudah tepat, maka pemilik berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. namun, upaya menghemat pengelua-ran pajaknya tidak selalu dilakukan dengan faktor mekanisme bonus, tetapi perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan objek penelitian yang hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia, sehingga dalam penelitian ini ada dua hipotesis yang tidak terdukung yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing perusahaan. hal ini di dukung oleh nilai nagel kerke r2 sebesar 16,9%, yang artinya sisanya sebesar 83,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. dalam penelitian ini, mekanisme bonus hanya menggunakan proksi dummy yaitu 1 jika perusahaan memberikan bonus kepada manajemen dan 0 jika perusahaan tidak memberikan bonus kepada manajemen. oleh karena itu, saran yang dapat dikemukakan dalam vol. 16 no.1 januari 2015 73 kaitannya dengan hasil penelitian ini adalah gusnardi (2009) menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. namun pada penelitian ini, pernyataan tersebut belum terbukti. kemungkinan dikarenakan sampel perusahaan pada penelitian ini hanya perusahaan yang ada di indonesia. oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan yang memiliki kepemilikan yang sama baik yang ada di indonesia maupun yang ada di luar negeri. kemudian penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor lain seperti manajemen pajak dengan tingkat cash effective tax rate yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing perusahaan, dan untuk mekanisme bonus dapat menggunakan proksi lain seperti tingkat kompensasi yang diberikan kepada dewan direksi berdasarkan nilai total kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan (irawan et al., 2012). daftar pustaka bernard, a. b., j. b. jensen, dan p. k. schott. 2006. transfer pricing by us-base multinational firms. nber working papers 12493, national bureau of economic research, inc. chan, k. h. dan a. lo. 2005. international transfer pricing in china: post wto. hong kong, prc: sweet & maxwell asia. chan, k. h. dan l. chow. 1997. international transfer pricing for business operations in china: inducements, regulation and practice. journal of business finance & accounting, 1.269–1.289. claesens, s, d. simeon, h.p.l larry. 2000. the separation of ownership and control in east asia. journal of financial economics elsevier, 58 (1-2), 81-112. claesens, s., s. djankov, j. p. h. fan, dan l. h. p. lang. 1999 expropriation of minority shareholder evidence from east asia. paper was presented at cei working paper series. no. 2000-4, centre for economic intitutions, institute of economic research hitotsubashi university. colgan, p. mc. 2001. agency theory and corporate governance: a review of the literature from a uk perspective. working paper. university of strathclyde at united kingdom. dwinanto, j. 2010. pengaruh merger dan akuisisi terhadap kekayaan pemegang saham minoritas: studi kasus pt lippo karawaci tbk. tesis, universitas indonesia. ghozali, i. 2013. aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 21 up date pls regresi.edisi 7. semarang: badan penerbit undip. gilson r. j. gordon. j. 2003. controling shareholders. working paper: 228. columbia law school. the center for law & economic studies. ny. gunadi. 1994. transfer pricing. suatu tinjauan akuntansi manajemen dan pajak. jakarta: bina rena pariwara. gusnardi. 2009. penetapan harga transfer dalam kajian perpajakan. pekbis jurnal. 1 (1), 36-43. hartati, w., desmiyawati dan n. azlina. 2014. analisis pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xvii, lombok. hartati, d. dan julita. 2015. tax minimization, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing seluruh perusahaan yang listing di bursa efek indonesia. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xviii, medan. healy, p. 1985. the effect of bonus schemes on accountings decision. journal of accounting and economics 7, 85-107. horngren, c., t. srikantm, dan d. g. foster. 2008. akuntansi biaya. jilid 1. jakarta: erlangga. hubert, h. 2004. introduction to transfer pricing. ibfd. page 3. irawan, h. p dan a. farahmita. 2012. pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xv, banjar-masin. jacob, j. 1996. taxes and transfer pricing: income shifting and the volume of intrafirm transfer. journal of accounting research, 34. 301-312. jensen, m. dan w.h. meckling. 1976. theory of the firm: magerial behavior, agency cost and ownership structure. journal of financial economics, 3, 305-360. jian, ming dan t. j. wong. 2003. earning management and tunneling through related party transactions: evidence from chinese corporate groups. paper was presented at efa 2003 annual conference paper no. 549, nanyang technological university, nanyang business school at singapore. lo, w. y. a., m. k. w. raymond, dan f. micheal. 2010. tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: an empirical analysis of the transfer pricing behavior of chineselisted companies. journal of the american taxation association, 32 (2), 1-26. mutamimah. 2009. tunneling atau value added dalam strategi merger dan akuisisi di indonesia. jurnal manajemen teori dan terapan. 2 (2), 161-182. palestin, h. s.. 2009. analisis pengaruh struktur kepemilikan, praktik corporate governance dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba (studi empiris pada di p.t. bursa efek indonesia. tesis, universitas diponegoro. pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 15 (revisi 2009) investasi pada entitas asosiasi. dewan standar akuntansi keuangan-ikatan akuntan indonesia. jakarta. pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 (revisi 2012) pajak penghasilan. dewan standar akuntansi keuangan-ikatan akuntan indonesia. jakarta. peraturan direktorat jenderal pajak nomor 32 tahun 2011 penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.direktorat jenderal pajak. jakarta. rahayu, n. 2010. praktik penghindaran pajak oleh foreign direct a akuntan publik akuntansi sektor publik american journal of economics anggaran penda-patan dan belanja negara annual reports apbn aplikasi analisis multivariante b banda aceh bank lampung bank sulut bank syariah bantul batang biaya pendidikan bprs artha mas abadi bulletin akuntan publik c corporate social responsibility csr customer loyalty customer relationship d depreciation dirjen pajak e empirical evidence in spanish empirical evidence of iran eraturan pemerintah no 58 tahun 2005 evolution of the governmental accounting f finance in east asia financial accounting theory financial statements g good corporate governance i iasb ifrs indonesia international accounting standart board international financial reporting standars international journal of business international journal of business and management international journal of information science and t islamic banking j j. m. alekam jakarta journal of financial economic journal of global management jurnal akuntansi dan investasi jurnal aplikasi manejemen jurnal reviu akuntansi dan keuangan jurnal riset akuntansi indonesia k kabupaten batang kepatuhan syariah kingdom of bahrain komite nasional kebijakan corporate governance. korea l lkpd lpkd m malaysia malaysian institute of accountants manado manila masa studi media akuntansi menteri keuangan metode-metode pembebanan pajak metodologi penelitian bisnis n nganjuk p padang pati pendidikan profesi akuntansi penerbit bumi aksara peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 philippine pisikologi pendidikan pp no. 24 tahun 2005 pp ri no. 71 th 2010 pratama indomitra prinsip syariah provinsi riau psak r raminten reputasi dan kepercayaan bank syariah revaluation s sekolah tinggi ilmu manajemen ykpn. semarang sharia banks simda simposium nasional akuntansi xiii skpd standar akuntansi keuangan standar akuntansi pemerintah. statistik parametrik syariah compliance syariah governance t tax regulatory thailand the 34th annual congress of the european accountin the accounting review the international journal of digital accounting re thereza michiko thompson international business transfer pricing tunneling incentive u ujian sertifikat akuntan publik undang undang no 1 tahun 2004 undang undang nomor 17 tahun 2003 undang undang nomor 32 tahun 2004 undang-undang no. 33/2004 undang-undang no. 5 tahun 2011 undang-undang nomor 17 tahun 2003 unesa universitas brawijaya universitas diponegoro universitas muhammadiyah yogyakarta universitas sumatera utara universitas trisakti university utara malaysia upper saddle river new jersey usap w wajib pajak y yogyakarta z zainoel abidin bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 issn: 1411-6227 1 pengaruh pengumuman merger dan akusisi terhadap abnormal return saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor dalam sektor industri yang sama di bej perioda tahun 1998-2001 barbara gunawan email : barbaragunawan@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the aim of this study was to examine whether mergers and acquisitions were announced by the company akuisitor result in abnormal return for investors. this research using t test analysis in answering the research hypothesis. from the analysis conducted, it was found that a significant abnormal return when information about mergers and acquisitions the company announced. this indicates that merger and acquisition announcements containing charge information for market participants, which is indicated by the average abnormal return significant acquired company's shareholders and non akuisitor akuisitor on announcements about mergers and acquisitions. key words: mergers, acquisitions, abnormal return. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return bagi para investornya. penelitian ini menggunakan analisis uji t dalam menjawab hipotesis penelitian. dari hasil analisis yang dilakukan, ditemukan adanya abnormal return yang signifikan ketika informasi mengenai merger dan akuisisi perusahaan diumumkan. hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman merger dan akuisisi mengandung muatan informasi bagi pelaku pasar modal, yang ditunjukkan oleh adanya average abnormal return yang signifikan yang diperoleh pemegang saham perusahaan akuisitor maupun non akuisitor pada seputar pengumuman merger dan akuisisi. barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 2 kata kunci: merger, akuisisi, abnormal return. pendahuluan latar belakang merger dan akuisisi telah menjadi topik populer dalam beberapa tahun terakhir ini. pada awalnya, peristiwa merger dan akuisisi hanya terbatas pada kalangan komunitas pelaku bisnis, namun sekarang masyarakat mulai familiar dengan dua terminologi ini. gelombang merger dan akuisisi pada awalnya bermunculan di amerika sekitar tahun 1897-1904. namun untuk kasus di indonesia, gelombang merger dan akuisisi baru mulai sekitar tahun 1970-an. merger dan akuisisi di indonesia didominasi oleh perusahaan pengakuisisi yang telah go public dengan perusahaan target yang belum go public (rachmawati, 2001). perubahan yang signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan komputer dan telekomunikasi, fragmentasi pasar menciptakan persaingan yang sangat ketat. perusahaan dapat berhasil apabila dapat mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. dengan kata lain perusahaan tersebut harus memiliki keunggulan dalam bersaing. agar dapat bersaing dalam perubahan yang terjadi, maka pemerintah perlu menetapkan strategi yang tepat. strategi yang marak dilakukan saat ini oleh perusahaan untuk menghadapi perubahan yang ada salah satunya dengan melakukan merger. aktivitas merger dan akuisisi semakin meningkat seiring dengan intensnya perkembangan ekonomi yang makin mengglobal. di indonesia merger dan akuisisi menunjukkan skala peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dapat memperluas usahanya dengan menambah kapasitas produksi, membangun perusahaan baru ataupun dengan membeli perusahaan lain. apabila perusahaan memperluas usahanya dengan cara menambah kapasitas produksi atau mendirikan perusahaan baru maka cara ini disebut dengan ekspansi. ekspansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekspansi usaha (business expansion) dan ekspansi finansial (financial expansion). ekspansi usaha adalah ekspansi yang dilakukan tanpa mengubah struktur modalnya. jadi perusahaan hanya menambah aktiva lancarnya saja tidak menambah aktiva tetap. sedangkan ekspansi finansial dilakukan dengan menambah aktiva tetap dengan mendirikan pabrik baru, membeli perusahaan lain sehingga merubah struktur modalnya (erni, 2002). pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara perluasan usaha (business expansion), yang disebut juga sebagai perluasan usaha secara internal ataupun perluasan usaha secara eksternal berupa penggabungan usaha (business jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 3 combination). strategi merger dan akuisisi merupakan salah satu alternatif untuk perluasan usaha tersebut (gurendrawati, 1999). perluasan usaha secara internal bisa dilakukan dengan menambah kapasitas produksi atau membangun divisi bisnis yang baru. sedangkan perluasan usaha secara eksternal dapat dilakukan dengan cara menggabungkan diri dengan perusahaan lain (merger) ataupun mengambil alih perusahaan lain (akuisisi). kata merger dan akuisisi dalam penelitian ini dianggap memiliki pengertian yang hampir sama, sehingga dapat dipertukarkan (interchangible). merger atau akuisisi sering dilakukan perusahaan saat ini karena lebih menguntungkan bagi perusahaan. perusahaan akan mendapat tambahan aset dengan biaya yang relatif lebih murah dari pada harus membangun pabrik atau divisi yang baru. dengan bergabung, dua perusahaan atau lebih menjadi lebih mungkin untuk saling menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan yang akan diperoleh juga lebih besar dibandingkan jika mereka melakukan usaha sendirisendiri. menurut brigham et al (1999) dalam prestiwanto (2002) alasan utama perusahaan melakukan merger adalah faktor sinergi yang akan meningkatkan nilai penggabungan perusahaan. merger seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham. sinergi tersebut dapat ditimbulkan oleh 1) operating economies yang dihasilkan dari skala ekomomis dalam manajemen, pemasaran, produksi/distribusi; 2) finansial economies, meliputi biaya transaksi rendah; 3) differential efficiency, dimana mengimplikasikan bahwa manejemen suatu perusahaan lebih efisien dan aset perusahaan bersaing akan lebih produktif sesudah merger; 4) peningkatan kekuatan pasar (increased market power) berkaitan dengan tujuan mengurangi persaingan. alasan lain perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah pertimbangan pajak. perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mengakuisisi perusahaan target yang sedang mengalami kerugian. kerugian ini dapat digunakan oleh perusahaan pengakuisisi untuk menghemat pajak (tax saving) (pakering, 2001). informasi yang dipublikasikan dapat mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. pengumuman merger dan akuisisi sebagai suatu informasi dapat berpengaruh pada kedua perusahaan, baik perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. selain itu pengumuman merger juga dapat berpengaruh pada perusahaan lain yang berada dalam satu jenis industri yang sama. firth (1996) dalam pakering (2001) menyatakan bahwa terdapat transfer informasi intra industri, yaitu berita tentang suatu perusahaan extrapolate (meramalkan kemungkinan) perusahaan lain dalam industri yang sama. menurut ang (1997) dalam pakering (2001) menyatakan bahwa kinerja suatu saham dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri terkait. tingkat permintaan pada barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 4 suatu sektor industri akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan yang terkait pada perusahaan tersebut dan selanjutnya akan terifleksikan ke dalam harga pasar saham perusahaan tersebut. berita yang baik (good news) tentang suatu perusahaan menimbulkan kenaikan harga saham perusahaan pesaing. pengumuman suatu informasi berhubungan dengan kinerja harga saham dari perusahaan lain dalam industri yang sama. bila hal ini terjadi maka dikatakan terdapat transfer informasi intra industri. perumusan masalah setelah melihat latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: (1) apakah informasi tentang merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return bagi para investornya? (2) apakah informasi tentang merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return bagi investor saham perusahaan non akuisitor dalam sektor industri yang sama? tujuan penelitian (1) menguji apakah informasi tentang merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return bagi para investornya. (2) menguji apakah informasi tentang merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return bagi investor saham perusahaan non akuisitor dalam sektor industri yang sama. landasan teori pengertian merger dan akuisisi menurut moin (2003) merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktifitasnya atau bubar, sedangkan menurut beams (2000) merger terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha lain dan entitas yang diambil alih tersebut dibubarkan akuisisi menurut moin (2003) adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah, sedangkan menurut beams (2000) menyatakan akuisisi ketika suatu perusahaan memperoleh aktiva produktif dari entitas usaha lain dan mengintegrasikan aktiva-aktiva tersebut ke dalam operasi miliknya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 5 tetapi dalam penelitian ini penulis mengasumsikan bahwa kata merger dan akuisisi memiliki pengertian yang sama, karena itu dapat dipertukarkan (interchangable). tipe merger dan akusisi merger dan akuisisi berdasarkan aktifitas ekonomik dapat diklasifikasikan dalam lima tipe (moin, 2003): a. merger horisontal. b. merger vertikal. c. merger konglomerat. d. merger ekstensi pasar. e. merger ekstensi produk. proses merger dan akuisisi ditinjau dari prosesnya (prestiwanto 2002), merger dan akuisisi dapat dilakukan dengan: a. frendly merger. b. hostile takeover. motivasi perusahaan melakukan merger dan akuisisi menurut brigham et al (1999) dalam widyaningrum (2002), hal-hal yang memotivasi merger dan akuisisi adalah: a. sinergi. b. pertimbangan pajak. c. pembelian aset dibawah biaya penggantian. d. diversifikasi. e. insentif pribadi manajer f. breakup value. alasan-alasan melakukan merger. jika perluasan adalah sasaran utama dari perusahaan, perusahaan memperluas usahanya dengan melakukan penggabungan dan bukan dengan melakukan konstruksi fasilitas-fasilitas baru. beberapa alasan perusahaan memilih melakukan merger sebagai alat perluasan adalah (beams, 2000): a. manfaat biaya (cost advantage). b. risiko lebih rendah (lower risk). c. penundaan operasi keuangan (fewer operating deleys). d. mencegah pengambilalihan (avoidance of takeovers). barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 6 return return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (jogiyanto, 2000). return dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. return realisasi (realized return) merupakan return yang sudah terjadi. return realisasi dihitung berdasarkan data historis. return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan resiko di masa mendatang. return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang. return ekspektasi ini sifatnya belum terjadi berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi. abnormal return abnormal return (excess return) merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). dengan demikian return tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi (jogiyanto, 2000). brown dan warner (1985) dalam jogiyanto (2000) mengestimasi return ekspektasi menggunakan model estimasi: a. mean-adjusted model. b. market model. c. market-adjusted model. hasil penelitian terdahulu pakering (2001), menyatakan bahwa informasi tentang merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return saham perusahaan akuisitor, dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa pengumuman merger dan akuisisi dapat menunjukkan adanya transfer informasi antar perusahaan dalam sektor industri manufaktur. ferlianto (1996) dalam erni (2002), meneliti tentang dampak akuisisi terhadap kinerja return saham perusahaan pengakuisisi di bej perioda 19901995. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return bagi perusahaan akuisitor sebelum dan sesudah akuisisi dalam kurun waktu 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah akuisisi. choliq (1998) dalam pakering (2001), melakukan penelitian tentang tanggapan pasar terhadap akuisisi eksternal dan internal. hasil menunjukkan bahwa abnormal return terhadap perusahaan pengakuisisi tidak signifikan dan pasar bereaksi secara cepat dan bersama-sama menyerap informasi akuisisi sehingga tidak ada abnormal return yang signifikan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 7 prestiwanto (2002) meneliti tentang dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap kesejahteraan pemegang saham perusahaan pengakuisisi. hasil penelitian menunjukkan adanya kesejahteraan yang diperoleh perusahaan pengakuisisi di masa krisis ekonomi. rachmawati (2000) dalam prestiwanto (2002) menerangkan bahwa merger dan akuisisi menyebabkan dampak abnormal return yang positif pada saat sebelum pengumuman dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. merger dan akuisis mengandung muatan informasi bagi pelaku pasar modal yang ditunjukkan oleh reaksi positif yaitu adanya abnormal return yang signifikan positif yang diperoleh pemegang saham perusahaan target pada seputar pengumuman merger dan akuisisi. yudyatmoko (2000) dalam pakering (2001) menguji transfer informasi antar perusahaan akuisitor dan non akuisitor dengan menggunakan sampel dalam berbagai sektor industri, hasil penelitiannya menunjukkan terjadi transfer informasi. hal tersebut mengindikasikan bahwa pengumuman akuisisi yang dilakukan akuisitor mengakibatkan abnormal return bagi saham perusahaan non akuisitor. berdasarkan teori-teori yang sudah diuraikan di atas dan mengacu pada hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini menguji hipotesis sebagai berikut: h1 : informasi tentang merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return saham perusahaan akuisitor. h2 : informasi tentang merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return perusahaan non akuisitor dalam sektor industri yang sama. metoda penelitian penentuan sampel sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada perioda tahun 1998-2001 yang telah terdaftar di bej yaitu sebanyak 8 perusahaan akuisitor dan perusahaan non akusisitor dalam satu sektor industri yang sama dengan perusahaan akuisitor sebanyak 37 perusahaan. metoda pengambilan sampel pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda purposive sampling. populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan akuisitor dan non akuisitor yang sudah go public di bej. sampel saham yang dipilih adalah saham biasa perusahaan akuisitor dan non akuisitor dalam satu sektor industri untuk tahun 1998-2001. kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 8 (1) perusahaan yang dijadikan sampel adalah akuisitor yang melakukan aktivitas merger selama perioda 1998-2001 serta perusahaan non akuisitor dalam sektor industri yang sama dengan jumlah yang cukup representatif. (2) perusahaan akuisitor memiliki pasangan non akuisitor dengan jumlah minimal tiga emiten dalam sub sektor industri yang sama (3) perusahaan non akuisitor yang telah terdaftar di bej sekurang-kurangnya selama 1 tahun sebelum terjadinya pengumuman merger dan akuisisi. (4) saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor tersebut masih aktif diperdagangkan di bej. sumber pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: (1) perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 1998-2001 diperoleh dari bapepam, serta perusahaan non akuisitor dalam industri yang sama dengan akuisitor diambil dari indonesian capital market directory. (2) data harga saham perusahaan sampel selama 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah tanggal efektif akuisisi diperoleh dari bej mm ugm. (3) data indeks harga saham gabungan tahun 1998-2001 diperoleh dari pojok bej mm ugm. metoda analisis data untuk menganalisis data, digunakan event study yang bertujuan untuk mengamati pergerakan harga saham di pasar modal akibat pengumuman merger dan akuisisi selama perioda pengujian. penelitian ini menguji ada tidaknya kandungan informasi dari suatu pengumuman merger dan akuisisi. konsep dasar dari pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar dari suatu pengumuman. untuk mengukur reaksi pasar, maka dalam penelitian ini digunakan abnormal return. suatu pengumuman yang mengandung informasi akan memberikan abnormal return bagi pasar. penelitian ini menggunakan model disesuaikan pasar (market adjusted model), dengan pertimbangan bahwa model ini tidak memerlukan perioda estimasi seperti pada model lain, karena dikuatirkan akan terjadi bias. dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan uji-t dua sisi. mengacu pada model yang digunakan, maka untuk menguji hipotesis dilakukan tahapan sebagai berikut (pakering, 2001): (1) menentukan periode jendela (event window) peneliti menggunakan perioda jendela 41 hari, karena cukup karena untuk melihat kandungan informasi tentang pengumuman merger dan akuisisi. (2) menghitung actual return 1it 1itit it p pp r   jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 9 (3) menghitung return pasar harian dengan rumus: 1t 1tt mt ihsg ihsgihsg r     (4) menghitung abnormal return dengan rumus: ar = rit rmt (5) menghitung rata-rata abnormal return (aar) saham pada hari ke t dengan rumus: n ar aar it n i nt   1 (6) menghitung kumulatif rata-rata return portofolio (caarnn) 20 20    t t ntnn arcaar (7) menghitung kesalahan standar estimasi peramalan untuk saham i pada hari t k/1 1k )arar( kse 2 it k 1i     (8) menghitung abnormal return yang signifikan dengan menggunakan rumus: t = t t ks aar uji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian hipotesis dengan uji-t dua sisi ha ditolak bila – ttabel < t hit > + ttabel ha diterima bila thit < ttabel dan thit > ttabel. hasil penelitian dan pembahasan analisis deskriptif analisis deskriptif dalam penelitian ini berisi profil subyek penelitian, dan karakteristik data yang digunakan. sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan akuisitor dan non akuisitor yang tercatat (listing) di bursa efek jakarta sampai dengan akhir tahun 2001. sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan yang terdiri dari 37 perusahaan non akuisitor dan 8 barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 10 perusahaan akuisitor. untuk kedua kelompok perusahaan tersebut akan dilakukan analisis untuk melihat apakah terdapat abnormal return pada hari seputar pengumuman merger dan akuisisi. hasil penelitian (uji hipotesis) analisis data untuk mengestimasi return ekspektasi dalam penelitian ini menggunakan model estimasi market adjusted model (model disesuaikan pasar). model ini mengacu pada model yang digunakan oleh rachmawati dan tandelilin (2001), serta pakering (2001). model ini menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. pertimbangan lain menggunakan model ini adalah bahwa model ini tidak memerlukan perioda estimasi seperti model yang lain karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar dan pasar modal di indonesia masih dalam tahap berkembang (emerging market), pada tahap tersebut pasar modal memiliki ciri sebagian besar saham yang diperdagangkan transaksinya tidak liquid (thin market) sehingga saham tersebut jarang diperjualbelikan. akibatnya banyak saham yang menghasilkan return nol (0) selama tidak terjadi transaksi. selain itu model ini menganggap  = 0 dan  = 1 untuk semua sekuritas. pengujian pada hipotesis 1 (satu) untuk perusahaan akuisitor. pengujian hipotesis 1 (satu) yaitu untuk mengetahui apakah terdapat average abnormal return (aart) perusahaan akuisitor pada perioda sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. sampel yang digunakan untuk menguji hipotesis dari akuisitor sebanyak 8 perusahaan. hasil t hitung yang diperoleh akan dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan uji 2 sisi. t-tabel yang diperoleh untuk 40 hari perioda pengamatan dengan menggunakan probabilitas 5% yaitu sebesar 2,024 dan untuk 10 % t tabel diperoleh sebesar 1,684. average abnormal return (aart) dikatakan signifikan pada level 5% apabila terletak pada daerah h0 ditolak yaitu lebih besar dari t tabel positif (+2,024) atau lebih kecil dari t tabel negatif (-2,024). jika nilai t hitung terletak pada daerah h0 diterima yaitu antara t tabel negatif (-2,024) dan t tabel positif (+2,024), maka average abnormal return (aart) dikatakan tidak signifikan. average abnormal return (aart) dikatakan signifikan pada level 10% apabila terletak pada daerah h0 ditolak yaitu lebih besar dari t tabel positif (+1,684) atau lebih kecil dari t tabel negatif (-1,684). jika nilai t hitung terletak pada daerah h0 diterima yaitu antara t tabel negatif (-1,684) dan t tabel positif (+1,684), maka average abnormal return (aart) dikatakan tidak signifikan. average abnormal return (aart) signifikan artinya bahwa pemegang saham atau investor perusahaan akuisitor memperoleh abnormal return, dan jika tidak jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 11 signifikan berarti bahwa investor perusahaan akuisitor tidak menerima abnormal return. tabel 4.1 berikut ini adalah hasil dari perhitungan average abnormal return (aart), kse dan t hitung untuk perusahaan akuisitor di seputar pengumuman merger dan akuisisi yaitu perioda 20 hari sebelum dan 20 hari setelah pengumuman. tabel 4.1 average abnormal return (aart), kse dan t hitung perusahaan akuisitor har i aarit ak kse ak t hit ak -20 0,006703 0,046243 0,1450 -19 0,043685 0,294199 0,1485 -18 0,038646 0,180530 0,2141 -17 0,010753 0,138472 0,0777 -16 -0,015150 0,061305 -0,2471 -15 -0,005161 0,066144 -0,0780 -14 -0,032908 0,094031 -0,3500 -13 0,026516 0,068424 0,3875 -12 0,010500 0,045954 0,2285 -11 -0,007090 0,037173 -0,1907 -10 0,020555 0,069583 0,2954 -9 -0,005563 0,124670 -0,0446 -8 0,005812 0,045830 0,1268 -7 0,020180 0,079956 0,2524 -6 -0,034080 0,065385 -0,5212 -5 -0,020959 0,074488 -0,2814 -4 -0,009472 0,081103 -0,1168 -3 -0,017354 0,067247 -0,2581 -2 0,017015 0,056231 0,3026 -1 -0,024226 0,174157 -0,1391 0 -0,000055 0,102785 -0,0005 1 0,196522 0,094616 2,0771 2 -0,154465 0,074213 -2,0814 3 0,001753 0,040676 0,0431 4 -0,004274 0,024373 -0,1754 5 -0,017911 0,090772 -0,1973 6 0,036195 0,060360 0,5996 7 -0,015368 0,125571 -0,1224 barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 12 8 -0,011682 0,124578 -0,0938 9 0,009140 0,077376 0,1181 10 0,007239 0,045644 0,1586 11 -0,012101 0,143679 -0,0842 12 -0,028780 0,127678 -0,2254 13 0,022518 0,162680 0,1384 14 -0,010836 0,172290 -0,0629 15 -0,006867 0,165992 -0,0414 16 0,005210 0,049211 0,1059 17 -0,016490 0,072473 -0,2275 18 0,039735 0,153067 0,2596 19 -0,020159 0,038384 -0,5252 20 -0,012470 0,053174 -0,2345 dari tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa pada perusahaan akuisitor terdapat 22 hari (55%) dimana terdapat average abnormal return negatif dan 18 hari (45%) untuk average abnormal return positif pada sekitar pengumuman merger dan akuisisi. jika dibandingkan t hitung dengan t tabel menggunakan uji dua sisi maka dapat dilihat bahwa pada perioda pengamatan terdapat average abnormal return (aart) yang signifikan pada level 5%, yaitu pada hari t+1 dan t+2. pada hari t+1 diperoleh nilai t hitung yang lebih besar dari t hitung positif yang artinya pada hari tersebut para pemegang saham perusahaan akuisitor menerima abnormal return positif yaitu harga saham lebih tinggi dari pada harga pasar. pada hari t+2, t hitung lebih kecil dari t tabel negatif (-) yang artinya pada hari tersebut harga saham perusahaan akuisitor di bawah harga pasar. hasil tersebut menunjukkan bahwa 5% dari perioda pengamatan terdapat average abnormal return (aart) bagi para investor perusahaan akuisitor pada waktu seputar pengumuman merger dan akuisisi. grafik 4.1 dibawah ini menunjukkan perubahan average abnormal return (aart) selama perioda pengamatan yaitu 20 hari sebelum dan 20 hari setelah pengumuman merger dan akuisisi pada perusahaan akuisitor. dari grafik 4.1 dapat dilihat bahwa pada perusahaan akuisitor terjadi perubahan average abnormal return (aart) yang cukup signifikan pada hari pertama dan kedua setelah pengumuman. pada hari sebelum pengumuman merger dan akuisisi average abnormal return (aart) cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 13 perubahan average abnormal return (aarit) perusahaan akuisitor -0,200000 -0,150000 -0,100000 -0,050000 0,000000 0,050000 0,100000 0,150000 0,200000 0,250000 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 perioda a a r it series1 grafik 4.1 grafik perubahan average return abnormal (aart) perusahaan akuisitor sumber: data diolah setelah hari t+1 average abnormal return (aart) mengalami fluktuasi yang signifikan tetapi hanya sampai pada hari kedua setelah pengumuman (t+2). nilai terendah average abnormal return (aart) setelah pengumuman merger dan akuisisi terjadi pada hari t+2, sedangkan nilai terbesar average abnormal return (aart) setelah pengumuman merger dan akuisisi terjadi pada hari t+1. pada hari setelah t+2 terjadi perubahan average abnormal return (aart) yang relatif cukup stabil sampai pada hari t+20. average abnormal return (aart) perusahaan akuisitor yang signifikan pada level 5%, pada perioda seputar pengumuman merger dan akuisisi tersebut hanya terjadi pada hari t+1dan t+2. pengujian pada hipotesis 2 (dua) untuk perusahaan non akuisitor sampel yang digunakan untuk menguji hipotesis dari non akuisitor sebanyak 37 perusahaan. tabel 4.2 menyajikan hasil perhitungan average abnormal return (aart) untuk seluruh sampel pada perioda pengamatan yaitu 20 hari sebelum dan 20 hari setelah pengumuman merger dan akuisisi serta hasil perhitungan t hitungnya yaitu hasil perbandingan antara average abnormal return (aart) dengan kesalahan standar estimasi (kse). barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 14 tabel 4.2 average abnormal return (aart), kse dan t hitung perusahaan non akuisitor ha ri aarit non kse non ak t hit non -20 0,042879 0,078704 0,5448 -19 -0,007251 0,019879 -0,3647 -18 -0,011058 0,026452 -0,4180 -17 0,004712 0,041135 0,1145 -16 0,007334 0,022792 0,3218 -15 -0,014920 0,025426 -0,5868 -14 0,005998 0,019907 0,3013 -13 0,003973 0,025019 0,1588 -12 -0,021845 0,051258 -0,4262 -11 0,026065 0,030977 0,8414 -10 -0,011442 0,027099 -0,4222 -9 -0,003533 0,017036 -0,2074 -8 0,007142 0,045821 0,1559 -7 -0,003085 0,021018 -0,1468 -6 -0,001009 0,040343 -0,0250 -5 0,005827 0,024542 0,2374 -4 -0,002376 0,026356 -0,0901 -3 0,058096 0,026611 2,1831 -2 -0,025858 0,037851 -0,6831 -1 0,000997 0,025349 0,0393 0 -0,003610 0,037665 -0,0958 1 -0,009430 0,037299 -0,2528 2 -0,013920 0,035563 -0,3914 3 0,118349 0,048036 2,4637 4 -0,111194 0,048600 -2,2880 5 -0,009414 0,023801 -0,3955 6 -0,012511 0,032997 -0,3792 7 -0,014579 0,039138 -0,3725 8 0,005230 0,024092 0,2171 9 0,036181 0,059326 0,6099 10 0,005725 0,039748 0,1440 11 0,086080 0,040391 2,1312 12 -0,071633 0,059135 -1,2113 13 0,005154 0,033225 0,1551 14 0,011236 0,033075 0,3397 jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 15 perubahan average abnormal return (aarit) perusahaan non akuisitor -0,150000 -0,100000 -0,050000 0,000000 0,050000 0,100000 0,150000 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 perioda a a r it series1 15 0,008039 0,027824 0,2889 16 -0,006408 0,028399 -0,2256 17 -0,009170 0,024201 -0,3789 18 -0,009790 0,024298 -0,4029 19 -0,009120 0,033590 -0,2715 20 -0,008625 0,028065 -0,3073 dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada perusahaan non akuisitor terdapat 22 hari (55%) dimana terdapat average abnormal return negatif dan 18 hari (45%) untuk average abnormal return positif pada sekitar pengumuman merger dan akuisisi. jika dibandingkan t hitung dengan t tabel menggunakan uji dua sisi maka dapat dilihat bahwa pada perioda pengamatan terdapat average return abnormal (aart) yang signifikan pada level 5%, yaitu pada hari t-3, t+3, t+4 dan t+11. pada hari t+3, t-3 dan t+11 diperoleh nilai t hitung yang lebih besar dari t hitung positif yang artinya pada hari tersebut para pemegang saham perusahaan non akuisitor menerima abnormal return positif yaitu harga saham lebih tinggi dari pada harga pasar. pada hari t+4, t hitung lebih kecil dari t tabel negatif (-) yang artinya pada hari tersebut harga saham perusahaan non akuisitor di bawah harga pasar. hasil tersebut menunjukkan bahwa 5% dari perioda pengamatan terdapat average abnormal return (aart) bagi para investor perusahaan non akuisitor pada waktu seputar pengumuman merger dan akuisisi. grafik 4.2 menunjukkan perubahan average abnormal return (aart) selama perioda pengamtan yaitu 20 hari sebelum dan 20 hari setelah pengumuman merger dan akuisisi pada perusahaan non akuisitor. grafik 4.2 grafik perubahan average return abnormal (aart) perusahaan non akuisitor barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 16 sumber: data diolah dari grafik 4.2 dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada average abnormal return (aart). pada hari sebelum pengumuman merger dan akuisisi average abnormal return (aart) cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimulai pada hari t-3 atau 3 (tiga) hari sebelum pengumuman average abnormal return (aart) mengalami fluktuasi yang tidak stabil sampai dengan hari ke t+12. setelah hari t+12 average abnormal return (aart) tidak mengalami fluktuasi. nilai terendah average abnormal return (aart) setelah pengumuman merger dan akuisisi terjadi pada hari t+4, sedangkan nilai terbesar average abnormal return (aart) setelah pengumuman merger dan akuisisi terjadi pada hari t+3. pada hari setelah t+12 terjadi perubahan average abnormal return (aart) yang relatif cukup stabil sampai pada hari t+20. average abnormal return (aart) perusahaan non akuisitor yang signifikan pada level 5%, pada perioda seputar pengumuman merger dan akuisisi tersebut terjadi pada hari t-3, t+3, t+4 dan t+11. pembahasan (interpretasi) penelitian serupa yang pernah dilakukan diantaranya oleh rachmawati (2002) dan prestiwanto (2002), menunjukkan hasil bahwa merger dan akuisisi menyebabkan dampak abnormal return pada saat sebelum dan sesudah pengumuman. hasil yang sama juga diperoleh yudyatmoko (2000) dan pakering (2001) yang menguji transfer informasi antara perusahaan akuisitor dan non akuisitor, hasilnya mengindikasikan bahwa pengumuman merger dan akuisisi yang dilakukan akuisitor mengakibatkan abnormal return bagi saham perusahaan non akuisitor. tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan kesimpulan bahwa terdapat abnormal return yang signifikan pada saat seputar pengumuman merger dan akuisisi pada perusahaan akuisitor dan non akuisitor. adapun hasil yang diperoleh dari analisis data yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) dari hasil perhitungan average abnormal return (aart) diperoleh hasil bahwa perbandingan antara average abnormal return (aart) positif dan negatif pada kedua kelompok perusahaan yaitu kelompok akuisitor dan non akuisitor adalah sama, yaitu sebesar 45% : 55% pada seputar pengumuman merger dan akuisisi. hasil tersebut berarti bahwa pada perioda seputar pengumuman merger dan akuisisi, pemegang saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor memperoleh return saham yang lebih besar dari return pasar sebesar 45% jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 17 (18 hari) dari perioda, dan memperoleh return saham yang lebih rendah dari return pasar sebesar 55% (20 hari) dari perioda yang diamati. hasil pengujian hipotesis 1 (satu) yaitu untuk kelompok perusahaan akuisitor, hasilnya menunjukkan terdapat 2 hari dimana average abnormal return (aart) signifikan pada 5% yaitu pada hari t+1 dan t+2. dengan hasil yang signifikan maka penelitian ini menerima hipotesis 1 (satu). (2) hasil perhitungan t hitung untuk average abnormal return (aart) menunjukkan hasil, untuk perusahaan non akuisitor terdapat 4 hari pada perioda pengamatan (40 hari) dimana average abnormal return (aart) memiliki nilai t hitung yang signifikan pada  5%. hasil tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari perioda pengamatan (40 hari) diseputar pengumuman merger dan akuisisi, terdapat rata-rata abnormal return yang diperoleh para pemegang saham perusahaan non akuisitor. hasil tersebut cukup menerima hipotesis 2 (dua). simpulan, saran dan keterbatasan simpulan dari hasil uji t terhadap average abnormal return (aart) saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor pada hari seputar pengumuman merger dan akuisisi, ditemukan adanya abnormal return yang signifikan. hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman merger dan akuisisi mengandung muatan informasi bagi pelaku pasar modal, yang ditunjukkan oleh adanya average abnormal return yang signifikan yang diperoleh pemegang saham perusahaan akuisitor maupun non akuisitor pada seputar pengumuman merger dan akuisisi. pengujian hipotesis 1 (satu) yaitu informasi tentang marger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return saham perusahaan akuisitor. hal ini terbukti dengan adanya abnormal return yang signifikan pada harike +1 dan +2 untuk perusahaan akuisitor. hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan pengakuisi memperoleh abnormal return yang positif diseputar pengumuman marger dan akuisisi. pengujian hipotesis 2 (dua) yaitu informasi tentang marger dan akuisis yang diumumkan oleh perusahaan akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return saham perusahaan non akuisitor dalam sektor industri yang sama. hal ini terbukti dengan adanya abnormal return yang signifikan pada hari –3, +3, +4 dan +11 utnuk saham non akuisitor. dari keempat hari tersebut, abnormal return positif terjadi pada hari +3, +4 dan +11 dan abnormal return negatif hanya pada hari – 3. hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman marger dan akuisisi oleh akuisitor memberi dampak positif bagi pemegang saham non akuisitor. abnormal return yang signifikan ini mengindikasikan bahwa peristiwa pengumuman marger dan barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 18 akuisisi dapat menunjukkan adanya transfer informasi antara perusahaan dalam sektor industri manufaktur. jadi dapat dikatakan bahwa secara umum aktivitas merger dan akuisisi di bursa efek jakarta tidak memberikan tambahan kemakmuran bagi pemegang saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor. abnormal return yang terjadi pada kelompok perusahaan akuisitor dan non akuisitor tersebut lebih banyak terjadi setelah tanggal pengumuman, hal ini mengindikasikan bahwa pasar memberikan tanggapan yang berbeda, antara sebelum dan sesudah adanya pengumuman merger dan akusisi untuk kedua kelompok perusahaan. adanya abnormal return yang diperoleh pemegang saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor maka berarti bahwa kedua kelompok perusahaan memperoleh tambahan kemakmuran dari aktivitas merger dan akuisisi di bursa efek jakarta, dan berarti pula secara statistik tambahan kemakmuran yang diperoleh pemegang saham kedua kelompok perusahaan, adalah signifikan atau nyata. secara umum, temuan dalam penelitian saham dari 45 perusahaan di bursa efek jakarta yang melakukan maupun yang tidak melakukan kegiatan merger dan akusisi, mengindikasikan adanya peningkatan kemakmuran bagi pemegang saham perusahaan. namun demikian pelaku pasar modal harus menganalisis terlebih dahulu kinerja perusahaan non akuisitor dan kinerja perusahaan akuisitor, karena perusahaan dengan kinerja yang baik akan menghasilkan tingkat kemakmuran yang berbeda. disamping itu harus dianalisis apakah merger dan akusisi yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut untuk jangka panjang, akan menciptakan sinergi setelah terjadi merger dan akusisi. saran dalam penelitian ini, hanya menggunakan salah satu model dalam membuat return ekspektasi yaitu market adjusted model. pada penelitian berikutnya penulis menawarkan beberapa cara untuk menentukan return ekspektasi, yaitu model disesuaikan rata-rata (mean adjusted model), model pasar (market model) dan the single indeks market models (simm). untuk penelitian berikutnya sebaiknya penelitian serupa mencoba membandingkan ketiga model tersebut. meskipun demikian perlu juga diperhatikan berbagai kelebihan dan kelemahan yang menyertai setiap alternatif model. keterbatasan berikut ini adalah keterbatasan yang dapat diberikan dari hasil analisis data maupun dari hasil seluruh proses penyusunan penelitian ini: (1) karena keterbatasan dalam pencarian data perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, maka dalam penelitian ini hanya diambil 45 jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 1-20, januari 2005 19 perusahaan. sampel dengan jumlah tersebut dianggap masih kurang sehingga belum dapat dijadikan dasar generalisasi. (2) periode pengamatan yang dilakukan hanya sebanyak 41 hari yaitu terdiri dari 20 hari sebelum dan 20 hari setelah pengumuman merger dan akuisisi. dengan semakin banyak periode jendela yang digunakan, maka hasil penelitian akan semakin akurat. daftar pustaka jogiyanto, h. m. (2000). teori portofolio dan analisis investasi. edisi kedua. yogyakarta: bpfe. rachmawati, e. n. (2001). menguntungkan akuisisi secara strategik atau finansial. tiolemba, n., & ekawati, e. (2008). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien respon laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej. jurnal riset akuntansi dan keuangan, 4(2), 100-115. mardiyanto, d. c. (2009). pengaruh pemilihan metode akuntansi untuk merger dan akuisisi terhadap volume perdagangan saham perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei)(studi empiris di bursa efek indonesia tahun 2001-2007) (doctoral dissertation, universitas muhammadiyah surakarta). prestiwanto, h. s. (2002). analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kesejahteraan pemegang saham perusahaan pengakuisisi di masa krisis ekonomi (doctoral dissertation, universitas gadjah mada). moin, a. (2003). merger, akuisisi dan divestasi. edisi i. yogyakarta: ekonisia. prestiwanto, h. s. (2002). analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kesejahteraan pemegang saham perusahaan pengakuisisi di masa krisis ekonomi (doctoral dissertation, universitas gadjah mada). widyaningrum, n. (2002). model pembiayaan bmt dan dampaknya bagi pengusaha kecil: studi kasus bmt dampingan yayasan peramu, bogor. akatiga. givoly, d., & palmon, d. (1985). insider trading and the exploitation of inside information: some empirical evidence. journal of business, 69-87. barbara gunawan, pengaruh pengumuman merger dan akuisisi..... 20 andraeni, k. (2012). analisis kinerja perusahaan yang diakuisisi ditinjau dari pendekatan akuntansi dan pendekatan harga saham (doctoral dissertation, universitas widyatama). ismawati, k., & budiwinarto, k. (2016). kinerja keuangan dan risiko sistematis perusahaan merger. akuntansi, 11. wiriastari, r., & mahfud, m. k. (2010). analisis dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap return saham perusahaan akuisitor yang terdaftar di bei tahun 2004-2008 (doctoral dissertation, universitas diponegoro). *corresponding author, e_mail address: yudhymuhtar@yahoo.co.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, hlm: 132-140, juli 2016 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0050.132-140 mengungkap fenomena potongan angsuran murabahah di perbankan syariah yudhy muhtar latuconsina* prodi akuntansi universitas darussalam ambon, jl. waehakila puncak wara, ambon, maluku, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received1 8 nov 2015 revised 27 mar 2016 accepted 8 apr 2016 keywords: murabahah's discount payment; annuity; transcendental phenomenology the purpose of this study is to unveil te phenomenon of murabahah's discounting payment in shariah banking. this study using interpretive perspective with transcendental phenomenology as a method. the results show that murabahah's discounting payment is the appeal of islamic banking to attract prospective customers murabaha financing. in addition, the major determinant factor of the advantages of being given murabahah's discounting payment. because of these factors, the islamic banking policy set murabahah's discounting payment is only given to to the customers that will end their payment earlier and it helped to get profit realization of shariah banking. in order to minimize the "loss" of the margin (as a profit of murabahah's), shariah banking using annuity method in the scheme of murabahah's payment. © 2016 jai. all rights reserved pendahuluan pemberlakuan potongan angsuran murabahah tertuang dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 102 paragraf 26, 27 dan 28. psak 102 merupakan pedoman akuntansi untuk transaksi pembiayaan murabahah yang menjadi rujukan bagi seluruh perbankan syariah. dalam paragraf 26 disebutkan bahwa potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. menurut wiroso (2010:113), potongan pembayaran angsuran murabahah dalam psak 102 paragraf 26 diberikan atas dasar prestasi yang dilakukan nasabah yang ditunjukan oleh ketepatan waktu pembayaran, pembayaran angsuran lebih cepat atau lebih dahulu dari yang ditetapkan. dikatakan prestasi karena nasabah melaksanakan tanggungjawabnya untuk melakukan pembayaran angsuran murabahah sesuai dengan kesepakatan awal. paragraf 27 dalam psak 102 berkaitan dengan metode akuntansi yang digunakan dalam pemberian potongan kepada nasabah (baca: nasabah) yang berkaitan dengan cara perlakuannya. terdapat dua perlakuan akuntansi, yang pertama diberikan saat pelunasan dengan mengurangi piutang murabahah dan diberikan setelah pelunasan dengan menerima pelunasan kemudian memberikan potongan kepada pembeli. pengakuan, pengungkapan serta penyajian dalam laporan keuangan. sedangkan substansi paragraf 28 menerangkan tentang pengakuan akuntansi potongan pelunasan angsuran murabahah. paragraf 28 juga menjelaskan tentang subjek penerima potongan angsuran murabahah yaitu bagi nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. dengan demikian, secara garis besar terdapat tiga subjek penerima potongan pembayaran angsuran murabahah yaitu nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu, lebih cepat dari jangka waktu jatuh tempo dan yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran murabahah. pemberian potongan angsuran pembayaran murabahah yang diatur dalam psak 102 paragraf 26 dan 27 dikuatkan dengan fatwa dsn-mui nomor 23/dsn-mui/iii/2002 yang diprioritaskan kepada pelunasan tepat waktu dan lebih awal waktu. sedangkan untuk paragraf 28 dikuatkan fatwa dsnmui nomor 46/dsn-mui/ii/2005 tentang potongan tagihan murabahah. kedua fatwa merupakan bentuk legalitas syariah terhadap perlakuan pemberian potongan pelunasan. menurut wiroso (2011), disamping sebuah bentuk prestasi, kedua fatwa ini dikeluarkan karena pengakuan adanya itikat baik dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya sehingga penghargaan layak diberikan kepadanya. namun dalam kedua fatwa ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pemberian potongan pelunasan angsuran murabahah tidak boleh diperjanjikan dalam akad sebagai bentuk kesepakatan latuconsina, y. m. – fenomena potongan angsuran murabahah 133 antar nasabah dan perbankan syariah. kedua fatwa ini juga menegaskan bahwa besaran potongan yang akan diberikan kepada nasabah tergantung dari kebijakan perbankan syariah (widodo, 2010:50). praktek kredit di perbankan konvensional juga terdapat realitas pelunasan di percepat sebagaimana dalam pembiayaan murabahah. namun, jika pelunasan dipercepat dalam pembayaran angsuran murabahah dimungkinkan akan diberikan kemudahan dalam bentuk potongan angsuran maka lain halnya dengan kredit di perbankan konvensional. di perbankan konvensional, nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dikenakan sanksi admistrasi atau dengan kata lain dikenai pinalti. kondisi ini akan terlihat dalam contoh formulir kredit tanpa agunan bank mandiri di mana dalam bagian ketentuan umum disebutkan bahwa: “pelunasan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo (sebagian atau seluruhnya) dan akan dikenakan pinalti sebesar 5% (kta mandiri) dan 1% (mitrakarya mandiri) dihitung dari sisa outstading atau sesuai ketentuan bank. nilai pelunasan sebagian minimal sebesar 10% dari outstanding kredit”. hal serupa juga berlaku di perbankan-perbankan syariah yang lainnya. secara logis, menjadi aneh jika pelunasan yang dipercepat diberikan sanksi pinalti atau semacamnya. seharusnya perbankan konvensional lebih senang jika nasabah kredit melunasi lebih cepat karena keuntungan diperoleh dalam waktu yang lebih pendek dari kesepakatan awal. namun, ternyata menurut cara berfikir perbankan konvensional berbeda di mana jika pelunasan dipercepat dilakukan maka mereka tidak mendapatkan keuntungan bunga kredit yang bersifat fluktuatif (arantan:2013). selain dari kehilangan keuntungan, pelunasan lebih cepat berpotensi memberikan gangguan dalam rencana keuangan yang berisi tentang alokasi hasil dari kredit tersebut. inilah gambaran realitas tentang jiwa kapitlistik (nilai materialistik) di mana semua kebijakan hanya beroritenasi kepada keuntungan semata. berbeda dengan perbankan syariah yang dibangun di atas nilai islam di mana “pancarannya” akan menyentuh segala bentuk kebijakan di perbankan syariah termasuk dalam permasalahan potongan angsuran murabahah. tujuan utama perbankan syariah tidak hanya menuju ke arah kearah keuntungan (materi) semata namun ada agenda yang lebih besar dari itu yaitu menjadi lembaga penunjang pemeretaan kesejahteraan rakyat (amanat uu no 21 tahun 2008). dimesinya pun tidak hanya bersifat keduniaan akan tetapi menjadi “jembatan” bagi tercapainya tujuan keakhiratan. dimensi ini yang mempengaruhi interaksi bisnis di perbankan syariah yang tercermin dalam bentuk perilaku islami yang tertuang dalam berbagai kebijakan. berkenaan dengan potongan yang diberikan dalam angsuran murabahah, dengan merujuk kepada pondasi nilai islam yang menggerakkan semua kebijakan maka sudah barang tentu kebijakan ini tidak hanya berlatar belakang keuntungan semata akantetapi unsur ibadahnya juga ada. hal ini beralasan karena nasabah yang mengalami penurunan dalam kemampuan membayar memiliki peluang untuk mendapatkan kemudahan berupa potongan angsuran. artinya, ada aspek tolong-menolong yang mencirikan nilai-nilai islam yang terimplementasi dalam kebijakan di perbankan syariah. namun, perlu juga dibuktikan melalui penelitian empiris untuk memahami dan memaknai lebih mendalam tentang realitas sesungguhnya dari kebijakan pemberian potongan angsuran murabahah di perbankan syariah. sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang membahas tentang potongan angsuran murabahah di perbankan syariah. berlatarbelakang kondisi di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengungkap fenomena pemberian potongan angsuran murabahah di perbankan syariah. untuk melakukan pengungkapan lebih mendalam maka digunakanlah penelitian kualitatif interpretif dengan metode analisisnya adalah fenomenologi transendental. hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran realitas sesungguhnya tentang pemberian potongan angsuran murabahah yang dapat digunakan sebagai referensi praktis maupun teoritis bagi praktisi perbankan syariah, dsak-syariah, dsn-mui, pemerintah, calon nasabah perbankan syariah baik dari masyarakat muslim maupun masyarakat pada umumnya. tinjauan literatur dan fokus penelitian pembiayaan murabahah merupakan salah satu model pembiayaan di perbankan syariah yang menggunakan konsep jual-beli. definisi murabahah sebagaimana tertera di dalam psak 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. menurut widodo (2010) pengertian diatas mengarah pada satu karakteristik fundamental murabahah yaitu adanya transparansi terhadap harga perolehan barang ditambah sejumlah laba yang besarnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan kata lain dilakukan atas dasar cost-plus profit. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 132-140, juli 2016 134 pembiayaan murabahah yang dipraktekkan di perbankan syariah saat ini adalah jenis pembiayaan berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat serta menggunakan cara pembayaran angsuran atau cicilan (rahmawaty, 2007). pembayaran angsuran atau cicilan adalah pembayaran yang dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus dibelakang atau secara angsuran. bahasa konvensionalnya adalah cicilan kredit. nominal angsuran ditentukan oleh besaran pembiayaan dan lamanya waktu pelunasannya. sebagaimana kredit di perbankan non-syariah, pembiayaan murabahah di perbankan syariah juga mendapati realitas yang sama yaitu macetnya pembayaran angsuran. jika di kredit ada penalti karena ketidakmampuan membayar maka di perbankan syariah tidaklah demikian karena terdapat lembaga syariah yang mengatur hal tersebut yaitu lembaga fatwa dewan standar nasional (dsn)majelis ulama indonesia. ada aturan islam yang bersifat humanis-harmonis karena hubungan yang dibangun oleh nasabah dan perbankan syariah adalah hubungan kekeluargaan kebalikan dari macetnya pembayaran angsuran, jika nasabah melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau bahkan lebih cepat dari jatuh temponya maka dimungkinkan akan diberikan penghargaan berupa potongan angsuran oleh perbankan syariah. potongan tersebut akan memberikan keutungan kepada nasabah karena besaran angsuran yang dibayarkan telah berkurang. ini juga yang membedakan antara bank syariah dan bank non-syariah. pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 102 tentang akuntansi murabahah dalam paragraf 26 sampai dengan 28 menjabarkan tentang adanya potongan angsuran tersebut. paragraf 26 menyatakan bahwa potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. paragaraf ini menjelaskan tentang potongan yang diberikan karena nasabah melakukan percepatan pelunasan angsuran. paragraf 27 menjelaskan tentang metode pemberian potongan pelunasan piutang murabahah. paragraf tersebut menjelaskan bahwa pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode yaitu: (1) diberikan pada saat pelunasan di mana penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau (2) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. sedangkan pada paragraph 28 menjelaskan tentang pengakuan potongan tersebut yaitu: (1) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; (2) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. ketiga paragraf di psak 102 menekankan pada 3 kondisi pemberian potongan yaitu (1) pelunasan tepat pada waktunya, (2) pelunasan lebih cepat dari waktu yang disepakati (3) penurunan kemampuan pembayaran pembeli. pemberian potongan angsuran murabahah kepada dua kondisi (1 dan 2) merupakan bentuk penghargaan perbankan syariah atas prestasi nasabah untuk memenuhi tanggungjawabnya sesuai kesepakatan bersama (wiroso, 2010:113). sedangkan kondisi yang terakhir lebih mengarah kepada bentuk keringanan sebagai upaya mengimplementasikan nilai-nilai islam, sebagaimana firman allah dalam surah al-baqarah ayat 280 bahwa”... dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih bik bagimu, jika kamu mengetahui.” (fatwa no.23/dsn-mui/iii/2002). ketiga kondisi ini ditopang oleh fatwa dsnmui nomor 23 tahun 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah dan nomor 46 tahun 2005 tentang potongan tagihan murabahah. fatwa dsnmui nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa (1) jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, lks boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan (2) besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan lks. sedangkan fatwa dsn-mui nomor 46 tahun 2005 menyatakan bahwa pemberian potongan tagihan murabahah dapat diberikan dengan ketentuan (1) lks boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transakasi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilan dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (2) besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan lks. (3) pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. perlu di tegaskan kembali bahwa berdasarkan substansi paragraf 26 dan 27 psak 102, potongan yang diberikan kepada nasabah adalah potongan pada saat pelunasan, sedangkan paragraph 28 menggambarkan tentang kondisi pada saat penagihan pembayaran angsuran. untuk nasabah yang melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktu dapat diberlakukan dua potongan yaitu pada saat pelunasan dan pembayaran angsuran murabahah. hal ini latuconsina, y. m. – fenomena potongan angsuran murabahah 135 juga dapat dilihat pada fatwa-fatwa dsn-mui yang menopangnya. berdasarkan penjelasan fatwa dsn-mui di atas diperoleh informasi bahwa besaran potongan yang diberikan atas ketiga kondisi tersebut di serahkan sepenuhnya kepada kebijakan perbankan syariah. artinya, berapapun besaran potongan yang diberikan tergantung kepada perbankan syariah itu sendiri. bahkan terdapat di dua kemungkinan yaitu dapat diberikan potongan dan tidak diberikannya potongan karena terlihat jelas dari kata “boleh memberikan potongan sebagaimana keterangan fatwa dsn-mui di atas. dengan demikian, potongan-potongan tersebut dihukumi sunnah atau wajib dilakukan. penjabaran teoritis di atas memberikan daya tarik yang besar untuk melihat gambaran realitas dan pengungkapan lebih mendalam tentang fenomena angsuran murabahah di perbankan syariah. sejauh pengetahunan peneliti, belum pernah menemukan penelitian-penelitian yang membahas tentang potongan angsuran murabahah di perbankan syariah dengan demikian, fenomena itu sangat layak untuk diteliti dengan berfokus kepada pemberian potongan angsuran murabahah di perbankan syariah. berangkat dari fenomena ini maka sudah selayaknya penelitian ini dilakukan dengan mengangkat sebuah rumusan masalah sebagai berikut: rm: bagaimana makna dibalik pemberian potongan angsuran murabahah di perbankan syariah? metode penelitian metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan landasarn paradigmanya adalah interpretif dan fenomenologi transendental sebagai pendekatan penelitian. prastowo (2012) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (lihat juga: abdurahim, 2014; tumirin da abdurahim, 2015; mamulati et al., 2016). penelitian kualitatif yang sering disebut juga dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) (sutopo, 2002; rahmanti, 2012). landasan penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. burrell dan morgan (1979) menjelaskan bahwa paradigma interpretif meliputi cakupan yang laus atas gagasan filosofis dan sosiologi yang memberikan karakteristik umum untuk mencoba memahami dan menjelaskan dunia sosial dengan tujuan utama untuk melihat pelaku yang secara langsung terlibat dalam proses sosial. menurut audifax (2008), paradigma interpretif menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan manusia dalam mengiterpretasi dan merasakan realitas. triyuwono (2009) juga menjelaskan bahwa paradigma interpretif tidak digunakan dalam rangka untuk menjelaskan (to explain) dan meramalkan (to predict), melainkan untuk memaknai (to interpret atau to understand) realitas sosial. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi transendental. fenomenologi transendental dalam penelitian ini adalah model edmurt husserl.fenomenologi transendental husserl mengadopsi pola berfilsafat kant, yaitu filsafat transendental. filsafat transendental kant menggali akar transsendental pengetahuan manusia sampai membentuk ego transendental, sebuah ego yang berkesinambungan dan tunggal sebagai syarat kesatuan pengetahuan manusia. berdasarkan pola berfilsafat transendental, fenomenologi menurut husserl harus mengeksplorasi bukan hanya struktur esensial kesadaran, melainkan juga keberakaran mereka pada ranah transendental dan juga ego transendental sebagai sumber absolut (adian, 2010). husserl percaya bahwa “inti usaha fenomenologi” adalah untuk memurnikan sikap alamiah kehidupan sehari-hari dengan tujuan menerjemahkannya sebagai sebuah objek untuk penelitian filsafat secara cermat dan dalam rangka menggambarkan serta memperhitungkan struktur esensialnya” (natanso, 1966 dalam ardianto dan anees, 2007). husserl memformulasikan fenomenologi sebagai studi mengenai struktur kesadaran yang mampu mereferensikan objek-objek di luar kesadaran itu sendiri. fenomena yang tampak sebenarnya adalah refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri karena apa yang tampak adalah objek yang penuh makna transendental. agar seorang peneliti mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus menerobos melampaui fenomena yang tampak. dengan demikian, fenomena yang tampak oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna (audivax, 2008). menurut husserl, dengan fenomenologi manusia dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah peneliti yang mengalaminya sendiri (kuswarno, 2009). lebih lanjut menurutnya, struktur kesadaran dalam pengalaman ini yang pada akhirnya membuat makna dan menentukan isi dari pengalaman (content of experence). jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 132-140, juli 2016 136 husserl memberikan sumbangan metodis itu kepada filsafat, yakni epoche. epoche sendiri adalah penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan esensi (adian, 2010). menurut kuswarno (2009), epoche merupakan pemutus hubungan dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. lebih lanjut husserl menjelaskan bahwa metode ini meliputi pemberian tanda kurung (bracketing) atau menundai sikap alamiah dari halhal kehidupan yang diterima begitu saja dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih murni dari fenomena yang diinvestigasi. selanjutnya, dilakukan reduksi fenomenologi dengan menghadirkan kembali penilaian, prasangka dan pandangan-pandangan di sekitar fenomena. reduksi fenomenologi merupakan proses abstraksi esensi kesadaran menggunakan intuisi atau refleksi. tahap ini merupakan akhir dari proses fenomenologi transcendental yang menghasilkan esensi murni yang universal atau menjadikan realitas sebagai intisari dari realitas itu sendiri. informan dalam penelitian ini adalah aktor di perbankan syariah yang terlibat dalam seluk-beluk pembiayaan murabahah. konsentrasi dalam pembiayaan murabahah diarahkan kepada kebijakan pemberian potongan pembayaran angsuransehingga diharapkan para informan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait fokus tersebut. adapun daftar informan antara lain bapak hm dari bank muamalat malang, bapak pd dari bank tabungan negara syariah malang, ibu mt dari bank syariah mandiri.dan ketiganya merupakan aktor dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah. walaupun hanya menjadi pelaksana sop bank syariah akan tetapi ketiga informan ini merupakan “pintu pertama” kebijakan pemberian potongan pelunasan angsuran murabahah. artinya,mereka juga dapat bertindak sebagai penentu awal bahkan dapat juga menjadi penentu akhir sehingga layak dijadikan sebagai informan. hasil dan pembahasan potongan angsuran murabahah sebagai daya tarik bank syariah sebagaimana yang diketahui bahwa pemberian potongan diterapkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu, lebih awal dan karena penurunan kemampuan membayar angsuran sebagaimana tertuang dalam psak 102 paragraf 26, 27 dan 28 dan dikuatkan oleh fatwa dsn-mui. kondisi pelunasan lebih awal dari jangka waktu jatuh tempo yang diimplementasikan di bank muamalat sebagaimana dijelaskan oleh bapak hm sebagai berikut: “kalau mau pelunasan lebih cepat misalkan jangka waktunya 10 tahun, 2 tahun sudah berjalan kan tinggal 8 tahun, ditahun ketiga ini misalkan sisa hutang nasabah sekarang tinggal 100 juta, misalkan mas sekarang sudah ada uang 100 juta nih, mau ditutup pembiayaan saya, boleh.” contoh pelunasan di percepat juga disampaikan oleh ibu mt bahwa : “contoh pelunasan dipercepat adalah, misalnya nasabah membayar untuk jangka waktu 5 tahun tapi dalam jangka waktu 3 tahun dia punya rezeki untuk melunasi.” realitas ini pun terjadi di bank syariah yang dinaungi bapak pd di mana beliau menyatakan bahwa: “pada perjalanannya, misalnya nasabah ambil 10 tahun. tapi realitanya jarang dibayar 10 tahun, ratarata 2,3 atau 5,6 tahun sudah dilunasi.” penjelasan informan di atas memberikan gambaran bentuk pelunasan lebih awal untuk mendapatkan potongan pembayaran angsuran murabahah. pelunasan lebih awal tidak membatasi waktu percepatannya. artinya, nasabah dapat melakukan percepatan pelunasan sesuai dengan keinginan mereka. misalnya berdasarkan keterangan informan di atas, pelunasan dapat dilakukan di tahun ketiga dalam jangka waktu 10 tahun pembayaran atau bahkan di awal-awal waktu angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah. penjelasan informan di atas juga menunjukkan bahwa pelunasan lebih awal yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo merupakan kejadian yang sering terjadi dalam pembiayaan murabahah di perbankan syariah. hal ini berkaitan dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan murabahah. semakin besar kemampuan finansial nasabah semakin besar peluang pelunasan lebih awal akan terjadi. biasanya, nasabah yang sering melakukan pelunasan lebih awal di dominasi oleh para pedagang atau wirausahawan sebagaimana yang disampaikan oleh bapak pd bahwa: “memang menguntungkan terutama bagi nasabah yang pedagang atau wirausaha dimana dapat untungnya cepat tapi kalau dia karyawan, menguntungkannya dalam jangka panjang“. pelunasan lebih awal dari jangka waktu jatuh tempo memberikan keuntungan bagi nasabah. keulatuconsina, y. m. – fenomena potongan angsuran murabahah 137 ntungan inilah menjadikan nasabah sering melakukan pelunasan lebih awal dalam angsuran pembiayaan murabahah-nya. keuntungan tersebut berupa potongan angsuran murabahah. potongan angsuran pembayaran murabahah memberikan keringanan kepada nasabah dalam upaya menyelesaikan kewajibannya. semakin besar potonganyang diberikan kepada nasabah maka semakin kecil beban pembayaran angsuran murabahahnya dan ini merupakan bentuk kepedulian perbankan syariah terhadap mereka. potongan angsuran murabahah yang diberikan lebih berorientasi kepada syarat pelunasan lebih awal sedangkan dua kondisi lainnya (pelunasan tepat waktu dan penurunan kemampuan membayar) tidak menjadi syarat kebijakan tersebut. alasan utama sebagaimana ulasan teoritis adalah karena pelunasan lebih awal dianggap sebagai prestasi nasabah atas pemenuhan kewajibannya. dalam kenyataannya, anggapan prestasi lebih mengarah kepada upaya untuk menarik lebih banyak nasabah pembiayaan murabahah. hal ini terlihat dari ucapan ibu mt bahwa: “kalau di bank lain, kredit 5 tahun trus dia mau menutupi 1,2,3,4 atau 5 tahun tetap bayar semuanya 5 tahun sampai lunas nanti kemudian diberikan potongan 5 atau 6 bulan untuk marginnya sedangkan kalau di bsm cuma membayar pokok dan 2 kali margin ditambah biaya administrasi.” pernyataan informan ini menunjukkan adanya upaya membandingkan antara bank syariahnya dengan bank syariah yang lain. dengan jumlah potongan yang lebih besar dari bank syariah lainnyamaka akan menjadi daya tarik bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan murabahah. ucapan informan yang didukung oleh perilakunya menyerupai “ajakan” untuk memilih bank syariahnnya. di lain sisi, potongan angsuran murabahah sebagai “daya tarik” pembiayaan murabahah juga dituangkan dalam bentuk akad, walaupun hakekatnya tidak diperbolehkan oleh dsn-mui. namun dengan polesan “kata” untuk menutupi makna, tindakan itupun dilakukan. dalam akad tersebut tertulis bahwa: “dalam hal nasabah melakukan pelunasan dipercepat, bank dimungkinkan dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran” kata “dimungkinkan” menunjukkan adanya pemberian potongan angsuran murabahah atas pelunasan dipercepat yang dilakukan oleh nasabah. bahkan, realitasnya bukan hanya dimungkinkan akan tetapi benar-benar akan diberikan kepada nasabah. seperti yang disampaikan oleh bank syariah pemilik akad tersebut yaitu: “pelunasannya itu adalah pokok ditambah 1 kali margin…” rumusan yang disampaikan oleh informan di atas juga menunjukkan bahwa pemberian potongan telah tersistem secara otomatis. pelunasan yang dipercepat dengan jangka waktu tertentu, tetap akandikenakan kebijakan pokok di tambah 1 kali margin. tersistemnya pemberian potongan angsuran murabahah terlihat juga pada pernyataan informan pada bank syariah sebelumnya (bsm) sehingga dapat dikatakan bahwa potongan ini merupakan hal yang menarik untuk disampaikan kepada calon nasabah atau target pembiayaan murabahah. informasi tentang pemberian potongan angsuran murabahah atas pelunasan dipercepat yang dilakukan oleh nasabah merupakan “senjata pemikat” bank syariah khususnya marketing staff yang bertugas mencari maupun melayani calon nasabah pembiayaan murabahah. melalui informasi pemberian potongan angsuran dengan syarat pelunasan dipercepat yang dilakukan di awal pertemuan atau perkenalan pembiayaan murabahah mampu mempengaruhi keputusan nasabah untuk melakukan transaksi tersebut di bank syariah yang didatanginya. selain potongan tersebut, hal yang menjadi daya tarik juga adalah besaran margin sehingga kebijakan ini menjadi pelengkap daya tarik pembiayaan murabahah di bank syariah tersebut. akhirnya, potongan angsuran murabahah yang diberikan kepada nasabah pembiayaan yang melakukan pelunasan angsuran dipercepat bukan hanya sebagai apresiasi atas prestasi nasabah untuk memenuhi tanggungjawabnya akantetapi menjadi ajang promosi atau daya pikat pembiayaan murabahah di bank syariah. keuntungan; penentu kebijakan pemberian potongan angsuran murabahah penjabaran melalui pernyataan informan di atas memberikan gambaran realitas tentang implementasi pemberian potongan angsuran murabahah di perbankan syariah. berdasarkan landasan teoritis sebagaimana tertuang dalam psak 102 paragraf 26, 27 dan 28 serta dukungan dari dsn-mui, diketahui bahwa terdapat tiga kondisi yang memungkinkan diberikannya potongan angsuran murabahah. yang pertama adalah dikarenakan nasabah melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu jatuh temponya. yang kedua adalah nasabah melakukan pelunasan tepat pada waktunya dan yang ketiga jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 132-140, juli 2016 138 adalah nasabah dalam kondisi penurunan kemampuan pembayaran angsuran. namun, dalam implementasinya, yang mendapatkan potongan angsuran murabahah adalah nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal. pelunasan lebih awal memberikan keuntungan yang lebih cepat dibandingkan dengan dua kondisi lainnya. keuntungan yang direncanakan diperoleh dalam jangka waktu 10 tahun dapat terealisasi dalam waktu yang lebih cepat, semisal tahun kelima atau yang lainnya. keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah atau dialokasikan untuk keperluan lain yang ada di perbankan syariah. pelunasan tepat waktunya walaupun merupakan bentuk prestasi dalam penyelesaikan pembayaran angsuran murabahah serta menunjukkan itikad yang baik sebagaimana pernyataan dsn-mui akantetapi bukan menjadi syarat untuk diberikannya potongan angsuran murabahah. kondisi ini dianggap sesuatu yang “wajar” dan tidak memberikan “efek positif” yang signifikan kepada perbankan syariah. apalagi dengan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran, sudah barang tentu tidak akan mendapatkan potongan atas angsuran tagihan maupun pelunasan murabahahnya. penurunan kemampuan membayaran angsuran murabahah memiliki prosedur lain di perbankan syariah. dalam keterlambatan pembayaran ( psak 102 paragraf 29 disebutkan bahwa: “denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan”. aturan ini juga didukung dengan fatwa dsn-mui no 17/dsn-mui/ix/2000. artinya bahwa, setiap nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran murabahah sesuai dengan waktu yang disepakati dalam akad maka akan dikenakan denda walaupun dengan syarat “jika lalai“ namun realitasnya tetap dikenai sanksi tersebut. jika nasabah tidak mampu menyelesaikan pembayaran angsurannya maka dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang nasabah sebagai bentuk kelonggaran baginya. inipun diatur dalam f atwa dewan syariah nasional no 4 tentang penundaan pembayaran dalam murabahah jika nasabah sudah tidak mampu membayar hutangnya. namun, apabila nasabah benar-benar tidak mampu menyelesaikan hutangnya maka alternatif terakhir yang dilakukan adalah menjual (bukan mengambil-alih) agunan miliki nasabah di mana hasil penjualan akan dipergunakan untuk membayar hutangnya (wiroso, 2011). penjelasan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak hm yang menyatakan bahwa : “kalau misalkan nasabah ini sudah menyerah, angkat tangan, sudah tidak mampu untuk membayar dengan jangka waktu sekian bulan itu biasa masuk pelelangan.” . penjabaran di atas menjelaskan tentang kedua kondisi yang “terhempas” dari katagori kebijakan pemberian potongan angsuran murabahah. hal ini dikarenakan kedua kondisi tersebut akan mempengaruhi perolehan keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah. artinya, faktor keuntungan menjadi pertimbangan yang kuat untuk menetapkan kebijakan pemberian potongan angsuran murabahah di perbankan syariah. keuntungan menjadi faktor utama diberikannya potongan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh bapak hm bahwa: “intinya bank itu menjual jasa untuk mencari keuntungan jadi kita lihat-lihat dulu kondisi dan situasi, misalkan 50% dirasa cukup untuk memperoleh keuntungan ya sudah.” pernyataan di atas juga mengindikasikan bahwa, untuk menetapkan kebijakan tersebut, perbankan syariah melakukan proses analisis agar mendapatkan kejelasan tentang berapa besar potongan yang tepat untuk diberikan kepada nasabah. keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah menjadi salah satu penentu besarnya potongan yang diberikan kepada nasabah. walaupun telah tersistem akan tetapi, proses analisi tetap berjalan untuk memastikan besaran keuntungan dari pembiayaan murabahah yang diperoleh bank syariah. artinya, bank syariah tidak mau terlalu “rugi” atas keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah sehingga diperlukan analisa keuntungan yang mendalam. upaya meminimalisir “kerugian” atas keuntungan pembiayaan murabahah yang dikarenakan pemberian potongan angsuran kepada nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal didukung juga oleh metode pembayaran angsurannya. metode pembayaran angsuran yang digunakan adalah anuitas. rumusan metode anuitas iniditetapkan dengan komposisi angsuran pokok lebih kecil di awal dan akan semakin besar sampai akhir pelunasan. sebaliknya, margin akan lebih besar di awal dan lebih kecil pada akhir pelunasan. sistem anuitas dijelaskan oleh bapak hm bahwa: “yang bank pake itu sistem anuitas (peneliti: apakah aturan dan bi atau bank sendiri?). itu dari bank sendiri, itu seperti piramida terbalik,biasanya pokok kecil dan margin besar di awal, semakin lama margin semakin kecil sedangkan pokoknya semakin besar tapi jumlah angsuran tetap setiap bulannya, kenapa begitu? itu salah satu cara untuk metigasi resiko, nasabah sewaktu-waktu macet dari pihak latuconsina, y. m. – fenomena potongan angsuran murabahah 139 bank masih mendapat keuntungan, dia sudah dapat memperoleh margin yang cukup besar tapi outstanding tetap dibayar”. sebagimana yang terlihat dalam uraian informan ini, prinsip anuitas dapat digambarkan seperti piramida terbalik. susunan angsuran yang dibayarkan dengan komposisi margin besar diawal dan semakin kecil diakhir sedangkan pokok angsuran berbanding terbalik yaitu kecil diawal dan semakin besar diakhir. besaran angsuran tetap sama akan tetapi yang berbeda adalah komposisinya. penggunaan metode anuitas memberikan kepastian keuntungan bagi perbankan syariah lebih awal. artinya, dalam perjalanan mengangsur, keuntungan dari margin telah diperoleh sejak pertama kali pembayaran dan semakin berkurang disetiap bulannya. jika nasabah melakukan pelunasan lebih awal diakhir periode angsuran maka pada hakekatnya potongan margin yang diberikan hanya sedikit. hubungan ini dijelaskan oleh bapa pandu bahwa: “dulu, angsuran 2 juta, margin dan pokok ini kan 1 juta dan 1 juta tapi tetap marginnya gak berubah, sekarang bank syariah itu seperti ini (menggambarkan metode anuitas) sejak tahun 2008, otomatis dari sudut pandang bank jelas lebih cepat untung, seandainya dilunasi disini (awal pembayaran) nasabah untung, kalau dilunasi ditengah-tengah masih sama-sama untung, kalau dilunasi disini (akhir angsuran) nasabah sedikit dirugikan.” penjelasan informan di atas menunjukkan perjalanan histori penentuan metode angsuran di mana sebelumnya menggunakan metode flat dengan komposisi seimbang antara pokok dan margin murabahah. seiring perkembangan perbankan syariah maka motode ini diganti dengan metode anuitas yang memberikan keuntungan lebih awal kepada mereka. penggunaan metode flat berpengaruh terhadap pemberian potongan angsuran murabahah karena margin yang dijadikan sebagai objek potongan masih lebih besar sehingga penggunaan metode anuitas juga bertujuan untuk memetigasi resiko dimana keuntungan perbankan syariah dapat terpenuhi. penggunaan metode anuitas juga menunjukkan bahwa perbankan syariah merasa “risih” karena keuntungannya terkurangi. artinya, secara jelas terlihat perbankan syariah tidak sepenuhnya ikhlas untuk memberikan keuntungan kepada nasabah. kalaupun keuntungan itu diberikan namun bisa jadi hanya sedikit. kebalikannya, perbankan syariah ingin memaksimalkan keuntungannya dalam kondisi apapun. akhirnya, penjabaran di atas memengungkap secara mendalam bagaimana faktor keuntungan menjadi tolak ukur kebijakan pemberian potongan angsuran murabahah. pelunasan yang dipercepat memberikan keuntungan kepada bank syariah karena mempercepat perolehan keuntungan bagi mereka. untuk meminimalisir “kerugian” karena pemberian potongan tersebut, bank syariah menggunakan metode anuitas dalam pembayaran angsuran sehingga pada hakikatnya margin sebagian objek potongan hanya dengan demikian, terlihat jelas bahwakeuntungan tetap menjadi orientasi atau prasyarat utama dalam kebijakan pemberian potongan angsuran murabahah di perbankan syariah. simpulan penelusuran lebih mendalam menunjukkan bahwa pemberian potongan angsuran murabahah merupakan daya tarik yang digunakan untuk mengikat calon nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah. potongan tersebut diberikan kepada nasabah pembiayaan murabahah dengan syarat melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu jatuh temponya. hal ini dikarenakan nasabah tersebut membantu mempercepat realisasi keuntungan perbankan syariah dari pembiayaan murabahah. dua kondisi lainnya yaitu pelunasan tepat waktu dan penurunan kemampuan membayar nasabah tidak diterapkan karena tidak memberikan keuntungan bagi perbankan syariah. potongan angsuran murabahah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perbankan syariah. untuk mengurangi resiko “kerugian” atas keuntungan dari pembiayaan murabahah maka perbankan syariah menggunakan metode anuitas untuk sistem pembayaran angsurannya. penggunaan metode ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah masih “berat” untuk melepaskan keuntungannya kepada nasabah walaupun disisi lain mendapat perolehan keuntungan lebih cepat. daftar pustaka abdurahim, a. 2014. oksidentalisme dalam perbankan syariah. jurnal akuntansi multiparadigma, 4 (1), 14-25. adian, d. g. 2010. pengantar fenomenologi. depok: penerbit koekoesan. ardianto, e. dan q. a. bambang. 2007. filsafat ilmu komunikasi. bandung: simbiosa rekatama media. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 132-140, juli 2016 140 aratan. 2013. mau mempercepat pelunasan kredit kenapa kena penalty https://arantan.wordpress.com/. diakses september 2015 audifax. 2008. research: sebuah pengantar untuk “mencari ulang” metode penelitian dalam psikologi. yogyakarta: jalasutra. burrell, g. dan morgan. 1979. sociological paradigma and organizational analaysis. elements of the sociology of corporate. by arena. dsn-mui. 2005. fatwa dewan syari’ah nasional no. 46/dsn-mui/ii/2005 tentang potongan tagihan murabahah (khashm fi almurabahah). jakarta dsn-mui. 2002. fatwa nomor 23/dsnmui/iii/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. jakarta ikatan akuntan indonesia. 2007. pernyataan standar akuntansi keuangan 102, akuntansi murabahah. dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan indonesia. jakarta. kuswarno, e. 2009. metodologi penelitian komunikasi “fenomenologi” konsepsi, pedo-man dan contoh penelitian. bandung: widya padjajaran. mamulati, i., i. triyuwono dan a. d. mulawarman. 2016. fenomenologi sumber daya manusia sebagai aset intelektual dalam amal usaha muhammadiyah. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (1), 93-103. prastowo, a. 2012. metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. jogjakarta: ar ruzz media. rahmanti, v. n. 2012. sebuah kajian mengapa akuntansi syariah masih sulit tumbuh subur di indonesia. jurnal akuntansi dan investasi, 13 (2), 161-179. rahmawaty, a. 2007. ekonomi syariah: tinjauan kritis produk murabahah dalam perbankan syariah di indonesia. la-riba: jurnal ekonomi islam, 1 (2), 187-203. sutopo, h. b. 2002. metodologi penelitian kualitatif; dasar teori dan terapannya dalam penelitian. surakarta: sebelas maret university press. triyuwono, i. 2009. perspektif, metodologi, dan teori akuntansi syariah. jakarta: rajawali pers. tumirin, t. dan a. abdurahim. 2015. makna biaya dalam upacara rambu solo. jurnal akuntansi multiparadigma, 6 (2), 175-184. widodo, s. 2010. seluk beluk jual beli murabahah, prespektif aplikatif. yogyakarta: asgard chapter. wiroso. 2010. akuntansi transaksi syariah. jakarta: ikatan akuntan indonesia. https://arantan.word-press/ https://arantan.word-press/ bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 issn: 1411-6227 187 faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan perusahaan di bursa efek jakarta antariksa budileksmana & eka andriani email : antariksabudileksmana@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract a recent analysis held that there is a significantly effect between firm size, corporate risk, profitability and operating leverage to corporate income smoothing practices. the objective of this research is to empirically reexamine the factors could affect income smoothing practices.there are four factors will be examined, are firm size, corporate risk, profitability and operating leverage. the sample used in this study are 76 firms listed at jakarta stock exchange (jsx) over 2000 to 2002. the multivariate test which using logistic regression results both risk and profitability affect significantly to income smoothing practices. while firm size and operating leverage not affect significantly to income smoothing practices. the univariate test support the previous test, shows that there is statistically difference in risk as well as profitability between smoother and non-smoother firms. whereas both firm size and operating leverage, there are no statistically difference. key words : income smoothing, firm size, risk, profitability, operating leverage abstrak sebuah analisis baru-baru ini menyatakan bahwa ada signifikan mempengaruhi antara ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas dan leverage operasi terhadap praktek perataan laba perusahaan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara empiris memeriksa kembali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan smoothing practices.there yang empat faktor akan diperiksa, yang ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas dan leverage operasi. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 76 perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) lebih dari 2000 ke 2002. multivariat uji yang menggunakan hasil regresi logistik baik risiko dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. sementara ukuran dan operasi perusahaan leverage yang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap praktik perataan laba. tes dukungan univariat tes sebelumnya, menunjukkan bahwa ada perbedaan antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 188 statistik risiko serta profitabilitas antara perusahaan halus dan non-halus. sedangkan kedua ukuran perusahaan dan leverage operasi, tidak ada perbedaan statistik. kata kunci: perataan laba, ukuran perusahaan, risiko, profitabilitas, leverage operasi pendahuluan latar belakang informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, meramalkan laba, dan menaksir risiko dalam berinvestasi. informasi laba memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para penggunanya dalam mengambil suatu keputusan, sehingga perhatian investor sering terpusat pada informasi laba. menyadari hal ini, manajemen cenderung melakukan disfunctional behavior (perilaku tak semestinya) yaitu dengan melakukan perataan laba untuk mengatasi berbagai konflik kepentingan yang timbul antara manajemen dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai proses manipulasi profit waktu earning atau pelaporan earning agar aliran laba yang dilaporkan perubahannya lebih sedikit (zuhroh,1996). praktik perataan laba menjadi bahan perdebatan berbagai pihak. oleh sebagian pihak praktik perataan laba dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan karena tidak menggambarkan kondisi dan posisi keuangan perusahaan secara wajar. tetapi di pihak lain praktik perataan laba dianggap sebagai tindakan yang wajar karena tidak melanggar standar akuntansi meskipun dapat mengurangi keandalan laporan keuangan. praktik perataan laba telah dikenal sebagai praktik yang logis dan rasional. barnea, ronen dan sadan (1975) serta ronen dan sadan (1981) menyatakan bahwa perataan laba dilakukan oleh para manajer untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor untuk meramalkan arus kas di masa datang. pada intinya praktik perataan laba ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan menurut hendrikson dan brenda (1992) dalam suwarno (2004), perataan laba lebih bersifat menutupi informasi yang sebenarnya harus diungkapkan. variabilitas aktivitas perusahaan berusaha untuk disembunyikan dan diperhalus, sehingga informasi yang disajikannya pun tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. adanya perataan laba sebenarnya memperlihatkan bahwa manajer berusaha untuk menyembunyikan informasi ekonomi perusahaan kepada stakeholders. sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memperoleh informasi akurat yang memadai mengenai laba untuk mengevaluasi hasil dengan risiko dari portofolio mereka. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 189 di indonesia, penelitian tentang perataan laba telah dilakukan oleh ilmainir (1993), zuhroh (1996), jin dan mach’foedz (1998), assih (1998), serta salno dan baridwan (1999) yang menyediakan bukti bahwa praktik perataan laba telah terdapat pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta, dan mengindikasi faktor-faktor yang dapat mendorong praktik perataan laba diantaranya leverage operasi, ukuran perusahaan keberadaan perencanaan bonus dan sektor industri. sedangkan penelitian ashari et al (1994) pada perusahaan yang terdaftar di singapore stock exchange melihat empat faktor sebagai faktor yang mempengaruhi praktik laba. adapun faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri dan nasionalitas kepemilikan. tujuan penelitian penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas perusahaan, dan leverage operasi perusahaan mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. kerangka teoritis perataan laba kecenderungan para investor dan kreditor yang lebih menitikberatkan perhatiannya pada laporan laba rugi dalam menilai kinerja manajemen perusahaan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk memperoleh laba akan menimbulkan terjadinya manipulasi laba (beattie et.al., 1994). perataan laba terkait dengan konsep earnings management. earnings management didefinisikan sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat earning yang diinginkan (davidson et.al,. 1987 dalam salno dan baridwan, 2000). kesenjangan informasi di antara manajemen dan pemilik memicu munculnya perataan laba. menurut funderberg dan tirole (1995) perataan laba adalah proses manipulasi waktu terjadinya laba atau pelaporan laba agar laba yang dilaporkan kelihatan stabil. sedangkan barnea et al. (1976) membuat definisi perataan laba sebagai pengurangan yang disengaja terhadap beberapa level laba supaya dianggap normal bagi perusahaan. penjelasan konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa teknik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau memperhatikan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor dan investor. asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak ekternal antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 190 tersebut. manajemen sebagai agen yang mengetahui lebih banyak informasi, memanfaatkan informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan kepentingannya. dalam hal ini, kepentingan manajer adalah pada nilai perusahaan dan manajer percaya bahwa pasar mendasarkan pada angka akuntansi. oleh karena itu, manajer dapat menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya. brayshaw dan eldin (1989) mengungkapkan adanya dua alasan mengapa manajemen melakukan praktik perataan laba: (1) fluktuasi dalam laba akuntansi yang dilaporkan akan berpengaruh langsung terhadap kompensasi bagi manajemen. (2) fluktuasi kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik untuk mengganti manajemen dengan penggantian manajemen secara langsung. ancaman penggantian ini mendorong manajemen untuk membuat laporan yang sesuai dengan keinginan pemilik. dipandang dari sisi manajemen, hepworth (1953) mengungkapkan bahwa manajer termotivasi melakukan praktik perataan laba pada dasarnya ingin mendapatkan berbagai keuntungan ekonomis dan psikologis, yaitu : (1) mengurangi jumlah pajak terutang. (2) meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena penghasilan yang stabil akan mendukung kebijakan dividen yang stabil pula. (3) menghindari kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji dan upah. sehubungan dengan adanya pelaporan laba yang meningkat tajam. (4) siklus peningkatan dan penurunan laba dapat ditandingkan dan gelombang optimisme dan pesimisme dapat diperlunak. di lain pihak, menurut dye (1988) pemilik perusahaan mendukung perataan laba karena adanya motivasi internal dan motivasi ekternal. motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manajer agar melakukan praktik perataan laba. motivasi ekternal ditunjukkan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor prospektif/potensial. penelitian terdahulu penelitian mengenai perataan laba pernah dilakukan oleh beidleman (1973), ronen dan sadan (1975), smith et al. (1976) serta moses (1987). hasil penelitian beidleman (1973) menunjukkan bahwa kompensasi, biaya pensiun, biaya riset dan pengembangan, penjualan dan biaya iklan digunakan untuk meratakan laba. beidleman (1973) percaya bahwa manajemen melakukan perataan laba untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil. penelitian menegenai faktor-faktor yang berkaitan dengan perataan laba pada pos luar biasa dilakukan oleh ronen dan sadan (1975) dengan objek penelitian aliran laba jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 191 sebelum pos luar biasa. hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perilaku perataan laba di antara perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. smith et al. (1976) membuktikan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh seorang manajer cenderung melakukan praktik perataan laba dibanding dengan perusahaan yang dikendalikan langsung oleh pemilik. dengan kata lain pengendalian perusahaan merupakan suatu faktor yang mendorong tindakan praktik perataan laba. moses (1987) menemukan bahwa perataan laba dapat dihubungkan dengan ukuran perusahaan, perbedaan antara laba sesungguhnya dengan yang diharapkan dan ada tidaknya rencana kompensasi bonus. penelitian ini bertujuan untuk mengindikasikan faktor-faktor yang dihubungkan dengan perataan laba. di indonesia, penelitian mengenai praktik perataan laba dilakukan oleh ilmainir (1993), zuhroh (1996) serta jin dan machfoedz (1998) yang menyediakan bukti bahwa praktik perataan laba telah terdapat pada perusahaan yang terdaftar di bej, dan mengindikasi faktor-faktor yang mendorong praktik perataan laba di antaranya leverage operasi, ukuran perusahaan, keberadaan bonus dan sektor industri. ilmainir (1993) menguji faktor-faktor laba dan faktorfaktor konsekuensi ekonomi yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan publik di indonesia. faktor-faktor laba yang diuji adalah perbedaan antara laba aktual dengan laba normal dan pengaruh kebijakan akuntansi terhadap laba. sedangkan faktor-faktor konsekuesi ekonomi yang diuji adalah ukuran perusahaan, keberadaan perencanaan bonus dan harga saham. hasil yang diperoleh adalah bahwa dari kedua faktor laba mendorong terjadinya praktik laba sedangkan dari tiga faktor konsekuensi ekonomi yang diuji, hanya faktor saham saja yang mendorong adanya praktik perataan laba. penelitian lain juga menunjukkan adanya penyembunyian informasi, di antaranya payne & robbs (1997), burgsthaler dan dichev (1997), dan kaznik (1999) dalam suwarno (2004) yang berhasil menunjukkan bahwa perataan laba lebih dimaksudkan untuk menyesuaikan laba perusahaanya dengan laba yang diramalkan sebelumnya. lebih dari sekedar motif penyembunyian informasi, penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. zuhroh (1996) meneliti faktor-faktor yang dapat dikaitkan terjadinya praktik perataan laba dengan mengambil sampel perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek jakarta. dari tiga variabel independen yang diuji, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan dan leverage operasi perusahaan diperoleh hasil bahwa hanya leverage operasi perusahaan saja yang memiliki pengaruh pada praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan di indonesia. jin dan machfoedz (1998) yang melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di bej, menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, sektor industri perusahaan dan leverage operasi perusahaan. hasil penelitiannya menemukan bahwa hanya variabel leverage operasi perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 192 penelitan yang dilakukan oleh salno dan baridwan (2000) pada perusahaan publik di indonesia, menggunakan variabel ukuran perusahaan, net profit margin, kelompok usaha, dan winner/losser stock. dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa keempat variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan penghasilan. penelitian lain yaitu oleh suwarno (2004) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek surabaya (bes), dengan menggunakan enam variabel bebas dalam penelitiannya yaitu ukuran perusahaan, risiko perusahaan, devidend payout, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan pertumbuhan perusahaan. dari enam variabel tersebut, hanya variabel ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perataan laba. ringkasan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 1. tabel 1. ringkasan penelitian terdahulu penulis tahu n judul variabel kesimpulan zuhroh 1996 faktor-faktor yang berpengaruh pada tindakan perataan laba pada perusahaan go public di indonesia -ukuran perusahaan -profitabilitas -leverage operasi tidak signifikan tidak signifikan signifikan jin dan machfo edz 1998 faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. -ukuran perusahaan -profitabilitas -sektor industri -leverage operasi tidak signifikan tidak signifikan tidak signifikan signifikan salno dan baridw an 2000 analisis perataan penghasilan (income smoothing): faktorfaktor yang mempengaruhi dan kaitannya dengan kinerja saham perusahaan publik di indonesia. -ukuran perusahaan -net profit margin -kelompok usaha winner/loose r stock tidak signifikan tidak signifikan tidak signifikan tidak signifikan suwarn o 2004 faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba (studi -ukuran perusahaan -risiko signifikan tidak siginifikan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 193 empiris pada perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek surabaya). perusahaan -devidend payout -kepemilikan mayoritas -kepemilikan pemerintah pertumbuhan perusahaan tidak signifikan tidak signifikan tidak signifikan tidak signifikan hipotesis dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diuji adalah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, tingkat profitabilitas dan leverage operasi. ukuran perusahaan ukuran perusahaan umumnya dinilai dari besarnya aktiva perusahaan. moses (1987) menyatakan bahwa perusahaan besar mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil karena merupakan subyek yang diamati oleh publik dan pemerintah. semakin besar perusahaan maka biaya yang dibebankan pemerintah terhadap perusahaan tersebut semakin besar karena biaya tersebut dianggap sesuai dengan kemampuan perusahaan. oleh karena itu, untuk meminimalkan biaya tersebut, maka perusahaan cenderung untuk melakkan praktik perataan laba dengan menunda laba saat ini ke perioda yang akan datang. hasil penelitian yang dilakukan oleh yurianto (2000) dalam suwarno (2004) menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba. michelson et al (1995) dalam suwarno (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar mempunyai insentif lebih besar untuk meratakan laba dari perusahaan kecil. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ilmainir (1993), zuhroh (1996) serta jin dan machfoedz (1998) menunjukkan tidak ditemukannya bukti bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi tindakan melakukan perataan laba. ukuran aktiva merupakan proksi yang paling tepat untuk mengukur ukuran perusahaan. h1 : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. risiko perusahaan risiko dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh bisa menyimpang dari yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran tertentu. pengujian mengenai variabel risiko perusahaan dilakukan oleh michelson et al. (1995) dalam jin dan machfoedz (1998). ia menyimpulkan bahwa risiko perusahaan perata laba dengan non perata laba didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa salah satu alasan perataan laba adalah untuk mengurangi risiko sesungguhnya atau persepsi risiko atas perusahaan. kim et al (1993), dalam suwarno (2004) menyatakan bahwa financial leverage merupakan proksi yang antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 194 tepat untuk mengukur risiko perusahaan. financial leverage menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang dengan ekuitas yang ada. financial leverage merupakan bentuk lain dari risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat penggunaan hutang. semakin banyak perusahaan menggunakan hutang maka semakin tinggi financial leverage-nya. ini berarti juga semakin tinggi risiko finansial yang melekat pada perusahaan tersebut. akibatnya prospek perusahaan dalam menghasilkan keuntungan menurun. risiko finansial adalah suatu keadaan dimana perusahaan tidak mampu menutup biaya-biaya finansialnya. apabila perusahaan tidak mampu membayar kewajibankewajiban finansial tersebut maka kemungkinan perusahaan tidak akan dapat melanjutkan usahanya karena para debitur yang merasa tidak terjamin akan dapat memaksa perusahaan untuk membayar bunga serta pokoknya dengan segera (riyanto, 1998). studi yang dilakukan smith dan watts (1992) menyimpulkan bahwa risiko perusahaan mungkin ditunjukkan dengan peningkatan risiko keuangan (leverage) sehingga diekspektasikan bahwa perusahaan dengan risiko operasional yang rendah biasanya mempunyai leverage yang tinggi. h2 : risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. profitabilitas sebagian besar investor dan kreditor menggunakan profitabilitas sebagai tolok ukur dalam menilai seberapa efektif perusahaan mengelola sumber-sumber yang dimilikinya dan juga merupakan bahan pertimbangan utama bagi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan baik dalam menginvestasikan dana maupun dalam meminjamkan dana pada suatu perusahaan (zuhroh, 1996). penelitian ini menggunakan roi (return on investment) sebagai ukuran rasio profitabilitas. roi diukur dari rasio laba setelah pajak dengan total aktiva. roi akan menunjukkan efektifitas dan efisiensi investasi dalam menghasilkan laba. apabila roi rendah, maka manajemen dinilai buruk oleh prinsipal (pemilik) sehingga kedudukan manajemen dapat terancam. agar terhindar dari pengambilalihan kedudukan, maka manajemen cenderung melakukan praktik perataan laba. namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh salno dan baridwan (2000) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi praktik perataan laba. h3 : tingkat profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap praktik perataan laba. leverage operasi operating leverage bersangkutan dengan penggunaan aktiva atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya tetap dengan harapan bahwa revenue yang dihasilkan oleh penggunaan aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. (riyanto, 1998). jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 195 perusahaan yang memiliki leverage operasi yang tinggi memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi tetapi mempunyai risiko yang tinggi pula. apabila perusahaan melakukan investasi yang besar pada aktiva tetap, akibatnya mereka mempunyai biaya tetap yang tinggi, sehingga leverage operasinya pun tinggi. menurut brigham (2001), risiko bisnis sebagian tergantung pada sejauh mana biaya suatu perusahaan bersifat tetap. jika biaya tetap tinggi, penurunan sedikit saja dalam penjualan dapat mengakibatkan penurunan yang besar dalam laba operasi dan roe. karena itu, bila hal-hal lain tetap sama, makin tinggi biaya tetap suatu perusahaan, makin besar risiko bisnisnya. jika sebagian besar dari total biaya perusahaan adalah biaya tetap perusahaan itu dikaitkan mempunyai leverage operasi yang tinggi, berarti perusahaan yang relatif kecil dalam penjualan akan mengakibatkan perubahan laba operasi yang besar. menurut zuhroh (1996), secara rasional para investor memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki risiko yang rendah, sehingga pihak manajemen perusahaan selalu berusaha menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan yang dikelolanya memiliki leverage operasi yang rendah, yang juga berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah. h4 : leverage operasi berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. metoda penelitian sampel penelitian sampel penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di bej berturut-turut tahun 2000-2002. tidak diambilnya perusahaan keuangan sebagai sampel, adalah untuk menghindari kekhawatiran adanya peraturan pemerintah yang ketat pada perusahaan keuangan yang sedikit banyak akan mengurangi kemungkinan adanya perataan laba. sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan, yaitu: (1) perusahaan yang memperoleh laba secara berturut-turut pada 2000-2002. (2) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan per 31 desember. kriteria tersebut diambil untuk memudahkan peneliti agar tidak perlu melakukan konversi ke dalam per 31 desember apabila perusahaan menerbitkan laporan keuangan bukan per 31 desember. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan, yang datanya meliputi jumlah aktiva, laba operasi, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak, total hutang, total ekuitas, dan penjualan tahun 2000-2002. data diperoleh dari indonesian capital market directory untuk data nama perusahaan sedangkan data laporan keuangan diperoleh dari pojok bej magister manajemen universitas gajah mada. antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 196 variabel penelitian variabel dependen variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan perataan laba dan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba yang dikembangkan oleh jin dan machfoedz (1998) dan suwarno (2004). untuk mengelompokkan perusahaan sebagai perata laba atau bukan perata laba, digunakan pendekatan yang dilakukan oleh albrecht dan richardson (1990) dan indeks tersebut dikembangkan oleh eckel (1981). perusahaan diklasifikasikan sebagai bukan perata laba jika : cvi  cvs dimana : i : perubahan penghasilan dalam satu periode s : perubahan penjualan dalam satu periode cv : koefisien variasi, yaitu deviasi standar / nilai yang diharapkan. jadi, cvδi : koefisien variasi perubahan laba dalam satu periode cvδs : koefisien variasi perubahan penjualan dalam satu periode dimana cvδi dan cvδs dapat dihitung sebagai berikut: cvδi dan cvδs = ratarata variance  dalam penelitian ini variabel laba yang digunakan adalah laba operasi. hal ini dikarenakan laba operasi merupakan sasaran umum yang digunakan untuk melakukan praktik perataan laba. sedangkan variabel penjualan di sini digunakan penjualan bersih (net sales) atau pendapatan (revenue). data kategorial mengenai perusahaan perata laba atau bukan perata laba diberikan data dummy dengan skor “0” untuk perusahaan yang tidak melakukan perataan laba dan skor “1” untuk perusahaan yang melakukan perataan laba. variabel independen sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yang meliputi : (1) ukuran perusahaan (lasset), yang diukur dengan menggunakan rata-rata aktiva perusahaan selama tiga tahun. (2) risiko perusahaan (risk), yang diukur dengan menggunakan rata-rata exante financial leverage, yaitu rata-rata rasio antara total hutang dibagi dengan total ekuitas selama tiga tahun. (3) profitabilitas (profit), yang diukur dengan menggunakan rata-rata rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva selama tiga tahun. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 197 (4) leverage operasi (lo), yang diukur dengan menggunakan rata-rata degree of operating leverage (dol) selama tiga tahun yang diukur dengan menggunakan rumus : dol = enjualanperubahanp% bitperubahane% analisis data pengujian hipotesis dilakukan dengan dua tahap, yaitu menggunakan pengujian multivariate dan univariate. pengujian multivariate pengujian multivariate dalam penelitian ini menggunakan logistic regression (regresi logit). pengujian multivariate dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. pengujian regresi logit dilakukan untuk melihat odds atau peluang perusahaan tersebut melakukan perataan laba atau tidak. regresi logit digunakan karena penelitian ini memiliki variabel independen yang diukur dengan skala rasio serta menggunakan data dummy. data dummy yang digunakan dalam regresi logit ini berupa data kategori yaitu kategori perusahaan perata laba dan bukan perata laba. model logistic regression yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : status = b + b1(lasset) + b2(risk) + b3(profit) + b4(lo) (1) dimana: status : status perusahaan 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan perataan laba 1 untuk perusahaan yang melakukan perataan laba lasset : aktiva perusahaan risk : risiko perusahaan profit : profitabilitas perusahaan lo : leverage operasi perusahaan untuk melihat odds atau probabilitas perusahaan tersebut melakukan perataan laba, dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut (ghozali, 2001) : ln [odds] = b + b1(lasset) + b2(risk) + b3(profit) + b4(lo) (2) apabila hubungan antara odds dan probabilitas adalah sebagai berikut : odds = p p 1 maka : ln p p 1 = b + b1(lasset) + b2(risk) + b3(profit) + b4(lo) (3) antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 198 dimana p adalah probabilitas suatu perusahaan melakukan perataan laba dengan variabel bebas ukuran perusahaan (lasset), risiko perusahaan (risk), profitabilitas, (profit) dan leverage operasi (lo). model log dari odds pada persamaan (2) di atas dapat ditransformasikan menjadi (ghozali, 2001): [odds] = e b + b1(lasset) + b2(risk) + b3(profit) + b4(lo) (4) atau p p 1 = e b + b1(lasset) + b2(risk) + b3(profit) + b4(lo) (5) dimana e : bilangan eksponensial pengujian univariate pengujian univariate digunakan untuk lebih memastikan hasil dari pengujian multivariate. pengujian univariate ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi berdasarkan kelompok perusahaan perata laba dan bukan perata laba. atau dengan kata lain untuk menguji apakah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan melakukan perataan laba. sebelum dilakukan pengujian univariate, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan one-sample kolmogorov smirnov test. untuk data yang berdistribusi normal, pengujian yang akan digunakan adalah independent-samples t test. sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal maka pengujian yang digunakan adalah mann-whitney test. hasil pengujian hipotesis sampel penelitian perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 76 perusahaan. dari hasil perhitungan indeks eckel maka perusahaan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu sebanyak 37 perusahaan untuk kelompok perata laba dan 39 perusahaan untuk kelompok bukan perata laba. pengujian multivariate pengujian multivariate dalam penelitian ini menggunakan logistic regression (regresi logit). setelah dilakukan pengolahan data dengan analisis regresi logit, maka didapat hasil analisis goodness of fit dari model pada tabel 2. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 199 tabel 2 hasil analisis goodness of fit chi-square df sig. ket. step 1 step 15,136 4 ,004 sig * block 15,136 4 ,004 sig * model 15,136 4 ,004 sig * sig * : signifikan pada level 5% berdasarkan tabel 2 maka diperoleh nilai signifikansi chi-square sebesar 0,004 yang signifikan pada level 5%, yang dapat disimpulkan bahwa model adalah fit dengan data dan layak untuk digunakan untuk analisis. adapun hasil analisis regresi logit untuk tiap-tiap parameter terdapat pada tabel 3. tabel 3 hasil analisis logistic regression b s.e. wald sig. ket step 1(a) lasse t ,000000 2 0,000 0,001 0,974 tdk sig risk 0,722 0,381 3,586 0,058 sig * profi t -6,685 4,033 2,748 0,097 sig * lo 0,259 0,182 2,028 0,154 tdk sig consta nt -0,305 0,594 0,263 0,608 sig * : signifikan pada level 10% berdasarkan tabel 3, maka dapat dibuat persamaan regresi logit sebagai berikut : [odds] = e -0,305 + 0,0000002(lasset) + 0,722(risk) 6,685 (profit) + 0,259(lo) sedangkan analisis untuk tiap-tiap parameter model adalah sebagai berikut. variabel risiko perusahaan (risk) dengan nilai koefisien 0,722 adalah mempunyai nilai signifikansi 0,058 yang signifikan pada level 10%. maka dapat disimpulkan bahwa risiko perusahaan (risk) mempunyai pengaruh yang signifikan secara positif terhadap kemungkinan praktik perataan laba (h2 diterima). atau dengan kata lain bahwa apabila semua parameter dianggap konstan, maka setiap kenaikan satu unit risiko perusahaan (risk) akan meningkatkan odds suatu perusahaan melakukan praktik perataan laba dengan faktor sebesar 2,058 (e 0,722 ). variabel profitabilitas (profit) dengan nilai koefisien -6,685 adalah mempunyai nilai signifikansi 0,097 yang signifikan pada level 10%. maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (profit) mempunyai pengaruh yang signifikan antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 200 secara negatif terhadap kemungkinan praktik perataan laba (h3 diterima). atau dengan kata lain bahwa apabila semua parameter dianggap konstan, maka setiap kenaikan satu unit profitabilitas (profit) akan menurunkan odds suatu perusahaan melakukan praktik perataan laba dengan faktor sebesar 0,001 (e -6,685 ). sebaliknya, berdasarkan hasil analisis pada tabel 3, variabel ukuran perusahaan (lasset) dan leverage operasi (lo) yang mempunyai nilai signifikansi 0,974 dan 0,154 adalah tidak signifikan. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (lasset) dan leverage operasi (lo) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan praktik perataan laba (h1 dan h4 tidak diterima). pengujian univariate pengujian normalitas data untuk mengetahui normalitas distribusi data digunakan one-sample kolmogorov smirnov test yang hasilnya terdapat pada tabel 4. tabel 4 hasil analisis one-sample kolmogorov-smirnov test variabel kolmogorov smirnov-z asymp. sig. ket. distribusi data ukuran perusahaan 2,878 0,000 <5% tidak normal risiko perusahaan 1,969 0,001 <5% tidak normal profitabilitas 1,271 0,079 >5% normal leverage operasi 3,657 0,000 <5% tidak normal signifikansi pada level 5% berdasarkan tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (lasset), risiko perusahaan (risk) dan leverage operasi (lo) mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi level 5% maka datanya dinyatakan tidak berdistribusi normal, sehingga pengujian univariate menggunakan mann-whitney test. sedangkan variabel profitabilitas (profit) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi level 5% maka datanya dinyatakan berdistribusi normal, sehingga pengujian univariate menggunakan independent-samples t test. mann-whitney test pengujian univariate untuk variabel ukuran perusahaan, risiko perusahaan dan leverage operasi dengan menggunakan mann-whitney test, yang hasilnya terdapat pada tabel 5. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 201 tabel 5 hasil analisis mann-whitney test variabel mann whitney u sig. ket. ukuran perusahaan (lasset) 623,000 0,306 tdk sig risiko perusahaan (risk) 517,000 0,034 sig * leverage operasi (lo) 617,500 0,277 tdk sig sig * : signifikan pada level 10% (2-tailed) berdasarkan tabel 5 maka dapat disimpulkan bahwa variabel risiko perusahaan (risk) dengan nilai signifikansi 0,034 adalah signifikan pada level 10% (2-tailed), yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel risiko perusahaan (risk) antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. dengan kesimpulan tersebut dapat diartikan pula bahwa variabel risiko perusahaan (risk) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya praktik perataan laba. hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh suwarno (2004). sedangkan variabel ukuran perusahaan (lasset) dan leverage operasi (lo) yang mempunyai nilai signifikansi 0,306 dan 0,277 adalah tidak signifikan, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada variabel ukuran perusahaan (lasset) dan leverage operasi (lo) antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. atau dengan kata lain variabel ukuran perusahaan (lasset) dan leverage operasi (lo) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya praktik perataan laba. hasil analisis variabel ukuran perusahaan (lasset) dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh suwarno (2004), namun penelitian ini tidak mendukung penelitian diana (1996), jin dan machfoedz (1998), serta salno dan baridwan (2000). sedangkan variabel leverage operasi (lo) dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh jin dan machfoedz (1998) dan zuhroh (1996). independent-samples t test pengujian univariate untuk variabel profitabilitas (profit) dengan menggunakan mann-whitney test, yang hasilnya terdapat pada tabel 6. tabel 6 hasil analisis independent-samples t test variabel levene’s test mean differenc t sig. t ket. antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 202 f sig. f e profitabilitas equal var ass. equal var not ass. 5,703 0,019 0,038454 3 0,038454 3 2,384 2,419 0,020 0,019 sig * sig * sig * : signifikan pada level 5% (2-tailed) levene’s test dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata. dari hasil levene’s test diperoleh nilai signifikansi f sebesar 0,019 yang signifikan pada level 5%, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan varian antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba. dari hasil tersebut berarti bahwa analisis signifikansi nilai t menggunakan equal variance not assumed. berdasarkan independent-samples t test, nilai t dengan nilai signifikansi 0,019 adalah signifikan pada level 5%. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan profitabilitas (profit) yang signifikan antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. hasil tersebut juga dapat diartikan bahwa profitabilitas (profit) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap terjadinya praktik perataan laba. hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh jin dan machfoedz (1998), zuhroh (1996) dan juga penelitian yang dilakukan oleh salno dan baridwan (2000). kesimpulan, keterbatasan dan saran kesimpulan dari perhitungan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan pertama, berdasarkan pengujian goodness of fit diperoleh hasil bahwa model yang digunakan adalah fit dengan data dan layak digunakan untuk analisis. kedua, hasil pengujian multivariate menunjukkan bahwa variabel risiko perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan melakukan praktik perataan laba. hal ini didukung dengan hasil pengujian univariate dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko perusahaan antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. ketiga, hasil pengujian multivariate menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemungkinan suatu perusahaan melakukan praktik perataan laba. hal ini didukung dengan hasil pengujian univariate dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. keempat, hasil pengujian multivariate menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan leverage operasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan suatu jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 203 perusahaan melakukan praktik perataan laba. hal ini didukung dengan hasil pengujian univariate dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada ukuran perusahaan dan leverage operasi antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. keterbatasan penelitian penelitian ini dilakukan hanya dalam rentang waktu 2000-2002 dan dengan jumlah sampel sebanyak 76 perusahaan. keterbatasan rentang waktu penelitian dan jumlah sampel, serta penggunaan empat variabel belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan generalisasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. saran dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperbesar rentang waktu penelitian dan memperbanyak jumlah sampel. selain itu penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan variabel yang lebih lengkap agar dapat digunakan sebagai dasar yang lebih baik untuk melakukan generalisasi. daftar pustaka albrecht, w. d., and f. m. richardson, 1990, income smoothing by economy sector, journal of business, finance and accounting, winter. ashari, nasuhiyah, hian c koh, soh l. tan, and wei h. wong, 1994, factors affecting income smoothing among listed companies in singapore, accounting and business research, winter. assih, prihat dan m.gudono, 2002, hubungan tindakan perataan laba dengan reaksi pasar atas pengumuman informasi laba perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta, jurnal riset akuntansi indonesia, volume 3, januari, hal 35-53. barnea, amir, josua ronen, and simcha sadan, s., 1975, classificatory smoothing : alternative income models, journal of accounting research, spring. beattie, vivien, cs., 1994, extraordinary items and income smoothing : a positive accounting approach, journal of business, finance and accounting, september. beidleman, c. r., 1973, income smoothing: the role of management, the accounting review, october. antariksa budileksmana & eka andriani, faktor-faktor yang mempengaruhi..... 204 brayshaw, r e., and ahmed eldin, 1989, the smoothing hypothesis and the role of exchange differences, journal of business, finance and accounting. brigham, eugene f., louis c. gapenski and phillip r. daves, (1999), intermediate financial management, the dreyden press, orlando, florida. eckel, norm., 1981, the income smoothing hypothesis revisited, abacus, june. fudenberg, d. and john tirole, 1995, a theory of income and devidend smoothingbased on incumbency rent, journal of political economy. ghozali, imam, 2001, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, badan penerbit universitas diponegoro, semarang hepworth, s. r., 1953, smoothing periodic income, the accounting review, january. ilmainir, 1993, perataan laba dan faktor-faktor pendorongnya pada perusahaan public di indonesia, tesis s-2, program pasca sarjana universitas gadjah mada, yogyakarta. jin, liaw she dan mas’ud machfoedz, 1998, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta, jurnal riset akuntansi indonesia, vol 1, no 2(juli), hal 174-191. mahfud, m kholiq.,muhammad khafid dan anis chariri, 2002, analisis income smoothing (perataan laba): pengaruhnya terhadap reaksi pasar dan risiko investasi pada perusahaan publik di indonesia, jurnal maksi, vol 1, agustus, hal 69-105. moses, o. d., 1987, income smoothing and incentives: empirical test using accounting changes, the accounting review, april. nasir, mohammad arifin dan anna suzanti, 2002, analisis pengaruh perataan laba terhadap risiko pasar saham dan return saham perusahaanperusahaan publik di bursa efek jakarta, kompak, nomor 5, mei, hal 139-157. riyanto, bambang, 1998, dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, badan penerbit fakultas ekonomi ugm, yogyakarta. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 187-205, juli 2005 205 ronen, josua, and simcha sadan, s., 1981, smoothing income numbers, addison-wesley, reading ma. salno, hanna meilani dan zaki baridwan, 2000, analisis perataan penghasilan (income smoothing): faktor-faktor yang mempengaruhi dan kaitannya dengan kinerja saham perusahaan publik di indonesia, jurnal riset akuntansi indonesia, vol 3, no 1, januari, hal 17-34. smith, e. d., 1976, effects of separation of ownership from control on accounting policy decision, the accounting review, october. sugiarto, sopa, 2003, perataan laba dalam mengantisipasi laba masa depan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta, simposium nasional akuntansi vi, hal 350-359 suwarno, 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang listing di bes), jurnal beta, volume 2, no 2. zuhroh, diana, 1996, faktor-faktor yang berpengaruh pada tindakan perataan laba pada perusahaan go public di indonesia, tesis s-2, program pasca sarjana universitas gadjah mada, yogyakarta. layout juli 2015 pendahuluan perkembangan perekonomian indonesia dan perkembangan dunia perbankan yang tumbuh berkembang secara signifikan saat ini di indonesia, menuntut dibutuhkan pengetahuan keuangan atau literasi keuangan yang baik agar setiap individu mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien guna tercapainya kesejahateraan hidup. banyaknya variasi produk keuangan yang ditawarkan oleh perbankan untuk untuk mempermudah proses transaksi, menuntut masyarakat untuk mempunyai literasi keuangan yang baik. dengan literasi keuangan yang baik faktor penentu tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit di indonesia farah margaretha* & siti may sari program studi akuntansi, universitas trisakti, jalan kyai tapa no. 1 grogol, jakarta barat, 11440, telp (62-21) 566 3232, indonesia. *corresponding author, e_mail address: farahmargaretha@gmail.com abstract the objectives of this research is to determine whether there are any significant differences between male’s and female’s financial literacy and whether age, educational level and income level also playing significant role in shaping credit card users’ financial lieracy. using anova test to verify the influence of age level, educational level and income level toward financial literacy. the result of this research conclude that there are no significant differences between male’s and female’s financial literacy. it is verified that there are significant influences between age, education, income toward credit card users’ financial literacy. implication of this research is the share holder such as government, university, and bank more concern to make education and training to improve financial literacy of credit card user. keywords: age;education;gender;credit card; financial literacy. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan melek finansial dan apakah usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan juga berperan penting dalam membentuk literasi keuangan pengguna kartu kredit. menggunakan uji anova untuk memverifikasi pengaruh tingkat usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap melek finansial. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan terkait literasi keuangan. hasil penelitian juga menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara umur, pendidikan, pendapatan terhadap literasi finansial pengguna kartu kredit. implikasi dari penelitian ini adalah pemegang saham seperti pemerintah, universitas, dan bank perhatian lebih untuk membuat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan melek finansial kartu kredit pengguna. kata kunci: umur; pendidikan; jenis kelamin; kartu kredit; literasi keuangan. maka masyarakat akan membuat pilihan yang tepat terkait dengan masalah keuangan yang dihadapi, baik itu berupa instrument investasi, pinjaman atau juga tabungan. dengan literasi yang baik masyarakat mampu memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari instrument keuangan yang ditawarkan oleh bank. menurut warsono (2010) literasi ke-uangan adalah sejauhmana pengetahuan dan implementasi seseorang atau masyarakat dalam mengelola keuangan pribadinya. tingkat literasi keuangan seseorang dapat dilihat dari sebaik apa individu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2015.0038.132 144 vol. 16 no.2 juli 2015 133 tersebut mampu mendayagunakan sumberdaya keuangan, menentukan sumber pembelanjaan, mengelola risiko jiwa, mengelola aset yang dimilikinya, dan mempersiapkan keamanan sumber daya keuangan dimasa mendatang apabila sudah tidak bekerja. banyaknya orang-orang sukses terkait dengan kemampuannya dalam mengelola keuangan menjadi kajian menarik banyak kalangan untuk mempelajari literasi keuangan. selain itu, makin ketatnya persaingan dunia perbankan yang menawarkan berbagai tingkat suku bunga tabungan dan deposito, naik turunnya tingkat suku bunga utang, dan juga pengambilan keputusan yang terkait dengan kondisi keuangan dimasa mendatang membuat masyarakat menyadari pentingnya seorang individu untuk mempelajari literasi keuangan. banyaknya individu yang mengalami kesulitan keuangan bukan hanya disebabkan karena pendapatan yang kecil tetapi karena kesalahan dalam mengalokasikan pendapatan. tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan kurang bijak dalam penga-lokasian pendapatan, oleh karena itu mempuyai kecerdasan literasi keuangan akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat. dengan literasi keuagan yang baik maka akan mampu untuk membuat skala prioritas yang baik demi terciptanya masa depan yang lebih baik lagi. literasi keuangan dalam bentuk pemahaman terhadap semua aspek keuangan pribadi bukan untuk mempersulit atau mengekang orang dalam menikmati hidup, tetapi justru dengan literasi keuangan, individu atau keluarga dapat menikmati hidup dengan mendayagunakan sumberdaya keuangannya dengan tepat dalam rangka mencapai tujuan keuangan pribadinya (warsono, 2010). selain itu, disney dan gathergood (2012) menemukan bahwa para peminjam atau debitur yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang rendah (miskin literasi keuangan) lebih banyak menggunakan pinjaman yang tinggi biayanya dibandingkan mereka yang mempunyai literasi keuangan yang lebih baik. jika memiliki literasi keuangan yang baik akan meminimalisir kemungkinan kerugian karena terlalu tinggi membayar utang bunga. dorongan untuk hidup konsumtif dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya berbagai kemudahan transaksi dan juga perkembangan dunia industri serta gaya hidup yang diterapkan, hal ini terkadang membuat seseorang tidak rasional dalam membelanjakan uangnya. apalagi saat ini seseorang tidak harus mempunyai uang atau tabungan untuk bisa berbelanja, karena pembayaran bisa menggunakan kartu kredit. kartu kredit menjadi alat pembayaran yang sangat popular dikalangan perkerja atau orang yang sudah memiliki penghasilan rutin. hal ini terbukti dengan adanya data dari bank indonesia bahwasanya jumlah kartu kredit yang beredar per januari 2014 mencapai 15,12 juta (www.detik.com). berkembangnya kartu kredit yang menjadi solusi dalam bertransaksi juga dapat menimbulkan berbagai masalah, diantaranya: pengguna yang tak mampu membayar tagihannya, dan pengguna menjadi sangat konsumtif dengan tidak mempertimbangkan besarnya hutang yang ditanggung setelahnya. oleh karena itu literasi keuangan yang baik sangat diperlukan agar para penggunaan kartu kredit sesuai dengan kebutuhan. pengguna kartu kredit seharusnya lebih peduli lagi berapa besarnya bunga dan juga biaya administrasi yang harus ditanggung. banyak sekali faktor yang mem-pengaruhi tingkat literasi keuangan seseorang diantaranya: tingkat pendidikan, jurusan pendidikan, status ekonomi orang tua, usia, status pernikahan, pendapatan, dan gender. tetapi di dalam penelitian ini hanya akan menggunakan beberapa faktor yang doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 jurnal akuntansi & investasi134 akan diteliti yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan kepada para pengguna kartu kredit. jusoh dan lin (2012) menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan keuangan terhadap perilaku penggunaan kartu kredit. faktor yang berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan di antaranya pengetahuan orang tua, pendapatan, tingkat pendidikan, fakultas, pendapatan orang tua, kepemilikan asuransi (nidar dan bestari, 2012). selain itu, widayanti (2012) menemukan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi mempunyai pengaruh yang signifikan positif secara langsung terhadap tingkat literasi keuangan. scheresberg (2013) menemukan bahwa terdapat perbedaan yang kuat tingkat literasi keuangan lakilaki dan perempuan, selain itu terdapat pengaruh yang positif antara tingkat pendidikan dan juga tingkat pendapatan terhadap literasi keuangan, semakin tinggi pendidikan dan pendapatan seseorang maka semakin tinggi tingkat literasi kuangannya. ebiringa dan okorafor (2010) menemukan bahwa umur dan lamanya pengalaman bekerja mempunyai pengaruh secara langsung terhadap tingkat literasi keuangan, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya umur seseorang maka semakin bertambah pula pengalaman kerjanya sehingga semakin banyak informasi yang diketahui terkait masalah keuangan. berdasarkan pertimbangan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis literasi keuangan literasi keuangan merupakan kebu-tuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (missmanagement) seperti kesalahan penggunaan kartu kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan (khrisna,et al., 2010). menurut lusuardi dan mitchell (2013) literasi keuangan adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk memproses informasi ekonomi yang diperoleh dan membuat keputusan untuk membuat perencanaan keuangan, akumulasi keuangan, pensiun, dan hutang. menurut chen dan volpe (1998) mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan. menurut bushan dan medhury (2013) literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan dan membuat keputusan yang efektif terkait dengan manajemen penggunaan uang. literasi keuangan memungkinkan seseorang untuk memperbaiki keseluruhan kesejahteraannya. literasi keuangan menolong seseorang untuk memperbaiki level pemahaman seseorang untuk menghadapi masalah keuangan yang memungkinkan untuk mengolah informasi keuangan lalu membuat keputusan yang tepat untuk keuangan pribadi. literasi keuangan secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang. dalam berbagai penelitian terdahulu ditemukan bahwa seseorang yang mempunyai literasi keuangan yang rendah, menghadapi berbagai permasalahan terkait keuangan pribadi seperti tabungan, pinjaman, investasi, rencana pensiun, dan seterusnya. dari the social research centre (2011), literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan yang benar untuk mengambil keputusan yang efektif terkait dengan menajemen penggunaan keuangan. maka dari itu literasi keuangan adalah kombinasi dari keahlian individu, pengetahuan, sikap, dan paling penting doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 vol. 16 no.2 juli 2015 135 adalah perilaku mereka yang terkait dengan uang. memiliki literasi keuangan merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, berkualitas. lebih lanjut dijelaskan bahwa literasi keuangan bersama-sama dengan kemampuan membaca dan matematik merupakan kunci untuk dapat menjadi konsumen yang cerdas, mengelola kredit dan mendanai pendidikan yang tinggi. literasi keuangan sangat penting untuk beberapa alasan penting berikut. konsumen yang memahami literasi keuangan akan mampu berlayar melalui waktu keuangan yang buruk karena adanya fakta kemungkinan mereka mempunyai tabungan yang terakumulasi, pembelian asuransi, dan diversifikasi investasinya. literasi keuangan juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif seperti tepat waktu dalam pembayaran tagihan dan bon serta pinjaman, menabung sebelum menghabiskan dan menggunakan kartu kredit secara bijaksana. literasi keuangan merupakan kebu-tuhan dasar setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. memiliki literasi keuangan merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. dengan pengelolaan keuangan yang tepat yang tentunya ditunjang oleh literasi keuangan yang baik, maka taraf kehidupan diharapkan dapat meningkat, hal ini berlaku untuk setiap tingkat penghasilan, karena bagaimanapun tingginya tingkat penghasilan tanpa pengelolaan yang tepat, maka keamanan keuangan tentu akan sulit dicapai (mendari dan kewal, 2013) . aspek-aspek dalam literasi keuangan literasi keuangan mencakup banyak aspek yang perlu diukur. chen dan volpe (1998) membagi literasi keuangan menjadi empat aspek, yaitu, pertama adalah pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum (general personal finance knowledge) meliputi pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. kedua tabungan dan pinjaman (savings and borrowings) pada bagian ini meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit. yang ketiga asuransi (insurance) yang meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kendaraan bermotor. keempat investasi (investment) meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, resiko investasi. dalam the social research centre (2011), perilaku yang terkait dengan uang dapat menjadi indikator literasi keuangan seseorang. dalam analisis ini ditemukaan 5 perilaku yang menjadi indikator diantaranya: (1) menjaga catatan keuangan, misalnya selalu memantau saldo rekening dan pengeluaran rumah tangga. (2) perencanaan masa depan, termasuk perilaku seperti merencanakan pendapatan saat masa pensiun, menggunakan konsultan keuangan, peng-gunaaan asuransi. (3) memilih produk keuangan, misalnya memperluas penge-tahuan produk keuangan dan jasa keuangan untuk berbelanja. (4) staying informed (selalu terdepan terhadap perkembangan informasi), misalnya orang-orang yang menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan. (5) pengawasan keuangan termasuk hal-hal seperti pengendalian situasi keuangan yang umum dan hutang dan kemampuan untuk menabung. kelompok yang mempunyai literasi keuangan yang rendah menurut the social research centre (2011), yaitu: (1) seorang anak muda yang biasanya usianya kurang dari 25 tahun, (2) individu yang tidak mendapatkan pendidikan formal sampai doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 jurnal akuntansi & investasi136 tingkat smp, (3) individu yang mempunyai pendapatan relatif rendah dan asset yang sedikit, (4) mereka yang bekerja sebagai staff atau bawahan, (5) perempuan. kategori literasi keuangan personal personal financial finance adalah sebuah proses mengatur keuangan anda untuk mencapai kepuasan ekonomi anda sendiri (kapor et al., 2012). aktivitas keuangan pribadi terdiri atas tiga hal yaitu: (1) spend (pengeluaran) diantaranya : biaya kehidupan sehari-hari, pengeluaran utama, kegiatan rekreasi. (2) save (tabungan) untuk keamanan keuangan dalam jangka panjang. (3) share (berbagi) untuk memberikan dukungan kepada yang membutuhkan baik secara lokal atau global. keuangan pribadi (personal finance) adalah sebuah proses perencanaan pengeluaran, pembiayaan, dan investasi untuk memaksimalkan situasi keuangan anda (madura, 2011). sedangkan personal financial plan adalah sebuah perencanaan yang spesifik pada tujuan keuangan anda dan mendeskripsikan pengeluaran, pembiayaan dan rencana investasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan anda. chen dan volpe (1998) mengategorikan personal financial literacy menjadi tiga kelompok, yaitu (1) <60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah, (2) 60% 79%, yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang, dan (3) >80% yang menunjukan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi. pengkategorian ini didasarkan pada persentase jawaban responden yang benar dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur personal financial literacy. the social research centre (2011), faktor-faktor yang menjelaskan perbedaaan tingkat literasi keuangan diantaranya: (1) umur, terdapat pengaruh yang positif antara umur dengan perilaku yang menjadi indikator literasi keuangan pada group umur 25-34 sedangkan pada kelompok usia 18-24 tidak terdapat pengaruh. hal ini sesuai dengan semakin banyak pengetahuan mengenai produk keuangan dan juga transaksi keuangan yang digunakan untuk kebutuhan dalam hidup mereka; (2) pengetahuan keuangan dan kemampuan dalam matematika, terdapat pengaruh yang positif perilaku yang memiliki literasi keuangan dapat mengontrol keuangannya. hal ini menunjukkan bahwa dengan mempunyai pengetahuan yang baik tentang masalah keuangan yang umum dan juga pengetahuan matematika sangat penting, hal ini dapat digunakan untuk memilih produk keuangan, memantau keuangan (pengeluaran dan pemasukan), dan selalu mempunyai informasi terkini tentang perkembangan keuangan; (3) financial attitude (perilaku keuangan), perilaku keuangan memiliki hubungan (positif maupun negatif) dengan indikator perilaku keuangan; (4) household income (pendapatan keluarga), pendapatan keluarga mempunyai hubungan yang relatif kuat dan positif terhadap pengendalian keuangan, hal ini berarti semakin tinggi pendapatan keluarga maka semakin baik pengendalian keuangan; (5) pendidikan dan pekerjaan, pendidikan dan pekerjaan mempunyai hubungan dengan beberapa perilaku yang terkait dengan indikator literasi keuangan, karena hal ini menyarankan pada hal-hal penting dibeberapa bagian tapi tidak yang lainnya. dengan menyelesaikan pendidikan formal tingkat lanjutan (sma) mepunyai hubungan yang sangat kuat dengan memilih produk keuangan dan tetap bisa terinformasi tetapi tidak akan muncul kepentingan untuk mencatat semua transaksi keuangan, perencanaan ke depan dan juga pengawasan keuangan. dalam penelitian yang dilakukan oleh bushan doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 vol. 16 no.2 juli 2015 137 dan medhury (2013) ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan dipengaruhi oleh jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, sifat pekerjaan atau jabatan (nature of employment), dan lingkungan kerja, sedangkan literasi keuangan tidak dipengaruhi oleh wilayah geografi dan juga usia. selain itu ditemukan bahwa tidak ada perbedaan antara literasi keuangan laki-laki dan perempuan, tidak ada pengaruh antara jenis kelamin terhadap literasi keuangan. ibrahim dan alqaydi (2013) menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara literasi keuangan laki-laki dan perempuan, selain itu juga ditemukan bahwa individu yang mempunyai perilaku keuangan yang tinggi (baik) cenderung sedikit dalam penggunaan kartu kredit. widayati (2012) menemukan: (1) status sosial ekonomi orang tua berpengaruh langsung positif signifikan terhadap pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, (2) status sosial ekonomi orang tua tidak berpengaruh langsung terhadap literasi finansial aspek kognitif, (3) status sosial ekonomi orang tua tidak berpengaruh langsung terhadap literasi finansial aspek sikap, (4) pendidikan pengelolaan keuangan keluarga berpengaruh langsung positif signifikan terhadap literasi finansial aspek kognitif, (5) pendidikan pengelolaan keuangan keluarga berpengaruh langsung positif signifikan terhadap literasi finansial aspek sikap, (6) pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh langsung positif signifikan terhadap literasi finansial aspek kognitif, (7) pembelajaran di perguruan tinggi berpengaruh langsung positif signifikan terhadap literasi finansial aspek sikap, (8) status sosial ekonomi orang tua berpengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap literasi finansial aspek kognitif yang dimediasi oleh pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, (9) status sosial ekonomi orang tua berpengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap literasi finansial aspek sikap yang dimediasi oleh pendidikan pengelolaan keuangan keluarga. chen dan volpe (2002) menemukan bahwa mahasiswi mempunyai pengetahuan yang lebih sedikit tentang keuangan dibandingkan dengan mahasiswa. selain itu mereka juga menemukan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap literasi keuangan baik laki-laki atau perempuan. mereka juga membuat observasi yang hasilnya bahwa perempuan biasanya kurang tertarik dan tidak antusias untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan keuangan pribadi dibandingkan dengan laki-laki. ludlum et al. (2012) menemukan bahwa beberapa faktor demografi menunjukkan hasil hubungan yang signifikan terhadap literasi keuangan. mahasiswa yang mempunyai saham menunjukkan secara signifikan lebih mengetahui tentang biaya kartu kredit. mahasiswa yang menjadi pemegang saham lebih memahami tentang bunga, biaya keterlambatan pembayaran, dan denda karena overlimit. mahasiswa yang bekerja juga mempunyai pengetahuan yang lebih baik terhadap berita tentang kartu kredit. mahasiswa yang bekerja lebih bertanggung jawab dan lebih paham pada besarnya suku bunga yang mereka bayar, denda keterlambatan yang mereka bayar, dan denda overlimit yang mereka bayarkan. status pemahaman tentang kartu kredit. individu yang menikah mempunyai pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan informasi tentang kredit, seperti suku bunga, denda keterlambatan, dan biaya jika melebihi plafon kredit. individu yang sudah menikah, kebanyakan menjadi mandiri untuk pertama kalinya, hal ini membuat mereka lebih perhatian terhadap permasalahan keuangan yang secara langsung mem-pengaruhi mereka. jadi menikah mempunyai pengaruh terhadap literasi keuangan, namun tidak demikian dengan doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 jurnal akuntansi & investasi138 mempunyai anak. pasangan yang sudah memiliki anak secara signifikan tidak mempunyai pengetahuan yang lebih baik terkait dengan kartu kredit dibandingkan dengan yang belum mempunyai. dan jenis kelamin tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap literasi keuangan. luzuardi dan mitchell (2011) menyatakan bahwa dari berbagai negara menunjukkan bahwa individu yang dewasa mempunyai pengetahuan yang lebih baik terkait literasi keuangan, setidaknya pengetahuannya di atas rata-rata. selain itu pola umum lainnya yang jelas: perempuan memiliki literasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. selain itu terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan dilihat dari sisi etnik dan ras dan juga regional; sebagai contoh penduduk kota di rusia lebih memiliki informasi yang jelas dibandingkan dengan penduduk desa, sedangkan di us, penduduk kulit hitam dari afrika dan hispanik (orang spanyol yang tinggal di amerika) memiliki literasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. untuk selanjutnya orang yang mempunyai literasi keuangan yang lebih baik maka paling suka untuk membuat perencanaan untuk pensiun. ebiringa dan orokafor (2010) meyakinkan bahwa mahasiswi mempunyai keputusan yang lebih baik terkait dengan keuangan dibandingkan dengan mahasiswa. setelah dilakukan pengujian ditemukan bahwa jenis kelamin mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat literasi keuangan adalah prediksi yang tidak signifikan dari tingkat literasi keuangan, berarti tidak ada bukti yang valid untuk membenarkan pernyataan bahwa mahasiswi mempunyai keputusan yang lebih baik terkait dengan keuangan dibandingkan dengan mahasiswa. selain itu usia dan lamanya pengalaman kerja mempunyai pengaruh secara langsung terhadap tingkat literasi keuangan, hal ini menunjukkan bahwa semakin dewasa dan semakin lama pengalaman bekerja seseorang maka semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimilikinya. nidar dan bestari (2012) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan pribadi mahasiswa/i tergolong dalam tingkat rendah, oleh karena itu harus diperbaiki lagi, terutama dalam hal; investasi, kredit dan asuransi. tingkat pendidikan, fakultas, pendapatan pribadi, pengetahuan dari orang tua, pendapatan orang tua, dan kepemilikan asuransi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat literasi keuangan pribadi untuk mahasiswa/ . hubungan literasi keuangan dan gender menurut penelitian yang dilakukan oleh chen dan volpe (2002) terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat literasi keuangan. mendukung penelitian chen dan volpe, penelitian yang dilakukan oleh sceresberg (2013) terdapat perbedaan yang kuat antara tingkat literasi keuangan laki-laki dan perempuan. sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh khrisna et al. (2010) menemukan bahwa pria mempunyai literasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita. berdasarkan argumen tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah: h 1 : terdapat perbedaan yang signifikan tingkat literasi keuangan antara laki-laki dan perempuan. hubungan literasi keuangan dan usia eribinga dan orokafor (2010) menyatakan bahwa usia mempunyai korelasi langsung terhadap literasi keuangan, semakin bertambah umur dan pengalaman kerja semakin banyak informasi yang diperoleh terkait dengan masalah keuangan the social research centre (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan tingkat literasi keuangan. berdasarkan argumen tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah: doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 vol. 16 no.2 juli 2015 139 h 2 : terdapat pengaruh yang signifikan antara usia terhadap tingkat literasi keuangan. hubungan nilai literasi keuangan dan tingkat pendidikan tingkat pendidikan merupakan hal yang penting untuk memprediksi tingkat literasi keuangan. scheresberg (2013) mene-mukan bahwa tingkat literasi keuangan berbeda antara lulusan pasca sarjana, sarjana, atau yang hanya setingkat sma. menurut nidar dan bestari (2012) tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap literasi keuangan. berdasarkan argumen tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah: h 3 : terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap tingkat nilai literasi keuangan. hubungan nilai literasi keuangan dan pendapatan literasi keuangan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan (scheresberg, 2013). menurut hasil penelitian nidar dan bestari (2012) tingkat pendapatan bulanan berpengaruh terhadap literasi keuangan. berdasarkan argumen tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah: h 4 : terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan terhadap nilai literasi keuangan. metode penelitian metode pengumpulan data dan sampel data yang digunakan dalam peneli-tian ini adalah data primer yang dipero-leh dari kuisioner yang akan disebarkan ke responden yang memenuhi syarat yaitu responden yang mempunyai penghasilan dan juga menggunakan kartu kredit. responden dalam penelitian ini adalah seseorang yang sudah mempunyai penghasilan dan mempunyai kartu kredit di jakarta dan sekitarnya. kuisioner disebarkan kepada sebanyak-banyaknya responden, tetapi sebelum menyebarkan kuisioner ke responden maka dilakukan pre-test kepada 10 responden untuk mendapatkan respon serta kritik dan saran terkait dengan kuisioner yang kita ajukan. jika kuisioner sudah dapat dimengerti oleh para responden selanjutnya akan disebarkan ke responden yang terpilih sebagai sampel. teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu dalam pengambilan sampel terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sampel yang digunakan hanya yang memenuhi kriteria penelitian. kuisioner disebarkan dengan 2 metode yaitu: online dan offline, online dilakukan dengan cara menyebarkan link kuisioner yang sudah dibuat menggunakan googledocs adapun link kuisioner online adalah http://bit.ly/analisiskeuangan sedangkan secara offline dengan cara menyebarkan kuisioner hard copy ke responden. definisi operasional dan instrumen pengukuran variabel variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah literasi keuangan, yakni kemampuan seseorang untuk mengelola keuangannya. untuk mengukur variabel literasi keuangan maka akan disebarkan kuisioner yang berisi pertanyaan yang terkait dengan literasi keuangan. variabel bebas (independent variable) variable bebas yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) jenis kelamin yangmana variabel ini menjelaskan jenis kelamin responden yaitu laki-laki dan perempuan; (2) usia, variabel usia untuk menjelaskan usia dari para responden pada saat mengisi kuisioner, dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 kelas karena penelitian ini hanya untuk responden yang mempunyai penghasilan maka klasifikasi sebagai berikut: < 30 tahun, 30 tahun – 40 tahun, lebih dari 40 tahun; doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 jurnal akuntansi & investasi140 (3) tingkat pendidikan, variabel ini menjelaskan tingkat pendidikan terakhir para responden, yang kemudian diklasifikasikan dalam: sma, d3, s1, s2, s3; dan (4) tingkat pendapatan, variabel tingkat pendapatan menjelaskan rata-rata besarnya pendapatan bulanan para responden, yang kemudian diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu : < 10 juta, 10 juta –30 juta, > 30 juta. metode analisis data untuk mengukur tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit maka kuisioner yang berisi 30 pertanyaan yang berhubungan dengan literasi keuangan diantaranya pengetahuan tentang perhitungan keuangan, tabungan, investasi, resiko, dan imbal hasil. setelah itu jawaban yang benar akan diberi nilai 1 dan yang salah diberi nilai 0. kemudian jumlah jawaban yang benar akan dibuat persentase dari jumlah total pertanyaan. pengujian hipotesis menggunakan anova dengan menggunakan aplikasi spss 20. selanjutnya uji hipotesis akan diuji pada tingkat signifikansi 5%. setelah data terkumpul maka kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji individu (t-test), uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan anova. hasil dan pembahasan uji validitas uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (kuisioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masingmasing variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikansi 0,05 dan 0,01. tinggi rendahnya validitas instrumen akan menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran yang dimaksud riskawati (2013). dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. berdasarkan analisis data pada tabel di atas seluruh instrument (pertanyaan/ kuisioner) yang diuji validitas terdapat 1 (satu) pertanyaan yang tidak valid dengan nilai koefisien korelasi 0.095 atau sig. 0.160 > 0.05. sedangkan yang lain 29 pertanyaan dinyatakan valid karena koefisien korelasi lebih besar dari 0.138 (r tabel) atau p-value lebih kecil dari 0.05. berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel di atas dengan melihat koefisien cronbach’s alpha, instrument/kuisioner yang digunakan dalam penelitian memenuhi kriteria reliabilitas. hal ini dikarenakan memiliki koefisien cronbach’s alpha 0.687 lebih besar dari 0.6, maka jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel konsisten dan dapat dipercaya. tabel 1. uji reliabilitas statistik deskriptif merupakan gambaran secara singkat mengenai responden dalam penelitian ini. objek penelitian dalam penelitian ini adalah para pemilik dan pengguna kartu kredit, dimana mereka sudah mempunyai penghasilan atau pendapatan. jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 218 responden, metode pengambilan digunakan metode purposive sampling. dari keseluruhan data yang diperoleh semua data dapat digunakan dalam penelitian ini. sampel dikumpulkan dalam jangka waktu 3 minggu pada tanggal 17 november 2014 sampai dengan 08 desember 2014. berdasarkan pengolahan data primer yang diperoleh dari 218 responden yaitu para pengguna kartu kredit, maka diperoleh gambaran tingkat doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 vol. 16 no.2 juli 2015 141 literasi keuangan para pengguna kartu kredit. perhitungan untuk tingkat literasi keuangan dengan cara jawaban responden yang benar lalu dibagi dengan seluruh pertanyaan. kemudian diperoleh nilai terendah adalah 20.69% dan nilai tertinggi adalah 96.55%. hal ini menunjukkan bahwa dari 29 pertanyaan tentang literasi keuangan, ada responden yang hanya bisa menjawab 6 pertanyaan dengan benar (20.69%) dari 29 pertanyaan yang diajukan, disisi lain ada juga responden yang mampu menjawab 28 pertanyaan dengan benar (96.55%) dari 29 pertanyaan yang diajukan. secara keseluruhan atau rata-rata (mean) tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit masih tergolong rendah < 60 % yaitu senilai 59, 6172%. chen dan volpe (1998) mengate-gorikan personal financial literacy menjadi tiga kelompok, yaitu (1) <60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah, (2) 60%-79%, yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang, dan (3) >80% yang menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi. pengkategorian ini didasarkan pada persentase jawaban responden yang benar dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur personal financial literacy. berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa 50.9% atau 111 orang memiliki tingkat literasi keuangan dalam ketegori rendah, 42.2% atau 92 memiliki tingkat literasi keuangan dalam ketegori sedang dan 6.9% atau 15 memiliki tingkat literasi keuangan dalam ketegori tinggi. hasil uji hipotesis hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji-t dua sampel independen dengan kedua variance sama (equal variances assumed) yang memberikan nilai p-value (2-tailed) = 0,952 > 0,05. karena nilai p-value > á 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan lakitabel 2. statistif deskriptif berdasarkan demografi tabel 3. statistik deskriptif untuk tingkat literasi keuangan (%) tabel 4. kategori tingkat literasi keuangan doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 jurnal akuntansi & investasi142 laki dan perempuan. hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh ebiringa dan okorafor (2010) yaitu bahwa tidak ada bukti yang mendukung perempuan lebih baik dalam mengambil keputusan keuangan dibandingkan lakilaki. tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh chen dan volpe (2002), sceresberg (2013), dan khrisna et al. (2010) yang menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara literasi keuangan laki-laki dan perempuan. dalam penelitian ini hipotesis pertama tidak dapat diterima karena hanya menggunakan responden dalam jumlah yang kecil yaitu 218, sedangkan dalam penelitian yang terbukti adanya pengaruh jenis kelamin terhadap literasi keuangan menggunakan responden yang banyak. selain itu responden dalam penelitian ini sangat beragam yaitu mulai dari yang pendidikan sma hingga s3 dari berbagai tingkat usia sehingga mungkin tidak bisa menggambarkan bahwa literasi keuangan dipengaruhi oleh jenis kelamin sedangkan dalam penelitian chen dan volpe (2002), sceresberg (2013), dan khrisna et al. (2010) responden yang diambil adalah mahasiswa dan juga anak muda. hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan nilai pvalue 0,004 < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara usia terhadap tingkat literasi keuangan. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian eribinga dan orokafor (2010) menyatakan bahwa usia mempunyai korelasi langsung terhadap literasi keuangan, semakin bertambah usia maka semakin banyak informasi yang diperoleh terkait dengan masalah keuangan. maka semakin bertambah dewasa maka literasi keuangan seseorang akan semakin meningkat seiring. hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan nilai p-value 0,005 < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh scheresberg (2013) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan berbeda antara lulusan pasca sarjana, sarjana, atau yang hanya setingkat sma. jadi semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka literasi keuangan semakin tinggi. menurut penelitian yang dilakukan oleh nidar dan bestari (2012) tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap literasi keuangan. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin baik literasi keuangannya. hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan nilai p-value 0,015 < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit. hal ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh scheresberg (2013) bahwa literasi keuangan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi literasi keuangannya. menurut nidar dan bestari (2012) tingkat pendapatan bulanan berpengaruh terhadap literasi keuangan. maka semakin tinggi pendapatan seseorang maka tingkat literasi keuangannya juga akan meningkat. simpulan dari hasil uji anova ditemukan tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit secara keseluruhan (rata-rata) adalah sebesar 59, 6172 % berarti termasuk dalam kategori rendah karena < 60 %. nilai tersebut diperoleh dari jumlah jawaban benar yang dijawab oleh responden. dari sisi isu gender yang dikaitkan dengan literasi keuangan, pada penelitian ini ditemukan tidak terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara laki-laki dan perempuan. ditemukan pula pengaruh yang signifikan antara usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan. doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 vol. 16 no.2 juli 2015 143 implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebaiknya masyarakat, khususnya para pengguna kartu kredit, mempelajari hal-hal yang terkait dengan keuangan pribadi dan literasi keuangan. dengan literasi keuangan yang lebih baik maka seseorang akan mencapai kesejahteraan keuangan, kehidupan yang lebih berkualitas dan dapat mencapai kebebasan keuangan dimasa mendatang dengan mengatur keuangan secara baik dan benar. karena dengan mempunyai literasi keuangan yang baik maka akan mempunyai informasi yang benar terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil. dengan informasi yang benar maka dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan jasa keuangan apa yang digunakan, pilihan pinjaman kredit, dan perencanaan masa tua yang lebih baik, serta membuat diversifikasi investasi. bagi pemerintah, dengan penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih fokus untuk membuat program pendidikan yang dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat misalnya yang sudah dilakukan melalui ojk. program-program pelatihan yang terkait dengan pengelolaan keuangan harus lebih merata ke suluruh indonesia. karena dalam penelitian ini terbukti bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat literasi keuangan maka pemerintah juga diharapkan fokus untuk memeratakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia. hal ini dikarenakan dengan literasi keuangan yang baik maka masyarakat akan semakin sejahtera karena mampu mengelola asset dengan benar, bahkan dengan literasi keuangan yang baik masyarakat akan lebih termotivasi untuk melakukan investasi dengan peningkatan investasi maka produktivitas akan meningkat pula yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. selain itu, bagi lembaga pendidikan, khususnya universitas, diharapkan dapat memberikan pelajaran yang dapat meningkatkan literasi keuangan mahasiswa, pelajaran tentang keuangan pribadi. walaupun terbukti dalam penelitian ini bahwa pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan, yang berarti individu yang menempuh pendidikan di universitas akan mempunyai literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lulus sma. tetapi hasil penelitian ini juga menunjukkan rendahnya tingkat literasi para pengguna kartu kredit yaitu sebesar 59,62%, dengan responden terbanyak adalah lulusan s1 yaitu 52,8%. hal ini bisa disimpulkan bahwa literasi individu yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi juga masih rendah. maka sangat diperlukan untuk memberikan pelatihan atau memberikan kursus terkait dengn literasi keuangan atau lebih baik jika literasi keuangan menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa agar mahasiswa menjadi insan yang cerdas dan mampu membuat keputusan yang terkait dengan keuangannya dengan tepat supaya mencapai kesejahteraan keuangan yang lebih baik di masa depan. karena mahasiswa nantinya akan menjadi pelaku ekonomi setelah mereka lulus, maka mempunyai literasi keuangan yang baik akan membantu mereka untuk mengalokasikan penghasilannya dengan benar untuk mempersiapkan hari tua. terakhir, bagi penerbit kartu kredit, sebaiknya para penerbit kartu kredit tidak fokus pada penambahan jumlah konsumen saja tetapi juga fokus pada memberi pembelajaran terkait dengan literasi keuangan dan juga manajemen keuangan pribadi. selain itu diharapkan lembaga keuangan lebih teliti dalam merekrut staf pemasaran kartu kredit, karena banyak staf pemasaran yang hanya mengejar targetnya tanpa mempertimbangkan apakah konsumen yang diberikan kartu kredit mempunyai kapabilitas. lembaga keuangan sebaiknya lebih peduli untuk memberikan pelatihan tentang literasi keuangan kepada para staf pemasaran, sehingga mereka akan mampu doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 jurnal akuntansi & investasi144 memberikan penjelasan yang baik dan benar kepada konsumen bahkan secara tidak langsung para staf memberikan pem-belajaran terkait literasi keuangan kepada calon konsumen. pemahaman tentang literasi keuangan dan keuangan pribadi yang baik akan mengurangi adanya kredit gagal bayar, atau menghindari komplain konsu-men yang disebabkan karena konsumen yang kurang paham akan biaya-biaya yang terkandung dalam kartu kredit itu sendiri. dengan konsumen yang lebih cerdas maka bank juga akan meraih keuntungan yang lebih baik. daftar pustaka bushan, p. dan m. yajulu. 2013. financial literacy and its determinants. international jounal or engeenering, business and entreprise applications, 155-160. chen, h., volpe dan ronald. p. 1998. an analysis of personal finance literacy among college students. financial services review, 7, 107-128. chen, h. volpe, dan p. ronald. 2002. “gender differences in personal financial literacy among college students”. financial services review, 11, 289-307. disney, r and gaathergood, j. 2012. financial literacy and consumer credit portfolio. centre for finance and credit markets, 1-31. ebiringa, o. t. dan e. o. okorafor. 2010. financial literacy and financial decition making capacity: the gender balance issue. jounal of sustainable development in africa, 12 (7), 15-32. hair, j. f. w. c. black dan r. e. anderson. 2010. multivariate data analysis. new jersey. edisi ke 7. pearson education inc. ibrahim, m., e. alqaydi dan r. fatima 2013. financial literacy, personal financial attitude, and forms of personal debt among residents of the uae. international journal of economics and finance, 5 (7), 126-138. jusoh, z. md. dan l. l. yen. 2012. personal financial knowledge and attitude towards credit card practices among working adults in malaysia. international journals of business and social science, 3, 176185. kapoor, d. dan hughes. 2012. personal finance. edisi 10. mc graw hill. khrisna, a. dan r. r. s. maya. 2010. analisis tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. proceedings of the 4th international conference on teacher education; join conference upi dan upsi. ludlum, m., t. kris, r. david, c. tammy, x. weichu, dan b. c. smith. 2012. financial literacy and credit card: a multy campus survey. international jounal of business and social science. 9, 32-45. luzuardi, a. dan m. olivia s. 2011. financial literasi around the world: an overview, national bureau of economic research. nber working paper no. 17170, 1-17. madura, j. 2011. personal finance, edisi 4. ny: pearson. mendari, a.s dan s. s. kewal. 2013. tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa stie musi. jurnal economia, 9 (2), 130-140. nidar, s. r dan b. sandi. 2012. personal financial literacy among university students (case study at padjajaran university students, bandung, indonesia). world journal of sciences, 2 (4), 162-171. riduwan dan e. a. kuncoro. 2011. cara menggunakan dan memakai path analisis. bandung: alfa beta. riduwan dan sunarto 2009. pengantar statistika. alfa beta. bandung sceresberg, c. d. b. 2013. financial literacy and financial behavior among young adult: evidence and implication. numeracy advancing education in quantitative literacy, 6, 1-21. shandra, j. h. 2010. measuring financial literacy. the journal of consumer affair, 44 (2), 296-316. the social research centre. 2011. adult financial literacy in australia. executive summary of the 2011 result from anz survey. uyanto, s. s. 2009. pedoman analisis data dengan spss. yogyakarta: graha ilmu. widayanti, i. 2012. faktor-faktor yang mempengaruhi literasi financial mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya. jurnal akuntansi dan pendidikan, 1 (1) 89-99. doi: 10.18196/jai-2015.0038 132 144 indeks a accounting horizons activity based costing advance in international accounting akuntan indonesia akuntansi keuangan syariah alang merah indonesia analisis determinan aplikasi analisis multivariate applying voluntary asia audit delay audit delay audit procedures auditing: a journal of practice & theory auditor's quality australian austrian team for intellectual potential b b. c. smith badan pemeriksa keuangan badan pengawas pasar modal badan usaha milik negara badung bali bangli banjarmasin banking and insurance beattie bej bpk buleleng bursa efek indonesia c call for paper capital disclosure centre for finance and credit markets committee of sponsoring organization of the treadw competitive advantages coso d dang-duc data mining denpasar dewan standar akuntansi keuangan dinas sosial disclosure dsak e east asia region eps f filipina financial accounting theory financial performance financial statement users g gaap gianyar good governance h hotel di indonesia human capital i ifrs ikatan akuntan indonesia implementation indonesia intellectual capital intellectual disclosure international financial reporting standards international journal of economic and finance international organization for standarization intervening investor iso j jakarta jembrana journal accounting and business research jurnal akuntansi dan investasi jurnal bisnis dan akuntansi jurnal dinamika akuntansi jurnal psikologi undip jurnal riset akuntansi indonesia k karangasem kdd klungkung knowledge based business konsumsi kuwait l labor based business leverage library research likuiditas literasi locus of control london m macmillan malaysia mann-whitney market value mcgraw-hill multivariate n national bureau of economic research nber nurunnabi o organisasi nirlaba ournal of general internal medicine p pakistan palembang peraturan nomor viii.g.7 personal finance personal financial knowledge physical capital pmi positive accounting theory premature sign off purposive sampling purwokerto r reexamination of accountants resource-based view of the firm roe s semarang simplisitic specification simposium nasional akuntansi xv stakeholder standar akuntansi keuangan stock exchange structural capital stva suharsimi surabaya universitas airlangga universitas diponegoro universitas udayana v vaca vahu vaic value added value added human capital value added intellectual coefficient variabel kepribadian vietnam w widayanti world bank y yogyakarta z zahn indeks zakat zimbabwe journal ofaccounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues in local government krist setyo yulianto1 and irwan taufiq ritonga2* abstract research aims: this study seeks to explain factors causing a significant gap between the potential and budgeted entertainment tax revenues in wonosobo regency government. design/methodology/approach: this study used a qualitative research approach with a case study method. the data were obtained through in-depth interviews and document content analysis. research findings: this study uncovered that factors causing the gap between potential and budgeted entertainment tax revenues comprised the legislature's waiver to discuss the entertainment tax revenues budget intensively and in detail, executive opportunism behavior, and information asymmetry between the executive and the legislature. this study also found the phenomenon of incremental budgeting in determining the entertainment tax revenues budget. practical and theoretical contribution/originality: this study provides a practical contribution for stakeholders to improve local revenue budgeting policies and offers an academic contribution as a scholarly reference regarding the opportunistic behavior of agents in setting revenue budgets, especially for smallin-size tax, for public organizations. keywords: agency theory; budget gap; entertainment tax; local government; indonesia introduction information asymmetry occurs between the executive (agent) and the legislature (principal) when determining the amount of local government (lg) revenue budget (halim, 2002). in determining the amount of the revenue budget, budget slack occurs due to the potential of lg revenues not being adequately disclosed by the executive (douglas & wier, 2000; halim, 2002; halim & abdullah, 2006; abdullah & nazry, 2014, 2015; widanaputra & mimba, 2014). in this case, slack is the difference between the planned performance target and its actual productive ability or potential (young, 1985; douglas & wier, 2000). however, in general, lg revenues' potential has not been identified by lgs, so most lgs have not succeeded in optimizing locally-generated revenues (lr), especially local taxes (halim, 2016; firdausy, 2017). it is supported by the minister of home affairs of the republic of indonesia, who asked every lg head to have an entrepreneurial spirit in exploring the regional potential to increase lr (kompas, 2020). affiliation: 1 master in accounting program, faculty of economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia 2department of accounting, faculty of economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: irwanritonga@ugm.ac.id doi:10.18196/jai.v23i3.13845 citation: yulianto, k. s., & ritonga, i. t. (2022). gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues in local government. journal of accounting and investment, 23(3), 546-562. article history received: 31 jan 2022 revised: 24 feb 2022 accepted: 31 aug 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=ju9t0jmaaaaj&hl=en https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57193201553 https://maksi.feb.ugm.ac.id/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ mailto:irwanritonga@ugm.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13845 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13845 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.13845&domain=pdf yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 547 in connection with this problem, one type of lg tax, namely the entertainment taxes (et), still plays a small role in the lr of lgs in indonesia, including lgs in java1. the small contribution of the et on lr in regency/city lgs in java is shown in table 1. table 1 percentage of realization of entertainment taxes (et) to city/regency locallygenerated revenues (lr) in six provinces in java in 2017-20192 provinces 2017 2018 2019 et/lr (%) et/lr (%) et/lr (%) special capital region of jakarta 1.72 1.92 1.88 banten 1.21 1.59 1.74 west java 1.25 1.63 1.71 central java 0.43 0.65 0.73 special region of yogyakarta 1.27 1.41 1.35 east java 0.72 0.97 1.04 table 1 shows that the portion of the et revenues for regencies/cities lg in central java province had the lowest share among all other provinces in java. furthermore, the et revenues of city/regencies lg in the central java province can be described further in table 2. table 2 the portion of entertainment taxes (et) realization to city/regency locallygenerated revenues (lr) in central java province in 2019 no city/regency et lr no city/regency et lr no city/regency et lr 1 surakarta city 2.69 13 karanganyar regency 0.31 25 wonogiri regency 0.09 2 pekalongan city 2.61 14 salatiga city 0.31 26 demak regency 0.08 3 tegal city 2.35 15 cilacap regency 0.24 27 sragen regency 0.07 4 semarang regency 1.67 16 pati regency 0.23 28 rembang regency 0.07 5 semarang city 1.63 17 kudus regency 0.16 29 brebes regency 0.06 6 sukoharjo regency 1.46 18 blora regency 0.14 30 boyolali regency 0.05 7 purbalingga regency 1.34 19 tegal regency 0.12 31 pekalongan regency 0.05 8 magelang city 1.22 20 banjarnegara regency 0.11 32 purworejo regency 0.05 9 magelang regency 0.94 21 kendal regency 0.11 33 temanggung regency 0.05 10 banyumas regency 0.84 22 pemalang regency 0.10 34 jepara regency 0.05 11 klaten regency 0.56 23 grobogan regency 0.10 35 wonosobo regency 0.03 12 batang regency 0.52 24 kebumen regency 0.09 source: the supreme audit board of republic indonesia (bpk-ri) audit reports on regency/city financial reports in central java province 2019 (data processed) 1 in indonesia, local governments in java are a barometer of financial management, including local tax management. 2 this study did not display data for the 2020 fiscal year because at the time this study was conducted, the financial statements for the 2020 fiscal year had not yet been published. yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 548 table 2 presents that the realization of the et revenues in wonosobo regency was the lowest among cities/regencies in central java province in 2019. however, it was inversely proportional to tourism activities in wonosobo regency, which is famous for dieng tourism and one of the tourist destinations that should increase lr from domestic and foreign tourists. in addition, it is shown by the smallest proportion of the et revenues to lr among other lgs in central java province. the percentage of realized et revenues to lr for 2017-2019 in the wonosobo regency government is displayed in table 3. table 3 realization of locally-generated revenues (lr) and the entertainment taxes (et) revenues of the wonosobo local government in 2017-2019 year locally-generated revenues (lr) entertainment taxes (et) et/lr (%) 2017 idr309,170,757,259 idr43,989,250 0.01 2018 idr226,819,478,601 idr48,269,601 0.02 2019 idr238,371,743,591 idr63,106,370 0.03 source: budget realization report of wonosobo local government from 2017 to 2019 table 3 reveals the minimal contribution of the et to locally-generated revenues in wonosobo regency. the researchers conducted a preliminary study investigating the causes of this meager entertainment taxes contribution. first, the researchers examined the potential of et in wonosobo. the investigation process can be seen in the appendix. the investigation exposed that the comparison between the budgeted amount of the et and its potential was only 6.05% (idr45,000,000: idr742,919,600). thus, there was a large gap between the potential et and the targeted budget. then, it motivated the researchers to analyze the causes of the gap. several researchers have conducted studies related to the problem of optimizing lg revenues from the side of local taxes. a study on the potential of lg revenues from local taxes for optimizing lr using a qualitative approach has been carried out by gustini (2011), and a quantitative approach has been conducted by hendrati and sumarsono (2012) and wulandewi and supadmi (2020). furthermore, a literature review on agency relations and problems in lg, primarily executive and legislative relations, has been performed by halim and abdullah (2006). in explaining their research results, qualitative research conducted by gustini (2011) and quantitative research carried out by hendrati and sumarsono (2012) have not utilized a theory. as such, this study differs from the analysis of gustini (2011) and hendrati and sumarsono (2012) since this study used agency theory as suggested by halim and abdullah (2006). the literature review conducted by halim and abdullah (2006) uncovered opportunities to use agency theory in lgs in indonesia, especially in the legislature (principal) and executive (agent). however, halim and abdullah (2006) have not used agency theory to analyze local tax management phenomena that occur in lg. in addition, research conducted by wulandewi and supadmi (2020) and hendrati and sumarsono (2012) employed a quantitative approach. yet, they did not show an indepth analysis of their research objects. it is because the investigation undertaken by wulandewi and supadmi (2020) in analyzing the low contribution of restaurant taxes to yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 549 lr was only based on calculations sourced from secondary data and the primary data through a questionnaire instrument. the same thing was also done by hendrati and sumarsono's (2012) research in analyzing the gap between potential and realization and the effectiveness of parking tax by using researchers' calculations based on secondary data. therefore, this study differs from those studies because the researchers used primary data through in-depth interviews with participants and secondary data from documents sourced from participants to ensure that the results are more accurate. based on the phenomenon in wonosobo regency, the researchers explored the factors causing a significant difference between the potential and budgeted revenue of the et by using a qualitative approach. a qualitative approach is an appropriate approach to understanding meaning in depth to make a more substantial practical contribution. this research is also expected to provide input to lg in formulating policies for preparing local revenues budgets to increase lr in indonesian local governments. in addition, the agency theory is expected to provide academic contributions as it can provide literary references related to the opportunistic behavior of agents, i.e., executives, in setting budget targets in public organizations. literature review agency theory agency theory deals with problems between principals and agents that reflect the integrity of the relationship between those parties in social activities (mitnick, 1992). agency theory also analyzes the contractual arrangement between two or more individuals, groups, or organizations (halim & abdullah, 2006). one of the parties (the principal) makes a contract, either implicitly or explicitly, against the other party (the agent) with the hope that the agent will act in the principal interest (halim & abdullah, 2006). in this respect, power delegation arises when a principal chooses individuals or groups (the agent) who work in harmony with the principal's interests (lupia & mccubbins, 2000). agency theory can be applied in public organizations (halim & abdullah, 2006). further, agency relations in public organizations are divided into executive-legislative, legislativepublic, executive-public, and executive-bureaucracies (abdullah & nazry, 2014, 2015). in this regard, since the implementation of regional autonomy for the first time in indonesia through law number 22 of 1999 concerning local government, the opportunity for study by applying the agency perspective is wide open (halim & abdullah, 2006). moreover, the agency relationship between the executive and the legislature in public sector organizations is shown through the executive’s role as an agent, while the community acts as the principal represented by the regional house of representatives (dprd) (halim, 2002). however, this condition gives rise to opportunist individuals and groups prioritizing their personal and group interests over public ones (abdullah, 2004). yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 550 regarding the opportunistic nature of agency theory, the assumption is the existence of information asymmetry (eisenhardt, 1989). this information asymmetry relates to the potential revenue information in lg’s area, where the information will be more widely known and controlled by the executive (halim, 2002). here, the executive plays a role in drafting the budget so that it has more complete information than the legislature, creating information asymmetry in the relationship between principal and agent (dobell & ulrich, 2002). therefore, the proposal for the draft budget for implementing public services is adjusted to the assumptions that make it easier for the executive to provide public services (halim & abdullah, 2006). in this study, agency theory explains executive actions related to the gap between potential and budget on entertainment taxes in wonosobo regency. local government revenue budgeting process the lg budgeting process begins with the preparation of a draft of the general budget policy (kua) by the executive referring to the lg working plan (rkpd) (government regulation of the republic of indonesia, 2019). one kua compilation contains a policy on the revenue budget preparation and the underlying assumptions for the next oneyear period as the basis for preparing the draft of lg revenue and expenditure budget (rapbd). next, dprd discusses the draft of the kua submitted by the executive. based on the agreed kua, the executive prepares provisional budget priorities and ceilings (ppas), which are then discussed and determined with the dprd. kua and ppas, discussed and agreed upon by the executive and dprd, are then used as a reference for each regional apparatus working unit (skpd) to prepare skpd working plans and budgets (rka-skpd). the head of skpd, as the budget user, prepares rkaskpd using a regional medium-term expenditure framework approach, integrated budgeting, and performance-based budgeting. the rka-skpd in the revenue section contains revenue plans related to lg affairs, organizations, groups, types, objects, and details of objects of lg revenues that the skpd will receive in accordance with their duties, principals, and functions based on the provisions of laws and regulations (government regulation of the republic of indonesia, 2019). furthermore, the rkaskpd that the head of the skpd has prepared is submitted to the dprd for discussion. the discussion results of the rka-skpd are forwarded to the regional financial management officer (ppkd) as input for preparing the draft of regional regulation on the apbd for the following year. after the draft is formed, the executive submits the regional regulation draft on the apbd, along with explanations and supporting documents, to the dprd for approval. revenue budget gap a gap is a difference between the planned performance target and its actual productive ability or potential (young, 1985; douglas & wier, 2000). the revenue budget gap occurs because the target for revenue is decided to be lower than the real potential of an organization (douglas & wier, 2000; halim, 2002; halim & abdullah, 2006; abdullah & nazry, 2014, 2015). in this case, the budget gap happens because the budget yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 551 implementer wants to set easier-to-achieve budget targets (young, 1985; merchant, 1985; dunk, 1993). furthermore, executives tend to set budget targets for revenues lower than the potential to make it easier to achieve budget realization (abdullah, 2004; halim & abdullah, 2006). this process creates a budget gap, which reflects the information asymmetry between the executive and the legislature (halim & abdullah, 2006). thus, there is an under-estimated revenue budget because the agent (executive) has opportunistic behavior (self-interest) to secure his/her position so that the target is easily realized (abdullah & nazry, 2014, 2015). entertainment taxes entertainment taxes (et) are taxes on the self-assessment of entertainment (government regulation of the republic of indonesia, 2009; wonosobo regional regulation, 2018). entertainment is defined as all kinds of spectacles, shows, games, and/or crowds enjoyed for free. in this case, entities or individuals who enjoy entertainment are subject to the et (government regulation of the republic of indonesia, 2009). furthermore, entertainment taxpayers are entities or individuals who provide entertainment. meanwhile, the et object is an entertainment service for which a fee is collected (government regulation of the republic of indonesia, 2009). the number of revenues entertainment providers receive is then used as the basis for imposing et. the following table 5 provides information on the rates and objects of et in wonosobo regency. table 5 objects of entertainment taxes and their rates in wonosobo regency no objects of entertainment taxes rates (%) 1 movie watching 10 2 beauty pageants, bodybuilding, and the like 10 3 performing arts, music, dance, and/or fashion 20 4 nightclubs, discos, karaoke, and the like 40 5 cultural arts exhibitions and the like 10 6 acrobatics, circus, magic, and the like 20 7 horse racing 15 8 bowling and billiard games 15 9 steam bath and sauna/spa 25 10 sports matches 15 source: wonosobo regency (2018) research method research design this study used a qualitative approach with a case study method. the qualitative approach is the most suitable research approach to explain the "why" questions to yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 552 understand the problem and the "how" questions that describe the process or behavior (hennink et al., 2011). this study aimed to answer why there was a significant difference between the potential and amount of budgeted et revenues in lg of wonosobo. in addition, this study also identified factors causing a substantial gap between the potential and the budgeted et. therefore, a qualitative research approach was deemed appropriate for this study. informants the informants of this study were parties involved in determining the amount of budgeted et revenues. thus, the sampling method employed to select informants was purposive and snowball sampling. the table 6 informs the respondents involved in this study. table 6 list of informants code office position duration of interview kspt bppkad wonosobo* head of subdivision of tax determination and local government revenue control 30:01 kspn bppkad wonosobo head of subdivision of local government revenue management 37:33 kp bppkad wonosobo head of division of regional tax management dan local government revenue 1:05:47 ka bppkad wonosobo head of division of budget 22:15 kb bppkad wonosobo head of bppkad 49:53 jp bppkad wonosobo implementing collector (southern region coordinator) 1:34:47 kre bappeda wonosobo** head of division of planning, controlling, evaluating, research and development 41:30 ai inspektorate office of wonosobo auditor 2:00:34 si inspektorate office of wonosobo secretary 53:31 dp house of representative of wonosobo member of local parliament at commission b regional economic affairs 51:43 * bpkad is the regional revenue, finance, and asset management agency. **bappeda is the regional development and planning agency. data collection the data used were sourced from primary data obtained through in-depth interviews with informants and secondary data in the form of supporting documents. the researchers conducted face-to-face interviews with informants. interview questions were in the form of semi-structured questions that aimed to enable informants to provide their opinions, ideas, and views on the interview process. interview questions were also related to the informants' involvement in preparing the et revenues budget. yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 553 in addition, the research questions asked were related to what factors caused the gap between potential and budget. this study also used secondary data obtained directly from informants and official lg websites. the secondary data obtained included et capacity data, revenue budget data, regional tax roadmaps, general budget and priority policy documents and temporary budget ceilings for 2018 and 2019, and detailed data on expenditures for sub-activities of the regional financial management agency. data analysis the primary data collected were then analyzed by several procedures. in the first step, the researchers collected data from various sources of information for review. during data collection and presentation, the researchers performed data analysis. activities carried out included transcribing the results of in-depth interviews, scanning materials, sorting data, and organizing data into categories or subthemes. in the second step, the researchers focused on reading the data as a whole and then built a general idea reflecting the overall meaning of the data from the information obtained. third, the researchers performed the coding process of all data to describe the information. in the coding process, the researchers compiled several themes or categories that became part of the study's main results. in the last step, the researchers interpreted the data by decoding the research results. for secondary data, the researchers employed content analysis techniques to examine the et capacity data, et potential data, et revenues budget data, laws and regulations, wonosobo regency regional tax reform roadmap, kua-ppas 2018 and 2019, and detailed expenditure data of regional financial management agency sub-activities. validity test to test the data validity, the researchers used peer debriefing, triangulation, and member-checking techniques. in compiling interview questions, the researchers conducted questions and answers with fellow researchers (peer debriefing) to increase the accuracy of the research results (cresswell, 2014). the researchers also used technical triangulation and source triangulation to ensure data validity. source triangulation was done by comparing the results of interviews between respondents. meanwhile, technical triangulation was carried out using different data collection techniques, i.e., in-depth interviews and document content analysis. in addition, the researchers conducted member checking to ensure data accuracy by conveying a description of the interview results to the informant. if the informant agreed with the results, the informant was asked to sign the consent form. yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 554 result and discussion results based on the interview data and document content analysis, the causes of the gap between the potential and budget of the et revenues are explained in the following paragraphs. limited time in the budget discussion process the legislature did not discuss the executive's proposed et revenues budget in detail. the discussion was only carried out briefly and at a glance. it was because the legislature focused more on budget discussions on the lg expenditure side to “safeguard” the aspirations of their constituents. "the discussion on the revenue budget (entertainment taxes) is not that detailed, sir. not as detailed as that because the time allocation for budget discussions is more focused on fulfilling main legislative ideas. thus, the allocation of discussion time is more on the local government expenditure side. in terms of revenues, yes, yes,…. some are not much. as for the entertainment taxes, it seems relatively short, sir (frowning).” (kp) in addition, the time for discussing the total revenues budget was scheduled for only one and a half hours by the consultative body, so the discussion of the et revenues budget was only conducted in general terms. the limited time has made the legislature focus more on discussing strategic matters and put aside the discussion of the et revenues. in other words, the et revenues budget was briefly discussed and was not detailed due to the small contribution of the et to meet lg expenditures. “yes, due to time constraints on budget discussions, we (the legislature) discuss more strategic revenues-related issues. as for lg revenues, we are still focusing on bumd (lgowned enterprise), sir." (dp) “sometimes, from those (i.e., dprd) thoughts, you can directly...del (delete immediately) how large amount and values are there. thus, it is beyond our expectations (executives) like that, sir. from the dprd side, asking... from the revenues side, can it be increased or not. then, we (the regional tax sector) calculate how much potential we can increase even though from the entertainment taxes, we can only fulfill that; so, because the contribution is small, it is usually not discussed in detail, sir." (kp) in the target-setting process, the et revenues budget was determined based on the previous year's et realization data. thus, this study revealed an incremental budgeting phenomenon in preparing the et revenue budget because the determination of the et revenues budget was based on last year's realization. “in terms of the entertainment taxes, we have to look at the realization of the previous few years and analyze its progress… see the improvement in the past few years. then, the potential can still be seen from the progress of the realization to see the projection of entertainment taxes revenues in the coming year.” (ka) yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 555 “in the discussion... the legislature also compares it with last year's realization, right. with comparisons to last year, seeing ooh… this is already realistic. it needs to be compared to last year's realization in the process of discussing the budget." (kp) the executive has more information than the legislature. in preparing the et revenues budget, the legislature and executive needed relevant information to determine the et budget. however, the executive had an advantage in terms of having more information than the legislature since the executive held operational control in the field. the executive had information that included data on the realization from the previous year, data of the payers, and data on the tax’s capacity, while the information that the legislature had was only data on the realization of the tax from the previous year. “.. the information starts with the assumption based on last year's realization as a reference. secondly, we will see whether there is an addition of the taxpayer or even a reduction. from there, we determine the revenue capacity of the entertainment taxes.” (kp). however, the information used by the executive had not taken into account the potential amount of the et revenues because it had not considered the probability of occupancy of existing et objects. it happened because the executive had never surveyed to analyze the possibility of occupancy of et objects. the following is an excerpt from an interview with the local tax coordinator. "so as for the potential figures for the entertainment taxes, i do not know yet, sir." (dp) "yes, sir, actually... for the probability of the potential number of entertainment visitors per day, we have not calculated it. yes, just calculate the installed capacity, sir." (jp) ".. if you look at the proliferation of karaoke houses, it should be (smiles a little) the probability of visiting karaoke entertainment per day, yes, many people enjoy it… whether they are residents of wonosobo or outside wonosobo, we do not know because we have never been surveyed there.” (kspt) thus, in determining the et revenues budget, the legislature did not know whether the et revenues budget was set too low or not than the actual potential or capacity. executive provides information to legislative selectively. in the et revenues budgeting process, the executive had an information advantage over the legislature. the executive provided information to the legislature only in the form of revenue information that it considered realizable. the reason the executive provided information selectively to the legislature was due to the consideration of the difficulties faced by the executive in realizing the tax potential in the field. the executive also provided information to the legislature based on the executive's subjective judgment on its ability to realize revenue in the field. based on subjective considerations, the executive did not explore the potential for revenues beyond their capacities. if the yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 556 potential revenue were used as the amount of budgeted revenue, the budget would be allegedly unable to be achieved. this fact provided a favorable situation for executives, making it easier to carry out their duties and functions. this condition then caused the legislature, as a community representation, to have limited knowledge about the availability of resources managed by the executive. as a result, the legislature would follow the rhythm of the executive. "in discussing the revenue budget, we will present the details, but it is not that detailed, sir. thus, the information provided is in accordance with our ability to realize it in the field. therefore, we do not necessarily have a budget or plan beyond our capabilities because the target may not be achieved later." (kp) “… yes, it is not vulgar, sir. executives do not show potential or capacity figures directly. thus, there is actually information that we cannot find at the root regarding the entertainment taxes budget." (dp) legislative understanding of the nature of the entertainment taxes the legislatures did not demand detailed data on the potential of the et to the executive because they understood that many et objects could not be predicted due to their incidental, not continuous, and not regularly held. on the other hand, the legislature also understood that the determination of the taxes revenues budget should ideally be based on any potential taxes that can be explored. “personally, i myself have never demanded the potential for the entertainment taxes, sir …. after all, in the tax, there are tax objects whose implementation is difficult to predict. thus, the target setting should be in accordance with the existing potential that can be explored in the wonosobo regency territory, sir." (dp) "...if there are difficulties for the executive, there will be understanding to the executive because of the conditional factors in the field, right." (dp) discussion based on the main actors, the causes of the gap between potential and budgeted entertainment tax revenues can be grouped into factors caused by the executive and legislative. from the executive side, the findings of this study align with agency theory, suggesting that the executive, as the holder of operational control in the field, tends to prioritize its interests (opportunism) because it has more accurate information than the legislature. in the context of this research, the executive's opportunistic behavior was shown by the mode of distorting the information provided to the legislature in the discussion process of determining the amount of the taxes revenues budgeted. the executive also offered information to the legislature, making it easier for the executive to carry out its obligations. this finding is consistent with the results of previous studies (see dunk, 1993; eisenhardt, 1989; halim, 2002; halim & abdullah, 2006; merchant, 1985; young, yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 557 1985). this study also found an incremental budgeting phenomenon in the et revenues budgeting process since the budget amount was determined based on the realization of revenues from previous years. in this regard, executives proposed a budget target for the et that was much lower than its potential to be easily achieved. thus, the performance of the executive would look good. from the legislative side, in the et budgeting process, the legislature neglected to discuss the et revenues budget in detail and thoroughly on each tax object because of the small portion of the et and the limited time in the budget discussion process. this phenomenon can be explained by the theory of rationality, in addition to the agency theory, which the researchers expected can be used as an underpinning theory at the beginning. the theory of rationality explains that rational behavior is an action that gives the best results that can be achieved from the perspective of attaining goals by observing existing limitations. in the context of this study, the rational behavior of the legislature was displayed by not discussing the et revenues budget in detail and indepth because of the small portion of the taxes revenues, which was considered not to affect the funding of lg expenditure. in addition, in a situation of limited time and incomplete information during budget preparation, the legislature paid more attention to discussing significant revenues. it indicates that legislative action to deliberately ignore the discussion of small et revenues in the budget discussion process was seen as rational or had the highest consequences to fulfill the main objectives of the legislature. as such, this finding provides a new understanding not found in previous research (see halim, 2002; halim & abdullah, 2006). it is probably due to the different types of revenue studied, where this study focused on the type of revenue with a small amount, while previous research emphasized the type of revenue with a large amount. the legislature's reluctance not to demand information on the potential and capacity of the taxes revenues from the executive then exacerbated the gap in the et revenues budget. thus, in this study, the executive's opportunistic behavior and the legislature's reluctance were the leading causes of a significant gap between the potential and the determination of the et budget. figure 1 draws the relationship of the factors causing the gap between the potential and amount of budgeted et revenues in the wonosobo local government. conclusion based on the research results and discussion as explained in the previous section, it can be concluded that two main factors caused the gap between the potential and the total entertainment tax budget in the wonosobo regency government. these factors comprised legislative waiver to discuss the et revenues in detail during the budgeting process and the executive’s opportunistic behavior. the legislative waiver was triggered due to time constraints in the budget deliberation process, the small contribution of the taxes, and the nature of the taxes. this phenomenon can be explained under rationality yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 558 theory. meanwhile, the executive's opportunistic behavior was caused by the desire to achieve performance targets quickly. this fact fits as described in the agency theory. figure 1 factors causing gap between potential and amount of budgeted entertainment tax revenue further, this study provides three main implications. first, both the executive and the legislature must devote sufficient time to discussing the budget. with enough time for discussion, the legislature can discuss every revenue budget proposed by the executive in detail and thoroughly. a detailed and deep discussion of the revenue budget should prevent inefficiencies and ineffectiveness in managing the revenue budget. second, this study found information asymmetry in budgeting between the executive and the legislature. based on these findings, the legislature must take the initiative to demand all information, including potential revenues that can be extracted from the executive. third, the executive must be committed to proposing a revenue budget according to the potential that can be explored. on the academic side, this study adds to the understanding of the causes of budgetary slack, with explanations within the framework of rationality theory, aside from the agency theory often found in previous studies. nevertheless, the limitation of this study is that this study did not involve informants who were entertainment taxpayers. it happened because we had difficulty making observations in the field. after all, this research was carried out during the covid-19 pandemic. limited discussion time small entertainment taxes contribution nature of entertainment taxes desire to achieve performance easily legislative waiver executive opportunistic behavior incremental budgeting setting a low entertainment taxes revenue target yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 559 appendix the investigation process on the potential entertainment taxes in wonosobo local government one object of the entertainment taxes is karaoke entertainment. in 2018, the regional revenue, finance, and asset management agency (bppkad) of lf of wonosobo tried calculating thirteen entertainment houses' karaoke tax revenue capacity in one year. the calculation of karaoke revenue capacity at thirteen entertainment houses was based on karaoke businesses registered in the wonosobo karaoke entrepreneurs association (asparaw). in this case, the bppkad of wonosobo only calculated the installed capacity of karaoke entertainment tax and has not estimated the potential tax revenue of karaoke entertainment. based on the calculation of the installed capacity of the karaoke carried out by the wonosobo regency bppkad at thirteen cafes, the researchers made further efforts to calculate the potential entertainment tax on thirteen karaoke houses. first, the researchers performed an entertainment occupancy probability analysis. for this matter, the researchers conducted an in-depth interview with the coordinator of the tax collector, who stated that the most crowded entertainment visits were on weekends. the following is an excerpt from an interview with a local tax collector: “it was before the weekend that 80% of the visitors came in. however, on a normal day, it is possible that out of the ten rooms, only three or four rooms a day or half of them can be filled by visitors who enter the entertainment venue, sir. if it is crowded when usually from there (karaoke entertainment entrepreneur), the answer is saturday and sunday. on weekdays, there are 30-40% visitors, maybe 50% at most." based on in-depth interviews with the coordinator of local tax collectors, the researchers concluded that the probability of occupancy of karaoke entertainment on monday to thursday was 30-40%, friday was 80%, and saturday and sunday were 100%. second, the researchers calculated the number of visiting days for each day (mondaysunday) in a year. the researchers then divided the number of days of entertainment visits in one year based on the assumption of bppkad calculations, which was 330 days, with the number of days in one week being seven days. the premise of 330 days was based on the calculation of entertainment capacity carried out by bppkad, which was for 11 months in a year. then, the researchers obtained the number of visiting days for each day (monday-sunday) of 47 days in a year (330 days/seven days). in this regard, there were only 11 months since there was one month (ramadhan month) that the karaoke house must be closed. finally, the researchers calculated the potential entertainment tax revenue by multiplying the occupancy capacity, occupancy probability, number of days of the visit, and entertainment tax rate in a year. the following is an analysis of the potential karaoke entertainment tax per karaoke house in wonosobo. yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 560 table a the capacity and potential of the 2018 entertainment tax in wonosobo regency karaoke house installed capacity (idr) potential of entertainment tax (idr)* monday (30%) tuesdaythursday (40%) friday (80%) saturdaysunday (100%) café a 121,440,000 5,188,800 20,755,200 13,836,800 34,592,000 café b 63,360,000 2,707,200 10,828,800 7,219,200 18,048,000 café c 63,360,000 2,707,200 10,828,800 7,219,200 18,048,000 café d 73,920,000 3,158,400 12,633,600 8,422,400 21,056,000 café e 29,040,000 1,240,800 4,963,200 3,308,800 8,272,000 café f 168,300,000 7,191,000 28,764,000 19,176,000 47,940,000 café g 155,760,000 6,655,200 26,620,800 17,747,200 44,368,000 café h 105,600,000 4,512,000 18,048,000 12,032,000 30,080,000 café i 147,840,000 6,316,800 25,267,200 16,844,800 42,112,000 café j 128,700,000 4,230,000 16,920,000 11,280,000 28,200,000 café k 73,920,000 3,158,400 12,633,600 8,422,400 21,056,000 café l 105,600,000 4,512,000 18,048,000 12,032,000 30,080,000 café m 5,940,000 253,800 1,015,200 676,800 1,692,000 total 1,213,080,000 742,919,600 *potential = capacity x probability of occupancy x number of visiting days/330 x 40% tax rate source: bppkad of wonosobo year 2018 (data processed) regarding the capacity calculation carried out, the bppkad of wonosobo has surveyed to explore information related to the monthly turnover of business actors in one year, idr1,213,080,000 in 2018. based on the monthly turnover in one year, bppkad imposes a tax rate of 40 % of karaoke revenue according to the wonosobo regency regional regulation number 10 of 2018 concerning regional taxes. based on bppkad's calculation of the entertainment tax capacity in one year, the researchers then calculated the potential for entertainment tax. the results showed a significant difference between the potential of entertainment tax data and the targeted budget. table a describes that the 2018 potential entertainment tax revenue for 13 entertainment houses amounted to idr742,919,600, but the wonosobo local government in 2019 only budgeted idr45,000,000, less than 10% of its potential. references abdullah, s. (2004). perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: pendekatan principal-agent theory. 4–5. seminar antar bangsa, universitas bengkulu. abdullah, s., & nazry, r. (2014). analisis varian anggaran pemerintah daerah penjelasan empiris dari perspektif keagenan. konferensi ilmiah akuntansi, universitas mercu buana jakarta. abdullah, s., & nazry, r. (2015). analisis varian anggaran pemerintah daerah penjelasan empiris dari perspektif keagenan. jurnal samudra ekonomi dan bisnis, 6(2), 272-283. cresswell, j. w. (2014). research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th ed). singapore; sage publications. yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 561 dobell, p., & ulrich, m. (2002). parliament’s performance in the budget process: a case study. policy matters, 3(5), 1-24. retrieved from https://irpp.org/researchstudies/policy-matters-vol3-no5/ douglas, p. c., & wier, b. (2000). integrating ethical dimensions into a model of budgetary slack creation. journal of business ethics, 28(3), 267–277. https://doi.org/10.1023/a:1006241902011 dunk, a. s. (1993). the effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation between budgetary participation and slack. the accounting review, 68(2), 400–410. retrieved from http://www.jstor.org/stable/248408 eisenhardt, k. m. (1989). agency theory: an assessment and review. the academy of management review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.2307/258191 firdausy, c. m. (2017). kebijakan & strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. jakarta: yayasan pustaka obor indonesia. government regulation of the republic of indonesia. (2009). undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. government regulation of the republic of indonesia. (2019). peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. gustini, r. (2011). analisis kesenjangan antara potensi, anggaran, dan realisasi pendapatan retribusi izin gangguan (studi kasus pada kabupaten indragiri hulu – riau). thesis. universitas gadjah mada. halim, a. (2002). analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di indonesia. dissertation. universitas gadjah mada. halim, a. (2016). manajemen keuangan sektor publik: problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (2nd ed.). jakarta: salemba empat. halim, a., & abdullah, s. (2006). hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. jurnal akuntansi pemerintahan, 2(1), 53–64. hendrati, m. i., & sumarsono, h. (2012). analysis of effectiveness and parking levy gap in malang regency. journal of economics, business, and accountance ventura, 15(1), 71–80. hennink, m., hutter, i., & bailey, a. (2011). qualitative research methods. sage publications. kompas. (2020). mendagri minta pemda tak bergantung pada bantuan dana dari pusat. retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/20595721/mendagri-mintapemda-tak-bergantung-pada-bantuan-dana-dari-pusat lupia, a., & mccubbins, m. d. (2000). representation or abdication? how citizens use institutions to help delegation succeed. european journal of political research, 37(3), 291–307. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00514 merchant, k. a. (1985). budgeting and the propensity to create budgetary slack. accounting, organizations and society, 10(2), 201–210. https://doi.org/10.1016/03613682(85)90016-9 mitnick, b. m. (1992). the theory of agency and organizational analysis. ruffin, 75–96. https://doi.org/10.5840/ruffinoup19925 widanaputra, a. a., & mimba, n. p. s. h. (2014). the influence of participative budgeting on budgeting on budgetary slack in composing local governments’ budget in bali province. procedia – social and behavioral sciences, 164, 391–396. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.093 wonosobo regional regulation. (2018). peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor 11 tahun 2010 tentang pajak daerah. https://irpp.org/research-studies/policy-matters-vol3-no5/ https://irpp.org/research-studies/policy-matters-vol3-no5/ https://doi.org/10.1023/a:1006241902011 http://www.jstor.org/stable/248408 https://doi.org/10.2307/258191 https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/20595721/mendagri-minta-pemda-tak-bergantung-pada-bantuan-dana-dari-pusat https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/20595721/mendagri-minta-pemda-tak-bergantung-pada-bantuan-dana-dari-pusat https://doi.org/10.1111/1475-6765.00514 https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90016-9 https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90016-9 https://doi.org/10.5840/ruffinoup19925 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.093 yulianto & ritonga gap analysis between potential and budgeted entertainment tax revenues … journal of accounting and investment, 2022 | 562 wulandewi, d. m., & supadmi, n. l. (2020). analisis potensi pajak restoran dan kontribusinya pada pendapatan asli daerah kabupaten badung. e-jurnal akuntansi, 30(5), 1171–1182. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p08 young, s. m. (1985). participative budgeting: the effects of risk aversion and asymmetric information on budgetary slack. journal of accounting research, 23(2), 829–842. https://doi.org/ttps://doi.org/10.2307/2490840 https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p08 https://doi.org/ttps:/doi.org/10.2307/2490840 layout juli 2015 pendahuluan seiring dengan pengaruh globalisasi, ekonomi mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan adanya perkembangan di bidang inovasi, teknologi, dan juga persaingan dalam bisnis yang semakin ketat. hal ini menimbulkan motivasi perusahaan-perusa-haan untuk mengubah metode bisnisnya. perusahaan yang dulu mengan-dalkan tenaga kerja (labor based business) kini mulai beralih pengaruh modal intelektual dan pengungkapannya terhadap nilai perusahaan: efek intervening kinerja perusahaan rahma nurul aida* & evi rahmawati program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, d.i. yogyakarta, 55183, telp +274 387656, indonesia. *corresponding author, e_mail address: erahmawati77@gmail.com abstract the aim of the research is to analyze and to get the empirical prove on the intellectual capital influence which is measured with vaic and intellectual capital disclosure using singh and zahn index (2008) to the company value (eps) with the company performance (roe) as intervening variable. the sample of this research is the registered company of indonesian stock market (2011-2013). the first and the second hypotheses were rejected. these may be caused of there was no basic standard to measure the intellectual capital value in indonesia. the third hypothesis is accepted. the result of the research show that intellectual capital has positive effects to the company values indirectly through company performance as intervening variable. the fourth hypothesis successfully approved that intellectual capital disclosure has positive impact to the company performance. the fifth hypothesis was rejected. it may be caused by the intellectual capital which has not reflected the company value as it is non-salaried. the last hypothesis successfully proved that intellectual capital disclosure affects the company value through the company performance as intervening variable. keywords: intellectual capital; intellectual capital disclosure;company’s values; company’s performance. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan untuk mendapatkan bukti empiris dari pengaruh modal intelektual yang diukur dengan vaic dan pengungkapan modal intelektual menggunakan singh dan zahn indeks (2008) terhadap nilai perusahaan (eps) dengan kinerja perusahaan (roe) sebagai variabel intervening. sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dari bursa efek indonesia (2011-2013). hipotesis pertama dan kedua. hal ini mungkin disebabkan dari tidak ada standar dasar untuk mengukur nilai modal intelektual di indonesia. hipotesis ketiga diterima. hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual memiliki efek positif terhadap nilai-nilai perusahaan secara tidak langsung melalui kinerja perusahaan sebagai variabel intervening. hipotesis keempat diterima yang artinya pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. hipotesis kelima ditolak, hal ini mungkin disebabkan oleh modal intelektual yang belum mencerminkan nilai perusahaan. hipotesis terakhir berhasil menemukan bukti bahwa pengungkapan modal intelektual mempengaruhi nilai perusahaan melalui kinerja perusahaan sebagai variabel intervening. kata kunci:modal intelektual; pengungkapan modal intelektual; nilai perusahaan;kinerja perusahaan. ke dalam bidang pengetahuan (knowledge based business, dan menjadikan perusa-haannya sebagai peru-sahaan yang berbasis ilmu pengetahuan (sawarjuwono, 2003). hal tersebut membuat para pelaku bisnis gencar dalam menekankan aset tak berwujudnya, dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2015.0035.96 109 vol. 16 no.2 juli 2015 97 perusahaan mampu untuk bersaing dengan para kompetitornya dan tidak hanya bersaing menggunakan kepemilikan aset berwujud saja. industri yang sebelumnya menggunakan aset berjuwud sebagai tumpuan, kini mulai memperhatikan betapa penting dan berpo-tensinya aset tak berwujud dalam meningkatkan kinerja serta nilai perusahaannya (fajarini dan firmansyah, 2012). pulic (1998) menyatakan modal intelektual sebagai nilai tambah, value added intellectual coefficient (vaic), memiliki tiga komponen dari sumber daya perusahaan, yaitu physical capita,l value added capital employed (vaca), human capital, value added human capital (vahu), dan structural capital, structural capital value added (stva). sunarsih dan mendra (2012) mengatakan bahwa semakin besar nilai modal intelektual (vaic) maka penggunaan modal perusahaan akan semakin efisien, sehingga akan meningkatkan value added bagi perusahaan. physical capital merupakan bagian dari modal intelektual yang menjadi sumber daya penentu kinerja perusahaan. lalu, jika modal intelektual dianggap sebagai sumber daya yang terukur untuk peningkatan competitive advantages, maka modal intelektual akan memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan (abdolmohammadi, 2005). modal intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan dan kinerja keuangan. perusahaan yang mampu memanfaatkan modal intelektualnya secara efisien, maka nilai pasarnya akan meningkat (sunarsih dan mendra, 2012). namun, pengungkapan ataupun penyampaian terkait modal intelektual oleh perusahaanperusahaan di indonesia dinilai masih sangat minim. hal itu berdampak negatif bagi perusahaanperusahaan yang kaya modal intelektual yang sedang mencari tambahan dana dari para pemilik modal ataupun stakeholder. untuk menutup keterbatasan laporan akuntansi keuangan tradisional, wallman (1995) menyarankan untuk melaporkan modal intelektual secara suka rela dalam laporan tahunan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi para stakeholders. model pelaporan tersebut kemudian dikenal sebagai pengungkapan modal intelektual (purnomosidhi, 2006). di indonesia sendiri penelitian tentang modal intelektual telah banyak dilakukan, diantaranya astuti dan sabeni (2005), ulum et al. (2008), sianipar (2009) dan solikhah et al. (2010) yang menemukan bahwa modal intelektual berpengaruh positif pada kinerja keuangan, sedangkan penelitian kuryanto dan muchamad (2008) serta yuniasih et al. (2010) tidak berhasil membuktikan bahwa modal intelektual berpengaruh positif pada nilai pasar perusahaan (sunarsih dan mendra, 2012). sedangkan pada hasil penelitian sunarsih dan mendra (2012) menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh positif pada kinerja keuangan. temuan penelitian ini meng-indikasikan bahwa semakin efisien perusahaan mengelola sumber daya intelektual (physical capital, human capital dan structural capital) yang dimiliki perusahaan akan memberikan hasil yang meningkat yang ditunjukkan dari peningkatan kinerja keuangan perusahaan. peneliti menduga hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut disebabkan adanya variabel lain yang memediasi hubungan modal intelektual dengan nilai perusahaan yaitu kinerja keuangan. perusahaan yang mampu mengelola sumber daya intelektual yang dimilikinya dengan efektif dan efisien, maka kinerja keuangannya akan meningkat. kinerja keuangan yang meningkat akan direspon positif pasar sehingga nilai perusahaan akan meningkat. berdasarkan argumentasi di atas, maka penelitian ini akan menguji secara empiris apakah kinerja perusahaan tersebut benar-benar menjadi doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 jurnal akuntansi & investasi98 variabel yang berperan sebagai variabel intervening. hasil penelitian ini menemukan modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langung dengan melibatkan kinerja perusahaan sebagai variabel intervening. hasil analisis dan temuan penelitian dijelaskan secara detil di dalam paper. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait perkembangan literatur modal intelektual. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori berbasis sumberdaya pendekatan berbasis sumber daya (resource-based view of the firm/rbv) adalah suatu teori yang dikembangkan untuk menganalisis keunggulan bersaing suatu perusahaan yang menonjolkan penge-tahuan (knowledge/learning economy) atau pereko-nomian yang mengandalkan aset-aset tak berwujud (intangible assets). wernerfelt dalam widarjo (2011) menjelaskan bahwa menurut pandangan resource-based theory perusahaan akan semakin unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan asetaset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud). belkaoui (2003) menyatakan strategi yang berpotensi untuk mening-katkan kinerja perusahaan adalah dengan menyatukan aset berwujud dan aset tidak berwujud. teori para pemangku kepentingan berdasarkan teori stakeholder, mana-jemen organisasi melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi stakeholder dan melaporkan kembali aktivitasaktivitas tersebut pada stakeholder (deegan, 2004). teori ini menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi stakeholder, bahkan ketika stakeholder memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan ketika stakeholder tidak dapat secara langsung melaksanakan peran dalam kelangsungan hidup organisasi. teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual organisasi, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi harapan yag diinginken stakeholder (deegan, 2004; sirojodin dan nazaruddin, 2014) teori legitimasi suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas (deegan, 2004; sirojodin dan nazaruddin, 2014). perusahaan akan lebih cenderung untuk melaporkan modal intelektual perusahaan jika perusahaan memiliki kebutuhan khusus untuk melakukannya. hal ini mungkin terjadi ketika perusahaan menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu melegitimasi statusnya berdasarkan tangible assets yang umumnya dikenal sebagai simbol kesuksesan perusahaan (ulum, 2007). gutrie et al., (2004) mengemukakan bahwa disclosure dapat digunakan perusahaan untuk menunjukkan perhatian manajemen terhadap nilainilai kema-syarakatan (societal values), atau mengalihkan perhatian masyarakat terhadap dampak negatif yang timbul sebagai akibat kegiatan operasi perusahaan. jadi, pengungkapan atau pemberian informasi mengenai intellectual capital dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menunjukkan perhatian manajemen terhadap nilainilai masyarakat yang selanjutnya akan direspon oleh masyarakat dengan harga saham dari perusahaan yang telah mengungkapkan informasi tersebut. doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 vol. 16 no.2 juli 2015 99 teori sinyal teori sinyal menyatakan bahwa terdapat informasi yang diperoleh dan bermanfaat pada suatu pengungkapan yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. suatu pengungkapan dikatakan mengandung informasi apabila dapat menimbulkan reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau return saham. apabila pengungkapan tersebut memberikan dampak positif berupa kenaikan harga saham, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal positif. namun jika pengungkapan tersebut memberikan dampak negatif, maka pengungkapan tersebut merupakan sinyal negatif. berdasarkan teori ini maka suatu pengungkapan laporan tahunan perusahaan merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi investor dalam proses pengambilan keputusan, octama (2011) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela mengenai modal intelektual memungkinkan investor dan stakeholder lainnya untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko perusahaan. perusahaan mengung-kapkan modal intelektual pada laporan keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi investor, serta meningkatkan nilai perusahaan. sinyal positif dari organisasi diharapkan akan mendapatkan respon positif dari pasar, hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan serta memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. menurut oliviera (2008) seorang manajer memiliki motivasi untuk mengungkapkan private information secara sukarela karena perusahaan berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja perusahaan. pengungkapan sukarela modal intelektual memungkinkan bagi investor dan stakeholder lainnya untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko (williams, 2001). dengan mengungkapkan modal intelektual, perusahaan dapat lebih memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dan keahlian perusahaan di bidangnya agar dapat menaikkan nilai perusahaan. modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual brooking (1996) menyatakan bahwa intellectual capital merupakan istilah yang diberikan kepada aset tidak berwujud yang merupakan gabungan dari pasar dan kekayaan intelektual yang berpusat pada manusia dan infrastruktur yang memungkinkan untuk menggerakkan dan mengembangkan perusahaan. modal intelektual mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. modal intelektual telah diidentifikasi sebagai seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai (bontis, 1998). beberapa para ahli telah mengemukakan komponen apa saja yang terdapat dalam modal intelektual, salah satunya adalah pulic (1998) yang mengem-bangkan metode vaictm untuk menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud (tangible assets) dan aset tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki perusahaan. pengungkapan modal intelektual merupakan pemberian informasi mengenai modal intelektual yang dimiliki suatu perusahaan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu karyawan, pelanggan, teknologi informasi, proses, penelitian dan pengembangan, dan pernyataan strategi. tujuan doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 jurnal akuntansi & investasi100 pengungkapan intellectual capital adalah untuk meningkatkan efektivitas internal dari operasi perusahaan (bukh et al., 2005). pengungkapan modal intelektual dalam suatu laporan keuangan sebagai suatu cara untuk mengungkapkan bahwa laporan tersebut menggambarkan aktifitas perusahaan yang kredibel, terpadu serta “true and fair” (mouritsen et al., 2001). kinerja keuangan kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai pencapaian yang telah diwujudkan melalui pekerjaan yang telah dilakukan secara maksimal yang meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu (sudibya dan restuti, 2013). kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan roe (return on equity). roe mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan ekuitas yang dimilikinya. roe yang lebih tinggi melebihi biaya modal yang digunakan, itu berarti perusahaan telah efisien dalam menggunakan modal sendiri, sehingga laba yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahuntahun sebelumnya. nilai perusahaan nilai perusahaan adalah nilai jual suatu perusahaan dalam pasar modal. nilai perusahaan merupakan bentuk memaksimalkan tujuan perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemegang saham (dewi dan fidhayatin, 2012). nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan earning per share (eps) yang merupakan jumlah dari pendapatan per lembar saham perusahaan, dimana eps dapat menunjukkan nilai suatu perusahaan dari seberapa besar pendapatan atas saham yang didapat perusahaan dari saham yang telah diinvestasikan (sirojodin dan nazaruddin, 2014). hubungan modal intelektual dan kinerja perusahaan berdasarkan teori berbasis sumber daya, sebuah perusahaan diartikan sebagai kumpulan dari aset maupun kemampuan berwujud dan tak berwujud (firer dan williams, 2003). teori ini mendefinisikan perusahaan sebagai fungsi penggunaan yang efektif dan efisien dari aset berwujud maupun tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan atau intellectual ability. hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa value added merupakan sebuah ukuran yang lebih akurat dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan dibandingkan dengan laba akuntansi yang hanya merupakan ukuran return bagi pemegang saham (pangestu dan wijaya, 2014). pulic (1998) menyatakan bahwa pengukuran efisiensi modal intelektual vaictm dapat membantu manajer untuk meningkatkan potensi perusahaannya ber-dasarkan kinerja bisnis saat ini. disamping itu, hasil penelitian juga dinyatakan bahwa efisiensi modal intelektual memiliki nilai prediksi terhadap kinerja keuangan perusahaan (chen et al., 2005, tan et al., 2007, dan sunarsih dan mendra, 2012). berdasarkan teori dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h1: modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusa-haan. hubungan modal intelektual, kinerja perusahaan dan nilai perusahaan menurut brooking (1996) menyatakan bahwa intellectual capital merupakan istilah yang diberikan kepada aset tidak berwujud yang merupakan gabungan dari pasar dan kekayaan intelektual, yang berpusat pada manusia dan infrastruktur yang medoi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 vol. 16 no.2 juli 2015 101 mungkinkan untuk menggerakkan dan mengembangkan perusahaan. roos et al., (1997) dalam menyatakan bahwa intellectual capital adalah semua proses dan aset yang tidak biasanya dicantumkan pada neraca dan seluruh aset tidak berwujud (merek dagang, paten dan brands) yang dianggap sebagai metode akuntansi modern. sedangkan bontis (1998) mengakui bahwa modal intelektual sulit untuk dipahami, namun setelah ditemukan dan dikaji ulang, maka dapat memberikan sebuah organisasi basis sumber daya baru untuk bersaing dan menang (lihat: ulum, 2008). definisi lain dari intellectual capital adalah sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga komponen utama organisasi (human capital, structural capital, costumer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa modal intelektual merupakan sumberdaya perusahaan yang berbasis penge-tahuan dan berupa aset tidak berwujud sehingga dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan dan mampu digunakan perusahaan untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang kompetitif (sawarjuwono dan kadir, 2003). artinya semakin tinggi modal intelektual suatu perusahaan akan membuat nilai perusahaan tersebut semakin tinggi. hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu, ulum (2007), pramelasari (2010), wijayanti (2013) yang menyatakan bahwa modal intelektual dapat meningkatkan nilai perusahaan. modal intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaaan maupun kinerja keuangan. penelitian dengan tema nilai perusahaan telah banyak dilakukan. termasuk modigliani dan miller (1958) dan ulupui (2007) bahwa kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap return saham satu periode kedepan dengan kata lain kinerja berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. jadi, modal intelektual dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. berdasarkan teori dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h2: modal intelektual berpengaruh positif langsung terhadap nilai perusahaan. h3: modal intelektual berpengaruh positif tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keua-ngan sebagai variabel intervening. hubungan penungkapan modal intelektual dan kinerja perusahaan legitimacy theory mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kontrak sosial yang dimiliki antara perusahaan dengan komunitas disekitarnya. perusahaan cenderung melakukan pengung-kapan informasi melalui disclosure ketika muncul kebutuhan khusus untuk meningkatkan legitimasinya. kebutuhan ini muncul ketika modal fisik yang dimiliki perusahaan, yang biasanya merupakan simbol kesuksesan pada ekonomi tradisional, ternyata kurang kuat dalam memberikan status legitimasi bagi perusahaan (guthrie et al., 2004; pangestu dan wijaya, 2014). status legitimasi perusahaan yang kuat berarti juga kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh stakeholder, yaitu operasi yang meningkatkan kinerja perusahaan. beberapa penelitian terkait pengaruh tingkat pengungkapan modal intelektual terhadap kinerja perusahaan dilakukan oleh abdolmohammadi (2005), dumay dan tull (2007) dan pangestu dan wijaya (2014). dari penelitian yang mereka lakukan, ditemukan pengungkapan modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 jurnal akuntansi & investasi102 perusahaan jadi, dengan mengungkapkan modal atas intelektualnya perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. berdas-arkan teori dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h 4 : pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. hubungan pengungkapan modal intelektual, kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. perusahaan melakukan pengung-kapan terhadap modal intelektual dengan harapan dapat mengirimkan sinyal good news kepada pihak eksternal perusahaan bahwa perusahaan pada masa sekarang sedang berinvestasi dalam bentuk modal intelektual yang diharapkan akan memberikan keun-tungan ekonomi untuk perusahaan di masa yang akan datang sehingga pada akhirnya meningkatkan nilai dan citra perusahaan. dengan nilai dan citra perusahaan yang bagus dimata pihak eksternal, maka akan mendorong pihak eksternal untuk berinvestasi ke dalam perusahaan. oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang masih rendah ataupun perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, akan cenderung untuk mengungkapkan modal intelektual lebih banyak dalam laporan tahunan perusahaannya. hal ini dilakukan untuk memberikan sinyal kepada pihak eksternal perusahaan bahwa perusahaan sedang berinvestasi dalam bentuk modal intelektual yang akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang bagi perusahaan (marisanti 2012). berdasarkan pendekatan resource-based theory dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan dari aset tidak berwujud yang diungkapkan adalah modal intelektual. jadi, pengungkapan modal intelektual sebagai sebuah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, yang salah satunya dapat dilihat dari harga saham perusahaan (wijayanti, 2013). berdasarkan teori dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h 5 : pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif langsung terhadap nilai perusahaan. h 6 : pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening. metode penelitian populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. periode penelitian mencakup data pada tahun 2010-2013, hal ini dimaksudkan untuk memperbaru objek penelitian. sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur karena memliki cakupan lebih yang luas. teknik pengumpulan data data dikumpulkan menggunakan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi. dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dokumenter seperti annual report perusahaan yang menjadi sampel penelitian. definisi operasional variabel penelitian variabel independen variabel modal intelektual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja modal intelektual yang doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 vol. 16 no.2 juli 2015 103 merupakan penciptaan nilai yang diperoleh atas pengelolaan modal intelektual. pengukuran kinerja modal intelektual berdasarkan model yang dikembangkan oleh pulic (1998), dimana kinerja modal intelektual diukur berdasarkan value added yang diciptakan oleh physical capital (vace), human capital (vahu), dan structural capital (stva). kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan dengan vaictm. formulasi perhitungan vaictm adalah sebagai berikut: value added (va) va adalah indikator paling obyektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (value creation). va = out – in value added of capital employed (vaca) vaca adalah indikator untuk va yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. vaca merupakan rasio dari va terhadap ce (capital employed). rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari ce terhadap value added organisasi. vaca = va/ce structural capital value added (stva) stva menunjukkan kontribusi structural capital (sc) dalam penciptaan nilai. stva merupakan rasio dari sc terhadap va. rasio ini mengukur jumlah sc yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari va dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan sc dalam penciptaan nilai. sc = va – hc stva= sc/va va: selisih antara out dan in hc: beban karyawan sc: selisih antara va dan hc value added intellectual coefficient (vaic) model vaic menyajikan value added intellectual capital coefficient yang merupakan gabungan dari ketiga koefisien yaitu physical capital, human capital dan structural capital. vaic = vaca+ vahu + stva vaic: value added intellectual coeficient vaca: value added of capital employee vahu: value added of human capital stva: structural capital value added indeks pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan yang dikemukakan oleh singh dan zahn (2008) yang merupakan pengembangan dari indeks bukh et al. (2005). pengungkapan modal intelektual diukur melalui enam dimensi yang meliputi karyawan, konsumen, teknologi informasi, proses, penelitian dan pengembangan, serta pernyataan strategi. prosentase dari indeks pengungkapan sebagai total dihitung menurut rumusan yang berikut: score: variabel dependen indeks pengungkapan modal intelektual (icd index) di: 1 jika item modal intelektual dilaporkan dalam laporan tahunan dan 0 jika tidak dilaporkan m: total jumlah item yang diukur (81 item) variabel dependen variabel depeden dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur menggunkan earnings per share (eps). eps memberikan ukuran profitabilitas yang memasukkan keputusan operasi, investasi dan pembiayaan (stikney dan weil dalam doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 jurnal akuntansi & investasi104 hong, 2007). nilai eps di dapat dengan menggunakan rumus: eps = jumlah dana pemegang saham laba pemegang saham variabel intervening variabel intervening dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan return on equity (roe). roe mengukur seberapa banyak keuntungan sebuah perusahaan dapat menghasilkan setiap rupiah dari modal pemegang saham. rasio ini mengindikasi kekuatan laba dari investasi nilai buku pemegang saham dan digunakan ketika membandingkan dua atau lebih dua perusahaan dalam sebuah industri secara kontinu. jadi formula untuk memperoleh roe: model empiris metode analisis menggunakan metode regresi berganda dengan uji asumsi klasik yang dipersyaratkan dalam model, serta menggunakan analisis jalur (path analysis) yang merupakan perluasan dari analisis regresi berganda untuk melihat apakah terdapat hubungan kausalitas antar variabel. dalam analisis penenelitian ini terdapat satu variabel yang memiliki peran ganda yaitu sebagai variabel independen dalan suatu hubungan dan juga sebagai variabel pada hubungan yang lain. rumus regresi untuk menguji hipotesis yang menjelaskan hubungan modal intelektual dengan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: rumus regresi untuk menguji hipotesis yang gambar 1. model penelitian doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 vol. 16 no.2 juli 2015 105 menjelaskan hubungan pengungkapan modal intelektual dengan nilai perusahaan. hasil dan pembahasan jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 158 sampel. variabel modal intelektual (vaic) memiliki nilai minimum -0.1744, nilai maksimum 5,1696 dan rata-rata 3,3684 dengan standar deviasi 1,0497. variabel pengungkapan modal intelektual (icd) memiliki nilai minimum 1,7918, nilai maksimum 3.8067 dan rata-rata 3.0178 dengan standar deviasi 0,3883. variabel nilai perusahaan memiliki nilai minimum 0,4824, nilai maksimum 12,3118 dan rata-rata 4,7830 dengan standar deviasi 2,0941. variabel kinerja perusahaan memiliki nilai minimum 0,2390, nilai maksimum 4,9233 dan rata-rata 2,6306 dengan standar deviasi 0,8850. dari tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel modal intelektual (vaic) memiliki koefisien negatif sebesar -0,128 dengan nilai sig. sebesar 0,058 > 0,05, artinya vaic tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (roe), sehingga hipotesis satu (h 1 ) dalam penelitian ini tidak diterima. variabel modal intelektual (vaic) memiliki koefisien dengan arah negatif sebesar 0,133 dengan nilai sig. sebesar 0,322 > 0,05, artinya vaic tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan (eps), sehingga hipotesis dua (h 2 ) dalam penelitian ini tidak diterima. hipotesis ketiga modal intelektual (vaic) terhadap nilai perusahaan (eps) dengan kinerja keuangan (roe) sebagai variabel intervening. dapat diketahui koefisien positif sebesar 1,308 dengan nilai sig. 0.000 < 0,05. artinya hasil analisis menunjukkan bahwa vaic berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap eps melalui roe sebagai variabel intervening. hipotesis tiga (h 3 ) dalam penelitian ini diterima. variabel pengungkapan modal intelektual (icd) memiliki koefisien positif sebesar 0,844 dengan nilai sig. sebesar 0,000 > 0,05, artinya icd berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (roe),sehingga hipotesis tiga (h 3 ) dalam penelitian ini diterima. variabel pengungkapan modal intelektual (icd) memiliki koefisien dengan arah negatif sebesar 0,006 dengan nilai sig. sebesar 0,988 > 0,05, artinya icd tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan (eps), sehingga hipotesis lima (h 5 ) dalam penelitian ini ditolak. hipotesis keenam pengungkapan modal intelektual (icd) terhadap nilai perusahaan (eps) dengan kinerja keuangan (roe) sebagai variabel intervening. dapat diketahui koefisien positif sebesar 1,333 dengan nilai sig. 0.000 < 0,05. artinya hasil analisis menunjukkan bahwa icd berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap eps melalui roe sebagai variabel intervening, sehingga hipotesis enam (h 6 ) dalam penelitian ini diterima. tabel 3. perhitungan path analysis pada tabel 3 ditunjukkan besarnya pengaruh langsung modal intelektual pada kinerja perusahaan adalah -0,151. besarnya pengaruh langsung modal intelektual pada nilai perusahaan doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 jurnal akuntansi & investasi106 adalah -0,067. besarnya pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan melalui kinerja sebagai variabel intervening yaitu 0,010 (-0,151 x -0,067) sehingga pengaruh totalnya menjadi -0,057. pesarnya pengaruh langsung pengungkapan modal intelektual pada kinerja perusahaan adalah 0,370. besarnya pengaruh langsung modal intelektual pada nilai perusahaan adalah -0,001. besarnya pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan melalui kinerja sebagai variabel intervening yaitu 0,000 (0,370 x -0,001) sehingga pengaruh totalnya menjadi -0,001. besarnya kontribusi modal intelektual terhadap kinerja perusahaan yaitu (-0,151)2 = 0,0228 atau 2,28%. kontribusi pengaruh langsung modal intelektual pada nilai perusahaan adalah (-0,067)2 = 0,0043% atau 0,43%. kontribusi pengaruh kinerja perusahaan pada nilai perusahaan adalah (0,553)2 = 0,3058 atau 30,58%. hal ini berarti kinerja perusahaan sebagai variabel intervening memeberikan kontribusi tambahan yang cukup besar yaitu 30,58%, sehingga kontribusi pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan melalui kinerja sebagai variabel intervening adalah (-0,151)2 + (0,553)2 = 0,3286 atau 32,86%. besarnya kontribusi pengungkapan modal intelektual terhadap kinerja perusahaan yaitu (0,370)2 = 0,1369 atau 13,69%. kontribusi pengaruh langsung pengungkapan modal intelektual pada nilai perusahaan adalah (0,001)2 = 0,000001% atau 0,0001%. kontribusi pengaruh kinerja perusahaan pada nilai perusahaan adalah (0,563)2 = 0,3169 atau 31,69%. hal ini berarti kinerja perusahaan sebagai variabel intervening memeberikan kontribusi tambahan yang cukup besar yaitu 31,69%, sehingga kontribusi pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan melalui kinerja sebagai variabel intervening adalah (0,370)2 + (0,563)2 = 0,4538 atau 45,38%. simpulan hasil penelitian menemukan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. kemungkinan tabel 1. statistik deskriptif tabel 2. ringkasan uji nilai t doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 vol. 16 no.2 juli 2015 107 tidak adanya penambahan kinerja disebabkan oleh belum ada standar yang baku untuk mengukur modal intelektual di indonesia. pasar mungkin lebih menghargai faktor lain seperti laba dan faktor fundamental yang dicapai dibandingkan modal intelektual yang dimiliki perusahaan. namun modal intelektual berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sunarsih dan mendra (2012) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan sebagai variabel intervening mampu memediasi hubungan antara modal intelektual dengan nilai perusahaan. pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. hal ini menunjukkan bahwa pasar memberikan penilaian yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki modal intelektual yang lebih tinggi dengan melihat kinerja keuangan. hal ini akan menarik perhatian investor untuk memberikan nilai yang tinggi pada perusahaan. hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sunarsih dan mendra (2012) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan sebagai variabel intervening mampu memediasi hubungan antara modal intelektual dengan nilai perusahaan. pengungkapan modal intelektual juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. pengungkapan atas modal intelektual kemungkinan masih dinilai rendah oleh pasar yang cenderung menilai dari segi kekayaan secara finansial dibandingkan dengan segi kekayaan intelektual. pengungkapan atas modal intelektual juga masih bersifat sukarela sehingga belum bisa merefleksikan nilai perusahaan. pengung-kapan modal intelektual berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan dengan kinerja perusahaan sebagai variabel intervening. kinerja keuangan sebagai variabel intervening mampu memediasi hubungan antara pengungkapan modal intelektual dan nilai perusahaan. dengan meningkatnya kinerja keuangan maka akan direspon positif pasar sehingga nilai perusahaan akan meningkat. beberapa keterbatasan yang ada pada penelitian ini yakni, pertama penelitian hanya menggunakan sampel yang terdiri dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia sepanjang tahun 2011 sampai 2013. perusahaan yang mengalami delisting dalam periode tersebut tidak termasuk ke dalam sampel. hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya survivorship bias. namun, peneliti telah melakukan pengujian dengan menggunakan nilai rata-rata masing-masing variabel selama periode pengamatan. pengujian ini diharapkan memberikan hasil yang lebih valid dan meminimalkan kemungkinan bias tersebut. kedua, pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling sehingga sampel yang diperoleh menjadi lebih sedikit. penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup perusahaan dari semua jenis industri sehingga hasil penelitian lebih dapat di generalisasi. berangkat dari keterbatasan penelitian tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah, pertama dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metoda pengukuran langsung seperti balanced scorecard, real options model, atau skandia navigator (stewart, 1997 dan abdolmohammadi, 2005). kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup perusahaan dari semua jenis industri dan memperpanjang periode pengamatan sehingga hasil penelitian lebih dapat di generalisasi dan pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan lebih konsisten. ketiga, penelitian selanjutnya dapat menguji kembali pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan dengan menggunakan model lain dan menambahkan variabel kontrol dan menggunakan pengukuran lain untuk mengukur nilai perusahaan, seperti price book value (pbv) atau market to book ratio (mbr). doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 jurnal akuntansi & investasi108 daftar pustaka abdolmuhammadi, m. j. 2005. intellectual disclosure and market capitalization. , 397-416. astuti, p.d. 2005. hubungan intellectual capital dan business performance. jurnal maksi, 5, 34-58. belkaoui, a. r. 2003. intellectual capital and firm performance of us multinational firms: a study of the resource-based and stakeholder views. journal of intellectual capital, 4 (2), 215-226. boedi, s. 2008. pengungkapan intellectual capital dan kapitalisasi pasar (studi empiris pada perusahaan publik di indonesia. tesis universitas diponegoro. bontis, n. 1998. intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. management decision, 36 (2), 63-76. bukh, p., 2002. the relevance of intellectual capital disclosure: a paradox?. accounting, auditing & accountability journal, 16, 49-56. chen, m.c., s.j. cheng dan y. hwang. 2005. an empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performances. journal of intellectual capital, 6 (2), 159-176. deegan, c. 2004. financial accounting theory. sydney: mcgraw-hill book company. dewi, n. h. u. dan s. k. fidhayatin. 2010. analisis nilai perusahaan, kinerja perusahaan, dan kesempatan bertumbuh perusahaan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang lisitng di bei. the indonesian accounting review, 2 (2), 203-214. dumay, j.c. dan j.a. tull. 2007. intellectual capital disclosure and price-sensitive australian stock exchange announcements. journal of intellec-tual capital, 236-255. fajarini, i., dan r. firmansyah. 2012. pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi empiris perusahaan lq 45). jurnal dinamika akuntansi, 4 (1), 1-12. firer, s. dan s.m. williams. 2003. intellectual capital and tradisional measures of corporate performance. journal of intellectual capital, 4 (3), 348-360. ghozali, i. 2011. aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19. edisi 5. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. guthrie, j dan i. abeyesekera. 2004. how is intellectual capital being reported in a developing nation?. university of wollongong research online. ikatan akuntan indonesia. 2007. pernyataan standar akuntansi keuangan no. 19. jakarta: salemba empat. kuryanto, b. dan m. syafrudin. 2008. pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xi, pontianak. marisanti, e. k.. 2012. analisis hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan intellectual capital. diponegoro journal of accounting, 1 (2), 1-11. modigliani, f. dan m. h. miller. 1958. the cost of capital, corporation finance and the theory of investment author. the american economic review, 48 ( ), 261-297. mouritsen, j. 1998. driving growth: economic value added versus intellectual capital. management accounting research, 9, 461-482. octama, m. i. 2011. analisis faktor-faktor penentu pengungkapan modal intelektual dan pengaruhnya terhadap harga saham. skripsi universitas diponegoro. oliveira, l., l. l. rodrigues dan r. craig. 2008. applying voluntary disclosure theories to intangibles reporting: evidence from the portuguese stock market. pangestu a. d. dan r. e. wijaya. 2014. pengaruh intellectual capital terhadap market value dan kinerja keuangan. jurnal akuntansi dan investasi, 15 (2), 117-129. pulic, a. 1998. measuring the performance of intel-lectual potential in knowledge economy. paper dipresentasikan di 2nd mcmaster word congress on measuring and managing intellectual capital by the austrian team for intellectual potential. purnomosidhi, b. 2006. praktik pengung-kapan modal intelektual pada perusahaan publik di bej. roos, j., g. roos, n. c. dragonetti dan l. edvinsson. 1997. intellectual capital: navigating the new business landscape. london: macmillan. santoso, s. 2010. pengaruh modal intelektual dan pengungkapannya terhadap kinerja perusahaan. jurnal auntansi dan keuangan, 14 (1), 16-31. sawarjuwono, t. dan a. p. kadir. 2003. intellectual capital: perlakuan, pengukuran dan pelaporan (sebuah library research). jurnal akuntansi dan keuangan, 5 (1), 31-51. sianipar, m. 2009. the impact of intelectual capital towards financial profitability and investors’ capital gain on shares: an empirical investigation of indonesian banking and insurance sector for year 2005-2007. makalah disampaikan dalam simposium nasional akuntansi xii, palembang. singh, i. dan j-l. w. m. zahn. 2008. determinants of intellectual capital disclosure in prospectuses of initial public offerings. accounting and business research, 38 (5), 409-431. sirojodin, g. a. dan i. nazaruddin. 2014. pengaruh modal intelektual dan pengungkapannya terhadap nilai dan kinerja perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi, 15 (2), 101-118. solikhah, b., a. rohman dan w. meiranto. 2010. implikasi intellectual capital terhadap financial performance, growth dan market value; studi empiris dengan pendekatan simplisitic specification. makalah disampaikan dalam simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. sudibya, c. n . a dan m. d. restuti. 2013. pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. seminar nasional dan call for paper (sancall 2014). research methods and organizational studies, 154-166. sunarsih, n. m dan n. p. y. mendra. 2012. pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. paper diperesentasikan di simposium nasional akuntansi xv, banjarmasin. tan, h. p., d. plowman dan p. hancock. 2007. intellectual capital and financial retuns of companies. journal of intellectual capital, 8 (1), 76-95. ulum, i. 2008. pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di indonesia. tesis universitas diponegoro. ulupui, i. g . k . a. 2005. analisis pengaruh rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitass terhadap return saham (studi pada perusahaan makanan dan minuman dengan kategori industri barang konsumsi di bej. skripsi, universitas udayana. watts, r. l. dan j. l. zimmerman. 1986. positive accounting theory. englewood cliffs. nj: prentice-hall. widarjo, w. 2011. pengaruh modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual pada nilai perusahaan. paper dipresentasikan di doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 vol. 16 no.2 juli 2015 109 simposium nasional akuntansi xiv, aceh. wijayanti, p. 2013. pengaruh intellectual capital terhadap harga saham melalui kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). williams, m. 2001. are intellectual capital performance and disclosure practice related? journal of intellectual capital, 2 (3), 192-203. yuniasih, n., d. g. wirama dan d. n. badera. 2010. eksplorasi kinerja pasar perusahaan: kajian berdasarkan modal intelektual. paper dipresen-tasikan di simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. doi: 10.18196/jai-2015.0035 96 109 indeks a accounting horizons activity based costing advance in international accounting akuntan indonesia akuntansi keuangan syariah alang merah indonesia analisis determinan aplikasi analisis multivariate applying voluntary asia audit delay audit delay audit procedures auditing: a journal of practice & theory auditor's quality australian austrian team for intellectual potential b b. c. smith badan pemeriksa keuangan badan pengawas pasar modal badan usaha milik negara badung bali bangli banjarmasin banking and insurance beattie bej bpk buleleng bursa efek indonesia c call for paper capital disclosure centre for finance and credit markets committee of sponsoring organization of the treadw competitive advantages coso d dang-duc data mining denpasar dewan standar akuntansi keuangan dinas sosial disclosure dsak e east asia region eps f filipina financial accounting theory financial performance financial statement users g gaap gianyar good governance h hotel di indonesia human capital i ifrs ikatan akuntan indonesia implementation indonesia intellectual capital intellectual disclosure international financial reporting standards international journal of economic and finance international organization for standarization intervening investor iso j jakarta jembrana journal accounting and business research jurnal akuntansi dan investasi jurnal bisnis dan akuntansi jurnal dinamika akuntansi jurnal psikologi undip jurnal riset akuntansi indonesia k karangasem kdd klungkung knowledge based business konsumsi kuwait l labor based business leverage library research likuiditas literasi locus of control london m macmillan malaysia mann-whitney market value mcgraw-hill multivariate n national bureau of economic research nber nurunnabi o organisasi nirlaba ournal of general internal medicine p pakistan palembang peraturan nomor viii.g.7 personal finance personal financial knowledge physical capital pmi positive accounting theory premature sign off purposive sampling purwokerto r reexamination of accountants resource-based view of the firm roe s semarang simplisitic specification simposium nasional akuntansi xv stakeholder standar akuntansi keuangan stock exchange structural capital stva suharsimi surabaya universitas airlangga universitas diponegoro universitas udayana v vaca vahu vaic value added value added human capital value added intellectual coefficient variabel kepribadian vietnam w widayanti world bank y yogyakarta z zahn indeks zakat zimbabwe a jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 133-146, juli 2003 issn: 1411-6227 133 pengaruh return on investment dan struktur biaya terhadap tingkat kembalian ekonomi harjanti widiastuti email : harjantiwidiastuti@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this study aims to examine the economic validity of return on investment (roi) and cost structure related to the level of economic returns as measured by tobin's q. this research was conducted at pemanufakturan company listed on the jakarta stock exchange (jsx). data were analyzed using ordinary least squares (ols). results of the study provide empirical evidence that the rate of change of accounting (accounting return on investment or roi) associated with the level of economic return (economic rate of return) or economic rents, although with low correlation coefficient (below 0.5). this research can confirm the research jacobson (1987) and landsman and shapiro (1995). key words: return on investment (roi), cost structure, level of economic returns. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas ekonomi return on investment (roi) dan struktur biaya berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi yang diukur dengan tobin’s q. penelitian ini dilakukan pada perusahaan pemanufakturan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej). teknik analisis data menggunakan ordinary least square (ols). hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa tingkat kembalian akuntansi (accounting return on investment atau roi) berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi (economic rate of return) atau economic rents, meski dengan koefisien korelasi yang rendah (di bawah 0.5). penelitian ini dapat mengkonfirmasi penelitian jacobson (1987) dan landsman dan shapiro (1995). kata kunci: return on investment (roi), struktur biaya, tingkat kembalian ekonomi. harjanti widiastuti, pengaruh return on investment dan struktur..... 134 pendahuluan latar belakang hubungan antara data akuntansi dan realita ekonomi merupakan masalah yang masih menjadi perdebatan baik dalam literatur akuntansi maupun ekonomi. salah satu manifestasi perdebatan yang hingga kini menjadi kontroversi adalah apakah tingkat kembalian akuntansi (accounting return on investment atau roi) berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi (economic rate of return) atau economic rents (keuntungan di atas tingkat yang setara dengan resiko investasi). apabila roi berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi maka data akuntansi menggambarkan realita ekonomi sehingga dapat menjadi pengukur kinerja yang valid bagi investor. tingkat kembalian akuntansi (accounting rate of return) yang diukur dengan roi seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan padahal sebenarnya roi mengukur fenomena yang berbeda (steven, 1990). dengen demikian, sebenarnya roi kurang tepat apabila digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan. namun demikian, para pendukung roi sebagai pengukur kinerja berargumen bahwa hubungan positif antara roi dan return saham mengindikasikan bahwa data akuntansi memiliki kandungan informasi yang bermanfaat bagi investor. namun fakta menunjukkan bahwa regresi return saham dan roi memiliki explanatory power yang rendah. jacobson (1987) mencoba meneliti hubungan tingkat kembalian akuntansi dan tingkat kembalian ekonomi dengan menguji hubungan antara roi dan return saham. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa roi secara signifikan berkorelasi dengan return saham namun dengan korelasi yang relatif rendah. rendahnya korelasi roi dan return saham disebabkan oleh pilihan return saham sebagai variabel dependen. alasannya, harga saham mencerminkan informasi baru sehingga return saham secara cross-sectional hanya bervariasi dengan perubahan roi. rasio tobin’s q merupakan ukuran yang menggambarkan prediksi pasar terhadap return yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva perusahaan. tobin’s q dapat digunakan sebagai proksi alternatif untuk tingkat kembalian ekonomi (economic rents). penelitian ini mencoba meneliti hubungan antara tingkat kembalian akuntansi dan tingkat kembalian ekonomi dengan menguji hubungan antara roi dan tobin’s q. keuntungan menggunakan tobin’s q dibanding return saham adalah secara teoritis tobin’s q berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi total, tidak hanya mencerminkan perubahan. jadi, penelitian ini menggunakan tobin’s q untuk meneliti validitas ekonomi roi sebagai pengukur kinerja. penelitian ini juga memasukkan struktur biaya perusahaan sebagai variabel tambahan. selling dan stickney (1989) berpendapat bahwa laba operasi yang diperoleh oleh perusahaan dengan proporsi biaya tetap yang tinggi akan meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan karena biaya tetap akan jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 133-146, juli 2003 135 semakin kecil dengan meningkatnya unit produk yang terjual. dalam hal ini, peneliti ingin melihat apakah struktur biaya berhubungan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan tobin’s q. penelitian ini penting dilakukan untuk melihat validitas roi (proksi tingkat kembalian akuntansi) sebagai pengukur kinerja. validitas roi sebagai pengukur kinerja menunjukkan keterkaitan antara data akuntansi dan realitas ekonomi. penelitian ini perlu dilakukan di indonesia mengingat pasar modal indonesia merupakan pasar modal berkembang (emerging capital market) yang regulasi pasar modal dan regulasi akuntansinya belum tertata dengan baik seperti pasar modal di negara maju. rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah tingkat kembalian akuntansi (roi) berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi yang diukur dengan tobin’s q ? (2) apakah struktur biaya berhubungan tingkat kembalian ekonomi yang diukur dengan tobin’s q ? tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menguji validitas ekonomi roi dengan menguji apakah tingkat kembalian akuntansi (roi) berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi yang diukur dengan tobin’s q ? (2) untuk menguji apakah struktur biaya berhubungan tingkat kembalian ekonomi yang diukur dengan tobin’s q ? manfaat penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa: (1) tambahan bukti empiris mengenai hubungan antara data akuntansi dan realita ekonomi serta validitas ekonomi roi sebagai pengukur kinerja. (2) tambahan literatur mengenai penggunaan tobin’s q sebagai pengukur kinerja dalam penelitian akuntansi. definisi operasional variabel tingkat kembalian ekonomi (economic rents): keuntungan di atas tingkat yang setara dengan resiko investasi. tobin’s q: ukuran yang menggambarkan prediksi pasar terhadap return yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva perusahaan. dalam penelitian ini, tobin’s q digunakan sebagai proksi alternatif untuk economic rents. harjanti widiastuti, pengaruh return on investment dan struktur..... 136 return on investment (roi): merupakan rasio yang mengukur tingkat kembalian dari suatu investasi. dalam penelitian ini, roi digunakan sebagai proksi tingkat kembalian akuntansi contribution to sales ratio: merupakan rasio yang mengukur kontribusi laba terhadap penjualan. dalam penelitian ini, rasio kontribusi terhadap penjualan digunakan sebagai proksi struktur biaya. tinjauan pustaka rasio tobin’s q rasio tobin’s q didefinisi sebagai rasio nilai pasar perusahaan dibagi nilai pengganti aktiva perusahaan. jika nilai q lebih besar dari satu, maka dapat disimpulkan bahwa pasar mengakui nilai aktiva perusahaan saat itu lebih tinggi daripada nilai penggantinnya (lee dan tompkins, 1999). rasio tobin’s q merupakan ukuran yang menggambarkan prediksi pasar terhadap return yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva perusahaan. tobin’s q merefleksikan ekspektasi investor tentang tingkat kembalian ekonomi (economic return) perusahaan di masa depan. tobin’s q dapat digunakan sebagai proksi alternatif untuk tingkat kembalian ekonomi. keuntungan menggunakan tobin’s q dibanding return saham adalah secara teoritis tobin’s q berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi total, tidak hanya mencerminkan perubahan. dalam literature keuangan, rasio tobin’s q telah diterima dan digunakan secara luas sebagai pengukur kinerja perusahaan. para pendukung tobin’s q mengatakan bahwa rasio tobin’s q merupakan pengukur kinerja karena merefleksikan penilaian pasar ex ante atas semua pengeluaran perusahaan (rents). menurut sepherd (1986) dalam stevens (1990) menemukan bahwa rasio tobin’s q secara konseptual mengundang perdebatan (debatable) karena tidak seperti laba akuntansi, rasio tobin’s q merupakan fenomena pasar modal bukan merupakan fenomena perusahaan. namun demikian, dalam literature keuangan (finance), tujuan manajemen perusahaan adalah memaksimalkan penilaian pasar atas nilai perusahaan. banyak bukti empiris mendokumentasikan bahwa dalam pasar efisien bentuk setengah kuat harga-harga sekuritas mencerminkan secara pebuh data akuntansi sehingga alasan fenomena pasar modal bukan merupakan fenomena perusahaan tidak sepenuhnya benar. sebagai ukuran kinerja pasar, tobin’s q mempunyai beberapa aspek yang menarik dinbanding ukuran kinerja akuntansi. beberapa keuntungan kinerja pasar adalah (a) harga saham merupakan satu-satu representasi ukuran nilai pemegang saham; (b) harga saham secara penuh merefleksikan semua aspek kinerja; (c) untuk perusahaan publik, harga saham tidak hanya melaporkan secara obyektif, namun juga secara mudah tersedia; (d) harga saham dapat mencerminkan upaya manajemen dalam memanipulasi ukuran akuntansi; (e) harga saham telah disesuaikan dengan pergerakan pasar secara keseluruhan, jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 133-146, juli 2003 137 inflasi dan resiko pasar perusahaan; dan (f) harga saham menyediakan dasar untuk mengevaluasi penilaian investot atas dampak keputusan manajerial (lutbakin & shrieves, 1986 dalam bharadwaj, bharadwaj & konsynski, 1999). rasio tobin’s q sendiri dapat dihitung dengan berbagai model. pada dasarnya rasio tobin’ q merupakan rasio nilai pasar hutan dan ekuitas dibagi dengan nilai pengganti total aktiva. namun pada perkembangan selanjutnya terdapat berbagai model untuk menghitung rasio tobin’s q yaitu model lewellen dan badrinath q (l-b q) dan chung-pruitt q (c-p q). penelitian ini menggunakan model chung & pruitt dengan alasan lebih sederhana karena model lewellen dan badrinath meemerlukan data nilai pasar hutang. roi dan tobin’s q roi (return on investement) merupakan pengukur tingkat kembalian investasi berdasarkan data akuntansi dan telah digunakan secara luas sebagai salah satu pengukur kinerja. penggunaan data akuntansi untuk menilai kinerja ekonomi masih dipertanyakan validitasnya. ronen dan serter (1972) menjelaskan berbagai penyesuaian yang harus dibuat baik untuk data laba akuntansi maupun data neraca agar tingkat kembalian akuntansi (accounting rate of return) dapat menjadi pengukur tingkat kembalian ekonomi (economic rate of return). pengujian validitas roi sebagai pengukur kinerja bisnis memiliki problem empiris, yaitu sulitnya menemukan ukuran obyektif kinerja ekonomi untuk dapat dikaitkan dengan kinerja akuntansi. hal ini disebabkan laba ekonomi tidak terdefinisi dengan baik. beberapa peneliti menggunakan return saham sebagai proksi tingkat kembalian ekonomi. tingkat kembalian akuntansi (accounting rate of return) yang diukur dengan roi seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan padahal sebenarnya roi mengukur fenomena yang berbeda (steven, 1990). dengen demikian, sebenarnya roi kurang tepat apabila digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan. jacobson (1987) mencoba meneliti hubungan tingkat kembalian akuntansi dan tingkat kembalian ekonomi dengan menguji hubungan antara roi dan return saham. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa roi secara signifikan berkorelasi dengan return saham namun dengan korelasi yang relatif rendah. rendahnya korelasi roi dan return saham disebabkan oleh pilihan return saham sebagai variabel dependen. alasannya, harga saham mencerminkan informasi baru sehingga return saham secara cross-sectional hanya bervariasi dengan perubahan roi. landsman dan shapiro (1995) menguji hubungan antara roi dan return ekonomi yang diukur dengan tobin’s q. penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan tobin’s q untuk menguji validitas ekonomi roi. proposisi yang diajukan adalah apabila tingkat kembalian akuntansi (accounting rate of return) merupakan proksi yang baik bagi tingkat kembalian ekonomi (economic return) maka akan terdapat hubungan positif yang secara statistis harjanti widiastuti, pengaruh return on investment dan struktur..... 138 signifikan antara roi sebagai pengukur tingkat kembalian akuntansi dan tobin’s q sebagai pengukur tingkat kembalian ekonomi (economic rents) menurut landsman dan shapiro (1995), proposisi tersebut didasarkan pada fakta bahwa semakin tinggi nilai tobin’s q merefleksikan semakin tingginya economic rent (keuntungan di atas tingkat yang setara dengan resiko investasi) yang pada akhirnya menghasilkan tingkat kembalian ekonomi yang tinggi. penelitian ini juga memasukkan analisis industri serta biaya promosi dan biaya r & d sebagai variabel tambahan. dengan menggunakan sampel antara 225 sampai 349 perusahaan setiap tahunnya selama 5 tahun (1979-1983), penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang tinggi dan secara statistis signifikan antara roi dan tobin’s q melengkapi penelitian jacobson (1987). karena tobin’s q merefleksikan ekspektasi investor tentang tingkat kembalian ekonomi (economic return) perusahaan di masa depan, maka hasil ini memberikan bukti empiris bahwa data akuntansi mengandung infomasi yang secara ekonomi bermanfaat bagi investor. berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah: ha1: terdapat pengaruh positif yang secara statistis signifikan antara roi dan rasio tobin’s q. struktur biaya dan tobin’s q tobin’s q telah diterima dan digunakan secara luas sebagai pengukur kinerja perusahaan. beberapa peneliti menggunakan tobin’s q dalam berbagai penelitiannya. mcconnel dan servaes (1990) menggunakan tobin’s q sebagai proksi nilai perusahaan untuk menguji apakah nilai perusahaan dipengaruhi oleh klasifikasi equityholders. lloyd dan jahera (1994) menggunakan tobin’s q untuk menguji hubungan antara diversifikasi dan kinerja perusahaan, sedangkan smirlock, gilligan dan marshall (1988) menguji pengaruh struktur pasar terhadap economic rent yang diukur dengan tobin’s q. tingkat economic rents yang diperoleh perusahaan tergantung pada karakteristik permintaan dan fungsi biaya (ahmed, 994). menurutnya, revisi economic rents di masa mendatang tergantung pada struktur biaya perusahaan karena struktur biaya menentukan sensitivitas biaya terhadap perubahan output. pemikiran ini didasarkan pada penelitian selling dan stickney (1989) yang menunjukkan bahwa laba operasi yang diperoleh oleh perusahaan dengan proporsi biaya tetap yang tinggi akan meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan karena biaya tetap akan semakin kecil dengan meningkatnya unit produk yang terjual. scherer (1973) berpendapat bahwa ketika permintaan atas produk perusahaan menurun di bawah kapasitas normal maka perusahaan dengan struktur biaya tetap tinggi akan cenderung memotong harga jual sehingga perusahaan tersebut akan memperoleh laba yang lebih kecil dibanding perusahaan dengan struktur biaya tetap rendah. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 133-146, juli 2003 139 ahmed (1994) meneliti hubungan antara tingkat kompetisi produk, struktur biaya dan kesempatan bertumbuh dengan earnings response coefficients (erc) sebagai proksi economic rents. hipotesis yang diajukan adalah bahwa ceteris paribus, semakin tinggi rasio biaya tetap dengan biaya total semakin tinggi erc. penelitian ini menggunakan contribution to sales ratio karena kontribusi menunjukkan penjumlahan laba dan biaya tetap sehingga semakin rasio biaya tetap dengan total biaya, semakin tinggi contribution to sales ratio. dengan menggunakan rasio kontribusi dengan penjualan (contribution/sales ratio) maupun rasio sga/(sga+cgs) sebagai proksi struktur biaya, penelitian ini mendukung hipotesis penelitian yang berarti bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara struktur biaya dan erc sebagai proksi economic rents. biddle dan seow (1991) menghipotesiskan hubungan negatif antara struktur biaya dan erc. hipotesis ini didasarkan pada penelitian lev (1974) bahwa terdapat hubungan positif antara risiko sistematik dan rasio biaya tetap dengan total biaya. belum ada penelitian sebelumnya yang secara langsung menguji hubungan antara struktur biaya dan tobin’s q. berbeda dengan ahmed (1994) dan biddle dan seow (1991) yang menggunakan erc sebagai proksi economic rents, penelitian ini menggunakan tobin’s q sebagai proksi economic rents. berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah: ha2: terdapat pengaruh positif yang secara statistis signifikan antara struktur biaya dengan economic rents yang diukur dengan tobin’s q. metoda penelitian penentuan data dan pengambilan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data pasar berupa harga saham dan data akuntansi berupa laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun (1994-1996). data yang digunakan merupakan pooled cross-sectional data sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel. data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan capital market directory. sampel frame penelitian ini adalah perusahaan pemanufakturan yang listed di bej pada kurun waktu tahun 1993-1995. tidak dimasukkannya perusahaan non pemanufakturan disebabkan sektor ini mempunyai regulasi tambahan maupun karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pemanufakturan sehingga kemungkinan akan berpengaruh terhadap hubungan yang dihipotesiskan. metoda pemilihan sampel adalah random sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing industri. harjanti widiastuti, pengaruh return on investment dan struktur..... 140 pengukuran variabel dependen dan independen variabel dependen dalam penelitian ini adalah economic rents yang diukur dengan tobin’s q. penelitian ini menggunakan metoda chung dan pruitt (1994) untuk menghitung tobin’s q (dalam lee dan tompkins, 1999). adapun rumus untuk menghitung rasio tobin’s q adalah c-p q = [ mv(cs) + bv(ps) + bv(ltd) + bv(inv) + bv(cl) – bv(ca) ] bv(ta) dimana: c-p q : rasio tobin’s q dengan model chung dan pruitt (1994) mv(cs) : nilai pasar saham biasa (yaitu harga penutupan saham pada akhir tahun * jumlah saham beredar) bv(ps) : nilai buku saham preferen bv(ltd): nilai buku hutang jangka panjang bv(inv) : nilai buku persediaan bv(cl) : nilai buku hutang lancar bv(ca) : nilai buku aktiva lancar bv(ta) : nilai buku totak aktiva variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kembalian akuntansi yang diproksi dengan roi dan struktur biaya yang diproksi dengan rasio kontribusi dengan penjualan. adapun rumus untuk menghitung roi dan rasio kontribusi dengan penjualan adalah: roi = net income total asset cs ratio = sales –cgs sales dimana: net income : laba bersih setelah pajak total assets : total aktiva sales : penjualan bersih cgs : harga pokok penjualan metoda analisa data uji kualitas data untuk dapat memperoleh best linear unbiased estimator (blue), model regresi berganda didasarkan pada asumsi homoskedastisitas (equal variance), nonautokorelasi (independensi residual), dan non-multikolinieritas (tidak ada hubungan sempurna antar variabel independen). peneliti akan menguji apakah asumsi-asumsi tersebut terpenuhi agar memperoleh persamaan regresi yang baik. uji normalitas data tidak dilakukan dengan asumsi bahwa karena jumlah sample cukup besar maka distribusi data mendekati distribusi normal. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 133-146, juli 2003 141 teknik analisa data teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah korelasi dan regresi berganda yang dibentuk dengan metoda kuadrat terkecil (ordinary least square atau ols). adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: qit = 0 + 1roiit + 2cs + it dimana: roi adalah return on investment, cs adalah rasio kontribusi dengan penjualan dan q adalah rasio tobin’s q untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara roi dan struktur biaya terhadap tingkat kembalian ekonomi (economic rents) dapat dilihat dari arah dan signifikansi koefisien 1 dan 2. hipotesis penelitian didukung apabila koefisien tersebut positif dan signifikan. uji sensitivitas karena rasio tobin’s q mengandung prakiraan tingkat kembalian ekonomi di masa yang akan datang maka cara lain untuk menguji signifikansi roi sebagai pengukur economic return adalah dengan menguji seberapa besar rasio tobin’s q sekarang (current tobin’s q) dapat menjelaskan roi masa depan (landsman & shapiro, 1995). pengujian dilakukan dengan persamaan sebagai berikut: roiit+1 = 0 + 1 roiit + 2 qit + it roi sekarang dalam persamaan di atas merupakan variable penjelas untuk menentukan daya penjelas inkremental (incremental explanatory power) rasio tobin’s q. jika roi memberikan informasi yang berarti mengenai tingkat kembalian ekonomi maka seharusnya rasio tobin’s q merupakan variable penjelas yang signifikan bagi roi masa depan. analisis data statistik deskriptif data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data poled cross sectional yang terdiri dari 44 perusahaan pada perioda waktu tahun 1994-1996. dari data sejumlah 132 observasi terdapat beberapa rasio yang bernilai negatif. mengingat rasio yang bernilai negatif tidak mempunyai makna maka observasi yang bernilai negatif tidak digunakan dalam analisis. berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk rasio tobin’s q, roi dan contribution to sales ratio. menurut lee dan tompkins (1999), jika nilai q lebih besar dari satu, maka dapat disimpulkan bahwa pasar mengakui nilai aktiva perusahaan saat itu lebih tinggi daripada nilai penggantinnya. dari table 4.1 diketahui bahwa rata-rata rasio tobins’q sebesar 1.001358 atau lebih dari 1, yang berarti bahwa pasar mengakui nilai pasar aktiva perusahaan pada saat itu lebih tinggi dari nilai penggantinya. harjanti widiastuti, pengaruh return on investment dan struktur..... 142 tabel 4.1 statistik deskripitif minimum maksimum mean std. deviasi return on investment 0.0011 0.2051 0.06828 0.0487336 contribution to sales ratio 0.0821 0.5856 0.293808 0.111482 tobin’s q 0.0161 6.4679 1.001358 1.017437 hasil uji kualitas data penelitian ini menggunakan model regresi berganda yang dibentuk dengan metode kuadrat terkecil (ordinary least squares atau ols). untuk mendapatkan best linear unbiased estimator (blue), model regresi berganda didasarkan pada asumsi homoskedastisitas (equal variance), tidak ada autokorelasi (independensi residual), dan tidak ada multikolinieritas (tidak ada hubungan sempurna antar variabel independen). selain itu, uji statistik parametric berupa regresi berganda dapat digunakan apabila data berdistribusi normal. hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai statistik uji kolmogorovsmirnov untuk variable roi, c/s ratio dan tobin’s q masing-masing sebesar 0.142, 0.093, dan 0.265 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal. setelah dilakukan transformasi data, trimming dan winsorizing, dua variabel yaitu roi dapat dinormalkan, namun data tobin’s q tetap berdistribusi tidak normal. karena data data berdistribusi tidak normal maka penelitian ini tidak dapat menggunakan model regresi berganda melainkan harus menggunakan uji statistik non parametric yaitu uji korelasi spearman rho. hasil uji asumsi non multikolinierity menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas karena nilai vif (variance inflation factors) untuk kedua variable independen lebih kecil dari 10. hasil uji asumsi non autokorelasi menunjukkan bahwa nilai dw sebesar 1, 359 mengindikasikan ada autokorelasi positif sehingga asumsi non autokorelasi tidak terpenuhi. sedangkan hasil scatterplot menunjukkan bahwa residual tidak tersebar secara acak mengindikasikan asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi. dengan tidak terpenuhinya asumsi regresi linier maka penggunaan model regersi linier akan menghasilkan model estimasi yang tidak valid. hasil pengujian hipotesis pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametric korelasi spearman’s rho. hasil pengujian hipotesis dapat dilihat di table 4.2 sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 133-146, juli 2003 143 tabel 4.2 hasil pengujian hipotesis correlati ons 1.000 .589** .421** . .000 .000 121 121 121 .589** 1.000 .298** .000 . .001 121 121 121 .421** .298** 1.000 .000 .001 . 121 121 121 correlation coef . sig. (2-tailed) n correlation coef . sig. (2-tailed) n correlation coef . sig. (2-tailed) n return on inv estment contribution to sales ratio tobin's q spearm an's rho return on inv estment contribution to sales ratio tobin's q correlation is signif icant at the .01 lev el (2-tailed).**. dari table 4.2 dapat dilihat bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara rasio roi dan c/s ratio dengan rasio tobin’s q, masing-masing sebesar 0.421 dan 0.298 (signifikan pada alpha 1%). hasil tersebut dapat mendukung hipotesis penelitian bahwa rasio roi dan c/s ratio secara statistis sgnifikan berhubungan positif dengan rasio tobin’s q. korelasi yang positif dan signifikan antara roi sebagai pengukur tingkat kembalian akuntansi (accounting rate of return) dan tobin’s q sebagai pengukur tingkat kembalian ekonomi (economic return) mengindikasikan bahwa validitas roi sebagai pengukur kinerja perusahaan dapat didukung. roi sebagai pengukur kinerja akuntansi cukup bermanfaat bagi investor untuk menilai kinerja ekonomi suatu perusahaan. hasil uji sensitivitas uji sensitivitas sebenarnya didasarkan pada proposisi bahwa jika roi memberikan informasi yang berarti mengenai tingkat kembalian ekonomi maka seharusnya rasio tobin’s q merupakan variable penjelas yang signifikan bagi roi masa depan. pengujian sensitivitas dilakukan dengan menguji seberapa besar rasio tobin’s q sekarang (current tobin’s q) dapat menjelaskan roi masa depan (landsman & shapiro, 1995). karena data berdistribusi tidak normal maka uji sensitivitas juga tidak dapat dilakukan dengan model regresi sehingga daya penjelas inkremental (incremental explanatory power) rasio tobin’s q atas roi tidak dapat diketahui. dengan uji non parametric korelasi spearman’s rho, uji sensitivitas dilakukan dengan mengkorelasikan tobins’q sekarang dengan roi masa depan. hasil uji sensitivitas dapat dilihat di tabel 4.3. harjanti widiastuti, pengaruh return on investment dan struktur..... 144 tabel 4.3 hasil uji sensitivitas correlati ons 1.000 .708** .349** . .000 .002 80 80 80 .708** 1.000 .411** .000 . .000 80 80 80 .349** .411** 1.000 .002 .000 . 80 80 80 correlation coef . sig. (2-tailed) n correlation coef . sig. (2-tailed) n correlation coef . sig. (2-tailed) n roi tahun 94/95 roi tahun 95/96 cpq tahun 94/95 spearman's rho roi tahun 94/95 roi tahun 95/96 cpq tahun 94/95 correlation is signif icant at the .01 lev el (2-tailed).**. dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara tobin’s q sekarang (tobin’s q tahun 1994/1995) dan roi masa depan (roi tahun 1995/1996), dengan koefisien korelasi sebesar 0.411 (signifikan pada alpha 1%). hasil tersebut mengindikasikan bahwa roi memberikan informasi yang berarti mengenai tingkat kembalian ekonomi sehingga memperkuat hasil pengujian hipotesis sebelumnya. diskusi temuan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara rasio roi sebagai pengukur tingkat kembalian akuntansi dan contribution to sales ratio sebagai pengukur struktur biaya dengan rasio tobin’s q sebagai pengukur tingkat kembalian ekonomi. penelitian ini dapat mengkonfirmasi temuan jacobson (1987) maupun landsman dan shapiro (1995). hasil ini memberikan bukti empiris bahwa roi sebagai pengukur kinerja akuntansi cukup bermanfaat bagi investor karena ternyata juga mencerminkan kinerja ekonomi atau kinerja pasar. dengan kata lain, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa data akuntansi mengandung informasi yang secara ekonomi bemanfaat bagi investor. penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang hubungan positif antara struktur biaya dengan economic rents yang diukur dengan tobin’s q. penelitian ini dapat mengkonfirmasi penelitian ahmed (1994) yang meneliti hubungan struktur biaya dan economic rents yang diukur dengan erc. simpulan & saran simpulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris adalah apakah tingkat kembalian akuntansi (accounting return on investment atau roi) jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 133-146, juli 2003 145 berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi (economic rate of return) atau economic rents. proposisi yang diajukan adalah jika tingkat kembalian akutansi berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat kembalian ekonomi maka validitas roi sebagai pengukur kinerja dapat didukung. hal tersebut juga mengindikasikan bahwa informasi akuntansi memiliki manfaat ekonomi bagi investor untuk menilai kinerja perusahaan. pengujian hipotesis dilakukan dengan mengkorelasikan roi sebagai pengukur tingkat kembalian akuntansi dan tobin’s q sebagai pengukur tingkat kembalian ekonomi. penelitian ini juga memasukkan variable tambahan berupa struktur biaya yang diproksi dengan contribution to sales ratio. penelitian ini dilakukan dengan sample 44 perusahaan manufaktur yang listed di bursa efek jakarta, dan menerbitkan laporan keuangan perioda tahun 1994-1996. hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara roi dan contribution to sales ratio dengan tobin’s q. hasil tersebut mendukung proposisi penelitian bahwa tingkat kembalian akuntansi berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi. uji sensitivitas dilakukan dengan mengkorelasikan tobin’s q sekarang dengan roi masa depan. hasil uji sensitivitas juga secara konsisten mendukung hasil pengujian sebelumnya bahwa terdapat korelasi positif antara tobin’s q sekarang dan roi masa depan. namun demikian, hasil uji sensitivitas tidak dapat mengetahui daya penjelas inkremental (incremental explanatory power) rasio tobin’s q atas roi, mengingat uji sensitivitas tidak dilakukan dengan model regresi. secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tingkat kembalian akuntansi (accounting return on investment atau roi) berhubungan dengan tingkat kembalian ekonomi (economic rate of return) atau economic rents, meski dengan koefisien korelasi yang rendah (di bawah 0.5). penelitian ini dapat mengkonfirmasi penelitian jacobson (1987) dan landsman dan shapiro (1995). keterbatasan penelitian uji hipotesis maupun uji sensitivitas yang seharusnya dilakukan dengan model regresi tidak dapat dilakukan karena data berdistribusi tidak normal. uji sensitivitas seharusnya dilakukan dengan model regresi untuk melihat menguji seberapa besar rasio tobin’s q sekarang (current tobin’s q) dapat menjelaskan roi masa depan. oleh karena pengujian dilakukan dengan uji non parametric korelasi spearman’s rho, maka seberapa besar daya penjelas inkremental (incremental explanatory power) rasio tobin’s q atas roi tidak dapat diketahui. implikasi berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka saran bagi penelitian berikutnya adalah dengan memperbanyak jumlah sampel dengan menambah jumlah perusahaan yang masuk dalam sampel dan atau memperpanjang perioda harjanti widiastuti, pengaruh return on investment dan struktur..... 146 penelitian. semakin besar jumlah sampel diharapkan data berdistribusi normal, dan kalaupun data tidak berdistribusi normal, peneliti lebih leluasa melakukan upaya untuk menormalkan data (winzorising dan trimming) sehingga dapat menggunakan metoda regresi untuk melihat kekuatan pengaruh tobin’s q sekarang (current tobin’s q) dalam menjelaskan roi masa depan. daftar pustaka ahmed, anwer s., 1994, “accounting earnings and future economic rents”, journal of accounting and economics, vol 17, hal: 377-400. lee, darrell e., and j.g. tompkins, 1999, “a modified version of the lewellen and badrinath measure of tobin’s q”, financial management, vol. 28 no. 1 (spring), hal 20-31. llyoid, w.p. and j.s. jahera, 1994, “firm-diversification effects on performance as measured by tobin’s q”, managerial and decision economics, (may/june), hal: 259 -266 mcconnell, j.j. and h. servaes, 1990, “additional evidence on equity ownership and corporate value”, journal of financial economics, december, hal 595-612 smirlock, m., t. gilligan, and w. marshall, 1984, “tobin’s q and the structure performance relationship”, the american economic review, vol. 74 december, hal: 1051-1060 stevens, jerry l., 1990, tobin’s q and structure-performance relationship: comment”, the american economic review, vol. 80 no.3, hal: 619-623 journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia maulida nurul innayah 1 *, bima cinintya pratama 2 , naelati tubastuvi 3 abstract: research aims: this study examines the effect of board diversity on firm performance and risk in indonesia's banking firms. design/methodology/approach: the population in this study was the banking industry in indonesia obtained from the bloomberg database, osiris database, and company annual reports. the sampling technique used in this study was purposive sampling. the sample in the study consisted of 160 company-years of observation for 40 listed banks in indonesia. the period of the analysis was from 2014 to 2018. research findings: the results showed that a woman director had a positive effect on performance. the results also revealed that a woman director had a negative effect on the risk because a woman director could correct bias in important decisions. these results are consistent with resource dependence theory that different types of directors provide additional beneficial resources to the firm. this paper then confirms that in banks, the type of diversity seems to be vital because a more diverse board provides more valuable resources, which should improve firm performance and reduce risk. otherwise, based on the research data, the small number of foreign directors made their existence not affecting performance and risk. theoretical contribution /originality: there is still a lack of previous studies that examined the effect of board diversity on performance and risk, especially regarding the heterogeneity of the directors’ nationality in indonesia. based on the explanation, this research is expected to contribute to the knowledge regarding the diversity of directors in indonesia in managing performance and risk. practitioner/policy implication: based on the empirical evidence, directors' gender diversity had a positive effect on optimizing firm performance and minimizing risk. thus, the company's policy regarding the diversity of directors can be considered, especially about the existence of a woman director. research limitation/implication: this study only took a sample of companies included in the banking industry, so this study's results are not necessarily generalizable to companies with different industry types. this study also looked at the diversity of directors based on the directors' demographic characteristics, namely gender and nationality. future research may use or add to other types of diversity. keywords: board diversity; firm performance; risk affiliation: 1,3 department of management, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah purwokerto, central java, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah purwokerto, central java, indonesia *correspondence: maulidanurul@ump.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.10005 citation: innayah, m. n., pratama, b. c., & tubastuvi, n. (2021). board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia, journal of accounting and investment, 22(1), 206-220. article history received: 11 oct 2020 revised: 19 dec 2020 14 jan 2021 20 jan 2021 accepted: 31 jan 2021 https://manajemen.ump.ac.id/ https://manajemen.ump.ac.id/ https://manajemen.ump.ac.id/ https://manajemen.ump.ac.id/ https://manajemen.ump.ac.id/ https://akuntansis1.ump.ac.id/ https://akuntansis1.ump.ac.id/ https://akuntansis1.ump.ac.id/ https://akuntansis1.ump.ac.id/ https://akuntansis1.ump.ac.id/ mailto:maulidanurul@ump.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10005 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 207 introduction in a country with a bank-based financial system, such as in indonesia, the role of banking is crucial. if a bank goes bankrupt, it will reduce public confidence in the bank, creating a bank rush and leading to systemic risk. banks' role in a country with a bank-based financial system is not only to provide loans but also to own shares in the company to reduce the cost of bankruptcy. bank will execute the company's bankruptcy costs because it will support the company when it experiences difficulties. seeing the critical role of banks in indonesia, a bank's sustainability needs to be appropriately managed, one of which is by driving performance and risk, which has trade-offs between the two. the firm performance determines the firm value, which can reflect the prosperity of shareholders as well. therefore, optimizing firm value is a firm goal. companies that have a good performance should be able to minimize the risk. one of the risks in banking is credit risk. lending is part of the core banking activities, given the role of banks as intermediary institutions. according to ghosh and maji (2014), success in credit activities relies heavily on the skills, knowledge, imaginative thoughts, and professional experience of bank employees to identify and analyze precisely possible threats at the initial stage when credit decisions are made and to solve problems throughout the duration of credit from the credit agreement. one of the parties that play an essential role in managing firm performance and risk is the company directors' role in implementing corporate governance. company directors' role in controlling the company can be seen from directors' role in maximizing company value by increasing performance and reducing risk. because of the framework of the corporate governance mechanism, optimization of the role of the board of directors in controlling, managing, and supervising the company can be carried out through the mechanism of regulating the role and behavior of the board of directors (board governance), including the composition of the board of directors in the company or the diversity of directors (innayah, pratama, hanafi, 2020). the 'glass ceiling' phenomenon widely discussed in the 2000s states that there are invisible barriers for women to occupy higher positions at a certain level in the company (bexter and wright, 2000), requiring them to have additional competence to gain directorships. it indicates that women have skills and intelligence as directors (eagly and carli, 2003). previous research has found several contributions from women directors on the board. adams, gray, and nowland (2010) argued that women directors exhibit more independent thinking. then, some literature pointed to the importance of gender as a risk-related decision-making factor. according to barsky, juster, kimball, and shapiro (1997), one of the most prominent attributes of women is their risk aversion. women directors can correct bias in important decisions, especially those related to strategic and risk oversight, by thinking about problems and detailing solutions so that women are often perceived as more conservative than men (wiersema and bantel, 1992; cabo, gimeno, and nieto, 2009; innayah and pratama, 2019). related to the presence of women on the board of directors, several countries have established regulations regarding the board's composition. in 2006, norway was the first country in the world to implement a gender quota on directors, namely by deciding that a minimum of 40 innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 208 percent of board members must be women. this regulation was followed by scandinavian countries, spain, iceland, and france, which have issued regulations to oblige a quota for the number of women on board members (adams & ferreira, 2009). in addition to the diversity of directors in terms of gender, the diversity of directors from the nationality is currently being discussed. specifically, the indonesian economy has developed and involved massive foreign investment. ruigrok et al. (2007) stated that the increasing internationalization of business led to increased demand for directors with the necessary knowledge and contacts in foreign markets. in this case, it is possible that foreign directors qualify and relate the company to a different context from the country where the company operates. seeing the importance of banking, the management of resources carried out by company management is crucial, which also causes the importance of international competence in management, one of which is the board of directors who manages the company's activities. the international business environment demands foreign board members as representatives of international stakeholders. based on the explanation above about the effect of a woman director on performance and risk, this study examines whether women directors positively affect firm performance. this study also examines whether women directors have a negative effect on risk. previous literature has suggested the critical role of having foreign directors. directors with different nationalities introduce heterogeneity of ideas, experiences, and viewpoints (ezat and el-masry, 2008; samaha et al., 2012). besides, board diversity can reduce information asymmetry and associated agency costs, increasing domestic companies' financial flexibility by increasing the number of potential investors and financing opportunities and expanding the flow of knowledge and technology across borders (fogel, lee, lee, & palmberg, 2013). in line with this, carter, d'souza, simkins, and simpson, (2010) found a significant positive relationship between the percentage of ethnic minority directors on directors and tobin's q. similar results were also stated by choi, park, and yoo (2007) in korea. this result is in line with the belief that the presence of women and foreigners is necessary to improve performance and reduce risk. based on the explanation above about the foreign director's role, this study tries to examine whether foreign directors positively affect firm performance. this study also examines whether foreign directors have a negative effect on risk. although gender diversity has become a topic in policymaking in many countries, such as countries in europe, this policy's implementation is not yet precise, especially in indonesia. also, the heterogeneity of the board of directors' nationality is still not considered too important, especially in indonesia. this study is also interested in conducting tests on foreign directors' effect on performance and risk, which get minimal attention on previous research, especially in indonesia. based on the background above, this study has several research objectives. first, this study aims to examine women directors' effect on performance at companies operating in indonesia's banking industry. second, this study aims to investigate the effect of foreign directors on the risk of companies operating in indonesia's banking industry. third, this study aims to scrutinize women directors' effect on performance at companies operating in indonesia's banking innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 209 industry. fourth, this study aims to analyze foreign directors' effect on the risk of companies operating in indonesia's banking industry. this study also has several contributions on theoretical, practice, and business policy. for theoretical contribution, this study is expected to contribute to board diversity knowledge, especially concerning performance and risk. for empirical contribution, this study is presumed to enrich the concept of board diversity and determine its impact on performance and risk, especially in the banking sector. in business policy contribution, this study is hoped to be used as consideration for managers regarding the existence of women and foreign directors in the bank, especially in companies in developing countries, such as indonesia. literature review and hypotheses development resource dependence theory resource dependence theory (hereinafter referred to as rdt), suggested by pfeffer and salancik (1978), provides a theoretical foundation for the board diversity. rdt believes that the board should connect companies with other external organizations to address environmental dependence. there are four advantages of external relations, according to pfeffer and salancik (1978), namely the availability of services such as knowledge and skills, the development of contact networks with vital components for the business, the willingness to help essential organizations or entities, and the creation of credibility for the company in the external environment. hillman, cannella, and paetzold (2000) build rdp and prove that directors' diversity can provide businesses with valuable and varied resources. besides, diversity has the potential to enhance the input given to management by the board because of the unique information that comes from the diversity of directors. according to rdt, diversity of directors can offer new information that will help to make smarter choices (carter et al., 2010). a more representative board would also have more useful services, contributing to improved firm performance (carter et al., 2010). the diversity of directors was seen in this study in terms of gender and nationality. terjesen, sealy, and singh (2009) concluded that the presence of gender diversity in directors would make businesses have special human capital. as with ethnicity, researchers also suspect that various nationalities can make businesses have special human resources. researchers suggest that the variety of human capital within the board that makes these resources special will affect the company's actions, impacting performance and risk. board gender diversity according to the expectancy violation theory, people, who perform positive behaviors that are not supposed to do so based on their stereotypes, will be judged more positively innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 210 by effectively executing positive behaviors relative to individuals expected to do so (lanaj and hollenbeck, 2015). consequently, depending on the expectancy violation theory viewpoint, women who perform agent actions should be judged more favorably than men who perform the same behavior. the persistence of the 'glass ceiling' phenomenon, which was extensively discussed in the 2000s, claims that there are invisible barriers for women to hold higher roles at a particular stage of the organization (bexter and wright, 2000), forcing them to have extra powers to take on the board positions. this competence suggests that women have competence and intellect while in directors' roles (eagly and carli, 2003). adams and ferreira (2009) suggest that women director practice greater caution in tracking and taking positions on committees responsible for transparent reporting and reporting consistency, such as audit committees and corporate governance. adams, gray, and nowland (2010) claim that women executives have more critical thought. the study also indicates that investors support the appointment of a woman director to the board. board nationality diversity previous research has indicated that foreign directors contribute more than just financial contributions, broadening the cooperation between technological and administrative skills, growing ingenuity and innovation. directors of diverse nationalities introduce a plurality of thoughts, backgrounds, and perceptions (ezat and el-masry, 2008; samaha et al., 2012). besides, the diversity of directors will minimize the intelligence asymmetry and related costs of the agency, improve domestic businesses' strategic stability by expanding the number of potential customers and investment opportunities, and increase the transfer of expertise and technologies across borders (fogel et al., 2013). in line with this, carter et al. (2010) observed a crucial positive association between the proportion of directors of ethnic minorities and tobin's q. choi et al. (2007) published similar findings in korea. analysis by muttakin et al. (2016) showed that foreign directors appear to do well with csr. then, foreign directors also tend to be more independent (ruigrok et al., 2007). board diversity and performance gender diversity of directors would affect performance in more appropriate evaluation and debate on more rigorous topics that are also found inappropriate by male directors (huse and solberg 2006). morally, from a fresher perspective, women should address complicated challenges that can minimize the formulation of intelligence techniques (francoeur, laballe, & sinclair-desgagne, 2008); promote the production of effective communication and the development of stronger relationships (hillman, shropshire, & cannella, 2007). several studies have shown that women's inclusion on the board of directors would boost the firm's efficiency (deszo and ross, 2012; luckerath-rovers, 2013; post and bryon, 2015; isidro and sobral, 2015). based on the explanation above, the hypothesis proposed in this study is as follows: h1: women directors have a positive effect on performance. innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 211 according to ramaswamy (2001), foreign directors' participation offers a range of opportunities in the sense of organizations in developed countries. foreign directors will send out strong messages on the company's plan to grow worldwide. directors of diverse nationalities introduce a plurality of thoughts, backgrounds, and perceptions (ezat and elmasry, 2008; samaha et al., 2012). besides, board diversity would minimize intelligence asymmetry and related agency costs, improve the financial resilience of domestic businesses by growing the number of potential customers and investment opportunities, and expand the transfer of expertise and technologies across boundaries (fogel et al., 2013); also, increase the freedom of foreign directors (ruigrok et al., 2007). based on the explanation above, the hypothesis proposed in this study is as follows: h2: foreign directors have a positive effect on performance. board diversity and risk the previous research has pointed to the importance of gender as a consideration in risktaking. one of the most influential features of women is their risk-aversion (barsky et al., 1997). women directors can correct bias in important decisions, particularly those relating to strategic and risk oversight, by thinking about challenges and detailing strategies so that women are often viewed as more cautious than men (wiersema and bantel, 1992; cabo, gimeno, and nieto, 2009). bellucci, borisov, and zazzaro (2010) and beck, behr, and guttler (2014) focused on the effects of gender diversity in the banking context. bellucci et al. (2010) found that women credit officers were more risk-averse than male credit officers and restricted credit supply to potential borrowers. beck et al. (2014) uncovered that loans managed by woman loan officers substantially lowered the default rate. based on the explanation above, the hypothesis proposed in this study is as follows: h3: women directors have a negative effect on risk. although there is still not much research on foreign directors' role on risk, previous studies have examined how foreign ownership could influence decision making, such as risk-taking decisions. vo (2016) examined the effect of foreign ownership on risk-taking activities in companies in vietnam, and the results showed that the presence of foreign ownership could reduce corporate risk-taking because foreign investors focused more on a long-term perspective. given the foreign investors’ characteristics who tend to avoid risk, researchers are interested in examining whether the diversity of directors’ nationalities seen from foreign directors' presence can reduce risk. diversity in the board of directors is related to the diversity of cognitive and information held by members of the company's board of directors (kim and rasheed, 2014). according to du, jian, and lai (2017), a diverse board has superior cognitive abilities than a homogeneous board because it can reduce the risk of "group thinking" and improve the quality of decision making. based on the description above, the hypothesis proposed in this study is as follows: innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 212 h4: foreign directors have a negative effect on risk. research method sample the population used in this study was the banking industry in indonesia, which was obtained from the bloomberg database, osiris database, and company annual reports. this study's sampling technique was purposive sampling with the criteria, i.e., banking firms in indonesia with complete data used in this study during 2014-2018. the sample used in the study consisted of 160 company-years of observation for 40 listed banks in indonesia. the period of the analysis was from 2014 to 2018. the banking industry was chosen because the banking industry has a vital role in maintaining economic stability, so they need to be appropriately monitored. apart from performance, banking risk is also significant to be monitored to mitigate systematic risk. independent variables the proportion of women directors (womandir). according to garcía-meca, garcíasánchez, and martínez-ferrero (2015) and innayah et al. (2020), the proportion of woman director was proxied by the proportion of woman director, calculated using the formula: the proportion of woman director = number of woman in director/number of members of directors the proportion of foreign director (foreigndir). referred to du et al. (2017), the composition of foreign directors was calculated by the proportion of foreign director composition, calculated using the formula: the proportion of foreign directors composition = number of foreign directors in directors/number of members of directors. dependent variables firm performance (firm_perf). referred to garcía-meca et al. (2015) and innayah et al. (2020), the firm performance was proxied by roa (return on assets). the following formula calculates the roa proxy: roa = profit before tax/average total assets risk (risk). according to ghosh and maji (2014), credit risk was calculated by: credit risk = net non-performing loans/net advances innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 213 control variables in this study, four control variables were involved: 1) board size (boardsize). board size was calculated by the number of members of the board of directors in the banking firm. 2) bank size (banksize). the size of the bank was measured by the natural logarithm of the total assets of the banking firm in year t. 3) net interest margin (nim). net interest margin is determined by dividing income from net interest by total earning assets. 4) loan to asset ratio (ltar). loan to asset ratio was gauged by dividing loan by total asset. statistical test this study employed a model analysis of panel data regression. first, the researcher conducted a hausman test to determine which panel data regression model to use, namely fixed effect regression or random effect regression (gujarati and porter, 2009). based on the hausman test results, the panel data regression model used in this study was the fixed effect regression. the model used to test the four hypotheses in this study is as follows: model 1. the effect of board diversity on firm performance model 2. the effect of board diversity on risk where: firm_perf = firm performance risk = credit risk womandir = proportion of woman director foreigndir = proportion of foreign director boardsize = control variable of board size banksize = control variable of bank size nim = control variable of net interest margin ltar = control variable of loan to asset ratio εt = error term innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 214 result and discussion table 1 shows the descriptive statistical values of the variables used in this study. based on indonesia financial service authority (otoritas jasa keuangan) regulation (pojk, 2014), banks are required to have three members of the board of directors. based on the descriptive statistics, the average number of directors in the indonesian banking sector sampled in this study was six people, so that the number has met the pojk requirements. table 1 descriptive statistic for selected variables variables max min mean std. dev. firm_perf (%) 4.04 -3.65 1.258653833 1.134427678 risk (%) 0.26 0.00 0.025193434 0.026291829 womandir 0.75 0.00 0.167537518 0.187627125 foreigndir 0.50 0.00 0.087643579 0.142450932 board_size 14.00 3.00 6.615 2.636575935 bank_size 20.76 13.86 17.03326294 1.80851636 nim 16.64 0.56 5.346762193 2.122006206 ltar 1.62 0.00 0.86466028 0.095505035 as previously explained, there are no official regulations regarding the existence of women directors in indonesia. however, worldbank, in 2011, through the international finance corporation (ifc), established a program to increase understanding and awareness of the existence of women directors in developing countries, including indonesia. based on the women in business 2020 report (grant thornton international, 2020), asean countries, including indonesia, have been in the third rank of the highest percentage of women directors in the world. based on the descriptive statistics, the average number of women directors in indonesian banks sampled in this study was two of the total number of directors. it indicated that banks in indonesia have started to be interested in paying attention to the presence of women in top management. based on descriptive statistics, the average number of foreign directors in the indonesian banking sector sampled in this study was one person from the total number of directors. the firm_perf variable had a mean value of 1.256, while the risk variable had a mean value of 0.025. overall, the descriptive statistics of each variable can be seen in table 1. table 2 displays the results of the overall hypothesis testing in this study. hypothesis 1 testing aimed to answer whether women directors had a positive effect on firm performance. firm performance was proxied by financial performance, namely roa. hypothesis 1 testing revealed a significant positive influence between womandir and firm_perf with a coefficient of 0.7440347 at the 10% significance level. therefore, hypothesis 1, stating that women directors positively affected firm performance, was supported. the results indicated that if there were women directors in the company, the company's performance would increase. the results can be explained by the glass ceiling innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 215 phenomenon, which means that there is an invisible barrier for women to occupy a higher position at a level in the company (bexter and wright, 2000). hence, if women are in the position of directors, they have additional competencies not owned by men. therefore, there was a positive relationship between women directors and the performance of companies operating in the banking industry in indonesia. this study's results are consistent with previous research that found that the presence of women on the board of directors could improve firm performance (deszo and ross, 2012; luckerath-rovers, 2013; post and bryon, 2015; isidro and sobral, 2015). table 2 results of hypotheses testing independent variable dependent variable model 1 model 2 firm_perf risk const 6.553528 (4.65)*** -.0295574 (-0.91) womandir .7440347 (2.30)* -.0169357 (-1.72)* foreigndir .1126184 (0.19) .0121772 (0.90) board_size .1515915 (4.91)*** -.0015067 (-0.95) bank_size -.4115031 (-5.24)*** .0015451 (0.69) nim .2357486 (6.51)*** .0026466 (2.95)*** ltar -.7903659 (-1.76) .0299148 (1.55) r 2 within 0.2229 f 48.35 prob > f 0.0011 note: *** significant at 1%; ** significant at 5%; * significant at 10% based on the results, this study gives empirical evidence about a woman director's effect on performance in the indonesian banking sector. this research also contributes to the practical field by emphasizing the effect of a woman director on performance so that companies need to consider the presence of woman directors possibly to encourage increased performance. this research can be used as consideration for policymakers to review the need for minimum requirements in setting quotas for the existence of women directors with more attention to these directors' experience and abilities. hypothesis testing 2 aimed to examine whether foreign directors had a positive effect on firm performance. hypothesis 2 testing showed that foreigndir did not affect firm_perf with a coefficient of .1126184. it indicated that the presence of foreign directors in the company did not affect firm performance. therefore, hypothesis 2, stating that foreign directors positively affected firm performance, was not supported. although the research results exposed that foreign directors did not affect firm innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 216 performance, the effect of this positive coefficient has several reasons. the data in this study indicated that foreign directors were the minority. according to marimuthu and kolandaisamy (2009), a small number of foreign directors would not affect performance. hypothesis 3 testing aimed to examine whether women directors had a negative effect on risk. hypothesis 3 testing disclosed a significant negative effect between womandir and risk with a coefficient of -.0169357 at the 10% significance level. therefore, hypothesis 3 was supported that women directors had a negative effect on risk. the results signified that if there were women directors in the company, it would reduce the risk. therefore, a negative relationship was found between women directors and risk. this study's results are consistent with previous studies that uncovered that women as directors had the nature to avoid risk (barsky et al., 1997), one of which was a credit risk. bellucci et al. (2010) and beck et al. (2014) found that women credit officers were more risk-averse than male credit officers and limit credit availability to new borrowers. the existence of this risk aversion allows women directors to correct bias in important decisions, especially those related to strategic and risk oversight, by thinking about problems and detailing solutions, so that women are often perceived as more conservative than men (wiersema and bantel, 1992; cabo, gimeno, and nieto, 2009). beck et al. (2014) also discovered that loans handled by women credit officers had a significant reduction in default rates. based on the precautionary principle, women directors can reduce risk. based on the results, this study provides empirical evidence about a woman director's effect on risk in the indonesia banking sector. this research also contributes to the practical field by emphasizing the effect of a woman director on risk so that companies need to consider the presence of woman directors possibly to reduce risk. this research can be employed as a consideration for policymakers to review the need for minimum requirements in setting quotas for the existence of women directors with more attention to these directors' experience and abilities. hypothesis testing 4 aimed to examine whether foreign directors had a negative effect on risk. hypothesis testing 4 revealed that foreigndir had no effect on risk with a coefficient of .0121772. it indicated that the presence of foreign directors in the company did not affect risk. therefore, hypothesis 4, which stated that foreign directors had a negative effect on risk, was not supported. similar to hypothesis 2, foreign directors were a minority in indonesia's banking companies, so that the presence of foreign directors did not affect the risk. masulis et al. (2012) stated that foreign directors tend to be less able to familiarize themselves with the country where they work, so they do not understand management methods. it will influence their decision making, including decision making in terms of risk. boubakri, cosset, and saffar (2013) found that foreign ownership was positively related to corporate risk-taking. the high risk-taking from foreign owners was influenced by existing governance, including top management, because they were the foreign owners' extension. from the characteristics of foreign ownership, researchers suspect that foreign directors' characteristics also have a high risk-taking preference, which increases the company's risk. innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 217 based on the research results, it was proven that the diversity of directors seen from the presence of women directors could improve performance and reduce company risk. it aligns with the resource dependence theory (rdt), which states that diversity can improve a company's quality in making decisions so that it can affect the excellent management of firm performance and risk. however, the presence of foreign directors did not affect the company's performance and risk. it happened because the number was small even though foreign directors play a useful role in the company. conclusion this study examined the effect of board diversity on performance and risk in indonesian banking firms during 2014-2018. this study's first objective was to examine the positive effect of a woman director and firm performance in the indonesian banking firm. the results showed that a woman director had a positive effect on firm performance. it signified that the existence of a woman director could improve firm performance because of their governance role. this study's second objective was to investigate the positive effect between the foreign director and firm performance in the indonesian banking firm. the results revealed that the foreign director did not affect firm performance. based on research data, a small number of foreign directors caused their governance role not to affect firm performance. this study's third objective was to analyze the negative effect between a woman director and risk in an indonesian banking firm. the results exposed that women had a negative effect on firm performance. it indicated that the existence of a woman director could reduce credit risk because of their governance role. this study's fourth objective was to scrutinize the negative effect between a foreign director and risk in an indonesian banking firm. the results uncovered that the foreign director did not affect risk. based on research data, a small number of foreign directors caused their governance role not to affect risk. this study has several implications in the theoretical (empirical evidence), practice fields, and business policy. first, this research contributes to the theoretical field by adding references to board diversity's effect on performance and risk. second, this research contributes to the practical field by emphasizing the effect of board diversity on performance and reducing risk; therefore, companies need to consider the diversity of directors possibly to encourage increased performance and risk reduction. third, this research can be utilized as a consideration for policymakers to review the need for minimum requirements in setting quotas for the existence of women directors and foreign directors with more attention to these directors' experience and abilities. this study has several inherent limitations. first, this study only took a sample of companies involved in the banking sector, so that the results of this study are not necessarily generalizable to companies with different types of industry. future studies can use companies from different types of industries and compare them to know the effect of board diversity on performance and risk from a more comprehensive innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 218 perspective of various industries. second, this study looked at the diversity of directors from the directors' demographic characteristics, namely gender and nationality only. future research can employ or add to the diversity of others. diversity can be seen from two perspectives: demographics and cognitive. demographic diversity includes gender, age, race, ethnicity, and nationality. meanwhile, cognitive diversity covers knowledge, education, values, perceptions, affective, and personality characteristics. references adams, r. & ferreira, d. (2009). women in the boardroom and their impact on governance and performance. journal of financial economics, 94(2), 291–309. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007 adams, r., gray s. & nowland, j. (2010). is there a business case for female directors? evidence from the market reaction to all new director appointments. 23rd australasian finance and banking conference 2010 paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.1662179 barsky, r. b., juster, f. t., kimball, m.s. & shapiro, m. d. (1997). preference parameters and behavioral heterogeneity: an experimental approach in the health and retirement study. quarterly journal of economics, 112(2), 537–579. https://doi.org/10.1162/003355397555280 beck, t., behr, p. & guttler, a. (2014). gender and banking: are women better loan officers? review of finance, 17(4), 1279-1321. https://doi.org/10.1093/rof/rfs028 bellucci, a., borisov, a. & zazzaro, a. (2010). does gender matter in bank–firm relationships? evidence from small business lending. journal of banking & finance, 34(12), 2968-2984. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.07.008 boubakri, n., cosset, j. & saffar, w. (2013). the role of state and foreign ownership and corporate risk-taking: evidence from privatization. journal of financial economics, 108(3), 641–658. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.007 cabo, r. m., gimeno, r. & nieto, m. j. (2009). gender diversity on european banks' directors: traces of discrimination. working paper. https://di.org/10.1007/s10551011-1112-6 carter, d. a., d'souza, f., simkins, b. j. & simpson, w. g. (2010). the gender and ethnic diversity of us boards and board committees and firm financial performance. corporate governance: an international review, 18(5), 396–414. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2010.00809.x choi, j., park, s. & yoo, s. (2007). the value of outside directors. evidence from corporate governance reform in korea. journal of financial and quantitative analysis, 42(4), 941– 962. https://doi.org/0.1017/s0022109000003458\ deszo, l. c. & ross, g. d. (2012). does female representation in top management improve firm performance? a panel data investigation. strategic management journal, 33(9), 1072-1989. https://doi.org/10.1002/smj.1955 du, x., jian, w. & lai, s. (2017). do foreign directors mitigate earnings management? evidence from china. international journal of accounting, 52(2), 142-177. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.04.002 eagly, a. h. & carli, l. l. (2003). the female leadership advantage: an evaluation of the evidence. the leadership quarterly, 14(6), 807–834. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.09.004 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007 https://doi.org/10.1162/003355397555280 https://doi.org/10.1093/rof/rfs028 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.07.008 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.007 https://di.org/10.1007/s10551-011-1112-6 https://di.org/10.1007/s10551-011-1112-6 https://doi.org/0.1017/s0022109000003458 https://doi.org/10.1002/smj.1955 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.04.002 https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.09.004 innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 219 ezat, a. & el-masry, a. (2008). the impact of corporate governance on the timeliness of corporate internet reporting by egyptian listed companies. managerial finance, 34(12), 848–867. https://doi.org/10.1108/03074350810915815 fogel, k.s., lee, k.k., lee, w. y. & palmberg, j. (2013). foreign direct investors as change agents: the swedish firm experience. corporate governance: an international review, 21(6), 516–534. https://doi.org/10.1111/corg.12035 francoeur, c., laballe, r. & sinclair-desgagne, b. (2008). gender diversity in corporate governance and top management. journal of business ethics, 81(1), 83-95. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9482-5 garcía-meca, garcía-sánchez, e., i. & martínez-ferrero, j. (2015). board diversity and its effects on bank performance: an international analysis. journal of banking and finance, 53, 202–214. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.12.002 ghosh, k. s. & maji, g. s. (2014). the impact of intellectual capital on bank risk: evidence from indian banking sector. the iup journal of financial risk management, 11(3), 18-38. retrieved from https://ssrn.com/abstract=2633458 grant thornton international. (2020). women in business 2020: putting the blueprint into action. retrieved from https://www.grantthornton.global/en/insights/women-inbusiness-2020/women-in-business-2020-report/ gujarati, d. n. & porter, d. c. 2009. basic econometrics 5th edition. mcgraw hill/irwin. new york: usa. hillman, a. j., cannella, j. a. a. & paetzold, r. l. (2000). the resource dependence role of corporate directors: strategic adaption of board composition in response to environmental change. journal of management studies, 37(2), 235–255. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00179 hillman, a.j., shropshire, c. & cannella, a. a. (2007). organizational predictors of women on corporate boards. academy of management journal, 50(4), 941-952. https://doi.org/10.5465/amj.2007.26279222 huse, m. & solberg, a. (2006). gender related boardroom dynamics: how women make and can make contributions on corporate boards. women in management review, 21(2), 113–30. https://doi.org/10.1108/09649420610650693 innayah, m. n. & pratama, b. c. (2019). tantangan dan kesempatan wanita dalam lingkungan kerja. derivatif: jurnal manajemen, 13(2), 8-15. retrieved from http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/jm/article/view/393 innayah, m. n., pratama, b. c. & hanafi, m. m. (2020). the effect of intellectual capital towards firm performance and risk with board diversity as a moderating variable: study in asean banking firms. jurnal dinamika manajemen, 11(1), 26-37. https://:doi.org/10.15294/jdm.v11i1.21487 isidro, h. & sobral, m. (2015). the effects of women on corporate boards on firm value, financial performance, and ethical and social compliance. journal of business and ethics, 132(1), 1–19. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2302-9 lanaj, k. & hollenbeck, r. j. (2015). leadership over-emergence in self-managing teams: the role of gender and countervailing biases. academic management journal, 58(5), 1476-1494. https://doi.org/10.5465/amj.2013.0303 luckerath-rovers, m. (2013). women on boards and firm performance. journal management governance, 17(2), 491–509. https://doi.org/10.1007/s10997-011-9186-1 marimuthu, m. & kolandaisamy, i. (2009). ethnic and gender diversity in boards of directors and their relevance to financial performance of malaysian companies. journal of sustainable development, 2(3), 139-148. https://doi.org/10.5539/jsd.v2n3p139 https://doi.org/10.1108/03074350810915815 https://doi.org/10.1111/corg.12035 https://doi.org/10.1007/s10551-007-9482-5 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.12.002 https://doi.org/10.1111/1467-6486.00179 https://doi.org/10.5465/amj.2007.26279222 https://doi.org/10.1108/09649420610650693 http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/jm/article/view/393 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2302-9 https://doi.org/10.5465/amj.2013.0303 https://doi.org/10.1007/s10997-011-9186-1 https://doi.org/10.5539/jsd.v2n3p139 innayah, pratama & tubastuvi board diversity and its effects on performance and risk: a study in banking firms in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 220 masulis, r., wang, c. & xie, f. (2012). globalizing the boardroom—the effects of foreign directors on corporate governance and firm performance. journal of accounting and economics, 53(3), 527–554. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.12.003 muttakin, b. m., khan, a. & subramaniam, n. (2015). firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility evidence from bangladesh. pacific accounting review, 27(3), 353-372. https://doi.org/10.1108/par-01-2013-0007 peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) nomor 33/pojk.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. retrieved from https://www.ojk.go.id/id/regulasi/pages/pojk-tentang-direksi-dan-dewan-komisaris-emiten-atau-perusahaan-publik.aspx post, c. & byron, k. (2015). women on boards and firm financial performance: a metaanalysis. academic of management journal, 58(5), 1546-1571. https://doi.org/10.5465/amj.2013.0319 ramaswamy, k. 2001. foreign investors, foreign directors and corporate diversification: an empirical examination of large manufacturing companies in india. asia pacific journal of management, 18(2), 207–222. https://doi.org/10.1023/a:1010620008101 ruigrok, w., peck, s. & tacheva, s. (2007). nationality and gender diversity on swiss corporate boards. corporate governance: an international review, 15(4),546–557. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00587.x samaha, k., dahawy, k., hussainey, k. & stapleton, p. (2012). the extent of corporate governance disclosure and its determinants in a developing market: the case of egypt. advances in accounting, incorporating advances in international accounting, 28(1), 168–178. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.12.001 vo, v., x. 2016. foreign investors and corporate risk-taking behavior in an emerging market. finance research letters, 18, 273-277. https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.04.027 wiersema, m. f. & bantel, k. (1992). top management demography and corporate strategic change. academy of management journal, 35(1), 91–121. https://doi.org/10.2307/256474 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.12.003 https://doi.org/10.1108/par-01-2013-0007 https://doi.org/10.5465/amj.2013.0319 https://doi.org/10.1023/a:1010620008101 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00587.x https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.12.001 https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.04.027 https://doi.org/10.2307/256474 introduction jurnal akuntansi & investasi vol. 11 no. 1, halaman: 80-96, januari 2010 80 pengaruh kualitas audit, opinion shopping, debtdefault pertumbuhan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini auditgoing concern siti istiana e-mail: sitiistiana@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research have a purpose to test the effect of audit quality, opinion shopping, debt default, company growth and company financial condition to going concern audit opinion acceptance. the sample which used in this research is manufacture company which registered in indonesia stock exchange use of 2006-2008. the sample was taken with purposive sampling method and the result 53 companies were match and fulfill the sample criteria. hypotheses testing was done whit logistic regression test tool from spss application program. the research result show that audit quality does not effect to the possibility of going concern audit opinion acceptance, opinion shopping does not effect to the possibility of going concern audit opinion acceptance, debt default have effect to the possibility of going concern audit opinion acceptance, company growth does not effect to the possibility of going concern audit opinion acceptance, and company financial condition have effect to the possibility of going concern audit opinion acceptance. keywords: audit quality, opinion shopping, debt default, company growth, company financial condition and going concern audit opinion. pendahuluan latar belakang krisis global financial yang terjadi pada akhir tahun 2008 ternyata berimbas pada perusahaan-perusahaan yang ada di indonesia. ini berarti beberapa perusahaan di indonesia terancam untuk tidak dapat berkembang. apalagi pada perusahaan-perusahaan kecil yang sedang berkembang, dan akhirnya secara terpaksa perusahaan akan mencari strategi untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. kelangsungan hidup (going concen) perusahaan dapat dilihat dari opini audit laporan keuangan. going concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya, (standar akuntansi keuangan, 2007). profesi akuntan publik (auditor) sebagai pihak yang independen mempunyai peran penting dan tanggungjawab kepada para pemakai jasa profesionalnya. salah satu tugas auditor independen adalah memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan. independensi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya harus mempertimbangkan going concern (kelangsungan usaha) auditee. siti istiana, pengaruh kualitas audit, opinion shopping..... 81 jasa audit tersebut bertujuan untuk menyatakan atau memberikan pendapat bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (pabu). mutcher (1985) dalam setyarno dkk. (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang kecil akan lebih berisiko menerima opini audit going concern dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. hal ini dimungkinkan karena auditor lebih mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi dari pada perusahaan yang kecil. bryan dan chen (2005), dalam mirna dan januarti. (2007) dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang mengganti auditor (auditor switching) menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan, dari pada perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor. perusahaan yang berhasil dalam opinion shopping melakukan pergantian auditor dengan harapan mendapat unqualified opinion dari auditor baru. pada kenyataannya, masalah going concern merupakan hal yang kompleks dan terus ada, sehingga diperlukan faktor-faktor sebagai tolak ukur yang pasti untuk menentukan status going concern pada perusahaan dan kekonsistenan faktor-faktor tersebut harus diuji agar dalam keadaan ekonomi yang fluktuatif status going concern tetap dapat diprediksi. penelitian mirna dan januarti. (2007) menguji kualitas audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern. hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian setyarno dkk. (2006) dimana kualitas audit tidak berpengaruh signifikan atas kemungkinan penerbitan opini audit going concern. penelitian ini merupakan replikasi dari mirna dan januarti. (2007) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang diproksi dengan auditor industry specialization tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. tetapi, arah koefisiennya menunjukkan arah positif sesuai dengan hipotesis, berarti bahwa auditor spesialis berusaha mempertahankan reputasinya dengan bersikap obyektif terhadap opini yang dikeluarkannya, serta pengklasifikasian auditor spesialis di indonesia belum ada, sehingga pengaruhnya terhadap kualitas audit belum dapat dibuktikan, atau bisa juga disebabkan jumlah sampel yang kurang memenuhi. variabel debt default berhasil membuktikan bahwa debt default berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu. pertama peneliti menambah variabel lain yaitu pertumbuhan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. alasannya karena pertumbuhan perusahaan merupakan tolak ukur sistem ekonomi suatu perusahaan, sedangkan kondisi keuangan perusahaan merupakan kondisi kesehatan perusahaan. kedua, dengan tahun periode dan sampel yang baru yaitu tahun 2006 sampai tahun 2008. berdasarkan latar belakang di atas dan adanya penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “pengaruh kualitas audit, opinion shopping, debt default, pertumbuhan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern”. jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 80-96 , januari 2010 82 batasan masalah penelitian peneliti membatasi penelitian pada variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern yaitu dan kualitas audit, opinion shopping dan debt default pertumbuhan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti opini unqulified yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: 1. opini audit going concern (gcao) 2. opini audit non going concern ( ngcao) maksud dari opini audit going concern adalah opini audit modifikasi dengan going concern, karena auditor memiliki keraguan mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, dalam pertimbangannya terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan usahanya (spap, 2001). rumusan masalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. apakah kualitas audit berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern? 2. apakah opinion shopping berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern? 3. apakah kondisi debt default berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern? 4. apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern? 5. apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern? tujuan penelitian tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 2. untuk menguji pengaruh opinion shopping terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 3. untuk menguji pengaruh debt default terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 4. untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 5. untuk menguji pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. manfaat penelitian manfaat penelitian ini adalah: 1. manfaat di bidang akademik a. sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan opini audit going concern dan sebagai kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya mata kuliah pengauditan 2. manfaat di bidang praktik a. sebagai masukan bagi para auditor dalam melakukan auditing terhadap perusahaan yang berkaitan dengan masalah pengambilan opini audit going concern dengan tetap melihat faktorfaktor yang mempengaruhinya dan rekomendasi pada manajemen akan pentingnya opini audit dalam memprediksi kemungkinan going concern perusahaan dengan lebih dini. serta mendukung dan memperbaiki penelitian sebelumnya tentang faktorfaktor yang berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern siti istiana, pengaruh kualitas audit, opinion shopping..... 83 tinjauan literatur dan perumusan hipotesis kualitas audit berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu self interest maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. deis dan giroux, (1992) dalam halim dkk. (2007) melakukan penelitian tentang empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit. pertama, lama waktu auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah. kedua, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya. ketiga, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut menekan auditor agar tidak mengikuti standar. empat, review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga. berdasarkan standar pernyataan akuntan publik (spap, iai 2001) audit yang dilaksanakan oleh auditor dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. standar pengauditan mencakup mutu profesional audit independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa yang diberikan oleh akuntan publik, akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dilakukan. opinion shopping dampak yang tidak diharapkan dari opini audit going concern yang tidak diinginkan tersebut mendorong manajemen untuk mempengaruhi auditor dan menimbulkan konsekuensi negatif dalam pengeluaran opini audit going concern. geiger dkk (1996), dalam mirna dan januarti (2007) menemukan bukti terjadinya peningkatan pergantian auditor yang mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan financial disstress. kondisi tersebut memungkinkan manajemen untuk berpindah keauditor lain apabila perusahaannya terancam menerima opini audit going concern. fenomena seperti ini disebut opinion shopping. debt default indikator going concern yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (default). (chen dan church 1992, dalam mirna dan januarti. 2007) mendefinisikan debt default sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo. status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh chen dan church (1992) dalam mirna dan januarti (2007), yang menemukan hubungan yang kuat status default terhadap opini audit going concern. pertumbuhan perusahaan dalam penelitian setyarno dkk. (2006), pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan memperjurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 80-96 , januari 2010 84 tahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (weston dan copeland, 1992) dalam setyarno dkk. (2006). penjualan merupakan kegiatan operasi utama auditee. auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa auditee dapat mempertahankan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). kondisi keuangan perusahaan kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya, (ramadhany, 2004 dalam setyarno dkk. 2006). kegagalan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan atau menyebabkan terjadinya perjanjian khusus dengan para kreditor untuk mengurangi atau menghapus utangnya. analisis kebangkrutan perlu dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, maka semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan, kreditur dan pemegang saham pun bisa melakukan persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi. kebangkrutan dapat disebabkan adanya manajemen yang tidak baik (biaya yang besar dengan pendapatan yang tidak memadai sehingga perusahaan mengalami kerugian terus-menerus), tidak efisien (kurang kemampuan, pengalaman dan keterampilan manajemen tersebut), tidak seimbangnya jumlah modal perusahaan dengan jumlah hutang-piutang, penyimpangan dan kecurangan terhadap keuangan perusahaan serta penyalahgunaan wewenang yang akibatnya akan sangat merugikan perusahaan. opini audit standar profesional akuntan publik (spap) mengharuskan dibuatnya laporan auditor setiap kali auditor independent atau kantor akuntan publik melakukan audit atas laporan keuangan (iai, 2001). laporan audit berisi tentang pendapat (opini) auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, atau apabila dalam kondisi tertentu sehingga auditor tidak memberikan pendapat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (pabu) di indonesia. berdasarkan pernyataan standar audit (psa) no.29 terdapat 5 jenis pendapat audit (iai, 2001) yaitu: pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, pendapat wajar dengan pengeculian, pendapat tidak wajar, pernyataan tidak memberikan pendapat. going concern going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas yang merupakan tanggungjawab utama director untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar going concern dan tanggungjawab auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan dasar going concern oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan (setiawan, 2006 dalam mirna dan januarti. 2007). menurut altman dan mcgough (1974) dalam mirna dan januarti. (2007), masalah going concern terbagi dua, yaitu masalah keuangan yang meliputi kekurangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan hutang, kesulitan memperoleh dana, serta masalah operasi yang meliputi kerugian operasi siti istiana, pengaruh kualitas audit, opinion shopping..... 85 yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi. boynton dan kell 2007: 374, menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha mencakup: 1. tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari aktifitas operasi, dan rasio keuangan kunci yang buruk. 2. petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian pinjaman, penunggakan pembayaran dividen, restrukturisasi hutang, dan ketiktaatan terhadap persyaratan modal dasar. 3. masalah internal seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. 4. masalah eksternal seperti kerugian pada franchise atau waralaba yang penting; kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir. pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going concern barbadillo dkk. (2004) dalam mirna dan januarti. (2007), meneliti pengaruh kualitas audit terhadap keputusan going concern. dalam penelitiannya dia menggunakan reputasi auditor sebagai proksi kualitas audit. proksi lain dari kualitas audit adalah industry specialization. barnes dan huan (1993) dalam fanny dkk (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap pemberian opini audit going concern. hasil penelitian membuktikan bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap opini audit, hal ini dikarenakan ketika sebuah kantor akuntan publik sudah memiliki reputasi yang baik maka ia akan berusaha mempertahankan reputasinya itu dan menghindarkan diri dari hal–hal yang bisa merusak reputasinya tersebut, sehingga mereka akan selalu bersikap objektif terhadap pekerjaanya, apabila memang perusahaan tersebut mengalami keraguan akan kelangsungan hidupnya maka opini yang akan diterimanya adalah opini audit going concern, tanpa memandang apakah auditornya tergolong dalam big four firms atau bukan. berdasarkan uraian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penerimaan opini audit going concern di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut: h1: kualitas audit berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. pengaruh opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern penelitian dengan topik opini audit going concern terus dilakukan. perkembangan baru mengenai topik ini adalah adanya fenomena opinion shopping (auditor switching). lennox (2000) dalam chen dkk. (2005) dalam mirna dan januarti. (2007), dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang mengganti auditor (auditor switching) menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan, dari pada perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor. perusahaan yang berhasil dalam opinion shopping melakukan pergantian auditor dengan harapan mendapat unqualified opinion dari auditor baru. berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: h2: opinion shopping berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 80-96 , januari 2010 86 pengaruh debt default terhadap penerimaan opini audit going concern ramadhany (2004) dalam mirna dan januarti. (2007) menunjukkan bahwa variabel debt default dan kondisi keuangan, signifikan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. mirna dan januarti. (2007) melakukan penelitian tentang hubungan antara debt default dengan opini audit going concern, yang memberikan bukti bahwa debt default berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern. kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunganya pada saat jatuh tempo akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan usahanya, sehingga kemungkinan opini audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor. berdasarkan uraian mengenai pengaruh debt default terhadap penerimaan opini audit going concern di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut: h3: debt default berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (weston dan copeland 1992 dalam mirna dan januarti. 2007). penjualan merupakan kegiatan operasi utama auditee. auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa auditee dapat mempertahankan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan auditee, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern. dalam penelitian setyarno dkk. (2006) menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan dengan proksi pertumbuhan penjualan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. berdasarkan uraian mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut: h4: pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. mc kweon (1991), serta carcello dan neal (2000), dalam setyarno dkk. (2006), menguji pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap pemberian opini audit going concern. hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit going concern. hasil penelitian ramadhany (2004) dalam setyarno dkk. (2006) dengan menggunakan model prediksi zscore altman, mendukung penelitian yang dilakukan carcello dan neal (2000), serta setyarno dkk. (2006) dalam marantama (2008). berdasarkan argumenargumen tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: h5: kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern siti istiana, pengaruh kualitas audit, opinion shopping..... 87 metode penelitian objek penelitian objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditee manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) tahun 2006 2008. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam bursa efek indonesia (bei) pada tahun 2006-2008 yang telah dipublikasikan. teknik pengambilan sampel sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purpossive sampling berdasarkan kualifikasi yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : 1. perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) pada tahun 2006 2008. 2. perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2006 2008 yang diaudit auditor independen dan memuat pemberian pendapat akuntan publik. 3. perusahaan tidak keluar (delisting) dari bei selama periode pengamatan (2006-2008). 4. laporan keuangan dengan periode yang berakhir 31 desember. teknik pengumpulan data keseluruhan data menggunakan data sekunder, sehingga metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan data dokumentasi dari pojok bei universitas muhamadiyah yogyakarta, indonesian capital market direktory (icmd) dan diambil dari internet www.idx.co.id. definisi operasional variabel penelitian 1. variabel dependen penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa opini audit unqualified dengan paragraf penjelas going concern, yaitu pendapat auditor yang menyimpulkan adanya keraguan atas kemampuan perusahaan dalam melanjutkan usahanya, pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified) dengan paragraf penjelas perlu dibuat, terlepas dari pengungkapan dalam laporan keuangan (arens, 1996 dalam setyarno dkk 2006). opini audit unqualified tidak dengan paragraf penjelas (non going concern) menunjukkan bahwa tidak terdapat keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam melanjutkan usahanya, tetapi terdapat halhal lain yang membuat auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan. variabel ini merupakan variabel dummy dan untuk itu diberikan pengklasifikasian berupa angka dummy 1 untuk going concern dan angka 0 non going concern. 2. variabel independen kualitas audit dalam penelitian ini kualitas audit diproksikan dengan menggunakan skala auditor yaitu dengan menggunakan big four firm dan non big four firm. variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. kategori 1 untuk auditor yang tergabung dalam big four firm dan 0 untuk auditor yang bergabung dengan non big four firm. big four firm terdiri dari (http://www.google.com/big four firm; 2009):ernst & young yang berafiliasi dengan kap prasetio, sarwoko & sandjaja. price waterhouse coopers yang berafiliasi http://www.idx.co.id/ http://www.google.com/ jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 80-96 , januari 2010 88 pertumbuhan penjualan penjualan bersih penjualan bersih penjualan bersih = t-1 t-1 t-1 dengan kap haryanto, sahari & rekan. deloitte thouch tohmatsu yang berafiliasi dengan oesman ramli satrio & rekan. kmpg yang berafiliasi dengan kap sidharta & harsono. debt default debt default atau kegagalan membayar hutang didefinisikan sebagai kelalaian atau kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo (chen dan church, 1992 dalam mirna dan januarti 2007). pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan variabel dummy, status debt default yang diberi kode 1, dan status tidak debt default yang diberi kode 0 (mirna dan januarti, 2007). opinion shopping dalam penelitian ini, pengukuran opinion shopping menggunakan metode yang diterapkan oleh lennox (2002) dalam mirna dan januarti (2007). variabel dummy digunakan, 1 jika melakukan pergantian auditor, dan 0 jika tidak melakukan pergantian auditor. pertumbuhan perusahaan pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan, yang digunakan untuk mengukur kemampuan auditee dalam pertumbuhan tingkat penjualan. rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut: kondisi keuangan perusahaan menurut ramadhany (2004) dalam setyarno dkk. (2006) kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. dalam penelitian ini kondisi keuangan perusahaan diproksikan dengan menggunakan revised altman model (1993). z1 = working capital/total asset z2 = retained earnings/total asset z3 = earnings before interest and taxes/total asset z4 = book value of equity/book value of debt z5 = sales/total asset uji hipotesis dan analisis data pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik (logistic regression), yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut : α + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + β4 x4 + β5 x5 + ε dummy variabel opini audit (kategori 1 untuk auditee dengan opini audit going cocern (gcao) dan 0 untuk auditee dengan opini audit non going concern (ngcao). α = konstanta x1 = kualitas audit yang diproksikan variabel dummy (1 untuk auditor yang tergabung skala besar dan 0 untuk yang bukan) x2 = opinion shopping ( variabel dummy, 1 jika status perusahaan berganti auditor, dan 0 jika status perusahaan tidak berganti auditor) z’ = 0.717 z1 + 0.874 z2 + 3.107 z3 + 0.420 z4 + 0.998 z5 ln gc 1 gc = ln gc 1 gc = siti istiana, pengaruh kualitas audit, opinion shopping..... 89 x3 = debt default ( variabel dummy, 1 jika status perusahaan debt default, dan 0 jika status perusahaan tidak debt default) x4 = rasio pertumbuhan penjualan auditee x5 = kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan empat model prediksi kebangkrutan. ε = kesalahan residual 1. menilai kelayakan model regresi kelayakan model regresi ini dinilai dengan menggunakan hosmer and lemeshow’s goodness of fit test. jika nilai hosmer and lemeshow’s goodness of fit test lebih besar dari pada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksikan nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (ghozali 2005, dalam setyarno dkk. (2006). 2. menilai model fit tujuan penelitian adalah untuk menguji keseluruhan model (overall model fit). adanya pengurangan nilai antara -2ll awal (initial – 2ll function) dengan nilai -2ll pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa yang dihipotesiskan fit dengan data (ghozali 2005, dalam setyarno dkk. 2006). 3. uji multikolinieritas uji multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas (nazaruddin, 2005): a. nilai r yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat b. menganalisis korelasi antar variabel bebas. jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 4. estimasi parameter dan interpretasinya estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi. koefisien regresi dari tiap variabelvariabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antar variabel. pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi. kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: a. jika nilai sig (p value) < α (0,05) maka hipotesis diterima artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. b. jika nilai sig (p value) > α (0,05) maka hipotesis ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. hasil dan pembahasan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi sampel yang ada serta sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ditampilkan dalam tabel 1 dibawah ini tabel 1. seleksi sampel berdasarkan kriteria no kriteria jumlah akumulas 1. total perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei antara tahun 2006 146 jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 80-96 , januari 2010 90 no kriteria jumlah akumulas 2008 2. perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tahun 20062008 yang telah diaudit oleh auditor independen dan memuat pemberian pendapat akuntan publik. ( 3 ) 143 3. delisting selama periode pengamatan (2006-2008) ( 38 ) 105 4. laporan keuangan dengan periode yang berakhir 31 desember ( 45 ) 60 5. data yang tidak tersedia ( 7 ) 53 6. data yang digunakan 53 hasil penelitian (uji hipotesis) pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi logistik untuk pengaruh kualitas audit, opinion shopping, debt default, kondisi keuangan perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern. 1. pengujian kelayakan model regresi lihat tabel 3 memperlihatkan nilai p-value sebesar 0,166 > 0,05, berarti model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. 2. menilai model fit lihat tabel 4 memperlihatkan angka -2ll awal (blok number = 0) sebesar 183,650, sedangkan angka -2ll akhir (blok number = 1) mengalami penurunan menjadi 154,517. penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. lihat tabel 5 nagelkerke r square memperlihatkan nilai sebesar 0,277 yang berarti variabel opini audit going concern yang dapat dijelaskan oleh variabelvariabel pengaruh kualitas audit, opinion shopping, debt default,, kondisi keuangan perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan sebesar 27,7%, sedangkan sisanya 72,3% dijelaskan oleh variabelvariabel lain diluar yang tidak diteliti. uji multikolinieritas pengujian multikolinieritas menggunakan matrik korelasi antar variabel bebasnya (variabel independen) kualitas audit, opinion shopping, debt default, kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. hasil pengujiannya lihat tabel 6 menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas yang serius antara masing-masing variabel bebas, karena nilai korelasi variabel bebas jauh dibawah 0.90 (setyarno dkk, 2006). matrik klasifikasi matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going concern pada auditee. lihat tabel 7 memperlihatkan kekuatan prediksi untuk memprediksi opini audit going concern adalah sebesar 81.1 persen. model regresi yang diajukan menunjukkan dari total 117 data observasi yang memperoleh opini audit non going concern ada 116 data (99,1persen) yang diprediksi akan memperoleh opini audit non going concern. kekuatan prediksi model untuk observasi yang memperoleh opini audit going concern adalah sebesar 31.0 persen, yang berarti bahwa dengan model regresi yang diajukan ada 13 data yang diprediksi akan memperoleh opini audit going concern dari siti istiana, pengaruh kualitas audit, opinion shopping..... 91 total 42 data observasi yang memeperoleh opini audit going concern. menguji koefisien regresi hasil pengujian koefisien regresi logistik pada tingkat signifikansi lima persen (5%) disajikan pada tabel 4.8 a. pengujian hipotesis pertama (h1) variabel kualitas audit yang diproksikan dengan besaran kantor akuntan publik (kap) menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,868 dan tingkat signifikan (p-value 0,093 > alpha 0,05). hipotesis pertama (h1) dalam penelitian ini ditolak, yang artinya variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kemungkinan peneriman opini audit going concern. b. pengujian hipotesis kedua (h2) variabel opinion shopping yang diukur memiliki koefisien negatif sebesar -0,261 dan tingkat signifikan (p-value 0,645 > alpha 0,05). hipotesis kedua (h2) dalam penelitian ini ditolak, yang artinya variabel opinion shopping tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. c. pengujian hipotesis ketiga (h3) variabel debt default yang diukur memiliki koefisien positif sebesar 3,546 dan tingkat signifikan (p-value 0,002 < alpha 0,05). hipotesis ketiga (h3) dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel debt default berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. apabila perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban kepada pihak yang terkait maka semakin besar kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit going concern dengan faktor sebesar 34,682 d. pengujian hipotesis keempat (h4) variabel pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,014 dan tingkat signifikan sebesar (pvalue 0,063 > 0,05). hipotesis keempat (h4) dalam penelitian ini ditolak, yang artinya variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. e. pengujian hipotesis kelima (h5) variabel kondisi keuangan perusahaan yang diukur memiliki koefisien negatif sebesar 0,423 dan tingkat signifikan sebesar (p-value 0,009 < alpha 0,05). hipotesis kelima (h5) dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. kenaikan nilai kondisi keuangan perusahaan sebesar satu unit dengan asumsi variabel lain adalah konstan maka akan mengurangi kemungkinan suatu perusahaan memperoleh opini audit going concern dengan faktor sebesar 0,655 pembahasan hipotesis pertama (h1) ditolak oleh data. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kulitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh de angelo (1981) dalam setyarno dkk (2006) yang mengatakan kualitas audit yang diproksikan dengan reputasi auditor hanya akan mempertinggi skala kantor akuntan publik yang juga akan berpengaruh pada klien dalam memilih kantor akuntan publik. hipotesis kedua (h2) ditolak oleh data. hasil penelitian ini sesuai dengan lennox (2000) dalam mirna dan januarti (2007), dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 80-96 , januari 2010 92 yang mengganti auditor (auditor switching) menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan, dari pada perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor. hipotesis ketiga (h3) yang menyatakan bahwa debt default berpengaruh positif terhadap opini audit going concern diterima oleh data, yaitu kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga pada saaat jatuh tempo akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan usahanya merupakan indikator yang digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu usaha, sehingga kemungkinan opini audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor. hipotesis keempat (h4) ditolak oleh data. hal ini membuktikan pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan penjualan tidak menjamin perusahaan memperoleh opini audit going concern. karena peningkatan penjualan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diakibatkan oleh tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga tetap akan menurunkan laba perusahaan. hipotesis kelima (h5) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern diterima oleh data. pengaruh yang terjadi antara kondisi keuangan perusahaan dengan kemungkinan penerimaan opini audit going concern adalah pengaruh yang positif (meningkatkan kemungkinan penerimaan opini audit going concern), akan tetapi tidak dapat menjamin bahwa auditor tidak akan mengeluarkan opini audit going concern kepada suatu perusahaan yang mengalami financial distress. kesimpulan dan saran berdasarkan hasil uji analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: pertama, hasil penelitian membuktikan bahwa reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap opini audit, hal ini dikarenakan ketika sebuah kantor akuntan publik sudah memiliki reputasi yang baik maka ia akan berusaha mempertahankan reputasinya itu dan menghindarkan diri dari hal–hal yang bisa merusak reputasinya tersebut. kedua, variabel opinion shopping tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. perusahaan yang berhasil dalam opinion shopping melakukan pergantian auditor dengan harapan mendapat unqualified opinion dari auditor baru. ketiga, variabel debt default berpengaruh positif terhadap opini audit going concern, temuan ini sesuai dengan hasil penelitian sesuai carcello dan neal (2000), dalam mirna dan januarti (2007), yaitu kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang dan atau bunga pada saaat jatuh tempo akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan usahanya merupakan indikator yang digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu usaha, sehingga kemungkinan opini audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor. keempat, variabel pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. hal ini dikarenakan pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan penjualan tidak menjamin perusahaan memperoleh opini audit going concern, karena peningkatan penjualan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diakibatkan oleh tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga tetap akan menurunkan laba perusahaan. dan yang siti istiana, pengaruh kualitas audit, opinion shopping..... 93 terakhir variabel kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern hal ini berarti walaupun dengan adanya kondisi keuangan yang membaik, akan tetapi tidak dapat menjamin bahwa auditor tidak akan mengeluarkan opini audit going concern kepada suatu perusahaan yang mengalami financial distress. saran dalam penelitian ini adalah: pertama, memasukkan variabel tambahan seperti variabel lain, seperti strategic action perusahaan dan rasio keuangan yang lain sehingga hasil penelitian akan lebih bisa memprediksi penerbitan opini audit going concern dengan lebih tepat. kedua, jumlah tahun pengamatan lebih diperpanjang sehingga dapat melihat kecenderungan trend penerbitan opini audit going concern oleh auditor dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pembedaan antara periode krisis keuangan dengan periode kondisi keuangan ekonomi normal. adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: pertama, penelitian ini hanya menggunakan variabel keuangan (pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan dan kondisi keuangan perusahaan) serta variabel non keuangan (kualitas audit, debt default, dan opinion shopping). kedua, periode pengamatan hanya tiga tahun, sehingga belum bisa melihat kecenderungan trend penerbitan opini audit going concern oleh auditor dalam jangka panjang. daftar pustaka budi s. purbayu, ashari, 2008 analisis statistik dengan microsoft excel dan spss. andi, yogyakarta. boynton.,dkk. 2007. modern auditing : pelaporan laporan keuangan yang telah diaudit. edisi tujuh, jilid kedua, erlangga, jakarta. chen, ching-lung, fu hsing chang and gili yen. 2005. “ the information contents of auditor change in financial distress prediction – empirical findings from the taiex – listed firms”. www.google.com. fanny, margaretta dan saputra, s. 2005. “opini audit going concern : kajian berdasarkan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik (studi pada emiten bursa efek jakarta)”. simposium nasional akuntansi viii. 966-978. halim, abdul. 2003. auditing : dasar-dasar audit laporan keuangan. edisi ketiga. yogyakarta : upp amp ykpn. nazaruddin ietje. 2005. modul praktikum statistika, labolatorium akuntansi fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. ikatan akuntansi indonesia. 2007. standar akuntansi keuangan, salemba empat, jakarta. ikatan akuntan indonesia. 2001. standar profesional akuntan publik. salemba empat, jakarta. lennox, c., 2002. “going-concern opinions in failing companies: auditor jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 80-96 , januari 2010 94 dependence and opinion shopping”. www.google.com. marantama a.,2008. “pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, opinion shopping dan pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern”, skripsi s1, fe umy tidak dipublikasikan, yogyakarta. mirna d p dan indira januarti, 2007. “analisis pengaruh kualitas audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern”, simposium nasional akuntansi x makasar, juli, pp 1-25. munawir s., 2002. analisis informasi keuangan, cetakan 1, liberti, yogyakarta. setyarno e.b, indira januarti dan faisal, 2006. “pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern”, simposium nasional akuntansi ix padang, agustus, pp 1-25. lampiran tabel 2 hasil analisis deskriptif panel a variabel frekuensi persentase kualitas audit auditee dengan opini audit non going concern (ngcao) -auditor non big four auditor big four auditee dengan opini audit going concern (gcao) -auditor non big four auditor big four 42 75 13 29 35,9 64,1 31,0 69,0 opinion shopping auditee dengan opini audit non going concern (ngcao) tidak opinion shopping opinion shopping auditee dengan opini audit going concern (gcao) tidak opinion shopping opinion shopping 88 29 32 10 75,2 24,8 76,2 23,8 debt default auditee dengan opini audit non going concern (ngcao) tidak debt default debt default auditee dengan opini audit going concern (gcao) tidak debt default debt default 107 10 34 8 91,5 8,5 81,0 19,0 http://www.google.com/ siti istiana, pengaruh kualitas audit, opinion shopping..... 95 panel b variabel minimum maksimum mean std. deviasi auditee dengan opini audit non going concern (ngcao) pertumbuhan perusahaan -123,66 33,84 3,1015 16,4929 auditee dengan opini audit going concern (gcao) pertumbuhan perusahaan -81,13 1519,81 45,5002 239,0961 variabel minimum maksimum mean std. deviasi auditee dengan opini audit non going concern (ngcao) kondisi keuangan perusahaan -0,39 12,10 2,5568 1,5339 auditee dengan opini audit going concern (gcao) kondisi keuangan perusahaan -498,0 4,7 -10,0321 77,1499 sumber : hasil analisis data tabel 3 hosmer and lemeshow test step chi-square df sig. 1 11,676 8 ,166 sunber : hasil analisis data tabel 4 perbandingan nilai -2ll awal dengan -2ll akhir -2 log likelihood nilai awal (block number = 0) akhir (block number = 1) 183,650 154,517 sunber : hasil analisis data tabel 5 model summary step -2 log likelihood cox & snell r square nagelkerke r square 1 150,180 ,190 ,277 sunber : hasil analisis data jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 80-96 , januari 2010 96 tabel 6 correlation matrix constant x1 x2 x3 x4 x5 step 1 constant 1,000 -,704 -,513 -,152 -,113 -,526 x1 -,704 1,000 ,346 ,154 ,199 -,084 x2 -,513 ,346 1,000 -,021 ,059 ,170 x3 -,152 ,154 -,021 1,000 ,143 -,044 x4 -,113 ,199 ,059 ,143 1,000 -,206 x5 -,526 -,084 ,170 -,044 -,206 1,000 sunber : hasil analisis data tabel 7 classification tabel observed predicted opini percentage correct ngcao gcao step 1 opini ngcao 116 1 99.1 gcao 29 13 31.0 overall percentage 81.1 a the cut value is .500 tabel 8 hasil uji koefisien regresi logistik b sig exp(b) keterangan constant -0,985 0,092 0.373 kualitas audit 0,868 0,093 2.383 ditolak opinion shopping -0,261 0,645 0.770 ditolak debt default 3,546 0,002 34,682 diterima pertumbuhan perusahaan 0,014 0,063 1.014 ditolak kondisi keuangan perusahaan -0,423 0,009 0.655 diterima jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 2 hal: 106-120, juli 2009 pengaruh kas, dana pihak ketiga, sertifikat wadiah bank indonesia, profit margin, dan non-performing financing terhadap pembiayaan murabahah (studi empiris pada bank syariah periode tahun 2006-2008) lina nurhasanah universitas muhammadiyah yogyakarta emile satia darma universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this research is to find out the relationship between cash, third party fund, swbi (sertifikat waddiah bank indonesia) ond npf (non performung financing) to murabahah financing in ths ayontah bank in indonesia period 20062008. for all trials in this research, trial of quality of data and also hypothesis trial use spss program. in this research, classic assumption test is used to examine data quality, whereas for testing the hypothesis, this research use t-test analysis method. research result showed that all of classic assumption test can be accomplished in this research. stimulants trials showed that all independent (cash, third party fund, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), profit margin, and npf (non performing financing) had an effect on murabahah financing. patrial test (t-test) showed that the third party fund had a positive effect to murabahah financing, swbi had a negative affect to murabahah financing. whereas, another independent variables (cash and profit margin) did not have a positive effect to murabahah financing. and the last. npf did not hava a negative affect to murabahah financing. keywords : cash; third party fund; swbi; profit margin; npf; syariah banking pendahuluan perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan. bidang tersebut dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsipprinsip syariah islam. perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (uu no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). pembiayaan lembaga keuangan syariah yang paling banyak adalah melalui skema murabahah. bahkan kalau kita bandingkan, ternyata bank-bank islam papan atas dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan skema murabahah sebagai skema pembiayaan yang paling banyak. sebagai contoh adalah bahrain islamic bank, faysal islamic bank, dubai islamic bank, bank islam malaysia, kuwait financo house, dll, dimana kalau dirata-ratakan skema murabahah nya sampai 80% (dahlia, 2008). data bank indonesia menyebutkan pembiayaan murabahah sepanjang tahun 2008 mendominasi pembiayaan perbankan syariah yaitu mencapai rp 45,8 triliun, sedangkan untuk pembiayaan mudharabah mencapai 39,1 triliun. selain itu dari sisi asset, dana pihak ketiga naik rp.500 miliar sampai rp 1 trillun untuk setiap bulannya npf (non performing financing) pada september 2008 tercatat 4,12 persen, pada oktober tahun yang sama naik tipis menjadi jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 106-120 107 4,49 persen. bulan berikutnya, november, meningkat lagi menjadi 4,97 persen. angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi perbankan syariah dalam keadaan sehat karena masih dibawah 5 persen. berdasarkan keterangan di atas, jumlah pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang lebih dominan dibanding produk pembiayaan lain yang ditawarkan di perbankan syariah indonesia. hal ini juga mendominasi pada perbankan syariah di negara negara lain (saeed, 2003). memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat (sektor rill), maka pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. oleh sebab itu, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). menurut rose dan kolari dalam pratin dan adnan (2005) ada dua faktor yang mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. faktor eksternal antara lain perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem ekonomi dan keuangan. faktor internal antara lain efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko. menurut muhammad dalam pratin dan adnan (2005) faktor-faktor lingkungan secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain pelanggan/nasabah, pemasok/ penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator. sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) menurut rose dan kolari dalam pratin dan adnan (2005) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman liquiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional, dan modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, cadangan). kas, simpanan, dan ekuitas sebagai faktor efisiensi penggunaan sumber daya, swbi sebagai instrument likuiditas, margin keuntungan sebagai faktor yang menunjukkan tingkat kompetisi dari lembaga keuangan (bank), dan tingkat npf sebagai faktor pengendalian biaya dan posisi risiko. penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris di sektor perbankan syariah bahwa kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing finacing) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipothesis pembiayaan murabahah menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1) disebutkan bahwa, "pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu (berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjammeminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau uus dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau lina nurhasanah & emile satia darma pengaruh kas, dana pihak ketiga, … 108 pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (ijarah). pembiayaan menurut muhammad (2002), secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. pembiayaan mempunyai beberapa tujuan (muhammad, 2002) yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. tujuan dari investasi dalam pembiayaan menurut rose kolari dalam pratin dan adnan (2005) adalah untuk memperoleh pendapatan utama dalam jenis pendapatan bunga, memaksimalkan keuntungan, penetrasi pasar, mengembangkan jasa bank lainnya, mengembangkan aktifitas ekonomi, dan melakukan fungsi moneter. dalam hal ini jika uraian tersebut diadopsikan pada sistem bank syariah berarti investasi tersebut bertujuan untuk memperoleh marjin keuntungan. pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat karena lebih sederhana. selain itu, risiko gagal bayarnya kecil. murabahah adalah kontrak jual ulang terhadap komoditas tertentu, dimana nasabah atau klien meminta kepada pihak lembaga keuangan untuk membeli komoditas tertentu. kemudian lembaga keuangan pun menjual kembali komoditas tersebut dengan harga baru yang telah ditambah dengan marjin yang disepakati kedua belah pihak. prosesnya dimulai dengan nasabah yang meminta bantuan kepada pihak perbankan syariah untuk pengadaan sebuah barang berdasarkan spesifikasi yang ditentukan. kemudian, perbankan syariah menyetujui yang diinginkan nasabah melalui pemesanan ke tingkat supplier dan barang tersebut akan dijual kepada nasabah dengan mengambil marjin tertentu. besarnya marjin yang diambil atas transaksi murabahah tersebut bersifat "constant" dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan utang oleh nasabah kepada pihak bank. model pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual-beli. pembiayaan murabahah yang biasa dipraktikkan oleh industri perbankan syariah mempunyai kekhususan, yaitu pembayarannya tidak dilakukan secara tunai (naqdan) tetapi dilakukan dengan cara non tunai atau angsuran. dalam hal ini, terjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli (nasabah) kepada pihak penjual (bank syariah) untuk membayar sejumlah uang yang masih ditanggungnya (maula, 2008). tentunya terdapat sebuah pengklasifikasian bagi nasabah yang bermasalah yang akan dilakukan oleh pihak perbankan syariah guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. pertama adalah pengelompokan nasabah yang bermasalah dikarenakan risiko bisnis. tidak ada unsur kesengajaan apabila tidak membayar. kedua, nasabah bermasalah yang dikarenakan faktor moral hazard. terdapat unsur kesengajaan untuk tidak membayar kewajiban yang menjadi tanggungannya (maula, 2008). landasan syariah yang melatarbelakangi pembiayaan murabahah yaitu qur'an surat al-baqarah ayat 275 yang artinya: "dan allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba". ayat tersebut menjadi legitimasi dibolehkannya murabahah, sedangkan riba diharamkan oleh allah swt. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 106-120 109 secara prinsip murabahah berbeda dengan riba. perbedaan keduanya adalah riba merupakan penambahan atas barang pokok tanpa adanya transaksi yang riil. sedangkan murabahah merupakan penyediaan barang modal untuk penambahan modal kerja dan investasi dengan cara penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan mensyaratkan atas keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. beberapa variabel yang diduga memiliki hubungan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: kas kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada bi (ma’arif, 2006). dalam pengertian kas ini tidak termasuk commerative coin, emas batangan dan mata uang emas serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. dengan kata lain kas atau cadangan uang tunai (cash reserve) yaitu jumlah uang tunai yang disediakan oleh bank untuk menghadapi permintaan akan uang itu sebagai akibat usaha bank. dalam bidang usaha biasa cash reserve adalah jumlah uang tunai yang dipertahankan dari hari ke hari (kamus english-indonesia). kas bebas dari ikatan apapun yang membatasi penggunaan untuk melunasi kewajiban. dana pihak ketiga menurut undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau uus berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. dana pihak ketiga didefinisikan sebagai total dana pihak ketiga yang dikelola perbankan syariah yang merupakan penjumlahan giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. bank islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. dalam hal ini bank islam menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) / sbi syariah peraturan bank indonesia no.2/9/pbi/2000 mengatur tentang swbi (sertifikat wadiah bank indonesia). swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) adalah sertifikat yang diterbitkan bank indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. akad wadiah adalah suatu akad antara pemilik barang dengan penerima titipan barang untuk menjaga harta titipan dari kerusakan atau kerugian serta demi keamanan barang yang dititipkan tersebut. dalam hal ini, bank syariah atau unit usaha syariah dapat menempatkan kelebihan dananya pada swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) dan bank indonesia sebagai penerima titipan wajib menjaga dana tersebut hingga jatuh tempo. sebagai bukti penitipan dana tersebut, bank indonesia menerbitkan sertifikat wadiah bank indonesia. sebagai otoritas moneter, bank indonesia memiliki kepentingan untuk melaksanakan pengendalian moneter. untuk itulah, selain menjadi alat penyaluran kelebihan likuiditas perbankan syariah, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) bermanfaat untuk mengatur pengendalian moneter. atas keikutsertaan perbankan syariah dalam pelaksanaan pengendalian moneter tersebut, maka bank indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo. sesuai prinsip wadiah, besarnya bonus tersebut tidak dipersyaratkan sebelumnya antara bank syariah sebagai lina nurhasanah & emile satia darma pengaruh kas, dana pihak ketiga, … 110 penitip dengan bank indonesia sebagai penerima titipan. selain itu besarnya bonus tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan bank sentral yang bersifat sukarela. peran swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi perbankan syariah yang memilikinya adalah pada saat terjadi kekurangan likuiditas karena tidak tersedianya dana dari pasar uang ataupun dari bank sentral untuk perbankan syariah. sebagai the lender of last resort, bank indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah dan swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) tersebut dapat dijadikan agunan bagi fasilitas pembiayaan tersebut. swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) merupakan instrument yang tidak boleh diperjualbelikan. marjin keuntungan bank syariah menerapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis ncc (natural certainty contract), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, muntahia bit tamlik, salam, dan istishna. penetapan besarnya marjin keuntungan dilakukan dengan referensi marjin keuntungan, yaitu marjin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat alco (assets and loans committee) bank syariah (karim, 2004). marjin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. penetapan margin keuntungan pada bank syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank. bank-bank syariah dalam perhitungan margin keuntungan bersifat tetap (flat) yang tidak akan terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak nasabah dengan pihak bank hingga masa jatuh tempo dari waktu pembiayaan. menurut karnaen perwataatmadja, banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan bank syariah dalam penetapan margin keuntungan. tampaknya dalam pembiayaan murabahah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan margin adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas barang-barang murabahah, dan tidak terlepas dari itu adalah tingkat laba yang diharapkan dari barangbarang tersebut. npf (non performing financing) npf (non performing financing) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya (mudrajad kuncoro dan suharjono dalam maula, 2008). faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini antara lain faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan dokumen kredit, kelemahan dalam mengawasi kredit, kecerobohan petugas bank, kelemahan bidang agunan (mahmoeddin, 2004). npf (non performing financing) tidak hanya disebabkan pada sisi perbankan tetapi juga pada sisi eksternal yaitu: kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah, dan kelemahan manajemen nasabah. npf (non performing financing) akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank itu sendiri) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). hasil penelitian terdahulu hasil penelitian maula (2008) menunjukkan bahwa variabel modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 106-120 111 terhadap pembiayaan murabahah, simpanan (dana pihak ketiga) dan npf (non performing financing) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. hasil penelitian ma’arif (2006) menunjukkan bahwa variabel kas, pendapatan, dan marjin pembiayaan berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada bank btn cabang syariah yogyakarta. sedangkan variabel penempatan pada bank lain berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pada bank btn cabang syariah yogyakarta. hasil penelitian pratin dan adnan (2005) menunjukkan bahwa secara parsial variabel simpanan mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan, variabel ekuitas dan npl mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan, variabel margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. hasil penelitian ambarwati (2008) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabel npf (negatif), variabel bonus swbi/ sertifikat wadiah bank indonesia (positif), serta variabel tingkat suku bunga pinjaman bank konvensional (positif). sedangkan pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan variabel tingkat bagi hasil (positif). penurunan hipotesis kas merupakan salah satu aset yang sifatnya sangat liquid sehingga posisi kas harus selalu stabil. kas perlu diatur supaya tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadi "idle cash". semakin tinggi kas yang dimiliki suatu perbankan syariah maka pembiayaan yang disalurkan terhadap masyarakat juga semakin tinggi. penelitian ma’arif (2006) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kas terhadap pembiayaan. berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesa pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h1: kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. sebagai lembaga keuangan maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut dikarenakan dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan. dalam hubungannya dengan pembiayaan (loan) dana pihak ketiga akan mempunyai hubungan positif, dimana semakin tinggi dana pihak ketiga pada bank maka akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan (pratin dan adnan, 2005). berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesa kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h2: dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. dalam mengendalikan jumlah uang beredar, bank indonesia sebagai otoritas moneter menciptakan instrument yang berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) yang digunakan sebagai alat kontraksi moneter untuk perbankan syariah. swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) ini juga dapat dijadikan sarana penitipan jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. pada saat tertentu, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) menarik bagi lina nurhasanah & emile satia darma pengaruh kas, dana pihak ketiga, … 112 perbankan syariah untuk menanamkan dananya dalam instrument ini dibandingkan disalurkan melalui pembiayaan karena adanya berbagai faktor, diantaranya faktor risiko dan faktor instrumen likuiditas (ambarwati, 2008). walaupun swbi memberikan bonus relatif lebih kecil dibanding pembiayaan murabahah, namun swbi lebih likuid. oleh karenanya diduga penempatan pada swbi mempengaruhi tingkat fdr (finance to deposit ratio) perbankan syariah. semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. sedangkan jumlah pembiayaan adalah bagian dari fdr (finance to deposit ratio) yang mencerminkan kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan ke masyarakat dan menjadi ukuran efektifitas perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. berdasarkan uraian di atas, maka hipotesa ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h3: swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. penetapan marjin keuntungan pada perbankan syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank. pembebanan marjin keuntungan terhadap nilai pokok pinjaman yang bersifat tetap tanpa dipengaruhi menurunnya jumlah nilai pokok pinjaman tersebut. keterkaitannya pada pembiayaan perbankan syariah yaitu apabila tingkat marjin keuntungan yang disyaratkan oleh perbankan syariah tidak terlalu tinggi, tetap atau flat biasanya nasabah akan tertarik untuk mengambil pembiayaan di bank syariah. marjin keuntungan dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam (muhammad, 2004). bank dapat mempertinggi pembiayaan murabahah bulan sekarang dengan melihat berapa jumlah marjin keuntungan bulan sebelumnya (t-1). apabila bulan sebelumnya bank bisa memperoleh marjin keuntungan yang tinggi maka bank akan semakin mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah pada bulan sekarang. sehingga marjin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. semakin tinggi marjin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin banyak kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan (maula, 2008). berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesa keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h4: marjin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. npf (non performing financing) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. semakin tinggi npf (non performing financing) maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut, karena npf (non performing financing) yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi ppap (penyisihan penghapusan aktiva produktif) yang terbentuk (maula, 2008). bila hal ini terus menerus terjadi maka modal bank akan tersedot untuk ppap sehingga menurunkan nilai profitabilitas bank. selain itu dampak lain bagi bank yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 106-120 113 hipotesa kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h5: npf (non performing financing) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. hipotesa keenam digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. hipotesa yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h6: kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing financing) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. metode penelitian obyek penelitian perbankan syariah (pt bank muamalat indonesia dan pt bank syariah mandiri). jenis data data sekunder dan merupakan data kuantitatif. teknik pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah purposive sampling. dengan kriteria yang menjadi syarat dalam pertimbangan sebagai berikut: 1. perbankan syariah yang sudah berstatus bus. 2. laporan keuangan dipublikasikan atau tertera pada www.bi.go.id. 3. laporan keuangan tahun 2006-2008. teknik pengumpulan data data diperoleh secara online melalui website bank indonesia (www.bi.go.id ). definisi operasional variabel penelitian 1. variabel dependen a. pembiayaan murabahah pembiayaan murabahah merupakan jumlah dana yang disalurkan perbankan syariah kepada masyarakat dengan prinsip jual beli. 2. variabel independen a. kas kas merupakan jumlah uang yang tertera pada neraca yang berasal dari kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada bi. data mengenai jumlah kas yang diperoleh dari data laporan keuangan (neraca) dalam bentuk jumlah kas perbulan. dalam penelitian ini kas diukur dengan kas (t-1). b. dana pihak ketiga dana pihak ketiga didefinisikan sebagai total dana pihak ketiga yang dikelola perbankan syariah yang merupakan penjumlahan giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. data mengenai jumlah total dana pihak ketiga diperoleh dari data laporan keuangan (neraca) yaitu penjumlahan dari giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. dalam penelitian ini dana pihak ketiga diukur dengan dana pihak ketiga (t-1). c. swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) atau sbi syariah merupakan penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang disediakan oleh bi bagi bank syariah. data mengenai jumlah swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) diperoleh dari data laporan keuangan (neraca) dalam bentuk jumlah swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) perbulan. d. marjin keuntungan marjin keuntungan merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan http://www.bi.go.id/ http://www.bi.go.id/ lina nurhasanah & emile satia darma pengaruh kas, dana pihak ketiga, … 114 besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank. data mengenai margin keuntungan diperoleh dari data laporan keuangan (laba rugi) dalam bentuk jumlah pendapatan marjin murabahah. dalam penelitian ini marjin keuntungan diukur dengan marjin keuntungan (t-1). e. npf (non performing financing) npf (non performing financing) merupakan jumlah kewajiban yang tidak sanggup lagi dibayar oleh nasabah baik sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. data mengenai tingkat npf (non performing financing) diperoleh dari laporan bi dalam bentuk rasio npf (non performing financing). dalam penelitian ini npf diukur dengan npf (t-1). uji asumsi klasik pengujian asumsi klasik meliputi: uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. teknik pengujian normalitas yang digunakan adalah one-sample kolmogorov-smirnov (ks). uji hipotesa dan analisis data model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: yt = α + α1x1 (t-1) + α2x2 (t-1) + α3x3(t-1) + α4x4(t-1) + α5x5(t-1) + ɛ keterangan: y : pembiayaan murabahah α : konstanta (intercept) α : koefisien variabel x1 : kas x2 : dana pihak ketiga x3 : swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) x4 : marjin keuntungan x5 : npf (non performing financing) ɛ : besaran nilai residu (standar error) karena satuan data jumlah pembiayaan murabahah, kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), dan marjin keuntungan adalah dalam nominal rupiah, sedangkan satuan data npf (non performing financing) adalah dalam persentase, maka model tersebut perlu ditransformasi ke logaritma natural. transformasi ke dalam bentuk logaritma natural ini juga untuk memperkecil nilai koefisien yang dihasilkan karena adanya perbedaan satuan nilai antar variabel yang sangat besar. tingkat taraf signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05 artinya derajat kesalahan sebesar 5%. langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 1. koefisien determinasi (r²) koefisien determinasi (r²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 2. uji statistik f (simultan) uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel dependen atau terikat. 3. uji statistik t uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. analisis dan pembahasan uji asumsi klasik 1. uji multikolinieritas pengujian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi bebas diantara variabel independen. mutikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (vif). hasil uji multikolinieritas dapat dijelaskan sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 106-120 115 tabel 1 hasil uji multikolinieritas model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta tolerance vif 1 (constant) kas dana pihak ketiga sertifikat wadiah bank indonesia marjin keuntungan non performing financing 5.317 -.53 .716 -.060 .018 .224 .740 .053 .071 .010 .010 .889 -.083 .883 -.255 .071 .010 7.184 -.994 10.108 -5.755 1.716 .252 .000 .328 .000 .000 .097 .803 .198 .182 .708 .812 .926 5.041 5.489 1.412 1.232 1.080 dependent variable : pembiayaan murabahah sumber : output spss, 2010. tabel 1 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai vif < 10. artinya semua variabel tersebut bebas dari multikolinieritas atau tidak ada korelasi antar variabel bebas (variabel independen). 1. uji autokorelasi pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). teknik pengujian autokorelasi yang dipakai adalah metode durbin watson (dw). hasil uji autokorelasi dapat dijelaskan sebagai berikut: tabel 2 hasil uji autokorelasi model r r square adjusted r square std. error of the estimate durbin watson 1 .979o .958 .951 .040591 .855 a. predictors: (constant), non performing financing, marjin keuntungan, kas, sertifikat wadiah bank indonesia, dana pihak ketiga b. dependent variable: pembiayaan murabahah sumber: output spss, 2010. tabel 2 menunjukkan bahwa nilai d-w = 0,855 artinya tidak terjadi autokolerasi pada penelitian ini, karena nilai d-w antara 2 s.d +2 2. uji heteroskedastisitas pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (zpred) dengan residualnya (sresid) (ghozali, 2002). hasil uji heteroskedastisitas dapat dijelaskan sebagai berikut: gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas gambar 1 menunjukkan bahwa dari gambar scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. hal ini dapat lina nurhasanah & emile satia darma pengaruh kas, dana pihak ketiga, … 116 disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pembiayaan murabahah berdasarkan masukan variabel bebas kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing financing). 3. uji normalitas uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. hasil uji normalitas dapat dijelaskan sebagai berikut: tabel 3 hasil uji normalitas unstandardized residual n normal mean parametersa std. deviation most extreme absolute differences positive negative kolmogorov-smirnov z asymp. sig. (2-tailed) 36 .0000000 .03757983 .054 .044 -.054 .325 1.000 a. test distribution is normal sumber : output spss, 2010. dari tabel 3 diperoleh besarnya nilai kolmogrov-smirnov 0,325 dan tidak signifikan pada 1,000 karena p =1,000 > 0,05, hal ini berarti data berdistribusi normal. hasil penelitian (uji hipotesa) 1. koefisien determinasi (r²) dari tabel 2 diperoleh nilai adjusted r square sebesar 0,951. artinya kemampuan variabel independen (kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing financing)) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (pembiayaan murabahah) sebesar 95,1%, sedangkan sisanya 4,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. 2. uji stasistik f (simultan) tabel 4 hasil uji statistik f (simultan) model sum of square df mean square f sig. 1 regression residual total 1.135 .049 1.184 5 30 35 .227 .002 137.775 .000a a. predictors: (constant), non performing financing, marjin keuntungan, kas, sertifikat wadiah bank indonesia, dana pihak ketiga b. dependent variable: pembiayaan murabahah sumber: output spss, 2010. dari tabel 4 diperoleh nilai f hitung sebesar 137,775 dengan probabilitas sebesar 0,000. artinya semua variabel independen (kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing financing)) secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen (pembiayaan murabahah) karena nilai sig 0,000 < alpha 0,05. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 106-120 117 3. uji statistik t (parsial) tabel 5 uji statistik t (parsial) model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) kas dana pihak ketiga sertifikat wadiah bank indonesia marjin keuntungan non performing financing 5.317 -.53 .716 -.060 .018 .224 .740 .053 .071 .010 .010 .889 -.083 .883 -.255 .071 .010 7.184 -.994 10.108 -5.755 1.716 .252 .000 .328 .000 .000 .097 .803 dependent variable : pembiayaan murabahah sumber : output spss, 2010. persamaan regresi berdasarkan tabel 5 di atas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: yt = 5,317 – 0,053 kas(t-1) + 0,716 dana pihak ketiga(t-1) – 0,060 swbi (sertifikat wadiah bank indonesia)t + 0,018 marjin keuntungan(t-1) = 0.024 npf (non performing financing)(t-1) + e keterangan: y= pembiayaan murabahah. pembahasan (interpretasi) 1. kas berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis kesatu ditolak. hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan “idle cash”, dimana kas tersebut “idle” tidak digunakan untuk kegiatan operasional bank, seperti penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. hal tersebut diduga karena pangsa pasar perbankan syariah belum seluas bank konvensional, sehingga kas tidak optimal disalurkan untuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. 2. dana pihak ketiga berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hipotesa kedua tidak ditolak. variabel dana pihak ketiga mempunyai hubungan positif dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan perbankan syariah, dimana semakin tinggi dana pihak ketiga pada bank maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh pratin dan adnan (2005). 3. swbi (setifikat wadiah bank indonesia) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesa ketiga ditolak. variabel swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) mempunyai hubungan negatif terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan perbankan syariah. dimana semakin banyak jumlah uang yang dihimpun perbankan syariah swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), maka jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh adi ambarwati (2008). lina nurhasanah & emile satia darma pengaruh kas, dana pihak ketiga, … 118 tabel 6 hasil rekapitulasi akhir uji hipotesa no hipotesa hasil 1 kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah ditolak 2 dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah tidak ditolak 3 swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah tidak ditolak 4 marjin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah ditolak 5 npf (non performing financing) berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabah ditolak 6 kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing financing) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah tidak ditolak 4. marjin keuntungan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesa keempat ditolak. marjin keuntungan tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. beberapa hal yang bisa menjelaskannya sebagai berikut: a. sebagian besar nasabah adalah syariah minded. nasabah yang menjadi target konsumen perbankan syariah adalah konsumen yang sensitif atau kritis dalam hal sistem syariah (syariah minded). mereka pada umumnya diduga kurang mempedulikan besarnya tingkat marjin, pertimbangan utamanya adalah kepentingan kebutuhan hukum islam (burhanuddin prating dan adrian, 2005). b. penetapan marjin mengacu tingkat marjin (bunga) rata-rata perbankan. kebijakan tingkat marjin yang diambil oleh perbankan syariah meskipun ada kenaikan misalnya, tetap berusaha dibawah atau minimal setingkat dengan tingkat bunga rata-rata di pasar perbankan. menurut karim dalam pratin dan adnan (2005) berpendapat bahwa idealnya perbankan syariah menerapkan marjin keuntungan pembiayaan yang rendah daripada suku bunga kredit bank konvensional, dan penetapan marjin keuntungan pada suatu bank syariah antara lain mempertimbangkan tingkat marjin keuntungan rata-rata pada pasar perbankan syariah sebagai kompetitor langsung, dan tingkat suku bunga ratarata pada pasar perbankan konvensional sebagai kompetitor tidak langsung. 5. npf (non performing financing) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesa kelima ditolak. variabel npf (non performing financing) tidak mempunyai hubungan negatif terhadap pembiayaan murabahah. beberapa hal yang bisa menjelaskannya sebagai berikut: a. penanganan pembiayaan bermasalah bank syariah. menurut muhammad (2002: 268) penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan yang diragukan macet oleh bank syariah lebih banyak dilakukan dengan cara: 1) rescedulling, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. 2) reconditioning, yaitu memperkecil marjin keuntungan atau bagi hasil usaha. 3) pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan (mengangsur pembelian pokok saja tanpa tambahan marjin daripada melakukan eksekusi jaminan). eksekusi jaminan dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara lain yang lebih manusiawi (cara menurut ajaran islam) tidak berhasil mengatasi pembiayaan bermasalah. menurut penulis, kondisi yang ada mungkin pembiayaan yang potensial bermasalah (potensial mejadi npf/non performing financing) sebenarnya jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 106-120 119 cukup tinggi namun dengan rescedulling, reconditioning, dan pembiayaan ulang qardhul hasan maka tingkat npf (non performing financing) bisa ditekan. dengan penanganan seperti ini merupakan salah satu keunggulan bank syariah yang akan mendorong permintaan pembiayaan oleh masyarakat semakin meningkat. b. selain penjelasan diatas, npf (non performing financing) dihubungkan dengan pengendalian biaya (analisis pembiayaan). dimana untuk menekan atau meminimalkan tingkat npf (non performing financing) ini perlu dilakukan analasis pembiayaan. semakin ketat kebijakan kredit/analisis yang dilakukan manajemen bank semakin ditekan tingkat npf/non performing financing akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat. hal ini disebabkan karena proses pembiayaan yang cukup lama, analisis pembiayaan yang cukup mendalam, bahkan ada calon nasabah yang merasa privasi pribadinya terganggu/merasa tidak dipercaya karena adanya analisis karakter yang mendalam, sehingga calon nasabah merasa lebih baik meminjam/pindah ke bank lain yang lebih lunak dalam melakukan analisis pembiayaan/ kredit macet. menurut rose dan kolari (1995), muhammad (2002), dan karim (2004) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat npf/non performing flnancing (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. sedangkan untuk hipotesa keenam dimana seluruh variabel independen (kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing financing)) secara bersamasama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. simpulan dan saran simpulan 1. pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen (kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing financing)) secara bersama sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. 2. pengujian secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) yang tidak ditolak, sedangkan variabel lain yaitu kas, marjin keuntungan, dan npf (non performing financing) ditolak. saran 1. rentang periode penelitian bisa diperpanjang. 2. variabel independen yang digunakan bisa ditambahkan dengan variabel lain. selain itu untuk variabel dependen tidak hanya pembiayaan murabahah, masih ada pembiayaan lain yang bisa di teliti seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah. keterbatasan penelitian 1. periode penelitian terbatas pada tahun 2006 2008. 2. penelitian ini hanya bagian terkecil dari studi keilmuan tentang perbankan syariah, masih banyak hal menarik lainnya yang bisa diteliti. daftar pustaka ambarwati, septiana, 2008, "faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank umun syariah di indonesia", tesis ui, tidak dipublikasikan. lina nurhasanah & emile satia darma pengaruh kas, dana pihak ketiga, … 120 antonio, muhammad syafi'i, 2001, bank syariah dari teori ke praktik, gema insani, jakarta. bpfe, yogyakarta. dahlia, 2008, "analisis manajemen pembiayaan murabahah di bmt bina ihsanul fikri yogyakarta (sudut pandang analisis swot)", skripsi uin sunan kalijaga yogyakarta, tidak dipublikasikan. ghozali, imam, 2002, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, undip, semarang. ghozali, imam, 2005, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, edisi 3, undip, semarang. hendarwati, ika, 2005, "faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan (loan) pada perbankan syariah", skripsi ekonomi manajemen umy, tidak dipublikasikan. karim, adiwarman a., 2004, bank islam: analisis fikih dan keuangan, pt raja grafindo persada, jakarta. ma'arif, luaiyi nur, 2006, "pembiayaan pada bank tabungan negara kantor cabang syariah yogyakarta", skripsi uin sunan kalijaga yogyakarta, tidak dipublikasikan. maryanah, 2008, "faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di bank syariah mandiri", jurnal ekonomi keuangan dan bisnis islami, vol.4, no.1 (januari-maret), hal. 1-19. maula, khadijah hadiyyatul, 2008, "pengaruh simpanan (dana pihak ketiga), modal sendiri, marjin keuntungan, dan npf terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri", skripsi uin sunan kalijaga yogyakarta, tidak dipublikasikan. muhammad, 2002, manajemen bank syariah, upp amp ykpn, yogyakarta. muhammad, 2004, etika bisnis islam, upp amp ykpn, yogyakarta. perwataatmadja, karnaen, dan syafi'i antonio, 1999, apa dan bagaimana bank islam, cet. 3, dana bakti wakaf, yogyakarta. pratin dan akhyar adnan, 2005, "analisis hubungan simpanan, modal sendiri, npl, prosentase bagi hasil, dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah: studi kasus pada bank muammalat indonesia", kajian bisnis dan manajemen, edisi khusus on finance, hal. 35-52. rose, peter s., dan james w. kolari, 1995, "financial institution: understanding and managing financial services", richard d. irwin, inc., usa. saeed, abdullah, 2003, bank islam dan bunga, pustaka pelajar, yogyakarta. santoso, singgih, 2002, buku latihan spss statistik parametrik, pt elex media komputindo, jakarta. suwardjono, 2008, teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan, edisi 3, cetakan 3, winardi, 1998, kamus ekonomi inggris indonesia, mandar maju, bandung. www.bi.go.id www.google.com www.syariahmandiri. co.id/syariah/bank syariah.php. "prinsipsyariah" www.syariahmandiri.co.id yaya, rizal, teori dan praktik akuntansi perbankan syariah, upfe umy, yogyakarta. http://www.bi.go.id/ http://www.google.com/ http://www.syariahmandiri.co.id/ journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region susilo nur aji cokro darsono 1,2 , wing-keung wong* 3,4,5 , nguyen tran thai ha 1,6 , hafsah fajar jati 2 , and diah setyawati dewanti 2 abstract: research aims: the aim of this paper is to examine the effect of four cultural dimensions such as power distance index (pdi), individualism (idv), uncertainty avoidance index (uai), and long-term orientation (lto) on the sustainable investment return in asian sustainable stock exchanges. design/methodology/approach: quantitative research method was applied for this research. monthly sustainable stock indices from seven asian countries for the period 2015-2019 were considered. this research employed the ordinary least square (ols) regression and feasible generalized least square (fgls) regression with id and time fixed effect. research findings: the outcomes of our empirical investigation underlined the fact that: (i) an increase in power distance (pdi) would increase the market returns in the asian region; (ii) individualism (idv) had a positive and significant impact on the market returns, and the increase of individualism in the asian countries would lead to the higher sustainable stock returns; (iii) increase in the uncertainty of avoidance (uai) by investors in the asian region would lead to the higher stock returns; (iv) the long term orientation (lto) had a significant and positive impact on market returns. it showed that if the investor had a long-term orientation on the sustainable stock exchange in the asian region, it would lead to increased stock returns. theoretical contribution/originality: this research's theoretical contribution is to present the causal relations of cultural differences on the sustainable investment return in the asian region. practitioner/policy implication: this research’s implication is to increase the concern of individual investors, portfolio managers, and investment companies regarding the cultural dimension effect on sustainable investment. research limitation/implication: the limitations still exist in this research, such as: (1) limited data for sustainable stock indices in the asian region; (2) this research mainly focused on four cultural dimensions instead of six dimensions in hofstede's model; (3) the future research should include the control variables and some other financial variables related with the sustainable investment. keywords: cultural dimensions; sustainable investment; stock market returns; feasible generalized least square (fgls) introduction in general, investment is always influenced by market conditions, the country's economic conditions, macroeconomic conditions, the political situation, and the security of a country. affiliation: 1 department of business administration, college of management, asia university, taichung, taiwan 2 department of economics, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia 3 department of finance, fintech center, and big data research center, asia university 4 department of medical research, china medical university hospital, taiwan 5 department of economics and finance, the hang seng university of hong kong, hongkong 6 faculty of finance and accounting, saigon university, ho chi minh city, vietnam *correspondence: wong@asia.edu.tw this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.10318 citation: darsono, s.n.a.c., wong, w., ha, n.t.t., jati, h.f., & dewanti, d.s. (2021). cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region . journal of accounting and investment, 22(1), 133-149. article history received: 18 nov 2020 revised: 01 dec 2020 27 dec 2020 accepted: 04 jan 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57209856840 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57025339400 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57204740195 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57204740195 https://scholar.google.com/citations?user=o7x68_saaaaj&hl=id https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57188967673 https://bo3.asia.edu.tw/bin/home.php?lang=en https://bo3.asia.edu.tw/bin/home.php?lang=en https://bo3.asia.edu.tw/bin/home.php?lang=en https://bo3.asia.edu.tw/bin/home.php?lang=en https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://www.asia.edu.tw/en/ https://www.asia.edu.tw/en/ https://www.asia.edu.tw/en/ https://english.cmu.edu.tw/ https://english.cmu.edu.tw/ https://english.cmu.edu.tw/ https://www.hsu.edu.hk/en/category/news/academic/sbus/e-f/ https://www.hsu.edu.hk/en/category/news/academic/sbus/e-f/ https://www.hsu.edu.hk/en/category/news/academic/sbus/e-f/ http://en.ueh.edu.vn/detail.aspx?id=2525 http://en.ueh.edu.vn/detail.aspx?id=2525 http://en.ueh.edu.vn/detail.aspx?id=2525 mailto:wong@asia.edu.tw http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10318 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 134 however, in a more in-depth analysis, it turns out that a country's culture is also a factor that influences investors' habits in determining the investment they will choose (afego, 2018; arisanti & oktavendi, 2020; lee, switzer, & wang, 2019). investors’ habits in acting when investing will also affect the value of investments in the market. the dispositions to factors such as financial criteria, impact investing, and positive socially responsible investing (sri) screenings are observed to be noteworthy in this relationship. expanding mindfulness by advancing the social impact investment portfolio's social properties will adjust sri and impact investment. notably, the risk tolerance attitude positively affects the willingness to pay for an sri portfolio. from the controls, education and income are essential factors for greater willingness to pay and indicate that involvement seems to influence the sri investors’ willingness to pay positively (apostolakis, kraanen, & van dijk, 2016; darsono, muqorobin, & yudhi, 2016). national culture plays a crucial role in the decision-making process and the investment decision-making process. beckmann, menkhoff, and suto (2008) found that cultural variations are most beneficial in understanding country differences that cannot be clarified by solely economic principles based on hofstede's four cultural dimensions. in this research, the cultural dimension context was adopted from hofstede's discovery of the six cultural dimensions of various countries in the world. the cultural dimensions’ theory of hofstede, hofstede, and minkov (2010) provides the fundamental framework for understanding cross-cultural differences in decision-making. using the factor analysis framework, the theory elucidates the effect process of a society's community on the attitudes, norms, values, and actions of its members. it categorizes systematic differences in national cultures into six dimensions: power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long-term orientation, and indulgence (hofstede et al., 2010). previous literature has shown that investors in different countries adhered to behavioral biases and were driven by shared cultural values in their countries (afego, 2018). indeed, investors in different cultures reacted differently to information shock and had differing perception biases in decision-making (maghyereh & awartani, 2018). therefore, a culture will definitely be very influential for an investor in determining their investment (abdussalam & ryan, 2011; grinblatt & keloharju, 2001; zheng, 2015). there are many measures of cultural aspects and their influences. however, hofstede's theory of cultural dimensions (2010), such as power distance index (pdi), individualism (idv), masculinity (mas), uncertainty avoidance index (uai), indulgence (ivr), and long-term orientation (lto), is the popular framework for studies of cultural communication and individual behavior (chang & lin, 2015; laitinen & suvas, 2016). it shows the effects of social culture on members' values and how these values relate to investor behavior in the market. however, asian economies' cultures focus on collectivism and maintaining individual identities, distinguishing them from western cultures with diversity and integration. thus, the question of how culture-driven influences impact investor behavior needs to be clarified further, especially in asian countries. this research aims to investigate the influence of four cultural dimensions on the sustainable investment return in asian sustainable stock exchanges by applying darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 135 hofstede's theory (2010) and other authors. in the previous literature, many studies have examined the influence of culture on the conventional stock market, while research on the influence of national culture on sustainable investment is still rarely done, especially related to sustainable stock exchanges in the asian region, which incidentally is still rising (ortas, burritt, & moneva, 2013). in sustainable investment, investors will attach great importance to the three main aspects that must be achieved in their investments. first, the investment must have a good impact on the environment. second, those investments do not violate ethics or norms and positively impact the social community. third, investments will also positively impact sustainable economic growth (adam & shauki, 2014; tseng, tan, jeng, lin, negash, & darsono, 2019). profit in the form of money is not the primary goal in sustainable investment, but the good impact that will result from the investment itself. not all investors have this idea, depending on their intentions and awareness of the investments they choose (escrigolmedo, rivera-lirio, muñoz-torres, & fernández-izquierdo, 2017; oberndorfer, schmidt, wagner, & ziegler, 2013). this research makes several contributions to the developing field of cultural finance and conventional finance literature, which addresses and investigates the presence, interactions, and roots of international capital market anomalies: first, the theoretical contribution to proving that cultural dimensions of hofstede can affect the sustainable investment return. further, this research also contributes to investment managers, corporate investors, and retail investors to get sight of good investment and market investment to invest in sustainable stock exchanges. literature review and hypotheses development hofstede's (2010) theory of cultural dimensions describes some characteristics and qualities of constructing a country's culture. there are six cultural dimensions known today. initially, only four cultural dimensions were proposed in hofstede et al. (2010), comprising power distance, individualism, masculinity, and uncertainty avoidance. power distance is defined as the degree to which the less capable individuals of organizations and institutions acknowledge and anticipate the unequal dissemination of power. power distance implies more consultative or majority rule culture. it can be a measurement committed to capturing the way society handles disparities among them. individualism is described as the degree to which people are coordinates into groups; particularly, people highlight individual accomplishments and personal rights in individualistic social orders. individuals act transcendently as members of a deep-rooted and cohesive group or organization in collectivist social orders. masculinity is a dimension that makes an obvious distinction between gender roles. uncertainty avoidance tells how society can tolerate uncertainty and ambiguity. people with high uncertainty avoidance attempt to prevent unexpected events, and those with low uncertainty avoidance are more tolerant of unstructured and dynamic circumstances. in addition to hofstede's previous work, long-term orientation and indulgence were added as the other cultural dimensions. long-term orientation deals with a society’s darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 136 states of mind toward their claim past, whereas taking care of current and coming challenges. it captures the cultivating of excellencies oriented for future outcomes, in specific, perseverance and thrift. its inverse character, short-term orientation, shows the fostering of ethics related to the past and present. as opposed to restrained control, indulgence is characterized as the degree to which individuals attempt to control their wants and driving forces based on how they were raised. hammerich (2019) explained that the now six cultural dimensions to be the fundamental qualities of specific cultures belonged to a country, rather than individuals. the dimensions measure the leaning of preferences in one state of occurrence over another, for instance, individualism and collectivism, masculinity and femininity, long-term and short-term orientation, indulgence and restraint, as well as high and low value in power distance and uncertainty avoidance. therefore, it makes the scores of the dimensions relative to other cultures and not absolute values. numerous studies have documented cultural characteristics that are consequential to financial activities. in the stock market, investors prefer firms nearby that share the same cultures and language (grinblatt & keloharju, 2001). religious occasions and holidays affected investors' behavior, as well as stock returns and volatility (gavriilidis, kallinterakis, & tsalavoutas, 2016; al-khazali, bouri, roubaud, & zoubi, 2017; lai & windawati, 2017). cultural differences can be understood with hall's iceberg model (1976) that it has a great hidden aspect like value, belief, or relationship. further, it was framed to some cultural dimensions by hofstede (1980) as "software of the mind" shaped by the societal value. in the global financial dataset, the cultural dimensions have been variable so far. for instance, they can predict the stock returns even if interpreting is challenging (hammerich, 2019). the first hofstede's cultural dimension is power distance (pdi). it exhibits people's acceptance of hierarchical order. the different levels of power in the social structure are common and manageable for countries with a higher power distance score. in the tehran stock exchange market, iran, the investment decisions were affected by power distance culture (amirhosseini & okere, 2012). further, lobão and maio (2019) explored the cultural differences that cause investors' imitative behavior or herding in 39 countries. they showed high acceptance of authority order, or high pd, which was unfavorable for herding because the shareholders were more protected by good institutional quality. however, beckmann et al. (2008) had a prior finding that the older and less experienced asset managers in the upper hierarchy were caused by higher power distance. h1: power distance index (pdi) influences the sustainable stock exchange return. the second is individualism (idv). it is a prominent dimension in cultures characterized by loose ties among individuals. as the opposite of collectivism, individualistic people are more independent and detached from any collective interests. these attributes encourage investors to be more flexible and aggressive in their financial decisions, for example, by allocating more stocks and other assets to the foreign market (anderson, darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 137 fedenia, hirschey, & skiba, 2011; beugelsdijk & frijns, 2010). individualism, according to chui, titman, and wei (2010), had a positive impact on stock market volatility and momentum profits. in contrast, zhan (2019) indicated a less volatile stock market for individualistic nations. it was explained that cultures with higher individualism displayed lower synchronized stock price movements, which lowered the stock market returns. h2: individualism (idv) influences the sustainable stock exchange return. in the stock market, all decisions are accompanied by unknown threats or uncertainties. investors can be tolerant of uncertain situations, or otherwise, they are anxious and want to avoid it. then, it refers to one culture named uncertainty avoidance (uai). most findings on this dimension related to financial studies are similar. nguyen and truong (2013) revealed that higher prevention of uncertainties could lower the stock market's information content. moreover, there is a linkage between risk-averse and conservatism with high ua. trading activities then become more inflexible, slow, full of caution, and skepticism. when investors accepted more uncertainty, the stock markets were valued more importantly in that country (de jong & semenov, 2002). h3: uncertainty of avoidance index (uai) influences the sustainable stock exchange return. another cultural dimension of long-term orientation (lto) was added after hofstede's preliminary work. this dimension refers to the attitude of perseverance and thrifts to manage future outcomes. long-term-oriented people tend to deal with long-term commitment; in the stock market, investors choose long-term investment or make portfolios diversification (anderson et al., 2011; beugelsdijk & frijns, 2010). hammerich (2019) found that lto expressed a positive relationship to the stock price effect on a global cross-sectional level. although the cultural dimensions' values are time-invariant, lto showed a strong predictive power for global firm-level returns. however, some studies excluded lto from cultural analysis or could not find any significant impact on financial markets (chui et al., 2010; lobão and maio, 2019; zhan, 2019). h4: long term orientation (lto) influences the sustainable stock exchange return. research method this research used a quantitative research method to investigate the influence of cultural dimensions on sustainable stock returns. the sustainable stock exchanges used in this research were from asian countries selected based on sustainability stock exchanges initiatives by unctad, unep, pri, & compact (2019). based on the sustainability stock exchanges initiative, seven countries in asian were found which had established sustainability indices such as indonesia (jksri), malaysia (ftf4gbm), singapore (iedge sg esg), india (nifty100 esg), japan (jpxnk400), china – hongkong darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 138 (hscsusi), and turkey (xusrd). the financial data of the sustainable stock exchange sample were retrieved from the thomson reuters datastream. the sample started from january 2015 until december 2019. monthly data for the sustainability index in each country were used. monthly data from the sustainable indices of seven asian countries' stock markets were also utilized. the monthly logarithmic yield was calculated to obtain better statistical characteristics, as shown in the equation: rt,i = ln indext,i – ln indext-1,i where rt,i denotes the logarithmic yield of national stock market index i on the tth trading day, indext,i indicates the closing price of the national stock market index i on the ith trading day, and indext-1 signifies the closing price of the national stock market index i on the (t-1)th trading day. this research adopted the national culture indices suggested by hofstede et al. (2010) for empirical research to examine the effect of national culture on the return of sustainable stock exchanges. hofstede et al. (2010) used a questionnaire to examine thousands of ibm workers in 76 countries around the world and measured the six dimensions of national nature: power distance index (pdi), individualism (idv), masculinity versus femininity (mas), uncertainty avoidance index (uai), indulgence versus restraint (ivr), and long-term orientation (lto). these dimensions help understand the principles and impact of unique cultural dimensions in the workplace, company, and investors (zhou, cui, wu, & wang, 2019). previous studies have employed cultural indexes constructed by hofstede et al. (2010), such as chang & lin (2015) and lobão & maio (2019) who used pdi, idv, mas, uai, and lto as their research variable to represent the national culture and cultural distance, as well as zhou et al. (2019) who utilized six of cultural dimension by hofstede. other studies are from abdussalam & ryan (2011), amirhosseini and okere (2012) and laitinen and suvas (2016), who employed four of hofstede's dimensions of national cultures, such as pdi, idv, mas, and uai. unlike the previous study, this research focused on four of hofstede's indexes, which assessed in the same context and represented global disparities in the risk-taking output of companies, such as power distance (pdi), individualism (idv), the uncertainty of avoidance (uai), and long-term orientation (lto) to characterize national cultures in the asian region. the data of cultural dimensions for seven asian countries were retrieved directly from hofstede's (2015) website (https://geerthofstede.com/) (see table 1). four indexes of cultural dimension are described in more detail: power distance (pdi): the power distance index is defined as "the extent to which the less powerful members of organizations and institutions (like the family) accept and expect that power is distributed unequally." in this dimension, inequality and power are perceived by the followers or the lower strata. a higher degree of the index indicates that hierarchy is clearly established and executed in society, without doubt or reason. a lower degree of the index signifies that people question authority and attempt to distribute power. darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 139 individualism (idv): the measurement of a preference for a loosely-knit social framework in which the care of themselves is to be expected only by individuals and their immediate families. uncertainty avoidance (uai): the measurement of uncertainty level can be accepted or avoidance by an individual in a society. long term orientation (lto): the measurement of long-term emphasis can be seen as the quest for morality in society. in a culture with a short-term outlook, absolute truth is generally concerned. table 1 cultural dimension index of seven asian countries countries power distance individualism uncertainty avoidance long term orientation indonesia 78 14 48 62 malaysia 100 26 36 41 singapore 74 20 8 72 thailand 64 20 64 32 vietnam 70 20 30 57 india 77 48 40 51 japan 54 46 92 88 hongkong 68 25 29 61 turkey 66 37 85 46 sources: hofstede website in order to determine the effect of cultural dimension on sustainable stock return model based on the static panel data model, four estimations, namely ordinary least squares (ols), feasible generalized least squares regression (fgls), id fixed effects (within) regression, and fgls regression with time fixed effect were employed to this study. the fgls estimator is an ordinary least square estimator of a transformed isomorphic model that provides the best linear unbiased estimator (blue) under heteroscedasticity (tongkong & jantarakolica, 2020; zhang, liu, wang, & li, 2017). the regression model of this research consisted of sustainable stock exchanges return (sserit) as the dependent variable and four time-invariant cultural dimensions of hofstede: power distance (pdii), individualism (idvi), uncertainty avoidance (uaii), and long-term orientation (ltoi), while ui is idiosyncratic for the error term. furthermore, ordinary least square (ols) with fixed-effect and generalized least squares (gls) with fixed effect regression were utilized, which were less sensitive to the outliers to capture the influence of four cultural dimensions on seven sustainable stock exchanges in asia. a panel regression model was considered: ln sseri,t = β0 + β1 ln pdii + β2 ln idvi + β3 ln uaii + β4 ln ltoi + β5zi + ui darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 140 where, the zi is unobserved time-invariant heterogeneities across the entities i = 1,…,n. it aimed to estimate β1 to β4, the effect on yi of a change in xi holding constant zi. letting αi=β0+β5zi, so that the model was obtained. ln sseri,t = αi + β1 ln pdii + β2 ln idvi + β3 ln uaii + β4 ln ltoi + ui. the asian regions have individual specific intercepts i = 1,…,n, where each can be understood as the fixed-effect of entity i. therefore, fixed-effect regression is more efficient than estimating regression models. ln sseri,t = β0 + β1 ln pdii + β2 ln idvi + β3 ln uaii + β4 ln ltoi + γ2d2i + γ3d3i +⋯+ γndni + uit. this model has n different intercepts, one for each entity. it is an equivalent representation of the fixed-effects model. moreover, feasible gls with fixed-effect was applied for estimating the unknown parameters when there is a certain degree of correlation between the residuals in an ols regression model to deal with the heteroscedasticity and autocorrelation issues. result and discussion this research collected panel data from 2015 to 2019 from the thomson reuter database, bloomberg database, and yahoo finance for the sustainable stock exchange data. according to the sustainable stock exchanges initiative by united nations (un), seven asian regions have already had sustainable stock indices. the panel data included seven sustainable stock indices from asian countries and a time series from 2015 to 2019. figure 1 shows the monthly sustainable stock indices price from seven countries in the asian region for five years. the model for each sustainable stock market is depicted in figure 1. this figure provides some interesting, stylized facts. from 2015 to 2016, all of the sustainable stock markets in the asian region were crashed. they fell substantially with the interlinked drops in commodities, such as oil, copper, and most asian currencies. four markets experienced the lowest downturn, such as ftf4gbm malaysia, which dropped from 1000 points to 850 points, iedge singapore from 1050 points to 800 points, hscusi hongkong from 15 to 10 points, and jpnk400 that dropped from 1500 points to 1100 points. three other markets also bore the market crash but not fell significantly. between 2018 and 2019, the sustainable stock markets in the asian region took a turn down after experiencing the longest bull run from 2017. it happened because of the uncertainty import tariff caused by the trade war between the united states of america and china (blau, 2017; jang, 2017). darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 141 figure 1 sustainable stock exchanges price in 7 asian countries period 2015-2019 darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 142 table 2 descriptive statistics variable obs mean std. dev. min max lnsser 336 6,523253 2,096979 2,366498 9,695891 lnpdi 336 4,298065 0,1860928 3,988984 4,60517 lnidv 336 3,367274 0,4490784 2,639057 3,871201 lnuai 336 3,697913 0,8070194 2,079442 4,521789 lnlto 336 4,059196 0,2635735 3,713572 4,477337 based on table 2, the mean of sustainable stock exchange return in this research was 65.23%, with a standard deviation of 20.96% during the research period. this research's four cultural dimensions had a mean of 4.29 for pdi, 3.36 for idv, 3.69 for uai, and 4.05 for lto. each variable's standard deviation was pdi 0.18, idv 0.44, uai 0.807, and lto 0.26, respectively. in this research, the ols regression, fgls regression, fgls regression with id fixed effect, and fgls regression with time fixed effect were employed to get robust findings to capture the influence of four cultural dimensions on sustainable stock exchanges return in the asian region consisting of seven sustainable indices from asian countries. table 3 regression results r-squared 0.9984 root mse 0.09383 f(59, 276) 8641.61 prob > f 0 number of obs 336 it can be seen from table 3 that the r-squared was 0.9984, and the adjusted root mse was 0.09383. the f-statistic value was 8641.61, and the corresponding p-value was approximately zero, indicating that the model had a good degree of fit. table 4 ols regression and fgls regression result ols regression fgls regression lnsse coef. std. err. t p>t coef. std. err. z p>z lnpdi 19.949*** 0.073 273.070 0.000 20.037*** 0.260 77.130 0.000 lnidv 4.177*** 0.025 165.350 0.000 4.239*** 0.093 45.600 0.000 lnuai 0.987*** 0.010 103.640 0.000 0.980*** 0.034 29.050 0.000 lnlto 15.341*** 0.045 337.490 0.000 15.377*** 0.162 94.880 0.000 _cons -159.204 0.540 -295.040 0.000 -159.879 1.914 -83.530 0.000 f(4, 331) 32597.03 wald chi2(4) 10230.61 prob > f 0.0000 prob > chi2 0.0000 in the first step of the analysis, the model was processed by ordinary least square (ols) regression. table 4 presents the ols regression model results for four cultural dimensions variables on sustainable stock returns for january 2015 – december 2019. the power distance index (pdi), individualism (idv), the uncertainty of avoidance index (uai), and long-term orientation (lto) were statistically significant as their p-values were below any acceptable significance level at 0.01. the results revealed that asian darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 143 sustainable stock returns were significantly and positively affected by four cultural dimensions. however, the wooldridge test for autocorrelation in panel data indicated at least firstorder autocorrelation in the sample at statistic 5% significance, and the modified wald test for groupwise heteroscedasticity also showed that there was heteroscedasticity in the estimated results, with 1% level of significance. all tested results are shown in table 4. table 5 autocorrelation and heteroscedasticity test results tests results wooldridge test for autocorrelation with h0: no first-order autocorrelation f(1,5) = 12.949 prob > f = 0.0156 modified wald test for groupwise heteroskedasticity with h0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (6) = 373.39 prob > chi2 = 0.0000 due to the estimation problems, it was difficult to explicitly conclude the dependent variables' influence on the model's independent variables. it required changing and combining different estimation ways to review the final results. it is vital to include country-specific characteristics in the estimate (see table 5). by using cross-country, time-series panel data, and the fixed-effect feasible generalized least square (fgls) technique, the researchers examined the effect of four cultural dimensions on the sustainable investment returns across countries and different market conditions. fgls has several advantages over ols. in a panel data regression model, the unobserved country-specific effects are a part of the error term, increasing the possibility of a correlation between the error term and the explanatory variables, thereby resulting in biased coefficient estimators. fgls can solve this econometric problem. then, to ensure the accuracy and significance of each cultural dimension's coefficient, this research employed three times feasible generalized least square (fgls) regression. table 4 illustrates the fgls regression model results, with the coefficients of pdi, idv, uai, and lto significant at a 0.01 level of significance. the coefficients of pdi and idv in the fgls regression model were 20.037 and 4.239; they were higher than the results in ols regression, with the coefficients of 19.949 and 4.177. however, the findings were still consistent with the ols regression model and fgls regression. further, the panel data of sustainable stock exchange return with fgls regression model with the id fixedeffect and fgls regression model with time fixed effects were tested. the regression analysis results are presented in table 5. based on the result of feasible gls regression with the id fixed effect (table 6), the coefficients of pdi, idv, uai, and lto were positively significant at 0.01 level. as well as fgls regression results with time fixed-effect, four cultural variables' coefficients were significant at a 0.01 level of significance. thus, table 4 and table 5 show that all of the four cultural dimensions' coefficients were consistent, and the corresponding p-values of the variables were all less than 0.01, indicating that the variables had a significant relationship with the returns of the sustainable stock market in the asian region. darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 144 table 6 fgls regression with id and time fixed effect results fgls regression with id fixed-effect fgls regression with time fixed-effect lnsse coef. std. err. z p>t coef. std. err. z p>t lnpdi 19.978*** 0.116 172.480 0.000 19.194*** 0.384 49.980 0.000 lnidv 4.132*** 0.038 107.820 0.000 4.102*** 0.072 57.230 0.000 lnuai 1.004*** 0.019 53.270 0.000 0.936** 0.043 21.920 0.000 lnlto 15.369*** 0.074 208.580 0.000 15.175** 0.177 85.520 0.000 _cons -159.312 0.857 -185.840 0.000 -154.878 2.480 -62.450 0.000 wald chi2(59) 50429.47 wald chi2(5) 10702.71 prob > chi2 0.0000 prob > chi2 0.0000 note: number of obs: 336, number of groups: 6, periods: 56 based on the results, it showed that the increase of power distance (pdi) would lead to increasing returns of the sustainable stock market in the asian region. thus, when predicting sustainable stock returns, the general acceptance of hierarchical structures in the population could also foster a high return effect to some degree. it is related to the research by amirhosseini & okere (2012), beckmann et al. (2008), hammerich (2019), and zhou et al. (2019), which found a positive impact of power distance on the stock returns. most people in the asian region accept that power is distributed unequally, so they heavily depend on their leader. this situation leads to the working condition of the company more stable and focuses on running their business. countries with more power distance place more focus on seniority such that they are comparatively older for the bosses who decide strategic investment directions. it may be crucial because it is realized that age influences investment conduct, especially risk-taking, and thus may contribute to a more conservative allocation of the portfolio. the positive influence of individualism (idv) in the asian region created a high return on the market because the investors were more flexible and more aggressive in investing. this finding aligns with research by chui et al. (2010) and nguyen & truong (2013), which uncovered that individualism had a positive impact on market returns and momentum profit. for the investors, the market returns showed the attraction of stock investment and growth of profit. these findings are robust over the three information quality indicators and stable with the use of multiple control variables or with the use of enhanced cultural indexes. the researchers view this result as a high individualism correlated with overconfidence, self-assignment bias, and a strong desire for return. these behaviors of investors contribute to increased responses and trading of specific market information. uncertainty avoidance (uai) also had a positive impact on sustainable stock exchanges in seven asian countries. thus, increasing uncertainty avoidance would increase market returns. when investors were more emotional and uncomfortable with uncertainty and ambiguity, the market would tend to be more volatile. because investors were worried about their investment when the shocks happened, they decided to go off from the market. it is consistent with beckmann et al. (2008) research that found the uncertainty avoidance related to the degree of underutilized tracking error (i.e., a safety margin of darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 145 returns). according to tracking error models by xu, zheng, natarajan, and teo (2014), a higher tracking error used to increase portfolio risk should lead, on average and in the longer run, to higher returns compared to the benchmark. thus, uncertainty avoidance may be a reason for lower returns generated by affected asset managers. there is, however, also a positive side to this cultural dimension; in order to reduce uncertainty, it seems plausible that asset managers in these societies put more effort into information research. meanwhile, these research findings are contrary to the research by nguyen and truong (2013) and zhou et al. (2019), which exposed that uncertainty avoidance had a negative impact on stock returns. uncertainty avoidance is correlated with conservatism and low-risk selection. conservative and risk-averse investors show a more conservative response and trade in the company-specific results. the long-term orientation has shown a positive impact on sustainable stock returns in asian countries. the longer investors are oriented towards investing in the sustainable stock market, the greater the returns. hammerich (2019), with the research about price, cultural dimensions, and the cross-section of expected stock returns, discovered that long-term orientation (lto) positively affected expected stock returns. it demonstrated some good predictive strength for global company-level returns, although the cultural dimensions' values were time-invariant only in the framework of culture dimensions and after adjusting for the investment types listed. this research's results have essential for individual investors, portfolio managers, and investment management companies to increase their concern on the effect of cultural dimension on sustainable investment. especially for the sustainable investment in asian regions with different power distance cultures, individualism, uncertainty avoidance, and a long-term orientation, they can cause different market conditions, risks, and returns. however, investors must consider the sustainable stock exchanges in the asian region that give high returns and the positive impact of the cultural dimensions. conclusion this research's main contribution is to examine the four cultural dimensions adopted by hofstede et al. (2010) on returns of sustainable stocks indices in seven asian countries. in the literature, some studies have examined the correlation of national culture on investor behavior, investor decision, stock market volatility, stock returns, etc. however, their approaches were rarely applied to test the effect of culture on stock returns under the context of sustainable stock indices listed in the asian region. most of the study on sustainable investing has concentrated on the american market and the european market, which first has a sustainability ranking. thus, an innovative approach was proposed in this paper to analyze the influencing factors of cultural dimensions on sustainable stock returns using the fgls fixed-effect model. secondly, this research used the feasible generalized least square (fgls) fixed effect model to identify sustainable stock returns' influencing factors. empirical research found that the following cultural dimensions were significant (p<0.01), including power darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 146 distance index (pdi), individualism (idv), the uncertainty of avoidance index (uai), and long-term orientation (lto). these factors were filtered as the main factors to examine the correlation between culture and sustainable stock returns. finally, to find the robust result, empirical results were tested using ordinary least square (ols) regression, fgls regression, fgls regression with id fixed effect, and fgls regression with time fixed effect. all regression method results were shown to be consistent with the empirical analysis. the outcomes of this empirical investigation underlined the fact that: (i) the increasing power distance would increase the market returns in the asian region, (ii) individualism had a positive and significant impact on the market returns; the increase of individualism in asian countries would lead to the higher sustainable stock returns, (iii) the increasing uncertainty of avoidance by investors in the asian region would lead to the higher stock returns, and (iv) the long-term orientation had a significant and positive impact on market returns. it showed that if the investor had a long-term orientation on the sustainable stock exchange in the asian region, it would lead to an increasing in stock returns. this research contributes to the theoretical implication concerning cultural dimension and sustainable stock returns under the context of the asian region. this research's results are essential for investors' and portfolio managers' practical implication in allocating their assets in the value creation of investment, especially in the asian region. however, limitations still exist in this research, such as limited data for sustainable stock indices in the asian region and this research mainly focused on four cultural dimensions of six dimensions in hofstede's model. future studies should add the control variables and some other financial variables related to sustainable investment. future research also needs to examine sustainable stock exchanges in another region and apply a more advanced method. references abdussalam, z., & ryan, b. (2011). religion and cultural dimensions of trust in the emerging financial market in libya. international journal of behavioural accounting and finance, 2(3/4), 208. https://doi.org/10.1504/ijbaf.2011.045013 adam, a. a., & shauki, e. r. (2014). socially responsible investment in malaysia: behavioral framework in evaluating investors’ decision making process. journal of cleaner production, 80, 224–240. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.075 afego, p. n. (2018). index shocks, investor action and long-run stock performance in japan: a case of cultural behaviouralism? journal of behavioral and experimental finance, 18, 54–66. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.01.006 al-khazali, o., bouri, e., roubaud, d., & zoubi, t. (2017). the impact of religious practice on stock returns and volatility. international review of financial analysis, 52, 172–189. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.04.009 amirhosseini, z., & okere, v. o. (2012). effect of cultural dimensions on stock exchange investment decisions in iran. journal of business & economics research (jber), 10(12), 681. https://doi.org/10.19030/jber.v10i12.7425 https://doi.org/10.1504/ijbaf.2011.045013 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.075 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.01.006 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.04.009 https://doi.org/10.19030/jber.v10i12.7425 darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 147 anderson, c. w., fedenia, m., hirschey, m., & skiba, h. (2011). cultural influences on home bias and international diversification by institutional investors. journal of banking & finance, 35(4), 916–934. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.09.006 apostolakis, g., kraanen, f., & van dijk, g. (2016). examining pension beneficiaries’ willingness to pay for a socially responsible and impact investment portfolio: a case study in the dutch healthcare sector. journal of behavioral and experimental finance, 11, 27–43. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2016.06.001 arisanti, i. , & oktavendi, t. w. (2020). herding behaviour in sharia stock: the moderation effect of good governance business sharia disclosure. journal of accounting and investment, 21(1), 45-60. https://doi.org/10.18196/jai.2101136 beckmann, d., menkhoff, l., & suto, m. (2008). does culture influence asset managers’ views and behavior? journal of economic behavior & organization, 67(3–4), 624–643. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2007.12.001 beugelsdijk, s., & frijns, b. (2010). a cultural explanation of the foreign bias in international asset allocation. journal of banking and finance, 34(9), 2121–2131. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.01.020 blau, b. m. (2017). economic freedom and crashes in financial markets. journal of international financial markets, institutions and money, 47(november), 33–46. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.11.010 chang, c. h., & lin, s. j. (2015). the effects of national culture and behavioral pitfalls on investors’ decision-making: herding behavior in international stock markets. international review of economics and finance, 37, 380-392. https://doi.org/10.1016/j.iref.2014.12.010 chui, a. c. w., titman, s., & wei, k. c. j. (2010). individualism and momentum around the world. journal of finance, 65(1), 361–392. https://doi.org/10.1111/j.15406261.2009.01532.x darsono, s. n. a. c., muqorobin, m., & yudhi, w. s. a. (2016). islamic stock market volatility: is it a problem for investors? saarbrücken: lambert academic publishing. de jong, e., & semenov, r. (2002). cross-country differences in stock market development: a cultural view som-theme e financial markets and institutions. ssrn electronic journal, 1-52. https://doi.org/10.2139/ssrn.301374 escrig-olmedo, e., rivera-lirio, j. m., muñoz-torres, m. j., & fernández-izquierdo, m. á. (2017). integrating multiple esg investors’ preferences into sustainable investment: a fuzzy multicriteria methodological approach. journal of cleaner production, 162, 1334–1345. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.143 gavriilidis, k., kallinterakis, v., & tsalavoutas, i. (2016). investor mood, herding and the ramadan effect. journal of economic behavior and organization, 132, 23–38. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.09.018 grinblatt, m., & keloharju, m. (2001). how distance, language, and culture influence stockholdings and trades. journal of finance, 56(3), 1053–1073. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00355 hammerich, u. (2019). price, cultural dimensions, and the cross-section of expected stock returns. ssrn electronic journal, 1-70. https://doi.org/10.2139/ssrn.3464917 hofstede, g. (2015). dimension data matrix. retrieved from https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/ hofstede, g., hofstede, g. j., & minkov, m. (2010). culture and organizations. international studies of management & organization (vol. 10). new york: mc graw hill. https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300 https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.09.006 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2016.06.001 https://doi.org/10.18196/jai.2101136 https://doi.org/10.1016/j.jebo.2007.12.001 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.01.020 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2016.11.010 https://doi.org/10.1016/j.iref.2014.12.010 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01532.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01532.x https://doi.org/10.2139/ssrn.301374 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.143 https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.09.018 https://doi.org/10.1111/0022-1082.00355 https://doi.org/10.2139/ssrn.3464917 https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/ https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300 darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 148 jang, j. (2017). stock return anomalies and individual investors in the korean stock market. pacific basin finance journal, 46, 141–157. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.002 lai, y. w., & windawati, a. (2017). risk, return, and liquidity during ramadan: evidence from indonesian and malaysian stock markets. research in international business and finance, 42(may), 233–241. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.054 laitinen, e. k., & suvas, a. (2016). financial distress prediction in an international context: moderating effects of hofstede’s original cultural dimensions. journal of behavioral and experimental finance, 9, 98–118. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.11.003 lee, s., switzer, l. n., & wang, j. (2019). risk, culture and investor behavior in small (but notorious) eurozone countries. journal of international financial markets, institutions and money, 60, 89–110. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.12.010 lobão, j., & maio, j. (2019). herding around the world: do cultural differences influence investors’ behavior? portuguese journal of finance, management and accounting, 5(march), 5–10. retrieved from http://u3isjournal.isvouga.pt/index.php/pjfma/article/view/382 maghyereh, a. i., & awartani, b. (2018). the factors influencing the decision to list on abu dhabi securities exchange. journal of behavioral and experimental finance, 19, 89–103. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.05.004 nguyen, n. h., & truong, c. (2013). the information content of stock markets around the world: a cultural explanation. journal of international financial markets, institutions and money, 26, 1–29. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2013.03.001 oberndorfer, u., schmidt, p., wagner, m., & ziegler, a. (2013). does the stock market value the inclusion in a sustainability stock index? an event study analysis for german firms. journal of environmental economics and management, 66(3), 497–509. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2013.04.005 ortas, e., burritt, r. l., & moneva, j. m. (2013). socially responsible investment and cleaner production in the asia pacific: does it pay to be good? journal of cleaner production, 52, 272–280. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.024 tongkong, s., & jantarakolica, t. (2020). impact of capital structure on firm profitability of listed companies in energy and utilities sector on the stock exchange of thailand. journal of graduate school chandrakasem rajabhat university, 15(2), 2–6. retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journalgrdcru/article/view/242340 tseng, m.-l., tan, p., jeng, s.-y., lin, c.-w., negash, y., & darsono, s. (2019). sustainable investment: interrelated among corporate governance, economic performance and market risks using investor preference approach. sustainability, 11(7), 2108-2120. https://doi.org/10.3390/su11072108 unctad, unep, pri, & compact, u. g. (2019). stock exchanges database. retrieved from https://sseinitiative.org/exchanges-filter-search/ xu, y., zheng, z., natarajan, k., & teo, c.-p. (2014). tracking-error models for multiple benchmarks: theory and empirical performance. research collection lee kong chian school of business, 1–45. retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/19494617.pdf zhan, f. (2019). individualism, synchronized stock price movements, and stock market volatility. international journal of managerial finance, 15(3), 371–403. https://doi.org/10.1108/ijmf-10-2018-0305 zhang, j., liu, q., wang, c., & li, h. (2017). spatial-temporal modeling for regional economic development: a quantitative analysis with panel data from western china. sustainability ,9(11), 1-20. https://doi.org/10.3390/su9111955 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.002 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.054 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.11.003 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.12.010 http://u3isjournal.isvouga.pt/index.php/pjfma/article/view/382 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2018.05.004 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2013.03.001 https://doi.org/10.1016/j.jeem.2013.04.005 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.024 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journalgrdcru/article/view/242340 https://doi.org/10.3390/su11072108 https://sseinitiative.org/exchanges-filter-search/ https://core.ac.uk/download/pdf/19494617.pdf https://doi.org/10.1108/ijmf-10-2018-0305 https://doi.org/10.3390/su9111955 darsono, wong, ha, jati, & dewanti cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region journal of accounting and investment, 2021 | 149 zheng, x. (2015). culture, investment behaviour and stock market volatility a markov regime-switching gjr-garch approach. global review of accounting and finance, 6(2), 56–81. https://doi.org/10.21102/graf.2015.09.62.05 zhou, x., cui, y., wu, s., & wang, w. (2019). the influence of cultural distance on the volatility of the international stock market. economic modelling, 77, 289–300. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.10.005 https://doi.org/10.21102/graf.2015.09.62.05 https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.econmod.2018.10.005 journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals in influencing the companies’ fixed-asset investment decisions evangeline rosa* and hasan mukhibad abstract: research aims: this study aims to empirically prove the influence of profitability, solvency, liquidity, activity, dividend policy, and discretionary accruals on fixedasset investment decisions. design/methodology/approach: the researchers used consumer goods companies listed on the indonesia stock exchange (idx) from 2013 to 2019. using the purposive sampling method, this study resulted in 163 bank-year observations. the data were then analyzed utilizing a fixed-effect model. research findings: the results showed that profitability, liquidity, activity, and discretionary accruals positively affected fixed-asset investment. meanwhile, the dividend policy negatively affected fixed-asset investment. this study strengthens the pecking order theory. in addition, the research sample used internal funds as a funding source for investment in fixed assets. theoretical contribution/originality: the variable added in the study distinguishing it from previous researchers is the discretionary accrual variable. discretionary accruals have been proven to impact resource allocation, one of which is investment decisions. the additional discretionary accruals variable is expected to strengthen the influence of the consumer goods companies' fundamental factors on investment decisions in fixed assets. practitioner/policy implication: investment in fixed assets in the consumer goods companies uses internal funds because these funds are low risk and support the company's sustainability. research limitation/implication: this study used dividend policy as one of the independent variables, and companies that did not distribute dividends could not be sampled. keywords: discretionary accrual; investment policy; asset turnover; dividend policy introduction investment decisions are an essential factor in the company's financial function. effectiveness in investment decisions will be reflected in achieving optimal profit levels, and efficiency in investment financing will be displayed in obtaining funds with minimum costs (sartono, 2001). affiliation: department of accounting, faculty of economics, universitas negeri semarang, central java, indonesia *correspondence: evangelinerosa@students.unnes.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i2.14337 citation: rosa, e., & mukhibad, h. (2022). fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals in influencing the companies’ fixed-asset investment decisions. journal of accounting and investment, 23(2), 259-280. article history received: 26 mar 2022 revised: 28 mar 2022 04 jun 2022 accepted: 06 jun 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=mbo9rayaaaaj&hl=en https://akuntansi.unnes.ac.id/ https://akuntansi.unnes.ac.id/ https://akuntansi.unnes.ac.id/ mailto:evangelinerosa@students.unnes.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14337 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14337 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.14337&domain=pdf rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 260 following lv et al. (2021), sa’diyah (2021), and nguyen and dong (2013), changes in fixed investment can improve corporate performance. in addition, company expansion is generally seen as an indicator of the success or progress of a company. moreover, planning investment decisions is crucial because the funds needed for investment purposes are very large, and large amounts of funds cannot be recovered in the short term. however, the facts exposed that some companies still experienced investment failures, impacting bankruptcy. for example, pt sariwangi aea and its affiliated company pt maskapai perkebunan indorub sumber wadung still could not keep their promise to pay bills (kompas, 2018). pt sariwangi agricultural estate agency was declared bankrupt due to inappropriate investment policies, where investment failure caused pt sariwangi aea to experience financial problems and difficulty paying debts (sugianto, 2018). the case also indicates the importance of effectiveness in fixed assets investment decisions as a form of long-term investment. in line with ross et al. (2008), there are three underlying questions before making this investment decision: the form of investment, the source of funding, and the payment method (ross et al., 2008). in making investment policies, companies must also pay attention to the accuracy of investments and funding sources, which is why research examined fixed-asset investment. do and phan (2022), researching investment decisions in public companies in vietnam, found that debt maturity structure, roa, and fixed-asset turnover positively affected investment decisions. on the other hand, cash flow and liquidity negatively affected investment. in addition, kalusová and badura (2022) found that investment judgment was affected by non-debt tax shield, business risk, and financial structure. lv et al. (2021), and nguyen and dong (2013) also uncovered that fixed-asset investment decisions were influenced by asset quality, the previous asset investment, and macroeconomic factors. also, szymańska et al. (2021), using plantation companies in poland, revealed that longterm liabilities and income investment subsidies influenced fixed-asset investment decisions. moreover, nguyen and dong (2013) disclosed that fixed capital intensity, cash flow, risk, leverage, and assets affected fixed-asset investment decisions. previous researchers have also carried out studies on investment decisions in indonesia. memarista (2022) found that operating cash flow, firm value, and firm size affected fixedasset investment decisions. besides, hidayat (2010) analyzed investment decisions and financial constraints. the proxies used were book-to-market ratio, cash flow, and der. the research results showed that liquidity positively influenced investment decisions. in addition, wahyuningsih (2001) examined the investment decisions, debt, roi, growth, and interest-rated variables and indicated that investment and dividend decisions had negative effects. meanwhile, saragih (2008) studied the effect of net income, capital structure, roi, total debt, and level of sales on investment in consumer goods companies and resulted that capital structure, return on investment (roi), and sales positively affected investment decisions. in this case, the capital structure was the most dominant factor influencing investment decisions, and the hypothesis was tested using multiple linear regression models. rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 261 however, previous studies examining investment decisions on assets did not use discretionary accruals (linck et al., 2013). in fact, in line with linck et al. (2013) and acar and yilmaz (2020), discretionary accruals can determine a company's financial decisions, including investment decision-making. in addition, companies pursuing capital expenditures tend to carry out earnings management to bear the burden of new capital expenditures (acar & yilmaz, 2020). in addition, nugroho and jasman (2018) found that directors had great potential to use discretionary accruals to increase the investment. following linck et al. (2013), the researchers then added discretionary accruals to explain investment decisions, which previous research has rarely conducted. moreover, the researchers used macroeconomic variables (gross domestic product-gdp and inflation) as control variables. the use of gdp and inflation aligns with kalusová and badura (2022) and choudhary (2016) that investment decisions could not be freed from the influence of macroeconomic conditions. then, this study is expected to empirically prove that profitability, solvency, liquidity, asset turnover, dividend policy, and discretionary accrual affect investment policy in fixed assets. the researchers present this paper in five sections. the first section describes the research background. the second section is a literature background and hypothesis development. in the third section, the researchers explain the research method. in the fourth section, the researchers elucidate the research results and discussion. at last, the fifth section is the conclusion. literature review and hypotheses development pecking order theory (pot) in this study, the pot was used as a grand theory. when an entity requires funds for investment or business development, there are three alternatives: internal funding sources, debt, and equity. pot, developed by myers (1984), reveals the level of the management preferences in choosing the source of funds to fund company activities (guizani, 2020; qayyum & noreen, 2019). based on the pot, companies prefer funding from internal sources because the costs are cheaper from external sources, and there is no need to disclose other company information (guizani, 2020). previous researchers used pot in explaining debt and capital policies, where the emphasis of this theory is on internal funding (see guizani, 2020; simatupang et al., 2019; rodrigues et al., 2017; de jong et al., 2011). however, if the company needs debt, the pot will recommend using debt funding (de jong et al., 2011). moreover, the company's funding needs can come from the need for investment. yıldırım and çelik (2021) used pot to evaluate the relative substance of external and internal funding sources in financing the company's investment. they found that highly leveraged companies chose equity financing at high investment when internal funds were restricted to finance investment spending. in addition, companies with low leverage better use debt as a source of funding for their investments (yıldırım & çelik, 2021). on this basis, the current researchers employed the pot to explain investment decisions in fixed assets. rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 262 furthermore, investment determination is the most critical decision to increase the company's value (lv et al., 2021; sa’diyah, 2021; nguyen & dong, 2013). the fundamental investment decision is to allocate funding sources (syahyunan, 2013). besides, investment decisions are critical because, through investment decisions, the company can realize the company's goals, as stated by fama (1978). investment decisions also involve determining the allocation of funds in investments (sartono, 2015). in addition, lang et al. (1996) stated that the director chooses to increase debt based on personal information about the company's future growth. in manufacturing companies, their investment needs in fixed assets. fixed assets are used to increase production scale and reduce costs by choosing more capital-intensive production methods (szymańska et al., 2021). the choice of investment in fixed assets in manufacturing companies is the main key to the effectiveness of company operations and supporting business continuity. according to adam and goyal (2008), investment decisions can be seen from growth opportunities, namely investment decisions based on changes in the book value of the company's fixed assets. financing hierarchy in pot pot arises because of information asymmetry in the entity. asymmetric information is disparate information distribution. oliner and rudebusch (1992) made an analogy of information asymmetry with lemon sellers; more “melon” sellers know more about melons being sold than buyers. in this regard, directors mostly have more information about an entity's performance, expectations, and risks than lenders or outside investors. thus, the higher the information asymmetry, the higher the risk for the company. in other words, the high-risk investors face causes demand for the return on credit (oliner & rudebusch, 1992). figure 1 the financing hierarchy based on pot sources: molla (2019) on the company side, it is the cause of high-cost external funding, so companies prioritize internal funds that have low costs (yıldırım & çelik, 2021, molla, 2019). this policy is to maintain equity interests. however, if the company does not have retained earnings, the rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 263 company will use debt. debt is chosen because it has a lower cost than equity (yıldırım & çelik, 2021). in addition, the cost of debt can lower taxes. however, debt at a certain level will burden the company and approach the company at risk of bankruptcy. then, the firm will issue new shares as a funding source in this condition. thus, funds from equity are the last source of funds from pot (guizani, 2020). hypotheses development the first variable used to explain investment decisions on fixed assets was profitability. profitability is the firm's ability to obtain net income from activities carried out in the accounting period (brigham et al., 1999). the company can determine how much profit will be obtained with the number of assets owned through the profitability ratio. it is often referred to as return on assets (roa). suppose the company can get a significant profit by using the total assets. in that case, it will be possible for the company to expand its investment to get the maximum profit or more significant lag. therefore, this ratio is essential for making company investment decisions. research conducted by saragih (2008), rahmiati and huda (2015), and endiana (2016) showed that profitability positively affected investment decisions, while wahyuni et al. (2015) revealed that profitability negatively affected an investment decision. according to sartono (1997), profitability is the firm's power to earn a profit concerning sales, assets, and capital. this profitability ratio describes the effectiveness of the company's management. profitability is also closely related to the earnings earned by the company and will affect the availability of retained earnings used to meet investment needs (rahmiati & huda, 2015). one internal funding source for the company is to invest in the retained earnings generated from operating activities (goenawan & wasistha, 2019). moreover, retained earnings are the firm's main source of financing growth (thirumalaisamy, 2013) and subsequently impact profitability growth (dewi & fachrurrozie, 2021). high profitability or the company's ability to earn significant profits will allow it to use for investment purposes. okwo et al. (2012) and olatunji and adegbite (2014) found a relationship between fixed asset investment and profitability. furthermore, according to the pecking order theory, financial managers will take advantage of the profits earned in advance for investment activities. according to the priority scale, the company can seek debt from third parties. sajid et al. (2016), rahmiati and huda (2015), endiana (2016), and nguyen and dong (2013) proved that profitability positively influenced investment. h1: profitability positively affects fixed-asset investment decisions. the second variable employed to explain investment decisions on fixed assets was solvability. the solvency ratio describes the company's power to meet its long-term obligations. usually, the company has a long-term debt component in its financial statements. however, companies experiencing financial constraints have difficulty using external funding. the company's external funding is obtained from issuing shares and debt. in addition, external funding is measured using leverage, calculating the use of debt. rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 264 moreover, the relationship between investment determinations and leverage indicates that debt will make company managers pay interest to bondholders so that managers will be more careful investing in projects detrimental to the company. ahn et al. (2006) and aivazian et al. (2005) found that leverage positively affected investment. on the other hand, according to the research results by danso et al. (2019), sajid et al. (2016), wahyuni et al. (2015), and ogilo and ali (2015), leverage negatively affected investment determination. different results in research by priscilla and salim (2019), and perwitasari (2021) showed that leverage did not affect the firm's investment determinations. in addition, solvency or leverage is a specific period firm's potential to pay debts, both short-term and long-term, when it is running well or about to liquidate (graham & brown 2005). the use of solvency ratios for companies provides many benefits, both low and high. the calculation shows that the company's high solvency ratio results in a greater risk of loss. however, there is also an opportunity to earn a significant profit. on the other hand, if the company has a lower solvency ratio, it certainly has a more negligible risk of loss, especially when the economy is down. pot also suggests that managers prioritize domestic funds to finance their investments (guizani, 2020; qayyum & noreen, 2019). the company prioritizes debt over issuing new shares if internal funds are lacking. according to baskin (1989), who examined the pecking order theory, the debt ratio is inversely related to the company's earning potential. in addition, the company's debt causes it to pay interest on the borrowed debt, and the interest payments reduce its profit on its investment projects. research conducted by sajid et al. (2016), ogilo and ali (2015), and wahyuni et al. (2015) confirmed that leverage negatively affected investment determination. h2: solvency negatively affects fixed-asset investment decisions. the third variable utilized to explain investment decisions on fixed assets was liquidity. according to kristianti (2004), liquidity is the company's ability to meet its short-term obligations. liquidity shows whether or not the company has difficulty with the available cash to fund its investment. the company is said to have no difficulty funding its investment if it can generate cash to finance it. companies with high liquidity can invest more in capital expenditures, fixed assets such as land or property, production machine, buildings, engine, and equipment. according to hartono and wahyuni (2005), and rashid and karim (2018), liquidity positively affected investment decisions, whereas research by yunita and yuniningsih (2020) found that liquidity had a negative effect on investment decisions. furthermore, liquidity is the company's potential to meet short-term needs using its current assets. current assets generally include cash, cash in the bank, securities, receivables, and inventories, while current liabilities consist of trade payables, unpaid operating costs, short-term notes receivable, short-term payables, tax accruals, and other accrued expenses (brigham & houston, 2013). one of the ratios used to measure liquidity is the current ratio (cr). the current ratio measures how the company can meet its shortrosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 265 term debt (maturity less than one year) using current assets. for companies that can generate good liquidity, the opportunity to invest also improves, and it is a sign that the company can generate cash as internal funds to finance its investments and pay off its debts. if the company can generate cash, the company does not experience financial difficulties. thus, companies with high debt levels will not invest in fixed assets. according to pot, companies choose internal funding instead of external funding. companies with high liquidity will gravitate to finance their investments using their internal funds because liquidity is the company's internal funding source. companies that can generate good liquidity and investment are also getting better. it signifies that the company can generate cash as internal funds to finance its investments. it means that liquidity positively affects investment decisions in fixed assets. research conducted by sajid et al. (2016), hartono and wahyuni (2005), and rashid and karim (2018) uncovered that liquidity positively affected investment decisions. however, kalusová and badura (2022) found that liquidity negatively influenced investment determination. h3: liquidity positively affects fixed-asset investment decisions. moreover, the activity ratio describes the company's efficiency level using its resources through sales activities, collection of receivables, production, promotions and others. this ratio is also used to assess the company's ability to carry out the company operating activities. the activity ratio is calculated using the asset turnover ratio. this ratio determines how efficiently a company generates sales from its investment in assets owned. in their investment decisions, managers also need to consider this ratio to determine whether the company requires additional investment in fixed assets or efficient use of assets owned. research conducted by warrad and omari (2015), and makarim and noveria (2014) showed that the activity ratio had a positive effect on investment decisions, while research by siringoringo (2019) revealed the results of a negative effect of the activity ratio on investment determination. in addition, total asset turnover (tato) is an indicator to measure a company's sales or revenue relative to the value of its assets. tato is also used to measure the company's efficiency in using its assets to generate income. a higher tato indicates an efficient company in using its assets. conversely, a low tato reflects poor asset management and identifies production company management problems. in addition, pot states that managers recommend internal funds to finance their investments. through the asset turnover ratio, management can determine the use of all company assets compared to sales in a certain period. companies with high fixed-asset turnover ratios indicate that the company's sales are good. the company's sales results are an internal funding source for the investment, indicating that it will tend to increase its investment through a high asset turnover ratio. vice versa, the company will reduce its investment if the asset turnover ratio is low. research conducted by do and phan (2022), hartono and wahyuni (2005), and makarim and noveria (2014) verified that asset turnover increased investment decisions. rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 266 h4: asset turnover positively affects fixed-asset investment decisions. the fifth variable used to explain fixed-asset investment decisions was dividend policy. each company’s dividend policy has a different distribution level (fauzi, 2015). the company can determine how the percentage of dividends is distributed to shareholders. dividend payments then influence the available funds used for investment in the future. dividend payments will also affect retained earnings in the company and how much internal equity in the company will impact the company's decision to invest. in this case, companies with large investment opportunities will affect the size of the dividends they distribute to shareholders. in addition, a dividend policy is a profit allocation decision that is the right of shareholders (husnan & pamudji, 2013). profit in a certain period can be divided into dividends or retained earnings to be reinvested. thus, dividend payments affect the share of profits used for future investments. dividend payments will also affect retained earnings in the company. how much internal equity in the company will impact the company's decision to invest. then, the investment opportunities the company has will influence the dividends distributed. this reason is the basis of pot as a theory in explaining dividend policy with investment policy. pot suggests that companies use internal equity first (guizani, 2020; qayyum & noreen, 2019). if they need external financing, the company will issue debt before using external equity. the relationship between pecking order theory and dividend policy is that companies prefer to use retained earnings to finance new investments. a company distributing many dividends causes a decrease in internal funds (retained earnings), which will be used for company investment activities. research conducted by sruthi et al. (2017), rahmiati and huda (2015), and elston (1996) proved that dividend policy had a negative effect on investment decisions. h5: dividend policy negatively affects fixed-asset investment decisions. next, the sixth variable employed to explain investment decisions on fixed assets was discretionary accrual. discretionary accrual is a proxy for earnings management (faradila & cahyati, 2013). high earnings management indicates that the company will make high additional investments in the current period (mcnichols & stubben, 2008). when earnings are overstated, there will be an over-invest in the company's fixed assets (rokhaniyah, 2019). then, earnings management leads to excess investment. earnings management is also a consequence of an excess investment in the past, so it can be said that earnings management causes direct costs to investors in the form of inefficient investment decisions. therefore, earnings management, mainly seen as targeting external parties for the company, can also influence the company's internal decisions (mcnichols & stubben, 2008). in addition, one indicator used as information in the decision-making process is earning. earnings quality measurement focuses on the benefits obtained for stakeholders (dechow et al., 1995). according to gissel et al. (2005), earnings quality is the ability of rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 267 earnings to represent the truth of company earnings and the ability to predict future earnings. discretionary accruals are also used to measure earnings management because they are abnormal accruals made by management (khaiyat, 2012). in addition, discretionary accruals can reflect management's personal information to describe the condition of the company to allow managers to act opportunistically in the company's business processes. according to chen et al. (2018), the earnings management ability of managers depends on how strong the internal control is in the company. earnings management often occurs in companies with weak internal control and revenue accounts. research conducted by do and phan (2022), rokhaniyah (2019), acar and yilmaz (2020), linck et al. (2013), and shao et al. (2017) confirmed that discretionary accruals had a positive effect on investment decisions. h6: discretionary accruals positively affect fixed-asset investment decisions. research method the research object was consumer goods companies listed on the indonesia stock exchange (idx) from 2013 to 2019. the researchers used a consumer goods company as this research’s object because the investment error case used as a gap phenomenon (pt sariwangi aea and pt maskapai perkebunan indorub sumber wadung) was companies categorized as a consumer goods company. the mean population of 46 companies was selected based on purposive sampling and unbalanced data methods, and then 29 companies were obtained with the sample selection criteria in table 1. the total observations comprised seven years, and 325 analysis units were obtained. in addition, one hundred sixty-two data did not match the criteria, and finally, 163 units of analysis were used. the researchers used dividend policy as one of the independent variables and excluded companies that did not distribute dividends during the year of observation. the sample distribution is presented in table 1. table 1 the results of sample selection based on purposive sampling and unbalanced data method no criteria 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. consumer goods companies listed on the idx 43 44 45 45 48 50 50 2. company that did not distribute dividends 25 23 25 23 23 21 22 number of sample companies 18 21 20 22 25 29 28 this study used data sources in the financial and annual reports published on each company's website. rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 268 in this case, an investment decision (inv) is a policy to invest in some assets to gain future profits and maximize returns (saputro & lestari, 2019; choudhary, 2016). in addition, fixed assets are investments in tangible assets held for production purposes, providing labor services or leasing, which are of high value and have a service life of more than one year (wang, 2018). related to this, the primary problem faced by financial managers is the effectiveness in allocating types of assets into investments that will bring profits in the future. the form, type, and composition of the investment will affect the rate of return in the future. however, the expected investment cannot be estimated with certainty. thus, the researchers formulated investment decisions to the ratio of the difference between total fixed assets for the coming year (t+1) and total fixed assets for the current year (t) to total assets for the current year (saragih, 2008) 𝐼𝑁𝑉 = ⅀𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡+1 − ⅀𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 ⅀𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 profitability is the effectiveness of management indicated by the profits generated from the sale or investment of the company (copeland et al., 2005). this study's profitability was proxied using the return on assets (roa) ratio. this ratio compares net income after tax with total assets. the return on assets (roa) formula is as follows (babalola & abiola, 2013): roa = net profit ⅀assets the solvency ratio (leverage) explains the company's assets whose funding comes from debt (hayes, 2020). according to husna and satria (2019), the debt to asset ratio (dar) is used as a leverage indicator. dar is also a ratio employed to measure the number of assets financed by debt. the higher the dar indicates, the greater the number of assets financed by debt and the smaller the number of assets financed by capital. the formula for the dar is as follows (kuzucu, 2015): dar = ⅀debt ⅀asset the liquidity ratio measures the company's ability to meet its short-term obligations. this ratio compares short-term liabilities with the available short-term resources to meet those obligations. the liquidity ratio shows the company's ability to pay off its short-term obligations. in addition, a low liquidity ratio indicates a difficulty for the company to pay off its short-term obligations. this ratio also compares the company's current assets with the company's current liabilities. according to kuzucu's research, in this study, liquidity was proxied using the current ratio (cr) : cr = ⅀current asset ⅀current liabilities rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 269 total assets turnover measures the number of times the company's total assets generate sales. this measure indicates efficiency, where the company uses all its assets to generate sales. tato was calculated by the following formula (warrad & omari, 2015): tato = ⅀net sales ⅀total asset moreover, this study used the dividend payout ratio to measure the effect of dividend policy on fixed-asset investment decisions. dpr was calculated by comparing total dividends with net income, proxied by the formula, as follows (kuzucu, 2015): dpr = ⅀dividend ⅀net profit in this study, the test used a measure of discretionary accruals obtained from the error term total accruals using the jones model (1991), modified by dechow et al. (1995). the modified jones model was chosen because this model takes into account cash in operations. operating cash flow variables were then used to control extreme levels of performance. after all, operating cash flow determines the amount of profit obtained, where the more significant operating cash will indicate the company's opportunity to earn large profits. hence, earnings management could be carried out. 𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝑁𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 total accruals by jones (1991) modified by dechow et al. (1995) were then formulated as follows: tait/ait-1 = α1 (1/ait-1) + α2 ((∆revit/ait-1) – (∆recit/ait-1)) + α3(ppeit/ait-1) + εit … (1) based on equation 1, regression was carried out to determine the coefficients 1, 2, and 3 to predict the value of non-discretionary accruals. meanwhile, the calculation of nondiscretionary accruals according to the modified jones model was then formulated with equation 2: ndait = α1 (1/ait-1) + α2 ((∆revit/ait-1) – (∆recit/ait-1)) + α3(ppeit/ait-1) + εit … (2) to find the value of discretionary accruals was by subtracting the total accruals with nondiscretionary accruals (equation 3). dait = (tait/ait-1) – ndait … (3) dait = discretionary accruals of a company i in year t rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 270 in line with the findings of lv et al. (2021), wang (2019), choudhary (2016), and nguyen and dong (2013) that macroeconomic conditions influenced economic decisions, the researchers used two macroeconomic indicators as control variables. first, gdp is the value of goods and services measured at constant prices (regardless of inflation) (sukirno, 2004). then, gdp and inflation were measured in percentage in 1 year. both data were sourced from reports from the central bureau of statistics. furthermore, hypothesis testing in this study was carried out using inferential analysis techniques. before testing the hypothesis, a classical assumption test (multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation) was done first. the hypothesis testing results were based on the p-value. following (chai & mirza, 2019), if the p-value is less than 0.01, the hypothesis is accepted, with a significance level of 1%. if the p-value is between 0.01 to 0.05, the hypothesis is accepted at 5%. meanwhile, if the p-value is between 0.05 to 0.10, the hypothesis is accepted at 10%. this study used panel data regression analysis with the eviews 12 data processing program. the equation model can be written with the following equation: inv=α + β1roait + darit + β3 crit + β4 tatoit + β5dprit + β6 dait +β7 gdpit + β8 infit +€it … (4) where: inv = fixed-asset investment decision; α = constant; β = coefficient; roa = return on asset; dar = debt to asset ratio; cr = current ratio; tato = total asset turnover; dpr = dividend payout ratio; da = discretionary accruals; gdp = gross domestic product; inf = inflation result and discussion table 2 presents descriptive statistics of each variable's mean, maximum, minimum, and standard deviation. the mean investment in fixed assets was 3.9737%. some companies invested in fixed assets of 52.6491%. however, some companies invested in fixed assets of -0.04558%. the research sample had a mean roa of 14.1124%, a maximum value of 92.50505, and a minimum value of -0.056076%. the standard deviation of roa was 0.131169. these scores indicate that the company had a large variation in roa. table 2 also shows that the sample had a mean dar of 37.6606%. this dar score denotes that the sample had more dominant equity than debt. then, the mean cr of 302.3496% indicates that the sample had more current assets than current liabilities. however, a sample had a large asset investment with a cr score of 5.3906%. meanwhile, tato's mean score of 130.4746% signifies that the sample had a larger number of sales, i.e., 130.4746% of total assets. rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 271 moreover, the mean dpr was 50,8055%, with a maximum score of 523.5785% and a standard deviation of 0.516280. these scores show that the mean sample distributed 50,8055% of the net income dividend. however, the sample had a large variation in dividend policy. the opposite condition is reported in table 2, where the sample had a mean discretionary accrual of 0.001516 and a standard deviation of 0.005036. these scores signify that the sample had discretionary accruals, which tended to be homogeneous. table 2 descriptive statistics the white test’s heteroscedasticity test resulted in an obs*r-square value of 18.62 and a chi-square probability of 0.0170. this result was smaller than 0.05, indicating that there was no heteroscedasticity. in addition, the p-value of the breusch-godfrey serial correlation lm test was 0.21 (greater than 0.05). thus, there was no serial autocorrelation problem. the multicollinearity test using the correlation test between variables is presented in table 3. table 3 matrix correlation roa dar cr tato dpr dar inf gdp roa 1 dar -0.029 1 cr 0.1202 -0.7222 1 tato -0.223 -0.0732 0.0465 1 dpr 0.0004 -0.6722 0.0995 0.5970 1 da -0.150 0.1244 -0.1204 0.1810 0.0143 1 inf -0.068 0.0579 -0.0313 0.0300 0.0390 -0.0195 1 gdp -0.097 0.0806 -0.0752 0.1720 0.0706 0.0171 0.1273 1 table 3 reveals that the largest correlation was -0.7222. this score was less than 0.8 and indicated no multicollinearity problem in the model. the next steps were to conduct the chow test to determine the best model between the common and fixed effects. the chow test results resulted in a probability score of 0.000. the probability score was less than 0.05; thus, using the fixed-effect test is recommended. furthermore, the researchers performed the hausman test and generated a probability variable descriptive statistics n = 163 mean max min std. dev inv 0.039737 0.526491 -0.04558 0.071163 roa 0.141124 0.925050 -0.056076 0.131169 dar 0.376606 0.769528 0.066187 0.180850 cr 3.023496 12.63370 0.513906 2.247410 tato 1.304746 3.104760 0.484484 0.588998 dpr 0.508055 5.235785 0.388131 0.516280 da 0.001516 0.039337 -0.018007 0.005036 inf 0.045158 0.083800 0.027200 0.022923 gdp 0.051022 0.055600 0.048800 0.001888 rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 272 score of 0.000. the hausman test results recommended using a fixed effect to test the hypothesis. the results of the fixed effect test are presented in table 4. table 4 panel data regression-fixed effect model variable coef. std. err. t-stat. prob. c 2.544371 0.410404 6.199676 0.0000 roa 0.075962 0.045201 1.680542 0.0953* dar 0.121845 0.111374 1.094017 0.2761* cr 0.162485 0.090562 1.794286 0.0752* tato 0.403405 0.027175 14.84446 0.0000*** dpr -0.563443 0.048873 12.55643 0.0000*** da 5.210465 2.521501 2.066414 0.0409** inflation -0.980934 0.388499 -2.524933 0.0128** gdp -0.165190 4.330494 -0.038146 0.9696* *** significant on 1%, ** significant on 5%, * significant on 10% based on table 4, the researchers summarized the acceptance or rejection of the proposed hypotheses (see table 5). table 5 the results of the fixed effect test no statement coefficient sig result 1 profitability positively affects fixed-asset investment decisions. 0.07596 0.0953 accepted 2 solvency positively affects fixed-asset investment decisions. 0.01218 0.2761 rejected 3 liquidity positively affects fixed-asset investment decisions. 0.16249 0.0752 accepted 4 asset turnover positively affects fixed-asset investment decisions. 0.40341 0.0000 accepted 5 dividend policy positively affects fixed-asset investment decisions. -0.56344 0.0000 accepted 6 discretionary accruals positively affect fixed-asset investment decisions. 5.21046 0.0409 accepted discussion table 3 displays that profitability ratios positively and significantly influenced fixed-asset investment decisions. this result aligns with the pecking order theory, where managers use the profits earned first for investment activities according to the priority scale. the results of this study also confirm that the sample preferred internal funds over external funds as a source of investment funding (guizani, 2020; simatupang et al., 2019; rodrigues et al., 2017; de jong et al., 2011). in this case, companies with a good level of profitability will decide to invest in fixed assets. it is because the company's profits are the preferred source of internal funds by managers to invest in fixed assets. in their investment decisions, profitable companies tend to invest in their fixed assets, which is rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 273 expected to increase their company's profits. the results of this study are also in line with previous research by rahmiati and huda (2015), yunus (2017) and endiana (2016), who found that profitability had a positive effect on investment policy. however, the solvency ratio did not affect the company's fixed-asset investment decisions. the results of this study are consistent with the pot. based on the pot, companies prefer funding from internal sources rather than from external sources to finance the company's operational activities (yıldırım & çelik, 2021; molla, 2019). the solvency ratio determines how much of the company's assets are funded by debt as the company's external funding source. in this regard, the effect of solvency on the investment decisions of the company's fixed assets indicates that even though consumer goods companies have a large amount of debt, consumer goods companies will continue to invest because the production process must still be carried out and require additional investment capital in the form of fixed assets to run the production. it can also happen because funding from external parties or debt does not guarantee that the company will get a higher return. even if it has poor debt management, the company will take risks. the high risk the company will obtain can result in leverage not being used to guide company management in making investment determinations. in the pot approach, funding from debt and equity is the last source of funding (guizani, 2020), so in this study, leverage did not affect the fixed asset investment policy. the results of this study are in line with previous research by zaki (2013), priscilla and salim (2019), and perwitasari (2021), which found that the solvency ratio did not affect investment policy. in addition, the liquidity ratio positively and significantly influenced fixed-asset investment decisions. this study's results align with the pot that companies with high liquidity prefer to invest using their internal funds. liquidity indicates whether the company can fund its investment with available cash or not. companies with a high liquidity level will decide to invest in fixed assets. it is because the company has the opportunity to carry out investment activities. after all, the company can pay its shortterm debt by using its current assets. this study corroborates previous research by hartono and wahyuni (2005), and hidayat (2010), which revealed that liquidity had a positive effect on investment policy. the asset turnover ratio also positively and significantly influenced fixed-asset investment decisions. this study's results align with the pecking order theory, suggesting that managers prioritize internal funds to finance their investments. meanwhile, asset turnover shows how effectively the company uses its overall assets to generate sales and profit. companies with a high asset turnover will decide to invest in fixed assets. it is because the higher the level of asset turnover means the company effectively manages its assets. the level of sales will also be higher and generate profits that will affect managers' investment decisions. the results of this study are in line with previous studies by hartono and wahyuni (2005), warrad and omari (2015) which have proven that the turnover ratio increased investment in fixed assets. nevertheless, the dividend policy negatively affected fixed-asset investment decisions. this study is consistent with the pot. packing order theory states that companies tend to rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 274 use internal equity first and external financing if necessary. dividend payments affect the availability of funds that can be used for investment in the future. dividend payments will also affect retained earnings in the company; how much internal equity in the company will affect the company's decision to invest. in addition, companies that pay large dividends to shareholders will decrease internal funds in the form of retained earnings for company investment activities. this study's results support previous studies by rahmiati and huda (2015) and elston (1996), which have confirmed the positive influence between dividend policy and fixed asset investment. furthermore, discretionary accruals positively and significantly affected investment decisions in fixed assets. this study's results align with the pot, stating that companies will prefer internal funding over external funding to reduce funding costs. companies that carry out earnings management (discretionary accruals) also tend to make investment decisions. it is because earnings management carried out by managers in financial statements will provide a positive signal for decision-makers within the company. also, managers carry out discretionary accruals because there is an intention, not due to the company's condition, that wants changes in considerations and accounting methods, shifting costs and revenues. by doing earnings management, decision-makers within the company see that the financial statements look good and decide to invest (expansion) based on these financial statements. this study’s results align with previous research by mcnichols and stubben (2008) and rokhaniyah (2019), which found a positive relationship between discretionary accruals and fixed-asset investment. moreover, the test results on macroeconomic indicators (gdp and inflation) showed that the increase in gdp and inflation caused directors to reduce their fixed assets investments. increasing gdp means increasing people's purchasing power (dai & sulila, 2020). this increase in people's purchasing power will increase consumption, so companies must increase their production scale to meet the increased consumption. however, if an increase in inflation accompanies the increase in gdp, it will impact the decline in people's purchasing power. this condition will cause companies to reduce their investment to reduce the scale of their production. these results corroborate the findings by wang (2019), asab and al-tarawneh (2018) that there was a correlation between gdp and inflation with investment in fixed assets. meanwhile, nguyen and dong (2013) found a negative correlation between gdp and economic growth. conclusion this study aimed to empirically prove the effect of profitability, liquidity, activity, and discretionary accruals on investment decisions in fixed assets. using consumer goods companies listed on idx as the samples, this study found that an increase in profitability, liquidity, asset turnover, and discretionary accruals would cause companies to increase their investment in fixed assets. in addition, the addition of dividends distributed to shareholders caused investment in fixed assets to decrease. this result strengthens the pecking order theory, where the company emphasizes internal funds as a funding source for investment in fixed assets. rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 275 further, this study contributes to shareholders evaluating the performance of shares owned, where companies prefer to reduce dividends paid to shareholders to increase investment. hence, company directors gain more long-term profits by increasing fixed assets and the company's production scale. in addition, consumer goods companies listed on the indonesia stock exchange use internal funds as a source of investment funding because this source of funds is safer and supports the sustainability of the company's operations. this study used consumer goods companies listed on idx as the research object. in addition, this study utilized dividend policy as one of the independent variables so that companies that did not distribute dividends could not be sampled. for this reason, further researchers can expand the study with other research with different characteristics from food companies. references acar, g., & yilmaz, i. (2020). the impact of discretionary accruals on corporate investment decisions: evidence from gcc countries. academic journal of interdisciplinary studies, 9(6), 193-205. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0124 adam, t., & goyal, v. k. (2008). the investment opportunity set and its proxy variables. journal of financial research, 31(1), 41–63. https://doi.org/10.1111/j.14756803.2008.00231.x ahn, s., denis, d., & denis, d. (2006). leverage and investment in diversified firms. journal of financial economics, 79(2), 317–337. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.002 aivazian, v. a., ge, y., & qiu, j. (2005). the impact of leverage on firm investment: canadian evidence. journal of corporate finance, 11(1-2), 277–291. https://doi.org/10.1016/s0929-1199(03)00062-2 asab, n. a., & al-tarawneh, a. (2018). the impact of inflation on investment: the nonlinear nexus and inflation threshold in jordan. modern applied science, 12(12), 113– 118. https://doi.org/10.5539/mas.v12n12p113 babalola, y. a., & abiola, f. r. (2013). financial ratio analysis of firms: a tool for decision making. international journal of management sciences, 1(4), 132-137. retrieved from https://www.academia.edu/download/32371001/paper_4.pdf baskin, j. (1989). an empirical investigation of the pecking order hypothesis. financial management, 18(1), 26-35. https://doi.org/10.2307/3665695 brigham, e. f., & houston, j. f. (2013). dasar-dasar manajemen keuangan. jakarta: salemba empat. brigham, e. f., gapenski, l. c., & dave, p. r. (1999). intermediate financial management. 6th edition. the dryden press, harcourt brace college publisher. chai, b.-f., & mirza, s. s. (2019). political association, managerial power heterogeneity, and corporate risk-taking in china. economic research-ekonomska istraživanja, 32(1), 1373– 1393. https://doi.org/10.1080/1331677x.2019.1634613 choudhary, s. (2016). equity investment decisions: determinants for retail investors. jindal journal of business research, 5(2), 131–144. https://doi.org/10.1177/2278682116688985 copeland, t. e., weston, j. f., & shastri, k. (2005). financial theory and corporate policy. wesley addison. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0124 https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.2008.00231.x https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.2008.00231.x https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.002 https://doi.org/10.1016/s0929-1199(03)00062-2 https://doi.org/10.5539/mas.v12n12p113 https://www.academia.edu/download/32371001/paper_4.pdf https://doi.org/10.2307/3665695 https://doi.org/10.1080/1331677x.2019.1634613 https://doi.org/10.1177/2278682116688985 rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 276 dai, s. i. s., & sulila, i. (2020). purchase power and consumption pattern change of society (analysis of 34 panel data in indonesia). journal of economics and sustainable development, 11(2), 66–73. https://doi.org/10.7176/jesd/11-2-07 danso, a., lartey, t., fosu, s., owusu-agyei, s., & uddin, m. (2019). leverage and firm investment: the role of information asymmetry and growth. international journal of accounting and information management, 27(1), 56–73. https://doi.org/10.1108/ijaim10-2017-0127 de jong, a., verbeek, m., & verwijmeren, p. (2011). firms’ debt–equity decisions when the static tradeoff theory and the pecking order theory disagree. journal of banking & finance, 35(5), 1303–1314. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.006 dechow, p. m., sloan, r. g., & sweeney, a. p. (1995). detecting earnings management. the accounting review, 70(2), 193–225. retrieved from http://www.jstor.org/stable/248303 dewi, c., & fachrurrozie, f. (2021). the effect of profitability, liquidity, and asset structure on capital structure with firm size as moderating variable. accounting analysis journal, 10(1), 32-38. https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.44516 do, t. v. t., & phan, d. t. (2022). debt maturity structure and investment decisions: evidence of listed companies on vietnam’s stock market. cogent economics & finance, 10(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2024358 elston, j. a. (1996). dividend policy and investment: theory and evidence from us panel data. managerial and decision economics, 17(3), 267–275. retrieved from http://www.jstor.org/stable/2487857 endiana, i. d. m. (2016). analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan investasi dengan growth opportunitysebagai moderating variabel. jurnal ilmiah manajemen dan akuntansi, 22(1), 68–70. retrieved from http://triatmamulya.ejurnal.info/index.php/triatmamulya/article/view/73 fama, e. f. (1978). the effects of a firm’s investment and financing decisions on the welfare of its security holders. the american economic review, 68(3), 272–284. retrieved from http://www.jstor.org/stable/1805260 faradila, a., & cahyati, a. d. (2013). analisis manajemen laba pada perbankan syariah. jurnal riset akuntansi keuangan, 4(1), 57–74. retrieved from https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/272 fauzi, m. (2015). pengaruh kebijakan dividen dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal dan profitabilitas (studi pada sektor mining yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2011-2013). jurnal administrasi bisnis, 24(1). retrieved from http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/956 gissel, j. l., giacomino, d., & akers, m. d. (2005). earnings quality: it's time to measure and report. accounting faculty research and publications. 12. retrieved from https://epublications.marquette.edu/account_fac/12 goenawan, h., & wasistha, g. h. (2019). analysis of correlation between internal financing and external financing (empirical study on manufacturing companies listed on indonesia stock exchange during 2010–2015). proceedings of the asia pacific business and economics conference (apbec 2018). https://doi.org/10.2991/apbec18.2019.4 guizani, m. (2020). testing the pecking order theory of capital structure: the case of islamic financing modes. future business journal, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s43093020-00042-9 hartono, e. f., & wahyuni, d. u. (2005). analisis faktor-faktor keputusan investasi pada perusahaan property dan real estate. jurnal ilmu dan riset manajemen, 6(6). retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/1648 https://doi.org/10.7176/jesd/11-2-07 https://doi.org/10.1108/ijaim-10-2017-0127 https://doi.org/10.1108/ijaim-10-2017-0127 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.006 http://www.jstor.org/stable/248303 https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.44516 https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2024358 http://www.jstor.org/stable/2487857 http://triatmamulya.ejurnal.info/index.php/triatmamulya/article/view/73 http://www.jstor.org/stable/1805260 https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/272 http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/956 https://epublications.marquette.edu/account_fac/12 https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.4 https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.4 https://doi.org/10.1186/s43093-020-00042-9 https://doi.org/10.1186/s43093-020-00042-9 http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/1648 rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 277 hayes, a. (2020). leverage ratio definition. retrieved from https://www.investopedia.com/terms/l/leverageratio.asp hidayat, r. (2010). keputusan investasi dan financial constraints: studi empiris pada bursa efek indonesia. buletin ekonomi moneter dan perbankan, 12(4), 457–479. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.249 husna, a., & satria, i. (2019). effects of return on asset, debt to asset ratio, current ratio, firm size, and dividend payout ratio on firm value. international journal of economics and financial issues, 9(5), 50–54. https://doi.org/10.32479/ijefi.8595 husnan, a., & pamudji, s. (2013). pengaruh corporate social responsibility (csr disclosure) terhadap kinerja keuangan perusahaan. diponegoro journal of accounting, 2(2), 773-780. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3335 jones, j. j. (1991). earnings management during import relief investigations. journal of accounting research, 29(2), 193–228. https://doi.org/10.2307/2491047 kalusová, l., & badura, p. (2022). factors affecting the capital allocation into fixed assets of slovak enterprises. montenegrin journal of economics, 18(1), 169–182. https://doi.org/10.14254/1800-5845/2022.18-1.14 khaiyat, d. m. (2012). indikasi manajemen laba melalui akrual diskresioner pada perusahaan telekomunikasi di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi, 1(2), 1–25. retrieved from http://ojs.uho.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2141 kompas. (2018). utang rp 1 triliun, perusahaan teh sariwangi dinyatakan pailit. retrieved from https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/17/222200326/utang-rp-1-triliunperusahaan-teh-sariwangi-dinyatakan-pailit?page=all kristianti, d. (2003). analisis efisiensi persediaan bahan baku pendekatan model eoq dengan potongan harga: studi kasus pada pt poliplas indah sejahtera, ungaran. undergraduate thesis. sanata dharma university. kuzucu, n. (2015). determinants of dividend policy: a panel data analysis for turkish listed firms. international journal of business and management, 10(11). https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n11p149 lang, l., ofek, e., & stulz, r. (1996). leverage, investment, and firm growth. journal of financial economics, 40(1), 3–29. https://doi.org/10.1016/0304-405x(95)00842-3 linck, j. s., netter, j., & shu, t. (2013). can managers use discretionary accruals to ease financial constraints? evidence from discretionary accruals prior to investment. the accounting review, 88(6), 2117–2143. https://doi.org/10.2308/accr-50537 lv, y., zheng, z., & wang, y. (2021). the influences of fixed assets on corporate performance evidence from manufacturing-listed companies in china. the journal of the korea contents association, 21(2), 548–561. https://doi.org/10.5392/jkca.2021.21.02.548 https://doi.org/https://doi.org/10.5392/jkca.2021.21.02.548 makarim, r. f., & noveria, a. (2014). investment decision based on financial performance analysis and market approach valuation of indonesian construction sector. journal of business and management, 3(7), 799–812. retrieved from https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/jbm/article/view/1261 mcnichols, m. f., & stubben, s. r. (2008). does earnings management affect firms’ investment decisions? the accounting review, 83(6), 1571–1603. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.6.1571 memarista, g. (2022). determinants of fixed-asset investment decision in indonesian go public companies. journal of accounting, entrepreneurship, and financial technology, 3(2), 87–100. retrieved from https://journal.uc.ac.id/index.php/jaef/article/view/2479 https://www.investopedia.com/terms/l/leverageratio.asp https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.249 https://doi.org/10.32479/ijefi.8595 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3335 https://doi.org/10.2307/2491047 https://doi.org/10.14254/1800-5845/2022.18-1.14 http://ojs.uho.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2141 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/17/222200326/utang-rp-1-triliun-perusahaan-teh-sariwangi-dinyatakan-pailit?page=all https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/17/222200326/utang-rp-1-triliun-perusahaan-teh-sariwangi-dinyatakan-pailit?page=all https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n11p149 https://doi.org/10.1016/0304-405x(95)00842-3 https://doi.org/10.2308/accr-50537 https://doi.org/10.5392/jkca.2021.21.02.548 https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/jbm/article/view/1261 https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.6.1571 https://journal.uc.ac.id/index.php/jaef/article/view/2479 rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 278 molla, e. (2019). factors influencing capital structure on firm’s value : a study on dse listed companies. international journal of science and business, 3(1), 37–51. myers, s. c. (1984). the capital structure puzzle. the journal of finance, 39(3), 574–592. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x nguyen, p. d., & dong, p. t. a. (2013). determinants of corporate investment decisions: the case of vietnam. journal of economics and development, 32–48. https://doi.org/10.33301/2013.15.01.02 nugroho, b. a., & jasman, j. (2018). can managers use accruals quality for creating investment opportunity set and increasing firm value? binus business review, 9(3), 235–245. https://doi.org/10.21512/bbr.v9i3.4891 ogilo, f., & ali, b. a. (2015). effect of firm performance on lagged investment decisions of firms listed at the nairobi securities exchange in kenya. the international journal of business & management, 3(9), 348–353. retrieved from http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/137935 okwo, i. m., okelue, u. d., & nweze, a. u. (2012). investment in fixed assets and firm profitability : evidence from the nigerian brewery industry. european journal of business and management, 4(20), 10–18. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/3595 olatunji, t. e., & adegbite, t. a. (2014). investment in fixed assets and firm profitability : empirical evidence from the nigerian banking sector. asian journal of social sciences and management studies, 1(3), 78–82. retrieved from http://www.asianonlinejournals.com/index.php/ajssms/article/view/442 oliner, s. d., & rudebusch, g. d. (1992). sources of the financing hierarchy for business investment. the review of economics and statistics, 74(4), 643–654. https://doi.org/10.2307/2109378 perwitasari, d. (2021). pengaruh cash flow, leverage, financial constraint terhadap investasi di indonesia pada perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018. akmenika: jurnal akuntansi dan manajemen, 18(1), 502–510. retrieved from https://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/1463 priscilla, w., & salim, s. (2019). faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi. jurnal multiparadigma akuntansi, 8(3), 580–588. http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v1i3.5561 qayyum, n. u., & noreen, u. (2019). impact of capital structure on profitability: a comparative study of islamic and conventional banks of pakistan. the journal of asian finance, economics and business, 6(4), 65–74. https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.65 rahmiati, r., & huda, p. n. (2015). pengaruh kebijakan dividen, kesempatan investasi dan profitabilitas terhadap keputusan investasi. jurnal kajian manajemen bisnis, 4(2). retrieved from http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jkmb/article/view/6193 rashid, a., & karim, m. (2018). equity liquidity and firm investment: evidence from pakistan. journal of accounting and finance in emerging economies, 4(2), 111–122. https://doi.org/10.26710/jafee.v4i2.523 rodrigues, s. v., de moura, h. j., santos, d. f. l., & sobreiro, v. a. (2017). capital structure management differences in latin american and us firms after 2008 crisis. journal of economics, finance and administrative science, 22(42), 51–74. https://doi.org/10.1108/jefas-01-2017-0008 rokhaniyah, s. (2019). pengaruh manajemen laba terhadap keputusan investasi dengan kompensasi berbasis ekuitas sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi, 7(1), 59 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x https://doi.org/10.33301/2013.15.01.02 https://doi.org/10.21512/bbr.v9i3.4891 http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/137935 https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/3595 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/ajssms/article/view/442 https://doi.org/10.2307/2109378 https://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/1463 http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v1i3.5561 https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.65 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jkmb/article/view/6193 https://doi.org/10.26710/jafee.v4i2.523 https://doi.org/10.1108/jefas-01-2017-0008 rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 279 73. retrieved from https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/705 ross, a. s., westerfield, w., & jordan, b. d. (2008). fundamentals of corporate finance (9th ed). new york: mc graw-hill. sa’diyah, c. (2021). relationship between profitability, investment decisions on firm value: a study of listed banks in indonesia. jbmp (jurnal bisnis, manajemen dan perbankan), 7(2), 69–88. https://doi.org/10.21070/jbmp.v7i2.1469 sajid, m., mahmood, a., & sabir, h. m. (2016). does financial leverage influence investment decisions? empirical evidence from kse-30 index of pakistan. asian journal of economic modelling, 4(2), 82–89. https://doi.org/10.18488/journal.8/2016.4.2/8.2.82.89 saputro, r. e. h., & lestari, d. (2019). effect of financial literacy and risk perception on student investment decisions in jakarta. review of management and entrepreneurship, 3(2), 107–132. https://doi.org/10.37715/rme.v3i2.1237 saragih, j. l. (2008). faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi pada perusahaan barang konsumsi di bursa efek indonesia. thesis. retrieved from https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44430 sartono, a. (1997). manajemen keuangan. yogyakarta: bpfe. sartono, a. (2001). manajemen keuangan: teori dan aplikasi. (6th ed). yogyakarta: bpfe. sartono, a. (2015). manajemen keuangan teori dan aplikasi (4th ed). yogyakarta: bpfe. shao, p., zhao, y., yang, m., & wang, z. (2017). hash searching and network coding based constant retransmission for wireless multicast. iet communications, 11(2), 302–309. https://doi.org/10.1049/iet-com.2016.0484 simatupang, h. j., purwanti, l., & mardiati, e. (2019). determinants of capital structures based on the pecking order theory and trade-off theory. jurnal keuangan dan perbankan, 23(1), 90–102. https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i1.2579 siringoringo, e. d. m. (2019). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia. master thesis. retrieved from https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/518 sruthi, d., rani, c. r., & lavanya, c. (2017). impact of dividend on investment decision. international journal of management and applied science, 3(4), 40–42. retrieved from http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=7781&name=impact_of_dividend_o n_investment_decision sugianto, d. (2018). sariwangi pailit karena salah investasi? retrieved from https://finance.detik.com/industri/d-4263838/sariwangi-pailit-karena-salah-investasi sukirno, s. (2004). makro ekonomi teori pengantar. (3rd ed). jakarta: raja grafindo persada. syahyunan. (2013). manajemen keuangan: perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. medan: usu press. szymańska, e. j., dziwulski, m., & kruszyński, m. (2021). determinants of fixed asset investment in the polish farms. sustainability (switzerland), 13(24), 1–13. https://doi.org/10.3390/su132413741 thirumalaisamy, r. (2013). firm growth and retained earnings behavior – a study on indian firms. european journal of business and management, 5(27), 40–58. retrieved from https://iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/8704 wahyuni, s., arfan, m., & shabri. (2015). pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, financial leverage, dan profitabilitas terhadap keputusan investasi perusahaan manufaktur di indonesia. jurnal magister akuntansi pascasarjana universitas syiah kuala, 4, 51–63. retrieved from http://jurnal.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/4468 https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/705 https://doi.org/10.21070/jbmp.v7i2.1469 https://doi.org/10.18488/journal.8/2016.4.2/8.2.82.89 https://doi.org/10.37715/rme.v3i2.1237 https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44430 https://doi.org/10.1049/iet-com.2016.0484 https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i1.2579 https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/518 http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=7781&name=impact_of_dividend_on_investment_decision http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=7781&name=impact_of_dividend_on_investment_decision https://finance.detik.com/industri/d-4263838/sariwangi-pailit-karena-salah-investasi https://doi.org/10.3390/su132413741 https://iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/8704 http://jurnal.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/4468 rosa & mukhibad fundamental factors of financial ratios and discretionary accruals … journal of accounting and investment, 2022 | 280 wahyuningsih, w. (2020). analisis hubungan interdependensi antara keputusan investasi, hutang dan dividen perusahaanperusahaan properti go-public di bursa efek jakarta. media riset bisnis & manajemen, 1(3), 245–266. https://doi.org/10.25105/mrbm.v1i3.8074 wang, l. (2019). research on the relationship between china’s fixed asset investment in the whole society and its influence factors. journal of physics: conference series, 1168(3). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1168/3/032069 wang, y. (2018). life cycle cost management of fixed assets in chinese power grid enterprises. proceedings of the 2018 3rd international conference on education, e-learning and management technology (eemt 2018). https://doi.org/10.2991/iceemt-18.2018.59 warrad, l., & omari, r. al. (2015). the impact of activity ratios among industrial sectors ’ performance : jordanian case. research journal of finance and accounting, 6(6), 173–179. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/21172 yıldırım, d., & çelik, a. k. (2021). testing the pecking order theory of capital structure: evidence from turkey using panel quantile regression approach. borsa istanbul review, 21(4), 317–331. https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.11.002 yunita, m. d., & yuniningsih, y. (2020). analisis keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. cakrawala management business journal, 3(1), 536. https://doi.org/10.30862/cm-bj.v3i1.63 yunus, r. s. (2017). pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap keputusan investasi. ejurnal equity, 3(2), 81-97. retrieved from http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/467 zaki, m. (2013). pengaruh arus kas, kesempatan investasi, leverage, dan modal kerja terhadap keputusan investasi aktiva tetap. jurnal ilmu manajemen, 1(1). retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/1504 https://doi.org/10.25105/mrbm.v1i3.8074 https://doi.org/10.1088/1742-6596/1168/3/032069 https://doi.org/10.2991/iceemt-18.2018.59 https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/21172 https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.11.002 https://doi.org/10.30862/cm-bj.v3i1.63 http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/467 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/1504 layout juli 2014 pendahuluan perusahaan didirikan tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan cara yang menguntungkan, tetapi perusahaan juga membutuhkan modal yang cukup besar untuk melakukan ekspansi usaha. dalam membangun ekspansi usaha perusahaan memerlukan biaya modal yang cukup besar dan biaya modal yang cukup ekonomis hanya bisa didapatkan dengan cara menjual sebagian saham perusahaan kepada masyarakat atau go public. faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba di perbankan al adiyat maulana* prodi akuntansi stie ahmad dahlan jakarta, jl. kramat raya no.49, senen, kota jakarta pusat, dki jakarta 10450, indonesia *corresponding author, e_mail address: aladiyatmaulana@gmail.com abstract the research was conducted to determine firm size , auditor reputation, institusional ownership, and financial leverage on the practice of income smoothing in financial companies banking industries listed on the indonesia stock exchange (idx). the sample in this study were financial companies listed on the indonesia stock exchange (idx) during the years 2009-2013. data were collected through purposive sampling. the analysis is carried out multiple linear regression and t tests with the first test of classical assumptions. through multiple linear regression analysis is known that the variable profitabilitas has a significant influence on the practice of income smoothing. this is indicated by regresional relationship between the dependent variable with several independent variables and a significance value smaller than 0.05. while the firm size variable, auditor reputation, institusional ownership, and financial leverage do not have effect on the practice of income smoothing because it has a significance value greater than 0.05. key words: firm size; financial leverage; net profit margin (npm); income smoothing. abstrak penelitian ini dilakukan untuk menentukan ukuran perusahaan, reputasi auditor, kepemilikan institusional, dan leverage keuangan terhadap praktik perataan laba pada perusahaan keuangan industri yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) perbankan. sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) selama tahun 2009-2013. data dikumpulkan melalui purposive sampling. analisis dilakukan regresi dan t tes linear dengan tes pertama asumsi klasik. melalui analisis regresi linier berganda diketahui bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik perataan laba. hal ini ditunjukkan dengan hubungan regresional antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. sedangkan variabel ukuran perusahaan, reputasi auditor, kepemilikan institusional, dan leverage keuangan tidak berpengaruh pada praktik perataan laba karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. kata kunci: ukuran perusahaan; pengaruh keuangan; laba bersih margin (npm); perataan laba. widaryanti (2009) mengemukakan laporan keuangan merupakan suatu pencer-minan dari suatu kondisi perusahaan karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. sebagaimana dalam sfac no.1 bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggung jawaban mana-jemen dan informasi laba mebantu pemilik atau pihak ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi138 lain melakukan penaksiran atas earning power perusahaan dimasa yang akan dating. kondisi yang dipaparkan tersebut memunculkan adanya niatan untuk memberikan gambaran laba yang “baik” meskipun tidak dalam arti yang sebenarnya. perhatian yang besar dari investor terhadap tingkat laba yang dihasilkan perusahaan menjadi salah satu alasan yang mendorong manajemen untuk melakukan beberapa tindakan disfunctional behavior (perilaku tidak semestinya), yaitu dengan melakukan manipulasi laba atau manajemen laba. perataan laba (income smoothing) merupakan salah satu pola dari manajemen laba (cahan, 2008). tindakan manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya didasarkan atas berbagai alasan di antaranya untuk memuaskan kepentingan pemilik perusahaan seperti menaikkan nilai perusa-haan sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki risiko ketidakpastian yang rendah (juniarti dan corolina, 2005), menaikkan harga saham perusahaan (kirschenheiter dan melumad, 2002), dan untuk memuaskan kepenti-ngannya sendiri, seperti mendapatkan kompensasi danmempertahankan posisi jabatan (juniarti dan corolina, 2005). anggraini (2005) menyebutkan beberapa alasan manajemen melakukan parataan laba yaitu: (1) rekayasa untuk mengurangi laba dan menaikan laba pada periode berjalan dapat mengurangi hutang pajak; (2) tindakan perataan laba dapat meningkatkan keperca-yaan investor karena mendukung kestabilan penghasilan dan kebijakan deviden sesuai keinginan; (3) tindakan perataan laba dapat mempererat hubungan antara manajer dan karyawan; (4) tindakan perarataan laba memiliki dampak psikologis pada pereko-nomian, sebab akan menurunkan harapan terlalu optimistik dan menaikan harapan terlalu pesimistik. penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan publik yang listing pada bursa efek indonesia juga telah banyak dilakukan salno dan baridwan, 2000; narsa, 2003; miqdad dan fauziah, 2007; wahyuningsih, 2009; dwi, 2011; prabayanti, 2011). namun, hasil penelitianpenelitian tersebut tidak konsisten. oleh karena itu, peneliti teratarik menguji kembali pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan financial leverageterhadap praktik perataan laba. selain itu, peneliti juga melibatkan meka-nisme corporate governance yang diprok-sikan dengan kepemilikan saham institu-sional dan reputasi auditor eksternal untuk menguji pengaruhnya terhadap praktik perataan laba. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan baru mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, khususnya di industry perbankan di indonesia. dari hasil penelitian ini pula, diharapkan akan memberikan tambahan referensi dalam studi keakun-tansian khususnya akuntansi keuangan dalam kaitannya dengan teori keagenan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis manajemen laba dan teori keagenan menurut wahyuningsih (2009) perataan laba terkait erat dengan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibanding dengan pemilik perusahaan. sedangkan menurut wahyuningsih (2009) adanya manipulasi laporan keuangan oleh pihak korporat menunjukan lemahnya praktik corporate governance, corporate governance meru-pakan konsep yang diajukan demi pening-katan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajamen terhadap stakeholder dengan vol. 15 no.2 juli 2014 139 mendasarkan pada kerangka peraturan. praktik perataan laba yang dilakukan manajemen juga didasari karenaadanya asimetri informasi dan konflik keagenan.untuk meminimalisasi konflik keagenan dalam perusahaan dibutuhkan mekanisme good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan. adanya mekanisme corporate governance di peru-sahaan diyakini akanmembatasi pengelolaan laba yang opportunistic oleh manajemen (siregar dan utama, 2005). menurut ujiyantho (2007) mekanisme corporate governance memberikan perlin-dungan efektif bagi pemegang sahamdan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinyadengan benar. dalam penelitian ini corporate governance diproksikan dengan kepemilikan saham institusional dan reputasi auditor independen. kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba.semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuatkendali dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap 4 perusahaan. jenis perataan laba menurut dewi (2011) terdapat dua jenis perataam laba yaitu naturally smooth dan intentionally smooth. intentionally smooth terbagi atas artificial smoothing dan real smoothing.perataan laba digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu naturally smooth dan intentionally being smoothed by management. naturally smooth (perataan secara alami), perataan ini mempunyai implikasi bahwa sifat proses perataan laba itu sendiri menghasilkan suatu aliran laba yang rata. hal ini dapat kita dapati pada perolehan penghasilan dari keperluan/pelayanan umum, dimana aliran laba yang ada akan rata dengansendirinya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. intentionally being smoothed by management (perataan yang disengaja) dikenal juga dengan designed smoothing, perataan ini berbeda dengan naturally smoothing yang terjadi secara alami. pada designed smoothing, perataan yang terjadi diakibatkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain dalam hal ini adalah manajemen. designed smoothing dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: (1) artificial smoothing (accounting smoothing), merupakan mani-pulasi akuntansi yang dilakukan manajemen untuk meratakan laba. accounting smoothing bukan merupakan hasil dari perubahan keputusan operasimaupun masalah waktu, tetapi perataan ini mempengaruhi income melaluidimensi akuntansi, pengakuan suatu kejadian serta alokasi dan/atauklasifikasi dari dampak atas kejadian yang telah diakui (stolowy dan breton, 2000). perataan laba yang dilakukan melalui prosedurakuntansi yang diharapkan untuk memindahkan biaya atau pendapatandari satu periode ke periode lain yaitu, dengan mengubah kebijakan akuntansi (nasser dan herlina, 2003). (2) real smoothing (transactional atau economic smoothing), merupakan tindakan manajemen untuk mengendalikan peristiwa ekonomi (eckel, 1981). menurut stolowy dan breton (2000) variabel dari real smoothing terkait dengan keputusan bisnis. sedangkan stolowy dan breton (2000) mengemukakan manajemen dapat meratakan penghasilan dengan mengubah keputusan produksi perusahaan dan/atau keputusan investasi perusahaan pada akhir tahun didasarkan pada bagaimana perusahaan meningkatkan performanya pada saat itu. nasser dan herlina (2003) menyatakan bahwa real smoothing adalah perataan laba real melalui transaksi nyata yaitu, dengan mengatur (menunda atau mempercepat) transaksi. teknik perataan laba cara-cara yang dapat digunakan untuk melakukan perataan menurut ronen dan simeha jurnal akuntansi & investasi140 (1981) adalah; (1) melalui kejadian dan pengakuan peristiwa. maksudnya, untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan, manajemen dapat menentukan waktu terjadinya transaksi actual sehingga pengaruh transaksi tersebut terhadap laba yang dilaporkan cenderung rata sepanjang tahun; (2) melakukan alokasi. manajemen melaku-kan perataan dan mengalokasikan pendapatan dan biaya selama beberapa periode pelaporan; dan (3) melalui klafikasi. manajemen melakukan perataan dengan mengklafikasi laba sebagai ordinary dan extraordinary item. faktor mempengaruhi perataan laba ukuran perusahaan dan perataan laba ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain lain (kusumawati, 2009). ukuran perusahaan dibagi tiga, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), perusahaan kecil (small firm). perusahaan besar memiliki daya pendapatan laba yang cukup besar, kemungkinan fluktuatif pada laba yang dihasilkan sangat di hindari oleh manajemen untuk menghindari sentimen pasar saat laba keuangan sedang turun dari pendapatan tinggi sebelumnya yang menyebabkan nilai saham turun dan akibat buruk daru pelanggaran kontrak, umumnya investor atau kreditur menginginkan keadaan laba yang selalu naik atau berkembang, manajemen menanggapi resiko atas sentiment pasar yang negative tersebut akan melakukan apa saja yang memungkinkan agar laba terlihat menaik. menurut naseer dan herlina (2003) perusahaan dengan size yang besar mempunyai insentif yang besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan kecil. menurut utomo dan siregar (2008) perusahaan yang memiliki aktiva dalam jumlah yang besar akan lebih diperhatikan oleh publik dan pemerintah. sehingga, ukuran menjadi sesuatu yang dianggap memiliki pengaruh dalam perilaku suatu entitas. profitabiltas dan perataan laba profitabilitas didefinisikan sebagai rasio pengukuran efektivitas manajemen berda-sarkan laba yang dilaporkan. utomo dan siregar (2008) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manjemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang dan menaksir resiko dalam investasi atau memin-jamkan dana (dwiatmini dan nurkholis, 2001). dengan kata lain, profitabilitas menjadi tolak ukur kinerja bagi pihak eksternal (assih dan gudono, 2000) perusahaan yang memiliki roa yang lebih tinggi cenderung melakukan perataaan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah karena manajemen tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba. herawati (2013) menerangkan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. ukuran ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajeman suatu perusahaan. perusahaan cenderung melaku-kan perataan laba saat mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi, untuk menghindari tidak tercapainya besar laba yang sama di tahun berikutnya sehingga akan membuat penurunan nilai saham, tingkat profitabilitas yang stabil akan memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba. vol. 15 no.2 juli 2014 141 financial laverage dan perataan laba financial laverage merupakan hal penting dalam menentukan struktur modal perusahaan. lang et al. (1996) menyatakan bahwa financial laverage merupakan penggunanaan dana yang disertai biaya tetap, perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan laverage yang menguntungkan (favorable financial laverage) atau efek positif jika pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar dari pada beban tetap dari penggunaan dana itu. riyanto (1995) menjelaskan financial laverage merugikan (unfavorable laverage) jika perusahaan tidak dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayar. herawati (2013) menjelaskan financial laverage atau disebut juga debt to asset ratio (debt ratio)merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. .dari hasil hasil pengukuran, apabila nilai yang dihasilkan tinggi, maka dapat disimpulkan pendanaan aktiva dengan hutang semakin banyak. sehingg, semakin sulit perusahaan dalam memperoleh tambahan pinjaman, karna dikhawatirkan perusahaan tidak mampu melunasi seluruh hutangnya. adanya indikasi perusahaan melakukan perataan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi hutangnya dengan menggunakan aktiva yang dimiliki, perusa-haan yang mempunyai tingkat laverage yang tinggi diduga melakukan praktik perataan laba, sehingga menajemen melakukan kebi-jakan yang dapat meningkatkan pendapatan. kepemilikan intutisional dan perataan laba wahyudi dan prawesti (2006) mengemukakan pemegang saham dalam suatu perusahaan terdiri dari berbagai kelangan, yang membentuk struktur kepemi-likan diperusahan tersebut. struktur kepemi-likan dapat memperngaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan karena mereka memiliki control terhadap perusahaan struktur kepemilikan perusahaan public dan masalah keagenan merupakan isu sentral dalam literatur keuangan semakin besar dan luas usaha suatu perusahaan, pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung sehingga memicu timbulnya masalah keagenan. herawati (2013) manajemen laba bisa timbul karena adanya agency problem, yaitu karena adanya pertentangan antara agen (manajer) dengan pemegang saham. kepemilikan instusional berupa saham yang ditanamkan oleh investor mengharuskan manajemen untuk membuat pertanggungj-awaban atas dana yang disetor oleh investor melalui rups, kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam membatasi perilaku opportunistik manajer dalam melakukan teknik perataan laba sehingga asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan pemilik rendah. hal tersebut meyebabkan manajemen tidak leluasa untuk melakukan pengelolaan atas labanya. reputasi auditor dan perataan laba siregar dan utama (2005) mengemukakan adanya sistem pengelolaan perusahaan yan diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang oportunis. oleh karena itu peneliti menduga bahwa semakin tinggi kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit maka semakin kecil pengelolaan laba yang oportunis. jika pengelolaan laba tersebut efisien maka yang terjadi sebaliknya. reputasi auditor.kualitas auditor eksternal menjadi salah satu pengendali manajemen untuk melakukan perataan laba. kualitas audit yang lebih jurnal akuntansi & investasi142 tinggi dari kap yang besar menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk melakukan pengelolaan atas laba. nama besar auditor akanmenghambat manajemen melakukan perataan laba dan menambah kredibiltas pelaporan laba. jadi, perusahaan yang melakukan perataan laba akan menghindari penggunaan jasa auditor besar. komite audit bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengawasi system pengendalian internal yang dapat mengurangi sifat opurtunis manajemen laba (pradipta, 2011). metode penelitian obyek penelitian penelitian ini menggunakan sumber data sekunder perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei), yaitu laporan keuangan perusahaan.data tersebut diperoleh dari icmd dan www.idx.co,id periodisasi pelaporan mencakup tahun 2008-2013. populasi sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bei, teknik pengambilan sampel menurut sanusi (2011) teknik pengam-bilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. kriteria kriteria sebagai berikut; (1) perusahaan keuangan yang terdaftar di bei dari tahun 2009-2013; (2) perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap berturut turut tahun 2009-2013 di bei; (3) perusahaan yang dalam laporan keuangannya tidak tidak melaporkan kerugian di tahun 2009-2013; (4) perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah; dan (5) perusahaan yang memiliki data kepemilikan saham institusional. berikut adalah sampel penelitian yang dapat digunakan pada tahap analisis data. tabel 1. hasil sample perusahaan variabel penelitian berdasarkan uraian yang telah dibahas dimuka, penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perataan laba yang diukur menggunakan indeks eckel sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini meliputi, ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, financial laverage, kepemulikan institusional. definisi operasional dan alat ukur variabel perataan laba (variabel dependent) tindakan perataan laba diuji dengan indeks eckel (1981: 70).eckel menggunakan coefficient variation (cv) variabel pengha-silan dan variabel penghasilan bersih. indeks perataan laba dihitung sebagai berikut (eckel 1981): indeks pertaan laba di mana: cv“s: perubahan perubahan pendapatan dalam satu periode cv“i: perubahan laba bersih dalam suatu periode cv: koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata perubahan laba(i) atau penjualan/ pendapatan(s). vol. 15 no.2 juli 2014 143 apabila cv “s >cv “i, maka perusahaan tidak digolongkan sebagai perusahaan yang melakukan tindaka perataan laba cv”i: koefisien variasi untuk perubahan laba. cv”s: koefisien variasi untuk perubahan penjualan (manufaktur) atau perubahan pendapatan (perusahaan keuangan) cv”s dan cv”i dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: cv”s dan cv”i = atau cv”s dan cv”i ” x dimana: “x: perubahan laba (i) atau penjualan (s) ‘x: rata-rata perubahan laba (i) atau penjualan / pendapatan (s) n: banyaknya tahun yang diamati adanya praktik perataan laba ditunjukan dengan nilai yang dihasilkan kurang dari satu. menurut ashari et al. ( 1994) , indeks eckel dikembangkan secara spesifik sebagai pengukuran dikotomus dari perataan laba. oleh karena itu untuk tujuan penelitian laba atau tidak tergantung pada apakah indeks perataan laba kurang dari satu. menurut jin dan machfoedz (1998) indeks eckel dikembangkan secara spesifik sebagai pengukuran dikotomus dari perataan laba. oleh karena itu dalam penelitian ini, perusahaan akan digolongkan apakah melakukan perataan laba atau tidak, tergantung apakah indeks yang dihasilkan kurang dari satu atau lebih dari satu. menurut jin dan machfoedz (1998) menyebutkan ada tiga kemungkinan yang menjadi tujuan perataan laba yang dapat diteliti. ketiga kemungkinan tersebut adalah laba operasi, laba sebelum pos luar biasa dan laba bersih setelah pajak, dalam penelitian ini peneliti hanya menguji laba operasi, dengan alasan perusahaan melakukan perataan laba untuk menghindari pajak. variabel independent variabel bebas dalam penelitian ini sebagai berikut: ukuran perusahaan (x• ) ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan. ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (budiasih, 2009) ukuran perusahaan = ln total aktiva. financial laverage (x‚ ) financial laverage adalah variabel yang terkait dengan kebijaksanaan perusahaan dalam menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang dihitung dengan rumus sebagaimana dipaparkan miqdad dan fauziah (2007).: financial laverage kepemilikan institusional (xƒ ) panca wahyuningsih (2009) mengemu-kakan bahwa kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan nilai persentase dari kepemilikan saham institusional. reputasi auditor (x„ ) wahyuni et al. (2013) merupakan viabel dummy. bila perusahaan sampel diaudit laporan keuangan oleh kantor akuntan public yang tergabung dalam the big four, maka diberi nilai 1, sedangkan perushaan yang tidak diaudit laporan keuangannya oleh kantor akuntan publik yang tergabung dalam the big four diberi nilai 0. profitabilitas (x… ) profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan jurnal akuntansi & investasi144 tabel 2. hasil uji multikolinearitas tabel 3. hasil uji gejala autokorelasi gambar 1. grafik heterokedastisitas tabel 4. hasil uji hipotesis penjualan dan rasio yang menun-jukkan efektifitas dengan investasinya. kedua rasio ini secara bersama-sama menunjukkan efektivitas rasio profitabilitas dalam hubu-ngannya antara penjualan dengan laba. pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah return on asset (roa). rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang dapat diperoleh atas penggunaan seluruh aktiva vol. 15 no.2 juli 2014 145 perusahaan (nurhikmah, 2012). return on asset metode analisis data pembahasan hasil penelitian ini terdari dari pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskesdatisitas), uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. uji regresi linier berganda dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang nantinya akan dapat menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak (prawesti dan indrasari, 2014) . hasil dan pembahasan uji asumsi klasik sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu diuji kualitas data untuk meyakinkan apakah data dapat digunakan sebagai bahan pengujian hipotesis atau tidak. berdasarkan hasil uji normalitas dengan one-sample kolmogorov-smirnov test, bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel terdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel tidak terdistribusi normal. berda-sarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 2 di atas, diperoleh nilai asymptotic significance lebih dari 0,05 pada variabel institusional, laverage, roa, aktiva yang diuji, namun satu sampel yaitu reputasi auditor tidak berdistribusi normal, hal ini mengindikasikan bahwa data variabel variabel institusional, laverage, roa, aktiva, tersebut berdistribusi normal. berdasarkan hasil pengujian (lihat tabel 2) dapat diamati bahwa semua variabel pene-litian menghasilkan nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel indepen. hasil perhitungan nilai vif juga menunjukkan hal yang sama. tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai vif lebih dari 10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. dari tabel 3 dapat terlihat bahwa nilai durbinwatson test untuk semua variabel menunjukkan nilai sebesar 1,584.nilai dw terletak antara du < dw < 4-du, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi positif maupun negative pada model regresi yang digunakan.dik nilai du=2.220dl=0,562 maka nilai autokorelasi diantara 2.220>1,584< 1,784. dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y. hal ini mengindikasikan tidak terjadi situasi heterskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. pada penelitian ini, analisis linier berganda digunakan untuk mengujipengaruh besaran perusahaan, financial leverage,reputasi auditor, profitabiitas terhadap perataan laba. hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dengan menggunakan nilai sig secara parsial dengan tingkat signifikansi alpha 5% berdasarkan tabel 4 dapat diketahui sebuah persamaan regresi sebagai berikut : y = 7,039 + 2,551 x1 + -12,326 x2 + -4,917 x3 +1,009 x4 +0,492 x5 + e keterangan: y = indeks perataan laba (income smoothing) x1 = kepemilikan institusional x2 = financial leverage x3 = return on asset (roa) x3 = besar perusahaan x3 = reputasi auditor e = standard error (penyimpangan yang mungkin terjadi, yaitu sebesar 0,05 jurnal akuntansi & investasi146 uji hipotesis uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau sendiri sendiri antara variabel independen dengan variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lainya adalah konstan.dasar dinilainya penerimaaan hipotesis berdasarkan besarnya nilau signifikansinya (sig). jika nilai sig di bawah 0,05 makan h 0 ditolak dan hipotesis alternative diterima. kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,092 (> 0,05) yang memiliki arti bahwa h 0 diterima dan h 2 ditolak. dengan adanya nilai signifikansi sebesar 0,092 tersebut, membuktikan bahwa kepemilikan instusional tidak mendorong terjadinya praktik perataan laba.hasil ini konsisten dengan penelitian jiyanto dan bambang (2007) dan panca wahyuningsh (2009) dan prabayanti (2011) yang telah membuktikan bahwa kepemilikan instusional tidak mempengaruhi praktik perataan laba. financial leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,160 (> 0,05) yang memiliki arti bahwa h 0 diterima dan h 2 ditolak. dengan adanya nilai signifikansi sebesar 0,160 tersebut, membuktikan bahwa financial leverage tidak mendorong terjadinya praktik perataan laba. hasil ini konsisten dengan penelitian narsa (2003) dan miqdad dan fauziah (2007) dan andreas dwi (2011) yang telah membuktikan bahwa financial laverage tidak mempengaruhi praktik pera-taan laba. return on asset (roa) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,09 (> 0,05) yang memiliki arti bahwa h 0 ditolak dan ha diterima. dengan adanya nilai signifikansi sebesar 0,09 tersebut, membuktikan bahwa return on asset mendorong terjadinya praktik perataan laba. hasil ini konsisten dengan penelitian dan suratna dan mediastuti (2004) dewi (2007) dan karina (2007) dan syafiont(2008), yang telah membuktikan bahwa return on asset mempengaruhi praktik perataan laba. ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,092 (> 0,05) yang berarti bahwa h 0 diterima dan h 1 ditolak. hal ini membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh variabel besaran perusahaan terhadap praktik perataan laba. hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh ashari et al. (1994), zuhroh (1996), jatiningrum (2000), jin dan machfoedz (1998) dan miqdad dan fauziah (2007) dan andreas dwi (2011) yang telah membuktikan bahwa besaran perusahaan tidak mempe-ngaruhi praktik perataan laba. reputasi auditor memiliki nilai signifikansi sebesar 0,212 (>0,05) yang berarti hipotesis ditolak. hal ini membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh variabel reputasi auditor terhadap praktik perataan laba. hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh prabanyanti (2011) dan yudhanta (2013) yang telah membuktikan bahwa reputasi auditor tidak mempengaruhi praktik perataan laba. berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tabel 5. hasil uji f vol. 15 no.2 juli 2014 147 hasil uji kelayakan model berdasarkan tabel chisquare test. dimana pada tabel hasil uji f menunjukkan bahwa nilai chi-square adalah sebesar 3.030 dengan nilai sig > 0,05, yaitu diketahui bahwa pada tabel hasil uji f dengan nilai sig sebesar 0.071. sehingga pada uji f tersebut membuat kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan / bersama sama terhadap variabel dependent (perataan laba). penelitian ini berhasil membuktikan adanya praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bei. hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan indeks perataan laba dengan menggunakan indeks eckel. dari 29 perusahaan yang diamati, ditemukan setidaknya 16 oerusahaan yang melakukan perataan laba. dengan demikian, hasil tersebut mengindentifi-kasikan masih adanya praktk perataan laba di antara perusahaan keuangan jasa perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. berdasarkan perhitungan uji t, ditemukan hanya variabel return on asset (roa) saja yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba, sedangkan variabel besar perusahaan, financial laverage, profitabilitas, reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada perusahaan keuangan jasa perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia 2009 – 2013 kepemilikan institusional berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. hal ini dibuktikan dengan adanya nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,092. hasil temuan ini terpaksa menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemlikan institusional berpengaruh terhadap praktik perataan laba. hal ini sesuai dengan hasil penelitian penelitian jiyanto dan bambang (2007) dan panca wahyuningsh (2009) dan prabayanti (2011) yang telah membuktikan bahwa kepemilikan instusional tidak mempengaruhi praktik perataan laba. penjelasan yang dapat diberikan mengenai tidak berpengaruhnya variabel kepemilikan intitusional terhadap praktik perataan laba hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada current earnings (guna dan herawaty, 2010). akibatnya menejer terpaksa melakukan tindakan yang dapat mening-katkan laba jangka pendek, misalnya dengan manipulasi laba. financial laverage berdasarkan hasil uji t, menunjukan bahwa laverage tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. hal ini dibuktikan dengan adanya nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,160.hasil temuan ini terpaksa menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemlikan institusional berpengaruh terhadap praktik perataan laba. hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh narsa (2003) dan miqdad dan fauziah (2007) penelitian narsa (2003) dan andreas dwi (2011) yang telah membuktikan bahwa financial laverage tidak mempengaruhi praktik perataan laba. mereka juga membuktikan bahwa financial leverage tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba.oleh karena itu,hipotesis kedua yang menyatakan bahwa faktor financial leverage berpengaruh terhadap praktik perataan laba ditolak. leverage dalam peelitian ini diukur dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total aktiva. maka , semakin tinggi tinggi hutang suatu perusahaan maka semakin tinggi pula rasio leverage. besarnya hutang akan meningkatkan resiko perusahaan dalam memperoleh kredit dan meningkatkan resiko pemilik perusahaan, rata rata leverage dalam penelitian ini adalah 0,648 sehingga resiko yang ditanggung pemilik modal jurnal akuntansi & investasi148 juga kecil, jadi tidak mempengaruhi dalam praktik perataan laba karna untuk memperoleh tambahan dana manajemen tidak harus menggunanakan dana kreditur tapi bisa diperoleh dari biaya operasional mereka. return on asset (roa) pada pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa return on assets (roa) berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. hal tersebutberdasarkan hasil uji t yang menunjukkan angka signifikan yang lebih kecildari 0,05 yaitu 0,09. oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa return on assets (roa) berpengaruh terhadap praktik perataan laba dapatditerima. hasil ini konsisten dengan penelitian dan suratna dan mediastuti (2004) dewi (2007) dan karina (2007) dan syafiont (2008), yang telah membuktikan bahwa return on asset mempengaruhi praktik perataan laba. profitabilitas merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manjemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang dan menaksir resiko dalam investasi atau meminjamkan dana (dwiatmini dan nurkholis, 2001). dengan kata lain, profitabilitas menjadi tolak ukur kinerja bagi pihak eksternal. menurut assih dan gudono (2000) perusahaan yang memiliki roa yang lebih tinggi cenderung melakukan perataaan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah karena manajemen tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba. ukuran perusahaan berdasarkan hasil uji t, menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. hal ini dibuktikan dengan adanya nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu0,905.hasil temuan ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh ashari et al. (1994), zuhroh (1996), jatiningrum (2000), jin dan machfoedz (1998) dan miqdad dan fauziah (2007) dan andreas dwi (2011) yang telah membuktikan bahwa besaran perusahaan tidak mempe-ngaruhi praktik perataan laba. menuut penulis saat ini investor atau kreditur dalam mengalirkan dananya tidak menjadikan satu satunya ukuran perusahaan sebagai pertimbangannya, karna selain dari ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari aktiva, terdapat pengukuran lainnya yang lebih penting yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan seperti aliran cash flow serta rasio rasio yang lebih dapat menggambarkan kinerja perusahaan, karna belum tentu perusahaan besar bisa menangani kinerjanya dan dapat mengembalikan uang kreditur dan menmberikan keuntungan kepada investor. reputasi auditor berdasarkan hasil uji t, menunjukan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. hal ini dibuktikan dengan adanya nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu0,212.hasil temuan ini menolak hipotesis kelima yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh prabanyanti (2011) dan yudhanta (2013) yang telah membuktikan bahwa reputasi auditor tidak mempengaruhi praktik perataan laba. secara umum dapat dijelaskan bahwa kap the big four ataupun non the big four cenderung tidak vol. 15 no.2 juli 2014 149 memperngaruhi praktik perataan laba. dapat disimpulkan perataan laba yang ditemukan dalam praktik audit merupakan perataan laba yang masih dalam batasan sak atau praktik audit dilaksanakan bukan untuk mencari perataan laba tetapi lebih kepada kredibilitas laporan keuangan. simpulan penelitian ini menemukan bahwa aspek yang mempengaruhi industry perbankan dalam melakukan perataan laba adalah profitabilitas yang diproksikan dengan roa. hal itu tidak lepas dari profitabilitas sebagai bagian dari komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manjemen. dengan kata lain, profitabilitas menjadi tolak ukur kinerja bagi pihak eksternal. perusahaan yang memiliki roa yang lebih tinggi cenderung melakukan perataaan laba dibandingkan dengan peru-sahaan yang lebih rendah karena manajemen tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga memu-dahkan dalam menunda atau mempercepat laba. implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya pengawasan yang memdai kepada entitas perbankan yang memiliki laporan profitabilitas yang baik. bias saja hal itu dikarenakan adanya aktivitas perataan laba yang dilakukan manajemen perbankan yang bersangkutan. memang isu manajemen labamasih menjadi pro dan kontra dalam ranah etis. namun, akan menjadi masalah jika praktik manajemen laba mempengaruhi kualitas laba dan kualitas laporan keuangan yang digunakan sebagai pemangku kepen-tingan dalam mengambil keputusan. penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni pada lingkup sampel. oleh karena itu penelitian selanjutnya perlu memperluas lingkup sampel. selain itu penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembang-kan variable yang menjadi penentu terjadinya praktik manajemen laba dan mengembangkan hubungan variable tersebut dalam desain atau model penelitian yang lebih berbeda. daftar pustaka anggraini, f. 2005. pengaruh konsentrasi kepemilikan manajerial, pangsa pasar, dan profitabilitas terhadap status pemerataan laba. paper dipresentasikan pada simposium riset ekonomi surabaya. ashari, n., h. c. koh, s. l. tan, dan w. h. wong. 1994. factors affecting income smoothing among listed companies in singapore. accounting and business research, 24 (96), 291301. assih, p. dan gudono. 1998. hubungan tindakan perataan laba dengan reaksi pasar atas pengumuman informasi laba perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta, disertasi doktoral, universitas gadjah mada. breton, g., dan h. stolowy. 2000. a framework for the classification of accounts manipulations. hec accounting & management control working paper, (708). budiasih, i. 2009. faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 4 (1), 17-29. cahan, s. f., g. liu, dan j. sun. 2008. investor protection, income smooth-ing, and earnings informativeness. journal of international accounting research, 7 (1), 1-24. dewi, r. k. 2011. analisa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba (income smoothing) pada perusahaan manufaktur dan keuangan yang terdaftar di bei (2006-2009). disertasi doktoral, universitas diponegoro. dwi, a. s. 2011 faktor-faktor yang mempe-ngaruhi perataan laba pada perusa-haan keuangan. skripsi, universitas negeri jember. eckel, n. (1981). the income smoothing hypothesis revisited. abacus, 17 (1), 28-40. ervia, j. k. 2013. pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage operasi terhadap praktik perataan laba (studi empiris perususahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2008–2010). skripsi, universitas dian nuswantoro. guna, w. i., dan a. herawaty. 2010. pengaruh mekanisme good corporate governance, independensi auditor, kualitas audit dan faktor lainnya terhadap manajemen laba. jurnal bisnis dan akuntansi, 12 (1), 53-68. herawati, t. 2013. pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusa-haan. jurnal manajemen, 2 (2), 113-125. jin, l. s dan m. machfoedz. 1998. faktorfaktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. jurnal riset akuntansi indonesia, 1 (2), 174-191. juniarti, c. 2005. analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perataan laba (income smoothing) pada perusahaanperusahaan go public. jurnal akuntansi dan keuangan, 7 (2), 148-162. kasmir, 2013. analisis laporan keuangan. jakarta: pt raja grafindo persada. jurnal akuntansi & investasi150 kirschenheiter, m. dan n. d. melumad. 2002. can “big bath” and earnings smoothing co exist as equilibrium financial reporting strategies?. journal of accounting research, 40 (3), 761-796. kusumawati, m. d. 2009. pengaruh kepemilikan institusional, corporate governance perception index, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas akrual. disertasi doktoral, universitas sebelas maret. lang, l., e. ofek dan r. stulz. 1996. leverage, investment, and firm growth. journal of financial economics, 40 (1), 3-29. miqdad, m. dan l. fauziah. 2007. “faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba (income smoothing) pada perusahaan industri barang konsumsi yang listed di bursa efek jakarta. jurnal akuntansi universitas jember, 5, 51-71. narsa, i. m. 2003. faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba selama krisis moneter pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek surabaya. majalah ekonomi, (2), 128-145. nasser, e. m. dan herlina. 2003. pengaruh size, profitabilitas dan leverage terhadap perataan laba pada perusahaan go publik. jurnal ekonomi, 7 (3), 291-305. nurhikmah, s. 2012. pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham (studi kasus pada industri manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia). disertasi doktoral, universitas hasanuddin. pradipta, a. 2011. analisis pengaruh dari mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba. jurnal bisnis dan akuntansi, 13 (2), 93-106. prawesti, l. dan a. indrasari. 2014. informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return saham. jurnal akuntansi dan investasi, 15 (1), 19-31. salno, h. dan m. baridwan. 2000. analisis perataan penghasilan (income smoothing): faktor-faktor yang mempengaruhi dan kaitannya dengan kinerja saham perusahaan publik di indonesia. jurnal riset akuntansi indonesia, 3 (1), 17-34. siregar, s. v. n., dan s. utama. 2005. pengaruh struktur kepemilikan. ukuran perusahaan dan praktik corporate governance terhadap pengelolaan laba. paper dipresen-tasikan di simposium nasional akuntansi viii, solo. ujiyantho, m. a., dan b. a. pramuka. 2007. mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. . paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi x, makassar. utomo, s. b., dan b. siregarb. 2008. pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kontrol kepemilikan terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). jurnal akuntansi & manaje-men, 71, 113-125. wahyudi, u. dan h. p. prawesti. 2006. implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai varia-bel intervening. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi ix, padang. wahyuningsih, p. 2009. pengaruh struktur kepemilikan institusional dan corporate governance terhadap manajemen laba. fokus ekonomi, 4 (2), 78-93. yudhanta a. e. 2013. analisi faktor-faktor yang memenuhi praktik income smoothing. jurnal akuntansi uni-versitas trunojoyo, 1, 3942. a accrual accounting agency theory alue added intellectual coefficient apbn/apbd b bursa efek indonesia c california management review capital employed efficiency company performance company value contemporary accounting research costumer duration costumer role costumer support customer success e ethics f financial accountability & management financial intermediation financial performance financial structure h human capital efficiency i iasc ifac indian pharmaceutical industry industri pertambangan dan pertanian insider trading intangible assets intellectual capital intellectual capital disclosures international accounting standards committee international federation of accountants j journal of intellectual capital jurnal akuntansi & keuangan k kinerja perusahaan l legitimacy theory local government m market value mcmaster word congress modal intelektual n new public management nilai perusahaan o organizational climate and culture p pemerintah daerah pengaruh intellectual capital terhadap kinerja per procedia economics r relevance of intellectual capital disclosure resource-based theory s securities and exchange commis-sion's signalling theory smac society of management accountants of canada stakeholder stakeholder theory structural capital efficiency stva t the japanese banking sector trader tradisional measures of corporate performance u universitas diponegoro us multinational firms v vaca vahu vaic value added w working unit journal of accounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper the role of political connections in the relationship between managerial ability and fraudulent financial statements yahya yeshua ahmad, bambang subroto, and sari atmini* abstract research aims: this study seeks to prove empirical evidence regarding the effect of managerial ability on fraudulent financial statements. design/methodology/approach: the population of this study was manufacturing firms listed on the indonesia stock exchange in the 2017-2019 period. the data met the criteria of as many as 90 companies with a total of 270 observations. then, hypothesis testing in this research used moderated regression analysis. research findings: study outcomes demonstrated that managerial ability positively impacted fraudulent financial statements. furthermore, the positive influence of managerial ability on the fraudulent financial statement was weaker when the company was politically connected. theoretical contribution/originality: this study provides empirical evidence regarding the heterogeneity of managerial ability and political connections as predictors of fraudulent financial statements. practitioner/policy implication: the study result provides a reference for regulators to provide more effective oversight of companies with superior managerial capabilities and is politically connected. research limitation/implication: the limitations in this research can be considered to formulate further research related to variable measurement. in addition, no single measurement method can explain various conditions. keywords: managerial ability; political connections; fraudulent financial statements introduction financial statement fraud is management fraud related to material misstatements of financial statements that adversely affects information users (acfe, 2014). over the last few decades, the incidence of financial fraud has increased sharply. fraud deterrence organizations report that financial statement fraud causes the largest average loss compared to other types of fraud (acfe, 2020). in addition, fraudulent financial statements attract the attention of regulators, academics, and practitioners because they cause huge losses and become serious problems for markets and economic systems. the implications of fraudulent financial statements go beyond calculations from the monetary aspect because they are closely related to moral and integrity issues. affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas brawijaya, east java, indonesia *correspondence: sariatmini@ub.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i3.14493 citation: ahmad, y. y., subroto, b., & atmini, s. (2022). the role of political connections in the relationship between managerial ability and fraudulent financial statements. journal of accounting and investment, 23(3), 431-445. article history received: 15 apr 2022 revised: 19 may 2022 accepted: 31 may 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57205621139 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uxownnuaaaaj http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ mailto:sariatmini@ub.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14493 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14493 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.14493&domain=pdf ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 432 financial statement fraud has spread to various countries, both developed and developing countries. according to albrecht et al. (2012), financial pressure is the most potent trigger for a person or company management to commit fraud; even 95% of fraud is caused by financial pressure. financial pressure essentially triggers financial statement fraud. hence, financial pressure needs to be minimized by mapping the root of the problem to prevent fraud. pressure can be minimized by reducing the driving force. in this respect, the researchers have tried to formulate efforts to minimize the incentives that can trigger fraudulent actions in this condition. to minimize the company's financial pressure, managerial ability can be used as a mechanism to maintain the company's financial stability. the fraud triangle theory states that fraud is stronger if the company's profitability or financial stability is threatened by the corporate economic, industry, or operational conditions (nia, 2015). on the other hand, the incentive to commit fraud will be smaller when top management can maintain financial stability or profitability by choosing the right strategy to maximize the business organization's performance. therefore, managerial ability can be a solution to minimize the company's financial pressure. as a result, the possibility of management committing fraud in fraudulent financial statements becomes lower (wang et al., 2017). however, several studies have taken the opposite view by proving that managers with superior abilities had a detrimental effect on firms. tian (2014) and cheung et al. (2017) demonstrated that managers with superior abilities could better create value for their benefit than maximize shareholder value. managers with superior abilities are also likelier to engage in insider transactions (wang, 2013). furthermore, dellaportas (2013) also voiced that managers with superior abilities could use superior knowledge about internal control weaknesses and financial reporting practices to design appropriate strategies to commit fraud. moreover, several previous studies showed heterogeneous results. therefore, it is important to re-examine the influence of the corporate managerial ability on fraudulent financial statements by considering the factors that can strengthen or weaken the relationship. to maximize the mechanism of managerial ability in limiting fraudulent financial statements, the current researchers consider political connections as a contextual factor that can hinder the effectiveness of managerial ability. in addition, this study's discussion of political connections is based on the integration between resource dependence theory and agency theory. the concept of resource dependence theory suggests that the firm is an open system contingent on the external environment (hillman et al., 2009). in this concept, the government is one of the most complex external constituencies to control. the pattern of corporate dependence on the government produces inter-organizational and intra-organizational forces that influence organizational behavior. in this condition, the emergence of the company's dependence on the government can have a negative effect on agency conflicts that occur in indonesia. meanwhile, agency theory is a concept of power, believing that ownership is separated between shareholders and managers. conflicts with such a pattern generally occur in companies with heterogeneous ownership structures. in indonesia, conflicts actually occur between the stronghold of majority and minority shareholders, commonly referred ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 433 to as type two agency conflicts (claessens et al., 2000). this concept explains that there is a power difference between principals. the stronghold of the majority shareholder has greater power to carry out expropriation practices against the stronghold of the minority shareholder. majority shareholders can utilize their controlling rights to expropriate wealth from minority shareholders (villalonga & amit, 2006). the practice of expropriation can be carried out through transactions with related parties, either tunneling or propping (cheung et al., 2017). according to agency theory, the weak protection of investors and the law enforcement system in indonesia (leuz et al., 2003) and the homogeneous ownership structure (claessens et al., 2000) significantly encourage the majority shareholders to commit to the expropriation of minority shareholders. further, political connections can increase the power level of the majority shareholder in expropriating the minority shareholder (sun et al., 2016). politically connected companies will try to cover up their behavior by intervening in accounting numbers to hide their opportunistic activities (he et al., 2014). from the perspective of a politically connected company, transparency can lead to unwanted oversight and restrict perpetrators from exploiting low levels of corporate governance effectiveness (bona-sánchez et al., 2014). in addition, habib et al. (2017) have proven that connected firms tend to recruit lowquality auditors when the company is involved in third-party transactions. it indicates that the company is less concerned about monitoring and the role of audit information. company managers also tend to choose auditors with low credibility to cover up their opportunistic behavior. therefore, this study attempted to fill research gaps in several aspects. this research elaborates on the heterogeneous impact of managerial ability on the fraudulent financial statement. furthermore, because political connections substantially affect business activity in indonesia, this research also verifies whether managerial ability's influence on fraudulent financial statements differs at each level of political connection. besides, this study also adjusts the measurement model of each variable to reduce estimation bias and provide better insight into the heterogeneous influence of managerial capacity on financial reporting quality. thus, this study used the f-score proxy formulated by dechow et al. (2011) to measure fraudulent financial statements because it has a higher accuracy rate than the data provided by the securities regulatory commission. henceforth, political connections in this study were not measured using a dummy variable as in the research of wang et al. (2017), habib et al. (2017), and harymawan and nowland (2016), i.e., the company was given the number one predicate if it was politically connected firm and zero if it was not politically connected firm. related to that, measurement using dummy variables is weak because it does not consider the capacity of the existing political connections within a company. political connections were also not measured using the proportion method, namely the number of connected boards divided by the full councils (huang & zhao, 2016). here, the proportion method is also considered less than ideal because it cannot reflect the political connections held by shareholders. therefore, this research employed the number of commissioners, directors, corporate secretaries, and corporate owners who were politically connected to measure the level ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 434 of political links (nugrahanti & puspitasari, 2018) and considered the political links owned by shareholders (houston et al., 2014). furthermore, indonesia ranked in the top three in asia with the highest sample of fraud cases after india and china (acfe, 2014). on the other hand, indonesia is an emerging market country with strong political ties to business history (harymawan & nowland, 2016). for this reason, the research focuses on the manufacturing sector because, based on the acfe report (2020), financial statement fraud is dominantly more common in the manufacturing industry. also, the authors committed to theoretically and practically building contributions by conducting this research. the theoretical contribution of the study is to expand accounting knowledge in the field of fraud mitigation through the accumulation of different information. practically, this study can be used by the financial services authority (ojk) as a basis for evaluating regulations regarding the monitoring system for management and designing fraud prevention strategies. literature review and hypotheses development the fraud triangle (cressey, 1950) suggests three factors supporting fraudulent actions: pressure, opportunity, and rationalization. pressure, a motivating factor for companies or managers to undertake fraud, can be in the form of financial or non-financial pressures. financial pressures arise due to the threat to financial stability or the company profit level by economic, industrial, or operational conditions (tuanakota, 2014). the lower corporate financial performance, the stronger the financial pressure faced by the corporate, and the greater the incentive for corporate or managers to commit fraud. corporate financial performance describes the managerial ability level in managing a series of resources owned by the company to generate a higher income level and describes the strategy chosen by management (hambrick & manson, 1984). managerial ability is the efficiency of managers in converting a series of companies’ resources to generate optimal sales or income and can summarize reliable information for future forecasting (demerjian et al. 2012). managerial ability is also a predictor of the tendency of fraudulent financial statements. in this case, managers with high skills better understand the technology and industry trends, are reliable in predicting product demand, create higher investments, and manage human resources more efficiently. in addition, managers with superior abilities can translate strategies in each line of the company well to produce quality financial reporting performance and strategies (demerjian et al., 2012). the concept also supports this argument that company performance reflects top management's chosen strategy (hambrick & manson, 1984). managers with higher abilities will also be better capable of reducing financial pressure. subsequently, an incentive to do fraudulent financial statements will be lower. several previous studies have found evidence that managers with high managerial abilities could maintain the company's internal profitability to avoid financial difficulties. companies managed by managers with superior capabilities also had greater liquidity (andreou et al., 2016), could facilitate the success of corporate innovation (chen et al., ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 435 2015), had lower levels of leverage (yung & chen, 2018), including preventing companies from financial difficulties (leverty & grace, 2012), had a low risk of default (bonsall et al. 2017), could mitigate audit risk and business sustainability risk (krishnan & wang, 2015), and could report financial statements on time (abernathy et al., 2018). consistent with these findings, wang et al. (2017) stated that fraudulent financial statements would be lower when managers with high capacity manage the company. companies managed by managers with superior abilities are also less likely to undertake fraudulent financial statements. based on this explanation, the first hypothesis proposed in this study is: h1: managerial ability has a negative effect on the fraudulent financial statement. in addition, this study integrates resource dependence and agency concepts to explain political connections' dark side. according to the resource dependence viewpoint, the company is an open system whose behavior is influenced by external entities and is highly dependent on the government (hillman et al., 2009). firms also rely heavily on political partners to reduce uncertainty and obtain preferential resources (hillman & dalziel, 2003). this dependence produces forces that influence the behavior of business organizations. the company's dependence on the government can exacerbate agency conflicts. in many asian countries, including indonesia, conflicts occur between majority and minority shareholders (claessens et al., 2000) and generally occur in companies with concentrated ownership structures (villalonga & amit, 2006). in addition, a homogeneous ownership structure can trigger majority shareholders to practice expropriation against minority shareholders by utilizing their political means (qian et al., 2011). political connections also harm minority shareholders because they can increase the power of majority shareholders to take opportunistic actions (sun et al., 2016). besides, politically connected companies prefer leniency against government regulations (correia, 2014) and receive legal protection from their political partners. here, the company prioritizes politicians’ goals over maximizing shareholder value (saeed et al. 2016) by preferring to invest in projects that support government policies than projects with clear prospects. politically connected companies also have easier access to funding from banking institutions (li et al., 2008). the attendance of political partners in bank funding makes loan decisions not considered a risk. consequently, the company's leverage level will increase (faccio et al., 2006; qian et al., 2011). in addition, the preference for funding and legal protection makes companies with political connections dislike external financing, making corporations less concerned about the market's need for quality financial reporting (leuz & gee, 2006). therefore, the quality of earnings of a politically connected firm is worse than that of an unrelated (chaney et al., 2011). systematically, politically connected companies have high information gaps. firms’ proximity to politicians also increases the risk of fraudulent financial statements (gross et al., 2016). to hide rentseeking and tunneling activity, politically connected companies will publish more opaque financial reports (chen et al., 2015). ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 436 in contrast, increased transparency in politically connected companies can limit the possibilities for exploiting weak corporate governance (bona sanchez et al., 2014). the controlling shareholder's capacity to benefit personally from his controlling rights will decrease as the company's level of transparency increases (piotroski et al., 2015). besides, top management with political connections tends to use political means to build an environment for their benefit. the politically connected top management is less concerned about the market need for quality financial reporting and greater financing access. under these conditions, financial statement fraud will be greater when companies are politically connected (wang et al., 2017). based on this explanation, the second hypothesis proposed in this study is: h2: political connection weakens the negative influence of managerial ability on the fraudulent financial statement. research method this study’s purpose was to test causal hypotheses between research variables. the population of this research was all manufacturing industry companies listed on the idx during the 2017-2019 period. this study did not use the year after 2019 due to the covid19 pandemic. in early 2020, the covid-19 pandemic rocked the global economy, with its lockdown policy harming the company's profitability and increasing economic uncertainty. the purposive sampling technique was used for sampling in this research. the sample criteria are as follows. first, manufacturing industry firms were consistently listed on the idx for 2017-2019. second, the companies had a 2017-2019 annual report. third, they had complete data related to the variables used in the study. based on the criteria, 90 samples were obtained, and the total observations in the study were 270. then, the sources of financial information used to calculate managerial ability and fraudulent financial statements were acquired through the annual report provided indonesia stock exchange. furthermore, data on political connections were obtained from the ownership structure and curriculum vitae of the commissioners, directors, corporate secretary, and corporate owners in the annual report and searches on websites providing information about political connections. this information can be obtained through www.dpr.go.id for a list of dpr (parliament) members, a search engine website for minister’s names, www.kemendagri.go.id for a name list of heads and deputy regional heads, and a party website for party politician name. the dependent variable studied was fraudulent financial statements. a fraudulent financial statement is an unlawful activity that negatively regulates financial statements to deceive or mislead users of information (tuanakotta, 2014). the fraudulent financial statement was measured using the f-score developed by dechow et al. (2011) below. ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 437 f-score = probability (fraudulent financial statement)/0.0037 .................................... (1) probability (fraudulent financial statement) = epredicted value /(1+epredicted value) ................ (2) valueit = 7.893 + 0.790*rsstit + 2.518*δ receivableit + 1.191*δ inventoryit + 1.979*soft assetsit + 0.171*δ change cash salesit – 0.932*δ roait + 1.029*issueit .................................................................................................. (3) rsst it = (δ working capital + δ non-current operating capital) + δ financial accrual) ⁄ average total assets .......................................................................................... (4) description: δ working capital = [(current assetsit – cash and short termit) – (current liabilitiesit – short term debtit) – (current assetsit-1– cash and short termit-1) – (current liabilitiesit-1 – short term debtit-1)] δ non-current operating capital = [(total assetsit – current assetsit – investment and advancesit) – (total liabilitiesit– current liabilitiesit – long term debtit) (total assetsit-1 – current assets it1 – investment and advancesit-1) – (total liabilitiesit-1 – current liabilitiesit-1 – long term debtit-1)] δ financial accrual = [(short term investmentit + long term investmentit)– (long term debtit + debt in current liabilitiesit + preferred stockit) – (short term investmentit-1 + long term investmentit-1) – (long term debtit-1 + debtincurrentliabilitiesit-1 + prefferedstockit-1)] average total assets = [(total assetsit + total assetsit-1)/2] δ receivable = (receivableit – receivableit-1) / [(total assetsit-1 + total assetsit)/2] δ inventory = (inventoryit – inventoryit-1) / [(total assetsit-1 + total assetsit)/2] soft assets = (total assetsit – plant property and equipmentit – cash and cash equivalentit)/total asetit δ cash sales = [(salesit – (receivableit – receivableit-1)] – [(salesit-1 – (receivableit-1 – piutangit-2)] – 1 δroa = (earningsit / [(totalassetsit-1 + total assetsit)/2] – (earningsit-1 / [(totalassetsit-1 + totalassetsit-2)/2]) issue = if the firm issues common stock or long-term debt, it is one and zero if otherwise. the indicators for reading the f-score value according to hung et al. (2017) are as follows: score more than 2.45 (very high risk), score more than 1.85 (high risks), score equal to 1 (above normal risk), and score less than 1 (normal or low risk). furthermore, the independent variable in this research was managerial ability. managerial ability is the capability to manage a company that can form accurate assessments and forecasts concerning company efficiency and synthesizes reliable information for future forecasts (demerjian et al., 2012). measurement of managerial ability is as follows. ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 438 sales firm efficiency = ____________________________________________________ cost of goods sold + selling, general, and administrative expenses + plant, property, and equipment + net operating lease + research and development + goodwill + other intangible assets …..…………... (5) in addition, the company's efficiency size is influenced by company-specific factors and management characteristics, so a regression test is needed to isolate the managerial ability score from the firm efficiency measure. the value of managerial ability was obtained from the residual value from the following regression equation. firm efficiencyit = α + β1 total assetsit + β2 market shareit + β3 free cash flow indicatorit + β4 ageit + β5 business segment concentrationit + β6 foreign currency indicatorit + εit .............................................. (6) description: total assetsit = total assets of the manufacturing firms at book value; market shareit = percentage of net income divided by sales; free cash flow indicatorit = it is zero if the manufacturing firm gets a negative free cash flow value, and if the manufacturing firm's free cash flow is positive, it is one; ageit = the period the manufacturing company listed on the indonesian stock exchange; business segment concentrationit = sales of the largest segment divided by sales; foreign currency indicatorit = it is 0 if the company makes foreign currency adjustments and 1 if the company does not make foreign currency adjustments; ε = error henceforth, the moderating variable used was the political connection. the political connection was measured by counting the number of directors, commissioners, and corporate secretaries who were also politicians or former politicians (nugrahanti & puspitasari 2018) and considering politically connected shareholders (houston et al., 2014). then, moderated regression analysis was used to test the hypothesis. systematically, there is an interaction between the independent and moderating variables in the regression. the regression equation has to meet a series of classical assumption tests, including the normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests. the regression equation formulated by the researchers is as follows. yit = α + β1 x1it + β2 x2it t + β3 x1it* x2it + it ......................................................... (7) description: y = fraudulent financial statement; x1 = managerial ability; x2 = political connections;  = error ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 439 result and discussion in this study, the descriptive analysis aimed to provide an overview of the research characteristics of each variable. the data characteristics used in this analysis included the minimum, maximum, mean, and standard deviation values of the variables studied. table 1 descriptive statistics minimum maximum mean standard deviation fraudulent financial statement 0.08 0.64 0.31 0.11 managerial ability -0.46 0.42 -0.00 0.16 political connections 1 5 1.48 0.85 total observation = 270 descriptive statistics for each company variable are shown in table 1. after selecting the data based on the specified criteria, the researchers obtained 270 company observation data. the number of financial statement fraud and political connections in the table above indicates a small variation between the minimum and maximum values. it can be seen from the standard deviation figure, which was smaller than the mean number. however, the number of managerial abilities and variables that contained interactive elements between managerial ability and political connections had a lower mean value than the standard deviation value. it denotes that the data varied between the minimum and maximum values. table 2 regression test results variable model test managerial ability 0.724 (t-value) (2.465)** hypothesis 1 managerial ability*political connections 0.404 (t-value) (1.995)* hypothesis 2 f 40.316 sig f 0.000* adj r2 0.305 *sig< 5%, **sig<1% as shown in table 2, the test results showed that the coefficient β1 and t-stat values were respectively 0.724 and 2.465, significant at the 5% level. it indicates that managerial ability had a positive effect on fraudulent financial statements. this finding is contrary to what was predicted. in other words, the test results did not support the hypothesis formulated by the research (h1), and this study could not provide evidence of a negative effect of managerial ability on fraudulent financial statements. meanwhile, the test outcome for hypothesis 2 revealed that the value of the coefficient β2 and t-stat was respectively 0.404 and 1.995, significant at the 1% level. it denotes that the positive influence of managerial ability on financial statement fraud would be weaker when the company was politically connected. this finding is contrary to what was predicted. thus, the test results did not support the hypothesis (h2), and this study could ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 440 not provide evidence that political connections could weaken the negative relationship between managerial ability and fraudulent financial statements. the results also uncovered that managerial ability was a predictor of financial statement fraud experienced by the companies. however, managerial ability had a positive effect on fraudulent financial statements. this study outcome is in line with herawaty and solihah's (2019) research, which has proven that managers with high competence could take advantage of opportunities to formulate concealment strategies; managers with superior abilities also tend to have high earnings manipulations. however, this study's results are inconsistent with the research by wang et al. (2017), which verified that financial statement fraud would be lower when managers with superior abilities manage the company. in addition, the study results could not confirm the fraud triangle theory, which believes that managerial ability can minimize financial pressure by utilizing managers' capabilities to maintain financial stability or the level of company profits. according to the fraud triangle, this condition will prevent the company from financial difficulties that can trigger managers to take opportunistic actions by presenting items in the financial statements. in this case, various possibilities cause managers with superior abilities to act opportunistically. for instance, the compensation scheme provided by the company may not match the executives' expectations, so the incentive to commit fraud is greater. another possibility is that executives take advantage of capabilities related to weaknesses in internal control systems and financial reporting practices to design appropriate strategies to undertake fraud (dellaportas, 2013). besides, the discretion given to superior managers will be dangerous for the company if it is not balanced by an effective monitoring system (mishra, 2018; tian, 2014). weak monitoring systems also provide a wide opportunity for the executive to act maliciously. moreover, this study used the integration between the resource dependence theory and the type two agency conflicts to get a more realistic perspective on the role of political capital in the relationship between managerial capacity and financial statement fraud. however, the results of this study do not support the theoretical construction utilized. based on resource dependence theory, the corporate is an open system that is very dependent on the government (hilman et al. 2009). this dependence has negative effects that exacerbate the type two agency conflict situation. the company’s dependence on the government can also strengthen the majority shareholder's power to deprive minority shareholders of welfare (sun et al., 2016). besides, companies with political connections have a higher information gap because companies are faced with a greater agency conflict than those not politically connected (ling et al., 2016). the research yield revealed that managerial ability's positive influence on financial statement fraud was weaker when the company was politically connected. the political connections in this momentum limited managers from acting dishonestly. the existence of political partners in the company also brought positive benefits. this study's findings align with guedhami et al. (2014), which have empirically proven that politically connected companies preferred the big four auditors as partners compared to choosing auditors with low credibility to increase transparency. furthermore, batta et al. (2014) ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 441 provided support that connected firms had higher accounting quality than non-connected firms. nevertheless, this study is inconsistent with al-dhamari and ku ismail (2015) and chaney et al. (2011), stating that politically connected companies get protection from their political partners, so they are not motivated to fulfill market and regulatory demands on quality financial reporting. in this regard, not all impact of political connections is homogeneous. differences in the types of political connections may have different effects on financial reporting quality. another possibility is that differences in measurement methods affect the diversity of effects of political connections on the quality of financial reporting. this research has practical implications that can be used as material for management and financial services authorities in formulating policies for fraud prevention strategies in companies. furthermore, investors can consider the harmonization of non-financial aspects in the form of political connections and qualitative characteristics of company managers when investing. moreover, the auditor can use the two fraud predictors above as the foundation for assessing client risk. conclusion contrary to what was predicted, this study found evidence that higher managerial ability resulted in higher levels of fraudulent financial statements. in addition, this study provides evidence of the role of political connections in weakening the positive influence of managerial ability on fraudulent statement fraud. this outcome also provides empirical evidence regarding the heterogeneity of managerial ability and political connections as predictors of fraudulent financial statements. further, the results of this study can be used as consideration for company managers to minimize fraudulent financial statements. at the general meeting, shareholders can consider holistically if they want to hire managers with high abilities if the supervisory system in the company is inadequate. it is because the discretion given to managers with high abilities will increase financial statement fraud if it is not balanced with an adequate supervisory system. hence, business organizations need to establish processes, procedures, and controls that prevent executives from committing fraud and effectively detect fraudulent activity. investors also need to consider non-financial factors in the form of political connections when investing since companies with political connections have heterogeneous effects. for auditors, companies with high managerial abilities indicate a red flag that financial statement fraud is likely to be, is being or has occurred. in the engagement process, ideally, the auditor should be more skeptical of clients with high managerial abilities because these factors have been shown to lead to a high risk of financial statement fraud, so the auditor will be exposed to a higher risk of litigation. furthermore, this research can be used by the financial services authority (ojk) as a basis for evaluating regulations ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 442 regarding the monitoring system for management and designing fraud prevention strategies. the limitations of this research can provide input for the development of further research. first, this study did not consider the political positions of commissioners, directors, and shareholders. the effect of political connections on fraudulent financial statements may differ at each level of position held by directors, commissioners, and shareholders. in addition, different types of political connections affect the quality of financial reporting. thus, further research related to the measurement of political connections can refer to the measurement method to obtain more precise results. furthermore, researchers can classify the types of political connections to reduce estimation bias and provide better insight into the effect of diversity of political connections on corporate behavior. second, this study did not include the financial statement fraud system and environmental aspects. therefore, subsequent research can elaborate on various dimensions to minimize pressure, especially external pressure with very complex dimensions. in this respect, fraud prevention strategies cannot be guided by a single strategy for all phenomena but rather a strategy for one fraud phenomenon with similar root causes and contexts. references abernathy, j. l., kubick, t. r., & masli, a. (2018). evidence on the relation between managerial ability and financial reporting timeliness. international journal of auditing, 22(2), 185-196. https://doi.org/10.1111/ijau.12112 acfe. (2014). report to the nation on occupational fraud and abuse global fraud study. www.acfe.com. retrieved from https://www.acfe.com//media/files/acfe/pdfs/2014-report-to-nations.ashx acfe. (2020). report to the nations, 2020 global study on occupational fraud and abuse.www.acfe.com. retrieved from https://legacy.acfe.com/report-to-thenations/2020/ albrecht, w.s., albrecht, c.o., albrecht, cc., & zimbelman, m.f. (2012). fraud examination. usa: south-western cengage learning. al-dhamari, r., & ku ismail, k. n. i. (2015). cash holdings, political connections, and earnings quality: some evidence from malaysia. international journal of managerial finance, 11(2), 215-231. https://doi.org/10.1108/ijmf-02-2014-0016 andreou, p. c., philip, d., & robejsek, p. (2016). bank liquidity creation and risk-taking: does managerial ability matter? journal of business finance and accounting, 43(1–2), 226– 259. https://doi.org/10.1111/jbfa.12169 batta, g., heredia, r. s., & weidenmier, m. (2014). political connections and accounting quality under high expropriation risk. european accounting review, 23(4), 485–517. https://doi.org/10.1080/09638180.2014.906316 bona-sánchez, c., pérez-alemán, j., & santana-martín, d. j. (2014). politically connected firms and earnings informativeness in the controlling versus minority shareholders context: european evidence. corporate governance: an international review, 22(4), 330– 346. https://doi.org/10.1111/corg.12064 https://doi.org/10.1111/ijau.12112 https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2014-report-to-nations.ashx https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2014-report-to-nations.ashx https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2020/ https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2020/ https://doi.org/10.1108/ijmf-02-2014-0016 https://doi.org/10.1111/jbfa.12169 https://doi.org/10.1080/09638180.2014.906316 https://doi.org/10.1111/corg.12064 ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 443 bonsall, s. b., holzman, e. r., & miller, b. p. (2017). managerial ability and credit risk assessment. management science, 63(5), 1425–1449. https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2403 chaney, p. k., faccio, m., & parsley, d. (2011). the quality of accounting information in politically connected firms. journal of accounting and economics, 51(1-2), 58-76. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003 chen, y., podolski, e. j., & veeraraghavan, m. (2015). does managerial ability facilitate corporate innovative success? journal of empirical finance, 34(5), 313–326. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2015.08.002 cheung, k. t. s., naidu, d., navissi, f., & ranjeeni, k. (2017). valuing talent: do ceos’ ability and discretion unambiguously increase firm performance? journal of corporate finance, 42(1), 15–35. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.11.006 claessens, s., djankov, s., & lang, l. h. p. (2000). the separation of ownership and control in east asian corporations. journal of financial economics, 58(1-2), 81-112. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00067-2 correia, m. m. (2014). political connections and sec enforcement. journal of accounting and economics, 57(2–3), 241–262. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.04.004 cressey, d. r. (1950). the criminal violation of financial trust. american sociological review, 15(6), 738–743. https://doi.org/10.2307/2086606 dechow, p. m., ge, w., larson, c. r., & sloan, r. g. (2011). predicting material accounting misstatements. contemporary accounting research, 28(1), 17–82. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01041.x dellaportas, s. (2013). conversations with inmate accountants: motivation, opportunity and the fraud triangle. accounting forum, 37(1), 29–39. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003 demerjian, p., lev, b., & mcvay, s. (2012). quantifying managerial ability: a new measure and validity tests. management science, 58(7), 1229–1248. https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1487 faccio, m., masulis, r., & mcconnell, j. (2006). political connections and corporate bailouts. journal of finance, 61(6), 2597-2635. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x gross, c., königsgruber, r., pantzalis, c., & perotti, p. (2016). the financial reporting consequences of proximity to political power. journal of accounting and public policy, 35(6), 609–634. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.007 guedhami, o., pittman, j.a., & saffar, w. (2014). auditor choice in politically connected firms. journal accounting research. 52(1), 107–162. https://doi.org/10.1111/1475679x.12032 habib, a., muhammadi, a. h., & jiang, h. (2017). political connections, related party transactions, and auditor choice: evidence from indonesia. journal of contemporary accounting and economics, 13(1), 1–19. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004 hambrick, d. c., & mason, p. a. (1984). upper echelons: the organization as a reflection of its top managers. the academy of management review, 9(2), 193–206. https://doi.org/10.2307/258434 harymawan, i., & nowland, j. (2016). political connections and earnings quality: how do connected firms respond to changes in political stability and government effectiveness? international journal of accounting & information management, 24(4), 339356. https://doi.org/10.1108/ijaim-05-2016-0056 he, x., rui, o., zheng, l., & zhu, h. (2014). foreign ownership and auditor choice. journal of accounting and public policy, 33(4), 401–418. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.002 https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2403 https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2015.08.002 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.11.006 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00067-2 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.04.004 https://doi.org/10.2307/2086606 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01041.x https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003 https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1487 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.007 https://doi.org/10.1111/1475-679x.12032 https://doi.org/10.1111/1475-679x.12032 https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004 https://doi.org/10.2307/258434 https://doi.org/10.1108/ijaim-05-2016-0056 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.002 ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 444 herawaty, v., & solihah, d. (2019). the effect of ceo tenure, managerial skills and earning power on earnings manipulation with corporate governance as a moderating variable on manufacturing companies in indonesia stock exchange. academy of accounting and financial studies journal, 23(spesial issue 1), 1-16. retrieved from https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-ceo-tenure-managerialskills-and-earning-power-on-earnings-manipulation-1528-2635-23-si-1-355.pdf hillman, a. j., & dalziel, t. (2003). boards of directors and firm performance: integrating agency and resource dependence perspectives. academy of management review, 28(3), 383–396. https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196729 hillman, a. j., withers, m. c., & collins, b. j. (2009). resource dependence theory: a review. journal of management, 35(6), 1404–1427. https://doi.org/10.1177/0149206309343469 houston, j. f., jiang, l., lin, c., & ma, y. (2014). political connections and the cost of bank loans. journal of accounting research, 52(1), 193–243. https://doi.org/10.1111/1475-679x.12038 huang, h., & zhao, z. (2016). the influence of political connection on corporate social responsibility evidence from listed private companies in china. international journal of corporate social responsibility, 1(1), 1–19. https://doi.org/10.1186/s40991-016-0007-3 hung, d. n., ha, h. t. v., & binh, d. t. (2017). application of f-score in predicting fraud, errors: experimental research in vietnam. international journal of accounting and financial reporting, 7(2), 303-322. https://doi.org/10.5296/ijafr.v7i2.12174 krishnan, g. v., & wang, c. (2015). the relation between managerial ability, and audit fees and going concern opinion. auditing: a journal of practice & theory, 34(3), 139-160. https://doi.org/10.2308/ajpt-50985 leuz, c., & gee, f. o. (2006). political relationships, global financing and corporate transparency: evidence from indonesia. journal of financial economics 81(2) 411-439. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006 leuz, c., nanda, d., & wysocki, p. d. (2003). earnings management and investor protection: an international comparison. journal of financial economics, 69(3), 505–527. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1 leverty, j. t., & grace, m. f. (2012). dupes or incompetents? an examination of management’s impact on firm distress. journal of risk and insurance 79(3), 751-783. https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2011.01443.x li, h., meng, l., wang, q., & zhou, l.-a. (2008). political connections, financing and firm performance: evidence from chinese private firms. journal of development economics, 87(2), 283–299. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.03.001 ling, l., zhou, x., liang, q., song, p., & zeng, h. (2016). political connections, overinvestments and firm performance: evidence from chinese listed real estate firms. finance research letters, 18(3), 328–333. https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009 mishra, d. r. (2018). the dark side of ceo ability: ceo general managerial skills and cost of equity capital. journal of corporate finance, 29(6), 390-409. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.10.003 nia, s. h. (2015). financial ratios between fraudulent and non-fraudulent firms: evidence from tehran stock exchange. journal of accounting and taxation, 7(3), 38-44. https://doi.org/10.5897/jat2014.0166 nugrahanti, y. w., & puspitasari, a. (2018). do audit quality, political connection, and institutional ownership increase real earnings management? evidence from indonesia. asian journal of finance and accounting 8(4), 413-430. https://doi.org/10.1504/aajfa.2018.095245 https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-ceo-tenure-managerial-skills-and-earning-power-on-earnings-manipulation-1528-2635-23-si-1-355.pdf https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-ceo-tenure-managerial-skills-and-earning-power-on-earnings-manipulation-1528-2635-23-si-1-355.pdf https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196729 https://doi.org/10.1177/0149206309343469 https://doi.org/10.1111/1475-679x.12038 https://doi.org/10.1186/s40991-016-0007-3 https://doi.org/10.5296/ijafr.v7i2.12174 https://doi.org/10.2308/ajpt-50985 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1 https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2011.01443.x https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.03.001 https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.10.003 https://doi.org/10.5897/jat2014.0166 https://doi.org/10.1504/aajfa.2018.095245 ahmad, subroto, & atmini the role of political connections in the relationship … journal of accounting and investment, 2022 | 445 piotroski, j. d., wong, t. j., & zhang, t. (2015). political incentives to suppress negative information: evidence from chinese listed firms. journal of accounting research, 53(2), 405–459. https://doi.org/10.1111/1475-679x.12071 qian, m., pan, h., & yeung, b. (2011). expropriation of minority shareholders in politically connected firms, proceding finance and corporate governance conference. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1719335 sun, p., hu, h. w., & hillman, a. j. (2016). the dark side of board political capital: enabling blockholder rent appropriation. academy of management journal, 59(5), 1801-1822. https://doi.org/10.5465/amj.2014.0425 tian, j. j. (2014). board monitoring and endogenous information asymmetry. contemporary accounting research, 31(1), 136–151. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12022 tuanakotta, t. m. (2014). mendeteksi manipulasi laporan keuangan. jakarta : selemba empat villalonga, b., & amit, r. (2006). how do family ownership, control and management affect firm value? journal of financial economic, 80(2), 385-417. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005 wang, g. (2013). managerial ability and informed insider trading. working paper. indiana university. wang, z., chen, m.-h., chin, c. l., & zheng, q. (2017). managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting in china. journal of accounting and public policy, 36(2), 141–162. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.004 yung, k., & chen, c. (2017). managerial ability and firm risk-taking behavior. review of quantitative finance and accounting, 51(4), 1005–1032. https://doi.org/10.1007/s11156017-0695-0 https://doi.org/10.1111/1475-679x.12071 https://doi.org/10.5465/amj.2014.0425 https://doi.org/10.1111/1911-3846.12022 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.004 https://doi.org/10.1007/s11156-017-0695-0 https://doi.org/10.1007/s11156-017-0695-0 persepsi mahasiswa pada profesi dan pengaruhnya pada program studi akuntansi jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 1, halaman: 48-65, januari 2008 48 persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntan dan dampaknya pada program studi akuntansi ietje nazaruddin e-mail : ietjenazaruddin@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract recently many accounting programs have simultaneously faced declining enrollments. changes in business environment have created a perceived need more creative individuals in the accounting profession. this study asserts that to attract these people, we will have to change existing perceptions of the profession. the present study focuses on the point by examining the relationship between students’ inherent creativity, their perceptions of the accounting profession and their decisions to choose accounting as major. finding indicate that a student view of the accounting profession as interesting relates negatively to interaction between the student’s inherent creativity and the extent to which he or she holds a traditional view of accounting. keywords: inherent creativity, accounting profession. pendahuluan latar belakang penurunan calon mahasiswa pada program studi telah banyak menarik perhatian para peneliti. para peneliti akuntansi berusaha mengetahui penyebab penurunan minat calon mahasiswa pada program studi (jurusan) akuntansi. salah satunya adalah penelitian albrecht dan sack (2001) yang menunjukkan bahwa penyebab turunnya daya tarik program studi bagi calon mahasiswa adalah stereotypes profesi akuntan. profesi akuntan memiliki stereotypes tersendiri berdasarkan persepsi calon mahasiswa. calon mahasiswa melihat profesi akuntan merupakan profesi yang kurang menarik, membosankan karena akuntan dianggap selalu berhubungan dengan angka-angka, rutinitas. demikian pula dengan banyaknya film-film layar lebar yang menguatkan image yang kurang menguntungkan bagi profesi akuntan seperti gambaran akuntan sebagai orang yang tidak menarik, berkacamata tebal, introvert, membosankan, terlalu hati-hati, pendiam. stereotypes maupun image profesi akuntan menyebabkan calon mahasiswa yang kreatif memandang bahwa profesi akuntan tidak lagi merupakan profesi yang menantang, sehingga program studi akuntansi tidak menjadi prioritas pilihan bagi mereka. calon mahasiswa yang kreatif pada umumnya memiliki sifat inovatif, suka memecahkan masalahmasalah baru dan mengembangkan metode baru, mereka tidak menyukai halhal yang berhubungan dengan rutinitas, prosedural. stereotypes profesi akuntan tradisional tidak mendorong siswa yang ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 49 creative untuk mengetahui lebih lanjut bahwa lingkungan profesi akuntan telah berubah kontras dengan stereotypes profesi akuntan tradisional, perubahan lingkungan bisnis menghendaki individu yang berkecimpung pada profesi akuntan memiliki sifat yang kreatif. perubahan lingkungan bisnis terjadi karena perubahan tuntutan pasar terhadap jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan. profesi akuntan pada awalnya memfokuskan pada penyediaan jasa audit dan pajak. hal ini terlihat pada penelitian albrecht dan sack yang berjudul ‘the perilous future of accounting education’ (2001). hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan lingkungan bisnis yang mengakibatkan perubahan permintaan jasa akuntan. big five menunjukkan tahun 1993 rata-rata fee berkisar 51% dari jasa audit, konsultan pajak 22% dan konsultan manajemen serta lainnya 27%. mulai tahun 1999 terjadi penurunan fee dari jasa audit menjadi sebesar 33%, pajak 18% dan jasa konsultan manajemen meningkat menjadi 49%. tekanan kebutuhan dunia bisnis ini kemudian menyebabkan the big five melakukan divestasi kembali pada unit bisnisnya. mereka memberikan penghargaan lebih pada siswa lulusan akuntansi yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi dan personal akuntan yang memiliki kemampuan lebih dalam critical thinking. perkembangan pelayanan jasa itu menjadi lebih kearah innovative-intensive dari pada standarintensive (aaa, 1983) dan ini membuka peluang baru bagi perkembangan profesi akuntan. hasil penelitian murtanto (1999) juga menunjukkan profesi akuntan membutuhkan personel yang memiliki kreativitas tinggi seperti dapat berpikir cepat, cerdik, punya rasa ingin tahu tinggi. penelitian sharon burnett (2003) menunjukkan bahwa ketrampilan professsional yang perlu dikembangkan pada lembaga pendidikan akuntansi menduduki peringkat pertama adalah ketrampilan: berpikir analitis dan ktitis, berkomunikasi dalam bentuk tulisan, oral, bekerjasama dan berkemampuan untuk mengambil keputusan. dari beberapa hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profesi akuntansi membutuhkan mahasiswa yang kreatif, karena karakteristik kerja profesi akuntan sejalan dengan personality kreatif. program studi akuntansi perlu mengantisipasi tuntutan pasar untuk menghasilkan lulusan yang kreatif. menghasilkan lulusan yang kreatif akan lebih mudah jika input (calon mahasiswa) program studi akuntansi sudah memiliki sifat yang kreatif atau paling tidak program studi dapat mengidentifikasi karakteristik calon mahasiswa akuntansi. proses pendidikan pada program studi akuntansi dapat didesain untuk meningkatkan ketrampilan berpikir secara kritis dan kreatif (aaa, 1983; arthur anderson & co, 1989, treffinger, 1995). perubahan kurikulum akuntansi kearah kurikulum berbasis kompetensi ( keputusan mendiknas ri nomor 045/u/2002) adalah salah satu cara untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tututan perubahan. begitu pula metode pengajaran agar dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan ketrampilan berpikir kristis. booth dan winzar (1993) menunjukkan bahwa mahasiswa yang jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 48-65, januari 2008 50 tertarik pada akuntansi memiliki karakteristik tersendiri yang mengarahkan mereka untuk mempelajari kenyataan dan aturan yang diterapkan. karakteristik mahasiwa yang masuk pada program studi akuntansi perlu dipertimbangkan ketika program studi mendesain kurikulum dan metode pengajaran agar siswa yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan pasar khususnya profesi akuntan. hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa memilih program studi dengan melihat kesesuaian sifat personal diri mahasiswa pada profesi yang akan mereka pilih (gul, 1986, myers & myer,1980; wolk & cates, 1994). myers dan mc caulley (1985) menggambarkan pula program bisnis tidak menarik bagi personil yang kreatif, yang pada umumnya mereka lebih memilih ke liberal art dan jurusan teknik. saemann dan crooker (1999) menunjukkan bahwa perubahan kurikulum dan metode pembelajaran dapat meningkatkan ketrampilan berpikir kritis dan dapat menarik mahasiswa yang kreatif, tetapi yang paling mendasar untuk menarik mahasiswa yang kreatif adalah image profesi akuntan itu sendiri. dari beberapa hasil penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa image profesi akuntansi dapat menarik calon mahasiswa, apabila banyak calon mahasiswa kreatif yang tertarik pada profesi akuntan maka akan mudah bagi program studi akuntansi untuk menyeleksi mahasiswa untuk dididik sesuai dengan karakteristik yang diinginkan profesi akuntan. selain itu juga disimpulkan bahwa kurikulum dan metode pengajaran dapat membentuk kreativitas mahasiswa didik pada suatu program studi. penelitian ini mencoba melihat pengaruh interaksi (joint effect) inherent creativity mahasiswa dan stereotypes akuntan tradisional terhadap daya tarik profesi akuntan saat ini. selain itu ingin diteliti pula apakah daya tarik profesi akuntan mempengaruhi putusan mahasiswa untuk memilih program studi akuntansi sebagai prioritas pertama pilihan mereka dan ingin mengetahui pula apakah proses pembelajaran pada program studi akuntansi akan menambah keyakinan mereka terhadap keputusan pilihan mereka pada program studi akuntansi serta mengubah image profesi akuntan. perumusan masalah permasalahan yang akan diteliti adalah: (1) apakah interaksi inherent creativity yang dimiliki mahasiswa dan stereotypes profesi akuntan tradisional mempengaruhi daya tarik profesi akuntan saat ini. (2) apakah ada perbedaan daya tarik profesi akuntan dan demografi data mahasiswa (latar belakang mahasiswa seperti: jurusan ketika di smu, gender, ip) berdasarkan keputusan mahasiswa dalam memilih program studi akuntansi. (3) apakah kepuasan pada proses pembelajaran di program studi akuntansi akan mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap daya tarik profesi dan akan menambah keyakinan mahasiswa terhadap keputusan pilihan. ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 51 tinjauan pustaka penurunan minat pada program studi akuntansi akhir-akhir ini perlu diantisipasi dengan mengetahui apa penyebab utama penurunan minat siswa. hasil penelitian albrecht dan sack (2001) menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan minat dalam program studi akuntansi yaitu rendahnya gaji pertama yang diterima oleh lulusan, adanya pilihan karir lain yang lebih menarik, kesadaran untuk memilih program studi yang menawarkan resiko tinggi, adanya salah persepsi terhadap akuntansi dan profesi akuntansi. pilihan terhadap program studi dipengaruhi oleh persepsi calon mahasiswa terhadap profesi, sehingga mereka hanya akan memilih program studi yang menurut persepsi calon mahasiswa menarik dan sesuai dengan personality yang mereka miliki. beberapa penelitian tentang tipe personality dari akuntan professional dan mahasiswa akuntansi banyak dilakukan. penelitian personality dalam bidang akuntansi menggunakan beberapa alat ukur, tetapi yang paling banyak digunakan adalah myers briggs type indicator (mbti) (myer & mccaulley, 1985) dan kirton’s adaptorinnovator inventory (kai) (kirton, 1987). mbti menggunakan dimensi intuitif yaitu kecenderungan sesorang untuk kreatif, imaginative dan mampu beradaptasi (carlson, 1980: carne & kirton, 1982: mackinnon, 1961). mereka menyukai pada pemecahanan permasalahan baru dan mengembangkan metoda baru dalam pekerjaan mereka. karakteristik mbti tersebut didalam kai dinamakan dengan kai innovator (gryskiecz dan tullar, 1995). lawan dari sifat intuitives dalam mbti adalah kecenderungan pada sifat stability, hati-hati , practicality dan realism. mereka cenderung lebih menyukai kerutinan, keakuratan tugas dengan menggunakan standar dan sistem yang jelas, ciri ini dinamai dengan kai adaptor. beberapa penelitian menggunakan mbti untuk menginvestigasi dimensi personality pada individu yang akan memasuki profesi akuntan dan pada mahasiswa akuntansi. booth dan winzar (1993) menunjukkan bahwa mahasiswa program akuntansi 30% masuk kategori intuitives berminat pada profesi akuntan. wolk dan cates (1994) juga menunjukkan hanya 23% mahasiswa akuntansi mempunyai sifat innovator . inman (1989) mengatakan kekurangan mahasiswa yang dapat berpikir secara kreatif menyebabkan program akuntansi kurang effektif. berdasarkan hasil survey, ditunjukkan bahwa program akuntansi dianggap kurang menarik dan terlalu berorientasi pada hafalan (memorization). persepsi mahasiswa pada program studi akuntansi inilah yang menyebabkan berkurangnya peminat dengan kualitas yang baik pada jurusan akuntansi. sifat pengajaran akuntansi tradisional secara aktual mempengaruhi persepsi para calon mahasiswa potensial program studi akuntansi. survey pada sekolah setara smu menunjukkan persepsi mereka ‘accountant are dull, boring number crunchers’ (larkin, 1991). stereotypes mengenai profesi akuntan tidak mendorong siswa yang creative untuk mengetahui lebih lanjut bahwa lingkungan profesi akuntan telah jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 48-65, januari 2008 52 berubah. perubahan itu ditujukkan berubahnya keinginan klien, masalahmasalah baru, dan penuh tantangan serta banyaknya variasi pekerjaan yang ditawarkan. mengapa akuntansi membutuhkan mahasiswa yang memiliki sifat kreatif? hal ini dikarenakan telah terjadi perubahan tuntutan pasar yang dapat dilihat dari penelitian albrecht dan sack yang berjudul ‘the perilous future of accounting education’ (2001). hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan lingkungan bisnis yang mengakibatkan perubahan permintaan jasa akuntan. big five menunjukkan tahun 1993 rata-rata fee berkisar 51% dari jasa audit, konsultan pajak 22% dan konsultan manajemen serta lainnya 27%. mulai tahun 1999 terjadi penurunan fee dari jasa audit menjadi sebesar 33%, pajak 18% dan jasa konsultan manajemen meningkat menjadi 49%. tekanan kebutuhan dunia bisnis ini kemudian menyebabkan the big five melakukan divestasi kembali pada unit bisnisnya. mereka memberikan penghargaan lebih pada siswa lulusan yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi dan personal akuntan yang memiliki kemampuan critical thinking lebih. assosiasi akuntan manajemen (ima) juga kemudian merespon perubahan ini dengan mengganti jurnal dari management accounting menjadi strategic finance. profesi finance (accountans) dilibatkan dan dipercaya dalam profesional bisnis yang berkerja dengan manajemen dalam proses pengambilan keputusan. perubahan kebutuhan bisnis ternyata tidak sebanding dengan perubahan pendidikan akuntansi. hal ini disebabkan perubahan pendidikan akuntansi lebih sulit sesuai dengan pernyataan albrecht dan sack yaitu: ‘business has to be more nimble (than education). it is shaped quickly by market forced. higher education is not nimble. it’s only slowly shaped by market forces.’ pendidikan memiliki keterbatasan untuk melakukan perubahan secara cepat, karena adanya hirarki universitas, aturan penyusunan kurikulum dan administrasi universitas. sistem birokrasi pendidikan merupakan salah satu yang menghambat program studi untuk dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. hasil penelitian burnett, s. (2003) menunjukkan professional skills yang perlu dikembangkan dalam pendidikan akuntansi. berpikir secara kritis dan analitis menduduki urutan teratas yang dipertimbangkan merupakan unsur terpenting yang perlu dikembangkan dalam pendidikan akuntansi. dalam penelitian ini juga terungkap bahwa selayaknya para pembisnis professional dilibatkan sebagai penasehat program studi akuntansi. penurunan hipotesis dalam penelitian ini akan diuji tiga hipotesis. hipotesis pertama ingin mengetahui pengaruh interaksi inherent creativity dan stereotypes profesi akuntan tradisional terhadap daya tarik profesi akuntan . hipotesis ke dua ingin melihat perbedaan daya tarik profesi akuntan dan demografi data mahasiswa (latar belakang mahasiswa seperti: jurusan, gender) berdasarkan keputusan mahasiswa dalam memilih program studi akuntansi. hipotesis ketiga menguji ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 53 untuk melihat kepuasan pada proses pembelajaran di program studi akuntansi dan daya tarik profesi akan menambah keyakinan mahasiswa terhadap keputusan pilihan. pengukuran personality menggunakan mbti dan kai seperti yang dilakukan olah saeman (1999) dengan mengasosiasikan individu yang kreatif pada kecenderungan untuk memecahkan masalah yang unik dengan cara yang berbeda dan mengembangkan metoda baru bukan pada teknik lama. stereotypes profesi akuntan tradisional mengacu pada pandangan bahwa akuntansi hanya bergantung pada standar, prosedural yang diasumsikan sebagai bentuk yang tidak menarik. berdasarkan hal tersebut kemudian diturunkan hipotesis satu yang menduga bahwa mahasiswa yang inherentnya kreatif jika memandang profesi akuntan seraca tradisional akan menganggap profesi akuntan tidak memiliki daya tarik. orang yang memiliki inherent creative jika memandang profesi akuntansi sebagai profesi yang memfokuskan pada hal-hal yang terstruktur akan memandang profesi akuntansi itu tidak menarik. orang yang memiliki inherent creativity jika memandang profesi akuntansi sebagai profesi yang memfokuskan pada keakuratan akan memandang profesi akuntansi itu tidak menarik. h1: interaksi inherent creativity dan stereotypes profesi akuntan tradisional berpengaruh terhadap daya tarik profesi akuntan hipotesis dua menduga daya tarik profesi akuntansi, dan latar belakang mahasiswa akan mempengaruhi pilihan mereka terhadap program studi akuntansi h2: ada perbedaan daya tarik profesi akuntan dan demografi data mahasiswa berdasarkan keputusan mahasiswa dalam memilih program studi akuntansi. hipotesis terakhir menduga bahwa interaksi mahasiswa dengan program studi akuntansi yang dilihat dari kepuasan mereka terhadap program studi akuntansi akan mengubah cara pandang mereka terhadap profesi akuntan dan akan mempengaruhi keyakinan mereka terhadap pilihan pada prodi akuntansi h3a: kepuasaan dalam proses pembelajaran pada program studi akuntansi akan mempengaruhi daya tarik profesi akuntan h3b: kepuasaan dalam proses pembelajaran pada program studi akuntansi akan mempengaruhi keyakinan mereka terhadap keputusan pilihan mehasiswa pada program studi akuntansi tujuan penelitian peneliti ingin memberikan bukti empiris mengenai: (1) apakah interaksi inherent creativity dan stereotypes profesi akuntan tradisional berpengaruh terhadap daya tarik profesi akuntan (2) apakah ada perbedaan daya tarik profesi akuntan dan demografi data mahasiswa (latar belakang mahasiswa seperti: jurusan, umur, gender) berdasarkan keputusan jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 48-65, januari 2008 54 mahasiswa dalam memilih program studi akuntansi. (3) apakah kepuasan pada proses pembelajaran di program studi akuntansi akan mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap daya tarik profesi dan akan menambah keyakinan mahasiswa terhadap keputusan pilihan. kontribusi penelitian hasil penelitian diharapkan : (1) memberikan masukan pada ikatan profesi akuntan yaitu iai tentang pandangan mahasiswa terhadap profesi akuntan. jika ada salah persepsi siswa pada profesi akuntan maka iai dapat segera berbenah diri untuk mencari solusi dalam rangka memperbaiki image profesi. (2) memberikan masukan pada prodi tentang kepuasaan mahasiswa terhadap prodi akuntansi yaitu terhadap proses pembelajaran. (3) memberikan masukan pada prodi tentang tingkat kreativitas mahasiswa didiknya, sehingga dapat dicarikan solusi metode pengajaran yang tepat. metoda penelitian desain penelitian penelitian myers dan mc caulley (1985) menunjukkan siswa telah memutuskan cita-cita mereka sebelum mereka menentukan pilihan pada program studi yang mereka anggap dapat mendukung cita-citanya. siswa yang kreatif pada umumnya memilih studi pada liberal art dan teknik, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai perubahan program studi akuntansi dan perubahan peran profesi akuntan. konsekuensinya perubahan metode dan kurikulum dalam akuntansi tidak mengubah persepsi mereka terhadap pendidikan akuntansi serta daya tarik profesi akuntan saat ini. penelitian ini ingin mengetahui persepsi mahasiswa semester awal ketika mereka menentukan pilihan pada program studi akuntansi daya tarik profesi akuntan. peneliti juga ingin mengetahui dampak yang diberikan program studi akuntansi terhadap keyakinan pilihan siswa pada program studi akuntansi. penelitian ini akan menggukan metode mail survey dengan sample mahasiswa akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakarta. mahasiswa yang menjadi subyek dibagi menjadi dua yaitu mahasiswa baru semester awal dan semester akhir. survey yang pertama menggunakan sample mahasiswa akuntansi di awal semester pertama sebelum mereka secara intens berinteraksi dengan prodi akuntansi. survey yang kedua menggunakan mahasiswa di semester akhir yang diasumsikan sudah banyak memperoleh pemahaman mengenai akuntansi dan berinteraksi dengan program studi akuntansi. kusioner yang akan disebarkan sebanyak 100 kusioner untuk mahasiswa baru dan 100 kuisioner untuk mahasiswa semester akhir. kuisioner langsung dibagikan secara acak pada mahasiswa. survey dilakukan dengan menggunakan kusioner yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti sebelumnya (saemann, 1999; gough, 1979) yang telah memiliki reliabiltas dan ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 55 validitas yang baik sesuai dengan standar penelitian . definisi dan alat ukur variabel variabel hipotesis pertama variabel dependennya adalah daya tarik profesi akuntan. daya tarik profesi akuntan diukur dengan menggunakan instrument oleh saemann (1999) yang terdiri dari 4 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. angka 1 menunjukkan tingkat daya tarik profesi yang rendah sedangkan angka 5 menunjukkan tingkat daya tarik profesi akuntan yang tinggi. variabel independennya adalah 1. stereotypes profesi akuntan tradisional yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok (saemann, 1999) yaitu a. structure yang digunakan untuk mengukur kecenderungan profesi yang pekerjaan bersifat tersetruktur dan sesuai dengan aturan. pengukuran menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. angka 1 menunjukkan semakin tidak terstruktur sedangkan angka 5 menunjukkan semakin tidak terstruktur. b. percise yang digunakan untuk mengukur kecenderungan profesi yang pekerjaannya berorientasi pada keakuratan dan kehati-hatian. pengukuran menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. angka 1 menunjukkan semakin tidak mementingkan keakuratan sedangkan angka 5 menunjukkan semakin mementingkan keakuratan. c. solitary yang digunakan untuk mengukur sifat kerja akuntan yang berorientasi pada angka dan keindividualan. pengukuran menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. angka 1 menunjukkan semakin tidak menarik performance-nya sedangkan angka 5 menunjukkan semakin menarik performance-nya . 2. inherent creativity . variabel kreativitas inherent menggunakan instrument yang dikembangkan oleh gough yang terdiri dari 30 item pertanyaan creative personality scale (cps) (gough, 1979). intrument ini menggunakan menggunakan pembobotan, jika nilai pembobotan berkisar antara -12 sampai dengan +18. semakin besar score menunjukkan makin tinggi tingkat kreativitas inherent variabel hipotesis kedua variabel yang digunakan dalam hipotesis dua ada tiga. variabel dependennya adalah pilihan terhadap program studi akuntansi. untuk mengukur variabel ini menggunakan 1 butir pertanyaan yang dikembangkan oleh saemann (1999) dengan skala likert 1 sampai dengan 5. variabel independennya (1) variabel demografi data terdiri dari gender yang menunjukkan jenis kelamin wanita atau pria, umur, pernah/tidak mengikuti pelajaran akuntansi di smu, jurusan siswa jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 48-65, januari 2008 56 ketika di sma, indeks prestasi kumulatif (2) daya tarik profesi akuntan sama seperti variabel pada hipotesis pertama variabel hipotesis ketiga variabel yang digunakan ada 3. variabel dependennya adalah konsistensi terhadap pilihannya terhadap prodi akuntansi dan daya tarik profesi akuntan. variabel independennya adalah kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran akuntansi diukur dengan menggunakan 5 skala likert. angka 1 menunjukkan tingkat kepuasan rendah dan angka 5 menunjukkan tingkat kepuasan tinggi pada proses pembelajaran. uji kualitas data butir-butir pertanyaan variabel stereotypes profesi akuntan tradisional, creative person, dan daya tarik profesi akuntan diacak urutannya untuk menghindari hello effect. butir – butir pertanyaan juga ada yang di reversikan (dibalik) dengan tujuan melihat konsistensi jawaban responden. selain perlakuan penghilangan hello effect pada kuisioner, peneliti juga akan melakukan pengujian validitas konstruk. uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal dengan menggunakan cronbach alpha. uji hipotesis pengujian hipotesis 1 dan 3 dilakukan dengan menggunakan regresi multiplicative dan regresi linier sederhana. persamaan matematis penelitian ini ada 2. persamaan hipotesis 1 interest = α + β1 creativity + β2 stereotypes akuntan tradisional + β3 creativity* stereotypes akuntan tradisional keterangan: interest : daya tarik profesi akuntan stereotypes profesi akuntan tradisional :structure, precise, dan solitary creativity : kreativitas inherent mahasiswa creativity* stereotypes akuntan tradisional : interaksi antara stereotypes akuntan dengan creativity alpha (α) : konstanta β1, β2, β3, : koefisien regresi persamaan hipotesis 3 interest = α+ β1 kepuasan pada proses pembelajaran keyakinan terhadap pilihan = α+ β1 kepuasan pada proses pembelajaran selain regresi peneliti juga akan melihat dengan menggunakan compare means sebagai pengujian hipotesis dua yaitu independent-sample t test hasil dan pembahasan statistik deskriptif sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi semester awal dan semester akhir. jumlah data yang dapat digunakan dalam penelitian ini ada 71 sampel. statitik demografi responden data ditampilkan pada tabel 1 dan statistik ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 57 deskriptif masing masing variabel ditampilkan pada tabel 2. tabel 1 demografi responden no keterangan jumlah prosentase 1 gender wanita pria 46 25 65% 35% 2 jurusan ketika di smu ipa ips lain-lain 18 48 5 25% 68% 7% 3 ipk 2,5 2,75 2,75 3 3 3,5 3,5 4 4 14 16 6 10% 35% 40% 15% 4 semester awal akhir 31 40 44% 56% 5 pelajaran tata buku di smu ya tidak 65 6 91% 9% tabel 2 statistik deskriptif variabel n minimu m maximu m mean std. deviation stereotypes akuntan tradisional 71 28,00 56,00 43,6197 5,96026 struktur 71 3,00 15,00 11,1549 2,98399 prcson 71 16,00 30,00 23,2535 3,49579 sltry 71 4,00 15,00 9,2113 2,72510 daya tarik akuntan 71 12,00 20,00 16,0423 2,62100 kepuasan mahs 71 2,00 5,00 4,0563 ,69462 keyakinan pilihan pada akuntansi 40 3,00 5,00 4,0500 ,55238 tabel 2 menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki stereotypes akuntan tradisional pada profesi akuntan sekarang ini, karena meannya di atas mean teoritis yaitu 30. mahasiswa masih beranggapan bahwa profesi akuntan itu jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 48-65, januari 2008 58 masih berkecimpung pada pekerjaan yang terstruktur, sangat mementingkan keakuratan dan berorientasi pada angkaangka. profesi akuntan masih dianggap menarik dilihat dari nilai rata-rata yang masih berada di atas mean teoritis yaitu 10. mahasiswa juga terlihat mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi dan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa pilihan mereka pada akuntansi adalah hal yang tepat setelah berinteraksi dengan proses pembelajaran akuntansi. uji kualitas data pengujian kulitas data dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas data. hasil pengujian reliabilitas dan validitas data menunjukkan bahwa ada 12 butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel stereotypes akuntan tradisional yang reliabel dan valid dari 23 butir pertanyaan walaupun untuk solitary masih rendah tetapi ada diatas batas terendah. reliabilitas dan validitas data untuk mengukur variabel daya tarik akuntan terdiri dari 4 butir pertanyaan dan menunjukkan tingkat reliabilitas serta validitas yang tinggi. hasil pengujian reliabilitas alat ukur terlihat dalam tabel 3 dan pengujian validitas data ada dalam tabel 4. tabel 3 hasil uji reliabilitas no variabel nilai cronbach alpha 1 struktur 0,86 2 precision 0,72 3 solitary 0,56 4 daya tarik profesi akuntan 0,86 tabel 4 hasil uji validitas no variabel loading factor 1 struktur (butir pertanyaan struktur no 7,8,9) 0,88 -0,89 2 precision (butir pertanyaan precision no 2,4,5,6,7,10) 0,55 – 0,75 3 solitary (butir pertanyaan solitary no 1,2,3) 0,69 – 0,76 4 daya tarik profesi akuntan (butir pertanyaan daya tarik akuntan no 1,2,3,4) 0,80 – 0,88 hasil uji hipotesis satu hipotesis satu bertujuan untuk melihat interaksi inherent creativity dan stereotypes profesi akuntan tradisional berpengaruh terhadap daya tarik profesi akuntan. pengujian ini ingin mengetahui pengaruh inherent creativity mahasiswa yang berinteraksi dengan persepsi stereotypes profesi akuntan tradisional terhadap daya tarik profesi akuntansi. hasil pengujian pengaruh inherent creativity terhadap daya tarik akuntansi menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki sifat kreatif yang tinggi akan ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 59 tertarik dengan profesi akuntan. hasil pengujian terlihat pada tabel 5. hasil pengujian tersebut belum melihat variabel kontijensi yaitu persepsi mahasiswa stereotypes profesi akuntan. pengujian hipotesis satu dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa yang memiliki inherent creativity yang tinggi tetapi masih memiliki stereotypes negatif profesi akuntan (profesi akuntansi tradisional) yang cenderung berorientasi ke standar, akurasi dan angka akan menurunkan perespsi mereka terhadap profesi akuntan saat ini. hasil pengujian hipotesis 1 terlihat pada tabel 6. tabel 5 hasil uji pengaruh inherent creativity terhadap daya tarik profesi akuntansi model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) 14,671 ,660 22,214 ,000 inherent creativity ,437 ,187 ,270 2,334 ,023 r square 0,073 tabel 6 hasil regresi interaksi inherent creativity dengan stereotypes akuntan tradisional model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) 6,612 4,881 1,355 ,180 inherent creativity 2,641 1,198 1,636 2,204 ,031 stereotypes akuntan tradisional ,193 ,114 ,438 1,697 ,094 interaksi creativity*stereotype s -,054 ,029 -1,365 -1,861 ,067 adjusted r square 0.079, f=3,010, sig 0,036 pengujian interaksi inherent creativity dengan stereotypes akuntan tradisional terhadap daya tarik profesi akuntan menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki inherent creativity yang tinggi tetapi masih berpersepsi bahwa profesi akuntan berstereotypes akuntan tradisional akan menurunkan daya tarik profesi akuntan . hal tersebut terlihat dari koeffisien regresi interaksi inherent jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 48-65, januari 2008 60 creativity dengan stereotypes akuntan tradisional yang negatif (-0,054) dan signifikan (pvalue:0,067) pada alpha 10% terhadap daya tarik profesi akuntan . uji hipotesis dua hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui perbedaan daya tarik profesi akuntan dan demografi data mahasiswa berdasarkan keputusan mahasiswa dalam memilih program studi akuntansi. keputusan mahasiswa memilih program akuntansi dilihat dari pilihan mahasiswa ketika mereka menentukan pilihan program studi ketika akan memasuki universitas. angka 1 menunjukkan bahwa pilihan akuntansi merupakan prioritas pertama pilihan mereka sedangkan angka 2 menunjukkan bahwa program studi akuntansi merupakan prioritas pilihan kedua. hasil statistik dari rata-rata (mean) terlihat dalam tabel 7 menunjukkan bahwa berdasarkan gender terlihat ada perbedaan prioritas pilihan antara wanita dan pria, wanita lebih memilih akuntansi sebagai pilihan pertama dibanding pria. berdasarkan perolehan mata pelajaran tata buku ketika di smu, nilai ip, jurusan smu dan daya tarik profesi akuntansi tidak berbeda antra mahasiswa yang memprioritaskan program studi akuntansi sebagai pilihan pertama ataupun sebagai pilihan kedua. hasil pengujian hipotesis kedua terlihat pada tabel 8. tabel 7 mean demografi responden dan daya tarik profesi akuntan tabel 8 independent samples test berdasarkan prioritas pilihan mahasiswa levene's test for equality of variances t-test for equality of means f sig. t df sig. (2tailed) mean differen prodi n mean std. deviation gender pertama 58 1,2931 ,45916 kedua 13 1,6154 ,50637 tb_smu pertama 58 1,0517 ,22340 kedua 13 1,2308 ,43853 jur_smu pertama 58 1,8276 ,56624 kedua 13 1,7692 ,43853 ip pertama 33 4,5758 ,86712 kedua 7 4,7143 ,95119 daya tarik profesi akuntan pertama 58 16,0862 2,67073 kedua 13 15,8462 2,47811 ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 61 ce gen der equal variances assumed 1,148 ,288 -2,245 69 ,028 -,3223 equal variances not assumed -2,109 16,7 11 ,050 -,3223 tb_s mu equal variances assumed 16,365 ,000 -2,135 69 ,036 -,1790 equal variances not assumed -1,431 13,4 27 ,175 -,1790 jur_ smu equal variances assumed ,470 ,495 ,348 69 ,729 ,0584 equal variances not assumed ,409 21,9 98 ,686 ,0584 ip equal variances assumed ,058 ,810 -,378 38 ,708 -,1385 equal variances not assumed -,355 8,25 4 ,731 -,1385 intr st equal variances assumed ,230 ,633 ,297 69 ,768 ,2401 equal variances not assumed ,311 18,7 93 ,759 ,2401 uji hipotesis tiga hipotesis tiga ingin menguji apakah kepuasan pada proses pembelajaran di program studi akuntansi akan mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap daya tarik profesi dan akan menambah keyakinan mahasiswa terhadap keputusan pilihan. hipotesis tiga dipecah menjadi dua yaitu: hasil pengujian hipotesis 3a menunjukkan bahwa kepuasan dalam proses pembelajaran pada prodi akuntansi tidak mempengaruhi ketertarikan mereka pada profesi akuntansi. hasil pengujian terlihat pada tabel 9. hasil regresi untuk menguji hipotesis 3b menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa pada proses pembelajaran mempengaruhi keyakinan mahasiswa terhadap pilihannya pada program studi akuntansi. hasil pengujian hipotesis 3b terlihat dalam tabel 10. tabel 9 hasil regresi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran terhadap daya tarik profesi akuntan model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 48-65, januari 2008 62 f= ,009; sig= ,923; rsquare= ,00 tabel 10 hasil regresi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran terhadap keyakinan mahasiswa atas pilihannya pada program studi akuntansi model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant ) ,963 ,378 2,547 ,015 kepuasan pada pbl ,767 ,093 ,801 8,241 ,000 f= 67,908; sig= ,000; r square= , 641 pembahasan hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa hipotesis satu didukung, hasil ini menunjukkan bahwa interaksi inherent creativity dengan stereotypes profesi akuntan tradisional akan mempengaruhi daya tarik profesi akuntan saat ini. para mahasiswa yang yang memiliki kreativitas yang tinggi akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap profesi akuntan saat ini, tetapi mahasiswa yang kreatif jika masih memiliki image profesi akuntan tradisional yang tinggi akan menurunkan pandangan mereka terhadap daya tarik profesi akuntan saat ini. hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian saemann, p (1999) yang tidak berhasil mendukung hipotesis yang diajukan. hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan adanya perbedaan prioritas pilihan pada prodi akuntansi antara mahasiswa pria dan wanita. faktor demografi dan daya tarik profesi akuntan tidak berbeda berdasarkan prioritas pilihan mahasiswa terhadap program studi akuntansi. hasil pengujian hipotesis tiga menunjukkan hipotesis 3a tidak berhasil didukung ini berarti interaksi mahasiswa terhadap proses pembelajaran pada program studi akuntansi yang berupa kepuasan terhadap proses pembelajaran tidak mempengaruhi persepsi mereka terhadap daya tarik profesi akuntansi. pengujian hipotesis 3 b menunjukkan bahwa hipotesis didukung yang berarti bahwa kepuasan terhadap proses pembelajaran akan mempengaruhi keyakinan mereka terhadap pilihan pada program studi akuntasi. 1 (constant) 16,21 2 2,979 5,443 ,000 kepuasan pada pbl -,071 ,733 -,016 -,097 ,923 ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 63 kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian ini ingin melihat pengaruh interaksi inherent creativity dengan stereotypes profesi akuntan tradisional terhadap daya tarik profesi akuntan saat ini. subyek penelitian yang digunakan adalah mahasiswa program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta semester awal dan semester akhir. hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis satu yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki sifat kreatif akan semakin tertarik dengan profesi akuntansi saat ini apabila mereka tidak mempunyai stereotypes terhadap profesi akuntan tradisional yang sering digambarkan sebagai profesi yang memiliki sifat kerja yang terstruktur, akurat dan berorientasi pada uang saja. hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis dua bahwa tidak ada perbedaan pada demografi data dan daya tarik profesi akuntan berdasarkan kategori prioritas pilihan mahasiswa pada program studi akuntansi. hasil pengujian hipotesis 3a tidak berhasil didukung, tetapi pengujian hipotesis 3b berhasil didukung yang menunjukkan bahwa mahasiswa semakin yakin terhadap kebenaran pilihannya ketika ia puas dengan proses pembelajaran akuntansi. hasil statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki image akuntan seperti profesi akuntan tradisional. keterbatasan ada beberapa keterbatasan penelitian, yaitu: (1) sample penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakarta, sehingga perlu kehatihatian didalam melakukan generalisasi hasil penelitian. (2) reliabilitas alat ukur yang rendah pada penelitian ini terutama alat ukur solitary saran hasil penelitian ini menunjukkan perlunya ikatan profesi akuntan indonesia untuk mengubah image bahwa profesi akuntansi itu sudah berkembang tidak terbatas pada image yang selama ini berkembang pada profesi akuntan tradisional. peran pembelajaran juga perlu ditingkatkan untuk mengubah image profesi akuntan daftar pustaka albercht, dan sack, j (2001). the perilous future of accounting education. the cpa journal, march 2001. american accounting association (aaa) (1983). future accounting education: preparing for the expanding profession american accounting association committee on the future structure, content, and scope of accounting education arthur anderson & co, athur young, coopers & lybrand, delloitte haskins & sells, ernst & whitney, peat marwick main & co, & price waterhouse & touche ross (1989). perspective on education: jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 48-65, januari 2008 64 capabilitities for succes in the accounting profession. new york: author (big eight white paper) booth, p., & wizar, h. (1993). personalityi biases of accounting students: some implications for learning style preferences. accounting and finance, november, 109-120 burnett, s. (2003). the future of accounting education: a regional perspective. journal of education for business, jan/feb . 129-134 carlson, r. (1980) studies of jungian typology: ii. representations of the personal word. journal of personality and social psychology, 38, 801-810 carne, g.c., & kirton, m.j (1982) styles of creativity: test-score correlations between kirton adaptioninnovation inventory and myersbriggs type indicator. psychologial reports, 50, 31-36 emerson, j.c. (1993). kpmg peat marwick: setting the new practice framework standard. emerson’s professional services review, june, 1-4 gough, h. g. (1979). a creative personality scale for adjective check list. journal of personality and social psychology, 37, 13981405 gryskiewicz, n. d., & tuller, w. l. (1995). the relationship betwen personality type and creativity style among managers. journal of psychology type, 32, 30-35 gul, f. a (1986). adaption_innovation as a factor in australian accounting undergraduates’ subject interest and career preferences. journal of psychology type, 32, 203-209 hermanson, d.r., (1995) are america’s top business students steering clear of accounting? ohio cpa journal, 54(2), 26-30 jacoby, p.f. (1981). psycological types and career succes in the accounting profession. research in psychological type, 4, 24-37 inman, b. c., wenzler, a., & wickert, p. (1989). square pegs in round holes: are accounting sudents well-suited to today’s accounting profession? issues in accounting education, 4(1), 29-47 larkin, j.m. (1991). recruitment strategies for small firms. the national public accountant, june, 40-42 myers, i.b. & mccaulley,m.h (1985). a guide to the development and use of the myers-briggs type indicator, palo alto, ca: consulting psychologists press oldham, g.r., & cummimngs, a (1996). employee creativity: personal and ietje nazaruddin, persepsi mahasiswa terhadap profesi..... 65 contextual factors at work. academy of management journal, 39, 607-634 otte, p. (9184). do cpas have a unique personality? are certain personality ‘types’ found more frequently in our profession? the michigan cpa, spring, 29-36 saemann, p, georgia dan crooker, karen, j. (1999) student perceptions of the profession and its effect on decision to major accounting. journal of accounting education, 17 , 1-22 treffinger, d. j. (1995). creative problem solving: an overview and educational implications. educational psycology review, 7(3), 301-312 wolk, c.m., & cates, t.a. (1994). problem-solving styles of accounting students: are expectations of innovation reasonable? journal of accounting education, 1294), 269-281 bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 2, halaman: 115-136, juli 2010 115 pengaruh gugatan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba dalam laporan keuangan : pengujian litigation hypothesis perusahaan indonesia wahyu manuhara putra e-mail : wahyumanuhara@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this study was to examine the effect of the event or events (insident) litigation against the policy determination of the profits. the sample was perushaaan listed on the jakarta stock exchange (jsx) from 1993-2006. the results of this study found no effect of compensation in respect of the determination of the profit for the company policy in a period of dispute relative to the period not as a defendant. keywords: litigation, determination of income, relative dispute period. pendahuluan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya seringkali menemui permasalahan yang berkaitan dengan operasional perusahaan seperti kurangnya ketersediaan bahan baku, mahalnya biaya operasional produksi serta masalah tenaga kerja. tetapi ada kalanya perusahaan akan menghadapi permasalahan non operasional seperti adanya tuntutan atau gugatan hukum pihak lain kepada perusahaan bersangkutan. tuntutan hukum kepada perusahaan bisa menyangkut kerugian pihak lain akibat pengelolaan limbah pabrik, kerugian konsumen atas produk perusahaan yang tidak memenuhi standar industri, atau sengketa di pengadilan berkaitan dengan hutang piutang dengan pihak lain (djamaludinancok.htm). gugatan hukum tersebut biasanya menyangkut tuntutan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh perusahaan akibat kekalahan di pengadilan. besarnya ganti rugi ini akan sangat berpengaruh bagi perusahaan jika besarnya biaya ganti rugi akan mempengaruhi atau mengurangi kekayaan serta menghambat kegiatan operasional perusahaan. besarnya ganti rugi ini biasanya bervariasi tergantung kepada keputusan pengadilan atau tingkat penyelesaian yang didasarkan pada jumlah kerugian yang diderita pihak penggugat, didasarkan pada kondisi atau besarnya keuangan perusahaan atau didasarkan pada pertimbangan yang lainnya (hamzah, 1995 dalam i made, 2000). potensi adanya tuntutan ganti rugi kemungkinannya lebih besar terjadi pada perusahaan yang memiliki resiko pencemaran limbah serta kegagalan teknologi besar, seperti perusahaan pengolah kayu, perusahaan tambang, serta perusahaan kimia. penelitian yang wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 116 dilakukan oleh hall dan stammerjohan (1997, 2003) memberikan contoh perusahaan tambang (minyak), perusahaan kimia dan farmasi sebagai sampel dalam penelitiannya untuk perusahaan yang berpotensi masuk dalam gugatan litigasi. banyak kasus gugatan dengan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat kekalahan dalam sengketa di pengadilan, bahkan jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan relatif terhadap aset perusahaan. contohnya adalah gugatan terhadap perusahaan asuransi manulife yang diputuskan oleh pengadilan dan mengakibatkan perusahaan tersebut bangkrut karena tidak mampu membayar klaim asuransi (tempointeraktif.com). contoh lain adalah tuntutan dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan pt newmon minahasa raya akibat adanya dugaan pencemaran laut (walhi.com). tuntutan ganti rugi lainnya adalah insiden ledakan pada pabrik kimia union carbide di bhopal india pada tahun 1984. pada insiden ini, perusahaan digugat oleh pihak internal dan eksternal amerika serikat lebih dari 3 triliun dollar, hampir 30 persen total aset perusahaan (wall street journal, 1985 dalam hall dan stammerjohan, 2003). perusahaan texaco yang harus membayar kerugian sebesar $ 10,53 milliar. insiden tumpahan minyak yang dilakukan oleh perusahaan exxon valdez (wall street journal, 1989 dalam hall dan stammerjohan, 1997) yang harus membayar ganti rugi pencemaran lingkungan sangat besar. pada kasus exxon valdez menggambarkan bahwa penggugat maupun exxon tidak mempercayai bahwa hubungan antara ganti rugi dan kondisi keuangan dibatasi pada kondisi keuangan pihak tergugat pada waktu insiden terjadi. pihak penggugat menggunakan laporan tahunan 1990 yang memasukkan informasi dari tahun setelah 1989 dan exxon valdez mengkounter dengan laba bersih dan kelayakan untuk tahun 1993, 1994 dan 1995. pihak perusahaan atau manajer akan berusaha untuk meminimalkan jumlah tuntutan ganti rugi dengan melakukan negosiasi atau akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan agar tidak terlalu baik kinerjanya jika ganti rugi didasarkan pada kondisi keuangan perusahaan. hal ini dilakukan oleh manajer untuk meminimalkan transfer kesejahteraan (kekayaan) perusahaan ke pihak penggugat. cara yang ditempuh pihak manajer perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan salah satunya dengan melakukan kebijakan penentuan laba yang biasa dikenal sebagai strategi earnings management. strategi tersebut berupa penurunan laba perusahaan pada periode tertentu dan menggeser atau memindahkan laba tersebut pada laporan keuangan periode yang lain. hall dan stammerjohan (1997) menunjukkan bahwa perusahaan perminyakan yang berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi akan melakukan kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan perminyakan yang lain yang tidak menghadapi litigasi. hall dan stammerjohan (2003) menunjukkan bahwa perusahaan farmasi dan kimia jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 117 yang berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi akan melakukan kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan farmasi dan kimia yang lain yang tidak menghadapi litigasi. penelitian tersebut memberikan bukti adanya pengaruh antara tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba dalam melaporkan laba perusahaan, serta adanya hubungan antara kesejahteraan (kekayaan) pihak tergugat dengan besarnya ganti rugi dan tingkat penyelesaiannya. berdasarkan latar belakang tersebut diatas penelitian ini mengetahui menguji secara empiris teori hipotesis litigasi yang berkenaan dengan hubungan antara insiden litigasi yang berpotensi membawa tuntutan ganti rugi dengan kebijakan penentuan laba untuk melaporkan laba selama periode sengketa tuntutan ganti rugi pengadilan. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh hall dan stammerjohan tahun 2003. penelitian ini mencoba diterapkan di indonesia dengan menambah sampel penelitian untuk semua perusahaan non perbankan. berdasarkan uraian diatas, rumusan maslah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah perusahaan akan melakukan kebijakan penentuan laba dalam laporan keuangan selama periode sengketa tuntutan ganti rugi pengadilan? landasan teori laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor serta pengguna laporan keuangan lainya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. laporan keuangan dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan jika memenuhi karakteristik kualitatif. kebijakan penentuan laba dasar akrual digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan standar akuntansi keuangan (sak) yang berlaku. pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu yaitu untuk melakukan kebijakan penentuan laba. kebijakan penentuan laba biasa dikenal dengan sebutan manajemen laba atau earnings management. earnings management merupakan intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud mendapat keuntungan atau manfaat tertentu, baik bagi manajer maupun perusahaan. earnings management atau manajemen laba berbeda dengan perataan laba (income smoothing). perataan laba merupakan salah satu aspek dalam manajemen laba. istilah yang mungkin kita temui dalam mengartikan earnings management adalah pengelolaan laba atau pengelolaan wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 118 keuntungan atau manajemen keuntungan (tatang, 2000) ada berbagai cara dalam manajemen laba, di antaranya pemilihan metode akuntansi atau kebijakan akrual, tetapi cara yang paling sering dilakukan adalah dengan kebijakan akrual atau discretionary accruals, yaitu dengan mengendalikan transaksi akrual sehingga laba terlihat tinggi atau rendah. akan tetapi, transaksi tersebut tidak mempengaruhi aliran kas, misalnya waktu dari pengakuan pendapatan sehingga kebijakan akrual akan dapat mempengaruhi kualitas laba suatu perusahaan. transaksi akrual terdiri atas transaksi non-discretionary accruals dan discretionary accruals, transaksi nondiscretionary accruals misalnya biaya depresiasi, sedangkan transaksi discretionary accruals misalnya waktu dari pengakuan pendapatan (roshan, 1998 dalam dewi, 2005). faktor-faktor pendorong earnings management. watts dan zimmerman (1986) telah menyimpulkan bahwa tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan perilaku manajer dalam pengaturan tingkat keuntungan, yang dikenal dengan tiga hipotesis: hipotesis model bonus, hipotesis rasio hutang terhadap aktiva dan hipotesis biaya politis. sedangkan scott (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi earnings management adalah : bonus purposes, political motivations, taxation motivations, pergantian ceo, initital public offering (ipo), dan pentingnya memberi informasi kepada investor. pola earnings management. pola earnings management yang dilakukan oleh perusahaan bergantung pada motivasi dilakukanya earnings management. ada beberapa pola earnings management menurut scott (2000) dapat dilakukan dengan cara: taking a bath, income minimization, income maximization, dan income smoothing. teknik earnings management. untuk teknik earnings management menurut setiawati dan na’im (2000) dalam rahmawati (2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu: memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan. tuntutan ganti rugi dan kebijakan penentuan laba perusahaan dapat menghadapi gugatan hukum akibat pengelolaan limbah pabrik, kerugian konsumen atas produk perusahaan yang tidak memenuhi standar industri, atau sengketa di pengadilan berkaitan dengan hutang piutang dengan pihak lain. gugatan hukum tersebut biasanya menyangkut tuntutan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh perusahaan akibat kekalahan di pengadilan. besarnya ganti rugi ini akan sangat berpengaruh bagi perusahaan jika besarnya biaya ganti rugi akan mempengaruhi atau mengurangi kekayaan serta menghambat kegiatan operasional perusahaan. besarnya ganti rugi ini biasanya bervariasi tergantung kepada keputusan pengadilan atau tingkat penyelesaian yang didasarkan pada jumlah kerugian jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 119 yang diderita pihak penggugat, didasarkan pada kondisi atau besarnya keuangan perusahaan atau didasarkan pada pertimbangan yang lainnya. apabila besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan didasarkan pada kondisi atau besarnya keuangan perusahaan, maka perusahaan yang menjadi tergugat dalam sengketa pengadilan dan berpotensi mengalami kerugian atau kalah dengan ganti rugi akan melakukan kebijakan penentuan laba yang akan mengurangi laba yang dilaporkan selama periode litigasi. hall dan stammerjohan (1997) menunjukkan bahwa perusahaan perminyakan berpotensi menghadapi gugatan ganti rugi akan melakukan kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan perminyakan yang lain yang tidak menghadapi litigasi. hall dan stammerjohan (2003) menunjukkan bahwa perusahaan farmasi dan kimia yang berpotensi menghadapi gugatan ganti rugi akan melakukan kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan farmasi dan kimia yang lain yang tidak menghadapi litigasi. penelitian tersebut memberikan bukti adanya hubungan antara kesejahteraan pihak tergugat dengan besarnya ganti rugi dan tingkat penyelesaiannya yang mengakibatkan perusahaan melakukan kebijakan penentuan laba yang akan mengurangi laba yang dilaporkan selama periode litigasi agar besarnya ganti rugi atau penyelesaian berkurang. penelitian terdahulu dan penurunan hipotesis lingkungan hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan diskresioner manajer dalam melaporkan keuangannya (ball et al. 1999, 2000 dalam ahmad, 2007). manajer akan melakukan penyeimbangan antara kos litigasi yang akan timbul dengan keuntungan yang akan diperoleh karena akuntansi yang agresif. risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal, didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum. investor maupun kreditor dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan. johnson et al. (2000) dan qiang (2003) dalam ahmad (2007) menyatakan bahwa risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. tuntutan litigasi dapat timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. bagi perusahaan, upaya untuk menghindari tuntutan dan ancaman litigasi mendorong manajer mengungkapkan informasi yang cenderung mengarah pada: (i) pengungkapan berita buruk dengan segera dalam laporan keuangan, (ii) menunda berita baik, (iii) memilih kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif (soetharaman et al. 2002 dalam ahmad, 2007). cristie dan zimmerman (1994) dalam rahmawati (2006) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 120 takeover atau akuisisi cenderung memilih metode depresiasi dan metode pencatatan persediaan, yang dapat meningkatkan laba akuntansi. berdasarkan penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa terdapat sikap opportunistic manajemen dalam kasus ambil alih perusahaan, sekalipun alasan utama pemilihan metode akuntansi didasarkan pada pertimbangan efisiensi atau pertimbangan memaksimalkan nilai perusahaan. penelitian yang dilakukan oleh jin dan machfoedz (1998) menunjukkan bahwa faktor industri sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. sehingga praktik income smoothing juga didasarkan kepada tipe industri perusahaan, tetapi penelitian tersebut belum menunjukkan tipe industri secara eksplisit yang menjadi pendorong income smoothing. scott (2000) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan political costs (oportunistic earnings management). kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient earnings management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. penelitian tatang (2000) menunjukkan bahwa perusahaan yang go public antara tahun 1995 dan 1997 melakukan earnings management khususnya pada periode dua tahun sebelum go public. surifah (2001) memberikan bukti empiris bahwa terdapat indikasi manajemen laba pada perusahaan publik yang mengalami kerugian secara signifikan lebih tinggi daripada perusahaan yang memperoleh laba. kusumawati dan sasongko (2005) memberikan bukti empiris bahwa perusahaan publik baik yang mengalami rugi maupun yang memperoleh laba melakukan manajemen laba dan bahwa terdapat perbedaan manajemen laba yang signifikan secara statistis antara perusahaan yang mengalami kerugian dengan perusahaan yang memperoleh laba. u-thai (2005) dalam zaenal (2006) melakukan studi perbandingan internasional tentang earnings management dan proteksi investor dengan sampel 33 negara, indonesia menjadi salah satu sampel yang dipakai. periode pengamatan penelitian antara tahun 19932003 menunjukkan bahwa indonesia berada pada kelompok negara-negara yang mempunyai rata-rata earnings management yang tinggi dan indonesia dinilai sebagai negara dengan tingkat proteksi investor yang rendah. tindakan earnings management telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain enron, merck, world com dan mayoritas perusahaan lain di amerika serikat, beberapa kasus yang terjadi di indonesia, seperti pt. lippo tbk dan pt. kimia farma tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 121 terdeteksi adanya manipulasi (gideon, 2005). manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan namun peningkatan pengungkapan laporan keuangan akan mengurangi asimetri informasi sehingga peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin kecil. hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan tingkat pengungkapan laporan keuangan memiliki hubungan yang negatif (julia., dkk, 2005). perusahaan yang melakukan manajemen laba akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dalam laporan keuangan agar tindakannya tidak mudah terdeteksi. namun terdapat kemungkinan sebaliknya, jika manajemen laba dilakukan untuk tujuan mengkomunikasikan informasi dan meningkatkan nilai perusahaan, maka seharusnya hubungan yang terjadi adalah positif. bukti-bukti menyatakan bahwa manajer seringkali memanipulasi angkaangka akuntansi untuk merendahkan taxation cost atau kontrak perusahaan. menurut hall dan stammerjohan (1997) kerugian atau ganti rugi karena litigasi merupakan fungsi dari angka akuntansi yang dilaporkan. hubungan antara angka akuntansi dan ganti rugi yang dibayarkan tampaknya sama seperti hubungan antara angka akuntansi dengan taxation costs. laporan manajer dengan merendahkan atau menurunkan atas laba yang diharapkan secara implisit mempengaruhi proses penentuan besarnya pajak yang harus dibayar. hall dan stammerjohan (1997) menunjukkan bahwa perusahaan perminyakan yang berpotensi menghadapi gugatan ganti rugi akan melakukan kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan perminyakan yang lain yang tidak menghadapi litigasi. tetapi penelitian yang dilakukan oleh hall dan stammerjohan (1997) memiliki beberapa kelemahan, yaitu: penelitian tersebut hanya menggunakan sampel pada satu industri saja, yaitu perusahaan perminyakan, penelitian tersebut hanya menguji sebanyak 6 peristiwa litigasi dan hanya menemukan bukti adanya manipulasi laba terjadi dalam nonworking capital component of accrual. mereka menemukan bukti bahwa perusahaan perminyakan yang berada dalam proses litigasi akan melakukan underestimated cadangan minyak selama periode litigasi sehingga berakibat pada akan menghasilkan peningkatan beban depresiasi dan deplesi laporan keuangannya. tetapi faktanya penelitian tersebut untuk pilihan akrualnya tidak tersedia atau mencakup untuk perusahaan diluar industri ekstraksi (minyak, gas, tambang) dan litigation hypothesis gagal untuk menjelaskan pola total akrual. penelitian yang dilakukan oleh hall dan stammerjohan (2003) telah memberikan pengujian lebih jauh mengenai litigation hypothesis. metoda penelitiannya menggunakan sampel perusahaan dari industri farmasi dan kimia yang menghadapi tuntutan ganti rugi untuk menguji reaksi akuntansi diantara perusahaan diluar perminyakan. hall dan stammerjohan (2003) menunjukkan bahwa perusahaan farmasi dan kimia yang berpotensi menghadapi gugatan ganti rugi akan melakukan melakukan kebijakan penentuan laba wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 122 untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan farmasi dan kimia yang lain yang tidak menghadapi litigasi. meskipun industri perminyakan, farmasi dan kimia kelihatan sama, temuan studi tahun 2003 menunjukkan bahwa ada perbedaan kebijakan penentuan laba yang sangat kuat ketika menghadapi tuntutan ganti rugi antara perusahaan kimia dan farmasi dengan perusahaan perminyakan yang diuji pada tahun 1997. penelitian tersebut memberikan bukti adanya hubungan antara kekayaan pihak tergugat dengan besarnya ganti rugi dan tingkat penyelesaiannya yang mengakibatkan perusahaan melakukan kebijakan penentuan laba agar besarnya ganti rugi atau penyelesaian berkurang. bukti tersebut memperlihatkan kejelasan hubungan kesejahteraan (kekayaan) laporan keuangan dan profitabilitas perusahaan tergugat dengan ukuran atau besarnya ganti rugi dan penyelesaian yang ditetapkan. rustad (1998) dalam hall dan stammerjohan (2003) menyatakan adanya fakta yang memperlihatkan ke arah hubungan tersebut, yaitu: (1) 36 dari 45 tuntutan (keputusan) ganti rugi mengikuti keadaan keuangan pihak tergugat, (2) tuntutan ganti rugi bukan merupakan hukuman pasti, tetapi sangat individualis (per kasus) dan tidak pasti, serta (3) meskipun rustad menurunkan pentingnya risk aversion, tetapi dia menyatakan bahwa dorongan risk averse pihak tergugat akan memicu segera menyelesaikan kasus tersebut ketika tuntutan ganti ruginya semakin besar. dasar litigation hypothesis adalah bahwa manajer perusahaan sebagai subyek dari ganti rugi akan mencoba untuk menggeser laba ke periode masa depan yang akan mengurangi pada akhirnya nilai sebenarnya perusahaan. manajer mencoba untuk melindungi kekayaan perusahaan dengan melakukan kebijakan penentuan laba yang akan mengurangi nilai terlihat tanpa mengurangi nilai sebenarnya perusahaan. jika pilihan pergeseran laba ini ke periode setelah ganti rugi atau penyelesaian, besarnya ganti rugi atau penyelesaian mungkin akan berkurang dan nilai perusahaan setelah litigasi akan meningkat. logika ini menggunakan discretionary accrual untuk laba yang dilaporkan dengan menggeser laba dari periode satu ke periode lain telah dilakukan penelitian (jones, 1991; cahan, 1992; hall dan stammerjohan, 1997). bukti-bukti diatas memperlihatkan alasan bahwa manajer memiliki dorongan untuk melakukan kebijakan penentuan laba yang mengurangi laba yang dilaporkan dan nilai bersih selama tahuntahun perusahaan tergugat pada posisi litigasi. maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: h1 : ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap periode tidak sebagai tergugat. h2 : ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap perusahaan lain yang tidak sebagai tergugat. jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 123 metode penelitian obyek penelitian obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej). sampel yang digunakan adalah perusahaan non perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) dan terkena kasus litigasi selama periode 1993-2006, alasan digunakan sampel dari industri non perbankan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perbankan dan non perbankan. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan kriteria: perusahaan non perbankan, laporan keuangan lengkap dan berakhir pada 31 desember, perusahaan terkena gugatan ganti rugi, data perusahaan mencukupi dan tersedia untuk melakukan penghitungan semua variabel, perusahaan tidak melakukan stock split, akuisisi, pembagian saham bonus selama perioda tiga tahun sebelum dan sesudahnya. penelitian ini menggunakan perusahaan pembanding dalam melakukkan pengujian hipotesis. perusahaan pembanding adalah perusahaan yang berasal dari kelompok industri yang sama dan memiliki total aktiva yang sebanding dengan perusahaan sampel. jenis data data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data laporan keuangan perusahaan non perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) selama periode 1993-2006. teknik pengumpulan data prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) selama periode pengamatan 1993-2006. data diperoleh dari pojok bursa efek jakarta (bej) serta indonesian capital market directory (icmd). definisi operasional variabel penelitian variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan penentuan laba yang biasa dikenal dengan sebutan earnings management. earnings management merupakan intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud mendapat keuntungan atau manfaat tertentu, baik bagi manajer maupun perusahaan. pengujiannya diukur dengan proxy discretionary accrual (dac). discretionary accrual diukur dengan model yang diadaptasi dari jones (1991) dan cahan (1992) dengan penyesuaian seperti yang disarankan oleh dechow et. al. (1995). discretionary accruals (dac) dihitung dengan: dac = tac – ndac tacit = ebxtit – ocfit tacit/tai,t-1 = α1(1/tai,t-1) + α2 ((αrevit αrecit)/tai,t-1) + α3 (ppeit/tai,t-1). dari persamaan regresi diatas, ndac dapat dihitung: wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 124 ndacit = α1(1/tai,t-1) + α2 ((αrevit αrecit)/tai,t-1) + α3(ppeit/tai,t1). dacit = (tacit/tai,t-1) – ndacit keterangan : tacit = total accruals perusahaan i pada periode t ebxtit = earnings before extraordinary item perusahaan i pada periode t ocfit = operating cash flows perusahaan i pada periode t tai,t-1 = total aktiva perusahaan i pada periode t-1 revit = revenue perusahaan i pada periode t recit = receivable perusahaan i pada periode t ppeit = nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t variabel independen litigates (x1) variabel independen dalam model diatas dengan memasukkan variabel indikator litigates untuk menguji dampak kejadian atau peristiwa (insident) litigasi terhadap kebijakan penentuan laba. litigates merupakan set yang akan bernilai 1 untuk setiap tahun setiap perusahaan yang diuji terlibat dalam peristiwa litigasi. litigates merupakan set yang bernilai 0 untuk setiap tahun pengujian non litigasi. variabel kontrol size (x2), beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap earnings management, sesuai dengan penelitian watts & zimmerman (1986) yang membuktikan bahwa semakin besar perusahaan akan semakin besar kemungkinan menggunakan akrual. moses (1987) dalam edy dan arleen (2005) juga menemukan bukti bahwa perusahaan besar memiliki dorongan untuk melakukan earnings management dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar menjadi subyek pemeriksaan. size diukur dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi. leverage (x3) merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aktiva. semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. sejalan dengan yang dikemukakan oleh watts and zimmerman dalam hipotesis debt covenant bahwa motivasi debt covenant disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial (watts zimmerman, 1986 dalam dewi, 2005). penelitian defond dan jiambalvo (1994), chau dan lee (1999), de angelo et al. (1994) dan gul et al. (2003) dalam zaenal (2006) menunjukkan bahwa utang perusahaan mempunyai hubungan positif dengan manajemen laba. uji hipotesis dan analisis data hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linier berganda. metode regresi linier berganda dengan alasan bahwa dalam penelitian ini melibatkan beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. model persamaan regresi sederhana sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 125 y = β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + β4 x1.x2 + β5 x1.x3 + e keterangan: y = da (discretionary accruals) x1 = litigates (periode sengketa) x2 = size (ukuran perusahaan) x3 = leverage (rasio total utang dibagi total aktiva) x1.x2 = interaksi antara litigates dan size x1.x3 = interaksi antara litigates dan leverage hasil penelitian dan pembahasan gambaran umum obyek penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil seleksi terhadap seluruh perusahaan non perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) dan terkena kasus litigasi selama periode 1993-2006. berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. berikut ini ringkasan prosedur pemilihan sampel: ringkasan prosedur pemilihan sampel uraian jumlah perusahaan terdaftar di bursa efek jakarta (bej) yang terkena litigasi antara tahun 1993-2006 31 perusahaan perbankan di bursa efek jakarta (bej) yang terkena litigasi antara tahun 1993-2006 (16) perusahaan yang terpilih sebagai sampel 15 hasil uji kualitas data uji normalitas. hasil pengujian normalitas unstandardized residual n 45 normal parameters(a,b) mean ,0000000 std. deviation ,08813451 most extreme differences absolute ,059 positive ,054 negative -,059 kolmogorov-smirnov z ,398 asymp. sig. (2-tailed) ,997 wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 126 pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat distribusi data, apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. pengujian normalitas yang dilakukan terhadap residual statistik pada tabel diatas diperoleh nilai kolmogorovsmirnov z sebesar 0,997 dan tidak signifikan pada alpha 0,05. jadi dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi secara normal. uji multikolinearitas. hasil perhitungan nilai tolerance pada tabel menunjukkan nilai tolerance untuk variabel x1, x2, x3, interaksi x1 dan x2, serta interaksi x1 dan x3 adalah (0,155), (0,481), (0,755), (0,268), dan (0,169). tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. hasil perhitungan nilai variance inflation factor (vif) juga menunjukkan hal yang sama yaitu nilai vif untuk variabel x1, x2, x3, interaksi x1 dan x2, serta interaksi x1 dan x3 adalah (8,186), (2,078), (1,324), (3,734), dan (4,540). tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai vif>10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. hasil pengujian multikolinearitas model unstandardized coefficients standardiz ed coefficien ts t sig. collinearity statistics b std. error beta toleran ce vif 1 (consta nt) ,066 ,047 1,413 ,166 x1 ,123 ,126 ,609 ,978 ,334 ,155 8,186 x2 -1,182e15 ,000 -,242 1,151 ,257 ,481 2,078 x3 -,074 ,056 -,223 1,327 ,192 ,755 1,324 x1.x2 -1,348e15 ,000 -,232 -,823 ,415 ,268 3,734 x1.x3 -,155 ,146 -,594 1,065 ,293 ,169 4,540 jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 127 uji autokorelasi. hasil pengujian autokorelasi unstandardized residual test value(a) -,00412 cases < test value 22 cases >= test value 23 total cases 45 number of runs 31 z 2,116 asymp. sig. (2-tailed) ,134 hasil output pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai test adalah 0,00412 dengan probabilitas 0,134 tidak signifikan pada 0,05 yang berarti bahwa residual adalah random atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. uji heterokedastisitas. hasil perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi untuk variabel x1, x2, x3, interaksi x1 dan x2, serta interaksi x1 dan x3 adalah (0,639), (0,967), dan (0,622), (0,666), dan (0,481) diatas nilai alpha 0,05. jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. hasil pengujian heterokedastisitas model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (consta nt) ,052 ,027 1,918 ,063 x1 -,035 ,073 -,314 -,473 ,639 x2 2,476e17 ,000 ,009 ,041 ,967 x3 ,016 ,033 ,089 ,498 ,622 x1.x2 4,142e16 ,000 ,131 ,435 ,666 x1.x3 ,060 ,085 ,422 ,712 ,481 jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 2, halaman: 115-136, juli 2010 128 hasil penelitian. statistik deskriptif. hasil pengujian deskriptif statistik pada tabel dibawah menunjukkan nilai mean da (discretionary accrual) -,0099984 yang berarti bahwa perusahaan sampel tidak melakukan kebijakan penentuan laba. untuk nilai minimum da (discretionary accrual) yaitu -0,30191 dan nilai maksimum da 0,22599 dengan standar deviasi 0,09656978. hasil pengujian deskriptif statistik juga menunjukkan nilai mean size dan leverage adalah (15.988.872.803.097,89) dan (0,69587). hasil statistik deskriptif n minimu m maximu m mean std. deviation da 45 -,30191 ,22599 ,009998 4 ,09656978 size 45 9334180 1720 6017599 3112286 1598887 2803097 ,89 1981287792 8906,770 leverag e 45 ,111 1,799 ,69587 ,290365 valid n (listwise) 45 pengujian hipotesis. alat analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan memasukan variabel litigates sebagai variabel independen sedangkan size dan leverage sebagai variabel kontrol, sedangkan variabel dependennya adalah kebijakan penentuan laba (manajemen laba). hipotesis 1. hasil uji nilai t model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (consta nt) -,018 ,127 -,139 ,891 x1 ,207 ,180 1,060 1,15 3 ,260 jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 129 x2 -1,875e16 ,000 -,042 -,136 ,893 x3 ,005 ,164 ,010 ,030 ,976 x1.x2 -2,342e15 ,000 -,462 1,19 8 ,243 x1.x3 -,234 ,220 -,947 1,06 7 ,297 hasil pengujian hipotesis 1 yang ditunjukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa litigasi mempunyai nilai sig 0,260 atau lebih besar dari nilai alpha, sehingga dapat dikatakan bahwa litigasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan penentuan laba. jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap periode tidak sebagai tergugat. pengujian yang dilakukan terhadap variabel kontrol menunjukkan nilai sig untuk size dan leverage yaitu (0,893) dan (0,976). nilai sig tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel size dan leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan penentuan laba. hasil pengujian terhadap interaksi variabel menunjukkan hal yang sama, karena dari hasil pengujian diperoleh nilai sig untuk interaksi antara litigates dan size (0,243) serta untuk interaksi litigates dan leverage (0,297). hasil uji nilai f mode l sum of squares df mean square f sig. 1 regressi on ,040 5 ,008 ,775 ,577(a ) residual ,247 24 ,010 total ,287 29 hasil uji koefisien determinasi (adjusted r 2 ) mode l r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 ,462(a) ,213 ,049 ,10155422 jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 2, halaman: 115-136, juli 2010 129 hasil pengujian nilai f hipotesis 1 pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi f sebesar 0,577>0,05, yang berarti bahwa litigates, leverage, size, interaksi antara litigates dan size, serta interaksi litigates dan leverage secara serentak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan penentuan laba. hasil pengujian koefisien determinasi hipotesis 1 pada tabel diatas menunjukkan nilai adjusted r 2 sebesar 0,049 menunjukkan bahwa 4,9% variable kebijakan penentuan laba dijelaskan oleh faktor litigates, leverage, size, interaksi antara litigates dan size, serta interaksi litigates dan leverage sedang sisanya sebesar 95,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. hipotesis 2 hasil uji nilai t model unstandardized coefficients standardize d coefficients t sig. b std. error beta 1 (consta nt) ,108 ,059 1,826 ,080 x1 ,082 ,136 ,398 ,598 ,556 x2 -3,096e15 ,000 -,571 -1,296 ,207 x3 -,092 ,064 -,294 -1,437 ,164 x1.x2 5,662e16 ,000 ,107 ,207 ,838 x1.x3 -,138 ,155 -,532 -,890 ,382 hasil pengujian hipotesis 2 yang ditunjukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa litigates mempunyai nilai sig 0,556 atau lebih besar dari nilai alpha (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa litigates tidak berpengaruh terhadap kebijakan penentuan laba. jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap perusahaan lain yang tidak sebagai tergugat. pengujian yang dilakukan terhadap variabel kontrol juga menunjukkan nilai sig untuk size dan leverage yaitu (0,207), dan (0,164). nilai sig tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel size dan leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan penentuan laba. hasil pengujian terhadap interaksi variabel menunjukkan hal yang sama, karena dari hasil pengujian diperoleh nilai sig untuk interaksi antara jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 131 litigates dan size (0,838) serta untuk interaksi litigates dan leverage (0,382). hasil uji nilai f mode l sum of squares df mean square f sig. 1 regressi on ,083 5 ,017 1,726 ,167(a ) residual ,231 24 ,010 total ,315 29 hasil uji koefisien determinasi (adjusted r 2 ) mode l r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 ,514(a) ,264 ,111 ,09817774 hasil pengujian nilai f hipotesis 2 pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi f sebesar 0,167>0,05, berarti litigates, leverage, size, interaksi antara litigates dan size, serta interaksi litigates dan leverage secara serentak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan penentuan laba. hasil pengujian koefisien determinasi hipotesis 2 pada tabel diatas menunjukkan nilai adjusted r 2 sebesar 0,111 menunjukan bahwa 11,1% variable kebijakan penentuan laba dijelaskan oleh faktor litigates, leverage, size, interaksi antara litigates dan size, serta interaksi litigates dan leverage sedang sisanya sebesar 88,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. pembahasan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap periode tidak sebagai tergugat. ini menunjukkan bahwa baik periode sebelum dan sesudah litigasi perusahaan yang terkena litigasi tidak melakukan kebijakan penentuan laba. hal ini sangat bertentangan dengan harapan awal yang diinginkan oleh peneliti, bahwa perusahaan yang terkena litigasi akan melakukan kebijakan penentuan laba dengan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan agar tidak terlalu baik kinerjanya jika ganti rugi didasarkan pada kondisi keuangan perusahaan. namun dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa perusahaan yang terkena litigasi tidak melakukan kebijakan penentuan laba. hasil pengujian hipotesis kedua juga menunjukkan hasil yang sama, karena dari hasil pengujian diketahui bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba selama perusahaan dalam periode wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 132 sengketa relatif terhadap perusahaan lain yang tidak sebagai tergugat. hal ini menunjukkan bahwa baik perusahaan yang terkena litigasi ataupun perusahaan lain yang tidak terkena litigasi juga tidak melakukan kebijakan penentuan laba. hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba dalam laporan keuangan selama periode litigasi. ini terjadi karena perusahaan yang terkena litigasi tidak mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan kebijakan penentuan laba, hal ini ditunjukkan dengan tingkat perbandingan antara nilai tuntutan ganti rugi dengan total aktiva perusahaan dan dengan panjangnya proses litigasi sampai pada penyelesaian yang bisa mencapai bertahun-tahun. tergugat bisa kalah dalam proses gugatan namun belum tentu kalah dalam proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. kemungkinan perusahaan-perusahaan yang terkena litigasi berfikir dengan panjangnya proses penyelesaian litigasi yang tidak pasti kapan akan selesai dan ketidakpastian apakah perusahaan akan diharuskan membayar ganti rugi atau tidak, mengakibatkan perusahaan tidak perlu melakukan kebijakan penentuan laba. tidak terbuktinya pengujian litigation hyphotesis di indonesia dapat disebabkan pula oleh adanya perbedaan hukum yang berlaku di amerika dengan hukum yang berlaku di indonesia. hukum yang berlaku di indonesia menganut civil law sedangkan hukum di amerika menganut common law. perbedaan hukum yang berlaku di amerika dengan di indonesia mengakibatkan adanya perbedaan tingkat law enforcement. banyak penelitian yang mengatakan tingkat law enforcement di indonesia sangat lemah. hal ini ditunjukan oleh sebuah survei yang dinamakan public integrity index, yaitu sebuah scorecard kuantitatif mengenai government practices di berbagai negara, menempatkan indonesia sebagai negara yang “lemah” (weak) bersama kenya, nambia, nicaragua, nigeria, panama, russia, turkey, ukraine dan india. laporan ini dikeluarkan oleh global integrity/ the centre for public integrity yang berkedudukan di washington dc (indoskripsi.com). suatu penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas di amerika menunjukkan lemahnya reformasi hukum di indonesia. menurut penelitan tersebut, lemahnya law enforcement disebabkan oleh pertama, hakim-hakim yang dependen. artinya dalam memutus perkara mereka tak independen. mereka dependen terhadap pengacara, pemerintah atau hakim yang lebih tinggi. kedua, lack of skill atau kurang adanya spesialisasi dalam bidang bisnis. ketiga, putusan pengadilan yang unpredictable. putusan pengadilan sebetulnya bisa diduga dari apa yang terjadi, tapi karena posisi hakim dependen maka putusan bisa menjadi lain (paradigma.or.id). melihat hasil penelitian u-thai (2005) dalam zaenal (2006) menunjukkan bahwa indonesia berada pada kelompok negara-negara yang mempunyai rata-rata earnings management yang tinggi dan indonesia dinilai sebagai negara dengan tingkat proteksi investor yang rendah. faktor litigasi dalam penelitian ini dianalogkan http://www.indoskripsi.com/ http://www.paradigma.or.id/ jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 133 dengan taxation motivation yaitu menggunakan berbagai metode akuntansi dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. setelah melihat hasil pengujian litigation hyphotesis menunjukkan bahwa kebijakan penentuan laba atau earnings management yang terjadi di indonesia tidak dimotivasi oleh faktor litigasi, tetapi dimotivasi oleh faktor lain: 1. pertama, bonus purposes yaitu manajer perusahaan lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan sehingga mereka memperoleh bonus yang besar. 2. kedua, political motivations yaitu manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 3. ketiga, pergantian ceo yaitu ceo yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. 4. keempat, initital public offering (ipo) yaitu manajer perusahaan yang akan go public melakukan earnings management dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. 5. kelima, pentingnya memberi informasi kepada investor yaitu informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. simpulan, keterbatasan dan saran simpulan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel sebanyak lima belas perusahaan non perbankan dengan kasus litigasi yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode pengamatan antara tahun 19932006, dapat disimpulkan : 1. tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap periode tidak sebagai tergugat. 2. tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap perusahaan lain yang tidak sebagai tergugat. hasil pengujian litigation hyphotesis menunjukkan bahwa peristiwa litigasi tidak mempengaruhi kebijakan penentuan laba. hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba dalam laporan keuangan. setelah melihat hasil pengujian litigation hyphotesis yang dianalogkan dengan taxation motivation, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penentuan laba atau earnings management yang terjadi di indonesia tidak dimotivasi oleh faktor litigasi, tetapi dimotivasi oleh wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 134 faktor lain: bonus purposes, political motivations, pergantian ceo, initital public offering (ipo), dan pentingnya memberi informasi kepada investor. keterbatasan penelitian 1. penelitian ini menggunakan sampel sedikit, karena hanya terdapat 15 perusahaan non perbankan yang terkena litigasi. 2. adanya perbedaan hukum yang berlaku di indonesia dengan hukum yang berlaku antara indonesia dan amerika. 3. nilai tuntutan ganti rugi yang kecil jika dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki mengakibatkan perusahaan tidak perlu melakukan kebijakan penentuan laba atau earnings management. 4. adanya faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kebijakan penentuan laba atau earnings management di bandingkan dengan faktor litigasi. saran saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya dalam melakukan replikasi penelitian harus memperhatikan perbedaan budaya, hukum dan perilaku masyarakat di negara tersebut dengan negara asal penelitian. daftar pustaka ahmad juanda, 2007, “pengaruh risiko litigasi dan tipe strategi terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi”, simposium nasional akuntansi x, iai. cahan, steven, f., 1992, “the effect of antitrust investigations on discretionary accruals: a refined test of the political cost hypothesis”, the accounting review, vol. 67, no. 1, january, hal 77 – 85. dewi saptatinah, 2005, “analisis faktorfaktor yang mempengaruhi motivasi manajemen laba diseputar right issue”, universitas slamet riyadi surakarta, surakarta. edy dan arleen, 2005, “analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta”, simposium nasional akuntansi viii, iai gideon s.b., (2005), “kualitas laba: studi pengaruh mekanisme corporate governace dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur”, simposium nasional akuntansi viii, iai. hall, steven c. dan stammerjohan, william w., 1997, “damage award and earnings management in the oil industry”, the accounting review, vol. 72 no. 1, january, hal 47-65 hall, steven c. dan stammerjohan, william w., 2003, “legal cost and jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 115-136, juli 2010 135 accounting choice: another test of the litigation hypothesis”, journal of business & accounting, 30 (5) & (6), june/july, hal 830862. iai, 2002, standar akuntansi keuangan, salemba empat, jakarta. i made arya utama, 2005, “gugatan ganti kerugian oleh kelompok perwakilan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan”, universitas udayana, denpasar. imam ghozali, 2001, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, edisi 3, badan penerbit universitas diponegoro, semarang. jin, liauw s., dan mas’ud machfoedz, 1998, “faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 1, no. 2, hal. 174-191. jones, jennifer j., 1991, “earnings management during import relief investigations, journal of accounting research”, vol. 29, no. 2, august, hal 193 – 228. julia, dkk, 2005, “pengaruh manajemen laba pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam indeks lq-45”, simposium nasional akuntansi viii, iai. kusumawati dan sasongko, 2005, “analisis perbedaan pengaturan laba (earnings management) pada kondisi laba dan rugi pada perusahaan manufaktur di indonesia”, jurnal akuntansi dan keuangan, vol. 4, no. 1. hal.1-20. rahmawati, dkk, 2006, “pengaruh asimetri informasi terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan publik yang terdaftar di bursa efek jakarta”, simposium nasional akuntansi ix, iai. scott, william r. 2000, financial accounting theory. usa : prentice-hall. surifah, 2001, “studi tentang indikasi unsur manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan publik di indonesia”. jurnal akuntansi & auditing indonesia, vol. 5, no. 1. tatang a. g., 2000, “earnings management dalam penawaran pasar perdana di bursa efek jakarta”, simposium nasional akuntansi iii, iai.. watts, ross l., j. l. zimmerman, 1986, positive accounting theory, prentice-hall, inc., new jersey. zaenal fanani, 2006, “manajemen laba: bukti dari set kesempatan investasi, utang, kos politis, dan konsentrasi pasar yang sedang berkembang”, simposium nasional wahyu manuhara putra, pengaruh gugatan ganti rugi terhadap..... 136 akuntansi ix, iai. www.bi.go.id www.djamaludinancok.htm www.indoskripsi.com www.paradigma.or.id www.tempointeraktif.com www.walhi.com http://www.bi.go.id/ http://www.djamaludinancok.htm/ http://www.indoskripsi.com/ http://www.paradigma.or.id/ journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction: empirical study on micro, small and medium enterprises (msmes) on the bizhare platform anggrian faulina permatasari, ihyaul ulum*, and ike arisanti abstract: research aims: this study aims to examine the effects of investor attraction and financial projection on successful crowdfunding. design/methodology/approach: a purposive sampling method was used by the researchers. the research sample consisted of 48 projects from the bizhare platform from 2018 to 2021, with the following criteria: providing data that could be used as an indicator for measuring each variable. in testing the hypotheses, multiple linear regression analysis was employed with a principal component analysis model. research findings: the financial projection positively affected successful crowdfunding, while investor attraction negatively affected successful crowdfunding in indonesia. theoretical contribution/originality: this study’s results are an additional discussion toward theory and literature related to crowdfunding. practitioner/policy implication: disclosure of prospectus plays an essential role in preventing information asymmetry that may arise between managers and investors by providing knowledge to external investors. this study is needed to accelerate economic recovery due to the pandemic, which especially causes new projects to be trapped, saves msmes from limited capital, and improves business development. research limitation/implication: this research only used one platform as an object because not all crowdfunding platforms could be accessed and provided the information needed for research. keywords: successful crowdfunding; investor attraction; financial projection introduction a microfinance movement through small, low-interest, and nonguaranteed loans has tried to improve the fates of entrepreneurs, especially small businesses that need access to finance (brau & woller, 2004). some entrepreneurs take advantage of the web-based financial movement to attract financing from large online investors (schwienbacher & larralde, 2010). affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia *correspondence: ihyaul@umm.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i2.13427 citation: permatasari, a. f., ulum, i., & arisanti, i. (2022). successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction (empirical study on micro, small and medium enterprises (msmes) on the bizhare platform). journal of accounting and investment, 23(2), 196-208. article history received: 20 dec 2021 revised: 27 jan 2022 27 feb 2022 accepted: 01 apr 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57191663625 https://scholar.google.com.au/citations?hl=en&user=ffq5nkaaaaaj https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ mailto:ihyaul@umm.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13427 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13427 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.13427&domain=pdf permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 197 crowdfunding is a new form of funding for informal enterprises that allows entrepreneurs to request financial assistance directly from the general public in realizing a planned project. it-based funding projects such as crowdfunding are also needed to accelerate economic recovery in capital provision, especially for new projects through open funding to start their innovations in business. crowdfunding is part of the current innovation in the creative economy sector intensified by the government to support economic development, especially the digital economy (hariyani, 2019). it is also supported by the number of micro, small and medium enterprises (msmes) in indonesia, recorded at 65,465,497 (kemenkopukm, 2019). the large share of msmes in contributing to gdp plays a role in supporting the economy. however, economic conditions also caused msmes to be trapped due to the pandemic and experienced a decline in sales levels, which reached 94.83% (lipi, 2020). moreover, the impressive growth of crowdfunding led the world bank to forecast that capital investment ventures would reach $90 billion by 2020 (roben, 2020). nevertheless, the lack of funding from investors impacts on development efforts of this type of project. thus, project managers need to provide and design campaigns that can increase funding success. to get the desired amount of financing, entrepreneurs also need to increase investor attraction and signal to small investors by disclosing company attribute information in the form of financial statements. nitani, riding, and he (2019) found that crowd investors attempted to reduce risk by choosing larger firms managed by experienced and educated management and choosing projects with higher expected margins and reasonably high sales growth forecasts. to reduce the risk it may happen, a participant in the crowdfunding market also interprets a signal from firm attributes in financial statements (sec, 2013). however, nitani et al.’s (2019) research did not analyze the amount raised and the number of investors invested during a fundraising campaign. on the other hand, the funds collected are the most important thing for entrepreneurs because they can be used as an indicator of the success of crowdfunding (nitani et al., 2019). in addition, equity crowdfunding is a potential medium to finance new companies because the impact of information asymmetry is more severe when the company is still new (gennari, 2012). high levels of information asymmetry could be prevented by the openness of information between the borrower (project owner who needs funding) and the investor (mollick, 2013). in crowdfunding, entrepreneurs can signal small investors as a primary target for funding through the funding attribute of financial projection (nitani et al., 2019), which is provided in the crowdfunding platform. here, a signaling theory suggests that the signal can reduce information asymmetry between managers and investors (connelly, certo, ireland, and reutzel, 2011). whatever the signal form is given by managers or companies, it is intended to imply something, and hopefully, the external investor will change their assessment of a company (fatih & fachrizah, 2021). the signaling theory can also describe behaviors when two parties have access to different information, which can be done by giving knowledge to external investors (ross, 1977). permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 198 seeing the phenomena that occur, this study aims to explain the effects of financial projections and investor attraction on funding success for companies listed on the bizhare crowdfunding platform. bizhare was chosen as an object study because it is one of the equity crowdfunding platforms that use an all-or-nothing model, where the total amount of funds collected must be at least equal to the number of funds sought by the fundraiser (funding target). hence, the managed funds can be used for fundraising (cumming, leboeuf, & schwienbacher, 2019), with a cut-off until august of 2021. in addition, this platform provides information that researchers used as an indicator for measuring each variable, both dependent and independent variables. these variables included the numbers of investors who contributed, the minimum capital specified, the number of shares sold, the payback period, the dividend payback period, investment yield, and total profit earned by investors. moreover, the researchers used investor attraction and financial projection as variables because similar research used the same variables and used equity crowdfunding as a research object in indonesia is still rare. most similar studies related to crowdfunding were used the exploratory method (qualitative) to know the determinants for successful crowdfunding, like nitani et al. (2019), mollick (2013), and schwienbacher and larralde’s (2010) research. in comparison, this research used empirical studies (quantitative), which can be used to measure the interaction between two or more variables. in addition, this study employed equity crowdfunding as an object, which has a difference from crowdfunding donations, where the return on investment in the form of money is important for funders. here, an investor expects a return on funds from their investment. meanwhile, another research using donation crowdfunding as an object did not expect profits and refunds as in prihantoro, wijaya, and k’s (2019) research. this research is expected to add to the financial management literature about new phenomena in entrepreneurship, especially related to the success of funding through the crowdfunding platform and can also be helpful for investors and debtors in reviewing crowdfunding in achieving success and delivering promised products. especially in the current pandemic situation, projects requiring funding must implement various strategies to maintain their business or gain access to capital. on the other side, this study's results are additional discussion toward theory and literature related to crowdfunding. literature review and hypotheses development theoretical review crowdfunding is a new method that allows each entrepreneur or project founder to request funding assistance from many individuals in exchange for products or returns (mollick, 2013). crowdfunding has a different method from other funding methods because the relationship between fund owners (investors) and project owners has varied the context and nature of the funding activity (belleflamme, lambert, & schwienbacher, 2012). in this case, according to spence's (1973) research, signaling theory explains signaling in the job market, where managerial signals describe the central principle of permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 199 signaling theory. the development of signaling theory of capital structure was then developed by ross (1977) based on the problem of asymmetric information between managers and investors. then, the high level of information asymmetry can be prevented by disclosing information between borrowers and investors. furthermore, informational models are based on managers' motivation to transfer knowledge about companies to external investors (ross, 1977). in crowdfunding, entrepreneurs can signal small investors as a primary target for funding through the funding attribute of financial projection, which is provided in the crowdfunding platform. in this regard, a signaling theory suggests that the signal can reduce information asymmetry between managers and investors. whatever the signal form is given by managers or companies, it is intended to imply something, and hopefully, the external investor will change their assessment of a company. indeed, the way new companies signal small investors is different from venture capitalists/large investors because small investors tend to be less knowledgeable about the valuation of startups and their founders. the main point is that outside parties will obtain information from the company's signal directly or from the signaler. providing detailed information about the company's investment uncertainty risk will affect funding success (ahlers, cumming, günther, & schweizer, 2015). hypotheses development a person's interest is related to the presence of certain behaviors. increased behavior to use crowdfunding platforms shows the belief that technology can facilitate investment (iqbal, 2020). the high interest of investors using the crowdfunding platform also shows reduced investors’ uncertainty to affect the success of funding. based on research conducted by agrawal, catalini, and goldfarb (2014), investor involvement in funding affects the success of crowdfunding because investors will generate valuable signals through capital accumulation in subsequent investments. in addition, capital is important to consider because of the risk of default. the quantity of invested capital has a positive relationship to the amount of return on investment; the more significant the return on investment, the more significant the capital that must be prepared to reach the minimum investment limit (aini, maslichah, & junaidi, 2019). in research by aini et al. (2019), capital significantly influences investment decisions. besides being caused by high income, starting investment is also influenced by the minimum capital facilities offered. the availability of information regarding the minimum investment and yield investment value encourages investors to invest because investors can adjust the amount of capital that must be paid in with their income. h1: investor attraction affects successful crowdfunding. according to spence's (1973) research, signaling theory explains signaling in the job market, where managerial signals describe the central principle of signaling theory. the development of signaling theory of capital structure was then developed by ross (1977) permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 200 based on the problem of asymmetric information between managers and investors. in a new company, the potential of asymmetric information appears more severe (gennari, 2012). because information is private, information asymmetry arises between those who hold the information and those who make decisions from the information they have. in crowdfunding, entrepreneurs can give signals to small investors as the main target of funding through the company's attributes in the form of financial projections provided on the crowdfunding platform. financial projections are vital when companies seek external funding because financial projections are used as a tool to assess the feasibility of investing in companies with a certain level of risk associated with the company (fatih & fachrizah, 2021). without information disclosure, investors will build their project quality assessment using their quality signals. therefore, a particular design is needed to disclose information in the crowdfunding web platform or company prospectus. h2: financial projection affects successful crowdfunding. research model the research model is shown in figure 1. this study was analyzed with a reflective approach because every indicator is highly correlated and can be viewed as a sample representation. most previous studies about crowdfunding used an exploratory. thus, this study is to find the correct measurement indicator fix, which has not been examined in previous research. meanwhile, formative indicators should not be changed (santosa, 2018). figure 1 research model minimum investment yield investment number of shares total profit dividend period payback period number of investors funding speed investor attraction financial projection successful crowdfunding permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 201 research method the research design was associative research, aiming to explain the effect of a variable with other variables. the associative method looks for causality between the independent and dependent variables using a hypothesis (ulum & juanda, 2017). the population used in this study was all equity crowdfunding platforms, both conventional and sharia in indonesia, such as santara, bizhare, landx, dana syariah, byznis, udana, crowddana, pramdana, danasaham, and likuid. the sampling was carried out using a purposive sampling method based on specific criteria following the research objectives. using this method, a sample of 48 projects was obtained with the following criteria, and it used a crowdfunding fintech company whose website could be accessed. the crowdfunding fintech company also provided data regarding the number of investors and other data that could be used as an indicator for measuring each variable, either through the prospectus or through the company profile page. data collection techniques were carried out through documentation, systematically recording related to financial projection disclosure items and investor attraction, which could be accessed through the website equity crowdfunding platform bizhare (https://www.bizhare.id/). investor attraction is a person's desire or interest to take a specific action. a person's interest is related to the existence of certain behaviors or actions that can change according to time (jogiyanto, 2007). variable x1 (investor attraction) was measured using the minimum amount of paid-up capital and the number of shares purchased by investors. moreover, a financial projection is expected to happen by a business based on previous situations using available data (ali, 2020). in samonas (2015), management uses financial projection to assist the decision-making process, and it is used by external parties such as equity research analysts to determine investment feasibility. variable x2 (financial projection) was determined using financial projection data provided by each project, such as yield investment, total profit earned by investors, dividend distribution period, and payback period. meanwhile, variable y (funding success) was assessed using data on funding speed and the number of investors who contributed. in this study, the data collected through the bizhare website were then processed and tested utilizing the stata 16 application. the following are the data analysis stages: first, converting raw data to log n (natural logarithm) to overcome extreme/not customarily distributed data problems. in addition, there were unit differences in the indicators used, namely the number of people who contributed to investment activities and rupiah. the second was the descriptive statistical analysis, aiming to find out the general description of all variables used in the study by looking at descriptive statistical tables showing the results of measuring the mean, minimum and maximum values, and the standard deviation of each indicator variable. descriptive statistical analysis was calculated using the sum formula. permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 202 next, conducting analysis used the pca (principal components analysis) model to test the hypothesis. the pca model forms the basis of multivariate analysis by analyzing data tables, where observations are explained by several correlated indicators and create a quantitative dependent variable. the purpose of pca is to extract important information from the table to represent a new set of variables called principal components (abdi and williams, 2010). the value of the new variable in this study is called the score factor, which can be interpreted as a projection from observations to the main component. pca analysis can be done by calculating the correlation value of the main components by entering the indicator variable x1 using the pca formula x1 x2, comp (1), and calculating the coefficient value of the measurement indicator variable x1 using the predicted investor attraction formula (as variable x1) score. likewise, with other variables such as x2 with the pca formula y1 y2 y3 y4, comp (1) predicts financial projection score, while variable y with the formula the pca z1 z2, comp (1), predict successful crowdfunding score. after that, the regression value was calculated by entering the regress formula for successful investor attraction and financial projection into the state command. at last, the data were analyzed with regression analysis. result and discussion table 1 shows that the amount of data used in this study was 48 projects registered on the crowdfunding platform. based on descriptive statistical tests with the help of stata 16, it shows that the highest value (max) of funding success as measured using the funding speed indicator (z1) and the number of investors (z2) of 2.33 and 2.65 were in the bangka raya laundry klin project, with total funding for 217 days. table 1 descriptive statistical analysis variable obs mean std. dev min max x1 48 5.897 0.984 4.698 7 x2 48 -0.216 0.362 -1.523 0 y1 48 -0.549 0.286 -1.046 1.120 y2 48 1.891 0.252 1.477 2.556 y3 48 8.340 0.309 7.743 9.243 y4 48 3.062 0.214 2.591 3.462 z1 48 0.847 0.804 0 2.336 z2 48 1.861 0.439 1.176 2.66 meanwhile, the highest number of investors who contributed was in the sour sally green sedayu mall project, with 453 investors. from the results of these descriptive statistics, it can be seen that the standard deviation value was smaller than the mean, meaning that the data used were heterogeneous/varied distribution of data. regression analysis with pca model after converting the raw data into natural logarithms, the data were processed utilizing the stata application by entering a formula to combine several measurement components to measure each variable. permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 203 from the data processing results carried out using the regress formula for successful investor attraction and financial projection, the regression results are obtained in the table 2. table 2 regression analysis result variable coef std. err t p>|t| hypothesis investor -0.557 0.098 -5.67 0.000 supported financial 0.560 0.107 5.22 0.000 supported based on the table 2, the coefficient of determination seen from the adjusted r square value was 0.6811 or the same with 68.11%, indicating that this value was generally considered a moderated effect size because the r-square value was 0.5< r <0.7. hence, the dependent variable (successful crowdfunding) could be explained by the independent variable in the model in the amount of 68%. meanwhile, the remaining 31.89% was explained by other variables outside the model. the regression results also showed that the independent variable (investor attraction) had a negative regression coefficient. it means that partially, investor attraction with an indicator of the minimum amount of capital and the number of shares sold had a negative and significant influence on the success of funding, namely with a significance of 0.000 under 0.05 (<0.05). thus, the hypothesis that investor attraction affects successful crowdfunding was supported. in other words, the independent variable of investor attraction could affect the funding success rate in crowdfunding projects. it is evidenced by the data obtained from 48 projects, where the minimum capital ranged from idr 50,000 to idr 10,000,000 (table 3). the highest average number of investors was 207 people if the company's minimum capital was idr 50,000. the second average is where the number of investors joined was 121 people; the company's minimum capital was idr 3,150,000. until the largest minimum capital set by the company, which was idr 10,000,000, only 45 investors got an average of 45 people. table 3 average of minimum modal and average number of investors the average of minimum modal the average number of investors idr 50,000 207 people idr 3,150,000 121 people idr 5,000,000 52 people idr 10,000,000 45 people from the regression results, it was also found that the independent variable (x2), namely financial projection, had a positive regression coefficient. it means that financial projection with an indicator of yield investment, total profit, dividend period, and payback period had a positive and significant influence on successful crowdfunding, with a significance of 0.000 under 0.05 (<0.05). thus, the hypothesis that financial projection affects successful crowdfunding was supported. in other words, the independent variable of financial projection could affect the funding success rate in crowdfunding projects. permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 204 moreover, it is evidenced by the comparison results of two projects as examples provided in the table 4. table 4 comparison results of two projects project name financial projection successful crowdfunding yield investment total profit dividend distribution period payback period funding speed the number of investors mafy 29% idr 483,750,000 1,260 days 90 days 61 days 453 people rrbb 19% idr 166,666<668 1,080 days 90 days 217 days 43 people the effect of investor attraction on funding success from the data analysis results using indicators in the form of minimum capital and the number of shares sold, it can be seen that the investors' attraction (x1) had a significant negative effect on successful crowdfunding (y). according to ross (1977), based on the problem of asymmetric information between managers and investors, a high level of information asymmetry can be prevented by disclosing information between borrowers and investors. the different informational models are based on managers' motivation to transfer knowledge about companies to external investors. the high interest of investors using the crowdfunding platform shows reduced uncertainty of investors so that it will affect the success of funding. based on research conducted by agrawal et al. (2014) investor involvement in funding affected the success of crowdfunding because investors would generate valuable signals through capital accumulation in subsequent investments. the minimum capital set by the msmes that requires funding will affect the investor's investment decision. this investment decision is related to the level of income received. if the level of income received can reach the minimum level of capital required, the higher the probability of investors deciding to invest. the higher the investor's attraction in investing, the target funding needs of each project in crowdfunding will increase the speed of funding for projects that require loans. the number of shares sold also affects investment decisions. the greater the number of shares in circulation, the lower the price per share, affecting investors' investment decisions. the lower the share price offered, the higher the interest of investors to buy so that the funding target will be met immediately, thereby increasing funding success. it was evidenced by the data obtained from 48 projects, where the number of shares sold in the sour sally green sedayu mall project could sell 95% of shares with 453 investors. it happened because of the low-price level per share offered, idr 50,000. permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 205 the results of this study are in line with pradnyani dan pramitari's (2019) research about success, which proved that investors' attraction to investing is encouraged by the minimum amount offered because investors will adjust their income. the effect of financial projection on funding success from the data analysis results using reflective indicators in the form of investment yield, dividend payback period, total profit, and payback period, it can be seen that financial projection (x2) had a significant effect on the success of funding/successful crowdfunding. a capital market is where investors and borrowers meet and make offers. when someone decides to invest, potential investors need to consider their knowledge, and the information presented. in crowdfunding, entrepreneurs can signal small investors as a primary target for funding through the funding attribute of financial projection, which is provided in the crowdfunding platform. thus, it is necessary to study and understand the state of the market so that they can make the right decisions so as not to experience losses (halim, 2005). financial projections are very important when a company seeks external funding because the analysis uses financial projections to assess the feasibility of investing in a company with a level of risk associated with the company (samonas, 2015). according to research conducted (eldridge, nisar, & torchia, 2021); estrin, gozman, and khavul (2018), prospectus and business profiles published by entities through equity crowdfunding platforms can be used as tools to promote businesses or their products. in addition to driving the popularity of the business, both can also increase customers and provide a solid foundation to build customer trust so that they can finally contribute to funding as an investor. here, equity crowdfunding can also help with expansion that requires funding, which can be seen in several projects opening new branches in the future. the equity crowdfunding platform bizhare also makes offers from different product lines. not only food and beverage, retail, agriculture, but also services and laundry. the success of msmes in utilizing technology by connecting through the equity crowdfunding platform provides an opportunity to save msmes from limited capital and improve business development, which is not obtained when msmes get access to capital from banks (eldridge et al., 2021). digitization here allows an entity/msme to accelerate the development of the planned project. a project that can survive is the one that can make investment considerations to innovate and adapt. conclusion this study, which aims to examine the effect of investor attraction and financial projection on successful funding on the bizshare crowdfunding platform, shows several interesting entrepreneurship findings, where signals indicate that the company/project owner was involved in attracting crowd investors by disclosing financial projection. on the other side, minimum capital and the number of shares sold showed that the investors' attraction had permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 206 a significant negative effect on successful crowdfunding. the minimum capital set by the msmes that requires funding will affect the investor's investment decision because it is related to the level of income received. this study needed to accelerate economic recovery due to the pandemic, which especially causes new projects to be trapped, saves msmes from limited capital, and improves business development. however, this study has several limitations. first, not all crowdfunding platforms provide the data needed by researchers, so researchers could not compare platforms in indonesia with one another. then, most similar studies related to crowdfunding used the exploratory method, where the study did not use certain data analysis methods. hence, researchers had difficulty finding a suitable method as a tool to test hypotheses. the researchers realize that there are limitations to this study. therefore, the researchers provide suggestions so that future research can further develop this research, both from the methods used or discussions related to crowdfunding. in addition, theories related to crowdfunding should be used as additional material to increase insight regarding the funding environment, which is a new business arrangement by utilizing information and communication technology. meanwhile, suggestions for project owners should provide information related to financial projection and minimum investment capital to increase investor attraction so that the funding target can be achieved and the project can be said to be successful. references agrawal, a., catalini, c., & goldfarb, a. (2014). some simple economics of crowdfunding. innovation policy and the economy, 14, 63–97. https://doi.org/10.1086/674021 ahlers, g. k. c., cumming, d., günther, c., & schweizer, d. (2015). signaling in equity crowdfunding. entrepreneurship theory and practice, 39(4), 955–980. https://doi.org/10.1111/etap.12157 aini, n., maslichah, m., & junaidi, j. (2019). pengaruh pengetahuan dan pemahaman investasi, modal minimum investasi, return, risiko dan motivasi investasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal (studi pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis kota malang). jurnal ilmiah riset akuntansi, 38-52. retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4066 ali, r. (2020). financial projections for startups and small businesses. retrieved from https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/financial-management/smallbusiness-financial-projections.shtml belleflamme, p., lambert, t., & schwienbacher, a. (2012). individual crowdfunding practices. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2151179 brau, j. c., & woller, g. m. (2004). microfinance: a comprehensive review of the existing literature. the journal of entrepreneurial finance, 9(1), 1-28. retrieved from https://digitalcommons.pepperdine.edu/jef/vol9/iss1/2/ connelly, b. l., certo, s. t., ireland, r. d., & reutzel, c. r. (2011). signaling theory: a review and assessment. journal of management, 37(1), 39–67. https://doi.org/10.1177/0149206310388419 https://doi.org/10.1086/674021 https://doi.org/10.1111/etap.12157 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4066 https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/financial-management/small-business-financial-projections.shtml https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/financial-management/small-business-financial-projections.shtml https://doi.org/10.2139/ssrn.2151179 https://digitalcommons.pepperdine.edu/jef/vol9/iss1/2/ https://doi.org/10.1177/0149206310388419 permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 207 cumming, d. j., leboeuf, g., & schwienbacher, a. (2019). crowdfunding models: keep‐it‐ all vs. all‐or‐nothing. financial management, 49(2), 331–360. https://doi.org/10.1111/fima.12262 eldridge, d., nisar, t. m., & torchia, m. (2019). what impact does equity crowdfunding have on sme innovation and growth? an empirical study. small business economics, 56(1), 105–120. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00210-4 estrin, s., gozman, d., & khavul, s. (2018). the evolution and adoption of equity crowdfunding: entrepreneur and investor entry into a new market. small business economics, 51(2), 425–439. https://doi.org/10.1007/s11187-018-0009-5 fatih, a., & fachrizah, h. (2021). business coaching of a local f&b msme: building financial projection for external funding and measuring digital marketing activities. journal of international conference proceedings, 4(1), 12–27. https://doi.org/10.32535/jicp.v4i1.1121 gennari, a. n. (2012). the determinants of smes capital structure: overcoming supply constraints. doctoral dissertation. nsbe-unl. halim, a. (2005). analisis investasi. bandung: pt salemba emban patria. hariyani, i. (2019). kajian hukum bisnis jasa crowdfunding properti. jurnal legislasi indonesia, 16(1), 42-58. retrieved from https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/457 indonesian institute of sciences (lipi). (2020). survey of msmes performance during the covid-19 pandemic. retrieved from http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkmdi-masa-pandemi-covid19/22071 iqbal, m. (2020). pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan kepercayaan terhadap minat menggunakan platform crowdfunding berbasis qr kode (studi kasus pada generasi millenial di solo raya). undergraduate thesis. institut agama islam negeri surakarta. jogiyanto, m. h. (2007). sistem informasi keperilakuan. yogyakarta: andi offset. ministry of cooperatives and smes (kemenkopukm). (2019). perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (umkm) dan usaha besar (ub) tahun 2018-2019. retrieved from https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_sandingan_data _umkm_2018-2019.pdf mollick, e. (2014). the dynamics of crowdfunding: an exploratory study. journal of business venturing, 29(1), 1–16. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005 nitani, m., riding, a., & he, b. (2019). on equity crowdfunding: investor rationality and success factors. venture capital, 21(2-3), 243–272. https://doi.org/10.1080/13691066.2018.1468542 pradnyani, n. d. a., & pramitari, i. g. a. a. (2019). fasilitas online trading dan modal minimal investasi pada minat investasi mahasiswa. jurnal bisnis dan kewirausahaan, 15(3), 168–174. https://doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1562 prihantoro, e., wijaya, w., & k, s. d. (2021). online donation behavior in indonesia through the crowdfunding site: a study on the instagram account @kitabisacom. proceedings of the 1st ica regional conference, ica 2019, october 16-17 2019, bali, indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.16-10-2019.2304341 roben, a. (2020). mendukung pemulihan ekonomi dengan "equity crowd-funding". retrieved from https://news.detik.com/kolom/d-5176627/mendukung-pemulihanekonomi-dengan-equity-crowd-funding ross, s. a. (1977). the determination of financial structure: the incentive-signalling approach. the bell journal of economics, 8(1), 23-40. https://doi.org/10.2307/3003485 https://doi.org/10.1111/fima.12262 https://doi.org/10.1007/s11187-019-00210-4 https://doi.org/10.1007/s11187-018-0009-5 https://doi.org/10.32535/jicp.v4i1.1121 https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/457 https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/457 http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071 http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071 https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_sandingan_data_umkm_2018-2019.pdf https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_sandingan_data_umkm_2018-2019.pdf https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005 https://doi.org/10.1080/13691066.2018.1468542 https://doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1562 https://doi.org/10.4108/eai.16-10-2019.2304341 https://news.detik.com/kolom/d-5176627/mendukung-pemulihan-ekonomi-dengan-equity-crowd-funding https://news.detik.com/kolom/d-5176627/mendukung-pemulihan-ekonomi-dengan-equity-crowd-funding https://doi.org/10.2307/3003485 permatasari, ulum, & arisanti successful crowdfunding in indonesia based on financial projection and investor attraction … journal of accounting and investment, 2022 | 208 samonas, m. (2015). financial forecasting, analysis, and modelling: a framework for long-term forecasting. john wiley & sons. santosa, p. i. (2018). metode penelitian kuantitatif pengembangan hipotesis dan pengujiannya menggunakan smartpls. yogyakarta: penerbit andi. schwienbacher, a., & larralde, b. (2010). crowdfunding of small entrepreneurial ventures. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1699183 spence, m. (1973). job market signaling. the quarterly journal of economics, 87(3), 355–374. https://doi.org/10.2307/1882010 ulum, i., & juanda, a. (2017). metodologi penelitian akuntansi klinik skripsi 2nd ed. malang adtya media publishing. https://doi.org/10.2139/ssrn.1699183 https://doi.org/10.2307/1882010 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper intellectual capital toward market performance: profitability as a mediating and maqashid sharia as a moderating variable widyantono arif*, amiruddin, darmawati, and muhammad irdam ferdiansah abstract research aims: this study aims to determine the effect of intellectual capital on market performance with profitability as a mediating variable and the maqashid sharia index (msi) as a moderating variable in an empirical study of indonesian islamic banks. design/methodology/approach: this research utilized descriptive quantitative and explanatory methods to explain the relationship between variables. the research population covered all islamic commercial banks registered with bank indonesia (bi), totaling 14. purposive sampling was applied to determine the research sample. this study employed both primary and secondary data sourced from the government’s published documents, comprising the annual reports and the financial statements of islamic commercial banks from 2017 to 2019. path analysis and moderated regression analysis (mra) were run to analyze the data. research findings: in conclusion, all variables had a positive and significant relationship. the mediating variable significantly impacted the dependent variable, and the moderating variable also influenced the relationship between intellectual capital and market performance. theoretical contribution/originality: well-managed intellectual capital could produce work efficiency, affecting the quality of individual performance and directly impacting company performance. good profitability in the company could foster a high level of trust in investors, affecting the provision of capital and improving company performance. maqashid sharia is crucial in making decisions, especially for islamic banks; efficient decisions could improve company performance. keywords: intellectual capital; market performance; profitability; maqashid sharia index introduction a company’s market is the percentage it controls of the total market for its products and services. market share is an essential metric for businesses because it indicates a company’s success. it can signal dominance in an industry and how well a company’s revenue-generating efforts work to achieve business goals. a company’s market can affect operations, pricing of products and services, and, potentially, stock market performance. a growing company’s market corresponds to growing revenue, meaning a business can scale up its operations and affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas hasanuddin, south sulawesi, indonesia *correspondence: widyantonoarif@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i1.12893 citation: arif, w., amiruddin, a., darmawati, d., & ferdiansah, m. i. (2023). intellectual capital toward market performance: profitability as a mediating and maqashid sharia as a moderating variable. journal of accounting and investment, 24(1), 50-63. article history received: 08 oct 2021 revised: 06 jan 2022 10 aug 2022 accepted: 25 aug 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=ju9t0jmaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=khh4-dcaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=7imzg9waaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=_gmjcjcaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=_gmjcjcaaaaj&hl=en mailto:widyantonoarif@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12893 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12893 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.12893&domain=pdf arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 51 opportunities for more significant income. gaining market share should be a severe business goal. therefore, a company should enhance its market performance to maintain its productivity. one aspect of enhancing market performance is intellectual capital. the concept of intellectual capital becomes an intangible resource playing an essential role in a company and provides added value to maintain its viability (antoni, 2019). intellectual capital aims to improve company performance (bontis et al., 2018), which can be seen from the price paid by investors for their shares. investors’ higher appreciation for a company is believed to be caused by its intellectual capital (gigante, 2013). accordingly, intellectual capital could maintain the company’s quality, leading to increased market performance (block et al., 2019). the mediating factors, one of which is profitability, should be identified to maximize the relationship between intellectual capital and company performance. profitability affects investor confidence, leading to an increase in company performance. high company profitability can attract investors to invest, thereby increasing stock prices and stock returns. lim and herawaty (2020) discovered that profitability positively influenced market performance. it is supported by lambey (2021) disclosing that profitability positively affected firm value. in addition, the profitability ratio measures the overall management effectiveness, indicated by the size of the company’s profit concerning sales and investment (raheman et al., 2010). this study utilizes return on assets (roa) to measure company profitability. this ratio measures the company’s ability to generate profit to total assets under management. roa measurement demonstrates that the company’s efficiency level can be determined by its ability to reduce operational costs over a certain period (sujud & hashem, 2017). in addition to profitability, maqashid sharia is also predicted to be the aspect that can maximize the relationship between intellectual capital and market performance. it is proven by sujud and hashem (2017), who examined financial performance through the maqashid sharia index (msi) with simultaneous results affecting firm value. it indicates that companies must consider sharia objectives to attract investors and be oriented toward the future. maqashid sharia is often called wisdom or the purpose of eliminating a law. in this study, the msi measures company performance. msi was developed based on three main factors: education, creating justice, and achieving prosperity (amanchukwu et al., 2015). therefore, maqashid sharia can influence the relationship between independent, dependent, and mediating variables. in its application, maqashid sharia is employed as the center of decision-making. a company’s competitive advantage will be created if it can manage and utilize its resources effectively and efficiently. with this competitive advantage, the company is considered superior to competitors. amanchukwu et al. (2015) revealed that intellectual capital strongly influenced company profitability. furthermore, friandi and akbar (2018) arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 52 disclosed a positive influence between intellectual capital and the profitability of islamic banking. research has been conducted to determine whether profitability and maqashid sharia can increase the relationship between intellectual capital and market performance. to begin with, a study by nurmalasari (2016) focused on the influence of intellectual capital on financial performance and the market value of the company. the findings unveiled that intellectual capital significantly affected financial performance and market value without mediating or moderating variables. in addition, research by (basir et al., 2019) discovered that profitability could be employed as an intervention variable affecting the independent intellectual capital variable on the dependent variable or firm value. moreover, hanif (2018) studied the influence of islamic intellectual capital on the performance of islamic maqashid with corporate governance as a moderating variable. previous research placed maqashid sharia as the dependent variable. in contrast, this study utilized it as a moderating variable affecting the relationship between the independent and dependent variables. this research is intended to cover the gap regarding the influence of intellectual capital on the performance of companies using profitability as an mediating variable and maqashid sharia as a moderating variable. in previous studies, most intellectual capitals were often tested for their effect on firm value. meanwhile, this study examined the company’s performance. in addition, this study examined profitability as an mediating variable, including maqashid sharia as a moderating variable affecting the relationship between variables. theoretically, this research is expected to solve issues regarding intellectual capital’s influence on market performance with profitability as an mediating variable and maqashid sharia as a moderating variable. in addition, this study can serve as a reference in conducting research and providing a new understanding of the development of science in indonesia. in practical application, this research will make a valuable contribution to islamic bank customers in deciding to entrust their funds by considering information provided by the company, the profitability offered, and considerations of islamic maqashid. finally, this research is expected to serve as evaluation material and input for companies using information for customer purposes. literature review and hypotheses development stakeholder theory stakeholders are all internal and external parties, such as shareholders, government, surrounding communities, and international institutions outside the company, both influencing and being directly or indirectly affected by the company (hanif, 2018). as fuadah and kalsum (2021) asserted, corporate social disclosure is a success for companies in negotiating their relationships with their stakeholders; this stakeholder theory provides the basis for a benefit for its stakeholders. these benefits can be in the form of increasing company performance. the increased performance will lead to increased stakeholder arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 53 trust in the company. management in the company should carry out activities as expected by the stakeholders and report these activities to them (setiawanta & purwanto, 2019). in other words, the stakeholders have full rights to all mandatory and voluntary information regarding financial and non-financial issues, explaining the accountability of the company’s activities to stakeholders. the use of profitability as an mediating variable is supported by previous research anugrah and dianawati (2020), baributsa and njoroge (2020). both studies utilized profitability because it is considered capable of influencing firm value. profitability provides the company with a significant profit picture affecting the relationship between the independent and dependent variables (nugroho & arjowo, 2014). meanwhile, the use of maqashid sharia as a moderating variable is empowered by previous research khoiriyah and salman (2020), nugroho and arjowo (2014). maqashid sharia was determined as a moderating variable because it includes various aspects: education, profitability, investment, mudharabah, musharaka, zakat, development, and promotion. improvements in each of these aspects can undoubtedly enhance the company’s performance. intellectual capital intellectual capital is more than just intelligence owned by a company; it is an ideological process to achieve company goals. in its development, intellectual capital can be interpreted as an intangible resource owned by a business organization or company, utilized to generate added value and competitive advantage for the company. intellectual capital has become a precious asset in the modern business world. it challenges accountants to identify, measure, and disclose it in financial statements. the measurement of intellectual capital, the driver of company value and competitive advantage, is increasing. intellectual capital is crucial in increasing company profitability. based on resource-based theory, company resources’ economic and efficient use can minimize the costs incurred. previous research by khoiriyah and salman (2020) uncovered that intellectual capital influenced the company’s added value and competitive advantage. the company’s investment in intellectual capital in the financial statements results from an increase in the difference between market value and book value. thus, if a market is efficient, investors will give high value to companies with more outstanding intellectual capital (xiaoxia et al., 2021; iankovyi, 2021; nemtseva & vorozhbickaya, 2021). the greater the value-added intellectual capital, the more efficient the use of company capital (babajee et al., 2020). intellectual capital is a unique resource; thus, not all companies can imitate it. it makes intellectual capital an essential resource for companies to create valueadded and achieve their company’s competitive advantage. companies with a competitive advantage will undoubtedly be able to compete and survive in the business environment. arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 54 intellectual capital is growing and becoming a concern because traditional accounting measurements can no longer adequately determine the real value of the company. in addition, it is undeniable that intellectual capital plays an essential role in the company’s competitive advantage (dymitrowski & mielcarek, 2021). therefore, the following hypotheses were drawn. h1: intellectual capital affects profitability. h2: intellectual capital affects market performance. profitability profitability is the ability to generate profits (chandra et al., 2020). the company can profit from its operations. profitability assessment determines how well business activities are carried out to achieve strategic goals, eliminate waste and provide timely information to implement continuous improvements (karim & arif‐uz‐zaman, 2013). thus, long-term investors will be highly interested in this profitability analysis. profitability illustrates the success of a business entity in generating returns for its owners (hassan & harahap, 2010). the profitability ratio assesses the company’s ability to seek profit (abdolvand & kia, 2016) from its normal business activities (королёва, 2021). profitability ratios can be measured in several ways, one of which is using roa (al nimer et al., 2015). roa depicts the results (return) of the total assets in the company (esti, 2022). this ratio is calculated by dividing net income by total assets. the bigger the ratio, the better it is. the increased roa also increased the company’s profitability, indicating a performance improvement. its impact can provide reasonable returns for both owners and investors (bond and stockholders) in the overall assets owned. specifically, endarwati and sulastiningsih (2020) explained that high profitability indicates good company prospects; investors will respond positively to the signal, increasing the stock market price. the increased stock market price will lead to an increase in the stock return. aliyi et al. (2021) and kamasak (2017) discovered that profitability possessed a significant positive effect on stock returns, a proxy for market performance. thus, stock returns will increase significantly if profitability increases, and vice versa. therefore, the hypothesis can be drawn as follows. h3: profitability affects market performance. profitability as an mediating variable good profitability benefits the company because the more profit it generates from its assets, the more the shareholders or investors will be interested. the company’s prospects of generating high profits will lead to a high return (esti, 2022). thus, this variable is considered capable of influencing the relationship between intellectual capital arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 55 and market performance (bertinetti et al., 2013). if a company has well-managed intellectual assets that generate high returns, it will trigger an increase in performance. it is what then underlies the taking of the fourth hypothesis. h4: intellectual capital affects market performance through profitability. maqashid sharia index msi was developed based on three main factors: individual education, justice creation, and welfare achievement. these three factors follow the general objectives of maqashid sharia: achieving prosperity and avoiding evil. these three universal goals should be the objectives and operational basis of every entity with public accountability, not only islamic banks but also conventional ones. they are related to the welfare of all stakeholders, not only shareholders or company owners. furthermore, omar mohammed and md taib (2015) proposed three objects determining whether an organization has implemented maqashid sharia properly: education (tahdhib al-fardh), justice (a’adl), and the interests of the people (al-maslahah). previous research placed maqashid sharia as the dependent variable, while this study utilized it as a moderating variable affecting the relationship between the independent and dependent variables. this research fills the gap regarding the influence of intellectuals on the performance of companies using maqashid sharia as a moderator. therefore, the hypotheses are stated as follows. h5: maqashid sharia affects market performance. h6: maqashid sharia can moderate the relationship between intellectual capital and market performance. figure 1 conceptual framework intellectual capital profitability market performance maqashid sharia h1 h2,3 h4 h4 h5,6 arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 56 research method this study utilized an explanatory design belonging to descriptive quantitative research. the population in this study were all islamic commercial banks registered with bank indonesia (bi), totaling 14. the sample was determined using purposive sampling. this study employed documentation to collect primary and secondary data published by the government, namely the annual reports and financial statements of islamic commercial banks from 2017 to 2019. path analysis and moderated regression analysis (mra) were applied to analyze the data. this study involved four variables, with the measurement explained as follows (table 1). table 1 measurement variables variables measurement sources intellectual capital a term with various definitions in different economic theories. this study employed value added intellectual coefficient (vaic) bellucci et al. (2020) market performance measurement of the company’s performance on the resulting strategy performance with the overall expected performance of sales volume and profit. this study utilized the return of assets (roa) using market performance. bouteska & regaieg (2020) profitability the company’s ability to generate profits. this study measured profitability using roa. hirdinis (2019) maqashid sharia index a model for measuring islamic banking performance under the objectives and characteristics of islamic banking. this study measured msi in terms of total education, justice creation, and welfare achievement. these three factors are universal. khoiriyah and salman (2020) result and discussion descriptive statistical analysis table 2 displays the amount of data for each valid variable (n), which is 42. the vaic (x) sample data obtained a minimum value of 1.15, a maximum value of 9.36, a mean of 4.1436, and a standard deviation of 2.36437. it signifies that the mean is greater than the standard deviation. low data deviation implies evenly distributed values. arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 57 table 2 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation vaic intellectua capital 42 1.15 9.36 4.1436 2.36437 profitability 42 -9.78 10.76 1.1892 3.20621 market performance 42 -13.45 44.40 14.4677 13.80580 maqashid sharia index 42 0.37 3.06 2.2269 0.57477 valid n (listwise) 42 in addition, the roa (z) sample data acquired a minimum value of -9.78, a maximum value of 10.76, a mean of 1.1892, and a standard deviation of 3.20621. in short, the mean is greater than the standard deviation. low data deviation indicates even value distribution. the ros (y) sample data gained a minimum value of -13.45, a maximum value of 44.40, a mean of 14.4677, and a standard deviation of 13.80580. again, the mean is greater than the standard deviation. the values are evenly distributed if the data deviation is low. the maqashid sharia index (m) sample data attained a minimum value of 0.37, a maximum value of 3.06, a mean of 2.2269, and a standard deviation of 0.57477. in other words, the mean is greater than the standard deviation. low data deviation implies even value distribution. classic assumption test in the classical assumption test, normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation were identified to determine whether the data collected were appropriate for the hypothesis test. the following table and figure depict the classic assumption test results. table 3 classic assumption test results classic assumption test value result normality test 0.200 normal multicollinearity test 1.091 no multicollinearity heteroscedasticity test n < 0 > n on the y axis no heteroscedasticity autocorrelation test 2.4311 no autocorrelation table 3 exhibits that the kolmogorov-smirnov z on the vaic variable, on ros mediated by roa and moderated by the msi, obtained 0.070, with a sig value of 0.200 greater than 0.05, indicating typically distributed data. moreover, all vif values on the vaic, roa, and msi variables were 1, and the tolerance value was also 1. in other words, there was no multicollinearity between independent variables. arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 58 figure 2 scatterplot graph in addition, figure 2 demonstrates no apparent pattern, with the data points spreading above and below 0 on the y axis, indicating no heteroscedasticity data. furthermore, its value was compared with that of the dw table with a significance of 5%. the total data (n) was 42, and the independent variables (k) numbered 4. therefore, the du (upper limit) acquired 1.6589. the dw value of 1.972 is greater than the upper limit (du) of 1.6589 but less than (4 du) of 2.4311, signifying no autocorrelation. in short, almost all hypotheses (h2, h3, h4, and h5) were positively significant, with a significant value of <0.05 and a positive beta value. it implies that each variable was affected positively. however, with a significant value of >0.05, h1 and h6 did not affect each other (table 4). table 4 hypothesis test results model beta sig direct effect t indirect effect total indirect effect x_vaic→ z_roa 0.238 3.395 0.007 x_vaic→ y_ros 0.540 4.057 0.000 z_roa→ y_ros 0.588 6.080 0.000 x_vaic→z_roa→ y_ros 0.140 0.680 0.000 m_maqashid_sharia_index 1.096 0.277 0.280 x_m 0.529 0.461 0.600 the novelty of this research is that intellectual capital significantly positively affected market performance through profitability, where profitability could mediate the relationship between variables. the analysis revealed that profitability could mediate the relationship between intellectual capital and market performance. these findings align with (basir et al., 2019), discovering that profitability mediated intellectual capital on company performance. arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 59 a company must apply intelligent management to provide training and improve facilities regarding work comfort. employees must ensure the fulfilment of their needs at work. moreover, the level of profitability also increases investor confidence in investing their capital. the level of achievement of the company in meeting these interests creates a good view for the company, both for employees and for stakeholders, thereby increasing the value of the company. improved employee performance is depicted through the efficiency of the work completed. the greater the added value of intellectual capital, the more efficient the use of company capital (pilvere-javorska et al., 2020). in addition, islamic banks have a partnership between funders (shohibul maal) and fund managers (mudharib). hence, intellectual capital is one of the essential factors that can increase their ability to generate profits. however, islamic banks, especially in indonesia, have relatively low profitability as a resource to create value (habib & hasan, 2019). following this research, islamic banks should increase their intellectual capital. this improvement could be made through coaching, assessment, and planning programs. the guidance could be focused on the company’s rules and soups. if it is maintained, it can provide a good view for investors. to maintain this relationship, profitability could be applied. profitability can help increase the company’s performance through positive reporting. effective reporting can only be performed through qualified intellectual capital. therefore, profitability is considered capable of mediating the two variables. profitability depicts the success of a business entity in generating returns for its owners (indriyani & mudjijah, 2022). dura (2018) explained that high profitability indicates good company prospects. thus, when profitability mediates the intellectual capital and market performance of islamic banks, the quality of these banks will increase. the islamic management of the efficiently managed intellectual property will increase the market appreciation of the company’s market value. the effective and efficient use of intellectual capital will significantly contribute to achieving competitive advantage, resulting in good market performance. in addition, good market performance and intellectual capital reporting will help islamic banks to have good performance. other than that, market performance is an indicator used by internal and external parties to measure the level of development of the company. when companies increase their market performance, they tend to have a more comprehensive network of customers. it enables individuals involved in marketing performance management to ensure that improvements are made to future marketing strategies to capitalize on prior success. it also allows the marketers in charge of implementing those strategies to discover the modifications to guarantee that marketing operations are more successful (sombultawee & boon-itt, 2018). it also occurs in islamic banks, which need to increase intellectual capital to increase their market performance. this relationship should be maintained and maximized by increasing other factors, such as maqashid sharia. however, following the results of this research, maqashid sharia was unable to maintain the relationship between intellectual capital and market performance. the company value of islamic commercial banks in this study was measured using economic value arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 60 added (eva). this value can occur if the company earns a profit above the cost of capital. meanwhile, profit was only calculated at 9% of the total msi. thus, as a non-financial factor, the msi did not significantly impact intellectual capital on market performance. this result is in line with research conducted by dewi (2018), disclosing that maqashid sharia could not moderate the relationship between intellectual capital and market performance. non-financial factors are not the main factors that investors pay attention to when investing in a company. investors tend to pay attention to financial factors. the purpose of maqashid sharia is everything allah and his messenger determine to benefit humanity: maintaining existence, developing quality and quantity, and material and spiritual (hanson et al., 2017). therefore, the existence of maqashid sharia for islamic banks is to measure the performance of the banks and also the workers in order for the banks to have good quality and quantity. however, as this research uncovered, the msi could not moderate the relationship between intellectual capital and market performance. conclusion in conclusion, intellectual capital significantly and positively affected market performance through profitability. however, maqashid sharia could not increase the relationship between intellectual capital and market performance. non-financial factors have not been the investors’ concern when investing in a company. the limitation of this study lies in the sample being too universal. hence, future research is expected to provide a sample with more specific criteria. references abdolvand, m. a., & kia, a. r. (2016). examining the impact of company's ability associations and brand awareness on willingness to repurchase: the role of the perceived quality of product and brand associations. international business management, 10, 1868-1875. retrieved from https://medwelljournals.com/abstract/?doi=ibm.2016.1868.1875 al nimer, m., warrad, l., & al omari, r. (2015). the impact of liquidity on jordanian banks profitability through return on assets. european journal of business and management, 7(7), 229-232. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/20532 aliyi, i., faris, a., ayele, a., oljirra, a., & bayessa, m. (2021). profitability and market performance of smallholder vegetable production: evidence from ethiopia. heliyon, 7(9), e08008. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08008 amanchukwu, r. n., stanley, g. j., & ololube, n. p. (2015). a review of leadership theories, principles and styles and their relevance to educational management. management, 5(1), 6-14. antoni, a. (2019). etika dan bisnis perspektif ekonomi islam. profit: jurnal kajian ekonomi dan perbankan syariah, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.550 anugrah, y. r., & dianawati, w. (2020). corporate social responsibility (csr) disclosure, earnings response coefficient (erc), and the chance to grow. cuadernos de economía, https://medwelljournals.com/abstract/?doi=ibm.2016.1868.1875 https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/20532 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08008 https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.550 arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 61 43(123), 243-470. retrieved from https://cude.es/submit-amanuscript/index.php/cude/article/view/19 babajee, r. b., seetanah, b., & nunkoo, r. (2020). the determinants of hotel financial performance: an intellectual capital perspective. journal of hospitality marketing &amp; management, 29(8), 1008–1026. https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1703870 baributsa, d., & njoroge, a. w. (2020). the use and profitability of hermetic technologies for grain storage among smallholder farmers in eastern kenya. journal of stored products research, 87, 101618. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2020.101618 basir, s., arindha, p. t., & prajawati, m. i. (2019). intellectual capital to the firm value with profitability as intervening variable. proceedings of the 2018 international conference on islamic economics and business (iconies 2018). https://doi.org/10.2991/iconies18.2019.24 bellucci, m., marzi, g., orlando, b., & ciampi, f. (2020). journal of intellectual capital: a review of emerging themes and future trends. journal of intellectual capital, 22(4), 744– 767. https://doi.org/10.1108/jic-10-2019-0239 bertinetti, g. s., cavezzali, e., & gardenal, g. (2013). the effect of the enterprise risk management implementation on the firm value of european companies. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2326195 block, j., fisch, c., vismara, s., & andres, r. (2019). private equity investment criteria: an experimental conjoint analysis of venture capital, business angels, and family offices. journal of corporate finance, 58, 329–352. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.05.009 bontis, n., ciambotti, m., palazzi, f., & sgro, f. (2018). intellectual capital and financial performance in social cooperative enterprises. journal of intellectual capital, 19(4), 712– 731. https://doi.org/10.1108/jic-03-2017-0049 bouteska, a., & regaieg, b. (2020). loss aversion, overconfidence of investors and their impact on market performance evidence from the us stock markets. journal of economics, finance and administrative science, 25(50), 451–478. https://doi.org/10.1108/jefas-07-2017-0081 chandra, s., ng, m., & wijaya, e. (2020). determinan struktur modal dalam upaya meningkatkan profitabilitas perusahaan manufaktur di indonesia. jurnal manajemen dan keuangan, 9(2), 172–186. https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2550 dewi, s. (2018). analisis pengaruh ukuran perusahaan dan kinerja maqashid syariah index terhadap nilai perusahaan: studi pada bank umum syariah tahun 2012-2016. undergraduate thesis. universitas islam negeri maulana malik ibrahim. dura, j. (2018). pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit report lag pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi asia, 11(1), 64–70. https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i1.34 dymitrowski, a., & mielcarek, p. (2021). business model innovation based on new technologies and its influence on a company’s competitive advantage. journal of theoretical and applied electronic commerce research, 16(6), 2110–2128. https://doi.org/10.3390/jtaer16060118 endarwati, s., & sulastiningsih, s. (2020). pengaruh loan to deposit ratio, non performing loan , dan pertumbuhan dana pihak ketiga, terhadap profitabilitas perbankan. kajian bisnis sekolah tinggi ilmu ekonomi widya wiwaha, 28(2), 119–140. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i2.206 esti, e. a. j. (2022). etika dan prinsip wirausaha. kewirausahaan (peluang dan tantangan ecommerce). https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/cude/article/view/19 https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/cude/article/view/19 https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1703870 https://doi.org/10.1016/j.jspr.2020.101618 https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.24 https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.24 https://doi.org/10.1108/jic-10-2019-0239 https://doi.org/10.2139/ssrn.2326195 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.05.009 https://doi.org/10.1108/jic-03-2017-0049 https://doi.org/10.1108/jefas-07-2017-0081 https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2550 https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i1.34 https://doi.org/10.3390/jtaer16060118 https://doi.org/10.32477/jkb.v28i2.206 arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 62 friandi, s. z., & akbar, i. n. (2018). analisa pengaruh intellectual capital terhadap profitabilitas dan produktivitas pada sektor perbankan syariah indonesia cabang kota tangerang. cices, 4(2), 155–170. https://doi.org/10.33050/cices.v4i2.502 fuadah, l. l., & kalsum, u. (2021). the impact of corporate social responsibility on firm value: the role of tax aggressiveness in indonesia. the journal of asian finance, economics and business, 8(3), 209–216. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0209 gigante, g. (2013). intellectual capital and bank performance in europe. accounting and finance research, 2(4), 120-129. https://doi.org/10.5430/afr.v2n4p120 habib, a., & hasan, m. m. (2019). business strategy and labor investment efficiency*. international review of finance, 21(1), 58–96. https://doi.org/10.1111/irfi.12254 hanif, h. (2018). pengaruh islamic intellectual capital terhadap kinerja maqashid syariah dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi. thesis. universitas islam indonesia. hanson, b., lunn, j., van der pluijm, b., orcutt, j., colwell, r., trumbore, s., becker, t., diffenbaugh, n., pincus, r., liemohn, m., ten brink, u., brewer, p., zhang, m., hauck ii, s., hubbard, b., goni, m., thomas, e., wilkinson, p., moldwin, m., … clark, m. (2017). earth and space science for the benefit of humanity. eos, 98. https://doi.org/10.1029/2018eo071991 hassan, a., & harahap, s. s. (2010). exploring corporate social responsibility disclosure: the case of islamic banks. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 3(3), 203–227. https://doi.org/10.1108/17538391011072417 hirdinis, m. (2019). capital structure and firm size on firm value moderated by profitability. international journal of economics and business administration, 7(1), 174-191. https://doi.org/10.35808/ijeba/204 iankovyi, v. (2021). comparative analysis of the most important economic criteria for the company’s investment projects. socio-economic research bulletin, 2(77), 125–141. https://doi.org/10.33987/vsed.2(77).2021.125-141 indriyani, w. w., & mudjijah, s. (2022). pengaruh debt to equity ratio, total asset turnover dan intellectual capital terhadap profitabilitas. akuntabel, 19(2), 317-324. kamasak, r. (2017). the contribution of tangible and intangible resources, and capabilities to a firm’s profitability and market performance. european journal of management and business economics, 26(2), 252–275. https://doi.org/10.1108/ejmbe-07-2017-015 karim, a., & arif‐uz‐zaman, k. (2013). a methodology for effective implementation of lean strategies and its performance evaluation in manufacturing organizations. business process management journal, 19(1), 169–196. https://doi.org/10.1108/14637151311294912 khoiriyah, v. n., & salman, k. r. (2020). the effect of the maqashid sharia index, company size, and company age on islamic social reporting. muqtasid: jurnal ekonomi dan perbankan syariah, 11(2), 117–132. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i2.117-132 lambey, r. (2021). the effect of profitability, firm size, equity ownership and firm age on firm value (leverage basis): evidence from the indonesian manufacturer companies. archives of business research, 9(1), 128–139. https://doi.org/10.14738/abr.91.9649 lim, s. a. n., & herawaty, v. (2020). analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan manajemen laba terhadap kinerja pasar dengan volume perdagangan sebagai pemoderasi. kocenin serial konferensi. https://doi.org/10.33050/cices.v4i2.502 https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0209 https://doi.org/10.5430/afr.v2n4p120 https://doi.org/10.1111/irfi.12254 https://doi.org/10.1029/2018eo071991 https://doi.org/10.1108/17538391011072417 https://doi.org/10.35808/ijeba/204 https://doi.org/10.33987/vsed.2(77).2021.125-141 https://doi.org/10.1108/ejmbe-07-2017-015 https://doi.org/10.1108/14637151311294912 https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i2.117-132 https://doi.org/10.14738/abr.91.9649 arif, amiruddin, darmawati, & ferdiansah intellectual capital toward market performance: … journal of accounting and investment, 2023 | 63 nemtseva, y. v., & vorozhbickaya, y. v. (2021). methodological aspects of evaluating a company’s investment attractiveness. rudn journal of economics, 29(1), 114–125. https://doi.org/10.22363/2313-2329-2021-29-1-114-125 nugroho, p. i., & arjowo, i. s. (2014). the effects of sustainability report disclosure towards financial performance. international journal of business and management studies, 3(3), 225239. nurmalasari, e. (2016). analisis pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. undergraduate thesis. stie perbanas surabaya. omar mohammed, m., & md taib, f. (2015). developing islamic banking performance measures based on maqasid al-shari’ah framework: cases of 24 selected banks. journal of islamic monetary economics and finance, 1(1), 55–77. https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483 pilvere-javorska, a., pilvere, i., & rivza, b. (2020). company capital structure’s theoretical framework: historical assessment and trends in the 21st century. research for rural development 2020 : annual 26th international scientific conference proceedings. https://doi.org/10.22616/rrd.26.2020.028 raheman, a., afza, t., qayyum, a., & bodla, m. a. (2010). working capital management and corporate performance of manufacturing sector in pakistan. international research journal of finance and economics, 47(1), 156-169. setiawanta, y., & purwanto, a. (2019). stakeholder power, sustainability reporting, and corporate governance: a case study of manufacturing industry at indonesia's stock exchange. scientific papers of the university of pardubice. series d, faculty of economics and administration. 46/2019. sombultawee, k., & boon-itt, s. (2018). marketing-operations alignment: a review of the literature and theoretical background. operations research perspectives, 5, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.orp.2017.11.001 sujud, h., & hashem, b. (2017). effect of bank innovations on profitability and return on assets (roa) of commercial banks in lebanon. international journal of economics and finance, 9(4), 35-50. https://doi.org/10.5539/ijef.v9n4p35 xiaoxia, l., minghui, l., & xin, y. (2021). the effect of modified audit opinion on company's investment. journal of industrial engineering and engineering management. королёва, д. в. (2021). normal business activities of the debtor in bankruptcy: criteria for recognition and the importance of the good faith of the counterparty. the rule-of-law state: theory and practice, 17(1(63)), 140–150. https://doi.org/10.33184/pravgos-2021.1.11 https://doi.org/10.22363/2313-2329-2021-29-1-114-125 https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483 https://doi.org/10.22616/rrd.26.2020.028 https://doi.org/10.1016/j.orp.2017.11.001 https://doi.org/10.5539/ijef.v9n4p35 https://doi.org/10.33184/pravgos-2021.1.11 socio religious settings and the development of accounting in indonesia jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 issn: 1411-6227 56 socio religious settings and the development of accounting in indonesia rizal yaya email : rizalyaya@gmail.com muhammadiyah university of yogyakarta abstract during 1980’s, culture has featured in the discussion on the factors influencing the development of accounting. on the other hands, religion has an important role in shaping a culture as it also produces social understanding, values, beliefs and symbols, which can be absorbed by a society and reproduced as a culture of the society. this implies that the influence of religion on accounting is possibly occurred. this research tries to show how such influence occurred along with the development of religions in indonesia. it is argued that different socio religious settings would result in different way of development of accounting. to support the argument, an empirical test would be conducted on (1) the perception of muslim accounting academician in yogyakarta on the appropriateness of conventional acounting for muslim users, and (2) the impact of different religious settings on the perception of muslim accounting academicians on the suitability of conventional accounting in achieving islamic socio economic objectives. this test is on the perception of muslim accounting academician on the appropriateness of conventional accounting for muslim users will conducted by using one sample t-test. meanwhile thethe impact of different religious settings will be analzed by using analysis of variance (anova) test. key words: religion, socio-religious settings, accounting, society. abstrak selama tahun 1980-an, budaya telah tampil dalam diskusi tentang faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. di sisi lain, agama memiliki peran penting dalam membentuk budaya seperti itu juga menghasilkan pemahaman sosial, nilai-nilai, keyakinan dan simbol, yang dapat diserap oleh masyarakat dan direproduksi sebagai budaya masyarakat. ini berarti bahwa pengaruh agama pada akuntansi mungkin terjadi. penelitian ini mencoba untuk menunjukkan bagaimana pengaruh tersebut terjadi seiring dengan perkembangan agama di indonesia. dikatakan bahwa pengaturan agama sosial yang berbeda akan menghasilkan cara yang berbeda dari perkembangan akuntansi. untuk mendukung argumen, tes empiris akan rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 57 dilakukan pada (1) persepsi akademisi akuntansi muslim di yogyakarta pada kesesuaian akuntansi konvensional untuk pengguna muslim, dan (2) dampak dari pengaturan agama yang berbeda pada persepsi akademisi akuntansi muslim pada kesesuaian akuntansi konvensional dalam mencapai tujuan sosial ekonomi islam. tes ini pada persepsi akademisi akuntansi muslim di kesesuaian akuntansi konvensional untuk pengguna muslim akan dilakukan dengan menggunakan satu sampel t-test. sementara itu thethe dampak pengaturan agama yang berbeda akan analzed dengan menggunakan analisis varians (anova) uji. kata kunci: agama, pengaturan sosial keagamaan, akuntansi, masyarakat. introduction during 1980’s, culture has featured in the discussion on the factors influencing the development of accounting. hofstede (1983) finds that the lack of consensus among different countries on what represents proper accounting methods is not because of the technical problems but more on the cultural problems. based on his research, gray (1988) finds that some of the societal values have direct association with the accounting sub culture. hence, the accounting practices would also be affected. since the nature of culture is an expression of norms, value and customs, which reflect typical behavioral characteristics, a member of a given culture would tend to share his or her social understanding, values, beliefs and symbols to the people surrounding him or her and vice versa to form common norms, values and customs (perera, 1989). this formation of culture would imply that one culture could be different from another and the larger the difference between two cultures, the more difficult it is to have consensus. in the history of the development of a culture, religion has an important role in shaping a culture. this is because religion also produces social understanding, values, beliefs and symbols, which can be absorbed by a society and reproduced as a culture of the society. therefore in reality we can find some similar values, beliefs and symbols in two societies with the same religion for example muslim chinese belief on gambling who is more the same with muslim malays belief on gambling rather than with the belief of non muslim chinese in malaysia on gambling. islam, in particular has a strong ability to influence culture. unlike other religions, it does not separate between worldly activities and the ritual activities. this characteristic would be able to influence culture in conformity with the universal islamic teachings. for instance, on the whole muslim society does not tolerate hedonistic social activity such as free sex, alcoholism and gambling, as it is forbidden in islam. in terms of business activity, islam has also provided some principles, which in turn would affect the accounting treatment. for example the principle of a focus on community interest in the decision and actions of the jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 58 firms, would require a full disclosure type of accounting (baydoun and willett, 2000). literature review and hypothesis formulation in the discussion on the relationship between culture, religion and accounting above, it is argued that accounting practice is a product of the society whereby the influence of culture as well as religion on accounting is possibly occurred. in this section, it would be shown how such influence occurred along with the development of religions in indonesia. the discussion on such issue will be limited to the religions at which accounting shows its significant development in indonesian archipelago. they are (1) at the early development of hindu (2) at the early development of islam and (3) at the early development of christianity. early hindu development littleton (1933) argues that current double entry bookkeeping requires some prerequisites or antecedents, which have to prevail. he classified such antecedents as those which represent a ‘material’ and a ‘language’. material antecedent is something which needs to be reworked e.g. private property, capital, commerce and credit. meanwhile language antecedent is a medium for expressing the material e.g. writing, money and arithmetic. in indonesia archipelago, language antecedent in terms of writing has not been recognized until the coming of hindu’s brahmin priests who had spread hindu beliefs. chaterji (1966) an indian archaeologist found that the earliest inscription in indonesia was what he called by pallava script found in kutai district of kalimantan. the inscriptions use the language namely sanskrit. although the inscriptions are not dated, the form and style of the south indian scripts indicate that they were written in the fourth century a.d (koentjaraningrat, 1975). chaterji (1996) reveals that most of the inscriptions were used to commemorate the occasions of the building of the temples, or of pious donations. the earliest inscriptions found, show how the brahmin priests gave sacred gifts and donations to the king mulavarman. “.........the gift of twenty thousand kinds of the illustrious and foremost of the rulers of men, for the king mulavarman, which was given at the most sacred place of vaprakesvara……..(chatterji, 1966)” sukoharsono (1999) argues that those inscriptions indicate that writing seems to be used for keeping information about sacred events. just like the function of accounting, it shows that the writing had become a part of political administration of the information providers at that particular time. according to mauss (1967), gifts and donations in the early society are the social phenomena that provide the mechanism for producing sacred ritual and solidarity. gifts and donations are also a kind of self interested economic exchange by which a social rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 59 fabric is composed in terms of religious, legal, moral and economic (mauss, 1967). therefore we can conclude that accounting has been practiced in indonesia during this period in the form of descriptions of the transactions occurring in the society. since most of the descriptions are related to the religious events, we can say that the interaction of socio religious setting with accounting has been in existence since the very beginning of the development of accounting foundation in terms of writing medium. such interaction would then continue in the period of development of islam in indonesia. early islam development the arrival of islam in indonesia has improved the knowledge of writing purposes (ambary, 1986). hoernle’s study (1900) reveal that islam has brought the development of paper to replace the use of palm leaves for writing purposes during buddhist & hindu periods. at the same time the introduction of arabic alphabet and number has also brought a significant development in the writing and calculation purposes. this means that during the early period of the development of islam, littleton’s antecedents in terms of writing and arithmetic for development of current accounting was already in place. sukoharsono (1999) notes that the development of alphabetic, numerals notations and papers has increased the opportunity of the indonesians to present and preserve a variety of knowledge and at the same time the development of both complex writing and record keeping became possible. this also means that the accounting then can be visualized both in qualitative and quantitative form. during the early settlement of islam in indonesia, schrieke (1957) indicates there existed a simple accounting calculations developed by shahbandar, an important person who links the ruler and foreign traders and who was also responsible for the collection of anchorage fees and import and export duties. for the purposes of administration and accountability, shahbandar prepared tax collection report at regular periods and then submitted it to the royal courts as revenue. meanwhile the same function of taxation is also developed by court tax official collector for farmers, fishermen, craftsmen and merchants (schrieke, 1957). schrieke (1957) indicates that there were various rates and different types of levies in relation to different commodities occupations and other matters. for example, if the fisherman was of a high status in the community, he or she has to pay tax higher than that the community’s. such circumstance led to the development of a complex writing system related to the administration and financial calculations, function which commonly practiced in accounting discipline of knowledge. sukoharsono (1999) notes that this development is possible during the spread of islam, because islam does not only influence the personal morality of the muslim individual but also touch on the economic enterprise (e.g. trading and transactions) and administration (e.g. the policy making and planning). dobbin (1983) shows that in the early islamic countries especially in sumatera, the jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 60 muslim holy book, the qur’an was laid down as a basic principle which governed general economic behavior and involved the ethics of trading activities. at that time qur’an was used as an alternative to the existing mode of regulating society’s affairs. besides that, the tradition (sunnah) of the prophet (pbuh) also plays an important role in the basic economic life of individuals and the community. however in the inland regions of east and central java where hindu and buddhist javanese cultural and religious traditions were strong, the influence of islam was less strong and the religion was much modified into a typically javanese kind of islam (koentjaraningrat, 1975). koentjaraningrat (1975) asserts that people in that area mainly combine the veneration of sacred graves, the mystical concept of unity with god and the pre islamic life cycle ceremonies with the belief in allah and his prophet mohammad (pbuh). the establishment of two islamic states in indonesia namely demak (in java) and acheh (in sumatera) has resulted in business complexities in the muslim community and the increased role of the islamic state in public affairs (ricklefs, 1981). sukoharsono (1999) notes that, in both islamic states the major role of accounting had come into existence, due to their increasing revenue and budgeting. this is because they increase more and more their social responsibility in meeting the needs of (1) security, fortifications, military and diplomatic expenses (2) internal administration for islamic teaching, religious ceremonies and public works (3) general welfare in the area of rice, meat and pepper distribution. therefore to cover their recurring expenditures, the regular sources of revenues were also required. such situation according to sukoharsono (1999) would direct the states for better planning of revenues and expenses, in which the accounting information is a main required instrument. however, after the falls of the two islamic states, their role in developing accounting was discontinued and replaced by the dutch colonialism. early christian development during the development of christian period, accounting in indonesia has shown its rapid development especially in the private sector. however such development is more related with the spread of dutch colonialism rather than the spread of christianity even though both the spreading of christian and the dutch colonialism occur almost at the same time. unlike during the spreading of islam whereby the spread of islam was also followed by the spread of accounting practice, in this period, the spread of accounting does not follow the spreading of christian beliefs but more on following the colonialist practices in indonesia. dutch colonialism, according to diga and yunus (1997) had introduced double entry bookkeeping through its business vehicle namely the east indies company (voc). during that time the economic activities have rapidly accelerated and the demand for trained accountants and bookkeepers increased. therefore some formal and informal education systems were established to introduce the bookkeeping. dutch government formally, introduces bookkeeping rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 61 in the schools, meanwhile some dutchmen who works for the tax office, audit office and the treasury also provide a private tutorial with their own exam and certificate. this practice, according to hoskin and macve (1986) is one the characteristics of modern accounting whereby examination is used to legitimate the profession of accountancy. during this period, the process of separation of religion and worldly activities such as economics and politics, was introduced. a religious christian was mainly concerned on the religious rituals while the worldly activities were handled by specialized persons in that particular area. to become a specialist, especially in accounting one had to follow an educational process and examination conducted by the specialized person in that area. contemporary socio religious settings in indonesia and the development accounting after discussing the development of accounting during the spreading of religions, in this section it would be elaborated the contemporary setting whereby there is no new religion was introduced. at this setting the main issue is more toward how the traditional religions interact with the modern indonesia which had declared its independence from colonialism in the year 1945. whereas during colonialism, it can be said that the spreading of both christian protestantism and christian catholicism did not result in a significant changes on religion conversion to those religions. therefore, almost 90 % of populations are still adhered to islam as their religion whereas rests are shared by christian protestant, christian catholic, hindu and buddhist beliefs. the colonialist era had left its influence on the thinking & practices of muslim indonesia, modern ideas such as capitalism, communism. hence, the domination of islam in contemporary indonesia society is not reflected by the domination of islamic oriented leaders in the national level. in some important forums on deciding, the indonesian constitution, there are more nationalist oriented political elites rather than the islamic oriented political elites. therefore islamic oriented leaders have been unsuccessful to make islam to be accepted as the foundation of the nation. instead of that the nationalist oriented leaders has successfully promoted an ideology called pancasila, which they believed that it reflected the inner values of the indonesian way of life and was regarded as a neutral and universal ideology for the multi religions society of indonesia. the debate on pancasila continued after the declaration of indonesian independent. in his speech in front of the constitution assembly, anshary (1957) one of the islamic oriented leader stated that pancasila is contradict with the islamic faith (tawhid) as the substance of pancasila is ‘gotong royong’ (mutual cooperation) in which all the principles in pancasila can be squeezed into mutual cooperation, including the principle of belief in one god. the philosophy and practice of mutual cooperation can be dominantly found in the development of pancasila. an extreme practice was by the time soekarno promoted the concept jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 62 of ‘nasakom’, a combination concept of nationalism, religion and communism in order to accommodate those three political mainstreams in indonesia. however, this concept was widely rejected by many muslim leaders in indonesia. further, anshary (1957) argues that pancasila has no soul to encourage people to enjoining the rights and forbidding the evil. however, before the constitution assembly came up with the final result of indonesian ideology, soekarno (1945) as the president of indonesia, issued a decree of legitimating pancasila as a national ideology. as pancasila has been decreed as the national ideology, the ruling regimes start to play significant role to ‘harmonize’ the religious interest with the national interest. this ‘harmonization’ process is not only in the area of politics e.g. the dismissal of ‘masyumi’, a progressive islamic party to participate in the political area, but also in the area of religious belief e.g. the encouragement of participation in celebrating other people’s religious holiday like having ‘natal bersama’ (christmas together). the culmination of this harmonization process is the obligation for every organization in indonesia to explicitly declare pancasila as the foundation of the organization or popularly called as ‘azas tunggal’ policy (syarbaini, 2001). this policy is actually rejected by most of the muslim organizations in indonesia, but since the political pressure by president soeharto was so strong, finally they accept this policy. however, there are still some progressive organizations which do not apply such policy in their organizations .e.g. indonesian muslim university student association (hmi) and indonesian muslim high school student association (pii). the nationalistic spirit of pancasila, is not only reflected in the government policy towards the political affairs but also towards the accounting education and practices. the policy on accounting education and practices was directed to find an alternative in replacing dutch accounting. through active links between indonesian and american universities, indonesia has moved closer towards the use of us accounting practices (diga and yunus, 1997). in his doctoral thesis, hadibroto (1962) one of an early generation of indonesian accounting academicians strongly advocated the ‘pragmatic approach’ prevalent in the us, to be more appropriate for the indonesian environment rather than the dutch’s. during the period from 1960 to 1975, an increasing number of tertiary institutions in indonesia, began to shift their accountancy programs from the dutch to us system. this shift culminated in 1975, by the decision of the ministry of education and commerce, mandating that accounting education in indonesia to be modeled solely on the us system (diga & yunus, 1997). along with the closer relationship with the us accounting practices, in 1967, a us accounting firm, arthur young was allowed to operate in indonesia as correspondent accountant of santoso harsokusumo accounting firm. then in 1971, some other foreign accounting firms came to operate in indonesia as the correspondents as well, such as price waterhouse, coopers and lybrand etc. (abdoelkadir and yunus, 1994). earlier to this development, in 1957, for the first rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 63 time indonesia had established a professional accountancy body namely ikatan akuntan indonesia (iai). then, in 1973 the iai adopted three sets of us accounting standard i.e. accounting standards, auditing standards and accountant code of conduct. later, in 1994 national congress, iai endorsed the use of international accounting standard (ias) as a basis for domestic financial accounting standards (diga & yunus, 1997). islamization process in the contemporary setting unlike the declining success in the political area, the islamic movement in the education area has gained some improvements. the rate of illiterate has decreased significantly from 90 % of the muslim in the 1945 to 20% in the 1990’s. this improvement is also followed by the improvement in the number of islamic oriented intellectuals in the national levels as there are more and more muslims from the ‘pesantren’ (islamic school) background could reach the university level of education (maarif, 1993). meanwhile, maarif (1993) asserts that there is also a slowly shift from the ‘abangan’ muslim (muslims who are loosely practicing islam) towards the ‘santri’ muslim (muslims who are strictly practicing islam). this process, according to maarif (1993) runs naturally and cannot be stopped by any parties even from those who do not like islam growing in such a way in indonesia. in describing the development of islam in indonesia, nakamura (1976) notes that, it is far from a faded religion but more towards as a vital living religion for the indonesian. some large islamic organizations such as muhammadiyah and nahdlatul ulama which have been already established since the beginning of twentieth century have a significant role in the providing education for the muslims nationwide. muhammadiyah for instance, a leading islamic organization in indonesia, has established thousands of education institutions ranging from play groups level to the university level, whereas currently it has already had more than thirty universities in all over indonesia. besides the efforts by the established islamic organizations, since 1980’s, an extensive effort has also been done in a small scale by indonesians who have graduated from the islamic schools in the middle east. although in the small scale of activities, this movement has been successfully brought closer, the ideas on the islamic revitalization from muslim thinkers in the middle east like hasan al banna, sayyed quttub, yusuf qardhawi etc, to the indonesian student discussion forums e.g. the idea of and the consciousness on taking islam as a way of life. islamization process on accounting education and practices in indonesia the development of the islamization process in the indonesia as we have already discussed above has resulted in the movement on islamization process in the education system and as well as in the business practices. in this context, then the islamization of accounting in indonesia is being developed in both education and business practices area. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 64 islamization in business practices and accounting profession in business practices, the concern on the development of islamic accounting arises along with the development of islamic banking in indonesia. the establishment of ‘bank muamalat indonesia’, the first islamic bank in indonesia implies the need for a specific accounting system to support bank’s operation, whereby there is a significant differences between the operation the islamic bank and the conventional banks (karim, 1999). badawi (1986) notes that, unlike the conventional bank, the islamic bank is required to keep certain transactions separate because there will be a problem at the end on how to share the profit between the shareholders and the depositors. since islamic bank is not based on the interest rate, it has to wait until the transaction is completed and at the end of the year how much each of the group will receive their profit, can be decided. in the year 1998, according to arifin (1999), there were more than a thousand islamic financial institutions in indonesia, consisting of 1 commercial bank (bank muamalat) , 73 rural banks, 1300 informal credit institutions (used to be called baitul maal wat tamwil), 2 insurance companies, and 1 mutual fund. later during the economic crisis another commercial bank was established namely bank syariah mandiri and there are quite a lot of conventional commercial banks established islamic banking unit such as bank negara indonesia syariah, bank danamon, bank bukopin and bank ifi. then at the end of the year 2002, for the first time a shariah based bond was launched in indonesian capital market by indonesian satellite company (indosat). to respond to such development, especially in the banking industry, indonesian institute of accountants (iai) has issued an accounting standard for shariah banking in indonesia namely statement of financial accounting (psak) no 59 in may 2002. this standard, according to wibisono (2002) has been established through a significant adaptation on the standard issued by accounting and auditing organization for islamic financial institution (aaoifi) in bahrain. meanwhile, currently an auditing standard for the islamic banking is also in the process of formulation by the iai by also referring to the aaoifi standards. consequently, the development of islamic accounting in indonesia is following the approach of aaoifi. i.e. based on the contemporary accounting based approach. this approach would adopt the western financial accounting currently available that are permissible for islamic business organizations and exclude those which violate the shariah precepts. according to anwar (1987) this approach is basically problematic as the output would still contain un-islamic assumptions while the norms and hypotheses on which the original models are retained even though partial adjustment has been made by allocating some islamic components in it. islamization process in accounting education in indonesia the islamization of accounting education in indonesia is being formally conducted by the islamic background universities. in yogyakarta province for rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 65 example, there are six islamic background higher education institutions, which have accounting department providing bachelor degrees. they are, universitas ahmad dahlan, universitas muhammadiyah yogyakarta, universitas islam indonesia, universitas cokroaminoto, stie (college of economics) ‘widya wiwaha’ and stie (college of economics) ‘syariah banking institute’. at an early stage, this process was conducted by introducing some islamic related subjects to the students of those institutions. this policy was possible because the indonesian government recognized both the national and local content of curriculum. in terms of the local content of the curriculum, the university is allowed to determine the subjects and the number of credit hours for the particular subjects. recently, the higher education authority has given a higher portion of credit hours to any university to develop their local curriculum content. however, there is still a general regulation that requires two credit hours minimum provided for the religious education subject in any program at the university level. in this case, the conventional background institutions mainly take the minimum requirement. in practice the decentralization of local content curriculum has resulted in variety of subjects and number of credit hours for islamic related subjects provided by the islamic background of institution. universitas ahmad dahlan for instance provides 11 credit hours, meanwhile universitas muhammadiyah yogyakarta, universitas islam indonesia and stie ‘sbi’ provide 10 credit hours and then universitas cokroaminoto and stie widya wiwaha provide 6 and 4 credit hours respectively. due to the limited resources on islamic accounting, those islamic related subjects are still in general and not extensively touch on islamic accounting yet. however, from the variety of islamic related subjects offered, almost all of the islamic background universities provide islamic economics for their accounting students. if we refer to the discussion of islamic accounting, islamic economics can be considered as the backbone for developing islamic accounting as hameed (2000) asserts that different economic systems lead to different accounting. therefore, it can be inferred that they have already provided the required knowledge for the further development of islamic accounting. however, to some extent, those universities have tried to develop islamic accounting through discussions and publications. stie widya wiwaha for instance, has initiated a regular discussion on islamic economics and accounting issues, universitas muhammadiyah yogyakarta has already published a handbook on the qur’anic verses which relate to accounting issues and universitas islam indonesia publishes a journal which encourages articles on islamic accounting. along with the development of islamization in business practices, such efforts of the education institutions will possibly continue to be developed in the future. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 66 data and methodology population and sample this research was undertaken in year 2002 and used muslim accounting academicians (maas) in yogyakarta province as the research population. the main reason of choosing this province was because the universities in this province are established with a variety of organizational backgrounds, which could represent the variety of ideas and values evolving in indonesia. some universities are recognized as actively internalizing islamic values in their curricula e.g. universitas muhammadiyah yogyakarta and universitas islam indonesia. some others are recognized as active universities in promoting nationalistic values such as universitas veteran yogyakarta and universitas janabadra. one university ‘universitas widya mataram’ is known as actively promoting traditional cultural values. there are also some universities established by catholic and christian missionary organizations e.g. universitas kristen duta wacana, universitas atma jaya yogyakarta and universitas sanata dharma. since there is no muslim accounting academicians in those institutions, they are not included in the sample research. the total number of muslim accounting academician in this province is 235 persons working at 18 higher education institutions. in this research, the researchers had distributed 161 questionnaires and 87 of them were successfully collected. seventy-six of the questionnaires were collected personally, while the rests were posted by the respondents. this research achieved more than 52% response rate in total and almost the same response rate was obtained for both the islamic and conventional background of institutions. fifty-six respondents or 64% of total samples are from the conventional background and the other 36% are from the islamic background institutions. this proportion is almost similar with 70:30 proportion of the number of maas in conventional background institution to the number of maas in islamic background institution, data and data collection there are various data required in this research. the primary data are data on the respondent’s demographic information and the data on his or her perceptions on the islamic accounting. these primary data would then be processed to answer the research questions of this research. other data are data on the number of muslim accounting academicians in a particular institution. these data are needed to determine the size of the population and sample of the research. during the field research, the researcher distributed the questionnaire either directly to the respondents or to the supervisor of the respondents, in this case the head of the accounting department to be handed over to the academicians. later, one week after delivering the questionnaires, the researcher went back two or three times to collect the answered questionnaires. for uncollected questionnaires, prepaid envelopes were supplied so that the respondents could send them to the researcher by mail. rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 67 hypothesis development hypothesis 1 conventional accounting has been widely taught in the indonesian accounting curriculum and used in practice. therefore the general opinion on conventional accounting perceives it appropriate for any business organizations including islamic business organizations and muslim users. however in the literature of the islamic accounting, a number of criticisms are addressed on the appropriateness of conventional accounting for muslim business organizations and muslim users. hameed (2000) asserts that information produced from conventional accounting is insufficient for islamic society which should uphold accountability to allah (as the primary accountability) and to men (as the secondary accountability). therefore, the uniqueness of islamic accounting would be to provide other types of information in an integrated manner in the accounting report or statement. khan (1994) observes that the point of reference is the overall objective of the shariah and not users’ rights or needs as claimed by the conventional accounting standard setters i.e. financial accounting standard board (fasb) in the united states. therefore, he proposes additional requirements so that islamic socioeconomic objective can be obtained, such as providing true figures of zakat payable, the extent to which justice and benevolence are considered in the organization, treatment of the employees, the impact of the business on its environment and adherence to the islamic code of ethics. therefore, despite of the acceptance of conventional accounting to be appropriate for muslim society, as it is practice nowadays, there is a possibility of perceiving conventional accounting as inappropriate by muslim accounting academicians. this situation is hypothesized in the following alternative hypothesis. ha: maas in yogyakarta believe that the financial statement provided under conventional accounting provides inappropriate information for muslim users. this hypothesis was tested by asking the respondents’ opinions on some statements regarding the inappropriateness of conventional accounting for islamic business organizations. those statements are listed in the following figure. figure 1: lists of questions statement financial statements prepared in accordance with conventional accounting principles: a. impede the fair and proper allocation of wealth between different classes of stakeholders, e.g. shareholders, managers, employees and zakat beneficiaries jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 68 statement b. hinder the making of the appropriate decisions needed to control organizations to ensure the attainment of the islamic objectives of muslim business organizations to answer the questions, the respondents were provided a likert scale answer ranging from 1 to 5 scale. hypothesis 2 as already explained above, it can be concluded that there is a different socioreligious setting between the islamic background institution and the conventional background institution. this in turn could affect the respondents’ perceptions on both islamic and conventional accounting. to hypothesize this situation an alternative hypothesis will be set as follows. ha: there is significant difference in perception on conventional accounting between academicians in islamic education institutions and academicians in conventional education institutions. to test this hypothesis, the respondents will be classified into two groups; those working at the islamic background institutions and those working at the conventional background institutions. then, by using the respondents’ answers as to their perceptions on islamic and conventional accounting, the means of each group will be compared and analyzed. results and discussions reliability and normality tests the reliability of this questionnaire is tested by using the spss alpha model. based on the test conducted, the result shows the cronbach alpha of 0.8812. figure 2 r e l i a b i l i t y a n a l y s i s s c a l e (a l p h a) – appropt questions 1. q1.a 2. q1.b reliability coefficients n of cases = 73.0 n of items = 2 alpha = .8812 rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 69 this result is higher than the reliability standard (0.6000) which means the questions provided are reliable in measuring the same variable. meanwhile in testing normality of the sample variable, the skewness ratio can be applied. the skewness ratio is a ratio between the obtained skewness over the standard error of skewness. if the ratio is between negative two and positive two, the variable can be said to be normal (santoso, 2001). based on the test conducted it is found that the skewness ratio of this sample variable is .342 which means the sample distribution is normal and can be used to represent the distribution of an ideal population. test on hypothesis 1 in testing the respondents’ perceptions on the inappropriateness of conventional accounting for islamic business organizations and muslim users (inapropt), questions (a) & (b) will constitute the inapropt variable. the formula for calculating the tested variable is as follows. inapropt = mean (qa, qb)………………………………………………….(1) in order to test hypothesis 1, the inapropt variable was carried out by using a one sample t-test, with test value of three as in the following equation. ho : mean of inapropt ≤ 3.00;ha : mean of appropt > 3.00 .…(2) if the mean of the inapropt variable is less than or equal to three, ho would be accepted, otherwise ha is accepted. table 1: mean value of appropt variable n mean std. deviation std. error mean appropt 73 3.0548 1.0259 .1201 by using one sample t-test, it is found that the sample mean of the inappropt variable is 3.0548 and the p-value is .650 indicating that there is more than 5% chance that the sample comes from a population with a mean of ≤ 3.0. table 2: level of significance of testing hypothesis 1 test value =3 t df sig. (2tailed) mean difference 95% confidence of the difference lower upper appropt .456 72 .650 5.479e-02 -.1846 .2942 jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 70 hence the null hypothesis that maas in yogyakarta believe that conventional accounting information is appropriate for muslim users cannot be rejected. test on hypothesis 2 to test hypothesis 2, a one way variance test will be used in the data analysis. this analysis tool will analyze further the significant level of the difference between two or more groups. in this case, the group will be divided into the islamic background institutions and the conventional background institutions. the hypothesis will be tested based on the following equation. h0 : μ1 = μ2 ; ha : μ1 ≠ μ2 ………………………………………..(3) μ1 = mean of perception among maas in islamic background institutions μ2 = mean of perception among maas in conventional background institutions null hypothesis will be accepted if there is no difference between the mean of perception among maas in islamic background institution and the mean of perception among the maas in conventional background institutions. table 3: analysis of variance for islamic and conventional background institutions sum of squares df mean square f sig. appropt between groups within groups total 1.978e02 1 71 72 3.093 1.024 3.021 .087 by using the analysis of variance, the test shows that the maas in the islamic background institutions perceive the conventional accounting differently from the respondents in conventional background institutions with f value of 3.021 and significance level at .087. the test also reveals the mean for the islamic background group of 3.3400 and the mean for the conventional background institution of 2.9063. since the critical mean is 3.0000, we could say that the maas in islamic background institution have perceived that conventional accounting is inappropriate for the muslim users. in contrast to that, maas in the conventional background institutions have perceived conventional accounting appropriate for the needs of muslim users. conclusion different socio-religious setting in the indonesia has formed accounting differently in its historical development. this situation is also found among rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 71 accounting academicians in yogyakarta province, indonesia. although in general there is a weak consensus among them on the inappropriateness of the conventional accounting to provide appropriate information for muslim users, it is found that there is different perception between the islamic background institutions and the conventional background institution. in this case the maas in islamic background institutions perceive that conventional accounting is inappropriate for muslim users but maas in the conventional background institutions perceive that conventional accounting is appropriate for the needs of muslim users. this finding shows that secular education is more successfully internalized in the conventional background institutions rather than in islamic background institution. this means that a different socio-religious setting has played an important role in shaping a muslim accounting academician’s perception towards the secular conventional accounting. references abdoelkadir, k.k. and yunus, h. 1994. “developments in indonesia accountancy.” proceedings of the 7 th international conference on accounting education. jakarta, indonesia. ambary, h.m. 1986. epigraphical data from 17 th -19 th century muslim graves in east java. ins. grijns, c.d. and robson, s.o. (edit.) cultural contact and textual interpretation. holland: foris publications. anshary, m.i. 1957. “kami menuju republik indonesia berdasarkan islam” (we are heading towards an islamic republic of indonesia). ins. yusran, r. (edit) debat dasar negara islam dan pancasila (the debates on islam and pancasila as the state ideology). jakarta: pustaka panjimas. anwar, m. 1987. “islamic economic methodology.” paper of the seminar on islamic economics. washington, usa. arifin, z. 1999. memahami bank syariah: lingkup, peluang tantangan dan prospek (understanding shariah banking: scopes, opportunities, challenges and prospects). jakarta: alvabet. badawi, s.t. 1986. “accounting policies and procedures.” ins. islamic banking and finance. london: butterworths. baydoun, n. and willet, r. 2000. islamic corporate reports. abacus. 36 (1): 2191. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 56-73, januari 2005 72 chaterji, b.r. 1966. history of indonesia: early and medieval, 3 rd ed., meerut: meenakshi prakashan. diga, j. & yunus. h. 1997. accounting in indonesia. in baydouns, n., nishimura, a & willet, r. (eds) accounting in the asia pacific region. singapore: john wiley & sons. dobbin, c. 1983. islamic revivalism in a changing peasant economy: central sumatra, 1784-1847. london: curzon press ltd. fasb. 1996. statement of financial accounting concepts. norwalk, connecticut: financial accounting standard board. gray, s.j. 1988. towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. abacus. 24 (1): 1-15 hadibroto, s. 1962. a comparative study of america and dutch accountancy and their impact on the profession in indonesia. unpublished ph.d. dissertation. jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia. hameed, s. 2000. the need for islamic accounting: perception of its objectives and characteristics by malaysia accountants and academics. unpublished ph.d. thesis. united kingdom: university of dundee. hoernle, a.f.r. 1900 an epigraphical note on palm leaf, paper and birch-bark. journal of the asiatic society of bengal. 69 (2): 93-134. hofstede, g. 1983. dimensions of national cultures in fifty countries and three regions. in deregowski, j.b., dzurawiec, s. and annis, r.c. (eds). expiscations in cross cultural psychology. hoskin, k. w. & macve, r. h. 1986. accounting and the examination: a genealogy of disciplinary power. accounting, organizations and society. vol. 11, no. 2, pp. 105-136 karim, r.a.a. 1999. accounting in islamic financial institutions. accounting & business july/august. khan, m.a. 1994. accounting issues and concepts for islamic banking. in. development of an accounting system for islamic banking. london: the institute of islamic banking & insurance. rizal yaya, socio religious settings and the development of..... 73 koentjaraningrat. 1975. introduction to the peoples and cultures of indonesia and malaysia. california: cummings publishing company inc. littleton, a.c. 1933. accounting evolution to 1900. american institute publishing co. maarif, a.s. 1993. peta bumi intelektualisme islam di indonesia (islamic intellectualism globe in indonesia). bandung: mizan. mauss, m. 1967. the gift. new york: norton. nakamura, m. 1976. the crescent arises over the banyan tree: study of the muhammadiyah movement in a central java town. ithaca: cornel university. perera, m.h.b. 1989. towards a framework to analyze the impact of culture on accounting. the international journal of accounting. vol 24, pp. 42-56 ricklefs, m.c. 1981. a history of modern indonesia: c. 1300 to the present. bloomingnton: indiana university press. santoso, s. 2001. spss versi 10. mengolah data statistik secara profesional (processing statistical data professionally with spss 10. jakarta: elex media computindo schrieke, b. 1957. indonesian sociologist studies, part one. the haque: w. van hoeve publishers ltd. soekarno. 1945. speech on 1 st of june 1945 in front of preparation council on indonesian independence. ins. rahardjo, i.t.k & herdianto w.k. (edit) bung karno wacana konstitusi dan demokrasi. jakarta: grasindo. sukoharsono, e.g. 1999. accounting in a historical transition: a shifting dominant belief from hindu to islamic administration in indonesia. proceedings of international conference 2: accounting commerce and finance: the islamic perspective. jakarta, indonesia. syarbaini, s. 2001. pendidikan pancasila di perguruan tinggi (pancasila education for higher education institution). jakarta: ghalia indonesia. journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: research paper the current digital financial literacy and financial behavior in indonesian millennial generation rita rahayu1*, syahril ali1, amalda aulia1, and retnoningrum hidayah2 abstract: research aims: this study aims to investigate the relationship between the level of digital financial literacy (dfl) and financial behaviors, namely saving behavior, spending behavior, and investment behavior among the millennial generation in indonesia. design/methodology/approach: a survey method was performed in this study, and 741 millennial generations aged 25–40 years from several cities in indonesia participated in this study. the structural equation model using smartpls was employed to estimate the relationship of the latent variable. research findings: based on the data, it was found that dfl had a positive effect on spending behavior, saving behavior, and investment behavior. in addition, this study also revealed that social factors such as income had a significant influence on the dfl. theoretical contribution/originality: this research provides a map of the level of digital financial literacy among the millennial generation in indonesia. in addition, since there is a limited study related to digital financial literacy, this research contributes to the enrichment of literature, especially related to digital financial literacy. practitioner/policy implication: it is expected that this result will be used by policymakers to make a policy regarding digital financial literacy, especially for millennial generations. research limitation/implication: most respondents who participated in this study came from west sumatra, affecting the generalization of the research results. keywords: digital; financial technology; financial literacy; spending; saving; investment introduction it is recognized that the current development of information technology has brought enormous changes in all sectors, including in the financial sector. the emergence of financial technology (fintech) is proof that digital technology has penetrated the financial sector. fintech itself is a term used to describe all types of technological innovations that enable or improve the provision of financial services. services such as e-payment, peer-topeer lending, cryptocurrency, and crowdfunding are examples of this form of fintech. affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics, universitas andalas, west sumatra, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics, universitas negeri semarang, central java, indonesia *correspondence: aretrahayu@gmail.com doi: 10.18196/jai.v23i1.13205 citation: rahayu, r., ali, s., aulia, a., & hidayah, r. (2022). the current digital financial literacy and financial behavior in indonesian millennial generation. journal of accounting and investment, 23(1), 78-94. article history received: 23 nov 2021 revised: 02 jan 2022 accepted: 03 jan 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57195427483&amp;eid=2-s2.0-85028086364 https://scholar.google.co.id/citations?user=jqyetl8aaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=odt5gkeaaaaj&hl=en http://akuntansi.fekon.unand.ac.id/index.php/id/ http://akuntansi.fekon.unand.ac.id/index.php/id/ http://akuntansi.fekon.unand.ac.id/index.php/id/ https://unnes.ac.id/prodi/akuntansi-s1 https://unnes.ac.id/prodi/akuntansi-s1 https://unnes.ac.id/prodi/akuntansi-s1 https://unnes.ac.id/prodi/akuntansi-s1 mailto:aretrahayu@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13205 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.13205&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13205 rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 79 with this fintech, it is easier for the public to access financial services quickly and widely. to make payments or remittances, people no longer need to come to the bank or queue at the atm but can do so through mobile phone using mobile banking, internet banking, or e-wallet. not only that, but the public can also access financial services related to funding activities through online loan applications easily and quickly, either in the form of peer-to-peer lending or crowdfunding. likewise, it can be carried out for investment activities utilizing various available applications, such as stockbit, most, and many others. with the facilities offered, it is not surprising that financial products based on digital technology can develop rapidly in various parts of the world, including indonesia. based on data released by the financial services authority (ojk), as of february 2021, in indonesia currently, lending transactions through fintech have reached 169 trillion. this number increased rapidly from december 2019 at 81 trillion. however, it is unfortunate that the rapid development of digital products in the financial sector has not been accompanied by an increase in public literacy in the field of digital finance, as known as digital financial literacy. financial literacy itself is defined as a person's ability to understand, analyze, manage, and communicate personal financial problems (prasad et al., 2018). therefore, digital financial literacy (dfl) can be identified as a person's level of understanding of everything related to financial literacy using digital technology. adequate understanding of digital finance is essential since, like other technological innovations, technological innovations in the financial sector not only offer benefits in the form of convenience, speed, and economist for users but also have potential risks, such as data theft, loss of money or loss, and others. a similar thing was also conveyed by the oecd (2018) in (setiawan et al., 2020) that both the government as policymakers and the community as activity actors must be fully aware of the benefits and risks offered by this digital financial technology. for financial literacy, based on data submitted by ojk, the level of public literacy in indonesia is still far below other asean countries, such as singapore, malaysia, and thailand (xiao, 2021). in fact, a good level of financial literacy will guide individuals or the community in making financial planning and making good and effective financial decisions, and this will later have an impact on improving the welfare of individuals or communities and ultimately also improve the country's economy (ojk, 2017). even more, zulbetti et al. (2019) revealed that the higher the level of financial literacy of the people of a country, the higher the economic growth indicated by the gross domestic product (gdp) of that country. it is what causes governments in many countries to be very concerned with the level of financial literacy of the people in their country. moreover, with the current development of digital technology-based financial products and services, certainly, the level of financial literacy alone is not enough; the government also needs to pay attention to the level of digital financial literacy of its people. as previously explained, for the level of financial literacy alone, the indonesian people are still far below other asean countries; especially for digital financial literacy, indonesia is also far behind compared to other asean countries (global findex database, 2017). as a rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 80 result, it is not surprising that many cases arise due to this lack of digital financial literacy. many people feel disadvantaged because of illegal peer-to-peer lending with very highinterest rates. in addition, the theft of personal data related to illegal fintech also happens a lot. this condition certainly needs to get attention from various parties, including academics, to examine what factors affect the level of digital financial literacy. it is what prompted this research related to digital financial literacy being conducted. currently, there is limited research related to digital financial literacy. however, some have been found, such as research conducted by prasad et al. (2018), tony and desai (2020), liew et al. (2020), and setiawan et al. (2020). of these studies, two of them were conducted in india, namely prasad et al. (2018) and tony and desai (2020), while the research of setiawan et al. (2020) was conducted in indonesia. research conducted by prasad et al. (2018) focused more on mapping digital financial literacy in households in india. then, tony and desai (2020) aimed to see the relationship between digital financial literacy and financial inclusion in general. meanwhile, liew et al. (2020) studied the level of digital financial literacy involving 252 farmers in the sarawak area, whereas setiawan et al. (2020) researched the relationship between digital financial literacy and saving and shopping behavior on java island. this limited research will certainly have an impact on the limited understanding on digital financial literacy, especially on its importance. thus, the issue of digital financial literacy is still very relevant and very much needed to be discussed and researched. based on the explanation and looking at the factors that affect the level of digital financial literacy, this study also tries to measure the level of digital financial literacy, especially for the millennial generation. the millennial generation was chosen as the object of this research for two main reasons. the first reason is that the number of millennials (consisting of generations y and z), based on the population census conducted by the statistics indonesia (bps) in 2020, has reached 69 million or 25.87% of the total indonesian population. this generation will later be the successor to the indonesian nation so that their level of digital financial literacy will be very influential for the indonesian economy later. for the second reason, there has been no research until now that examines the level of digital financial literacy, especially for this millennial generation. therefore, it is very necessary especially to map the condition of the level of digital financial literacy, which will be useful for the government in policymaking. for example, by knowing the digital level of financial literacy in the millennial generation, the government can consider whether it is necessary to include digital financial literacy in the curriculum or not. on the other hand, many studies have examined the adoption of digital technology in the financial sector. some of them tried to examine the relationship between digital financial technology adoption products and people's saving and shopping behavior, such as cobla and osei-assibey (2018), agarwal et al. (2019), and moenjak et al. (2020). cobla and oseiassibey (2018) attempted to see the effect of e-payment on the shopping behavior of students in ghana, and they found that e-payment influenced increasing shopping behavior. furthermore, agarwal et al. (2019) actually uncovered that e-payments or digital payments resulted in overspending (excessive spending or spending) in india. rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 81 in contrast to previous research, moenjak et al. (2020) tried to see the relationship between the adoption of digital financial technology and saving behavior and unveiled that digital technology in finance affected consumer saving behavior in thailand. although the global findex database (2017) reported a downward trend in terms of saving at conventional financial institutions and vice versa, there was an increase in the number of savings in digital financial products (demirguc-kunt et al., 2018). the same is true for investment activities. it shows that digital financial technology influences people's financial behavior. from the studies, it can be seen that the previous research focused more on looking at the impact of digital technology products in the financial sector on people's financial behavior, while research that looked at the impact of digital financial literacy levels on financial behavior (digital behavior), namely in terms of saving, shopping, and investing, is still very rare. based on the previous explanation and the objectives, this study tries to see the relationship between digital financial literacy and financial behavior, namely in terms of saving, shopping, and investing. literature review and hypotheses development digital financial literacy can be defined as a person's level of understanding associated with online purchases, online payments with various modes of payment, and the online banking system (prasad et al., 2018). in addition, morgan et al. (2019) have tried to explain digital financial literacy through four concept dimensions: understanding of digital financial products and services, awareness of the risks of digital financial products and services, knowledge of digital financial risk control, and knowledge of consumer rights and redress procedures. setiawan et al. (2020) stated that a person's level of digital financial literacy is strongly influenced by the individual's social characteristics. these social characteristics are often known as socioeconomic conditions, consisting of age, income, and education. in their research, setiawan et al. (2020) found that a person's education level and income greatly affect his/her level of digital financial literacy. the results of their study support research conducted by wangmo (2015) and nanziri and olcker (2019), which uncovered that the level of individual income is a factor affecting the level of individual financial literacy. furthermore, research conducted by morgan et al. (2019) also found that education level, income level, and age are determinant factors in people's financial literacy in cambodia and vietnam. likewise, research conducted by xue et al. (2019) uncovered that age and income level affected the level of financial literacy of the elderly in australia. therefore, in this study, the factors such as age, educational level, and income were identified as determinant factors of the level of digital financial literacy among the millennial generation in indonesia. hence, this research proposed the hypotheses: rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 82 h1: factors such as age, educational level, and income have a significant relationship with the level of digital financial literacy in the millennial generation in indonesia. digital financial literacy and financial behavior one of the most influential models used to explain human social behavior is theory planned behavior (tpb) (ajzen, 2011). the tpb was developed by ajzen (1991), and it was an extension of the theory of reasoned action (tra) established by fishbein and ajzen (1975). according to this theory, humans consider all available information as they consciously act and use financial knowledge to make a strategic decision. it means that an individual will act rationally using all available information and perform calculations either directly or indirectly. the tpb has been widely used by previous researchers to link the level of financial literacy with financial behavior (arianti, 2017; daragmeh et al., 2021; meyliana et al., 2019; normawati et al., 2021). in this study, this theory was also employed to investigate the relationship between digital financial literacy and financial behavior. this theory also explains that having a positive attitude toward finance is crucial for determining the success or failure of financial behavior. if a person's attitude toward finances is positive, he will be responsible for his financial situation and desire to save, invest, and plan for the future (arianti, 2017; normawati et al., 2021). therefore, a person's level of digital financial literacy will also affect the individual's financial behavior, especially in terms of saving, shopping, and investing behavior (panos & wilson, 2020). of course, this statement still needs to be verified through research. however, due to the limited number of studies that examine digital financial literacy, and on the other hand, there have been many studies linking financial literacy to financial behavior (azlan et al., 2015; fernandes et al., 2014; henager & cude, 2016; sayinzoga et al., 2016), so this study tries to rely on these studies to explain the relationship between literacy levels on digital finance with financial behavior. it is confirmed by setiawan et al. (2020), who stated that the impact of digital financial literacy on financial behavior should be the same as the impact of non-digital financial literacy. thus, based on the previous explanation, in this study, the second hypothesis proposed is that the level of digital financial literacy significantly influences the saving behavior of the millennial generation in indonesia. in addition to influencing saving behavior, an individual's financial literacy is also believed to influence a person's shopping behavior. in this regard, perry (2011) researched financial decisions made by the millennial generation and found that millennials with limited financial literacy were more likely to struggle more strongly to control themselves when it came to shopping. then, fraczek and klimontowicz (2015) uncovered that younger customer were more likely to overspend due to their lack of financial literacy. hence, based on the previous explanation, in this study, it can be hypothesized that the level of digital financial literacy significantly influences the shopping behavior of the millennial generation in indonesia. lastly, as lusardi (2017) stated, financial literacy could be linked with retirement planning, so in addition to influencing saving and shopping behavior, the level of digital financial literacy is also expected to affect a person's investment behavior. on the other hand, currently, there have been rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 83 many investment applications offered by financial companies, such as stockbit, most, rti business, bcas best mobile, and many others. thus, of course, a person's level of digital financial literacy will also affect the investment behavior of the individual. therefore, based on the explanation, this study proposed the following hypotheses: h2: the level of digital financial literacy has a significant relationship with spending behavior. h3: the level of digital financial literacy has a significant relationship with saving behavior. h4: the level of digital financial literacy has a significant relationship with investment behavior. research framework based on the previous explanation, the research framework of this study is shown in figure 1. figure 1 research framework research method this research can be categorized as explanatory research. based on this understanding, the researchers will be able to identify unique things and create patterns for certain events; based on these patterns, the researchers can create a model. as previously explained, according to carlson (2008), the millennial generation is the generation born between the 1980s and 1996. even more, martin and tulgan (2002) revealed that the millennial generations are the people who were born between 1978 to 2000. in indonesia, based on the population census conducted by the central statistics agency in 2020, millennials reached more than 69 million or around 25.87% of the total population. given the very large population, this study focused on the millennial generation who lived in the sumatra and java regions. these two regions were chosen because, based on the results h2 h1 h3 h4 socioeconomics factors digital financial literacy investment behavior saving behavior spending behavior rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 84 of the census conducted by the bps in 2020, indonesia's population was concentrated in these two islands, namely java island with a total of 56.10% and sumatra island with a total of 21.68% (bps, 2020). hence, it is hoped that they could reflect indonesia's condition. the data in this study were obtained using an online structured questionnaire. with the snowball technique, where each respondent was also asked to distribute questionnaires to friends they knew, it was hoped that the number of respondents involved in this study would increase. this snowball technique is also often used, especially if the population is very large and there are no definite figures (neuman, 2003). this data collection was carried out from july to august 2021, and during this time, 741 respondents participated in this study. as described previously, several variables were tested in this study: digital financial literacy, spending behavior, saving behavior, and investment behavior. in this research, digital financial literacy refers to an individual's understanding of digital financial products and services provided by fintech providers. meanwhile, financial behavior alludes to an individual’s behavior related to saving, shopping, and investing activities. each variable was measured employing several indicators used by previous studies. in this study, to measure digital financial literacy, 11 indicators used by setiawan et al. (2020), prasad et al. (2018), and morgan et al. (2019) were applied. in this regard, these indicators can be classified into four main categories: knowledge, experiences, skills, and awareness (setiawan et al., 2020). then, spending behavior and saving behavior were assessed by ten indicators and seven indicators adopted from previous studies by setiawan et al. (2020) and watson (2003). meanwhile, investment behavior was determined by five indicators developed based on the previous study, such as setiawan et al. (2020) and watson (2003). in addition, five likert-scale was used in this study. the data were then be analyzed utilizing sem pls. result and discussion characteristics of respondents in this study, 741 respondents participated. based on data, most respondents came from sumatra, which was 667 respondents (90%), and the remaining were from java, which was 74 respondents (10%). characteristics of respondents based on gender, age, educational background, and income are presented in table 1. table 1 characteristics of respondents based on gender and age no gender age total %(total) 20-25 % (20-25) 25-40 % (25-40) 1 female 390 52.7% 134 17.9% 524 70.7% 2 male 152 20.6% 65 8.8% 217 29.3% total 542 73.3% 199 26.7% 741 100% rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 85 from the table 1, female respondents aged <25 years dominated in this study; they contributed 52.7%. meanwhile, female respondents aged 25-40 years contributed 20.6%. table 2 characteristics of respondents based on educational background no educational level number of respondents % number of respondents 1 up to junior high school 20 2.7 2 senior high school 293 39.5 3 diploma i, ii, iii 107 14.4 4 bachelor (s1)/d4 254 34.3 5 magister (s3) 66 8.9 6 doctor (s3) 1 0.1 total respondents 741 100 then, the table 2 also shows that most respondents had an educational background from senior high school (293 respondents of 39.5%), followed by bachelor’s degree, which was 254 (34.3%) and diploma (107 or 14.4%). table 3 characteristics of respondents based on income no income number of respondents % number of respondents 1 < idr 500,000 223 30.1 2 idr 500,000-1m 135 18.2 3 1m-2m 119 16.1 4 2m-4m 149 20.1 5 4m-6m 61 8.2 6 6m-10m 34 4.6 7 >10m 20 2.7 total respondents 741 100 moreover, table 3 shows that respondents’ incomes varied from less than idr 500,000 to more than idr 10,000,000. however, since most respondents were students, most had income less than idr 500,000. only 20 respondents had an income of more than idr 10,000,000. the level of digital financial literacy as previously described, one of the objectives of this study is to see the level of digital financial literacy of millennials in indonesia. in this study, the dfl was measured employing 11 indicators used by previous studies. each indicator used five likert-scale, and the following are the responses from respondents related to the dfl indicators (table 4). from the table 4, most of the respondents (81.8%) had a good understanding of digital payment products, while only less than 40% of respondents had a good understanding of digital financial products, such as digital asset management products, digital loans products, and digital insurance products. rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 86 table 4 the number of responses related to dfl indicators no indicators strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree agree and strongly agree 1 have a good understanding of digital payment products, such as e-debit, e-credit, e-money, mobile/internet banking, and e-wallet (dfl 1) 134 (18.2%) 601 (81.8%) 2 have a good understanding of digital asset management products, such as tanamduit, finansialku, bareksa (dfl2) 457 (62.2%) 278 (37.9%) 3 have a good understanding of digital loan products, such as bibit, kredivo (dfl3) 448 (61%) 287 (39%) 4 have a good understanding about digital insurance product, such as asuransiku.id, rajapremi (dfl4) 490 (66.7%) 245 (33.4%) 5 have a good understanding of customer rights and protection as well as procedures for service complaints from digital financial providers (dfl5) 375 (51%) 360 (49%) 6 have experience in using digital payment products, such as ovo, gopay, link aja (dfl6) 122 (16.5%) 613 (83.5%) 7 have experience using fintech products and services for financing (loans) and investments, such as coinworks, investree, modalku, amarta (dfl7) 570 (77.5% 165 (22.5%) 8 experience in using fintech products and services for asset management, such as bareksa, tanamduit, and finansialku (dfl8) 542 (73.8%) 193 (26.2%) 9 have awareness about the potential financial risks of using fintech, such as the legality of fintech providers, interest rates, and transaction fees (dfl9) 335 (45.6%) 400 (54.4%) 10 have the ability to manage financial activities through digital platforms, such as managing costs for using digital financial transactions (dfl10) 317 (43.1%) 418 (56.9%) 11 have good control over financial activities using digital platforms by evaluating expenses on the platform (dfl11) 320 (43.5%) 415 (56.4%) a similar condition was also seen for the experience of using digital payment products that 83.3% of respondents had a good experience using this digital payment product. meanwhile, for other products, such as asset management, investment, and digital payments, it can be seen that most of the respondents (more than 75%) did not have sufficient experience with these products. rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 87 the table 4 also displays that more than 50% of respondents already could manage and control this digital financial activity well. likewise, with understanding customer rights and protection, almost 50% of respondents already had an adequate understanding. the mean score of digital financial literacy and dfl components for all respondents can be seen in the table 5. the mean score of digital financial literacy level for the millennial generation in indonesia was 3.32. it indicates that the level of digital financial literacy of the millennial generation was still low, below 3.5. table 5 the digital financial literacy and dfl components scores minimum maximum mean std. deviation digital financial literacy 1.00 5.00 3.32 0.67 knowledge 1.00 5.00 3.33 0.72 experiences 1.00 5.00 3.17 0.75 awareness 1.00 5.00 3.39 1.01 skills 1.00 5.00 3.48 0.84 n = 741 furthermore, the level of digital financial literacy was grouped into four groups: the level of understanding/knowledge, experience, awareness of potential risks, and skills. in this case, indicators 1 to 5 (dfl1 to dfl5) were put together to measure the level of understanding/knowledge, and indicators 6 to 8 (dfl6 to dfl8) were to gauge experience. meanwhile, indicator 9 (dfl 9) determined the awareness of potential risks (awareness), and dfl10 and dfl11 measured skills. the following is the mean score for each group: furthermore, from the table 5, the components of digital financial literacy, the highest average score was for skills, which was 3.48. it denotes that the level of ability of the millennial generation in managing financial activities through digital platforms was quite good, and they also had good control over financial activities utilizing digital platforms. meanwhile, the level of experience of the millennial generation in using digital platforms was low, and it can be seen from the score of 3.16. likewise, for knowledge and awareness, it had a score of less than 3.5, showing that the millennial generation's level of understanding and awareness towards digital financial activities was still low. data analysis in this study, data were analyzed by utilizing sem pls. three steps were conducted to analyze the data. the first one is the evaluation of the measurement model (outer model) to measure the instrument’s validity and reliability used in this study. in this regard, several measurements were employed to ensure that the instruments used in this study were valid and reliable. measurement model (outer model) the table 6 presents the measurement model of this study, consisting of validity and reliability for each variable after removing five indicators: age, educational background, rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 88 gender, i4 (investment 4), and i5 (investment 5) due to having loading factors and ave below 0.4 (hair et al., 2017). table 6 validity and reliability test variable indicators loading factors>0.4 t value > 1.96 composite reliability cronbach alpha >0.6 average variance extracted (ave)>0.5 digital financial literacy dfl1 0.565 17.527 0.917 0.9 0.506 dfl10 0.799 58.214 dfl11 0.776 39.515 dfl2 0.792 45.340 dfl3 0.769 34.905 dfl4 0.762 39.575 dfl5 0.755 37.925 dfl6 0.55 17.203 dfl7 0.651 21.946 dfl8 0.708 29.752 dfl9 0.636 20.826 socioecono mics factors income 1.000 1.000 1.000 investment behavior i1 0.922 154.147 0.946 0.914 0.853 i2 0.936 138.628 i3 0.913 94.9860 saving behavior sab1 0.675 154.147 0.92 0.902 0.561 sab2 0.700 138.628 sab3 0.724 94.9860 sab4 0.757 154.147 sab5 0.675 138.628 sab6 0.796 94.9860 sab7 0.817 154.147 sab8 0.805 138.628 sab9 0.777 94.9860 spending behavior spb1 0.697 154.147 0.911 0.882 0.632 spb2 0.800 138.628 spb3 0.852 94.9860 spb4 0.862 154.147 spb5 0.766 138.628 spb6 0.782 94.986 based on the table 6, it can be seen that all of the requirements for validity and reliability test were met. thus, further analysis was then conducted, which was the goodness of fit test. the goodness of fit test aims to determine whether the model formed in a study is fit or not. in this case, the value of r square was used to determine the goodness of fit of the research model. the following are the r square test results: rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 89 table 7 r square r square r square adjusted digital financial literacy 0.002 0 investment behavior 0.317 0.316 saving behavior 0.331 0.33 spending behavior 0.19 0.189 from the table 7, it can be seen that socioeconomic factors could only explain changes in digital financial literacy variables of 0.002 or 0.2%. meanwhile, the digital financial literacy variable could explain changes in the investment behavior variable of 0.317 or 31.7%. the digital financial literacy variable could also influence changes in saving behavior by 0.331 or 33.1%, while the spending behavior of this financial literacy variable could only affect 0.19 or 19%. in addition to r square, the goodness of fit of the research model can also be seen from the value of the normal fit index (nif), in which ghozali (2016) mentions that the nfi value closer to 1 is better. the table 8 presents the nfi analysis results. table 8 nfi analysis saturated model estimated model srmr 0.078 0.108 d_uls 2.817 5.419 d_g 0.633 0.71 chi-square 2696.02 2948.576 nfi 0.8 0.782 from the table 8, it can be seen that the nfi value of this model was 0.8, close to 1 and greater than 0.1, so it can be concluded that this research model was fit. furthermore, testing the fit model can also be done by looking at the standardized root mean square residual (srmr) value. if the srmr value is less than 0.1, it can be assumed that the research model is fit (hu & bentler, 1999). based on this, it can be concluded that this research model was fit since the srmr value was smaller than 0.1, which was 0.078. then, the table 9 can be used to see the relationship between variables. table 9 path coefficients original sample sd t statistics p values socio economic factors -> dfl 0.073 0.037 1.980 0.048 dfl -> spending behavior 0.439 0.037 11.891 0.000 dfl -> saving behavior_ 0.578 0.032 17.982 0.000 dfl -> investment behavior 0.564 0.031 18.104 0.000 the influence of socioeconomic factors on digital financial literacy level from the hypothesis testing conducted in this study, it was found that among socioeconomic factors, namely age, educational level, and income, only income had a significant relationship with the level of digital financial literacy of the millennial generation in indonesia. this result is in line with research conducted by setiawan et al. rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 90 (2020), which found that social factors such as income significantly affected the individual's level of financial literacy. likewise, morgan et al. (2019), wangmo (2015), and nanziri and olcker (2019) uncovered that the level of income is one of the determinants of a person's level of financial literacy. this study also found that age and educational level were not the factors influencing the level of digital financial literacy of the millennial generation in indonesia. this result aligns with mandell & klein (2009), who found that educational level did not affect a person's level of financial literacy. it may be since in the educational curriculum, from elementary school, high school, to university, there is no specific curriculum that discusses digital financial literacy. this millennial generation generally gains knowledge about these digital financial products on a self-taught basis through the information available in various electronic media. furthermore, psychologically, it is known that the younger generation tends to have great curiosity and the nature of imitating and following trends, so it is very easy for them to follow the trend of technological developments, including this digital financial product. thus, it is not surprising that educational background and age are not factors determining the level of digital financial literacy. the effect of digital financial literacy level on saving behavior from hypothesis testing using sem, it was revealed that the p-value and t-statistic value for the relationship between digital finance level and saving behavior was less than 0.05 and higher than 1.96. it indicates that the level of digital financial literacy had a positive and significant influence on the saving behavior of the millennial generation in indonesia. it means that the higher a person's level of digital financial literacy, the better effect on his/her saving behavior. it corroborates with research conducted by previous researchers, namely setiawan et al. (2020), morgan et al. (2019), henager and cude (2016), jamal et al. (2015), and wangmo (2015). morgan et al. (2019) found that a person's level of financial literacy would affect his/her saving behavior. the effect of digital financial literacy level on spending behavior as previously explained, the hypothesis testing results showed that the p-value for the relationship between digital financial literacy levels and financial behavior exhibited a small number of 0.05, which was 0.00. also, the t statistic showed a number greater than 1.96, which was 11.519. it indicates that a person's level of digital financial literacy significantly influenced his/her spending behavior. it can be interpreted that the higher a person's level of digital financial literacy, the better his/her spending behavior. it is in agreement with previous research, namely research conducted by setiawan et al. (2020), perry (2011), henager and cude (2016), wangmo (2015), and allgood and walstad (2016). the effect of digital financial literacy level on investment behavior the same thing was found for the relationship between digital financial literacy levels and investment behavior. the hypothesis testing results utilizing sem pls showed a positive and significant influence on the investment behavior of the millennial generation in rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 91 indonesia. it means that the higher a person's level of digital financial literacy, the better his/her investment behavior. this research is in line with previous studies, such as setiawan et al. (2020), which found that a person's level of digital financial literacy would affect his/her financial behavior. conclusion this study showed that the level of digital financial literacy of the millennial generation in indonesia was still low; it can be seen from the mean score of 3.32. from this research, it is also known that among the four components of digital financial literacy, the highest average score was the skill of the millennial generation in managing their digital financial activities, with a value of 3.48. meanwhile, from the research results, it is also known that among several digital financial products offered by fintech companies, only digital payment products were better understood and used by millennials in indonesia, meanwhile, for financial products, such as digital asset management, digital investment, or digital financing, many of them did not understand and use it. this study also found that among socioeconomic factors identified as determinant factors of dfl, only income significantly influenced the level of digital financial literacy of the millennial generation. meanwhile, educational level and age did not significantly influence the level of digital financial literacy. this study also uncovered that the level of digital financial literacy significantly influenced the financial behavior of the millennial generation in indonesia. in this case, financial behavior was measured using three variables: saving behavior, spending behavior, and investment behavior. these results can certainly show that the higher the level of digital financial literacy of the millennial generation in indonesia, the better their financial behavior, saving behavior, spending behavior, and investment behavior. it indicates that the level of digital financial literacy can guide the millennial generation in making decisions related to their financial management. this result implies several parties, such as the indonesian government, fintech providers, and academic parties. for the government, this low level of digital financial literacy needs attention because, as known, the level of financial literacy is one of the important indicators in improving a country's economy. the government, therefore, needs to make various efforts, such as conducting socialization through seminars or workshops on digital financial literacy. thus, with these activities, it is hoped that the level of digital financial literacy of the millennial generation in indonesia can increase. then, fintech companies should be able to create or offer even more attractive financial products, especially asset management, investment, and financing products, to attract millennials to use them. for academics, it is necessary to consider including a discussion of financial literacy, especially digital financial literacy, into the curriculum so that the level of understanding of the millennial generation on this matter can be increased. even though this study has contributed to the literature, it cannot be denied that this research has several limitations. firstly, as described previously, most respondents who rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 92 participated in this study were from sumatra. this condition will certainly impact the generalization of the research results. hence, it is hoped that other researchers can conduct research with a larger sample size and spread evenly throughout indonesia. then, this study only considered age, educational background, and income as factors affecting the level of digital financial literacy, and actually, many other factors may also affect the level of digital financial literacy, such as experience and culture. hence, it is hoped that future research can add these factors into the research model. acknowledgment this research was supported by economic faculty, universitas andalas, padang, west sumatra. references agarwal, s., qian, w., yeung, b. y., & zou, x. (2019). mobile wallet and entrepreneurial growth. aea papers and proceedings, 109, 48–53. https://doi.org/10.1257/pandp.20191010 ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t ajzen, i. (2011). the theory of planned behaviour: reactions and reflections. psychology & health, 26(9), 1113–1127. https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995 arianti, b. f. (2017). the influence of financial knowledge, control and income on individual financial behavior. european research studies journal, 20(3), 635–648. https://doi.org/10.35808/ersj/734 carlson, e. (2008). the lucky few: between the greatest generation and the baby boom. springer science & business media. cobla, g. m., & osei-assibey, e. (2018). mobile money adoption and spending behaviour: the case of students in ghana. international journal of social economics, 45(1), 29– 42. https://doi.org/10.1108/ijse-11-2016-0302 daragmeh, a., lentner, c., & sági, j. (2021). fintech payments in the era of covid-19: factors influencing behavioral intentions of “generation x” in hungary to use mobile payment. journal of behavioral and experimental finance, 32, 100574. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100574 demirguc-kunt, a., klapper, l., singer, d., & ansar, s. (2018). the global findex database 2017: measuring financial inclusion and the fintech revolution. world bank publications. retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29510 fernandes, d., lynch, j. g., jr., & netemeyer, r. g. (2014). financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. management science, 60(8), 1861–1883. https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849 financial services authority (ojk). (2017). indonesian financial literacy national strategy (revisit 2017). retrieved from https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/documents/pages/strategi-nasional-literasi-keuanganindonesia-(revisit-2017)-/snlki%20(revisit%202017)-new.pdf fishbein, m., & ajzen, i. (1975). belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. reading, ma: addison-wesley. https://doi.org/10.1257/pandp.20191010 https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995 https://doi.org/10.35808/ersj/734 https://doi.org/10.1108/ijse-11-2016-0302 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100574 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29510 https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1849 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/documents/pages/strategi-nasional-literasi-keuangan-indonesia-(revisit-2017)-/snlki%20(revisit%202017)-new.pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/documents/pages/strategi-nasional-literasi-keuangan-indonesia-(revisit-2017)-/snlki%20(revisit%202017)-new.pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/documents/pages/strategi-nasional-literasi-keuangan-indonesia-(revisit-2017)-/snlki%20(revisit%202017)-new.pdf rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 93 fraczek, b., & klimontowicz, m. (2015). financial literacy and its influence on young customers’ decision factors. journal of innovation management, 3(1), 62–84. https://doi.org/10.24840/2183-0606_003.001_0007 hair, j., hult, g. t., ringle, c., & sarstedt, m. (2017). a primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). sage publishing. henager, r., & cude, b. j. (2016). financial literacy and longand short-term financial behavior in different age groups. journal of financial counseling and planning, 27(1), 3–19. https://doi.org/10.1891/1052-3073.27.1.3 liew, t., lim, p., & liu, y. (2020). digital financial literacy: a case study of farmers from rural areas in sarawak. international journal of education and pedagogy, 2(4), 245-251. retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/11612 lusardi, a. (2019). financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. swiss journal of economics and statistics, 155(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5 martin, c. a., & tulgan, b. (2002). managing the generational mix. amherst, ma: hrd press. meyliana, m., fernando, e., & surjandy, s. (2019). the influence of perceived risk and trust in adoption of fintech services in indonesia. commit (communication and information technology) journal, 13(1), 31-37. https://doi.org/10.21512/commit.v13i1.5708 moenjak, t., kongprajya, a., & monchaitrakul, c. (2020). fintech, financial literacy, and consumer saving and borrowing: the case of thailand. adbi working paper series (issue 1100). retrieved from https://www.adb.org/publications/fintech-financial-literacyconsumer-saving-borrowing-thailand morgan, p. j., huang, b., & trinh, l. q. (2019). the need to promote digital financial literacy for the digital age. the 2019 g20 osaka summit, japan: the future of work and education for the digital age, august, 40–46. nanziri, l. w., & olckers, m. (2019). financial literacy in south africa. cape town: saldru, uct. (saldru working paper number 242 version 1/ nids discussion paper 2019/9). retrieved from http://www.opensaldru.uct.ac.za/handle/11090/957 neuman, w. l. (2003). social research methods, qualitative and quantitative approaches. 5th edition. boston: pearson education. normawati, r., rahayu, s., & worokinasih, s. (2021). financial knowledge, digital financial knowledge, financial attitude, financial behaviour and financial satisfaction on millennials. proceedings of the 1st international conference on law, social science, economics, and education. https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2305967 panos, g. a., & wilson, j. o. s. (2020). financial literacy and responsible finance in the fintech era: capabilities and challenges. the european journal of finance, 26(4-5), 297– 301. https://doi.org/10.1080/1351847x.2020.1717569 perry, v.g. (2011). charging ahead: an exploratory study of financial decision-making among millennial consumers. in d. j. lamdin (ed.), consumer knowledge and financial decisions: lifespan perspectives (pp.129–144). new york, ny: springer. prasad, h., meghwal, d., & dayama, v. (2018). digital financial literacy: a study of households of udaipur. journal of business and management, 5, 23–32. https://doi.org/10.3126/jbm.v5i0.27385 sayinzoga, a., bulte, e. h., & lensink, r. (2015). financial literacy and financial behaviour: experimental evidence from rural rwanda. the economic journal, 126(594), 1571– 1599. https://doi.org/10.1111/ecoj.12217 setiawan, m., effendi, n., santoso, t., dewi, v. i., & sapulette, m. s. (2020). digital financial literacy, current behavior of saving and spending and its future foresight. https://doi.org/10.24840/2183-0606_003.001_0007 https://doi.org/10.1891/1052-3073.27.1.3 https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijeap/article/view/11612 https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5 https://doi.org/10.21512/commit.v13i1.5708 https://www.adb.org/publications/fintech-financial-literacy-consumer-saving-borrowing-thailand https://www.adb.org/publications/fintech-financial-literacy-consumer-saving-borrowing-thailand http://www.opensaldru.uct.ac.za/handle/11090/957 https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2305967 https://doi.org/10.1080/1351847x.2020.1717569 https://doi.org/10.3126/jbm.v5i0.27385 https://doi.org/10.1111/ecoj.12217 rahayu, ali, aulia & hidayah the current digital financial literacy and financial behavior … journal of accounting and investment, 2022 | 94 economics of innovation and new technology, 1–19. https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1799142 statistics indonesia. (2020). the 2020 population census. retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk2020.html tony, n., & desai, k. (2020). impact of digital financial literacy on digital financial inclusion. international journal of scientific and technology research, 9(1), 1911–1915. wangmo, p. (2015). assessing the level and impact of financial literacy on individual saving and spending habits in royal institute of management. pgdpa research report 2018, bhutan. watson, j. j. (2003). the relationship of materialism to spending tendencies, saving, and debt. journal of economic psychology, 24(6), 723–739. https://doi.org/10.1016/j.joep.2003.06.001 xiao, j. j. (2021). financial literacy in asia: a scoping review. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3743345 zulbetti, r., perwito, p., & puspita, v. a. (2019). upaya peningkatan literasi keuangan pengurus bumdes melalui pelatihan keuangan di kecamatan cimaung kabupaten bandung. ekonomikawan: jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan, 19(2), 200–211. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i2.3824 https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1799142 https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html https://doi.org/10.1016/j.joep.2003.06.001 https://doi.org/10.2139/ssrn.3743345 https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i2.3824 layout desember 2008 pendahuluan negara-negara anggota asean me-mandang usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) sebagai tulang punggung perekonomian. selain itu, umkm yang kuat, dinamis dan efisien akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. keberadaan umkm yang handal dan kuat merupakan modal utama pembangunan ekonomi, serta menjadi bearing (bantalan) dalam menghadapi gejolak ekonomi global. peningkatan kapasitas umkm mencakup peningkatan dan aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis sak etap pada bagus agriseta mandiri mega indah puspita s.*; siti zubaidah; setu setyawan jurusan akuntansi universitas muhammadiyah malang, jl. raya tlogo mas no. 246 , malang jawa timur 65144, indonesia * corresponding author, e_mail: megaindah90@yahoo.com abstract the purpose of this study is to analyze the arrangement of existing financial report in bagus agriseta mandiri and to conduct the implementation of financial report arrangement that is suitable with sak etap in ukm bagus agriseta mandiri. in this study, the researcher uses case study or field study research that is aimed to learn intensively on the background of problems, situation and the position of the event occurs in nowadays, to solve the problems occurs in company, also the environmental interaction of current social unit in its way (given). the result of this study shows that company only makes loss and profit report, but in its presentation, it still not appropriate with sak etap and financial balance report, cash flow and company equity is not presented yet because of the company less comprehending the standard of arranging financial report. by the existence of sak etap it is expected to create the uniformity in implementing accounting treatment and the presentation of financial report so that it can result appropriate information toward the need of users. key words: umkm, sak etap, etap financial report. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan yang ada di bagus agriseta mandiri dan melakukan implementasi pengaturan laporan keuangan yang sesuai dengan sak etap di ukm bagus agriseta mandiri. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus atau penelitian studi lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif pada latar belakang masalah, situasi dan posisi peristiwa itu terjadi di saat ini, untuk memecahkan masalah terjadi di perusahaan, juga interaksi lingkungan saat ini unit sosial di jalan (diberikan). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya membuat kerugian dan keuntungan laporan, namun dalam penyajiannya, tetap saja tidak sesuai dengan sak etap dan laporan neraca keuangan, arus kas dan ekuitas perusahaan tidak disajikan namun karena perusahaan kurang memahami standar mengatur laporan keuangan. dengan adanya sak etap diharapkan untuk menciptakan keseragaman dalam melaksanakan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat mengakibatkan informasi yang tepat terhadap kebutuhan pengguna. kata kunci: umkm, sak etap, etap laporan keuangan. perbaikan akses informasi, akses teknologi, akses pembiayaan dan akses pasar (bank indonesia, 2009). perkembangan jumlah umkm di indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan yang baik jika dilihat dari dua tahun terakhir yakni pada tahun 2009, badan pusat statistik (2009) menyebutkan bahwa jumlah ukm di indonesia (salah satu dari jenis umkm) tercatat berumlah sebanyak 42,3 juta atau 99,90% dari total jumlah ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi130 unit usaha. ukm menyerap tenaga kerja sebanyak 79 juta atau 99,40% dari total angkatan kerja. kontribusi ukm dalam pembentukan pdb sebesar 56,70%, kemudian sumbangan terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar rp 75,80 triliun atau 19,90% dari total nilai ekspor dan pada tahun 2010 umkm di indonesia berjumlah 51,2 juta usaha atau lebih dari 99% dari seluruh entitas seluruh indonesia. sebanyak 95% unit usaha adalah usaha mikro dan 5% atau 2.560.000 unit usaha merupakan usaha kecil dan menengah. ukm yang terdapat di malang sebanyak 227.791 ukm, dengan penyerapan tenaga kerja 464.974 orang dengan omset rp 26.083.852.087.000 yang bergerak pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, aneka usaha dan jasa. progam linkage dan perdagangan sektor usaha mikro kecil memengah lewat unit (umkm) paling banyak menyerapkan penyaluran kredit perbankan lewat pelaksana teknis konsultan keuangan mitra bank (upt) kksmb kantor bank indonesia (kbi) malang. termasuk sektor usaha jasa lainnya. sampai dengan mei 2011, sektor usaha tersebut menyerap pembiayaan sebesar rp 20,110 miliar dengan jumlah umkm sebanyak 19 usaha. sedang-kan sektor perdagangan, restoran, dan hotel menyerap pembiayaan sebesar rp 5,890 miliar dengan jumlah umkm sebanyak 75 usaha. (pusat informasi ukm kabupaten malang, 2011) dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan indonesia (dsak iai) telah menerbitkan exposure draft standar akuntansi dan keuangan usaha kecil dan menengah (ed sak ukm) yang merupakan adopsi dari international financial reporting system (ifrs) for small and medium enterprise. ed sak ukm ini telah disesuaikan isinya dengan kondisi di indonesia dan disahkan untuk dipergunakan menjadi standar akuntansi dan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap). sak etap ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan praktek akuntansi bagi entitas usaha di indonesia, utamanya pelaku umkm mengingat isinya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha yang ada. sak etap juga mengatur tentang penyusunan laporan keuangan. penyusunan laporan keuangan berdasarkan sak etap ini bertujuan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. entitas tanpa akunta-bilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat serta dapat dipercaya bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. anna (2011) didalam penelitiannya menunjukkan bahwa umkm dikawasan suci jawa barat sebagian besar tidak melakukan pencatatan transaksi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. masih banyak umkm yang membuat laporan keuangan dengan seder-hana, laporan keuangan yang tidak lengkap, bahkan tidak membuat laporan keuangan. kendala yang dihadapi dalam membuat laporan keuangan adalah tidak memahami akuntansi dan mereka berpikir bahwa laporan keuangan belum diperlukan. sampai saat ini, sejak diterbitkannnya exposure draft standar akuntansi dan keuangan usaha vol. 14 no.2 juli 2013 131 kecil dan menengah (ed sak ukm) belum terlihat penerapan standar ini secara nyata pada laporan keuangan ukm disekitar malang, penelitian mengenai sak etap, masih sebatas analisis sejauh mana etap telah dikenal penggunanya, belum sampai pada tahap menyusun laporan keuangan secara langsung pada ukm. ukm seharusnya sudah mulai menyusun laporan keuangan menggunakan etap, sebagai standar laporan keuangannya. berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan atau desain laporan keuangan untuk ukm berbasis etap dengan menjadikan ukm bagus agriseta mandiri sebagai purwarupa (prototype). dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gabaran kepada kalangan umkm khususnya mengenai implementasi riil serta manfaat dari standar yang dikeluarkan iai yang dikhususkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, bagi pengusaha yang belum mempunyai laporan keuangan standar. peneliti terdahulu menjelaskan, mengenai tidak fahamnya ukm terhadap penyusunan laporan keuangan maupun standar yang ada untuk menyusun laporan keuangan sesuai sak etap, sehingga sulit untuk diterapkan. untuk itu penelitian ini dimaksudkan memberi penge-tahuan penyusunan laporan keuangan ukm bagus agriseta mandiri yang sesuai etap yang dapat berguna untuk memudahkan berbagai aktifitas bisnis. penelitian ini dibatasi untuk melakukan penerapan penyusunan laporan keuangan untuk satu periode akuntansi sesuai mana-jemen ukm bagus agriseta mandiri yakni laporan keuangan berdasarkan etap untuk periode satu bulan untuk bulan september tahun 2011. menurut kieso (2008), laporan keuangan merupakan sarana pengomuni-kasian informasi keuangan utama kepada pihak internal maupun pihak eksternal. pemakai laporan keuangan ini meliputi investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, dan badanbadan pemerintah. laporan keuangan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. menurut syam (2007) tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan, untuk membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam meng-hasilkan laba, untuk memberikan informasi penting lainnya, seperti informasi mengenai aktivitas pembiyaan dan investasi, untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. laporan keuangan lahir melalui sistem akun-tansi, proses akuntansi, siklus atau prosedur akuntansi. proses lahirnya laporan keuangan dimulai dari adanya transaksi sebagai input sampai akhir laporan keuangan sebagai output (lihat gambar 1 dan gambar 2). gambar 1. siklus akuntansi sumber: syam (2007) jurnal akuntansi & investasi132 gambar 2. proses akuntansi sumber: syam (2007) keterangan: 1) transaksi/bukti adalah setiap kejadian yang merubah posisi keuangan atau hasil usaha entity yang dilaporkan (perusa-haan/lembaga). kejadian yang dicatat dan dibukukan hanya kejadian yang dapat dikategorikan sebagai transaksi. setiap transaksi harus mempunyai bukti (evidence), baik dari luar misalnya faktur pembeliaan, rekening listrik maupun bukti dari dalam misalnya daftar gaji, alokasi penyusutan dan sebagainya. 2) buku jurnal, dalam buku ini akan dibuat penggolongan, mana yang dikelompok-kan sebagai transaksi yang mempenga-ruhi perkiraan di sebelah debet dan mana transaksi yang mempengaruhi perkiraan di sebelah kredit. jurnal dapat dikelom-pokkan menjadi: a. jurnal khusus berfungsi sebagai jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi sejenis yang banyak ditemukan diperusahaan. b. jurnal umum (serba-serbi), terjadi diluar jurnal khusus 3) buku besar, merupakan tempat menam-pung seluruh transaksi yang telah diklasi-fikasikan melalui jurnal. 4) neraja lajur, dalam neraca lajur ini semua perkiraan dijumlahkan dan didaftar, kemudian melakukan penjurnalan baik jurnal penyesuaian maupun jurnal penutup. dari proses inilah disusun laporan keuangan. 5) laporan keuangan adalah suatu produk atau hasil akhir dari proses akuntansi, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan umkm (usaha mikro kecil menengah) berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefi-nisikan pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) menurut uu ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. tabel 1. kriteria umkm etap (entitas tanpa akuntabilitas publik) etap merupakan standar akuntansi baru yang diterbitkan oleh ikatan akuntan indonesia (iai) yang merupakan konvergensi dari ifrs for smei. etap disusun untuk digunakan bagi entitas-entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas signifikan bagi publik. entitas tanpa akuntabilitas publik memiliki ciri-ciri; (1) tidak memiliki akunta-bilitas publik yang signifikan; (2) tidak tercatat dipasar modal; (3) tidak sedang dalam proses untuk pengajuan pernyataan pendaf-taran dipasar modal; (4) bukan lembaga keuangan kecuali bpr; dan (5) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan vol. 14 no.2 juli 2013 133 umum bagi pengguna eksternal. sedangkan laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini: neraca neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup pos-pos berikut: a. kas dan setara kas b. piutang usaha dan piutang lainnya c. persediaan d. properti investasi e. aset tetap f. aset tidak berwujud g. utang usaha dan utang lainnya h. aset dan kewajiban pajak i. kewajiban diestimasi j. ekuitas entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. sak etap tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. klasifikasi aset dan kewajiban, entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca. sak etap tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan, menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. sebagai tambahan: a. pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas b. uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas. pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian sifat dan likuiditas aset, fungsi aset dalam entitas dan jumlah, sifat dan waktu kewajiban. entitas mengungkapkan di neraca, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan yaitu kelompok aset tetap, jumlah piutang usaha, piutang dari pihakpihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya dan persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari: (1) prsediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; (2) persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; (3) bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa; dan (4) kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya. sedangkan kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba, dan pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas. laba rugi laporan laba rugi mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. laporan laba rugi minimal mencakup pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto. entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jurnal akuntansi & investasi134 jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. metode penelitian penelitian ini dilakukan pada bagus agriseta mandiri batu yang berlokasi di jalan kopral kasdi no.02 rt 01/rw 01 dusun banaran, kecamatan bumiaji, kota batu. bagus agriseta mandiri memproduksi dodol apel, jenang apel, keripik buah dan minuman sari apel dengan merek bagus. bagus agriseta mandiri adalah sebuah usaha kecil dan menengah (ukm) yang bergerak dalam bidang pengolahan buah apel, nangka dan strawbery, tetapi dengan produk unggulan berasal dari olahan buah apel. bagus agriseta mandiri memproduksi kripik apel, kripik nangka, jenang apel, jenang nangka, jenang strawbery, dodol apel, dodol nangka, dodol strawbery dan sari apel. pemilihan bahan baku utama adalah buah apel dikarenakan tersedianya bahan baku yang melimpah dan mudah dijangkau karena lokasi produksi/ usaha didaerah tempat tinggal pemilik, yaitu dusun banaran, desa bumiaji, kecamatan bumiaji, batu. seperti kebanyakan hasil pertanian yang lain, apel di kecamatan bumiaji juga mengalami harga yang selalu berfluktuatsi. hal ini tergantung pada jumlah hasil panen dan musim. antara tahun 2008 sampai 2011 harga apel tertinggi yang pernah dialami petani apel didaerah ini adalah rp 10.000/kg dan terendah rp 1.000/kg. bagus agriseta mandiri didirikan oleh samsul huda pada tahun 2000. pada awalnya bagus agriseta mandiri memulai proses produksi dengan peralatan dan modal seadanya. dengan berjalannya usaha bpk. samsul selalu berusaha meningkatkan usahanya dan berani mengambil resiko akan usahanya dan serius menekuni usahanya tersebut. pada awalnya beliau hanya memprioritaskan produksi pada jenang apel. kemudian produk bagus terus berinovasi dan berkembang sehingga menghasilkan beragam produk. pada kemasan produk bagus agriseta mandiri menggunakan merek “bagus” dengan alasan nama tersebut mudah diingat, menarik dan singkat. bentuk hukum perusahaan bagus agriseta mandiri adalah perusahaan berbentuk perusahaan perseora-ngan. untuk memenuhi persyaratan higienitas standar dan persyaratan produksi makanan dan minuman, maka pada tahun 2003 bagus agriseta mandiri mendapatkan ijin produksi dari departemen kesehatan yaitu dep. kes. ri. no. sp 651/13.26/ 2003. ijin produksi dari depkes ini juga tertera pada kemasan produksi. struktuk organisasi struktur organisai ukm bagus agriseta mandiri dapat disimak pada gambar 3. gambar 3. struktur organisasi bagus agriseta mandiri tenaga kerja sumber tenaga kerja bagus agriseta mandiri merekrut karyawannya dari penduduk sekitar perusahaan bahkan ada yang berasal dari keluarga pemilik perusahaan itu sendiri. karena tidak dibutuhkan skill khusus, vol. 14 no.2 juli 2013 135 maka tidak banyak kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan, kriteria yang harus dipenuhi antara lain rajin, suka bekerja keras, jujur, dan disiplin. jumlah tenaga kerja jumlah tenaga kerja bagus agriseta mandiri saat ini sebanyak 47 orang (lihat tabel 2) tabel 2. jumlah tenaga kerja waktu kerja penetapan waktu kerja bagus agriseta mandiri adalah mulai pukul 06.30-14.30 dengan waktu istirahat pukul 12.00 dengan waktu kerja 6 hari setiap minggu. sistem pengupahan sistem pengupahan setiap 2 minggu sekali. perhitungan upah didasarkan pada hari kerja, per hari karyawan menerima rp.15.000 s/d rp.25.000 gaji yang dihitung tergantung masa kerja dan kecakapan dalam bekerja. jadi upah yang diterima karyawan adalah antara rp.450.000 s/d rp.750.000 per bulan. tabel 3. tingkat pendidikan karyawan kualitas tenaga kerja karyawan bagus agriseta mandiri berasal dari berbagai latar belakang pendi-dikan. mayoritas karyawannya adalah sma atau sederajad. untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel 3. jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). penelitian ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada suatu perusahaan dan hasil analisis dari kasus tersebut, dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikkan dalam suatu perusahaan. data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. data primer diperoleh melalui interview, berdasar-kan hasil wawancara dan tanya jawab. data sekunder diperoleh berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan literatur-literatur yang mendukung. data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan perusahaan maupun bukti-bukti transaksi yang mendukung penyajian laporan keuangan. teknik perolehan data teknik yang digunakan dalam pengum-pulan data penelitian adalah: 1) interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab. mengenai laporan keuangan yang dijalankan perusahaan selama ini maupun menyangkut transaksi-transaksi yang terjadi yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. pertanyaan mengenai laporan keuangan maupun transaksi perusahaan bertujuan untuk menyakinkan validitas data yang dibutuhkan. 2) dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan jurnal akuntansi & investasi136 data dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. terkait buktibukti transaksi aktifitas perusahaan, baik berupa penjualan, penggajian, daftar aset, persediaan maupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bisnis dan laporan keuangan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan tujuan penelitian. teknik analisis data teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 1) menganalisis penyusunan laporan keuangan yang ada pada bagus agriseta mandiri yakni, tentang pengakuan, pengukuran dan penyajian. 2) merekap data untuk proses penyusunan laporan keuangan dalam waktu perbulan 3) menyusunkan laporan keuangan bagus agriseta mandiri, mulai dari mengumpulkan bukti transaksi, membuat jurnal, buku besar, hingga menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar sak etap yakni, melalui proses: a. pengakuan yakni, merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi b. pengukuran yakni, dengan meng-gunakan biaya historis dan nilai wajar. c. penyajian yakni, penyajian wajar, kepatuhan terhadap sak etap, kelangsungan usaha, frekuensi pela-poran, konsistensi penyajian. 4) mengimpretasikan hasil analisis dan kemudian membuat simpulan. hasil dan pembahasan menganalisis penyusunan laporan keuangan perusahaan komponen data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis kedalam item-item yang ada didalam laporan keuangan yang ada pada perusahaan sebagai berikut: laporan laba rugi perusahaan bagus agriseta mandiri telah membuat laporan laba rugi tetapi dalam penyajiannya belum sesuai dengan standar etap. bagus agriseta mandiri desain laporan laba rugi untuk bulan berakhir 31 september 2011 dari sisi format pelaporan, nama rekening yang diakui sampai penggolongan fungsi beban yang vol. 14 no.2 juli 2013 137 belum sesuai dengan standar etap. pendapatan terdiri dari penjualan barang saja. penjualan diakui ketika perusahaan telah mengirim barang kepada pelanggan. beban diakui pada saat terjadinya, tetapi beban yang disajikan dalam laporan laba rugi belum dapat dibedakan berdasarkan fungsi beban, misalnya beban promosi yang ikut dalam biaya produksi yang seharusnya beban ini digolongkan kedalam beban penjualan. berdasarkan ketidaktepatan pene-rapan penyajian laporan keuangan maka dilakukan analisis penyesuaian etap yang dimulai dari proses pengumpulan bukti transaksi, membuat jurnal, rekapan, neraca lajur sampai dengan laporan keuangan laba rugi. kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi merupakan kebijakankebijakan perusahaan yang ditetap-kan untuk mengontrol komponen-komponen vital perusahaan. bagus agriseta mandiri memperoleh dana untuk membiayai usahanya dari modal sendiri dan pinjaman langsung dengan 70% modal sendiri dan 30% dari utang ke bank. 1) kebijakan akuntansi terhadap kas, piutang, sediaan, dan penyusutan sebagai berikut: a. kas, aset perusahaan yang paling likuid, bagus agriseta mandiri menetapkan standar perlakuan pada kas, sebagai berikut: seluruh kas perusahaan dialo-kasikan untuk pembelanjaan bahan-bahan baku maupun bahan penolong untuk setiap bulannya, dan sisa kas langsung disimpan di bank. b. piutang, tagihan yang timbul akibat adanya transaksi yang tidak tunai. secara umum terdapat beberapa jenis piutang, yaitu: piutang usaha, piutang pendapatan dan piutang karyawan. kebijakan piutang usaha pada bagus agriseta mandiri belum diatur secara jelas tindakan yang dilakukan terhadap kerugian akibat aktifitas piutang macet. perusahaan hanya memakai perkiraan dan catatan siklus piutang untuk mengontrol piutang jika dinilai piutang terlalu banyak (maksimal tiga transaksi piutang), maka piutang tidak dapat ditambah lagi. c. sediaan, barang jadi yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali. bagus agriseta mandiri melakukan pencatatan dan penilaian persediaan dengan meng-gunakan standar metode first in first out (fifo) tetapi dalam prakteknya fungsi fifo dalam perusahaan hanya digu-nakan untuk mengetahui jumlah penjua-lan perbulan. d. penyusutan, mengenai perhitungan penyusutan pada bagus agriseta mandiri. perusahaan membebankan biaya penyu-sutan dengan metode garis lurus untuk semua aset yang disusutkan. e. biaya produksi perusahaan awalnya, terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya perawatan, upah tenaga kerja, promosi dan transportasi. pengakuan dan penyajian laporan keuangan sesuai sak etap laporan keuangan suatu entitas terdiri dari laporan neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. berikut pengakuan laporan keuangan berdasarkan sak etap: laporan laba rugi laporan laba rugi berfungsi untuk mengetahui kinerja perusahaan pada suatu periode, yang terdiri dari pos pendapatan dan beban. bagus agriseta mandiri telah membuat laporan laba rugi yang telah sesuai dengan standar laporan laba rugi, namun dalam penyajiannya penggolonggan beban belum sesuai dengan fungsi beban, hal ini jurnal akuntansi & investasi138 dikarenakan perusahaan masih belum memahami penggolongan beban berdasarkan standar fungsi beban, misalnya biaya penyusutan yang harusnya dibebankan di harga pokok produksi tetapi dibebankan apa beban penjualan. pemisahan fungsi beban ini dalam rangka mempermudah menghitung laba yang akan diperoleh perusahaan. laporan neraca perusahaan belum menyajikan laporan neraca sehingga perlu dilakukan penyajian laporan neraca yang sesuai dengan etap yaitu dari kelompok aset lancar, aset tetap, sampai dengan kewajiban dan modal. laporan perubahan ekuitas perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas sehingga perlu dilakukan penyajian laporan perubahan ekuitas yang sesuai dengan etap yang terdiri dari dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba, dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas. laporan arus kas perusahaan belum menyajikan laporan arus kas sehingga perlu dilakukan penyajian laporan arus kas yang sesuai dengan etap yakni laporan arus kas metode tidak langsung, laporan arus kas harus memuat arus kas aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. kebijakan akuntansi sak etap secara spesifik mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan sak etap. namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam sak etap jika dampaknya tidak material. jika sak etap tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan pertimba-ngannya (judgement) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi. kebijakan akuntansi terhadap kas, piutang, sediaan, dan penyusutan aset dan beban sebagai berikut: 1) kebijakan untuk kas diperbolehkan oleh etap yaitu mengacu pada unsur pertimbangan entitas selama masih wajar dan andal. 2) piutang, tidak diatur secara rinci oleh perusahaan terutama resiko yang akan timbul akibat piutang, sedangkan etap pada bab 9 paragraph 9.4 poin iv menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perlakuan akuntansi perusahaan. 3) sediaan, persediaan barang jadi belum sesuai dengan etap karena perusahaan masih menilai persediaan untuk meng-hitung total penjualan yang terjadi dan perusahaan belum menjelaskan ketera-ngan biaya untuk membawa persediaan kelokasi sekarang. etap mewajibkan penentuan biaya persediaan dengan rumus first in first out (fifo) dan metode rata-rata. (lampiran 13 kartu persediaan sesuai dengan sak etap) 4) penyusutan, metode penyusutan yang dapat digunakan sesuai standar sak etap yakni metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit produksi. perusahaan telah menggunakan metode garis lurus, perusahaan masih kesulitan dalam menentukan akumulasi penyusutan yang harus dibebankan pada suatu periode. (lampiran 14 daftar perhitungan penyusutan aset sesuai dengan sak etap) 5) beban berdasarkan etap dihitung dan digolongkan sesuai dengan fungsi pemanfaatan beban dan memakai prinsip kehati-hatian dalam prakteknya. vol. 14 no.2 juli 2013 139 menyajikan laporan keuangan bagus agriseta mandiri yang sesuai dengan sak etap setelah menjelaskan laporan keuangan perusahaan, perekapan data kemudian penya-jian laporan keuangan yang seharusnya berda-sarkan etap dapat dilihat pada halaman selanjutnya. simpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan bagus agriseta mandiri, perusahaan telah mela-kukan proses penyusunan laporan keuangan laba rugi melalui proses yang baik, karena telah melakukan pencatatan transaksi yang lengkap, sehingga memudahkan dalam proses pembuatan laporan keuangan, tetapi dalam penyajian laporan keuangan laba rugi masih terdapat penggolongan dan pembagian fungsi beban yang tidak tepat diantaranya: 1) beban listrik, air, dan telepon, perusa-haan mengakui beban ini dilaba-rugi menjadi bagian dari beban admi-nistrasi, sedangkan dari hasil wawancara beban ini dalam pelaksanaannya dibagi dalam dua komponen yakni 90% untuk pabrik (produksi) dan 10 % untuk kantor. 2) beban gaji dan upah, perusahaan membagi gaji dan upah kedalam dua beban utama yakni beban administrasi dan biaya produksi, seharusnya dibagi kedalam tiga bagian yakni upah tenaga kerja kedalam beban tenaga kerja langsung, gaji mandor kedalam bop, beban gaji karyawan dalam beban administrasi, dan gaji marketing kedalam beban penjualan. penyusunan laporan keuangan berdasarkan etap pada bagus agriseta mandiri dari hasil perhitungan data yang ditemukan peneliti, data keuangan menghasilkan perubahan nilai setelah disesuaikan dengan ketetapan sak etap. jumlah biaya produksi yang lebih besar dari perhitungan hpp, karena penggolongan fungsi beban yang belum tepat kedalam biaya produksi. selain itu, ada penghapusan beban yang tidak diperbolehkan dalam sak etap yakni dalam bagus agriseta mandiri desain laporan labarugi untuk bulan berakhir 31 september 2011 bagus agriseta mandiri desain laporan perubahan ekuitas untuk bulan berakhir 31 september 2011 jurnal akuntansi & investasi140 beban diluar usaha ada beban pajak penghasilan. perusahaan belum membuat laporan keuangan neraca, arus kas dan perubahan ekuitas, sehingga peneliti men-coba membuat laporan keuangan tersebut sesuai prosedur etap, dengan mengandalkan dukungan data-data yang diperoleh dari perusahaan maupun hasil wawancara. dengan adanya sak etap diharapkan menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakainnya. dengan asumsi bahwa format laporan keuangan yang tertuang dalam sak etap merupakan format ideal yang akan diterapkan sebagai acuan bagi pelaku usaha (skala mikro, kecil dan menengah maupun bagi lembaga pembiayaan baik bank maupun institusi non bank), diperlukan adanya pentahapan (staging) dalam implementasinya. unsur “keharusan” dalam implementasi pencatatan dan pelaporan diperlukan dengan tujuan terciptanya sektor umkm dengan penge-lolaan keuangan yang baik, professional dan berdaya saing. keterbatasan penelitian ini adalah ketidaklengkapan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh bagus agriseta mandiri, tidak adanya laporan keuangan neraca, perubahan ekuitas dan laporan arus kas perusahaan. bagus agriseta mandiri desaian laporan arus kas (metode tidak langsung) untuk bulan berakhir 31 september 2011 ketidak lengkapan laporan keuangan dikarenakan ada anggapan/ketakutan bahwa dengan pencatatan transaksi yang lengkap akan berakibat pada peningkatan jumlah pengenaan pajak. terbatasnya pengetahuan pelaku usaha mengenai cara melakukan pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap). penelitian ini masih mengalami kesulitan dalam membuat catatan atas laporan keuangan dikarenakan informasi terkait kebijakan manajemen keuangan perusahaan tidak secara lengkap diperoleh untuk mendukung catatan atas laporan keuangan. kurangnya informasi yang diperoleh dari perusahaan menjadi keterbatasan peneliti dalam menentukan metode yang tepat untuk perusahaan, misalnya dalam menghitung hpp peneliti kesulitan membagi porsi masing-masing produk, untuk membuat hpp produk diperlukan informasi yang rinci terkait pembebanan biaya-biaya produk. selain itu, keterbatasan lainnya adalah laporan keuangan etap yang dibuatkan desainnya hanya dalam periode satu bulan saja sehingga untuk vol. 14 no.2 juli 2013 141 keterbandingannya belum dapat disajikan dari sisi proses keberlangsungan kepatuhan terhadap sebuah standar. saran untuk peneliti selanjutnya dapat menyajikan laporan keuangan etap lebih dari satu bulan, sehingga dapat menerapkan kepatuhan standar etap secara berkala dan bisa menyajikan catatan atas laporan keua-ngan untuk mendukung laporan keuangan yang disajikan. peneliti selanjutnya diharap-kan lebih detail dalam mewawancarai pihak perusahaan dan berusaha mendapat informasi lengkap sehingga dapat menentukan metode yang benar-benar tepat dalam penyusunan laporan keuangan. saran untuk bagus agriseta mandiri sebaiknya memperbaiki laporan keuangan yang ada dengan acuan sak etap, menambah tenaga ahli atau memberi pelatihan kepada tenaga kerja yang khusus menangani bagian keuangan, sehingga dapat memudah dalam proses penyesuaian laporan keuangan sesuai standar etap. sehingga pihak internal memperoleh informasi yang sesuai standar etap yang berlaku umum dan memudahkan pihak eksternal dalam mema-hami laporan keuangan perusahaan sehingga melancarkan aktivitas antara kedua pihak atau lebih. daftar pustaka bank indonesia. 2009. kajian mengenai rumusan standar minimun laporan keuangan dan business plan untuk umkm. jakarta: direktorat kredit, bpr dan umkm. bagus agriseta mandiri desain neraca 31 september 2011 jurnal akuntansi & investasi142 bisnis indonesia. 2011. kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia. http://www.depkop.go.id/ index.php?option =com_content&view=article&id=647:ukmasean-simpan-kekuatanbesar-rl-lndia-sepakat-kerja-samapromosi&catid=50:bind-berita&itemid=97 (diakses tanggal 18 oktober 2011). ikatan akuntan indonesia, 2009. standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik. jakarta. kieso, d. e., j. j. weygandt, dan d. t. warfield. 2008, akuntansi intermediate. jakarta: erlangga. kholmi, m. 2011. implementasi sak etap untuk umkm: sebuah telaah kritis. bambang widagdo, perkuatan umkm sebagai leading sector perekonomian indonesia, malang. hal 189,196 pusat informasi ukm kabupaten malang. 2011, diunduh dari: www.mediacenter.malangota.go.id. diunduh pada oktober 2011. subramanyam, k. r. dan j. w. john, 2010. analisis laporan keuangan. jakarta: salemba empat. syam, d. 2007. pengantar akuntansi i; edisi ketiga. malang: umm press. undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). jakarta. anna, y. d. 2011. analisis penerapan akuntansi dan laporan keuangan pada usaha kecil dan menengah-sentra industri kaos di jawa barat. bambang widagdo, perkuatan umkm sebagai leading sector perekonomian indonesia, malang. hal 179180,186. indeks journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: perspectives of indonesian state universities ahmad juanda*, setu setyawan, dwi irawan, and lia candra inata abstract: research aims: this study aims to examine and analyze the differences in intellectual capital disclosure between indonesian state universities. design/methodology/approach: the data comprises all state universities listed in 4icu (4 international colleges university) in 2020. to analyze the data, the researchers used content analysis and the independent sample t-test. this study used three indicators (location, number of applicants, and number of study programs) to analyze the differences in intellectual capital disclosure between state universities in indonesia. research findings: the study results show scope variation in intellectual capital disclosure based on location and number of applicants. however, based on the number of study programs, no variation was found. theoretical contribution/originality: the scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities, especially regarding the indicators such as study programs and locations, is a rare topic of study. it is compelling and requires further study. practitioner/policy implication: this study is potentially relevant to academicians, researchers, and stakeholders. by analyzing the scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities using three indicators, this study provides insight on the importance of delivering information about universities to the public to improve credibility and attract more applicants. keywords: intellectual capital disclosure; location; number of applicants; number of study programs introduction nowadays, education development constrains universities to bring out the best innovation in providing educational service (sopandi & saud, 2016). maintaining institutional appeal is crucial in competition among universities. what a state university can offer is still a significant aspect for prospective students in indonesia. according to the official website of the indonesian state university entrance test (sbmptn), the number of applicants slightly decreased (0.01%) from 714.652 in 2019 to 702.927 in 2020. however, many universities keep improving their quality of education. affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia *correspondence: juanda@umm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.12202 citation: juanda, a., setyawan, s., irawan, d., & inata, l.c. (2021). an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: perspectives of indonesian state universities. journal of accounting and investment, 22(3), 565-580. article history received: 03 july 2021 revised: 31 july 2021 16 aug 2021 18 aug 2021 01 sep 2021 accepted: 01 sep 2021 https://scholar.google.co.id/citations?user=rvab_ywaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=4w1ybciaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=ga6eexsaaaaj&hl=en https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ mailto:juanda@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12202 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.12202&domain=pdf juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 566 deegan, rankin, and voght (2000) stated that according to stakeholder theory, an organization would voluntarily disclose the information of its environmental, social, and intellectual performance beyond its obligation to fulfil the stakeholders’ expectation. it will attempt to provide information relevant to stakeholders' demands to attract public interest. secundo, lombardi, and dumay (2018) explained that universities in developing countries strive to upgrade their ratings and quality to attract applicants. therefore, indonesian universities will try to boost their competitiveness in many ways, including intangible assets. the intangible assets of a university must impart various information to satisfy the recipients (córcoles, peñalver, & ponce, 2011). for prospective students, selecting an appropriate university is essential. a university with a convivial research atmosphere and supports by all elements within can improve the quality of expertise required by students for their future careers (cricelli et al., 2018). moreover, networking with external parties can enhance a university's credibility and enticement (di berardino & corsi, 2018). intangible assets and intellectual capital have been crucial issues for academicians, government, regulators, companies, investors, and stakeholders (ulum, 2015). since the 1990s, various studies on these themes have been conducted. currently, the discourses on intellectual capital have developed exclusively in companies or private organizations and non-profit organizations (public sector) such as universities. the goal is to develop the production and distribution of knowledge. the indicator system of intellectual capital disclosure in a university consists of three main objects: human capital, structural capital, and relational capital; therefore, the subindicator is customizable according to the objective conditions (ramírez, ponce, & gonzález, 2013). two essential concepts can be applied: the conceptual framework of intellectual capital measurement to improve a university’s internal management and the intellectual capital report that can improve transparency (cañibano & sanchez, 2008). nevertheless, the practice of intellectual capital disclosure has not been relatively established yet due to the universities’ lack of awareness of its significance (bratianu, 2014; marr, gray, & neely, 2003). a study conducted by silvestri and veltri (2012) regarding the differences in intellectual capital reports between the autonomous university of madrid (uam) and austrian universities showed differences in indicator model of intellectual capital measurement between the universities. another study conducted by córcoles et al. (2011) regarding the correlation between intellectual capital disclosure within universities in spain and the information required by the stakeholders discovered that intellectual capital as the element of intangible assets should be available to satisfy the information recipients. the business organization, public administration institutions, and students highly demand the universities provide transparent, accountable, and relevant information. meanwhile, a study conducted by cuozzo et al. (2017) reported that from 2000 to 2017, 246 articles published by ten top-tier journals (jic, jhrca, aar, aaaj, af, bar, aos, cpa, ear, and mar) revealed that the intellectual capital disclosures had received juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 567 several criticisms. this study is perceived as less innovative since most of the results were based on annual financial reports. based on these previous studies, the researchers are intrigued to investigate the differences in intellectual capital disclosure between 4icu-listed indonesian state universities. the universities can use the three indicators (location, number of applicants, and number of study programs) to disclose their intellectual capital. in addition, different locations generate different methods to present information on the disclosure. meanwhile, based on the indonesian ministry of research, technology, and higher education data, the number of university applications is increasing. the most-wanted universities always have enticement and competitiveness. moreover, the number of study programs also affects the scope variation of intellectual capital disclosure since students nowadays seem to be more selective to decide which study program, they will enroll in that will influence their future career. therefore, universities should gain a competitive advantage in recruiting students and obtain funding (mirfani, sutarsih, & rosalin, 2012). consequently, intellectual capital disclosure is critical to increasing the number of students, and the three indicators become the measurement to disclose the intellectual capital in universities. 4icu (4 international colleges university) is a search engine or directory that rates the websites of 11.307 accredited universities in 200 countries. it is applicable due to the required data visibility. this study contributes in two ways. firstly, it may support the stakeholder theory. the theory states that an organization will voluntarily disclose its environmental, social, and intellectual performance beyond its obligation to fulfil the stakeholders' expectations. universities can use their information of intellectual capital to attract prospective students. in other words, stakeholders become more convinced of universities that can manage their intellectual capital feasibly. this study may also provide empirical evidence regarding the scope variation in intellectual capital disclosure based on location, number of applicants, and number of study programs in each university and become a reference for the stakeholders in the academic field about the importance of information disclosure for increasing the credibility of a state university and mainly attracting more applicants. literature review and hypotheses development stakeholder theory according to fontaine et al. (2006), stakeholder theory is organizational management used to execute substantial activities and disclose them to the stakeholders. this theory states that an organization will voluntarily disclose its environmental, social, and intellectual performance beyond its obligation to fulfil the stakeholders' expectations. it juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 568 also explains that stakeholders require information about their rights to use it to consider making a decision (deegan, 2004). ethically, in stakeholder theory, all stakeholders are entitled to be treated fairly by the organization and the managers are obliged to run the organization for the stakeholders’ benefits (deegan, 2004). managerially, the stakeholders are authorized to control the corporation's managing resources (watts & zimmerman, 1990). if the management can control the resources, an organization will focus on welfare (ghozali & chariri, 2007). in the context of scope variation in intellectual capital disclosure, the stakeholders have the right to obtain information about the management of a university (deegan, 2004). a university's management requires good and comprehensive governance by using all of its potentials, such as human capital, physical capital, and structural capital, to create added value disclosed in an accountability report (ulum, 2009). the provision of intellectual capital information will become a university’s competitiveness. in other words, a well-managed university that attracts more applicants will earn more trust from the stakeholders. applicants’ interest depends on how broad the institution imparts the transparency of information. intellectual capital in universities mouritsen, nikolaj bukh, and marr (2004) defined intellectual capital as a medium to convey information to a manager or investor regarding resources and create value in the future. bontis, chua chong keow, and richardson (2000) stated that in general, researchers classify three main components of intellectual capital: human capital (insight regarding employees), structural capital (insight regarding customers, such as relations with customers and suppliers), and customer capital (insight regarding a company, such as patents and copyrights). from this classification, three schemes are primarily used in research. these schemes are proposed by stewart and ruckdeschel (1998) and edvinsson and malone (1997). mouritsen, larsen, and bukh (2001) stated that an organization’s financial statement incorporating capital intellectual disclosure shows credible, integrated, true, and fair performance. furthermore, intellectual capital disclosure effectively signals excellence for gaining future wealth (petty & guthrie, 2000; leitner, 2004). intellectual capital is essential to gain organizational competitive advantage and capacity to create value (sudarsanam, sorwar, & marr, 2003). in an actual knowledge-based economy, an intangible asset is an essential element to create value and obtain the economic wealth of an organization. consequently, the measurement and management of intellectual capital get more critical (veltri, mastroleo, & schaffhauser-linzatti, 2014). despite being initially designed as a framework to analyze the contribution of intellectual resources in non-profit business, the concept of intellectual capital has been taken over by public and non-profit organizations (mouritsen et al., 2004; kong & prior, 2007). presently, there is an increasing trend in universities' intellectual capital approach to generate and distribute knowledge and invest in research and human resources (ramírez et al., 2013). universities are getting acknowledged as contributing to the juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 569 global economy. as a result, many supranational organizations promote intellectual capital management in universities (silvestri & veltri, 2012). in the university context, human capital comprises the leading researchers and staff of a university; organizational capital comprises the routine proses and management in a university; while relational capital comprises the relation and networking in a university (leitner, 2004). developing an intellectual capital measurement model for a university can bring both internal and external positive effects, such as raising the university's ranking, detecting the university's strengths and weaknesses to reallocate resources, and affecting the government's policy (silvestri & veltri, 2012). some literature show that intellectual capital serves as an essential part in an organization’s performance (pulic, 2002; bollen, vergauwen, & schnieders, 2005; pew tan, plowman, & hancock, 2007; chang, chen, & lai, 2008) and it potentially affects educational organizations (martínez-torres, 2006; ramírez, lorduy, & rojas, 2007; jones, meadow, & sicilia, 2009; martínez-córcoles et al., 2012; martínez-córcoles et al., 2013). a comparative study conducted by ulum, malik, and sofyani (2019) about the intellectual capital disclosure between indonesian and malaysian universities discovered differences in disclosing intellectual capital between universities in both countries. only 50% of the universities disclosed their intellectual capital via the website. furthermore, another study conducted by manes rossi, nicolò, and tartaglia polcini (2018) regarding online intellectual capital disclosure in italian universities discovered that most of the disclosures comprised human capital and internal capital and only limited exploration on external capital. in addition, online internationality and visibility positively affect the degree of intellectual capital disclosure in universities. the disclosure model is considered to increase accountability and fulfil the stakeholders' need for information. hypotheses development the stakeholder theory proposes that an organization, in this case, a university, will strive to provide information that can increase its value for the stakeholders through accountability reports (guthrie et al., 2004). the information may be idiosyncratic, depends on the organization's objectives and characteristics. the organization's management also should conduct significant activities and report them to the stakeholders. a university’s management should make the most of its resources, such as human capital, physical capital, and structural capital, to create added value disclosed in an accountability report (wernerfelt, 1995). all the relevant information required by the stakeholders to attract prospective students should be available. generally, a university that can disclose information by using its intellectual capital will receive positive responses from the public, indicated by the number of its applicants (joeliaty, 2017). gallego-álvarez et al. (2011) emphasized that universities with more faculty tend to disclose further information regarding their websites than those with fewer faculty. a study conducted by bornemann and leitner (2002) showed that european universities are challenged with a political agenda of aligning the national university system. in many european countries, universities are granted greater autonomy regarding the juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 570 organization, management, and budget allocation that require new management and reporting system. since publicly funded, universities should be more transparent and accountable. the study also discovered that intellectual capital disclosure is an instrument to produce and foster an organization’s culture and norms and encourage communal assurance and interpretation. in addition, a study conducted by silvestri and veltri (2011) regarding the differences in intellectual capital reports between the autonomous university of madrid (uam) and austrian universities revealed differences in the indicator model of intellectual capital measurement between the universities. while the austrian universities' disclosures lacked qualitative indicators, the uam's disclosure lacked efficiency and activity indicators. based on the explanations above, the following are the hypotheses of the study: h1: there are scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities based on location. h2:there are scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities based on the number of applicants. h3: there are scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities based on the number of study programs. research method study type and data this study is a comparative study aiming to compare variables. the data used in this study are the secondary data from each university’s official website, the number of indonesian state university entrance test (sbmptn) applicants, and the number of study programs. meanwhile, the data sources were the official website of indonesian state universities and the indonesian state university entrance test (sbmptn) website in 2020. the data were collected through documentation. the researchers obtained the data from the official websites of sampled state universities. population and sampling technique the population in this study covers all the indonesian state universities listed in 4icu in 2020. the samples were gathered purposively with specific criteria, such as (1) state universities listed in 4icu in 2020, (2) official website of the state universities accessible during the study, (3) detailed profiles, and (4) data regarding state university applicants in 2020. of 86 indonesian state universities listed in 4icu in 2020, 44 were selected as samples. the comparative analysis used in this study is the scope variation in the intellectual capital disclosure based on the indicator of location, number of applicants, and number juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 571 of study programs. for the location indicator, this study divides the location into universities located on java island and universities located outside of java island. for the indicator of the number of applicants, this study covers universities with more than 35.000 applicants and universities with fewer applicants. the number was determined since it is the average value of 44 sample universities. thus, the standard value is used to analyze the degree of interest. for the indicator of the number of study programs, this study divides universities with more than 45 study programs from universities with fewer study programs. the number was taken since it is the average value of 44 sample universities. thus, the standard value is used to categorize universities based on the number of study programs. operational definition and variable measurement the variable in this study is the scope variation in intellectual capital disclosure measured by content analysis technique. the disclosures are scored based on the projection using the five-way numerical coding system (“0” if the item is not stated, “1” if the item is disclosed narratively, “2” if the item is disclosed numerically, “3” if the item is disclosed monetarily, and “4” if the item is disclosed graphically). the analysis units used are the official websites and intellectual capital components of a university, as constructed by ulum (2012): table 1 items of intellectual capital disclosure description item type human capital (8 items) 1. number of full-time professors 2. number and type of research 3. number of permanent lecturer 4. number of non-permanent lecturers (guest lecturer, adjunct lecturer, expert lecturer) 5. lecturer achievement (award, grant, program funding) 6. lecturer qualification (number of function) 7. academic lecturer competence (number of bachelor, master, and doctor) 8. number of non-academic staff (librarian, lab technician, technician) structural capital (23 items) 1. investment in electronic media library 2. licensing revenue 3. number of licenses 4. laboratory measurement and service 5. vision of study program 6. mission of study program 7. goal and objective 8. delivery strategy 9. technology used in learning 10. syllabus and lesson plan 11. learning technique 12. learning facilities, infrastructure, and funding source: ulum (2012) juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 572 table 1 items of intellectual capital disclosure (cont’) description item type structural capital (23 items) 13. learning evaluation system (student-lecturer attendance) 14. academic advisory system 15. average study duration 16. number of lecturer per student 17. drop-out ratio 18. average student per advisory lecturer 19. average number of meeting/advisory lecturer 20. academic qualification of advisory lecturer 21. provision of final project guideline 22. time allotment of final project 23. number of graduates relational capital (15 items) 1. number of third-party research by overseas funding 2. number of third-party research by the indonesian directorate general of higher education 3. international scientist in higher education 4. number of conference 5. research/community service 6. scientific publication in international journal 7. scientific publication in journal of a-accredited organization 8. scientific publication in local journal 9. website hits 10. e-learning 11. number of academic achievement and reputation, student interest, and student talent 12. student service 13. graduate service and assistance 14. graduate data recording 15. graduate engagement in academic development source: ulum (2012) data analysis there are three alternatives to data analysis. in the first alternative, if the data are normal and homogenous, the independent sample t-test is applicable with the steps of formulating the hypothesis of testing the similarity of the average value (h0: there is no scope variation of intellectual capital disclosure between indonesian state universities; h1: there are scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities). in the second alternative, the significance value in the independent sample t-test can be identified using the significance level of 5% or (α= 0.05). in the criteria of decision making, if the significance value ≥ 0.05, then the h0 is acceptable. if the significance value ≤ 0.05, then the h0 is rejected. when the data of the two comparisons are normal but not homogeneous, the independent sample t-test is also applicable. in the third alternative, if one or both of the comparisons does/do not normally distribute, instead of homogeneity test, non-parametric statistical test with mannwhitney test on spss 25 is more applicable. juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 573 result and discussion the comparative analysis used in this study compares scope variation in intellectual capital disclosure based on location, number of applicants, and number of study programs, with the following results. figure 1 location distribution of research samples figure 1 describes the information of samples' location in this study. the objects of the study are 44 indonesian state universities listed in 4icu. the location that has the most samples (9 universities) is the province of east java, followed by central java (8 universities) and west java (6 universities). only a few universities outside java island are used as samples. in conclusion, since state universities in java provinces have better facilities and infrastructures than those in other provinces, most people tend to pursue higher education on the island. figure 2 the percentage of intellectual capital items disclosure in indonesian state universities figure 2 shows that the majority of intellectual capital items, primarily relational capital, is disclosed narratively. relational capital associates with research and community service in universities. the research and community service item is the most disclosed point of intellectual capital, shown by the data analysis results indicating that all state universities disclose the item. another significant point is the number of graduates, in juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 574 which all samples also disclose it. the purpose of disclosing the number of graduates is to provide a clear description of how successful a university is in preparing graduates to contribute to society. in addition, the item of achievement becomes the most favorite item to disclose. it shows to the public all the universities' achievements. it is certainly good to improve the positive image of the universities. however, very few universities disclose the item of drop-out ratio and the item of the number of lecturers per student. generally, it is reported that there are still many items of intellectual capital that have not been disclosed by the universities yet (37% of the total disclosure). even though 63% of the intellectual capital are disclosed, 42% of it is disclosed narratively. it seems that this method of disclosure is preferred due to the convenience of target readers. figure 3 the percentage of intellectual capital disclosure figure 3 explains the percentage of intellectual capital disclosure based on human capital, structural capital, and relational capital. in general, all the universities disclose 17.4% of their human capital, 42.8% of their structural capital, and 16.8% of their relational capital. the human capital disclosure gets the most considerable portion during this study since the universities have disclosed students’ activities comprising the visions and missions of the study programs and the numbers of graduates narratively. the universities have provided adequate information regarding the main components of their intellectual capital. moreover, the second-highest percentage of intellectual capital disclosure is human capital. the disclosure of human resources is crucial for state universities. however, the lack of human capital disclosure, as described in figure 3, shows that the universities disregard the importance of their human resources. in general, the item that scored "0" (undisclosed) is the number of full-time professors due to the unavailability of information on such item on websites. meanwhile, the lowest percentage of disclosure is relational capital. on average, the universities have disclosed the items of scientific publication in international journals, juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 575 scientific publication in local journals, and scientific publication in accredited journals. however, they have not disclosed the items such as the number of third-party research by the indonesian directorate general of higher education, the international scientists in higher education, and website hits. this low percentage of disclosure is presumably due to the lack of coordination between the universities and the stakeholders. the independent sample t-test table 2 the summary of the independent sample t-test hypothesis sig. sig (2-tailed) description h1: there are scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities based on locations. 0.043 0.009 supported h2: there are scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities based on the number of applicants. 0.178 0.011 supported h3: there are scope variation in intellectual capital disclosure between indonesian state universities based on the number of study programs. 0.135 0.105 not supported based on the normality test using kolmogorov smirnov, all three indicators have values above 0.05, and thus the data are distributed normally. meanwhile, the homogeneity test results show that the indicators demonstrate different significance values (0.043, 0.178, and 0.135). the indicator of location is not homogenous, and the independent sample t-test shows the sig value of 0.009, indicating that the value is lower than 0.05. in conclusion, h0 is rejected, and h1 is accepted. it shows scope variations in intellectual capital disclosure between state universities located on java island and state universities outside the island. moreover, the indicator of the number of applicants shows homogenous data, and the independent sample t-test shows the sig value of 0.011. in conclusion, h0 is rejected, and h1 is accepted. it shows scope variations in intellectual capital disclosure between state universities with more than 35.0000 applicants and state universities with fewer applicants. furthermore, the indicator of the number of study programs demonstrates a significance value higher than 0.05 and thus is homogenous. the independent sample t-test shows the sig value (2-tailed) of 0.105, indicating that h0 is accepted and h1 is rejected. therefore, there is no scope variation of intellectual capital disclosure between state universities with more than 45 study programs and universities with fewer study programs. discussion the hypotheses test results demonstrate that two of the three indicators show variations in disclosing intellectual capital. the first hypothesis is accepted since there are scope variation in disclosure between state universities in java island and state universities in other areas. the second hypothesis is also accepted since there are scope juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 576 variation in disclosure between state universities with more than 35.000 applicants and state universities with fewer applicants. this finding shows that the state universities with more applicants tend to disclose their intellectual capital. the higher the number of applicants, the more considerable the efforts taken by the universities to provide relevant information to the stakeholders. meanwhile, the third hypothesis shows no scope variation of disclosure between state universities with more than 45 study programs and state universities with fewer study programs. it means that the third hypothesis is rejected. the results of this study are relevant to the stakeholder theory proposing that an organization must provide relevant information to the stakeholders. more detailed information will affect the public interest in higher education. establishing good relations with stakeholders determines the success of attracting prospective students, primarily through intellectual capital disclosure. it encourages the scope of variations in disclosing intellectual capital based on objectives. this study is supported by data of intellectual capital disclosed by indonesian state universities. the universities that disclose detailed information of intellectual capital gain a high number of applicants. conversely, universities with a lack of disclosure tend to gain a lower number. for example, the university of padjajaran that disclosed 82.61% items of intellectual capital has gained 113.542 applicants and the university of indonesia that disclosed 76% of intellectual capital had gained 97.382 applicants. inversely proportional, the university of trunojoyo that disclosed only 50% of items of intellectual capital has gained 12.562 applicants. the results of this study are in line with the results of the study conducted by wiwitan and yulianita (2017), who stated that public relation affects the motivation of prospective students to pursue higher education. in addition, a study by kok (2017) revealed that human capital, structural capital, and relational capital are significant in the program of intellectual management of higher education. while the skills and expertise of the university staff are parts of human capital, innovation and intellectual property rights are parts of structural capital. students and stakeholders become essential. moreover, córcoles et al. (2011) found that capital intellectual as an intangible asset must be provided to satisfy the information users. this study discovers that the stakeholders, such as business organizations, public administration institutions, and students, require information transparency and accountability from universities relevant to the stakeholders' demands. it signifies the importance of information for the stakeholders to deliver positive feedbacks to the universities. therefore, this study is potentially relevant to the academic stakeholders regarding the importance of delivering university information to the public to improve credibility and attract more applicants. conclusion this study aims to examine and analyze the differences in intellectual capital disclosure between indonesian universities using the indicators of location, number of applicants, juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 577 and number of study programs. based on the discussion, two of the three indicators (locations and number of applicants) show variations in disclosing intellectual capital. there is no scope of variations of the disclosure regarding the number of study programs. the results of this study are relevant to the stakeholder theory proposing that an organization must establish a positive image by showing good performance to gain positive feedback from the stakeholders. the theory also states that the stakeholders are entitled to information on how the organization's activities affect them. this situation is relevant to the intellectual capital disclosed by universities. more detailed information will increase public interest in higher education. moreover, the content analysis results revealed that of the 64% intellectual capital disclosure in indonesian state universities, 42% is disclosed narratively, and the rest is in graphics and numbers. most of the narratively disclosed items, such as the number of research and community service, are from the relational capital (reaching 60%). meanwhile, 37% of items of intellectual capital are not disclosed by 42 universities. this percentage is distributed evenly among human capital, structural capital, and relational capital. furthermore, this study is potentially relevant to academicians, researchers, and stakeholders. by examining the scope variation in intellectual capital, it is expected that this study can provide empirical evidence regarding the scope variation in intellectual capital disclosure based on location, number of applicants, and number of study programs in each university and become a reference for the stakeholders in the academic field about the importance of information disclosure regarding the university to the public. eventually, this study has several limitations. firstly, the literature discussing the correlation between intellectual capital disclosure and prospective students' interest is scarce, especially in indonesia. secondly, not all state universities provide up-to-date information regarding the number of applicants. therefore, further researchers are suggested to add other variables relevant to prospective students’ interests and increase the duration of data collection to obtain better and more accurate results. references bollen, l., vergauwen, p., & schnieders, s. (2005). linking intellectual capital and intellectual property to company performance. management decision, 43(9), 1161–1185. https://doi.org/10.1108/00251740510626254 bontis, n., chua chong keow, w., & richardson, s. (2000). intellectual capital and business performance in malaysian industries. journal of intellectual capital, 1(1), 85–100. https://doi.org/10.1108/14691930010324188 bornemann, m., & leitner, k. h. (2002). measuring and reporting intellectual capital: the case of a research technology organization. singapore management review, 3, 7–19. bratianu, c. (2014). intellectual capital of the european universities. advances in higher education and professional development, 24-43. https://doi.org/10.4018/978-1-46665998-8.ch002 https://doi.org/10.1108/00251740510626254 https://doi.org/10.1108/14691930010324188 https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5998-8.ch002 https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5998-8.ch002 juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 578 cañibano, m.l., & sanchez, p. (2008). intellectual capital management and reporting in universities and research institutions. estudios de economía aplicada, 26(2), 7-25. retrieved from: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30113187001 chang, s., chen, s., & lai, j. (2008). the effect of alliance experience and intellectual capital on the value creation of international strategic alliances. omega, 36(2), 298–316. https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.06.010 córcoles, y. r., peñalver, j. f. s., & ponce, á. t. (2011). intellectual capital in spanish public universities: stakeholders’ information needs. journal of intellectual capital, 12(3), 356–376. https://doi.org/10.1108/14691931111154689 cricelli, l., greco, m., grimaldi, m., & llanes dueñas, l. p. (2018). intellectual capital and university performance in emerging countries. journal of intellectual capital, 19(1), 71–95. https://doi.org/10.1108/jic-02-2017-0037 cuozzo, b., dumay, j., palmaccio, m., & lombardi, r. (2017). intellectual capital disclosure: a structured literature review. journal of intellectual capital, 18(1), 9–28. https://doi.org/10.1108/jic-10-2016-0104 deegan, c. (2004). financial accounting theory. new south wales: mcgraw-hill australia. deegan, c., rankin, m., & voght, p. (2000). firms’ disclosure reactions to major social incidents: australian evidence. accounting forum, 24(1), 101–130. https://doi.org/10.1111/1467-6303.00031 di berardino, d., & corsi, c. (2018). a quality evaluation approach to disclosing third mission activities and intellectual capital in italian universities. journal of intellectual capital, 19(1), 178–201. https://doi.org/10.1108/jic-02-2017-0042 edvinsson, l., & malone, s. m. (1997). intellectual capital: realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower. harper business. fontaine, c., dajoz, i., meriguet, j., & loreau, m. (2006). functional diversity of plantpollinator interaction webs enhances the persistence of plant communities. plos biology, 4(1), 0129–0135. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040001 gallego-álvarez, i., rodríguez-domínguez, l., & garcía-sánchez, i. (2011). information disclosed online by spanish universities: content and explanatory factors. online information review, 35(3), 360-385. https://doi.org/10.1108/14684521111151423 ghozali, i. (2016). aplikasi analisis multivariete dengan program ibm spss 23. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. ghozali, i., & chariri, a. (2007). teori akuntansi. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. guthrie, j. t., wigfield, a., barbosa, p., perencevich, k. c., taboada, a., davis, m. h., … tonks, s. (2004). increasing reading comprehension and engagement through concept-oriented reading instruction. journal of educational psychology, 96(3), 403-423. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.3.403 joeliaty, j. (2017). modal intelektual sebagai sumber keunggulan bersaing berbasis nilai (carbv) (studi pada program studi perguruan tinggi negeri di bandung jawa barat). jurnal muara ilmu ekonomi dan bisnis, 1(1), 26-35. https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.403 jones, n., meadow, c., & sicilia, m.-a. (2009). measuring intellectual capital in higher education. journal of information & knowledge management, 8(2), 113–136. https://doi.org/10.1142/s0219649209002282 kok, a. (2007). intellectual capital management as part of knowledge management initiatives at institutions of higher learning. electronic journal of knowledge management volume, 5(2), 181–192. retrieved from https://academicpublishing.org/index.php/ejkm/article/view/771 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30113187001 https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.06.010 https://doi.org/10.1108/14691931111154689 https://doi.org/10.1108/jic-02-2017-0037 https://doi.org/10.1108/jic-10-2016-0104 https://doi.org/10.1111/1467-6303.00031 https://doi.org/10.1108/jic-02-2017-0042 https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040001 https://doi.org/10.1108/14684521111151423 https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.3.403 https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.403 https://doi.org/10.1142/s0219649209002282 https://academic-publishing.org/index.php/ejkm/article/view/771 https://academic-publishing.org/index.php/ejkm/article/view/771 juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 579 kong, e., & prior, d. (2007). an intellectual capital perspective of competitive advantage in nonprofit organisations. international journal of nonprofit and voluntary sector marketing, 13(2), 119–128. https://doi.org/10.1002/nvsm.315 leitner, k.-h. (2004). intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for austrian universities. research evaluation, 13(2), 129–140. https://doi.org/10.3152/147154404781776464 manes rossi, f., nicolò, g., & tartaglia polcini, p. (2018). new trends in intellectual capital reporting: exploring online intellectual capital disclosure in italian universities. journal of intellectual capital, 19(4), 814–835. https://doi.org/10.1108/jic-09-2017-0119 marr, b., gray, d., & neely, a. (2003). why do firms measure their intellectual capital? journal of intellectual capital, 4(4), 441–464. https://doi.org/10.1108/14691930310504509 martínez-córcoles, m., gracia, f. j., tomás, i., peiró, j. m., & schöbel, m. (2013). empowering team leadership and safety performance in nuclear power plants: a multilevel approach. safety science, 51(1), 293–301. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2012.08.001 martínez-córcoles, m., schöbel, m., gracia, f. j., tomás, i., & peiró, j. m. (2012). linking empowering leadership to safety participation in nuclear power plants: a structural equation model. journal of safety research, 43(3), 215–221. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2012.07.002 martínez-torres, m. r. (2006). a procedure to design a structural and measurement model of intellectual capital: an exploratory study. information & management, 43(5), 617–626. https://doi.org/10.1016/j.im.2006.03.002 mirfani, a. m., sutarsih, c., & rosalin, e. (2012). strategi dan hasil kompetisi perguruan tinggi. jurnal administrasi pendidikan, 14(1), 182–197. retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/japsps/article/view/6721 mouritsen, j., larsen, h. t., & bukh, p. n. d. (2001). intellectual capital and the “capable firm”: narrating, visualising and numbering for managing knowledge. accounting, organizations and society, 26(7-8), 735–762. https://doi.org/10.1016/s03613682(01)00022-8 mouritsen, j., nikolaj bukh, p., & marr, b. (2004). reporting on intellectual capital: why, what and how? measuring business excellence, 8(1), 46–54. https://doi.org/10.1108/13683040410524739 petty, r., & guthrie, j. (2000). intellectual capital literature review. journal of intellectual capital, 1(2), 155–176. https://doi.org/10.1108/14691930010348731 pew tan, h., plowman, d., & hancock, p. (2007). intellectual capital and financial returns of companies. journal of intellectual capital, 8(1), 76–95. https://doi.org/10.1108/14691930710715079 pulic, a. (2002). national ic-efficiency report of croatian economy. 1–14. ramírez, y., lorduy, c., & rojas, j. a. (2007). intellectual capital management in spanish universities. journal of intellectual capital, 8(4), 732–748. https://doi.org/10.1108/14691930710830873 ramírez, y., ponce, á.c., & gonzález, a.b. (2013). intellectual capital report for universities. world academy of science, engineering and technology, 7(6), 536–542. retrieved from https://publications.waset.org/148/intellectual-capital-report-for-universities secundo, g., lombardi, r., & dumay, j. (2018). intellectual capital in education. journal of intellectual capital, 19(1), 2–9. https://doi.org/10.1108/jic-10-2017-0140 silvestri, a., & veltri, s. (2012). the intellectual capital report within universities: comparing experiences. the annals of university of oradea. economic sciences, tom 20(2), 626-632. retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2187416 https://doi.org/10.1002/nvsm.315 https://doi.org/10.3152/147154404781776464 https://doi.org/10.1108/jic-09-2017-0119 https://doi.org/10.1108/14691930310504509 https://doi.org/10.1016/j.ssci.2012.08.001 https://doi.org/10.1016/j.jsr.2012.07.002 https://doi.org/10.1016/j.im.2006.03.002 https://ejournal.upi.edu/index.php/japsps/article/view/6721 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00022-8 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00022-8 https://doi.org/10.1108/13683040410524739 https://doi.org/10.1108/14691930010348731 https://doi.org/10.1108/14691930710715079 https://doi.org/10.1108/14691930710830873 https://publications.waset.org/148/intellectual-capital-report-for-universities https://doi.org/10.1108/jic-10-2017-0140 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2187416 juanda, setyawan, irawan, & inata an analysis of the scope variations in intellectual capital disclosure: … journal of accounting and investment, 2021 | 580 sopandi, o. d., & saud, u. s. (2016). implementasi knowledge management pada perguruan tinggi. jurnal administrasi pendidikan, 23(2), 1-10. retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/japsps/article/view/5629 stewart, t., & ruckdeschel, c. (1998). intellectual capital: the new wealth of organizations. performance improvement, 37(7), 56–59. https://doi.org/10.1002/pfi.4140370713 sudarsanam, s., sorwar, g., & marr, b. (2003). valuation of intellectual capital and real option models sudi. pma intellectual capital symposium, 53. ulum, i. (2009). intellectual capital: konsep dan kajian empiris. yogyakarta: graha ilmu. ulum, i. (2012). konstruksi komponen intellectual capital untuk perguruan tinggi di indonesia. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 2, 251–262. ulum, i. (2015). peran pengungkapan modal intelektual dan profitabilitas dalam hubungan antara kinerja modal intelektual dan kapitalisasi pasar. simposium nasional akuntansi 18. retrieved from http://lib.ibs.ac.id/materi/prosiding/sna%20xviii/makalah/182.pdf ulum, i., malik, m., & sofyani, h. (2019). analisis pengungkapan modal intelektual: perbandingan antara universitas di indonesia dan malaysia. jurnal ekonomi dan bisnis, 22(1), 163–182. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2343 veltri, s., mastroleo, g., & schaffhauser-linzatti, m. (2014). measuring intellectual capital in the university sector using a fuzzy logic expert system. knowledge management research & practice, 12(2), 175–192. https://doi.org/10.1057/kmrp.2012.53 watts, r. l., & zimmerman, j. l. (1990). positive accounting theory: a ten-year perspective. the accounting review, 65(1), 131–156. retrieved from http://www.jstor.org/stable/247880 wernerfelt, b. (1995). the resource-based view of the firm: ten years after. strategic management journal, 16(3), 171–174. retrieved from http://www.jstor.org/stable/2486738 wiwitan, t., & yulianita, n. (2017). strategi marketing public relations perguruan tinggi islam swasta: peluang dan tantangan di era mea. mediator: jurnal komunikasi, 10(1), 1– 10. https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2672 https://ejournal.upi.edu/index.php/japsps/article/view/5629 https://doi.org/10.1002/pfi.4140370713 http://lib.ibs.ac.id/materi/prosiding/sna%20xviii/makalah/182.pdf https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2343 https://doi.org/10.1057/kmrp.2012.53 http://www.jstor.org/stable/247880 http://www.jstor.org/stable/2486738 https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2672 bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 2, halaman: 108-124, juli 2008 108 transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan perwujudan keadilan dan kinerja pemerintah daerah: sudut pandang aparatur dan masyarakat di era otonomi daerah suryo pratolo e-mail : suryopratolo@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research examine the relationship among transparency, accountability, fairness, and performance of wonosobo local government. there are two point of views (public and government officer perceptions) used in this research. based on secondary data, path analysis was used to test the five hipotheses. the result of the analysis are: both transparancy dan accountability influence government performance. transparency influence government’s performance directly while accountability influence on government performance indirectly through fairness. each variable is on unoptimum level, so it can be concluded that the unoptimum government performance and fairness is influenced by unoptimum transparency and accountability. based on this conclusions, it can be suggested to the local government in improving the transparancy and accountability to gain maximum government’s fairness and performance. keywords: transparency, accountability, fairness, performance. latar belakang salah satu cita-cita bangsa dan negara indonesia adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar negara republik indonesia (uud) tahun 1945. dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur di suatu negara, tiga pelaku utama yang sangat berperan adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dituntut untuk mampu saling berinteraksi bersama. pada sisi pemerintah, aspek utama tuntutan rakyat terhadap peran pemerintah adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. pemerintah memiliki peran dalam membuat suatu regualasi untuk penataan dan pengelolaan perikehidupan di suatu negara. hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penataan tata kelola pemerintahan daerah antara lain adalah pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2000 yang diatur terakhir dengan undang-undang (uu) nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan uu nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pada peraturan perundangan tersebut diatur bahwa otonomi daerah adalah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. otonomi merupakan wujud desentralisasi beberapa kewenangan pemerintah pusat suryo pratolo, transparansi dan akuntabilitas tata kelola..... 109 kepada pemerintah daerah yang diharapkan memiliki efek positif sesuai dengan aspirasi masyarakat indonesia. terkait dengan hal tersebut, mardiasmo (2002) manyatakan bahwa desentralisasi diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata, pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong peningkatan partisipasi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah yang memanfaatkan sumber-sumber daya dan potensi yang tersedia dari masingmasing daerah. desentralisasi diharapkan mampu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi paling lengkap. syaukani et al. (2003) dalam hilmi (2005) mengungkapkan bahwa penyerahan kewenangan dari manajemen puncak kepada para manajer pada level yang lebih rendah di lingkungan pemerintahan adalah dimaksudkan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada publiknya. tujuan otonomi daerah, menurut smith (1985) dalam agus (2006) dapat dibedakan berdasarkan dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dari sisi kepentingan pemerintah pusat, tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. di sisi lain, dari kepentingan pemerintah daerah, ada tiga tujuan utama dari otonomi daerah yaitu tercapainya political equality, local accountability, dan local responsiveness. setelah delapan tahun perjalanan otonomi daerah, perlu kiranya ditelaah sejauhmana tujuan dan cita-cita otonomi daerah tersebut dapat diwujudkan. pada kenyataannya, pada beberapa pemerintahan daerah di indonesia saat ini tujuan otonomi daerah belum dapat diwujudkan secara optimal. di beberapa daerah masih ada ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan daerahnya seperti ditunjukkan dengan adanya demonstrasi mahasiswa, buruh, petani, bahkan demonstrasi tersebut ada yang sampai menewaskan pimpinan wakil rakyat di daerah tertentu, dan lain-lain yang menuntut tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik (good government governanance) sangat diperlukan. selaras dengan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita uud 1945, good government governance memiliki tiga komponen utama, yaitu: pemerintah (state), sektor swasta atau dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society) (herwin, 2004). ketiga komponen utama tersebut memiliki peran masing-masing dalam menciptakan good government governance. peran sektor pemerintah lebih dominan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. sektor swasta lebih banyak menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. sektor masyarakat lebih sebagai sebagai objek sekaligus subyek dari bidang yang digerakkan oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta. hubungan antar ketiga komponen utama dalam mewujudkan good government governance dapat digambarkan sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 108-124, juli 2008 110 gambar 1. hubungan interseksi ketiga komponen pelaku good government governance di samping keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan pelaksanaan good government governance, pelaksanaan otonomi daerah mendorong keberhasilan penerapan good government governance karena otonomi daerah sebagai tuntutan reformasi diwujudkan untuk mendorong tercapainya transparansi dan akuntabilitas tatakelola pemerintahan daerah. dorongan tersebut ditunjukkan dengan diwajibkannya penyusunan, audit, dan publikasi laporan keuangan daerah kepada masyarakat berupa laporan realisasi anggaran, neraca, aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan (lembaran negara, 2006). apabila transparansi dan akuntabilitas terwujud pada era otonomi daerah saat ini, seharusnya harapan masyarakat untuk tercapainya keadilan kepada masyarakat akan tercapai pula, sehingga pada akhirnya kinerja optimal pemerintahan daerah di mata aparatur maupun masyarakatnya juga akan tercapai. pada kenyataannya keadilan dan kinerja pemerintahan daerah walaupun sudah lebih baik, belum dapat tercapai secara optimal yang terlihat pada kenyataan dinamika pemerintahan daerah di indonesia pada saat ini. fenomena hubungan antara good government governance dengan otonomi daerah dapat digambarkan sebagai berikut: gambar 2. hubungan antara good governmnet governance dan otonom daerah penelitian ini dilakukan untuk menguji peran transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan keadilan dan kinerja pemerintah sebagai wujud tujuan pelaksanaan otonomi daerah khususnya dan cita-cita uud 1945 pada umumnya. berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) sejauhmana tingkat transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kinerja pemerintah daerah setelah delapan tahun otonomi daerah dilaksanakan saat ini. (2) apakah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah berpengaruh terhadap keadilan pemerintahan secara parsial. (3) apakah transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan secara parsial. tinjauan pustaka transparansi transparansi dalam tatakelola pemerintahan memiliki arti sejauhmana pemerintahan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar good government governance otonomi daerah pemerintah swasta masyarakat suryo pratolo, transparansi dan akuntabilitas tata kelola..... 111 sehingga memudahkan pemantauan oleh masyarakat. lembaga pemerintahan harus terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi. transparansi juga memiliki arti bahwa informasi dapat diakses secara bebas dan dapat diakses secara langsung oleh para pihak dan dapat dengan mudah untuk dipahami (sopiah, 2008). menurut mardiasmo (2000), transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusankeputusannya. transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban periode lalu. transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. pengungkapan informasi organisasi secara transparan kepada stakeholder memiliki peran yang besar, antara lain informasi tersebut menjadi salah satu sarana penting bagi stakeholder untuk mengawasi jalannya operasi organisasi (siswanto & aldridge, 2005). terkait dengan hal tersebut, jill solomon dan aris solomon (2003) menyatakan bahwa disclosure and transparency is an essential element of a well-functioning system of corporate governance. corporate disclosure to stakeholders is the principal means by which companies can become transparent. paling tidak ada 8 (delapan) aspek mekanisme tata kelola pemerintahan yang harus dilakukan secara transparan yaitu; (a) penetapan posisi, jabatan atau kedudukan, (b) kekayaan pejabat publik, (c) pemberian penghargaan, (d) penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, (e) kesehatan, (f) moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, (g) keamanan dan ketertiban, dan (h) kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat (thufail, 2002). akuntabilitas akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjelaskan segala pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta pencapaian target-target anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dan kinerja keuangan secara terbuka, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat dan stakeholder lainnya. akuntabilitas berarti juga pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka. secara teoretik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya ataupun antara pemerintah dan warganya. akuntabilitas vertikal juga bermakna bahwa setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugasnya terhadap atasan yang lebih tinggi. akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara, seperti kepala daerah terhadap dprd. para pejabat publik atau unsur-unsur pengelola urusan umum dan pemerintahan harus memiliki akuntabilitas profesional dan akuntabilitas personal, baik dalam aspek profesi dan kewenangan delegatifnya, maupun dalam aspek moralitasnya (thufail, 2002). jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 108-124, juli 2008 112 keadilan keadilan dapat diartikan sebagai kesetaraan dalam memenuhi hak-hak masyarakat dan juga kesamaan dalam perlakuan (treatment) dan pelayanan sesuai aturan dan nilai kejujuran kepada semua stakeholder (thufail, 2002). adil dapat dibedakan berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut:  adil berdasarkan egoisme pribadi  adil berdasarkan egoisme kelompok.  adil berdasarkan "kelayakan bagi orang lain"  adil berdasarkan kesamaan derajat.  adil berdasarkan hukum keadilan merupakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara yang termuat di dalam uud 45. kinerja pemerintah menurut bastian (2001) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. misi adalah suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. pengukuran kinerja organisasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (non financial) dan pengukuran kinerja keuangan (financial), (morse dan davis, 1996 dalam hiro tugiman 2000). kegiatan pembangunan suatu negara atau daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kinerja pemerintah bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperhensif. berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. informasi keuangan dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (key variable) atau sering dinamakan sebagai key success factor. variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi (mardiasmo, 2002). bentuk kinerja pemerintah dalam bidang non-keuangan adalah berupa pelayanan kepada masyarakat. pemerintah berorientasi pelanggan akan mengidentifikasi pelanggan yang sesungguhnya, menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda (dual accountability) kepada legislatif dan masyarakat sebagai stakeholdernya penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian hermanson (2003) mengenai hubungan antara penerapan good governance dengan kinerja organisasi menyatakan bahwa penerapan good governance berasosiasi dengan kinerja organisasi. dari hasil penelitian hermanson tersebut, secara logis dapat dirumuskan kerangka berpikir bahwa pemerintahan akan sangat terbantu kinerjanya apabila tata suryo pratolo, transparansi dan akuntabilitas tata kelola..... 113 kelola pemerintahan tersebut merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. dimensi dari good governance yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. pada aspek transparansi, secara logis apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. pada aspek akuntabilitas, secara logis apabila akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga masyarakat akan menilai baik terhadap kinerja pemerintahan. dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, keadilan pada pelayanan publik dapat dicapai. keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan hasil pelaksanaan yang disampaikan kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat akan dapat membandingkan kualitas pelayanan yang diterimanya terhadap orang lain. keterwujudan transparansi, akuntabilitas dan keadilan pemerintah pada akhirnya akan dapat memberikan input pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mempersepsikan bahwa kinerja pemerintah adalah baik. dari uraian logika berpikir tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 1a. transparansi dan akuntabilitas tatakelola pemerintahan daerah berpengaruh terhadap keadilan pemerintah kepada masyarakat secara simultan. 1b. transparansi tatakelola pemerintahan daerah berpengaruh terhadap keadilan pemerintah kepada masyarakat secara parsial. 1c. akuntabilitas tatakelola pemerintahan daerah berpengaruh terhadap keadilan pemerintah daerah kepada masyarakat secara parsial. 2a. transparansi tata kelola pemerintahan daerah, akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah, dan keadilan pemerintah daerah kepada masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah secara simultan. 2b. transparansi tata kelola pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial. 2c. keadilan pemerintah daerah kepada masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial. 2d. akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial. berdasarkan hipotesis-hipotesis di atas, dapat digambarkan suatu jalur hubungan struktural antar variabel secara lengkap yang menghubungkan variabelvariabel penelitian yang menjadi amatan baik berupa hubungan secara langsung maupun hubungan secara tidak langsung, sebagai berikut: gambar 3. jalur hubungan struktural antarvariabel secara lengkap keterangan x1 : transparansi tata kelola pemerintahan daerah x1 y z x2 pzx1 pzy pzx2 pyx1 pyx2 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 108-124, juli 2008 114 x2 : akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah y : keadilan pemerintah daerah z : kinerja pemerintah daerah p : koefisien jalur metode penelitian obyek dan data penelitian obyek dari penelitian ini adalah variabel-variabel yang diteliti yaitu transparansi tata kelola pemerintahan daerah, akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah, keadilan pemerintah, dan kinerja pemerintahan pada kabupaten wonosobo. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diambil dari data yang telah dieksplorasi oleh peneliti sebelumnya. penggunaan data sekunder ini dilakukan untuk menguji kembali fenomena yang telah diteliti sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya menghubungkan antara dimensi-dimensi good government governance yang meliputi: transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; independensi; dan fairness terhadap kinerja pemerintahan pada kabupaten wonosobo (sopiah, 2008). definisi operasional dan pengukuran variabel transparansi tata kelola pemerintahan daerah (x1). definisi operasional transparansi tatakelola pemerintahan daerah adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi yang perlu diketahui oleh publik. (iicg, 2000). pada penelitian sebelumnya tranparansi tatakelola pemerintahan daerah diukur menggunakan kuesioner yang meliputi dua dimensi transparansi yaitu: frekuensi penyampaian informasi publik dan kualitas media informasi publik. pada penelitian ini data mengenai transparansi tatakelola pemerintahan daerah diambil dari data primer penelitian sebelumnya. akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah (x2). definisi operasional akuntabilitas tatakelola pemerintahan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (iicg, 2000). pada penelitian sebelumnya akuntabilitas tatakelola pemerintahan daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang meliputi empat dimensi, yaitu: penyampaian anggaran, penyampaian neraca, penyampaian laporan arus kas, dan penyampaian catatan atas laporan keuangan. pada penelitian ini data mengenai akuntabilitas tatakelola pemerintahan daerah diambil dari data primer penelitian sebelumnya. keadilan pemerintah daerah (y). definisi operasional keadilan pemerintah daerah adalah kesetaraan yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu masyarakat yang baik merasa turut memiliki kepentingan bersama, dengan demikian seluruh anggota masyarakat berhak atas perlakuan yang sama untuk terciptanya tatanan kehidupan yang diciptakannya (http:///www.goodgovernance.or.id). pada penelitian sebelumnya keadilan pemerintah http://www.goodgovernance.or.id suryo pratolo, transparansi dan akuntabilitas tata kelola..... 115 daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang meliputi dua dimensi, yaitu: kesetaraan pelayanan dan kualitas pelayanan. pada penelitian ini data mengenai keadilan pemerintah daerah diambil dari data primer penelitian sebelumnya. kinerja pemerintah daerah (z). definisi operasional kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (bastian, 2002). pada penelitian sebelumnya, keadilan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang meliputi dua dimensi, yaitu: kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. pada penelitian ini data mengenai kinerja pemerintah daerah diambil dari data primer penelitian sebelumnya. analisis data uji asumsi klasik normalitas normalitas adalah kondisi pada model regresi dimana data berdistribusi normal. menurut montgomery dan peck (1992), model regresi memiliki variabel  berdisribusi normal untuk setiap x dapat dilihat secara grafis melalui grafik normal probability plot. apabila normal probability plot menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka mengindikasikan bahwa model regresi analisis jalur memenuhi asumsi normalitas. heteroskedastisitas heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varian variabel tidak sama untuk semua pengamatan. situasi heteroskedastisitas menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menaksir koefisien regresi. untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan mendasarkan pada grafik plot antara nilai prediksi variabel (z pred) dengan residualnya (sresid). apabila tidak terdapat pola tertentu dari sebaran titik-titik pada grafik dan titik-titik menyebar di antara angka 0 pada sumbu y, maka dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (montgomery & peck, 1992). uji hipotesis pengujian hipotesis dilakukan terhadap hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel seperti tertuang pada paradigma struktural secara lengkap. pengujian atas struktur di atas dilakukan menggunakan analisis jalur (path analysis). pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model analisis jalur dengan alasan bahwa model penelitian merupakan model struktural yang meliputi pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh transparansi tatakelola pemerintahan daerah, akuntabilitas tatakelola pemerintahan daerah terhadap keadilan pemerintah daerah dan kinerja pemerintah daerah. prosedur teknik pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur adalah sebagai berikut: 1. perumusan persamaan struktural dan diagram jalur. 2. menghitung atau menentukan koefisien jalur. 3. pengujian koefisien jalur. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 108-124, juli 2008 116 4. dekomposisi hubungan kausal antar variabel. pengujian hipotesis sejalan dengan paradigma penelitian seperti tertuang pada gambar hubungan struktural antar variabel. berdasarkan gambar tersebut, struktur hubungan antar variabel dapat dibagai ke dalam dua sub struktur dan pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: pengujian hipotesis 1a, 1b, 1c pengujian hipotesis 1a, 1b, dan 1c didasarkan pada persamaan regresi dari sub struktur pertama yang menidentifikasikan pengaruh x1 dan x2 kepada y secara simultan dan parsial sebagai berikut: gambar 4. sub struktur pertama persamaan jalur: y = pyx1 x1+ pyx2 x2 + ε keterangan y = keadilan pemerintah daerah x1 = transparansi tata kelola pemerintahan daerah x2 = akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah p = koefisien jalur ε = standar error hipotesis diterima apabila nilai p value dari standardized beta lebih kecil dari nilai α (0,05). pengujian hipotesis 2a, 2b, 2c, 2d pengujuan hipotesis 2a, 2b, 2c, dan 2d didasarkan pada persamaan regresi dari sub struktur ke dua yang menidentifikasikan pengaruh x1, y, x2 terhadap z secara simultan dan parsial sebagai berikut: gambar 5. sub struktur ke dua persamaan jalur: z = pzx1x1 + pzyy + pzx2x2 + ε keterangan: z = kinerja pemerintah daerah x1 = transparansi tata kelola pemerintahan daerah y = keadilan pemerintah daerah x2 = akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah p = koefisien jalur ε = standar error selain dilakukan pengujian terhadap hipotesis pertama sampai keempat, dilakukan pula pengujian terhadap hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antara variabel eksogen dengan variabel endogen dengan melakukan pembandingkan nilai kuadrat dari koefisen jalur antar variabel untuk hubungan langsung dan pengalian antar nilai koefisien jalur untuk hubungan tidak langsung. nilai yang lebih besar menunjukkan kondisi model yang mendekati kondisi riil fenomena yang terjadi. x1 y x2 pyx1 pyx2 x1 y z x2 pzx1 pzy pzx2 suryo pratolo, transparansi dan akuntabilitas tata kelola..... 117 hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis deskriptif jawaban responden analisis deskriptif setiap variabel dilakukan dengan cara menggolongkan jawaban responden pada kriteria nilai berdasarkan skala likert yang telah ditetapkan yaitu skor 1 sampai dengan skor 5 sehingga didapatkan empat kriteria sebagai berikut: a. rata-rata jawaban responden sebesar 1 sampai 1,9 menunjukkan kondisi variabel pada tingkat yang sangat rendah. b. rata-rata jawaban responden sebesar 2 sampai 2,9 menunjukkan kondisi variabel pada tingkat rendah. c. rata-rata jawaban responden sebesar 3 sampai 3,9 menunjukkan kondisi variabel pada tingkat menengah. d. rata-rata jawaban responden sebesar 4 sampai 5 menunjukkan kondisi variabel tingkat tinggi. berdasarkan kriteria tersebut, berikut ini dipaparkan deskripsi jawaban responden untuk masing-masing item pertanyaan variabel. tabel 1. analisis deskriptif jawaban responden variabel rata-rata skor per item transparansi 3,5 akuntabilitas 3,0 keadilan 3,3 kinerja pemerintah 3,2 sumber: data diolah data jawaban responden tentang transparansi manajemen pemerintahan menunjukkan bahwa rata-rata skor persepsi responden terhadap tingkat transparansi tata kelola pemerintahan daerah adalah sebesar 3,5. hal tersebut berarti bahwa persepsi para aparatur pemerintah dan masyarakat tentang transparansi tata kelola pemerintahan daerah kabupaten wonosobo berada pada tingkatan menengah. data jawaban responden atas pertanyaan tentang akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,0. angka tersebut menunjukkan bahwa persepsi para aparatur pemerintah dan masyarakat tentang akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah kabupaten wonosobo berada pada tingkat menengah. data jawaban responden atas pertanyaan tentang variabel keadilan pemerintah daerah sebesar 3,3. angka tersebut menunjukkan bahwa persepsi para aparatur pemerintah dan masyarakat tentang keadilan pemerintah daerah kabupaten wonosobo berada pada tingkat menengah. data jawaban responden atas pertanyaan tentang variabel kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,2. angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten wonosobo berada pada tingkat menengah menurut persepsi para aparatur dan masyarakat. uji asumsi klasik dan hipotesis 1a, 1b, & 1c sebelum dilakukan regresi terhadap persamaan dari sub struktur pertama untuk menguji hipotesis 1a, 1b, dan 1c, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. hasil uji normalitas dapat ditunjukkan dengan grafik normal probability plot sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 108-124, juli 2008 118 normal p-p plot of regression standardized residual dependent variable: keadilan observed cum prob 1.00.75.50.250.00 e xp ec te d c um p ro b 1.00 .75 .50 .25 0.00 gambar 6 grafik hasil uji normalitas sub struktur pertama gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang mengindikasikan bahwa regresi pada jalur dari sub struktur pertama memenuhi asumsi normalitas. untuk uji heteroskedastisitas, pengujian didasarkan pada grafik plot antara nilai prediksi variabel (z pred) dengan residualnya (sresid) dimana otput pengujian heteroskedastisitas sub struktur pertama adalah sebagai berikut: scatterplot dependent variable: keadilan regr ession studentized residual 3210-1-2-3-4 r e g re s s io n s ta n d a rd iz e d p re d ic te d v a lu e 2 1 0 -1 -2 gambar 7 hasil uji heteroskedastisitas sub struktur kedua gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di antara angka 0 pada sumbu y yang menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. uji yang dilakukan terhadap regresi dari sub struktur pertama untuk menguji hipotesis 1a, 1b, dan 1c menghasilkan ouput regresi sebagai berikut: tabel 2 uji hipotesis 1a, 1b, 1c model summaryb .429a .184 .164 1.230 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), akuntabilitas, transparansia. dependent variable: keadilanb. anovab 27.977 2 13.989 9.245 .000a 124.070 82 1.513 152.047 84 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), akunt abilitas, transparansia. dependent variable: keadilanb. suryo pratolo, transparansi dan akuntabilitas tata kelola..... 119 coeffi ci entsa 4.357 .618 7.052 .000 .157 .119 .175 1.327 .188 .084 .038 .294 2.227 .029 (constant) transparansi akuntabilitas model 1 b st d. error unstandardized coef f icients beta st andardized coef f icients t sig. dependent variable: keadilana. hasil uji hipotesis yang dihasilkan menunjukkan bahwa hipotesis 1a diterima yang berarti transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah secara simultan berpengaruh terhadap keadilan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan nilai sig f sebesar 0,000. data hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa transparansi tata kelola pemerintahan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap keadilan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan nilai sig t (p value) sebesar 0,188, sedangkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah berpengaruh terhadap keadilan pemerintah daerah secara parsial yang ditunjukkan dengan nilai sig t (p value) sebesar 0,029. secara grafis, berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat digambarkan jalur sub struktur pertama sebagai berikut: gambar 8 hasil regresi sub struktur pertama uji asumsi klasik dan hipotesis 2a, 2b, 2c, 2d sebelum dilakukan uji regresi pada sub struktur kedua untuk menguji hipotesis 2a, 2b, 2c, dan 2d dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji heteroskedastisitas pada persamaan regresi dari sub struktur kedua. hasil uji normalitas pada persamaan regresi sub struktur kedua dapat ditunjukkan dengan grafik normal probability plot sebagai berikut: normal p-p plot of regression standardized residual dependent variable: kinerja pemerintah observed cum prob 1.00.75.50.250.00 e xp ec te d c um p ro b 1.00 .75 .50 .25 0.00 gambar 9 grafik hasil uji normalitas sub struktur kedua grafik di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga mengindikasikan bahwa model regresi analisis jalur untuk sub struktur kedua memenuhi asumsi normalitas. untuk uji heteroskedastisitas, pengujian didasarkan pada grafik plot antara nilai prediksi variabel (z pred) dengan residualnya (sresid) sebagai berikut: x1 y x2 0,175 0,294 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 108-124, juli 2008 120 scatterplot dependent variable: kinerja pemerintah regr ession studentized residual 43210-1-2-3 r e g re s s io n s ta n d a rd iz e d p re d ic te d v a lu e 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 gambar 10 grafik hasil uji heteroskedastisitas sub struktur kedua grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi penyebaran titik-titik pada grafik dan titik-titik menyebar di antara angka 0 pada sumbu y sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi untuk sub struktur kedua tidak terjadi heteroskedastisitas uji hipotesis yang dilakukan terhadap hipotesis 2a, 2b, 2c, dan 2d menunjukkan hasil sebagai berikut tabel 3 output regresi sub struktur kedua model summaryb .751a .565 .548 3.704 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), akuntabilitas, keadilan, transparansi a. dependent variable: kinerja pemerintahb. anovab 1440.531 3 480.177 35.005 .000a 1111.117 81 13.717 2551.647 84 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), akunt abilitas, keadilan, transparansia. dependent variable: kinerja pemerintahb. coeffi ci entsa 21.776 2.358 9.236 .000 1.151 .361 .313 3.191 .002 2.188 .333 .534 6.581 .000 .076 .117 .065 .651 .517 (constant) transparansi keadilan akuntabilitas model 1 b st d. error unstandardized coef f icients beta st andardized coef f icients t sig. dependent variable: kinerja pemerintaha. hasil uji hipotesis di atas menunjukkan bahwa hipotesis 2a diterima yang berarti transparansi tata kelola pemerintahan daerah, keadilah pemerintah daerah, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan nilai sig f sebesar 0,000. hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa transparansi tata kelola pemerintahan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan nila sig t (p-value) sebesar 0,002; variabel keadilan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemeritah daerah yang ditunjukkan suryo pratolo, transparansi dan akuntabilitas tata kelola..... 121 dengan nilai sig t (p-value) sebesar 0,000; sedangkan variabel akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah yang ditunjukkan dengan nilai sig t (p-value) sebesar 0,517. hasil uji hipotesis dengan melakukan regresi terhadap sub struktur kedua dapat digambarkan sebagai berikut: gambar 11 hasil regresi sub struktur kedua dari pengujian hipotesis pada masingmasing sub struktur apabila digabungkan menjadi hubungan variabel eksogen dan endogen secara lengkap membentuk hubungan struktural yang lengkap sebagai berikut. gambar 12 hasil regresi sub struktur lengkap analisis hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel eksogen dan endogen dari hubungan struktural secara lengkap ditunjukkan bahwa transparansi tata kelola pemerintahan daerah memiliki hubungan langsung dengan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,097 (0,313 2 ) dan tidak memiliki hubungan tidak langsung terhadap kinerja pemerintahan daerah melaui keadilan pemerintah daerah. akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah tidak memiliki hubungan langsung terhadap kinerja pemerintah daerah namun memiliki hubungan tidak langsung melalui keadilan pemerintah daerah sebesar 0,156 (0,294x0,534). temuan penelitian dari temuan-temuan statistik berupa hasil analisis deskriptif dan hasil uji statistik didapatkan kesimpulan penelitian sebagai berikut: transparansi tata kelola pemerintahan daerah yang saat ini berada pada tingkatan menengah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang saat ini juga masih berada pada tingkatan menengah. dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan daerah dalam hal ini khususnya adalah kabupaten wonosobo sebagai daerah pengamatan yang belum maksimal salah satunya disebabkan oleh transparansi tata kelola pemerintahan daerah yang kondisinya belum maksimal pula. transparansi tata kelola pemerintahan daerah yang belum maksimal pada saat ini dimungkinkan karena saat ini pemerintahan daerah masih dalam tahapan masa transisi reformasi pemerintahan daerah setelah tiga puluh tahunan di bawah rezim orde baru yang dianggap kurang transparan dalam tata kelola pemerintahannya. pada saat ini pemerintahan daerah mulai memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat melalui edia massa baik cetak maupun elektronik termasuk di dalamya internet. banyak daerah walaupun belum semua telah memiliki website yang menjadi wahana informasi pemerintahan daerah, namun sejauhmana fasilitas kemudahan akses x1 y z x2 0,313 0,534 0,065 x1 y z x2 0,313 0,534 0,065 0,175 0,294 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 108-124, juli 2008 122 tersebut digunakan oleh publik masih perlu diteliti. temuan ini selaras dengan semangat reformasi yang menuntut transparansi untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah berpengaruh terhadap keadilan pemerintah daerah. kondisi akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah berada pada kondisi yang belum maksimal, demikian pula kondisi keadilan pemerintah daerah. dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa kondisi keadilan pemerintah kabupaten wonosobo yang belum maksimal disebabkan salah satunya oleh kondisi akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah yang belum maksimal. temuan ini juga selaras dengan tuntutan reformasi yang menuntut terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah sehingga terwujud keadilan bagi masyarakat. keadilan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten wonosobo yang belum maksimal disebabkan oleh kondisi keadilan pemerintah daerah yang belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan keadilan masyarakat sehingga masyarakat akan merasakan keberhasilan reformasi dan keberhasilan pemerintah. akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah secara tidak langsung melalui keadilan pemerintah. dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan daerah yang belum maksimal disebabkan oleh transparansi pemerintahan daerah yang belum maksimal secara langsung dan secara tidak langsung oleh akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah yang belum maksimal. transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka mencapai kinerja pemerintahan daerah secara maksimal. simpulan dan saran dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. transparansi tata kelola pemerintahan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah secara langsung sedangkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah secara tidak langsung melalui keadilan pemerintah daerah. temuan berikutnya adalah bahwa keadilan pemerintah daerah berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. dari hasil analisis deskriptif, ditunjukkan bahwa capaian dari masing-masing variabel yang diteliti berada pada tingkatan menengah dengan kata lain belum maksimal. berdasarkan temuan dari uji hipotesis dan analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa keadilan dan kinerja pemerintah yang belum maksimal diindikasikan dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah yang belum maksimal. penelitian yang dilakukan adalah dengan unit analisis kabupaten wonosobo. dapat disarankan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten wonosobo, bahwa berdasarkan hasil penelitian, perlu melakukan usaha secara kontinyu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahannya dengan harapan untuk dapat dicapainya suryo pratolo, transparansi dan akuntabilitas tata kelola..... 123 keadilan dan kinerja pemerintah daerah secara maksimal. untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini sangat membutuhkan penelitian lanjutan dari aspek obyek penelitian berupa variabel-variabel yang diteliti maupun pada aspek unit analisis penelitiannya untuk dapat dihasilkan temuan penelitian yang semakin bersifat general dan universal. daftar pustaka agus tri basuki. 2006. analisis pengembangan ekonomi dan investasi propinsi maluku tahun 2000-2004. jurnal ekonomi studi pembangunan, vol.7, no.1 algifari. 2003. statistik induktif untuk ekonomi dan bisnis. edisi 2. upp amp ykpn. yogyakarta. anita. 2005. pengukuran kinerja organisasi sektor publik ditinjau dari aspek keuangan. skripsi. upn. bastian, indra. 2001. akuntansi sektor publik di indonesia. bpfe. yogyakarta. emile satia darma dan abdul halim. 2005. kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. kompak. nomor 13. januari-april. hermanson, dana r. 2003. does gorporate governance really matter? what the research tels us. internal auditing. vol. 18, no. 2. hilmi abdullah.2005.pengaruh kejelasan sasaran anggaran pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerinatah daerah. kompak, nomor.13. hiro tugiman. 2000. pengaruh peran auditor internal serta faktor-faktor pendukungnyaterhadap peningkatan pengendalian internal dan kinerja perusahaan. disertasi doktor pada universitas padjadjaran bandung. iicg. 2000. corporate governance atau corporate failure?. the indonesian institute of corporate governance. mardiasmo. 2002, akuntansi sektor publik, ed.ii, andi offset, yogyakarta. .2006. perwujudan transparansi dan akutabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. jurnal akuntansi pemerintah. vol.2. no.1. mei. montgomery, douglas c., & peck, elizabeth a. 1992. introduction to linear regression analysis. john wiley & sons, inc. second edition. nano prawoto. 2006. analisis elastisistas dan tingkat kesulitan realisasi penerimaan sumber keuangan daerah di kab. sleman”, jurnal ekonomi studi pembangunan.volume 7. norman sumantri. 2005. pengaruh persepsi pengembangan perumahan atas good governance pemda dan komitmen organisasional aparat pemda terhadap kepuasan pengembang jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 108-124, juli 2008 124 perumahan dalam hal pelayanan perijinan imb dan kinerja organisasional pengembang perumahan. skripsi. umy. nur indriantoro dan bambang supomo. 1999. metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. bpfe. yogyakarta. edisi pertama siswanto, sutojo. aldridge, e. john. 2005. good corporate governance. pt damar mulia pustaka. jakarta. solomon, jill and solomon, aris. 2003. corporate governance and accountability, chichester. uk, john willey & sons. sopiah. 2008. dukungan penerapan prinsipprinsip good government governance dalam pencapaian kinerja pemerintah. skripsi. umy thufail. 2002. good governance menuju kehidupan demokratis. thesis tidak dipublikasikan. bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 issn: 1411-6227 147 pengaruh volume perdagangan dan return terhadap bid-ask spread dengan model koreksi kesalahan (studi empiris saham industri farmasi di bursa efek jakarta) barbara gunawan, email : barbaragunawan@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this study aimed to examine the effect of trading volume and return to the bid-ask spread pharmaceutical industry shares listed on the jse during 2003. this study uses regression analysis techniques. the results showed that the only variable return that proved false. however, for variable trading volume proved the absence of forgery. key words: trading volume, return, bid-risk. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volume perdagangan dan return terhadap bid-ask spread saham industri farmasi yang terdaftar di bej selama tahun 2003. penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi. hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel return yang terbukti lancung. namun untuk variabel volume perdagangan terbukti tidak adanya kelancungan. kata kunci: volume perdagangan, return, bid-risk. pendahuluan latar belakang dalam menjalankan fungsi ekonominya pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. dengan menginvestasikan kelebihan dananya lender mengharapkan memperoleh keuntungan dari penyerahan dananya dan borrower dapat memperoleh dana untuk operasi usahanya tanpa harus menunggu hasil dari perusahaan. mekanisme perdagangan saham di lantai bursa pada dasarnya tidak berbeda dengan kegiatan pasar pada umumnya. tetapi jika seseorang ingin membeli atau barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 148 menjual efek tersebut tidak dapat langsung membeli menjual di lantai bursa, melainkan harus melalui anggota bursa. anggota bursa selanjutnya akan bertindak sebagai penjual pembeli. aktivitas jual dan beli di lantai bursa dilakukan perusahaan pialang melalui orang yang ditunjuk sebagai wakil perantara perdagangan efek (wppe). harga saham di lantai bursa ditentukan oleh kekuatan pasar, berarti harga tergantung tawar menawar. pada pasar reguler harga ditentukan melalui proses tawar menawar secara terus menerus berdasarkan kekuatan pasar, sedang pembentukan harga di pasar negosiasi dilakukan dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli sekuritas atau saham (esther, 1999). perusahaan sebagai salah satu komponen penting dalam pasar modal merupakan titik temu berbagai hubungan yang ada yaitu antara manajemen, pemilik, kreditur dan pemerintah. menurut jansen dan mecking (1970) dalam giri (1998), masalah antar agen akan muncul jika pihak-pihak yang bekerjasama mempunyai orientasi tujuan yang berbeda, sehingga tiap-tiap individu memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. masalah keagenan juga dialami oleh para partisipan pasar modal, dealer sebagai salah satu partisipan pasar modal. dealer menghadapi risiko kemungkinan merugi dan dengan adanya risiko tersebut dealer berusaha memindahkan risiko tersebut ke dealer yang lain. usaha untuk mengurangi risiko ditunjukkan dengan cara mencari informasi yang diperlukan sehingga biaya-biaya akan muncul. besarnya ketidakseimbangan informasi yang dihadapi dealer akan tercermin pada spread. dealer bukanlah merupakan pihak yang memiliki informasi superior sehingga dealer selalu berusaha menentukan spread secara wajar dengan mempertimbangkan kejadian tertentu atau kondisi informasi lainnya sehubungan dengan sekuritas yang dimiliki. informasi asimetri akan menimbulkan biaya bagi partisipan pasar modal, dealer merupakan salah satu pihak yang menghadapi masalah informasi asimetri. informasi asimetri timbul karena adanya informasi yang tidak dapat didistribusikan secara merata kepada semua pelaku dipasar modal. usaha yang dilakukan untuk meningkatkan informasi dan mengurangi informasi asimetri, akan memunculkan suatu biaya yang disebut biaya informasi (howe dan lin (1989) dalam giri (1998). dealer berusaha menentukan spread yang cukup sebagai upaya untuk menutup biaya yang ada. besar kecilnya spread tergantung dari besar kecilnya biaya yang terjadi. stoll (1989) dalam abdul dan nasuhi (2000) menyatakan bahwa biaya pemilikan sekuritas terdiri atas risiko harga dan opportunity cost yang dihubungkan dengan pemilikan saham. biaya pemrosesan berhubungan dengan biaya untuk mengatur perdagangan, pencatatan taransaksi. biaya informasi adalah biaya yang timbul karena adanya informasi asimetri para pelaku pasar modal. informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi para investor dalam proses pengambilan keputusan. pengambilan keputusan ini berkaitan dengan pemilihan portofolio investasi yang paling menguntungan dengan tingkat risiko tertentu. informasi dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi sehingga keputusan yang diambil akan sesuai dengan tujuan (sri, 1999). jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 149 stoll (1989) dalam abdul dan nasuhi (2000) menyatakan bahwa biaya pemilikan berpengaruh positif (searah) terhadap bid-ask spread. artinya semakin tinggi biaya pemilikan akan menyebabkan semakin lebar bid-ask spread saham tersebut. perdagangan surat berharga yang aktif yaitu dengan volume perdagangan yang besar, menunjukkan bahwa saham tersebut digemari oleh investor. kondisi seperti itu akan mendorong dealer untuk tidak memiliki saham dalam jangka waktu yang lama sehingga akan menurunkan biaya pemilikan. jadi semakin aktif perdagangan suatu saham atau semakin besar volume perdagangan maka dengan sendirinya akan makin rendah biaya pemilikn yang nantinya akn berdampak pada semakain kecilnya bid-ask spread. batasan masalah batasan masalah dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada pengaruh dari volume perdagangan dan return terhadap bid-ask spread saham. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu dari perusahaan farmasi yang terdaftar di bej selama tahun 2003. rumusan masalah (1) apakah volume perdagangan mempunyai pengaruh terhadap bid-ask spread saham industri farmasi yang terdaftar di bej selama tahun 2003? (2) apakah return mempengaruhi bid-ask spread saham industri farmasi yang terdaftar di bej selama tahun 2003? tujuan penelitian (1) untuk menguji pengaruh volume perdagangan terhadap bid-ask spread saham industri farmasi yang terdaftar di bej selama tahun 2003. (2) untuk menguji pengaruh return terhadap bid-ask spread saham industri farmasi yang terdaftar di bej selama tahun 2003. kerangka teoritis teori spread hamilton (1991) dalam esther (1999) menyatakan ada 2 model spread yaitu dealer spread dan market spread. hasil penelitian hamilton menunjukkan bahwa kedua spread tersebut berhubungan secara berbeda dengan komponen yang mempengaruhi seperti kos, informasi dan kompetisi. dealer spread memperlihatkan selisih harga bid dan harga ask yang menyebabkan dealer ingin memperdagangkan sekuritas dengan aktivitas sendiri, sedangkan market spread adalah selisih highest bid dan lower ask yang terjadi pada saat tertentu. oleh karena itulah kedua spread itu tidak dapat saling menggantikan. spread yang diketahui ada di bursa efek jakarta (bej) adalah market spread. analisis mengenai spread selalu saja mempunyai hubungan dengan pihakpihak yang melakukan aktivitas tertentu yang dapat mempengaruhi besar kecilnya barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 150 transaksi sekuritas dipasar modal. berdasar uu no. 8 tahun 1995 dan peraturan pemerintah ri no. 45 tahun 1995 menyatakan bahwa perusahaan efek adalah perusahaan yang melakukan kegiatan (giri, 1998): (1) penjamin emisi efek (pee) (2) perantara pedagang efek (ppe) (3) manager investasi (mi) oleh karena itu maka penelitian ini mengasumsikan perantara perdagangan efek (ppe) sebagai dealer, asumsi ini dilatar belakangi oleh penelitian terdahulu yang mempergunakan asumsi tersebut antara lain penelitian giri (1998), sri (1999), dan esther (1999). karena broker atau penasehat investasi hanya melakukan transaksi jual beli efek di bursa efek untuk memperoleh komisi. dengan demikian maka penelitian tentang spread lebih dihubungkan secara erat dengan ppe (dealer) daripada dengan perantara investasi (broker). dealer adalah pihak yang dalam pelaksanaan transaksi jual beli sekuritas atau saham, mempunyai andil yang besar dalam pasar modal. banyak hal telah dealer lakukan agar proses transaksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. dealer mempunyai peranan yang besar dalam pasar modal, antara lain (fabozzi, 1999; 43-45): (1) dealer dapat berperan sebagai pengendali kestabilan (stabilisator) pasar dengan bertindak sebagai penahan antara sisi jual dan sisi beli. (2) dealer dapat dianggap sebagai pemasok kesegeraan bagi pasar dalam artian bahwa dealer mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi dengan segera. perbedaan penawaran dan permintaan sebagai harga yang dibebankan oleh dealer atas ketersediaan kesegeraan dan stabilitas harga jangka penjang dan jangka pendek. (3) dealer sebagai penyedia informasi harga yang lebih baik terhadap peserta pasar. pada dasarnya investor tidak ingin melakukan transaksi dengan segera namun lebih mengharapkan harga yang wajar, jadi dengan adanya kemampuan dealer untuk mengetahui dan mempengarhi kualitas informai harga yang lebih baik dari pelaku pasar lainnya yang nantinya akan disampaikan dalam bentuk penawaran dan permintaan yang diajukan. (4) dealer bertindak sebagai pelelang pada beberapa stuktur pasar, selain memberikan keterlibatan dan keadilan dalam operasi pasar. hal ini diwujudkan dengan melakukan transaksi dengan tetap memperhatikan peraturan dan prioritas yang ditetapkan di pasar. umumnya individu menyelenggarakan perdagangan sekuritasnya tidak secara langsung tetapi melalui dealer atau broker. telah dijelaskan bahwa broker akan melakukan transaksi atas nama investor untuk mendapatkan komisi sedangkan dealer melaksanakan transaksi untuk mendapatkan keuntungan. dealer tidak dapat menentukan kepada siapa akan menjual dan dari siapa akan membeli saham. semua ini berhubungan dengan keadaan bahwa investor dalam perdagangan suatu sekuritas berkeinginan membeli atau menjual sekuritas sesuai dengan harga dan jumlah yang diinginkan, tetap tidaklah selalu sesuai dengan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 151 harapan itu secara keseluruhan. keinginan investor tersebut akan dapat teralisasi dalam waktu yang cukup lama pada harga pasar yang sebenarnya (market cleaning price/ true price). oleh karena itu market maker baik broker atau dealer berusaha mengatasi ketidaksamaan waktu yang dihadapi investor. selisih antara penawaran dan permintaan dealer dipengaruhi oleh besarnya biaya transaksi dan risiko yang ditanggung. semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan maka semakin kecil (spread) penawaran dan permintaan. posisi dealer dapat sebagai penyimpan persediaan sekuritas atau penjualan sekuritas yang bukan merupakan persediaan. ada tiga risiko yang berhubungan dengan mempertahankan posisi beli dan posisi jual pada sekuritas tertentu (fabozzi, 1999; 44): (1) risiko adanya ketidakpastian mengenai harga sekuritas masa depan. (2) risiko berhubungan dengan waktu yang diharapkan akan dibutuhkan dealer untuk melepaskan posisi dan ketidakpastiannya. (3) risiko dimana dealer bertransaksi dengan pihak yang memiliki informasi yang lebih baik dari dirinya, meskipun dealer juga merupakan pihak yang mengetahui lebih banyak informasi dari pada pihak lain dalam pasar modal. bid-ask spread diartikan sebagai selisih harga beli tertinggi yang dealer bersedia membeli saham dengan harga jual terendah yang dealer bersedia menjual (abdul dan nasuhi, 2000). harga penawaran penjualan terendah (askprice) dan harga penawaran pembelian tertinggi (bid-price) (jogiyanto, 2000). bid-ask spread merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk melihat adanya perubahan likuiditas.penutupan harga penawaran dan permintaan setiap hari disebut bid-ask price, selisih atau rentang harga penawaran dan permintaan disebut bid-ask spread. harga-harga ini dicatat saat terjadi perdagangan, namun hanya satu saja yang dicatat diakhir, atau disebut execution price. merupakan harga penawaran dan permintaan yang terjadi selama saham tersebut diperdagangkan. investor dapat menjual pada harga tertinggi penawaran disebut bid price, dan dapat membeli saham pada harga terendah di permintaan disebut ask price. bid-ask spread merupakan cerminan biaya transaksi minimal (prayitno, 1999). stoll (1989) dalam giri (1998), menyatakan bahwa biaya pemilikan berpengaruh positif (searah) terhadap bid-ask spread. artinya semakin tinggi biaya pemilikan akan menyebabkan semakin lebar bid-ask spread saham tersebut. perdagangan surat berharga yang aktif yaitu dengan volume perdagangan yang besar, menunjukkan bahwa saham tersebut digemari oleh investor, kondisi seperti itu akan mendorong dealer untuk tidak memiliki saham dalam jangka waktu yang lama. yang nantinya akan menurunkan biaya pemilikan. jadi semakin aktif perdagangan suatu saham atau semakin besar volume perdagangan maka dengan sendirinya akan makin rendah biaya pemilikan yang nantinya akan berdampak pada semakain kecilnya bid-ask spread. hubungan negatif antara volume perdagangan dengan bid-ask spread sesuai dengan hasil penelitian barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 152 empiris chan dan seow (1995) maupun erwin dan miller (1998) dalam abdul dan nasuhi (2000). harga saham dibursa ditentukan oleh tawar menawar dan kekuatan pasar. transaksi terjadi hanya tergantung dari penawaran dan permintaan. saham yang harganya senantiasa naik, berarti memberikan return yang tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut disukai oleh para investor. untuk itu dealer tidak perlu memegang saham tersebut dalam waktu yang lama sehingga mampu menurunkan biaya kepemilikan saham tersebut. studi yang dilakukan oleh chan dan seow (1995) maupun erwin dan miller (1998) dalam abdul dan nasuhi (2000) memberikan bukti empiris mengenai pengaruh negatif harga saham terhadap bidask spread. stoll (1989) dalam dessy (2003) menyatakan bahwa dealer memperoleh kompensasi dari selisih antara harga jual (ask) dengan harga beli (bid). pada umumnya harga beli saham (bid price) akan lebih rendah dari harga sebenarnya dan harga jual (ask price) akan lebih tinggi dari harga sebenarnya. spread menunjukkan selisih antara ask price dengan bid price, biasanya besarnya spread tidak akan lebih dari 1 persen. volume perdagangan volume perdagangan diartikan sebagai jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari tertentu (abdul dan nasuhi, 2000). investor menggunakan income untuk memprediksi kondisi saham. periode kepemilikan dipengaruhi oleh volume perdagangan. ada kemungkinan dealer akan mengubah posisi kepemilikan sahamnya pada saat perdagangan saham semakin tinggi. volume perdagangan akan menurunkan kos pemilikan saham sehingga menurunkan spread. perbedaan spread saham tergantung pada variabilitas harapan periode pemilikan saham tertentu. dalam aktivitas bursa efek ataupun pasar modal aktivitas volume perdagangan saham merupakan salah satu elemen yang menjadi salah satu bahan untuk melihat reaksi pasar terhadap sebuah informasi yang masuk pada pasar modal. perkembangan harga saham dan aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal merupakan indikasi penting untuk mempelajari tingkah laku pasar sebagai acuan pasar modal dalam menentukan transaksi di pasar modal. biasanya investor akan mendasarkan keputusan pada berbagai informasi dalam pasar modal atau lingkungan luar dari pasar modal tersebut (sunartri, 2004). return saham return merupakan suatu hasil yang diperoleh dari investasi. return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. return dapat berupa return realisasi yang sudah jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 153 terjadi dan return ekspektasi yang belum terjadi dan diharapkan terjadi di masa datang (jogiyanto, 2000; 107). penelitian sebelumnya chan dan seow (1995) dalam abdul dan nasuhi (2000) melakukan studi kasus terhadap perubahan bid-ask spread saham telefonos de mexico yang disebabkan oleh adanya biaya kepemilikan dan asimetri informasi. dalam penelitian itu digunakan variabel risiko sekuritas, harga sekuritas, volume perdagangan dan jumlah market makers yang mewaliki biaya kepemilikan dan variabel jumlah informed traders dan size order sebagai proksi asimetri informasi. dan hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa biaya kepemilikan dan asimetri informasi berpengaruh terhadap perubahan bid-ask spread. erwin dan miller (1998) dalam abdul dan nasuhi (2000) melakukan penelitian tentang pengaruh volume perdagangan, harga saham, dan varian return terhadap bid-ask spread saham perusahaan yang termasuk dalam indeks s&p 500, dan diperoleh hasil bahwa volume perdagangan, harga saham, dan varian return berpengaruh secara signifikan terhadap bid-ask spread saham yang masuk indeks s&p 500. giri (1998), melakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen dan variabel-variabel penjelas terhadap informasi asimetri yang diukur dengan bid-ask spread. penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh informasi tentang pembayaran dividen diketahui bahwa informasi kebijakan dividen tidak cukup berpengaruh terhadap spread. penelitian ini juga berusaha mencari tahu pengaruh variabel-variabel lain antara lain variabel volome perdagangan, varian return saham, harga saham, informasi prdagangan, ukuran perusahaan dan lama waktu tertahan mempengaruhi spread. hasil yang diperoleh atas pengujian variabel-variabel itu adalah bahwa variabel informasi perdagangan, ukuran perusahaan, lama waktu tertahan ternyata secara statistik tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap spread. sementara pengujian terhadap tiga variabel lainnya yaitu volume perdagangan, harga saham dan varian return diperoleh hasil bahwa ketiga variabel ini mempunyai pengaruh terhadap spread. esther (1999), melakukan penelitian tentang perubahan bid-ask spread dan return varian saham pasca stock split. dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa untuk saham-saham perusahaan kapitalisasi besar perubahan bid ask dan return saham tidak terjadi pada pasca stock split. sementara untuk saham-sahm perusahaan kapitalisasi kecil terjadi perubahan yang signifikan pada bid ask spread dan return varian pasca stock split. prayitno (1998), melakukan penelitian tentang adanya price reversals pada perusahaan top winners dan losers di bej mempengaruhi bid-ask spread, dan diperoleh suatu kesimpulan bahwa portofolio dari yang mendapat keuntungan atau kerugian terbesar mengalami reversals setelah terjadinya kanaikan atau penurunan harga yang tajam terbuktidengan adanya price reversals di bej. dan pembelian harga pada dasarnya bukan disebabkan oleh suatu perubahan harga barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 154 penawaran ke harga permintaan, meski telah menggunakan variabel pengontrol dan variabel tambahan. sri (1999), melakukan penelitian dengan mengamati pengaruh adanya stock split terhadap likuiditas saham yang diukur dengan besarnya bid-ask spread di bej. penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan signifikan harga saham sebelum dan sesudah stock split, tidak ada perbedaan signifikan volume perdagangan sebelum dengan sesudah stock split, terdapat perbedaan signifikan volume turn over sebelum dan sesudah split dan tidak terdapat perbedaan signifikan volatilitas harga saham sebelum dengan sesudah split. secara keseluruhan hasil analisis pengaruh aktivitas split terhadap beberapa karakteristik pasar terutama tingkat spread diperoleh bukti yang mendukung teori yang mendasari penelitian tersebut. abdul dan nasuhi (2000), dalam penelitian yang menguji pengaruh volume perdagangan dan return terhadap bid-ask spread saham dari 3 perusahaan rokok yang aktif dan liquid pada tahun 1996-1998 dengan menggunakan model koreksi kesalahan, diperoleh hasil bahwa baik volume perdagangan berpengaruh secara terbalik atau negatif terhadap bid-ask spread, demikian juga dengan return juga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap bid-ask spread. maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h 1 : volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid-ask spread saham industri farmasi di bej selama tahun 2003. h 2 : return saham berpengaruh negatif terhadap bid-ask spread saham industri farmasi di bej selama tahun 2003. metoda penelitian objek penelitian objek dalam penelitian ini adalah saham-saham industri farmasi yang terdaftar di bej selama tahun 2003. data yang di perlukan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data runtun waktu (time series) transaksi harian berupa harga bid dan harga ask, volume perdagangan dan harga penutupan (clossing price) dari industri farmasi selama tahun 2003. data yang digunakan adalah data dari perusahaan farmasi yang likuid dan aktif di bej. data tentang perusahaan yang diteliti diperoleh dari indonesian capital market directory (icmd) tahun 2003, dan sumber lain terbitan bej. data transaksi harian saham industri farmasi diperoleh dari situs resmi bej (http://www.jsx.co.id). metoda pengumpulan data karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka digunakan data dokumenter berupa literatur dan arsip-arsip pada berbagai sumber yang http://www.jsx.co.id/ jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 155 diterbitkan oleh bej. data diperoleh dari pojok bej univesitas muhammadiyah yogyakarta (umy). metoda pengambilan sampel metoda pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling. purposive sampling adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel dengan didasarkan pada kriteria tertentu. kriteria yang mendasarkan dipilihnya sampel penelitian ini adalah: (1) perusahaan tersebut termasuk perusahaan farmasi yang masih aktif diperdagangkan di lantai bursa selama tahun 2003. (2) perusahaan tersebut mempunyai closing price (harga saham) pada tahun 2003, data bid ask price (penutupan bid-ask), dan juga mempunyai data volume perdagangan pada tahun 2003. definisi operasional variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah: variabel dependen variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah bid-ask spread. data mengenai bid-ask spread diambil dari harga saham saat penutupan atau clossing price. bid-ask spread dapat diformulasikan sebagai berikut (abdul dan nasuhi, 2000): ba t = ha t -hb t dimana: ba t adalah bid-ask spread pada hari ke t ha t adalah harga ask pada hari ke t hb t adalah harga bid pada hari ke t variabel independen variabel independen dalam penelitian ini adalah: 1) volume perdagangan volume perdagangan adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari tertentu. 2) return (harga) saham. return saham (r t ) yang didefinisikan sebagai perubahan relatif harga saham dan periode sebelumnya. return saham ini dapat dihitung dengan rumus: r t = %100 )( 1 1 x p pp t tt    dimana: r t : return saham pada hari ke t; p t : harga penutupan saham pada hari ke t; p 1t : harga penutupan saham pada hari ke t-1. barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 156 metoda analisis data. analisis dalam penelitian ini akan menggunakan model koreksi kesalahan (error correction model / ecm) yang harus melalui beberapa tahapan analisis agar diperoleh hasil yang benar-benar representatif. model dasar tahap pertama akan dilakukan pengujian dengan model dasar dengan regresi linear antara semua variabel yang diteliti, persamaan regresi sebagai berikut (abdul dan nasuhi, 2000): ba t = 10   v t tt r   ba t = bid ask spread pada hari ke t; v t =volume perdagangan pada hari ke t; r t =return saham pada hari ke t. estimasi parameter dengan menggunakan persamaan regresi data runtun waktu jika menggunakan metoda ordinary least square (ols) akan menghasilkan regresi lancung dan ini tidak akan sejalan dengan teori yang mendasari. oleh karena itu maka akan digunakan metode lainnya. adanya regresi lancung dapat dilihat dari koefisien korelasi yang tinggi dan tidak memenuhi asumsi klasik regresi linear yang dapat diketahui dengan: (1) uji autokorelasi, dilihat dari besar kecilnya nilai durbin watson (dw). (2) uji heterokedastisitaskedastisitas, dilihat dari besar kecilnya nilai p-value. (3) uji multikolinearitas, dilihat dari besar kecilnya nilai vif. uji stationeritas oleh karena penelitian ini menggunakan data runtun waktu maka perlu dilakukan uji stasioneritas. data runtun waktu dikatakan stasioner jika rata-rata dan varians data tersebut konstan dari waktu ke waktu dan nilai kovarians di antara dua periode waktu tergantung hanya pada jarak antara dua periode waktu tersebut, dan bukan tergantung pada waktu sesungguhnya saat dihitungnya kovarians. uji ini dilakukan untuk menentukan apakah ols (ordinary least square) dapat digunakan, sebab salah satu syarat digunakannya ols untuk data runtun waktu adalah bahwa data harus stasioner (gujarati,1995, 709) dalam slamet (2000). pengujian stasioneritas dilakukan dengan uji augmented dicky-fuller (adf). uji augmented dicky-fuller (adf) dengan persamaan sebagai berikut (ajayi dan mougoue, 1996) dalam slamet (2000):     k ij tjtjtt yyy  1 dimana: y = data runtun waktu yang diuji; k = jumlah lagged difference. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 157 lagged different (lag) diperoleh dari 3 n , dan n adalah jumlah data yang ada. dalam uji stasioneritas akan diketahui apakah variabel yang diteliti stasioner pada level ataukah stasioner pada first different . uji kointegrasi jika dua (lebih) variabel ekonomi bersifat stasioner pada derajat yang sama, maka kemungkinan ada kointegrasi (engle dan granger (1987) dalam slamet (2000) meskipun masing-masing runtun menyebar secara luas dan memiliki dinamika jangka pendek yang berbeda, namun beberapa kombinasi linier dari runtunruntun tersebut stasioner sehingga membentuk keseimbangan jangka panjang. hasil yang diperoleh dari uji sebelumnya yaitu uji stasioner apakah itu stasioner pada level atau stasioner pada first different akan dilakukan pengujian lagi. setelah dilakukan uji stasioner maka akan dicari apakah ada kointegrasi antara variabel-variabel yang ada, jadi akan dicari dan diketahui apakah terjadi kointegrasi antara bid ask spread dengan volume perdagangan dan return saham. error correction model (ecm) untuk mengatasi terjadinya regresi lancung yang disebabkan estimasi dari regresi linear sederhana, maka digunakan pendekatan (model) koreksi kesalahan. model koreksi kesalahan diketahui lebih banyak mempunyai keunggulan antara lain mampu meliput banyak variabel untuk menganalisis fenomena jangka panjang maupun jangka pendek, mengkaji konsisten tidaknya model empirik dengan teori yang mendasari, dan kemampuan untuk memecahkan persoalan variabel runtun waktu yang tidak stasioner dan regresi lancung (insukindro, 1999). pengujian atas adanya kointegrasi atau tidak antara dua variabel akan mempengaruhi tahap pengujian dengan model koreksi kesalahan. dalam model koreksi kesalahan ini digunakan prosedur analisis two-stage procedure. two-stage procedure diperkenalkan oleh engle dan granger (dalam abdul dan nasuhi, 2000). model ini digunakan jika dua atau lebih variabel ekonomi telah berkointegrasi. bentuk formal dari prosedur dua tahap engle dan granger adalah:       1 2 1 1 11 m i m j tjtjitit xyzy  dimana z 1t = y 1t -a-bx 1t = komponen disequlibrium adjustment yang menunjukkan hubungan jangka panjang antar variabel y dan x, dan komponen yang ada di sebelah kanannya adalah merupakan komponen jangka pendek. m 1 dan m 2 =banyaknya lag dari perubahan variabel y dan x. setelah semua prosedur dalam analisis dengan model koreksi kesalahan telah dilakukan selanjutnya akan digunakan untuk menganalisis dan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah diturunkan dalam penelitian ini. pengujian hipotesis pengujian dari hipotesis yang diturunkan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui prosedur atau tahapan pengujian dengan ecm yaitu, pengujian regresi barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 158 linear, uji stasioner, uji kointegrasi, dan juga dilakukan pengujian koreksi kesalahan (error correction model) agar dapat diperoleh hasil akhir. setelah hasil ecm diperoleh maka akan diinterprestasikan untuk menjawab hipotesis yang diturunkan agar dapat diperoleh suatu kesimpulan. dalam pengujian ini menggunakan alat bantu perangkat lunak micro-tsp versi 7.0. hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang termasuk dalam industri armasi yang terdaftar di bej. berdasarkan kriteria yang ditentukan maka dalam penelitian ini hanya terdapat 8 perusahaan farmasi yang menjadi sampel, hal ini dikarenakan hanya 8 perusahaan itu yang sahamnya aktif diperdagangkan atau memenuhi kriteria yang ditentukan. perusahaan yang tidak masuk sampel berjumlah 5 perusahaan, salah satu penyebabnya adalah rata-rata data tentang closing price (harga penutupan) yang digunakan untuk menghitung return dan data volume perdagangannya tidak lengkap, bahkan transaksi yang tercatat dalam volume perdagangannya kurang dari 40% dari total hari transaksi. data transaksiuntuk masing-masing perusahaan rata-rata berjumlah 225 hari transaksi dalam satu tahun. berikut adalah perusahaan-perusahaan industri farmasi yang memenuhi persyaratan sebagai sampel dalam penelitian ini: tabel 1 daftar perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel no. nama perusahaan kode 1. dankos laboratories tbk dnks 2. darya varia laboratories tbk dvla 3. indofarma tbk inaf 4. kimia farma tbk kaef 5. kalbe farma tbk klbf 6. merck indonesia tbk merck 7. pyridam farma tbk pyfa 8. tempo scan pacsfic tspc prosedur pengujian dengan ecm (model koreksi kesalahan) berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan, disimpulkan bahwa data-data time series atau runtun waktu cenderung akan mengalami kelancungan bila dianalisis dengan regresi. oleh karena itu akan digunakan suatu model yang dapat mengoreksi kelancungan tersebut. model yang dimaksud adalah model koreksi kesalahan (error corection model/ ecm). untuk melakukan pengujian dengan menggunakan model koreksi kesalahan maka perlu melalui tahap/ langkah pengujian. langkah pengujian dengan model koreksi kesalahan adalah: jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 159 (1) mendeteksi ada tidaknya kelancungan, untuk mendeteksi ada tidaknya kelancungan dapat dilihat dari hasil pengujian terhadap model dasar dengan regresi sederhana. ada tidaknya kelancungan dapat dideteksi dengan melakukan uji asumsi klasik. pertama uji autokorelasi yang ditunjukkan oleh besarnya nilai darbin watson (dw) atau jika dengan uji autokorelasi tidak terdeteksi adanya kelancungan maka dilakukan uji heterokedastisitaskedastisitas dengan melihat besarnya nilai p-value, terakhir yang dapat digunakan adalah dengan uji multikoleniaritas. (2) menganalisis syarat dari ecm, agar dapat menggunakan ecm maka harus melalui pengujian terhadap data yang ada apakah sudah memenuhi persyaratan, syarat itu adalah: a) uji stasioner, dilakukan untuk mengetahui apakah data bersifat stasioner. b) uji kointegrasi, dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan jangka panjang antara variabel yang diteliti. (3) melakukan pengujian dengan model koreksi kesalahan (ecm) untuk semua variabel yang sudah terbukti stasioner dan berkointegrasi. (4) menganalisis hasil yang dihasilkan ecm untuk menjawab hipotesis yang diturunkan. uji model dasar uji terhadap model dasar harus dilakukan sebagai syarat awal penggunaan ecm. pengujian untuk melihat ada tidaknya kelancungan ini dilakukan dengan melakukan pengujian asumsi klasik. pengujian asumsi klasik dapat dilakukan dengan ujiautokorelasi, uji heterokedastisitaskedastisitas dan uji multikoleniaritas. uji autokorelasi setelah dilakukan pengujian autokorelasi ternyata diperoleh hasil bahwa tidak terjadi pelanggaran autokorelasi dari besarnya nilai dw 2,10773 yang ternyata berada pada daerah tidak terjadi autokorelasi yang berarti tidak terjadi kelancungan, berdasarkan autokorelasi. tabel 2 hasil uji autokorelasi sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% variabel coefficient std.error tstatistik prob.* v -9,4e-06 1,4e-05 0,24536 0,597 ri -383,327 458,117 0,36513 0,410 dw stat. 2,10773 barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 160 uji heterokedastisitas dari uji yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa untuk variabel return diketahui adanya heterokedastisitas atau terjadi kelancungan hal ini dapat dilihat dari nilai p-value 0,0061 yang lebih kecil dari 0,05. sedangkan untuk variabel volume perdagangan diketahui tidak adanya heterokedastisitas hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value 0,329 yang lebih besar dari 0,05. berarti variabel return saham mengalami kelancungan dan variabel volume perdagangan tidak terjadi kelancungan. tabel 3 hasil uji heterokedastisitas variabel prob.* keterangan v 0,329 p > 0,05, tidak terjadi pelanggaran ri 0,0061 p < 0,05, terjadi pelanggaran sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% dengan hasil pengujian model dasar terhadap kedua variabel yang ternyata hasil yang diperoleh adalah berbeda namun tetap ada hasil yang menunujukkan adanya kelancungan. oleh karena itu maka langkah pengujian dengan model koreksi kesalahan akan dilakukan. uji stasioneritas pengujian stasioneritas dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut apakah ols (ordinary least square) dapat digunakan, sebab salah satu syarat dapat digunakannya ols adalah harus terbukti stasioner. pengujian stasioner dilakukan dengan uji augmented dickey fuller (adf). uji stasioner yang dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut: uji terhadap variabel dependen bid-ask (ba) p-value sebesar 0,4736 yang lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05), menunjukkan bahwa variabel bis-ask spread (ba) bersifat stasioner. tabel 4 hasil uji stasioner variabel ba. variabel t-statistik prob.* keterangan ba -1,482849 0,4736 tidak signifikan sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% uji terhadap variabel independen volume perdagangan. p-value 0,5870 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa volume perdagangan terbukti stasioner pada first different. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 161 tabel 5 hasil uji stasioneritas variabel independen volume perdagangan (v). variabel t-statistik prob.* keterangan v -1,222351 0,5870 tidak signifikan sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% uji terhadap variabel independent return (ri) p-value variabel return menunjukkan hasil 0,1736 lebih besar menunjukkan bahwa return jusa bersifat stasioner pada first difference. tabel 4.7 hasil uji stasioneritas variabel independen return (ri) variabel t-statistik prob.* keterangan ri -2,410544 0,1736 tidak signifikan sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% uji kointegrasi kalau dua (lebih) variabel ekonomi bersifat stasioner pada derajat yang sama, maka kemungkinan terdapat kointegrasi (engle dan granger (1987) dalam slamet (2000), yaitu adanya implikasi hubungan jangka panjang. pengujian adf, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa volume perdagangan dan return stasioner pada derajat yang sama yaitu pada first difference. oleh karena itu, mungkin terdapat kointegrasi antara volume perdagangan dan return terhadap bid-ask spread. uji kointegrasi pada studi ini dilakukan antara runtun ba dengan v, ba dengan r dan ba dengan vdan r. hasil uji adalah sebagai berikut: uji kointegrasi variabel volume perdagangan p-value z_bv 0,4756 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa volume perdagangan terbukti berkointegrasi. tabel 7 hasil uji stasioner adf variabel volume perdagangan. variabel t-statistik prob.* keterangan z_bv -1,477957 0,4756 tidak signifikan sumber: data diolah. * : signifikan pada α : 5% barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 162 uji kointegrasi variabel return p-value untuk variabel z_bri sebesar 0,3094 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel return berkointegrasi. tabel 8 hasil uji stasioner adf variabel return terhadap dissequilibrium error variabel t-statistik prob.* keterangan z_bri -1,905544 0,3094 tidak signifikan sumber: data diolah * : signifikan pada α : 5 % uji kointegrasi variabel volume perdagangan dan return p-value z_bvri 0,3557 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel return dan volume perdagangan secara bersama berkointegrasi. tabel 9 hasil uji stasioner adf return dan volume perdagangan terhadap disequilibrium error. variabel t-statistik prob.* keterangan z_bvri -1,777023 0,3557 tidak signifikan sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% model koreksi kesalahan hasil ecm memperlihatkan bahwa untuk panel koefisien z diperoleh hasil yang ternyata lebih besar dari 0,05 untuk masing-masing variabel yaitu 0,7733 untuk return dan 0,7893 untuk volume perdagangan, bahkan untuk kedua variabel (return dan volume perdagngan) juga diperoleh nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,8481. untuk panel korefisien masing-masing variabel yang menunjukkan hubungan jangka pendek diperoleh hasil 0,7029 untuk variabel return lebih besar dari 0,05, sedangkan untuk koefisien variabel volume perdagangan diperoleh hasil 0,0435 yang ternyata lebih kecil dari 0,05. dari hasil itu dapat dilihat bahwa untuk semua komponen variabel z adalah tidak signifikan dalam artian bahwa tidak ada hubungan jangka panjang antara volume perdagangan, return dan bid-ask spread saham industri farmasi tahun 2003. dan untuk variabel yang diprediksi mempengaruhi secara jangka pendek hanya variabel volume perdagangan saja yang menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan variabel return tidak dapat menjelaskan hubungan secara jangka pendek dilihat dari besarnya nilai p-valuenya yang besar. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 163 tabel 10 hasil uji ecm untuk semua variabel observasi variabel t-statistik prob.* ket. z_bri -0,329172 0,7733 tidak signifikan d_ri 0,440092 0,7029 tidak signifikan z_bv -0,304807 0,7893 tidak signifikan d_v 6,080432 0,0435 signifikan z_bvri 0,24257 0,8481 tidak signifikan d_v 0,772006 0,5815 tidak signifikan d_ri -0,501286 0,7042 tidak signifikan sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% pengujian hipotesis 1 (satu) berdasarkan hasil analisis dengan ecm, diperoleh hasil bahwa untuk hubungan jangka pendek volume perdagangan adalah signifikan dilihat dari kecilnya nilai p-value yang diperoleh yaitu 0,0435 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa volume perdagangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bidask spread saham dan pengaruh ini juga negatif atau terbalik dalam artian jika volume perdagangan saham adalah besar maka bid-ask spread akan semakin mengecil. hal ini sesuai dengan teori bahwa dengan volume perdagangan yang semakin besar maka menunjukkan bahwa dealer tidak menahan saham tersebut terlalu lama, dengan semakin kecilnya waktu dealer menahan atau menyimpan saham tersebut maka biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyimpanan saham tersebut akan semakin kecil yang berakibat semakin mengecilnya bid-ask spread saham tersebut. untuk hasil pengujian variabel volume perdagangan dan bid-ask spread untuk hubungan jangka panjang, diperoleh hasil bahwa nilai dari koefisien z sebagai indikator adanya hubungan jangka panjang dari masing-masing variabel diperoleh hasil sebesar 0,7898. hasil ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. hasil ini mempunyai artian bahwa secara jangka panjang variabel volume perdagangan tidak mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya bid-ask spread saham. berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk jangka pendek volume perdagangan mempengaruhi bid-ask spread saham, sedangkan untuk jangka panjang volume perdagangan tidak ditemukan pengaruhnya terhadap bid-ask spread saham. tabel 11 hasil ecm variabel volume perdagangan variabel t-statistik prob.* ket. d_v 6,080432 0,0435 signifikan barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 164 z_bv -0,304807 0,7893 tidak signifikan sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% pengujian hipotesis 2 (dua) dari hasil uji ecm yang telah dilakukan untuk variabel return diperoleh hasil, return menghasilkan nilai p-value 0,7029 yang lebih besar dari 0,05. hasil tersebut menginformasikan bahwa untuk pengaruh yang bersifat jangka pendek return tidak dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap bid-ask spread saham. untuk pengaruh return terhadap bid-ask spread yang bersifat jangka panjang, dapat dilihat dari besarnya nilai p-value dari variabel z yaitu sebesar 0,7733 yang lebih besar 0,05. hal itu menginformasikan bahwa untuk jangka panjang return juga tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread saham. dengan hasil itu maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak dapat diterima. tabel 4.13 hasil ecm variabel return variabel t-statistik prob.* ket. d_ri 0,440092 0,7029 tidak signifikan z_bri -0,329172 0,7733 tidak signifikan sumber: data diolah * : signifikan pada α: 5% dalam penelitian ini hanya komponen koefisien jangka pendek variabel volume perdagangan saja yang signifikan, sedangkan untuk variabel return untuk jangka pendek, dan semua variabel untuk jangka panjang semuanya tidak signifikan. maka secara umum dikatakan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang volume dan return saham tidak mempengaruhi bid-ask spread saham. karena hanya satu variabel volume perdagangan saja yang signifikan. secara keseluruhan hasil ini terbukti tidak dapat mendukung semua hipotesis yang diturunkan. hasil ini menginformasikan bahwa besarnya return dan banyaknya volume perdagangan yang terjadi selama tahun 2003 pada industri farmasi yang terdaftar di bej tidak mempengaruhi besar kecilnya spread saham industri farmasi. berdasarkan penelitian ini return yang dihasilkan oleh pergerakan harga saham dalam perdagangan saham industri farmasi pada tahun 2003 tidak membawa dampak yang signifikan. dapat dikatakan bahwa dengan harga saham yang cenderung tidak mengalami perubahan dalam tiap transaksinya menghasilkan return yang tidak tinggi, dengan keadaan ini maka saham ini tidak akan terlalu disukai oleh investor. jika saham tidak disukai oleh para investor maka dealer tidak mempunyai kesempatan untuk secepatnya menjual saham jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 165 tersebut kepada investor, ini berarti bahwa saham tersebut menjadi semakin lama berada ditangan dealer. semakin lama saham tersebut berada ditangan dealer maka akan menimbulkan adanya spread yang lebih besar karena akan menyerap lebih banyak biaya saham yang ditanggung oleh dealer. maka dari itu hasil dari penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh negatif atau terbalik return saham terhadap bid-ask spread saham industri farmasi tahun 2003. hal ini disebabkan selama tahun 2003 pergerakan harga saham farmasi tidak signifikan sehingga menghasilkan return yang kurang tinggi (dengan banyaknya return yang negatif dan nol) sehingga tidak dapat mempengaruhi besarnya spread saham industri farmasi selama tahun 2003. hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa volume perdagangan terbukti tidak berpengaruh secara terbalik atau negatif terhadap bid-ask spread saham industri farmasi tahun 2003. volume perdagangan mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan harga saham, saham yang harganya tinggi dan memberikan return besar mempunyai kemungkinan diminati oleh investor, dengan sendirinya permintaan akan saham itu akan tinggi dengan tingginya permintaan, akan menghasilkan volume perdagangan saham yang besar dan aktif. keadaan ini membuat dealer tidak perlu menahan saham tersebut lebih lama yang nantinya juga berpengaruh terhadap biaya pemilikan yang berimbas semakin kecilnya bidask spread saham (abdul dan nasuhi, 2000). tidak signifikannya hasil penelitian ini dapat dikarenakan kecilnya volume perdagangan saham industri farmasi pada tahun 2003 yang membuat biaya pemilikan menjadi besar dan memperluas spread yang ada. kesimpulan dan saran kesimpulan setelah dilakukan serangkaian pengujian untuk membuktikannya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: (1) estimasi regresi linear dengan metode ols terhadap hubungan antara runtun volume perdagangan dan/atau runtun return dengan runtun bid-ask spread, diperoleh hasil bahwa hanya variabel return yang terbukti lancung. namun untuk variabel volume perdagangan terbukti tidak adanya kelancungan. (2) runtun volume perdagangan, dan/atau return dan bid-ask spread saham industri farmasi tahun 2003 terbukti semuanya bersifat stasioner pada first difference. (3) runtun volume perdagangan dan/atau return berkointegrasi dengan bid-ask spread saham industri farmasi tahun 2003. (4) penerapan ecm terhadap hubungan saling mempengaruhi antara runtun volume perdagangan dan/atau runtun return dengan runtun bid-ask spread saham-saham industri farmasi tahun 2003 tidak dapat menunjukkan adanya barbara gunawan, pengaruh volume perdagangan dan return..... 166 pengaruh jangka panjang, dan untuk hubungan saling mempengaruhi dalam jangka pendeknya. saran 1. penelitian yang akan datang diharapkan memperpanjang periode penelitian agar didapat hasil yang lebih baik. 2. penelitian yang akan datang diharapkan mampu menambah jumlah sampel perusahaan/industri baik dari industri yang sama atau industri yang berbeda, agar hasilnya selain dapat lebih baik juga sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang. 3. ada baiknya untuk peneliti selanjutnya memperhatikan variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi besar kecilnya bid-ask spread saham seperti risiko saham yang ditunjukkan oleh varians return. daftar pustaka abdul halim, nasuhi hidayat, 2000, “studi empiris tentang pengaruh volume perdagangan dan return terhadap bid-ask spread saham industri rokok di bursa efek jakarta dengan model koreksi kesalahan”, jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol.3, no. 1, januari 2000, hal 69-85. dessy ismayanti, 2003, pengaruh stock split terhadap likuiditas saham pada krisis ekonomi yang diukur dengan besarnya bid-ask spread di bej, skripsi, fakultas ekonomi universitas islam indonesia yogyakarta, tidak dipublikasi. dwi novaliwati, 2003, analisis pembentukan portofolio yang optimal pada perusahaan yang tergabung dalam lq 45 di bursa efek jakarta (bej), skripsi, fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta, tidak dipublikasi. esther setiadjie, 1998, analisa perubahan bid-ask spread dan return varian saham pasca stock split, tesis m.si., universitas gajah mada yogyakarta, tidak dipublikasi. fabozzi, frank j., 1999, manajemen investasi, buku satu, salemba empat, jakarta. giri efrain ferdinan, 1998, pengaruh kebijakan perubahan dividen dan variabel-variabel penjelas terhadap informasi asimetri yang diukur dengan besarnya bid-ask spread, tesis m.si., universitas gajah mada yogyakarta, tidak dipublikasikan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 147-167, juli 2005 167 insukindro, 1998, “sindrum r 2 dalam analisis regresi linear runtun waktu”, jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol.13, no. 4, hal 1-11. -------------, 1999, “pemilihan model ekonomi empirik dengan pendekatan koreksi kesalahan”, jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol. 14, no. 1, hal 1-8. jogiyanto 2000, teori portofolio dan analisis investasi, edisi kedua, bpfe yogyakarta. prayitno bayuadjie, 1998, pengaruh price reversals pada perusahaan winners dan loser di bej mempengaruhi bid-ask spread, tesis m. si, universitas gajah mada yogyakarta, tidak dipublikasi. slamet sugiri, 2000, “hubungan antara harga saham industri telekomunikasi dan kurs dollar as: penerapan error correction model (ecm) baku”, kompak, nomor 22, januari 2000. sri fatmawati, 1999, pengaruh stock split terhadap likuiditas saham yang diukur dengan besarnya bid-ask spread di bej, tesis m.si., universitas gajah mada yogyakarta, tidak dipublikasikan. suad husnan, 1998, dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas, edisi ketiga, upp amp ykpn, yogyakarta. sunartri, rahayu, 2004, analisis pengaruh pengumuman pembayaran dividen terhadap abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham di bursa efek jakarta, skripsi, fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta, tidak dipublikasi. wilis punto prastowo, 1999, pengaruh pengumuman right issue terhadap bidask spread dan abnormal return (studi kasus pada bej periode januari 1995-mei 1995), tesis m.si, universita gajah mada yogyakarta, tidak dipublikasi. www.jsx.co.id http://www.jsx.co.id/ jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 2 hal: 1-22, juli 2009 1 pengaruh locus of control dan environmental risk factors terhadap kinerja auditor pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan (studi kasus pada bpkp propinsi lampung) einde evana universitas lampung denny kassan perguruan tinggi tridarma bandar lampung abstract this study purposed to understand the effect of locus of control and environmental risk factors to financial and development monitoring board (badan pengawasan keuangan dan pembangunan/bpkp) lampung province. sampling method used in this study is purposive judgment sampling method. data collected by interviewing method and sending guestionnaire directly to respondent. from 100 guestionnaires, 62 guestionnaires returned egual to 62% return rate. analysis method used in this study is double linear regression by spss (statistical package for the social science). the result shows that jocus of control an environmental risk factors partially have positive and significant effect to the performance of governmen internal auditor. partial testing used t-count at 95% of certainty rate and at 5%. result of hypothesis testing simultaneously shows that locus of control and environmental risk factors variable positively and significantly influence the performance of government internal auditor. hypothesis testing towards regression coefficient simultaneously used by f-test at 0,228 means that 22,8% of government internal auditor performance can be explained by second variation of independent variable in this study. keywords: locus of control; environmental risk factors; government internal auditor performance pendahuluan latar belakang tahun 2001 merupakan tonggak sejarah perubahan sistem pemerintahan indonesia, dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang ditandai dengan berlakunya undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. berlakunya undang-undang tersebut memiliki implikasi yang sangat luas karena terdapat perubahan fundamental bagi negara kesatuan republik indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah. dengan sistem desentralisasi (otonomi), pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang cukup luas untuk menjalankan roda pemerintahannya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah. di samping adanya kewenangan yang cukup luas, sistem desentralisasi juga memberikan tantangan yang berat bagi pemerintah daerah, karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia yang profesional dan sumber dana yang memadai. berlakunya undang undang no 15 tahun 2004 tentang pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara beserta peraturan menteri dalam negeri (permendagri) no 13 tahun 2006 einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 2 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengharuskan setiap laporan keuangan daerah dibuat berdasarkan standarisasinya. di lain pihak terdapat keterbatasan sumber data pemerintah yang menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap auditor internal pemerintah untuk menjalankan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. masyarakat memberikan perhatian yang besar pada sumber daya yang digunakan oleh pemerintah yang nyata-nyata milik rakyat. banyaknya publikasi mengenai runtuhnya keuangan pemerintah kota-kota besar dan adanya penekanan pada akuntabilitas, berimplikasi pada peningkatan permintaan terhadap auditor internal pemerintah. dorongan lain terhadap tingginya tuntutan kebutuhan audit pemerintahan di indonesia adalah artikulasi tap mpr no. xi/mpr/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menegaskan tekad bangsa indonesia untuk bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasari pada prinsipprinsip good governance. sebagai tindak lanjut dari kedua bentuk hukum di atas, pemerintah telah menerbitkan inpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. hal ini dimaksudkan sebagai upaya terobosan dalam pembangunan sistem administrasi negara modern yang andal, demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif, dan tanggap terhadap aspriasi rakyat. selain itu dengan adanya pedoman tersebut diharapkan akan dapat memantapkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel (lan, 2000). berbagai regulasi di atas menegaskan terhadap tuntutan akuntabilitas pengelolaan dana publik (public money) oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. salah satu pilar akuntabilitas publik (public accountability) adalah adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. pentland (2000) menyatakan bahwa penelitian terhadap praktik audit didasarkan pada kondisi lingkungan audit yang sebenarnya di lapangan dan harus mampu menjelaskan baik dalam aspek normatif (perencanaan) maupun dalam aspek praktis (teknologi) auditing sektor publik, sehingga penelitian ini mengeksplorasi faktor pilihan individu auditor internal pemerintah (badan pengawasan keuangan dan pembangunan) dalam mempertimbangkan suatu perjanjian kerja audit pemerintahan. badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) turut bertanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah dalam memecahkan berbagai kendala yang dihadapi, sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang dimiliki. oleh karena itu, disamping melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan, perwakilan bpkp pada tiap daerah juga menyusun serangkaian program layanan manajemen yang disiapkan untuk mendukung pemerintah provinsi/kabupaten/ kota menuju keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. sebagai auditor internal pemerintah, bpkp menekankan fokus kinerja pada tiga hal besar, yaitu good governance, risk management, dan internal control. pengawasan internal yang dilakukan bpkp mencakup lingkup yang lebih luas dari pemeriksaan, karena didalamnya ada unsur pembinaan, konsultasi, guality assurance, pendampingan. alat (tools) pengawasan pun bermacam-macam, dari audit (financial and performance), evaluation program, sampai pendampingan dan pemberian saksi ahli. proses pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian (mismatch) antara tujuan, perencanaan, dan pelaksanaan. kondisi lingkungan utama yang membedakan antara lembaga pemerintah jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 3 dengan sektor swasta adalah arena politik di mana lembaga politik tersebut beroperasi. wallace (2000) menyatakan bahwa sektor pemerintah jelas memiliki suatu dimensi politik dalam pengambilan keputusan yang harus merupakan bagian integral dari setiap analisis. penemuan-penemuan riset menguatkan pendapat wallace, antara lain persaingan politik terkait dengan persaingan pemilu maupun kelompok yang berkepentingan, sehingga hal tersebut menghasilkan peningkatan permintaan bagi pemerintah daerah atas laporan dan informasi akuntansi yang sudah diaudit. masyarakat dengan segala elemennya seperti wakil rakyat (legislatif), tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh politik, pengamat masalah sosial (pemerintahan), dan lembaga swadaya masyarakat (lsm) pada era keterbukaan seperti saat ini memiliki kepentingan terhadap informasi mengenai kinerja pemerintah sebagai upaya kontrol terhadap akuntabilitas pemerintah. dengan demikian dalam konteks ini, kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan dapat dihubungkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. salah satu faktor yang yang memiliki hubungan korelasi yang paling penting dengan kinerja auditor dalam lingkungan audit pemerintahan adalah locus of control yang diukur melalui pengendalian diri, kepuasan kerja, penelaahan informasi, komunikasi, dan motivasi (nina, 2006). sedangkan satu faktor lainnya yang turut memiliki andil besar didalam pengaruh lingkungan audit pemerintahan yaitu environmental risk factors yang terdiri dari iklim politis, perubahan kewenangan, persaingan eksekutif, sorotan publik, dan sanksi (mardiasmo, 2002). penelitian ini merupakan replikasi pengembangan atas penelitian yang dilakukan oleh yandi (2006) dengan judul “pengaruh rewards instrumentalities terhadap kinerja auditor pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintah”. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam jumlah variabel dan perbedaan variabel yang diteliti. pada penelitian kali ini penulis menggunakan variabel yang berbeda karena kinerja auditor pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintah sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang salah satu faktornya adalah pengaruh locus of contol dan environmental risk factors. berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud meneliti kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan yaitu badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi lampung. penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh mardiasmo (2002) dan nina (2006). berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menulis judul “pengaruh locus of control dan environmental risk factors terhadap kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan (studi kasus pada bpkp provinsi lampung)”. rumusan masalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. apakah locus of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan? 2. apakah environmental risk factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan? tujuan dan manfaat penelitian tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah locus of control dan environmental risk factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan. manfaat penelitian ini adalah: einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 4 1. memberikan bukti empiris kepada pihakpihak yang terkait mengenai pengaruh locus of control dan environmental risk factors terhadap kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator penting dalam pengambilan keputusan. 2. sebagai bahan masukan bagi para auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. 3. sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk mendalami bidang studi akuntansi terutama yang berkaitan dengan kajian topik penelitian ini, khususnya tentang audit keuangan daerah. 4. sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipothesis a. auditor internal pemerintah auditor internal pemerintah dibentuk akibat tuntutan dari masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, lembaga non departemen ini didirikan berdasarkan keputusan presiden (keppres) no. 31 tahun 1983 dengan nama badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). b. good governance united nation development program (undp) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, antara lain transparency, responsiveness, consensus orientation, eguity, efficiency dan effectiveness, serta accountability. dari karakterikstik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh bpkp yaitu terwujudnya transparansi, value for money, dan akuntabilitas. dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan bpkp dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. terdapat tiga mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan good governance, yaitu: a. mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat. b. memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian. c. membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah. manajemen risiko (risk management) merupakan salah satu aspek pengelolaan keuangan penting lainnya dalam pewujudan good governance. manajemen risiko dilakukan untuk meminimumkan kerugian yang mungkin terjadi akibat dari adanya ketidakpastian (uncertainty) masa depan. risiko yang terjadi akibat ketidakpastian masa depan tidak saja dialami oleh sektor swasta, namun juga oleh organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan, menghadapi hal yang sama. risiko akibat ketidakpastian masa depan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan: 1. kemungkinan terjadi perubahan politik yang tidak menguntungkan, misalnya terjadi instabilitas politik nasional dan lokal. 2. kemungkinan terjadi perubahan politik dan ekonomi regional dan internasional, seperti krisis ekonomi dan mata uang, depresi ekonomi, jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 5 konflik antar negara, perang, dan sebagainya. 3. kemungkinan terjadi kriminalitas ekonomi tingkat tinggi sehingga mengganggu perekonomian negara, seperti money laundering, white collar crime, mafia perbankan, pajak, bea cukai, dan sebagainya. 4. kemungkinan terjadi kegagalan hukum yang berimplikasi pada keuangan negara, seperti munculnya mafia peradilan. 5. kemungkinan terjadi bencana alam maupun bencana kemanusiaan. akibat permasalahan di atas, bpkp menekankan peran yang lebih besar dalam rangka membantu pemerintah untuk lebih efektif menanggulangi berbagai permasalahan tersebut disamping masalah penataan laporan keuangan daerah. c. badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bpkp mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: a. merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi bpkp dan mempersiapkan perumusan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. b. memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan c. memonitor (monitoring) pelaksanaan rencana dan mengadakan analisis atas hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. d. mempersiapkan pedoman (guidance) pemeriksaan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan daerah. e. melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan pengawasan di departemen dan instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah. f. meningkatkan keterampilan teknis seluruh aparat pengawasan di pusat dan di daerah. g. melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan pemerintah pusat dan daerah termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas pajak, bea, dan cukai. h. melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. i. melakukan pengawasan terhadap bumn, bumd, dan badan-badan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah. j. melakukan pengawasan terhadap badan-badan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai atau disubsidi atas beban apbn termasuk badan-badan yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari pemerintah pusat dan daerah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik. k. melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan apbn, apbd, bumn, dan bumd termasuk pembukuan rekeningrekening pemerintah pada bank. l. melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi pemerintah yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. m. melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasuskasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn, dan bumd. einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 6 n. melakukan pemeriksaan akuntan untuk memberikan pandapat akuntan terhadap bumn, bumd, dan badanbadan lainnya bila hal tersebut dianggap perlu. o. melakukan pengawasan kegiatan kantor akuntan publik (kap) d. pengawasan oleh bpkp mencakup sbb: 1. pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. 2. penilaian tentang daya guna dan kehematan (efisiensi) dalam penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia. 3. penilaian hasil guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu program yang terorganisir. e. kinerja auditor internal pemerintah 1. pengertian kinerja auditor internal pemerintah mardiasmo (2002) mendefinisikan kinerja auditor internal pemerintah sebagai kecakapan auditor dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan audit pemerintahan antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, ruang lingkup, pemeriksaan, dan representasi. kinerja auditor internal pemerintah adalah ukuran seberapa efektif dan efisien auditor telah bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat (yandi, 2006). berikut ini beberapa ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja auditor internal pemerintah menurut yandi (2006), berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (sap) uu no.15 tahun 2004: a. kemampuan auditor untuk membuat perencanaan audit perencanaan yang baik dapat meningkatkan fokus dan fleksibilitas auditor dalam menangani pekerjaannya. masalah fokus dan fleksibilitas merupakan dua hal penting dalam lingkungan audit yang uncertainty. kemampuan auditor dalam membuat perencanaan dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja auditor. b. kemampuan untuk mencapai target kinerja auditor dapat diukur dari kemampuan mereka untuk mencapai apa yang telah direncanakan (mardiasmo, 2002). target harus cukup spesifik, melibatkan partisipan, realistik, dan dapat diandalkan serta memiliki rentang waktu yang jelas c. hasil temuan yang efektif (audit finding) intensitas auditor internal pemerintah dalam menghadapi dan memberikan kesimpulan terhadap hasil temuannya menunjukkan tingkat kepercayaan yang berbeda pada masyarakat. kepercayaan yang baik ini dapat timbul jika kinerja auditor dapat menghasilkan informasi yang baik kepada masyarakat luas. 2. pengukuran kinerja pemerintah daerah sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana. tuntutan baru muncul agar pemerintah daerah memperhatikan value for money yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 7 yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. kedua efisiensi tersebut merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat (mardiasmo, 2002). dalam melaksanakan hal tersebut pemerintah daerah dibantu oleh bpkp (auditor internal pemerintah) untuk mengimplementasikannya. hal tersebut juga memerhatikan dua faktor penting dalam pengukuran kinerja auditor internal pemerintah yaitu locus of control dan environmental risk factors. 3. penilaian kinerja salah satu faktor yang memerlukan perhatian agar penilaian kinerja dapat berhasil sesuai dengan tujuannya adalah penetapan kriteria penilaian yang akan digunakan sebagai standar penilaian. koesmono (2005) berpendapat bahwa syarat-syarat agar suatu sistem penilaian kinerja efektif, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut a. relevance (keterikatan yang yang bermakna) sistem penilaian kinerja hanya mengukur hal-hal yang mempunyai keterikatan langsung (relevansi) dengan prestasi kerja dalam suatu jabatan tertentu (job performance). oleh karena itu, penilaian kinerja harus memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada jabatan tertentu yang dapat dilihat dari hasil analisis jabatan tertentu. b. sensitivity (kepekaan) sistem penilaian harus memiliki kepekaan untuk membedakan auditor yang produktif dengan yang tidak produktif. c. reliability (keterandalan) sistem penilaian kinerja harus dapat dipercaya dan mempunyai tolok ukur yang dapat diandalkan, konsisten, dan stabil. d. acceptability (dapat diterima) kinerja yang harus dicapai hendaknya dapat diterima dan mengerti baik oleh penilai maupun oleh yang dinilai. komunikasi dan kerja sama aktif antara atasan dan bawahan sangat diperlukan dalam pelaksanaan penilaian ini. e. practicality (bersifat praktis) formulir penilaian kinerja yang mudah digunakan dan dimengerti oleh atasan dan bawahan. pengisian formulir yang tidak rumit atau berbelit-belit, baik yang menyangkut administrasi maupun interprestasi. 4. standar kinerja standar kinerja harus dinyatakan secara tertulis dalam upaya menggambarkan kinerja yang sungguh-sungguh memuaskan untuk tugas yang kritis maupun yang tidak kritis. setiap standar harus menunjuk pada aspek spesifik pekerjaan. pengukuran kinerja terhadap standar lebih mudah dilakukan dalam analisis kuantitatif. berdasarkan sap dan uu no.15/2004 pekerjaan auditor memiliki sebuah komponen einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 8 tambahan, yaitu di samping merefleksikan hasil kinerja auditor itu sendiri, juga mencerminkan hasil kinerja unit organisasional yang menjadi tanggung jawab auditor bersangkutan. f. pengertian locus of control locus of control adalah cara pandang seorang auditor bagaimana dia bisa atau tidak mempengaruhi kehidupan yang dijalaninya. menurut nina (2006), locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak untuk mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya. locus of control dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu locus of control internal dan eksternal. priyono (2001) menyatakan bahwa locus of control internal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk yang terjadi diakibatkan oleh tindakan seseorang. oleh karena itu, terjadinya suatu peristiwa berada dalam kendali seseorang. sedangkan locus of control eksternal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk yang terjadi tidak berhubungan dengan perilaku seseorang pada situasi tertentu. oleh karena itu, disebut di luar kendali seseorang. setiap auditor memiliki locus of control tertentu yang berada di antara kedua ekstrem tersebut. indikator locus of control pengendalian diri, kepuasan kerja, penelaahan informasi, komunikasi, dan motivasi (nina, 2006). selanjutnya dijelaskan sebagai berikut : (1). pengendalian diri pengendalian diri berhubungan dengan sikap seorang auditor yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. pengendalian diri juga bisa diartikan sebagai sikap seseorang dengan lebih mengutamakan logika daripada emosi. (2). kepuasan kerja : kepuasan kerja berhubungan dengan sikap seorang auditor terhadap pekerjaan sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima auditor dan banyaknya yang diyakini yang seharusnya diterima. dalam nina (2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki tiga dimensi, yaitu: a. kepuasan kerja tidak dapat dilihat, hanya bisa diduga. b. kepuasan kerja mencerminkan hubungan dengan berbagai sikap lainnya dari para individual. c. kepuasan kerja sering ditentukan oleh sejauh mana hasil kerja memenuhi atau melebihi harapan seseorang. kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan hidup karena sebagian besar waktu manusia dihabiskan di tempat kerja (nina, 2006). (3). penelaahan informasi penelaahan informasi berhubungan dengan cara seorang auditor menerima dan mengolah informasi yang didapat sesuai dengan kebutuhannya. (4). komunikasi menurut gilbert dan h.r. marconi (2000) komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individuindividu melalui suatu sistem, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. sebagai suatu proses, komunikasi mempunyai persamaan dengan bagaimana seseorang mengekspresikan perasaan, ada hal-hal yang berlawanan (kontradiktif), ada hal-hal yang sejalan (selaras) serta meliputi proses menulis, mendengarkan, dan bertukar informasi. 5). motivasi menurut nina (2006), motivasi adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. dalam nina (2006) mengungkapkan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 9 motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatankegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan reward. motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan tapi teknik dasar yang digunakan adalah lewat kekuatan-kekuatan. g. pengertian environmental risk factors persyaratan yang ditentukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, organisasi profesional dan general accounting standart board juga mempengaruhi kinerja auditor internal pemerintah. perubahanperubahan kewenangan baru-baru ini (misalnya perubahan standar dan prosedur) dalam akuntansi pemerintahan, auditing, dan pelaporan beberapa tahun terakhir ini merupakan hal yang penting dan tampaknya cenderung berlanjut dengan fokus usaha. atau secara umum reformasi (accounting reform, management reform, budgeting reform, audit reform, dan entities reform) yang memunculkan aturan main berikut kewenangan dan sanksi yang baru juga berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah antara lain : (1). iklim politis kinerja auditor internal pemerintah dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dan tingginya sorotan media pers (media cetak dan elektronik) terhadap kinerja keuangan pemerintah atau karena banyaknya persaingan pada pimpinan dan calon pemimpin baru di lingkungan pemerintah. (2). perubahan kewenangan kinerja auditor internal pemerintah dapat dipengaruhi oleh banyaknya perubahan aturan atau regulasi (accounting reform, management reform, budgeting reform, audit reform, dan entities reform) dari pemerintah (baik berupa peraturan yang berasal dari presiden, menteri, maupun pemerintah daerah). (3). persaingan eksekutif persaingan eksekutif dalam rangka pemilihan presiden dapat mempengaruhi kulitas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan bpkp sebagai lembaga pengawas dan pemeriksa internalnya. (4). sorotan public harapan publik mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan menjadi tugas prioritas utama bpkp dalam menciptakan good governance dan clean governance, walaupun merupakan beban tersendiri bagi bpkp karena kinerja keuangan pemerintah masih kurang memuaskan. (5). sanksi dalam rangka menciptakan kualitas laporan keuangan yang kredibel, kinerja bpkp sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi yang berat apabila dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaannya bpkp melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penurunan hipotesis hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel independen, yaitu locus of control (pengendalian diri, kepuasan kerja, penelaahan informasi, komunikasi, motivasi) dan environmental risk factors (iklim politis, perubahan kewenangan, persaingan eksekutif, einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 10 sorotan publik, sanksi) terhadap variabel dependennya yaitu kinerja auditor internal pemerintah. adapun hipotesis yang dibuat adalah: h1: locus of control berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan. h2: environmental risk factors berpengaruh posistif terhadap kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan. h3: locus of control dan environmental risk factors secara bersama-sama berpengaruh posistif terhadap kinerja auditor internal pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintahan. metode penelitian 1. data penelitian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. data primer diperoleh dengan menggunakan kuisioner berisi daftar pernyataan dan pertanyaan yang terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para auditor internal pemerintah yang bekerja di badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi lampung sebagai responden dalam penelitian ini. 2. penentuan sampel teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive judgement sampling, artinya bahwa sampel dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden yang merupakan auditor internal pemerintah pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi lampung, yang terdiri dari lima bidang yang berbeda yaitu bidang pengawasan instansi pemerintah pusat, bidang akuntabilitas pemerintah daerah, bidang akuntan negara, bidang investigasi, dan kelompok jabatan fungsional. 3. operasionalisasi variabel penelitian a. variabel dependen variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja auditor internal pemerintah yaitu kinerja individu dalam kegiatan-kegiatan audit pemerintahan diukur dengan menggunakan instrumen self rating. kinerja auditor internal pemerintah yang diukur meliputi delapan dimensi, yaitu: perencanaan (planning), investigasi (investigation), pengkoordinasian (coordination), evaluasi (evaluation), pengawasan (supervision), ruang lingkup (scope), pemeriksaan (examination), dan perwakilan (representation). b. variabel independen variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diwakili oleh locus of control dan environmental risk factors. dalam penelitian ini locus of control terdiri atas pengendalian diri, kepuasan kerja, penelaahan informasi, komunikasi, dan motivasi; dan environmental risk factors terdiri atas iklim politis, perubahan kewenangan, persaingan eksekutif, sorotan publik, dan sanksi. 4. instrumen penelitian instrumen penelitian ini adalah kuisioner serta penentuan skor. kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari: a. variabel kinerja auditor internal pemerintah ini diukur dengan menggunakan instrumen yang jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 11 dikembangkan oleh mardiasmo (2002) berdasarkan uu no.15/2004 yang telah diuji oleh yandi (2006). pengukuran ini terdiri dari delapan dimensi, yaitu: perencanaan (planning), investigasi (investigation), pengkoordinasian (coordination), evaluasi (evaluation), pengawasan (supervision), ruang lingkup (scope), pemeriksaan (examination), dan perwakilan (representation). jawaban atas daftar pertanyaan ini disusun menggunakan skala likert, dengan alternatif jawaban dari 1 sampai dengan 9. b. variabel locus of control (pengendalian diri, kepuasan kerja, penelaahan informasi, komunikasi, motivasi) dan environmental risk factors (iklim politis, perubahan kewenangan, persaingan eksekutif, sorotan publik, sanksi) menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh indra bastian (2001) terdiri dari 5 item pertanyaan dan menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. alternatif jawaban 1 (satu) berarti tidak setuju sedangkan alternatif jawaban 5 (lima) berarti sangat setuju. 5. alat analisis a. uji validitas dengan mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, hasil penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau kejadian sebenarnya. metode yang digunakan dalam uji validitas ini adalah korelasi product moment yang dikembangkan oleh pearson dengan menggunakan bantuan program spss. b. uji reliabilitas uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan pada objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama. pengujian reliabilitas ini menggunakan uji statistik dengan teknik cronbach alpha. menurut ghozali (2007) bahwa suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai croanbach alpha > 0,60. adapun rumus croanbach's alpha yang digunakan adalah: 𝑟11 = ( 𝑘 𝑘− 1 ) (1 − 𝜀𝜎𝑏 2 𝜎𝑡 2 ) keterangan: 𝑟11 = reliabitas instrumen 𝑘 = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 𝜎𝑏 2 = jumlah varians butir varians total 𝜎𝑡 2 = varians total c. pengujian asumsi regresi linear berganda uji normalitas uji normalitas bertujuan untuk menguji keberadaan ditribusi normal dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya. model regresi yang baik einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 12 memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik one sample kolmogorovsmirnov (k-s) test. untuk menguji normalitas data dapat dilihat dari nilai asymp. sig. pedoman pengambilan keputusan atas uji normalitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: • jika nilai asymp. sig. < tingkat alpha yang ditetapkan 5% (0,05) maka data tidak berdistribusi normal. • jika nilai asymp. sig. > tingkat alpha yang ditetapkan 5% (0,05) maka data berdistribusi normal. uji multikolinieritas uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. multikolinieritas menyebabkan standar error akan semakin besar dan meningkatkan tingkat korelasi antar variabel. metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai variance inflation factor (vif). masalah multikolineritas terjadi jika nilai tolerancenya < 0,10 atau sama dengan nilai variance inflation factor (vif) >10. besarnya vif dapat dirumuskan: vif = 1 tolerance uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi masih terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. untuk menditeksi ada tidaknya heteroskedastisitas, pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara variabel dependen (zpred) dengan residualnya (sresid). deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara sresid dan zpred di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi dan sumbu x adalah residualnya yang telah di-studentized. dasar analisis: i. jika ada pola tertentu seperti gambar membentuk kumpulan koordinat (titik) yang cenderung ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah kemudian menurun dan pola-pola lainnya, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. ii. jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. uji autokorelasi uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. model regresi yang baik jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 13 adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. uji autokorelasi akan dilakukan dengan durbinwatson test. pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : a. nilai dw terletak di antara du dan 4 du, maka autokorelasi sama dengan nol dan dapat diartikan tidak ada autokorelasi (du < dw < 4-du). b. nilai dw terletak dibawah lower boud (dl), maka akan mempunyai koefisien lebih besar dari nol dan memiliki autokorelasi positif (0<dw<dl). c. nilai dw > (4 dl), maka koefisien korelasi kurang dari nol, sehingga memiliki autokorelasi negatif. d. nilai dw terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau terletak antara (4 du) dan (4 dl) sehingga hasilnya tidak dapat disimpulkan. analisis regresi linier berganda analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (locus of control (pengendalian diri, kepuasan kerja, penelaahan informasi, komunikasi, motivasi) dan environmental risk factors (iklim politis, perubahan kewenangan, persaingan eksekutif, sorotan publik, sanksi)) terhadap variabel dependen (kinerja auditor internal pemerintah), jika memang di antara keduanya terdapat pengaruh yang signifikan. model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut : y = a + 𝒃𝟏 𝑿𝟏+ 𝒃𝟐 𝑿𝟐 + e keterangan: y = kinerja auditor internal pemerintah a = konstanta b = koefisien regresi 𝑿𝟏 = locus of control 𝑿𝟐 = environmental risk factors e = standar error pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan spss (statistical package for the social science) versi 13.0. hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial menyatakan besarnya hubungan dan kontribusi suatu variabel independen terhadap variabel dependen tanpa dipengaruhi variabel independen lainnya. untuk menilai hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial digunakan koefisien relasi parsial (r). untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi (naik turun) variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dengan mengkuadratkan relasi parsial (r). tingkat keeratan hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen dari koefisien korelasi baik secara parsial maupun simultan diperlukan suatu batasan. tabel di bawah ini menunjukkan besarnya koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (r2), dan interpretasi koefisien korelasi menurut sugiyono (2006). tabel 1 interpretasi koefisien korelasi interval koefisien tingkat hubungan 0,00 0,199 sangat rendah 0,20 – 0,399 rendah 0,40 – 0,599 sedang 0,60 – 0,799 kuat 0,80 – 1,000 sangat kuat sumber: sugiyono (2006) hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan menyatakan besarnya hubungan dan kontribusi suatu variabel einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 14 independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. untuk menilai hubungan variabel independen secara simultan digunakan koefisien korelasi (r). untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi (naik turun) variabel dependen secara simultan digunakan adjusted r2. d. pengujian hipotesis pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi dari variabel independen (locus of control dan environmental risk factors) terhadap variabel dependen (kinerja auditor internal pemerintah) baik secara parsial maupun simultan. pengujian di atas mengikuti sebaran t-student dengan taraf kesalahan satu sisi ∝ = 0,05. penentuan signifikansinya dilihat melalui tabel-t. bila p-value < ∝ atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka korelasi signifikan. sebaliknya, bila p-value ≥ ∝ atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka korelasi tidak signifikan. pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan uji-f pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (∝) 5% dengan d.𝑓1 = k-1 dan d.𝑓2 = n-k. apabila diperoleh dari hasil perhitungan nilai sig f < dari nilai ∝ (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. analisis dan pembahasan 1. pengujian instrumen penelitian a. uji validitas pengujian ini disebut juga construct validity, yaitu melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment dengan jumlah responden n=54 dan tingkat signifikansi 5% maka butir kuisioner dikatakan valid jika r-hitung > r-tabel (r-tabel = 0,266). apabila sebaliknya r-hitung kurang dari 0,266 maka instrumen pengukuran tersebut dinyatakan tidak valid. adapun rincian hasil pengujian validitas ini dapat dilihat dari tabel 2. tabel 2 hasil uji validitas no variabel item soal r-hitung r-tabel status 1. locus of control p1 p2 p3 p4 p5 0,460 0,461 0,430 0,504 0,515 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 valid valid valid valid valid 2. environtmental risk factor p6 p7 p8 p9 p10 0,351 0,396 0,286 0,316 0,287 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 valid valid valid valid valid 3. kinerja auditor pemerintah p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 0,453 0,671 0,580 0,636 0,548 0,622 0,701 0,411 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 valid valid valid valid valid valid valid valid jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 15 berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa semua butir pernyataan atau pertanyaan (p1 p18) memiliki koefisien korelasi > 0,266 sehingga semua item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid dan tidak ada yang harus dihapus dari lembaran kuisioner. b. uji reliabilitas pengujian reliabilitas digunakan uji statistik cronbach alpha untuk menunjukkan stabilitas dan konsistensi jawaban terhadap semua item dalam kuisioner. suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (stanislaus uyanto, 2006). hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut: tabel 3 hasil uji reliabilitas variabel koefisien alpha status locus of control 0,840 reliabel environtmental risk factor 0,654 reliabel kinerja auditor internal pemerintah 0,791 reliabel berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisien alpha untuk variabel locus of control 0,840, variabel environmental risk factors 0,654, dan variabel kinerja auditor internal pemerintah sebesar 0,791. dengan demikian nilai cronbach alpha > 0,60 untuk setiap variabel. sehingga data dari kuisioner sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel. 2. pengujian asumsi klasik a. uji normalitas pengujian asumsi normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik one sample kolmogorov smirnov (k-s) test yang bertujuan untuk menguji keberadaan ditribusi normal dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya. berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan semua variabel yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. dengan demikian hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. b. uji multikolinieritas model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. nilai variance inflation factor (vif) dari masing-masing variabel independen dapat dilihat pada tabel 4 yang menunjukkan hasil uji multikolineritas variabel-variabel independen dalam penelitian ini. tabel 4 hasil uji multikolinieritas variabel tolerance vif keterangan locus of control 0,992 1,008 bebas multikolinieritas environmental risk factors 0,992 1,008 bebas multikolinieritas berdasarkan tabel hasil uji multikolineritas di atas diketahui bahwa variabel locus of control memiliki nilai tolerance sebesar 0,992 (> 0,10) dan vif sebesar 1,008 (< 10). variabel environmental risk factors memiliki nilai tolerance sebesar 0,992 (> 0,10) dan vif sebesar 1,008 (<10). dengan demikian, dapat diambil keputusan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai variance inflation factor (vif) kurang dari 10 (< 10) dan tolerance lebih dari 0,10 (> 0,10). sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi yang dihasilkan. einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 16 c. uji heteroskedastisitas berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar merata di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu y. dengan demikian dapat diambil keputusan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas d. uji autokorelasi berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai dw yaitu sebesar 1,570 yang akan dibandingkan dengan nilai 16able dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 54 dan jumlah 16able16le bebas 2 maka diperoleh nilai 16able yaitu dl = 1,490 dan du = 1,640. sehingga untuk bebas dari masalah autokorelasi nilai dw yaitu 1,490 < dw < 1,640. maka dapat disimpulkan bahwa nilai dw = 1,570 berada pada nilai 1,490 < dw < 1,640 yang berarti tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. tabel 5 hasil uji autokorelasi model summary (b) model r r square adjusted r square std. error of the estimate durbinwatson 1 .507(a) .257 .228 .57511 1.570 a. predictors: (constant), locus of control, environmental risk factors b. dependent variable: kinerja auditor internal pemerintah pengujian hipotesis pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi dari variabel independen (locus of control dan environmental risk factors) terhadap variabel dependen (kinerja auditor internal pemerintah) baik secara parsial maupun simultan: e. uji hipotesis secara parsial (uji-t) pengujian ini menggunakan uji t-hitung : pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (∝) 5% dengan d.f = n-k, di mana n = besarnya sampel dan k = jumlah variabel. untuk menguji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel maka harus memenuhi nilai sig < 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dapat diterima. hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini: tabel 6 hasil uji-t dengan tingkat keyakinan 95% variabel independen r 𝑟2 b t-hitung sig. keputusan locus of control 0,321 0,103 0,452 2,944 0,005 𝐻𝑎1 diterima environmental risk factors 0,361 0,130 0,406 3,244 0,002 𝐻𝑎2 diterima jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 17 hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial menyatakan besarnya hubungan dan kontribusi suatu variabel independen terhadap variabel dependen tanpa dipengaruhi variabel independen lainnya. untuk menilai hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial digunakan koefisien relasi parsial (r). untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi (naik turun) variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi (𝑟2) yang diperoleh dengan mengkuadratkan relasi parsial (r). berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa : a) nilai koefisien korelasi (r) variabel locus of control sebesar 0,321 menyatakan bahwa hubungan antara locus of control dengan kinerja auditor internal pemerintah adalah rendah (0,20 0,399). nilai adjusted 𝑟2 untuk independensi sebesar 0,103 menunjukkan kontribusi dari locus of control terhadap kinerja auditor internal pemerintah sebesar 10,3%. nilai koefisien yang bertanda positif menunjukkan semakin tinggi locus of control akan membuat kinerja auditor internal pemerintah menjadi meningkat. pengaruh locus of control terhadap kinerja auditor internal pemerintah menunjukkan bahwa nilai sig (significance) < 0,05 yaitu 0,005 < 0,05. hal ini menunjukkan bahwa 𝐻𝑎1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa locus of control berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. b) nilai koefisien korelasi (r) variabel insentif sebesar 0,361 menyatakan bahwa hubungan antara environmental risk factors dengan kinerja auditor internal pemerintah adalah rendah (0,20 0,399). nilai adjusted 𝑟2 untuk environmental risk factors sebesar 0,130 menunjukkan kontribusi dari environmental risk factors terhadap kinerja auditor internal pemerintah sebesar 13,0%. nilai koefisien yang bertanda positif menunjukkan semakin baik environmental risk factors mengakibatkan kinerja auditor internal pemerintah menjadi semakin tinggi. pengaruh environmental risk factors terhadap kinerja auditor internal pemerintah menunjukkan bahwa nilai sig (significance) < 0,05 yaitu 0,002 < 0,05. hal ini menunjukkan bahwa 𝐻𝑎2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa environmental risk factors berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. f. uji hipotesis secara stimultan (uji-f) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang diamati secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan uji-f pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) 5% dengan d.𝑓1 = k-1 dan d. 𝑓2 = n-k. apabila diperoleh dari hasil perhitungan nilai sig f < dari nilai α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini: tabel 7. hasil uji-f dengan tingkat keyakinan 95% r adjusted r square f-hitung sig. keputusan 0,507 0,228 8,806 0,001 𝐻𝑎3 diterima berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis secara simultan di atas terlihat bahwa nilai sig < 0,05 yaitu 0,001 < 0,05. hal ini menunjukkan bahwa 𝐻𝑎3 dapat diterima. sehingga dapat disimpulkan bahwa locus of einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 18 control dan environmental risk factors secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: y = 2,525 + 0,452 𝑿𝟏 + 0,406 𝑿𝟐 untuk menilai hubungan variabel independen secara simultan digunakan koefisien korelasi (r). untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi (naik turun) variabel dependen secara simultan digunakan koefisien determinasi (r2). tetapi untuk model regresi yang memiliki lebih dari dua variabel independen maka digunakan adjusted r2 sebagai koefisien determinasi. berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis secara simultan di atas menunjukkan koefisien korelasi ganda (r) sebesar 0,507. sedangkan adjusted r2sebesar 0,228 yang berarti 22,8% dari kinerja auditor internal pemerintah dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel independen (locus of control dan environmental risk factors) yang ada dalam model. sedangkan sisanya (100% 22,8% =77,2%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. 3. pembahasan pengujian hipotesis (1) koefisien regresi b1yang dihasilkan bertanda positif menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara locus of control terhadap kinerja auditor internal pemerintah. dengan melihat tingkat signifikansi variabel x1 (locus of control) sebesar 0,005 dapat disimpulkan bahwa locus of control memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh nina (2006) yang menyatakan bahwa locus of control dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. locus of control dapat berdampak besar terhadap perilaku seorang auditor, karena hampir setiap auditor memandang profesinya sebagai sesuatu yang bernilai, khususnya auditor internal pemerintah. locus of control memiliki nilai intrinsik dalam memenuhi berbagai kebutuhan psikologis seorang auditor. locus of control merupakan perwujudan pencapaian dan sukses serta kadang-kadang meningkatkan harga diri dan profesi seorang auditor. locus of control juga merupakan perilaku (behavior) penting yang seringkali dihubungkan dengan kinerja seorang auditor, terutama pada auditor internal pemerintah yang berhubungan dengar masyarakat luas (nina, 2006). pada pengujian hipotesis (2) koefisien regresi b2 yang dihasilkan bertanda positif menyatakan bahwa adanya pengaruh antara environmental risk factors terhadap kinerja auditor internal pemerintah. dengan melihat tingkat signifikansi variabel x2 sebesar 0,002 disimpulkan bahwa variabel environmental risk factors berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa environmental risk factors berperan dalam menentukan karakter seorang auditor internal pemerintah sehingga kinerja dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (eksekutif) maupun masyarakat. auditor internal pemerintah akan memberikan hasil terbaik yang mampu mereka capai dengan dilandasi keyakinan bahwa dengan melakukan kinerja yang baik maka akan menciptakan lingkungan audit yang lebih kondusif. pada pengujian hipotesis (3) menunjukkan bahwa koefisien regresi bertanda positif dan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 disimpulkan bahwa locus of control dan environmental risk factors secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. locus of control merupakar cara pandang seorang auditor terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak untuk jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 19 mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya, dengan indikator pengendalian diri, kepuasan kerja, penelaahan informasi komunikasi, dan motivasi. hal tersebut merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting terhadap keberhasilan kinerja auditor internal pemerintah karena menentukan sikap dan perilaku auditor internal pemerintah dalam lingkungan audit pemerintahan. persyaratan yang ditentukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, organisasi profesional dan gasb juga mempengaruhi kinerja auditor internal pemerintah. perubahan-perubahan kewenangan (misalnya perubahan standar dan prosedur) dalam akuntansi pemerintahan, auditing, dan pelaporan beberapa tahun terakhir ini merupakan hal yang penting dan tampaknya cenderung berlanjut dengan fokus usaha. atau secara umum reformasi (accounting reform, management reform, budgeting reform, audit reform, dan entities reform) yang memunculkan aturan main berikut kewenangan dan sanksi yang baru juga berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah. hal tersebut membuat faktorfaktor lingkungan (environmental risk factors) memberikan risiko integral yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja auditor internal pemerintah untuk melaksanakan audit pemerintahan, lingkungan tersebut terdiri dari iklim politis, perubahan kewenangan, persaingan eksekutif, sorotan publik, dan sanksi. simpulan dan saran 1. simpulan berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh locus of control dan environmental risk factors terhadap kinerja auditor internal permerintah maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: a. pengujian hipotesis secara parsial mengungkapkan bukti empiris yang menunjukkan bahwa variabel independen (locus of control dan environmental risk factors) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kinerja auditor internal permerintah). b. pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bukti empiris bahwa variabel locus of control dan environmental risk factors secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor internal permerintah. hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi ujif sebesar 0,001. c. hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted r2sebesar 0,228. hal ini menunjukkan bahwa 22,8% dari kinerja auditor internal pemerintah dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel independen (locus of control dan environmental risk factors) yang ada dalam model. sedangkan sisanya (100% 22,8% = 77,2%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. 2. keterbatasan penelitian penelitian ini memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. seperti penelitian-penelitian empiris lainnya perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasikan hasil penelitian. beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian antara lain: a. sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada auditor internal pemerintah pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) di provinsi lampung. b. hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada objek penelitian yang terbatas pada kinerja auditor internal pemerintah yang bekerja di badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi lampung, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan jika dilakukan untuk kinerja auditor internal pemerintah di wilayah lain. einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 20 c. dalam penelitian ini pengumpulan data melalui kuisioner dan wawancara sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis dan hasil wawancara. 3. saran a. bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan instrumen penelitian dengan menambah variabel-variabel lain serta dapat memperluas wilayah penelitian untuk menggambarkan kondisi yang dapat mewakili kinerja auditor internal pemerintah di indonesia. b. penelitian selanjutnya hendaknya memperluas obyek penelitian, tidak terbatas pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) di provinsi lampung, tetapi dapat menjangkau daerahdaerah regional (sumbagsel) atau nasional sehingga dapat ditentukan kesimpulan yang fundamental dan menyeluruh. c. auditor internal pemerintah di badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi lampung agar dapat mempertahankan dan meningkatkan peran locus of control, juga memperhatikan peran environmental risk factors, sehingga lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka menciptakan good governance dan clean governance di lingkungan pemerintahan daerah maupun pusat. d. pengukuran instrumen dengan cara self rating relatif kurang objektif. daftar pustaka agoes, sukrisno. 2004. auditing. edisi ketiga. lp-feui. jakarta. bastian, indra. 2001. akuntansi sektor publik di indonesia. bpfe yogyakarta. yogyakarta, donovan, o. 2002. “environmental risk factors in the annual reports: extending the applicability and predictive power of legitimacy theory”, accounting, auditing, and accountability journal vol. 15. new york. furtwengler, dale. 2002. penilaian kinerja. balai penerbit andi. yogyakarta. ghozali, imam. 2007. aplikasi analisis mulivariate dengan program spss. badan penerbit universitas diponegoro. semarang. ghozali, imam. 2007. teori akuntansi. balai penerbit universitas diponegoro. semarang. gilbert, siegel dan marconi, h.r. 2000. behavioral accounting. south-western publishing co. chicago. iai-kompartemen akuntan pemerintah. 2001. standar profesional akuntan. salemba empat. jakarta. indriantoro, nur dan supomo, bambang. 2002. metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. bpfe yogyakarta. yogyakarta. koesmono, h. 2005. pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja. fakultas ekonomi ugm. yogyakarta. kurnianingsih, retno. 2000. pengaruh sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan terhadap keefektifan penerapan teknik total qduality management. simposium nasional akuntansi iii jakarta. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 1-22 21 lan. 2000. akuntabilitas dan good governance. lembaga administrasi negara. jakarta. mangkunegara. 2001. manajemen sumber daya manusia. remaja rosdakarya. bandung. mardiasmo. 2002. pengaruh rewards instrumentalities dan environmental risk factors terhadap motivasi partner auditor independen untuk melaksanakan andit pemerintah. fakultas ekonomi ugm. yogyakarta. mardiasmo. 2006. perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. fakultas ekonomi ugm. yogyakarta. mulyadi. 2001. sistem manajemen kinerja (performance management system). gramedia pustaka utama. jakarta. nina, b. purba,. 2006. peran locus of control, senioritas, dan kesadaran etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. skripsi fe unila. lampung. prasetyo, priyono. 2001. pengaruh locus of control terhadap hubungan antara ketidakpastian lingkungan dengan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen. simposium nasional. akuntansi iv. iaikompartemen akuntan pendidik. pratisto, arif. 2005. masalah statistik dan rancangan percobaan dengan spss 13.0. elex media computindo. jakarta rahman, syaiful dkk. 2007. pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap kejelasan peran, pemberdayaan psikologis, dan kinerja (pendekatan partial least sguare). simposium nasional akuntansi x makasar. republik indonesia. 1983. keputusan presiden (keppres) republik indonesia no.31/1983 tentang pembentukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). republik indonesia. 2005. peraturan pemerintah (pp) no.24/2005 tentang pengelolaan dan kinerja keuangan daerah. republik indonesia. 2006. standar akuntansi pemerintahan (sap). republik indonesia. 2004. undang-undang (uu) no.15/2004 tentang pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. sudarmanto, r. gunawan. 2005. analisis regresi linear berganda dengan spss. graha ilmu. yogyakarta. sugiyono. 2006. statistika untuk penelitian. alfabeta. bandung. tomasi. 2000. government auditing concepts and applications, a risk-analysis approach. west publishing company. new york. umar, husein. 2003. metode riset akuntansi terapan. edisi pertama. ghalia indonesia. jakarta. universitas lampung. 2008. format penulisan karya ilmiah universitas lampung. penerbit universitas lampung. lampung. uyanto, stanislaus. 2006. pedoman analisis data dengan spss. graha ilmu. yogyakarta. wallace. 2000. “an evaluation of environmental risk factors made in einde evana & denny kassanpengaruh locus of control … 22 government annual reports”, accounting, organization, and society. los angeles. yandi. 2006. pengaruh rewards instrumentalities terhadap kinerja auditor pemerintah dalam melaksanakan audit pemerintah. skripsi fe unila. lampung. http://www.bpkp.go.id journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper fraud pentagon and fraudulent financial reporting: evidence from manufacturing companies in indonesia and malaysia erni suryandari fathmaningrum* and gupita anggarani abstract: research aims: this study aims to examine the influence of fraud pentagon concept on fraudulent financial reporting. design/methodology/approach: this study’s population was manufacturing companies listed in indonesia stock exchange and malaysia stock exchange. 120 manufacturing companies in indonesia and 118 manufacturing companies in malaysia were involved as samples. the data analysis method used in this study is multiple linear regression. research findings: the results showed that financial target, financial stability, quality of external auditor, external pressure, and nature of industry variables influenced fraudulent financial reporting. in contrast, personal financial need, ineffective monitoring, change in auditor, change in director, and frequent number of ceo’s pictures variables had no effect on fraudulent financial reporting. for indonesia, it was found that financial target, financial stability, and the quality of external auditor influenced fraudulent financial reporting. while, in malaysia, the results showed that financial stability, external pressure, and nature of industry variables influenced fraudulent financial reporting in malaysia. theoretical contribution/originality: these results support the financial target and quality of external auditor hypothesis in indonesia, financial stability hypothesis in indonesia and malaysia, external pressure and nature of industry hypotheses in malaysia, stating that fraud pentagon factors affect fraudulent financial reporting. it is also proved that there are different levels of fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. indonesia has fraudulent financial reporting cases higher than malaysia. keywords: pentagon fraud; fraudulent financial reporting introduction financial reporting is a means to account for the activities of managers in front of owners and investors and is a provider of useful information for external and internal parties in terms of decision making. however, the essence of financial statements becomes meaningless when managers solely focus on the numbers listed in it. one of the reasons is because managers want the company's financial statements to seem good and have great quality in the views of owners and investors. affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: erni.suryandari34@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.12538 citation: fathmaningrum, e.s., & anggarani, g. (2021). fraud pentagon and fraudulent financial reporting: evidence from manufacturing companies in indonesia and malaysia. journal of accounting and investment, 22(3), 625-646. article history received: 14 aug 2021 revised: 01 sep 2021 accepted: 27 sep 2021 https://scholar.google.co.id/citations?user=qtzeqpkaaaaj&hl=en https://accounting-feb.umy.ac.id/profil/ https://accounting-feb.umy.ac.id/profil/ https://accounting-feb.umy.ac.id/profil/ https://accounting-feb.umy.ac.id/profil/ https://accounting-feb.umy.ac.id/profil/ mailto:erni.suryandari34@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12538 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.12538&domain=pdf fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 626 thus, managers would take whatever action such that the financial statements match their expectations. this motive encourages managers to prepare the financial reports without paying attention to the prevalent principles and standards (septriani & handayani, 2018). fraudulent financial reporting is a practice of fraud on financial statements committed by managers to manipulate financial statements with an objective to earn personal, group, or other party benefits. according to the indonesian association of certified fraud examiners (2016), fraudulent financial reporting ranked third behind corruption and misappropriation of assets. in malaysia, the survey results showed that incidents of fraudulent financial reporting combined with procurement fraud also occupied third place after misappropriation of assets, corruption, and cybercrime (pricewaterhousecoopers, 2016). based on the survey conducted in indonesia and malaysia, fraudulent financial reporting is at an urgent level because it is included in the top three fraud cases. this urgency is apparent when a case results in a large amount of loss. therefore, if fraudulent financial reporting is not detected early, it will generate losses for all stakeholders, especially the users of financial statements. according to sihombing and rahardjo (2014), companies that have a great possibility to perpetrate fraudulent financial reporting are companies listed on the stock exchange. the rationale is related to the demand for maximizing profitability in order to attract investors and increase their confidence. according to the survey of indonesian association of certified fraud examiners (2016), there are three big cases of fraud in indonesia. the first case is corruption with a total of 178 cases and the percentage of 77%. the second fraud case is posited by the cases of misappropriation of assets/organization’s wealth with a total of 41 cases and the percentage of 19%. the third rank is occupied by fraudulent financial reporting with a total of 10 cases and the percentage of 4%. meanwhile, based on the data from a survey result by pricewaterhousecoopers (2016), there are three big cases of fraud in malaysia. the first case is the misappropriation of assets with a percentage of 57%. cases of corruption, bribery, and cybercrime cases occupy the second position with a case percentage of 30%. while in third place, there is fraudulent financial reporting along with cases of procurement fraud with a case percentage of 17%. fraudulent financial reporting in every country has different levels depending on the economic situation along with the nature and the characteristics of each individual. moreover, fraud can also be caused by the weakness of the internal control system at institution or company (hamdani & albar, 2016). this research is conducted to study and obtain empirical evidence about what factors affect fraudulent financial reporting reviewed with fraud pentagon theory. the fraud pentagon theory is chosen in this research because the researchers consider the theory is more complete and able to explain factors of people committing fraud. furthermore, this research also aims to know if there is a difference in the fraud levels between indonesia and malaysia. the researchers choose malaysia to be compared with indonesia for several reasons. malaysia and indonesia are developing countries in southeast asia and are still included in one family whose almost the same cultures, characteristics, and behaviors. based on the acfe report (2012), it revealed that indonesia and malaysia were in the top three in asia with fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 627 the highest sample of fraud cases after china and india. in addition, based on the world prosperity index, indonesia ranked fifth, while malaysia ranked second in the asean region (legatum institute, 2015). with the difference in the prosperity index, it encourages the researchers to compare indonesia and malaysia regarding fraud, and whether the high level of prosperity of a country affects its citizens to commit fraud or not. based on the prosperity level index conducted by the legatum institute (2015), when compared to indonesia, malaysia had a more stable level of prosperity and economic level and was still above indonesia. according to this background, malaysia is considered suitable to be compared with indonesia in terms of fraudulent practices, and it can be concluded if there is a difference in the level of fraud cases in indonesia and malaysia. this research is a replication of previous research developed by setiawati and baningrum (2018), apriliana and agustina (2017), and bawekes et al. (2018). the difference between this research and the previous ones refers to the idea of the present research being a comparative research to compare fraudulent financial reporting between indonesia and malaysia. by conducting this research, it is committed to establishing contributions both theoretically and practically. the theoretical contribution of this research is to offer the development of accounting study, especially in the field of auditing. the results are also supposed to provide additional knowledge about what factors affect fraudulent financial reporting reviewed by using the theory of fraud pentagon. in addition, this research is expected to be utilized as a reference for other research. the practical value of this research will provide a reference for investors in making decisions. moreover, this research can underlie managers to be more cautious in presenting financial statements to reduce the likelihood of fraudulent financial reporting. literature review and hypotheses development fraud pentagon theory fraud pentagon theory is a developed theory of fraud triangle theory (cressey, 1953) and fraud diamond theory (wolfe & hermanson, 2004). for the first time, the fraud triangle theory was coined by cressey (1953) explaining that fraud action can occur through three things such as pressure, opportunity, and rationalization. in 2004, wolfe and hermanson initiated a new theory about fraud named fraud diamond. the fraud diamond theory explains that the factors affecting someone to commit fraud include 4 things such as pressure, opportunity, rationalization, and capability (wolfe & hermanson, 2004). however, a higher level of fraud cases apparently shows that someone committing fraud is not only based on the four factors by wolfe and hermanson (2004). therefore, howarth et al. (2011) described the previous theories regarding those issues. in his theory, howarth et al. (2011) added an element of arrogance as a factor that encourages someone to commit fraud. thus, according to howarth et al. (2011), the factors consist of five things such as pressure, opportunity, rationalization, ability, and arrogance. these five factors are then called the fraud pentagon theory. fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 628 in this study, each element or factor in the fraud pentagon theory were proxied by one or several variables. these variables were represented by different measurements. the element of pressure was proxied by financial targets, financial stability, personal financial needs, and external pressure. the element of opportunity used ineffective monitoring, nature of industry, and quality of external auditor variables as proxies. the element of rationalization was proxied by the change in auditor variable. the capability element was proxied by the change in director variable. meanwhile, the element of arrogance was measured by using frequent number of ceo's pictures as a proxy. hypotheses development financial target is a target in finance set by the management and must be obtained in the period as a form of return on business. according to skousen et al. (2009), calculating business return can use roa (return on assets). roa is the profitability ratio used by a company to measure the company’s effectiveness in generating profits by utilizing the assets owned. the manager bears a high financial target, thus, he automatically takes huge responsibility to achieve the financial targets that have been set. for that reason, the manager's performance will look good in the eyes of company owner. when the manager is considered incapable to achieve the financial target, he will look for any shortcuts to achieve it by manipulating the financial statements. this is to cover up his poor performance from the owner. setiawati and baningrum (2018) managed to find that companies whose high financial targets induce managers’ tendency to manipulate financial statements. the results of this study are supported by putriasih et al. (2016). on the other hand, sihombing and rahardjo (2014) failed to find financial targets to influence managers to commit fraud. based on the explanation and the results of previous research, the researchers proposed the following hypotheses: h1a: financial target positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h1b: financial target positively affects fraudulent financial reporting in malaysia financial stability is a condition explaining that a company's finance is in a stable condition. according to mulford and comiskey (2002), a high percentage of change in total assets in a company shows that fraud in financial reporting exists. a high percentage of change in total assets means that the firm has a power to generate revenues. in results, the firm’s financial position will be regarded as more robust and stable. however, if the condition of financial stability and profitability worsen, the manager will be under pressure. he will further be taking various ways to make financial stability and profitability improve as well as are in a stable condition. the manager's actions can lead to fraud because he will do everything possible including manipulating the data in the financial statements. the higher the financial stability to be achieved, the higher the possibility of fraudulent financial reporting. apriliana and agustina (2017) succeeded in proving that financial stability affects managers to commit fraudulent financial reporting. in addition, studies which have proved that financial stability affects someone to commit fraud include akbar (2017), sihombing and rahardjo (2014), putriasih et al. (2016), bawekes et fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 629 al. (2018). on the other hand, yesiariani and rahayu (2017) did not find any effect of financial stability on fraudulent financial reporting. based on the description and the results of earlier studies, the researchers formulated the following hypothesis: h2a: financial stability positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h2b: financial stability positively affects fraudulent financial reporting in malaysia personal financial need refers to a condition when the company’s finances are related to the company executives’ finance described by the proportion of shares ownership. according to sas number 99, managers or company executives will get pressure and commit fraudulent financial reporting if their personal finances are threatened due to the influence of company’s performance. with the ownership of shares by company insiders, the people concerned feel they have the right to claim on company’s income and assets, so this will affect company’s financial condition (yesiariani & rahayu, 2017). tiffani and marfuah (2015) state that the greater the proportion of shares owned by company officials, the greater their power to influence financial statements policies. when company executives ask managers to manipulate financial statements to fulfill personal interests, managers must fulfill those wishes. the more often managers fulfill executive interests, the more likely fraudulent financial reporting will happen. utama et al. (2018) showed that personal financial needs affect fraudulent financial reporting. on the other hand, setiawati and baningrum (2018) stated that personal financial needs had no effect on fraudulent financial reporting. based on the explanation and the results of the past study, the researchers hypothesized the following: h3a: personal financial need positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h3b: personal financial need positively affects fraudulent financial reporting in malaysia external pressure is a condition when manager bears excessive pressure from the external parties. one example where managers are under pressure from external parties is related to financing. to meet the needs of external parties, companies usually owe other parties. in fact, the debt received by the companies will increase their credit risks, which drops the companies’ value in the view of investors. to avoid this, managers will manipulate the amount of debts in their financial statements, with the aim to lower their liabilities. according to skousen et al. (2009), one of the conditions that lead companies to manipulate their financial statements is when companies have to pay off debts because of financing requested by external parties. the higher the value of debt in the financial statements, the higher the possibility of fraudulent financial reporting. saputra and kesumaningrum (2017), tiffani and marfuah (2015), utama et al. (2018), and putriasih et al. (2016) found that external pressures influence managers to commit fraud. in contrast, bawekes et al. (2018) found that external pressure did not affect fraudulent financial reporting. based on the explanation and the results of previous studies, the researchers proposed the following hypotheses: fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 630 h4a: external pressure positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h4b: external pressure positively affects fraudulent financial reporting in malaysia ineffective monitoring is a state when the supervision and monitoring established in the company do not run effectively. according to maghfiroh et al. (2015), companies that have good and effective internal controls and supervisory systems can minimize the opportunities for fraud to take place. therefore, to oversee the performance of management, a board of commissioners is formed. their roles are to supervise management performance in making business decisions, ensure the realization of the company’s strategy and corporate financial accountability (hidayah & saptarini, 2019). with an adequate board of commissioners, it will have an impact on the better level of company’s supervision. however, if the number of the board of commissioners is too many or too few, it will cause the supervision run ineffectively. the more ineffective the supervision and monitoring of the company, the higher the possibility of fraudulent financial reporting. sihombing and rahardjo (2014) found that ineffective monitoring has a positive effect on fraudulent financial reporting. their results are also in line with putriasih et al. (2016). on the other hand, setiawati and baningrum (2018) found that ineffective monitoring did not affect fraudulent financial reporting. based on the description and the results of previous studies, the researchers formulated the following hypotheses: h5a: ineffective monitoring positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h5b: ineffective monitoring positively affects fraudulent financial reporting in malaysia nature of industry is a variable used in the opportunity element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011). it explains if the company is in a stable condition within industrial competition. according to sihombing and rahardjo (2014), companies aspiring to look good in front of their stakeholders will minimize receivables and maximize cash balances in financial statements. thus, when the manager has the freedom to subjectively assess, for instance, accounts receivable, he will minimize it in the financial reports. the greater the balance of receivables, the greater the possibility of fraudulent financial reporting. sihombing and rahardjo (2014) and putriasih et al. (2016) found that the nature of industry has a positive effect on fraudulent financial reporting. on the other hand, yesiariani and rahayu (2017) did not find any effect of the nature of the industry on fraudulent financial reporting. based on the explanation and the results of previous studies, the researchers proposed the following hypotheses: h6a: nature of industry positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h6b: nature of industry positively affects fraudulent financial reporting in malaysia fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 631 quality of external auditor is the variable used to examine the opportunity element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011). the quality of external auditors is viewed by how the audit results are reported by the auditor after he has finished carrying out his duties. thus, to audit financial statements, companies must need external auditors who have sufficient and good skills and expertise in auditing financial statements. external auditors who work for large audit firms “big four” will have deeper insight and knowledge. they have more ability to detect fraud compared to external auditors who work for nonbig four audit firms (lennox & pittman, 2010). the better the quality of the public accounting firms, the higher the quality of the auditors’ performance. apriliana and agustina (2017) revealed that the quality of external auditors has a positive effect on fraudulent financial reporting. on the other hand, bawekes et al. (2018) showed no influence of the quality of external auditors on fraudulent financial reporting. based on the explanation and the results of previous studies, the researchers formulated the following hypotheses: h7a: quality of external auditor positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h7b: quality of external auditor positively affects fraudulent financial reporting in malaysia the rationalization element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011) is represented by the variable of change in auditor. change in auditor is carried out by the company because it is intended to remove the track record of fraud that was found by the previous auditor. when the auditor finds out that his client is cheating, the manager will perceive that he is starting to be threatened and can endanger the continuance of the company. therefore, the manager will take action by replacing the previous auditor with a new one. according to yesiariani and rahayu (2017), with the change in auditors, the possibility of fraudulent acts will increase. thus, the more often the company changes auditors, the more likely it is that fraudulent financial reporting will occur. husmawati et al. (2017), putriasih et al. (2016), and siddiq et al. (2015) found that change in auditors have a positive effect on fraudulent financial reporting. in contrast, setiawati and baningrum (2018) found that change in auditors had a negative effect on fraudulent financial reporting. based on the descriptions of the earlier studies, the researchers proposed the following hypothesis: h8a: change in auditor positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h8b: change in auditor positively affects fraudulent financial reporting in malaysia the capability element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011) is represented by the variable of change in director. change in director in the company is a form of company effort in improving the performance of the previous directors. by changing the composition of the previous board of directors or by recruiting more insightful and competent directors, it is hoped that the quality of the company can increase (bawekes fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 632 et al., 2018). however, the change in directors does not always have a positive impact. it may be because the company wants to get rid of the directors who know about fraud, hence, the cases of fraud occurring in the company can be covered up. the more often the company changes directors, the greater the possibility of fraudulent financial reporting. husmawati et al. (2017) and siddiq et al. (2015) found that change in director have a positive effect on fraudulent financial reporting. on the other hand, apriliana and agustina (2017) did not find the effect of change in director on fraudulent financial reporting. based on the explanation and the results of previous studies, the authors proposed the following hypotheses: h9a: change in director positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h9b: change in director positively affects fraudulent financial reporting in malaysia the element of arrogance is represented by frequent number of ceo's pictures (howarth et al., 2011). frequent number of ceo's pictures indicates how often ceo's photos appear or are attached in the annual report. howarth et al. (2011) explains that the ceo's arrogance is reflected in how many photos of the ceo are shown in the annual report. a ceo who has a lot of photos in the annual report will believe that he is in power, thus, he can influence all policies in the company. if the policy is not profitable for him, then he feels he has the right to refuse and change the policy, including committing fraudulent acts. the more pictures of the ceo listed in the report, the higher the level of ceo arrogance, so the possibility of fraudulent financial reporting is higher. apriliana and agustina (2017), siddiq et al. (2015), and bawekes et al. (2018) found that the frequent number of ceo's pictures have a positive effect on fraudulent financial reporting. in contrast, setiawati and baningrum (2018) did not find the effect of frequent number of ceo's pictures on fraudulent financial reporting. based on the explanation and the results of previous studies, the hypotheses proposed are as follows: h10a: frequent number of ceo’s pictures positively affects fraudulent financial reporting in indonesia h10b: frequent number of ceo’s pictures positively affects fraudulent financial reporting in malaysia hasnan et al. (2012) discovered that in developing countries such as malaysia, there are still weak institutions, low awareness of the importance of external audits, and accounting rules that allow flexibility of financial statements that have an impact on fraudulent financial reporting practices. according to a survey by the association of certified fraud examiners indonesia (2016), indonesia is one of the developing countries that has high fraud cases. malaysia is also a developing country as well as a neighboring country to indonesia. indonesia and malaysia almost have the same nature and characteristics. the similarity of individual traits and characteristics between indonesia and malaysia shows that the tendency towards fraudulent financial reporting is also high. however, in terms fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 633 of the economy, development, welfare, poverty alleviation to providing employment opportunities, malaysia has a higher percentage rate than indonesia. in addition, when viewed based on the world prosperity index, indonesia ranked fifth, while malaysia ranked second for the asean region (legatum institute, 2015). inferring from the prosperity level index, malaysia has a higher ranking than indonesia. therefore, by considering these factors, it can be concluded that malaysia is currently more advanced than indonesia. the improvements in various aspects should make malaysia have a lower fraud rate. based on the logic above, the researchers proposed a hypothesis: h11: there is a difference in fraudulent financial reporting between indonesia and malaysia research method population and sample the population of this study is manufacturing companies listed on the indonesian stock exchange and the malaysian stock exchange in the 2017–2018 period. the sample is the financial statements of indonesian and malaysian manufacturing companies in 2017– 2018. the data is secondary data sourced from www.idx.co.id, the official website of the indonesia stock exchange; and the website of malaysian stock exchange, www.bursamalaysia.com. the sampling technique is purposive sampling technique with several criteria, including the companies chosen were manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange and the malaysia stock exchange in 2017–2018, manufacturing companies that published financial statements in currency of rupiah (rp) and ringgit (rm), manufacturing companies that made profits in 2017–2018, manufacturing companies that presented complete annual financial report data and in accordance with the data required in this study, and companies that did not have unaudited financial statements (audited financial statements). operational definition and measurement of variables this research consists of one dependent variable and ten independent variables. the dependent variable in question is fraudulent financial reporting. according to the aicpa (2002), fraudulent financial reporting is an act that is intentionally carried out by managers, either in the form of misstatements or obliteration of accounting information, accompanied by the assumption that these actions can change the decisions of stakeholders. the method used to measure fraudulent financial reporting is earnings management using the jones equation (1991) modified by dechow et al. (1995). the equation in question is discretionary accruals from the modified jones model. the value of discretionary accruals is the difference between total accruals and non-discretionary accruals. fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 634 table 1 independent variables, operational definition, and measurement acronym definition type measurement data source reference roa profit targets that must be obtained for the effort accomplished independent variable net profit divided by total assets annual financial report bawekes et al. (2018) achange company’s financial condition is stable independent variable change in total assets and total assets t-1 divided by total assets t-1 annual financial report bawekes et al. (2018) oship the company's financial condition is influenced by the company's executive financial condition independent variable the number of shares of internal parties divided by the total number of ordinary shares circulated annual financial report maghfiroh et al. (2015) lev excessive company pressure to fulfill the requests of third parties independent variable total debts divided by total assets annual financial report annisya et al. (2016) bdout there is no effective supervisory unit independent variable the number of independent commissioners divided by the total number of commissioners annual financial report bawekes et al. (2018) receivable the ideal state of a company in the industry independent variable the difference between the ratio of receivables and sales t with receivables and sales t-1 annual financial report yesiariani and rahayu (2017) big the quality of external auditors can influence in detecting fraudulent financial statements independent variable dummy variable: code 1 if the company uses the audit services of the big four, and code 0 if the company does not use the audit service of the big four annual financial report setiawati and baningrum (2018) cpa changes in auditors carried out by the company independent variable dummy variable: code 1 for companies that implement change in auditor and code 0 for companies that do not carry out a change in auditors annual financial report setiawati and baningrum (2018) fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 635 table 1 independent variables, operational definition, and measurement (cont’) acronym definition type measurement data source reference dchang delegation of authority from the former directors to the new directors independent variable dummy variable: code 1 for companies that carry out a change in directors and code 0 for companies that do not change directors. annual financial report bawekes et al. (2018) ceopic the number of ceo’s pictures displayed on the company's financial statements independent variable number of ceo’s pictures (ceopic) found in the company's annual report. annual financial report bawekes et al. (2018) daccit assessment method to find out whether the company practices earnings management or not (fraudulent financial reporting) dependent variable the difference between total accruals and nondiscretionary accruals yesiariani and rahayu (2017) data analysis methods there were two data analyses performed to evaluate the hypothesis in this study such as multiple regression for hypotheses 1-10 and an independent-sample t-test for hypothesis 11. before conducting the analysis and hypothesis testing, the data in this study was checked for quality by descriptive test, normality test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. result and discussion descriptive statistics table 2 is a descriptive statistics table for each variable of manufacturing companies in indonesia. the total data of each variable processed was 120 samples of companies. based on table 2, the mean values for the variables of financial target, financial stability, personal financial need, external pressure, ineffective monitoring, quality of external auditor, change in auditor, change in director, frequent number of ceo’s pictures, and fraudulent financial reporting were greater than median values, thus it can be concluded that those variables of manufacturing companies in indonesia are high. however, the variable of nature of industry resulted in the mean value below its median. it asserts that the nature of industry in indonesia’s manufacturing firms is classified as low. fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 636 table 2 descriptive statistics for indonesia variable mean median std. deviation minimum maximum financial target 0.07 0.05 0.07 0.00 0.47 financial stability 0.15 0.09 0.25 -0.33 1.61 personal financial need 0.10 0.02 0.18 0.00 0.89 external pressure 0.42 0.40 0.19 0.09 0.91 ineffective monitoring 0.41 0.35 0.12 0.20 0.83 nature of industry -0.01 0.00 0.20 -1.45 1.44 quality of external auditor 0.28 0.00 0.45 0 1 change in auditor 0.08 0.00 0.28 0 1 change in director 0.43 0.00 0.49 0 1 frequent number of ceo’s picture 5.44 3.00 5.50 0 30 fraudulent financial reporting -0.00 -0.01 0.09 -0.22 0.42 n = 120 table 3 is a descriptive statistical table for each variable of malaysia’s manufacturing companies. the number of data for each variable handled in this study was 118 companies as samples. based on table 3, the mean result for the financial target variable, financial stability, personal financial need, nature of industry, quality of external auditor, change in auditor, change in director, frequent number of ceo's pictures, and fraudulent financial reporting was higher than the median, then it can be concluded that these variables in manufacturing companies in malaysia are high. meanwhile, the external pressure and ineffective monitoring variables had an average value that is lower than the median value, therefore, the external pressure and ineffective monitoring values in manufacturing businesses in malaysia are low. table 3 descriptive statistics for malaysia’s manufacture variable mean median std. deviation minimum maximum financial target 0.06 0.05 0.05 0.00 0.40 financial stability 0.12 0.06 0.21 -0.10 1.42 personal financial need 0.38 0.07 1.42 0.00 10.79 external pressure 0.37 0.38 0.18 0.04 0.70 ineffective monitoring 0.83 0.84 0.19 0.33 1.00 nature of industry 0.00 -0.00 0.09 -0.38 0.45 quality of external auditor 0.39 0.00 0.50 0 1 change in auditor 0.02 0.00 0.13 0 1 change in director 0.46 0.00 0.50 0 1 frequent number of ceo’s picture 3.25 2.00 2.40 1 11 fraudulent financial reporting 0.06 0.05 0.08 -0.24 0.37 n = 118 fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 637 based on the classical assumption tests, the sample data of manufacturing companies in indonesia and malaysia used in this study were normally distributed and did not encounter autocorrelation, heteroscedasticity, or multicollinearity issues. based on the findings of the coefficient of determination test, the value of adjusted r2 in the sample of indonesian firms was 0.592. this suggests that 59.2 percent of the independent variables are able to explain the dependent variable. the remaining 40.8 percent is explained by other variables not explored in this study. meanwhile, the value of adjusted r2 in the sample of malaysian companies was 0.430. this suggests that 43 percent of the independent factors can explain the dependent variable. meanwhile, the remaining 57 percent is estimated by other variables not included within the model. hypotheses testing results the hypotheses test in this study was established by using multiple linear regression analysis. the regression results are revealed in the following table. table 4 results of t test for the sample of indonesian and malaysian companies indonesia malaysia b sig. t description b sig. t description (constant) -.020 .534 .021 .590 financial target .310 .029 h1a accepted* .108 .508 h1b rejected financial stability .045 .037 h2a accepted* .078 .041 h2b accepted* personal financial needs -.042 .357 h3a rejected -.004 .415 h3b rejected external pressure .008 .842 h4a rejected .030 .049 h4b accepted* ineffective monitoring -.012 .870 h5a rejected .023 .583 h5b rejected nature of industry -.008 .839 h6a rejected .381 .000 h6b accepted* quality of external auditor .058 .003 h7a accepted* -.001 .968 h7b rejected change in auditor -.033 .247 h8a rejected .075 .173 h8b rejected change in director .007 .650 h9a rejected -.016 .277 h9b rejected frequent number of ceo’s pictures .002 .235 h10a rejected -.001 .767 h10b rejected description: *significant at level α 5% based on table 5, indonesia and malaysia had different mean values of fraudulent financial reporting, in which indonesia had a smaller mean compared to malaysia. according to table 6, the difference test t-test applied equal variance assumed with its significant level 0.000 < α 0.05, which means there is a difference in the level of fraudulent financial reporting in manufacturing companies in indonesia and malaysia. table 5 average group test result country n mean fraudulent financial reporting (daccit) indonesia 120 -.0036540 malaysia 118 .0560601 fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 638 table 6 difference test result t-test (independent sample t-test) levene’s test for equality of variance t-test for equality of means f sig. t df sig. (2tailed) mean difference std. error difference fraudulent financial reporting (daccit) equal variance assumed 0.243 0.623 5.361 236 0.000 0.0597140 0.0111391 equal variance not assumed 5.361 236.000 0.000 0.0597140 0.0111391 financial target and fraudulent financial reporting based on the hypothesis testing, the variable of financial target exhibited a positive impact on fraudulent financial reporting. hence, the hypothesis stipulating that financial target positively affects fraudulent financial reporting in indonesia was accepted. this testing result is in accordance with setiawati and baningrum (2018) that found a positive influence of financial target on fraudulent financial reporting. financial target is proxied by employing roa (return on assets). roa is a profitability ratio that is able to assess a company's capability in generating profit. when roa ratio is high, it means the level of investment returns in that company is also high. it is safe to say that a company whose large investment owns substantial assets as well. when the investment returns are high, a company is able to acquire financial targets specified earlier based on the profit gained. when a manager have set a high financial target but in fact, the firm just receives low profit in the next period, it means the return on investments (assets) of that firm is also low. this illustrates that the company has failed in reaching its financial target. therefore, if the company fails to realize a financial target that was made before, then the manager can be more ambitious and will be undertaking any work to realize the achievement of the target. however, the result in indonesia contradicts the result in malaysia. the results of research on manufacturing enterprises in malaysia are in line with apriliana and agustina (2017), bawekes et al. (2018), and tiffani and marfuah (2015) who discovered that financial targets do not affect fraudulent financial reporting. this is because the firm, especially the finance manager, perceives roa value is still reasonable and not difficult to accomplish. thus, financial managers do not need to commit fraud. managers assume that company profits can be achieved easily if the company has a developed information system, and capable employees through training. additionally, the existence of management policies enabling increase in sales such as marketing can make the company accomplish financial targets. therefore, the calculation of roa is not the only way to explain whether a firm commits fraudulent financial reporting or not. fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 639 financial stability and fraudulent financial reporting financial stability is the second variable of the pressure element (howarth et al., 2011) which induced fraudulent financial reporting. the results of hypothesis testing on the financial stability variable demonstrated that financial stability had a positive impact on fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. the results of this test are in line with research conducted by apriliana and agustina (2017), akbar (2017), sihombing and rahardjo (2014), and bawekes et al. (2018). financial stability was examined using the achange proxy, which is a proxy that incorporates a comparison of changes in assets. the company would be deemed to be stable if it has assets to support and enable it to run optimally. apriliana and agustina (2017) revealed that managers will be intimidated if the company they lead faces poor financial stability caused by numerous factors such as economic conditions, industry, and the situation of a currently operating entity. therefore, to save the state of the company, managers will attempt to find any option to make the company survive and save their honor. therefore, when investors know that the company is in a stable condition, they will be attracted to invest. personal financial need and fraudulent financial reporting personal financial need is the third variable in the pressure element (howarth et al., 2011) that promoted fraudulent financial reporting. personal financial need did not affect fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. personal financial need in this study used the oship proxy by looking at the presence or absence of share ownership by company insiders. the results of this study are in accordance with the research by setiawati and baningrum (2018), yesiariani and rahayu (2017), and maghfiroh et al. (2015) who found that personal financial needs had no effect on fraudulent financial reporting. personal financial need does not cause fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia probably since the proportion of shareholders from the management is relatively low, thus showing that there has been an exclusion of share ownership between shareholders as owners and managers as management of the company. with the distinction of share ownership, managers do not have a chance to commit fraud. external pressure and fraudulent financial reporting external pressure is a pressure element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011) proxied by leverage, in which the use of borrowed funds was expected to increase the company's assets (investment). in this study, external pressure revealed no effect on fraudulent financial reporting in indonesia. the results of this test are in line with the research undertaken by bawekes et al. (2018), vivianita and indudewi (2018), annisya et al. (2016), and ulfah et al. (2017) who found that external pressure had no effect on fraudulent financial reporting. for indonesia's case in this study, external pressure does not drive managers to commit fraud because the company's debts are spent for useful and productive things, for example, to improve sales. thus, the business will be able to repay its liabilities through the sale of these products. when funding sources are distributed and utilized for productive purposes, it will develop vast volumes of products. fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 640 the products produced by the company will later be sold and marketed to consumers so that they will generate sales results which later can be used to pay off debts to other parties. therefore, external pressure is not a pressure for the company's management to carry out fraudulent financial reporting. however, external pressure had a positive impact on fraudulent financial reporting in malaysia. the results of this test are supported by lou and wang (2011), septriani and handayani (2018), tiffani and marfuah (2015), and maghfiroh et al. (2015). companies whose immense external pressure will have a higher tendency to perpetrate fraudulent financial reporting. lou and wang (2011) claimed that if a corporation was under high external pressure, the risk of material misstatement was also high, either intentional or not. to handle these errors, the company will strive for ways to disguise the mistakes. in addition, when the company bears considerable pressure, especially from external parties, the company will look for ways to meet their expectations and needs. companies that can satisfy the expectations will have a positive image from the perspective of external parties and shareholders. ineffective monitoring and fraudulent financial reporting ineffective monitoring is included into variables explaining the opportunity element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011). ineffective monitoring was proxied by bdout, which involved a comparison of the number of independent commissioners to the total number of commissioners. based on the tests performed, ineffective monitoring had no influence on fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. the results obtained are in accordance with the studies conducted by husmawati et al. (2017), maghfiroh et al. (2015), setiawati and baningrum (2018), sihombing and rahardjo (2014), and ulfah et al. (2017) which found that ineffective monitoring had no effect on fraudulent financial reporting. with the presence of an independent board of commissioners, the company should be able to monitor and evaluate how the company is operating. however, in practice, the appointment of an independent board of commissioners in a corporation that should aim as a controller is merely a formality to comply with corporate requirements and does not play a role in avoiding fraud. according to maghfiroh et al. (2015), the establishment of the board of commissioners is undertaken solely to satisfy the company's official necessities and was not meant to actualize good governance company (ggc). thus, the appointment of the board of commissioners cannot be used as a benchmark if supervision on the company's performance is effective. it cannot ensure whether the company commits fraud or not. nature of industry and fraudulent financial reporting nature of industry is the second variable that explaines the opportunity element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011). nature of industry was proxied by receivables, i.e. the ratio of the difference between the company's receivables in year t and t-1 with the company's receivables in year t. the results of this study indicated that the nature of the industry had no impact on fraudulent financial reporting in indonesia. this statement is in line with the research conducted by akbar (2017), husmawati et al. (2017), setiawati and baningrum (2018), tiffani and marfuah (2015), and yesiariani and rahayu (2017) who found the nature of industry did not affect fraudulent financial fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 641 reporting. the average of changes in the company's receivables from the previous year has no effect on the company's cash turnover. the number of receivables owned by the company does not reduce the company's cash used to support operational activities, so the ratio of changes in accounts receivable to the company does not affect and does not encourage managers to commit fraudulent financial reporting (yesiariani & rahayu, 2017). this study found that manufacturing companies in indonesia during the year of observation were in good condition, so they did not cause managers to commit fraudulent financial reporting. however, the results of indonesia’s case in this study were in contrast to manufacturing companies in malaysia proving the nature of industry had a positive effect on fraudulent financial reporting. the results of this study are in line with research by annisya et al. (2016), putriasih et al. (2016), and sihombing and rahardjo (2014). companies with less cash and more receivables indicate their cash management system is not working well. the limited amount of cash can encourage management to manipulate financial statements (sihombing & rahardjo, 2014). if the amount of cash is reduced, the possibility of fraudulent financial reporting will be even greater because the company will minimize the number of receivables and maximize cash, with the aim of attracting investors. quality of external auditor and fraudulent financial reporting quality of external auditor is the third variable that describes the opportunity element in the theory of fraud pentagon (howarth et al., 2011). it was measured using a dummy variable with a condition that companies using the big four audit services would be signed as 1, while those who did not employ the big four audit services were given 0. in this study, the quality of external auditors had a positive effect on fraudulent financial reporting in indonesia. the results are in conformity with the research conducted by apriliana and agustina (2017). the quality of external auditors has a positive influence on fraudulent financial reporting since the big four public accounting firms, which consist of deloitte, pwc, ey, and kpmg, are acknowledged to have higher capabilities and experience in detecting all fraud. auditors who work at the big four are also believed to be more independent and able to avoid conflicts of interest. thus, the usage of qualified auditors will improve audit findings and will be capable of giving higher quality audit results than non-big four. conversely, the quality of external auditors at companies in malaysia did not affect fraudulent financial reporting. the results are in line with setiawati and baningrum (2018), bawekes et al. (2018), ulfah et al. (2017), and vivianita and indudewi (2018) who found the quality of external auditors did not affect fraudulent financial reporting. auditors who work in the big four and non-big four have the same responsibility, including conducting audits of financial statements based on the same standards, which are auditing standards. thus, in this respect, the quality, especially the public accounting firms where the auditor works, cannot be used as a reference to judge the performance of the auditor in carrying out his duties. the quality of the auditor can be evaluated from how the auditor can exhibit findings that indicate the incidence of fraud by referring to audit standards, and how the auditor is able to preserve his independence in charge of the work. fraudulent financial reporting committed by the company is not based on whether or not the external auditor audits the financial fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 642 statements, but is based on the ethics, morality, and personality of the firm's members, especially managers (vivianita & indudewi, 2018). change in auditor and fraudulent financial reporting the rationalization element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011) was explained by the change in auditor variable. this variable was proxied by a dummy variable with the provision that if the company changed auditors it would be assigned code 1, while those that did not change auditors were signed as 0. based on the results of hypothesis testing, the change in auditor had no influence on fraudulent financial reporting in both indonesia and malaysia. the results of this study are in line with studies by setiawati and baningrum (2018), sihombing and rahardjo (2014), tiffani and marfuah (2015), vivianita and indudewi (2018), and yesiariani and rahayu (2017) which established that change in auditor did not affect fraudulent financial reporting. according to vivianita and indudewi (2018), fraud occurs because there is an opportunity and motivation for managers to serve their own goals, regardless of whether the external auditor is replaced or not. auditor turnover cannot be used as a standard to detect whether a corporation commits fraud or not. this is because several factors cause companies to change auditors, one of which is the issuance of government regulation of the republic of indonesia number 20 of 2015 article 11 paragraph 1 which explains that the provision of audit services on financial statements to an entity by a public accountant is limited to a maximum of 5 (five) consecutive financial years. with the change of auditors, it is also feasible if the firm wants the performance to increase after replacing the new auditor. change in director and fraudulent financial reporting the capability element in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011) was explained by the change in director variable. the change in auditor variable was proxied by a dummy variable with the provision that if the firm changed directors, it would be coded 1, while those who did not change directors were coded 0. in this study, change in director demonstrated the results had no effect on fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. the results of this test confirm with earlier studies by apriliana and agustina (2017), bawekes et al. (2018), setiawati and baningrum (2018), sihombing and rahardjo (2014), and yesiariani and rahayu (2017) which revealed that change in director had no influence on fraudulent financial reporting. based on prior research, the turnover or change in the board of directors in the corporation mentioned in the annual report might occur due to the transfer of authority and the results of the gms (general meeting of shareholders). in addition, another reason why it cannot reflect fraud in the sample companies is due to the fact that former director has passed away or the director's incumbency has ended so that a change in director is necessary. the change in director carried out by the firm occurs because the company's major stakeholders demand an improvement in performance, which is done by appointing directors who are more competent than the previous directors (yesiariani & rahayu, 2017). fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 643 frequent number of ceo’s pictures and fraudulent financial reporting the element of competence in the fraud pentagon theory (howarth et al., 2011) was explained by the frequent number of ceo's pictures variable. this variable was proxied by how many times the ceo's images appear in the company's annual financial statements. based on the findings of hypothesis testing, the frequent number of ceo's pictures variable could not reflect any influence on fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. the number of images inserted in the annual financial reports cannot be used as an indicator to ascertain whether the company is practicing fraudulent financial reporting. the images attached in the financial statements serve to provide information as well as introduce to the public, particularly for stakeholders, who the ceo(s) of the company is(are). additionally, the pictures also aim to illustrate how much responsibility the ceo has in each series of activities and in directing the organization. the results of this study are corroborated by setiawati and baningrum (2018) which revealed the frequent number of ceo's pictures had no effect on fraudulent financial reporting. the more ceo photos indicate the firm has many ceos, which means the company will get a bunch of ideas to run the company. if these ideas are advantageous for the company, fraud will not arise (setiawati & baningrum, 2018). the difference between fraud in indonesia and malaysia based on the results of the different t-test, indonesia and malaysia had differences regarding fraudulent financial reporting. the difference in the level of fraud between indonesia and malaysia is due to their economic background, the nature of individuals that are dissatisfied and always feel inadequate, as well as the awareness and compliance of civilians, specifically individual companies, to the applicable law. low awareness and compliance with the law will encourage individuals to conduct activities against the law to benefit themselves or their groups. in addition, the urge of economic needs and the nature of being dissatisfied and always feeling inadequate would push individuals to try all necessary to meet their needs, for both personal and collective benefits. conclusion based on the results of testing and data analysis on indonesian and malaysian manufacturing companies, it could be concluded that financial targets had a positive impact on fraudulent financial reporting in indonesia, but there was no effect in malaysia. financial stability had a positive effect on fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. personal financial need had no influence on fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. external pressure had no impact on fraudulent financial reporting in indonesia but had a positive impact in malaysia. ineffective monitoring did not affect fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. nature of industry had no influence on fraudulent financial reporting in indonesia but had a positive effect in malaysia. quality of external auditor had a positive influence but no effect was detected on fraudulent financial reporting in malaysia. change in auditor had no influence on fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. change in director did not fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 644 influence fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. frequent number of ceo's pictures had no effect on fraudulent financial reporting in indonesia and malaysia. there are differences in the level of fraudulent financial reporting in manufacturing companies between indonesia and malaysia. in conducting this research, the authors were faced with limitations. it was to measure the element of opportunity (quality of external auditor), element of rationalization (change in auditor), capability (change in director), and element of arrogance (frequent number of ceo's pictures) that still employed dummy variables. based on the results of this study, there are several suggestions that researchers can recommend, and can be considered for further research. for instance, replacing the dummy on the variables of quality of external auditor, change in auditor, and change in director to alternative measuring instruments. for further research, samples of companies listed on the stock exchange from asean countries can be used. it will be possible to employ different measures of the dependent variable. for further researchers, it is hoped that they can do research on the analysis of fraud pentagon using financial reports in the public sector, especially government agencies. references akbar, t. (2017). the determination of fraudulent financial reporting causes by using pentagon theory on manufacturing companies in indonesia. international journal of business, economics and law, 14(5), 106–113. retrieved from http://ijbel.com/wpcontent/uploads/2018/02/k14_235.pdf american institute of certified public accountants (aicpa). (2002). consideration of fraud in a financial statement audit. statement on auditing standards no. 99. new york, ny: aicpa. retrieved from https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downloadab ledocuments/au-00316.pdf annisya, m., lindrianasari, l., & asmaranti, y. (2016). pendeteksian kecurang laporan keuangan menggunakan fraud diamond. jurnal bisnis dan ekonomi, 23(1), 72-89. retrieved from https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4307 apriliana, s., & agustina, l. (2017). the analysis of fraudulent financial reporting determinant through fraud pentagon approach. jurnal dinamika akuntansi, 9(2), 154– 165. https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036 association of certified fraud examiners (acfe). (2012). report to the nations on occupational fraud and abuse – 2012 global fraud study. retrieved from https://www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/rttn/2012-report-tonations.pdf bawekes, h., simanjuntak, a., & daat, s. (2018). pengujian teori fraud pentagon terhadap fraudulent financial reporting. jurnal akuntansi dan keuangan daerah, 13(1), 114-134. retrieved from http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/jurnalakuntansiuncen/article/view/ 39 cressey, d. r. (1953). other people’s money: a study of the social psychology of embezzlement. glencoe, il: free press. http://ijbel.com/wp-content/uploads/2018/02/k14_235.pdf http://ijbel.com/wp-content/uploads/2018/02/k14_235.pdf https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/au-00316.pdf https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/au-00316.pdf https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4307 https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036 https://www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/rttn/2012-report-to-nations.pdf https://www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/rttn/2012-report-to-nations.pdf http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/jurnalakuntansiuncen/article/view/39 http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/jurnalakuntansiuncen/article/view/39 fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 645 dechow, p. m., sloan, r. g., & sweeney, a. p. (1995). detecting earnings management. the accounting review, 70(2), 193–225. retrieved from http://www.jstor.org/stable/248303 government regulation. (2019). government regulation of the republic of indonesia number 20 of 2015. retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/home/download/28698/pp%20nomor%2020%20tah un%202015.pdf hamdani, r., & albar, a. r. (2016). internal controls in fraud prevention effort: a case study. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 20(2), 127–135. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art5 hasnan, s., rahman, r. a., & mahenthiran, s. (2012). management motive, weak governance, earnings management, and fraudulent financial reporting: malaysian evidence. journal of international accounting research, 12(1), 1–27. https://doi.org/10.2308/jiar-50353 hidayah, e., & saptarini, g. d. (2019). pentagon fraud analysis in detecting potential financial statement fraud of banking companies in indonesia. proceeding of the 3rd international conference on accounting, business & economics. retrieved from https://journal.uii.ac.id/icabe/article/view/14697 howarth, c., campbell, c., cornish, f., franks, b., garcia-lorenzo, l., gillespie, a., … tennant, c. (2013). insights from societal psychology: the contextual politics of change. journal of social and political psychology, 1(1), 364–384. https://doi.org/10.5964/jspp.v1i1.64 husmawati, p., septriani, y., rosita, i., & handayani, d. (2017, october). fraud pentagon analysis in assessing the likelihood of fraudulent financial statement (study on manufacturing firms listed in bursa efek indonesia period 2013-2016). international conference of applied science on engineering, business, linguistics and information technology. jones, j. j. (1991). earnings management during import relief investigations. journal of accounting research, 29(2), 193–228. https://doi.org/10.2307/2491047 legatum institute. (2015). the legatum prosperity index rankings 2015. retrieved from https://li.com/reports/2015-legatum-prosperity-index/ lennox, c., & pittman, j. a. (2010). big five audits and accounting fraud. contemporary accounting research, 27(1), 209–247. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01007.x lou, y.-i., & wang, m.-l. (2011). fraud risk factor of the fraud triangle assessing the likelihood of fraudulent financial reporting. journal of business & economics research (jber), 7(2), 61-78. https://doi.org/10.19030/jber.v7i2.2262 maghfiroh, n., ardiyani, k., & syafnita, s. (2015). analisis pengaruh financial stability, personal financial need, external pressure, dan ineffective monitoring pada financial statement fraud dalam perspektif fraud. jurnal ekonomi dan bisnis, 16(1), 51-66. retrieved from https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/321 mulford, c.w., & comiskey, e.e. (2002). the financial numbers game: detecting creative accounting practices. new york: john wiley and sons. pricewaterhousecoopers. (2016). economic crime from the board to the ground: why a disconnect is putting malaysian companies at risk. global economic crime survey (malaysia report). retrieved from https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/gecs-report-2016.pdf putriasih, k., herawati, n.t., wahyuni, m.a. (2016). analisis fraud diamond dalam mendeteksi financial statement fraud: studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) tahun 2013-2015. jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi undiksha, 6(3), 1-12. retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/s1ak/article/view/8808 http://www.jstor.org/stable/248303 https://peraturan.bpk.go.id/home/download/28698/pp%20nomor%2020%20tahun%202015.pdf https://peraturan.bpk.go.id/home/download/28698/pp%20nomor%2020%20tahun%202015.pdf https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art5 https://doi.org/10.2308/jiar-50353 https://journal.uii.ac.id/icabe/article/view/14697 https://doi.org/10.5964/jspp.v1i1.64 https://doi.org/10.2307/2491047 https://li.com/reports/2015-legatum-prosperity-index/ https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01007.x https://doi.org/10.19030/jber.v7i2.2262 https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/321 https://www.pwc.com/my/en/assets/publications/gecs-report-2016.pdf https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/s1ak/article/view/8808 fathmaningrum & anggarani fraud pentagon and fraudulent financial reporting: … journal of accounting and investment, 2021 | 646 saputra, m.a.r., & kesumaningrum, n.d. (2017). analisis faktor –faktor yang mempengaruhi fraudulent financial reporting dengan perspektif fraud pentagon pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2015. jurnal akuntansi dan keuangan, 22(2). pp. 121-134 septriani, y., & handayani, d. (2018). mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud pentagon. jurnal akuntansi, keuangan dan bisnis, 11(1), 11–23. retrieved from https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1701 setiawati, e., & baningrum, r. m. (2018). deteksi fraudulent financial reporting menggunakan analisis fraud pentagon: studi kasus pada perusahaan manufaktur yang listed di bei tahun 2014-2016. riset akuntansi dan keuangan indonesia, 3(2), 91–106. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6645 siddiq, f. r., achyani, f., & zulfikar. (2015). fraud pentagon in detecting financial statement. national seminar and the 4th call for syariah paper 1, 1–14. sihombing, k. s., & rahardjo, s.n. (2014). analisis fraud diamond dalam mendeteksi financial statement fraud: studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) tahun 2010-2012. diponegoro journal of accounting, 3(2), 657-668. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6136 skousen, c. j., smith, k. r., & wright, c. j. (2009). detecting and predicting financial statement fraud: the effectiveness of the fraud triangle and sas no. 99. corporate governance and firm performance, 53–81. https://doi.org/10.1108/s15693732(2009)0000013005 tiffani, l., & marfuah, m. (2015). deteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19(2), 112–125. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art3 ulfah, m., nuraina, e., & wijaya, a. l. (2017). the impact of fraud diamond in detecting financial statement fraud (empirical study indonesian banking listed on indonesia stock exchange). the 9th forum ilmiah pendidikan akuntansi (fipa). retrieved from http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/fipa/article/view/291 utama, i., ramantha, i., & badera, i. (2018). analisis faktor-faktor dalam perspektif fraud triangle sebagai prediktor fraudulent financial reporting. e-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana, 7(1), 251-278. https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i01.p09 vivianita, a., & indudewi, d. (2019). financial statement fraud pada perusahaan pertambangan yang dipengaruhi oleh fraud pentagon theory (studi kasus di perusahaan tambang yang terdaftar di bei tahun 2014-2016). jurnal dinamika sosial budaya, 20(1), 1-15. https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i1.1229 wolfe, d. t., & hermanson, d.r. (2004). the fraud diamond: considering the four elements of fraud. the cpa journal, 74(12), 1-5. yesiariani, m., & rahayu, i. (2017). deteksi financial statement fraud: pengujian dengan fraud diamond. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 21(1), 49–60. https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5 https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1701 https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6645 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6136 https://doi.org/10.1108/s1569-3732(2009)0000013005 https://doi.org/10.1108/s1569-3732(2009)0000013005 https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art3 http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/fipa/article/view/291 https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i01.p09 https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i1.1229 https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5 *corresponding author, e_mail adrress: herawati@trunojoyo.ac.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, hlm: 104-117, juli 2016 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0048.104-117 faktor-faktor internal individual dalam pembuatan keputusan etis: studi pada konsultan pajak di kota surabaya martana arrazaqu arestanti; nurul herawati*; emi rahmawati program studi akuntansi universitas trunojoyo madura, jl. raya telang, bangkalan, madura, jawa timur, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 15 nov 2015 revised 25 feb 2016 accepted 17 mar 2016 this study aims to examine the influence of individual factors (perception of the importance of ethical and social responsibility; machiavellianism; ethical reasoning) toward ethical decision making of tax consultants. this study used 50 tax consultants as the study samples in tax consultant office in surabaya. the method of data analysis using regression analysis. this study reveals perception of the importance of ethical and social responsibility have positive influence toward ethical decision making by tax consultant, machiavellianism have negative influence toward ethical decision making by tax consultant and ethical reasoning have positive imfluence toward ethical decision making. the implication of this study is a person who has a high perception of the importance of ethical and responsibility supporting that person to conduct ethical decision making. the general director of taxation or the official which is delegated in issuing tax practical license needed to conduct a machiavellianism trait test from tax consultant itself. besides, it also takes to be ensured that the tax consultant who have had the licence is an individual who has a high moral maturity (post conventional stage), so that the possibilities will be less to approve the non-ethical act and more independent in decision making which is related to ethical dilemma. © 2016 jai. all rights reserved keywords: perception, ethics, social responsibility, machiavellianism, ethical reasoning, ethical decision making pendahuluan indonesia menggunakan self assessment system dalam penerapan perpajakannya. sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. namun beberapa studi seperti noviati (1997); damayanti (2004); dan tarjo dan kusumawati (2006) menemukan bahwa pelaksanaan self assessment system belum berjalan baik. studi novianti (1997) menemukan bahwa pelaksanaan self assessment belum bisa diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi terutama pemilik koskosan, karena mereka sering kali tidak melaporkan atau mencantumkan pajak penghasilannya pada surat pemberitahuan (spt). studi damayanti (2004) menunjukkan bahwa self assessment system untuk wajib pajak badan di salatiga belum berjalan dengan baik. studi tarjo dan kusumawati (2006) menemukan bahwa self assessement system di bangkalan belum terlaksana dengan baik. karena wajib pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena wajib pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada wajib pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya. sedangkan dalam kasus pelaporan pajak, meskipun wajib pajak sudah melaksanakan pelaporan, namun hal itu dilakukan bukan karena kesadaran mereka sendiri tetapi karena adanya denda. menurut studi tarjo dan kusumawati (2006) terhadap 56 wajib pajak di bangkalan (lihat tabel 1), tidak semua wajib pajak mengerti dan memahami peraturan perpajakan dan implementasinya. prosentase wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku sebesar 69,6%. prosentase wajib pajak yang tidak mengetahui perubahan peraturan perpajakan sebesar 78,6%. prosentase wajib pajak yang tidak mampu menghitung pajak sebesar 57,1%. prosentase wajib pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan sebesar 53,6%. sementara, tingkat kesalahan yang pernah dibuat oleh wajib pajak sebe arestanti et al. – pembuatan keputusan etis konsultan pajak 105 tabel 1. partisipasi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang n prosentase pengetahuan mengenai tarfi pajak yang berlaku mengetahui 17 30,6 tidak 39 69,6 pengetahuan perubahan peraturan perpajakan mengetahui 12 21,4 tidak 44 78,6 kemampuan menghitung pajak mampu 24 42,9 tidak mampu 32 57,1 pembuatan catatan keuangan/penghasilan ya 24 42,9 tidak 32 57,1 penghitung pajak terutang intern 24 42,9 fiskus 22 39,3 konsultan 10 17,8 kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajib pajak dalam perhitungan pajak penghasilan pernah 30 53,6 tidak 26 46,4 sumber: tarjo dan kusumawati (2006) sar 53,6%. tingkat kesalahan ini cukup tinggi sehingga bisa jadi menjadi alasan kenapa wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dalam perhitungan pajaknya. menurut sugianto (jawa pos, 2008), jasa konsultasi pajak terus berkembang dan semakin diminati wajib pajak. sugianto (jawa pos, 2008) juga mengatakan tahun 2008, secara kumulatif, jasa konsultasinya melayani lebih dari 150 perusahaan, dengan sekitar 500 penugasan dan trendnya terus meningkat. sugiono menyatakan maraknya pengguna jasa konsultan pajak juga disebabkan banyaknya aturan baru yang terbit tahun 2008 (jawa pos, 2008). devos (2012) menyatakan wajib pajak menggunakan konsultan pajak—untuk mewakilinya—dengan sejumlah alasan. alasan-alasan yang dinyatakan devos (2012) antara lain: keinginan untuk melaporkan spt yang akurat terutama karena kurangnya pengetahuan pajak mereka berdasarkan kompleksitas hukum pajak saat ini, keinginan untuk meminimalkan pajak mereka yang diwajibkan untuk dibayar, ketakutan mereka akan membuat kesalahan dan dikenai sanksi, atau hanya karena kurangnya waktu untuk menyelesaikannya. cash et al. (2007) menyatakan konsultan pajak harus terus memberikan pelayanan terbaik yang mereka bisa untuk kliennya, termasuk pengurangan pajak ketika hal itu dapat dilakukan dengan cara yang etis dan berdasarkan hukum dan dalam kepentingan terbaik dari klien. gupta (2015) menemukan bahwa klien lebih memilih penjelasan yang terbatas dari implikasi peraturan perpajakan terkait dengan urusan pajak mereka dan kewajiban mereka berdasarkan hukum pajaknya. studi tan (1999) menemukan bahwa wajib pajak, yang adalah pemilik bisnis yang didominasi kecil, lebih setuju dengan rekomendasi konservatif yang diberikan oleh konsultan pajak. menariknya, wajib pajak juga setuju, meskipun kurang kuat, dengan rekomendasi agresif dari konsultan pajak mereka. sekjen komwas perpajakan dalam achmad (2014) menyatakan: ”profesi ideal konsultan pajak harus memiliki independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan bisnis industrinya”. konsultan pajak memiliki kode etik untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan integritasnya dalam menjalankan profesinya. disisi lain, studi tan (1999) menunjukkan bahwa ada kecenderungan bagi klien yang tidak setuju dengan rekomendasi konsultan pajaknya dan memilih untuk mengakhiri penggunaan jasanya, meskipun tidak ada bukti yang jelas untuk menunjukkan bahwa ini hanya terjadi ketika keinginan mereka untuk rekomendasi konservatif tidak terpenuhi. disinilah dibutuhkan pembuatan keputusan etis oleh seorang konsultan pajak. blanthorne et al. (2014) menyatakan bahwa isu ini muncul sebagai akibat dari adanya masalah dual agency pada hubungan antara konsultan pajak dengan klien; di satu sisi konsultan pajak perlu membina hubungan baik dengan klien, namun disisi lain konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pajak. purnamasari (2006) memaparkan bahwa kepribadian individu mempengaruhi perilaku etis. penelitian terkait dengan perilaku etis telah banyak dilakukan. penelitian yang meneliti perilaku etis mahasiswa dan akuntan dilakukan oleh richmond jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 104-117, juli 2016 106 (2001), chrismastuti dan purnamasari (2004), anton (2012), sari et al. (2012) dan arif et al. (2014). sementara, penelitian yang meneliti perilaku etis auditor dalam menghadapi dilema etika dan konflik yang dapat menurunkan independensi, seperti nugrahaningsih (2005), purnamasari (2006), pramono dan ario (2009), safitri (2013). penelitian perilaku etis wajib pajak pernah dilakukan oleh ramadhani (2015). penelitian perilaku etis konsultan pajak dalam menghadapi dilema etika dan konflik yang dapat menurunkan independensi dilakukan oleh burns dan kiecker (1995), shafer dan simmons (2008), bobek et al. (2010), doyle et al. (2013), doyle et al. (2014), hughes et al. (2016). di indonesia juga telah dilakukan oleh jiwo (2011), dan krismanto (2014). jiwo (2011) meneliti konsultan pajak di kap di kota semarang, sedangkan kris-manto (2014) meneliti konsultan pajak dan staff pajak di beberapa kantor konsultan pajak bandung. studi ini merupakan penelitian replikasi dari shafer dan simmons (2008) dan jiwo (2011), dengan menguji kembali pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis seorang konsultan pajak, khususnya yang berada di kota surabaya. studi ini meliputi persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellian dan pertimbangan etis dalam pembuatan keputusan etis. dua pertimbangan yang membuat penelitian ini penting dilakukan adalah karena kasus-kasus perpajakan yang ada telah menjadi fenomena tersendiri dalam dunia perpajakan. di surabaya, terdapat kasus 13 konsultan pajak dijebloskan ke penjara (amarullah, 2010) karena memalsukan ssp dan uangnya tidak disetorkan tapi untuk keperluan pribadi serta berkonspirasi dengan lima pns pajak yang bertugas di lingkungan kanwil direktorat jenderal pajak jatim i jl jagir. di tingkat nasional, kasus dugaan korupsi pajak dan pencucian uang dhana widyatmika pada tahun 2012 melibatkan konsultan pajak (beritasatu.com 2012). perusahaan (wajib pajak) diduga melibatkan konsultan pajak dan dhana widyatmika (aparatur pajak) menangani resititusi pajak perusahaannya. pertimbangan lainnya adalah perbedaan budaya yang ada di setiap masyarakat dimana profesi itu berada. hunt dan vitell (1986) menyebutkan kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan sensitif akan adanya masalah-masalah etika dalam profesinya dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat di mana profesi itu berada, lingkungan profesi, lingkungan organisasi dan pengalaman pribadi. hudson dan miller (2005) menemukan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis mahasiswa, salah satunya adalah latar belakang budaya. kota surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah ibu kota jakarta. kota surabaya memiliki beragam kebudayaan dari madura, islam, arab, tionghoa, dan etnis lainnya yang berdiam di surabaya. keanekaragaman budaya inilah yang menarik untuk diuji kembali faktor internal individu konsultan pajaknya di kota surabaya. selain itu, terdapat kemungkinan hasil penelitian yang berbeda terkait dengan faktor internal individu konsultan pajak di lingkungan budaya atau masyarakat di kota surabaya. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori pengambilan keputusan etis dan teori perkembangan moral definisi keputusan etis menurut sparks dan pan (2009) “ethical decision is an individual’s selection of the most ethical decision among the different alternatives.” individu memiliki beberapa alternatif pilihan dan pemilihan yang paling etis merupakan keputusan etis. ferrell dan gresham (1985) menyusun sebuah kerangka untuk memahami proses pengambilan keputusan etis. model mendemonstrasikan bagaimana riset-riset sebelumnya dapat diintegrasikan untuk mengungkapkan keputusan etis, dimoderasi dengan faktor individu, signifikan dengan setting organisasi dan kesempatan untuk melakukannya. kerangka tersebut memberikan simpulan bahwa apabila seseorang menghadapi sebuah dilema etis, maka perilaku yang muncul dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan individu dan faktor di luar individu. hunt dan vitell (1986) mendefinisikan pengambilan keputusan etis sebagai pengambilan keputusan dengan pemahaman mengenai sebuah tindakan benar secara moral atau tidak. pengambilan keputusan etis melibatkan proses penalaran etis yang di dalamnya mengolaborasi kesadaran moral dan kemampuan moral kognitif seseorang yang pada akhirnya diwujudkan di dalam proses tindakan sebagai bentuk implementasi keputusan yang diambil (wisesa, 2011). pengambilan keputusan etis menurut rest et al. (1997) adalah “a psychologically structured process which causes an individual facing an ethical dilemma to make a morally right or morally wrong evaluation.” pembuatan keputusan etis merupakan sebuah proses psikologis ketika menghadapi dilema etis dalam membuat penilaian benar atau salah secara moral. teori perkembangan moral menjelaskan bagaimana tahapan penalaran moral seseorang. arestanti et al. – pembuatan keputusan etis konsultan pajak 107 studi lawrence kohlberg (1976) mengidentifikasi tiga tingkatan perkembangan moral. seorang individu pada tingkat pertama (pre-conventional) perkembangan moral menganggap harapan masyarakat menjadi eksternal untuk dirinya sendiri. pada tingkat ini, outcome perilaku yang tampaknya etis dapat termotivasi oleh keinginan individu untuk menghindari hukuman atau hasilnya (outcome) berada dalam kepentingan diri individu. misalnya, anak kecil biasanya berperilaku dengan cara tertentu semata-mata untuk menerima imbalan atau untuk menghindari hukuman. pada tingkat kedua (convensional), seorang individu bersangkutan dengan masyarakat, kesejahteraan orang lain, dan persepsi orang lain untuk moralitasnya. misalnya, remaja yang umumnya dianggap dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya yang menunjukkan tingkat kedua kemampuan penalaran moral. seorang individu yang telah mencapai tingkat ketiga (post-conventional), dan akan bertindak atas nama, orang lain dalam masyarakat. individu-individu ini percaya bertindak untuk kepentingan publik dan hak-hak individu yang ada secara independen dari masyarakat. berdasarkan teori perkembangan moral di atas, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan moral seseorang, maka semakin tinggi tingkat moralitasnya (jiwo, 2011). konsultan pajak definisi konsultan pajak menurut peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 111/pmk.03/2014 tentang konsultan pajak, adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. salah satu kewajiban konsultan pajak dalam pasal 23 pmk no. 111/pmk. 03/2014 adalah memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. budileksmana (2000) dan achmad (2014) menyatakan konsultan pajak memiliki fungsi tax consulting, tax settlement, tax mediation, attorney at tax law, dan agent of tax awareness. hughes dan moizer (2015) membagi jasa yang disediakan oleh konsultan pajak menjadi dua jenis: kepatuhan pajak dan perencanaan pajak/penghindaran pajak. kepatuhan pajak mencakup jasa yang melibatkan persiapan perhitungan pajak untuk diserahkan mewakili wajib pajak kepada otoritas pajak yang relevan, dan berurusan dengan dan mengatasi setiap pertanyaan berikutnya dan ketidakpastian yang ada. ini melibatkan pelaporan peristiwa ekonomi yang terjadi, dimana konsultan pajak berfungsi untuk memastikan bahwa pelaporan sesuai dengan undangundang pajak. terkadang undang-undang pajak mengandung daerah 'abu-abu' atau hukum tidak jelas, disitulah peran konsultan pajak diperlukan untuk memastikan tidak melanggar hukum pajak yang ada. perencanaan pajak/penghindaran (atau pencegahan) terjadi ketika praktisi pajak berupaya untuk menemukan cara-cara untuk mengurangi kewajiban wajib pajak. mardiasmo sebagaimana dikutip jefriando (2015) mengatakan, profesi konsultan pajak memiliki tanggung jawab yang besar. sebab, konsultan pajak seringkali menjadi teladan bagi para wajib pajak sehingga harus memberikan masukan yang benar. hughes dan moizer (2015) membagi jasa yang disediakan oleh praktisi pajak kedalam dua jenis, yaitu rekomendasi kepatuhan pajak (tax compliance) dan perencanaan/penghindaran pajak (tax planning/ avoidance). masih menurut hughes dan moizer (2015), jasa kepatuhan pajak biasanya melibatkan persiapan perhitungan pajak untuk pelaporan atas nama wajib pajak kepada otoritas pajak yang relevan, dan berurusan dengan dan menyelesaikan setiap pertanyaan berikutnya dan ketidakpastian. pada situasi ini pelibatan praktisi pajak bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan sesuai dengan undangundang pajak. sementara itu, undang-undang pajak mungkin berisi daerah 'abu-abu' hukum tidak jelas, kadang-kadang situasi dimana undang-undang yang diterapkan ambigu. jasa perencanaan/penghindaran pajak (atau mitigasi) terjadi ketika praktisi pajak mencoba untuk menemukan cara-cara untuk mengurangi kewajiban wajib pajak. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 111/pmk.03/2014 tentang konsultan pajak, pasal 3 menyatakan untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak, seorang konsultan pajak yang telah memenuhi persyaratan, harus mempunyai izin praktik yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk. pasal 4 ayat 1 menyatakan izin praktik yang diberikan kepada konsultan pajak terdiri dari: izin praktik tingkat a; izin praktik tingkat b; dan izin praktik tingkat c. pasal 4 ayat 2 menyatakan izin praktik tingkat a diberikan kepada konsultan pajak yang memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat a. pasal 4 ayat 3 menyatakan izin praktik tingkat b diberikan kepada konsultan pajak yang memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat b.pasal 4 ayat 4 menyatakan izin praktik tingkat c diberikan kepada konsultan pajak yang memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat c. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 111/pmk.03/2014 tentang konsultan pajak, pasal 8 menyatakan: sertifikat konsultan pajak tingkat a, yaitu sertifikat konsultan pajak yang jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 104-117, juli 2016 108 menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan indonesia; sertifikat konsultan pajak tingkat b, yaitu sertifikat konsultan pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada wajib pajak penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan indonesia; dan sertifikat konsultan pajak tingkat c, yaitu sertifikat konsultan pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. persepsi pentingnya etika, tanggung jawab sosial dan pembuatan keputusan etis gray et al. (2012) menjelaskan persepsi sebagai berikut: “…mind perception entails ascribing mental capacities to other entities, whereas moral judgment entails labeling entities as good or bad or actions as right or wrong. we suggest that mind perception is the essence of moral judgment.” gray et al. (2012) juga menyatakan persepsi pikiran adalah hakikat penilaian moral. kohlberg (1976) mengidentifikasi tiga tingkatan perkembangan moral. semakin tinggi tingkat perkembangan moral seseorang, maka semakin tinggi tingkat moralitasnya. sementara, singhapakdi et al. (2001) menyatakan bahwa: ‘‘this is a pragmatic view based on an argument that managers must first perceive ethics dan social responsibility to be vital to organizational effectiveness before their behaviors will become more ethical dan reflect greater social responsibility.’’ dari kutipan di atas, seorang manajer mempersepsikan bahwa etika dan tanggung jawab sosial menjadi penting untuk efektivitas organisasi sebelum perilaku mereka akan menjadi lebih etis dan mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih besar. dengan demikian, dari perspektif praktis, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial untuk keberhasilan organisasi cenderung menjadi faktor penting dalam perilaku bisnis yang sebenarnya. singhapakdi et al. (1995) meneliti pengaruh nilai-nilai etika perusahaan dan filosofi moral pribadi terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dari profesional pemasaran. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara nilai-nilai etika perusahaan pemasar dan persepsipersepsinya mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. hasil penelitiannya juga mengungkapkan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial pemasar (marketers) sebagian dapat dijelaskan oleh filsafat moral mereka (idealisme dan relativisme). singhapakdi et al. (1996) mengembangkan intrumen yang handal dan valid untuk mengukur bagaimana para pemasar (marketer) mempersepsikan peran etika dan tanggung jawab sosial dalam sebuah organisasi yang efektif. kurpis et al. (2008) mencatat bahwa karena sifat khusus dari bisnis, profesional bisnis cenderung menghadapi dilema etika yang unik untuk profesi mereka. demikian juga dengan profesi konsultan pajak. isu pengambilan keputusan etis konsultan pajak sebagai akibat dari adanya masalah dual agency pada hubungan antara konsultan pajak dengan klien; di satu sisi konsultan pajak perlu membina hubungan baik dengan klien, namun disisi lain konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pajak (blanthorne et al., 2014). shafer dan simmons (2008) mengkaji pengaruh perilaku terhadap persepsi pentingnya etika perusahaan dan tanggung jawab sosial pada kesediaan praktisi pajak profesional untuk mengadvokasi skema penghindaran agresif atas nama klien perusahaan. studi shafer dan simmons (2008) berhipotesis bahwa praktisi yang mempersepsikan etika perusahaan dan tanggung jawab sosial tersebut lebih penting akan menilai penghindaran (avoidance) agresif kurang menguntungkan, dan karenanya akan memperkirakan kemungkinan yang lebih rendah dari persetujuan dalam skema tersebut. temuan, berdasarkan survei dari para profesional pajak di hong kong, mendukung hipotesis. jiwo (2011) menjelaskan bahwa konsultan pajak di kantor akuntan publik (kap) semarang memiliki pemahaman etika yang baik dalam menjalankan pekerjaannya konsultan pajak mempunyai persepsi terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi dan baik. oleh karena itu, penelitian ini berupaya menguji bagaimanakah pengaruh persepsi konsultan perpajakan atas pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis. berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka hipotesis satu yang dirumuskan adalah sebagai berikut: arestanti et al. – pembuatan keputusan etis konsultan pajak 109 h1: persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak. sifat machiavellianisme dan pembuatan keputusan etis teori pengambilan keputusan etis yang dimodelkan ferrell dan gresham (1985) menjelaskan bahwa apabila seseorang menghadapi sebuah dilema etis, maka perilaku yang muncul dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan individu. individu machiavellian digambarkan sebagai kurang melibatkan emosi dengan orang lain, memiliki sedikit hubungan interpersonal, dan cenderung lebih menolak normanorma etika untuk mencapai tujuan pribadi (christie dan geis, 1970). rayburn dan rayburn (1996) meneliti hubungan antara karakter kepribadian (personality traits) dan orientasi etis mahasiswa akuntansi. rayburn dan rayburn (1996) menemukan individu— dengan intelegensi yang tinggi—lebih machiavellian dan berkepribadian tipe a tetapi berorientasi kurang etis daripada individu dengan kecerdasan lebih rendah. machiavellians cenderung memiliki kepribadian tipe a, tetapi cenderung berorientasi kurang etis dari non machiavellians. namun, individu dengan kepribadian tipe a berorientasi lebih etis daripada individu dengan kepribadian tipe b. christie dan geis (1970) menyatakan bahwa: “machiavellianism as a construct represents a set of behaviors that include lack of conventional morality, negativism dan emotional detachment.” machiavellianism sebagai konstruk yang melambangkan serangkaian perilaku yang meliputi kurangnya moralitas, sikap negatif dan detasemen emosional. richmond (2001) menjelaskan bahwa kecenderungan sifat machiavellian yang semakin tinggi maka seseorang akan cenderung untuk berperilaku tidak etis. sebaliknya, jika kecenderungan sifat machiavellian rendah maka seseorang akan cenderung untuk berperilaku etis. murphy (2012) menemukan bahwa akuntan machiavellian lebih cenderung melaporkan laporan keuangan secara keliru dibandingkan dengan machiavellianism yang lebih rendah. purnamasari (2006) menjelaskan bahwa individu dengan sifat machiavellian tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan. penelitian yang ada secara konsisten menemukan bahwa machiavellian menunjukkan nilai-nilai etika yang rendah. studi shafer dan simmons (2008) berhipotesis bahwa praktisi pajak profesional dengan orientasi machiavellian kuat akan cenderung merasa bahwa etika perusahaan dan tanggung jawab sosial itu penting, dan lebih cenderung menilai skema penghindaran pajak agresif menguntungkan. temuan, berdasarkan survei dari para profesional pajak di hong kong, mendukung hipotesis tersebut. berangkat dari temuan tersebut maka studi ini berupaya menguji bagaimana pengaruh machiavellianisme terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak di kota surabaya. sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: h2: sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak. pertimbangan etis dan pembuatan keputusan etis ponemon (1992) menyatakan bahwa level pertimbangan etis yang lebih tinggi akan meningkatkan sensitifitas seorang individu untuk lebih mengkritisi kejadian, masalah dan konflik. auditor dengan kapasitas pemikian etis yang tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik dan dilema etis, dan lebih independen dalam membuat keputusan yang terkait dengan dilema etis. sweeney dan roberts (1997) meneliti apakah pertimbangan etis berpengaruh pada penilaian independensi seorang auditor. temuan yang paling signifikan adalah tingkat perkembangan moral auditor mempengaruhi kepekaannya terhadap masalah etika dan keputusan independen. purnamasari (2006) menyatakan pertimbangan etis yang tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik dan dilema etis, bahwa individu yang lebih berkembang secara moral (pertimbangan etisnya lebih tinggi) kemungkinannya akan lebih kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis dan lebih independen dalam membuat keputusan yang terkait dengan dilema etis. fleischman et al. (2007) meneliti persepsi manajer profesional—dengan menggunakan dua sketsa situasional—untuk menyelidiki secara empiris dua dari empat langkah dari rest (1986) terkait proses pertimbangan etis dan menemukan indikasi bahwa proses pertimbangan etis secara signifikan berhubungan dengan pengambilan keputusan etis. jiwo (2011) menyatakan pertimbangan etis telah menjadi komponen penting dalam studi mengenai kepribadian dalam profesi akuntansi karena banyak pertimbangan profesional yang ditentukan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai individual. profesi akuntansi, termasuk dalam perpajakan, selalu berhadapan dengan tekanan untuk mempertahankan standar etika yang tinggi di tengah kompetisi yang terus meningkat. beberapa penelitian terdahulu seperti yang terangkum. jiwo (2011) menyarankan individu yang berkembang dengan moral yang lebih baik, kecil jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 104-117, juli 2016 110 kemungkinannya berperan dalam kepribadian yang tidak etis. blanthorne et al. (2014) menemukan bahwa pertimbangan moral mempengaruhi keputusan pelaporan pajak agresif terpisah dari pengaruh tekanan klien. karena tingkat pertimbangan moral meningkat, posisi pelaporan agresivitas ditemukan juga menurun. seorang konsultan pajak dengan pertimbangan etis yang baik diharapkan dapat membuat keputusan yang cenderung etis, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. h3: pertimbangan etis berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak. metode penelitian sampel penelitian sampel penelitian ini adalah 50 orang konsultan pajak bersertifikat di kota surabaya. kriteria sampel yang digunakan adalah: (1) warga negara indonesia; (2) berprofesi sebagai konsultan pajak; dan (3) memiliki sertifikat konsultan pajak. alasan kriteria sampel ini adalah sesuai dengan kriteria konsultan pajak dalam peraturan menteri keuangan republik indonesia no. 111/pmk. 03/2014 tentang konsultan pajak. dalam penyebaran kuesioner tidak semua kantor konsultan pajak (kkp) di kota surabaya mau menerimanya. terdapat 25 kkp yang tidak bersedia menerima kuesioner dikarenakan konsultan pajaknya tidak bersedia menjadi responden. hanya terdapat 55 kkp yang bersedia dalam menerima penyebaran kuisioner yang berlokasi di surabaya. hasil akhir sampel yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 50 kuisioner. definisi operasional variabel penelitian variabel independen persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial etika mengacu pada sistem atau kode perilaku kewajiban moral yang menunjukan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat (kurniawan dan sadjiarto, 2013). prinsip-prinsip etika profesional dinyatakan dalam lima butir prinsip (sukrisno, 1996) sebagai berikut: (1) tanggung jawab, yaitu mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas; (2) kepentingan masyarakat, yaitu menghargai kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme; (3) integritas, yaitu melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas yang tinggi; (4) obyektivitas dan independensi, yaitu mempertahankan obyektivitas dan terlepas dari konflik kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional, serta independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan aktivitas jasanya; (5) lingkup dan sifat jasa, yaitu mematuhi kode etik perilaku profesional untuk menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan. beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap pentingnya kode etik perusahaan dan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh penting terhadap proses pengambilan keputusan etis. indikator dari persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial adalah: (1) konsultan pajak bertanggung jawab atas profesinya; (2) konsultan pajak selalu sopan dan ramah; dan (3) konsultan pajak mematuhi kode etik. variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial akan diukur dengan cara menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala likert dari interval 1 (sangat tidak setuju) hingga interval 5 (sangat setuju). sifat machiavellianisme machiavellianisme didefinisikan sebagai ”sebuah proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak reward dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek (christie dan geis, 1970). etika mempunyai hubungan dengan dimensi-dimensi etis seperti machiavellianisme. machiavellian ini menjadi proksi perilaku moral yang mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan etis. tiga hal yang mendasari machiavellianisme (christie, 1970), yaitu: (1) taktik manipulatif seperti tipu daya atau kebohongan; (2) pandangan atas manusia yang tak menyenangkan, yaitu lemah, pengecut dan mudah dimanipulasi; dan (3) kurangnya perhatian dengan moralitas konven-sional. indikator dari machiavellianisme adalah sebagai berikut: (1) memanipulasi data atau infor-masi; (2) mempunyai sifat machiavellianisme; dan (3) kejujuran dalam memberi informasi. variabel machiavellianisme akan diukur dengan menggunakan skala likert dari interval 1 (sangat tidak setuju) hingga interval 5 (sangat setuju). pertimbangan etis perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individupun banyak yang dipengaruhi oleh pertimbangan arestanti et al. – pembuatan keputusan etis konsultan pajak 111 gambar 1. model penelitian pertimbangan etis. semakin tinggi pertimbangan etis diharapkan semakin bermoral pula keputusan-keputusan yang diambilnya itu.rest (1979) menyatakan bahwa pertimbangan etis didefinisikan sebagai pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dilema etis. pertimbangan etis diukur menggunakan empat buah sketsa dilema etika, yang mungkin dihadapi oleh para konsultan pajak profesional. indikator dari pertimbangan etis meliputi: (1) bersikap objektif; (2) bukti yang memadai; dan (3) sesuai standart dan etika yang berlaku. variabel pertimbangan etis diukur dengan menggunakan skala likert dari interval 1 (sangat tidak setuju) hingga interval 5 (sangat setuju). variabel dependen jones (1991) mendefinisikan keputusan etis (ethical decision) sebagai sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas. indikator dari pembuatan keputusan etis (jones, 1991) adalah sebagai berikut: (1) isu moral; (2) pertimbangan moral; dan (3) perilaku moral. variabel keputusan etis diukur dengan menggunakan skala likert dari interval 1 (sangat tidak setuju) hingga interval 5 (sangat setuju). hasil dan pembahasan berdasarkan data penelitian yang telah terkum-pul sebanyak 50 responden, maka diperoleh data tentang demografi responden yang terdiri dari: (1) jenis kelamin, (2) usia responden, (3) masa kerja responden, (5) jumlah sertifikat konsultan pajak yang dimiliki (lihat tabel 2). sebelum uji hipotesis dilakukan, instrument penelitian diuji validi tas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. pengujian vali-ditas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment. hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item yang terdiri dari pentingnya persepsi etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellianisme, pertimbangan etis dan pembuatan keputusan etis masuk kartegori valid (lihat tabel 3). sedangkan pengujian reliabilitas menggunakan rumus cronbach alpha sebagaimana yang ditunjukkan tabel 4. hasil uji cronbach alpha ditemukan nilai lebih dari 0,5. sehingga dapat disimpulkan hasil uji reliabilitas instrument juga lolos dan instrumen dapat dikatan reliable (sofyani dan akbar, 2013). selain uji instrumen, dilakukan pula uji asumsi klasik meliputi: uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. dari hasil uji asumsi kalsik ditemukan bahwa data penelitian tidak mengalami masalah asumsi klasik. hal ini dapat disimak dari titik sebaran data penelitian yang berada disekitar garis, titik scatter plot yang menyebar merata, dan nilai vif yang lebih dari 1. tabel 2. demografi responden jenis kelamin usia responden (tahun) lama menjadi konsultan (tahun) jumlah sertifikat konsultan pajak yang dimiliki kriteria laki-laki perempuan 20-30 31-40 41-50 >50 ≤2 2-5 >5 1 2 – 3 jumlah 37 13 8 15 20 7 10 17 23 47 3 persepsi pentingnya etika dan tantanggung jawab sosial sifat machiavellianisme pertimbangan etis pembuatan keputusan etis jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 104-117, juli 2016 112 tabel 3. hasil pengujian validitas no. indikator item r hitung r tabel keterangan 1. persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial (x1) x1.1 x1.2 x1.3 0,809 0,754 0,801 0,279 0,279 0,279 valid 2. machiavellianisme (x2) x2.1 x2.2 x2.3 0,799 0,701 0,836 0,279 0,279 0,279 valid 3. pertimbangan etis (x3) x3.1 x3.2 x3.3 0,714 0,817 0,769 0,279 0,279 0,279 valid 4. pembuatan keputusan etis (y) y1 y2 y3 0,698 0,821 0,735 0,279 0,279 0,279 valid tabel 4. hasil pengujian reliabilitas variabel cronbach’s alpha keterangan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial 0,692 reliabel machiavellanisme 0,675 reliabel pertimbangan etis 0,648 reliabel pembuatan keputusan etis 0,617 reliabel hasil pengujian hipotesis ringkasan hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 5. berdasarkan hasil uji hipotesis satu ditemukan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak, yang artinya hipotesis satu diterima. tabel 5. ringkasan hasil pengujian hipotesis model t sig. x1 x2 x3 5.795 -4.597 6.690 .000 .000 .000 adjusted r square .734 .000 hasil ini sejalan dengan singhapakdi et al. (2001) yang menyatakan bahwa manajer harus terlebih dahulu mempersepsikan etika dan tanggung jawab sosial menjadi penting untuk efektivitas organisasi sebelum perilaku mereka akan menjadi lebih etis dan mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih besar. hasil ini juga mendukung studi singhapakdi et al. (1995) yang juga menemukan ada hubungan positif antara nilai-nilai etika perusahaan pemasar dan persepsi-persepsinya mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. di praktek perpajakan, hasil ini mendukung studi shafer dan simmons (2008) yang menemukan bahwa praktisi profesional pajak di hong kong yang mempersepsikan etika perusahaan dan tanggung jawab sosial lebih penting akan menilai penghindaran (avoidance) agresif kurang menguntungkan, dan karenanya akan memperkirakan kemungkinan yang lebih rendah dari persetujuan dalam skema tersebut. hasil studi ini sejalan dengan jiwo (2011) yang mengatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak. jadi pada penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif untuk konsultan pajak dalam pembuatan keputusan etis. dengan pengaruh positif ini konsultan pajak dapat lebih banyak membuat persepsi-persepsi etika dalam profesinya dan lebih bertanggung jawab lagi atas jasanya agar tidak melanggar kode etik konsultan pajak saat memberikan jasa pada kliennya. namun hasil uji hipotesis pertama ini tidak sejalan dengan krismanto (2014), menjelaskan persepsi pentingnya etika dan tanggung sosial tidak berpengaruh pada pembuatan keputusan etis konsultan pajak, karena konsultan pajak hanya berfokus pada legalitas tanpa mempertimbangkan pada esensi sebenarnya yang ada dalam undang-undang dan kode etik profesinya. berdasarkan hasil uji hipotesis dua dapat disimpulkan bahwa sifat machiavellianisme (x2) berpengaruh negatif terhadap pembuatan keputusan etis (y) oleh konsultan pajak, yang artinya hipotesis dua diterima. hasil uji hipotesis 2 ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan richmond (2001), purnamasari (2006) shafer dan simmons (2008), jiwo (2011), murphy (2012), dan nida (2014) yang juga menemukan bahwa machiavellian menunjukkan nilai-nilai etika yang rendah. richmond (2001) menjelaskan bahwa kecenderungan sifat machiavellian yang semakin tinggi menggiring seseorang untuk berperilaku tidak etis. sebaliknya, jika kecenderungan sifat machiavellian rendah maka seseorang akan cenderung untuk arestanti et al. – pembuatan keputusan etis konsultan pajak 113 berperilaku etis. hasil studi ini juga sejalan dengan purnamasari (2006), individu dengan sifat machiavellian tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan. studi shafer dan simmons (2008)-yang menguji pengaruh machiavellianisme pada kesediaan praktisi pajak profesional di hong kong untuk mengadvokasi skema penghindaran agresif atas nama klien perusahaan—juga menemukan bahwa praktisi pajak profesional dengan orientasi machiavellian kuat lebih cenderung menilai skema penghindaran pajak agresif menguntungkan. juga sejalan dengan hasil studi murphy (2012) yang menemukan bahwa akuntan machiavellian lebih cenderung melaporkan laporan keuangan secara keliru dibandingkan dengan machiavellianism yang lebih rendah. studi jiwo (2011) menemukan sifat machiavellian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak di kap di kota semarang. nida (2014) menemukan sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap inde-pendensi auditor pada kap yang terdaftar pada directory institut akuntan publik indonesia (iapi) wilayah bali. berdasarkan hasil studi ini, maka dapat direkomendasikan kepada direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan izin praktik konsultan pajak perlu melakukan suatu uji sifat machiavellianisme dari konsultan pajak tersebut. tujuanya adalah agar kebijakan ini dapat meminimalisir jumlah konsultan pajak yang memiliki sifat machiavellianisme yang cenderung tinggi. hal itu dikarenakan jika konsultan pajak cenderung memiliki sifat machiavellianisme maka akan dipandang buruk oleh klien yang menggunakan jasanya dan sulit dipercaya untuk kejujurannya. kualitas seseorang atau konsultan pajak pun dapat dinilai masyarakat dalam hal tersebut. berdasarkan hasil uji hipotesis tiga ditemukan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak, yang artinya hipotesis tiga diterima. hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif pada pembuatan keputusan etis. hasil ini sejalan dengan penelitian jiwo (2011) menyarankan individu yang berkembang dengan moral yang lebih baik, kecil kemungkinannya berperan dalam kepribadian yang tidak etis. dengan tingkat pertimbangan etis yang tinggi mampu untuk mengambil pertimbangan etis secara independen tanpa pengaruh dari klien maupun rekan kerja di kantor dengan lebih baik. penelitian ini juga sejalan dengan purnamasari (2006) pertimbangan etis berpengaruh tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik dan dilema etis, bahwa individu yang lebih berkembang secara moral (pertimbangan etisnya lebih tinggi) kemungkinannya akan lebih kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis dan lebih independen dalam membuat keputusan yang terkait dengan dilema etis. oleh karenanya, perlu dipastikan bahwa konsultan pajak yang mendapatkan ijin praktik adalah individu yang memiliki kematangan moral tertinggi (tahap post conventional). berdasarkan analisis statistik diperoleh nilai koefisien determinasi (r 2 ) yang dilihat dari adjusted r square sebesar 0,743. hal ini berarti 74,3% pembuatan keputusan etis yang diambil konsultan pajak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, machiavellanisme dan pertimbangan etis sedangkan sisanya yaitu 25,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. simpulan studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor internal individual dalam pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak. data diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada 50 konsultan pajak bersertifikat, yang bekerja pada 50 kkp di kota surabaya. simpulan yang dapat ditarik yaitu persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial yang merupakan faktor indi-vidual dari konsultan pajak yang berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis. artinya, bahwa tinggi atau tidaknya persepsi pentingnya etika dalam diri seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembuatan keputusan etis. hal ini mengindikasikan, bahwa seseorang yang berpersepsi tinggi dengan pentingnya etika dan tanggung jawab memicu orang tersebut akan melakukan pembuatan keputusan yang etis. selanjutnya, sifat machiavellianisme yang merupakan faktor individual dari konsultan pajak yang berpengaruh negatif terhadap pembuatan keputusan etis konsultan pajak. hal ini berarti bahwa sifat machiavellian yang tinggi pada seorang individu menyebabkan individu tersebut memiliki kemungkinan besar untuk membuat keputusan yang tidak etis. studi ini juga menemukan bahwa pertimbangan etis yang merupakan faktor individual dari konsultan pajak berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis. artinya meningkatnya pertimbangan etis dapat mendorong konsultan pajak untuk lebih banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang baik agar dapat membuat keputusan etis secara benar dan tidak dibenar-benarkan. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 104-117, juli 2016 114 studi ini memiliki kontribusi sebagai berikut: pertama, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellianisme, pertimbangan etis dapat menjelaskan pengaruh terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak. hal ini mempunyai kontribusi teori yaitu menerapkan teori pengambilan keputusan etis (ferrell dan gresham, 1985) terkait dengan faktor individual. kedua, hasil studi ini dapat dimanfaatkan oleh direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan izin praktik konsultan pajak. perlu melakukan suatu uji sifat machiavellianisme dari konsultan pajak tersebut. tujuanya agar meminimalisir jumlah konsultan pajak yang memiliki sifat machiavellianisme yang cenderung tinggi. selain itu, juga perlu dipastikan bahwa konsultan pajak yang mendapatkan ijin praktik adalah individu yang memiliki kematangan moral tertinggi (tahap post conventional), sehingga kemungkinannya akan lebih kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis dan lebih independen dalam membuat keputusan yang terkait dengan dilema etis. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakitu: sampel penelitian ini hanya menggunakan konsultan pajak bersertifikat di kkp kota surabaya. penelitian selanjutnya, dapat memperluas populasi di seluruh kkp di wilayah jawa timur bahkan seluruh indonesia. selanjutnya, sampel penelitian ini 94% merupakan konsultan pajak bersertifikat a dan hanya 6% merupakan konsultan pajak bersertifikat b dan c. klasifikasi sertifikat konsultan pajak menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajaknya. tingkat dilema keputusan etis yang akan dibuat antara konsultan pajak bersertifikat a kemungkinan akan berbeda dengan konsultan pajak bersertifikat b dan c. oleh karenanya, penelitian selanjutnya dapat diuji kembali dengan mempertimbangkan klasifikasi sertifikat konsultan pajak yang dimiliki konsultan pajak. terakhir, penelitian ini belum menguji faktor ekternal yang juga mempengaruhi pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak. oleh karenanya, penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor eksternal yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak. lampiran intrumen penelitian persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial (1) sebagai seorang konsultan pajak, saya bertanggungjawab terhadap profesi yang telah saya pilih. (2) prinsip kehati-hatian dalam bekerja selalu saya terapkan saat bekerja. (3) saat memberikan jasa pada client, saya bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan. machiavellianisme (1) saya mampu menghadapi situasi penuh tekanan. (2) kejujuran adalah hal terbaik dalam kondisi apapun. (3) dalam segala hal rendah hati dan jujur lebih baik daripada terpandang (berkuasa) dan tidak jujur pertimbangan etis (1) saat membuat keputusan, saya bersikap objektif. (2) penarikan kesimpulan saya yang saya ambil didukung sejumlah bukti yang memadai. (3) saat dilemma membuat keputusan, saya harus berpegang teguh kepada standart dan etika yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dilaksanakan. keputusan etis (1) saya menerapkan sikap kejujuran dalam menjalankan tugas. (2) keputusan etis yang saya buat berpegang teguh pada kebenaran data yang saya dapatkan. (3) saya menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja daftar pustaka achmad, t. 2014. menjadikan konsultan pajak sebagai agents of tax compliance. website: http://www. pajak.go.id/ content/article/ arestanti et al. – pembuatan keputusan etis konsultan pajak 115 menjadikan-konsultan-pajak-sebagai-agents-taxcompliance amarullah, a. 2010. 13 konsultan pajak di surabaya ditahan. website: http:// nasional.news.viva. co.id/news/read/148362-13_konsultan_pajak_ di_surabaya_ditahan anton. 2012. analisis persepsi akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan indonesia (studi kasus pada beberapa universitas serta beberapa kantor akuntan publik di semarang). makalah ilmiah informatika, 3 (2), 1-34. arif, m. l. s., r. aulia dan n. herawati. 2014. bagaimanakah persepsi mahasiswa akuntansi tentang praktik akuntansi kreatif ditinjau dari teori etika bisnis?. jurnal akuntansi multiaparadigma, 5 (1), 96-112. beritasatu. 2012. konsultan pajak jadi tersangka baru kasus dhana widyatmika. website: http://www. beritasatu.com/nasional/57766konsultan-pajak-jadi-tersangka-baru-kasusdhana-widyatmika.html blanthorne, c., h. a. burton dan fisher, d. 2014. the aggressiveness of tax professional reporting: examining the influence of moral reasoning. advances in accounting behavioral research, 16, 149 – 181. bobek, d. d., a. m. hageman dan r. r. radtke. 2010. the ethical environment of tax professionals: partner dan non-partner perceptions dan experiences. journal of business ethics, 92 (4), 637–654. budileksmana, a. 2000. manfaat dan peranan konsultan pajak dalam era self assesment perpajakan. jurnal akuntansi dan investasi, 1 (2), 77-84. burns, j. o. dan p. kiecker. 1995. tax practitioner ethics: an empirical investigation of organizational consequences. the journal of the american taxation association, 17 (2), 2049. cash, l. s., t. l. dickens dan m. e. mowrey 2007. the ethics environment in which tax professionals practice. taxes—the tax magazine, 43-55. chrismastuti, a. a. dan s. v. purnamasari. 2004. hubungan sifat machiavellian, pembelajaran etika dalam mata kuliah etika, dan sikap etis akuntan: suatu analisis perilaku etis akuntan dan mahasiswa akuntansi di semarang. paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi vii, denpasar. christie, r., dan f. l. geis. 1970. machiavellianism. academic press, incorporated. damayanti, t. w. 2004. pelaksanaan self assesment system menurut persepsi wajib pajak (studi pada wajib pajak badan salatiga). jurnal ekonomi dan bisnis (dian ekonomi), x (1), 109-128. devos, k. 2012. the impact of tax professionals upon the compliance behavior of australian individual taxpayers, revenue law journal, 22 (1), 1-26. doyle, e., j. f. hughes dan b. summers. 2013. an empirical analysis of the ethical reasoning of tax practitioners, journal of business ethics, 114 (2), 325–339. doyle, e., j. f. hughes dan b. summers. 2014. ethics in tax practice: a study of the effect of practitioner firm size. journal of business ethics, 122 (4), 623–641. ferrell o. c. dan l. g. gresham. 1985. a contingency framework for understanding ethical decision making in marketing. journal of marketing, 49 (3), 87-96. fleischman, g. m., s. valentine dan d. w. finn. 2007. ethical reasoning dan equitable relief. behavioral research in accounting, 19 (1), 107–132. hughes, f. j. dan p. moizer. 2015. assessing the quality of services provided by uk tax practitioners. ejournal of tax research, 13 (1), 5175. gray, k., l. young dan a. waytz. 2012. mind perception is the essence of morality. psychological inquiry, 23, 101–124. gupta, r. 2015. relational impact of tax practitioners’ behavioural interaction dan service satisfaction: evidence from new zealand. ejournal of tax research, 13 (1), 76-107. hudson, s. dan g. miller. 2005. ethical orientation dan awareness of tourism students. journal of business ethics, 62 (4), 383-396. hunt, s. dan s. vitell. 1986. a general theory of marketing ethics. journal of macromarketing, 6 (5), 5-16. jawa pos, 15 desember 2008. aturan baru, saatnya konsultan pajak panen. website:http://www. antikorupsi.org/id/content/aturan-baru-saatnyakonsultan-pajak-panen jefriando, m. 2015. konsultan pajak yang seperti ini harusnya masuk neraka paling bawah. detikfinance selasa, 27/01/2015, website: http://finance. detik.com/read/ 2015/01/27/ 120118/2815038/4/konsultan-pajak-yangseperti-ini-harusnya-masuk-neraka-palingbawah jiwo, p. 2011. analisis faktor-faktor individual dalam pengambilan keputusan etis oleh http://www/ http://www.emeraldinsight.com/action/dosearch?contribstored=fisher%2c+d http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%2fdv0%2bnjisfk5ie46bzlsamvubsk63nn5kx94unfevg2sue2pbbir6yeuliotfkxqp5zy5zyit%2fk8xnh6ueh7n%2fivaunsk60q69rtk%2bxpurx7h%2b72%2bw%2b4ti7felp6ivwnpj55bo%2fzqtx7fxj2vgc8eissronseu0rbu%2b5oxwhd%2fqu37z4uqm4%2b7y&hid=4211 http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%2fdv0%2bnjisfk5ie46bzlsamvubsk63nn5kx94unfevg2sue2pbbir6yeuliotfkxqp5zy5zyit%2fk8xnh6ueh7n%2fivaunsk60q69rtk%2bxpurx7h%2b72%2bw%2b4ti7felp6ivwnpj55bo%2fzqtx7fxj2vgc8eissronseu0rbu%2b5oxwhd%2fqu37z4uqm4%2b7y&hid=4211 jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 104-117, juli 2016 116 konsultan pajak. (kajian empiris pada konsultan pajak di kap di kota semarang). se skripsi, universitas diponegoro semarang. jones, t. m. 1991. ethical decision making by individual in organizations: an issue-contingent model. academy of management review, 16 (2), 366-39s. krismanto, f. i. j. 2014. pengaruh persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellian, dan pertimbangan etis konsultan pajak terhadap pengambilan keputusan etis (survey pada konsultan pajak dan staff pajak di beberapa kantor konsultan pajak bandung). skripsi, universitas widyatama. kohlberg, l. 1976. moral stages and moralization: the cognitive-developmental approach. moral development and behavior: theory, research, and social issues, 31-53. kurniawan, c. dan a. sadjiarto. 2013. pemahaman kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak oleh konsultan pajak di surabaya. tax & accounting review, 1 (1), 55-62. kurpis, l. v., m. s. beqiri dan j. g. helgeson. 2008. the effects of commitment to moral selfimprovement and religiosity on ethics of business students. journal of business ethics, 80 (3), 447-463. murphy, p. r. 2012. attitude, machiavellianism and the rationalization of misreporting. accounting, organizations and society, 37 (4), 242259. nida, d. r. p. p. 2014. pengaruh persaingan, pemberian jasa lain dan sifat machiavellian pada independensi auditor. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 7 (3), 778-790. novianti, l. 1997. penerapan system self assessment terhadap pemungutan pph orang pribadi, suatu tinjauan pelaksanaan pemungutan pph orang pribadi pada pemilik rumah kost. skripsi, universitas airlangga . nugrahaningsih, p. 2005. analisis perbedaan perilaku etis auditor di kap dalam etika profesi (studi terhadap peran faktor-faktor individual: locus of control, lama pengalaman kerja, gender, dan equity sensitivity). paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi viii, solo. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 111/pmk.03/2014 tentang konsultan pajak. ponemon, l. a. 1992. ethical reasoning dan selection-socialization in accounting. accounting, organizations dan society, 17 (3–4), 239258. pramono, h. dan d. u. ario. 2009. pengaruh personal values terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik. among makarti, 2 (4), 9-22. purnamasari, s. v. 2006. sifat machiavellian dan pertimbangan etis. paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi ix, padang. ramadhani, t. s. 2015. pengaruh sifat machiavellian, locus of control, dan equity sensitivity terhadap penghindaran pajak dengan keputusan etis sebagai variabel intervening (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di kpp pratama pekanbaru senapelan). jom. fekon, 2 (2), 115. rayburn, j. m. dan rayburn, l. gayle. 1996. relationship between machiavellianism dan type a personality dan ethical-orientation. journal of business ethics, 15 (11), 1209-1219. rest, j. r. 1979. revised manual for the defining issues test. unpublished manuscript, university of minnesota. rest, j. r. 1986. moral development: advances in research and theory. praeger publishers. rest, j., s. j. thoma, d. narvaez dan m. j. bebeau. 1997. alchemy and beyond: indexing the defining issues test. journal of educational psychology, 89 (3), 498. richmond, k. a. 2001. ethical reasoning, machiavellian behavior, dan gender: the impact on accounting students’ ethical decision making. phd dissertation, virginia polytechnic institute dan state university. safitri, a. 2013. mengenai pengaruh etika, motivasi, komitmen, independensi dan tenure terhadap kinerja auditor. skripsi, universitas trunojoyo madura. sari, r. s. n., r. zuhdi dan n. herawati. 2012. tafsir perilaku etis menurut mahasiswa akuntansi berbasis gender. jurnal akuntansi multiaparadigma, 3 (1), 125-133. shafer, w. e. dan r. s. simmons. 2008. social responsibility, machiavellianism dan tax avoidance: a study of hong kong tax professionals, accounting, auditing & accountability journal, 21 (5), 695 – 720. singhapakdi, a., k. karande, c. p. rao dan s. j. vitell. 2001. how important are ethics dan social responsibility? a multinational study of marketing professionals. european journal of marketing, 35 (1-2), 133, 134. http://www.sciencedirect.com/science/journal/03613682 http://www.sciencedirect.com/science/journal/03613682 http://www.sciencedirect.com/science/journal/03613682/17/3 http://www.emeraldinsight.com/action/dosearch?contribstored=shafer%2c+w+e arestanti et al. – pembuatan keputusan etis konsultan pajak 117 singhapakdi, a., k. l. kraft, s. j. vitell dan k. c. rallapalli. 1995. the perceived importance of ethics dan social responsibility on organizational effectiveness: a survey of marketers. journal of the academy of marketing science, 23 (1), 49-56. singhapakdi, a., s. j. vitell, k. c. rallapalli dan k. l. kraft. 1996. the perceived role of ethics dan social responsibility: a scale development. journal of business ethics, 15 (11), 1131-1140. sofyani, h. dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184205. sukrisno, a. 1996. penegakan kode etik akuntan indonesia. makalah dipresentasikan pada acara kna-klb iai, semarang. sweeney, j. t. dan r. w. roberts. 1997. cognitive moral development dan auditor independence. accounting, organizations dan society, 22 (3/4), 337-352. tan, l. m. 1999. taxpayers' preference for type of advice from tax practitioner: a preliminary examination. journal of economic psychology, 20 (4), 431–447. tarjo dan i. kusumawati. 2006. analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system: suatu studi di bangkalan. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 10 (1), 101 – 120. wakefield, r. l. 2008. accounting dan machiavellianism. behavioral research in accounting, 20 (1), 115–129 wisesa, a. 2011. integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan etis. jurnal manajemen teknologi, 10 (1), 82-92. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0361368296000256 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0361368296000256 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0361368296000256 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674870 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674870 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674870/20/4 layout januari 2016 pendahuluan sistem software pada suatu organisasi yang sebelumnya dalam lingkungan manual telah mengalami perubahan dalam pola pemrosesan data. perubahan tersebut juga berdampak pada pengguna akhir (end-user) selaku pihak yang mengoperasikan sistem software. perubahan tersebut memerlukan adaptasi bagi pengguna terkait pengujian kesuksesan implementasi sistem informasi akuntansi lembaga keuangan mikro: modified delone mcleon model riwayat artikel: diterima 3 okt 2015 direvisi 1 nov2015 disetujui 3 jan 2016 wahyu manuhara putra1* & muh. alfian21 1program studi akuntansi,universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, d.i. yogyakarta, 55183, telp +274 387656, indonesia. 2pascasarjana akuntansi universitas sebelas maret, jl. ir. sutami no. 36a, surakarta, jawa tengah, 57126, indonesia. *corresponding author, e_mail address: wahyu_mp45@yahoo.com abstract this research is motivated by the importance of accounting software in the micro finance institutions led by upk that has an important role as a catalyst for poverty alleviation. various data dan field observations indicate that the financial system various lkm upk has not shown the quality reliable dan relevant system performance, even accounting stdanards has not fully implemented. this study adapted the delone dan mclean model that has been modified mcgill et al. (2003) to map dan design the essential components of a successful implementation of accounting software for individual users as well as analyzing various system variables on user satisfaction, dan the impact on individual performance. all hypotheses have been tested dan found to result impartial. this model will be the basis for making a prototype web-based accounting softaware that will be developed dan implemented in the second year. so the ultimate goal of this research is that microfinance institutions are able to be an instrument of poverty alleviation optimal sustainability. keywords: lkm; accounting software; delone;mcleon; successful abstrak penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya software akuntansi di lembaga keuangan mikro yang dipimpin oleh upk yang memiliki peran penting sebagai katalis untuk pengentasan kemiskinan. berbagai data dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem keuangan berbagai lkm upk belum menunjukkan kinerja sistem handal yang relevan dan kualitas, bahkan akuntansi stdanards belum sepenuhnya dilaksanakan. penelitian ini diadaptasi model delone dan mclean yang telah dimodifikasi mcgill et al. (2003) untuk memetakan dan merancang komponen penting dari keberhasilan pelaksanaan software akuntansi untuk pengguna individu serta menganalisis berbagai variabel sistem pada kepuasan pengguna, dan dampak pada kinerja individu. semua hipotesis telah diuji dan ditemukan hasil yang berimbang. model ini akan menjadi dasar untuk membuat prototipe berbasis web softaware akuntansi yang akan dikembangkan dan dilaksanakan pada tahun kedua. jadi tujuan akhir dari penelitian ini adalah bahwa lembaga keuangan mikro dapat menjadi alat keberlanjutan optimal pengentasan kemiskinan. kata kunci:lkm; software akuntansi; delone; mclone; kesuksesan beragam fitur baru sistem software dan juga agar tidak menimbulkan culture shock. kemungkinan dampak lain adalah berupa ketidaksesuaian dengan kebutuhan sistem informasi organisasi sehingga justru akan mengurangi kinerja pengguna. hubungan antara manusia sebagai pengguna sistem dan software akuntansi sebagai objek ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 jurnal akuntansi & investasi54 merupakan hubungan yang tidak terpisahkan. pengguna merupakan penentu layak tidaknya suatu software digunakan. jika pengguna merasa bahwa software tersebut tidak berkualitas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka software tersebut tidak layak digunakan. sehingga pengguna akan mencari cara agar software tersebut diganti atau di up-grade menjadi software yang lebih efektif dan lebih efisien dibdaning dengan software yang lama. organisasi keuangan seperti lembaga keuangan mikro juga menggunakan sistem yang didalamnya terdapat aplikasi software akuntansi. software akuntansi pada lkm hanya terdapat di lkm pusat yang fungsinya mengontrol seluruh transaksi penerimaan simpanan dan pengeluaran kredit di seluruh cabang, sedangkan pada cabang terdapat software lkm yang terpisah-pisah untuk setiap bagian antara lain aplikasi (software) untuk operasional dan aplikasi kepegawaian. software akuntansi yang terdapat di lkm pada masingmasing cabang berfungsi mengatur transaksi yang berasal dari nasabah baik berupa penerimaan simpanan dan untuk penyaluran kredit. menyadari bahwa operasionalisasi suatu software akuntansi menyangkut aspek manusia sebagai pengguna akhir dan dampak perubahan yang disebabkannya, maka penting untuk memperhatikan keberadaan pengguna akhir dalam pemanfaatan software akuntansi (istianingsih dan wijanto 2008). pada organisasi lkm, sistem informasi yang didukung teknologi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. namun demikian, pengukuran dan penilain kualitas suatu sistem informasi yang efektif sulit dilakukan secara langsung seperti pengukuran biaya-manfaat (cahyo 2009). kesulitan penelitian kesuksesan dan keefektifan sistem informasi secara langsung mendorong banyak peneliti mengembangkan model untuk menilai kesuksesan sistem informasi. model kesuksesan sistem informasi telah banyak dikembangkan oleh para peneliti (bailey dan person 1983, delone dan mclean 1992, seddon 1997, rai et al., 2002 dalam sabherwal et al., 2004). dilihat dari beberapa model kesuksesan sistem informasi tersebut, model delone dan mclean (1992) banyak mendapat perhatian dari para peneliti. delone dan mclean (1992) melakukan studi mengenai kesuksesan sistem informasi. mereka menemukan bahwa kesuksesan sistem informasi dapat direpresentasikan oleh karakteristik kualitatif sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), konsumsi terhadap output (use), respon pengguna terhadap sistem informasi (user satisfaction), pengaruh sistem informasi terhadap kebiasaan pengguna (individual impact), dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi (organizational impact). pada penelitian ini, model delone dan mclean (1992) diadaptasikan dengan kondisi organisasi lkm sebagai objek penelitian. adaptasi pada penelitian ini adalah sofware akuntansi organisasi lkm berbasis modifikasian mcgill et al. (2003) serta berfokus pada pengaruh variabel-variabel eksogen ke variabel dampak kinerja individu. alasanya adalah karena penelitian ini difokuskan pada pendapat dari pengguna software akuntansi lkm terhadap aplikasi yang ada pada organisasi lkm dimana pengguna tersebut bekerja dan bagaimana pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penggunaan software akuntansi tersebut terhadap peningkatan kinerja pengguna. model delone dan mclean (1992) yang dimodifiaksi mcgill et al. (2003) menyatakan bahwa sistem informasi sukses jika kualitas sistem berpengaruh terhadap persepsi kualitas sistem. setelah timbul persepsi kualitas sistem, maka persepsi ini akan berpengaruh terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna akhir sistem. pada kualitas informasi yang dihasilkan sistem juga doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 vol. 17 no.1 januari 2016 55 dapat memengaruhi intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna akhir sistem (pengguna software akuntansi lkm). setelah itu dilihat, dari intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna akhir apakah memengaruhi kinerja individual atau tidak. jika memengaruhi maka dilakukan pengujian untuk melihat kinerja individual berpengaruh kepada kinerja organisasi atau tidak. mengacu pada hasil penelitian yang berkaitan dengan kesusksesan pengukuran sistem, maka penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut: (1) membangun model perancangan kualitas sistem pada lembaga keuangan mikro; (2) membangun model perancangan kepuasan pengguna akhir pada lembaga keuangan mikro; (3) membangun model perancangan dampak individual pada lembaga keuangan mikro; (4) menganalisis keterkaitan kualitas sistem, kepuasan pengguna dan dampak individual pada lembaga keuangan mikro mendasarkan delone dan mclean model modifikasian; (5) membangun web terkait kualitas sistem, kepuasan pengguna dan dampak individual. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis software akuntansi software akuntansi bermakna serang-kaian program komputer yang tersedia secara komersial dan berfungsi memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan pemrosesan data, dalam hal ini, untuk melakukan pengolahan datadata akuntansi (rama dan jones, 2006; romney dan steinbart, 2006; turban, et al., 2006 dalam radityo dan zulaikha 2007). software akuntansi juga bisa didefinisikan sebagai perangkat lunak (software) yang dibuat untuk memudahkan aktivitas dan pencatatan akuntansi dengan memanfaatkan konsep modularitas atas serangkaian aktivitas yang serupa ke dalam modul-modul spesifik seperti pembelian (accountant payable), penjualan (accountan receivable), penggajian, buku besar, dan lain-lain. perangkat lunak ini bisa merupakan perangkat lunak yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan, atau dibeli dari pihak ketiga yang menye-diakannya, atau dapat pula merupakan kombinasi dari keduanya. karena hal tersebut, kompleksitas dan kapabilitas perangkat lunak akuntansi menjadi sangat beragam bergantung pada kondisi lingkungan perusahaan yang akan menggunakannya. model keberhasilan sistem informasi delone dan mclean sukses atau tidaknya suatu sistem teknologi informasi dalam organisasi tergantung beberapa faktor. berdasarkan teori-teori dan hasil-hasil penelitian, delone dan mclean (1992) mengembangkan suatu model yang dinamakan model kesuksesan delone dan mclean (ddanm is success model) sebagai berikut ini. gambar 1. information system success model sumber: delone dan mclean (1992) model pada gambar 1 merefleksikan ketergantungan enam pengukuran kesuksesan sistem informasi termasuk e-government yaitu: kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), penggunaan (use), kepuasan pemakai (user satidfaction), dampak individu (individual impact), dampak organisasi (organization doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 jurnal akuntansi & investasi56 impact). argumentasinya adalah suatu sistem terdiri dari beberapa proses, yaitu satu proses mengikuti proses yang lainnya, maka kualitas sistem dan kualitas informasi secara mdaniri dan bersamasama mempengaruhi peng-gunaan dan kepuasan pemakai. besarnya penggunaan dapat mempengaruhi kepuasan pemakai secara positif atau negatif. penggunaan dan kepuasan pemakai mempe-ngaruhi dampak individual dan selanjutnya mempengaruhi dampak organisasional. model kesuksesan sistem informasi ddanm (ddanm information system success model) dipicu proses pembuatan informasi dan dampak penggunaan sistem informasinya, yaitu pembuatan dari suatu sistem informasi, penggunaan sistem informasi tersebut, dan konsekuensi atau dampak dari penggunaan sistem menurut edberg dan bowman (1996) dan mcgill et al., 2003) system quality yang ada dalam model is success delone dan mclean mengdanung unsur subjektif dan objektif. ukuran system quality delone dan mclean adalah kemudahan dalam penggunaan, fungsional, reliabilitas, fleksi-bilitas, kualitas data, adanya kemungkinan-kemungkinan, integrasi dan kepentingan. seddon dan kiew (1996) melakukan pengujian atas pengaruh variabel system quality terhadap user satisfaction. hasilnya konsisten dengan hasil pengujian delone dan mclean (1992). penelitian lain yang melakukan pengujian terhadap hubungan dua variabel ini yaitu roldan dan millan (2000) dan rivard et al. (1997) mendukung adanya hubungan dari dua variabel ini. menurut delone dan mclean (1992) information quality diukur dengan faktor keakuratan, kecepatan, kelengkapan, relevan dan konsisten. hubungan variabel information quality terhadap user satisfaction juga diteliti oleh seddon dan kiew (1996) yang mendukung adanya hubungan antara information quality dan user satisfaction. rollan dan millan (2000) juga mendukung adanya pengaruh dari information quality terhadap user satisfaction. mcgill et al. (2003) membuat dua perubahan pada model delone dan mclean, perubahan pertama yaitu konstruk kualitas sistem dipecah menjadi dua yaitu, variabel kualitas sistem (ks) dan persepesi kualitas sistem (pks). perubahan kedua yaitu, menghilangkan arah anak panah dari penggunaan sistem (ps) terhadap kepuasan pengguna akhir (kpa). modifikasian mcgill et al. (2003) untuk menguji konsistensi model kesuksesan sistem informasi delone dan mclean dapat dilihat dari gambar 2. gambar 2. model kesuksesan sistem informasi model delone dan mclean yang dimodifikasi mcgill et al. (2003) sumber: mcgill, hobbs, dan klobas (2003) model delone dan mclean yang dimodifikasi mcgill et al. (2003) diatas menunjukkan hubungan sebab akibat bahwa kualitas sistem (ks) berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas sistem (pks). kualitas informasi (ki) dan persepsi kualitas sistem (pks) berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir (kpa). kualitas informasi (ki) dan persepsi kualitas sistem (pks) berpengaruh positif terhadap pemakaian sistem (ps). pemakaian sistem (ps) dan kepuasan pengguna akhir (kpa) berpengaruh secara positif terhadap dampak individual (di), dan dampak individual (di) berpengaruh terhadap dampak organisasi (do). hasil dan pembahasan kualitas sistem dan persepsi kualitas sistem doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 vol. 17 no.1 januari 2016 57 kualitas sistem merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri delone dan mclean (1992). kualitas sistem juga didefinisikan sebagai perceived ease of use yang merupakan seberapa besar teknologi komputer dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan digunakan. sedangkan persepsi kualitas sistem di sini adalah persepsi pengguna akan dampak dari penggunaan software akuntansi terhadap peningkatan kinerja dari para pengguna akhir (davis et al., 1989; chin dan todd (1995) dalam istianingsih dan wijanto (2008). penekanan atas aspek kualitas sistem di dalam suatu pengimplementasian software akuntansi, akan meningkatkan antusiasme penggunanya, yang tercermin lewat meningkatnya nilai persepsi atas kualitas sistem, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan imple-mentasi dari software akuntansi. menurut penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h 1 : kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap persepsi kualitas sistem. persepsi kualitas sistem dan kepuasan pengguna akhir peter b seddon (1997) mengemukakan bahwa persepsi kualitas sistem secara signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna akhir. jika pengguna software akuntansi telah mempunyai persepsi terhadap kualitas sistem serta yakin dengan kualitas sistem yang digunakannya, dan merasakan bahwa menggunakan sistem tersebut tidak sulit, maka mereka akan percaya bahwa penggunaan sistem tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dan akan meningkatkan kinerja mereka. jika informasi yang dihasilkan dari software akuntansi yang digunakan semakin akurat, tepat waktu, dan memiliki reliabilitas yang baik, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan pemakai sistem tersebut. peningkatan kepercayaan pemakai sistem informasi, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja mereka. sedangkan ukuran kepuasan pemakai pada sistem komputer dicerminkan oleh kualitas sistem yang dimiliki, kepuasan pemakai terhadap suatu sistem informasi adalah bagaimana cara pemakai memdanang sistem informasi secara nyata, bukan pada kualitas sistem secara teknik. penelitian mcgill (2003) menyatakan bahwa perceived system quality memiliki hubungan positif signifikan terhadap user satisfaction. dita (2011) juga menyatakan bahwa persepsi kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. penelitian widananto (2008) juga menemukan hasil bahwa persepsi kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. terakhir adalah penelitian cahyo dan kurniawan (2010) bahwa persepsi kualitas sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h 2 : persepsi kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. kualitas informasi dan kepuasan pengguna akhir kualitas informasi merupakan output yang berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan, rei et al. dalam istianingsih dan setyo (2008). semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi, akan semakin meningkatkan kepuasan pemakai (delone dan mclean, 1992). jika pemakai sistem informasi percaya bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem yang digunakan adalah baik, mereka akan merasa puas menggunakan sistem tersebut. seddon dan kiew dalam istianingsih dan wiwik (2009) telah melakukan pengujian mengenai pengaruh dari kualitas informasi terhadap kepuasan doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 jurnal akuntansi & investasi58 pengguna akhir sistem informasi. hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa kualitas informasi berhubungan positif dengan kepuasan pengguna akhir sistem informasi. dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h 3 : kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. kepuasan pengguna akhir dan penggunaan sistem kepuasan pengguna (user satisfaction) merupakan respon dan umpan balik pemakai terhadap penggunaan keluaran software akuntansi. sikap pemakai terhadap software akuntansi merupakan kriteria subyektif mengenai seberapa suka pemakai terhadap software akuntansi yang digunakannya. variabel ini diukur dari chin et al. (1998) semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna, maka semakin tinggi penggunaan system (lihat juga: jogiyanto, 2000). kartana (2008) dalam penelitiannya menujukkan bahwa kepuasan dan penggunaan sistem saling berhubungan timbal balik. imam (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepuasan pengguna dan penggunaan sistem saling berhubungan timbal balik. hasil penelitian sumiyana dan angelina (2010) terhadap kepuasan pengguna dan penggunaan sistem menunjukkan pengaruh positif dimana kedua variabel ini berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. cahyo dan kurniawan (2010) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa kepuasan pengguna akhir secara signifikan mempengaruhi penggunaan sistem. penggunaan sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. semakin sering pengguna memakai sistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran (degree of learning) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi. dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h 4 : kepuasan pengguna akhir memiliki pengaruh positif terhadap penggu-naan sistem. kualitas informasi dan penggunaan sistem kualitas informasi merupakan persepsi dari para pengguna tentang seberapa bisakah suatu software akuntansi itu mampu menunjukkan dan menyampaikan pesan yang dimaksud, kualitas informasi merupakan output yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan (delone dan mclean, 1992), atau bisa juga dikatakan output dari software tersebut. kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat pada waktunya (timely basis), dan relevan (relevance). akurat apabila informasi tersebut bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. tepat pada waktunya jika informasi yang datang pada penerima tidak terlambat, informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan ldanasan didalam pengambilan keputusan. bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. sedangkan relevan apabila informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. sehingga jika kualitas informasi pada suatu software akuntansi sangat bagus maka akan semakin bisa menarik pengguna untuk menggunakan sistem tersebut, penggunaan sistem disini sangat tergantung dengan kualitas suatu sistem itu sendiri. jika pemakai sistem informasi percaya bahwa kualitas sistem dan kualitas doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 vol. 17 no.1 januari 2016 59 informasi yang dihasilkan dari sistem yang digunakan adalah baik, mereka akan sering menggunakan sistem tersebut. dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h 5 : kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan sistem. persepsi kualitas sistem dan penggunaan sistem persepsi kualitas sistem terkait dengan para pengguna akhir yaitu sehubungan dengan persepsi mereka tentang sistem dan juga kualitasnya dari suatu software akuntansi tersebut, sehingga jika pengguna memiliki persepsi yang baik terhadap suatu software akuntansi maka mereka akan menggunakan software akuntansi tersebut. jika mereka merasa terbantu dan merasa bahwa kinerjanya semakin meningkat dengan adanya sistem tersebut maka para pengguna pasti akan sering menggunakan software akuntansi tersebut, sehingga disini jelas terlihat bahwa penggunaan sistem tergantung dengan persepsi para pengguna akhir terhadap sistem tersebut. dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h 6 : persepsi kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan sistem. kepuasan pengguna akhir dan dampak individual ukuran kepuasan pemakai pada sistem komputer dicerminkan oleh kualitas sistem yang dimiliki (guimaraes, igbaria, dan lu 1992; yoon, guimaraes, dan o’neal, 1995; sumiyana 2006). kepuasan pemakai terhadap suatu sistem informasi adalah bagaimana cara pemakai memdanang sistem informasi secara nyata, bukan pada kualitas sistem secara teknik (guimaraes, staples, dan mckeen, 2003; wijanto, 2008). dalam literatur penelitian maupun dalam praktek, kepuasan pengguna seringkali digunakan sebagai ukuran pengganti dari efektivitas sistem informasi (melone, 1990; cahyo dan kurniawan 2010). semakin sering pengguna memakai sistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran (degree of learning) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi (mcgill et al., 2005; radityo dan zulaikha, 2007). peningkatan derajat pembelajaran ini merupakan salah satu indikator bahwa terdapat pengaruh kebe-radaan sistem terhadap dampak individual (individual impact). jadi dampak individu disini dimaksudkan dengan dampak dari software akuntansi terhadap perilaku dan kinerja penggunanya. oleh karena itu tingkat kepuasan pengguna akhir sangat terlihat dari dampak individualnya, semakin baik kinerja pengguna maka mengindikasikan semakin puas pula para pengguna terhadap software akuntansi yang telah digunakan. hal ini tidak sejalan dengan penelitian radityo dan zulaikha (2007) yang mana tidak menemukan adanya pengaruh antara kepuasan pengguna dengan damapak individual, lebih lanjut diungkapkan bahwa subyek penelitian lebih bersifat mdanatory. dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h 7 : kepuasan pengguna akhir memiliki pengaruh positif terhadap dampak individual. penggunaan sistem dan dampak individual penggunaan sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. semakin sering pengguna memakai sistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran (degree of learning) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi (mcgill et al., 2005; radityo dan zulaikha, 2007). peningkatan derajat pembelajaran ini merupakan salah satu indikator bahwa terdapat pengaruh keberadaan sistem terhadap kualitas pengguna (individual doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 jurnal akuntansi & investasi60 impact). namun, livary (2005) memberikan bukti empiris bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas penggunaannya, dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penggunanya. hal ini dikarenakan obyek penelitian livary (2005) menggunakan obyek penggunaan sistem yang mdanatory. selanjutnya kepuasan pengguna tersebut berpengaruh terhadap individual impact. individual impact atau dampak individual merupakan pengaruh dari keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kinerja, pengambilan keputusan, dan derajat pembelajaran individu dalam organisasi. leavit (1965) mencermati bahwa penerapan sistem informasi yang baru akan berdampak pada reaksi yang ditunjukkan oleh perilaku individu dalam organisasi (lihat juga: radityo dan zulaikha, 2007). reaksi itu dapat berupa munculnya motivasi baru untuk bersaing dan meningkatkan kinerja. secara positif keberadaan sistem informasi baru akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja secara lebih baik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja organisasi. dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h 8 : penggunaan sistem memiliki pengaruh positif terhadap dampak individual metode penelitian obyek penelitian obyek penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro pnpm upk di bantul, yang menggunakan software akuntansi. subyek penelitian adalah para karyawan lembaga tersebut. metode penelitian menggunakan survei dengan data primer melalui kuesiner. definisi operasional seluruh variabel dalam penelitian ini bersumber dari mcgill et al. (2003) dengan 5 skala likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. metode pengujian statistik menggunakan partial least square (pls). pls dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval, rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. pls juga digunakan untuk mengukur hubungan setiap indikator dengan konstruknya. selain itu, dalam pls dapat dilakukan uji bootstrapping terhadap struktural model yang bersifat outer model dan inner model. hasil dan pembahasan gambaran objek penelitian subyek penelitian adalah pengurus upk yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara. penelitian ini menggunakan 17 upk di kabupaten bantul. hasil penyebaran kuesioner sebanyak 51 kuesioner berhasil terkumpul sebanyak 45 kuesioner. kuesioner yang kembali dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut sebanyak 45 kuesioner. tabel 1. sampel dan tingkat pengembalian kuisioner merancang model pengukuran (outer model) tahap ini untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. indikator penelitian ini adalah reflektif karena indikator variabel laten mempengaruhi indikatornya untuk itu digunakan tiga tahap pengukuran yaitu: discriminant validity evaluasi dilakukan untuk melihat square root of average variance extracted (ave). model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 vol. 17 no.1 januari 2016 61 konstruk. jika kolerasi konstruk dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. jika nilai lebih tinggi daripada nilai kolerasi di antara konstruk, maka discriminant validity yang baik tercapai. menurut latan dan ghozali 2012 sangat direkomendasikan apabila ave lebih besar dari 0,5. berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan bantuan software smartpls 2.0 didapatkan bahwa nilai ave untuk semua konstruk > 0,50. sehingga dapat memenuhi syarat validitas konvergen. composite reliability untuk menentukan composite reliability, apabila nilai composite reliability > 0,8 dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan > 0,6 dikatakan cukup reliable (chin 1998). berdasarkan hasil olah data smartpls 2.0 didapatkan bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk > 0,70. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliable atau dengan kata lain memenuhi uji reliabilitas. cronbach alpha uji reliabilitas diperkuat dengan adanya cronbach alpha dimana konsistensi setiap jawaban diujikan. cronbach alpha baik apabila 0,5 dan dikatakan cukup apabila 0,3. nilai cronbach alpha yang dihasilkan semua konstruk sangat baik yaitu > 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk reflektif adalah reliable atau memenuhi uji reliabilitas. namun demikian menurut latan dan ghozali (2012) cronbach alpha yang dihasilkan sedikit under estimate sehingga disarankan untuk menggunakan composite reliability atau dilliongoldstein’s. merancang model struktural (inner model) model struktural menggunakan r-square untuk konstruk dependen, stone-geisser q-square test untuk predictive relevane dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur struktural. r² digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. kriteria batasan nilai r² ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67 , 0,33 , dan 0,19. disamping itu juga melihat qsquare predictive relevance untuk mengukur sebeapa baik nilai observasi dan juga estimasi parameternya. nilai q-square lebih besar dari 0 menunjukan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai q-square kurang dari 0 menunjukan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. diketahui bahwa nilai r-square dampak individu (di) 0,613254 atau 61,32%, hal tersebut menunjukan bahwa pemakaian sistem (ps) dan kepuasan pengguna akhir (kpa) berpengaruh terhadap di sebesar 61,32% sehingga dimungkinkan 38,68% di dipengaruhi oleh variabel lain. nilai r-square dari variabel kpa sebesar 33,91%, menunjukan bahwa persepsi kualitas sistem (pks) dan kualitas informasi (ki) mempengaruhi kpa sebesar 33,91% sehingga terdapat 66,09% variabel lain yang mempengaruhi kpa. nilai r-square variabel pks 20,78%, menunjukan bahwa pks dipengaruhi oleh kualitas sistem sebesar 20,78% sehingga masih terdapat 79,22% variabel lain yang mempengaruhi pks. nilai r-square variabel ps 35,57%, menunjukan bahwa variabel ps dipengaruhi oleh pks, ki dan kpa sebesar 35,57% sehingga masih terdapat 64,43 % variabel lain yang mempengaruhi ps. uji hipotesis (resampling bootstraping) tingkat kepercayaan yang digunakan 95%, sehingga tingkat presisi sebesar () = 5% = 0,05, dan doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 jurnal akuntansi & investasi62 nilai t-tabel 1.98 (latan dan ghozali, 2012). jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka h o diterima dan h a ditolak. sedangkan jika nilai tstatistik lebih besar, maka h o ditolak dan h a diterima.parameter estimasi antara kualitas sistem (ks) dengan persepsi kualitas sistem software (pks) menghasilkan nilai t-statistics 3,615730. nilai tstatistics ini lebih besar daripada nilai kritis 1,98 dengan tingkat signifikansi 5%, maka h 1 diterima. nilai t pada persepsi kualitas sistem (pks) dengan kepuasan pengguna akhir (kpa) sebesar 1,109844, lebih kecil daripada 1,98 maka h2 ditolak. nilai t kualitas informasi (ki) dengan kepuasan pengguna akhir (kpa) sebesar 4,117445 yang lebih besar daripada 1,98 sehingga h3 diterima. nilai t 2,170369 diperoleh pada pestimasi kepuasan pengguna akhir (kpa) dengan penggunaan sistem (ps), karena lebih besar daripada nilai kritis, maka h 4 diterima. parameter estimasi kualitas informasi (ki) dengan penggunaan sistem (ps) menghasilkan nilai t 1,945810, lebih kecil daripada 1,98 dengan á 5%, maka h4 ditolak. estimasi persepsi kualitas sistem (pks) dengan penggunaan sistem (ps) memiliki nilai t 0,812601, lebih kecil daripada 1,98 maka h6 ditolak. nilai t 0,154632 diperoleh pada kepuasan pengguna akhir (kpa) dengan dampak individual (di) lebih kecil daripada 1,98, sehingga h 7 ditolak. nilai t 7,537686 yang dihasilkan pada estimasi penggunaan sistem (ps) dengan dampak individual lebih besar daripada 1,98 sehingga h 8 diterima. diskusi hipotesis pertama membuktikan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas sistem. penekanan atas aspek kualitas sistem di dalam suatu pengimplementasian software akuntansi akan meningkatkan antusiasme penggunanya, yang tercermin lewat meningkatnya nilai persepsi kualitas sistem, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implementasi dari software akuntansi. hasil pengujian terhadap h 1 sesuai dengan penelitian kurniawan dan cahyo (2010) yang menyimpulkan bahwa kualitas sistem mempunyai pengaruh yang positif terhadap persepsi kualitas gambar 3. konstruksi diagram jalur penelitian doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 vol. 17 no.1 januari 2016 63 sistem. hasil pengujian septi (2011) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap persepsi kualitas sistem. pengujian h 2 menunjukkan bahwa persepsi kualitas system tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. jika pengguna software akuntansi telah mempunyai persepsi terhadap kualitas sistem serta yakin dengan kualitas sistem yang digunakannya, dan merasakan bahwa menggunakan sistem tersebut tidak sulit, namun mereka tidak akan langsung percaya bahwa penggunaan sistem tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dan akan meningkatkan kinerja mereka. jika informasi yang dihasilkan dari software akuntansi yang digunakan semakin akurat, tepat waktu dan memiliki reliabilitas yang baik, maka akan tidak selalu meningkatkan kepercayaan pemakai sistem tersebut. peningkatan kepercayaan pemakai sistem informasi, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja sehingga kepuasan pengguna juga akan meningkat. pengujian h 2 tidak sejalan dengan penelitian kurniawan dan cahyo (2010) yang menyimpulkan bahwa persepsi kualitas sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. penelitian widananto (2008) juga menemukan hasil yang sama bahwa persepsi kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna hipotesis ketiga membuktikan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. kualitas informasi merupakan output yang berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. semakin lengkap informasi yang tersedia, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem secara keseluruhan. hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian kurniawan dan cahyo (2010) yang menyim-pulkan bahwa kualitas sistem informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. pengujian istianingsih dan wiwik (2009), istianingsih dan setyo (2008) dalam penelitiannya juga menemukan hubungan yang positif signifikan antara kualitas informasi dengan kepuasan pengguna akhir. pengujian h 4 menyimpulkan bahwa kepuasan pengguna akhir berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. kepuasan pengguna akhir di dalam suatu pengimplementasian software akuntansi akan meningkatkan niat penggunaan software yang tercermin lewat meningkatnya nilai peng-gunaan sistem, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implementasi dari software akuntansi tersebut. hasil ini konsisten dengan penelitian kurniawan dan cahyo (2010), sumiyana dan angelina (2010), imam (2009) yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna akhir berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. hasil h 5 menunjukkan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. jika kualitas informasi pada suatu software akuntansi sangat bagus maka akan semakin bisa menarik pengguna untuk menggunakan sistem tersebut namun pada penelitian ini kualitas informasi tidak cukup menarik minat pengguna system informasi. hasil ini berbeda dengan penelitian kurniawan dan cahyo (2010), widananto (2008), kartana (2008) tabel 2. hasil pengujian hipotesis doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 jurnal akuntansi & investasi64 yang menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. hipotesisi enam menyatakan bahwa persepsi kualitas system tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. persepsi kualitas sistem terkait dengan para pengguna akhir yaitu sehubungan dengan persepsi mereka tentang sistem dan juga kualitasnya dari suatu software akuntansi tersebut. jika pengguna memiliki persepsi yang baik terhadap suatu software akuntansi maka mereka akan menggunakan software akuntansi tersebut, dan disinilah yang dimaksud dengan penggunaan sistem, mereka akan percaya dan yakin bahwa dengan menggunakan software tersebut bisa membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dan akan meningkatkan kinerja mereka. jika mereka merasa terbantu dan merasa bahwa kinerjanya semakin meningkat dengan adanya sistem tersebut maka para pengguna pasti akan sering menggunakan software akuntansi tersebut. pengujian ini tidak konsisten dengan hasil kurniawan dan cahyo (2010), septi (2011) yang menyimpulkan bahwa persepsi kualitas sistem mempunyai pengaruh positif terhadap penggunaan system karena masih terdapat factor lain yang memepengaruhi hal tersebut. pengujian h 7 menunjukan bahwa kepuasan pengguna akhir tidak berpengaruh positif terhadap dampak individual. kepuasan pengguna akhir di dalam suatu pengimplementasian software akuntansi tidak selalu meningkatkan penggunaan software akun-tansi. semakin sering pengguna memakai sistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran (degree of learning) yang didapat mengenai sistem informasi. peningkatan derajat pembelajaran ini merupakan salah satu indicator bahwa terdapat pengaruh keberadaan sistem terhadap dampak individual (individual impact). dampak individual yang dimaksud adalah dampak dari software akuntansi terhadap perilaku dan kinerja penggunanya. hasil hipotesisi ini berbeda dengan penelitian kurniawan dan cahyo (2010), imam (2009), kartana (2008) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif kepuasan pengguna akhir terhadap dampak individual. pengujian h 8 berhasil membuktikan penggunaan sistem berpengaruh positif terhadap dampak individu. penerapan sistem informasi yang baru akan berdampak pada reaksi yang ditunjukkan oleh perilaku individu dalam organisasi. reaksi ini dapat berupa munculnya motivasi baru untuk bersaing dan meningkatkan kinerja. secara positif keberadaan sistem informasi baru akan menjadi rangsangan (stimulus) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja lebih baik. hasil ini konsisten dengan penelitian kurniawan dan cahyo (2010), imam (2009) yang menyimpulkan bahwa penggunaan sistem mempunyai pengaruh positif terhadap dampak individual. simpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas sistem. persepsi kualitas sistem tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna akhir. kepuasan pengguna akhir berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. kualitas informasi tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. persepsi kualitas sistem tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. kepuasan pengguna akhir tidak berpengaruh positif terhadap dampak individual. penggunaan sistem memiliki pengaruh positif terhadap dampak individu. berdasarkan kesimpulan dan analsis sebelumnya maka penulis memberikan saran pihak pengelola lkm pnpm upk dalam mengambil keputusan doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 vol. 17 no.1 januari 2016 65 untuk mengadopsi software hendaknya melibatkan pengguna akhir yang berhadapan langsung dengan operasi harian. indikator-indikator (variabel manifest) yang berdampak bagi kinerja individu pengguna akhir sebagaimana telah diuji dalam penelitian ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen guna meminimalkan kegagalan adopsi software akuntansi tertentu. peneliti yang akan datang hendaknya memperluas wilayah survei pada seluruh kabupaten dan kota di indonesia. untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memodifikasi model yang diajukan agar kriteria goodness of fit yang didapat akan terpenuhi kriteria yang baik. daftar pustaka cahyo, a. dan f.x tjakrawala k. 2010. adaptasi model delone dan mclean yang dimodifikasi guna menguji keberhasilan implementasi software akuntansi bagi individu pengguna: studi empiris pada perusahaan dalam industri barang konsumsi yang tetrdafatar di bei. paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. chin, w. w. 1998. the partial least squares approach to structural equation modeling. modern methods for business research, 295 (2), 295-336. chin, w. w., dan p. a. todd. 1995. on the use, usefulness, dan ease of use of structural equation modeling in mis research: a note of caution. mis quarterly, 237-246. davis, f. d., r. p. bagozzi, dan p. r. warshaw. 1989. user acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. management science, 35 (8), 982-1003. delone, w.h. dan mclean. 1992. information system success: the quest for the dependent variable. infomation system research, 3, 115-132. dita, e.s. 2011. adaptasi model delone dan mclean yang dimodifikasi guna mrnguji keberhasilan implementasi aplikasi operasional bank bagi individu pengguna : studi empiris pada bank umum di kota semarang. skripsi, universitas diponegoro. edberg, d. t. dan b. j. bowman. 1996. user-developed applications: an empirical study of application quality dan developer productivity. journal of management information systems, 167-185. guimaraes, t., m. igbaria dan m. lu. 1992 the determinants of dss success: an integrated model. decision sciences, 23 (2), 409-427. guimaraes, t., d. s. staples, dan j. d. mckeen. 2003. empirically testing some main user-related factors for systems development quality. the quality management journal, 10 (4), 39-54. imam, m. 2009. uji empiris model kesuksesan sistem informasi keuangan daerah (sikd) dalam peningkatan transparasi dan akuntabilitas keuangan daerah. paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi xii, palembang. istianingsih dan s. wijanto. 2008. analisis keberhasilan penggunaan perangkat lunak akuntansi ditinjau dari persepsi pemakai (studi implementasi model keberhasilan sistem informasi). jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 5 (1), 50-76. istianingsih dan s. wijanto. 2008. pengaruh kualitas sistem informasi, perceived usefulness, dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna akhir software akuntansi. paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi xi, pontianak. istianingsih dan w. utami. 2009. pengaruh kepuasan pengguna sistem informasi terhadap kinerja individu (studi empiris pada pengguna paket progam aplikasi sistem informasi akuntansi di indonesia). paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi xii, palembang. jogiyanto h.m. 2000. sistem informasi akuntansi berbasis komputer: konsep dasar dan komponen, bpfe yogyakarta. kartana. 2008. pengujian kesuksesan pengembangan sistem informasi manajemen daerah di pemerintah kota yogyakarta. tesis, universitas gadjah mada. latan, h. dan ghozali, i. 2012. partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 2.0 m3. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. leavitt, h. j. 1965. applied organizational change in industry, i jg march (ed.) handbook of organizations. chicago: rdan mcnally. livary, j. 2005. an empirical test of the delone-mclean model of information system success. dataabase for advance in information system (dfa), 36, 145-150. mcgill, t., v. hobbs dan j. klobas. 2003. users developed application dan information system success: a test of delone dan mclean’s model. information resource management journal, 16 (1), 24-45. mcgill, t. dan j. e. klobas. 2009. a task–technology fit view of learning management system impact. computers & education 52 (2), 496-508. melone, nancy paule. 1990. a theoretical assessment of the usersatisfaction construct in information systems research. management science, 36 (1), 76-91. radityo, d dan zulaikha. 2007. pengujian model delone dan mclean dalam pengembangan sistem informasi manajemen (kajian sebuah kasus). paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi x makassar. rivard, s., g. poirier, l. raymond, dan f. bergeron. 1997. development of a measure to assess the quality of user-developed applications. acm sigmis database, 28 (3) , 44-58. roldán, j. l., dan a. l. millán. 2000. analysis of the information systems success dimensions interdependence: an adaptation of the delone & mclean’s model in the spanish eis field. paper was presented at bitworld conference. seddon, peter b. 1987. respesificaation dan extension of the delone dan mclean model of is success. information system research, 8, 3-19. sumiyana dan angelina. 2006. model komitmen multidimensional atas pilihan adopsi sistem dan perilaku pemraktikan (studi empiris di jogjakarta). paper dipresentasikan pada acara simposium nasional akuntansi ix, padang. wahju, w. 2008. analisis penggunaan sistem informasi direktorat jenderal pajak di kpp pratama dengan menggunakan model kesuksesan delone mclean. skripsi, universitas gadjah mada. widjayanto, n. 2001. sistem informasi akuntansi. jakarta: erlangga. yoon, y, t. guimaraes, dan q. o’neal. 1995. exploring the factors associated with expert systems success. mis quarterly, 83-106. doi: 10.18196/jai.2016.0044. 53 65 a adrian sutawijaya agency theory agency theory al-marghinani al-tamwil bi al-murabahah analisis fiqih dan keuangan b bali bandung banjarmasin bantul barli suryanta bni bri syariah btn c capital loss ceo charles hamilton chicago chicago illonois cincinnati connecticut conventional home financing corporate governance culture shock d denpasar driver of dakwah e edward elgar. effectively the floating rate encyclopedia of business end-user f farid kurnia rahman g gaap gema insani press, generally accepted accounting principles i ifrs ikatan akuntan indonesia ilham reza ferdian illinois ima india indonesia infomation system research institute of management accountants intermediary institution international islamic university malaysia iran islam islamic banks issues in accounting education j j. zimmerman jakarta jawa tengah journal for the scientific study of religion journal of accounting research journal of accounting research journal of business ethics journal of practice and theory journal of state taxation jurnal ekonomi k kamboja kamus besar bahasa indonesia kantor cabang pembantu kasihan kontrak murabahah kuwait l lahore m mahasaraswati makassar malaysian manado mandiri syariah mcleon model modified jones mortgage financing muhammad syafii muhammadiyah murabaha contract murabahah practices in iran n national tax journal new chinese accounting standards new york new zealand non-anonymous north michigan o oktofa yudha sudrajad p pacific basin finance journal pakistan palembang pascasarjana universitas diponegoro pembiayaan kpr perbankan syari'ah persero philippines pontianak pt. pustaka grahatama purwokerto r raja grafindo persada s sarbanes-oxley semarang semolo singaraja sistem informasi akuntansi software stie perbanas sudarso kaderi suku bunga efektif surabaya surakarta sutami syariah syed tahir hijazi t tamantirto teori akuntansi the accounting review the impairment of assets. the quality management journal tinjauan kritis produk murabahah u udayana ummu universitas gadjah mada universitas sebelas maret university of washington v volatilitas harga volatility of prices w washington whistleblowing wisnu wardhana wrongdoing y yogyakarta journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana alhassan musah 1 *, bismark okyere 2 , and eric boakye agyepong 3 abstract: research aims: the study examined the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana. the study used four indicators to measure ownership structure: managerial ownership, foreign ownership, government ownership, and substantial (block) ownership. design/methodology/approach: the study sampled 21 listed non-financial firms over ten years, covering the period 2010 to 2019. the study also relied on secondary data extracted from the financial statement of these listed firms. data were analyzed using descriptive statistics, correlation analysis, and panel regression analysis. research findings: the study results showed a positive and significant association between foreign ownership and audit fees in ghana. the study further found a positive and significant relationship between block ownership and audit fees. the results, however, uncovered an insignificant association between government ownership and audit fees. furthermore, the study reported a positive coefficient between block ownership and audit fees, and the relationship was statistically significant. theoretical contribution/originality: the study is among very few studies that have examined ownership structures such as foreign ownership, managerial ownership, government ownership, and block ownership on audit fees in a developing country context and ghana. practitioner/policy implication: this study found that the higher agency conflict through ownership structures will give rise to the higher audit fees paid to external auditors, which managers and auditors should consider in future assignments. research limitation/implication: the study is limited by geographical area (ghana), and as such future studies can conduct cross-country analysis of ownership structures on audit fees. keywords: foreign ownership; managerial ownership; government ownership; block ownership; audit fees; ghana introduction external auditors are an essential piece of the corporate governance puzzle as they are responsible for protecting and guaranteeing the interest of investors (coffie & bedi, 2019; desender, aguilera, crespicladera, & garcia-cestona, 2009). auditors help ensure that contractual commitment is agreed to, thereby improving investor confidence through quality audits (al-okaily, 2010). affiliation: 1 department of accounting and finance, dominion university college, ghana 2 department of accounting & finance, ho technical university business school, ghana 3 department of planning, takoradi technical university, ghana *correspondence: a.musah@duc.edu.gh this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i2.11337 citation: musah, a., okyere, b., boakye, e.a. (2021). the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana. journal of accounting and investment, 22(2), 392-409. article history received: 17 mar 2021 revised: 12 apr 2021 accepted: 13 apr 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=56989574400 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57208839689 https://duc.edu.gh/ https://duc.edu.gh/ https://duc.edu.gh/ https://htu.edu.gh/index.php https://htu.edu.gh/index.php https://htu.edu.gh/index.php https://www.ttu.edu.gh/ https://www.ttu.edu.gh/ mailto:a.musah@duc.edu.gh http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/11337 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.11337&domain=pdf musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 393 several studies have examined determinants of audit fees after the seminal work on the subject matter by simunic (1980). the numerous works on the subject matter emphasize their importance to the business world and academia. the audit fee is seen as agency cost, and its determination has a significant influence on other aspects of the company’s governance (coffie & bedi, 2019; shan, troshani, & tarca, 2019). the importance of audit fees has prompted standard setters and regulatory bodies to demand its disclosure in financial statements (musah, anokye, & gakpetor, 2018; kikhia, 2014; hentati & jilani, 2013). even though determinants of audit fees are not a new area of study, the influence of ownership structure on audit fees is relatively new (nelson & mohamed-rusdi, 2015; al-okaily, 2020; shan et al., 2019). the collapse of larger organizations with accounting scandals as the underlying cause has affected the accounting profession's reputation and, more significantly, financial reporting (barroso, ben ali, & lesage, 2016; griffin, lont, & sun, 2009). the key lesson from these scandals globally and recently the banking scandal in ghana attest that corporations must take corporate governance more seriously than ever to strengthen financial reporting quality and audit quality (nelson & mohamedrusdi, 2015). previous studies agree that ineffective corporate governance mechanism is one of the major causes of the numerous accounting scandals worldwide (nelson & mohamed-rusdi, 2015; mustapha & che ahmad, 2011; aswadi abdul wahab, mat zain, & james 2011). auditors have been suggested as one of the mechanisms for an organization to help reduce corporate scandals and improve the quality of financial reporting. studies have also shown that there is some connection between interference of corporate governance on auditor remuneration in the form of audit fees (desender et al., 2009; abdullah, ismail, & jamaluddin, 2008; mitra, hossain, & deis, 2007). ownership structure has been cited as one of the major interferences in effective corporate governance mechanisms (shans et al., 2019; liang, qi, xin, & zhan, 2020; choi, kwak, & yoo, 2007). it will definitely have a direct impact on audit risk, which can subsequently affect audit fees. it is because research shows that ownership structures affect the degree and extent of corporate governance as some investors will follow a company’s activities very keenly than others (zureigat, 2011). for instance, institutional investors believe in having greater interest usually and following up on how the firm is managed than individual investors (nawaiseh, bader, & nawaiseh, 2018). it suggests that firms with more institutional investors are likely to have closer monitoring from these institutional investors, which can have implications on audit fees. even though a few studies have examined corporate governance characteristics and ownership structures as potential determinants of audit fees, nelson and mohamedrusdi (2015) argue that institutional differences exist, especially in developing c apital markets like ghana. these differences include a weak market for corporate control, highly concentrated stock ownership, and high government ownership. the unique ownership structures in ghana are possible evidence for differences in control and financial reporting processes and practices (bopkin, 2011; darko, aribi, & uzonwanne, 2016; owusu & weir, 2018). owusu and weir (2018) argue that many corporations in musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 394 africa have similar ownership structures dominated by high ownership concentration, high control, and high state ownership, which presents a unique environment for the study of its effect on audit fees. it means that the findings from the ghanaian environment will be applicable in other african countries with similar ownership structures. the unique ownership structures of listed firms in ghana provide an opportunity to examine their influence on audit fees. besides, the evidence will also serve as a new empirical dimension in audit fees literature that can be tested in other contexts with different ownership structures. the fees auditors charge varies from firm to firm depending on the control environment of the clients and other factors. previous studies on the effect of ownership structures and audit fees have mainly focused on developed and emerging markets, with none in the ghanaian context. evidence from prior studies suggests that audit fees paid to external auditors are affected by ownership structures of the clients (nelson & mohamed-rusdi, 2015; mitra et al. 2007; niemi, 2005; khan, hossain, & siddiqui, 2011; adelopo, jallow, & scott, 2012; shan et al. 2019; liang et al. 2020). the reason for this conclusion is that different ownership structures give rise to different control mechanisms used by shareholders to monitor the day-to-day activities of the organization and financial reporting practices. it has also been established that the control environment, which is primarily influenced by ownership structures, also influences audit fees. even though some studies have been done on the above subject in other jurisdictions, ownership structure varies from jurisdiction to jurisdiction, which might have a different impact on audit fees. most of these studies have been conducted in the united states, europe, and malaysia, where ownership structures are mostly diffused against a more concentrated ownership structure in ghana. besides, foreign ownership is one variable that has not been explored in literature as one of the ownership structures that influence audit fees. most of the studies conducted in developed markets found a negative association between ownership structure and audit fees since audits play a critical role in reducing agency problems (nikkinen & sahlstöm, 2004; gul & tsui, 2001; hay, knechel, & wong, 2006; fan & wong, 2005). however, nelson and mohamed-rusdi's (2015) study in malaysia found a positive association between ownership structure and audit fees. the absence of previous studies linking ownership structures and audit fees in ghana and the inconclusive evidence from previous studies in developed and emerging markets make this study very timely and useful. the study, therefore, seeks to examine the influence of various corporate ownership structures on audit fees in ghana. the study makes a significant contribution to literature and policy in several ways. first, it is the first study that seeks to examine the influence of ownership structure on audit fees in ghana to the best of our knowledge. second, the study includes both foreign ownership and government ownership, which ha ve received little attention in developed country studies concerning determinants of audit fees. the study also expands previous studies on determinants of audit fees in ghana from corporate characteristics and corporate governance variables to include own ership structures. the study results are useful to regulators and policymakers as it reveals which ownership musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 395 structures enhance monitoring and control, which can be the basis for improving corporate governance mechanism through appropriate ownership regulations. besides, some prior studies concern about the relationship between corporate ownership structure and audit fees, such as niemi (2005), mitra et al. (2007), khan et al. (2011), and adelopo et al. (2012), utilized outdated data before 2006. therefore, this study utilizes the latest available data (2019) of listed companies in ghana to investigate any new development that might have occurred in audit fees. literature review and hypotheses development corporate ownership structures and external audit fees yatim, kent, and clarkson (2006) assert that ownership structure provides a better ground for the study of audit fees’ determinants compared to corporate governance structures. on this same point, nelson and mohamed-rusdi (2015) argue that a company’s ownership structure determines its level of monitoring, which also affects its risk environment. according to desender et al. (2009), from the production point of view of audit fees, audit fees charged by external auditors can be a function of ownership structure, especially where the perceived risk of the audit is higher in one ownership structure than the other. within the context of ownership structure, three variations emerge stock as against mutual companies, public as against private companies, and a dominant shareholder. according to villalonga and amit (2006), it can be argued that the presence of a large shareholder could result in higher agency cost or higher control which can affect audit fees. research has shown that dispersed shareholders are more likely to rely on external audits to monitor management behavior in addition to other mechanisms (liang et al. 2020). it means that monitoring becomes more expensive when shareholding is dispersed, affecting audit fees. in the context of block ownership or concentrated ownership structures, there is a greater incentive for these shareholders to monitor management behavior because of their investment’s quantum, thereby reducing the role of external auditing. some studies have examined how ownership structure influences audit fees in different contexts, especially in developed economies but with conflicting results. for instance, o’sullivan’s (2000) study of united kingdom firms revealed a negative association between executive directors' proportion of equity shares and audit fees. however, block/institutional ownership had no significant impact on audit fees. mitra et al. (2007) study on united states firms disclosed a positive association between diffused institutional ownership and audit fees. however, their study found a negative and significant association between block ownership and audit fees. finally, their study also reported a negative association between managerial ownership and audit fees. in their study of bangladesh firms, khan et al. (2011) found a negative association between institutional ownership and audit fees. their findings support the agency cost theory, showing that companies with a concentrated ownership structure would have lower demand for audit quality, resulting in lower audit fees. nelson and mohamed-rusdi musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 396 (2015) examined the influence of ownership structure on audit fees using a sample of listed firms in malaysia. the study uncovered a positive and significant association between audit fees and companies with more extensive foreign ownership and government-owned firms. the study, however, found no significant association between managerial ownership and audit fees. hence, literature review shows that there is currently no study that examine the influence of ownership structures on audit fees in the ghanaian context. a significant part of the literature on the above subject matter has focused on europe, america, malaysia, and other emerging economies. little is known about how ownership structure influences audit fees in the african and ghanaian context. theoretical review based on agency theory the agency theory has been the most dominant in audit research (nelson & mohamed rusdi, 2015). most of these studies see audit as a consequence of agency problems, and as such, they use audit fees as a proxy for agency costs (mustapha & che ahnad, 2011; nelson & mohamed-rusdi, 2015). others have also employed audit fees as a proxy for audit quality and agency conflicts (salleh, stewart, & manson, 2006; dey, 2008). other strands of literature on the audit service market utilized audit fees in their agency framework analysis without necessarily using it as a proxy (musah et al., 2018; adelopo et al., 2012; khan et al., 2011; ghosh, 2011; yatim et al., 2006; niemi, 2005). research has shown that the separation of ownership from management has a potentially adverse effect on firm value (nelson & mohamed-rusdi, 2015). it is based on the existence of a potential conflict of interest that necessitates corporate governance. where ownership in a company is widely diffused or dispersed, significant control of the company resides in management. management may use this opportunity to fulfill their personal interest at the expense of shareholders. the fact that shareholders vote in general meetings to elect directors does not guarantee them enough power as their individual ownership is small, giving them less control in decision making. to be able to monitor management in this scenario, the company will have to incur high monitoring costs which will include high audit fees. previous studies have exposed that agency theory is the best theory that explains how ownership structure can affect agency cost, measured as audit fees in this study. corporate governance is seen as one of the mechanisms used to reduce agency problems by increasing management monitoring, which will eventually reduce possible misstatement and enhance the credibility of financial reporting (nelson & mohamed rusdi, 2015). one of the most important control mechanisms every company must have is a control mechanism over its financial reporting. this control system helps to provide reasonable assurance that the financial statement prepared are reliable. the reliability of the control mechanism also impacts the external auditor's work and hence audit fees. a lower control mechanism will result in increased audit risk and require more effort in terms of substantive tests and other tests to ensure the reliability of the financial statement (musah et al., 2018). nelson and mohamed-rusdi (2015) affirm that the control mechanism is usually low in diffused ownership structures. it means that musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 397 auditors will require more time and effort, which will increase audit fees. in effect, diffused ownership structure will increase audit effort, thereby increasing cost. research showed that high audit fees were associated with internal control deficiencies (hogan & wilkins, 2008). on the contrary, where management is concentrated or in the case of high management ownership, there is the possibility of strong control systems. it means to control risk will be lower, resulting in less effort by external auditors. it will eventually result in lower audit fees in consonance with less audit risk and effort. the bottom line is that different ownership structures will affect audit fees differently in line with agency theory and hence the need to examine these factors in the ghanaian context empirically. managerial ownership and audit fees managerial ownership in ghana, even though low, has a significant influence on firm outcomes, especially firm value (bopkin, 2011). as a result, a number of studies have examined various ownership structures on various form outcomes except for audit fees. research on managerial ownership and audit fees by gul, lynn, and tsui (2002) using australian firms revealed that outside directors with a financial interest in a company by way of owning shares compromised their independence and hence affected their ability to monitor management effectively, increasing audit risk and subsequently audit fees. previous studies have suggested that managerial ownership could reduce agency problems as there was less separation of ownership and management (nelson & mohamed-rusdi, 2015). moreover, management owning a share in a company is one of the recommended mechanisms for dealing with agency problems (bopkin, 2011; fleming, heaney, & mccosker, 2005). it means that the more shares held by management, the more they are likely to work to enhance firm value as they will be eventual beneficiaries. in their study, ali, chen, and radhakrishnan (2010) argued that in common law countries like the uk and even the united states, the relationship between managerial ownership and audit fees is generally negative, consistent with the agency theory. the result means that these directors have access to private information needed to enhance monitoring, thereby reducing audit risk. on the other hand, nelson and mohamed-rusdi (2015) study revealed no significant association between managerial ownership and audit fees. in line with agency theory, this study expects managerial ownership to enhance monitoring and reduce audit risk and fewer audit fees. in line with the above argument, the study hypothesizes that: h1: there is a negative association between managerial ownership and audit fees of listed firms in ghana. foreign ownership and audit fees foreign ownership is high in many african countries in terms of their ownership structures, and ghana is no exception (bokpin, 2011). it is because most of the larger companies in these countries are subsidiaries of multinational companies. research has musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 398 shown that foreign ownership has some influence on the level of complexities in a firm in terms of audit, affecting audit risk and, hence, audit fees (nelson & mohamed-rusdi, 2015; pronobis & schaeuble, 2020). according to niemi (2005), foreign subsidiaries, or foreign-owned companies, have additional financial reporting complexities because of their geographical separation, which will increase audit fees. the complexities are hig h in a situation where the parent company is in another country, primarily where accounting and reporting rules differ. niemi (2005) argues that apart from the additional complexities, foreign-owned firms require greater control due to the separation of high ownership and management, which increases the agency conflict. moreover, foreign investors are more likely to demand greater audit quality (zureigat, 2011). findings from previous studies on audit fee determinants in other jurisdictions found that foreign ownership increased audit fees due to additional complexities (salleh et al. 2006; goodwin-stewart & kent, 2006; abdullah et al. 2008). in their study of malaysian firms, nelson and mohamed-rusdi (2015) also found a positive and significant association between foreign ownership and audit fees. in line with the results of previous studies and agency theory, the study hypothesizes that: h2: there is a positive association between foreign ownership and audit fees of listed firms in ghana. government ownership and audit fees according to nelson and mohamed-rusdi (2015), government ownership is very different from other ownership structures. these companies are owned and financed by the state through the people's taxes, which suggests that, in theory, ownership is very dispersed. there is also a high potential of free-riding as there is less incentive to monitor management behavior. on the other hand, individual acting as directors has a reputation to protect even though they have no cash flow rights. it may motivate them to improve their monitoring. however, research has shown that these shareholders bear no costs. it can result in weak controls, which will require quality audits to address those weaknesses (nelson & mohamed-rusdi, 2015). this variable has received little attention in the literature, and as such, very little evidence is available in the empirical literature on how government ownership affects audit fees. government-owned companies in ghana have a high level of political interference with l ess control comrade to other companies. it makes the inclusion of this variable very important. nelson and mohamed-rusdi's (2015) study on malaysian listed firms found a positive association between audit fees and government ownership. in line with the above argument, the study hypothesizes that: h3: there is a positive association between government ownership and audit fees in ghana. musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 399 ownership diffusion and audit fees al-okaily (2020) argued that shareholders in companies with widely dispersed ownership have less control and less monitoring effort; hence, they need a quality audit to complement their efforts. diffused ownership also means that the need for audit quality is high as the dispersed owners cannot properly monitor management hence a good external audit is needed to make up for that deficiency (nelson & mohamed-rusdi, 2015; hogan & wilkins, 2008). even though previous studies on ownership structure have acknowledged that diffused ownership affected audit fees, only a few of them actually included it in their model. for instance, mitra et al. (2007), in their study of listed us firms, found a significant positive relationship between diffused ownership and audit fees. diffused ownership may also increase the monitoring of shareholders’ behavior, thereby reducing audit risk and reducing audit fees. this study measured ownership diffusion using block ownership measured as having 5% or more individual shareholding. based on the argument presented, the study hypothesizes that: h4: there is a negative association between block ownership and audit fees of listed firms in ghana. research method the population for this study consisted of all listed firms on the ghana stock exchange in ghana. the total number of listed firms in ghana stood at 37 as of august 2020. therefore, the population for this study was made up of 37 listed firms in ghana. the sample for this study consisted of 21 listed firms on the ghana stock for the period 2010 to 2019. the sample selection was based on the availability of data and financial statement covering the study period. the main sample selection criteria were that the firms were listed on the ghana stock exchange for at least ten years starting from 2010. any firm listed after this period was excluded from the sampl e. secondly, the full annual report of the company was available to allow data on all the variables, primarily disclosed in the notes to the account, to be collected. finally, the sample also excluded financial institutions because they have regulated ownership structures, unlike nonfinancial firms with no such regulations. based on the above criteria, only 21 listed firms met the sample selection criteria. empirical model estimation the dependent variable for this study was audit fee (afee). the operational definition for the afee is defined in this study as the auditor remuneration paid to the external auditors for the audit service rendered for the respective companies (coffie & bedi, 2019; musah et al., 2018; barroso et al. 2016). the audit fees are measured in ghana cedis and can be directly obtained from the annual reports. all ghanaian companies registered under the companies act 2019, act 992 are required to disclose audit fees or auditor remuneration in their financial statements either in the face of the financial musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 400 statements or in the note to the financial statements in accordance with the companies act 2019, act 992. the independent variables in this study were managerial ownership (mown), foreign ownership (fown), government ownership (gown), and substantial (block) ownership (ss). these variables can be directly obtained from the annual report that shows the “analysis of shareholding” of the company. on managerial ownership, consistent with prior studies (mustapha & che ahmad, 2011; al-fayoumi, abuzayed, & alexander, 2010), this study employed some common measurements of managerial ownership based on the total percentage of share held by the executive directors within the company and their families either direct or indirect shareholding. this study considered both direct and indirect shareholding by the executive directors and their families to get a better picture of managerial ownership. the following panel regression model is adopted for the study. where, variable meaning measurement nlafee audit fees natural logarithm of audit fees mown managerial ownership the proportion of share held by executive directors and family fown foreign ownership dummy, 1 if the firm is foreign-owned, and 0 otherwise gown government ownership dummy, 1 if firm controlled by the government, and 0 otherwise ss substantial (block) shareholding (ownership diffusion). percentage of shares held by substantial shareholders (3% or more) size firm size natural logarithm of total assets big4 big four audit firm dummy, 1 if a firm is audited by big4 audit firm, and 0 otherwise result and discussion the descriptive statistics showed that the natural log of audit fees ranged from 7.6009 to 12.611, with an average natural log of audit fees of 10.691. the main variables of interest were the ownership structure variables. the first ownership structure variable was managerial ownership (mown), which showed a mean of 0.1194, suggesting that on average, managerial ownership among listed firms in ghana stood around 12%. this result is a little different from the findings of nelson and mohamed-rusdi's (2015) study musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 401 on ownership structure and audit fees of malaysian listed firms who reported a means of 30.5%. the results suggested a low level of managerial ownership in ghana as compared to developed and emerging markets. managerial ownership is an essential corporate governance mechanism as it is one of the most effective means to reduce agency problems and align the interest of management and shareholders. ho wever, the percentage of managerial ownership was higher than the findings of chiraz & lesage's (2010) study of 12 developed and emerging countries, where the overall mean for managerial ownership was 9.3%. in a similar study, aswadi abdul wahab et al. (2011) reported managerial ownership of 8.1% based on a sample of malaysian firms from 2001 to 2003. table 1 descriptive statistics variable obs mean std. dev min max lnaudfee 210 10.691 0.967 7.6009 12.611 mown 210 0.1194 0.188 0 0.606 fown 210 0.35 0.478 0 1 gown 210 0.2 0.401 0 1 ss 210 0.824 0.0836 0.53 0.984 big4 210 0.665 0.473 0 1 size 210 17.471 2.158 10.204 21.532 the second ownership structure variable foreign ownership (fown), showed a mean score of 35%, suggesting that 35% of the sampled firms were foreign-owned, while the rest were locally owned firms. the result for foreign ownership is also inconsistent with nelson and mohamed-rusdi's (2015) findings, whose study reported a mean of 9.6% for foreign ownership. the results suggested that foreign participation of firms listed on the ghana stock exchange was higher than in malaysia. the third ownership variable was government ownership (gown), which had a mean of 0.2 or 20%, suggesting that only 20% of firms listed on the ghana stock exchange were state-controlled. the study measured this variable based on whether the company in question had most of its shares held by the government directly or indirectly. the result for this variable appears a little higher compared to the findings from nelson and mohamed-rusdi (2015), whose study reported 14.1%, representing the percentage of companies listed on the malaysian stock exchange with significant government influence. the last ownership variable focused on ownership diffusion, measured by substantial shareholding among listed firms in ghana. the descriptive statistic results showed that the average substantial shareholding among listed firms in ghana was 82%, suggesting a lower ownership diffusion. the results suggested that a substantial proportion of shares were held by few individuals, primarily institutional investors, as opposed to small minority shareholders. this percentage of substantial shareholding of 82% is an increase compared to a previous study in ghana, which should be a mean of 77% (coffie & bedi, 2019). musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 402 on the control variables, the natural logarithm of firm size ranged from 10.204 to 21.523, while that of big4 audit firms showed that almost 67% of listed firms in ghana were audited by the big four audit firms. the result clearly revealed that the audit market in ghana was controlled by international audit firms. correlation analysis the correlation analysis was used to determine the relationship between the various independent variables and the control variables and audit fees of listed firms in ghana. it was also used to determine the presence of multicollinearity. the correlation analysis did not show a high correlation among the independent variables, suggesting little evidence of multicollinearity. pallant (2011) posits that a correlation coefficient between the independent variable, which is 0.8 and above, is evidence of multicollinearity. the correlation analysis results are presented in table 2 below table 2 correlation analysis results lnaudfee mown fown gown big4 size lnaudfee 1.000 mown -0.5357*** 1.000 fown 0.5638*** -0.4458 1.000 gown 0.0464 -0.3014 -0.3669 1.000 ss 0.1095 -0.1236 0.0039 0.140 1.000 big4 0.4841*** -0.4377 0.5208 -0.2278 1.000 size 0.7078*** -0.6088 0.5393 0.3873 0.3455 1.000 note *** means significant at 1% significance level, ** means 5% significance level, and * means significant at 10% significance level the results from the correlation analysis revealed a negative correlation between managerial ownership (mown) and audit fees of listed firms in ghana. the relationship was also statistically significant at a 1% significance level and showed a strong negative correlation. the result is consistent with nelson and mohamed-rusdi's (2015) findings, who also reported a correlation between managerial ownership and audit fees of malaysian firms, but with a lower correlation coefficient. the results suggested that an increase in the percentage of share held by management reduced audit risk and audit complexities and improved financial reporting quality, which translated into lower audit fees. the correlation results also showed a strong positive correlation between foreign ownership (fown) and audit fees of listed firms in ghana. the result was also statistically significant at a 1% significance level. the results implied that foreign firms paid a higher amount as audit fees as compared to local firms. the results suggested that the demand for higher audit quality for foreign firms was higher, which translated into higher audit fees. the result is inconsistent with nelson and mohamed-rusdi's (2015) findings, where they reported a weak positive and statistically insignificant correlation between foreign ownership and audit fees. musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 403 the next independent variable of interest was government ownership (gown) and its relationship with audit fees. the correlation analysis results disclosed a positive but statistically insignificant association between government ownership and audit fees. the last ownership variable, substantial shareholding (ss), used to measure ownership diffusion showing a positive correlation with audit fees. however, the relationship was statistically insignificant, and the coefficient of correlation also showed a weak correlation. on the control variables, the results exposed that both firm size and audit by big four audit firm were positively correlated with audit fees of listed firms in ghana. the results suggested that international audit firms provided higher audit quality hence charged higher audit fees. also, the larger firms paid higher audit fees because they required higher audit effort than smaller firms, translating to higher audit fees. the results are consistent with musah et al. (2018), who also reported a positive association between firm size and use of big four audit firms and audit fees in ghana. regression analysis to achieve the study's main objective, the panel regression analysis was conducted after all the tests above were carried out. the r-squared from the regression analysis of 0.5835 implied that the independent variables could explain 58% of the variations in the dependent variable. the probability of the f-statistics was also significant at a 1% significance level, suggesting that the model was well fit. the regression analysis results are displayed in table 3 below. table 3 regression results variable coefficient std. err z mown -1.5966*** 0.5289 -3.02 fown 0.8817*** 0.3226 2.74 gown 0.2284 0.348 0.69 ss 2.956*** 0.891 3.32 big4 0.1362 0.1621 0.66 size 0.256*** 0.0416 6.15 const 10.422 0.314 33.19 r-squared 0.5835 f-statistic 88.000 probability of f-statistics 0.0000 note *** means significant at 1% significance level, ** means 5% significance level, and * means significant at 10% significance level the regression analysis results revealed a negative association between the level of managerial ownership and audit fees of listed firms in ghana. the results were also statistically significant at a 1% significance level. the results suggested that managerial ownership was a significant determinant of audit fees in ghana. the result is consistent with the expectations of the study's first hypothesis, predicting a negative and significant association between managerial ownership and audit fees of listed firms in ghana. the result showed that managerial ownership reduced audit risk through musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 404 improved monitoring and financial reporting quality, reducing audit effort and risk leading to lower audit fees. the result is contrary to nelson and mohamed-rusdi's (2015) findings, who found a positive but statistically insignificant relationship between managerial ownership and audit fees. the result is also inconsistent with the findings of aswadi abdul wahab et al. (2011). the negative association between managerial ownership and audit fees is consistent with the agency theory expectations; thus, it suggests that managerial ownership reduces audit risk through improved reporting quality and enhances control, reducing audit fees. the second ownership variable measured foreign ownership and its effect on audit fees. the findings from the regression analysis disclosed a positive association between foreign ownership and audit fees. the result was also statistically significant at a 1% significance level. the results also showed that foreign ownership increased audit fees and, as such, was a significant determinant of audit fees in ghana. the result is consistent with the second hypothesis (h2) expectation, predicting a positive and significant association between foreign ownership and audit fees. the results uncovered that foreign ownership was a significant determinant of audit fees of listed firms in ghana. the results could be interpreted to mean that foreign investors demanded higher quality audits to compensate for the lack of direct oversight of the company’s operations, translating to higher audit effort and higher audit fees. the results are consistent with nelson and mohamed-rusdi's (2015) findings, who also reported a positive and significant association between foreign ownership and audit fees of listed firms in malaysia. the result is also consistent with several other previous studies (salleh et al. 2006; goodwin-stewart & kent, 2006; abdullah et al. 2008). according to niemi (2005), foreign subsidiaries or foreign-owned companies have additional financial reporting complexities due to their geographical separation, which will increase audit fees. the complexities are high in a situation where the parent company is in another country, mainly where accounting and reporting rules differ. niemi (2005) asserts that apart from the additional complexities, foreign-owned firms require greater control due to the separation of high ownership and management, which increases the agency conflict. moreover, foreign investors are more likely to demand greater audit quality (zureigat, 2011). the third ownership variable examined the effect of government ownership on audit fees. the regression analysis results showed a positive association between government ownership and audit fees. however, the r esult was statistically insignificant. the results indicated that government ownership was not a significant determinant of audit fees in ghana. the study result is contrary to the expectation of the third hypothesis (h3), predicting a positive and significant association between government ownership and audit fees. the result showed that government ownership was not a significant determinant of audit fees in ghana. the results are also contrary to nelson and mohamed-rusdi's (2015) findings, which found a positive and statistically significant association between government ownership and audit fees. the result disclosed that government-controlled listed firms in ghana had enough internal controls and good corporate governance systems that improved financial reporting quality and reduced audit fees. on the other hand, individuals acting as directors in government-controlled musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 405 firms have a reputation to protect even though they have no cash flow rights. it may have motivated them to improve their monitoring. however, research has shown that these shareholders bear no costs. it might explain why the results were statistically insignificant even though positive. the last ownership variable, substantial ownership, showed a positive association with audit fees of listed firms in ghana. the result is also statistically significant at a 1% significance level. the result suggests that substantial ownership increases audit fees, and as such, ownership diffusion reduces audit fees. the result is contrary to the expectation of the 4th hypothesis, which predicted a negative association between block ownership and audit fees. the result is consistent with the findings of mitra et al. (2007), who found a positive association between block ownership and audit fees of firms in the united states. the result suggests that block ownership does not improve monitoring and quality of financial statement preparation but rather increases audit complexities or audit risk, which increases audit fees. on the control variable, the study result showed that firm size was positively associated with audit fees. the relationship was also statistically significant at a 1% significance level. the result is consistent with several studies’ findings across the globe. previous studies have revealed that company size affected audit plans (castro et al., 2015; kikhia, 2014; musah et al. 2018; coffie & bedi, 2019). large companies require more attention than smaller companies; therefore, more time will be spent on audit work, and as a result, high audit fees will be charged to more prominent companies as opposed to smaller ones (xu, 2011; simon & taylor, 2002). large size companies would be involved in more activities than small ones. they are usually more publicly visible, and they tend to disclose more information than small companies. the use of big4 audit firms was not a significant determinant of audit fees even though it showed a positive coefficient with audit fees. this result is inconsistent with previous studies on audit fees in ghana (yalley et al., 2013; musah, 2017; musah et al. 2018, coffie & bedi, 2019). the result showed no significant difference between audit fees charged by local audit firms compared to those charged by the big foreign audit firms. conclusion the study examined the effect of the ownership structure of listed firms in ghana on audit fees. the study found a negative and significant association between managerial ownership and audit fees in ghana. the result also showed a positive and significant association between foreign ownership and audit fees in ghana. the study further uncovered a positive and significant relationship between block ownership and audit fees. the results, however, found an insignificant association between government ownership and audit fees. the results indicated that ownership structure had a significant influence on audit fees in ghana. the study took inspiration from the agency theory to explain the relationship between ownership structures and fees paid to external auditors. it could be deduced from the study result that the higher the agency conflict, the higher the audit fees to be paid to external auditors as it will increase audit musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 406 risk. this study’s findings may also have some implications for the regulators by providing a clear picture concerning the effect ownership structure that might have to standardize the internal control among the companies. the result suggested that there was a positive relationship between agency conflict and audit fees. the findings of a negative association between managerial ownership and audit fees, as well as the positive association between foreign ownership and audit fees, are consistent with agency theory. the result showed that different ownership structures resulted in different forms of control, showing the difference in agency problems. nevertheless, the study was limited to listed firms in ghana, excluding financial firms, providing an opportunity for future studies to examine the influence of ownership structures on audit fees of financial institutions in ghana. also, the future study can conduct a cross-country study using a number of countries in africa since this study was limited to ghana, and there is currently limited literature on the subject matter in the african context. another limitation that can be addressed in future studies is the fact that the study did not distinguish between audit fees and non-audit fees. references abdullah, w. z. w., ismail, s., & jamaluddin, n. (2008). the impact of board composition, ownership and ceo duality on audit quality: the malaysian evidence. management & accounting review (mar), 7(2), 17-28. retrieved from http://arionline.uitm.edu.my/ojs/index.php/mar/article/view/266 adelopo, i., jallow, k., & scott, p. (2012). multiple large ownership structure, audit committee activity and audit fees: evidence from the uk. journal of applied accounting research. 13(2), 100-121. https://doi.org/10.1108/09675421211254821 al-fayoumi, n., abuzayed, b., & alexander, d. (2010). ownership structure and earnings management in emerging markets: the case of jordan. international research journal of finance and economics, 38(1), 28-47. ali, a., chen, t.-y., & radhakrishnan, s. (2007). corporate disclosures by family firms. journal of accounting and economics, 44(1-2), 238–286. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.006 al-okaily, j. (2020). the effect of family control on audit fees during financial crisis. managerial auditing journal. 35(5), 645-665. https://doi.org/10.1108/maj-12-2018-2114 aswadi abdul wahab, e., mat zain, m., & james, k. (2011). political connections, corporate governance and audit fees in malaysia. managerial auditing journal, 26(5), 393–418. https://doi.org/10.1108/02686901111129562 barroso, r., ben ali, c., & lesage, c. (2016). blockholders’ ownership and audit fees: the impact of the corporate governance model. european accounting review, 27(1), 149–172. https://doi.org/10.1080/09638180.2016.1243483 bokpin, g. a. (2011). ownership structure, corporate governance and dividend performance on the ghana stock exchange. journal of applied accounting research. 12(1), 61-73. https://doi.org/10.1108/09675421111130612 choi, j., kwak, s., & yoo, h. (2007). the association between audit fees and the ownership structure. seoul journal of business, 13(2): 84-103. https://doi.org/10.35152/snusjb.2007.13.2.004 coffie, w., & bedi, i. (2019). the effects of ifrs adoption and firm size on audit fees in financial institutions in ghana. accounting research journal. 32(3), 436-453. https://doi.org/10.1108/arj-07-2017-0114 http://arionline.uitm.edu.my/ojs/index.php/mar/article/view/266 https://doi.org/10.1108/09675421211254821 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.006 https://doi.org/10.1108/maj-12-2018-2114 https://doi.org/10.1108/02686901111129562 https://doi.org/10.1080/09638180.2016.1243483 https://doi.org/10.1108/09675421111130612 https://doi.org/10.35152/snusjb.2007.13.2.004 https://doi.org/10.1108/arj-07-2017-0114 musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 407 darko, j., aribi, z. a., & uzonwanne, g. c. (2016). corporate governance: the impact of director and board structure, ownership structure and corporate control on the performance of listed companies on the ghana stock exchange. corporate governance. 16(2), 259-277. https://doi.org/10.1108/cg-11-2014-0133 desender, k. a., aguilera, r. v., crespi-cladera, r., & garcia-cestona, m. a. (2009). board characteristics and audit fees: why ownership structure matters. wp, 09-0107, university of illinois at urbana-champaign. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228635138_board_characteristics_and_a udit_fees_why_ownership_structure_matters?enrichid=rgreqc3bb174bdd87d8d5f8c56c9d46c68f47xxx&enrichsource=y292zxjqywdloziyodyzntezodtbuzoxmdqyodmyn jeznzq0njramtqwmtg3ndq3ntiwna%3d%3d&el=1_x_2&_esc=publicatio ncoverpdf dey, a. (2008). corporate governance and agency conflicts. journal of accounting research, 46(5), 1143-1181. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00301.x fan, j. p., & wong, t. j. (2005). do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? evidence from east asia. journal of accounting research, 43(1), 3572. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x fleming, g., heaney, r., & mccosker, r. (2005). agency costs and ownership structure in australia. pacific-basin finance journal, 13(1), 29-52. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2004.04.001 ghosh, s. (2011). firm ownership type, earnings management and auditor relationships: evidence from india. managerial auditing journal, 26(4), 350-369. https://doi.org/10.1108/02686901111124666 goodwin-stewart, j., & kent, p. (2006). relation between external audit fees, audit committee characteristics and internal audit. accounting and finance, 46(3), 387–404. https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2006.00174.x griffin, p. a., lont, d. h., & sun, y. (2009). governance regulatory changes, international financial reporting standards adoption, and new zealand audit and non-audit fees: empirical evidence. accounting & finance, 49(4), 697-724. https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2009.00310.x gul, f. a., & tsui, j. s. (2001). free cash flow, debt monitoring, and audit pricing: further evidence on the role of director equity ownership. auditing: a journal of practice & theory, 20(2), 71-84. https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.2.71 gul, f. a., lynn, s. g., & tsui, j. s. (2002). audit quality, management ownership, and the informativeness of accounting earnings. journal of accounting, auditing & finance, 17(1), 25-49. https://doi.org/10.1177/0148558x0201700102 hay, d. c., knechel, w. r., & wong, n. (2006). audit fees: a meta-analysis of the effect of supply and demand attributes. contemporary accounting research, 23(1), 141-191. https://doi.org/10.1506/4xr4-kt5v-e8cn-91gx hentati, e. j., & jilani, f. (2013). the determinants of non-audit fees in french firms. management science letters, 3(6), 1773-1782. https://doi.org/10.5267/j.msl.2013.05.004 hogan, c. e., & wilkins, m. s. (2008). evidence on the audit risk model: do auditors increase audit fees in the presence of internal control deficiencies?. contemporary accounting research, 25(1), 219-242. https://doi.org/10.1506/car.25.1.9 khan, a. r., hossain, d. m., & siddiqui, j. (2011). corporate ownership concentration and audit fees: the case of an emerging economy. advances in accounting, 27(1), 125-131. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.04.007 kikhia, h. y. (2014). determinants of audit fees: evidence from jordan. accounting and finance research, 4(1), 42-53. https://doi.org/10.5430/afr.v4n1p42 https://doi.org/10.1108/cg-11-2014-0133 https://www.researchgate.net/publication/228635138_board_characteristics_and_audit_fees_why_ownership_structure_matters?enrichid=rgreq-c3bb174bdd87d8d5f8c56c9d46c68f47-xxx&enrichsource=y292zxjqywdloziyodyzntezodtbuzoxmdqyodmynjeznzq0njramtqwmtg3ndq3ntiwna%3d%3d&el=1_x_2&_esc=publicationcoverpdf https://www.researchgate.net/publication/228635138_board_characteristics_and_audit_fees_why_ownership_structure_matters?enrichid=rgreq-c3bb174bdd87d8d5f8c56c9d46c68f47-xxx&enrichsource=y292zxjqywdloziyodyzntezodtbuzoxmdqyodmynjeznzq0njramtqwmtg3ndq3ntiwna%3d%3d&el=1_x_2&_esc=publicationcoverpdf https://www.researchgate.net/publication/228635138_board_characteristics_and_audit_fees_why_ownership_structure_matters?enrichid=rgreq-c3bb174bdd87d8d5f8c56c9d46c68f47-xxx&enrichsource=y292zxjqywdloziyodyzntezodtbuzoxmdqyodmynjeznzq0njramtqwmtg3ndq3ntiwna%3d%3d&el=1_x_2&_esc=publicationcoverpdf https://www.researchgate.net/publication/228635138_board_characteristics_and_audit_fees_why_ownership_structure_matters?enrichid=rgreq-c3bb174bdd87d8d5f8c56c9d46c68f47-xxx&enrichsource=y292zxjqywdloziyodyzntezodtbuzoxmdqyodmynjeznzq0njramtqwmtg3ndq3ntiwna%3d%3d&el=1_x_2&_esc=publicationcoverpdf https://www.researchgate.net/publication/228635138_board_characteristics_and_audit_fees_why_ownership_structure_matters?enrichid=rgreq-c3bb174bdd87d8d5f8c56c9d46c68f47-xxx&enrichsource=y292zxjqywdloziyodyzntezodtbuzoxmdqyodmynjeznzq0njramtqwmtg3ndq3ntiwna%3d%3d&el=1_x_2&_esc=publicationcoverpdf https://www.researchgate.net/publication/228635138_board_characteristics_and_audit_fees_why_ownership_structure_matters?enrichid=rgreq-c3bb174bdd87d8d5f8c56c9d46c68f47-xxx&enrichsource=y292zxjqywdloziyodyzntezodtbuzoxmdqyodmynjeznzq0njramtqwmtg3ndq3ntiwna%3d%3d&el=1_x_2&_esc=publicationcoverpdf https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00301.x https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2004.04.001 https://doi.org/10.1108/02686901111124666 https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2006.00174.x https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2009.00310.x https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.2.71 https://doi.org/10.1177/0148558x0201700102 https://doi.org/10.1506/4xr4-kt5v-e8cn-91gx https://doi.org/10.5267/j.msl.2013.05.004 https://doi.org/10.1506/car.25.1.9 https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.04.007 https://doi.org/10.5430/afr.v4n1p42 musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 408 liang, s., qi, x., xin, f., & zhan, j. (2020). pyramidal ownership structure and firm s’ audit fees. emerging markets finance and trade, 1-31. https://doi.org/10.1080/1540496x.2019.1706479 mitra, s., hossain, m., & deis, d. r. (2007). the empirical relationship between ownership characteristics and audit fees. review of quantitative finance and accounting, 28(3), 257285. https://doi.org/10.1007/s11156-006-0014-7 musah, a. (2017). determinants of audit fees in a developing economy: evidence from ghana. international journal of academic research in business and social sciences, 7(11), 716730. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i11/3510 musah, a., anokye, f. k., & gakpetor, e. d. (2018). the effects of ifrs adoption and big 4 audit firms on audit and non-audit fees: evidence from ghana. accounting and management information systems, 17(3), 330-352. https://doi.org/10.24818/jamis.2018.03002 mustapha, m., & che ahmad, a. (2011). agency theory and managerial ownership: evidence from malaysia. managerial auditing journal, 26(5), 419–436. https://doi.org/10.1108/02686901111129571 nawaiseh, m. e., bader, a., & nawaiseh, h. n. (2019). ownership structure and audit pricing: conventional versus islamic banks in jordan. academy of accounting and financial studies journal, 23(2), 1-20. retrieved from https://www.abacademies.org/articles/ownership-structure-and-audit-pricingconventional-versus-islamic-banks-in-jordan-8061.html nelson, s. p., & mohamed-rusdi, n. f. (2015). ownership structures influence on audit fee. journal of accounting in emerging economies, 5(4), 457-478. https://doi.org/10.1108/jaee05-2013-0027 niemi, l. (2005). audit effort and fees under concentrated client ownership: evidence from four international audit firms. the international journal of accounting, 40(4), 303-323. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2005.09.006 nikkinen, j., & sahlström, p. (2004). does agency theory provide a general framework for audit pricing?. international journal of auditing, 8(3), 253-262. https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2004.00094.x o’sullivan, n. (2000). the impact of board composition and ownership on audit quality: evidence from large uk companies. the british accounting review, 32(4), 397-414. https://doi.org/10.1006/bare.2000.0139 owusu, a., & weir, c. (2018). agency costs, ownership structure and corporate governance mechanisms in ghana. international journal of accounting, auditing and performance evaluation, 14(1), 63-84. https://doi.org/10.1504/ijaape.2018.10010458 pronobis, p., & schaeuble, j. (2020). foreign ownership and audit fees in european listed firms. european accounting review, 1-28. https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1830819 salleh, z., stewart, j., & manson, s. (2006). in the impact of board composition and ethnicity on audit quality: evidence from malaysian companies. management & accounting review (mar), 5(2), 61-83. retrieved from https://arionline.uitm.edu.my/ojs/index.php/mar/article/view/311 shan, y. g., troshani, i., & tarca, a. (2019). managerial ownership, audit firm size, and audit fees: australian evidence. journal of international accounting, auditing and taxation, 35, 18-36. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.05.002 simunic, d. (1980). the pricing of audit services: theory and evidence. journal of accounting research, 18(1), 161-190. https://doi.org/10.2307/2490397 https://doi.org/10.1080/1540496x.2019.1706479 https://doi.org/10.1007/s11156-006-0014-7 https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i11/3510 https://doi.org/10.24818/jamis.2018.03002 https://doi.org/10.1108/02686901111129571 https://www.abacademies.org/articles/ownership-structure-and-audit-pricing-conventional-versus-islamic-banks-in-jordan-8061.html https://www.abacademies.org/articles/ownership-structure-and-audit-pricing-conventional-versus-islamic-banks-in-jordan-8061.html https://doi.org/10.1108/jaee-05-2013-0027 https://doi.org/10.1108/jaee-05-2013-0027 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2005.09.006 https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2004.00094.x https://doi.org/10.1006/bare.2000.0139 https://doi.org/10.1504/ijaape.2018.10010458 https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1830819 https://arionline.uitm.edu.my/ojs/index.php/mar/article/view/311 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.05.002 https://doi.org/10.2307/2490397 musah, okyere, & boakye the effect of ownership structures on audit fees of listed firms in ghana journal of accounting and investment, 2021 | 409 villalonga, b., & amit, r. (2006). how do family ownership, control and management affect firm value?. journal of financial economics, 80(2), 385-417. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005 yatim, p., kent, p., & clarkson, p. (2006). governance structures, ethnicity, and audit fees of malaysian listed firms. managerial auditing journal, 21(7), 757–782. https://doi.org/10.1108/02686900610680530 zureigat, q. m. (2011). the effect of ownership structure on audit quality: evidence from jordan. international journal of business and social science, 2(10), 38-46. retrieved from http://ijbssnet.com/journal/index/399 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005 https://doi.org/10.1108/02686900610680530 http://ijbssnet.com/journal/index/399 journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper measuring impact of the accrual accounting implementation on fiscal transparency quality: a mixed methods study in indonesia donny maha putra 1 and wiwit apit sulistyowati 2 * abstract: research aims: this study aims to measure the correlation between the indonesian government accounting system's accrual basis and fiscal transparency quality. furthermore, this study deepens the research results through focus group discussion (fgd) at line ministries. design/methodology/approach: this study used a mixed methods, in which the quantitative approach employed a questionnaire instrument, while the qualitative approach utilized interviews and fgd. this study involved 149 respondents at the accounting unit based on the purposive sampling technique, using questionnaire instruments and interviews with 77 users. also, this study utilized structural equation modelling (sem), and the data were then processed through lisrel 8.8 statistical software. research findings: this study proved that accruals' implementation had a significant positive impact on the quality of government fiscal transparency. the fgd results revealed that accrual accounting practices still referred to the government accounting standards. meanwhile, the quality of fiscal transparency had been reviewed in advance by the auditor team, and the auditor's recommendations were taken into consideration in determining strategic decisions by estimating the potential risks that would arise. theoretical contribution/originality: this study contributes to an extended approach by examining the effect of the accrual accounting application’s effectiveness on the quality of government fiscal transparency. in addition, this study strengthens previous studies by using qualitative approaches through fgd involving units related to institutions and ministries. therefore, this study’s results provide empirical evidence, which is theoretically very limited. practitioner/policy implication: this study contributes as an academic reference to improvements in developing a policy model for the accrual implementation in the government accounting system, especially in indonesia. research limitation/implication: respondent data for interviews is still limited to the managerial level. therefore, to obtain more in-depth results, the subsequent study can be conducted at the operational level. keywords: accrual accounting implementation; fiscal transparency; line ministries introduction changes in public account management are among the trends in adopting more transparent accountability practices, which began after the global affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas pembangunan nasional veteran jakarta, jakarta capital special region, indonesia 2 department of accounting, faculty of economy, universitas swadaya gunung jati, west java, indonesia *correspondence: wiwit.apit@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.11441 citation: putra, d.m., & sulistyowati, w.a. (2021). measuring impact of the accrual accounting implementation on fiscal transparency quality: a mixed methods study in indonesia. journal of accounting and investment, 22(3), 460-481. article history received: 06 apr 2021 revised: 05 jun 2021 accepted: 08 jun 2021 https://scholar.google.co.in/citations?user=zjbmsucaaaaj&hl=en https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57216894065 https://feb.upnvj.ac.id/program-studi/s-1-akuntansi/ https://feb.upnvj.ac.id/program-studi/s-1-akuntansi/ https://feb.upnvj.ac.id/program-studi/s-1-akuntansi/ https://feb.upnvj.ac.id/program-studi/s-1-akuntansi/ https://feb.upnvj.ac.id/program-studi/s-1-akuntansi/ https://feugj.my.id/id/page/akuntansi-s1/ https://feugj.my.id/id/page/akuntansi-s1/ https://feugj.my.id/id/page/akuntansi-s1/ https://feugj.my.id/id/page/akuntansi-s1/ mailto:wiwit.apit@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/11441 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.11441&domain=pdf putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 461 financial crisis (montes, bastos, & de oliveira, 2019). this accountability is implemented in one of all countries’ objectives globally (putra, 2020; sulistyowati et al., 2020). it applies accrual accounting in all government subsectors to ensure a better financial reporting process, budgeting, and government fiscal forecasting (beechy, 2007; heald & hodges, 2018). the implementation of public sector accounting standards impacts economic aspects, one of which is the creation of accountability and transparency over government financial reporting. it can be reviewed from the aspects of transparency and comparability, harmonization and fiscal surveillance, long-term fiscal view, and accountability (pwc, 2014). furthermore, countries that consistently adopt the accrual basis can provide transparency in financial reporting, reduce operating costs, and optimize future decisions (bastani et al., 2012). ernst and young (2012) state that accounting methods alone do not guarantee that the government will always make the right decisions. however, the willingness to increase transparency and accountability of the government's financial position with comprehensive accounting methods is undoubtedly the right step. this view is inseparable from accrual accounts' ability to comprehensively present information about government assets and liabilities, financial performance, and government cash flows, impacting long-term economic and government political decisions (irwin, 2012). like other countries in the world, the adoption of accruals is also carried out by the indonesian government, hoping that the fiscal transparency of government will improve (flynn, moretti, & cavanagh, 2016; harun, van peursem, & eggleton, 2012; harun & robinson, 2010; heald & hodges, 2018; ismail, siraj, & baharim, 2018). however, in practice, the impact of implementation on government fiscal transparency is not yet optimal (badan pemeriksa keuangan, 2016). for example, in terms of budget transparency, government fiscal transparency was still inadequate (ibp, 2016). likewise, in terms of disclosure as a fiscal transparency indicator, it was also considered inadequate, so it is necessary to continue to improve it (putra & sudarto, 2020). moreover, the accrual basis application turns out to be more complex than the cash basis (ismail et al., 2018). pwc (2013) investigated 100 countries that had implemented and would implement the accrual basis, revealing that 55% related people's issues, 46% systems issues, and 27% commitment issues. it is undeniable that in indonesia, the implementation of accrual accounting is still not entirely effective. the audit board of indonesia's audit results found 1,677 cases from 166 audit reports on government financial statements, which included fault in the presentation of accrual accounts (badan pemeriksa keuangan, 2017). these errors occur because of the limitations of competent and professional government accountants (harun & robinson, 2010), lack of leadership commitment (hassan, 2015; ratifah & mulyani, 2015), and inadequate it support (giovanelli, rotondo, & caffù, 2016; tanjeh, 2016). nevertheless, the literature that discusses the effectiveness of accrual accounting in the government sector is still limited. previous research discussed more on the benefits and usefulness of applying the accrual basis (monteiro & gomes, 2013; pwc, 2013; chan, 2016), obstacles and challenges in the application (harun & robinson, 2010), the factors putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 462 influencing adoption (adhikari & mellemvik, 2011; harun et al., 2012), and provision of information for better decision making (hyndman & connolly, 2011). moreover, previous studies highlighted more on explaining increasing efficiency, transparency, and accountability (chan, 2016; hodges & mellett, 2003; monteiro & gomes, 2013; nistor & deaconu, 2016). likewise, tickell (2010) in fiji, tanjeh (2016) in cameroon, and azmi and mohamed (2014) in malaysia specifically tended to focus on readiness in implementing the accrual system. the study illustrates that the accrual accounting system’s implementation experienced post phone, indicating that the readiness factor is considered. in addition, there are difficulties faced when implementing the accrual system, so it takes time in the migration process. therefore, it is vital to know the effectiveness level and implementation impact for countries that have applied the accrual basis, such as the united kingdom, canada, new zealand, australia, the netherlands, sri lanka, malaysia, and indonesia (baker & rennie, 2006; ismail et al., 2018). further, heald and hodges (2018) consider fiscal transparency based on accounting modes, where accrual based financial reporting can capture economic events regularly. the study of the accrual accounting adoption in indonesia's government sector has been carried out; for example, harun & robinson (2010) discussed implementation barriers. additionally, other studies discussed institutional legitimacy (harun et al., 2012) and discuss readiness and implementation issues (maimunah, 2016). moreover, kartiko et al. (2018) examined the relationship of accrual based ipsas implementation with fiscal transparency using content analysis and confirmatory factor analysis, proving that the accrual level score was in line with the fiscal transparency index. another study by putra & sudarto (2020) used questionnaire instruments and interviews to prove the impact of accrual accounting implementation on fiscal transparency in the indonesian government. hence, to fill the literature gap, this study provides insight by exploring the implementation of an accrual system in improving fiscal transparency. it is essential because better fiscal transparency will improve public financial management (pfm) practices (kartiko et al., 2018). this study tries to offer another approach by examining the effect of the effectiveness of accrual accounting on the quality of government fiscal transparency. the researchers have tested previous research on the quality of fiscal transparency through a survey with questionnaire instruments and interviews of 77 experts in the ministry/institution and were strengthened by the focus group discussion (fgd) method. to obtain more in-depth results, the study employed a discussion focus group. the technique is considered relevant, as it involves individuals creating specific topics to summarize various complex personal experiences, perceptions, and attitudes of participants through moderated interaction (hayward, simpson, & wood, 2004). for that reason, this study extends a prior study (putra & sudarto, 2020) through the interviews and is strengthened by fgd. the researchers believe that this study will provide empirical evidence, which is theoretically very limited. besides, this study's results contribute as an academic reference to improvements in developing a policy putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 463 model for implementing accruals in the government accounting system, especially in indonesia. literature review and hypothesis development institutional theory the core idea of institutional theory is the formation of organizations because of the pressures of the institutional environment that lead to institutionalization (dimaggio & powell, 1983). according to zucker (1987), ideas in the institutional environment form the language and symbols that explain the organization's existence, which is taken for granted as norms in the organizational concept. in the context of this research, institutional pressure plays a role in explaining the form of coherent pressure from the government's external environment, how accrual accounting standards are adopted (dimaggio & powell, 1983; pina, torres, & yetano, 2009). adoption aims to make the management of state finances more transparent and accountable. in terms of fiscal transparency, a government's legitimacy is a form of coherent pressure so that the government has strong legitimacy in managing state finances. institutional theory in this study was used as a basic concept of thinking how to explain theories related to the concepts of integrated information systems, knowledge management, leadership commitment, the application of accrual accounting, and the quality of fiscal transparency to solve research problems. accrual accounting implementations accrual accounting is an accounting methodology in which transactions are recognized as economic events underlying the recording, regardless of receipt and cash payment (warren, reeve, & duchac, 2014). the implementation of accruals is vital as an instrument of government policy in helping the financial crisis because it can present more comprehensive information about financial conditions in terms of revenue, expenditure, expenses, and liabilities (heald & hodges, 2018), and it cannot be done if using a cash base. adopting an accrual basis is believed to be a superior alternative solution in solving these problems (aidoo-buameh, 2014). the accrual basis records cash receipts and disbursements and records the recognition of revenues, costs, profits, and the increase or decrease of assets and liabilities and amortization (dechow & skinner, 2000; larkin & ditommaso, 2014). however, accrual implementation effectiveness is influenced by many factors (adhikari & mellemvik, 2011; azmi & mohamed, 2014; harun et al., 2012; ismail et al., 2018). in addition to the advantages in literature, practically, the option of adopting an accrual basis in indonesian government accounting is because the cash base used so far has weaknesses, among others: the financial statements presented did not consider financial obligations, debts, future commitments, guaranteed by the government, and could not to become the basis of a foothold to build a solid fiscal policy (hoesada, 2010). putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 464 before, lye, perera, and rahman (2010) explored cash-based accounting changes to accrual bases in the public sector in new zealand. they used grounded theory strategies and confirmed that policy innovation was supported through six antecedent changes (people, axial principles, communicating ideas, contextual determinants, ethos, knowledge). the study's final focus was to achieve ministerial control and measure government performance through the relevant information in management decision making. in another context, upping and oliver (2012) looked at the factors influencing the change in thailand's accounting system. a survey of chief financial officers at 78 public universities proved that the process's change was due to the low institutional capacity. in addition, it was related to the lack of technology resources and employees' knowledge of accounting practices in the private sector. the study is similar to previous studies in palembang through an interview (maemunah 2016). the interview results with the budget authority confirmed that there were problems related to readiness to implement the accrual system at the beginning of the introduction of accrual accounting. additionally, a study in malaysia analyzed ministry of education employees' readiness to respond to changes in public accountability based on accrual accounting (azmi & mohamed, 2014). the study proved that accounting employees were ready to implement accrual accounting. they believed that the change was one of the efforts to improve the government's efficiency and transparency. although the implementation of accrual accounting is not simple, there are challenges such as training, knowledge and capacity skills, top management, and timeframe, thus supporting the implementation of accrual basis. furthermore, ismail et al. (2018) examined the readiness to implement the accrual accounting system in malaysia. the survey results confirmed the importance of change valance in predicting the commitment of changes in the accounting system. meanwhile, task knowledge and task availability failed to contribute to the change. moreover, harun et al. (2012) reviewed the institutionalization of indonesia's public sector's accrual accounting system through a case study in one of the municipalities. the study proved that the monetary crisis events and the political crisis in 1998 impacted the indonesian government's decision to adopt accrual accountings in 2003. based on (dambrin et al., 2007) institutionalized model, the study confirmed that mo technocrats in the early 1980s became the ideal promotional medium for using accrual-based reporting systems. internalizing the accrual accounting system, technical capacity, power, and the old habits and social history of actors in this organization play an essential role in the implementation. based on the hdi model, the study found that changes in nature from the government are needed to support the implementation of accrual accounting basis. this study supports the previous research conducted by harun et al. (2012) related to the choice of adopting an accrual base by the indonesian government that it is the right thing because it can encourage the improvement of fiscal transparency. this research itself was conducted after implementation as a continuation of previous studies. putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 465 fiscal transparency fiscal transparency relating to public data disclosure includes internationally comparable revenues and expenses by time and systematics (cicatiello et al., 2021). additionally, fiscal transparency concerning government reporting is reliable, timely, and relevant, and it is a crucial element in effective fiscal management (adam, 2015; heald & hodges, 2018). therefore, the public expectation is the information disclosure about the budget that includes quality information at the right time. fiscal transparency is part of the government transparency concept, specific and becomes one of the points to create a reliable and integrity institutional system (mabillard & vuignier, 2017). if the government can realize transparency, it will be a good signal about the budget being drawn up, while transparency can lower public confidence. this key element is an instrument of government opening to the public regarding access to information on government activities that can be trusted, comprehensive, timely, easily understood, and ratified internationally (alt & lassen, 2003; cottarelli, 2012). therefore, the public can accurately assess the government's financial position, the costs and benefits of government activities, present economic value, and future and social impacts (mijatovic, 2015). in addition, montes et al. (2019) analyzed fiscal transparency in 82 countries using panel data. the study was based on the global financial crisis and found that 80% of the country has improved fiscal transparency. on the other hand, cicatiello, de simone, and gaeta (2017) investigated important fiscal transparency aspects in 36 democratic countries through cross-sectional data. the study proved the strong relationship between the political environment and the dynamics of fiscal disclosure. fiscal transparency is heavily influenced by government control over the legislative, and the role of government ideology is quite fragile, which harms realizing fiscal transparency (cicatiello et al., 2017). on the other hand, access to information has decreased due to competition in parliament that does not support fiscal transparency. meanwhile, heald and hodges (2018) analyzed fiscal transparency through four different models of accounting characteristics: in the context of public sector financial reporting, statistical accounting, budgeting, and long-term fiscal projections. their analysis confirmed that international agencies play an essential role in predicting that financial reporting and statistical accounting are separate modes of government accounting. contradictory, in each country, the implementation of budgeting practices is still maintained. moreover, long-term fiscal sustainability projections are in their infancy and have limited influence in determining guarantee arrangements' use and nature. hypothesis development the institutional theory provides insight into how best practices are disseminated and institutionalized (dimaggio & powell, 1983), emphasizing interaction and institutional context (albu, albu, & alexander, 2014; dillard, rigsby, & goodman, 2004). in comparison, the influence of institutional pressure on the development of organizational practices is characterized by homogeneity (dimaggio & powell, 1983; putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 466 lounsbury, 2008). the concept of homogeneity results from the idea that organizations seek to achieve, maintain, and expand their legitimacy by adopting structures and practices that are socially, politically, and economically supported (ball & craig, 2010). institutional pressures also play a role in explaining coercive isomorphic pressure from the external environment in adopting a generally accepted standard (dedoulis, 2015; dillard et al., 2004). thus, the implementation of accruals as a generally accepted standard is a vital source of legitimacy for managing finances to be more transparent and accountable (harun et al., 2012; lampe, hilgers, & ihl, 2015). furthermore, the use of an accrual base can present and disclose more comprehensive government financial information, such as the presentation of assets, liabilities, receivables, and asset circumcision. as a result, the fiscal information presented will be much more transparent and can be fully known to the public. therefore, based on the views of institutional theory and the support of the prior literature findings, the proposed hypothesis is: h1: there is a positive correlation between accrual implementation and the quality of government fiscal transparency research method this study used a mixed methods to examine the effectiveness of accrual system implementation in creating government fiscal transparency’s quality. using the mixed methods in this research was to get more detailed information about accrual accounting practices in improving the presentation of more transparent government fiscal information through interview and fgd activities, whose information could not be obtained only through questionnaire instruments. first, a quantitative approach was conducted with a survey on the effectiveness of accruals' application to users involved in preparing the consolidated financial statements in 85 indonesian line ministries (lms). additionally, a qualitative approach was made through fgds involving related units. this study employed a mini focus group, followed by individuals with a high level of expertise (hague, 2002). a fgd strategy included four steps: research design, data collection, analysis, and results (morgan, krueger, & king, 1998). the research design consisted of three processes: 1. defining the focus group's objectives by developing questions to be discussed and seeking ethical permission in this process, fgd aimed to obtain in-depth information from informants about the implementation of accrual accounting and fiscal transparency. discussion questions about the practice of accrual accounting standards in the indonesian government and the quality of fiscal transparency have been explained in the operationalization of variables for the discussion focus group. in addition, ethical permission has been mentioned in the data collection. putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 467 2. identifying and recruiting participants prior to the focus group implementation, the researchers had identified parties who had authority related to financial statements: head of finance, head of accounting and reporting, head of evaluation and verification section, head of reporting section, saiba (application used to record financial transactions in the implementation of government accruals) application operator, and simak-bmn (application used to manage assets in the implementation of government acolyte) application operator. the number of participants involved in the focus group was 8-10 employees in each fgd implementation. according to krueger & casey (2000), the number of participants between six to eight is considered sufficient. 3. identifying suitable location fgd was performed five times according to the description in table 1. table 1 description of fgd schedule no ministries and institution focus group discussion date time place 1 ministry of foreign affairs chairman of fgd: sub-section head of akp 1 09/05/2018 10.30 am ruslan abdul gani building 4 th floor 2 supreme court chairman of fgd: head of accounting 09/04/2018 08.30 am mahkamah agung h building 3 rd floor 3 national space and space agency chairman of fgd: head of finance 05/04/2018 11.00 am biro renkeu lt. lapan building 3 rd floor 4 judicial commission chairman of fgd: head of finance 13/03/2018 14.00 am ky biro umum lt.3 5 house of representatives chairman of fgd: head of reporting and evaluation 30/01/2018 10.00 am komplek mpr building setjen jl. gatot subroto variable operationalization in this study, the implementation of accrual accounting was measured using a model adapted from pwc (2014). there were four dimensions and 13 indicators: (1) policies with indicators: adapting existing financial rules and regulations; documenting accounting policies; developing comprehensive guidance and manuals, (2) processes with indicators: managing the transition period and monitoring; checking data quality during the reform process, designing quality control procedures; setting up data collection procedures; ensuring compliance with existing regulatory framework, (3) people with indicators: inspiring change of mentalities and cultural change; ensuring political commitment and increasing staff and public awareness; building up public sector accountants expertise; developing training programs and allowing knowledge transfer, and (4) systems with indicators: adapting existing it systems and developing new it solutions; translating organizational processes into the it environment. putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 468 this study's quality of fiscal transparency developed from the previous literature (adam, 2015; ionescu & buhur, 2016; imf, 2015). it was operationalized into three dimensions and 11 indicators: (1) fiscal reporting with indicators: coverage; frequency and timeliness; quality; integrity, (2) fiscal forecasting and budgeting with indicators: comprehensiveness; orderliness; policy orientation; credibility, and (3) fiscal risk analysis and management with indicators: risk disclosure and analysis; risk management; fiscal coordination. the fgd instrument was deepened from the questionnaire instrument to see how the practices actually happened and each of the different units’ experiences. furthermore, the focus group discussed several standard practice items of accrual government accounting, adopted from pwc (2014): (1) preparation of accounting policies related to the depression of accrual transactions in the task force/accounting entity; (2) the process of migrating from cash towards accrual to full accrual and the obstacles faced; (3) the process of preparing and reviewing financial statements conducted so far; (4) the role of accrual ambassadors to increase accounting knowledge on staff; (5) the manual process in preparing the consolidated financial statements and the extension of the annual financial statements. meanwhile, the items related to the quality of fiscal transparency were adopted (adam, 2015; ionescu & buhur, 2016; imf, 2015): (1) disclosure of assets, liabilities, revenues, and accruals following the provisions of government accounting standards; (2) publication of monthly revenue and expenditure reports to the public; (3) strategic decisions related to the finances of the leadership shall be taken based on the prepared financial statements; (4) both internal and external auditors may audit all financial statements; (5) estimates of receipt and withdrawal of funds have been prepared and published based on actual conditions; (6) ministries and institutions have anticipated any risk of failure of budget absorption and failure of the revenue target to be not achieved. data collection the data were collected employing questionnaire instruments, interviews, and fgds. the data collection was carried out in four months and 17 days by directly visiting the analysis unit, which compiled the government financial statements. each respondent received an explanation before answering the questionnaire question. thus, it was ensured that the respondents who had the right to give answers were directly involved in preparing financial statements and understanding the accounting process. based on the purposive sampling technique, data were successfully obtained through a questionnaire from 149 respondents in 85 lms (97.70% of the population) and then confirmed through interviews with 77 users in 77 lms (88.51% of the population), consisting of three users at the tactical level, 49 users at the managerial level, and 25 users at the operational level. simultaneously, a qualitative approach through fgd was conducted five times. the data collection process included preparation before fgd, comprised of the script to be discussed, and the necessary equipment in the meeting process. facilitations during the meeting process included introducing meeting rules, documentation during the putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 469 discussion process, presentation of questions accompanied by discussions, and concluding the discussion results. ethical clearance of the data collection in this study was based on a license from the ministry of finance as the accounting supervisor of the ministry/institution (locus of research), through the letter of the secretary of the directorate general of correction number: s-1062/pb.1/2018 dated january 29, 2018. data analysis the data were analyzed by covariance based-structural equation modelling (cb-sem) approach with the lisrel 8.8 statistical software. here are the data analysis steps: (1) testing the instrument’s validity and reliability, (2) testing the goodness of fit index and the proposed hypothesis. this study utilized cb-sem because the initial stage of the mixed methods chosen, a quantitative method, was to prove the hypothesis built from previous research (confirmatory). meanwhile, the fgd data were analyzed on the conversations in a focus group on the participants’ answers. result and discussion respondent’s profile data in table 2 show the demographic information of research respondents. although male respondents (53.02%) were more numerous than female respondents (46.98%), the difference was not significant. from the level of education, most respondents were a bachelor's and master's background (89.59%), with a majority having been in work for more than six years (63.76%). data from table 2 also display respondents' representation at each level in confirming closed questions from the questionnaire. therefore, responses from respondents were deemed to be appropriate and reliable in concluding the research. table 2 respondent profile description respondent frequency percentage (%) gender male 79 53.02 female 70 46.98 total 149 100.00 education diploma 17 11.41 bachelor 100 67.11 master 32 21.48 total 149 100.00 length of work 1 – 5 years 54 36.24 6 – 15 years 84 56.38 > 15 years 11 7.38 total 149 100.00 putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 470 table 2 describes the profile of respondents: the majority were male (79 respondents or 53.02%), education level was a bachelor (100 respondents (67.11%), and the length of employment was 6-15 years (84 respondents or 56.38%). validity and reliability testing the questionnaire needs to be tested for its validity and reliability levels to ensure how well dimensions or indicators can define the concept (saunders, lewis, & thornhill, 2009). the testing results of the instrument validity and reliability are statistically seen in table 3. according to (hair et al., 2014), if the standard factors loading (sfl) value is over .50, then the indicator can be declared significant and valid in measuring the variables to be studied. simultaneously, reliability testing used the construct reliability (cr), and variance extracted (ave) size approaches. constructions have good reliability or consistency if the cr value is .70 and the ve value is .50. data in table 3 reveals that the seven dimensions used in this survey instrument had been declared valid, as seen from the overall value of loading factors above .50. in contrast, the reliability of indicators was shown from the cr value exceeding the threshold of above .70, and the ve value was entirely above .50. thus, it could be concluded that all instrument items used in this study were declared valid and reliable to measure the effectiveness of accrual accounting and the quality of fiscal transparency. table 3 instrument testing result constructs/dimensions *sfl ≥ 0.50 **cr ≥ 0.70 ***ve ≥ 0.50 results accrual accounting implementation 0.94 0.80 good reliability policies 0.80 good validity processes 1.00 good validity people 0.91 good validity systems 0.86 good validity fiscal transparency quality 0.93 0.81 good reliability fiscal reporting 0.86 good validity fiscal forecasting and budgeting 1.00 good validity fiscal risk analysis and management 0.82 good validity *sfl= standardized factor loading; **cr= construct reliability; ***ve= variance extracted putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 471 goodness-of-fit index (gofi) testing table 4 the goodness of fit index testing results no gofi indicators critical value estimation value results 1 chi-square p-value ≥ 0.05 0.0683 good fit 2 rmsea rmsea ≤ 0.08 0.0437 good fit 3 nfi nfi ≥ 0.90 0.93 good fit 4 nnfi nnfi ≥ 0.90 0.99 good fit 5 cfi cfi ≥ 0.90 0.99 good fit 6 ifi ifi ≥ 0.90 0.99 good fit 7 rfi rfi ≥ 0.90 0.93 good fit 8 srmr srmr ≤ 0.05 0.088 not fit 9 gfi gfi ≥ 0.90 0.94 good fit 10 agfi agfi ≥ 0.90 0.95 good fit the data in table 4 refer to schumacker and lomax (2010), showing that the values of nfi, nnfi, cfi, ifi, rfi, gfi, agfi were above .90, the value of chi-square was .0683, under .05, and the value of rmsea was .0437, under .08, meaning that the model was a good fit. on the other hand, the srmr value was 0.088, above .05, indicating the model was not fit. therefore, 9 out of 10 indicators matched and demonstrated promising results, and it could be denoted that this research model had a very good fit. after the model was declared fit, then the hypothesis was tested, shown in table 5. hypothesis testing data analysis utilized the sem method with the lisrel 8.8 statistical software to prove the research hypothesis. analysis of sample data would be applied to the population through the t-statistics test with a confidence interval of 95% and a risk level of error at α = 5%. data in table 5 shows that the research hypothesis was proven to be accepted because the t-value was 7.24, more significant than the minimum t-value value of 1.96. it means a positive relationship between the effectiveness of accrual accounting and the quality of fiscal transparency. the estimated value of 0.54 indicates that the effectiveness of accrual accounting had a positive effect on the quality of fiscal transparency. table 5 research hypothesis test results path t-value critical value coefficient results sap  tf 7.42 1.64 0.54 accepted measurement of the effectiveness of accrual accounting using respondents' responses was arranged in the form of a score range. the score range was made as a reference for grouping the scoring results, which adopted from binder and roberts (2003) with the following criteria: (1) 1.00 – 1.80 is poor; (2) 1.81 – 2.61 is fair; (3) 2.62 – 3.42 is average; (4) 3.43 – 4.23 is good; and (5) 4.24 – 5.00 is excellent. data in table 5 display that the overall effectiveness of applying the accrual basis in the indonesian government accounting system was still at an average level, with an average putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 472 score of 3.41 from the 5-point scale. this condition could be explained by the dimension of the policies, with a score of 3.41, showing that the accounting policies or guidelines held by ministries were still at an average level; 31.76 percent of ministries did not have adequate accounting policies or guidelines. in addition, in the indicators of existing financial rules and regulations, 27.06 percent of ministries have not optimally adapted to the existing government regulations. likewise, with the indicator of developing comprehensive guidance and manuals, it has not been optimal, at 47.06 percent of ministries. second, with a score of 3.60, the processes dimension showed that the process of transitioning from cash towards accrual basis was good, but at 27.95 percent of ministries, the process was not optimal. it was indicated by the indicators of setting up data collection procedures that were still categorized as average. 40.89 percent of ministries have not adequately prepared a list of identifications of adjustment transactions for accrual items. meanwhile, the indicator of compliance with the existing regulatory framework was still categorized as an average; 69.41 percent of ministries stated that internal auditors have not maximally reviewed financial statements. third, the people dimension, with an average score of 3.26, was still average. it means that the implementation of accrual accounting training for employees of financial management was not well planned. it could be seen in the fact that the indicators of political commitment, increasing staff, and public awareness were still categorized as average, where 58.82 percent of ministries stated that budget policies and support had not been maximized. indicators of building up public sector expertise accountants were also still at an average level, and 37.65 percent of ministries stated that they have not been optimal in sending their employees to various training programs organized by the central government. the indicators of developing training programs and allowing knowledge transfer were also categorized as average and accrual training has not been implemented in a programmed and scheduled manner at 62.36 percent of ministries. fourth, with an average score of 3.38, the dimension of systems revealed that government support in developing information technology was still categorized as average, where 32.35 percent of ministries have not optimally utilized information technology in the implementation process. it was shown from the indicator of translating organizational processes into the it environment, which was still considered average. at 27.06 percent of ministries, the application system has not been fully integrated and automated with the ministry of finance's application system. table 6 the accrual accounting implementation score dimensions real score average score real (%) gap (%) level policies 870 3.41 68.24 31.76 average processes 1225 3.60 72.06 27.94 good people 1108 3.26 65.18 34.82 average systems 575 3.38 67.65 32.35 average putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 473 interestingly, the study's findings revealed that although the effectiveness of the implementation of accruals was at an average level, the quality of government fiscal transparency was at a good level. the respondents' response score analysis results are explained in table 7. first, with an average score of 3.94, the fiscal reporting dimension showed that the financial reporting and government performance report have been presented comprehensively and were relevant, timely, and reliable. however, 21.24 percent of ministries were still not optimal. at 48.24 percent of ministries, the use of financial statements by institutional leaders was not optimal for strategic organizational decision-making. second, with an average score of 3.64, the fiscal forecasting and budgeting dimension exhibited the ability of fiscal estimates and government budgets in the financial statements to follow the government policies’ objectives and intentions presented comprehensively, timely, and trustworthy manner. third, the dimension of fiscal risk analysis and management, with an average score of 3.27, was still average. it means that the government has not optimally disclosed, analyzed, and managed risks to the budget. it was shown from the fact that the risk disclosure and analysis indicator was still categorized as average; 64.70 percent of ministries were not optimal in presenting risk information to the failure of budget absorption and revenue targets. it was still categorized as average; 54.12 percent of ministries were not optimal in mitigating the risk of budget absorption failure and achievement of revenue targets. the same thing was also shown by the fiscal coordination indicator at the average level; 35.29 percent of ministries were not optimal in coordinating the failure of budget absorption and revenue targets with related parties. table 7 the fiscal transparency quality score dimension real score average score real (%) gap (%) level fiscal reporting 1339 3.94 78.76 21.24 good fiscal forecasting and budgeting 1237 3.64 72.76 27.24 good fiscal risk analysis and management 833 3.27 65.33 34.67 average moreover, table 8 describes the fgd results with five ministries and institutions: the ministry of foreign affairs, the supreme court, the national aviation and space agency, the judicial commission, and the house of representatives. the fgds confirm the hypothetical test results. discussion in general, the effectiveness of applying the accrual basis to accounting entities in the indonesian government has not been maximized. even though in the context of policies, people, and systems, it is still at an average level; nevertheless, in government, fiscal transparency is already good. this study's findings support the argument that the implementation of accruals in the public sector, especially in the government sector, is not easy (adhikari & mellemvik, 2011; azmi & mohamed, 2014; harun et al., 2012; harun & robinson, 2010; lye et al., 2010; upping & oliver, 2012). this finding is empirical evidence that the implementation of accrual basis in the government putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 474 accounting system positively impacts the quality of government fiscal transparency. in this study, the effect was very significant, namely, 54%. this study's results support the conclusions of the previous studies that the application of accrual accounting in the public sector can provide positive benefits for fiscal transparency in the form of the ease of obtaining accurate access to information for government accountability purposes (ahmad et al., 2015; lampe et al., 2015). table 8 focus group discussion results no discussion items results accrual accounting standard practices in the indonesia government 1. preparation of accounting policies related to the depression of accrual transactions in the task force/accounting entity corridor for the preparation of financial statements remains referred to pmk no. 222/pmk.05/2016 concerning amendments to pmk no. 177/pmk.05/2015 concerning the composition of financial statements of the ministry of state/institutions and government regulation no. 71 of 2010 concerning government accounting standards. 2. the process of migrating from cash toward accrual (cta) to full accrual and the obstacles faced constraints in the first semester could not complete the shopping that has been used, so at first, the application of accruals was not perfect, but undoubtedly routine expenditures, such as electricity payments, pam, and telephone services, could be treated to an accrual basis. 3. the process of preparing and reviewing financial statements conducted to date at the time of entry into the year-end reporting period, the semester and the third quarter of the reporting entity provide data on revenues -budget realization reports, revenues -operational reports, expenditures, expenses, and assets. those undergo mutations/changes to the inspectorate, specifically auditors who are given a straightforward review task. therefore, it is in line with the inspectorate's role in assessing the institutions' financial statements that have periodically been done well. 4. the role of accrual ambassadors to increase accounting knowledge on staff the role of accrual ambassadors intended is the role of the dir apk (directorate of accounting and reporting) and djkn (directorate general of state wealth). they always give directions related to essential materials in the report preparation rules that people can absorb and implement in the institution's financial statements annually. 5. manual process in compiling consolidated financial statements and preparation of annual financial statements manual is an important note outlined in the working paper of each mutation/change of components of the budget realization report, operational report, expenditure, expense, and asset. in comparison, another application that supports is the other applications. putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 475 table 8 focus group discussion results (cont’) no discussion items results the quality of fiscal transparency 1. disclosure of assets, liabilities, revenue, and accrual receipts following the provisions of government accounting standards the report's preparation is based on the specified rules, namely through applicable provisions (pmk no. 222/pmk.05/2016 concerning amendments to pmk no. 177/pmk.05/2015 concerning the composition of financial statements of the ministry of state/institutions and government regulation no. 71 of 2010 concerning government accounting standards. 2. publication of monthly revenue and spending reports to the public the publication is only done annually on the website until now. 3. strategic decisions related to the finances of the leadership are taken based on the prepared financial statements. various decisions and policies for improvement also pay attention to the recommendations of external audit findings indonesian audit board every year. 4. both internal and external auditors can audit all financial statements. an audit has been conducted by the inspectorate auditor team and external auditor team, of course, with the recommendations of each audit team. 5. estimated receipts and withdrawals have been prepared and published based on actual conditions. the estimated receipts that have not been following the estimated receipts and the realization of receipts are still more significant than those whose ratio exceeds one hundred percent. 6. institutions have anticipated all the risks of failure to absorb the budget, and the failure of the revenue target is not achieved. conducted by establishing the management of risks set in each work unit that conducts activities under the budget documents of each the practical implication of this study is that a number of findings can be used as input to the indonesian government and may be helpful as a reference for governments in other countries that have applied or are turning to accrual accounting systems, including: (1) the government must make accounting policies in the form of technical guidelines for each ministry for all accounting entities in the government; (2) to oversee the process of implementing accrual accounting, the government must optimize the function of internal auditors in reviewing financial statements so that the financial statements are in accordance with the existing regulatory framework; (3) to improve the competence of government accountants, the government should provide a budget and a structured program to provide training related to the implementation of accrual accounting; (4) the government must make policies related to the optimization of the use of information systems through the provision of it facilities and infrastructure; (5) the government must implement risk management to improve the quality of fiscal transparency. the study findings provide theoretical implications in the form of confirmation from previous studies (harun et al., 2012) that the application of accrual bases is more putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 476 dominant due to regulatory factors that the government must implement. it means that even though all accounting entities are not ready to adopt it, all entities are obliged to carry it out because of the mandate. thus, it implies a coercive isomorphic pressure in the institutional theory described by dedoulis (2015) developed from dimaggio and powell (1983) that is still relevant today. in addition, this study extends putra and sudarto's (2020) study by adding the interview process and fgd activities on drawing conclusions. therefore, in addition to providing empirical evidence, we believe that this study also contributes as an academic reference to develop a policy model for applying accrual accounting bases in the government sector. conclusion this research adds to the literature on applying accrual accounting in the public sector, particularly the implementation of government accounting systems. this study empirically proved that the application of accrual accounting in the government sector could increase transparency in financial management (lampe et al., 2015; maimunah, 2016). this study’s findings also provide valuable insights as an academic reference for the government in making policies and responding to issues that develop in accrual accounting. in addition, this paper's findings are helpful for the indonesian government and other countries with the same issues in culture, economics, society, and politics. in terms of theory, this research empirically proved the institutional theory that the implementation of accrual at accounting entities in the ministries is mandatory as a form of institutional pressure affecting the effectiveness level of its application. in this study, the number of hypotheses to solve research problems was still limited. moreover, respondent data were still limited to the managerial level. therefore, further research needs to be expanded on research respondents at the operational level so that the research results are more robust. other limitations related to the selection of experts in the depth interview process, currently, the expert judgment was chosen only from the internal circles of the ministry/institution. in the future, experts from external ministries/institutions need to be added, for example, accounting managers from the private sector, to provide additional insights so that the withdrawal of conclusions can be more comprehensive. besides, the fgd implementation needs to be increased the number of institutions to provide more insight into how accrual accounting practices are carried out to provide deep insights for researchers in drawing conclusions. references adam, a. (2015). fiscal transparency in the european union. theoretical and applied economics, 22(1), 245–250. retrieved from https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/18418678/2015/00000022/00000 001/art00019;jsessionid=6trdo28de8l3m.x-ic-live-03 adhikari, p., & mellemvik, f. (2011). the rise and fall of accruals: a case of nepalese central government. journal of accounting in emerging economies, 1(2), 123–143. https://doi.org/10.1108/20421161111138495 https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/18418678/2015/00000022/00000001/art00019;jsessionid=6trdo28de8l3m.x-ic-live-03 https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/18418678/2015/00000022/00000001/art00019;jsessionid=6trdo28de8l3m.x-ic-live-03 https://doi.org/10.1108/20421161111138495 putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 477 ahmad, n. n., mazlan, s. ahmad, s. d., & pangat, m. h. z. (2015). challenges of accrual accounting implementation in malaysian accountant general’s department. international journal of business, economics and law, 8(1), 113-117. retrieved from https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2016/01/acc-102-nadiahtemplateijbel-vol-8-issue-1-dec-2015.pdf aidoo-buameh, j. (2014). political willingness to implement public sector financial management reforms in ghana accrual basis of accounting. accounting and finance research, 3(1), 96–105. https://doi.org/10.5430/afr.v3n1p96 albu, c. n., albu, n., & alexander, d. (2014). when global accounting standards meet the local context-insights from an emerging economy. critical perspectives on accounting, 25(6), 489–510. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.005 alt, j. e., & lassen, d. d. (2006). fiscal transparency, political parties, and debt in oecd countries. european economic review, 50(6), 1403–1439. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.04.001 azmi, a. h., & mohamed, n. (2014). readiness of malaysian public sector employees in moving towards accrual accounting for improve accountability: the case of ministry of education (moe). procedia social and behavioral sciences, 164, 106–111. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.057 badan pemeriksa keuangan. (2016). laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2015. retrieved from https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan# badan pemeriksa keuangan. (2017). ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2016. retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/i/ihps_i_2016_1475566035.pdf baker, r., & rennie, m. d. (2006). forces leading to the adoption of accrual accounting by the canadian federal government: an institutional perspective. canadian accounting perspectives, 5(1), 83–112. https://doi.org/10.1506/206k-rv7l-2jmn-w3d3 ball, a., & craig, r. (2010). using neo-institutionalism to advance social and environmental accounting. critical perspectives on accounting, 21(4), 283–293. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.11.006 bastani, p., abolhalaj, m., jelodar, h. m., & ramezanian, m. (2012). role of accrual accounting in report transparency and accountability promotion in iranian public health sector. middle-east journal of scientific research, 12(8), 1097-1101. retrieved from https://www.idosi.org/mejsr/mejsr12(8)12/10.pdf beechy, t. h. (2007). does full accrual accounting enhance accountability?. the innovation journal, 12(3), 1–18. retrieved from https://www.innovation.cc/scholarlystyle/2007_12_3_4_beechy_accrual-accounting.pdf binder, d. a., & roberts, g. r. (2003). design-based and model-based methods for estimating model parameters. in chambers, r. l. & skinner, c. j. (eds) analysis of survey data. chichester: wiley. chan, j. l. (2016). government accounting with chinese characteristics and challenges. public money and management, 36(3), 201–208. https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1133975 cicatiello, l., de simone, e., & gaeta, g. l. (2017). political determinants of fiscal transparency: a panel data empirical investigation. economics of governance, 18(4), 315– 336. https://doi.org/10.1007/s10101-017-0192-x cicatiello, l., de simone, e., ercolano, s., & gaeta, g. l. (2021). assessing the impact of fiscal transparency on fdi inflows. socio-economic planning sciences, 73. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100892 https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2016/01/acc-102-nadiahtemplate-ijbel-vol-8-issue-1-dec-2015.pdf https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2016/01/acc-102-nadiahtemplate-ijbel-vol-8-issue-1-dec-2015.pdf https://doi.org/10.5430/afr.v3n1p96 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.005 https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.04.001 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.057 https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/i/ihps_i_2016_1475566035.pdf https://doi.org/10.1506/206k-rv7l-2jmn-w3d3 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.11.006 https://www.idosi.org/mejsr/mejsr12(8)12/10.pdf https://www.innovation.cc/scholarly-style/2007_12_3_4_beechy_accrual-accounting.pdf https://www.innovation.cc/scholarly-style/2007_12_3_4_beechy_accrual-accounting.pdf https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1133975 https://doi.org/10.1007/s10101-017-0192-x https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100892 putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 478 cottarelli, c. (2012) fiscal transparency, accountability, and risk. imf, prepared by the fiscal affairs department in collaboration with the statistics department, imf. dc, washington, usa. dambrin, c., lambert, c., & sponem, s. (2007). control and change-analysing the process of institutionalisation. management accounting research, 18(2), 172–208. https://doi.org/10.1016/j.mar.2007.02.003 dechow, p. m., & skinner, d. j. (2000). earnings management: reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. accounting horizons, 14(2), 235– 250. https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.2.235 dedoulis, e. (2016). institutional formations and the anglo-americanization of local auditing practices: the case of greece. accounting forum, 40(1), 29–44. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.11.003 dillard, j. f., rigsby, j. t., & goodman, c. (2004). the making and remaking of organization context: duality and the institutionalization process. accounting, auditing & accountability journal, 17(4), 506–542. https://doi.org/10.1108/09513570410554542 dimaggio, p. j., & powell, w. w. (1983). the iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. american sociological review, 48(2), 147. https://doi.org/10.2307/2095101 ernst & young. (2012). overview and comparison of public accounting and auditing practices in the 27 eu member state. final report. flynn, s., moretti, d., & cavanagh, j. (2016). implementing accrual accounting in the public sector. technical notes and manuals, 2016(2), 1-56. https://doi.org/10.5089/9781513589466.005 giovanelli, l., rotondo, f., & caffù, s. (2016). implementing accrual accounting in italian universities: critical aspects of an information system. lecture notes in information systems and organisation, 14, 185–198. https://doi.org/10.1007/978-3-319-264882_14 hague, p. (2002). market research (3rd ed.). kogan page ltd. hair, j. f., sarstedt, m., hopkins, l., & kuppelwieser, v. g. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem): an emerging tool in business research. european business review, 26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-20130128 harun, h., & robinson, p. (2010). the adoption of accrual accounting in the indonesian public sector. research in accounting in emerging economies, 233–250. https://doi.org/10.1108/s1479-3563(2010)0000010014 harun, h., van peursem, k., & eggleton, i. (2012). institutionalization of accrual accounting in the indonesian public sector. journal of accounting & organizational change, 8(3), 257–285. https://doi.org/10.1108/18325911211258308 hassan, m. m. (2015). transformation to more-accrual-based accounting practices in indonesian government. journal of international business research, 14(1), 147-174. retrieved from https://search.proquest.com/openview/8774b634155cdebf238eb3dfe8cd4661/1?p q-origsite=gscholar&cbl=38747 hayward, c., simpson, l., & wood, l. (2004). still left out in the cold: problematising participatory research and development. sociologia ruralis, 44(1), 95–108. https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2004.00264.x heald, d., & hodges, r. (2018). accounting for government guarantees: perspectives on fiscal transparency from four modes of accounting. accounting and business research, 48(7), 782–804. https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1428525 https://doi.org/10.1016/j.mar.2007.02.003 https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.2.235 https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.11.003 https://doi.org/10.1108/09513570410554542 https://doi.org/10.2307/2095101 https://doi.org/10.5089/9781513589466.005 https://doi.org/10.1007/978-3-319-26488-2_14 https://doi.org/10.1007/978-3-319-26488-2_14 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.1108/s1479-3563(2010)0000010014 https://doi.org/10.1108/18325911211258308 https://search.proquest.com/openview/8774b634155cdebf238eb3dfe8cd4661/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38747 https://search.proquest.com/openview/8774b634155cdebf238eb3dfe8cd4661/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38747 https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2004.00264.x https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1428525 putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 479 hodges, r., & mellett, h. (2003). reporting public sector financial results. public management review, 5(1), 99–113. https://doi.org/10.1080/1461667022000028870 hoesada, j. (2010). accrual budgeting dan accrual accounting pada pemerintahan nkri. jurnal akuntansi universitas tarumanegara, 14(1), 113–124. retrieved from http://scholar.google.com/scholar?cluster=8295091604109478680&hl=en&oi=sch olarr hyndman, n., & connolly, c. (2011). accruals accounting in the public sector: a road not always taken. management accounting research, 22(1), 36–45. https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.10.008 international budget partnership (ibp). (2016). international budget partnership. open budget survey. retrieved from https://www.internationalbudget.org/open-budgetsurvey international monetary fund (imf). (2015). philippines: fiscal transparency evaluation. international monetary fund. fiscal affairs dept. retrieved from https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2016/12/31/philippines-fiscaltransparency-evaluation-43014 ionescu, l., & buhur, s. (2016). the fiscal transparency in romania and turkey: a comparative study. ssrn electronic journal, 13, 23–29. https://doi.org/10.2139/ssrn.2792578 irwin, t. (2012). accounting devices and fiscal illusions. staff discussion notes, 12(02), 1-20. ismail, s., siraj, s. a., & baharim, s. (2018). implementation of accrual accounting by malaysian federal government: are the accountants ready? journal of accounting and organizational change, 14(2), 234–247. https://doi.org/10.1108/jaoc-03-2017-0020 kartiko, s. w., rossieta, h., martani, d., & wahyuni, t. (2018). measuring accrual-based ipsas implementation and its relationship to central government fiscal transparency. bar brazilian administration review, 15(4), 1–28. https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2018170119 krueger, r. a., & casey, m. a. (2000). focus groups: a practical guide for applied research (4th ed.). sage publications inc. lampe, h. w., hilgers, d., & ihl, c. (2015). does accrual accounting improve municipalities’ efficiency? evidence from germany. applied economics, 47(41), 4349–4363. https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1030562 larkin, r.f., & ditommaso, m. (2014). cash versus accrual basis accounting. john wiley & sons, ltd. https://doi.org/10.1002/9781119271833.ch02 lounsbury, m. (2008). institutional rationality and practice variation: new directions in the institutional analysis of practice. accounting, organizations and society, 33(4–5), 349– 361. https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.04.001 lye, j., perera, h., & rahman, a. (2010). the evolution of accruals-based crown (government) financial statements in new zealand. accounting, auditing & accountability journal, 34(1), 1–5. https://doi.org/10.1108/09513570510627711 mabillard, v., & vuignier, r. (2017). the less transparent, the more attractive? a critical perspective on transparency and place branding. place branding and public diplomacy, 13(4), 348–359. https://doi.org/10.1057/s41254-016-0051-5 maimunah, m. (2016). implementation of accrual accounting: review of readiness and arising problem. procedia social and behavioral sciences, 219, 480–485. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.023 mijatovic, b. (2015). fiscal transparency principles and practice in serbia. southeast europe leadership for development and integrity. retrieved from https://www.tesev.org.tr/en/home/ https://doi.org/10.1080/1461667022000028870 http://scholar.google.com/scholar?cluster=8295091604109478680&hl=en&oi=scholarr http://scholar.google.com/scholar?cluster=8295091604109478680&hl=en&oi=scholarr https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.10.008 https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2016/12/31/philippines-fiscal-transparency-evaluation-43014 https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2016/12/31/philippines-fiscal-transparency-evaluation-43014 https://doi.org/10.2139/ssrn.2792578 https://doi.org/10.1108/jaoc-03-2017-0020 https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2018170119 https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1030562 https://doi.org/10.1002/9781119271833.ch02 https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.04.001 https://doi.org/10.1108/09513570510627711 https://doi.org/10.1057/s41254-016-0051-5 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.023 https://www.tesev.org.tr/en/home/ putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 480 monteiro, b. r. p., & gomes, r. c. (2013). international experiences with the public budget on an accrual basis. accounting & finance magazine, 24(62), 103–112. https://doi.org/10.1590/s1519-70772013000200002 montes, g. c., bastos, j. c. a., & de oliveira, a. j. (2019). fiscal transparency, government effectiveness and government spending efficiency: some international evidence based on panel data approach. economic modelling, 79, 211–225. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.10.013 morgan, d. l., krueger, r. a., & king, j. a. (1998). the focus group kit (vols. 1–6). sage publications inc. nistor, c. s., & deaconu, a. (2016). public accounting history in post-communist romania. economic research-ekonomska istraživanja, 29(1), 623–642. https://doi.org/10.1080/1331677x.2016.1193945 pina, v., torres, l., & yetano, a. (2009). accrual accounting in eu local governments: one method, several approaches. european accounting review, 18(4), 765–807. https://doi.org/10.1080/09638180903118694 putra, d. m. (2020). dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan dan kinerja layanan badan layanan umum di indonesia. jurnal manajemen perbendaharaan, 1(1), 51–67. https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1.344 putra, d. m., & sudarto, s. (2019). dampak penerapan basis akrual terhadap kualitas transparansi fiskal pemerintah. indonesian treasury review jurnal perbendaharaan keuangan negara dan kebijakan publik, 4(3), 219–231. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.140 pwc. (2013). towards a new era in government accounting and reporting. pwc global survey on accounting and reporting by central governments. retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-global--ipsas-surveygovernment-accounting-and-reporting-pdf.pdf pwc. (2014). collection of information related to the potential impact, including costs, of implementing accrual accounting in the public sector and technical analysis of the suitability of individual ipsas standards. pwc study to inform the impact assessment of epsas implementation. retrieved from http://www.pwc.com/gx/en/psrc/pdf/pwc-implementingepsas.pdf ratifah, i. & mulyani, s. (2015). role of culture in the preparation stage of the implementation of accrual based accounting. international journal of economics, commerce and management, 3(10), 172-180. retrieved from http://ijecm.co.uk/wpcontent/uploads/2015/10/31011.pdf saunders, m., lewis, p., & thornhill, a. (2009) research methods for business students. new york: pearson. schumacker, r. e., & lomax, r. g. (2010). a beginner’s guide to structural equation modeling (3rd edition). new york: routledge. sulistyowati, w. a., alrajawy, i., yulianto, a., isaac, o., & ameen, a. (2020). factors contributing to e-government adoption in indonesia an extended of technology acceptance model with trust: a conceptual framework. lecture notes in networks and systems, 651–658. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3284-9_74 tanjeh, m. s. (2016). factors influencing the acceptance of international public sector accounting standards in cameroon. accounting and finance research, 5(2), 71–83. https://doi.org/10.5430/afr.v5n2p71 tickell, g. (2010). cash to accrual accounting: one nations dilemma. international business & economics research journal (iber), 9(11), 71–78. https://doi.org/10.19030/iber.v9i11.32 https://doi.org/10.1590/s1519-70772013000200002 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.10.013 https://doi.org/10.1080/1331677x.2016.1193945 https://doi.org/10.1080/09638180903118694 https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1.344 https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.140 https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-global--ipsas-survey-government-accounting-and-reporting-pdf.pdf https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-global--ipsas-survey-government-accounting-and-reporting-pdf.pdf http://www.pwc.com/gx/en/psrc/pdf/pwc-implementing-epsas.pdf http://www.pwc.com/gx/en/psrc/pdf/pwc-implementing-epsas.pdf http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/31011.pdf http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/31011.pdf https://doi.org/10.1007/978-981-15-3284-9_74 https://doi.org/10.5430/afr.v5n2p71 https://doi.org/10.19030/iber.v9i11.32 putra & sulistyowati measuring impact of the accrual accounting implementation … journal of accounting and investment, 2021 | 481 upping, p., & oliver, j. (2012). thai public universities: modernisation of accounting practices. journal of accounting & organizational change, 8(3), 403–430. https://doi.org/10.1108/18325911211258362 warren, c. s., reeve, j. m., & duchac, j. e. (2014). managerial accounting (14th edition). cengage learning. zucker, l. g. (1987). institutional theories of organization. annual review of sociology, 13(1), 443–464. https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.002303 https://doi.org/10.1108/18325911211258362 https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.002303 jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 2, halaman: 179-188, juli 2010 179 analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal (studi empiris pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia) putria yusintha & erni suryandari e-mail : putriayusintha@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this research is to find out the determinants of capital structure on manufacturing companies in indonesia. the initial samples used in this research are 48 firm listed in bursa efek indonesia (bei) during the period 2004-2008. there are 5 variables, choosed as the measurements of capital structure, those are: tangibility of assets, profitability, firm size, growth sales, and growth firm. this research uses multiple linear regressions as the analysis method. the statistic test find out that the independent variables, which are profitability, firm size, and growth sales have an influence on capital structure. however, tangibility of assets and growth firm has no influence on capital structure. another result from this research is tangibility of assets, profitability, firm size, growth sales, and growth firm have an influence on capital structure simultaneously. keywords: tangibility of assets, profitability, firm size, growth sales, and growth firm. pendahuluan meningkatnya persaingan dalam era globalisasi saat ini menuntut setiap perusahaan untuk mampu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dan melakukan pengelolaan terhadap fungsifungsi penting yang ada dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih unggul dalam persaingan yang dihadapi. salah satu fungsi penting dalam perusahaan adalah manajemen keuangan. dalam manajemen keuangan, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah mengenai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. modal menjadi salah satu elemen penting dalam perusahaan karena baik dalam pembukaan bisnis maupun dalam pengembangan bisnis modal sangatlah diperlukan. oleh karena itu, perusahaan harus menentukan seberapa banyak modal yang diperlukan untuk membiayai bisnisnya. struktur modal suatu perusahaan pada dasarnya terdiri atas beberapa komponen (riyanto, 2001 dalam andriyani, 2006), yaitu modal asing yang berasal dari hutang jangka panjang (long-term debt) dan modal sendiri. modal asing atau hutang jangka panjang (longe-term debt) adalah hutang yang putria yusintha & erni suryandari, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi..... 180 jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun. hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut memerlukan jumlah yang besar. struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, dimana modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. penggunaan modal asing akan menimbulkan beban yang tetap dan besarnya penggunaan modal asing ini menentukan besarnya leverage keuangan yang digunakan perusahaan. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi modal asing/hutang jangka panjang dalam struktur modal perusahaan, akan semakin besar pula risiko kemungkinan terjadinya ketidakmampuan untuk membayar kembali hutang jangka panjang beserta bunganya pada tanggal jatuh temponya. bagi kreditur hal ini berarti bahwa kemungkinan turut serta dana yang mereka tanamkan di dalam perusahaan untuk dipertaruhkan pada kerugian juga semakin besar. modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. modal sendiri berasal dari sumber intern maupun sumber extern. sumber intern di dapat dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan sumber extern berasal dari modal yang berasal dari pemilik perusahaan. rumusan masalah (1) apakah struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal? (2) apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal? (3) apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal? (4) apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal? (5) apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal? tujuan penelitian (1) struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. (2) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. (3) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. (4) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal. (5) pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. landasan teori dan penelitian terdahulu struktur modal teori struktur modal (capital structure theory) menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri dalam suatu jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 179-188, juli 2010 181 perusahaan (riyanto, 1995 dalam nurrohim, 2008). struktur aktiva struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing– masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap (syamsudin, 1994 dalam andriyati, 2006). jadi, struktur aktiva merupakan susunan dari penyajian aktiva dalam rasio tertentu dari laporan keuangan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. hasil penelitian saidi (2004), masidonda dan sulistyaningsih (2001) dalam eni (2008), harjanti dan tandelilin (2007), serta tin (2004) menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. apabila perusahaan dengan struktur aktivanya dapat dijadikan sebagai jaminan utang (agunan), sehingga pajak yang dibayarkan menurun, maka nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh struktur modal bisa meningkat (sartono, 1996 dalam tin, 2004). profitabilitas profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba (martono dan agus, 2007 dalam mira, 2008). semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik dan semakin meningkat kemakmuran perusahaan. menurut myer dan majluf (1994) dalam ismiyati dan hanafi (2004) dalam mulyani (2007) terdapat hubungan negatif antara profitabilitas dengan hutang. semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula tersedianya dana internal untuk investasi, sehingga penggunaan hutang akan lebih kecil. demikian pula penelitian yang dilakukan oleh harjanti dan tandelilin (2007), serta nurrohim (2008) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. hal ini sesuai dengan pecking order theory yang menyatakan bahwa perusahaan lebih suka untuk menggunakan dana internal (laba ditahan) daripada dana eksternal (hutang dan ekuitas saham) untuk membiayai pengeluaran modalnya sehingga dengan profitabilitas yang tinggi perusahaan akan mengurangi tingkat penggunaan hutang. ukuran perusahaan (size) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata aktiva (ferri dan jones, 1999 dalam masidonda, 2001 dalam eni, 2008). penelitian yang dilakukan oleh harjanti dan tandelilin (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal, sehingga akan berdampak pada struktur keuangannya. semakin besar ukuran perusahaan, maka untuk biaya operasional membutuhkan modal yang sangat besar pula, sehingga ada kecenderungan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula jumlah utang yang dimilki. hal ini disebabkan karena perusahaan yang berukuran besar lebih mudah memperoleh pinjaman dari pihak eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. putria yusintha & erni suryandari, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi..... 182 pertumbuhan penjualan tingkat pertumbuhan penjualan di waktu yang akan datang merupakan ukuran sejauh mana laba per saham bisa diperoleh dari pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham (weston dan copeland, 1986 dalam tin, 2004). konsisten dengan hasil penelitian saidi (2004) serta tin (2004) yang menunjukkan bukti bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan sumber dari luar sehingga semakin tinggi struktur modalnya. pertumbuhan perusahaan myers (1977) dalam nasruddin (2004) mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan yang tinggi mungkin memiliki lebih banyak pilihan yang riil untuk investasi di masa yang akan datang dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang rendah. hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan nasruddin (2004) yang menyatakan bahwa kesempatan investasi memiliki hubungan negatif dengan rasio hutang jangka panjang. pecking order theory mempunyai dua sinyal yaitu, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menjaga dan mempertahankan rasio hutang pada level yang rendah (sinyal negatif) atau perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan melakukan ekspansi dengan menggunakan hutang (sinyal positif) (christianti, 2006). berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian terdahulu dapat diturunkan hipotesis dari penelitian sebagai berikut: h1: struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal h2: profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal h3: ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal h4: pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal h5: pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal model penelitian variabel independen variabel dependen gambar 1 model penelitian struktur aktiva profitabilitas struktur modal ukuran perusahaan pertumbuhan penjualan pertumbuhan perusahaan jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 179-188, juli 2010 183 metodologi penelitian objek penelitian objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) sejak tahun 2004 sampai 2008. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. data penelitian ini diperoleh dari indonesian capital market directory (icmd) dari tahun 2004 sampai 2008. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel menggunakan metoda purposive sampling, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) perusahaan yang dikelompokkan ke dalam jenis industri manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 20042008. (2) perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap secara berturutturut selama periode penelitian yaitu tahun 2004 sampai 2008. (3) perusahaan memperoleh laba secara terus-menerus selama perode penelitian yaitu tahun 2004 sampai 2008. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data dari icmd (indonesian capital market directory). metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan. uji statistik deskripstif penelitian ini menggunakan alatalat analisis deskriptif seperti jumlah data, rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan prosentase. analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang data yang akan diolah lebih lanjut. uji asumsi klasik pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi. adapun uji asumsi klasik yang digunakan antara lain: uji multikolinieritas, autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas. uji hipotesis hipotesis dalam peneletian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (gujarati, 1999 dalam nasruddin, 2004). pembahasan penelitian objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat (listing) di bei dari tahun 2004-2008. dari hasil pengamatan dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei dari tahun 2004-2008 terdapat 760 sampel. berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan, maka sampel yang dapat digunakan dalam putria yusintha & erni suryandari, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi..... 184 analisis sebanyak 145 sampel dengan rincian sebagai berikut: uji normalitas menunjukkan hasil yang baik yaitu nilai asymp. sig (2tailed) > 0,05. untuk uji autokorelasi hasilnya menunjukkan nilai durbin watson +/2 data tidak terjadi autokorelasi. uji multikolinieritas menunjukkan nilai vif < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka semua tidak terjadi multikolinieritas. untuk uji heteroskedastisitas nilai uji white menunjukkan nilai chi-square hitung < chi-square tabel maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. tabel 1 statistik deskriptif n minimum maximum mean std. deviation sm (y) 145 -,21 1,20 ,2933 ,30795 sa (x1) 145 ,10 ,89 ,4068 ,16377 roa (x2) 145 -,16 ,40 ,0871 ,10130 size (x3) 145 10,27 18,21 13,9302 1,65309 ln_pp (x4) 145 -4,80 2,57 -1,7301 ,96310 ln_i (x5) 145 -7,28 2,60 -2,1200 1,16491 valid n (listwise) 145 sumber : data diolah tabel 2 ringkasan hasil perhitungan regresi linier berganda variabel koef. b sig. t sig. f adj r 2 konstanta -0,618 0,001 0,000 0,328 sa (x1) 0,212 0,123 roa (x2) -1,121 0,000 size (x3) 0,075 0,000 ln_pp (x4) 0,052 0,031 ln_i (x5) 0,015 0,445 sumber: data diolah pengujian h1, h2, h3, h4, dan h5 dari hasil pengujian di atas, hasil uji t pada variabel struktur aktiva (x1) diperoleh nilai sig 0,123 > α 0,05 dengan koefisien regresi 0,212. hasil uji t pada variabel profitabilitas (x2) diperoleh nilai sig 0,000 < α 0,05 dengan koefisien regresi regresi -1,121. hasil uji t pada jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 179-188, juli 2010 185 variabel ukuran perusahaan (x3) diperoleh nilai sig 0,000 < α 0,05 dengan koefisien regresi 0,075. hasil uji t pada variabel pertumbuhan penjualan (x4) diperoleh nilai sig 0,031 < α 0,05 dengan koefisien regresi 0,052. hasil uji t pada variabel pertumbuhan perusahaan (x5) diperoleh nilai sig 0,445 > α 0,05 dengan koefisien regresi 0,015. sehingga dapat disimpulkan bahwa h2, h3, dan h4 diterima, sedangkan h1 dan h5 ditolak. pada tabel 2 diperoleh nilai sig f sebesar 0,000 < 0,05, sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi struktur modal (sm), atau dapat dikatakan bahwa struktur aktiva (sa), profitabilitas (roa), ukuran perusahaan (size), pertumbuhan penjualan (ln_pp), dan pertumbuhan perusahaan (ln_i) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (sm). tabel 2 memperlihatkan nilai adj r 2 sebesar 0,328 berarti variabel struktur aktiva (sa), profitabilitas (roa), ukuran perusahaan (size), pertumbuhan penjualan (ln_pp), dan pertumbuhan perusahaan (ln_i) mampu menjelaskan variabel struktur modal (sm) sebesar 32,8% sedangkan sisanya sebesar 67,2% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian: nurrohim (2008) dan wijaya dan hadianto (2008) yang menemukan bukti bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal. pecking order theory yang menyatakan bahwa perusahaan lebih suka untuk menggunakan dana internal (laba ditahan) daripada dana eksternal (utang dan ekuitas saham) untuk membiayai pengeluaran modalnya, sehingga dengan profitabilitas yang tinggi perusahaan akan mengurangi tingkat penggunaan hutangnya. harjanti dan tandelilin, (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar mempunyai asymmetric information yang lebih kecil sehingga pihak luar dapat memperoleh informasi lebih mengenai perusahaan tersebut sehingga lebih mudah bagi perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan utang dan juga karena adanya akses ke pasar modal yang lebih mudah untuk perusahaan besar. saidi (2004) serta tin (2004) yang menunjukkan bukti bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan sumber dari luar sehingga semakin tinggi struktur modalnya. penutup simpulan setelah kita mengetahui hasil dari hipotesis yang telah diuji dapat ditarik simpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. jadi dalam perusahaan selayaknya mempertimbangkan faktor tersebut agar struktur modal dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. putria yusintha & erni suryandari, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi..... 186 keterbatasan penelitian peneltian ini masih mengalami beberapa kekurangan misalnya perusahaan yang diteliti hanya perusahaan manufaktur, sehingga kurang dapat digeneralisasikan untuk jenis usaha yang lain, misalnya lembaga keuangan atau lainnya. saran saran bagi penelitian selanjutnya agar meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, sebab temuan menunjukkan bahwa masih ada 67,3% faktor lain yang mempengaruhi struktur modal, seperti pajak, likuiditas, kondisi pasar, resiko bisnis, kondisi pasar, dan faktor-faktor lainnya. bagi perusahaan agar dalam menentukan kebijakan hutang sebaiknya mempertimbangkan beberapa faktor yang penting bagi perusahaan, yaitu struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan agar struktur modal dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. referensi andriyani, lusiana n. 2006. pengaruh ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej). skripsi mahasiswa s1 uns christianti, ari. 2008. pengujian pecking order theory (pot): pengaruh leverage terhadap pendanaan surplus dan defisit pada industri manufaktur di bursa efek indonesia. jurnal riset akuntansi dan keuangan, vol. 4, no.1. dananti, kristyana dan nany, magdalena. 2007. pengujian stabilitas struktural pengaruh growth potential, earnings variability, tax shields, firm sze, dan profitability terhadap leverage ratio perusahaan tekstil dan garmn di bursa efek jakarta sebelum dan selama krisis ekonomi. jurnalrriset manajemen & bisnis . vol. 2, no. 1 juni: 1-9. eni, dwi a. 2008. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta. skripsi mahasiswa s1 umy ghozali. 2006. aplikasi analisis multivariate dengan program spss, undip: semarang. harjanti, t., dan tandelilin, e. 2007. pengaruh firm size, tangible assets, growth opportunity, profitability, dan business risk pada struktur modal perusahaan manufaktur di indonesia: studi kasus di bej. jurnal ekonomi dan bisnis, vol. 1, no.1 maret:1-9. itje nazaruddin. 2006. modul praktikum statistika. yoyakarta: upfe umy. margaretha, f., dan l. sari. 2005. faktorfaktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 179-188, juli 2010 187 multinasional di indonesia. media riset bisnis dan manajemen, vol. 5, no. 2 agustus: 230-252. mulyani, asih. 2007. analisis faktorfaktor yang mempengaruhi struktur modal. skripsi mahasiswa s1 umy nasruddin, m. m. 2004. faktor-faktor yang menentukan keputusan struktur modal: studi empirik pada perusahaan industri farmasi di bursa efek jakarta. jurnal akuntansi & investasi, vol. 5, no. 1 januari: 47-61. nurrohim, hasa k. p. 2008. pengaruh profitabliltas, fixedasset ratio, kontrol kepemilikan dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di indonesia. sinergi, vol. 10, no. 1 januari: 11-18. purnamasari, ratih. 2008. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta periode 2002-2006. skripsi mahasiswa s1 umy rahardjo, s. n. dan hartantiningrum, berty. 2006. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur utang perusahaan go public yang terdaftar di bursa efek jakarta. jurnal akuntansi & bisnis, vol. 6, no. 1 februari: 1-12. saidi. 2004. faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur go publik di bej tahun 1997-2002. jurnal bisnis & ekonomi. vol. 11, no. 1 maret: 44-58. setyabudi, dede. 2007. analisis faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta periode 2000-2004. skripsi mahasiswa s1 uii setyawan, hendri dan sutapa, . 2006. analisis faktor penentu struktur modal (studi empiris pada emiten syariah di bursa efek jakarta tahun 2001-2004). jurnal akuntansi dan keuangan. vol. 5, no. 2 september: 203-215. sofiati. 2001. pengaruh timbal balik antara utang dan ekuitas terhadap struktur modal perusahaanperusahaan go-publik di bursa efek jakarta. kompak. no. 1 januari: 40-56. tin, se. 2004. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal multiple regression model. jurnal ilmiah akuntansi, vol. 3, no. 2 mei: 30-43. wijaya, m. s. v. dan hadianto, b. 2008. pengaruh struktur aktiva, ukuran, likuiditas, dan profitabilitas terhadap struktur modal emiten sektor ritel di bursa efek indonesia: sebuah pengujian hipotesis pecking order. jurnal ilmiah akuntansi, vol. 7, no.1 mei: 71-84. putria yusintha & erni suryandari, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi..... 188 yuhasril. 2006. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan farmasi yang telah go publik di bursa efek jakarta. buletin penelitian, no. 9: 1-11. layout januari 2014 pendahuluan profesi auditor di indonesia telah ber-kembang pesat seirama dengan berkem-bangnya perusahaanperusahaan nasional dan internasional. dalam menjalankan profesi-nya, auditor harus bekerja secara profesional yaitu harus menjunjung tinggi kode etik profesi dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. hery dan merrina (2007) menyatakan bahwa peranan auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha. dimana para auditor wajib memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya tersebut. untuk menciptakan perilaku profesional, auditor memiliki karakteristik etika profesi yang pengaruh integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah reni yendrawati* & nurwulan riski narastuti program studi akuntansi universitas islam indonesia jl. lingkar utara, seturan, depok , sleman, telp. +6274 881546, d.i. yogyakarta, indonesia *correspondin author, e_mail address: reniyendrawati@gmail.com abstract the purpose of this research is to demonstrate empirically the effect of integrity, objectivity, confidentiality and competence on the performance of the government auditor’s performance. population the object of this study is government auditors in bpkp perwakilan d.i yogyakarta. with a method of convenience of sampling so retrieved 60 respondents who work as the government’s internal auditor in bpkp perwakilan d.i yogyakarta. multiple regression analysis was used to test hypothesis. the results showed that integrity, obyektivitas, secrecy, and competence significant positive influence to the government auditor’s performance. keywords: integrity; objectivity; confidentiality; competence; performance. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh integritas, obyektifitas, kerahasiaan dan kompetensi terhadap kinerja kinerja auditor pemerintah. populasi objek penelitian ini adalah auditor pemerintah di bpkp perwakilan di yogyakarta. dengan metode convenience sampling diperoleh 60 responden yang bekerja sebagai auditor internal pemerintah dalam analisis regresi bpkp perwakilan di yogyakarta. untuk menguji hipotesis dilakukan analisis regresi berganda. hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. kata kunci: integritas; obyektifitas; kerahasiaan; kompetensi; kinerja. cukup berat agar dapat mempertahankan kualitas jasa yang dihasilkannya. kualitas jasa yang tinggi hanya dapat dihasilkan melalui pemahaman dan komitmen seorang auditor dalam mengaplikasikan standar dan kode etik sebagai aturan profesi. kode etik apip dalam peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara (permenpan) nomor per/04/m. pan/03/ 2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 15 no.1 januari 2014 29 optimal dalam pelaksanaan audit. prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi apip antara lain integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipenga-ruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; kerahasiaan diperlukan agar informasi yang diperoleh auditor dapat dijaga dengan baik kerahasiaannya; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. untuk kelancaran tugas dan kualitas kerja, diperlukan suatu ketentuan yang mengatur sikap mental dan moral auditor, yaitu kode etik. hal tersebut diperlukan guna mempertahankan kualitas yang tinggi mengenai kecakapan teknis, moralitas, dan integritas. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh erina (2012) yaitu pengaruh integritas, objekti-vitas, kerahasiaan, dan kompetensi terhadap kinerja aparat pengawasan internal peme-rintah (studi pada inspektorat aceh). perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel dependen, dan penggantian variable kinerja aparat penga-wasan internal pemerintah menjadi kinerja auditor pemerintah. terletak perbedaan lain yaitu populasi pada penelitian sebelumnya adalah seluruh pemeriksa di inspektorat aceh, sedangkan dalam penelitian ini populasinya adalah auditor internal pemerintah di bpkp perwakilan d.i. yogyakarta, yang sebagaimana mestinya mematuhi kode etik, yaitu kode etik apip dalam peraturan menteri negara pendaya-gunaan aparatur negara nomor: per/04 /m.pan/2008 yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. pembedaan lokasi penelitian dilatorbelakangi adanya kemungkinan kesenjangan empiris, yakni hasil penelitian di suatu tempat bias jadi tidak berlaku di tempat lain. oleh karenanya, diperlukan penelitian lanjutan untuk menemukan bukti empiris baru atau bahkan menguatkan validitas eksternal hasil penelitian yang sudah ada (sofyani dan akbar 2013). sedangkan perubahan populasi dan variabel bertujuan untuk menemukan temuan baru yang memberikan kontribusi pada perkembangan teori di lingkup sektor publik. oleh karenanya hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi praktis dalam hal peningkatan kualitas kinerja auditor, tetapi juga memberikan sumbangan teoritis sebagaimana yang dijelaskan tadi. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis kinerja auditor secara etimologi, kinerja diartikan sebagai prestasi kerja (performance). mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa istilah dari kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melak-sanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. sedangkan kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. pengertian kinerja auditor menurut mulyadi (1998) adalah akuntan publik yang melaksanakan penu-gasan pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusa-haan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. kalbers dan forgarty (1995) jurnal akuntansi & investasi30 mengemukakan bahwa kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung. berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. pengaruh integritas terhadap kinerja auditor pemerintah sukriah et al. (2009) menyatakan bahwa integritas berkaitan dengan sikap individu yang dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. hal itu disebabkan kecurangan prinsip akan dapat mengganggu relevansi dari sesuatu yang dilaporkan, dalam hal ini adalah laporan keuangan. dengan kata lain, ketiadaan integritas pada diri auditor akan memicu kepada perilaku permisif terhadap aturan atau kode etik auditor yang menjadi dasar auditor dalam bekerja. perilaku permisif ini selanjutnya akan menggiring kepada menurunnya relevansi laporan keuangan yang sebelumnya terjadi akibat lemahnya integritas auditor dalam menguji laporan keuangan itu sendiri. ketidak relevanan laporan keuangan yang notabene digunakan sebagai alat dalam membuat keputusan selanjutnya akan menggiring kepada pengambilan keputusan yang keliru atau bias. menurut erina et al. (2012) integritas berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: h 1 : integritas mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah pengaruh obyektivitas terhadap kinerja auditor pemerintah obyektifitas adalah salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menajalankan tugasnya. mabruri dan winarna (2010) menyatakan semakin tinggi obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan. dengan demikian, jika auditor memiliki kepentingan (self interest) dalam pelaksanaan auditnya, maka hal tersebut akan berdampak pada kerusakan obyektifitas auditor tersebut dan selanjutnya merusak kualitas auditor dan hasil pemeriksaan yang diterbitkan (sukriah et al. 2009). dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya, sebaliknya, semakin tidak objektif seorang auditor maka akan semakin tidak baik hasil pemeriksaannya. berda-sarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: h 2 : obyektivitas mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah pengaruh kerahasiaan terhadap kinerja auditor pemerintah dalam melakukan pemeriksaan, seo-rang auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak dapat mengungkapkan informasi terse-but tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh perundangundangan (per/ 04/m.pan/03/2008). kemampuan auditor dalam menjaga kerahasiaan ini juga diatur dalam kode etik audit yang berarti hal itu merupakan bagian dari kinerja seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan, baik bagi auditor pemerintah maupun auditor nonpemerintah. dengan demikian, prestasi auditor tidak hanya dinilai dari kualitas kerja saat melakukan pemeriksaaan, tetapi juga keamanahan auditor tersebut dalam menjaga informasi rahasia yang dimiliki oleh entitas yang diauditnya. oleh vol. 15 no.1 januari 2014 31 karenanya, berda-sarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: h 3 : kerahasiaan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah sebagaimana dipaparkan mangkunegara (2005) bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan. kecapakan di sini dapat diartikan sebagai kompetensi tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tertentu. sese-orang yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam jasa profesionalnya, dalam hal ini auditor, maka akan mempengaruhi prestasi kerja, yaitu dalam hal memberikan laporan hasil pemeriksaan yang merupakan salah satu penilaian terhadap kinerja auditor. hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian sukriah et al. (2009) yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terha-dap kualitas hasil pemeriksaan. berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: h 4 : kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah metode penelitian populasi dan sampel populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah kelompok jabatan fungsional auditor (jfa) di badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi daerah istimewa yogyakarta.sampel dalam penelitian ini adalah auditor internal pemerintah yang bekerja pada bpkp perwakilan d.i yogyakarta.teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik pemilihan non-probability sampling, yaitu dengan metode convenience sampling. variabel penelitian dan pengukuran kinerja auditor pemerintah kinerja auditor pemerintah adalah hasil kerja dari tindakan atau perilaku auditor secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya (pemeriksaan) sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam kurun waktu tertentu (kalbers dan forgarty, 1995). variabel ini diukur dengan instrumen kuesioner menggunakan skala pengukuran likert 1-5. integritas auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. variabel ini diukur dengan instrumen kuesioner menggunakan skala pengukuran likert 1-5. obyektivitas auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mem-proses data/informasi audit. auditor apip membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. variabel ini diukur dengan instrumen kuesioner menggu-nakan skala pengukuran likert 1-5. kerahasiaan auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diha-ruskan oleh peraturan perundang-undangan. variabel ini diukur dengan instrumen kuesioner menggunakan skala pengukuran likert 1-5. jurnal akuntansi & investasi32 kompetensi auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. variabel ini diukur dengan instrumen kuesioner menggunakan skala pengukuran likert 1-5. jenis data dan sumber data sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. pengumpulan data dari data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung ke responden.dalam penelitian ini disebarkan 60 kuesioner pada 60 responden.kuesioner yang dikembalikan sebanyak 57 eksemplar, jadi respon rate-nya sebanyak 95,0%. kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 54 kuesioner, sedangkan yang 3 kuesioner tidak terjawab dengan lengkap dan ada yang robek atau hilang sebagian. dalam penelitian ini, data diambil dari anggapan responden atas pernyataan positif dan pernyataan negatif yang ada di dalam kuesioner dan setiap responden dimintai pendapatnya mengenai pernyataan-pernyataan yang ada. penelitian ini dalam pengukurannya menggunakan skala interval pada masing-masing pengaruh responden. metode pengolahan dan analisis data pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari analisis kualitatif yang meliputi profil responden, uji validitas dan reliabilitas, analisis deskripsi variabel penelitian, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda berganda, dan pengujian hipotesis. pengujian hipotesis dapat dilihat dari hasil uji t dengan tingkat signifikansi 5%. persamaan regresi dinyatakan dalam bentuk: hasil dan pembahasan sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. dalam uji validitas dan uji reliabilitas terbukti valid dan reliabel. setelah itu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. dalam uji asumsi klasik ini, data sampel dikatakan lolos uji dan ditemukan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. hasil ini berdasarkan nilai signifikansi output spss yang lebih dari 0,05. selain itu data sampel terdistribusi normal dan juga tidak terdapat heteroskedastisitas. berdasarkan hasil tersebut maka pengujian hipotesis dapat dilakukan. tabel 1. ringkasan hasil uji hipotesis dari hasil analisis data (lihat tabel 1), untuk variabel integritas diperoleh nilai probabilitasstatistik/ sig. = 0,028 <level of significant = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara integritas terhadap kinerja auditor pemerintah. hal itu berarti bahwa hipotesis pertama diterima, dilihat dari nilai sig. vol. 15 no.1 januari 2014 33 sebesar 0,028 < 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel integritas terhadap kinerja auditor pemerintah. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh erina et al. (2012), yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. hal ini dapat diartikan, jika integritas meningkat dalam arti bahwa seorang auditor telah bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertang-gungjawab dalam melaksanakan tugasnya, maka kinerja auditor pemerintah akan baik dan mengalami peningkatan. dari hasil analisis data diatas, untuk variabel obyektivitas diperoleh nilai probabilitas statistik/ sig. = 0,011 <level of significant = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara obyektivitas terhadap kinerja auditor pemerintah. hal itu berarti bahwa hipotesis kedua diterima, dilihat dari sig sebesar 0,011 < 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel obyektivitas terhadap kinerja auditor pemerintah. hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan mabruri dan winarna (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan, dimana kualitas hasil pemerik-saan merup-akan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja auditor. sehingga dapat diartikan, jika obyektivitas meningkat dalam arti bahwa seorang auditor telah mampu mempertahankan obyektivitasnya dalam melaksanakan audit dengan jujur dan bersikap adil dan tidak memihak, maka kinerja auditor pemerintah akan baik dan mengalami peninkatan. berdasarkan hasil analisis data diatas, untuk variabel kerahasiaan diperoleh nilai probabilitasstatistik/sig = 0,049 <level of significant = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kerahasiaan terhadap kinerja auditor pemerintah. hal itu berarti bahwa hipotesis ketiga diterima, dilihat dari nilai sig. sebesar 0,049 < 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel kerahasiaan terhadap kinerja auditor pemerintah. dalam melakukan pemeriksaan seorang auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak dapat mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh perundang-undangan (per/04/m.pan/ 03/2008). hasil penelitian yang dilakukan oleh erina et al. (2012) juga menunjukkan bahwa kerahasiaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah. sehingga dapat diartikan, jika kerahasiaan meningkat dalam arti bahwa seorang auditor tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi diluar kepentingan organisasi dan dengan menjaga prinsip kerahasiaan maka kepercayaan auditan kepada aparat pengawasan akan meningkat, maka kinerja auditor pemerintah akan mengalami peningkatan. dari hasil analisis data diatas, untuk variabel kompetensi diperoleh nilai probabilitas statistik/ sig. = 0,034 <level of significant = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah. hal itu berarti bahwa hipotesis keempat diterima, dilihat dari sig sebesar 0,034 < 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah. penelitian ini memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh sukriah et al. (2009), dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. hal ini dapat diartikan, jika kompetensi meningkat dalam arti bahwa seorang auditor memiliki pengetahuan jurnal akuntansi & investasi34 untuk memahami objek pemeriksaan yang diaudit, dan auditor juga telah memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan, maka kinerja auditor pemerintah akan mengalami peningkatan. simpulan dari hasil pengujian statistik meng-gunakan analisis regresi berganda ditemukan bahwa integritas, obyektifitas, kemampuan menjaga rahasia dan kompetensi auditor akan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah. itu artinya dalam melaksanakan suatu pemeriksaan variabel ini wajib dimiliki oleh seorang auditor guna memberikan hasil kerja yang memuaskan. implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlu bagi pemerintah untuk menyeleksi karakter individu tertentu yang nantinya direkrut menjadi seorang auditor. selain itu, bagi auditor pemerintah yang sudah bekerja untuk pemerintah, perlu untuk menjaga dan meningkatkan karakteistik seperti integritas, obyektifitas, kemampuan menjaga rahasia dan kompetensi auditor agar mampu memberikan kinerja audit yang berkualitas tinggi. selain itu, hasil penelitian ini memberikan penguatan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan ditempat berbeda bahwa variabel-variabel yang disebutkan tadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, yakni hanya dilakukan di lingkup yogyakarta sehingga memiliki kelemahan dalam hal validitas eksternal. penelitian ini juga hanya dilakukan kepada beberapa auditr pemerintah saja. oleh karenanya penelitian ini akan maksimal apabila menggunakan populasi, akan tetapi karena ada sebagian auditor yang melaksanakan tugas/ pekerjaan maupun karena kesibukannya, maka penyebaran kuesioner tidak dapat secara maksimal terhadap jumlah auditor bpkp perwakilan d.i. yogyakarta. keterbatasan yang melekat pada metode survei melalui kuesioner untuk pengumpulan data yang mengakibatkan tidak bisanya dilakukan kontrol atas jawaban responden. responden bisa tidak jujur dalam memberikan tanggapan atas pernyataan dalam kuesioner. beberapa saran yang diajukan peneliti untuk penelitian berikutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu: sampel penelitian diperluas, tidak hanya terbatas pada auditor internal pemerintah (auditor bpkp d.i. yogyakarta) tetapi juga mengikutsertakan profesi auditor internal pemerintah lainnya (bpk atau bpkp provinsi lain). selain itu penelitian berikutnya diharapkan pengumpulan data untuk penelitian selanjutnya dilakukan tidak hanya melalui kuesioner tetapi juga dengan melakukan wawancara atau terlibat langsung dalam aktivitas di fungsi audit internal. daftar pustaka arens, a. a., r. j. elder dan m. s. beasly. 2008. auditing dan jasa assurance pendekatan terintegrasi. jilid i. edisi keduabelas. jakarta: erlangga. awaluddin, m. 2013. pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kepuasan kerja dan kinerja auditor inspektorat kota makassar. assets, 3 (2), 75-89. chariri, a. 2011. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor pemerintah. jurnal akuntansi auditor, no.4 vol.1: 2012. universitas gunadarma, jakarta. erina, c., darwanis, dan z. basri. 2012. pengaruh integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi teha-dap kinerja aparat pengawasan internal pemerintah, jurnal akun-tansi pascasarjana universitas syiah kuala, 1 (2), 45-57. hery, dan m. agustiny. 2007. pengaruh pelaksanaan etika profesi terhadap pengambilan keputusan akuntan publik (auditor). jurnal akuntansi & manajemen, 18 (3), 149-161. kalbers, p. t. j. lawrence dan fogarty. 1995. professionalism it’s conse-quences: a study of internal auditors. auditing: a journal of practice, 14 (1), 64-86. kementerian pendayagunaan aparatur negara ri, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: per/05/m.pan/03/2008 tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. mabruri, h. dan j. winarna. 2010. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xii, palembang. mangkunegara, a. p. 2005. evaluasi kinerja sdm. cetakan pertama. pt. vol. 15 no.1 januari 2014 35 refika aditama, bandung. marganingsih, a. dan m. dwi. 2009. analisis variabel anteseden perilaku auditor internal dan konsekuen-sinya terhadap kinerja: studi empiris pada auditor di lingku-ngan aparat pengawasan intern pemerintah – lembaga pemerintah non departemen. paper dipresen-tasikan di simposium nasional akuntansi xii, palembang.mulyadi, k. p. 1998. auditing. buku satu edisi kelima, salemba empat, jakarta. sukriah, i., akram, dan a. i. biana. 2009. pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integ-ritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xii, palembang. trisnaningsih, s. 2007. independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemim-pinan, budaya organisasi terhadap kinerja auditor. paper dipresen-tasikan di simposium nasional akuntansi x, makassar. a aaers ability to detect fraud accounting and auditing releases accounting information system accrual-based information ahmad, a.s airlangga university press an emphasis on confronting economic cycles andreas, d. anti-corruption efforts aparat pengawasan apip asymetry information audit experience auditor b badan pusat statistik bank muamalat indonesia bank of canada working paper bank umum bank umum syariah basel committee on banking supervision bpkp bursa efek indonesia bursa efek jakarta c cash expenditure cash receipts cash-based information control effectiveness d deposit ratio e earnings per share empirical evidence from tanzania eps f financial accountability & management financial leverage financial management financing to deposit ratio g go public government financial reporting h harcourt college publishers i initial public offering integritas internal decision making ipsas islamic and conventional banking in the nineties j jfa jurnal akuntansi dan investasi jurnal informasi jurnal riset akuntansi indonesia k kontrol efektivitas l lad ldr level of significant liquid asset to deposit liquid asset to total asset m machmud, a. manajemen bank syari'ah manajemen risiko likuiditas bank masjid agung jami' menteri negara pendayagunaan aparatur negara microsoft excel muhammad saw muharam, h. n nurdjanah taufiq o obyektifitas p pasar modal pdam penawaran umum perdana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas per/04/m. pan/03/2008 per/04/m.pan/ 03/2008 perbankan konvensional perbankan syariah pp no. 71/2010 profitabilitas psak r rate of return on total asset regresi linier return on assets risiko likuiditas roa rukmini barhana s sap pp no.24/2005 signaling simposium nasional akuntansi xii sistem informasi akuntansi spss t the journal of finance the new public management thesis master of science in banking and finance trade off u undang-undang no. 8 tahun 1995 undang-undang nomor. 17 tahun 2003 underpricing universitas diponegoro universitas islam negeri maulana malik ibrahim universitas muhammadiyah yogyakarta universitas riau universitas sebelas maret uu no. 1/2004 uu no.17/2003 v variabel fdr variabel per w workload wulandari, a. bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 2, halaman: 208-224, juli 2008 208 pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi dina rohana kusumawati & barbara gunawan e-mail : dinarohanakusumawati@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the aim of this research is to examine the effect of interest conflict on accounting conservatism and the effect of company’s financial distress on the positive relation between interest conflict and accounting conservatism. the sample of this research was extracted with purposive sampling method. the populations of this research are all of the manufacturing company, which are listed at indonesian stock exchange (idx). the 216 corporate financial statements were analyzed as a sample. the technique for examining hypothesis is simple regression analysis to examining the first hypothesis and moderated regression analysis (mra) to examining the second hypothesis by using spss 16.00 program. the results of the research show that: firstly, interest conflict has a significant positive effect on accounting conservatism. and the secondly, company’s financial distress have a significant positive effect on the positive relation between interest conflict and accounting conservatism. keywords : accounting conservatism, interest conflict, company’s financial distress. pendahuluan latar belakang konservatisma (suwardjono, 2005: 245) adalah sikap atau aliran (mahzab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (outcome) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. implikasi konsep ini pada akuntansi adalah menghasilkan angka-angka laba dan aset yang cenderung rendah, serta angkaangka biaya dan utang yang cenderung tinggi. kecenderungan itu terjadi karena konservatisma menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya (ahmad, 2007). konservatisma akuntansi merupakan hal yang kontroversial. menurut ahmad (2007), perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa eksistensi praktik konservatisma akuntansi semakin meningkat. kontroversi tersebut dipicu karena adanya dua anggapan bahwa konsep konservatisma dapat memunculkan konflik dan mengurangi kepentingan antara investor dan kreditor. konflik kepentingan tesebut terjadi karena investor berusaha mengambil keuntungan dari dana kreditor melalui pembayaran deviden yang tinggi, transfer aktiva, perolehan aktiva, dan penggantian dina rohana k. & barbara gunawan, pengaruh tingkat kesulitan..... 209 aktiva. sementara itu, pihak kreditor mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan menghasilkan keuntungan bagi dirinya di masa mendatang (ahmad, 2007). oleh karena itu, pihak kreditor lebih menghendaki pelaporan keuangan yang konservatif dimana dana yang dimilikinya diakui lebih cepat. konsep konservatisma menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan (ratna, 2004). penentuan keputusan penggunaan prinsip akuntansi konservatisma oleh seorang manajer dipengaruhi oleh beberapa faktor. faktor-tersebut antara lain: auditor switching (krishnan, 1994), konflik kepentingan antara bondholder dan shareholder (ahmed et al., 2000; dahlia, 2004; ahmad, 2007), tingkat kesulitan keuangan perusahaan (eko, 2005), struktur kepemilikan perusahaan, leverage perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan (fika, 2007), dan nilai perusahaan (narsika, 2008). penelitian-penelitian sebelumnya mengidentifikasi pengaruh variabel tertentu terhadap konservatisma kecuali penelitian ahmad (2007) yang kemudian melanjutkan penelitian dengan variabel moderasi. penelitian tersebut membahas pengaruh variabel moderasi risiko litigasi dan tipe strategi perusahaan terhadap hubungan konflik kepentingan dengan konservatisma akuntasi. berdasarkan penelitian tersebut, peneliti bermaksud mereplikasi penelitian ahmad (2007). perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode sampel yang digunakan, pengukuran konservatisma, penggantian variabel moderasi berdasarkan penelitian eko (2005), yaitu tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan penggunaan sampel yang berdasarkan pertimbangan kualitas auditor. selain itu, peneliti juga melengkapi penelitian sebelumnya dengan melakukan uji asumsi klasik yang pada penelitian sebelumnya tidak dilakukan. rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah konflik kepentingan antara kreditor dan investor berpengaruh positif terhadap kecenderungan diterapkannya konservatisma akuntansi? (2) apakah tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi? tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) untuk menguji apakah konflik kepentingan antara kreditor dan investor berpengaruh positif terhadap kecenderungan diterapkannya konservatisma akuntansi. (2) untuk menguji apakah tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 208-224, juli 2008 210 kepentingan dan konservatisma akuntansi. manfaat penelitian manfaat penelitian ini adalah: (1) bidang akademik a. penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisma akuntansi serta pengaruh kesulitan keuangan perusahaan terhadap hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi. b. sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitianpenelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitianpenelitian akuntansi berbasis keuangan dan pasar modal. (2) bidang praktik a. penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengaruh dan alasan diterapkannya konservatisma di suatu perusahaan. b. sebagai pertimbangan dalam penerapan kebijakan penggunaan prinsip konservatisma akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. landasan teori konservatisma akuntansi konservatisma akuntansi merupakan konsep penting dalam pelaporan keuangan perusahaan, yaitu merupakan suatu konsep yang dinilai sebagai sikap yang dilakukan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. meskipun demikian, menurut lodovicus (2008), tidak ada satupun definisi yang bersifat otoritatif dalam literatur akuntansi. lodovicus (2008) memaparkan berbagai definisi konservatisma akuntansi, salah satunya menurut the financial accounting standars board (fasb) yang menggambarkan konservatisma sebagai reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian untuk menjamin bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi bisnis tersebut dikendalikan dengan baik. pengertian tersebut dinilai masih samar dan tidak menggambarkan bagaimana akuntan sesungguhnya dalam menghadapi konservatisma. penilaian tersebut terjawab oleh definisi yang digambarkan oleh pratiwi (2006) yang menyebutkan bahwa konservatisma merupakan sifat yang dimiliki oleh akuntan untuk bersikap hati-hati (prudence) dalam pengakuan suatu kejadian ekonomi. menurut hendriksen (1992) dalam dwi (2007), konsep konservatisma diartikan melaporkan informasi akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan pendapatan, serta melaporkan informasi akuntansi yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban dan beban. tetapi, definisi tersebut masih mengabaikan dimensi waktu pelaporan. pelaporan konservatif dalam satu perioda mengimplikasikan pelaporan nonkonservatif dalam beberapa perioda berikutnya (lodovicus, 2008). hal serupa diungkapkan oleh watts (2003a) yaitu bahwa konsekuensi dari penggunaan konservatisma akuntansi adalah terdapatnya understatment terhadap laba masa dina rohana k. & barbara gunawan, pengaruh tingkat kesulitan..... 211 kini yang dapat mengarahkan pada overstatment terhadap laba perioda yang akan datang sebagai akibat understatment perioda sebelumnya. kritik terhadap konservatisma akuntansi menyebutkan bahwa penggunaan konservatisma akuntansi menimbulkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan realita. menurut ratna (2004) metoda konservatif dianggap kurang berkualitas, tidak relevan, dan tidak bermanfaat karena laporan keuangan yang disusun dengan metoda konservatif tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. (monahan, 1999 dalam mayangsari dan wilopo, 2002) menyatakan bahwa semakin konservatif akuntansi, maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias. hal tersebut menyebabkan pengguna laporan keuangan tidak dapat menjadikan laporan tersebut untuk menganalisis risiko perusahaan (dahlia, 2004) pada sisi lain, banyak penelitian yang mengungkapkan manfaat prinsip konservatisma. berdasarkan mayangsari dan wilopo (2002), laporan keuangan yang konservatif dapat digunakan untuk memprediksi kondisi laba perusahaan pada masa mendatang atau laba yang konservatif. laba konservatif mencerminkan yang berkualitas (ratna, 2004). menurut dahlia (2004), konservatisma membantu pengguna laporan keuangan seperti investor dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate dan menurut yuanita (2007), konsep tersebut juga dapat mengurangi sikap oportunis manajer. penggunaan praktik konsep konservatisma suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. watts (2003) menyatakan bahwa beberapa alternatif yang mempengaruhi adanya konservatisma, yaitu contracting, shareholder litigation, taxation and accounting regulation. penelitian lebih lanjut dilakukan dan memperoleh hasil bahwa konflik kepentingan (ahmed et al., 2000; dahlia, 2004; ahmad, 2007), tingkat kesulitan keuangan perusahaan (eko, 2005), asimetri informasi (ryan dan ross, 2007), ukuran perusahaan (fika, 2007), growth (yuanita, 2007) dan nilai perusahaan (narsika, 2008) berpengaruh positif terhadap penggunaan metoda konservatisma akuntansi. konflik kepentingan laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan bertujuan untuk memberi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada penggunapengguna laporan keuangan. pengguna laporan keuangan sangat bermacam, mulai dari pihak ekstern hingga pihak intern perusahaan. kepentingan dari berbagai pihak tersebut juga beragam. dengan adanya berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing, dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan antarpengguna laporan keuangan. adapun konflik kepentingan yang kerap kali menjadi isu adalah konflik kepentingan antara investor dan kreditor. konflik kepentingan dua pihak tersebut dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, yaitu masalah penggantian aktiva, masalah underinvestment, kebijakan deviden, dan masalah penerbitan hutang baru (dahlia, 2004). di seputar kebijakan deviden, dahlia (2004) berargumen bahwa konflik investor dan kreditor jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 208-224, juli 2008 212 disebabkan karena adanya pembayaran deviden kas dalam jumlah besar akan mengurangi aktiva yang tersedia untuk kreditor manajer merupakan pihak manajemen yang mengelola. dalam hal ini, manajer menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan yaitu diantaranya adalah investor dan kreditor. keadaan seperti ini dapat memicu timbulnya asimetri informasi (information asymmetry). yaitu suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) dengan pihak investor dan kreditor pada umumnya sebagai pengguna informasi (arief, 2006). menurut scott (2000) dalam arief (2006), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu adverse selection dan moral hazard. adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham. moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. dalam hal ini, investor melalui manajernya, dapat menggunakan sumberdaya perusahaan untuk kepentingan dirinya dan untuk mentransfer keuntungan dari pihak kreditor (ahmad, 2007). smith and warner; healy and palepu dalam dahlia (2004) menyatakan bahwa kreditor juga dapat mengantisipasi terjadinya pembayaran deviden terlalu tinggi kepada investor dengan cara memasukkan restriksi atas kebijakan deviden di dalam kontrak hutang.. kalay dalam dahlia (2004) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan dua jenis restriksi deviden pada saat membuat kontrak hutang publik, yaitu restriksi langsung dan restriksi tidak langsung. restriksi langsung adalah pembatasan jumlah maksimum deviden berdasarkan jumlah laba atau retained earning (begley dalam dahlia, 2004). restriksi tidak langsung adalah pembatasan deviden secara tidak langsung dengan cara menetapkan besar rasio pada neraca yang harus dipertahankan oleh perusahaan (dahlia, 2004). dalam hal ini, metode pengukuran akuntansi sangat berperan penting karena metode yang digunakan akan mempengaruhi laba dan aktiva dalam laporan keuangan. tingkat kesulitan keuangan perusahaan kegagalan manajer dalam mengelola suatu perusahaan dapat tercermin melalui laporan keuangan yang disajikan. manajer yang mengalami kegagalan dalam mengelola perusahaan akan dina rohana k. & barbara gunawan, pengaruh tingkat kesulitan..... 213 ditunjukkan dengan kondisi keuangan yang buruk, dan kondisi tersebut mencerminkan tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang tinggi. ancaman tersebut dapat mendorong seorang manajer untuk mengatur penyajian laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak yang terkait termasuk para pemegang saham dan kreditor. eko (2005) dalam penelitiannya menghasilkan pengaruh positif tingkat kesulitan keuangan terhadap pemilihan metoda konservatisma oleh manajer. teori signaling menyatakan bahwa dalam kondisi keuangan yang bermasalah, manajer cenderung menerapkan konservatisma akuntansi untuk mengurangi konflik antara investor dan kreditor. penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis konservatisma akuntansi dan konflik kepentingan penelitian sebelumnya (ahmad, 2007) telah meng-identifikasi bahwa semakin tinggi intensitas konflik kepentingan, maka semakin tinggi kecenderungan penerapan metode akuntansi yang konservatif. penelitian tersebut telah mendukung penelitian ahmed et al. (2000) yang menyatakan bahwa koflik kepentingan berpengaruh terhadap konservatisma, namun konflik yang dimaksudkan masih bersifat parsial dan lebih ditekankan pada konflik kebijakan deviden. penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang diakukan oleh dahlia (2004) yang menyimpulkan hasil bahwa konservatisma berperan dalam perusahaan yang menghadapi konflik bondholdersshareholders seputar kebijakan deviden yang timbul pada perusahaan yang memiliki hutang obligasi dan menerbitkan saham. dahlia (2004) menyatakan bahwa pengukuran akuntansi sangat berperan penting dalam restriksi kebijakan deviden yang tertera dalam kontrak hutang karena metoda akuntansi yang digunakan oleh perusahaan sangat mempengaruhi laba dan aktiva dalam laporan keuangan. motif pemilihan metode akuntansi tidak terlepas dari teori akuntansi positif. gaver et al. dalam dahlia (2004) menyatakan bahwa pilihan metoda akuntansi lebih karena adanya keinginan manajemen untuk melakukan earning management yang antara lain dimotivasi oleh faktor kompensasi. kemungkinan perusahaan melakukan earning management yang dapat mempengaruhi jumlah laba dan aktiva, dapat diminimalisir dengan menerapkan kebijakan akuntansi konservatif (dahlia, 2004). menurut ratna (2004), penelitian empiris di indonesia mendukung hipotesa bahwa terdapat hubungan antara akrual diskresional (yang menjadi proksi earning management) dan konservatisma laporan keuangan. selain itu, menurut mayangsari dan wilopo (2002), semakin konservatif metoda yang digunakan oleh suatu perusahaan maka semakin kecil kecenderungan pihak manajemen melakukan earning management. dahlia (2004) juga menyatakan bahwa konservatisma akan membatasi opportunistic payment kepada manajer (dalam bentuk bonus) dan juga kepada pihak lain seperti investor (dalam bentuk jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 208-224, juli 2008 214 deviden). dengan demikian, penggunaan akuntansi konservatif akan membuat semakin kecil kemungkinan adanya pembayaran deviden yang terlalu tinggi kepada investor. dari teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: h1: konflik kepentingan antara kreditor dan investor berpengaruh positif terhadap kecenderungan diterapkannya konservatisma akuntansi. konservatisma akuntansi, konflik kepentingan dan tingkat kesulitan keuangan perusahaan kondisi keuangan pada suatu perusahaan tergantung dari bagaimana manajer mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. konflik kepentingan merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi manajer dalam suatu perusahaan. eko (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi kesulitan keuangan yang dihadapai suatu perusahaan, maka semakin tinggi intensitas konflik kepentingan di dalamnya. untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam perusahaan, manajer terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat mengakomodasi kepentingan pihak pengguna laporan keuangan diantaranya investor dan kreditor. untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, manajer perlu untuk mengatur tingkat konservatisma perusahaan (eko, 2005). teori signaling menyatakan bahwa dalam kondisi keuangan yang bermasalah, manajer cenderung menerapkan konservatisma akuntansi untuk mengurangi konflik antara investor dan kreditor. oleh karena itu, dalam dalam perusahaan yang memiliki tingkat kesulitan keuangan yang tinggi, hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat (eko, 2005) dari teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis diajukan hipotesis sebagai berikut: h2: tingkat kesulitan keuangan yang tinggi berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi. metode penelitian objek/ subyek penelitian populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pemanufakturan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di bei selama tahun 1998-2006. data dan pemilihan sampel data penelitian ini adalah jenis data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bei pada tahun 1998-2006 yang dipublikasikan dan tersedia di database pojok bei umy, pojok bei uii dan pusat data pasar modal fe ugm. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: dina rohana k. & barbara gunawan, pengaruh tingkat kesulitan..... 215 (1) termasuk dalam indonesian capital market directory selama 9 tahun yakni mulai tahun 19982006. (2) memiliki akhir tahun fiskal 31 desember dan laporan keuangan auditan. (3) memiliki kelengkapan laporan keuangan dari tahun 1998-2006. (4) diaudit oleh auditor ternama di indonesia atau termasuk dalam kantor akuntan publik (kap) international (big four). teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. teknik dokumentasi dilakukan dengan penelusuran secara manual maupun dengan komputer. laporan keuangan perusahaan diperoleh dari database pojok bei umy, pojok bei uii dan pusat data pasar modal fe ugm. definisi operasional variabel penelitian berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabelvariabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: konservatisma akuntansi konservatisma akuntansi merupakan variabel dependen penelitian. konservatisma diukur menggunakan akrual, yaitu selisih antara net income dan cash flow. net income yang digunakan adalah net income sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan cash flow yang digunakan adalah cash flow operasional. apabila akrual bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif (givoly dan hyan 2002). hal ini disebabkan karena laba lebih rendah dari cash flow yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. penelitian ini menggunakan akrual sebagai proksi konservatisma. rumus dari proksi konservatisma ini adalah sebagai berikut: ititit cfoniconacc  dimana:  it conacc tingkat konservatisma  it ni net income sebelum extraordinary item ditambah depresiasi dan amortisasi  it cfo cash flow dari kegiatan operasi hasil perhitungan conacc tersebut dikalikan dengan -1 sehingga semakin besar konservatisma ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai conacc (dahlia, 2004) konflik kepentingan konflik kepentingan merupakan variabel independen penelitian. konflik kepentingan merupakan gambaran konflik yang terjadi antara kreditor dan investor. proksi yang digunakan untuk mengukur konflik tersebut mengacu pada ahmed, et al. yakni terdiri atas tiga proksi: operating uncertainty, level of dividend, dan leverage. operarating uncertainty diukur berdasarkan standar deviasi dari return of assets (stdroa). level of dividend diukur berdasarkan persentase deviden dari aset. sedang untuk leverage diukur dengan rasio kewajiban jangka panjang berdasarkan aset (ahmed et al., 2002). pengukuran konflik kepentingan pada penelitian ini mengacu pada penelitian ahmad (2007), yaitu dengan melakukan analisis faktor terhadap ketiga proksi tersebut. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 208-224, juli 2008 216 tingkat kesulitan keuangan perusahaan tingkat kesulitan keuangan perusahaan merupakan variabel moderasi penelitian. penelitian ini mengukur kondisi keuangan perusahaan berdasarkan analisis kebangkrutan yang dikembangkan oleh newton dalam niken dan yanti (2006) dengan persamaan: z = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,6 x4 + 0,998 x5 dimana: x1 = (aktiva lancar – hutang lancar) / total aktiva x2 = laba yang ditahan / total aset x3 = laba sebelum bunga dan pajak / total aset x4 = nilai pasar saham biasa dan preferensi / nilai buku total hutang x5 = penjulan / total aset jika nilai zi perusahaan z-score < 1,2, maka kemungkinan bangkrut tinggi atau tingkat kesulitan keuangan perusahaan tinggi. nilai zi perusahaan z-score >2,90, maka kemungkinan bangkrut rendah atau tingkat kesulitan keuangan perusahaan rendah. nilai zi perusahaan 1,20 < z-score < 2,90, maka perusahaan berada dalam kondisi yang kemungkinan bangkrut (rizal, 2005) uji kualitas data penelitian ini mengunakan alat analisis spss 16.00. teknik pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. model regresi dalam penelitian ini signifikan apabila model tersebut memenuhi asumsi klasik regresi. asumsi tersebut dapat dipenuhi apabila data penelitian berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat heterokedasitas dan tidak terdapat autokorelasi antara variabel bebas (variabel independen). uji hipotesis hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konservatisma akuntansi dengan konflik kepentingan serta pengaruh kesulitan keuangan perusahaan terhadap hubungan tersebut dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis pertama dan moderated regression analysis (mra) untuk hipotesis kedua. adapun penelitian ini menggunakan dua model regresi yang dikembangkan dari penelitian serupa yang dilakukan ahmad (2007). pertama, model yang digunakan untuk menguji pengaruh konflik kepentingan terhadap konservatisma. kedua, model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel moderasi yakni tingkat kesulitan perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma. tahapan model analisisnya sebagai berikut: model (1) : kon it = β 0 + β 1 konfl it + e i model (2) : kon it = β 0 + β 1 konfl it + β 2 tkk it + β 3 konfl* tkk it + e i dimana: kon = konservatisma akuntansi konfl = konflik kepentingan tkk = tingkat kesulitan keuangan perusahaan konfl*tkk= interaksi antara konflik kepentingan dengan dina rohana k. & barbara gunawan, pengaruh tingkat kesulitan..... 217 tingkat kesulitan keuangan perusahaan hipotesis h1 diuji dengan menguji signifikasi koefisien β1 pada model 1. hipotesis h1 diterima jika nilai signifikasi t lebih kecil dari α yang ditetapkan yaitu 0,05, dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1,980. dan untuk penerimaan hipotesis h2, didasarkan pada nilai koefisien interaksi antar variabel yang bersangkutan (β3), yaitu nilai t hitung lebih besar dari 1,980 dan nilai probabilitas lebih kecil dari α (alpha) = 0,05. hasil penelitian dan pembahasan gambaran umum objek/ subjek penelitian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 1998-2006. sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 24 perusahaan dengan data observasi 216 yang diperoleh dengan metode pusposive sampling. hasil pengukuran konflik kepentingan tahapan dalam melakukan analisis mengikuti tahapan analisis faktor yang digunakan hair et al. (1995) dalam ahmad (2007) khususnya yang menggunakan pendekatan component factor analysis. pendekatan ini digunakan untuk menentukan satu ukuran variabel dari komposit berbagai ukuran (ahmad, 2007). tahapan pertama dalam pengujian ini adalah menaksir signifikansi keseluruhan matrik korelasi dengan menggunakan barlett’s test of sphericity. korelasi keseluruhan matrik set variabel harus signifikan dan besarnya measure of sampling adequacy (msa) harus bernilai minimal 0,50. langkah yang kedua yaitu menghitung faktor matrik dan memilih jumlah faktor yang akan dipertahankan. faktor yang dipilih sebagai wakil adalah faktor yang mempunyai eingenvalue sama dengan atau lebih besar dari satu (hair et al., 1995 dalam ahmad, 2007) dan memiliki nilai factor loading tertinggi (imam, 2007: 272). statistik deskriptif hasil statistik deskriptif yang akan memberikan gambaran umum perusahaan dapat dilihat pada tabel 1. tabel 1 memperlihatkan rata-rata nilai konservatisma (kon) sebesar 0,10429 dengan standar deviasi 0,043079. menurut dahlia (2004), hal ini menunjukkan bahwa perusahaan secara umum melakukan praktik konservatisma akuntansi (nilai konservatisma sudah dikalikan -1). rata-rata nilai konflik kepentingan (konfl) sebesar 0,15557; hal ini menunjukkan perusahaan dalam sampel secara umum mengalami konflik kepentingan yang relatif rendah. nilai rata-rata tingkat kesulitan keuangan (tkk) sebesar 2,12221; hal ini menunjukkan perusahaan dalam sampel tingkat kesulitan keuangan yang sedang karena nilai rata-rata menunjukkan nilai diantara 1,20 dan 2,90. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 208-224, juli 2008 218 uji kualitas data uji normalitas normalitas data diuji dengan menggunakan metode uji one-sample kolmogorov-smirnov (ks). hasil uji normalitas disajikan pada tabel 2. data normal terjadi pada saat sampel sebanyak 155 perusahaan. pada tabel 2 dapat dilihat nilai asymp. sig (2-tailed) dari understandised residual pada kedua persamaan regresi masing-masing sebesar 0,951 dan 0,440 lebih besar dari α (0,05); maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. uji multikolinearitas hasil pengujian multikolinearitas data untuk setiap variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 3. berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai vif untuk semua variabel berada di bawah nilai 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. dengan demikian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. uji heteroskedastisitas ringkasan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser disajikan dalam tabel 4. hasil perhitungan tabel 4 menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen (absres_2). hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya yang lebih besar dari α (0,05); maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dua tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. uji autokorelasi hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat dari tabel 5. berdasarkan tabel 5 terlihat hasil perhitungan model regresi 1, nilai dw sebesar 2,013. nilai batas bawah (dl) dan batas atas (du) untuk n=216 dengan satu variabel independen adalah dl = 1,758 dan du = 1,778. dengan demikian nilai dw terletak antara du (1,778) dan 4 – du (2,222). untuk hasil perhitungan model regresi 2, nilai dw sebesar 1,968. nilai batas bawah (dl) dan batas atas (du) untuk n=216 dengan tiga variabel independen adalah dl = 1,738 dan du = 1,799. hasil-hasil tersebut menyatakan bahwa dalam kedua model regresi tidak terdapat autokorelasi. hasil penelitian (uji hipotesis) pengujian hipotesis 1 pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan cara melakukan regresi variabel konflik kepentingan (konfl) sebagai variabel independen dan konservatisma akuntansi (kon) sebagai variabel dependen. berdasarkan tabel 6 hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien regresi konflik kepentingan bertanda positif yang ditunjukkan dengan β (0,364) dengan nilai sig sebesar 0,000. nilai sig tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. dengan demikian h1 yang menyatakan konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisma akuntansi dapat diterima. pengujian hipotesis 2 pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan cara melakukan regresi variabel konflik kepentingan (konfl), tingkat kesulitan keuangan perusahaan (tkk), dan moderat (konfl*tkk) sebagai variabel dina rohana k. & barbara gunawan, pengaruh tingkat kesulitan..... 219 independen dan konservatisma akuntansi (kon) sebagai variabel dependen. berdasarkan tabel 7 hasil pengujian menunjukkan bahwa tanda koefisien regresi moderat bertanda positif yang ditunjukkan dengan β (0,120) dan dengan nilai sig sebesar 0,010. nilai sig tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. dengan demikian h2 yang menyatakan tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi diterima. pembahasan hipotesis 1 dalam penelitian ini berhasil diterima, ini ditunjukkan dengan nilai sinifikansi pada hasil regresi lebih kecil dari α (0,05), yaitu sebesar 0,000 dan koefisien regresi bernilai positif. hal ini berarti konflik kepentingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisma akuntansi. semakin tinggi tingkat konflik yang terjadi pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut semakin konservatif. hasil ini konsisten dengan penelitian ahmad (2007). demikian juga dengan penelitian-penelitian sebelumnya oleh ahmed et al. (2000) dan dahlia (2004). dahlia (2004) menyatakan bahwa konflik kepentingan yang dimaksud adalah konflik kepentingan antara investor dan kreditor di seputar kebijakan deviden. kebijakan dalam pembagian deviden yang tinggi akan menyebabkan terjadinya transfer kekayaan kreditor kepada investor. hal tersebut membuat kreditor sebagai pemilik klaim atas aktiva-aktiva perusahaan semakin mendukung akuntansi yang konservatif dimana dana yang dimilikinya diakui lebih cepat. sehingga semakin tinggi intensitas konflik yang terjadi antara investor dan kreditor, maka semakin tinggi pula kecenderungan penerapan konservatisma akuntansi. hipotesis 2 pada penelitian ini berhasil diterima, ini ditunjukkan dengan nilai sinifikansi pada hasil regresi lebih kecil dari α (0,05), yaitu sebesar 0,010 dan koefisien regresi bernilai positif. hal ini berarti tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi. hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh eko (2005) bahwa untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, manajer terdorong untuk mengatur tingkat konservatisma perusahaan. dalam hal tersebut manajer mempertimbangkan masalah konflik kepentingan yang juga merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat konservatisma yang diterapkan. teori signaling menyatakan bahwa dalam kondisi keuangan yang bermasalah, manajer cenderung menerapkan konservatisma akuntansi untuk mengurangi konflik antara investor dan kreditor. oleh karena itu, dalam perusahaan yang memiliki tingkat kesulitan keuangan yang tinggi, hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi semakin kuat. simpulan, saran dan keterbatasan penelitian simpulan berdasarkan hasil analisis menggunakan dua model regresi dengan sampel jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 208-224, juli 2008 220 sebanyak 24 perusahaan dengan data observasi sebanyak 216 selama periode penelitian tahun 1998 sampai 2006 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisma akuntansi, semakin tinggi intensitas konflik kepentingan suatu perusahaan maka semakin konservatif pula laporan keuangan yang disajikan. (2) tingkat kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi, semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan suatu perusahaan, maka semakin kuat pula hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi. saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik adalah: (1) penelitian selanjutnya perlu menggunakan metode pengukuran konservatisma selain givoly dan hyan (2002). (2) penelitian selanjutnya perlu mengukur variabel konflik kepentingan tanpa menggunakan analisis faktor. (3) penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara umum dalam mengambil periode sampel yang digunakan agar tidak terdapat adanya nilai-nilai yang ekstrim dalam pengukuran variabelnya. (4) penelitian selanjutnya perlu meneliti potensi konflik kepentingan lain selain konflik antara investor dan kreditor. misalnya dengan pihak manajemen perusahaan. keterbatasan (1) data yang digunakan masih terdapat data ekstrim karena pada tahun 1998 sampai 2002 dampak krisis ekonomi di indonesia masih sangat terasa. (2) jenis industri yang digunakan sebagai sampel hanya berasal dari jenis industri manufaktur saja, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk perusahaan-perusahaan dari jenis industri lainnya. daftar pustaka aaa, ratna dewi., 2003. "pengaruh konservatisma laporan keuangan terhadap earnings response coefficient", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi vi ahmad, j., 2007, "pengaruh risiko litigasi dan tipe strategi terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi x ahmed, as., b. billing., m.s. haris, and r.m. morton., 2002, “the role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder dina rohana k. & barbara gunawan, pengaruh tingkat kesulitan..... 221 conflicts over dividend policy and in reducing debt costs”, the accounting review vol 77 no. 4 pp. 867-890 dahlia, s., 2004, hubungan antara konservatisma akuntansi dengan konflik bondholder-shareholder seputar kebijakan dividen dan peringkat obligasi perusahaan. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi iv , denpasar dwi, yana, a., 2007,“pengaruh konservatisma akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan dimoderasi oleh good corporate governance", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi x eko, widodo, lo., "pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisma akuntansi", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi viii fika, rahmatiya., 2007,”analisis faktorfaktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif”, skripsi, strata 1, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta hamid, h.a., 2000. “studi terhadap pengukuran kinerja akuntansi perusahaan prospektor dan defender, dan hubungannya dengan harga saham”, kumpulan makalah simposium nasional akuntansi ii imam, ghozali., 2006, aplikasi analisis multivariate dengan proram spss, universitas diponegoro, semarang krishnan, jagan., "auditor switching and conservatism", the accounting review, vol. 69, no. 1, january 1994, pp. 200-215 lafond, r. and watts., ross l., "the information role of conservatism", social science recearch network lodovicus, lasdi., “determinan konservatisma akuntansi”, the 2nd national converence unika widya mandala surabaya luciana, s. a., 2006 "pengujian size hypothesis dan debt/equity hypothesis yang mempengaruhi tingkat konservatisma laporan keuangan perusahaan dengan tehnik analisis multinomial logit", jurnal bisnis dan akuntansi: 7-21 narsika, zudiahmi., “pengaruh moderasi good corporate governance terhadap hubungan konservatisma akuntansi dengan nilai perusahaan”, skripsi, strata 1, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta muh. arief, ujiyantho., 2006,”asimetri informasi dan manajemen laba: suatu tinjauam dalam hubungan keagenan, www.freewebs.com/stiemuhpekl jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 208-224, juli 2008 222 pratiwi, budiharta., 2006, "perbandingan antara konservatisme pengukuran laba berdasarkan standar akuntansi di indonesia dengan uus gaap, akuntansi dan teknologi informasi, vol. 5 no. 2, november 2006 rizal, yaya., 2005,”analisis kebangkrutan, analisis informasi keuangan, department of accounting university of muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta sekar, mayangsari. dan wilopo., 2002. "konservatisma akuntansi, value relevance and discretionery accruals: implikasi empiris model feltham and ohlson (1996)", jurnal riset akuntansi indonesia. vol. 5, no. 3 (september): 291-310 suwardjono., 2006, "teori akuntansi perekayasaan laporan keuangan", edisi ketiga, cetakan kedua, bpfe, yogyakarta watts, l, ross., 2002. "conservatism in accounting", simon school of business working paper no. fr 02-21 yuanita, ryandini., 2007,”analisis penggunaan akuntansi konservatif”, skripsi, strata 1, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta www.idx.co.id www.ssrn.com lampiran tabel 1 hasil statistik deskriptif variabel minimum maksimum mean std. deviasi kon -2,974 5,308 0,10429 0,043079 konfl -6,183 0,690 0,15557 0,567576 tkk -1,330 4,838 2,12221 1,123090 sumber: hasil analisis data tabel 2 hasil uji normalitas model n nilai asym. sig. (2-tailed) hasil konfl terhadap kon 155 0,951 normal konfl*tkk terhadap kon 155 0,440 normal sumber: hasil analisis data http://www.idx.co.id/ http://www.ssrn.com/ dina rohana k. & barbara gunawan, pengaruh tingkat kesulitan..... 223 tabel 3 hasil uji multikolinearitas model toleransi vif kesimpulan konfl*tkk terhadap kon konfl 0,710 1,080 tidak terjadi multikolinearitas tkk 0,993 9,260 tidak terjadi multikolinearitas konfl*tkk 0,706 9,025 tidak terjadi multikolinearitas sumber: hasil analisis data tabel 4 hasil uji heteroskedastisitas model t sig. kesimpulan konfl terhadap absres_2 konfl -1,175 0,241 tidak terjadi heteroskedastisitas konfl*tkk terhadap absres_2 konfl 1,176 0,241 tidak terjadi heteroskedastisitas tkk -1,156 0,249 tidak terjadi heteroskedastisitas konfl*tkk 0,251 0,802 tidak terjadi heteroskedastisitas sumber: hasil analisis data tabel 5 hasil uji autokorelasi model du 4-du dw kesimpulan konfl terhadap kon 1,778 2,222 2,013 tdk tjd autokorelasi konfl*tkk terhadap kon 1,799 2,201 1,968 tdk tjd autokorelasi sumber: hasil analisis data tabel 6 ringkasan hasil regresi konflik kepentingan terhadap konservatisma variabel koef. regresi prob (t-stat) keterangan konstanta 0,048 0,262 konfl 0,364 0,000 signifikan r 2 0,103 f statistic 25,556 prob (f-stat) 0,000 sumber: hasil analisis data jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 208-224, juli 2008 224 tabel 7 ringkasan hasil regresi konflik kepentingan, tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan moderat terhadap konservatisma variabel koef. regresi prob (t-stat) keterangan konstanta 0,235 0,007 konfl 0,247 0,003 tkk -0,098 0,006 konfl*tkk 0,120 0,010 signifikan r 2 0,157 f statistic 14,349 prob (f-stat) 0,000 sumber: hasil analisis data layout juli 2014 pendahuluan kebutuhan perusahaan untuk memenuhi modal melalui bursa saham menjadi trend sejak beberpa tahun terakhir. opportunity cost yang lebih rendah jika dibandingkan dengan melakukan penambahan hutang, perusahaan lebih memilih untuk kemudian melempar saham kepada publik. konse-kuensi yang terjadi dari pengeluaran saham kepada public adalah kemungkinan perpindahan kepemilikan dan atau kendali dari pemilik sebenarnya perusahaan. konse-kuensi lain yang insider trading: isu etika, peraturan dan sudut pandang trader arief zuliyanto susilo prodi akuntansi universitas negeri yogyakarta, jl. colombo no.1, daerah istimewa yogyakarta 55281, indonesia, indonesia *corresponding author, e_mail address: azuliyanto@gmail.com abstract basically all humans are ethical. when a person experiences an inner conflict in the act is less precise, it is a sign that the person has ethics. basically also that every person, especially the economic actors are individuals who have opportunistic nature. options for increasing the personal wealth without thinking of the other party, as long as does not violate or potentially against the law, will be performed. act of buying and selling by the parties in a debate that still has not led. the researchers have delivered a variety of rationale. insider trading like a double-edged sword, on the one hand can be stretched buying and selling stocks, on the other hand have an impact on the loss for the other party. various attempts have been made to remove the various agencies insider trading activities, but insider trading is an activity that is sometimes very difficult to detect and impossible someone dibatas right to sell his possessions. by using literature review and interviews with traders, it was concluded that insider trading will occur if the beneficial regardless of ethical problems. there needs analysis and proper consideration in determining the classification cutoff ethical or not insider trading or selling the permissible limits. key words: insider trading; trader; ethics; regulation. abstrak pada dasarnya seluruh manusia adalah beretika. ketika seseorang mengalami pertentangan batin dalam bertindak yang kurang tepat, itu tanda bahwa orang tersebut memiliki etika. pada dasarnya pula bahwa setiap orang, terutama pelaku ekonomi adalah individu yang memiliki sifat oportunis. pilihan untuk meningkatkan kekayaan pribadi tanpa memikirkan pihak lain, selama tidak melanggar atau berpotensi melawan hukum, akan dilakukan. tidakan jual beli oleh pihak dalam masih menjadi perdebatan yang belum berujung. para peneliti telah menyampaikan berbagai dasar pemikiran. insider trading seperti pedang bermata dua, di satu sisi dapat menggeliatkan transaksi jual beli saham, disisi lain berdampak pada kerugian bagi pihak lain. berbagai upaya telah dilakukan berbagai instansi untuk menghapus kegiatan insider trading, namun insider trading merupakan kegiatan yang kadang sangat sulit terdeteksi dan tidak mungkin seseorang dibatas hak untuk menjual kepunyaannya. dengan menggunakan kajian literatur dan wawancara kepada trader, disimpulkan bahwa insider trading akan terjadi jika menguntungkan tanpa memandang permasalahan etika. perlu ada analisis dan pertimbangan yang tepat dalam menentukan pisah batas klasifikasi etis atau tidaknya insider trading atau bahkan batasan jual beli yang diperbolehkan kata kunci: insider trading; trader; etika; peraturan. timbul adalah keharusan perusahaan untuk lebih dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. stabilitas ekonomi di indonesia yang cukup baik membuat keputusan untuk berinvestasi menjadi sesuatu yang menarik. kebijakan pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi perekonomian dan komitmen pemerintah untuk dapat menarik trader dari luar negeri berdampak pada perkembangan investasi di indonesia. dinamika dunia investasi yang terus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 15 no.2 juli 2014 115 berkembang, perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pembuat keputusan maupun para trader. dinamika yang terjadi tidak hanya bergerak pada arah positif, namun juga pada arah yang sebaliknya. moral hazard yang cukup tinggi dan sifat oportunis dari pelaku investasi dapat menyebabkan pihak lain sangat dirugikan. kemampuan analisis yang baik saja belum tentu dapat membuat keputusan investasi di sebuah perusahaan adalah hal bijak. perbedaan kualitas dan kuantitas informasi mengenai perusahaan menjadi pembeda hasil keputusan investasi. perbedaan kualitas dan kuantitas informasi yang dimiliki antar sesama trader masih menjadi perdebatan panjang hingga saat ini. perbedaan kualitas dan informasi antara trader dapat disebabkan oleh perbedaan kemampuan analisis dan informasi yang diperoleh dari pihak dalam perusahaan (asimetrik informasi). kemampuan analisis yang berbeda tidak menjadi sebuah permasalahan, karena berdasarkan pada informasi yang sama, namun berbeda dalam penafsiran. masalah timbul ketika perbedaan informasi disebabkan karena ada campur tangan dari pihak dalam perusahaan yang ikut bermain dalam jual beli saham perusahaannya. informasi dari dalam yang mempunyai dampak signifikan terhadap nilai sekuritas adalah informasi yang digunakan oleh trader sebagai dasar atas keputusan investasi. informasi dari dalam termasuk peru-bahan penting dalam posisi keuangan perusa-haan, merger atau persetujuan perusahaan yang signifikan, penerbitan saham atau perubahan lainnya yang berhubungan dengan saham perusahaan seperti penggabungan saham atau seri saham, isi dari laporan sementara dan informasi laporan keuangan dianggap berharga jika menyebutkan keadaan atau kejadian tersebut yang ada dan terjadi atau yang diharapkan untuk menjadi ada dan terjadi. jika informasi cukup spesifik cukup untuk membuat kemungkinan penarikan kesimpulan atas dampak potensialnya terhadap nilai dari sekuritas perusahaan. masuknya pihak dalam kedalam jual beli saham perusahaannya maupun jual beli informasi dari dalam kepada pihak luar (insider trading) menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. mcgee (2009) berpendapat bahwa, pada dasarnya yang disebut dengan praktik insider trading merupakan hal yang tidak etis dan dianggap tidak adil. akan tetapi, kadangkala praktik insider trading merupakan hal yang etis. abdolmohammadi dan sultan (2002) mendefinisikan insider trading sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang memiliki otoritas dalam pengembilan keputusan dan tanggung jawab keuangan kepada pemegang saham. velasquez (2006) mengatakan bahwa praktik insider trading tidak bisa dipisahkan dari penggunaan trade secrets. velasquez (2006) mendefinisikan trade secrets sebagai informasi nonpublik yang mengandung aktivitas perusahaan, teknologi, rencana masa mendatang, kebijakan, maupun catatan lainnya yang jika diketahui oleh pesaing secara material dan signifikan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam bersaing. trade secrets dimiliki oleh perusahaan (meskipun tidak dipatenkan dan diberi hak cipta) karena digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan internal. pelaku insider trading menggunakan aksesnya untuk memperjual belikan informasi yang material kepada trader lain atau bahkan secara langsung melakukan kegiatan jual beli saham dengan menggunakannya. undangundang pasar modal no 8 tahun 1995 mendefinisikan informasi atau fakta (informasi) material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, jurnal akuntansi & investasi116 atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. abdolmohammadi dan sultan (2002) mendefinisikan informasi yang material sebagai informasi privat yang dapat digunakan oleh trader untuk meningkatkan kesejahteraan individu dengan memperjual-belikan sekuritas perusahaan atas kebijakan perusahaan seperti: merger dan akuisisi atau kejutan laba perusahaan ada dua pendapat dalam pembahasan bahwa insider trading ini adalah hal yang tidak etis (velasquez, 2006). argument pertama informasi yang digunakan meru-pakan tindakan pencurian. argument lainnya adalah informasi yang digunakan merupakan informasi yang tidak adil karena pihak lainnya tidak mempunyai informasi yang sama. mcgee dan block (1992) berpendapat bahwa insider trading mempunyai dampak yang positif dan tidak salah. insider trading bukan sebuah kecurangan karena tidak ada kerugian. tanpa kerugian, bukan merupakan kecurangan. selain itu, tidak ada hak-hak yang dilanggar. hak-hak dari orang luar perusahaan tidak dilanggar karena mereka akan menerima harga saham yang lebih tinggi. jika transaksi tidak curang dan perdagangan yang melibatkan orang dalam tidak melanggar hak-hak orang luar, praktek insider trading adalah hal yang etis (mcgee dan block, 1992). untuk mencapai tujuan penelitian yang menginginkan adanya jalan tengah dalam hal masalah etika terkait insider trading dan ketercukupan aturan yang berlaku penulis melakukan kajian literatur dan wawancara langsung kepada trader. penulis melakkan kajian literatur untuk melihat pendapat dari perspektif pihak yang menentang, mendu-kung insider trading dan berdasarkan perspektif aturan yang berlaku. wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai insider trading dari sisi trader. hasil wawancara menunjukan bahwa hampir seluruh informan penelitian ini menyatakan akan memanfaatkan informasi dari pihak dalam dalam bertransaksi dalam kondisi yang menguntungan. kondisi yang mengun-tungkan adalah saat margin keuntungan jauh lebih besar daripada besarnya denda yang harus dibayarkan karena bertransaksi atas informasi dari pihak dalam perusahaan. penelitian ini akan dibagi menjadi empat bagian. bagian pertama akan membahas tentang teori yang terkait dengan etika dalam insider trading dan segala pernyataan pendukung, bagian kedua berisi tentang penolakan persoalan etika dalam praktik insider trading, bagian ketiga akan membahas aturan yang terkait dengan kegiatan insider trading bagian keempat adalah pembahasan dan analisis atas hasil wawancara terhadap trader. tinjauan literatur dan fokus penelitian insider penting bagi penelitian ini untuk membatasi siapa yang dimaksud dengan insider dan bagaimana mereka melakukan trading. securities and exchange commis-sion’s (sec’s) mendefinisikan pihak insider sebagai: “chairmen, directors, officers, etc., and principal shareholders with 10 percent or more of their own firm’s common stock”. pihak-pihak yang disebutkan dalam kategori insider oleh sec’s diyakini memiliki kesempatan untuk mengakses informasi-informasi internal perusahaan yang bersifat rahasia. secara spesifik, dalam kategori di atas, pihak dalam dari perusahaan adalah mereka yang memiliki posisi manajerial, yang dapat diasumsikan memiliki informasi mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. informasi mengenai prospek perusahaan tidak dimiliki atau tidak dapat diakses secara keseluruhan oleh trader biasa kecuali yang telah disajikan dalam laporan tahunan. insider trading adalah subjek istilah banyak definisi dan konotasi dan meliputi baik kegiatan vol. 15 no.2 juli 2014 117 legal dan dilarang. insider trading berlangsung secara hukum setiap hari, ketika orang dalam perusahaanpetugas, direktur atau karyawan membeli atau menjual saham di perusahaan mereka sendiri dalam batas-batas kebijakan perusahaan dan peraturan yang mengatur perdagangan ini. (newkirk and robertson, 1998) menurut panduan untuk pihak dalam yang disusun oleh nasdaq omx helsinki, mengklasifikasikan bahwa yang dimaksud dengan pihak dalam adalah: (1) anggota dan jajaran bod atau supervisory board, managing director dan para deputinya termasuk auditor, deputi auditor dan staf organisasi audit yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengaudit perusahaan dan lain-lain yang termasuk top management perusahaan yang menerima informasi dari pihak dalam secara rutin dan bertugas untuk membuat keputusan pengembangan perusa-haan di masa yang akan datang, (2) pegawai perusahaan atau seseorang yang bekerja untuk perusahaan berdasarkan persetujuan tertentu, yang menerima informasi pihak dalam selama bertugas di perusahaan tersebut, (3) seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan berdasarkan kontrak ketenagakerjaan atau persetujuan lain dan menerima informasi pihak dalamseperti halnya orang lain yang bekerja untuk pihak perusahaan atas pekerjaan tertentu. penolakan insider trading banyak penelitian yang mengatakan bahwa praktik insider trading bukanlah sesuatu yang etis untuk dilakukan (moree, 1990; werhane, 1989; 1991; machan, 1996; ma dan sun, 1998; snoeyenbos dan smith, 2000). moree (1990) membagi permasalahan insider trading menjadi beberapa pokok: (1) fairness, (2) hak mendapatkan informasi dan (3) ancaman terhadap trader biasa. sebagai salah satu yang mendukung dengan pendapat bahwa insider trading adalah hal yang tidak etis. moore (1990) mengatakan bahwa kemungkinan dari alasan yang masuk akal bahwa insider trading tidak etis adalah karena tidak adil. tidak adil yang dimaksud adalah ketidak adilan yang terjadi diantara trader yang menerima informasi yang berbeda, sehinga keputusan mereka berbeda. levmore (1982) mengatakan bahwa keadilan tercapai saat pihak dalam dan pihak luar berada dalam posisi yang sama (memiliki informasi yang sama). werhane (1991) berpendapat bahwa insider trading tidak adil karena ada penjual yang bertransaksi di bursa dengan informasi lebih sedikit informasi dan mereka mengira bahwa mereka memiliki informasi yang sama juga meninmbulkan ketidak efisienan. insider trading, baik dalam bentuk ilegal ini maupun sebagai mekanisme pasar yang disahkan, insider trading merusak effisiensi dan fungsi pasar bebas yang seharusnya (werhane, 1989). menurut werhane (1991), insider trading yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang memperjualbelikan saham perusahaan yang mereka pimpin tidak adil bukan hanya karena pimpinan tersebut menggunakan properti pemegang saham untuk keuntungan pribadi mereka. jika seandainya informasi yang hanya dimiliki oleh pimpinan ini dibagikan kepada seluruh pemegang saham, akan berdampak pada keputusan pembelian atau penjualan saham. keputusan pimpinan perusahaan untuk tetap menahan informasi membuat pihak luar perusahaan menjadi lebih lemah dalam melakukan analisis atas perusahaan. moore (1990) mengatakan bahwa, bahaya dari kegiatan insider trading dapat berasal dari celah-celah dalam hubungan fidusia yang disebabkan oleh keberadaan insider trading, bukan hanya dari perdagangan yang sebenarnya dilakukan dengan orang dalam. irvine (1987) mengatakan bahwa kegiatan jurnal akuntansi & investasi118 insider trading tidak perlu meli-batkan kegiatan pembelian saham. seorang pegawai yang diberi informasi rahasia yang jika di sampaikan kepada pihak umum, akan berdampak pada menurunnya harga saham perusahaan. penurunan harga saham perusa-haan pada suatu periode akan merugikan trader yang telah membeli sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi. dobson (1993) berpendapat bahwa seseorang yang bekerja atas kepercayaan, dapat dikatakan tidak etis jika tindakannya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. werhane (1991) berpendapat bahwa insider trading mengabaikan management gaji yang bebas risiko dan pihak eksekutif perusahaan tidak mendapatkan tekanan untuk menjaga agar harga saham perusahaan tidak jatuh. membiarkan pihak eksekutif bekerja dalam lingkungan kerja yang bebas risiko merupakan sesuatu yang tidak etis dan tidak efisien. cinar (1999) mengatakan bahwa insider trading dapat menyebabkan munculnya persepsi bagi masyarakat bahwa pasar saham adalah penipuan. cinar berpendapat bahwa saat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pasar saham dan memilih menyimpan uang di sektor lain, perusahaanperusahaan tidak akan dapat memperoleh modal dari dalam negeri melalui penerbitan saham baru. dukungan insider trading mcgee dan block (1992) berpendapat bahwa insider trading mempunyai dampak yang positif dan tidak salah. insider trading bukan sebuah kecurangan karena tidak ada kerugian. tanpa kerugian, bukan merupakan kecurangan. selain itu, tidak ada hak-hak yang dilanggar. hak-hak dari orang luar perusahaan tidak dilanggar karena mereka akan menerima harga saham yang lebih tinggi. jika transaksi tidak curang dan perdagangan yang melibatkan orang dalam tidak melanggar hak-hak orang luar, praktek insider trading adalah hal yang etis (mcgee dan block, 1992). manne (1966) berpendapat bahwa insider trading memberikan dorongan bagi pihak dalam untuk lebih kreatif dan merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk mengimbangi aktivitas kewirausahaan. kompensasi yang diberikan kepada manager sebagai bonus atas kinerja, sangat bermanfaat dalam mendorong mereka untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. martin dan peterson (1991) justru mempertanyakan apakah larangan insider trading itu sendiri tidak etis. mereka berpendapat bahwa orang dalam yang juga pemegang saham memiliki hak yang sama seperti pemegang saham biasa untuk perdagangan yang didasarkan pada informasi dan penilaian mereka. ma dan sun (1998) mengatakan jika insider trading, sebagai ukuran informasi, akan meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham, akan berdampak baik pada para pemegang saham. insider trading yang seperti telah disebutkan oleh (ma dan sun, 1998) sebaiknya tidak dianggap tidak etis. jika insider trading dianggap menyebabkan kerugian secara ekonomis bagi pemegang saham, baru dapat dikatakan sebagai tindakan tidak etis. mereka menyadari bahwa hal utama yang menjadi perhatian dalam penentuan etis atau tidaknya kegiatan insider trading adalah masalah ekonomi. king, roell, kay dan wyplosz (1988) berpendapat bahwa insider trading tidak merugikan siapapun, seandainya ada yang dirugikan, dia adalah market makers. market makers dapat mengambil keuntungan setelah mengalami kerugian dengan mendapatkan keuntungan atas transaksi dengan meman-faatkan informasi internal. insider trading akan menyebabkan efek domino pada market makers. market makers yang terus bertran-saksi akan meningkatkan jumlah transaksi, yang akan berujung pada banyaknya uang yang akan ditransaksikan dan meningkatnya perolehan vol. 15 no.2 juli 2014 119 pajak negara dari keuntungan atas penjualan saham. leland (1992) menemukan pembuktian untuk mendukung hipotesis bahwa insider trading menyebabkan harga sekuritas lebih efisien karena pasar sekuritas mencegah masuknya informasi pihak dalam ke dalam harga sekuritas. penjelasan temuan tersebut adalah bahwa insider trading dapat memberikan gambaran kinerja perusahaan di masa depan. seyhun (1992) juga menemukan bahwa insider trading memberikan prediksi tingkat pengembalian dimasa yang akan datang. seyhun (1992) juga menemukan bahwa insider trading berhubungan dengan aktifitas nyata perusahaan di masa depan. fried (2003) menemukan bahwa pihak dalam perusahaan tidak dapat memperjualbelikan atau abstain saat memegang informasi non public, secara sistematis memiliki keuntungan atas perdagangan lebih rendah daripada pemegang saham publik lainnya. meulbroke (1992) mengungkap data bahwa harga saham bergerak 40-50% saat informasi dari pihak dalam diumumkan dan mengakibatkan peningkatan pendapatan bagi pihak pelaku insider trading sebesar 3%. meulbroke menyimpulkan bahwa perdaga-ngan informasi dapat membantu pasar dalam menentukan harga saham lebih awal. jika seorang direktur yang memiliki sejumlah saham sebagai remunerasi dari perusahaan tempat ia bekerja dan kemudian ingin menjualnya sematamata karena harganya lebih tinggi daripada saat saham itu diberikan kepadanya, menurut penulis bukanlah kegiatan insider trading karena tidak menggunakan informasi dari dalam sebagai pengambil keputusan. kegiatan penjualan saham yang dilakukan direktur tersebut mungkin justru dapat menggerakan harga saham perusahaan tempatnya bekerja. menurut penulis, dorongan untuk memaksimalkan keuntungan adalah hal yang wajar dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi atau jual beli. sebagai contoh dalam kehidupan seharihari, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga rp100.000, dalam hal ini ia mendapatkan informasi dari pihak dalam mengenai harga sesungguhnya dan ia menjual jaket tersebut dengan harga lebih tinggi dari yang di jual oleh pabrik, apakah yang dilakukan oleh penjual tersebut adalah sesuatu yang tidak etis? hukum dan aturan yang berlaku the securities and exchange act of 1934 (the act) secara keras telah melarang pihak dalam untuk memperjualbelikan saham perusahaannya saat pihak dalam tersebut memiliki informasi yang material. untuk mencegah terjadinya insider trading, sec secara rutin mengawasi transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh pihak dalam. dalam website resmi sec, disebutkan beberpa kasus yang telah dibawa ke pengadilan adalah yang meliputi: (1) pejabat perusahaan, direksi, dan karyawan yang memperdagangkan saham perusahaan setelah mempelajari pengembangan perusahaan yang belum diumumkan kepada publik, (2) teman, rekan bisnis, anggota keluarga, dan “tippees” lainnya, direksi, dan karyawan, yang diperdagangkan efek setelah menerima informasi yang meterial, (3) karyawan hukum, perbankan, broker dan perusahaan percetakan yang diberi informasi tersebut untuk memberikan layanan kepada korporasi yang efek mereka diperdagangkan, (4) pegawai pemerintah yang mengetahui informasi tersebut karena mereka dipekerjakan oleh pemerintah dan (5) orang lain yang menyalahgunakan, dan mengambil keuntungan dari, informasi rahasia dari tempat mereka bekerja mereka. insider trading sanctions act (itsa) tahun 1984 mengatur transaksi insider trading yang melanggar hukum akan menimbulkan biaya yang cukup besar jurnal akuntansi & investasi120 yang harus ditanggung oleh perusahannya, meliputi: biaya hukum, denda dan reputasi. hal utama yang ingin dicapai dari aturan ini adalah peningkatan pengawasan yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada pihak-phak dalam yang memiliki akses informasi maupun memiliki saham perusahaanya. undang-undang pasar modal no 8 tahun 1995 yang merupakan perbaikan dari undang-undang no 15 tahun 1952 telah mengatur tentang keterbukaan informasi. undang-undang no 8 tahun 1995 mengatur tentang perlindangan masyarakat umum dalam dunia pasar modal. pasal 81 uu pm no.8 tahun 1995 mangatur bahwa pihak terkait dengan saham sebuah perusahaan (termasuk pihak dalam) harus bertanggung jawab jika tidak memberikan fakta (informasi) material yang menimbulkan kerugian. pasal 96 uu pm no.8 tahun 1995 secara jelas melarang memberikan informasi kepada pihak manapun yang dapat digunakan sebagai dasar keputusan pembelian atau penjualan efek. pihak yang mempunyai informasi internal dilarang untuk melakkan kegiatan jual beli efek atas saham perusahaan tempat ia bekerja atau perusahaan lain yang bertransaksi dengan perusahaan tempatnya bekerja. securities markets act (1988) melarang penggunaan informasi (bersifat material) dari dalam perusahaan untuk transaksi pembelian atau pemindahan sekuritas atau dengan secara langsung maupun tidak langsung memberikan pendapat kepada pihak lain. pengungkapan mengenai informasi “dalam” perusahaan kepada pihak lain bersifat terlarang, kecuali mengenai kegiatankegiatan rutin, seperti: pekerjaan-pekerjaan staf. kata “melarang atau terlarang” tidak membatasi hak individu untuk memperjual belikan sekuritas jika transaksi jual beli dilakukan berdasarkan kontrak atau perintah yang dikeluarkan sebelum seseorang memiliki akses ke informasi “dalam” yang material. marsden dan tung (1999) menyimpulkan bahwa sesungguhnya jika pelaku jual beli saham dalam bertransaksi menggunakan informasi pihak dalam dapat dimonitor secara ketat, dan dihukum saat mengakses atau menggunakan informasi pihak, maka kegiatan insider trading dapat dihapuskan. hasil dan pembahasan dalam upaya untuk menentukan etis atau tidaknya kegiatan insider trading, penulis melakukan beberapa wawancara kepada pihak yang menjalankan kegiatan jual beli saham. penulis menyusun pertanyaan yang diajukan kepada pelaku jual beli saham untuk menilai tingkat etis atau tidaknya mereka dalam bermain saham. penulis tidak melakukan kegiatan interview kepada pelaku kegiatan insider trading. total sebanyak 10 orang trader telah menjadi informan dalam penelitian ini. seluruh informan berpen-didikan minimal strata 2, sehingga diasum-sikan paham mengenai etika. informan dipilih untuk mempresetasikan perilaku sesungguhnya pemain jual-beli saham dalam menyikapi fenomena insider trading dan dianggap bersikap netral atas efek negatif maupun positif atas fenomena ini. seluruh trader yang diwawancarai mengerti mengenai etika. trader yang menjadi informan rata-rata melakukan kegiatannya atas dasar sebagai investasi jangka panjang. tujuan investasi jangka panjang yang dimaksud adalah memperta-hankan nilai uang dan mendapat-kan keuntungan lebih tinggi jika dibadingkan dengan menyimpan uang di bank. atas tujuan investasi tujuan jangka panjang, sebagian dari informan hanya melakukan transaksi dalam jumlah sedikit dan intensitas transaksi yang rendah. meskipun bertujuan untuk investasi jangka panjang, namun jika harga jual melebihi ekspektasi, saham tetap akan diperjualvol. 15 no.2 juli 2014 121 belikan dalam jangka pendek. berbeda dengan informan yang melakukan kegiatan jual-beli saham dengan tujuan spesifik memperoleh keuntungan dari harga beli dan jual, informan melakukan transaksi dengan intensitas yang lebih sering. hasil interview kepada beberapa trader mengindikasikan bahwa motif sesungguhnya kegiatan jual beli yang mereka lakukan adalah mencari keuntungan. lebih dari setangah dari jumlah informan menyatakan bahwa perilaku trader adalah mencari keuntungan atau memaksimalkan nilai uang. hampir seluruh informan mengakui bahwa kegiatan insider trading berdampak negatif pada pemegang saham lain, terutama bagi trader yang tidak memiliki informasi. informan yang menyatakan bahwa kegiatan insider trading dapat merugikan orang lain dengan argumen pihak yang tidak mendapatkan informasi tidak dapat memperoleh laba atas selisih harga beli dan jual atau tidak terpainya laba yang maksimal atas transaksi yang mereka lakukan. sebagai contoh, jika seorang trader membeli saham sebuah perusahaan dengan harga rp100 per lembar, kemudian naik menjadi rp250 lalu ada kejadian yang dapat menurunkan harga saham, namun hanya diketahui oleh pihak dalam. informasi mengenai hal tersebut disampaikan hanya kepada trader tertentu yang kemudian menjual saham pada harga rp250 akan memperoleh laba yang maksimal, sedangkan trader lain mungkin baru akan menjual pada saat harga saham mulai turun, anggaplah mencapai rp175. trader lain hanya akan mendapatkan rp75 keuntungan per lembar saham, sedangkan di sisi lain ada trader yang memperoleh laba rp150. seluruh informan mengaku mengetahui adanya istilah insider trading dalam hal jual-beli saham dan sangat mungkin terjadi. seluruh informan mengakui bahwa mereka belum pernah berhadapan langsung atau mengetahui secara langsung kegiatan insider trading. informan menghu-bungkan asimetrik informasi terhadap kegiatan insider trading. seluruh informan menyatakan bahwa insider trading trading terjadi karena adanya asimetrik informasi, peluang dan sikap trader yang mengambil setiap kesempatan yang dianggap mengun-tungkan. atas dasar asimetrik informasi, informan menyatakan bahwa ada pihak yang akan dirugikan karena insider trading. ada informan yang menyatakan bahwa jika ada keuntungan bagi negara dalam bentuk peningkatan jumlah pajak akibat transaksi di bursa saham dianggap mungkin tidak terjadi, kecuali jika jual beli saham ini berdampak lama pada perusahaan dengan margin tinggi. di awal wawancara, seluruh informan menyatakan tidak akan melakukan kegiatan insider trading baik atas keinginan pribadi maupun atas dorongan pihak dalam perusahaan. informan justru menyatakan hal sebaliknya ketika diposisikan mendapatkan jumlah yang sangat besar, meskipun mengetahui aturan yang berlaku. dalam kondisi potensi pendapatan yang bisa diterima lebih besar daripada denda yang harus dibayarkan, informan setuju untuk melakukan kegiatan jual beli atas dasar informasi dari pihak dalam atas dasar motif pribadi. berdasarkan perubahan sikap informan seperti di atas, maka jelas terlihat bahwa sikap diri dan pengetahuan mengenai etika tidak mempengaruhi keputusan melakukan kegiatan jual beli saham atas dasar informasi orang dalam atau tidak. sebanyak 60 persen dari total informan berpendapat bahwa insider trading adalah sesuatu yang akan mereka manfaatkan, terlebih jika aturan yang berlaku belum secara serius mampu mencegah trader bertindak atas dasar informasi orang dalam. simpulan jurnal akuntansi & investasi122 pertentangan yang ada pendukung maupun penolak kegiatan insider trading tidak menjadi dasar bagi trader dalam melakukan jual-beli saham. berdasarkan hasil interview kepada 10 informan, penulis menyimpulkan beberapa hal dari perspektif trader yaitu trader adalah orang-orang yang sudah paham mengenai etika dan transaksi atas dasar informasi pihak dalam tidak etis dilakukan karena ada pihak lain yang berpotensi dirugikan. tujuan utama dari para trader saham adalah mencari keuntungan yang maksimal atas dasar diri sendiri. etika seorang trader dapat dihapuskan ketika dihadapkan pada potensi keuntungan yang tinggi, tidak melanggar hukum dan atau jumlah keuntungan lebih besar daripada denda yang harus dibayarkan. seorang trader tidak mempermasalahkan hukum selama keuntungan yang mereka dapatkan dari kegiatan jual beli atas informasi orang dalam lebih besar dari jumlah denda yang harus mereka bayarkan atas pelanggaran hukum. berbagai aturan telah dibuat untuk menghapuskan kegiatan insider trading. insider trading merupakan sesuatu yang tidak mudah dibuktikan. ada kecenderungan manusia untuk mengejar keinginan mening-katkan kesejahteraan keuangan, termasuk melalui profit margin, dan selama tidak melanggar hukum. diperlukan sangsi hukum yang lebih kuat dan ketat dalam mengatur mengenai insider trading. tindakan insider trading perlu mandapatkan perhatian khusus. kegiatan yang dilakukan oleh pihak dalam perlu dikaji ulang, termasuk aturan yang mengatur tentang insider trading. justifikasi perlu dilakukan dalam melakukan penyidikan tentang transaksi yang dilakukan oleh pihak dalam, karena transaksi ini tidak hanya selalu terkait dengan sikap opportunis yang disebabkan adanya asimetri informasi. untuk meningkatkan geliat pasar modal, insider trading juga akan membawa manfaat. pengawas kegiatan pasar modal dan pembuat regulasi juga harus memikirkan bahwa para insider trading memiliki hak unutk memperjualbelikan saham yang dimilikinya. daftar pustaka abdolmohammadi, m., dan j. sultan. 2002. ethical reasoning and the use of insider information in stock trading. journal of business ethics, 37 (2), 165-173. cinar, e. m. 1999. the issue of insider trading in law and economics: lesson for emerging financial markets in the world. journal of business ethics, 19 (4), 345-353. fried, j. m. 2003. insider abstention. the yale law journal, 113 (2), 455-492. irvine, w. b. 1987. insider trading: an ethical appraisal. business & professional ethics journal, 6 (4), 3-33. king, m., a. roell., j. kay., dan c. wyplosz. 1988. insider trading. economic policy, 3 (6), 163-193. leland, h. e. 1992. insider trading: should it be prohibited. journal of political economy, 100 (4), 859-887. levmore, s. 1982. securities and secrets: insider trading and the law of contracts. virginia law review, 68 (1), 117-160. ma, y., dan h. l. sun. 1998. where should the line be drawn on insider trading ethics?. journal of business ethics, 17 (1), 67-75. machan, t. r. 1996. what is morrally right with inider trading. public affairs quarterly, 10 (2), 135-142. manne, h. g. 1966. insider trading and the stock market. new york: the free press. marsden, j. r., dan y. a. tung. 1999. the use on information system technology to develop tests on insider trading and asymetric information. management science, 45 (8), 1025-1040. martin, d. w., dan j. h. peterson. 1991. insider trading revisited. journal of business ethics, 10 (1), 57-61. mcgee, r. w. 2009. analyzing insider trading from the perspective of utilitarian ethics and right theory. journal of business ethics, 91 (1), 65-82. mcgee, r.w., dan w. e. block. 1992. insider trading. business ethics an common sense, 219-229. meulbroek, l. k. 1992. an empirical analysis of illegal trading. the journal of finance v, 1661-1699. moore, j. 1990. what is really unethical about insider trading. journal of business ethics, 9 (3), 171-182. newekirk, t. c., dan m. a. robertson. 1998. speech by sec staff: insider tradinga u.s perspective. 16th international symposium on economic crime, jesus college cambridge england. securities and exchange commission’s (sec’s) securities markets act. 1988. website:http://www.legislation.govt.nz/ act/public/1988/0234/latest/dlm139727.html seyhun, h. n. 1992. why does aggregate insider trading predict future stock returns. the quarterly journal of economics, 107 (4), 1303-1331. snoeyenbos, m., dan k. smith. 2000. ma and sun on insider trading ethics. journal of business ethics, 28 (4), 361-363. undang-undang pasar modal no 8 tahun 1995 velasquez, m. g. 2006. business ethics: concepts an case 6th vol. 15 no.2 juli 2014 123 edition. pearson education. werhane, p. h. 1989. the ethics of insider trading. journal of bussiness ethics, 8 (11), 841-845. werhane, p. h. 1992. the indefensibility of insider trading. journal of bussiness ethics, 10 (9), 729-731. a accrual accounting agency theory alue added intellectual coefficient apbn/apbd b bursa efek indonesia c california management review capital employed efficiency company performance company value contemporary accounting research costumer duration costumer role costumer support customer success e ethics f financial accountability & management financial intermediation financial performance financial structure h human capital efficiency i iasc ifac indian pharmaceutical industry industri pertambangan dan pertanian insider trading intangible assets intellectual capital intellectual capital disclosures international accounting standards committee international federation of accountants j journal of intellectual capital jurnal akuntansi & keuangan k kinerja perusahaan l legitimacy theory local government m market value mcmaster word congress modal intelektual n new public management nilai perusahaan o organizational climate and culture p pemerintah daerah pengaruh intellectual capital terhadap kinerja per procedia economics r relevance of intellectual capital disclosure resource-based theory s securities and exchange commis-sion's signalling theory smac society of management accountants of canada stakeholder stakeholder theory structural capital efficiency stva t the japanese banking sector trader tradisional measures of corporate performance u universitas diponegoro us multinational firms v vaca vahu vaic value added w working unit layout januari 2016 introduction during the past few years, the philippines experienced a handful of companies that were alleged to have committed accounting fraud. examples of these companies include the bw resources corporation, urban bank and legacy group. some of these companies were proven guilty that resulted to many of their top management to be imprisoned. however, by the time the top officials and other people responsible for the fraud got convicted, they had already caused serious problem and damage to their employees, investors and the public, in the form of lost pensions and lost funds, as well as the rapid and significant the effect of management compensation and debt requirements on earnings management concerning the impairment of assets history:received date 13 dec 2014revised date 15 oct 2015accepted date 24 nov 2015 lloyd kevin co abrigo & rodiel c. ferrer* accounting department of de la salle university, 2401 taft ave, malate, manila, philippines *corresponding author, e_mail address: rodiel.ferrer@dlsu.edu.ph abstract this study determines the relationship between the impairment decision, as well as its magnitude, and two earnings management motivations, namely increasing management compensation, and meeting debt requirements. the computation of value in use in the impairment loss is subject to management’s estimate of future cash flows and choice of discount rate, which tolerates earnings management. certain indicators and financial ratios were used to depict the effect of the two motives on impairment. in addition to this, the effect of firm size on impairment was also analyzed. the data were obtained from the osiris database and the sec form 17-a of the respective companies, as well as from telephone interviews and surveys. probit regression was used to analyze the effect of the different motives to the impairment decision while multiple linear regression was used for the impairment magnitude. the findings show that publicly listed companies in the philippines are engaging in “income smoothing” and “big bath” accounting with the use of impairment. results also indicate that most “big bath” happens during periods where changes in the company’s executive officers occur. lastly, there is also evidence that financially strong companies are deferring their impairment recognition to obtain a lower cost of financing. keywords:management compensation; debt requirements; earnings management concerning; the impairment of assets. decline in stock price. although there are many ways to perpetuate fraud, one of the easiest and most common ways is through the use of accounting discretions. in the past, there are numerous accounting flexibility that gives an opportunity to manage corporate earnings. fortunately, as a result of the many whistle blowers that revealed companies taking advantage of these accounting discretions, accounting regulatory bodies amended the standard with the intention of eliminating the capacity of management to manage earnings. therefore, there is less management subjec-tivity in the current standard than before. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi2 unfortunately, despite of the minimal subjectivity provided by the standard, some companies are still able to take advantage of it to manage their earnings. although some people may say its effect in the financial statements is minimal, yet the reward of these “small” adjustments is large. one of the easiest, cheapest, and popular ways of earnings management through the use of accounting discretion is the impairment decision. consequently, many theoretical and empirical studies have been conducted on the said field from different countries. however, despite the popularity of the topic to researchers, no study has yet been conducted as to the factors that contribute to the impairment decision in the philippines. this study sought to validate whether the factors that signal impairment in the us and uk market also apply in the philippine setting. since impairment is recognized when the carrying amount of the asset exceeds the higher between fair value less cost to sell and its value in use, management may prevent the recognition of impairment by increasing the estimate on future cash flow or by using a low discount rate, in order to achieve the specific agenda. this prevents additional expenses from being recognized in the company’s income statement, thus resulting to an overstated net income for the period. as a result, numerous theoretical and empirical studies had been conducted regarding the possibility of earnings management with the use of impairment. however, no study has yet been conducted as to whether these factors apply in the philippine setting. hence, this research determined what earnings management factors affect the impairment of tangible and intangible assets on philippine’s publicly listed companies for the years 2005 until 2009. this study has three main objectives relating to the impairment of tangible and intangible assets. the first one is to provide evidence on whether companies in the philippines are managing their earnings. next is to determine the different factors that affect the said impairment, other than those included in the impairment computation. finally, the last objective is to determine the relationship of management compensation, management change, and company’s debt leverage to the impairment of tangible and intangible assets. the results of this study would help a vast number of stakeholders determine the practice of companies with regard to the impairment recognition. for the board of directors, this study would let them know whether management tends to defer impairment when there are bonuses or other compensation tied up to the company’s net income. the financial institutions, on the other hand, would know whether companies tend to use impairment recognition in order to improve their financial ratios and decrease their cost of debt. the government, in contrast, would determine the extent of companies presenting fraudulent financial information. for the accounting regulatory bodies, this study would let them know how companies are actually applying the rules and standards that they have est ablished. this study would also alert investors to be very cautious of the tendency for management to manipulate the financial information when provided with compensation that is tied up with the company’s reported earnings. finally, the general public would learn to detect companies that show signs of earnings management using impairment and consequently, avoid investing their funds with the said companies. this study covered all the listed companies in the philippines stock exchange for the years 2005 until 2009. however, companies whose stocks are inactive in the stock market for at least one year were eliminated from the study. companies that have incomplete data for some of the variables in doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 3 the study were also totally excluded, so as to have a balanced panel. this study used primary and secondary data. the secondary data, which comprise of financial ratios, were obtained from the osiris database and the sec form 17-a of the respective companies in the philippine stock exchange library. the primary data, in contrast, which depict the management compensation motive, were gathered via telephone interview and electronic survey. nonetheless, for companies that do not want to participate in the study, the needed data were analyzed from their sec form 17-a. however, this was only used as a last resort because the primary data provided more credibility, as well as accountability on the part of the respondents and because of time constraints to read all the forms. since the dependent variable, impairment probability, is a dichotomous variable, it necessitates the use of a qualitative regression model. however, in order to make the most efficient use of the gathered data, quantitative regression model was also used to analyze the degree to which the different predictor variables affect the magnitude of impairment. this study contains some limitations that should be remembered in the implication of its results. first, it is important to note that the study is limited only to the extent of the impairment for tangible and intangible assets. second, the research excluded the financial statements issued by companies that have a reporting period of less than 12 months, such as those issued by companies that changed from their respective fiscal year into calendar year. lastly, the samples that contain no impairment were removed from the multiple linear regression analysis. this arose out of the necessity to log the impairment magnitude (dependent variable) in order to make the amounts comparable with the independent variables. literature review and hypotheses development theoretical framework the different theories underlying this study are market economy theory, prospect theory, agency theory, and the positive accounting theory. market economy theory explained the cause of impairment while the other theories addressed the earnings mana-gement motives. market economy theory the market economy theory explains that the value of an asset is realized by future trades or events. in other words, it is determined by the market economy of a country. according to sun and xu (2010), the market economy has two distinct characteristics: freedom and uncertainty. they explained fr eedom as advocating free competition among enterprise. as a result of this competition, lazonick (2003) added that all the participants will be able to maximize their own benefits. on the other hand, sun and xu (2010) discussed uncertainty as an adjustment by the market economy itself. they explained that the future trades or events happening in the market economy will definitely bring uncertain economic benefits for the enterprise. hence, it is highly probable that the future economic benefit that will flow to the entity will be lower than the book value of the asset, thus, asset impairment occurs. as a result, the essential characteristics of the market economy contribute to the change in the value of the asset. agency theory agency theory explains that in order to address the potential lack of alignment in the goals, preferences, and actions between managers and shareholders, the company should tie the compensation of managers with those of shareholders through ownership or compensation (kleiman, 2006). this doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi4 involves giving stock options and bonuses to managers that are tied with the company’s stock price. shapiro (2005) provided empirical evidence that as a result of the strong financial alignment between the ceo and shareholders, ceos make decisions that increase the company’s net income or the market value of its share. as such, management compensation provides a particularly strong motivation for the ceo and other top management to manipulate the earnings of the company, in order to increase their financial well being. positive accounting theory positive accounting theory assumes that parties (managers, regulators, and the com-pany itself) are behaving opportunistically, that is, the different parties are acting based on their own self interest or for the increase of their own wealth (watts and zimmerman, 1990). therefore, watts and zimmerman (1990) explained that accounting choices are made in terms of individual objectives and the effects of the accounting methods in the achievement of those objectives. positive accounting theory has three hypotheses, namely bonus plan, debt covenant, and political cost hypotheses. the bonus plan hypothesis is essentially the same as the agency theory while the debt covenant hypothesis explains that the higher the firm’s debt to equity ratio, the more likely managers will use accounting methods that will increase the income and prevent the company from violating any debt covenants (watts and zimmerman, 1990). lastly, the political cost hypothesis, as discussed by watts and zimmerman (1990), indicates that large companies tend to recognize more impairment in order to decrease their net income and avoid being in the “public eye.” this would prevent the firm from incurring additional expenses that may be imposed by external groups upon seeing the company’s profitability, such as demand for increase in wages from labor unions and increase in required corporate social responsibility from the government. operational framework figure 1 shows the operational framework used in the study. the different earnings management motives, which were discussed in the succeeding sections and the size of each company, constitute the predictor variables while the impairment probability and magnitude comprise the dependent variables. the different financial ratios used to proxy each factor are also shown. because a company that wanted to increase its net in come, in order to reach a particular target, would make use of all available means or accounting flexibility to reach it, it is assumed that the earnings management motives would have the same effect on the impairment of both tangible and intangible assets. therefore, the analysis was consolidated for both types of impairment. asset impairment impairment is recognized when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. the recoverable amount is measured as the higher between the fair value less cost to sell of the asset and its value in use. the issue now arises in the subjectivity of the cost to sell and computation for value in use. since cost to sell is oftentimes relatively immaterial, there is less subjectivity involved in this measurement. however, value in use is computed primarily on management estimate. value in use is the present value of expected future cash flows arising from the use of the asset discounted using the discount rate applicable to assets of similar risk. the controversy here is that management may prevent the recognition of impairment by increasing the estimate on future cash flow or by using a low discount rate in order to achieve their agenda. these prevent additional expenses from doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 5 being recognized in the company’s income statement, resulting to an overstated net income for the period. since impairment occurs as a result of the changing market conditions that rendered the assets’ recoverable amount less than its book value, the more assets a company has, the more prone it is to impairment. as such, there is a need to measure the relation of a firm’s assets with the impairment decision. according to lamm-tennant and rollins (1994), there are three possible proxies for a firm’s size: total assets, total equity, and total revenue. total assets, obviously, can be used to proxy the firm’s size because the size of a firm is largely determined by the amount of asset it owns. in contrast, liu and rhee (2003) explained that total equity shows the amount of assets “genuinely owned” by the firm. since the company is mandated to pay its debt at all cost or be forced to bankruptcy, the portion of a company’s assets financed by debt can be viewed as a form of “operating lease.” the company pays “rent” for those assets in the form of interest payments and the company is also required to “return” it in the form of principal payment. lastly, total revenue can also be used to proxy for the firm’s size because larger firms tend to have more revenue, since they have more assets to use in profitable operations. although most researches use total assets to proxy a firm’s size, lamm-tennant and rollins (1994) provide empirical evidence that either of the three can be used. perhaps, the only reason why a total asset is the most frequently used proxy is because most people regard assets as the only measure for a firm’s size. income smoothing income smoothing is explained by trueman and titman (1988) as the use of accounting techniques to level out net income fluctuations from one period to the next. tucker and zarowin (2006) explained that in income smoothing, the series of reported earnings would have the same average as the series of actual economic incomes, but with lower variability. it is important to know that income smoothing is different from deliberate misstatements of financial values, which would constitute outright fraud. rather, income smoothing takes advantage on the flexibility provided in the interpretation of gaap. two primary motivations to income smoothing is meeting the analysts’ forecast and maintaining debt requirements. according to athanasakou, strong, and walker (2010), companies generally indulge in this practice because investors are willing to pay a premium for stocks with steady and predictable earnings’ streams, compared to stocks whose earnings are subject to wild fluctuations. beatty and weber (2003) indicated that companies also engage in this practice in order to obtain a cheaper cost of borrowing. according to chong (2006), income smoothing is not unethical if management would use real smoothing techniques like hedging instruments; but it becomes unethical if management would use accounting discretion to smooth the earnings or engages in the many “forms” of improper timing recognition. nelson, elliott, and tarpley (2001) gave evidence that management try to “flatten” their net income using the impairment decision, in order to meet the forecast or earnings’ target. they found that management recognize impairment when their actual income is above the expected and defer the recognition when their actual income is below expected income. this study focused on determining the factors that would signal income smoothing with the use of impairment decision. “big bath” accounting big bath accounting is the strategy doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi6 of manipulating a company’s reported income to make poor results look even worse. this is often applied when the company suffered a tremendous loss during the year (siggelkow and zuelch, 2010). kirchenheiter and melumad (2001) explained that management maximizes the company’s loss by expensing the accumulated unrecognized impairment loss that resulted from income smoothing. this would result in a one-time big loss or a “big bath.” they stated that the reason for this practice is because it will enable the management to reach the analyst’s forecast easily on the succeeding years, since there would be no more impairment loss to recognize. furthermore, according to siggelkow and zuelch (2010), management perceives that increasing the tremendous loss that the company had already incurred for the year would have little impact on the company and would not affect the company’s reputation. impairment decision is commonly used by many companies in the united states to smooth its income and as a ‘big bath’. although it is quite inconceivable for a company to use b oth income smoothing and big bath accounting method, kirchenheiter and melumad (2001) provided evidence of companies employing both income smoothing and big bath accounting. when companies engage in “big bath” accounting, their management or ceo often has an instant excuse to tell the public. according to selling (2007), citigroup, inc wrote-off 8-10 billion dollars on november, 2007 and blames it all to events that took place in october. on the other hand, selling (2007) also mentioned that general motors (gm) corporation reported an allowance of 39 million dollars and then its management declared that gm continues to believe its long term financial outlook. this is obviously because gm anticipates having higher profits in the future, as a result of having recognized some of its future expenses. earnings management motives nelson et al. (2001) indicated two major earnings management motivations, which are increasing management compensation and meeting debt requirement. management compensation prior researches show that impairment decision is used by some management to increase their compensation. as a result of the increased awareness of the people regarding agency problem, many companies devise compensation schemes that link the managers’ compensation to the well being of the enterprise. this somehow solves the agency problem; however, it provides management with an incentive to defer the recognition of impairment, so as to increase the company’s net income and their compensation. many studies provided empirical evidence of a significant relation between management compensation and management change to impairment. the research of mergenthaler, rajgopal, and srinivasan (2009) provided evidence of a 6% and 10% bonus cut in the compensation, as well as a 3% and 5% unconditional probability of dismissal for the chief financial officer (cfo) and chief executive officer (ceo) respectively, as a result of failing to meet the analysts’ forecast twice. another study by guan, wright, and shannon (2005) found evidence that less or no impairment is recognized during the last full year of an outgoing ceo. on the other hand, a similar study conducted by wells (2002) pointed out that a huge impairment or “a big bath” is deliberately recognized in the transition year by the incoming ceo. cheng and warfield (2005) supplied evidence that impairment decision is used by managers with high equity incentive to increase the value of their shares. they found out that managers want to sell their shares at the earliest time possible in order to diversify the risk, as a result of the doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 7 volatility of stock price. this gives the managers an incentive to defer impairment to increase shortterm stock prices. then the hypothesis is formulated as follows: h 0 : executive compensation and management change have no significant impact on impairment decision and magnitude. h 1 : executive compensation and management change have significant impact on impairment decision and magnitude. debt requirement the last major incentive for companies to manage their earnings is to maintain the requirements of a debt coven ant. this is because breaking a provision in a debt covenant would make most debts demandable immediately, which will cause most companies to suffer significant liquidity problems. beatty and weber (2003) provided evidence that companies having an existing debt contract or bank loan tend to have less or no impairment loss, when there are provisions that tie the variable interest rate to the performance of the company or restrict dividend payment subject to certain performance measures. beneish and press (1993) depicted evidence that lenders of firms under technical default have an increase control over the firm’s activities and exercise various contractual rights, such as imposing refinancing and restructuring costs on violators. they explained that refinancing costs arise because most lenders raise the interest rates on loans following violation. the same study also furnished proof of companies losing their profitable investments by modifying their operations, in order to meet the lender’s repayment demands. moreover, it provided evidence that violations are less costly for firms that can obtain a waiver than for those that cannot. however, the waivers are costly, since lenders extract fees and concessions in exchange for granting them (beneish and press, 1993). hence, breaking a debt provision can result in the incurrence of a substantial amount of cost. therefore, most companies would choose to manage their earnings in order to avoid reaching technical default. then the hypothesis is formulated as follows: h 0 : debt to total assets ratio has no significant impact on impairment decision and magnitude. h 2 : debt to total assets ratio has significant impact on impairment decision and magnitude. firm size in some previous studies (e.g. chunguang, 2006; xin, 2008; fang-fei, 2008) found that some of the characteristics of the company have effect on earnings management, particularly in the form of asset impairment. based on these arguments, the last hypothesis is formulated as follows: h 0 : total assets, total revenue, and total equity have no significant impact on impairment decision and magnitude. h 3 : total assets, total revenue, and total equity have significant impact on impairment decision and magnitude. method research design this study is considered a causal and correlational research, which aimed to determine the relationship of the different earnings management factors to the impairment decision. it is both a quantitative and qualitative study that measured the effects of the earnings management motives (independent variables) to the impairment probability and impairment magnitude (dependent variables). being a causal research, it determined whether the impairment decision is caused by the variables that indicate earnings management. as a correlational research, the study sought to know the doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi8 relationship of the earnings management motivations to the impairment decision. besides knowing the relationship, this study also obtained an estimate of the possible impact that each of the independent variable had on the impairment loss. the earnings management variables would reflect the different motives that may cause the comp any to use the impairment decision to manage their earnings. figure 1. diagram of the operational framework population and respondents the population of the study is comprised of all the listed companies in the philippines stock exchange for the years 2005-2009. this study excluded companies that have inactive stocks, as well as those companies that lack some data on particular variables. companies are classified to have an inactive stock if the market value of its shares did not fluctuate for at least one whole year. the year 2005 is the starting period because it is at this year when most companies initially adapted the international financial reporting standards (ifrs). this study covered companies from the different sectors of the economy namely, financial sector, industrial sector, holding firms, property sector, service sector and mining and oil sector. overall, there are 251 listed companies in the philippine stock exchange. methods of data analysis this study used two statistical tools to analyze the data namely, probit regression model and multiple linear regression model. however, since the study used panel data, the appropriate panel analysis was also executed. both the probit regression and the multiple linear regression addressed all the objectives and used the same independent variables. however, differences arise in the tested hypothesis. the probit regression tested the effect of the predictor variables on the probability of recognizing an impairment loss. on the other hand, the multiple linear regressions tested the effect of the predictor variables on the magnitude of impairment loss recognized. probit regression model (1) in the above equation, the predicted variable, imp it , is a binary variable that takes the value of 1, granted that company recognizes an impairment loss in period t and 0 if it did not while the remaining variables are all predictor variables. ocf ct represents the operating cash flows divided by the total assets while ebitda ct is the earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization divided by total assets. mbr ct stands for company c’s market to book ratio in period t. ec ct and mc ct , which are both indicator variables, are used to signify whether the company provides bonuses that are affected by impairment loss and whether a change in top management occurred in a given year, respectively. dta ct is the company’s debt to assets ratio while roa ct depicts the company’s return on total assets ratio. parallel to the study of lamm-tennant and rollins (1994), the total revenues, total assets, and stockholders’ equity were used to proxy a firm’s size. revenue ct was measured as the log of the total revenue. assets ct, on the other hand, was measured as the log of the total doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 9 assets. lastly, equity ct was measured as the log of the company’s stockholders’ equity. similar to the study of siggelkow and zuelch (2010), the earnings management indicator was used to proxy for big bath accounting. this indicator was calculated using the following formula: (2) bigbath ct proxies for big bath accounting and equals the earnings management indicator if this falls below zero and 0 otherwise. multiple linear regression model (3) the multiple linear regression model contains essentially the same variables as the probit regression model, except for the endogenous variable. the dependent variable, imm ct , signifies the degree of impairment or the actual amount of impairment recognized by the company in a given year, rather than being simply a dichotomous variable, as in the probit regression. panel analysis since panel data was used in the study, the appropriate panel analysis was conducted. panel analysis is composed of a series of steps to determine, which among three models namely, the ordinary least squares (ols), fixed effects model (fem) or least squares dummy variables (lsdv), and the random effects model (rem) was most appropriate for the research. the test of overall significance of dummies was conducted to find out which among the three variations of fem, lsdv1, lsdv2 and lsdv3, would be most proper to represent fem. afterwards, wald test was conducted to decide whether the chosen lsdv model or ols would be the better model. the said test was performed manually using certain data from both the ols and the lsdv model, as well as the formula below. in the said test, if the f-statistics is greater than the critical f-value, then fem is presumed to be the better model. otherwise, ols would be the preferred model. since the result, as shown below, displays ols as the better model, breusch-pagan lagrangian multiplier test was subsequently administered to compare ols and rem. if the p-value in the said test is less than 0.05, rem would be the accepted model, otherwise, ols would be the superior model. the result of the panel analysis as depicted below, shows ols as the most appropriate model for the data. according to gujarati (2004), pooled regression (or ols) allows greater flexibility in modeling differences in sample specific behavior. although it does not account for the cross sectional relationships, sometimes no significant relationships among the cross-sectional observations exist, as in the case of this study. in addition, in terms of parsimony, it is always easier to analyze and understand the results of a more basic model. as such, the ols model or the naïve model is used in the study. doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi10 results and discussion descriptive statistics some of the variables are “log,” in order to have more comparable values with the other independent variable. these variables are logimm, logassets, logrevenue, and logequity. imm, which is a dependent variable, is the gross impairment actually recognized by the company. as will be shown in the following section, the average of imm variable is tremendously large, compared to all the independent variables. hence, in order to have a more meaningful result, the imm variable was “log” with the resultant shown in the logimm variable. this resulted to all the firm years that have no or zero impairment getting removed. hence, the 179 observations in logimm represent firm years that contained a recorded impairment loss on the tangible or intangible assets. the logassets, logrevenue, and logequity, as discussed in the methodo-logy, are the log of assets, revenue and equity, respectively. there is the necessity to log these values because of their tremendous size, which can distort the results. the firm years containing no or zero revenue are removed, resulting to 768 observations for the logrevenue variable. the same thing happened to logequity, where the firm years containing zero or negative shareholders’ equity (deficit) are removed, resulting to 786 observations for the said variable. about 57% of the companies recognized an impairment loss within the period 2005 until 2009. however, if counted based on firm years, there are only about 22% of the total firm years that contain impairment. this percentage is actually the mean of the impairment probability variable because the only inputs for this variable are 0 and1. the average impairment loss based on firm years, including the ones that did not contain any impairment totaled p 44,000,000. the smallest input for the imm variable is logically 0 because of firm years that contain no impairment while the largest amount is p 4,760,000,000. logimm, in contrast to imm, has an average of 16.92 and a maximum value of 22.28. this clearly shows the huge difference in the amount of imm, as a result of getting log. the minimum value of 9.62 represents the log of the smallest impairment loss recognized in one firmyear. this section discusses the descriptive statistics for the independ ent variables. the executive compensation, which is composed of only 0’s and 1’s values, has an average of 0.45. on the contrary, the management change variable, which is also a dummy variable, has an average of 0.28. tabel 1.descriptive statistics for the sample firms the debt to assets ratio has an average of 0.59 with the smallest amount at 0, indicating no debt, and the highest amount at 8.64. the debt to asset ratios that are higher than 1, especially the 8.64, shows firm years where the total liabilities of the firm are more than its total assets, as in the case when the firm has a negative shareholders’ equity. bigbath provided an average value of -1.00, which indicates that despite the lowest data under bigbath depicting a value of -302.16, majority of the amounts are close to -1.00. finally, the logassets, logrevenue and logequity doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 11 have an average of 15.16, 13.52 and 14.55, respectively. correlation analysis correlation analysis was done separately for probit and multiple linear regression because stata removed all the results for the imp variable, which is the dependent variable for probit regression. this is actually shown in the correlation analysis for multiple linear regressions (the second correlation table). the treatment of stata may actually be attributed to the possible effect of the logimm variable to the imp variable. recall that the imp variable has the value of 1 when there is impairment and 0 when none. however, since the log of imm removed all the observations with a zero imm (no impairment loss), this means that all the remaining values left for imp are 1’s. as a result, stata removed the imp variable because it has no correlation with any of the other variables. this inference was actually proven on the first correlation table where the same independent variables are used, but the dependent variable for multiple linear regressions, logimm, is removed. the imm, which is the actual impairment, was also removed in the correlation table for probit regression because it is only relevant in relation to logimm. many of the independent variables that were used in the probit regression exhibited an insignificant correlation with each other and the dependent variable, although some did show significant relation with the other independent variables. the earnings management indicator and big bath accounting indicator showed a negative correlation with impairment probability while the others exhibited positive correlation. however, judging from their coefficients, all of the independent variables signified a weak or possibly no correlation with the impairment probability variable, since none of their coefficients exceeded 0.25. similar to their relation with the impairment probability, both table 2.the pairwise correlation coefficients of the variables analyzed for probit regression table 3.the pairwise correlation coefficients of the variables analyzed for multiple linear regression doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi12 the big bath accounting indicator and management change depicted a weak or poor correlation in relation to all other independent variables. the remaining independent variables exhibited some significant relation with each other. the earnings-based bonus payment indicator exhibited a moderately positive correlation with the debt to assets ratio, total assets, total revenue and total equity while the debt to assets ratio is also moderately correlated with the total assets and total revenue. finally, the total assets, total revenue and total equity are all moderately to highly correlated with each other. unlike the correlations under probit regression, more variables exhibited a moderate to high degree of correlation with the predicted variable and the other exogenous variables under multiple linear regressions. the dependent variable, logimm, depicted a moderately positive correlation with the gross impairment, management change, total assets, total revenue and total equity. this shows that although logimm is simply the log of the gross impairment, its correlation with it is quite low. the other independent variables also exhibited some moderate to high correlation with the other independent variables. the earnings-based bonus payment and the debt to assets ratio both have a moderately positive correlation with total assets, total revenue and total equity. lastly, similar to the results for the correlation analysis on the variables for probit regression, the total assets, total equity and total revenue are all moderately to highly correlated with each other. table 4.probit regression results table 5.logit regression results doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 13 probit regression analysis the probit regression result is shown in table 4 and logit regression result is shown in table 5. big bath accounting indicator (bigbath) with impairment decision as dependent variable big bath accounting indicator conveyed a insignificant relation with the impairment decision. this is contrary to the expectation beforehand and to the findings of kirchenheiter and melumad (2001), but consistent with the empirical researches of siggelkow and zuelch (2010) and athanasakou et al. (2010). the apriori expectation provides a positive relation, since, as explained by kirchenheiter and melumad (2001), companies often engage in big bath accounting in order to recognize the accumulated deferred impairment that results from consistently having earnings that are just below the analysts’ forecast. in other words, big bath accounting is the by product of income smoothing. the resulting insignificant relation between the two variables denotes that management does not engage in “big bath” accounting with the use of the impairment decision. this may, perhaps, be the result of management’s awareness of the consequences of pursuing a “big bath,” such as bad publicity and forced re-statement of all prior year financial statements to correct the “mistake” by the securities and exchange commission (sec). earnings-based bonus payment indicator (ec) with impairment decision as dependent variable the earnings-based bonus payment indicator, otherwise called executive compen-sation indicator, showed an insignificant relation to the impairment decision. this result is in conflict with the prior expectation and the study of beatty and weber (2003) and guan et al. (2005), but consistent with the findings of siggelkow and zuelch (2010). the previous expectation, which was based on the study of beatty and weber (2003), is that companies that provide bonus plans and do not exclude impairment reduce the impairment probability because management is trying to improve the reported earnings of the company, so as to obtain a higher bonus. this explanation is also in conformity with the agency theory discussed by kleiman (2006) and shapiro (2005). the most compelling reason that can be attributed to this finding is that employees are often reluctant to ask for the help of their co-worker in perpetrating fraud. however, the result may also imply that the compensation scheme actually works in boosting the performance of the company and does not incite the employees to engage in earnings management. management change indicator (mc) with impairment decision as dependent variable the management change indicator also exhibited an insignificant relation with the impairment decision. this result is opposed to the prior expectation and to the findings of cheng and warfield (2005), wells (2002), and guan et al. (2005), but consistent with the study of siggelkow and zuelch (2010) and lamm-tennant and rollins (1994). it is expected that a change in the company executives would have a higher impairment probability because the new executive has the incentive to recognize all discretionary expenses, in order to get rid of them and blame the old management for the low profit during the year of change. the insignificant relation implies that the company recognizes impairment, notwith-standing whether a change in the top management occurs. however, when a change in top management occur, the amount of impairment recognized may be larger than usual. as such, the effect of management change may be clearer when the actual amount of impairment is taken into account. doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi14 debt to total assets ratio (dta) with impairment decision as dependent variable the debt to total assets ratio denoted a significant positive relation with the impairment decision, as manifested by its p-value of 0.03, which rendered the variable significant at á equals 0.05. this result is again in contrast to previous expectation, as well as the research of beneish and press (1993) and beatty and weber (2003). it is, however, consistent with the study of dichev and skinner (2001). the prior expectation is that the higher the leverage, the lower the impairment probability because management of firms approaching technical default would tend to make income increasing accounting decisions (beneish and press, 1993; watts and zimmerman, 1990). the most explicit implication of this result is that companies that already have high debt to assets ratio may already be incapable of obtaining a loan at a reasonable price; hence, they do not have an incentive to defer the recognition of impairment. on the other hand, fin ancially strong companies would defer the recognition of impairment in order to have a high net income and low debt to assets ratio. this would, in turn, decrease their perceived risk and allow them to obtain cheaper cost of debt. total revenue (revenue) with impairment decision as dependent variable although the probit regression results indicated an insignificant p-value, the results from the logit regression displayed the total revenue as having suggestive evidence of a negative relation. the total revenue would be considered as having suggestive evidence because it may actually provide some valuable information that rendered it significant in the logit regression result. the finding, however, is inconsistent with the prior expectation and with the study of siggelkow and zuelch (2010) and lammtennant and rollins (1994) while consistent with the research of liu and rhee (2003). the expected relation is positive because the larger a company, the more assets it has that are prone to impairment. in addition, the political cost hypothesis also discusses that large companies tend to choose income-decreasing accounting choices in order to avoid exposure to political scrutiny (watts and zimmerman, 2010). although initially intended to proxy for firm size, the total revenue can also be used to proxy the pattern exhibited by the net income because of its direct relation. as a result, the negative relationship of total revenue and the impairment decision implies suggestive evidence that companies are using the impairment decision to engage in small “big bath” accounting. according to siggelkow and zuelch (2010), “big bath” accounting is often practiced by recognizing impairment when the net income of the company is low so that the future earnings will be higher. it is important to emphasize that what is referred here is “small ‘big bath’ accounting.” this is the practice of recognizing a “big bath” only to the extent where it will not raise public attention because of the extremely low earnings. total equity (equity) with impairment decision as dependent variable total equity exhibited a highly significant positive relation with the impairment decision, as displayed by its p-value. the result is consistent with prior expectation, as well as the findings in prior researches, such as athanasakou et al. (2010) and liu and rhee (2003). kasznik and mcnichols (2002), however, found no significant relation between the total equity and impairment. the significant positive relation provides evidence in support of the market economy theory, where larger firms tend to have more impairment because of changes in market condition. doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 15 panel analysis for multiple linear regression the results of the panel analysis indicated that ols or the naïve model would be the appropriate model for the study. the first test that was conducted, the test of overall significance of dummies, indicated lsdv2 as having the highest f-value or the lowest p-value. consequently, lsdv2 was the model used to represent fem for the wald’s test. the next test, the wald’s test, was conducted to determine whether ols or fem is the better model for the data. the results revealed an fstatistics of 2.17 while a critical f-value is 2.43. since the f-statistics is less than the critical f-value, ols is concluded to be the better model. finally, the last test that was conducted, the breusch and pagan lagrangian multiplier test, examined whether ols or rem is the more appropriate model. the result revealed a p-value of 0.65, which implies that ols is the better model. hence, ols is the model used for the multiple linear regression analysis. figure 2. diagram of the panel analysis table 6.multiple linear regression results doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi16 multiple linear regression analysis the multiple linear regression results is shown in table 6. big bath accounting indicator (bigbath) with impairment magnitude as dependent variable as opposed to the result in the probit regression, big bath ac counting indicator conveyed a positive relation with the impairment magnitude, as shown by its p-value of 0.03. the coefficient of bigbath may mislead some readers into thinking that big bath accounting imposes a negative relation. remember, big bath accounting indicator is composed of all the negative amounts of the earnings management indicator. hence, an increase in the value of bigbath would result to a further negative value, which means that the true relation of bigbath to impairment magnitude is the opposite of the sign of its coefficient. this finding is in contrast to the anticipated relation, as well as to the empirical researches of nelson et al. (2001) and lammtennant and rollins (1994). it is, however, consistent to the findings of kirchenheiter and melumad (2001) and yuan (2008). consistent with the result of yuan (2008), both the management change and the big bath accounting indicator showed a consistent positive effect on the impairment. this implies that most “big bath” happens during periods where a change in top management occurs. usually, the practice of “big bath” accounting places a company in the public’s eye and creates a bad reputation. as a result, management may have decided to “chop” the recognition of the impairment, in such a way that the investors or the public would not notice its effect on net income. this implication is evidenced both by the finding of this study and the “few” accounting scandals that are heard. earnings-based bonus payment indicator (ec) with impairment magnitude as dependent variable the earnings-based bonus payment indicator portrayed an insignificant relation with the impairment magnitude, as shown by the insignificant pvalue. this is contrary to the apriori expectation, where having bonuses given to executives would result to less impairment (beatty and weber, 2003). it is also in conflict with the researches of beatty and weber (2003), lamm-tennant and rollins (1994) and mergenthaler et al. (2009), but consistent with the findings of guan et al. (2005) and siggelkow and zuelch (2010). as in the probit analysis, the insignificant relation may be attributed to either more effective compensation plans given by the board of directors to its executive officers or the result of the many deterrents to fraud. management change indicator (mc) with impairment magnitude as dependent variable the management change indicator demonstrated suggestive evidence of a significant positive relation to the impairment magnitude, as provided by its p-value of 0.06, which is significant at á equals 0.05. this result is consistent with the findings of yuan (2008) and ronen and yaari (2008). this finding, coupled with the result of the big bath accounting indicator, implies the practice of “big bath” accounting during periods where changes in top management occur. hence, these findings supplied evidence that most “big bath” occur when there is a change in top management. debt to total assets ratio (dta) with impairment magnitude as dependent variable contrary to the expectation beforehand, the debt to assets ratio provided no significant relation to the magnitude of impairment recognized, as portrayed by its insignificant p-value. this is consistent with the findings of lamm-tennant and doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 17 rollins (1994) but inconsistent wi th the result of beatty and weber (2003). the apriori expectation, as explained by beatty and weber (2003), is that companies trying to obtain a loan would tend to have smaller amounts of impairment rather than other companies. on the contrary, the implication of having a debt to assets ratio that is insignificant as to the impairment magnitude while significant with regard to the impairment decision is that companies are trying to show their “best face” forward. this means that it recognizes no impairment at all when contracting for a lower cost of borrowing or when it has any other motives tied up with debt financing. since the cost of borrowing is largely tied up with how risky the bank sees the company, the company could actually save a lot of money in the form of decreased interest expense by showing an excellent financial values. as a result, the debt to assets ratio has no affect on the magnitude of impairment recognized by the company. total revenue (revenue) with impairment magnitude as dependent variable unlike in the probit regression result, total revenue manifested no relation with regard to the impairment magnitude, as evidenced by its insignificant p-value. this finding is consistent with several studies, like that of lamm-tennant and rollins (1994), lee (2007) and martinez and reis (2010). the expected relation is positive, since total revenue was intended to proxy for firm size. according to liu and rhee (2003), larger firms tend to have higher amounts of revenue because of their increased market presence and market operations, which made total revenue a good proxy for firm size. the insignificant relation may have been the result of the total revenue being an income statement item. although the total revenue was initially intended to proxy for the firm size, it can also be used to proxy the trend exhibited by the net income because it generally has a positive correlation with net income. hence, the nature of revenue as an income statement item and the direct positive effect of revenue to net income are the causes that prevent total revenue from being an effective proxy for the firm size. total equity (equity) with impairment magnitude as dependent variable the total equity indicated a highly significant positive relation with the impairment magnitude, as presented by the p-value of 0.000, which is significant at á equals 0.01. prior researches, such as the study of liu and rhee (2003) and mergenthaler et al. (2009), indicated similar results while ronen and yaari (2008) cited some researches indicating no relation. the positive relation between total equity and the impairment magnitude simply reinforced the apriori expectation and the notion that the larger a firm, the more impairment it is likely to recognize. this is not surprising because of the natural tendency for the value of an asset to go down, as a result of economic obsolescence and physical damage. as such, the result of this study provided further empirical evidence in support of the market economy theory. conclusion the study investigated the presence of any significant relationship between the different motives to earnings management and the impairment decision and magnitude. under the market economy theory, sun and x u (2010) discussed that the freedom of competition among enterprise and the inherent uncertainty of events in the market will cause an asset to become impaired. however, management also has its own reasons for the impairment. the practice of “big bath” accounting occurs more frequently when there is a change in the doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi18 executive officers or top management of the company while executive bonuses have no relation to the impairment decision or its magnitude. out of the two variables designed to test the management’s personal motive, the management change indicator provided significant relation with the magnitude of impairment recognized while the executive compensation provided no relation. yuan (2008) expresses that “big bath” accounting frequently occurs when there is a change in the top executive of the firm. the management change and the “big bath” accounting indicator showed a parallel effect on the impairment magnitude, which signify evidence in support of yuan’s (2008) claim. another finding of this study is that financially strong companies are deferring the recognition of impairment when it is tied up with its cost of debt. the significant positive relation of the debt to assets ratio or leverage with the impairment decision shows that financially strong companies are usually the ones deferring the recognition of impairment in order to have a smaller interest cost. this is because low debt to assets ratio is attributed to low probability of impairment. on the other hand, financially troubled companies may not expect to obtain a loan at a reasonable interest. as such, they do not have any incentive to defer the recognition of impairment, which explains why higher debt to assets ratios is accompanied with more impairment. since companies are not only “forced” to have a high net income in order to meet the analysts’ forecast, but they are also pressured to avoid or minimize political costs, management may decide to simply “smooth” earnings. this is assuming that the true implication of the positive relation between firm size and impairment is in accordance with the political cost theory. income smoothing will prevent the company from recognizing huge net income that may lead to political costs, but satisfy the pressures of the stockholders of meeting the analysts’ forecast. as such, it is not surprising if companies nowadays are engaging in income smoothing, as indicated by many independent variables. the findings of the study would enable the following stakeholders to determine the accounting practices of publicly listed companies with regard to impairment, in order to react accordingly. first, for board of directors, since most “big bath” accounting happens during the years where changes in management occur, the board of directors should ask for the joint preparation of the financial statements for the period of the last regular financial statement to the period of change. this would avoid the “blaming game,” where each party accuses the other for the bad results of the company’s operation during the transition year. since the old management has an incentive to defer impairment, so as to show that the company was very profitable during their administration while the new management would want to recognize the deferred expenses, as well as some future expenses in order to increase the company’s future income, a joint preparation of the financial statements would somehow balance the two endpoints and thereby show the actual values. in addit ion, the board of directors should also compel the new management to examine or audit the last financial statements prepared by the old management one month prior to transition. this method would not only reveal whether the old management deferred impairment but it will also prevent the new management from making biased accusations regarding the accounting practice of the old management. second, financial institutions should require the companies applying for a loan to have their assets evaluated by an independent appraiser. this would enable the banks to find out whether the recoverable amount used by the management is significantly different from the market value of the assets. doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 19 in which case, these may signal possible deferring of impairment. in addition, banks and other financial institutions should not become complacent with the figures reported to them by financially healthy companies because findings indicate that these companies are the ones more likely to defer the recognition of impairment. according to davis et al. (2009), deferring impairment would increase the companies’ net income and make them appear less risky than they truly are, which would decrease the company’s cost of debt. therefore, banks and other financial institutions should be skeptic in assessing the riskiness even of financially healthy firms. third, the government may choose to implement heavy punishments on companies that were caught to practice earnings management, in order to protect other organizations and its citizens from being deceived. these punishments may include imposing heavy fines on the company and imprisoning the people who were found guilty of such act. the heavy fines would cause the management to assess whether the benefit of taking advantage of impairment would outweigh the risk of being caught and fined, as well as the possible disruption on the company’s reputation. on the other hand, imprisonment would make management think twice whether they are willing to risk their personal lives for the “benefit” of the company. hence, imposing both penalties and imprisonment would serve to create two deterrents, one to the company and another to its management. fourth, the accounting regulatory body should consider the possibility of removing the value in use alternative in determining impairment, since this tolerates earning management. if the recoverable amount would be based solely on the fair value of the asset, this would somehow limit management’s ability to influence the amount and timing of impairment, since impairment would be tied to the appraiser’s evaluation. therefore, management’s capacity to block impairment by claiming that the value in use is higher than the fair market value would be removed. hence, the auditors can have an objective and independent basis to check whether impairment is necessary, as well as whether the magnitude of impairment is appropriate. fifth, the investors should rely more on the net cash flows provided by operating activities in ascertaining the profitability of the company, rather than on the reported earnings. this is because the operating cash flows shows the operating income of the company, excluding the non-cash expenses. in addition, it is this non-cash expenses that actually provide room for earnings management. however, this does not mean that investors should ignore the company’s net income, since the non-cash expenses conside red in the reported earnings, such as depreciation, amortization, and impairment loss, represent actual and legitimate expenditures of the company. as such, investors and stockholders should base the company’s result of operations both on the net cash flows provided by operating activities and the net income reported in the income statement, but putting more weight on the former because of its less management subjectivity. sixth, for researchers, although this study provided some interesting results, it still propels several opportunities for further research, especially with regard to addressing the limitations of the study. even if the study covered the entire philippine’s publicly listed companies, it is important to note that the research is limited only to the impairment of tangible and intangible assets. as such, the findings do not apply to other parts of the financial statements that are subject to management discretion. as a result, future researches may attempt to determine whether the primary earnings management motives also apply to other areas of the financial statements. since the multiple linear regression model produced an r-squared of only doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 jurnal akuntansi & investasi20 40%, another area for further research is to figure out the other factors that comprise 60% of the model. these variables may be attributed to the other earnings management motives that were not covered by this study. finally, general public should be aware of the companies’ practice of “big bath” accounting and avoid engaging in transactions with such companies alleged or proven to engage in the said practice. there is a high probability that companies engaging in earnings management are also practicing other forms of manipulations and unethical acts. as such, it would be difficult for the public to determine the “true” financial condition and stability of the said company, which puts doubt on the company’s ability to continue its operations and to honor its warranties and commitments in the products and services it offers. references athanasakou, v., n. strong and m. walker. 2010. the market reward for achieving analyst earnings expec-tations: does managing expectations or earnings matter? retrieved from social science research network. (id=1021949) beatty, a. and j. weber. 2003. the effects of debt contracting on voluntary accounting method changes. the accounting review, 78 (1), 119-143. beneish, m. and e. press. 1993. costs of technical violation of accounting-based debt covenants. the accounting review, 68 (2), 233-257. cheng, q. and t. warfield. 2005. equity incentives and earnings management. retrieved from social science research network. (id=626848) chong, g. 2006. is income smoothing ethical? retrieved from http:// onlinelibrary. wiley.com/doi/10.1002/jcaf.20261/pdf chunguang, z. 2006. asset impairments and earnings management. accounting research, 3 (003), 345-357. davis, l., b. soo and g. trampeter. 2008. auditor tenure and the a bility to meet or beat earnings forecasts. contemporary accounting research, 26 (2), 517-548. retrieved from dichev, i. and d. skinner. 2001. large-sample evidence on the debt covenant hypothesis. retrieved from http://ssrn.com/abstract=275174 or doi:10.2139/ssrn.275174 fang-fei, d. i. n. g. 2008. empirical research on non-current assets impairment influenced by new chinese accounting standards. the theory and practice of finance and economics, 1 (015), 789811. gujarati, d. 2004. basic econometrics. new york, ny: the mcgrawhills companies. guan, l., c. wright and l. shannon. 2005. earnings management and forced ceo dismissal. advances in accounting, 2161-81. liu, k. and s. rhee. 2003. the effect of firm size on earnings management. retrieved from http://www2.hawaii.edu/~fima/pdf/ finance_seminar/earningsmgmt.pdf kirchenheiter, m., and n. melumad. 2001. can “big bath” and earnings smoothing co-exist as equilibrium financial reporting strategies? journal of accounting research, 40 (3), 761-797. kleiman, r. 2006. agency theory. encyclopedia of business. retrieved from: http:// www.enotes.com/biz-encyclopedia/agency-theory/ lamm-tennant, j. and t. rollins. 1994. incentives for discretionary accounting practices: ownership structure, earnings, size, and taxation. the journal of risk and insurance, 61 (3), 476-491. lazonick, w. 2003. the theory of the market economy and the social foundations of innovative enterprise. retrieved from: http:// eid.sagepub .com/content/24/1/9.abstract lee, j. 2007. earnings management to just meet analysts’ forecast. retrieved from: http://www.kellogg.northwestern.edu/accounting/ papers/jimmy %20lee.pdf martinez, a., and g. reis. 2010. audit firm rotation and earnings management in brazil. retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1640260 mergenthaler, r., s. rajgopal and s. srinivasan. 2009. ceo and cfo career penalties to missing quarterly analysts’ forecasts. retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1152421 nelson, m., j. elliott and r. tarpley. 2001. evidence from auditors about managers’ and auditors’ earnings management decisions. retrie ved from http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=294688 ronen, j., and v. yaari. 2008. earnings management. new york, ny: springer science+business media, inc. rottok, k. 2010. auditing impairment test during a recession. retrieved from: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5377/is_201003/ ai_n53506420/ selling, t. 2007. “big bath” accounting at merrill lynch: give me that old time conservatism. retrieved from: http:// accountingonion.typepad.com/ theaccountingonion/ 2007/11/thebig-bath-ap.html shapiro, s. 2005. agency theory. annual review of sociology, 31, 263284. siggelkow, l. and h. zuelch. 2010. earnings management concerning the impairment decision: a quantitative empirical analysis of german listed companies between 2004 and 2009. retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id=1709646 suk, i. 2006. consistency in meeting or beating earnings expectations and management earnings forecasts. proquest dissertations and theses. sun, s. and x. xu. 2010. study on the asset impairment accounting. international journal of business and management, 5 (6), 199-203. trueman, b. and s. titman. 1988. an xxplanation for accounting income smoothing. journal of accounting research, 26 (3), 127139. tucker, j. and p. zarowin. 2006. does income smoothing improve earnings informativeness? the accounting review, 81 (1), 251-270. retrieved from http://bear.warrington.ufl.edu/tucker/ tar_income_smoothing.pdf watts, r. and j. zimmerman. 1990. positive accounting theory: a ten doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 vol. 17 no.1 januari 2016 21 year perspective. the accounting review, 65(1), 131-156. retrieved from http://faculty.etsu.edu/pointer/ wattsandzimmerman2.pdf xin, z. 2008. empirical research on earnings management in the fourth season of china’s listed companies with loss. accounting research, 4 (004), 564-579. yuan, y. 2008. big bath accounting fraud. retrieved from: http:// www.moolanomy.com/ 1048/big-bath-accounting-fraud/ zmijewski, m. and r. hagerman. 1981. an income strategy approach to the positive theory of accounting standard setting/choice. journal of accounting and economics, 3 , 12 9-149. doi: 10.18196/jai.2016.0041.1-21 a adrian sutawijaya agency theory agency theory al-marghinani al-tamwil bi al-murabahah analisis fiqih dan keuangan b bali bandung banjarmasin bantul barli suryanta bni bri syariah btn c capital loss ceo charles hamilton chicago chicago illonois cincinnati connecticut conventional home financing corporate governance culture shock d denpasar driver of dakwah e edward elgar. effectively the floating rate encyclopedia of business end-user f farid kurnia rahman g gaap gema insani press, generally accepted accounting principles i ifrs ikatan akuntan indonesia ilham reza ferdian illinois ima india indonesia infomation system research institute of management accountants intermediary institution international islamic university malaysia iran islam islamic banks issues in accounting education j j. zimmerman jakarta jawa tengah journal for the scientific study of religion journal of accounting research journal of accounting research journal of business ethics journal of practice and theory journal of state taxation jurnal ekonomi k kamboja kamus besar bahasa indonesia kantor cabang pembantu kasihan kontrak murabahah kuwait l lahore m mahasaraswati makassar malaysian manado mandiri syariah mcleon model modified jones mortgage financing muhammad syafii muhammadiyah murabaha contract murabahah practices in iran n national tax journal new chinese accounting standards new york new zealand non-anonymous north michigan o oktofa yudha sudrajad p pacific basin finance journal pakistan palembang pascasarjana universitas diponegoro pembiayaan kpr perbankan syari'ah persero philippines pontianak pt. pustaka grahatama purwokerto r raja grafindo persada s sarbanes-oxley semarang semolo singaraja sistem informasi akuntansi software stie perbanas sudarso kaderi suku bunga efektif surabaya surakarta sutami syariah syed tahir hijazi t tamantirto teori akuntansi the accounting review the impairment of assets. the quality management journal tinjauan kritis produk murabahah u udayana ummu universitas gadjah mada universitas sebelas maret university of washington v volatilitas harga volatility of prices w washington whistleblowing wisnu wardhana wrongdoing y yogyakarta jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 1, halaman: 53-67 , januari 2010 53 analisis rasio keuangan dan faktor non keuangan yang mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit going concern pada auditee veri anang putra & erni suryandari e-mail: verianang@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract in this study, we attempt empirically to investigate the effect between financial ratios (liquidity, profitability, solvability, activity, leverage, sales growth, market value, size) and non financial factors (public accountant reputation, previous audit report, auditor-client tenure, audit lag) on going concern audit opinion. sample of 148 manufacturing companies listed at jakarta stock exchange from 2004-2007. logistic regression is used to examine hypothesis. the results indicated that liquidity, profitabilitas, and previous audit lag are significantly affect the going concern audit opinion. on the hand, solvability, activity, leverage, sales growth, market value, size, public accountant reputation, auditor-client tenure, audit lag does not affect on going concern audit opinion. keywords: financial ratio, non financial factors, going concern opinion. pendahuluan pentingnya opini audit keberadaan entitas bisnis merupakan ciri dari sebuah lingkungan ekonomi, yang dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahan-kan kelangsungan hidup (going concern) usahanya melalui going concern. kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor mem-berikan early warning akan kegagalan keuangan perusahaan (chen dan church, 1996 dalam eko dan indira, 2006). audit merupakan proses sistematik untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif, yang dikaitkan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian eko-nomi untuk mengukur tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. auditing akan mengurangi asimetri informasi yang ada antara manajemen dengan stakeholders perusahaan dengan memungkinkan pihak luar perusahaan (auditor independen) untuk memverifikasi validitas laporan keuangan. dalam melakukan pekerjaan audit, auditor tidak bertanggungjawab terhadap masalah kelangsungan hidup yang akan dialami oleh auditee pada masa mendatang, auditor hanya bertanggungjawab untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan ikatan akuntan indonesia (indira dan ella, 2008). namun, seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi kurang relevan lagi. jika auditor mengeluarkan opini audit tanpa memperhatikan kelangsungan hidup auditee maka hal ini akan menimbulkan kerugian bagi para investor yang sangat veri anang putra & erni suryandari, analisis rasio keuangan dan faktor non keuangan… 54 mengandalkan informasi yang dikeluarkan oleh auditor. opini audit atas laporan keuangan merupakan suatu informasi penting yang digunakan oleh para investor untuk memutuskan apakah akan melakukan investasi ke perusahaan atau tidak. salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam memberikan opini audit going concern adalah meramalkan apakah auditee akan mengalami kebangkrutan atau tidak. ross et.al. (2002) dalam indira dan ella (2008) menyatakan bahwa indikasi kebangkrutan dapat dilihat dari apakah perusahaan mengalami kesulitan ke-uangan (financial distress), yaitu suatu kondisi dimana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancarnya. kesulitan keuangan akan mengarah ke kebangkrutan sehingga going concern perusahaan diragukan. selain dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan, penelitian ini juga menggunakan rasio-rasio non keuangan yaitu ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik (kap), opini audit going concern tahun sebelumnya, auditor client tenure, audit lag. konsistensi penelitian terdahulu. konsistensi penelitian terdahulu juga menjadikan salah satu motivasi peneliti. dimana terdapat hasil penelitian yang berbeda antara alexander 2004, hani dkk (2003), petronela (2004), eko dkk (2006), serta indira dan ella (2007), sehingga hal ini masih pantas untuk diteliti ulang. penelitian ini merupakan replikasi dari indira dan ella (2007), eko (2006), alexander (2004), dan hani dkk (2003). adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel solvabilitas serta menggunakan periode pengamatan yang berbeda yaitu dari tahun 2004-2007. dengan penambahan variabel solvabilitas diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat besarnya hutang terhadap opini audit going concern. rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka pertanyaan yang akan berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah: 1. apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 2. apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 3. apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 4. apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 5. apakah rasio leverage berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 6. apakah rasio pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 7. apakah rasio harga pasar berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 8. apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 53-67 , januari 2010 55 pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 9. apakah reputasi kap berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 10. apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 11. apakah auditor-client tenure berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? 12. apakah audit lag berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee? tujuan penelitian tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris: 1. apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 2. apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 3. apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 4. apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 5. apakah rasio leverage berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 6. apakah rasio pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee. 7. apakah rasio harga pasar berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee 8. apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee 9. apakah reputasi kap berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee 10. apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee 11. apakah auditor-client tenure berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee 12. apakah audit lag berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern oleh auditor pada auditee tinjauan literatur dan perumusan hipotesis analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu. makna dan kegunaan rasio keuangan dalam praktik bisnis pada kenyataannya bersifat subyektif, ber-gantung pada untuk apa suatu analisis dilakukan dalam konteks apa veri anang putra & erni suryandari, analisis rasio keuangan dan faktor non keuangan… 56 analisis tersebut diaplikasikan (helfret, 1999 dalam tony wijaya, 2007). laporan keuangan yang disiapkan pada dasar going concern akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu yang pendek. dalam statement on auditing standards (sas) no. 130 dalam gray dan manson (2006) dalam setiawan (2006), dibahas tentang tanggungjawab utama director untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar going concern oleh perusahaan adalah layak dan disiapkan secara memadai dalam laporan keuangan. rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. jika perusahaan memiliki likuiditas (diproksi dengan current ratio) yang baik, maka kemungkinan untuk dapat meneruskan aktivitas usahanya akan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk memperoleh opini going concern akan lebih sedikit. tidak jarang perusahaan yang secara konsisten mengalami kerugian operasi mem-punyai working capital yang sangat kecil dibandingkan dengan total asset (altman, 1968) dalam hani dkk (2004). h1: rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. jika perusahaan mempunyai profitabilitas (diproksi dengan return on asset atau roa) yang tinggi diharapkan dapat memperoleh laba yang tinggi dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga kemungkin-an kecil bagi perusahaan untuk memperoleh opini going concern. hal ini sesuai dengan pernyataan hani dkk (2003), tetapi penelitian eko (2006) serta indira dan ella (2007) justru memberikan simpulan bahwa roa tidak berpengaruh signifikan. h2: rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva lebih besar porsinya lebih aman (solvabel) (sofyan, 2008). semakin rendah nilai rasio maka perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan aktivanya untuk mem-pertahankan kelangsungan hidup sehingga perusahaan mempunyai kemungkinan yang rendah terhadap penerimaan opini audit going concern. h3: rasio solvabilitas berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. menurut weston dan copeland (1992) dalam indira dan ella (2007) bahwa harus ada keseimbangan antara penjualan dan berbagai unsur aktiva, yaitu: persediaan, piutang, aktiva tetap dan aktiva lain. rasio aktivitas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan benarbenar dapat melakukan kegiatan operasi utamanya, dengan demikian kelangsungan usahanya dapat dipertahankan, sehingga auditor tidak memberikan opini audit going concern. h4: rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 53-67 , januari 2010 57 luar dengan kemampuan perusahaan yang di-gambarkan oleh modal (equity) (sofyan, 2008). perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari hutang. sehingga semakin besar nilai rasio ini berarti modal perusahaan didominasi oleh hutang, hal ini menyebabkan perusahaan mempunyai resiko yang besar, maka kemungkinan besar perusahaan memperoleh opini audit going concern. h5: rasio leverage berpengaruh positif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonomi-nya, baik dalam industri maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (weston dan copeland, 1992 dalam indira dan ella, 2007). penjualan merupakan kegiatan operasi utama auditee. auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif meng-indikasikan bahwa auditee dapat mempertahan-kan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan auditee, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern. h6: rasio pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap kemungkin-an pemberian opini audit going concern. perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi yang ditandai dengan nilai roe yang tinggi, akan menjual sahamnya dengan nilai yang tinggi pula (weston dan copeland, 1992 dalam indira dan ella, 2007). semakin rendah harga pasar maka perusahaan memiliki tingkat pengembalian atas ekuitas yang rendah, sehingga akan semakin besar kemungkinan bagi auditor untuk memberikan opini audit going concern. penelitian indira dan ella (2007) tidak menemukan bukti yang signifikan antara rasio harga pasar terhadap kemungkinan pernerimaan audit going concern. h7: rasio harga pasar berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. ukuran perusahaan dilihat dari nilai aktivanya serta diwakili oleh log natural dan total assets (alli et.al., 1993) dalam damayanti dan achyani (2006). perusahaan besar dianggap dapat mempertahankan kelangsungan usaha-nya. perusahaan skala besar dengan per-tumbuhan yang positif memberikan suatu tanda bahwa kemungkinan untuk menjadi bangkrut kecil, maka kemungkinan yang rendah untuk memperoleh opini audi going concern. h8: ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. mc keinley et.al., (1985) dalam indira dan ella, (2007) menyatakan bahwa kap besar akan berusaha untuk menjaga nama dan menghindari tindakan yang mengganggu nama besar mereka. oleh sebab itu kap besar akan lebih berani memberikan opini going concern, jika memang ditemukan adanya masalah pada perusahaan yang di audit. h9: reputasi kap berpengaruh positif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. veri anang putra & erni suryandari, analisis rasio keuangan dan faktor non keuangan… 58 apabila pada tahun sebelumnya perusahaan mendapat opini going concern, maka tahun berikutnya kemungkinan auditor memberikan opini audit going concern akan lebih besar (eko, 2006), dan alexander (2004). hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan indira dan ella (2007). h10: opini audit going concern tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. audit client tenure merupakan jumlah tahun dimana kap melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. perikatan yang lama dapat menyebabkan berkurangnya independensi kap, sehingga beberapa negara menetapkan peraturan mengenai rotasi kap. cadburry committee (1992) dalam indira dan ella, (2007). h11: auditor client tenure berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. mc keown et.al., (1991) dalam indira dan ella (2007), menyatakan bahwa opini audit going concern lebih banyak ditemui ketika pengeluaran opini terlambat. hal ini bisa dimungkinkan karena auditor terlalu banyak melakukan tes, manajer melakukan negosiasi yang panjang ketika terdapat ketidakpastian kelangsungan hidup. maka semakin panjang pekerjaan lapangan seorang auditor maka semakin besar kemungkinan perusahaan mendapat opini audit going concern. h12: audit lag berpengaruh positif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern. motode penelitian model penelitian menggambarkan hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. penelitian ini dapat digambarkan dengan model penelitian sebagaimana disajikan pada gambar 1. uji hipotesis dan metoda analisis penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007, dengan menggunakan metode purposive sampling maka diperoleh data observasi sebanyak 37 sampel. dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik, karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metric dan non metric dan variabel terikatnya terbentuk skala ordinal. regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. analisis regresi logistik ini dilakukan dengan bantuan software aplikasi spss 11.5. model logit yang digunakan dalam penelitian ini (ghozali, 2006): y = e x = fungsi eksponensial digunakan untuk fenomena model ketika perubahan konstan dalam variabel independen memberikan perubahan proporsional (kenaikan atau penurunan) dalam variabel dependen, terutama bila input ekspresi terlalu kompleks untuk ditulis sebagai eksponen. atau dapat juga dijabarkan persamaan logistiknya adalah sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 53-67 , januari 2010 59 ln = α + β1likd + β2prof + β7solv + β3akt + β5sale + β6pbv + β8size + β9rep + β10opinibr + β11ten + β12alag + ε keterangan: α = konstanta likd = rasio likuiditas prof = rasio profitabilitas solv = rasio solvabilitas akt = rasio aktivitas sale = rasio pertumbuhan penjualan pbv = rasio harga pasar size = ukuran perusahaan rep = reputasi kap, big four (1) non big four (2) opinibr = opini gc tahun sebelumnya (1) ngcao sebelumnya (0) ten = auditor client tenure alag = audit lag dalam menentukan hasil analisis terhadap hipotesis maka ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 1. jika nilai p-value < (0,05) maka hipotesis diterima. 2. jika nilai p-value > (0,05) maka hipotesis ditolak. 3. jika nilai p-value = (0,05) maka hipotesis ditolak. nilai koefisien regresi yang searah dengan hipotesis yang diajukan. variabel independen variabel dependen gambar 1. model penelitian rasio likuiditas rasio profitabilitas rasio solvabilitas rasio aktivitas rasio leverage opini audit going concern rasio pertumbuhan penjualan rasio nilai pasar ukuran perusahaan reputasi kap opini audit going concern tahun sebelumnya auditor client tenure audit lag veri anang putra & erni suryandari, analisis rasio keuangan dan faktor non keuangan… 60 hasil dan pembahasan statistik deskriptif dari hasil analisa tabel 1, nilai minimum dari likuiditas adalah sebesar 0,03, nilai maksimum sebesar 7,72, dan standar deviasi 1,34433. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata likuiditas tinggi, hal ini dikarenakan nilai ratarata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari profitabilitas adalah sebesar -1,44, nilai maksimum sebesar 0,20, nilai mean -0,0919, dan standar deviation 0,18561. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata profitabilitas rendah, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya dibawah nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari solvabilitas adalah sebesar -0,08, nilai maksimum sebesar 5,19, dan standar deviation 0,83221, sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata solvabilitas tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari aktivitas adalah sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 4,20, dan standar deviation 0,73858. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata aktivitas tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari leverage adalah sebesar -218,44, nilai maksimum sebesar 827,93, dan standar deviation 80,54129. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata aktivitas tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari pertumbuhan penjualan adalah sebesar -0,76, nilai maksimum sebesar 2,81, dan standar deviation 0,48986. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata pertumbuhan penjualan tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari nilai pasar adalah sebesar -283,00, nilai maksimum sebesar 328,65, dan standar deviation 37,67424. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata nilai pasar tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari ukuran perusahaan adalah sebesar 4,59, nilai maksimum sebesar 7,96, dan standar deviation 0,58815. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata ukuran perusahaan tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari reputasi kap adalah sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,00, dan standar deviation 0,48488. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata reputasi kap tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari opini sebelumnya adalah sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,00, dan standar deviation 0,45236. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata opini sebelumnya rendah, hal ini dikarenakan nilai jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 53-67 , januari 2010 61 rata-rata (mean) variabelnya dibawah nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. tabel 1. statistik deskriptif n minimum maximum median mean std. deviation likuiditas 148 0,03 7,72 0,9437 1,2768 1,34433 profitabilitas 148 -1,44 0,20 -0,0439 -0,0919 0,18561 solvabilitas 148 -0,08 5,19 0,7652 0,9436 0,83221 aktivitas 148 0,00 4,20 0,7976 0,9687 0,73858 leverage 148 -218,44 827,93 0,9295 9,0652 80,54129 penjualan 148 -0,76 2,81 0,0271 0,0987 0,48986 nilai pasar 148 -283,00 328,65 0,4800 1,9870 37,67424 ukuran perusahaan 148 4,59 7,96 5,7019 5,7225 0,58815 repusatasi kap 148 0,00 1,00 0,0000 0,3716 0,48488 opini sebelumnya 148 0,00 1,00 1,00000 0,7162 0,45236 audit client tenure 148 1,00 4,00 2,00000 2,2297 1,09479 audit lag 148 10,00 268,00 83,5000 85,9797 37,24299 valid n (listwise) 148 nilai minimum dari audit client tenure adalah sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 4,00, dan standar deviation 1,09479. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata audit client tenure tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. nilai minimum dari audit lag adalah sebesar 10,00, nilai maksimum sebesar 268,00, dan standar deviation 37,24299. sedangkan nilai mean dan median dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata audit lag tinggi, hal ini dikarenakan nilai rata-rata (mean) variabelnya diatas nilai tengah (median) dari total sampel yang digunakan yaitu 148 laporan keuangan. kelayakan model regresi dalam melakukan pengujian dengan regresi logistik langkah yang pertama kali dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi dan pengujian hosmer and lemeshow terhadap data. penilaian model regresi dan pengujian hosmer and lemeshow, model dapat disajikan pada tabel 2 sebagai berikut: tabel 2. uji kelayakan model regresi hosmer and lemeshow test step chi-square df sig. 1 8,085 8 ,425 dari hasil pengujian diperoleh nilai chi square sebesar 8,085 dengan nilai sig sebesar 0,425. dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai sig lebih besar dari alpha (0,05), yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. maka dari itu model regresi logistik ini layak untuk digunakan dalam analisis berikutnya. uji kesesuaian model (overall model fit) pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai -2 log likelihood (-2ll) pada awal (block number = 0) dengan nilai -2 log likelihood (-2ll) pada akhir (block number = 1). adanya pengurangan nilai antara veri anang putra & erni suryandari, analisis rasio keuangan dan faktor non keuangan… 62 -2ll awal (initial -2ll function) dengan nilai -2ll pada langkah berikutnya (-2ll akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. adapun hasil pengujiannya: tabel 3. perbandingan nilai -2ll awal dengan -2ll akhir -2ll awal (block number = 0) 187,968 -2ll akhir (block number = 1) 115,456 berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa -2ll awal memiliki nilai sebesar 187,968, sedangkan -2ll akhir mengalami penurunan dengan nilai 115,456. penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang dihipotesiskan fit dengan data. koefiesien determinasi hasil dari analisis koefisien determinasi dapat ditunjukkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut: tabel 4. nilai nagelkerke r square step -2 log likelihood cox & snell r square nagelkerke r square 1 115,456 ,387 ,538 a. estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than .001. berdasar tabel diatas yang berupa tabel model summary terlihat bahwa nilai dari pengujian nagelkerke r square yang dapat diinterpretasikan seperti nilai r square pada regresi berganda sebesar 0,538 atau 53,8%. tingkat sukses total prediksi yang cukup bagus. dengan melihat hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa 53,8% opini audit going concern bisa dijelaskan oleh variabel independen yaitu: rasio-rasio keuangan: rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan penjualan, rasio nilai pasar, dan rasio-rasio non keuangan, yaitu: ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik (kap), opini audit going concern tahun sebelumnya, auditor client tenure, audit lag. sedangkan 46,2% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. uji hipotesis tabel 5. hasil uji koefisien regresi logistik b df sig. exp(b) step 1(a) likd -,559 1 ,010 ,572 prof -7,137 1 ,027 ,001 solv -,571 1 ,113 ,565 akt -,196 1 ,632 ,822 levr ,004 1 ,661 1,004 sale -,554 1 ,228 ,575 pbv -,028 1 ,142 ,972 size -,799 1 ,107 ,450 rep ,328 1 ,555 1,388 opini br 2,493 1 ,000 12,101 ten -,182 1 ,441 ,834 alag ,008 1 ,281 1,009 consta nt 4,442 1 ,206 84,903 a. variable(s) entered on step 1: likd, solv, prof, akt, levr, sale, pbv, size, rep, opinibr, ten, alag. dari tabel 5 diatas dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut: ln = 4,442 – 0,559likd 7,137prof + 2,493opinibr + ε pembahasan pengujian terhadap likuiditas (likd) berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern dinyatakan diterima karena koefisien regresi 0,559 dengan tingkat signifikansi 0,010 lebih kecil dari alpha 0,05 maka hipotesis diterima. jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 53-67 , januari 2010 63 rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan current ratio yang rendah menunjukkan kemampuan likuiditas rendah dan perusahaan yang hanya memiliki sedikit aktiva untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya memiliki risiko likuiditas yang tinggi dalam keberlangsungan perusahaan. rendahnya current ratio tersebut, dapat mengakibatkan auditee mendapat opini audit going concern. pengujian terhadap rasio profitabilitas (prof) berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit going concern dinyatakan diterima karena regresi rasio profitabilitas sebesar -7,137 dengan tingkat signifikansi 0,027 lebih kecil dari alpha 0,05 maka hipotesis diterima. dengan demikian dapat disimpulkan roa yang tinggi menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang berakibat pada tingginya tingkat profitabilitas sehingga perusahaan mampu melunasi hutang jangka pendeknya, maka profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern. pengujian terhadap rasio solvabilitas (solv) tidak menemukan bukti adanya pengaruh antara solvabilitas terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien regresi sebesar -0,571 dengan tingkat signifikansi 0,113 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak. rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. hal ini bisa dikarenakan oleh modal didominasi bukan dari hutang jangka panjang sehingga solvabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. pengujian terhadap rasio aktivitas (akt) tidak menemukan bukti adanya pengaruh terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien regresi sebesar 0,196 dengan tingkat signifikansi 0,632 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak. rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. hal ini dapat disebabkan karena tidak ada peningkatan saldo laba, banyaknya piutang tidak tertagih dan penurunan beban hutang jangka pendek. dari penelitian yang dilakukan terhadap 148 sampel yang ada ditemukan bukti bahwa walaupun auditee mengalami peningkatan aktivitas setiap tahunnya namun tetap saja mengalami kerugian atau memiliki saldo laba yang negatif. selain itu, aktivitas yang tinggi juga tidak menyebabkan penurunan terhadap beban hutang yang harus ditanggung oleh auditee. sehingga dengan tingginya rasio aktivitas ini tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. pengujian terhadap rasio leverage (levr) tidak menemukan bukti adanya hubungan terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien variabel sebesar 0,004 dengan tingkat signifikansi 0,661 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak. rasio leverage tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. dengan memaksimalkan pengelolaan aktiva untuk memperoleh laba maka auditee akan mampu membayar hutang jangka pendeknya, maka leverage tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. pengujian terhadap rasio pertumbuhan penjualan (sale) tidak menemukan bukti adanya hubungan terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien regresi sebesar -0,554 dengan tingkat signifikansi 0,228 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak, rasio pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern. dengan memaksimalkan pengelolaan aktiva untuk memperoleh laba maka auditee akan mampu membayar hutang jangka pendeknya, maka berapapun pertumbuhan penjualan tidak veri anang putra & erni suryandari, analisis rasio keuangan dan faktor non keuangan… 64 berpengaruh terhadap opini audit going concern. pengujian terhadap rasio harga pasar (pbv) tidak menemukan bukti adanya pengaruh rasio harga pasar terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien regresi sebesar -0,028 dengan tingkat signifikansi 0,142 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak. rasio harga pasar tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. hal ini bisa dikarenakan auditor lebih bersikap obyektif dalam mengaudit. sehingga berapapun harga pasar tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. pengujian terhadap ukuran perusahaan (size) tidak menemukan bukti adanya pengaruh terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien variabel sebesar -0,799 dengan tingkat signifikansi 0,107 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak. ukuran perusahaan yang diproksi dengan log aktiva tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. hal ini terjadi karena pertumbuhan aktiva perusahaan tidak diikuti dengan kemampuan auditee untuk meningkatkan saldo labanya untuk melunasi hutang jangka pendeknya. dari pengamatan yang dilakukan terhadap 148 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian banyak ditemukan auditee yang mengalami rugi ataupun memiliki saldo laba yang negatif walaupun memiliki nilai total aktiva besar. sehingga, meskipun nilai total aktiva yang besar, auditee akan tetap mengalami masalah going concern jika terus menerus mengalami saldo laba yang negatif setiap tahunnya dan memiliki tingkat likuiditas yang rendah. pengujian terhadap reputasi kap (rep) tidak menemukan bukti adanya pengaruh terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien variabel sebesar 0,328 dengan tingkat signifikansi 0,555 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak. reputasi kap yang diproksi dengan the big four tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. hal ini dikarenakan ketika sebuah kap sudah memiliki reputasi yang baik maupun belum mempunyai reputasi yang baik maka kap ini akan berusaha untuk mempertahankan reputasi yang dimilikinya dan menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya, sehingga kap ini akan selalu bersikap obyektif terhadap pekerjaannya. maka reputasi kap yang diproksi dengan the big four tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. pengujian terhadap opini audit going concern tahun sebelumnya (opinibr) menemukan bukti adanya pengaruh terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien regresi sebesar 2,493 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 maka hipotesis diterima. opini audit going concern tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit going concern. pengujian terhadap auditor client tenure (ten) tidak menemukan bukti adanya pengaruh terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien regresi sebesar -0,182 dengan tingkat signifikansi 0,441 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak. auditor client tenure (ten) tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. hal ini dikarenakan auditor lebih bersikap obyektif (ketika auditee mengalami profitabilitas yang rendah dan likuiditas yang rendah auditor akan memberikan opini audit going concern). pengujian terhadap audit lag (alag) tidak menemukan bukti adanya hubungan terhadap kemungkinan opini audit going concern, karena koefisien variabel sebesar 0,008 dengan tingkat signifikansi 0,281 lebih besar dari alpha 0,05 maka hipotesis ditolak. audit lag tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. panjang pendeknya pekerjaan lapangan auditor tidak jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 53-67 , januari 2010 65 mempengaruhi opini audit going concern. hal ini dikarenakan auditor bersikap subyektif, sehingga panjangnya pekerjaan lapangan auditor tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. penutup dari 142 auditee (perusahaan manufaktur yang terpilih menjadi sampel sebanyak 37 auditee. penerimaan opini audit going concern paling banyak terjadi pada tahun 2004 dan 2005. hal ini disebabkan karena perusahaan masih terpengaruh dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda asia pasifik, termasuk indonesia, pada tahun 1997. dari hasil pengujian hipotesis menemukan bukti bahwa ada dua rasio keuangan (rasio likuiditas dan profitabilitas) dan satu rasio non keuangan (opini audit tahun sebelumnya) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran opini audit going concern oleh auditor pada auditee pada tingkat signifikansi 5% sedangkan variabel yang lainnya tidak signifikan. variabel bebas likuiditas signifikan pada prob 0,10, variabel profitabilitas mempunyai prob 0,027, sedangkan variabel opini audit tahun sebelumnya mempunyai prob 0,000. dengan melihat persamaan logistic regression, maka log of odds opini audit going concern akan sukses dipengaruhi secara negatif oleh likuiditas, profitabilitas, dan positif oleh opini audit tahun sebelumnya. jika likuiditas dianggap konstan, maka log of odds opini audit going concern akan sukses turun menjadi 0,559 untuk rasio likuiditas yang tinggi, akan sukses turun menjadi 7,137 untuk rasio profitabilitas yang tinggi, dan akan naik menjadi 2,493 untuk opini audit tahun sebelumnya (going concern). jika profitabilitas dan opini audit tahun sebelumnya dianggap konstan, maka akan mempunyai kemungkinan menerima opini audit going concern dengan faktor (e -0,559 ) untuk penurunan satu variabel likuiditas. jika likuiditas dan opini audit tahun sebelumnya dianggap konstan, maka akan mempunyai kemungkinan menerima opini audit going concern dengan faktor (e -7,137 ) untuk penurunan satu variabel profitabilitas. sedangkan jika likuiditas dan profitabilitas dianggap konstan, maka akan mempunyai kemungkinan menerima opini audit going concern dengan faktor (e 2,493 ) untuk peningkatan satu variabel opini audit tahun sebelumnya. berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu: pertama, memasukkan variabel tambahan seperti dominant directors, opinion shoping, dan rasio keuangan lainnya yang relevan sehingga hasil penelitian akan lebih bisa memprediksi penerimaan opini audit going concern. kedua, jumlah tahun pengamatan lebih diperpanjang sehingga penelitian selanjutnya dapat melihat kecenderungan trend penerimaan opini audit going concern oleh auditor dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan antara periode krisis dengan periode kondisi ekonomi normal. keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode pengamatan yang hanya dari tahun 2004-2007 (empat tahun), sehingga belum cukup representative dalam melihat kecenderungan trend penerbitan opini audit going concern. penelitian ini hanya menggunakan satu variabel pada setiap rasio keuangan yang diteliti yaitu current ratio pada rasio likuiditas, return on asset (roa) pada rasio profitabilitas, debt ratio pada rasio solvabilitas, total asset turnover pada rasio aktivitas, debt to equity ratio pada rasio leverage, rasio pertumbuhan penjualan, market to book ratio pada rasio nilai pasar. veri anang putra & erni suryandari, analisis rasio keuangan dan faktor non keuangan… 66 daftar pustaka alexander ramadhani. 2004. “analisis faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress di bursa efek jakarta”. jurnal maksi, vol.4, agustus, hal 146-160 bapepam. 2002. peraturan bapepam no. kep20/pm/2002. http://yahoo.com eugene, brigham dan joel houston. 2001. “dasar-dasar manajemen keuangan”. edisi 9. jilid 1. penerbit: erlangga. jakarta. damayanti, susana and achyani, fatchan (2006) analisis pengaruh investasi, liquiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan deviden payout ratio: studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej. jurnal akuntansi dan keuangan, vol.5 (no.1). pp. 51-62. issn 1411-6510 eko budi setyarno, indira j., faisal, 2006. “pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern”, simposium nasional padang ix, hal 1-25 hani., clearly., dan mukhlasin. 2003. “going concern dan opini audit: studi pada perusahaan manufaktur pada perusahaan perbankan di bej”. proceeding simposium nasional akuntansi vi. hal. 1221-1231. ikatan akuntan indonesia. 2001. standar profesional akuntan publik. penerbit: salemba empat, jakarta. ikatan akuntan indonesia. 2002. standar profesional akuntan publik. penerbit: salemba empat, jakarta. imam, ghozali. 2005. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. januarti, indira dan ella f. 2008. “analisis rasio keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit going concern pada auditee”. jurnal maksi viii. 43-58. margaretta, fanny dan sylvia saputra. 2005. opini audit going concern: kajian berdasarkan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi kantor akuntan public (studi pada bursa emiten bursa efek jakarta). procedding symposium nasional akuntansi vii. hal. 966-978 mulyadi. 2002. “auditing”. edisi 6. buku 1. penerbit: salemba empat. jakarta mulyadi. 2002. “auditing”. edisi 6. buku 2. penerbit: salemba empat. jakarta petronela, thio. 2004. “pertimbangan going concern perusahaan dalam pemberian opini audit”. jurnal balance. hal 4755. setiawan, santy. “opini going concern dan prediksi kebangkrutan perusahaan”. jurnal ilmiah akuntansi, vol. v, no. 1, mei 2006, hal 59-67. syafri harahap, sofyan. 2008. “ analisis kritis atas laporan keuangan”. edisi 1. penerbit: pt raja grafindo persada. jakarta. weston, j.f. dan copeland, t.e. 1992. “manajemen keuangan” (dialih bahasakan oleh yohanes lamarto dan mariana adinata). jakarta: erlangga. http://yahoo.com/ jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 53-67 , januari 2010 67 wijaya, tony. “kontribusi rasio keuangan terhadap perubahan laba perbankan di bes”. jurnal ekonomi dan bisnis, modus, vol. 19 maret 2007. wijaya, minadi. 2008. analisis pengaruh kualitas auditor, proksi going concern, opini auditor sebelumnya, dan pertumbuhan perusahan terhadap keberadaan opini going concern”. tesis. 3358/h/2008. www.pdfqueen.com/pdf/ju/jurnal-akuntansidan-keuangan-indonesia-going-concer www.bapepam.go .id www.jsx.co.id www.ssrn.com http://www.pdfqueen.com/pdf/ju/jurnal-akuntansi-dan-keuangan-indonesia-going-concer http://www.pdfqueen.com/pdf/ju/jurnal-akuntansi-dan-keuangan-indonesia-going-concer pengakuan biaya riset dan pengembangan jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 1-11, januari 2003 issn: 1411-6227 1 pengakuan biaya riset dan pengembangan : tinjauan terhadap sfas no. 2 inon listyorini e-mail : inonlistyorini@gmail.com staf pengajar stie “yogyakarta” abstract sfas no. 2 requires that research and development costs to be recognized as an expense in the period of issuance of such costs. such treatment caused problems matching revenue with expenses can not be met, the concept of grouping resources as assets applied inconsistently and the trade off between the qualitative characteristics of relevance with reliability in the presentation of research and development costs. capitalization of research and development costs can be done to overcome these problems, with the capitalization requirements made after the technical feasibility test. key words : research and development cost, qualitative characteristics of relevance, reliability. abstrak sfas nomor 2 mensyaratkan biaya riset dan pengembangan untuk segera diakui sebagai biaya pada periode dikeluarkannya biaya tersebut. perlakuan tersebut menimbulkan masalah matching pendapatan dengan biaya tidak dapat dipenuhi, konsep pengelompokan sumber daya sebagai aktiva diterapkan secara tidak konsisten dan trade off antara karakteristik kualitatif relevance dengan reliability dalam penyajian biaya riset dan pengembangan. kapitalisasi biaya riset dan pengembangan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dengan syarat kapitalisasi dilakukan setelah uji kelayakan teknis. kata kunci : biaya riset dan pengembangan, karakteristik kualitatif relevance, reliability. inon listyorini pengakuan biaya riset dan pengembangan... 2 pendahuluan perkembangan teknologi yang begitu cepat mendorong persaingan antar perusahaan yang semakin ketat. banyak produk baru bermunculan dengan siklus hidup yang relatif pendek. siklus hidup produk yang semakin pendek mengakibatkan semakin pentingnya proses riset dan pengembangan produk. fasb melalui sfas nomor 2 menerapkan rigid uniformity dalam pengakuan biaya riset dan pengembangan, yaitu langsung diakui sebagai biaya pada periode dikeluarkannya biaya riset dan pengembangan. penelitian horwitz dan kolodny (1981) menemukan bukti empiris bahwa peraturan tersebut telah mempengaruhi keputusan investasi perusahaan sehingga perusahaan yang terkena peraturan cenderung menurunkan pengeluaran riset dan pengembangan. perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan dengan teknologi tinggi yang merupakan subset dari kelompok perusahaan yang mempunyai peran penting dalam pengembangan proses inovatif. sfas no. 2 secara implisit mengasumsikan tidak ada expected value dari biaya riset dan pengembangan (bierman dan dukes, 1975) dalam zeff dan dharan (1994). jadi dapat dikatakan manfaat masa mendatang dari biaya riset dan pengembangan diasumsikan nol. pengakuan biaya riset dan pengembangan sebagai biaya pada periode dikeluarkannya dengan mengabaikan manfaat masa depan atas riset dan pengembangan mengakibatkan matching principles atas pendapatan dan biaya tidak terpenuhi (lev dan zarowin, 1999). kurangnya matching antara pendapatan dan biaya tersebut menjadikan laporan laba rugi terdistorsi atau tidak menggambarkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. kinerja perusahaan yang tidak dapat digambarkan dengan baik oleh laporan laba rugi menjadikan laporan tersebut kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan pihak eksternal. bila ditinjau dari sudut pandang kualitas primer informasi akuntansi, peraturan pengakuan biaya riset dan pengembangan yang ada menjadikan nilai relevansi informasi yang dihasilkan rendah. di sisi lain, pengakuan biaya riset dan pengembangan dengan segera mengakibatkan tidak banyak judgement terlibat dalam pelaporannya sehingga informasi yang dihasilkan lebih reliable. jadi pengakuan biaya riset dan pengembangan yang diatur sfas no. 2 mengakibatkan adanya trade off antara relevance dan reliability informasi yang dihasilkan, dalam hal ini karakteristik kualitatif reliability dapat lebih dipenuhi daripada relevance. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 1-11, januari 2003 3 kajian teori pengakuan biaya riset dan pengembangan fasb menerbitkan sfas nomor 2 mengenai peraturan pengakuan biaya riset dan pengembangan, yaitu biaya riset dan pengembangan langsung diakui sebagai biaya pada periode dikeluarkannya biaya tersebut, dengan pengecualian biaya pengembangan software. peraturan tersebut mulai berlaku 1 januari 1975. faktor-faktor yang mendasari perlakuan pengakuan biaya riset dan pengembangan adalah (bierman dan dukes, 1975) : (1) ketidakpastian manfaat masa depan yang akan dihasilkan oleh biaya riset dan pengembangan. (2) kurangnya hubungan kausalitas antara pengeluaran riset dan pengembangan dengan manfaat yang dihasilkan. (3) biaya riset dan pengembangan tidak memenuhi konsep akuntansi untuk dapat dikelompokkan sebagai aktiva. (4) matching principles antara pendapatan dan biaya. (5) kurangnya relevansi informasi yang dihasilkan dalam proses pengambilan keputusan investasi dan kredit. rasionalitas yang mendasari pengakuan biaya riset dan pengembangan rasionalitas alasan yang mendasari perlakuan riset dan pengembangan sebagai biaya dibahas sebagai berikut (bierman dan dukes, 1975): ketidakpastian manfaat masa depan biaya riset dan pengembangan. ketidakpastian manfaat masa depan dari biaya riset dan pengembangan merupakan faktor utama yang melandasi fasb untuk mengakui biaya riset dan pengembangan dengan segera. hal ini bertentangan dengan hasil penelitian mansfield dan bradenburg (1969) dalam bierman dan dukes (1975) yang menemukan bahwa kepastian manfaat riset dan pengembangan pada 22 perusahaan minyak dan kimia besar relatif aman dari sudut pandang teknis. di samping itu, fasb mendefinisikan resiko sebagai kemungkinan kegagalan. fasb tidak mempertimbangkan penurunan ketidakpastian melalui portofolio proyek riset dan pengembangan. contohnya sebagai berikut: perusahaan a melaksanakan proyek riset independen sebanyak 100 proyek. diasumsikan masing-masing proyek membutuhkan biaya $10.000 dengan kemungkinan keberhasilan 0,1 dan kemungkinan kegagalan 0,9 untuk setiap proyek. apabila proyek sukses akan didapatkan hasil dengan present value $200.000 dari setiap proyek, sedangkan bila proyek gagal maka hasil yang diperoleh setiap proyek sebesar nol. inon listyorini pengakuan biaya riset dan pengembangan... 4 masing-masing proyek secara individual mempunyai kemungkinan sukses 1 dari 10 dan konsisten dengan pernyataan fasb bahwa kemungkinan seukses proyek tersebut terlihat rendah. misalnya, probabilitas satu atau lebih proyek sukses sebesar 0,99997. penghitungannya sebagai berikut: probabilitas satu atau lebih proyek sukses sama dengan satu minus probabilitas sukses nol. probabilitas sukses nol dihitung sebagai berikut: p (0 successess) = 100! (0,1) 0 (0,9) 100 = 0,00003 0!100! probabilitas satu atau lebih proyek sukses sebesar 1 – 0,00003 = 0,99997. probabilitas satu atau lebih proyek berhasil sebesar 0,99997 menunjukkan perusahaan yakin akan terealisasikan 1 atau lebih proyek yang sukses dari portofolio 100 proyek riset dan pengembangan dengan probabilitas 0,99997. ini merupakan pengurangan ketidakpastian yang substansial bila dibandingkan dengan probabilitas sukses 0,1 untuk proyek secara individual. manfaat yang diharapkan dari portofolio di masa depan sebesar $ 2.000.000 dengan penghitungan sebagai berikut: expected present value from portofolio n = ∑ expected present value of project i i=1 100 = ∑ [ (0,1)($200.000) + (0,9)(0) ] i=1 = 100 ($200.000) = $ 2.000.000 dari contoh di atas, manfaat yang diharapkan dari masing-masing proyek sebesar $ 20.000 (yaitu dari probabilitas sukses 0,1 dikalikan dengan manfaat yang diharapkan di masa depan apabila proyek sukses sebesar $ 200.000) lebih besar daripada biaya tiap proyek sebesar $ 10.000. hasil yang diharapkan dari portofolio dua kali total biaya $ 1.000.000 untuk seluruh proyek riset dan pengembangan sebanyak 100 proyek. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 1-11, januari 2003 5 kurangnya hubungan kausalitas antara biaya riset dan pengembangan dengan manfaat yang dihasilkan. terdapat beberapa bukti empiris yang mendukung hubungan antara pengeluaran riset dan pengembangan dengan manfaat yang dihasilkan. hasil penelitian bailey (1972) dalam bierman dan dukes (1975) menunjukkan pretax rate of return biaya riset dan pengembangan perusahaan farmasi sebesar 25% sampai 35%. earnings secara jelas berhubungan dengan jumlah paten yang dimiliki perusahaan, dan jumlah paten tersebut menunjukkan output dari kegiatan riset yang dilakukan perusahaan. hasil penelitian angiley (1973) menunjukkan bahwa hasil penjualan perusahaan farmasi secara signifikan berhubungan dengan output produk yang inovatif. output yang bersifat inovatif tersebut secara signifikan berhubungan dengan jumlah biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan perusahaan. grabowski dan mueller (1974) dalam bierman dan dukes (1975) meneliti rate of return atas investasi fisik, biaya riset dan pengembangan, serta biaya iklan. hasilnya menunjukkan bahwa biaya riset dan pengembangan betul-betul menaikkan profitabilitas dengan kenaikan yang kompetitif. sedangkan sougiannis (1994) menemukan bahwa rata-rata kenaikan setiap $1 biaya riset dan pengembangan akan memicu kenaikan laba sebesar $2 selama periode 7 tahun, dan $5 nilai pasar ekuitas perusahaan. berdasarkan bukti empiris yang ditemukan bailey angiley ,grabowski dan mueller serta sougiannis tersebut, alasan fasb mengenai kurangnya hubungan kausalitas antara pengeluaran riset dan pengembangan dengan manfaat yang dihasilkan dapat dipertanyakan. konsep akuntansi atas aktiva menurut fasb, kriteria atas sumber daya yang diakui sebagai aktiva adalah pada saat aktiva tersebut diperoleh, manfaat ekonomi masa depan aktiva tersebut dapat diidentifikasi dan dapat diukur dengan obyektif. pertanyaan yang dapat diajukan atas kriteria tersebut adalah: apakah manfaat ekonomis aktiva tetap kendaraan dapat diukur secara obyektif pada saat kendaraan tersebut diperoleh? manfaat ekonomis, nilai residu dan masa manfaat kendaraan ditentukan berdasarkan judgement. maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan kendaraan sebagai aktiva dan perlakuan biaya riset dan pengembangan sebagai biaya merupakan perlakuan yang tidak fair. matching antara pendapatan dan biaya. karena manfaat masa depan biaya riset dan pengembangan kurang dapat ditentukan atau dilihat, maka biaya tersebut langsung dibebankan sebagai biaya inon listyorini pengakuan biaya riset dan pengembangan... 6 pada saat dikeluarkan. sedangkan, bagi perusahaan alasan mengeluarkan biaya riset dan pengembangan adalah adanya manfaat masa depan, yaitu adanya pendapatan yang dihasilkan dari biaya tersebut. dengan mengakui riset dan pengembangan segera sebagai biaya, maka matching concept tidak terpenuhi. relevansi informasi dalam proses pengambilan keputusan investasi dan kredit. manfaat data akuntansi berkaitan dengan jumlah biaya riset dan pengembangan dapat dibuktikan secara empiris. dukes (1974) dalam bierman dan dukes (1975) menemukan bahwa jumlah biaya riset dan pengembangan yang terjadi dan dibebankan sebagai biaya secara signifikan berhubungan dengan harga saham perusahaan. seluruh perusahaan dalam penelitian dukes mengikuti aturan akuntansi untuk segera membebankan biaya riset dan pengembangan. hasil penelitian dukes menyimpulkan bahwa investor membuat penyesuaian kapitalisasi biaya riset dan pengembangan untuk memperkirakan potential earnings perusahaan. dari penelitian tersebut, kapitalisasi biaya riset dan pengembangan mungkin akan memberi manfaat yang lebih membantu investor untuk memprediksi future return dari sekuritas. penyesuaian untuk mengkapitalisasi biaya riset dan pengembangan dapat dilakukan oleh expert investor. akan tetapi nonexpert investor tidak dapat melakukannya, sehingga pengakuan riset dan pengembangan sebagai biaya mungkin akan mendistorsi pengambilan keputusan dan menyebabkan kesalahan pengukuran laba. kapitalisasi biaya riset dan pengembangan sfac 3 mendefinisikan aktiva sebagai berikut: “aktiva adalah manfaat eknomis masa yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-transaksi masa lalu. (baridwan, 1993)” aktiva mempunyai tiga sifat pokok (baridwan, 1993), yaitu: (1) mempunyai kemungkinan manfaat di masa datang yang berbentuk kemampuan (baik sendiri atau kombinasi dengan aktiva lainnya) (2) suatu badan usaha tertentu dapat memperoleh manfaatnya dan mengawasi manfaat tersebut (3) transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya hak perusahaan untuk memperoleh dan mengawasi manfaat tersebut sudah terjadi berdasarkan definisi dan tiga sifat pokok aktiva tersebut, manfaat ekonomis merupakan satu sifat penting yang harus dimiliki suatu sumber daya jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 1-11, januari 2003 7 yang dapat dikelompokkan sebagai aktiva. dengan bukti empiris mansfield dan bradenburg (1965) dalam bierman dan dukes (1975) ditemukan bahwa kepastian manfaat riset dan pengembangan pada 22 perusahaan minyak dan kimia besar relatif aman dari sudut pandang teknis. dengan pengujian kelayakan, maka ketidakpastian dapat diturunkan. keseimbangan yang reasonable antara relevance dan reliability dapat dicapai melalui kapitalisasi biaya riset dan pengembangan apabila kapitalisasi tersebut dilakukan setelah melalui uji kelayakan. di samping itu, resiko yang berkaitan dengan ketidakpastian manfaat masa depan atas biaya riset dan pengembangan dapat diturunkan secara signifikan melalui portofolio proyek riset dan pengembangan. hubungan kausalitas antara biaya riset dan pengembangan dengan manfaat yang dihasilkan tidak bersifat one-to-one relationship. akan tetapi bailey (1972) , angiley (1973) , grabowski dan mueller (1974) serta sougiannis (1994) mendapatkan bukti empiris adanya hubungan antara biaya riset dan pengembangan dengan manfaat yang dihasilkan. kriteria atas sumber daya yang diakui sebagai aktiva adalah pada saat aktiva tersebut diperoleh, manfaat ekonomi masa depan aktiva tersebut dapat diidentifikasi dan dapat diukur dengan obyektif. pengakuan biaya riset dan pengembangan sebagai biaya pada saat terjadinya – tidak mengkapitalisasi sebagai aktiva – merupakan perlakuan yang tidak fair. aktiva tetap kendaraan dikelompokkan sebagai aktiva dengan masalah obyektivitas identifikasi dan pengukuran manfaat ekonomi masa depan aktiva tersebut, misalnya penentuan manfaat ekonomi, nilai residu dan masa manfaat kendaraan tersebut melibatkan judgement manajemen. masalah ketidakpastian manfaat masa depan telah dibuktikan oleh penelitian empiris dengan hasil sebaliknya. ketidakpastian tersebut juga dapat diatasi dengan dilakukannya portofolio proyek riset dan pengembangan dan uji kelayakan. hubungan kausalitas antara biaya riset dan pengembangan dengan manfaat yang dihasilkan juga dapat dibuktikan secara empiris. sumber daya perusahaan yang mengalami masalah obyektivitas identifikasi manfaat masa depan dan pengukurannya dikelompokkan sebagai aktiva. dari uraian tersebut jelaslah bahwa kapitalisasi biaya riset dan pengembangan masih dalam lingkup prinsip akuntansi yang diterima umum (general accepted accounting principles). lev dan zarowin memperluas kapitalisasi atas intangible cost secara umum seperti yang diungkapkan dalam sfas 86 (wolk, tearney dan dodd, 2001): berkaitan dengan ketidakpastian, dimungkinkan mengakui intangible investment sebagai asset apabila ketidakpastian manfaat dapat ditentukan secara reasonable... keseimbangan antara relevance dan inon listyorini pengakuan biaya riset dan pengembangan... 8 reliability atas informasi membutuhkan kapitalisasi intangible investment dengan syarat proyek yang bersangkutan berhasil melalui uji kelayakan teknis seperti working model pada software atau tes klinis untuk industri obat. ditinjau dari konsep matching, pengakuan pengeluaran riset dan pengembangan segera sebagai biaya jelas tidak memenuhi konsep tersebut. misalnya, biaya riset dan pengembangan dikeluarkan perusahaan tahun x1 dan diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi tahun tersebut. manfaat yang diperoleh pada tahun x2, x3 dan x4 misalnya, diakui sebagai pendapatan pada tahun x2, x3 dan x4. ini jelas tidak memenuhi konsep matching. kapitalisasi biaya riset dan pengembangan memungkinkan perusahaan untuk mengakui biaya riset dan pengembangan sebagai aktiva. biaya tersebut dialokasikan selama masa manfaatnya melalui amortisasi untuk mempertemukan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. relevansi informasi biaya riset dan pengembangan bagi pengambilan keputusan juga telah dibuktikan secara empiris. dukes (1976) dalam shevlin (1991), hirschey dan weygandt (1985), bublitz dan ettredge (1989) dan shevlin (1991) menemukan bahwa investor mengkapitalisasi pengeluaran riset dan pengembangan, walaupun perusahaan mengakuinya sebagai biaya sebagaimana yang disyaratkan sfas nomor 2. sedangkan aboody dan lev (1998) yang meneliti relevansi nilai pada kapitalisasi software – kapitalisasi software merupakan pengecualian dalam sfas nomor 2 – menyimpulkan bahwa kapitalisasi software merangkum informasi yang relevan bagi investor. temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa biaya riset dan pengembangan yang dikapitalisasi memberikan nilai relevansi yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan eksternal. kapitalisasi intangible investments – biaya riset dan pengembangan termasuk di dalamnya – akan meningkatkan manfaat informasi keuangan (lev dan zarowin, 1999). kapitalisasi intangible investments dilakukan setelah melalui uji kelayakan teknis dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan sebelum maupun sesudah pengujian. kapitalisasi tersebut memungkinkan manajemen untuk menyampaikan inside information yang penting mengenai kemajuan dan keberhasilan program pengembangan. rerangka yang digunakan adalah menyamakan nilai intrinsik perusahaan dengan nilai buku saat ini ditambah present value residual earnings. residual earnings dihitung dari earnings dikurangi biaya modal. standar akuntansi yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 1-11, januari 2003 9 menyejajarkan nilai buku perusahaan dengan nilai intrinsiknya (yang diproksikan dengan nilai pasar) dan atau memperbaiki nilai prediksi earnings akan lebih disukai oleh pemakai. bukti empiris membuktikan bahwa pengakuan intangible investments sebagai aktiva memenuhi satu maupun kedua kriteria di atas. lev dan sougiannis (1996) menyimpulkan nilai kapitalisasi biaya riset dan pengembangan secara signifikan berhubungan dengan harga saham mengimplikasikan bahwa kapitalisasi biaya riset dan pengembangan akan memperbaiki penyejajaran nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan yang diproksikan dengan harga saham. aboody dan lev (1998)menemukan biaya pengembangan software yang dikapitalisasi secara positif dan signifikan berhubungan dengan nilai pasar. kapitalisasi juga memberi informasi yang lebih relevan untuk memprediksi earnings. amir dan lev (1996) melakukan studi pada perusahaan seluler dan menunjukkan bahwa investor secara implisit mengkapitalisasi customer acquisition cost. hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kapitalisasi akan meningkatkan penyejajaran antara nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. penelitian terhadap kapitalisasi biaya riset dan pengembangan pada perusahaan di australia dilakukan oleh abrahams dan sidhu (1998) dalam lev dan zarowin (1999). hasil penelitian mereka menunjukkan kapitalisasi biaya riset dan pengembangan pada perusahaan australia secara signifikan berhubungan dengan nilai pasar. sedangkan barth dan clinch (1998) menyimpulkan bahwa penilaian kembali intangible oleh perusahaan australia berhubungan dengan nilai pasar. hasil penelitian tersebut konsisten dengan klaim bahwa kapitalisasi akan menyejajarkan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. bukti empiris lain menunjukkan kelebihan kapitalisasi biaya riset dan pengembangan di atas pembebanan sebagai biaya. healy, myers dan howe (1998) dalam lev dan zarowin (1999) menemukan nilai lebih kapitalisasi atas pembebanan, yaitu kapitalisasi akan memberikan data kinerja perusahaan yang lebih berarti kepada investor. kesimpulan sfas nomor 2 mensyaratkan biaya riset dan pengembangan untuk segera diakui sebagai biaya pada periode dikeluarkannya biaya tersebut. perlakuan tersebut menimbulkan masalah sebagai berikut : inon listyorini pengakuan biaya riset dan pengembangan... 10 (1) matching pendapatan dengan biaya tidak dapat dipenuhi, sehingga laporan laba rugi terdistorsi karena tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya (2) konsep pengelompokan sumber daya sebagai aktiva diterapkan secara tidak konsisten (3) trade off antara karakteristik kualitatif relevance dengan reliability dalam penyajian biaya riset dan pengembangan kapitalisasi biaya riset dan pengembangan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dengan syarat kapitalisasi dilakukan setelah uji kelayakan teknis. kapitalisasi biaya riset dan pengembangan yang dilakukan setelah pengujian kelayakan teknis dapat mengatasi masalah matching antara pendapatan dengan biaya melalui pembebanan amortisasi sehingga laporan laba rugi tidak terdistorsi. selain itu, kapitalisasi biaya riset dan pengembangan merupakan perlakuan yang fair dalam menerapkan konsep aktiva. kapitalisasi biaya riset dan pengembangan juga akan mengatasi trade off antara relevance dengan reliability sehingga dapat meningkatkan manfaat informasi keuangan. daftar pustaka aboody, david dan baruch lev (1998). the value relevance of intangibles: the case of software capitalization. journal of accounting research : 161-191. amir, f. dan b. lev (1996). value-relevance of nonfinancial information : the wireless communication industry. journal of accounting and economics : 3-30. baridwan, zaki (1993). intermediate accounting. bpfe : 20. barth, m. dan g. clinch (1998). revalued financial, tangible and intangible assets : association with share prices and non-market-based value estimates. journal of accounting research : 199-233. bierman, harold jr. dan roland e. dukes (1975). accounting for research and development costs. journal of accountancy : 48-55. dalam zeff, stephen a. dan bala g. dharan (1994). readings and notes on financial accounting: issues and controversies. mc.graw-hill, inc. : 311-321. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 1-11, januari 2003 11 bublitz, bruce dan michael ettredge (1989). the information in discretionary outlays: advertising, research and development. the accounting review : 108-136. hirschey, m., dan jerry j. weygandt (1985). amortization policy for advertising and r&d expenditures. journal of accounting research : 326-335. horwitz, bertrand dan richard kolodny (1981). the fasb, the sec and r&d. the bell journal of economics : 249-262. dalam zeff, stephen a. dan thomas f. keller . financial accounting theory: issues and controversies. mc graw hill book company : 380-397. lev, baruch dan paul zarowin (1999). the boundaries of financial reporting and how to extend them. journal of accounting research : 353-385. lev, baruch dan t. sougiannis (1996). the capitalization, amortization, and value-relevance of r&d. journal of accounting and economics : 107138. shevlin, terry (1991). the valuation of r&d firms with r&d limited partnerships. the accounting review : 1-21. sougiannis, theodore (1994). the accounting based valuation of corporate r&d. the accounting review : 44-68. wolk, harry i., michael g. tearney dan james l. dodd (2001). accounting theory: a conceptual and institutional approach. south-western college publishing: 406-407. jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 2, halaman: 173-188, juli 2008 173 pengaruh faktor kultur organisasi, manajemen, strategi, keuangan, auditor dan pemerintahan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi eka fransiska firdaus & erni suryandari e-mail : ekafranzeezcha@yahoo.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract accounting fraud, where the financial reports are reported not in compliance with the generally accepted accounting principles can undermines the credibility of the financial reporting system. indeed the effects of accounting fraud can be devastating for investors. the objectives of the research is to explain the effect of organization culture, managerial, strategic, financial ratios, auditor factors and governance factors to the tendency of accounting fraud. the research population was 805 companies listed in the indonesian stock exchange (idx). the research samples were 125 public companies consisting 12 fraud firms and 113 nonfraud firms. binary logistic regression was used to test the hypothesis. the results showed that number of related party transactions, firm size, and auditor's unqualified opinion affected the tendency of accounting fraud significantly. current asset composition in total asset, capital turnover, aquitition, financial leverage, ceo age, ceo mba, kap, professional accountant and good corporate governance, these results advance the understanding of accounting fraud. keywords: accounting fraud, organizational culture, managerial factors, strategy factors, financial ratios, auditor factor, governance factors. pendahuluan latar belakang di amerika serikat kecurangan akuntansi telah berkembang secara luas. hal tersebut terbukti dengan munculnya skandal keuangan perusahaan-perusa-haan besar di amerika seperti enron, xerox, merck, tyco dan global crossing (che we, 2004 dalam endang, 2005). hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu mengamati lebih lanjut penyebab kegagalan ini. kasus serupa juga terjadi di indonesia seperti skandal lippo bank dan pt qsar (endang, 2005). ketidakakuratan data keuangan seringkali tidak tertangkap oleh tim audit, kredibilitas akuntan banyak dipertanyakan. person (1995) dalam rangga (2008) menyimpulkan bahwa financial leverage, capital turnover, komposisi aset dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. comittee of sponsoring organization of the treadway comission (coso) eka fransiska firdaus & erni suryandari, pengaruh faktor kultur..... 174 (1999) dalam yie (2007) menyatakan bahwa 72% dari kasus kecurangan yang terjadi melibatkan chief executif officer (ceo) dan dewan direktur didominasi oleh orang dalam pihak-pihak yang memiliki ikatan yang signifikan dalam perusahaan. geriesh (2003) dalam rangga (2008) juga mendukung pernyataan coso (1999) dalam yie (2007) yang menyimpulkan bahwa besarnya persentase pendiri saham (founder) dalam dewan direksi dan sedikitnya persentase akuntan dalam dewan direksi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hal ini menandakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi tidak terlepas dari faktor manajemen dan kultur organisasi (rangga, 2008). selain itu kecurangan akutansi sangat terkait dengan laba atau informasi yang disajikan oleh perusahaan. sylvia dan sidharta (2006) menyebutkan bahwa adanya sistem corporate governance diperusahaan diyakini akan membatasi pengelolaan laba oportunis. selain itu yunita (2008) juga menemukan bahwa good corporate governance (gcg) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan. berdasarkan penjelasan-penje-lasan di atas melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengem-bangkan dan menguji faktor-faktor yang lebih komprehensif yang meliputi faktor kultur organisasi, faktor manajemen, faktor strategi, faktor keuangan, faktor auditor dan faktor pemerintah. masing-masing faktor tersebut akan dipecah lagi menjadi beberapa variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen yaitu kecurangan akuntansi. kerangka teori dan hipotesis faktor budaya organisasi transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa direksi dan manajemen mempunyai akses ke informasi pemilik, maka ada kemungkinan adanya konflik kepen-tingan (conflict of interest) saat dewan direksi dan manajemen menggunakan hak istimewa mereka dalam melakukan transaksi dengan perusahaan karena transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa mudah dilakukan pada not fair value (rangga, 2008). geriesh (2003) dalam rangga (2008) menemukan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kecurangan akuntansi sering melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. akan tetapi hal tersebut kontradiksi dengan penelitian rangga (2008) yang menemukan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. maka melalui penelitian ini dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: h1: perusahaan yang banyak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecura-ngan akuntansi. pendiri perusahaan pendiri perusahaan memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap perusahaan dibandingkan dengan yang lainnya karena pendiri adalah orang atau pihak yang jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 173-188, juli 2008 175 sebagian asetnya tertanam diperusahaan, sehingga apabila perusa-haan mengalami kegagalan maka pendiri perusahaan adalah orang pertama yang merasa dirugikan. komitmen yang kuat ini memungkinkan pendiri perusahaan (founders) bersedia melakukan apa saja untuk keberlangsungan perusahaan termasuk melakukan tindakan illegall menyimpang (rangga, 2008). akan tetapi dalam penelitiannya rangga (2008) menemukan, perusahaan dengan persentase pendiri perusahaan dalam dewan direksi yang besar tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. dari penjelasan tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: h2: perusahaan dengan persentase pendiri perusahaan yang besar dalam dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kecen-derungan kecurangan akuntansi. akuntan profesional adanya akuntan profesional dalam suatu perusahaan dapat mendorong perusa-haan tersebut untuk menyesuaikan kultur organisasi dengan standar perilaku akuntansi yang dapat diterima dalam kode etik akuntan (gariesh, 2003 dalam rangga, 2008). geriesh (2003) dalam rangga (2008) juga menyatakan bahwa keberadaan akuntan profesional dalam dewan direksi maupun manajer senior berpengaruh negatif terhadap kecende-rungan kecurangan akuntansi. pene-muan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menyebutkan jumlah akuntan dalam dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut : h3: perusahaan yang memiliki sedikit akuntan profesional dalam manajemen senior dan dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecu-rangan akuntansi. faktor manajemen usia ceo hambrick dan mason (1984) dalam rangga (2008) menyatakan bahwa eksekutif yang lebih muda memiliki kecenderungan untuk menggunakan strategi yang lebih berisiko, "follies of youth". troy (2003) juga menyebutkan bahwa usia ceo berpengaruh terhadap tindakan kecurangan akuntansi. hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa usia ceo secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. maka melalui penelitian ini dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: h4: perusahaan yang memiliki ceo berusia muda berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecu-rangan akuntansi. pendidikan ceo troy (2003) menyimpulkan bahwa ceo dengan latar belakang pendidikan mba memiliki kecenderungan melakukan tindakan illegal atau menyimpang. hal ini konsisten dengan penelitian rangga (2008) yang menyebutkan bahwa ceo yang bergelar mba berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan eka fransiska firdaus & erni suryandari, pengaruh faktor kultur..... 176 akuntansi. dari penjelasan tersebut dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut: h5: perusahaan yang banyak memiliki ceo bergelar mba berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. faktor strategi akuisisi keputusan merjer dan akuisisi selain membawa manfaat tidak terlepas dari permasalahan. pelaksanaan akuisisi juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap posisi keuangan dari acquiring company dan apabila strukturisasi dari akuisisi melibatkan cara pembayaran dengan kas dan melalui pinjaman (payamta dan doddy, 2004). selain itu, akuisisi akan mempersulit proses manajemen dan pengawasan perusahaan sehingga pengendalian internal akan menjadi tidak efektif, dengan begitu akan timbul kesempatan untuk melakukan tindakan illegal atau menyimpang (doubt et al, 1995 dalam rangga, 2008). dari penjelasan tersebut dapat dibuat penurunan hipotesis sebagai berikut: h6: perusahaan yang sering melakukan strategi akuisisi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. faktor keuangan financial leverage jones (2004) dalam rangga (2008) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi tidak lagi menggunakan pinjaman sebagai sumber dananya dan akan beralih ke equity financing. oleh karena itu, perusahaan tersebut harus memiliki kinerja yang baik dan laba yang tinggi untuk menarik calon investor. hal ini akan menciptakan motivasi untuk melakukan manipulasi laba. persons (1995) dalam rangga (2008) menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menyebutkan bahwa financial leverage tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. dari penjelasan diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: h7: perusahaan dengan financial leverage yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akun-tansi. komposisi asset (asset composition) komposisi aset meliputi current assets/total assets (cata), receivables/total assets (rvta), dan inventory/total assets (ivta) (rangga, 2008). persediaan dan piutang lebih mudah untuk dimanipulasi misalnya dengan menyajikan piutang fiktif dan menaikan jumlah persediaan. ferroz et al., (1991) menyatakan bahwa 75% perusahaan yang melakukan kecurangan akuntansi melakukan overstatement dari piutang usahanya dan persediaan (inventory), sehingga perusahaan yang menyajikan persediaan atau piutang yang tinggi terindikasi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi. selain itu dalam penelitian rangga (2008) juga menyebutkan bahwa komposisi aset cata, rvta dan ivta berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. dari penjelasan jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 173-188, juli 2008 177 tersebut dapat diturunkan pengembangan hipotesisi sebagai berikut: h8: perusahaan yang memiliki nilai cata, rvta dan ivta yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecu-rangan akuntansi. skala perusahaan (size) rangga (2008) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. nisa (2003) dalam asuahan (2008) menyebutkan perusahaan-perusahaan besar cenderung lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, karena kemampuannya mengakses pihak lain atau jaminan yang dimiliki berupa aset bernilai lebih besar dibanding perusahaan kecil situasi yang demikian akan mempengaruhi perusahaan kecil untuk melakukan kecurangan akuntansi guna mendapatkan dana. perusahaan kecil lazimnya belum dikenal masyarakat, oleh karena itu peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi lebih terbuka (maylianawati, 2006). maka melalui penelitian ini dapat diturunkan hipotesis sebgai berikut: h9: perusahaan yang berskala kecil memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecu-rangan akuntansi. capital turnover persons (1995) dalam rangga (2008) juga menyatakan bahwa manajer dari perusahaan yang melakukan kecurangan biasanya kurang bisa bersaing dibandingkan dengan manajer perusa-haan yang tidak melakukan kecurangan dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat perputaran modal perusahaan untuk menghasilkan pendapatan rendah sehingga manajemen akan cenderung melakukan kecurangan akuntansi untuk meningkatkan pendapatan. rangga (2008) menyebutkan bahwa capital turnover secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. dari penjelasan tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: h10: perusahaan dengan capital turnover yang rendah memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akun-tansi. faktor aditor opini auditor kecurangan akuntansi yang material dapat mempengaruhi opini yang diberikan oleh auditor (rangga, 2008). investor harus waspada saat perusahaan diberikan opini audit selain unqualified (qualified, disclaimer dan adverse). unqualified adalah opini yang diberikan karena auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang meterial. sehingga opini audit selain unqualified merupakan suatu indikator terjadinya kecurangan akuntansi (usa today dalam rangga, 2008). dalam penelitiannya rangga (2008) juga menyebutkan bahwa opini auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. dari penjabaran diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: eka fransiska firdaus & erni suryandari, pengaruh faktor kultur..... 178 h11: perusahaan yang diberikan opini audit non unqualified memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. jenis kap nichols dan smith (1983) dalam i putu (2008) menemukan bahwa kantor akuntan publik (kap) yang besar memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan kap yang lebih kecil. kualitas audit yang lebih tinggi dari kap besar memperbesar risiko terungkapnya kecurangan akuntansi. hal ini menimbulkan dugaan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan akuntansi akan menghindari penggunaan jasa audit dari kap besar dengan pertimbangan risiko terung-kapnya kecurangan tersebut (rangga, 2008). akan tetapi, rangga (2008) menemukan bahwa jenis kap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. dari penjelasan tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: h12: perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik yang termasuk dalam kelompok big four memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. faktor pemerintahan (governance factor) kecurangan akutansi sangat terkait dengan laba atau informasi yang disajikan oleh perusahaan. sylvia dan sidharta (2006) menyebutkan bahwa adanya sistem corporate governance diperusahaan diyakini akan membatasi pengelolaan laba oportunis. chtourou et al., (2001) dalam yunita (2008) juga mencatat prinsip gcg yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (constrain) aktifitas rekayasa kinerja yang mengaki-batkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan karena good corporate governance menegakkan empat prinsip yang melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan yaitu: keadilan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban sehingga rekayasa kinerja dapat dihambat. dari penjelasan tersebut dapat diturunkan hipotesis penelitan sebagai berikut: h13: perusahaan yang menerapkan good corporate governance dalam menjalankan perusahaannya berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. metode penelitian obyek penelitian populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan listing di bursa efek indonesia dari tahun 2002-2007 teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti. penelitian ini menggunakan daftar sanksi kecurangan akuntansi yang jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 173-188, juli 2008 179 dikeluarkan oleh badan pengawas pasar modal (bapepam). alat ukur variabel no variabel alat ukur 1 kecurangan akuntansi dummy 2 transaksi dengan pihak istimewa (thi) jumlah transaksi dengan pihak istimewa 3 pendiri perusahaan (pendiri) membagi jumlah pendiri perusahaan dalam dewan direksi secara keseluruhan 4 akuntan profesional (akt) jumlah individu dalam direksi dan manajemen senior yang mempunyai gelar akt 5 usia ceo (u ceo) dummy 6 pendidikan ceo dummy 7 strategi akuisisi (aks) jumlah akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan 8 financial leverage total liabilites/total assets 9 komposisi aset (cata, rvta,ivta) curent aset/total aset, receivable/total aset,inventory/ total asset 10 ukuran perusahaan (logta) logaritma natural dari nilai buku total aset 11 capital turnover (cato) sales/total aset 12 opini auditor dummy 13 jenis kap dummy 14 good corporate governance dummy uji statistik deskriptif uji statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian ringkasan data penelitian uji kualitas data (1) uji hosmer and lemeshow test digunakan sebelum melakukan analisis terhadap regresi logit langkah pertama adalah menilai kecocokan model terhadap data dengan fungsi hosmer lemeshowgoodness of fit. model dinyatakan cocok dengan data apabila nilai siginifikansi > 0,05 maka model dinyatakan layak digunakan untuk uji selanjutnya. (2) uji kesesuaian model uji kesesuaian model yang dilakukan dengan memban-dingkan nilai -2 likelihood (-2ll) awal dengan nilai -2likelihood (-2ll) akhir. apabila terjadi penurunan nilai maka mdel dinyatakan fit dengan data. eka fransiska firdaus & erni suryandari, pengaruh faktor kultur..... 180 (3) uji koefisien determinasi koefisien determinasi digunakan untuk menguji sejauhmana variabel dependen dapat dijelas-kan oleh variabel independennya. uji hipotesis dan analisis data teknik analisis data yang digunakan adalah regresi logistik dengan persamaaan sebagai berikut: y= z=b+b1x1 +b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5+ b6x6+ b7x+ b8x8+ b9x9+ b10x10+ b11x11+ b12x12+b13x13 keterangan: y = kecurangan akuntansi b = konstanta b1-b13 = koefisien regresi x1-x13 = variabel independen e = error term analisis hipotesis dengan menggunakan logit memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kriteria penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi p-value (probabilitas value). jika p-value (signifikansi )> α, 0.05 maka hipotesis ditolak begitu juga sebaliknya jika p-value < α,0.05 maka hipotesis diterima. analisis data dan pembahasan tabel 1 statistik deskriptif 125 0 1 ,10 ,296 125 2 36 9,14 6,559 125 ,00 68,95 4,4444 12,08557 125 1 4 1,57 ,664 125 33 58 46,02 5,385 125 0 1 ,51 ,518 125 1 14 4,11 2,838 125 ,03 9,55 ,7043 ,94909 125 ,00 2,32 ,5623 ,32595 125 ,00 6,08 ,4635 ,83086 125 ,00 3,74 ,2809 ,46479 125 6,99 30,86 22,4394 6,14713 125 ,00 12,54 ,7384 1,36470 125 0 1 ,20 ,402 125 0 1 ,53 ,501 125 0 1 ,44 ,498 125 ka thi pendiri akt uceo ceomba aks fl cata rvta ivta logta cato opini_audit kap gcg valid n (listwise) n minimum maximum mean std. deviation jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 173-188, juli 2008 181 tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel kecurangan akuntansi (ka) memiliki minimum sebesar 0 .00 dan niali maksimum sebesar 1.00, nilai rata-rata sebesar 0.10 dan dengan standar deviasi sebesar 0.296. variabel transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (thi) memilki nilai minimun sebesar 2.00, nilai maksimum sebesar 36.00, rata-rata sebesar 9.14 dan standar deviasi sebesar 6.559. variabel pendiri perusahaan (pendiri) memiliki niali minimum sebesar 0.00 dan niali maksimum sebesar 68.95, rata-rata sebesar 4.444 dan standar deviasi sebesar 12.08557. variabel akuntan profesional (akt) memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 4.00, rata-rata sebesar 1.57 dan standar deviasi sebesar 0.664. variabel usia ceo (uceo) memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum sebesar 58, rata-rata sebesar 46.02 dan satndar deviasi sebesar 5.385. variabel pendidikan ceo (ceo mba) memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, rata-rata sebesar 51 2.838 dan standar deviasi sebesar 0.518. variabel strategi akuisisi (aks) memiliki nilai minimum 1, maksimum 14, rata-rata 4.11 dan standar deviasi 2.838. variabel fl memiliki nilai minimum sebesar 0.03, maksimum 9.55, rata-rata sebesar 0.7043 dan standar deviasi sebesar 0.94909. variabel cata, rvta, ivta memiliki nilai minimum sebesar 0.03, 0.00, 0.00, nilai maksimum 2.32, 6.08, 3.74, rata-rata sebesar 0.4635 dan standar deviasi 0.32595, 0.83086, 0.46479. variabel ukuran perusahaan (logta) mempu-nyai nilai minimum 6.989, nilai maksimum 30.86, nalai rata-rata sebesar 22.4393 dan standar deviasi sebesar 6.14713. variabel cato memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum 12.54, nilai rata-rata sebesar 0.7384 dan nilai standar deviasi sebesar 1.3670. variabel opini audit memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata sebesar 0.20 dan nilai standar deviasi sebesar 0.402. variabel jenis kap (kap) memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum 1, nilai rata-rata sebesar 0.20 dan nilai standar deviasi 0.501. variabel good corporate governance (gcg) memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata sebesar 0.44 dan nilai standar deviasi sebesar 0,498. tabel 2 uji kecocokan model hosmer and lemeshow test 4,134 8 ,845 step 1 chi-square df sig. dari hasil pengujian diperoleh nilai chi square sebesar 4.134 dengan nilai sig sebesar 0.845. dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai sig 0.845 > alpha 0.05 sehingga dapat diambil keputusan bahwa model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. tabel 3 uji kesesuaian model -2ll awal (block number = 0) 84.092 eka fransiska firdaus & erni suryandari, pengaruh faktor kultur..... 182 -2ll akhir (block number =1) 24.536 sumber: data sekunder diolah tabel tersebut menunjukkan bahwa 2ll awal memiliki nilai sebesar 84.092, sedangkan -2ll akhir mengalami penurunan sebesar 24.356. penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. koefisien determinasi dilakukan untuk mrnguji sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. hasil pengujian koefisien determinasi dapat ditunjukkan dalam tabel berikut: tabel 4 koefisien determinasi model summary 24,536a ,353 ,754 st ep 1 -2 log likelihood cox & snell r square nagelkerke r square estimat ion t erminated at iteration number 12 because parameter estimates changed by less than , 001. a. tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai negelkelke r square sebesar 0.754 atau 75.4% hal ini berarti bahwa sebesar 75.4% variabel kecurangan akuntansi dapat dijelaskan oleh variabel thi, pendiri, akt, uceo, ceo mba, aks, cata, ivta, logta, cato, opini audit, kap dan gcg, sedangkan sisanya sebesar 24.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. nilai negelkerke r square dapat dapat diinterpretasikan seperti nilai r square pada regresi berganda (imam, 2005) tabel 4 hasil pengujian hipotesis variables i n the equation ,238 ,113 4,443 1 ,035 1,269 1,017 1,584 -1,944 1,157 2,821 1 ,093 ,143 ,015 1,383 2,317 1,345 2,968 1 ,085 10,145 ,727 141,564 ,131 ,176 ,559 1 ,455 1,140 ,808 1,608 -2,405 1,441 2,785 1 ,095 ,090 ,005 1,521 ,481 ,307 2,450 1 ,118 1,617 ,886 2,951 1,697 1,111 2,332 1 ,127 5,457 ,618 48,165 -6,063 4,475 1,835 1 ,176 ,002 ,000 15,011 1,071 ,788 1,849 1 ,174 2,920 ,623 13,676 2,681 1,570 2,913 1 ,088 14,592 ,672 316,912 -,741 ,319 5,393 1 ,020 ,477 ,255 ,891 1,150 1,317 ,763 1 ,382 3,160 ,239 41,722 6,000 3,006 3,983 1 ,046 403,581 1,114 146226,9 -6,799 3,817 3,173 1 ,075 ,001 ,000 1,979 3,505 3,006 1,360 1 ,244 33,291 ,092 12045,065 -2,839 7,957 ,127 1 ,721 ,059 thi pendiri akt uceo ceomba aks fl cata rvta ivta logta cato opini_audit kap gcg constant step 1 a b s.e. wald df sig. exp(b) lower upper 95,0% c.i.f or exp(b) variable(s) entered on st ep 1: thi, pendiri, akt, uceo, ceomba, aks, fl, cata, rvta, ivta, logta, cato, opini_ audit, kap, gcg. a. dari hasil analisis, terdapat tiga hipotesis yang berhasil diterima yaitu h1, h9, dan h11. sedangkan sepuluh hipotesis lainnya ditolak. hipotesis pertama (h1) yang menyatakan bahwa transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap kecendejurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 173-188, juli 2008 183 rungan kecurangan akuntansi berhasil diterima. penemuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh geriesh (2003) dalam rangga (2008) yang menemukan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kecurangan akuntansi sering melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis kedua (h2) yang menyatakan perusahaan dengan persentase pendiri perusahaan yang besar dalam dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ditolak. hal itu dikarenakan kepemilikannya rata-rata berada dibawah 5% sedangkan kepemilikan diatas 5% didominasi oleh perusahaan lain, sehingga menghasilkan persentase yang kecil. hasil penelitian ini signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa persentase pendiri perusahaan yang besar dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis ketiga (h3) yang menyatakan perusahaan yang memiliki sedikit akuntan profesional dalam manajemen senior dan dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan perusahaan menerapkan sistem reqruitment karyawan yang sangat bagus. hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki sedikit akuntan profesional tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis keempat (h4) yang menyatakan perusahaan yang memiliki ceo berusia muda berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan sebagian besar perusahaan yang memiliki ceo berusia muda memiliki mentor yang mengarahkan ceo berusia muda. hal tersebut terlihat dari sistem manajemen yang mengarahkan interaksi antara ceo yang masih muda dengan seniornya. hasil penelitian ini kontradiksi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan usia ceo berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis kelima (h5) yang menyatakan perusahaan yang banyak memiliki ceo bergelar mba berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan gelar mba didominasi oleh jajaran dewan komisaris sedangkan para ceo rata-rata memiliki jenjang pendidikan strata 1. hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) akan tetapi, penelitian ini kontradiksi dengan penelitian troy (2003) yang menemukan bahwa ceo bergelar mba berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan akuntansi. hipotesis keenam (h6) yang menyatakan perusahaan yang sering melakukan strategi akuisisi memiliki pengaruh positif terhadap kecende-rungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan perusahaan yang melakukan eka fransiska firdaus & erni suryandari, pengaruh faktor kultur..... 184 strategi akuisisi memiliki pengendalian yang kuat terhadap anak perusahaan, pengendalian untuk mengatur dan menentukan kebijakan financial dan operasional, sehingga anak perusahaan berada dibawah kendali perusahaan yang kepemilikan sahamnya diatas 50%. hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa strategi akuisisi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis ketujuh (h7) yang menyatakan perusahaan dengan financial leverage yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap kecende-rungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan perusahaan banyak mengalihkan modalnya ke equity financing sehingga mengkibatkan terjadi penurunan jumlah modal dari aktivitas operasi yang menyebabkan rendahnya financial laverage perusa-haan. hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa financial laverage tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis kedelapan (h8) yang menyatakan perusahaan yang memiliki cata, rvta dan ivta yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan maupun pendapatan sebagai akibat dari menurunnya daya beli masyarakat dan terjadi penurunan suku bunga yang mengaki-batkan menurunnya pendapatan bunga, sebagai akibat dari krisis financial yang dialami bangsa indonesia. hasil penelitian ini kontradiksi dengan penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa komposisi aset memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis kesembilan (h9) yang menyatakan perusahaan yang berskala kecil memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi diterima. penelitian ini signifikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan secara positif signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh syhilvia dan sidharta (2006) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengelolaan laba (earning manajemen). hipotesis kesepuluh (h10) yang menyatakan perusahaan dengan capital turnover yang rendah memiliki pengaruh negatif terhadap kecende-rungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan sampel dari penelitian bukan hanya perusahaan manufaktur tetapi juga perusahaan jasa sehingga tingkat penjualanya sangat rendah, dan mengakibatkan capital turnover-nyapun rendah. hasil peneli-tian ini kontradiksi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa capital turnover memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis kesebelas (h11) yang menyatakan perusahaan yang diberikan opini audit non unqualified memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi diterima. hasil jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 173-188, juli 2008 185 penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan bahwa opini audit non unqualified berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. hipotesis keduabelas (h12) yang menyatakan perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik yang termasuk kedalam big four memiliki pengaruh terhadap kecende-rungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan menerapkan mekanisme lain dalam mengurangi tingkat kecurangan akuntansi, seperti penerapan sistem pengendalian internal yang sangat bagus, sehingga mereka tidak memfokuskan pada penggunaan kap big four. hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh rangga (2008) yang menemukan jenis kap tidak berpengaruh terhadap kecende-rungan kecurangan akuntansi. hipotesis ketigabelas (h13) yang menyatakan perusahaan yang menerapkan good corporate governance dalam menjalankan usahanya memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ditolak. hal tersebut dikarenakan komite audit yang merupakan salah satu proksi dari gcg tidak berasal dari jurusan akuntansi. kedua masalah tersebut akan menyebabkan komite audit cenderung berpihak kepada manajemen ketika ada ketidak cocokan antara manajemen dan auditor ekstenal. hasil penelitian ini didukung oleh penelitian i putu (2008) yang menemukan bahwa good corporate governance yang diproksikan dengan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba kesimpulan, saran dan keterbatasan kesimpulan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin meningkat apabila transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa semakin banyak, semakin kecil ukuran perusahaan dan semakin banyak opini audit non unqualified yang diberikan oleh auditor. akan tetapi ada sepuluh variabel dalam penelitian ini yang tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi antara lain: variabel pendiri perusahaan, akt, usia ceo, ceo mba, akuisisi, financial leverage, komposisi aset (cata, rvta ivta),cato, kap dan good corporate governance. saran dalam penelitian selanjutnya menganti variabel yang tidak signifikan dengan variabel lain misal variabel independensi agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. keterbatasan sampel perusahaan yang melakukan kecurangan akuntansi sangat terbatas sehingga perbandingannya sangat tidak signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan akuntansi. eka fransiska firdaus & erni suryandari, pengaruh faktor kultur..... 186 daftar pustaka affandi hutapae., 2002,” karakteristik profesionalisme akuntan”. google. com agus harnanto., 1997.” akuntansi keuangan sarana pertanyaan dan jawaban”. bpfe ugm yogyakarta ali muhariffendi., 2008,” tanggung jawab akuntan publik dalam pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan. arfendi blog.com almasdi., 2000,” profesionalisme pegawai”. blogger. com andri rachmawati., 2007,” analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan”, makalah simposium nasional akuntansi x. asuahaan rembulan., 2008. “pengaruh struktur aktiva, tingkat pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan cost of equity terhadap struktur modal”, indoskripsi. danny mardisal., 1995. mekanisme perpajakan baru”. google. com desi ilona dan zaitul., 2005,” hubungan informasi akuntansi keuangan dan mekanisme corporate governance”. dhaliwal dan heitzman shane, zhen li oliver., 2005. tax laverage and cost of equity capital. ssrn endang raino wirjono., 2005.” kepemilikan institusional sebagai pemonitor manajemen laba melalui pemilihan auditor berkualitas”. jurnal bisnis dan ekonomi. feroz e.h.park and pastena v.s., 1991.” the financial and market effecs of the sec accounting and auditing enforecment release”. ssrn hadri kusuma, dan wigiya sari ayu udiana., 2003.”manajemen laba oleh perusahan pengakuisisi sebelum merger dan akuisisi di indonesia”. jurnal akuntansi dan auditing indonesia. i putu sanjaya sugiarta., 2008,”auditor eksternal, komite audit, dan manajemen laba”, jurnal riset akuntansi indonesia. vol ii, no. 1. imam ghozali., 2005,”aplikasi analisis multivariet dengan program spss”, badan penerbit universitas diponegoro. irene tejakusuma dan eko pudjolaksono., 2002,” pengaruh opini auditor atas laporan keuangan terhadap earning managemen pada perusahaan go public”. jati akuntansi. joe wiriawan.,”back to work”.smaxta media.com. john ferieys., 2004,” analysis of financial laverage”. ssrn jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 173-188, juli 2008 187 kautsar., 2007,” pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada perusahaan ritel di ko. indoskripsi. com. liana susanto., 2007, “analisis pengaruh rasio keuangan terhadap underpricing perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana di bursa efek jakarta”. jurnal akuntansi. maghfiroh., 2008, “hubungan skeptisisme profesonal auditor dan situasi audit, etika, pengalaman, keahlian audit dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik”. makalah simposium nasional akuntansi, xi, pontianak. maghfoedz., 1994,”pengaruh ukuran perusahaan dan perputaran aktiva terhadap manajemen laba perusahaan. indoskripsi dan thesis. com markoczi., 1997,” pengaruh budaya organisasi terhadap manajemen laba”. jurnal riset akuntansi indonesia. marsidonda maski dan idrus fachri., 1999,” pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal”. indoskripsi.com maylianawati., 2006, “ manajemen laba pada penawaran saham perdana di bursa efek jakarta: analisis dengan model healy”. makalah simposium nasional akuntansi x. munawir., 2008, “ financial leverage”. indoskripsi. com nisa vidiyati., 2003,”pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap struktur modal”. indoskripsi. com. payamta dan dody setiawan,. 2004, “ analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan publik di indonesia”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 7, no.3. peri umar farouk., 2008,”capital turnover”. indoskripsi. pfeffer., 2007,”ceo bukan segalanya”. gudang data. rahmat., 2008, “pajak dan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal”. suara harian merdeka. rangga soselisa., mukhlasin., 2008, “pengaruh faktor kultur organisasi, manajemen, strategi, keuangan dan auditor terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”, makalah simposium nasional akuntansi xi, pontianak. revenscraft david dan scherer, f.m, 1989. “the profitability of merger”. the international journal. eka fransiska firdaus & erni suryandari, pengaruh faktor kultur..... 188 riyanto., 2007.,”mengenal opini auditor”. indoskripsi.com sri trisnaningsih,. 2007,”independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pemahaman pengaruh good corporate governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor”. makalah simposium nasional akuntasi, x, makassar. suad husnan., 1997,” manajemen keuangan”. bpfe ugm. susanto., 2008,”anggapan ceo muda kurang mumpuni”, indoskripsi. susiana arleen herawati,., 2007, “ analisis pengaruh independensi, mekanisme coorporate governance dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan”, makalah simposium nasional akuntansi x, makassar. sutarjo., 1992,” pengaruh merger dan akuisisi terhadap harga saham dan volume perdagangan saham pada perusahaan publik yang terdaftar di bei. nemeid blog.com. sutrisno bakhir., 2001,”manajemen modal kerja”. skripsi dan tesis. com. sylvia veronica., 2005, “pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek coorporate governance terhadap pengelolaan laba”, makalah simposium nasional akuntansi vii, solo. sylvia, veronica dan sidharta utama., 2006,”pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan praktek corporate governance terhadap pengelolaan laba”. jurnal riset akuntansi indonesia. troy janene., 2003, “ manajerial and srategic factor leading to accounting fraud”. ssrn. wilopo., 2006 “analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”, jurnal riset akuntansi indonesia. vol. 9. yie ke veliana., 2007,” pengaruh struktur kepemilikan perusahaan dan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap daya informasi akuntansi”, simposium nasional akuntansi, x, makassar. yunita heryanti., 2008,”pengaruh implementasi corporate governance terhadap pengungkapan informasi”. skripsi dan thesis.com zulfikar., 2008,”investmen guide”, e samuel. com layout januari 2014 pendahuluan berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional no. 179/u/2001 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi (ppak), ppak adalah pendidikan lanjutan yang dapat ditempuh setelah lulus dari program sarjana s1 dan hanya dapat ditempuh oleh mahasiswa lulusan akuntansi. tujuan ppak menurut kepmendiknas tersebut adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian dibidang profesi akuntansi dan memberikan kompetensi keprofesian akuntansi. dikeluarkannya ke-putusan menteri tersebut diharapkan dapat membuat mahasiswa akuntansi lulus program s1 faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak) zazuk sapitri* & rizal yaya program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, d.i. yogyakarta, 55183, telp +274 387656, indonesia. *corresponding author, e_mail address: rizalyaya@gmail.com abstract the purpose of this study is to determine factors that influence students’ interest in enrolling in the accounting professional education (ppak). some independent variables are hypothesised to have influence on the students interests. sample of this study is 609 students majoring in accounting at semesters 6 and 8 at universitas muhammadiyah yogyakarta (umy). to answer research hypotheses, data were analysed by using multiple regression test. the result shows that variables of motivation for quality, motivation for gaining knowledge, education costs, and lenght of study have positive and significant effects on students’ educational interests in enrolling in ppak. on the other hand, variables of career motivation, economic motivation, social motivation, title motivation, and motivation to take usap exam do not have effect on students’ interest to take ppak. keywords: motivation; cost of education; duration of study; accountant professional education abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam mendaftar di pendidikan profesional akuntansi (ppak). sampel penelitian ini adalah 609 mahasiswa jurusan akuntansi di semester 6 dan 8 di universitas muhammadiyah yogyakarta (umy). untuk menjawab hipotesis penelitian, data dianalisis dengan menggunakan uji regresi berganda. hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi untuk kualitas, motivasi untuk memperoleh pengetahuan, biaya pendidikan, dan panjang dari studi memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepentingan pendidikan siswa dalam mendaftar di ppak. di sisi lain, variabel motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi judul, dan motivasi untuk mengambil ujian usap tidak memiliki efek pada minat siswa untuk mengambil ppak. kata kunci: motivasi; biaya pendidikan; masa studi; pendidikan profesional akuntan yang berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan di bidang akuntansi untuk memilih melanjutkan pendidikannya ke ppak. selanjutnya, mahasiswa yang sudah mengikuti ppak akan memperoleh gelar ak dan nantinya berhak mengikuti ujian sertifikat akuntan publik (usap) yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan izin praktek sebagai akuntan publik. akan tetapi, keluarnya peraturan tersebut ternyata belum dapat mendorong laju kemauan mahasiswa akuntansi lulusan program s1 untuk melanjutkan ke ppak. hal ini dapat dilihat dari press release yang dikeluarkan oleh iai. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 16 no.1 januari 2015 47 dalam laporan terbaru, jumlah anggota akuntan di indonesia sebanyak 17.649. sebagai perbandingan, hingga desember 2013, malaysian institute of accountants (mia) memiliki anggota 30.503 orang. anggota institute of singapore chartered accountants (isca) per 31 december 2013 tercatat sebanyak 27.394 orang. per juli 2013, jumlah anggota philippine institute of certified public accountants (picpa) mencapai 22.072 orang. bahkan thailand per desember 2013 memiliki 57.244 akuntan yang tercatat sebagai anggota federation of accounting profession (fap). (iai, 2014). melihat rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan profesio-nalisme ditengah tingginya kebutuhan dan tuntutan peningkatan pekerjaan. maka diperlukan pengetahuan dari dalam diri mahasiswa terhadap minat untuk mengikuti ppak. agar dapat meningkatkan kemampuan di bidang akuntansi. adanya undangundang no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik, diharap dapat lebih mensosialisasikan profesi akuntan publik kepada masyarakat akan pentingnya penggunanaan jasa akuntan dalam prakteknya di lingkungan masyarakat. akuntan publik lebih dibutuhkan karena mempunyai peranan yang penting dalam mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan mutu informasi dalam bidang keuangan. karena tugas akuntan publik adalah bertanggung jawab terhadap opini atau pendapat atas laporan keuangan. penelitian tentang minat mengikuti ppak merupakan sesuatu yang penting dilakukan. agar ppak semakin diminati dan profesi akuntansi bisa semakin berkembang, sangat perlu diketahui faktorfaktor yang mempengaruhi minat tersebut. dari segi akademik, penelitian terdahulu tentang minat mengikuti ppak menunjukkan adanya berbagai faktor yang berpengaruh. ayuningtyas dan prihantini (2012) menemu-kan bahwa motivasi mencari ilmu pengetahuan, motivasi ekonomi, motivasi gelar, dan lama pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak. akan tetapi raminten (2012) menemukan bahwa motivasi mencari ilmu, biaya pendidikan dan lama pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mengikuti ppak, sedangkan variabel seperti motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi gelar, dan motivasi mengikuti usap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mengikuti ppak. adanya perbedaan hasil tersebut, penelitian lebih lanjut sangat relevan dilakukan untuk mengkofirmasi faktor-faktor yang berpengaruh. penelitian ini mengom-binasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan harapan analisis dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat mengikuti ppak menjadi lebih baik. disamping itu, interviu tambahan juga dilakukan kepada responden mengenai minat terhadap ppak dengan mempertimbangkan peraturan menteri keuangan no. 25/mk.01/2014 yang dike-luarkan pemerintah pada saat penelitian ini berada pada tahap finalisasi. interview tambahan dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan manfaat penelitian ini, karena peraturan terbaru tersebut menyatakan syarat untuk memperoleh gelar ‘akuntan’ (ak) adalah lulus ujian sertifikasi akuntan profesional dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam 7 tahun terakhir (kmk pasal 2 sampai dengan 5). tinjauan literatur dan perumusan hipotesis motivasi motivasi berasal dari kata motif (motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu (djaali, 2008). oleh karena itu, motivasi dapat berarti suatu kondisi yang jurnal akuntansi & investasi48 mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/ kegiatan yang berlangsung secara wajar. menurut hamzah (2007) motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. oleh karena itu perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya motivasi mempunyai dua bentuk, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. (swasta dan sukatjo, 1991, dalam tengker dan morasa, 2007). motivasi positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu, misalnya dengan memberikan promosi, memberikan insentif atau tambahan penghasilan. motivasi negatif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara paksa. dalam teori motivasi banyak dimensi motivasi, diantaranya adalah kualitas, karir, ekonomi dan sosial (widyastuti, 2004). motivasi kualitas merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang yang memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. motivasi karir menunjuk pada dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan/karir yang lebih baik dari sebelumnya. motivasi karir dapat diukur dengan mengetahui seberapa besar keinginan seseorang dalam meningkatkan karirnya yaitu memperoleh kesempatan promosi jabatan, pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang, mendapat perlakuan profesional, mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam bekerja, mening-katkan kemampuan berprestasi, mampu melaksanakan beban pekerjaan dengan baik dan mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan dunia pekerjaannya. motivasi ekonomi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mening-katkan kemampuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial yang diinginkannya. motivasi ekonomi dinilai dari seberapa besar dorongan meningkatkan penghargaan ekonomi baik berupa penghargaan langsung, seperti pembayaran gaji pokok, atau upah dasar, overtime/ gaji dari lembur, pembayaran untuk hari libur, pembagian dari laba dan berbagai bentuk bonus berdasarkan kinerja lainnya. sedangkan penghargaan tidak langsung meliputi asuransi pembayaran liburan, tunjangan biaya sakit, program pensiun dan berbagai manfaat lainnya. motivasi sosial diartikan sebagai suatu dorongan seseorang untuk melakukan perbuatan dengan tujuan bernilai sosial, memperoleh pengakuan maupun peng-hargaan dari lingkungan dimana seseorang berada. motivasi sosial berhubungan dengan keinginan seseorang untuk diakui eksis-tensinya dan prestasi. pendidikan profesi akuntansi pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan lanjutan setelah selesai menem-puh pendidikan sarjana atau s1 jurusan akuntasi. berdasarkan surat keputusan men-diknas ri no. 179/u/2001 tentang penyelenggaraan ppak. ppak bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keah-lian dibidang akuntansi dan memberikan kompetensi keprofesiannya. menurut inter-nasional federation of accountants, yang dimaksud dengan profesi akuntansi adalah semua bidang pekerjaan yang memper-gunakan keahlian dibidang akuntan, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, vol. 16 no.1 januari 2015 49 akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja pada pemerintah atau akuntan sebagai pendidik. dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi,pajak dan konsultan manajemen. penelitian terdahulu berbagai penelitian tentang minat mahasiswa mengikuti ppak pernah dilakukan pada mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di indonesia. tengker dan morasa (2007) melakukan penelitian pada mahasiswa akuntansi fe unsrat manado. penelitian mereka menyebutkan bahwa motivasi karir mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. penelitian indrawati (2009) menyatakan bahwa motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi sosial secara signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. sedangkan hanya motivasi ekonomi yang tidak secara signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. pada tahun 2011, raharja menyatakan bahwa motivasi karir, motivasi mencari ilmu, motivasi mengikuti usap, berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak, sedangkan motivasi gelar, motivasi ekonomi, dan biaya pendidikan tidak perpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. di tahun 2012, raminten melakukan penelitian pada mahasiswa program s1 akuntansi universitas semarang. hasil penelitiannya menyatakan bahwa motivasi mencari ilmu, biaya pendidikan dan lama pendidikan tidak perpengaruh signifikan terhadap minat. sedangkan motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi mengikuti usap memiliki pengaruh terhadap minat mengikuti pendidikan profesi akuntansi. pada tahun yang sama, ayuningtyas dan prihantini (2012) menyatakan bahwa motivasi karir, motivasi mengikuti usap,motivasi kualitas dan biaya pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak. sedangkan motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi gelar dan lama pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak. lebih lanjut, nurhayani (2012) meneliti mahasiswa jurusan akuntansi di tujuh perguruan tinggi swasta di medan. hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan motivasi sosial, motivasi karir, motivasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengiuti ppak. sedangkan secara parsial motivasi sosial, motivasi karir, dan motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak. motivasi kualitas dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak motivasi kualitas merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang yang memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang diteku-ninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. adanya motivasi kualitas yang tinggi maka akan mengem-bangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga sumber daya manusianya akan meningkat sesuai dengan kualitas yang dimi-likinya. raminten (2012) meneliti tentang pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak. penelitian indrawari, 2009 yang menyatakan bahwa motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat maha-siswa untuk mengikuti pendidikan jurnal akuntansi & investasi50 profesi akuntansi. penelitian selanjutnya widyastuti (2004) yang menyatakan bahwa motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi mahasiswa yang mengikuti ppak akan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dibidang akuntansi, karena ppak dapat meningkatkan profesionalisme dibidang akuntansi. yang nantinya akan meningkatnya kualitas seorang akuntan. berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : h 1a : motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak. motivasi karir dan minat mahasiswa akuntansi mengikuti ppak menurut (ellya dan yuskar, 2006) karir merupakan suatu keahlian atau keprofesionalan seseorang dibidang ilmunya yang dinilai berdasarkan pengalaman kerja yang akan memberikan kontribusi kepada organisasi. pemilihan karir adalah ungkapan diri seseorang karena pilihan menunjukan motivasi seseorang, ilmu, kepribadian, dan seluruh kemampuan yang dimiliki. raminten (2012) mengungkapkan bahwa variabel motivasi karir berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak. hal yang sama juga dinyatakan oleh indrawati (2009) bahwa motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendi-dikan profesi akuntansi. motivasi karir menunjuk pada dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan/karir yang lebih baik dari sebelumnya. semakin tinggi kualitas pendidikan yang dimiliki seseorang akan semakin tinggi kedudukan, jabatan,/karir seseorang tersebut. berda-sarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : h 1b : motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. motivasi ekonomi dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak motivasi ekonomi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial yang diinginkannya. karena dengan kemampuan dan gelar yang dimiliki akan membuat seseorang tersebut mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang diterimapun akan lebih memuaskan. berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : h 1c : motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. motivasi sosial dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak motivasi sosial diartikan sebagai suatu dorongan seseorang untuk melakukan perbuatan dengan tujuan bernilai sosial, memperoleh pengakuan maupun penghar-gaan dari lingkungan dimana seseorang berada. dengan memiliki gelar akuntan, maka muncul kepuasan batiniah dimana seseorang tersebut dapat diakui oleh orang lain atau lingkungan dengan kemampuan yang dimilikinya. selanjutnya identitas tersebut akan lebih dipandang oleh ling-kungan sekitar. berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : h 1d : motivasi sosial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. motivasi mencari ilmu dan minat t mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak motivasi mencari ilmu dapat disim-pulkan sebagai dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk mendapatkan dan meningkatkan ilmu vol. 16 no.1 januari 2015 51 pengetahuan serta kemampuan dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. ppak merupakan sarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan ber-manfaat pula untuk meningkatkan keprofe-sionalisme akuntan. berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : h 1e : motivasi mencari ilmu berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. motivasi gelar dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak sebelum adanya ppak, ada beberapa universitas yang lulusannya sudah bergelar ak. universitas itu seperti: universitas gadjah mada, universitas indonesia, universitas sumatra utara, universitas airlangga, universitas padjajaran, universitas brawijaya, dam stan. namun kini setelah dikeluarkannya surat keputusan menteri pendidikan nasional nomor. 179/u/2001 tentang penyelenggaraan ppak, lulusan s1 hanya memiliki gelar s.e dan gelar ak akan dimiliki oleh mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi akuntansi. gelar merupakan identitas mengenai keahlian seseorang dalam bidang ilmu tertentu. semakin banyak gelar yang dimiliki maka menunjukan semakin berkualitas pendidikan yang dimiliki seseorang tersebut. gelar ak lebih menunjukan kualitas dan spesifikasi seseorang tersebut dibandingkan dengan seseorang lulusan s1 akuntansi yang bergelar s.e. berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. h 1f : motivasi gelar berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. motivasi mengikuti usap dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan sertifikasi akuntan publik (usap) dan sertifikat akan dikeluarkan oleh iapi. sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari departemen keuangan. berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : h 1g : motivasi mengikuti usap berpe-ngaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. biaya pendidikan dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak biaya pendidikan yang mahal telah menjadi permasalahan klasik hampir seluruh penduduk di indonesia. dan salah satu penghalang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. biaya untuk pendidikan profesi akuntansi jauh lebih besar dibanding dengan biaya pendidikan s1. mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan lanjutan maka mereka akan lebih memilih untuk bekerja terlebih dahulu. berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : h 2 : biaya pendidikan berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. lama pendidikan dan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ppak untuk mendapatkan gelar akuntan, calon akuntan harus menempuh pendidikan terlebih dahulu selama kurang lebih 1,5 tahun. hal ini dapat membuat sarjana s1 akuntansi tidak ingin melanjutkan pendidikan profesi karena selama menempuh pendidikan s1 mereka sudah menghabiskan waktu selama 4 tahun. maka banyak dari mereka lebih memilih untuk bekerja terlebih dahulu agar ilmu yang di dapat selama waktu jurnal akuntansi & investasi52 kuliah s1 dapat langsung di pergunakan. berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : h 3 : lama pendidikan berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti ppak. metode penelitian sampel penelitian dilakukan di universitas muhammadiyah yogyakarta (umy) dengan subjek penelitian mahasiswa program studi akuntansi yang masih aktif, tahun angkatan 2010-2011 atau semester 6 dan 8. berdasarkan data tata usaha fakultas ekonomi umy, jumlah mahasiswa kelompok ini adalah sebanyak 609 mahasiswa. untuk keperluan penelitian, sebanyak 160 disebarkan selama bulan januari 2014 dan sebanyak 7 atau 4% kuesioner tidak kembali. dengan demikian jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 153 atau 96% response rate. rincian proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut: tabel 1: sampel dan response rate tabel 2. karakteristik responden jenis kelamin tabel 3. semester yang telah ditempuh responden karakteristik responden dari 153 mahasiswa yang dijadikan responden dapat diketahui karakteristik masing-masing responden yang terdiri dari jenis kelamin dan semester yang sedang ditempuh. berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 73 orang atau 48% dan perempuan sebanyak 80 orang atau 52 % (lihat tabel 2). berdasarkan semester yang sedang ditempuh dapat diketahui bahwa responden semester 6 sebanyak 66 orang atau 43% dan semester 8 sebanyak 87 orang atau 57% (lihat tabel 3). data dan teknik pengumpulan data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui objek. dalam penelitian ini data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi semester 6 dan 8 di universitas muhammadiyah yogyakarta. teknik pengambilan data yang digunakan yaitu dengan membagikan kuisioner dan mengadakan interviu atau wawancara kepada responden. menurut arikunto (2006) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui. adapun interviu adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, interviu diguanakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu. sebelum melakukan penyebaran kuesioner dilakukan uji coba atau pilot tes kepada 15 mahasiswa yang tidak masuk dalam sampel vol. 16 no.1 januari 2015 53 penelitian. uji coba ini dilakukan untuk menguji apakah kuesioner yang akan disebarkan dapat dipahami isi dan bahasanya oleh kalangan mahasiswa. definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian variabel dependen dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). variabel minat mengikuti pendidikan profesi akuntansi ini diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh widyastuti (2004). variabel minat diukur dengan lima pertanyaan yang langsung mempertanyakan minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai 5. sikap responden yang “sangat tidak setuju” diawali dengan poin 1 (satu) yang dapat diartikan bahwa minat responden rendah. dan sikap responden yang “sangat setuju” diakhiri dengan point 5 (lima) yang berarti minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi tinggi. variabel independen pengukuran variabel independen diukur dengan skala likert 5. variabel motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekomoni, motivasi sosial, motivasi mencari ilmu diproksikan dengan pertanyaan dengan skala 5 poin diambil dari nur amalia khoirun nisa. sedangkan motivasi gelar, motivasi mengikuti usap, biaya pendidikan dan lama pendidikan diproksikan dengan pertanyaan dengan skala likert 5 poin diambil dari kuesioner nugroho (2011). untuk menunjukan sikap respondeen mengenai pertanyaan tersebut diberikan pilihan nilai antara lain: sangat setuju (5), setuju (4), netral (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1). motivasi kualitas merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang yang memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. indikator yang digunakan adalah : dapat berfikir dengan baik agar kualitas sebagai sarjana tidak diragukan, dan yakin dapat bekerja dengan baik. motivasi karir dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan/karir yang lebih baik dari sebelumnya. indikator yang diguanakan anata lain : promosi jabatan, bekerja sesuai dengan latar belakang, dan memperluas jaringan kerja. motivasi ekonomi ini adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial yang diinginkannya. indikator yang digunakan : penghasilan yang lebih besar, kesejahteraan, dan fasilitas penunjang kerja. motivasi sosial suatu dorongan seseorang untuk melakukan perbuatan dengan tujuan bernilai sosial, memperoleh pengakuan maupun penghar-gaan dari lingkungan dimana seseorang berada. indikator yang digunakan: memperoleh prestasi dimasyarakat, kebanggaan diri, dan mampu berhubungan dengan yang lain. motivasi mencari ilmu dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk mendapatkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam bidang yang jurnal akuntansi & investasi54 ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. indikator yang digunakan : pemahaman tentang ilmu pengetahuan akuntansi, meningkatkan keahlian dalam praktik audit. motivasi gelar dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk menunjukkan kualitas dan kemampuan dibidang tertentu. indikator yang diguanakan pemberian gelar ak. motivasi mengikuti usap dorongan dari diri sendiri untuk melakukan ujian sertifikat akuntan publik setelah mengikuti pendidikan profesi. indikator yang digunakan : mengikuti usap. biaya pendidikan merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai segala keperluan dan selama aktivitas pendidikan untuk mendukung secara material tercapainya prestasi pendidikan dimasa mendatang. indikator yang digunakan adalah persepsi apakah biaya dinilai mahal atau tidak oleh sampel. lama pendidikan jangka waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan pendidikannya. indikator yang digunakan: lama pendidikan yang panjang. uji kualitas instrumen dan data untuk menguji instrumen penelitian, dilakukan ujia validitas dan reliabilitas. uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknyakuesioner. suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. uji validitas dilakukan dengan pearson correlation yaitu melihat nilai sig masing-masing skor butir pertanyaan. berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa semua butir pertanyaan adalah valid. uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan koefisien cronbach alpha. suatu instrumen dikatakan reliabel jikanilai cronbach alpha>0,6. dari hasil uji reliabilitas tersebut menjelaskan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian diperoleh nilai cronbach alpha >0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan (motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi mencari ilmu, minat) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. untuk menguji kualitas data dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan hetero-kedastisitas. uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. pengujian normalitas data dilakukan dengan uji one sample kolmogorov-smirnov. secara keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dinyatakan terdistribusi secara normal, karena diperoleh nilai asymp.sig sebesar 0,941 > dari nilai signifikansi 0,05. untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dengan melihat tolerance dan lawannya nilai variance inflation factor (vif). suatu model regresi yang terdapat multikolinearitas apabila nilai toleransi < 0,10 atau sama dengan nilai vif > 10. hasil uji multikolonieritas bahwa nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai vif kurang dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolonieritas, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multi-kolonieritas. untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji white dilakukan dengan cara membandingkan antara probabilitas t vol. 16 no.1 januari 2015 55 statistik hasil regresi dari residual yang dikuadratkan dengan variabel independen dengan á nya. jika probabilitas t statistic > á, maka tidak signifikan ada masalah heteroskedastisitas. hasil uji heteroskedastisitas dengan uji park dapat diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel motivasi kualitas (mku), motivasi karir (mka), motivasi ekonomi (me), motivasi sosial (ms), motivasi mencari ilmu (mmi), motivasi gelar (mg), motivasi usap (musap), biaya pendidikan (bp), lama pendidikan (lp) > 0,05 sehingga tidak mengalami gangguan heteroskedatisitas. uji hipotesis dan analisa data alat uji analisis yang digunakan untuk menguji semua hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan program komputer, yaitu program spss (statistical package for social science). berikut adalah model penelitian yang digunakan : mt = a +b1mku + b2mka + b3me + b4ms + b5mmi + b6mg + b7musap + b8bp + b9lm + e hasil dan pembahasan statistik deskriptif minat mengikuti ppak minat mahasiswa umy untuk mengikuti ppak setelah studi s-1 sangat tinggi. dari 153 responden penelitian terdapat 68,63% yang menyatakan setuju atau sangat setuju mengikuti ppak dan hanya 2,61% yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. jumlah mahasiswa umy yang akan mengikuti ppak akan bisa bertambah karena terdapat 28,76% yang masih ragu-ragu untuk mengikuti ppak setelah selesai studi s-1 nanti. hasil uji determinasi uji determinasi dilakukan dengan menentukan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted r2). koefisien determi-nasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel indepen-den berpengaruh terhadap variabel dependen (lihat tabel 5). dari hasil tabel tersebut diketahui bahwa nilai adjusted r squaresebesar 0,587 atau 58,7%.hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi dapat dijelaskan sebesar 58,7% oleh variabel independen yaitu motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi mencari ilmu, motivasi gelar, motivasi usap, biaya pendidikan, lama pendidikan. sedangkan sisanya sebesar 41,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. hasil uji hipotesis berdasarkan tabel 6 dapat dilihat hasil uji anova diperoleh nilai f hitung adalah sebesar 25.040 dengan nilai signifikansi (0,000) < alpha (0,05) yang artinya bahwa secara simultan/bersama-sama kesembilan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiwa mengikuti ppak. pengujian hipotesis pertama sampai keenam dilakukan dengan menunjukan uji parsial (t test). uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (lihat tabel 7). pengujian hipotesis pertama (h 1a ) variabel motivasi kualitas (mku) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,283 atau dengan nilai jurnal akuntansi & investasi56 signifikansi 0,000 < á (0,05). artinya pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah positif signifikan. dengan demikian, hipotesis pertama diterima, bahwa motivasi kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh raminten (2012) dan indrawati (2009) bahwa motivasi kualitas merupakan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakarta mempunyai minat mengikuti pendidikan profesi akuntansi karena mempunyai motivasi untuk meningkatkan kualitas,yaitu sebagai sarjana akuntansi yang tidak diragukan kemampuannya. dalam sebuah interview, salah satu mahasiswa menyatakan: “dengan mengikuti ppak dapat mengingkatkan profesionalisme dibidang akuntansi. sehingga dapat meningkatkan kualitas seorang akuntan”. tabel 4. minat responden mengikuti ppak tabel 5. hasil uji determinasi adjusted tabel 6. hasil uji nilai f tabel 7. hasil uji parsial (t test) vol. 16 no.1 januari 2015 57 pengujian hipotesis kedua (h 1b ) variabel motivasi karir (mka) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,080 atau dengan nilai signifikansi 0,318 > á (0,05). artinya pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah negatif tidak signifikan. dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilaku-kan oleh ayuningtyas dan prihantini (2012) bahwa motivasi karir merupakan faktor yang tidak mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi. hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh raminten (2012) yang menyatakan bahwa motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi. berdasarkan interview kepada mahasiswa yang tidak berminat mengikuti ppak diketahui alasannya adalah karena menganggap tanpa mengikuti pendidikan profesi akuntansi seseorang bisa meningkatkan karir sebagai seorang pengusaha, karena seorang pengusaha tidak perlu mengikuti pendidikan profesi akuntansi terlebih dahulu. “tidak hanya seorang akuntan yang memiliki karir yang baik, mahasiswa lulusan s1 yang memilih untuk menjadi pengusaha juga dapat memiliki karir yang baik”. pengujian hipotesis ketiga (h 1c ) variabel motivasi ekonomi (me) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,074 atau dengan nilai signifikansi 0,230 > á (0,05). artinya pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah negatif tidak signifikan. dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak. hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh indrawati (2009) bahwa motivasi ekonomi merupakan faktor yang tidak mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidi-kan profesi akuntasi. dan hasil inididukung dengan penelitian yang dilakukan oleh ayuningtyas dan prihantini (2012) yang menyatakan bahwa motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akun-tansi. berdasarkan hasil interview diketahui bahwa mahasiswa akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakarta yang tidak berminat mengikuti pendidikan profesi akuntansi memiliki alasan bahwa tanpa mengikuti pendidikan profesi akuntansi, mereka dapat meningkatkan ekonomi dengan cara menjadi seorang pengusaha. “lulusan ppak tidak menjamin pendapatan yang diperoleh akan lebih baik karena pendapatan yang diperoleh memiliki batasan. berbeda dengan mahasiswa lulusan s1 yang memilih menjadi seorang pengusaha, pendapatan-nya tidak dibatasi oleh siapapun”. pengujian hipotesis keempat (h 1d ) variabel motivasi sosial (ms) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,064 atau dengan nilai signifikansi 0,378 > á (0,05). artinya pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah negatif tidak signifikan. dengan demikian, hipotesis keempat ditolak. hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh indrawari (2009) bahwa motivasi sosial merupakan faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh nugroho (2011) bahwa motivasi sosial tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akun-tansi. berdasarkan hasil interview diketahui bahwa mahasiswa akuntansi di universitas jurnal akuntansi & investasi58 muhammadiyah yogyakarta yang tidak berminat mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah karena merasa akan dapat mendapatkan penghargaan dari lingkungan mereka dengan cara menjadi pengusaha yang sukses dan membuka peluang lapangan pekerjaan. “tidak hanya seorang akuntan yang mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitar. mahasiswa lulusan s1 yang memilih menjadi seorang pengu-saha juga dapat mendapatkan penghar-gaan. karena, dapat menciptakan lapa-ngan pekerjaan untuk lingkungan sekitar”. pengujian hipotesis kelima (h 1e ) variabel motivasi mencari ilmu (mmi) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,312 atau dengan nilai signifikansi 0,000 < á (0,05). artinya pengaruh motivasi mencari ilmu terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah positif signifikan. dengan demikian, hipotesis kelima diterima. hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh ayuningtyas dan prihantini (2012) bahwa motivasi mencari ilmu merupakan faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh nugroho (2011) yang menyatakan bahwa motivasi mencari ilmu berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. berdasarkan hasil tersebut dapat dike-tahui alasan mahasiswa akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakara yang berminat mengikuti pendidikan profesi akuntansi karena mempunyai motivasi mencari ilmu untuk meningkatkan mencari ilmu, yaitu sebagai akuntan yang profesional. “ppak merupakan sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang dapat meningkatkan profesionalisme dibidang akuntansi”. pengujian hipotesis keenam (h 1f ) variabel motivasi gelar (mg) mempunyai koefisien regresi sebesar -0,105 atau dengan nilai signifikansi 0,669 > á (0,05). artinya pengaruh motivasi gelar terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah negatif tidak signifikan. dengan demikian, hipotesis keenam ditolak. hasil penelitian ini tidak didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh ayuningtyas dan prihantini (2012) bahwa motivasi gelar merupakan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. dan penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh raminten (2012) yang menyatakan bahwa motivasi gelar berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. berdasarkan interview dengan dapat diketahui bahwa alasan mahasiswa kurang berminat mengikuti pendidikan profesi akuntansi karena menganggap tanpa gelar ak mahasiswa bisa bekerja diakuntan publik. “gelar ak tidak menjamin terhadap kemampuan seseorang. karena ada juga mahasiswa yang mengikuti ppak namun mereka tidak dapat memahami materi tentang akuntansi, sedangkan mahasiswa lulusan sarjana s1 pun bisa bekerja sebagai akuntan karena mereka memiliki kemampuan dibidang akuntansi”. pengujian hipotesis ketujuh (h 1g ) variabel motivasi mengikuti usap (musap) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,285 atau dengan nilai signifikansi 0,238 > á (0,05). artinya pengaruh motivasi mengikuti usap terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah negatif tidak signifikan. dengan demikian, hipotesis ketujuh ditolak. hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian ayuningtyas dan prihantini (2012) bahwa motivasi vol. 16 no.1 januari 2015 59 mengikuti usap merupakan faktor yang tidak mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. berdasarkan interview dengan responden, dapat diketahui bahwa mahasiswa akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakarta yang tidak berminat mengikuti pendidikan profesi akuntansi karena sudah memiliki gelar tanpa mengikuti usap sudah cukup untuk bekerja dikantor akuntan publik. karena untuk mendirikan kantor sendiri dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. “lulus ak belum tentu akan mengikuti ujian usap. karena sulitnya ujian dan biaya pendirian kantor yang mahal adalah suatu kendala seorang akuntan yang harus dihadapi”. pengujian hipotesis kedelapan (h 2 ) variabel biaya pendidikan (bp) mempunyai koefisien regresi sebesar -0,703 atau dengan nilai signifikansi 0,004 > á (0,05). artinya pengaruh biaya pendidikan terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah signifikan ke arah negatif. dengan demikian, hipotesis delapan diterima. hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh raminten (2012) dan ayuningtyas dan prihantini (2012) yang menyatakan bahwa biaya pendidikan berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakarta kurang berminat mengikuti pendidikan profesi akuntansi karena mahasiswa meng-anggap bahwa biaya profesi akuntansi mahal. “biaya pendidikan yang mahal menjadi kendala mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi”. pengujian hipotesis kesembilan (h 3 ) variabel lama pendidikan (lp) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,903 atau dengan nilai signifikansi 0,000 < á (0,05). artinya pengaruh lama pendidikan terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi adalah positif signifikan. dengan demikian, hipotesis kesembilan diterima. hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh ayungtyas dan prihantini (2012) bahwa lama pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh raminten (2012) yang menyatakan bahwa lama pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. berdasarkan hasil interview dapat diketahui bahwa mahasiswa yang tidak berminat mengikuti pendidikan profesi akuntansi karena lama pendidikan yang ditempuh. sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja. “lamanya pendidikan yang akan ditempuh. membuat mahasiswa untuk tidak melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya”. interviu atau wawancara tambahan peneliti melakukan interviu tambahan kepada enam responden. penambahan interviu ini dilakukan karena adanya peraturan terbaru yang mulai disahkan pada tanggal 3 februari 2014. interviu dilakukan setelah peneliti melakukan penyebaran kuesioner. peraturan menteri keuangan no. 25/pmk.01/2014 tentang akuntan bere-gister negara pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global. hal ini dikarenakan untuk menghadapi asean economic community (aec) yang akan diselenggarakan pada 2016 mendatang. jurnal akuntansi & investasi60 selain mengatur register negara akuntan, pmk ini juga mengatur mengenai mekanisme registrasi ulang, pembinaan akuntan profesional indonesia, pendidikan profesi akuntansi, ujian sertifikasi akuntan professional dan mekanisme pendirian kantor jasa akuntansi (kja) serta menjadi anggota asosiasi profesi akuntan (apa). seorang profesi akuntan akan menyandang gelar ca (chartered accountant) meng-gantikan ak. gelar ca adalah sebutan yang bisa menggambarkan komitmen menjadi seorang akuntan handal dan terkemuka dengan kekuatan profesionalisme. interviu tambahan ini dikhususkan untuk mencari tahu persepsi mahasiswa terkait peraturan menteri keuangan no. 25/pmk.01 /2014 tentang akuntan beregister negara pada dua hal yang menjadi aturan baru dan kontroversial di kalangan akademisi, yakni: (1) mahasiswa akuntansi lulusan s1 dan lulusan ppak dapat mengikuti ujian ca dan bila lulus akan mendapatkan gelar ca; dan (2) mahasiswa lulusan ppak tidak mendapatkan gelar ak. dari hasil interviu, pendapat responden terhadap peraturan tersebut dari responden yang tidak memilih untuk melanjutkan ke ppak mengatakan: “...untuk apa mengikuti ppak kalau nantinya tidak mendapatkan gelar dan ujian ca dapat di ikuti oleh sarjana s1”. berbeda dengan mahasiswa yang akan mengikuti ppak, dia mengemukakan: “ppak bisa sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dibi-dang akuntansi dan sebagai tempat pelatihan untuk dapat lulus dalam ujian ca”. simpulan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). variabel independen yang diuji dalam penelitian ini yaitu motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi mencari ilmu, motivasi gelar, motivasi mengikuti usap, biaya pendidikan, dan lama pendidikan. berdasarkan statistik deskriptif, minat mahasiswa untuk mengikuti ppak setelah menyelesaikan studi s-1 sangat tinggi. dari tiga mahasiswa, dua diantaranya berminat untuk mengkuti ppak, 28,76% ragu-ragu dan hanya 2,61% yang menyatakan tidak setuju/sangat tidak setuju. berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat mengikuti ppak, dua variabel yaitu motivasi kualitas dan motivasi mencari ilmu terbukti berpengaruh positif signifikan. di lain sisi, faktor biaya studi berpengaruh negatif signifikan terhadap minat mengikuti ppak. faktor-faktor lain hipotesis tidak diterima. penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan penulis diantaranya, yaitu minat untuk mengikuti ppak ini hanya dipengaruhi dari motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi mencari ilmu, motivasi gelar, motivasi mengikuti usap, biaya pendidikan dan lama pendidikan, sementara masih banyak hal lain yang terkait dengan minat mahasiswa untuk mengikuti ppak seperti: persepsi dan kompensasi. keterbatasan lain dari penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di universitas muhammadiyah yogyakarta sehingga memiliki keterbatasan generalisir. adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya diantaranya, yaitu (1) penambahan variabel independen yang masih dapat terkait dengan minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi, misal: persepsi, dan kompetensi; (2) sampel penelitian sebaiknya diperluas, tidak hanya vol. 16 no.1 januari 2015 61 mahasiswa akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakarta. namun di universitas lain yang memiliki jurusan akuntansi; (3) adanya peraturan baru mengenai pmk no. 25/pmk.01/ 2014 tentang akuntan beregister negara. sebaiknya penelitan selanjutnya menggunakan peraturan tersebut sebagai acuannya. daftar pustaka arikunto, s. 2006. prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. jakarta: penerbit rineka cipta. ayuningtyas, n. dan n. prihantini. 2012. faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). jukarsi, 1 (1), 35-51. ellya, b. dan yuskar. 2006. pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi ix, padang. djaali, 2008. pisikologi pendidikan. jakarta: penerbit bumi aksara, jakarta. ikatan akuntan indonesia (iai) (2014), press release – ikatan akuntan indonesia (11/03/2014) era baru akuntan profesional, http:// www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=630 indrawati, n. 2009. motivasi dan minat mahasiswa untuk mengikuti pendi-dikan profesi akuntansi (ppak). pekbis jurnal, 1 (2), 73-85. keputusan menteri keuangan ri no 43/kmk.017 tertanggal 27 januari 1997. tentang usap. keputusan menteri keuangan ri no 470/kmk/017/1997 tertanggal 4 oktober 1999 tentang perubahan keputusan menteri keuangan no 43/kmk/017/1997 tentang jasa akuntan publik. keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 179/u/2001 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. http://www.google. co.id/search?client=firefoxa&rls=org.mozilla%3aenus%3aofficial&channel=s&hl=cnus&souree=hp&biw=&bih=&q=keputusan+menteri+pendidikan+nasional+ri+no+179%2fu%2f2001&btng=google+search&oq=&aq=&aql=&gs_l lisnawati, r. n. dan fitriany. 2008. faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi kauntansi (ppak)”. (studi empiris di universitas indonesia). paper presented at the 2nd accounting conference, 1st doctoral colloquium, and accounting workshop depok, 4-5 november 2008. nurhayani, u. 2012. pengaruh motivasi terhadap mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). jurnal mediasi, 4 (1), 54-69. nugroho, b. 2011. pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. skrispi, universitas muhammadiyah surakarta. raminten. 2012. pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). juraksi, 1 (2), 113-125. rayahu, s. dan r. w. kusmawan. 2010. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk mengikuti program pendidikan profesi akuntansi (ppak). (survey pada mahasiswa dan alumni program studi akuntansi s1 universitas x bandung). paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. tengker, g dan j. morasa. 2007. pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). skripsi, universitas sam ratulangi. widyastuti, s. 2004. pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi vii, denpasar. peraturan menteri keuangan no. 25/pmk.01/2014, tentang akuntan beregister negara. http://www.ppajp. depkeu.go.id/remository/ downloads/2014/pmk.25.2014.pdf undang-undang no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. a akuntan publik akuntansi sektor publik american journal of economics anggaran penda-patan dan belanja negara annual reports apbn aplikasi analisis multivariante b banda aceh bank lampung bank sulut bank syariah bantul batang biaya pendidikan bprs artha mas abadi bulletin akuntan publik c corporate social responsibility csr customer loyalty customer relationship d depreciation dirjen pajak e empirical evidence in spanish empirical evidence of iran eraturan pemerintah no 58 tahun 2005 evolution of the governmental accounting f finance in east asia financial accounting theory financial statements g good corporate governance i iasb ifrs indonesia international accounting standart board international financial reporting standars international journal of business international journal of business and management international journal of information science and t islamic banking j j. m. alekam jakarta journal of financial economic journal of global management jurnal akuntansi dan investasi jurnal aplikasi manejemen jurnal reviu akuntansi dan keuangan jurnal riset akuntansi indonesia k kabupaten batang kepatuhan syariah kingdom of bahrain komite nasional kebijakan corporate governance. korea l lkpd lpkd m malaysia malaysian institute of accountants manado manila masa studi media akuntansi menteri keuangan metode-metode pembebanan pajak metodologi penelitian bisnis n nganjuk p padang pati pendidikan profesi akuntansi penerbit bumi aksara peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 philippine pisikologi pendidikan pp no. 24 tahun 2005 pp ri no. 71 th 2010 pratama indomitra prinsip syariah provinsi riau psak r raminten reputasi dan kepercayaan bank syariah revaluation s sekolah tinggi ilmu manajemen ykpn. semarang sharia banks simda simposium nasional akuntansi xiii skpd standar akuntansi keuangan standar akuntansi pemerintah. statistik parametrik syariah compliance syariah governance t tax regulatory thailand the 34th annual congress of the european accountin the accounting review the international journal of digital accounting re thereza michiko thompson international business transfer pricing tunneling incentive u ujian sertifikat akuntan publik undang undang no 1 tahun 2004 undang undang nomor 17 tahun 2003 undang undang nomor 32 tahun 2004 undang-undang no. 33/2004 undang-undang no. 5 tahun 2011 undang-undang nomor 17 tahun 2003 unesa universitas brawijaya universitas diponegoro universitas muhammadiyah yogyakarta universitas sumatera utara universitas trisakti university utara malaysia upper saddle river new jersey usap w wajib pajak y yogyakarta z zainoel abidin jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 1, halaman: 91-107, januari 2008 91 pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi hesty setyaningsih e-mail: hesty_arno@yahoo.com universit as mu h ammadiy ah yogy akart a abstract this purpose of this research tests the influence of a company’s financial distress on its accounting conservatism. this research is experience influence the prediction difference between positive accounting theory and signaling theory about the influence of a company’s financial distress on its accounting conservatism. this research uses purposive sampling method and sample in this study consists of companies that were listed at indonesian stock exchange since 2002 to 2006, companies manufacturing that experience net income negative since 2002 to 2006, accounting report period become extinct each 31 december, accounting report have data inside indonesian monetary unit, so sample consists of 76 companies and have 173 observation data. hypotheses are examined by using ordinary least squares regression. the results in this research tests indicate that a company’s financial condition positively influences its accounting conservatism and these support signaling theory prediction about the influence of a company’s financial distress on its accounting conservatism. keywords: financial distress, accounting conservatism, positive accounting theory, and signaling theory. pendahuluan latar belakang sejak pertengahan tahun 1997 tepatnya sekitar bulan oktober 1997 indonesia mengalami kesulitan keuangan atau bisa disebut financial distress yang cukup hebat dengan ditandai adanya krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. situasi tersebut sering dianggap sebagai penyebab buruknya kondisi keuangan perusahaan yang bisa dikatakan adanya kesulitan keuangan. pada tahun 2008 terulang kembali adanya krisis keuangan yang lebih dikenal dengan sebutan krisis ekonomi global. krisis ekonomi global ini mengakibatkan perputaran roda ekonomi indonesia terganjal dan dampak krisis keuangan yang bermula di as ini telah menjalar ke berbagai negara. pengalaman buruk ketika krisis ekonomi melanda indonesia tahun 1997, menjadikan unit-unit ekonomi di negara ini sangat sensitif terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ekonomi. analisis dan prediksi financial distress (kondisi keuangan suatu perusahaan yang mengalami financial distress) sangat membantu dalam membuat keputusan untuk menentukan sikap terhadap perusahaan yang mengalami financial distress. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kondisi financial distress sebuah perusahaan atau bisa disebut pihak eksternal perusahaan yaitu : hesty setyaningsih, pengaruh tingkat kesulitan keuangan..... 92 investor, kreditur, auditor, pemerintah, dan pemilik perusahaan. kegunaan dari informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress antara lain, dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan; pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau take over agar perusahan lebih mampu untuk membayar utang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik; memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang. hendra (2002) berpendapat meskipun perusahaan terkadang mengalami kenaikan atau penurunan dalam usahanya memperoleh laba, perusahaan harus mengantisipasi agar perusahaan tidak sampai mengalami kebangkrutan. kondisi suatu perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan atau tidak dan kondisi perusahaan akan memburuk dari waktu ke waktu atau tidak sebenarnya dapat diprediksikan dengan melihat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan lainnya. kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong pemegang saham melakukan penggantian manajer perusahaan, yang kemudian juga dapat menurunkan nilai pasar manajer yang bersangkutan di pasar tenaga kerja. ancaman tersebut dapat mendorong manajer untuk mengatur pelaporan laba akuntansi yang merupakan salah satu tolok ukur kinerja manajer. kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong manajer mengatur tingkat konservatisme akuntansi. pemakai laporan keuangan perlu memahami kemungkinan bahwa perubahan laba akuntansi selain dipengaruhi oleh kinerja manajer juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan konservatisme akuntansi yang ditempuh oleh manajer. penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi. isu dalam penelitian ini adalah perbedaan prediksi antara teori akuntansi positif dengan teori signaling mengenai pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap kebijakan konservatisme akuntansi oleh manajer. teori akuntansi positif memprediksi bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat konservatisme akuntansi, sedangkan teori signaling memprediksi bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi. kesulitan keuangan yang meliputi teori akuntansi positif memprediksi bahwa kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong manajer untuk mengurangi tingkat konservatisme akuntansi. sebaliknya, teori signaling memprediksi bahwa kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme akuntansi. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh eko (2005) dengan menggunakan periode sampel yang berbeda, jika dalam penelitian eko menggunakan sampel selama periode 1994-2002 dengan perusahaan manufaktur secara keseluruhan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel selama periode 2002-2006 dengan perusahaan manufaktur yang mengalami laba bersih (net income) negatif. rumusan penelitian (1) apakah terdapat pengaruh negatif signifikan tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori akuntansi positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi ? (2) apakah terdapat pengaruh positif signifikan tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling terhadap tingkat konservatisme akuntansi ? jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 91-107, januari 2008 93 landasan teori definisi konservatisme akuntansi konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi penilaian dalam akuntansi, karena itu konservatisme sampai saat ini masih tetap memiliki peran penting dalam praktik akuntansi. menurut the financial accounting standards board (fasb, 1983) concepts statement no. 2 mendifinisikan konservatisme akuntansi yaitu sikap yang dimiliki oleh akuntan untuk bersikap hati-hati (prudence) terhadap ketidakpastian dalam pengakuan suatu kejadian ekonomi reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian ini mencoba menyakinkan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam kondisi bisnis cukup layak untuk dipertimbangkan dan pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi adanya ketidakpastian. secara umum konservatisme akuntansi merupakan konsep akuntansi yang kontroversial, pada kenyataannya terdapat pro dan kontra seputar penerapan prinsip konservatisme. banyak kritik mengenai kegunaan suatu laporan keuangan jika penyusunannya dengan menggunakan metode yang sangat konservatif dan para pengkritik konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini menyebabkan laporan keuangan menjadi bias (tidak mencerminkan realita) sehingga tidak dapat dijadikan alat oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko perusahaan. menurut mayangsari dan wilopo (2002) menyatakan bahwa secara intuitif prinsip konservatisme bermanfaat karena bisa digunakan untuk memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. feltham dan ohlson (1995) dan watts (1993) dalam dwi (2007) menyatakan bahwa penelitian mereka membuktikan bahwa laba dan aktiva yang dihitung dengan akuntansi konservatif dapat meningkatkan kualitas laba sehingga dapat digunakan untuk menilai perusahaan. penelitian empiris terhadap konservatisme akuntansi, salah satunya menggunakan penjelasan yang berhubungan dengan pajak. pelambatan pengakuan pendapatan dan percepatan pengakuan biaya akan menunda pembayaran pajak penghasilan (eko, 2005). sehingga penelitian ini memprediksi bahwa perusahaan dengan pajak yang semakin besar akan cenderung melaporkan laba yang rendah secara relatif permanen dengan memilih akuntansi yang lebih konservatif. kesulitan keuangan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah kebangkrutan atau kepailitan, hal tersebut dapat dihindari dengan cara memprediksi sebab-sebab yang mengakibatkan kebangkrutan yaitu dengan melihat adanya financial distress. financial distress bisa diartikan sebagai munculnya sinyal atau gejala-gejala awal kebangkrutan terhadap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, atau juga kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. kepailitan tersebut dapat disebabkan oleh kegagalan perusahan dalam kegiatan operasional untuk mengahsilkan sutu laba dan ketidakmampuan sebuah perusahaan dalam melunasi hutangnya. perusahaan dapat mengetahui tanda-tanda adanya financial distress salah satunya dengan melihat keadaan laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. teori akuntansi positif. teori akuntansi positif (positive accounting theory) menjelaskan bahwa hesty setyaningsih, pengaruh tingkat kesulitan keuangan..... 94 manajer memiliki insentif atau dorongan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraannya. teori ini didasarkan pada proporsi bahwa manajer, pemegang saham adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas mereka, yang secara langsung terkait dengan kompensasi mereka sehingga terkait dengan kemakmuran mereka. dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya prediksi teori akuntansi positif, penulis menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen sehubungan dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu (ahmed, 2001). teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruk. teori signaling prinsip signaling ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi, hal ini disebabkan karena adanya asymetric information. teori signaling bisa disebut juga dengan teori sinyal yang menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisma yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesarbesarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. menurut hadri (2006) menyatakan bahwa tujuan teori signaling kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang. sebagai contoh, karena manajer sangat erat kaitannya dengan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas investasi maupun operasi perusahaan, otomatis para manajer memiliki informasi yang lebih baik mengenai prospek perusahaan masa datang. oleh karena itu, manajer dapat mengestimasi secara baik laba masa datang dan diinformasikan kepada investor atau pemakai laporan keuangan lainya. penelitian terdahulu dan penurunan hipotesis penelitian ini memperluas model penelitian dasar dengan asumsi bahwa perusahaan di indonesia yang mengalami kesulitan keuangan dengan prediksi teori akuntansi positif dan prediksi teori signaling memilih akuntansi konservatif yang dilihat pada penggunaan metode akuntansi pada masing-masing perusahaan yang mengarah pada akuntansi yang bersumber dari sak. prediksi teori akuntansi positif. teori akuntansi positif menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen sehubungan dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu. watts dan zimmerman dalam eko (2005) menyatakan bahwa teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruk. kecenderungan manajer untuk menaikkan laba dapat didorong oleh adanya tiga masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa kerja terbatas manajer, kewajiban terbatas manajer. teori akuntansi positif memprediksi bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah diakibatkan oleh kualitas manajer yang buruk. keadaan tersebut dapat memicu pemegang saham melakukan penggantian jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 91-107, januari 2008 95 manajer, yang kemudian dapat menurunkan nilai pasar manajer di pasar tenaga kerja. sehingga tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk mengurangi tingkat konservatisme akuntansi, dan sebaliknya. berdasarkan penjelasan di atas, pengembangkan hipotesis yang ada adalah sebagai berikut. h1: tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat konservatisme akuntansi. prediksi teori signaling. teori signaling menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi adanya asimetri informasi. manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan dengan menerapkan kebijakan akuntansi konservatisma untuk menghasilkan laba yang lebih berkualitas. hadri (2006) menyatakan bahwa tujuan teori signaling kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang yang nantinya akan berguna bagi investor dan pemakai laporan keuangan lainnya. teori signaling bisa diasumsikan bahwa pemberian informasi yang mengakui adanya laba yang rendah dapat membantu mengurangi adanya konflik antara manajer dan pemegang saham, karena manajer dengan teori ini berusaha menyampaikan informasi secara jujur dengan penuh kehati-hatian. dengan demikian, tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme akuntansi, dan sebaliknya. berdasarkan penjelasan di atas, pengembangkan hipotesis yang ada adalah sebagai berikut. h2: tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi. metode penelitian pengumpulan data dan penentuan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data dokumentasi dari icmd (indonesian capital market directory). sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteriakriteria sebagai berikut : (1) perusahaan yang terdaftar di bei selama perioda 2002-2006. (2) jenis perusahaan adalah perusahaan manufaktur. (3) perusahan manufaktur yang mengalami laba bersih (net income) negatif. (4) periode laporan keuangan perusahaan berakhir setiap per 31 desember. (5) memiliki data berupa laporan keuangan dalam rupiah. definisi operasional dan pengukuran variabel variabel independen (x) variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan menggunakan prediksi teori akuntansi positif dan teori signaling. eko (2005) menyatakan bahwa penelitian ini mendefinisi perusahaan bermasalah keuangan sebagai perusahaan mengarah pada ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya dan atau mengarah pada kebangkrutan. penelitian ini mengukur kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan model ohlson (1980) sebagai berikut: hesty setyaningsih, pengaruh tingkat kesulitan keuangan..... 96 spo = [ 1 + exp (-yit)] -1 dengan: yit = 1,320 + -0,407sizeit + 6,030tltait – 1,430wctait + 0,076clcait – 2,370nitait – 1,830futlit + 0,285intwoit – 1,720oenegit –0,521chinit + ε. keterangan: spo = skor prediksi kebangkrutan model ohlson (1980) yaitu probabilitas bahwa suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan pada tahun yang akan datang. size it = log aktiva total pada perusahaan i tahun t. tlta it = (utang total/aktiva total) pada perusahaan i tahun t. wcta it = (modal kerja/aktiva total) pada perusahaan i tahun t. clca it = (utang lancar/aktiva lancar) pada perusahaan i tahun t. nita it = (laba bersih/aktiva total) pada perusahaan i tahun t. futl it = (arus kas operasi/utang total) pada perusahaan i tahun t. intwo it = variabel dummy, 1 jika laba bersih adalah negatif, dan 0 untuk sebaliknya. oeneg it = variabel dummy, 1 jika utang total lebih besar daripada aktiva total. chin it = (laba bersih tahun t – laba bersih tahun t-1) / jumlah nilai absolut laba bersih tahun t ditambah nilai absolut laba bersih tahun t-1. nilai cut-off yang digunakan adalah 0,038 (ohlson, 1980). jika spo di atas 0,038 dikategorikan sebagai perusahaan bermasalah keuangan dan jika di bawah 0,038 dikategorikan sebagai perusahaan tidak bermasalah keuangan. variabel dependen (y) variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. penelitian ini mencoba meyakinkan bahwa penggunaan konservatisme akuntansi dalam praktik akuntansi masih layak untuk diperhitungkan karena aktivitas bisnis sekarang ini dilingkupi dengan ketidakpastian. reaksi kehati-hatian mendorong manajer untuk bersikap lebih pesimis dalam menghadapi ketidakpastian dari pada mempunyai sikap yg optimis secara berlebihan. variabel ini diukur dengan pembuatan pba dan lbknblpj sebagai variabel dependennya yang dilakukan dengan menggunakan dua proksi yang diduga dapat menangkap konstruk konservatisme berdasarkan definisi konservatisme akuntansi, yaitu: a. pba = kelebihan harga saham per lembar di atas nilai buku ekuitas per lembar dibagi aktiva per lembar tahun t-1. b. lbknblpj= kelebihan laba kena pajak di atas laba sebelum pajak penghasilan dibagi aktiva total tahun t-1. variabel kontrol. variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel leverage dan ukuran perusahaan. tingkat leverage dapat berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi. eko (2005) menyatakan bahwa, pada perusahaan yang mempunyai utang relatif tinggi, kreditur mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan. jika konservatisme akuntansi diukur dengan pba dan lbknblpj sebagai variabel dependennya (semakin tinggi, semakin konservatif), maka tingkat leverage mempunyai hubungan positif dengan pba dan lbknblpj. ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi. eko (2005 menyakan bahwa perusahaan perusahaan berukuran besar akan cenderung melaporkan laba rendah secara relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif. jika tingkat konservatisme jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 91-107, januari 2008 97 akuntansi diukur dengan pba dan lbknblpj sebagai variabel dependennya (semakin tinggi, semakin konservatif), maka ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dengan pba dan lbknblpj. cara menghitung variabel leverage dan ukuran perusahaan, dalam variabel kontrol yaitu sebagai berikut : variabel leverage yaitu menggunakan levt-1= (nilai buku utang jangka panjang tahun t-1 dikurangi nilai buku ekuitas tahun t-1) dibagi aktiva total tahun t-1 dan ukuran perusahaan menggunakan latt-1 = log aktiva total tahun t-1. hasil dan pembahasan analisis deskriptif analisis deskriptif data digunakan untuk mengetahui gambaran dari variabel-variabel yang diteliti ditunjukan dalam tabel statistik deskriptif. uji asumsi klasik uji normalitas. pendeteksian normalitas dalam penelitian ini menganalisis penyebaran data pada sumbu diagonal one sample kolmogorov smirnov test. dasar pengambilan keputusan adalah jika sig > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. terlihat bahwa nilai sig. > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. uji multikolinearitas. pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode vif, dengan kriteria pengujian : jika vif < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode vif, nilai vif < 10, artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas sehingga tidak membiaskan interprestasi hasil analisis regresi. uji heteroskedastisitas. pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode glejser. jika nilai sig p value > 0,05 (alpha) pada uji glejser maka pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (imam, 2001:73). berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser bahwa nilai sig > 0,05. hal ini berarti model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas. uji autokorelasi. pendeteksian asumsi autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji durbinwatson. dari hasil regresi diperoleh nilai dwstatistik sebesar 2,143, 2,282, 2,313, 2,268, 2,044, 2,075, 2,053, dan 2,056. ternyata nilai d-wstatistik sebesar 2,143, 2,282, 2,313, 2,268, 2,044, 2,075, 2,053, dan 2,056 berada di daerah penerimaan ho (1,66 – 2,34). hal ini berarti model yang diestimasi tidak terkena autokorelasi. hesty setyaningsih, pengaruh tingkat kesulitan keuangan..... 98 tabel 1 statistik deskriptif variabel penelitian variabel n minimum maximum mean sd pba 173 -5346373,8890 5050968,9400 320348,051337 1046908,7436710 173 0,0000557 1,0000000 0,383236962 0,31732212584 173 -0,09995648 5,8182054 0,240152951 1,10217312888 173 10,4959269 13,3544217 11,6517317126 0,5722650896 173 0,0000000 1,0000000 0,378295599 0,3773172986 173 0 1 0,76 0,426 173 0 1 0,74 0,440 lbknblpj 173 -0,2283096 0,1393185 -0,006126123 0,0492862546 tabel 2. hasil uji normalitas variabel /sig pba spot lev t-1 lat t-1 spot-1 dspo t dspo t-1 lbkn blpj nilai kritis ket sig. 0,180 0,254 0,312 0,974 0,421 0,647 0,653 0,110 0,05 normal tabel 3 hasil uji multikolinearitas dengan metode vif variabel vif nilai kritis keterangan 1,083 10 tidak terjadi multikolinearitas 1,767 10 tidak terjadi multikolinearitas 1,051 10 tidak terjadi multikolinearitas 1,042 10 tidak terjadi multikolinearitas 1,064 10 tidak terjadi multikolinearitas 1,188 10 tidak terjadi multikolinearitas jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 91-107, januari 2008 99 tabel 4. hasil uji heteroskedastisitas variabel sig. nilai kritis keterangan dependent variabel : pba 0,142 0,05 homoskedastisitas 0,262 0,05 homoskedastisitas 0,133 0,05 homoskedastisitas 0,236 0,05 homoskedastisitas 0,065 0,05 homoskedastisitas 0,679 0,05 homoskedastisitas 0,888 0,05 homoskedastisitas 0,080 0,05 homoskedastisitas 0,819 0,05 homoskedastisitas 0,152 0,05 homoskedastisitas 0,832 0,05 homoskedastisitas 0,972 0,05 homoskedastisitas dependent variabel : lbknblpj 0,987 0,05 homoskedastisitas 0,607 0,05 homoskedastisitas 0,223 0,05 homoskedastisitas 0,673 0,05 homoskedastisitas 0,151 0,05 homoskedastisitas 0,483 0,05 homoskedastisitas 0,176 0,05 homoskedastisitas 0,930 0,05 homoskedastisitas 0,339 0,05 homoskedastisitas 0,545 0,05 homoskedastisitas 0,626 0,05 homoskedastisitas 0,527 0,05 homoskedastisitas tabel 5 hasil uji autokorelasi dw kesimpulan < 1,08 ada autokorelasi 1,08 – 1,66 tanpa kesimpulan 1,66 – 2,34 tidak ada autokorelasi 2,34 – 2,92 tanpa kesimpulan > 2,92 ada autokorelasi hesty setyaningsih, pengaruh tingkat kesulitan keuangan..... 100 tabel 6 hasil regresi linier berganda metode ols variabel koefisien regresi standart error tstatistik probabilitas (constant) 596917,904 1318696,922 0,453 0,651 1402211,500 173912,507 8,063 0,000 263503,669 58292,731 4,520 0,000 75250,184 111859,280 0,673 0,502 dependent variabel : pba analisis data pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi ordinary least square, lo (2005), adapun modelnya adalah sebagai berikut : = + + + e interpretasinya : ksvt =tingkat konservatisme akuntansi diukur dengan variabel instrumental konservatisme akuntansi ( pba dan lbknblpj). kkpt-1 = tingkat kesulitan keuangan perusahaan tahun t-1 (berskala metrik diukur dengan spot dan spot-1 atau berskala kategorial diukur dengan dspot dan dspot1). dengan spesifikasi sebagai berikut : a) pba = spot + levt-1 + latt-1+ e. b) pba = spot-1+ levt-1+ latt-1 + e. c) pba = dspot+ levt-1+ latt-1 + e. d) pba = dspot-1+ levt-1+ latt-1+ e. e) lbknblpj = spot + levt-1 + latt-1+ e. f) lbknblpj = spot-1+ levt-1+ latt-1 + e. g) lbknblpj = dspot+ levt-1+ latt-1 + e. h) lbknblpj = dspot-1+ levt-1+ latt1+ e. keterangan : pba = kelebihan harga saham per lembar di atas nilai buku ekuitas per lembar dibagi aktiva per lembar tahun t-1. lbknblpj = kelebihan laba kena pajak di atas laba sebelum pajak penghasilan dibagi aktiva total tahun t-1. spot = skor prediksi kebangkrutan model ohlson tahun t (semakin tinggi nilai skor menunjukkan semakin tinggi probabilitas bangkrut) spot-1 = skor prediksi kebangkrutan model ohlson tahun t-1 (semakin tinggi nilai skor menunjukkan semakin tinggi probabilitas bangkrut) dspot = proksi kondisi keuangan perusahaan berupa dummy skor prediksi kebangkrutan model ohlson tahun t (1 untuk kondisi keuangan bermasalah yaitu jika skor > 0,038, dan 0 untuk sebaliknya) dspot-1 = proksi kondisi keuangan perusahaan berupa dummy skor prediksi kebangkrutan model ohlson tahun t-1 (1 untuk kondisi keuangan bermasalah yaitu jika skor > 0,038, dan 0 untuk sebaliknya) levt-1 = leverage diukur dengan (nilai buku utang jangka panjang jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 91-107, januari 2008 101 tahun t-1 dikurangi nilai buku ekuitas tahun t-1) dibagi aktiva total tahun t-1 latt-1 = natural log aktiva total tahun t1 sebagai proksi ukuran perusahaan e = error term analisis regresi linier berganda analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel, spot, spot-1, dspot, dspot-1, levt-1, latt-1 terhadap pba atau lbknblpj. berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer spss for windows release 13.00 diperoleh hasil sebagai berikut : penjelasan tabel 6 adalah bahwa nilai variabel independent spot terhadap variabel dependen pba dengan menggunakan uji t berpengaruh positif signifikan. asumsinya dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. penjelasan tabel 7 adalah bahwa nilai variabel independent spot-1 terhadap variabel dependen pba dengan menggunakan uji t berpengaruh positif tetapi tidak signifikan atau tidak berhasil didukung. asumsinya dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling tidak berhasil didukung. tabel 7 hasil regresi linier berganda metode ols variabel koefisien regresi standart error tstatistik probabilitas (constant) 3256161,397 1499149,044 2,172 0,031 370713,772 258395,492 1,435 0,153 281494,255 87959,158 3,200 0,002 269667,578 129069,509 2,089 0,038 dependent variabel : pba tabel 8 hasil regresi linier berganda metode ols variabel koefisien regresi standart error tstatistik probabilitas (constant) 1849278,975 1515796,159 1,220 0,224 560933,381 173218,562 3,238 0,001 325750,970 66082,714 4,929 0,000 174578,889 127453,086 1,370 0,173 dependent variabel : pba hesty setyaningsih, pengaruh tingkat kesulitan keuangan..... 102 tabel 9 hasil regresi linier berganda metode ols variabel koefisien regresi standart error tstatistik probabilitas (constant) 3259485,128 1513281,951 2,154 0,033 123026,558 182558,861 0,674 0,501 346940,608 71504,284 4,852 0,000 267079,283 131384,636 2,033 0,044 dependent variabel : pba tabel 10 hasil regresi linier berganda metode ols variabel koefisien regresi standart error tstatistik probabilitas (constant) 0,037 0,078 0,479 0,633 0,003 0,010 0,311 0,756 0,010 0,003 2,825 0,005 0,003 0,007 0,518 0,605 dependent variabel : lbknblpj tabel 11 hasil regresi linier berganda metode ols variabel koefisien regresi standart error tstatistik probabilitas (constant) 0,038 0,075 0,511 0,610 0,023 0,013 1,818 0,071 0,015 0,004 3,450 0,001 0,004 0,006 0,660 0,510 dependent variabel : lbknblpj tabel 12 hasil regresi linier berganda metode ols variabel koefisien regresi standart error tstatistik probabilitas (constant) 0,015 0,078 0,191 0,848 0,007 0,009 0,797 0,427 0,010 0,003 3,059 0,003 0,002 0,007 0,314 0,754 dependent variabel : lbknblpj penjelasan tabel 8 adalah bahwa nilai variabel independent dspot terhadap variabel dependen pba dengan menggunakan uji t berpengaruh positif signifikan. asumsinya jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 91-107, januari 2008 103 dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. penjelasan tabel 9 adalah bahwa nilai variabel independent dspot-1 terhadap variabel dependen pba dengan menggunakan uji t berpengaruh positif tetapi tidak signifikan atau tidak berhasil didukung. asumsinya dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling tidak berhasil didukung. penjelasan tabel 10 adalah bahwa nilai variabel independent spot terhadap variabel dependen lbknblpj dengan menggunakan uji t berpengaruh positif tetapi tidak signifikan atau tidak berhasil didukung. asumsinya dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling tidak berhasil didukung. penjelasan tabel 4.11 adalah bahwa nilai variabel independent spot-1 terhadap variabel dependen lbknblpj dengan menggunakan uji t berpengaruh positif signifikan. asumsinya dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. penjelasan tabel 12 adalah bahwa nilai variabel independent dspot terhadap variabel dependen lbknblpj dengan menggunakan uji t berpengaruh positif tetapi tidak signifikan atau tidak berhasil didukung. asumsinya dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling tidak berhasil didukung. penjelasan tabel 13 adalah bahwa nilai variabel independent dspot-1 terhadap variabel dependen lbknblpj dengan menggunakan uji t berpengaruh positif tetapi tidak signifikan atau tidak berhasil didukung. asumsinya dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dengan prediksi teori signaling tidak berhasil didukung. tabel 13 hasil regresi linier berganda metode ols variabel koefisien regresi standart error tstatistik probabilitas (constant) 0,038 0,076 0,509 0,612 0,008 0,009 0,864 0,389 0,011 0,004 3,079 0,002 0,004 0,007 0,624 0,533 dependent variabel : lbknblpj hesty setyaningsih, pengaruh tingkat kesulitan keuangan..... 104 tabel 14 rekapitulasi hasil uji regresi variabel tstatistik sig. level of significant keterangan , , 8,063 0,000 0,05 signifikan , , 1,435 0,153 0,05 tidak signifikan , , 3,238 0,001 0,05 signifikan , , 0,674 0,501 0,05 tidak signifikan , , 0,311 0,756 0,05 tidak signifikan , , 1,818 0,071 0,05 signifikan , , 0,797 0,427 0,05 tidak signifikan , , 0,864 0,389 0,05 tidak signifikan uji hipotesis. dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi dengan menggunakan uji t. uji t adalah uji signifikansi parameter individual yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel spot, spot-1, dspot, dspot-1, levt-1, latt-1 terhadap pba dan lbknblpj. rekapitulasi hasil uji t atas pengujian hipotesis 2 yaitu tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi tersaji dalam tabel 14. diproleh nilai probabilitas t-statistik = 0,000; 0,153;0,001; 0,501; 0,756; 0,071; 0,427 dan 0,389. asumsinya < level of significant = 0,1, maka ha diterima sebagian, artinya ada pengaruh secara signifikan sebagian variabel spot, levt-1, latt-1; spot-1, levt-1, latt-1; dspot, levt-1, latt-1; dspot-1, levt-1, latt-1 terhadap pba dan lbknblpj. kesimpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut : (1) hipotesis 1 dari penelitian ini ditolak, yaitu dari hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh negatif signifikan spot, spot-1, dspot, dspot-1, levt-1, latt-1 terhadap pba dan lbknblpj. artinya bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi atau hasil hipotesis 1 tidak berhasil didukung. (2) hipotesis 2 dari penelitian ini diterima, yaitu dari hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa dari 8 variabel yaitu spot, spot-1, dspot, dspot-1, levt-1, latt-1 terhadap pba dan lbknblpj terdapat 3 variabel yang diterima, artinya spot, spot-1, dspot, dspot-1, levt-1, latt-1 terhadap pba dan lbknblpj ada pengaruh positif signifikan sebagian dan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif signifikan sebagian terhadap konservatisme akuntansi. jika spot, spot-1, dspot, dspot-1, levt1, latt-1 mengalami peningkatan, jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 91-107, januari 2008 105 maka pba dan lbknblpj juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. jadi hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan tingkat konservatisme akuntansi yang dibuat oleh manajer perusahaan. simpulan ini mendukung prediksi teori signaling mengenai pengaruh tingkat kesulitan keuangan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. pengujian goodness of fit. r2 (koefisien determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel dependen. nilai r2 (koefisien determinasi) mempunyai range antara 0-1. semakin besar r2 mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. hasil dari regresi dengan metode ols diperoleh r2 (koefisien determinasi) sebesar 0,394, 0,170, 0,209, 0,162, 0,052, 0,069, 0,055, dan 0,055 artinya variabel dependen (y) dalam model yaitu pba dan lbknblpj dijelaskan oleh variabel independen yaitu spot, spot-1, dspot, dspot-1, levt-1, dan latt-1 sebesar 39,4%; 17,0%; 20,9%; 16,2%; 5,2%; 6,9%; 5,5%; dan 5,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. keterbatasan dan saran saran penelitianpenelitian selanjutnya sebaiknya melakukan hal berikut ini : (1) perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan prinsip konservatisme akuntansi juga dapat digunakan untuk mengukur posisi perusahaan dalam persaingan industri. perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan menyelenggarakan prinsip konservatisme akuntansi mencerminkan keadaan perusahaan yang baik. sehubungan dengan hal ini, maka sebaiknya manajer harus pintar dalam menarik para investor khususnya, sehingga investor tertarik melakukan investasi dalam rangka meningkatkan modal perusahaan. (2) dapat diberikan saran bagi investor, berkaitan dengan kesulitan keuangan dan konservatisme akuntansi dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi karena rasio ini mengukur kemampuan dan kinerja perusahaan. (3) saran bagi penelitian selanjutnya yang tertarik meneliti masalah kesulitan keuangan dan konservatisme akuntansi, penelitian ini bisa dilanjutkan kembali dengan menambah variabel lainnya agar bisa menyelidiki pengaruh yang ada didalam variabel-variabel lainnya. (4) tahun penelitian juga perlu ditambah agar rentang waktu penelitian lebih panjang, sehingga dihasilkan kesimpulan yang lebih valid. penelitian ini hanya meneliti dengan objek perusahaan manufaktur, untuk peneliti selanjutnya disarankan meneliti perusahaan yang terdaftar di bej secara keseluruhan. keterbatasan keterbatasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: (1) penelitian ini dalam pengukuran variabel dependennya langsung menggunakan rumus pba dan lbknblpj, jika dalam penelitian eko (2005) dalam variabel dependennya menggunakan pengukuran variabel hesty setyaningsih, pengaruh tingkat kesulitan keuangan..... 106 instrumental konservatisme akuntansi (vikv) yang menggunakan rumus yang sama yaitu pba dan lbknblpj tetapi eko meregres hasil dari perhitungan rumus pba dan lbknblpj tersebut. (2) penelitian ini mengalami kesulitan untuk meneliti pengaruh suatu peristiwa yang mengakibatkan suatu kondisi keuangan tertentu terhadap kebijakan konservatisme akuntansi yang terjadi pada tahun yang sama. penggunaan data laporan keuangan triwulanan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi laporan keuangan triwulanan biasanya tidak diaudit oleh akuntan publik, sehingga reliabilitasnya diragukan. (3) penelitian ini menggunakan model ohlson untuk menentukan tingkat kesulitan keuangan perusahaan. ukuran sampel perusahan listing yang kecil di bursa efek indonesia (bei) menyulitkan pembuatan suatu model penentuan kondisi keuangan perusahaan secara spesifik dalam penelitian ini. (4) setelah masa krisis tepatnya tahun 2002-2006 kurang banyak menemukan perusahaan yang labanya negatif untuk manufaktur. karena laba negatif memudahkan untuk menemukan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. daftar pustaka ahmed riahi., dkk., 2000, teori akuntansi. buku 1, badan penerbit salemba empat. ahmed riahi., dkk., 2001, teori akuntansi. buku 2, badan penerbit salemba empat. dwi yana a., 2007, pengaruh konsrvatisma akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan dimoderasi oleh good corporate governance, sna x makasar. 26-28 juli 2007. eko widodo lo, 2005, pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi, makalah simposium nasional akuntansi (sna) viii solo. 15 – 16 september 2005. ghozali, dr imam, m.com, akt.2005, aplikasi analisis multivariate dengan program spss. edisi ketiga, badan penerbit universitas diponegoro, semarang. hadri kusuma, 2006, dampak manajemen laba terhadap relevansi informasi akuntansi: bukti empiris dari indonesia, fakultas ekonomi universitas islam indonesia, yogyakarta. hendra m., 2002, analisis rasio keuangan untuk memprediksi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej), skripsi s1, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. hendriksen e., 1994, teori akuntansi 1. edisi keempat, jilid 1, badan penerbit erlangga. ietje nazaruddin, 2006, praktik komputer statistika, unit penerbitan fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. komariah, 2004, pengaruh laba konservatisma terhadap return saham perusahaan yang dimoderasi oleh variabel size dan growth, skripsi s-1, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 91-107, januari 2008 107 lodovicus lasdi, 2008, determinan konservatisma akuntansi, unika widya mandala surabaya. 6 september. surabaya. purwoko f., 2002, manfaat laba dan arus kas untuk memprediksikan kondisi financial distress pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej), skripsi s1, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. rina agustina, 2000, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi financial distress suatu perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta, skripsi s-1, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. sekar mayangsari dan wilopo, 2002, “konservatisme akuntansi, value relevance dan discretionary accruals : implikasi empiris model felthamohlson (1996)”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 5, no. 3, september 2002, hal. 291-310. widya, 2005, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 8, no. 2, mei 2005, hal. 138-157. www.google.com www.idx.co.id layout juli 2014 pendahuluan di masa moderen saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin tinggi. berbagai peluang dan tantangan bisnis yang ada berusaha dimanfaatkan dan dihadapi agar tetap dapat bersaing dengan para kompetitor. hal ini mendorong para pelaku bisnis untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. salah satu sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan adalah intellectual capital. keberadaannya ditengarahi mampu bersaing dengan investasi modal fisik dan keuangan (zeghal dan maaloul, 2010), bahkan mengungguli modal fisik dan keuangan (clarke et al., 2011). posisi penting pengaruh intellectual capital terhadap market value dan kinerja keuangan angela desiyanti pangestu* & riesanti edie wijaya program studi akuntansi universitas surabaya, jl. ngagel jaya sel. no.169, gubeng, kota surabaya, jawa timur 60284, indonesia *corresponding author, e_mail address: angela_dp@gmail.com abstract the resource-based theory provides an epiphany about the existence of resources that potentially generate value added for a company competitive advantage. the theory emphasizes the existence of intellectual capital as levers of company success. however, the various studies produce inconsistent results one another. these studies take an indonesia stock exchange setting with the market value and the financial performance as a measure of the success of the company. the result of this research shows that the disparity between human capital and structural capital in creating value added for the company. keywords: intellectual capital; resource-based theory; market value; financial performance. abstrak teori berbasis sumber daya menyediakan pencerahan tentang keberadaan sumber daya yang berpotensi menghasilkan nilai tambah bagi keunggulan kompetitif perusahaan. teori ini menekankan adanya modal intelektual sebagai pengungkit kesuksesan perusahaan. namun, berbagai penelitian menghasilkan hasil yang tidak konsisten satu sama lain. studi ini mengambil pengaturan bursa indonesia dengan nilai pasar dan kinerja keuangan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara modal manusia dan modal struktural dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. kata kunci: modal intelektual; teori berbasis sumberdaya; nilai pasar; kinerja keuangan. intellect-tual capital dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. untuk itu, banyak peru-sahaan berlomba-lomba menginvestasikan dana mereka dalam bentuk), saat ini banyak perusahaan yang berinvestasi pada pelatihan karyawan, penelitian dan pengembangan, hubungan pelanggan, sistem komputer dan administratif (zeghal dan maaloul, 2010). upaya perusahaan dalam melakukan investasi pada intellectual capital tidak terlepas adanya suatu kemanfaatan untuk memperoleh keuntungan kompetitif dari perusahaan lain (chen et al., 2005; knight 1991). dengan kata lain, intellectual capital ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 15 no.2 juli 2014 91 diharapkan juga akan mendongkrak nilai perusahaan di samping modal fisik dan keuangan (jelcic, 2007). hasil penelitian sebelumnya di inggris (zeghal dan maaloul, 2010), india (kamath, 2008), jepang (mavridis, 2004) memperlihatkan keefek-tifan intellectual capital dalam menghasilkan value added lebih tinggi daripada daripada modal fisik dan keuangan. penelitian tentang pengaruh intellectual capital pada kinerja keuangan merupakan suatu studi yang masih menyimpan potensi untuk dieksplorasi, karena hasil penelitian masih menunjukkan adanya ketidak-konsistenan hasil satu dengan yang lainnya. beberapa penelitian membuktikan adanya pengaruh positif intellectual capital atas kinerja keuangan dinataranya bontis et al. (2000), riahibelkaoui, (2003), chen et al. (2005). namun, firer dan williams (2003) gagal membuktikan kemampuan tersebut walaupun memakai metode serupa. lebih lanjut, peningkatan kinerja perusahaan tentunya diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan (wang, 2008). namun, tidak semua penelitian mendukung pernyataan tersebut, diantaranya maditinos et al. (2011) menunjukkan ketia-daaan hubungan antara intellectual capital dan market value. berdasarkan paparan di atas, kemampuan intellectual capital dalam mempengaruhi kinerja keuangan dan market value merupakan suatu yang masih patut untuk ditelusuri lebih lanjut, karena ketidakkonsistenan hasil penelitian. untuk itu, penulis termotivasi mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pengaruh intellectual capital, yang terdiri atas human capital dan structural capital terhadap market value perusahaan dan kinerja keuangan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis ada berbagai pandangan terkait dengan definisi intellectual capital. salah satu diantaranya menyebutkan bahwa kese-luruhan pengetahuan yang memiliki nilai kemanfaatan bagi perusahaan dalam menja-lankan operasional mereka (zeghal dan maaloul, 2010). adapun ragam investasi yang umumnya tercakup dalam intellectual capital adalah biaya iklan pelatihan, riset awal, berbagai pengeluatran sumber daya manusia, struktur dan nilai organisasi yang timbul dari brand namews, copyright, franchises, trademarks, dan trade name (choong, 2008). selain itu, intellectual capital mencakup sumber daya dan kapabilitas unik sehingga tidak mudah ditiru yang akan menciptakan suatu daya saing yang prima bagi perusahaan (barney, 1999). pada dasarnya, intellectual capital memiliki dua komponen utama (pulic, 2000; maditinos et al., 2011), antara lain: human capital dan structural capital. human capital merupakan suatu pengungkit yang berpotensi untuk memunculkan berbagai inovasi spektakuler serta pembaharuan strategis melalui adanya berbagai kegiatan operasional yang dilakukan manusia untuk meningkatkan ketrampilan pribadi mereka (bontis dan fitz-enz, 2002) yang dapat menciptakan suatu nilai bagi perusahaan dengan cara menyewa, mengembangkan dan mempertahankan mereka, sementara structural capital terdiri dari berbagai macam infrastruktur tak berujut yang ada di dalam perusahan (knight, 1999). keseluruhan pengetahuan yang tercakup dalam intellectual capital sebenarnya merupakan senjata perusahaan untuk memenangkan suatu persaingan dalam bisnis mereka. pemanfaatan sumber daya dalam bentuk intellectual capital dalam kegiatan perusahaan sebenarnya tidak terlepas dari keberadaan resource-based theory yang berupaya memberikan, memaparkan, serta memprediksi mekanisme perusahaan mempeoleh keunggulan kom-petitif melalui pemerolehan dan pengenjurnal akuntansi & investasi92 dalian sumber daya yang mereka miliki (barrat dan oke, 2007). untuk itu, sumber daya, menurut resource-based theory, berpotensi menciptakan keunggulan kapabi-litas prima yang akan mendorong ter-bentuknya keuanggulan kompetitif yang menjadi suatu strategi bagi perusahaan untuk dapat memenangkan suatu persaingan bisnis (grant, 1991). untuk itu, penggunaan intellectual capital dalam perusahaan sebenarnya tidak terlepas dari pengaplikasian resource-based theory, karena sumber daya tersebut juga termasuk salah satu cakupan sumber daya yang disebutkan dalam resource-based theory (galbreath, 2005). kapabilitas prima dari sumber daya perusahaan akan meningkatkan market value melalui peningkatan layanan produk dan jasa yang dirasakan para customer akibat adanya peningkatan human capital dan structural capital perusahaan (knight, 1999). dengan peningkatan layanan tersebut, bisa dikatakan bahwa para investor memberikan nilai lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki intellectual capital lebih besar (riahi-belkaoui, 2003; firer dan william, 2003). berdasarkan pemikiran di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah: h 1a : terdapat pengaruh antara capital employed terhadap rasio market-to-book value. h 1b : terdapat pengaruh antara human capital terhadap rasio market-to-book value. h 1c : terdapat pengaruh antara structural capital terhadap rasio market-to-book value. selanjutnya, kepemilikan karyawan dan infrastruktur perusahaan yang prima merupakan suatu keunggulan kompetitif perusahaan yang sangat berpotensi mening-katkan kinerja keuangan perusahaan (chen et al., 2005). selanjutnya, pancaran laba yang didistribusikan bagi pengembangan intellectual capital selanjutnya akan memiliki efek berantai yang akan berefek positif bagi perusahaan, dan proses ini berjalan terus menerus (knight, 1999). dengan demikian, intellectual capital sebenarnya merupakan suatu pengungkit tak kasat mata yang sebenarnya sangat berperan untuk menciptakan kinerja (komnenic dan pokrajcic, 2012). untuk itu, peneliti mengembangkan beberapa hipotesis untuk membuktikan fenomena tersebut. h 2 : terdapat pengaruh antara capital employed terhadap kinerja keuangan. h 2b : terdapat pengaruh antara human capital terhadap kinerja keuangan. h 2c : terdapat pengaruh antara structural capital terhadap kinerja keuangan. metode penelitian model penelitian untuk menjawab keenam hipotesis tersebut, peneliti menggunakan regresi berganda dengan menggunakan empat persamaan berikut: 1. model untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap market value perusahaan h 1a , h 1b , dan h 1c : m/b = a0 + a1vaca + a2vahu + a3stva + e 2. model untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. h 2a , h 2b , dan h 2c : roe = a0 + a 1 vaca + a 2 vahu + a 3 stva + e h 2a , h 2b , dan h 2c : roa = b0 + b 1 vaca + b 2 vahu+ b 3 stva + e h 2a , h2b, dan h 2c : gr = c0 + c 1 vaca + c 2 vahu + c 3 stva + e definisi operasional dan instrumen pengukuran variabel dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan independen. variabel independen pada penelitian ini adalah besaran intellectual capital. sampai saat ini, pengukuran intellectual capital masih belum baku. untuk itu, vol. 15 no.2 juli 2014 93 beberapa model pengukuran telah dikembangkan untuk mencari besaran intellectual capital, di antaranya adalah value added intellectual coefficient (vaic). vaic merupakan suatu model pengukuran unggahan pulic (2000) yang mengusulkan penggunaan vaic untuk mengukur efisiensi nilai tambah perusahaan (sumedrea, 2013). penggunaan vaic tidak terlepas dari penekanannya atas nilai pegawai serta kemampuan vaic dalam mengumpulkan berbagai bukti analisis terkait intellectual capital leverage dengan cara yang mudah (scheneider, 1990; ghosh dan mondal (2009). ada tiga komponen yang dipergunakan untuk mengukur nilai intellectual capital dalam ketiga komponen vaic, yaitu indikator nilai tambah atas efisiensi capital yang dipergunakan (vaca), indikator nilai tambah atas efisiensi human capital (vahu), dan indikator value added atas efisiensi structural capital (stva). untuk menemukan indikator dan metode pengu-kuran intellectual capital yang obyektif, metode vaic telah diaplikasikan secara luas dalam berbagai konteks karena memudahkan administrasi (chu et al., 2011). metode vaic diperoleh dari angka-angka yang berasal dari laporan keuangan (nazari dan herremans, 2007). metode vaic mengukur efisiensi tiga jenis input perusahaan, yaitu physical dan financial capital, human capital, dan structural capital yang disebut capital employed efficiency (vaca), human capital efficiency (vahu), dan structural capital efficiency (stva) (chen et al., 2005). lebih lanjut, semakin tinggi nilai vaic, maka semakin baik penggunaan potensi penciptaan nilai perusahaan oleh manajemen. stahle et al. (2011) menyimpulkan vaic didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu: (1) bahwa penciptaan value added sebuah perusahaan didasarkan pada penggunaan physical dan intellectual capi-tal; dan (2) bahwa penciptaan value added untuk sebuah perusahaan terhubung dengan efisiensi dari keseluruhannya. metode ini unik dikarenakan adaptabi-litasnya yang tinggi, sehingga dapat digunakan pada semua tingkatan operasi bisnis, mulai unit organisasi terkecil, cabang, hingga perusahaan, sektor, kota, dan tingkatan regional, pun tingkatan perekonomian nasional (jelcic, 2007). formulasi dan tahapan penghitungan vaic adalah sebagai berikut: (1) menghitung value added (va); (2) menghitung capital employed (ce), human capital (hu), dan structural capital (sc); (3) menghitung value added human capital (vahu); (4) menghitung stuctured capital value added (stva); (5) menghitung value added capital employed (vaca); (6) menghitung value added intellectual coefficient (vaic). pertama, va juga dapat didefinisikan sebagai nilai bersih yang tercipta oleh perusahaan selama tahun berjalan (chen et al., 2005) dan dapat ditunjukkan sebagai berikut: va = s – b = ni + t + dp + i + w (1) va = value added s = net sales revenue (output) b = material dan jasa yang dibeli atau beban pokok penjualan (input) n i = laba bersih setelah pajak t = pajak d p = depresiasi i = beban bunga w = upah dan gaji karyawan kedua, penghitungan capital employed (ce), human capital (hu), dan structural capital (sc) dilakukan dengan cara berikut: ce = nilai buku dari net asset (2a) hu = total investasi pada karyawan (gaji, upah, dll) (2b) sc = va – hu (2c) ketiga, penghitungan value added human capital (vahu). vahu yang seringkali disebut dengan human capital efficiency (hce) adalah indikator va atas efisiensi hu (maditinos et al., jurnal akuntansi & investasi94 2011). pulic (1998) dalam clarke et al., (2011) menyatakan dalam metode vaic, tingkat hu didefinisikan sebagai gaji dan upah pada suatu titik tertentu. adapun penghitu-ngannya didapatkan dengan cara berikut: vahu = va / hu (3) keempat, penghitungan structured capital value added (stva).value added structural capital coefficient (stva) memperlihatkan kontribusi sc dalam penciptaan nilai (zeghal dan maaloul, 2010). selanjutnya, stva adalah indikator va atas efisiensi sc (maditinos et al., 2011). stva yang terkadang disebut juga sebagai structural capital efficiency (sce), menunjukkan jumlah sc dalam perusahaan dari setiap unit moneter va (clarke et al., 2011). stva = sc / va (4) kelima, penghitungan value added capital employed (vaca). vaca merupakan indikator va atas efisiensi ce (maditinos et al., 2011). vaca mendes-kripsikan seberapa besar nilai yang diciptakan dalam satu unit moneter yang diinvestasikan dalam modal keuangan atau fisik (stahle et al., 2011). vaca = va / ce (5) keenam, penghitungan value added intellectual coefficient (vaic). vaic mengukur seberapa besar nilai baru yang telah tercipta tiap unit moneter yang diinvestasikan dalam tiap sumber daya (zeghal dan maaloul, 2010). vaic = vaca + vahu + stva (6) kesimpulannya, vaic menunjukkan seberapa banyak nilai baru yang telah tercipta dari tiap unit moneter yang diinvestasikan pada setiap sumber daya. vaic menggunakan kompensasi yang dibayar kepada karyawan sebagai proxy perkiraan atas nilai dari human capital (nazari dan herremans, 2007). selanjutnya, variabel dependen penelitian ini adalah market value perusahaan dan kinerja keuangan. market value perusahaan diukur dengan menggunakan market-to-book value ratios. market-tobook value ratios dihitung dengan cara membagi market value (mv) dengan book value (bv) common stocks. market value didapatkan dari pengalian antara jumlah saham beredar dengan harga saham akhir tahun. sementara, book value (bv) diperoleh dari pengurangan antara nilai buku stockholder’s equity dengan paid in capital of preferred stocks. pengukuran kinerja merupakan variabel independen lain yang digunakan untuk menjawab hipotesis 2. pada penelitian ini peneliti menggunakan komponen return on equity (roe), return on assets (roa), dan growth revenues (gr) sebagai representasi kinerja perusahaan. penggunaan roa akan menghasilkan pengu-kuran intellectual capital agregat tingkat makro untuk suatu perusahaan (nazari dan herremans, 2007) dan dapat digunakan untuk mengilustrasikan nilai keuangan dari intangible assets dan dapat dibandingkan antar sesama sektor perusahan (chu et al., 2011), sehingga sesuai memungkinkan adanya analisis lebih lanjut. roe didapatkan dari pembagian antara laba bersih dan shareholder’s equity. selan-jutnya, roe ini berkemampuan membe-rikan suatu indikasi earning power atas investasi pemegang saham dan sering dipakai saat membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam satu industri (van horne, 1989; tan et al., 2007). roe didapatkan dari pembagian antara laba bersih dan aset total. sementara itu, gr adalah pengukuran paling tradisional yang mengindikasikan pertumbuhan suatu organisasi (maditinos et al., 2011) dengan cara mengukur perubahan pendapatan yang menandakan peluang perusahaan untuk berkembang (chen et al., 2005). vol. 15 no.2 juli 2014 95 selanjutnya, gr diperoleh dari [(pendapatan tahun ini – pendapatan tahun lalu) 1] dikalikan 100%. rancangan pengumpulan data penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital pada market value dan kinerja keuangan perusahaan pada masing-masing badan usaha manufaktur di indonesia, sehingga unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 2009 hingga 2011. data yang dikumpulkan berasal dari laporan keuangan tiap badan usaha manufaktur. untuk itu, sumber data yang dipakai penulis sebagai bahan analisis adalah laporan keuangan badan usaha manufaktur yang go public di bei periode 2009-2011, serta jurnal penelitian tentang intellectual capital, dan data-data lainnya yang dapat membantu terlaksananya penelitian ini. selanjutnya, populasi dalam penelitian ini adalah semua badan usaha manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 20092011. pemilihan tersebut tidak terlepas pada pertimbangan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam rangka peng-hitungan berbagai komponen pembentuk intellectual capital. sedangkan, untuk pemi-lihan sampel, peneliti mempergunakan purposive judgement sampling dengan kriteria berikut ini: (1) badan usaha manufaktur yang berturut-turut terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2011 dan memenuhi persyaratan sebagai badan usaha yang terdaftar, yaitu menerbitkan laporan keuangan yang lengkap dan berakhir pada 31 desember serta telah diaudit oleh auditor independen, (2) mata uang pelaporan yang diterbitkan badan usaha harus dalam satuan mata uang rupiah. hal tersebut dilakukan agar data laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan karena hampir seluruh badan usaha yang terdaftar di bei menggunakan mata uang pelaporan dalam satuan rupiah, (3) badan usaha manufaktur tersebut tidak melakukan corporate action selama periode penelitian, seperti stock split, merger, repurchase, right issue, bonus share, reverse stock, esop, stock dividend dan tindakan lain yang secara sengaja dilakukan sehingga dapat menyebabkan harga pasar dan jumlah saham yang beredar berubah selama periode penelitian, (4) badan usaha tersebut harus memiliki nilai value added (va), structural capital (sc), dan shareholder’s equity yang positif, karena nilai positif menunjukkan intellectual capital memiliki nilai tambah bagi perusahaan (zeghal dan maaloul, 2010). metode analisis peneliti menggunakan regresi berganda untuk menjawab keenam hipotesis disajikan sebelumnya. sebelum melakukan analisis regresi, peneliti akan memastikan bahwa data yang diolah merupakan data yang terbebas dari berbagai masalah regresi dengan tujuan untuk meyakinkan kevalidi-tasan data sebelum pengolahan data lebih lanjut. uji tersebut termasuk uji normalitas data, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. hasil dan pembahasan hal yang pertama kali dilakukan dalam analisis data adalah penentuan obyek penelitian yang nantinya akan dianalisis. objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan usaha manufaktur yang terdaftar di bei periode 2009 sampai dengan 2011, sejumlah 136 perusahaan untuk tahun 2009; 135 perusahaan pada tahun 2010, dan . 139 perusahaan sektor manufaktur pada tahun 2011. dari jumlah tersebut, peneliti melakukan penyaringan berdasarkan beberapa empat kriteria tersebut di atas, sehingga total jurnal akuntansi & investasi96 perusahaan yang terpakai sebagai sampel berjumlah 71 perusahaan setiap tahunnya. tahapan lanjutan adalah melakukan uji regresi berganda untuk menjawab keenam hipotesis tersebut selepas uji asumsi klasik. model pertama digunakan untuk menguji hipotesis h 1a , h 1b , dan h 1c . sedangkan model lainnya digunakan untuk menjawab hipotesis h 2a , h 2b , dan h 2c . tabel 1. nilai konstanta dan koefisien dari variabel independen persamaan 1 menunjukkan adanya kontribusi vaca, vahu, stva pada nilai market value. pada persamaan tersebut menunjukkan keberadaan vaca dan stva membawa dampak positif bagi kenaikan market value, namun eksistensi vahu tidak membawa dampak baik bagi perusahaan dalam menciptakan nilai tambah. selanjutnya, model ii yang terwakili oleh tiga persamaan menunjukkan pengaruh sumber daya perusahaan pada kinerja keuangan yang terwakili oleh roe, roa, dan gr. komponen sumber daya perusahaan yaitu vahu dan stva membawa dampak yang baik pada kinerja perusahaan terwakili oleh roe, namun vaca berperilaku sebaliknya. sedangkan, kinerja perusahaan yang terwakili oleh roe mendapatkan dampak positif dari semua komponen sumber daya yang diujikan. sementara itu, vaca dan stva berdampak positif terhadap gr, namun sebaliknya dengan vahu. selanjutnya, peneliti melakukan analisis koefisien determinasi (r2). namun, uji ini dilakukan dengan menggunakan r square yang sudah disesuaikan atau tertulis adjusted r square. penggunaan adjusted r square dengan pertimbangan adanya lebih dari dua variabel independen dalam suatu persamaan regresi (priyatno, 2009). untuk model regresi pertama melalui uji ini, dapat dilihat bahwa besarnya nilai adjusted r square untuk koefisien determinasi adalah 61,3%. hal ini memperlihatkan bahwa vaca, vahu, dan stva sebagai variabel independen dapat menjelaskan variabel m/b sebesar 61,3% sedangkan sisanya sebesar 38,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi linier. selanjutnya, untuk tabel 2. hasil uji koefisien determinasi (r2) untuk model regresi pertama melalui uji ini, dapat dilihat bahwa besarnya nilai adjusted r square untuk koefisien determinasi adalah 61,3%. hal ini memperlihatkan bahwa vaca, vahu, dan stva sebagai variabel independen dapat menjelaskan variabel m/b sebesar 61,3% sedangkan sisanya sebesar 38,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi linier. tabel 2 menggambarkan hasil uji koefisien determinasi untuk keempat model. pada tabel, nilai adjusted r square untuk koefisien determinasi pada model regresi pertama menunjukkan besaran 61,3%. hal ini memperlihatkan bahwa masing-masing variabel independen dapat menjelaskan variabel m/b sebesar 61,3% sedangkan sisanya sebesar 38,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi linier. selanjutnya, terkait dengan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, model persamaan 2 memiliki nilai adjusted r square tertinggi yaitu sebesar 53,6% dibandingkan kedua model lainnya. vol. 15 no.2 juli 2014 97 tabel 3. hasil uji simultan (f-test) sementara itu, nilai adjusted r square untuk koefisien determinasi pada model regresi keempat sebesar 2,3% yang bermakna kemampuan berbagai variabel independen untuk menjelaskan variabel gr hanya sebesar 2,3%. tahapan selanjutnya adalah melakukan uji simultan (f-test). uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat tabel anova untuk masing-masing model regresi. dengan demikian, variabel independen yang ada dalam keempat model regresi (vaca, vahu, dan stva) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang ada, yaitu m/b, roe, roa, serta gr (nilai signifikansi 0,051 sedikit lebih besar dari 0,05). analisis data terakhir adalah dengan melakukan uji parsial pada masing-masing model regresi yang nampak pada tabel 4. pada model persamaan pertama nampak bahwa vaca dan stva mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. nilai signifikansi tersebut menunjukkan capital employed dan structural capital berpengaruh signifikan terhadap market-to-book value. sementara itu, nilai sig. vahu sebesar 0,274, berarti human capital tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rasio market-to-book value. dengan demikian h 1a dan h 1c diterima, sedangkan h 1b ditolak. model regresi kedua berupaya untuk menjawab hipotesis h 2a , h 2b , serta h 2c dengan roe sebagai pengukur kinerja keuangan. pada garis besarnya hipotesis dua menjawab kemampuan sumber daya tabel 4. hasil uji pengaruh jurnal akuntansi & investasi98 perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. serupa dengan model persamaan pertama, pada model persamaan kedua ini, nilai signifikansi vaca dan stva dalam kisaran yang lebih kecil dari 0,05. untuk itu, capital employed dan structural capital bisa dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang terwakili oleh roe. sementara itu, human capital tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang terwakili oleh roe. untuk itu, h 2a dan h 2c diterima, sementara h 2b tidak diterima. selanjutnya, model regresi ketiga digunakan untuk menjawab hipotesis h 2a , h 2b , serta h2c dengan roa sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja keuangan. pada tabel 4 menunjukkan bahwa hanya stva yang mampu mempengaruhi roa secara signifikan, sedangkan vaca dan vahu tidak mampu mempengaruhi roa secara siginifikan. hal ini menunjukkan bahwa hipotesis h 2a dan h 2b ditolak, selanjutnya hipotesis h 2c diterima untuk pengukuran kinerja menggunakan roa. model keempat yang nampak pada tabel 4 dimanfaatkan untuk menjawab hipotesis h 2a , h 2b , serta h 2c dengan gr sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan. pada tabel nampak nilai signifikansi vahu dan stva menunjukkan kisaran di bawah 0,05 yang berarti human capital dan structural capital dinilai mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang terwakili oleh growth revenues (gr). sementara, nilai signifikansi vaca gagal mempengaruhi growth revenues sebagai representasi kinerja keuangan. dengan demikian, hipotesis h 2a ditolak, selanjutnya hipotesis h 2b serta h 2c diterima untuk pengukuran kinerja menggunakan growth revenues. simpulan resource-based theory menunjukkan bagaimana potensi sumberdaya mampu dalam menghasilkan kemanfaatan ekonomis bagi perusahaan. gambar 1 menunjukkan kemampuan sumberdaya dalam meng-hasilkan laba. pada gambar nampak tingkat laba tidak terlepas dari kemenarikan industri serta adanya keunggulan kompetitif. selanjutnya, apabila kita perhatikan lebih lanjut, intellectual capital berpotensi mempengaruhi laba dari kemenarikan industri serta adanya keunggulan kompetitif. untuk itu, penelitian ini sebenarnya ditujukan untuk membuktikan eksistensi dari resource-based theory tersebut. pada model pertama peneliti mencoba memodelkan pengaruh berbagai sumber daya pada market value. pada pengujian di atas menunjukkan bahwa capital employed dan structural capital berpengaruh signifikan terhadap market-to-book value, sedangkan human capital tidak menunjukkan eksistensinya dalam mempengaruhi market-tobook value. hal ini menunjukkan ketidakmampuan human capital dalam pencitraan perusahaan, bahkan human capital memiliki arah negatif dengan rasio market-to-book value. artinya, semakin besar investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap human capital, maka pasar akan bereaksi negatif karena semakin rendah value added yang diciptakan untuk stakeholder. hal tersebut terjadi karena adanya suatu kemungkinan sentiment pasar apabila perusahaan berkonsentrasi untuk meningkatkan human capital yang berdampak pada kenaikan biaya dan beban yang terkait karyawan (chu et al., 2011) yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah deviden yang diterimakan pada pemegang saham. sementara itu, structural capital berkemampuan meningkatkan market value ditengarahi karena adanya kemampuan structural capital dalam menciptakan berbagai inisiatif internal sehingga akan meningkatkan layanan produk dan jasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan lebih cepat dari seharusnya (knight, vol. 15 no.2 juli 2014 99 1999), yang selanjutnya kemampuan pemerolehan pendapatan yang lebih cepat direspon positif oleh pasar. lebih lanjut, pada semua model persamaan yang berupaya melihat pengaruh intellectual capital dengan kinerja keuangan secara konsisten menunjukkan kedigdayaan structured capital value added (stva). pengujian tersebut membuktikan bahwa structural capital memberikan suatu kontribusi positif dalam penciptaan nilai berupa peningkatan kinerja keuangan. adanya kemampuan tersebut semakin menguatkan resource-based theory, yang mana berargumen bahwa structural capital sebagai salah satu komponen intellectual capital merupakan sumber daya strategis oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan strategis dan kinerja keuangan superior melalui akuisisi dan penggunaannya secara efisien (zeghal dan maaloul, 2010). dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi structural capital lebih baik dalam menghasilkan profitabilitas, baik di masa sekarang dan mendatang. sebaliknya, value added human capital (vahu) yang menunjukkan efisiensi modal manusia ternyata tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan yang diwakili oleh roe dan roa, terkecuali pertumbuhan pendapatan (gr). namun, pengaruh value added human capital terhadap pertumbuhan pendapatan tidak searah, artinya semakin besar vahu akan semakin memperkecil pertumbuhan pendapatan (gr). selanjutnya apabila dilihat dari persamaan regresi dari ketiga model yang terkait dengan kinerja keuangan, kontribusi vahu memang terlihat jauh lebih kecil dibandingkan structured capital value added (stva). dengan demikian, investasi yang dilakukan perusahaan pada para karyawannya nampaknya tidak mampu memperbaiki kinerja keuangan, bahkan menurunkan pertumbuhan pendapatan. penurunan pertumbuhan pendapatan terjadi karena kegagalan investasi karyawan yang diharapkan mampu menciptakan daya saing, kenyataannya malah banyak menyerap dana perusahaan. implikasi dari peneltiian ini tidak lepas dari peran intellectual capital sebagai bagian dari aset perusahaan. apabila intellectual capital mengalami peningkatan, maka semakin besar peluang perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangannya, sehingga infomasi mengenai kekayaan perusahaan yang semakin meningkat tersebut dapat mempengaruhi tingginya penilaian investor terhadap perusahaan. namun, intellectual capital tidak dapat menciptakan value added dengan sendirinya karena intellectual capital baru dikatakan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan jika dikombinasikan dengan modal fisik dan keuangan perusahaan. oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang mengatur pelaporan intellectual capital dalam laporan keuangan perusahaan. hal ini perlu dilakukan karena pelaporan tersebut dapat memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. adanya rentang waktu pengamatan yang kurang panjang menyebabkan daya generalisasi menjadi berkurang. penggunaan perusahan manu-faktur sebagai obyek penelitian menjadikan hasil kurang dapat digeneralisasi bagi sektor yang lainnya. daftar pustaka barratt, m. dan a. oke. 2002. antecedents of supply chain visibility in retail supply chains:a resource-based theory perspective. journal of operations management, 25, 1217-233. bontis, n. dan f. jac. 2002. intellectual capital roi: a causal map of human capital antecedents and consequents. journal of intellectual capital 3(3):223-247. bontis, n., c. k. william chua dan s. richardson. 2000. intellectual capital and business performance in malaysian industries. journal of intellectual capital, 1 (1), 85-100. chan, k. h.. 2009. impact of intellectual capital on organizational perfor-mance, the learning organization, 16 (1), 4-21. chen, m.c., s.j. cheng dan y. hwang. 2005. an empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ jurnal akuntansi & investasi100 market value and financial performance. journal of intellectual capital, 6 (2), 159-176. choong, k.k. 2008. intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. journal of intel-lectual capital, 9 (4), 609638. chu, s. k. h., k. h. chan, dan w. w.y. wu. 2011. charting intellectual capital performance of the gateway to china. journal of intellectual capital, 12 (2), 249-276. clarke, m., d. seng, dan h. w. rosalind. 2011. intellectual capital and firm performance in australia. journal of intellectual capital, 12 (4), 505-530. firer, s. dan s. m. williams. 2003. intellectual capital and traditional measures of corporate performance. journal of intellectual capital, 4 (3), 348-360. galbreath, j. 2005. which resources matter the most to firm success? an exploratory study of resource-based theory. technovation, 25, 979-987. ghosh, s dan m. amitava. 2009. indian software and pharmaceutical sector ic and financial performance, journal of intellectual capital, 10 (3), 369-388. grant, r. m. 1991. the resource-based theory of competitive advantage. california management review, 33 (1), 114-135. jelcic, k. 2007. intellectual capital: handbook of ic management in companies. intellectual capital center, croatia. kamath, g. b. 2008. intellectual capital and corporate performance in indian pharmaceutical industry. journal of intellectual capital, 9 (4), 684-704. komnenic, b. dan d. pokrajcic. 2012. intellectual capital and corporate performance of mncs in serbia. journal of intellectual capital, 13 (1), 106 -119. knight, d. j. 1999. performance measures for increasing intellectual capital. strategy & leadership, 2 (27), 22-27. maditinos, d., c. dimitrios, t. chara-lampos dan t. georgios. 2011. the impact of intellectual capital on firms’ market value and financial performance. journal of intellectual capital, 12 (1), 132151. mavridis, dimitrios g. 2004. the intellectual capital performance of the japanese banking sector. journal of intellectual capital 5 (1), 92-115. nazari, j. a. dan i. m. herremans. 2007. extended vaic model: measuring intellectual capital components. journal of intellectual capital, 8 (4) 595-609. priyatno, d. 2009. 5 jam belajar olah data dengan spss 17. andi, yogyakarta. pulic, a. (2000). vaic™– an accounting tool for ic management. international journal of technology management, 20 (5-8), 702714. riahi-belkaoui, a. 2003. intellectual capital and firm performance of us multinational firms: a study of the resource-based and stakeholder views. journal of intellectual capital, 4 (2), 215-226. schneider, b. 1990. organizational climate and culture. california: pfeiffer stahle, p., s. stahle, dan s. aho. 2011. value added intellectual coefficient (vaic): a critical analysis. journal of intellectual capital, 12 (4), 531-551. sumedrea, silvia. 2013. intellectual capital and firm performance: a dynamic relationship in crisis time. procedia economics and finance, 6, 137-144. tan, h. p., d. plowman dan p. hancock. 2007. intellectual capital and financial returns of companies. journal of intellectual capital, 8 (1), 76-95. van horne, j. c. 1989. financial management and policy. united states: prentice-hall. wang, j. c. 2008. investigating market value and intellectual capital for s&p 500. journal of intellectual capital 9 (4), 546-563. zéghal, d. dan a. maaloul. 2010. analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company perfor-mance. journal of intellectual capital, 11 (1), 39-60. a accrual accounting agency theory alue added intellectual coefficient apbn/apbd b bursa efek indonesia c california management review capital employed efficiency company performance company value contemporary accounting research costumer duration costumer role costumer support customer success e ethics f financial accountability & management financial intermediation financial performance financial structure h human capital efficiency i iasc ifac indian pharmaceutical industry industri pertambangan dan pertanian insider trading intangible assets intellectual capital intellectual capital disclosures international accounting standards committee international federation of accountants j journal of intellectual capital jurnal akuntansi & keuangan k kinerja perusahaan l legitimacy theory local government m market value mcmaster word congress modal intelektual n new public management nilai perusahaan o organizational climate and culture p pemerintah daerah pengaruh intellectual capital terhadap kinerja per procedia economics r relevance of intellectual capital disclosure resource-based theory s securities and exchange commis-sion's signalling theory smac society of management accountants of canada stakeholder stakeholder theory structural capital efficiency stva t the japanese banking sector trader tradisional measures of corporate performance u universitas diponegoro us multinational firms v vaca vahu vaic value added w working unit layout januari 2014 pendahuluan salah satu cara pemerintah melakukan kegiatan pengaturanadalah dengan meng-gunakan instrumen pajak, dimana pajak merupakan penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan sektor lain. peneliti melihat penerimaan negara dalam website yang dikeluarkan badan pusat statistik (bps) bahwa, penerimaan negara pada tahun 2013 sebesar 1.525.190 miliar rupiah dan dari penerimaan tersebut kurang lebih 78% (1.192.994 miliar rupiah) penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan sisanya dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak afrizal tahar* & arnain kartika rachman program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul telp. +274 387656 (174) yogyakarta, indonesia *corresponding author, e_mail address: afrial@umy.ac.id abstract this study aims to analyze the influence of internal factors and external factors on taxpayer compliance. internal factors such as religious understanding and awareness, while external factors that corruption committed by unscrupulous tax, public services, and advertising. objects in this study is jebres surakarta and research subject is an individual taxpayer. this study has a sample of 57 respondents to the taking of convenience. the analytical tool used spss 19.0. based on the analysis conducted, the results showed that influence awareness of tax compliance and the other factors such as; corruption committed by unscrupulous tax, religious understanding, public services, and advertising does not affect tax compliance. keywords: internal factors; external factors; taxpayer compliance. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal pada wajib pajak kepatuhan. faktor internal seperti pemahaman agama dan kesadaran, sedangkan faktor eksternal yang korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, pelayanan publik, dan iklan. objek dalam penelitian ini adalah jebres surakarta dan subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi. penelitian ini memiliki sampel 57 responden dengan pengambilan kenyamanan. alat analisis yang digunakan spss 19,0. berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran kepatuhan pajak dan faktor-faktor lain seperti; korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, pemahaman agama, pelayanan publik, dan iklan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. kata kunci: faktor internal; faktor eksternal; wajib pajak kepatuhan. sektor lain. pemerintah memi-liki kekuasaan dalam mengatur penerimaan pajak guna memenuhi pengeluaran negara dan regulasi untuk menghindari kesenjangan dan tercapainya keadilan di indonesia. kekuasaan yang diemban oleh pemerintah inilah yang tengah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dimana banyak terjadi kasus korupsi dan penggelapan pajak beredar luas. dahulu, tahun 1998 presiden soeharto yang menggelapkan $ 15 sampai $ 35.000.000.000 dari kas negara (endowment, 2010). ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 15 no.1 januari 2014 57 bulan april tahun 2010, seorang oknum pajak yang bernama gayus tambunan menjadi tersangka korupsi senilai 102 miliar rupiah dengan gratifikasi sebesar 2 miliar rupiah dan pencucian uang sebesar 74 miliar rupiah (sari, 2011). selain itu terdapat kasus dua oknum/aparat pajak dengan inisial mdi dan ed, pada bulan mei 2013 yang terdeteksi melakukan penggelapan pajak sebesar 2,3 miliar rupiah (lisnawati, dkk., 2013) menjadikan suatu momok bagi direktorat jendral pajak untuk menciptakan kepercayaan kepada rakyat mengenai oknum pajak sehingga kembali percaya dan patuh dalam membayar pajak. kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat. kewajiban dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan atas rakyat berdasar perundangundangan yang berlaku. rakyat sendiri memiliki kewajiban dalam membayar pajak, lalu berhak untuk mengawasi penggunaan iuran yang telah dibayarkan kepada negara. kedua pihak saling terkait, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan rakyat dalam mencip-takan kemandirian suatu negara terutama negara indonesia, dengan kepercayaan bahwa ada tuhan yang selalu mengawasi tanggung jawab dimasing-masing pihak. wajib pajak dengan memiliki religiusitas tinggi diharapkan memiliki kepatuhan pajak yang tinggi sesuai dengan penelitian pope dan mohdali (2010), menyatakan bahwa dengan religiusitas yang tinggi akan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak serta dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. aspek-aspek yang memengaruhi rakyat dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. faktor internal rakyat dalam kepatuhan membayar pajak antara lain religiusitas dan kesadaran. rakyat juga dapat terpengaruh oleh faktor-faktor ekternal berupa berita korupsi oknum pajak, kemudahan pelayanan publik, dan iklan. penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh nawangsari (2010) dengan judul “pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan publik, iklan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”. dalam penelitian ini, peneliti menam-bahkan variabel baru yaitu korupsi dan pemahaman agama. variabel dipilih karena maraknya issue korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak dan pemahaman agama berkenaan dengan kepatuhan pajak serta penelitian tersebut masih jarang untuk diteliti sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah persepsi wajib pajak mengenai oknum pajak yang korupsi dan pemahaman agama wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di area kelurahan jebres kota surakarta pengam-bilan responden secara convenience. berdasarkan latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah persepsi wajib pajak mengenai oknum pajak yang melakukan korupsi, persepsi wajib pajak mengenai pemahaman agama, pelayanan publik, kesadaran wajib pajak, dan iklan memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. hasil penelitian ini diharapkan mem-berikan kontribusi praktis dalam rangka membantu pemerintah menemukan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak dengan cara mencari factorfaktor yang membuat indi-vidu memiliki niat untuk taat pajak. jurnal akuntansi & investasi58 tinjauan literatur dan perumusan hipotesis korupsi dan kepatuhan pajak korupsi menurut, byrne et al. (2010), adalah suatu kejadian yang tengah menjadi topik mengenai pelaku atas perusakan dalam suatu aturan dan kelembagaan melalui media sehingga mengorbankan kepentingan yang lebih luas dibandingkan menganalisis kejadian sosial, latar belakang politik, dan ekonomi. korupsi di indonesia memiliki beberapa faktor (martini, 2012) yaitu: struktural, sejarah, desentralisasi, peraturan usaha, akuntabilitas, dan indepen-densi. olivier (1987) mengemukakan bahwa dengan mengungkapkan adanya permainan para pejabat pemerintah dalam melakukan interaksi korupsi berupa pemberian izin, tes, dan kandidat meminta izin administrasi dalam seleksi pemilihan pegawai negeri sipil (pns). putra et al. (2011) juga mengutarakan bahwa adanya persepsi masyarakat mengenai petugas /oknum yang melakukan penggelapan dan tindakan lainnya berkenaan dengan korupsi. selain itu, penelitian mengenai korupsi juga pernah diteliti oleh sari (2011) dimana issue korupsi ataupun tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak tidak merubah perilaku wajib pajak untuk patuh membayar pajak. hasil sari (2011) didukung oleh susanto (2013) yang menekankan bahwa meskipun adanya pemberitaan/issue korupsi lewat media ataupun pengalaman pribadi, wajib pajak akan tetap mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. h1: persepsi wajib pajak mengenai korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak berpengaruh positif terhadap kepatu-hannya dalam membayar pajak. relijiusitas dan kepatuhan pajak basri et al. (2010) menegaskan bahwa religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang, dan setiap agama pada umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. agama sendiri memiliki definisi yaitu suatu hubungan antara tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. selain itu, prinsip atau landasan agama merupakan suatu ukuran individu dalam pemahaman agama/ religiusiutas dan dilihat dari realita individu untuk menjalankan landasan agama yang dianut (masfufah, 2013). kutipan izza dan hamzah (2009), salah satu teologi agama yang secara jelas berbicara tentang pajak. dalam sebuah literatur yahudi yang diperiksa suminarsasi dan supriyadi (2011) mengemukakan bahwa adanya kewajiban untuk tidak meremehkan orang yahudi yang lain dan ajaran islam (annisa: 59) berkenaan dengan agama juga diminta untuk mentaati allah, rasul, dan pemimpin, pemimpin disini adalah pemerintahan yang fungsinya mengayomi rakyat. selain itu, manfaat pajak dapat diniatkan sebagai amal jariyah untuk kepentingan bersama sebagaimana diriwayatkan dalam hr. muslim. religiusitas yang diteliti oleh basri dkk., (2010) mengungkapkan bahwa adanya niat dari wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena religiusitas dapat mencegah perilaku yang menyimpang dari undang-undang terutama dalam hal perpajakan. namun berbeda dengan penelitian tania, dkk. (2012) yang menjelaskan kepatuhan membayar pajak dari setiap orang berbeda-beda sehingga religiusitas tidak mencerminkan niatnya untuk patuh membayar pajak. hasil serupa dari masfufah (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman agama/ religiusitas tidak memengaruhi kemauan dalam membayar pajak meskipun tingkat pemahaman agama/religiusitas wajib pajak tinggi. h2: persepsi wajib pajak mengenai pemahaman agama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. vol. 15 no.1 januari 2014 59 pelayanan dan kepatuhan pajak pelayanan adalah suatu perilaku sesorang terhadap orang lain yang ditunjukkan untuk memberikan informasi, fasilitas, motivasi, dan sarana tanpa adanya kepemilikan dan digunakan untuk memberikan rasa nyaman, aman serta puas sehingga orang tersebut merasa dihargai. layanan mengenai perpa-jakan dapat dilakukan pemerintah dengan pemberian sosialisasi, pembinaan, dan penga-wasan terhadap wajib pajak. pelayanan juga dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak merasa dihargai sehingga wajib pajak senang untuk memenuhi kewajibannya (nawangsari, 2010). pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dirasakan penting bagi pemerintah, oleh karena itu pemerintah selalu mening-katkan kualitas pelayanan. kualitas pelayanan menurut hardiningsih dan yulianawati (2011) dan rahman (2013) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terusmenerus. nawangsari (2010) juga meneliti tentang pelayanan pajak, hasil dari penelitian tersebut adalah pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan pemberian sosialisasi, pengawasan, pemerik-saan wajib pajak dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak patuh untuk membayar pajak. penelitian yang dilakukan suhartini (2012) juga memiliki hasil positif karena dengan memberikan pelayanan terbaik oleh petugas pajak maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. selain itu, pelayanan pajak yang diteliti rosita (2012), menunjukkan bahwa wajib pajak membayar pajak berasal dari dorongan diri sendiri dan wajib pajak hanya mengingat pelayanan disaat melakukan kewajiban membayar pajak. hasil serupa diteliti rahman (2013) memiliki hasil negatif dimana pelayanan pajak tidak berpe-ngaruh terhadap kepatuhan pajak dikare-nakan pelayanan yang kurang baik cende-rung menghambat wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. h3: pelayanan publik mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepa-tuhan wajib pajak. kesadaran pajak dan kepatuhan pajak menurut atkinson et al. (2004) banyak ahli psikologi menyatakan bahwa kesadaran sama dengan mind dan didefnisikan sebagai suatu tingkat kesiagaan individu atas stimuli internal dan eksternal berkenaan kejadian di suatu lingkungan, sensasi tubuh, memori, serta pikiran dalam mencoba memecahkan masalah sehingga dapat memilih satu tindakan atas responnya. bila dihubungkan dengan perpajakan dapat diartikan kesiagaan wajib pajak atas kejadian internal dan eksternal hingga melakukan tindakan atas responnya berkenaan pembayaran pajak. jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa kesadaran yaitu keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak dengan kata lain kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti tentang pajak. kesadaran dapat dibagi menjadi dua macam (nawangsari, 2010) yaitu kesadaran aktif dan kesadaran pasif. kesadaran aktif meru-pakan kesadaran berkenaan dengan perenca-naan kemungkinan yang akan terjadi, sedangkan kesadaran pasif berkaitan dengan sikap pribadi yang menerima setiap keja-dian. kesadaran wajib pajak dalam meme-nuhi kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran aktif, perencanaan yang efektif dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak. kesadaran yang diteliti nawangsari (2010) menunjukkan adanya hubungan positif antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan jurnal akuntansi & investasi60 adanya kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan sehingga berdampak pada penerimaan negara. hasil pene-litian senada dari suhartini (2012) dengan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak maka potensi wajib pajak membayar pajak tinggi. sari (2011) menuturkan bahwa kesa-daran berpengaruh terhadap kepatuhan sehingga wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan secara suka rela. namun, berban-ding terbalik dengan penelitian yang dilaku-kan setyonugroho (2012) karena wajib pajak tidak merasakan secara langsung pembayaran pajak, oleh karena itu wajib pajak belum menyadari arti penting patuh membayar pajak. hasil yang sama dengan pembahasan yang berbeda dari penelitian rahman (2013) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebab wajib pajak membayar pajak dikarenankan takut akan sanksi bukan dari kesadaran wajib pajak sendiri. h4: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. iklan dan kepatuhan pajak iklan merupakan sarana yang digunakan direktorat jendral pajak untuk mempromo-sikan dan memberitahukan kepada masya-rakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara (nawangsari, 2010). iklan layanan masyarakat (ilm) digunakan sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarluaskan program-program pemerintah guna memengaruhi khalayak luas sebagai target sasaran sehingga dapat menggerakkan hatinya dan melakukan sesuatu sesuai anjuran oleh pesan iklan layanan masyarakat. menurut ruth wooden (2006) dan juga shahab (2013), jenis iklan layanan masyarakat dibagi menjadi tiga, yaitu; iklan layanan masyarakat non profit, promo jaringan, dan merujuk pada pemasaran. kriteria iklan layanan masyarakat menurut dewan periklanan amerika antara lain; tidak komersil, tidak bersifat keagamaan, tidak bersifat politis, berwawa-san nasional, untuk semua lapisan masya-rakat, berdampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh dukungan media lokal maupun nasional (shahab, 2013). nawangsari (2010) juga meneliti tentang pelayanan pajak, hasil dari penelitian tersebut adalah pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan pem-berian sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan wajib pajak dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak patuh untuk membayar pajak. penelitian yang dilakukan suhartini (2012) juga memiliki hasil positif karena dengan memberikan pelayanan terbaik oleh petugas pajak maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewaji-bannya membayar pajak. pelayanan pajak yang diteliti rosita (2012), menunjukkan bahwa wajib pajak membayar pajak berasal dari dorongan diri sendiri dan wajib pajak hanya mengingat pelayanan disaat melaku-kan kewajiban membayar pajak. hasil serupa diteliti rahman (2013) memiliki hasil negatif dimana pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan pelayanan yang kurang baik cenderung menghambat wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. h5: iklan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. metode penelitian obyek penelitian obyek penelitian yang digunakan adalah kelurahan jebres kota surakarta. obyek penelitian tersebut untuk menyebarkan kuisioner dalam mengetahui pengaruh mengenai faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. subyek penelitian subyek yang dipergunakan dalam penelitian ini vol. 15 no.1 januari 2014 61 adalah wajib pajak orang pribadi di kelurahan jebres kota surakarta. wajib pajak orang pribadi memberikan pandangan mengenai kepatuhan wajib pajak berkenaan dengan adanya issue korupsi, pemahaman agama, pelayanan publik, kesadaran, dan iklan yang disiarkan mengenai perpajakan. jenis data dan pengumpulan data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. data primer diperoleh dari survei melalui penyebaran kuisioner pada wajib pajak orang pribadi di jebres kota surakarta. teknik pengambilan sampel penarikan sampel adalah non probability sampling dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode convenience. uji kualitas instrumen dan data validitas instrumen validitas menurut nazaruddin (2011) merupakan konsep pengukuran yang diguna-kan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaku-kan fungsi ukurnya dengan melihat faktor loading lebih dari 0,4 untuk menyatakan pertanyaan yang digunakan valid. reliabilitas instrumen menurut nazaruddin (2011) reliabiliatas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dinyatakan reliabe apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0,6. uji hipotesis dan analisis data statistik deskriptif / demografi responden statistik deskriptif (fathmaningrum, 2010) berhubungan dengan penggambaran data dan bagaimana karakteristik data tersebut. data-data statistik yang diperoleh dari hasil survei dimana merupakan data mentah dan diolah agar data dapat disajikan secara teratur dan ringkas. uji asumsi klasik normalitas uji normalitas dengan menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan suatu petunjuk apakah data berdistribusi normal atau tidak. sebagai pedoman bila rasio kurtosis dan skewness berada di antara -2 hingga +2, maka data berdistribusi normal (setyadharma, 2010). heteroskedastisitas menurut nazaruddin (2011) heteros-kedastisitas menunjukkan perbedaan varian variabel dalam pengamatan. variabel terikat dengan residualnya dapat dilakukan pengu-jian glejser. penilaian uji glejser dengan spss 19.0 dilihat dari nilai signifikan, apabila nilai sig yang telah diolah kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadinya gejala heteroskedastisitas (ghazali, 2011). autokorelasi anggota sampel memiliki korelasi yang diurutkan berdasarkan urutan waktu menunjukkan adanya autokorelasi. dampaknya sampel tidak dapat menggambarkan varian populasi sehingga model regresi tidak dapat menaksir nilai variabel dependen pada variabel independen (fathmaningrum, 2010: 30). pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian durbin-watson dengan syarat angka durbin-watson diantara -2 hingga +2 memiliki arti tidak adanya autokorelasi. multikolinearitas adanya korelasi sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. pendekatan terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflating factor (vif) dari hasil analisis regresi. jika nilai vif jurnal akuntansi & investasi62 > 10 maka terdapat gejala multikolinearitas (nazaruddin, 2011). analisis hipotesis regresi linear berganda (fathmaningrum, 2010) digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. uji nilai t (uji parsial) uji nilai t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen (y). kriteria hipotesis diterima apabila arah sesuai dengan hipotesis dan nilai sig. < á 0,05. uji nilai f (uji serentak) uji nilai f dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. kriteria hipotesis diterima bila nilai sig. < á 0,05. pengujian koefisien determinasi (adjusted r2) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh semua variabel dependen antara angka 0 hingga 1. apabila koefisien mendekati angka 1 menunjukkan bahwa varia-bel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. hasil dan pembahasan hasil uji kualitas instrumen pengujian instrumen dinyatakan valid karena factor loading melebihi 0, 4 dan reliabel dengan kriteria crobach alpha lebih dari 0,6. hasil uji asumsi klasik hasil uji asumsi klasik mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi multikolinearitas. berdasarkan hasil perhitungan dite-mukan besarnya nilai rasio kurtosis dan rasio skewness di antara -2 hingga +2. jadi, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. hasil uji heteroskidastisitas juga menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen. hal ini terlihat dari probabilitas signifikan di atas dengan tingkat kepercayaan 5%. jadi, dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. selanjutnya, pada uji autokorelasi juga ditemukan nilai d-w berada di bawah -2 dan di atas +2. hasil dari analisis menunjukkan nilai d-w sebesar 1,707 yang menandakan tidak terjadinya autokorelasi. terakahir dari uji asumsi klasik adalah uji multikolinearitas. dari hasil pengujian menunjukkan nilai vif sebesar kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 menjelaskan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. pengujian kuefesien diterminasi berdasarkan nilai signifikan hasil dari pengujian nilai f, ditemukan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memenga-ruhi kepatuhan wajib pajak dimana nilai signifikan sebesar 0, 004 < 0, 05. pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 20,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. pengujian hipotesis satu berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai t sebesar 1,923 dan koefisien positif sebesar 0,226. paired value pada persepsi wajib pajak berkenaan oknum/ aparat pajak yang korupsi sebesar 0,060, sehingga paired value (0,060) > á (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu menyatakan vol. 15 no.1 januari 2014 63 adanya persepsi wajib pajak tentang oknum/aparat pajak yang korupsi tidak diterima. hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki persepsi bahwa korupsi hanya merupakan pemberitaan atas perusakan aturan yang dilakukan oleh para oknum pajak tanpa melihat faktor-faktor penyebab korupsi. selain itu, sifat pajak adalah kontraprestasi dimana pengelolaan penerimaan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sari (2011) dan susanto (2013) dimana kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan maraknya issue korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak hanya melihat pelaku yang melakukan penggelapan pajak, oleh karena itu issue korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. wajib pajak mematuhi membayar pajak disebabkan kebaktian dan cinta kepada negaranya sehingga menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. hasil penelitian yang berbeda dari olivier (1987) dan putra et al. (2011) dimana hasil yang diperoleh olivier (1987) mengungkapkan adanya permainan para pejabat pemerintah dalam melakukan interaksi korupsi sedangkan hasil putra dkk. (2011) mengungkapkan adanya persepsi masyarakat mengenai oknum yang mela-kukan penggelapan dan tindakan lainnya berkenaan dengan korupsi. pengujian hipotesis dua berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai t sebesar -2,325 dan koefisien negatif sebesar -0,375. paired value pada persepsi wajib pajak berkenaan pemahaman agama 0,024, sehingga paired value (0,024) < á (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua mengenai persepsi wajib pajak tentang pemahaman agama tidak diterima. hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman agama yang dimiliki oleh wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. pemahaman agama yang dimiliki wajib pajak belum menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak dikarenakan pemahaman agama dan pelaksanaan agama pada setiap wajib pajak. selain itu, dengan adanya pemahaman agama wajib pajak belum dapat mengontrol perilaku wajib pajak untuk mematuhi aturan berkenaan dengan pajak. namun, dengan pemahaman agama yang semakin meningkat terkadang merubah sudut pandang/persepsi wajib pajak mengenai perpajakan sehingga lebih mengutamakan hubungannya dengan tuhan dibandingkan hubungan manusia dengan manusia sebagai pemimpin sehingga dapat mengurangi kepatuhan dalam membayar pajak. hasil penelitian ini sejalan dengan tania (2012) dan masfufah (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman agama tidak memengaruhi tindakannya dalam membayar pajak meskipun tingkat pemahaman agama/religiusitas wajib pajak tinggi serta menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak dari setiap orang berbeda-beda sehingga religiusitas tidak mencerminkan niatnya untuk patuh membayar pajak tidak diterima karena pada dasarnya manusia memiliki hubungan dengan tuhan untuk mengarahkan dirinya dalam hidup sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang melanggar aturan-nya. hal ini tidak sesuai penelitian basri (2010) dimana religiusitas mencegah perilaku yang menyimpang dari undangundang terutama dalam hal perpajakan sehingga tidak mencerminkan niatnya untuk patuh membayar pajak. pengujian hipotesis tiga berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai t sebesar 0,451 dan koefisien positif sebesar 0,040. paired value pada persepsi wajib pajak berkenaan jurnal akuntansi & investasi64 pelayanan publik yang diberikan kepada wajib pajak yaitu 0,654, sehingga paired value (0,654) > á (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga menyatakan adanya persepsi wajib pajak tentang pelayanan berkenaan pajak tidak diterima. hasil pengujian hipotesis tiga menun-jukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pajak dengan mem-berikan informasi, fasilitas, motivasi, dan sarana tanpa adanya kepemilikan belum memberikan kepuasan kepada wajib pajak. kepuasan wajib pajak dalam hal perpajakan yang terpenting adalah cara menghargai wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak dan akhirnya memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak. hal ini didukung oleh penelitian rosita (2012) yaitu wajib pajak membayar pajak berasal dari dorongan diri sendiri sehingga wajib pajak hanya mengingat pelayanan disaat melakukan kewajiban membayar pajak. dengan pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak akan mendorong wajib pajak untuk tidak patuh membayar pajak (rahman, 2013). sedangkan hasil yang berbeda dari nawangsari (2010) dan suhartini (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adanya sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan wajib pajak dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak dalam melakukan pelayanan terbaik oleh petugas. pengujian hipotesis empat berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai t sebesar 2,026 dan koefisien positif sebesar 0,343. paired value pada persepsi wajib pajak berkenaan kesadaran dari wajib pajak sebesar 0,048, sehingga paired value (0,048) < á (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat menyatakan adanya persepsi kesadaran mengenai pajak diterima. pengujian hipotesi empat menjelaskan bahwa tabel 1. data demografi responden tabel 2. hasil uji regresi linear berganda vol. 15 no.1 januari 2014 65 kesadaran dari wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. kesadaran wajib pajak mengenai kejadian di suatu lingkungan dan merespon kejadian tersebut lalu memecahkan permasalahan dan akhirnya melakukan tindakan. tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah patuh dalam melakukan pembayaran pajak dengan perencanaan yang telah dibuat wajib pajak sebelumnya. hasil ini sejalan dengan nawangsari (2010) yang membuk-tikan bahwa kesadaran wajib pajak sangat-lah penting karena dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan suka rela (sari, 2011). kesadaran memiliki dampak yang luas bagi wajib pajak dengan adanya peningkatkan potensi pembayaran pajak sehingga meningkatkan penerimaan negara (suhartini, 2012). jadi, kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada kepatuhan waib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. berbeda dengan hasil penelitian setyonugroho (2012) dan rahman (2013) dimana hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kerana belum memahami arti penting membayar pajak dan aspek lain yang memengaruhi wajib pajak yaitu sanksi dan kurangnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri. pengujian hipotesis lima berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai t sebesar 1,984 dan koefisien positif sebesar 0,292. paired value pada persepsi wajib pajak berkenaan iklan sebesar 0,053, sehingga paired value (0,053) > á (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima menyatakan iklan tentang pajak tidak diterima. hasil pengujian hipotesis lima memberikan makna bahwa iklan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. hasil ini sama dengan penelitian nawangsari (2010) dimana sarana pemberitaan informasi yang digunakan direktorat jendral pajak untuk mempro-mosikan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (nawangsari, 2010). penelitian shahab (2013) juga mendukung hasil penelitian nawangsari (2010) karena menjelaskan bahwa sasaran iklan hanya untuk lapisan pengusaha dan isi dari iklan kurang menarik dari pesan yang disampaikan sehingga kepatuhan wajib pajak di kota samarinda secara umum kurang baik meskipun melalui media masa. iklan sebagai komunikator yang dapat menghubungkan komunikasi sehingga mengikuti anjuran yang diberitakan, akan tetapi dalam suatu iklan dalam hal perpa-jakan sebagaimana sebagai iklan layanan masyarakat harus memenuhi kriteria, dimana iklan tersebut tidak komersil, tidak bersifat keagamaan, tidak bersifat politik, berwawasan nasional, untuk semua lapisan, dan patut didukung oleh media lokal ataupun nasional. selain itu apabila iklan perpajakan yang ditayangkan oleh direkrorat jendral pajak tidak berpengaruh karena wajib pajak sendiri yang tidak memperdulikan informasi pada iklan pajak yang ditayangkan (effendy dan toly, 2013). simpulan hasil pengujian instrumen dinyatakan valid. validitas tersebut menjelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan dapat mengukur variabel yang diteliti. selain itu, pengujian instrumen juga mengukur aspek keper-cayaan pada pengukuran atau dapat dika-takan bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya untuk mengukur variabel yang diteliti. hasil dari pengujian ini adalah reliabilitas dan menandakan bahwa pertanyaan reliabel/dapat dipercaya. jurnal akuntansi & investasi66 berdasarkan hasil pengujian h1, menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai oknum pajak yang melakukan korupsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. berarti hasil hipotesis satu ditolak. berdasarkan hasil pengujian h2, menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai pemahaman agama tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. berarti hasil hipotesis dua ditolak. berdasarkan hasil pengujian h3, menunjukkan bahwa pelayanan publik mengenai perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. berarti hasil hipotesis tiga ditolak. berdasarkan hasil pengujian h4, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak. berarti hasil hipotesis empat diterima. berdasarkan hasil pengujian h5, menunjukkan bahwa variabel iklan layanan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. berarti hasil hipotesis lima ditolak. keterbatasan dari penelitian ini yakni penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi di area jebres kota surakarta dan pengambilan responden secara convinience. kuisioner yang digu-nakan terlalu banyak pertanyaan sehingga banyak kuisioner tidak dapat digunakan untuk diuji. peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel independen lain mengenai persepsi wajib pajak mengenai korupsi yang dilaku-kan oknum pajak, persepsi wajib pajak mengenai pemahaman agama, pelayanan publik, dan iklan lebih mendalam sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mening-katkan kepatuhan wajib pajak. penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode triangulasi dimana melakukan perpaduan secara kualitatif dan kuan-titatif sehingga hasil yang diperoleh dapat menjelaskan variabel dengan berbagai sudut pandang yang ada. penelitian selanjutnya dapat meng-gunakan sampel yang berbeda terutama wajib pajak badan sehingga dapat melihat hasil penelitian pada wilayah yang berbeda untuk dibandingkan atau menambah khasanah ilmu. daftar pustaka atkinson, r. l, r. c. atkinson, r. ernest, dan r. hilgard. 2004, pengantar psikologi, penerjemah: nurdjanah taufiq dan rukmini barhana, edisi kesebelas, jilid satu. batam: . interaksara. badan pusat statistik. 2011. realisasi penerimaan negara (milyar rupiah), 2007-2009, http://www.bps.go.id/tab_sub/ view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13. diakses, 10 september 2013 pukul 08.06 wib. basri, y. m., dkk. 2010. studi ketidakpatuhan pajak: faktor yang memengaruhinya. paper dipresen-tasikan di simposium nasional akuntansi x, purwokerto. budi, asto, 2011, pengaruh persepsi siswa tentang kinerja guru mata pelajaran chasis dan sistem pemindah tenaga terhadap kepuasan siswa kelas ii teknik otomotif, di smk 45 wonosari, skripsi, uny, yogyakarta http://eprints.uny.ac.id/2833/1/asto_budi__085044245019.pdf. byrne, e., a. k. arnold dan f. nagano. 2010. building public support for anti-corruption efforts why anti-corruption agencies need to communicate and how, the international bank for recon-struction and development, the world bank, washington d. c. effendy, t. s., dan toly, a. a. 2013. faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai, tax and accounting reviewer, 1 (1), universitas kristen petra. endowment, 2010. governance, corruption, and conflict: a study guide series on peace and conflict for independent learners and classroom instruction, united states institute of peace, washington d. c. fathmaningrum, e. s. 2010. statistika, modul umy, yogyakarta. fauzan, k. 2012. ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pusat pengembangan akuntansi fe-umy, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. ghazali, i, 2011, aplikasi analisis multivariate dengan progaram ibm spss 19, semarang: badan penerbit universitas diponegoro. hardiningsih, p., dan n. yulianawati. 2011. faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. dinamika keuangan dan perban-kan, 3 (2), 126-142. jatmiko, a. n. 2006. pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang, tesis, program pascasarjana magister sains akuntansi, universitas diponegoro. lismawati, i. 16 mei 2013, terima suap, dua pegawai pajak tersangka, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/413222-terima-suap— dua-pegawai-pajak-tersangka. diakses, 20 juni 2013 pukul 13.32 wib. marbun, s. f., dan mahfud m. 2000. pokok-pokok hukum administrasi negara, yogyakarta: liberty. mardiasmo, 2009. perpajakan edisi revisi 2009, yogyakarta: andi offset. vol. 15 no.1 januari 2014 67 martini, m. 2012. causes of corruption in indonesia, anti-corruption resource center, michelsen institute. masfufah, l. 2013. faktor-faktor yang memengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di kabupaten kebumen, skripsi, umy, yogyakarta. nawangsari, r. 2010. pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan publik, iklan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, skripsi, umy, yogyakarta. nazaruddin, i. 2011. praktik komputer statistika. yogyakarta: laboratorium akuntansi, fakultas ekonomi, universitas muhammadiyah yogyakarta. olivier. 1987. corruption as a gamble. journal of public economic. pricenton university, usa. putra, f. r. dkk. 2011. dampak kasus penggelapan pajak di indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak di kota padang, skripsi, universitas putra indonesia padang, padang. rahman, i. s. 2013. pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak: studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama indramayu, skripsi, umy, yogyakarta. rosita, d. i. 2012. pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan aparat pemerintah, sanksi pajak, pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan (pbb) terhadap kepatuhan wajib pajak, skripsi, umy, yogyakarta. sari, d. p. 2011. persepsi wajib pajak terhadap dunia perpajakan indonesia setelah fenomena kasus “gayus tambunan” dengan pende-katan triangulasi,. paper dipresen-tasikan di simposium nasional akuntansi xiv, aceh. pope, j., dan r. mohdali. 2010. role of religiosity in tax morale and tax compliance, the. austl. tax f., 25, 565-596. setyadharma, a. 2010. uji asumsi klasik dengan spss 16.0, semarang: fakultas ekonomi, universitas semarang. setyonugroho, h. 2012. faktor-faktor yang memengaruhi untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di kpp pratama surabaya tegalsari, artikel ilmiah, stie perbanas, surabaya. shahab, m. r. 2013. studi efek iklan layanan masyarakat tentang anjuran membayar pajak melalui tvri kaltim: studi tentang anjuran membayar pajak yang dilakukan dispenda kota samarinda, skripsi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas mulawarman. suhartini, m. 2012. faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak: studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kpp pratama aerah istimewa yogyakarta, skripsi, umy, yogyakarta. suminarsasi, w., dan supriyadi. 2011. pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan deskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion), tesis, ugm yogyakarta. susanto, j. n. 2013. pengaruh persepsi pelayanan aparat pajkak, persepsi pengetahuan wajib pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan: kajian empiris pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di kota purbalingga kecamatan mayangan, skripsi, universitas surabaya. tania t. s., dkk., 2011, pengaruh keadilan sistem perpajakan dan religiusitas terhadap niat dan ketidakpatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama tampan, kota pekanbaru), skripsi, universitas riau. wooden, r. 2006. the principles of public engagement: at the nexus of science, public policy influence, and citizen education. social research: an international quarterly, 73 (3), 1057-1063. a aaers ability to detect fraud accounting and auditing releases accounting information system accrual-based information ahmad, a.s airlangga university press an emphasis on confronting economic cycles andreas, d. anti-corruption efforts aparat pengawasan apip asymetry information audit experience auditor b badan pusat statistik bank muamalat indonesia bank of canada working paper bank umum bank umum syariah basel committee on banking supervision bpkp bursa efek indonesia bursa efek jakarta c cash expenditure cash receipts cash-based information control effectiveness d deposit ratio e earnings per share empirical evidence from tanzania eps f financial accountability & management financial leverage financial management financing to deposit ratio g go public government financial reporting h harcourt college publishers i initial public offering integritas internal decision making ipsas islamic and conventional banking in the nineties j jfa jurnal akuntansi dan investasi jurnal informasi jurnal riset akuntansi indonesia k kontrol efektivitas l lad ldr level of significant liquid asset to deposit liquid asset to total asset m machmud, a. manajemen bank syari'ah manajemen risiko likuiditas bank masjid agung jami' menteri negara pendayagunaan aparatur negara microsoft excel muhammad saw muharam, h. n nurdjanah taufiq o obyektifitas p pasar modal pdam penawaran umum perdana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas per/04/m. pan/03/2008 per/04/m.pan/ 03/2008 perbankan konvensional perbankan syariah pp no. 71/2010 profitabilitas psak r rate of return on total asset regresi linier return on assets risiko likuiditas roa rukmini barhana s sap pp no.24/2005 signaling simposium nasional akuntansi xii sistem informasi akuntansi spss t the journal of finance the new public management thesis master of science in banking and finance trade off u undang-undang no. 8 tahun 1995 undang-undang nomor. 17 tahun 2003 underpricing universitas diponegoro universitas islam negeri maulana malik ibrahim universitas muhammadiyah yogyakarta universitas riau universitas sebelas maret uu no. 1/2004 uu no.17/2003 v variabel fdr variabel per w workload wulandari, a. journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency by choosing woman directors: is it effective? ulfah tika saputri1* and fitri agustina2 abstract: research aims: the article was written with the intention to inspect the amplified impact of csr disclosure by choosing women on the boards of directors in the companies on investment inefficiency. design/methodology/approach: the sample studies were non-financial companies listed on idx during 2018-2019 that published sustainability and annual reporting. research finding: this research revealed that, in the latest two years, overinvestment was done by most of the sample companies (76%). hereafter, there was a negative effect on investment inefficiency due to the increasing corporate social responsibility disclosure. nevertheless, women on the board of directors had no effect as moderating variable. theoretical contribution: this study adds literature on investment inefficiency issues, especially on amplifying the influence of corporate social responsibility disclosure on investment inefficiency by choosing women on the board of directors. research limitation: very limited position on the board of directors for women in companies causes it to have no effect as a moderating variable. moreover, this research did not categorize investment efficiency in the overinvestment and underinvestment schemes. keywords: investment inefficiency; csr disclosure; women directors introduction investment efficiency is explained as the rate of return on capital as expected from an investment. the company will be considered successful in investing efficiently if all the projects carried out have a positive npv (net present value) without market fraction. however, companies will undoubtedly experience difficulties overcoming market fractions due to several challenges, such as moral hazards and adverse selection. then, the corporation will be responsible for investing in inefficiency (zhong & gao, 2017). the ineffectiveness of investment happens when over-invested and underinvested investment conditions have taken place. the most important considerations for avoiding ineffective investments are increasing information transparency, eliminating information asymmetry, and reducing agency problems in a company. affiliation: 1 department of accounting, politeknik negeri sriwijaya, south sumatra, indonesia 2 department of accounting, institut informatika dan bisnis darmajaya, lampung, indonesia *correspondence: ulfatika@gmail.com doi: 10.18196/jai.v23i2.13779 citation: saputri, u. t., & agustina, f. (2022). amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency by choosing woman directors: is it effective? journal of accounting and investment, 23(2), 348-359. article history received: 25 jan 2022 revised: 04 mar 2022 28 may 2022 accepted: 28 may 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=xlu9iiaaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=vbdgygwaaaaj&hl=en https://www.polsri.ac.id/programs/accounting https://www.polsri.ac.id/programs/accounting https://www.polsri.ac.id/programs/accounting https://www.darmajaya.ac.id/ https://www.darmajaya.ac.id/ https://www.darmajaya.ac.id/ mailto:ulfatika@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13779 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13779 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.13779&domain=pdf saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 349 according to earlier findings, one strategy to accomplish it is to enhance company information, such as high-quality financial information (biddle et al., 2009). non-financial information is also being explored, including corporate social responsibility (csr) disclosure. as a result, currently, such voluntary unveiling has become essential for any kind of business. in this case, stakeholders are concerned with the companies' profitability and wield a more intense call for csr. additionally, ho et al. (2022) stated that the supplemental information from reported social responsibility of companies might facilitate communication with stakeholders. the latest records unveil how csr disclosure predisposes investment efficiency for european companies. anwar and malik (2020) and samet and jarboui (2017) affirmed that companies that disclose high-quality csr information result in information symmetry, reducing the risks of withholding information; this makes them less likely to make inefficient investments. more comprehensive disclosure, such as csr disclosure, is proven to minimize information asymmetry, which in the end, can restrain management from making investments that can bring losses to shareholders. benlemlih and girerd-potin (2017) supported with a similar paper in the us market. also, a previous paper from ho et al. (2022) provided csr publishing as additional information that may assist the business in engaging with stakeholders and eliminating informational asymmetries; as a result, csr disclosure can solve the problem of inefficiencies investments more efficiently. it will be interesting, especially for non-financial companies with more significant environmental/social impact than other sectors. it means that csr disclosures to nonfinancial corporations will be more extensive. previous research also disclosed how women as directors incline to have a greater riskaverse character and be more cautious (vieito & khan, 2012). chen et al. (2011) supported that female leadership helps attenuate information asymmetry and agency conflicts between principals and agents. women directors are also analogous to being deficient in agency risk and managerial opportunism. it can be interpreted that women on boards have the potential to make csr information widely available (hadya & susanto, 2018) and also increase investment inefficiency (ullah et al., 2020). therefore, the current researchers expect female directors could amplify the impact of corporate social responsibility disclosure. the researchers also believe that the potential emergence of investment inefficiency could be reduced by women’s presence in companies as directors. thus, this research was targeted to inspect the extent of women directors’ role in amplifying csr disclosure’s impact on investment inefficiency. this study also targeted the women director variable as a moderating variable since several research results have proven that companies led by women tend to have more concerns for the environment so that the company's csr disclosures can increase, which, in the end, makes investment more efficient since, among stakeholders and managers, the extent of asymmetrical information can be suppressed. in addition, this research conducted by the authors refers to the studies by ho et al. (2022), hadya and susanto (2018), and ullah et al. (2020). saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 350 the researchers can contribute both empirically and practically through the research results obtained. empirically, the researchers can prove the effect of csr on investment inefficiency. however, the researchers have not proven that women directors may strengthen the influence of csr disclosure on investment inefficiencies. meanwhile, the researchers can practically provide a reference for managers who wish to improve their company's investment efficiency by disclosing social responsibility. with good csr disclosure, companies can suppress information asymmetry and positively impact investors and the public. in addition, this research provides a new perspective for companies on the importance of gender diversity on the board of directors, especially related to the positioning of women in companies as directors. literature review and hypotheses development this study is based on agency theory. in this regard, there have been inefficiencies in investments because of information asymmetry and agency issues. adverse selection and information asymmetry involve the company's internal information, which can only be known by one party, resulting in the possibility of the other party making the wrong decision. these two agency issues will later affect companies' project decisions and mostly suggest underinvestment (myers & majluf, 1984). in addition, agency models point out that shareholders and managers might not always be in line with interests (jensen & meckling, 1976). it can be interpreted that it is so easy for the manager to realize the ineffective investment of the business. empirical evidence supports both and documents that investment inefficiency positively correlates with information asymmetry and agency costs (richardson, 2006). investment inefficiency shall be degraded by suppressing agency costs and asymmetrical information, on which they work as the two major factors. in this case, high-quality information on financial information (biddle et al., 2009) and non-financial information like csr disclosure the company issued can reduce investment inefficiency effectively (ho et al., 2022). the increasing breadth of non-financial disclosures through csr is proof that companies carry out business activities not only within their responsibilities to company owners but also to employees, the government, the environment, and the surrounding community, as well as those who are directly or indirectly affected by company decisions (hadi & mangoting, 2014). in several studies conducted by benlemlih and bitar (2018), benlemlih and girerd-potin (2017), cook et al. (2019), zhong and gao (2017), samet and jarboui (2017), and ho et al., (2022), it was stated that investment inefficiency in companies takes an impact from csr disclosure . moreover, hillman et al. (2000) stated that female directors improve the quality of the board of directors for two reasons. first, women tend to have a higher education level and experience outside the business world to assess another point of view. the second reason is that women, in most cases, have further concerns about environmental and social issues. (giannarakis, 2014) also claimed from her experience and previous research that female boards of directors provide their differences and uniqueness in perspective and leadership style, prioritizing reporting on corporate responsibility. saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 351 other earlier studies have also demonstrated the positive influence on corporations’ value increase due to the appointment of women as directors (lückerath-rovers, 2013; ararat et al., 2015). with a certain percentage of woman directors, companies can communicate csr better (hadya & susanto, 2018). furthermore, female directors have a lower risk (vieito & khan, 2012). chen et al. (2011) supported that, between agents and principals, certain conflicts and asymmetrical information shall be mitigated through the authority of a female. women directors are also analogous to being deficient in agency risk and managerial opportunism. then, csr disclosure will be broader as the boards of directors, to some extent, are occupied by women. however, they also have the potential to reduce the inefficiency of corporate investment (ullah et al., 2020). corporate social responsibility on corporate investment inefficiency due to manifold internal contraventions in companies, investment inefficiency might occur, of which adverse selection and moral hazards are the most influential factors—also giving rise to asymmetrical information outside the company between investors and management. this matter can be avoided by increasing the extent of the company's financial (biddle et al., 2009) and non-financial disclosures, such as having good qualified financial and corporate social responsibility reports. studies regarding the negative effect on corporate investment inefficiency have been carried out previously by zhong and gao (2017); samet and jarboui (2017); benlemlih and girerd-potin (2017); cook et al. (2019), anwar and malik (2020); ho et al. (2022). corporate social responsibility is companies’ commitment to social and environmental consequences drawn upon their business activities. these responsibilities include matters relating to the economy, the environment, community, legislation, corporate ethics, and societal expectations of the company over a while (carroll, 1979). according to dhaliwal et al. (2014), companies' commitment to the surrounding community and environment, as well as economic development, are reflected and manifested by csr as a fundamental and essential contributor. companies with environmental and social concerns will meet shareholder expectations, such as achieving the maximum profit so that, in the end, managers will be more efficient in investing company funds. in addition, companies are expected to uphold substantial ethical and cultural standards; it means that bad news is less potentially hidden by management, including not taking harmful measures to stakeholders. it gives us an idea that aside from financial reports, the quality of disclosure of corporate responsibility reports also affects investment inefficiency and investor assessment. from this research conception, the researchers can conclude the study hypothesis: h1: csr disclosure decreases companies' investment inefficiency levels. women board of directors moderate corporate social responsibility disclosure and affect company investment inefficiency. saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 352 agency conflicts cause the issue of inefficient investment. managers, in principle, prefer to invest company funds in assets that are expected in the future to increase the value of their company. however, in reality, managers often do not carefully weigh their investments, causing overinvestment or even under-investment, ultimately harming shareholders. on the other hand, the potential for the emergence of agency conflicts can be minimized, one of which is through wider disclosures of financial information (biddle et al., 2009) and non-financial information, such as csr disclosure (anwar & malik, 2020; benlemlih and bitar, 2018; ho et al., 2022). in this regard, non-financial disclosures have begun to be considered in minimizing conflicts of interest. among the non-financial disclosures intended are environmental and social disclosures (csr). it is said that companies with concern for csr tend to avoid actions that can harm shareholders. in addition, all forms of disclosure made by the company can minimize agency conflicts as the primary contributor to inefficient investments. furthermore, there are exciting things regarding considering the role of women in a company. women are seen as increasing the effectiveness of investments by providing additional knowledge and being more rigorous in terms of oversight (shaukat et al., 2016; rao & tilt, 2015; fuente et al., 2017). chen et al. (2011) supported that, between agents and principals, certain conflicts and asymmetrical information shall be mitigated through the authority of a female. women directors are also analogous to being deficient in agency risk and managerial opportunism. understandably, csr disclosure will be broader as the boards of directors, to some extent, are occupied by women (rao & tilt, 2015; ibrahim & hanefah, 2016; fuente et al., 2017; hadya & susanto, 2018) and decrease investment efficiency (ullah et al., 2020). thus, the authors suspect that the existence of women's authority in companies is the potential to establish csr disclosures carried out considerably and inclined to denote a way better csr performance. if this is the case, the company's management may find it more challenging to make inefficient investments because companies with good social and environmental performance will not take detrimental actions to shareholders; therefore, the investment will be more efficient. based on such a conception, the research hypothesis is: h2: disclosure of corporate responsibilities moderated by women board of directors affects investment inefficiency. research method sample determination this study’s sample was selected using the purposive sampling method under several specific and stipulated requirements: (a) non-financial companies (excluding the service, trade, and investment sectors) listed on the idx and the gri websites. non-financial saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 353 companies were chosen because the sample companies were required to carry out trading or sales activities to calculate investment efficiency, and non-financial companies directly impact the environment and allow wider csr disclosure. (b) the companies had complete annual reports for two years (2018-2019). companies with complete annual reports, including financial statements and minutes of shareholder meetings, have made good financial disclosures and provided useful information for users of financial statements, such as the board of directors who served in that period. (c) the companies had complete corporate social responsibility disclosure following the applicable gri standards in 2018-2019. a total of 33 non-financial companies that met these criteria were tested to meet the blue assumption. the tests used were normality, heteroscedasticity, and multicollinearity tests. then, the researchers tested all hypotheses using a multiple linear regression test with the following equation: model 1: 𝐼𝑛𝑣_𝐼𝑛𝑒𝑓𝑓 = 𝛼0 + 𝛽𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝑒 … (1) model 2: 𝐼𝑛𝑣_𝐼𝑛𝑒𝑓𝑓 = 𝛼0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅 + 𝛽2𝑊𝑂𝑀 + (𝛽3𝐶𝑆𝑅 × 𝑊𝑂𝑀) + 𝑒 … (2) annotation: α : coefficient; 𝛽1.. 𝛽6: constants; inv_ineff: investment inefficiency; csr : csr disclosure; wom: women board of directors; e: error variable measurement investment inefficiency the level of company inefficiency was calculated using the residual value introduced by biddle et al. (2009) with the following equation formulation: 𝐼𝑛𝑣_𝐼𝑛𝑒𝑓𝑓𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡 … (3) annotation: in_ineff i,t = the sum of company (i) investment within a year (t), enumerated based on intangible and tangible assets accretion; sales growth = company (i) annual sales difference percentage between periods t-1 and (t). the deviation and the level of company investment are reflected in the residual value of the regression model, which will later become a proxy for investment efficiency. this variable will be the absolute value of the residual multiplied by -1, resulting in the highest value as a parameter indicating high investment efficiency. saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 354 csr disclosure the assessment of csr disclosure used the content analysis method based on gri, an indicator of disclosure of companies registered in the gri and bei databases. this calculation formula was previously used (hadya & susanto, 2018). 𝐶𝑆𝑅 𝐺𝑅𝐼 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = ∑ 𝑋𝑛 148 ∑ 𝑋𝑛 = the number of disclosures from sample companies; 148 = the number of disclosure items based on gri standard women board of directors it was the moderating variable in this study. gender diversity is based on the absence or presence of women as directors and was calculated under the consideration of the total members of women directors (in %). the calculation used the formula from (jia & zhang, 2012) as follows: 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 = 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑜𝑓 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 figure 1. research model result and discussion results before testing the hypotheses, the researchers carried out several tests, such as descriptive statistical and classical assumption tests (normality, heteroscedasticity, multicollinearity, and autocorrelation). the results revealed that all elements of the classical assumption test have been met. furthermore, from descriptive statistical tests, corporate social responsibility disclosure (variable x) company investment inefficiency (variable y) women board of directors (moderating variable) (mod saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 355 most companies experienced overinvestment. in the table 1, the categorization of investment efficiency was divided into three quartiles. table 1 investment efficiency classifications q0 -68.6744 over investment 33 50% q1 -2.5874 q2 -1.4375 efficient 16 24% q3 -0.67604 underinvestment 17 26% q4 1.2439 66 100% the upper quartile (q0-q1) indicates overinvestment, the middle quartile (q2) reflects efficient investment, and the lower quartile (q3-q4) signifies inefficient underinvestment. from 66 research data, 76% of the companies experienced inefficient investments. only 24% of them managed to invest efficiently. table 2 statistic descriptive testing results minimum maximum mean std. deviation statistic statistic statistic statistic investment inefficiency -68.6744 1.2440 -2.7507 8.4144 csr disclosure 0.2568 0.6757 0.4224 0.0881 women board of directors 0.0000 0.5000 0.0665 0.1325 n = 66 based on table 2, the mean investment inefficiency statistic was -2.7507, in the first quartile range, indicating that most investment companies in indonesia in the 2018-2019 period experienced overinvestment. csr disclosure variables based on descriptive statistics showed that in 2018, the mean csr disclosure was 0.4133 or 41.33%, which increased in 2019 by 0.4314 or 43.14%. in addition, concerning women on the board of directors, from the existing sample during 2018-2019, only 11 companies had women members on their board of directors or 33.3% of the sample. then, the researchers tested the classical assumption. then, the classical assumption test showed the results of 0.682 (>0.05). furthermore, the researchers also conducted a multicollinearity test with a tolerance value >1 and a vif <1. there was an indication of multicollinearity in one of the variables due to the lack of sample size to support the study optimally. in the heteroscedasticity test, the scatterplot test was used, where there were no symptoms of heteroscedasticity in both regression models, indicated by the welldistributed points randomly. the researchers then performed an autocorrelation test, and the results showed no indication of autocorrelation in the variables studied. furthermore, the researchers tested the hypothesis using the mra test, which showed that the csr disclosure variable affected investment inefficiency by 7.1%. then, the women's board of directors influenced csr disclosure, affecting investment inefficiency by 12.3%. the saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 356 coefficient of determination test (r2) revealed that investment inefficiency was weakly affected by the csr disclosure variable even though the women's board of directors moderated it. in the f-test (anova value), for the first regression model, csr disclosure influenced investment inefficiency with an anova value of less than 0.05. meanwhile, for the regression model with women's board of directors, the anova value was 0.053. therefore, it can be said that the moderated csr disclosure did not affect investment inefficiency. after testing the model, a t-test or partial hypothesis testing was carried out with the following results: table 3 hypotheses testing results model beta sig (constant) 0.914 0.441 csr -6.478 0.027 fceos -1.913 0.824 csr*fceos 10.576 0.599 dependent variable: investment inefficiency (sig. at alpha 5%) based on table 3, csr disclosure had a significance value of 0.027 (less than 0.05 probability); thus, hypothesis one was accepted. for the equation model in which women directors moderating influence was incorporated, the significance value was 0.599 (more than 0.05 probability), so the second hypothesis was rejected. discussion the results uncovered that csr disclosure affected the company's efficiency investment, accepting hypothesis one. it proves that the higher the company's disclosure, the greater the possibility of suppressing investment inefficiency caused by agent-related issues and asymmetrical information (richardson, 2006). thus, better financial reporting can help reduce information asymmetry with csr disclosure. moreover, mutual trust and communication between stakeholders and management shall be strengthened in case active social responsibilities are taken seriously, enticing other investors. companies with environmental and social concerns will respond to shareholder expectations by achieving maximum profit so that managers can invest the company's funds more efficiently. the researchers have shown that companies taking on the greatest responsibility on social issues uphold substantial ethical and cultural standards; the bad news is less potentially hidden by management, including not taking action that leads to stakeholder loss. studies by samet and jarboui (2017), anwar and malik (2020), and benlemlih and bitar (2018) shared similar conditions in which they explained that the more widely csr disclosure is performed, the higher investment efficiency the companies will have. another study (lee, 2020) in taiwan on the asian market also showed that csr disclosure reduced investment inefficiency in taiwanese companies. also, ho et al. (2022) supported and showed that csr disclosure is more effective in an emerging market. saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 357 as for the second hypothesis, the results showed that csr disclosure moderated by women's authority did not indicate any impact on companies’ csr disclosure, which would also affect the company's investment efficiency. such results might be due to the lack of female board of directors in the sample companies; thus, under this study, women's authority impact on csr disclosure was less than optimal. data disclosed that the mean presence of women's authority was no more than 6%, far below 50%. this low proportion of women on the board of directors would reduce the ability of women to influence and drive change. it also made it difficult for female directors to minimize information asymmetry and agency problems. therefore, it would impact ineffective disclosure of csr and investment inefficiency. previous research by seierstad et al. (2015) noted that a female director's presence is essential, and this is merely for the sake of impartiality. thus, the company's image will improve from the stakeholder's perspective. as such, women’s authority presence is not complementary only. in this case, companies want to show the stakeholders that they care about gender equality. conclusion the study results revealed that non-financial disclosures, such as csr disclosures, could reduce a company's information asymmetry. of course, companies will look for ways to increase csr disclosure if that is the case. csr disclosure also negatively impacts investment inefficiency. it can be interpreted that csr disclosure effectively reduces inefficient corporate investment. however, in this study, the women board of directors did not have a moderate effect on increasing the company's csr disclosure to investment inefficiency. such a condition might occur due to a finite amount of female director members; hence, the effect was insignificant. furthermore, this research provides the following implications. the researchers have proven that csr disclosure can indeed overcome investment inefficiency in companies. however, the aim regarding the influential presence of women’s authority in increasing csr disclosure was still not proven; it provides another perspective to the management of companies regarding the benefits and importance of csr disclosure and how it affects the company's efficiency. for company stakeholders, increasing csr disclosure will certainly provide broad information for the parties, especially principals who do not always have the opportunity to monitor the company's performance from time to time. the limited number of women boards of directors positioned in companies caused women on board of directors to have no effect as a moderated variable. moreover, this research did not categorize investment efficiency in the overinvestment and underinvestment schemes. hence, the researchers suggest that for further research, the following things be considered: (1) the targeted observation years can be increased to several years back and in the future (latest data); thus, the number of samples studied can be maximized (in terms of companies or reports being analyzed). (2) the next saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 358 researchers can categorize investment inefficiency as underinvestment and overinvestment. references anwar, r., & malik, j. a. (2020). when does corporate social responsibility disclosure affect investment efficiency? a new answer to an old question. sage open, 10(2). https://doi.org/10.1177/2158244020931121 ararat, m., aksu, m., & tansel cetin, a. (2015). how board diversity affects firm performance in emerging markets: evidence on channels in controlled firms. corporate governance: an international review, 23(2), 83–103. https://doi.org/10.1111/corg.12103 benlemlih, m., & bitar, m. (2018). corporate social responsibility and investment efficiency. journal of business ethics, 148(3), 647–671. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3020-2 benlemlih, m., & girerd-potin, i. (2017). corporate social responsibility and firm financial risk reduction: on the moderating role of the legal environment. journal of business finance and accounting, 44(7–8), 1137–1166. https://doi.org/10.1111/jbfa.12251 biddle, g. c., hilary, g., & verdi, r. s. (2009). how does financial reporting quality relate to investment efficiency? journal of accounting and economics, 48(2-3), 112–131. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.09.001 carroll, a. b. (1979). a three-dimensional conceptual model of corporate performance. academy of management review, 4(4), 497–505. https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296 chen, s., sun, z., tang, s., & wu, d. (2011). government intervention and investment efficiency: evidence from china. journal of corporate finance, 17(2), 259–271. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.004 cook, k. a., romi, a. m., sánchez, d., & sánchez, j. m. (2019). the influence of corporate social responsibility on investment efficiency and innovation. journal of business finance & accounting, 46(3-4), 494–537. https://doi.org/10.1111/jbfa.12360 dhaliwal, d., li, o. z., tsang, a., & yang, y. g. (2014). corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: the roles of stakeholder orientation and financial transparency. journal of accounting and public policy, 33(4), 328–355. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.006 fuente, j. a., garcía-sánchez, i. m., & lozano, m. b. (2017). the role of the board of directors in the adoption of gri guidelines for the disclosure of csr information. journal of cleaner production, 141, 737–750. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.155 hadya, r., & susanto, r. (2018). model hubungan antara keberagaman gender, pendidikan dan nationality dewan komisaris terhadap pengungkapan corporate social responsibility. jurnal benefita, 3(2), 149. https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3432 hillman, a. j., cannella, a. a., & paetzold, r. l. (2000). the resource dependence role of corporate directors: strategic adaptation of board composition in response to environmental change. journal of management studies, 37(2), 235–256. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00179 ho, k.-c., li, h.-m., & gong, y. (2022). how does corporate social performance affect investment inefficiency? an empirical study of china market. borsa istanbul review, 22(3), 515–524. https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.016 ibrahim, a. h., & hanefah, m. m. (2016). board diversity and corporate social responsibility in jordan. journal of financial reporting and accounting, 14(2), 279–298. https://doi.org/10.1108/jfra-06-2015-0065 https://doi.org/10.1177/2158244020931121 https://doi.org/10.1111/corg.12103 https://doi.org/10.1007/s10551-016-3020-2 https://doi.org/10.1111/jbfa.12251 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.09.001 https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.004 https://doi.org/10.1111/jbfa.12360 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.006 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.155 https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3432 https://doi.org/10.1111/1467-6486.00179 https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.016 https://doi.org/10.1108/jfra-06-2015-0065 saputri & agustina amplifying the influence of csr disclosure on investment inefficiency … journal of accounting and investment, 2022 | 359 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x jia, m., & zhang, z. (2012). women on boards of directors and corporate philanthropic disaster response. china journal of accounting research, 5(1), 83–99. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.001 lee, m. te. (2020). corporate social responsibility and investment efficiency: evidence from an emerging asian market. dlsu business and economics review, 29(2), 1–16. lückerath-rovers, m. (2013). women on boards and firm performance. journal of management and governance, 17(2), 491–509. https://doi.org/10.1007/s10997-011-9186-1 myers, s. c., & majluf, n. s. (1984). corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. journal of financial economics, 13(2), 187–221. https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90023-0 rao, k., & tilt, c. (2015). board composition and corporate social responsibility: the role of diversity, gender, strategy and decision making. journal of business ethics, 138(2), 327–347. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2613-5 richardson, s. (2006). over-investment of free cash flow. review of accounting studies, 11(2–3), 159–189. https://doi.org/10.1007/s11142-006-9012-1 samet, m., & jarboui, a. (2017). how does corporate social responsibility contribute to investment efficiency? journal of multinational financial management, 40, 33–46. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.007 seierstad, c., warner-søderholm, g., torchia, m., & huse, m. (2015). increasing the number of women on boards: the role of actors and processes. journal of business ethics, 141(2), 289–315. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2715-0 shaukat, a., qiu, y., & trojanowski, g. (2016). board attributes, corporate social responsibility strategy, and corporate environmental and social performance. journal of business ethics, 135(3), 569–585. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2460-9 ullah, i., majeed, m. a., & fang, h. x. (2020). female ceos and corporate investment efficiency: evidence from china. borsa istanbul review, 21(2), 161-174. https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.09.010 vieito, j. p., & khan, w. a. (2010). executive compensation and gender: s&p 1500 listed firms. journal of economics and finance, 36(2), 371–399. https://doi.org/10.1007/s12197-010-9123-1 zhong, m., & gao, l. (2017). does corporate social responsibility disclosure improve firm investment efficiency? review of accounting and finance, 16(3), 348–365. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.001 https://doi.org/10.1007/s10997-011-9186-1 https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90023-0 https://doi.org/10.1007/s10551-015-2613-5 https://doi.org/10.1007/s11142-006-9012-1 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.007 https://doi.org/10.1007/s10551-015-2715-0 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2460-9 https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.09.010 https://doi.org/10.1007/s12197-010-9123-1 pengaruh current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 issn: 1411-6227 44 pengaruh current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar ahim abdurahim e-mail: ahimabdurahim@yahoo.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstact the research objective was to determine the effect of variable accounting ie :, current ratio, asset size and earnings variability of the market beta. this study used 72 samples. analyzer used to test the hypothesis that regression. previous methods of fowler and rorke (1983) to adjust the market beta, and blue test is used to test classic assumptions of the independent variables are multikolinearitas, heteroskedasitas with breushch-pagan-godfrey test, and autocorrelation with bg (the breussh-godfrey). the results found that the hypothesis h1a, h1b, h1c, and h2a powered means no influence current ratio, asset size and earnings variability of the market beta, both individually and simultaneously. key words: current ratio, asset size, earnings variability. abstrak tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh variabel akuntansi yaitu:, current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar. penelitian ini menggunakan 72 sampel. alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu regresi berganda. sebelumnya metode fowler dan rorke (1983) untuk menyesuaikan beta pasar, dan test blue digunakan untuk pengujian asumsi klasik terhadap variabel independen yaitu multikolinearitas, heteroskedasitas dengan breushch-pagan-godfrey test., dan autokorelasi dengan bg (the breussh-godfrey). hasil penelitian menemukan hipotesis h1a, h1b, h1c, dan h2a didukung artinya ada pengaruh current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar baik secara individu maupun serentak. kata kunci: current ratio, asset size, earnings variability. ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 45 pendahuluan latar belakang blume (1971) menyatakan masyarakat yang berkecimpung di pasar modal sangat mementingkan risiko. selanjutnya lorie dan hamilton (1973) menyatakan bahwa risiko berpengaruh dengan derajat ketidakpastian dalam memprediksi keuntungan di masa datang. jones (1996) menyatakan bahwa risiko adalah besarnya penyimpangan hasil yang diharapkan dengan yang sebenarnya. dalam kenyataannya semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko, dimana pemodal tidak tahu pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang ditanamkan dan hanya bisa memperkirakan keuntungan yang diharapkan. risiko yang dimaksud ad alah be-sarnya penyimpangan hasil dari yang diharapkan. pemodal selalu berusaha mengurangi risiko yang akan ditanggungnya. risiko terdiri atas risiko tak sistematis yang disebabkan oleh fluktuasi semua perusahaan yang sedang beroperasi dan risiko sistematis yaitu risiko yang melekat di dalam saham. ukuran risiko yang bisa digunakan oleh peneliti terdahulu adalah beta. dalam mengukur beta biasanya menggunakan data historis untuk mengukur beta masa lalu yang digunakan sebagai taksiran beta di masa datang. investasi mengandung risiko. risiko di pasar modal biasanya diukur dengan beta. beberapa penelitian telah dilakukan dengan variabel akuntansi sebagai variabel independen (beaver et al. (1 970), rosenberg dan marathe (1975), farrely et al. (1985), mear dan firth ( 1988), capstaff (1992), hidayah (1994), serta mardiyah dan indriantoro (2002). penelitian tersebut menunjukkan ada pengaruh positif dan negatif variabel akuntansi terhadap beta pasar. penelitian-penelitian rosenberg dan marathe (1975), farrely et al. ( 1985), mear dan firth (1988), capstaff (1992), hidayah (1994), serta mardiyah dan indriantoro (2002) menggunakan variabel beaver et al. (1970), yaitu dividend pay out ratio, current ratio, asset size, asset growth, leverage, earnings variability, dan earnings covariability. hasil penelitian mardiyah dan indriantoro (2002) menunjukkan bahwa variabel yang signifikan yaitu current ratio, asset size, dan earnings variability. penelitian sekarang hanya menggunakan tiga variabel tersebut dan memperkuat hasil penelitian dengan melihat dari sisi ekonometri. motivasi dan tujuan penelitian motivasi penelitian ini untuk memperkuat penelitian mardiyah dan indriantoro (2002) bahwa current ratio, asset size dan earnings variability berpengaruh terhadap beta pasar.disamping itu hasil penelitian mardiyah dan indriantoro (2002) diperkuat dari sisi ekonometri. tujuan penelitian ini jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 46 untuk mengetahui pengaruh current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar. rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian: apakah ada pengaruh antara variabel akuntansi terhadap beta pasar pada perusahaan publik yang terdaftar di bej? telaah literatur dan pengembangan hipotesis beta pasar menurut horne (1989) total risiko terdiri atas risiko sistematis dan risiko tak sistematis. risiko sistematis ini disebut juga sebagai beta pasar (market risk), karena fluktuasinya disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan yang beroperasi. faktor tersebut misalnya kondisi perekonomian, kebijaksanaan-kebijaksanaan pajak, dan sebagainya. faktor-faktor ini menyebabkan ada kecenderungan semua saham untuk 'bergerak bersama.' dalam pengambilan keputusan investasi, risiko merupakan faktor dominan yang harus dipertimbangkan karena besar kecilnya risiko yang terkandung dalam suatu alternatif investasi akan mempengaruhi return yang diharapkan dari investasi tersebut. jones (1991: 10) mengatakan bahwa risiko adalah kemungkinan return yang diterima (actual return) dari suatu investasi yang berbeda dengan return yang diharapkan (expected return). brigham dan gapenski (1993: 36) mengembangkan risiko sebagai kemungkinan keuntungan yang diterima lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. teori keuangan menyatakan apabila risiko suatu investasi meningkat maka pemodal mensyaratkan tingkat keuntungan semakin besar. beaver et al. (1970) mengembangkan penelitian ball and brown (1968) dengan menyajikan perhitungan beta dengan menggunakan beberapa variabel fundamental. variabel–variabel yang dipilihnya merupakan variabel yang dianggap berpengaruh dengan risiko, karena beta merupakan pengukur dari risiko. argumentasinya, risiko dapat ditentukan dengan menggunakan kombinasi karakteristik pasar dari sekuritas dan nilai–nilai fundamental perusahaan, maka kombinasi ini akan mempermudah pengertian beta maupun untuk memprediksinya. oleh karena itu beaver et al. (1970) menggunakan 7 macam variabel yang merupakan variabel–variabel fundamental, dimana sebagian besar dari variabel–variabel tersebut adalah variabel akuntansi. rosenberg dan marathe (1975) kemudian menggabungkan data return pasar dan data karakteristik perusahaan untuk menghitung beta. dengan penggabungan data ini diharapkan kelemahan masing–masing ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 47 perhitungan beta tertutup dan semua kelebihan tergabung, sehingga diharapkan daya prediksi untuk menghitung beta di masa yang akan datang lebih akurat. hasil akhir dari perhitungan beta ini melibatkan 101 variabel yang terdiri atas: 14 variabel untuk variabilitas pasar (misalnya volume perdagangan dan range harga saham), 7 buah variabilitas laba, 8 buah variabilitas untuk evaluasi kesuksesan (rasio dari nilai buku dengan nilai pasar, growth laba dan lain sebagainya), 9 buah variabel pengukur besarnya perusahaan (misalnya logaritma dari aset total), 9 variabel yang ber pengaruh dengan orientasi growth (misalnya dividend yield, p/e ratio), 9 variabel mengukur risiko keuangan (misalnya leverage dan likuiditas), 6 variabel karakteristik perusahaan (misalnya tipe dari bisnis), dan 39 perusahaan variabel merupakan variabel dummy. variabel–variabel dummy yang digunakan adalah satu untuk perusahaan manufactur dan nol jika sebaliknya. variabel-variabel akuntansi variabel-variabel akuntansi yang signifikan dalam penelitian mardiyah dan indriantoro (2002) adalah current ratio, asset size, dan earnings variability. peneliti mencoba untuk menguraikan variabel penelitian satu persatu. berikut ini akan diuraikan secara garis besar tentang masing-masing variabel akuntansi yang akan digunakan dalam penelitian ini. current ratio. rasio ini menginterprestasikan posisi keuangan jangka pendek perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar liabilities-liabilities jangka pendek pada waktunya atau liabilities jangka panjang yang jatuh tempo. beaver, et al. (1970), farrely et al. (1982), capstaff (1992), serta mardiyah dan indriantoro (2002) berpendapat jika current ratio tinggi pada current asset yang besarnya tetap, berarti current liabilities-nya kecil. demikian juga sebaliknya pada current liabilities yang tetap jumlahnya aset yang dimiliki semakin besar. dengan demikian semakin tinggi current ratio berarti semakin kecil risiko yang bakal ditanggung oleh para investor. oleh karena itu diharapkan current ratio mempunyai pengaruh negatif dengan beta pasar. hipotesisnya sebagai berikut: h1a: ada pengaruh negatif current ratio terhadap beta pasar. asset size. variabel ini diprediksi mempunyai pengaruh yang negatif dengan risiko. perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang besar, karena perusahaan yang besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal sehingga dianggap mempunyai beta yang lebih kecil (elton dan gruber, 1994). watt dan zimmerman (1978) mencoba dengan teori akuntansi positif (positive accounting theory) yang menghipotesiskan bahwa perusahaan besar cenderung menginvestasikan dananya ke proyek yang mempunyai varian jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 48 rendah dengan beta yang rendah pula guna menghindari laba yang berlebihan. dengan menginvestasikan ke proyek dengan beta yang rendah akan menurunkan risiko perusahaan. disamping itu, penelitian lain (na’im dan hartono, 1996; serta hartono dan na’im, 1998) menyebutkan bahwa perusahaan besar merupakan subyek dari tekanan politik sehingga jika perusahaan melaporkan laba yang berlebihan nantinya akan menarik perhatian politikus dan dapat dicurigai melakukan monopoli. berdasarkan penelitian watt dan zimmerman (1978), na’im dan hartono (1996), hartono dan na’im (1998), serta mardiyah dan indriantoro (2002) semakin besar total aset suatu perusahaan, berarti risiko yang akan ditanggung oleh para investor juga semakin kecil. demikian juga sebaliknya semakin kecil total aset yang dipunyai perusahaan publik, maka risiko saham perusahaan tersebut semakin besar pula. oleh karena itu diharapkan asset size ini mempunyai pengaruh negatif dengan beta pasar. hipotesisnya sebagai berikut: h1b: ada pengaruh negatif asset size terhadap beta pasar. earnings variability. variabel ini menggambarkan variabilitas return suatu perusahaan. besarnya earnings variability suatu perusahan diukur dengan besarnya penyimpangan earning rasionya (per). penelitian beaver et al. (1970), farrely et al. (1985), capstaff (1992), serta mardiyah dan indriantoro (2002) menyatakan semakin tinggi per suatu perusahaan maka semakin kecil keuntungan per lembar sahamnya bila harga sahamnya tetap. demikian pula sebaliknya pada per yang rendah, maka bila keuntungan/lembar tetap, berarti harga sahamnya semakin besar. semakin tinggi earnings variability, risiko yang bakal ditanggung perusahaan juga semakin besar, demikian pula sebaliknya. oleh karena itu diharapkan variabel ini mempunyai pengaruh yang positif dengan beta pasar. hipotesisnya adalah: h1c: ada pengaruh positif earnings variability terhadap beta pasar. pengaruh variabel-variabel akuntansi terhadap beta pasar beaver et al. (1970) menghitung tingkat return pada minggu dimana laba diumumkan dengan melihat reaksi pasar terhadap pengumuman laba tahunan (pengumuman laba memberikan informasi baru kepada pasar). hasilnya signifikan untuk dividend pay out ratio, leverage, earnings variability, dan earnings covariability (accounting beta) atau dengan kata lain variabel tersebut relevan dengan pengambilan keputusan di pasar modal. pendukung beaver et al. (1970) adalah scott (1997) dan metode yang didasarkan perkembangan berpengaruh atau tidaknya terhadap arus kas dimana arus kas adalah cerminan nilai perusahaan (value of the firm) di masa yang akan datang, fama dan french (1992) menguji faktor lain ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 49 misalnya ukuran perusahaan dan rasio nilai buku terhadap nilai pasar serta pengaruhnya terhadap tingkat return saham di new zealand penelitian dilakukan oleh mear dan firth (1988) dengan menggunakan 6 variabel akuntansi (net assets, proprietorship ratio, current ratio, sales growth, dividend, dan profitabilitas) dan beta pasar dengan metode eksperimen laboratorium. hasil yang signifikan adalah assets size, assets growth, dan beta pasar. farrely et al. (1985) beranggapan bahwa risiko adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh para calon investor dalam mengambil keputusan investasi. laporan keuangan emiten adalah salah satu informasi yang biasa digunakan oleh para investor tersebut. oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa mestinya laporan keuangan tersebut mengajukan informasi tentang risiko, walaupun secara implisit. capstaff (1992) melakukan penelitian dengan menggunakan data akuntansi (post ante) seperti yang dilakukan beaver et al. (1970), tetapi perbedaannya pada variabel dependen yang digunakan. capstaff menggunakan perceived risk sebagai dependen variabel. sebelum ditentukan perceived risk-nya variabel akuntansi diregresi terhadap beta pasar untuk menentukan adanya beta fundamental. berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang ada (beaver et al., 1970; farrely et al., 1983; mear and firth, 1988; capstaff, 1992 serta mardiyah dan indriantoro,2002), maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: h2a: ada pengaruh current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar. metodologi penelitian sampel penelitian populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang listing di bursa efek jakarta. dari 260 perusahaan tersebut diambil secara acak sebanyak 72 perusahaan yang bisa mewakili sebagian besar industri yang ada (mardiyah dan indriantoro, 2002). sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian dipilih secara random dengan metode stratified random sampling. dari kualifikasi tersebut diperoleh 72 perusahaan, dengan demikian sampel yang digunakan adalah pooled data selama dua tahun (mardiyah dan indriantoro, 2002). sumber data dan teknik pengambilan data sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelitian archaival berupa: 1) data perkembangan harga saham secara acak 200 hari periode tahun 1996, data ihsg, dan sebagainya; 2) indonesian capital market jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 50 directory, jsx factbook, serta laporan keuangan perusahaan sampel periode tahun 1995 dan 1996. definisi dan pengukuran variabel variabel dependen beta pasar adalah beta yang menggunakan data pasar. rumusnya sebagai berikut: (1) rmt= (ihsgt ihsgt-1) ihsgt-1 dimana: rmt= return pasar ihsgt= indeks harga saham gabungan pada waktu ke t ihsgt-1= indeks harga saham gabungan pada waktu ke t-1 (2) kemudian dihitung return saham dengan rumus sebagai berikut: (pt pt-1) pt-1 dimana: ri= return saham i pt = harga saham waktu ke t pt-1= harga saham waktu ke t-1 (3) membuat regresi berdasarkan 2 return di atas, rumusnya sebagai berikut: ri= i + i rm + ei dimana: i = konstanta i= beta pasar rm= return sekuritas ke-i ei = tingkat kesalahan/residual variabel independen current ratio dengan rumus: current ratio = current asset x 100% current liabilities asset size dengan rumus: asset size = log total asset akhir earnings variability dihitung sebesar standar deviasi dari price earning ratio (per). per diperoleh dengan membagi harga saham dengan earning per lembar saham. x 100 x 100 ri= ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 51 metode analisis penggunaan metode regresi berganda ini adalah untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa diduga ada pengaruh variabel akuntansi terhadap beta pasar, baik secara bersama-sama maupun secara individual. perumusan model berdasarkan penelitian beaver et al., 1970; farrely et al., 1983; mear dan firth, 1988; capstaff, 1992; serta mardiyah dan indriantoro, 2002, maka model secara matematis untuk tiga variabel akuntansi dan beta pasar. dijabarkan dalam suatu persamaan regresi sebagai berikut: y= 0 + 1cri,t+ 2asizei,t + 3evari,t + + ei dimana: y: beta pasar 0: konstanta evari: earnings variability cri: current ratio ei: kesalahan ke–i asizei: asset size 1–7: koefisien pengujian asumsi klasik agar model regresi tersebut memenuhi syarat blue harus diuji dengan asumsi klasik yaitu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. penggunaan model regresi perlu memperhatikan adanya kemungkinan penyimpangan asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi dalam uji diagnostik ini tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien. menurut gujarati (1995: 279) ada 7 asumsi klasik, namun hanya 3 asumsi yang dianggap penting oleh para ahli ekonomi yaitu: 1. tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen 2. tidak terjadi heteroskedasitas antara komponen penganggu berarti varian tiap unsur penganggu harus konstan atau memenuhi syarat homoskedasitas yaitu: e (i 2 ) = 0. 3. tidak terjadi autokorelasi antar komponen penganggu dari tiga asumsi tersebut yang dibahas teorinya secara detail hanya heteroskedasitas dan autokorelasi. heteroskedastisitas adalah salah satu penyimpangan dari asumsi model regresi linier klasik yang mengatakan bahwa gangguan atau error semuanya mempunyai varian yang sama (homoskedasitas). untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan cara uji breusch-pagan. ilustrasi model untuk uji heteroskedasitas dengan breusch-pagan (gujarati, 1995:377) yaitu: jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 52  y= 0 + 1cri,t+ 2asizei,t + 3evari,t + ei  asumsi bahwa varian kesalahan  2 i yang dideskripsikan adalah:  2 i =f(=1 + 2z2i+ 3z3i+ 4z4i)   2 i adalah fungsi variabel z yang non skokastik dimana semua x dapat melayani y. dengan asumsi khusus yaitu:  2 i = 1 + 2z2i+ 3z3i+ 4z4i 2 i adalah fungsi linear dari z. jika 1=2=3=4=0,  2 i =i maka mereka konstan  langkah-langkah breusch-pagan-godfrey test adalah sbb: 1) mengestimasi persamaan y= 0 + 1cri,t+ 2asizei,t + 3evari,t + ei dengan ols dan mencari nilai residual u1 2) mencari  2 = ui 2 /n, dimana untuk estimator ols adalah = ui 2 /(n-k) 3) mendeskripsikan variabel  sebagai i=ui 2 / 2 4) meregresikan konstruk i terhadap z dengan persamaan: i = 1 + 2z2i + 3z3i+ 4z4i + vi 5) mencari nilai ess (explained sum of squares) dengan rumus: =½(ess) ada dua pendekatan untuk perbaikan, jika i 2 diketahui dan jika i 2 tidak diketahui (gujarati, 1995:383). jika i 2 tidak diketahui ada 4 asumsi (gujarati, 1995:383-386) 1. asumsi pertama dengan pendekatan spekulasi yaitu park dan glejser dipercayai bahwa varian dari ui proporsional terhadap kuadrat variabel yang menjelaskan x, tranformasi model asli dengan cara sebagai berikut: dimana vi adalah unsur gangguan yang telah ditansformasi dan sama dengan ui/xi. untuk membuktikannya dengan: jadi, varian vi sekarang homoskedasitas, dan orang bisa melangkah lebih lanjut dengan menerapkan ols terhadap persamaan yang telah ditansformasikan dengan meregresaikan yi/xi terhadap 1/xi. 2. asumsi kedua, jika dipercaya bahwa varian dari ui bukannya proporsional terhadap xi kuadrat proporsional terhadap xi itu sendiri, maka model y x x u x x v i i i i i i i           0 0 0 1 1 e v e u x x e u i i i i i ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1     e u x i i ( ) 2 2   ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 53 yang asli dapat ditansformasikan sebagai berikut: dimana vi/xi dan dimana xi>0. dengan asumsi kedua dapat segera dibuktikan e(vi 2 )= 2 , suatu keadaan homoskedasitas. oleh karena itu bisa menerapkan ols dengan meregresikan yi/xi terhadap 1/xi dan xi. 3. asumsi ketiga dengan e(yi)=0 + 1x1. oleh karena itu, jika kita mentransformasikan persamaan asli sebagai berikut: dimana vi= ui/e(yi), dapat dilihat bahwa e(vi 2 )= 2 , yaitu gangguan vi adalah homoskedasitas. oleh karena iti, regresi yang akan memenuhi asumsi homoskedasitas dari model regresi klasik. 4. asumsi 4 dengan transformasi log. dilakukan dengan cara melakukan regresi yi=0+ilnx1 +ui, diubah menjadi lnyi=0+ilnx1 +ui . dengan tranformasi log akan mengurangi heteroskedasitas. hal ini disebabkan karena transformasi yang menempatkan skala untuk pengukuran variabel, mengurangi perbedaan antara kedua nilai dari sepuluh kali lipat menjadi perbedaan dua kali lipat. salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan durbin watson (d). karena data variabel independen ada yang pakai lag, maka memakai bg (the breussh-godfrey). langkahlangkah yang akan dilakukan adalah (gujarati, 1995: 425-426): a) mengestimasi model regresi dengan ols untuk mencari nilai ut yaitu menjadi model ut=1ut-1+2ut-2+3ut-3++t,dengan d=2(1-) atau =1-d/2 b) meregresikan ut dengan semua regresi dalam model dengan menambah regresor yaitu: ut-1; ut-2, ….ut-8 dengan mengestimasi nilai residual dalam langkah 1 c) jika sampel panjang, maka bg ditunjukkan dengan: (n-p).r 2 x 2 p tindakan perbaikan jika  tidak diketahui ada beberapa alternatif , karena  terletak antara o dan 1, jika =0 tidak terjadi autokorelasi serial tetapi jika =1 maka ada otokorelasi positif dan negatif sempurna. y x x x u x x x v i i i i i i i i i i i           0 0 1 y e y e y x e y u e y e y x e y v i i i i i i i i i i i ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( )           0 1 0 1 1 jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 54 analisis hasil penelitian analisis deskriptif tabel 4.1 deskriptif statistik mean std. deviation n bmar cr asize evar 1.025855 1.472778 5.699130 35.909306 9.67e-02 1.037114 .717367 134.9744 72 72 72 72 sumber: hasil penelitian, 2002 penyesuaian beta dengan metode fowler dan rorke (1983) hasil metoda fowler dan rorke (1983) menunjukkan angka yang mendekati 1. mendekati 1 menunjukkan beta tidak bias.penghitungan dan rumus dapat dilihat dalam hartono (1999). analisis data penelitian tabel 4.2. hasil regresi antara tiga data akuntansi dan beta pasar konsta n cr asize evar r 2 adj r 2 f-test t-test (pvalue) 3,255 (0,000) -3,198 (0,044) -3,619 (0,038) 4,319 (0,005) 0,678 0,654 11,020 (0,000) sumber: hasil penelitian, 2002 analisis pengaruh ketiga variabel terhadap beta pasar dalam tabel 4.2 dibahas detail dibawah ini. current ratio. h1a: ada pengaruh negatif curent ratio terhadap beta pasar. nilai t-statistik = -3,198 dengan p-value 0,044 berarti h1a signifikan pada = 5%. simpulan hipotesis h1a mendukung penelitian beaver, et al. (1970), farrely et al. (1982), capstaff (1992) serta mardiyah dan indriantoro (2002) secara teori dan statistik yaitu, jika current ratio tinggi pada current asset yang besarnya tetap, berarti current liability-nya kecil. demikian juga sebaliknya pada current liability yang tetap jumlahnya aset yang dimiliki semakin besar. dengan demikian semakin tinggi current ratio berarti ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 55 semakin kecil risiko yang bakal ditanggung oleh para investor. oleh karena itu current ratio mempunyai pengaruh negatif terhadap beta pasar. asset size. h1b. ada pengaruh negatif asset size terhadap beta pasar. nilai t-statistik = -3,619 dengan p-value 0,038 berarti h1b signifikan pada = 5%. simpulan hipotesis h1b mendukung penelitian yang dilakukan beaver et al. (1970), farrely et al. (1982), capstaff (1992), serta mardiyah dan indriantoro (2002) secara teori dan statistik yaitu, semakin besar total aset suatu perusahaan, berarti risiko yang akan ditanggung oleh para investor juga semakin kecil. demikian juga sebaliknya semakin kecil total aset yang dipunyai perusahaan publik, maka risiko saham perusahaan tersebut semakin besar pula. oleh karena itu asset size ini mempunyai pengaruh negatif terhadap beta pasar. earning variability. h1c: ada pengaruh positif earning variability terhadap beta pasar. nilai t-statistik=4,319 dengan p-value 0,005 berarti hic signifikan pada = 5%. simpulan hipotesis h1c mendukung teori dan statistik beaver et al. (1970), farrely et al. (1985), capstaff (1992), serta mardiyah dan indriantoro (2002) yang menyatakan semakin tinggi earning variability, risiko yang bakal ditanggung perusahaan juga semakin besar, demikian pula sebaliknya. oleh karena itu variabel ini mempunyai pengaruh positif terhadap beta pasar. h2a: ada pengaruh ketiga variabel akuntansi terhadap beta pasar. nilai f-statistik =11,020 dengan p-value 0,000 berarti h2a signifikan pada = 5%. simpulan hipotesis h2a mendukung fama dan french (1992); mear dan firth (1988); farrelly et al. (1985); capstaff (1992); hidayah (1994); scott (1997), serta mardiyah dan indriantoro (2002) yang menyatakan ada pengaruh current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar. pengujian asumsi klasik pengujian gejala multikolinearitas tabel 4.3 hasil pengujian multikolinearitas cr asiz e evar bmar -0,067 -0,176 0,035 sumber: hasil penelitian, 2002 pengujian asumsi pertama dengan multikolinieritas, dilakukan dengan melihat korelasi pearson correlation antar variabel independen. hasil perhitungan korelasi antar variabel independen tersebut dapat dilihat pada jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 56 matrik korelasi yaitu data akuntansi dan data pasar. dari hasil matrik korelasi tersebut ternyata tidak ada variabel independen yang koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,80 dan vif sekitar 1. sehingga dapat dikatakan model regresi tersebut telah memenuhi asumsi pertama, yaitu tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen (multikol tidak berbahaya) (mardiyah dan indriantoro (2002)). pengujian heteroskedasitas uji gejala heteroskedasitas dilakukan dengan langkah-langkah breuschpagan-godfrey test dalam tabel 4.4. tabel 4.4 hasil uji heteroskedasitas dengan tes breusch-pagan-godfrey (bpg) 1) yi= -0,423 -0,03cr -0,043asize (0,012) +4.362e-03evar (0,000) +i se= (0,26) (0,01) r 2 =0,647 2)  2 = ui 2 /n =0,301/72=4,1805e-3 3) i=ui 2 / 2 yaitu membagi ui = rss (langkah 1 dengan langkah 2  2 ) yaitu: ui 2 /4,1805e-3 mengasumsikan linear untuk x1(=zi) dengan regresi: i= se= -191,95 (156,34) -43,39cr (5,251) -66,086asize (7,520) +0,318evar (0,038) +i ess=208750,5 5) =½(ess)= ½(208750,5)= 104375,25 sumber: hasil penelitian, 2002 asumsi normal distribusi dengan x 2 m-1, maka x 2 (5%,7)=14,0671. dengan melihat t dan x 2 yang signifikan berarti terjadi heteroskedasitas, oleh karena itu langkah selanjutnya: a) ditransformasi dengan perkalian dengan menggunakan asumsi 4 yaitu transformasi log. cara yang dilakukan dengan melakukan regresi yaitu lnyi=0 + + 1lncri,t+ 2lnasizei,t + 3lnevari,t + t + i. asumsi ini salah satu cara untuk mengurangi heteroskedasitas. hal ini disebabkan karena transformasi yang menempatkan skala untuk pengukuran variabel, mengurangi perbedaan antara kedua nilai dari sepuluh kali lipat menjadi perbedaan dua kali lipat. manfaat tambahan dari transformasi log bahwa koefisien kemiringan 1 mengukur elasitas y ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 57 terhadap x, yaitu persentase perubahan dalam y untuk persentase perubahan dalam y untuk persentase perubahan dalam x. tabel 4.5 heteroskedasitas dengan asumsi 4 (transformasi log) yi= 0,930 -6,11e03lncr -8,55e-02lnasize +1,971e-02lnevar +i se= (0,163) (0,011) (0,095) (0,012) t = (5,716) (-0,534) (-0,902) (1,659) pvalu e (0.000) (0,595) (0,370) (0,102) r 2 =0,620 sumber: hasil penelitian, 2002 b) asumsi kedua, jika dipercaya bahwa varian dari ui bukannya proporsional terhadap xi kuadrat proporsional terhadap xi itu sendiri, maka model yang asli dapat ditansformasikan sebagai berikut: tabel 4.6 heteroskedasitas dengan asumsi 2 yi= 0,471 -1,39e02cr -2,17e-02asize +4,861e-05evar +i se= (0, 105) (0,016) (0,018) (0,000) t = (4,487) (-0,878) (-1,205) (0,377) pvalu e (0.000) (0,383) (0,196) (0,707) r 2 =0,361 sumber: hasil penelitian, 2002 dengan asumsi kedua dapat dibuktikan bahwa e(vi 2 )= 2 , suatu keadaan homoskedasitas dengan menerapkan ols dengan meregresikan yi/xi terhadap 1/xi dan xi. bmar cr asize evar u i               0 1 2 3 jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 58 pengujian gejala autokorelasi tabel 4.7. hasil durbin watson keterangan d du 4-du dl 4-dl  regresi antara tiga data akutansi dengan beta pasar (k=3 dan n=72) 2,04 0 1,709 2,291 1,543 2,457 -0,02 regresi antara tiga data akutansi dengan beta pasar (k=3 dan n=72) dengan metoda breusch-pagan-godfrey (bpg) 2,02 1 1,709 2, 291 1,543 2, 457 0,010 regresi antara tiga data akutansi dengan beta pasar (k=3 dan n=72) dengan metoda heteroskedasitas dengan asumsi keempat (transformasi log) 2,05 4 1,709 2, 291 1,543 2, 457 0,027 regresi antara tiga data akutansi dengan beta pasar (k=7 dan n=72) dengan metoda asumsi kedua 1,95 9 1,709 2, 291 1,543 2, 457 0,020 5 sumber: hasil penelitian, 2002 uji gejala autokorelasi dilakukan dengan melihat hasil durbin watson di dalam tabel 4.7. yang nilainya sebesar 2,040; 2,021; 2,054; dan 1,959. dari tabel durbin-watson statistik dengan level signifikansi 0,05 (5%) dan k=(regressor)=3 dan n (observasi)=72 diperoleh nilai dl=1,543; 4-dl=2,457, du=1,709; 4-du=2,291. dengan demikian d.w.u < d.w.< 2 atau null hypothesis didukung (tabel 4 .7) dengan kata lain tidak ada korelasi serial diantara disturbance terms, sehi ngga variabel terse-but independen (nonautokorelasi) atau dengan rumus =1-d/2, maka =0, sehingga tidak terjadi autokorelasi serial. ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 59 penutup simpulan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh variabel akuntansi yaitu:, current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar. penelitian ini menggunakan 72 sampel. pemilihan sampel didasarkan stratified random sampling. data yang digunakan yaitu data sekunder current ratio, asset size, dan earnings variability. alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu regresi berganda. sebelumnya metode fowler dan rorke (1983) untuk menyesuaikan beta pasar, dan test blue digunakan untuk pengujian asumsi klasik terhadap variabel independen yaitu multikolinearitas, heteroskedasitas dengan breushchpagan-godfrey test., dan autokorelasi dengan bg (the breussh-godfrey). hasil penelitian ini adalah pertama, variabel beta pasar disesuaikan dengan metode fowler dan rorke (1983). hasilnya menunjukkan beta mendekati angka satu sedangkan pengujian yang lain sesuai penelitian mardiyah dan indriantoro (2002). kedua, mengetes asumsi blue. hasilnya menunjukkan multikolineritas tidak berbahaya dengan r kurang dari 0,80 atau vif sekitar 1, dengan breushch-pagan-godfrey test yang dilanjutkan dengan tansformasi log, maka heteroskedasitas tidak terjadi, serta durbinwatson mendekati angka 2 dan bg (the breussh-godfrey) =0 artinya antara variabel satu dengan yang lain tidak terjadi ketergantungan (independen). ketiga, hipotesis h1a, h1b, h1c, dan h2a didukung artinya ada pengaruh current ratio, asset size, dan earnings variability terhadap beta pasar baik secara individu maupun serentak. keterbatasan penelitian (1) data yang digunakan data sebelum krismon. (2) data yang digunakan data mardiyah dan indriantoro (2002). implikasi hasil penelitian ini minimal dapat mendorong dan memicu dilakukan penelitian-penelitian berikutnya. dengan mempertimbangkan keterbatasanketerbatasan yang ada, diharapkan penelitian yang akan datang memperbaiki faktor-faktor: (1) metode analisis lain seperti logit jika data tidak normal. (2) data yang digunakan dapat diperluas dengan membandingkan data sebelum dan sesudah krisis moneter. (3) menggunakan variabel akuntasi lain, misal: variabel-variabel rosenberg dan marathe (1975). jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 60 referensi ball, ray and brown, p. (autumn, 1968), “ an empirical evaluation of accounting income numbers,” journal of accounting research, h. 159 178. beaver, w.; kettler, p. and scholes, myron (1970), “the association between market -determined and accounting accounting determined risk measures,” accounting review, october, h. 654-682. blume, m., (march 1971), “on the assestment of risk,” journal of finance, h. 1-10. capstaff, john (1992), “ the usefulness of uk accounting and market data for predicting the perceived risk class securities,” accounting and business research, vol. 22. no. 87, h. 219-288. famma, eugene and kenneth r. french (1992), “the cross section of expected stock returns,” journal of finance 47, h. 427–465. farrely, g. , k. ferris and w. reinhenstein (1985), “perceived risk, market risk and accounting determined risk measures,” accounting review, no. 60, 2, april, h.278 288. fowler,dj dan rorke,ch (1983),”the risk measurement when shares are subjected to infrequent trading,”journal of financial economics 12, h. 279-289. gujarati, damodar n., ( 1995), “basic econometrics,” mcgraw-hill inc, h. 293-301. hartono, jogiyanto. (1998), “bias dari penggunaan data di mbar,” jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol. 13, n0. 4, h. 85-86. _______ dan na’im, ainun (1998),”the effects of legal process on management of accruals: further evidence on management of earnings,” jurnal ekonomi dan bisnis indonesia 13, h. 98-106. ______,(1999),”bias di beta sekuritas dan koreksinya untuk pasar modal yang sedang berkembang: bukti empiris di bursa efek jakarta,” snaii, malang. ahim, pengaruh current ratio, asset size, dan earnings..... 61 hidayah, erna (1994), “analisis hubungan antara persepsi resiko, resiko pasar dan variabel akuntansi pada perusahaan go publik yang terdaftar di bej,” thesis, pps ugm. horne, van, dan james c. (1989), financial management and policy, eight edition, prentie hall international editions, london. indonesian capital market directory , 1993 s/d 1996. jones, charles p. (1996.), “ investments: analysist and management,” fifth edition, john wiley and sons, inc, new york chichester brisbane toronto, singapore. jsx factbook, bej, 1993-1997. jsx statistix, bej, 1993 1997. lorie, j.h. and m.t. hamilton (1973), “the stock market: theories and evidence,,” richard irwin, inc. mardiyah, aida ainul, dan indriantoro, nur (2001),”pengaruh variabel akuntansi dan data pasar terhadap perceived risk (risiko persepsian) saham pada perusahaan publik yang terdaftar di bej,” jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 4, no. 3, h. 277-302. mear, r. and m. firth (1988), “ risk perceptions of financial analysts and the use of market and accounting data,” accounting and business research, autumn, h. 335-340. na’im, a dan hartono, jogiyanto (1996),”the effects of antitrust investigation on the management of earnings: a futher empirical test of political cost hypothesis,”kelola: gajah mada university business review 13, h. 126-142. rosenberg, b., dan v. marathe (1975), “prediction of investment risk: systematic and residual risk,” procee-dings of the seminar on the analysis of security prices, chicago: university chicago, november. scott, william r. (1997), "financial accounting theory,” prentice hall international, inc, new jersey. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 44-62, juli 2003 62 watts, r. l., and zimmerman, j. (1978), "toward a positive theory of determination of accounting standards,” the accounting review, july, h. 112. journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: research paper corporate board diversity and sustainability reporting: empirical evidence from indonesia before and during covid-19 nurma juwita* and setianingtyas honggowati abstract: research aims: this study aims to investigate how the influence of board diversity before and during the covid-19 pandemic. design/methodology/approach: the researchers used purposive sampling method. the research sample was 70 companies in the pre-pandemic period and 52 companies during the pandemic with the following criteria: all companies in indonesia listed on the idx that published complete sustainability reports and annual reports. in testing the hypotheses, multiple linear regression analysis was employed. research findings: the presence of board diversity affected sustainability reporting in the pre-pandemic period, but during the pandemic, it did not affect the sustainability report disclosure. theoretical contribution/originality: this study is empirical evidence regarding the comparison of the effect of the presence of board diversity before the pandemic and during the pandemic. research limitation/implication: the sample period during the pandemic was still too short. as known that the initial covid-19 pandemic entered indonesia was in 2020, so the researchers experienced limited data regarding sustainability reports during the pandemic. keywords: board diversity; gender; education; size; sustainability report disclosure introduction issues related to the environment have become a hot topic to discuss, especially company operational issues that impact the environment and people's lives. the existence of the covid-19 pandemic has also had a significant impact not only on the health sector but also on the economic sector. as a result, it is not uncommon for companies to want to maximize profits regardless of their impact on the environment. cases of the impact of the company's operations on the environment and people's lives, for example, are the case of pt lapindo's hot mudflow in sidoarjo (setiawan et al., 2018); the case of coal mining in berau, east kalimantan, recycling the rapid antigen test at kualanmu international airport, carried out at the kimia farma office; environmental pollution in the citarum watershed by pt hayi; tin mining with suction vessels produced by pt stanindo affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas sebelas maret, central java, indonesia *correspondence: nur5juwita@gmail.com doi: 10.18196/jai.v23i1.12767 citation: juwita, n., & honggowati, s. (2022). corporate board diversity and sustainability reporting: empirical evidence from indonesia before and during covid-19. journal of accounting and investment, 23(1), 1-15. article history received: 20 sep 2021 revised: 16 oct 2021 25 oct 2021 accepted: 29 oct 2021 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=fbxnj5iaaaaj&hl=en https://feb.uns.ac.id/feb/s1_akuntansi-2/ https://feb.uns.ac.id/feb/s1_akuntansi-2/ https://feb.uns.ac.id/feb/s1_akuntansi-2/ https://feb.uns.ac.id/feb/s1_akuntansi-2/ mailto:nur5juwita@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12767 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.12767&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 2 inti perkasa (sip) in bangka belitung; tin mining activities in the matras beach area that impact local people's livelihoods; environmental pollution carried out by pt indomico mandiri in santan ilir village, marangkayu district, kutai kartanegara, a coal mining concession work agreement (pkp2b) company, suspected of polluting the environment or dumping b3 waste (hazardous and toxic materials) in the form of fly ash and bottom ash around the pltu pt indomico mandiri (madona & khafid, 2020). the existence of the above phenomenon makes the public aware of the importance of transparency and corporate accountability. the company's transparency and accountability can be presented in the sustainability report. a sustainability report is a report issued by the company as a social and environmental responsibility due to the company's operations. sustainability reports are needed by stakeholders, including the community, to recognize all forms of corporate responsibility towards society and the environment. corporate social responsibility activities can be presented in the annual report or separately in the sustainability report (wahyudi, 2021). the main challenge of sustainable development is the demands and choices of new and innovative ways of thinking. here, technological developments are not only required to have an impact on the economy but can also have a social and environmental impact (madona & khafid, 2020). however, the emergence of the covid-19 pandemic in indonesia has become a challenge for sustainable development and the economy because the covid-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of life. due to the covid-19 pandemic, there has been an increase in poverty, inequality, and a decline in the quality of education (maryana & carolina, 2021). nevertheless, these challenges do not prevent the company from achieving success. companies can achieve sustainability success if they are not only profitoriented but also pay attention to the impact of the company's operations on the environment and various stakeholders. in this case, the sustainability report has an essential role in the company's success because, with the sustainability report, the company can meet the demands of stakeholders in activities that impact the economy, society, and environment (ariyani & hartomo, 2018). several researchers have carried out research on the effect of board diversity, but their research results obtained are inconsistent. research on the gender diversity of the board of directors has also been conducted by mudiyanselage (2018), khan at al. (2019), katmon et al. (2017), who stated that the presence of a female board of directors had a positive effect on disclosure. further, justin and hadiprajitno (2019) asserted that the presence of a female board of directors had a negative effect on disclosure, while farida's research (2019) affirmed that the presence of a female board of directors did not affect disclosure. in addition, katmon et al. (2017) found that the educational diversity of the board of directors had a positive effect on disclosure, while khan et al. (2019) stated that the diversity of the board of directors' education did not affect disclosure. besides, the studies on the size of the board of directors have been carried out by justin and hadiprajitno (2019), latifah et al. (2019), and mudiyanselage (2018), who uncovered that the size of the board of directors had a positive effect on disclosure. juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 3 in this case, a comparison of research before and during the covid-19 pandemic needs to be done. before the covid-19 pandemic, companies know what decisions will be taken to improve the quality of the sustainability report disclosures. thus, post-pandemic covid-19 decision-making can be decided based on the data analysis of sustainability report disclosure before and during the covid-19 pandemic. comparing the period before and during the covid-19 pandemic can also be a differentiator of this study with previous studies. in addition, research on the covid-19 pandemic needs to be carried out since covid-19 is a global problem. it is hoped that this research will contribute to (1) the theoretical benefits for academics and researchers; this research can be used as a reference for future research on the effect of board diversity on sustainability report disclosure. (2) regarding practical benefits, companies can pay attention to the diversity of the board of directors to improve the quality of disclosure of sustainability reports. the research results related to the period before and after the pandemic are also expected to be considered in improving the quality of sustainability reports in the post-pandemic period. literature review and hypotheses development resource-based view theory the resource-based view theory (rbv) theory asserts that the diversity of directors plays a major role concerning the disclosure of sustainability reports so that the diversity of directors is a valuable resource owned by the company in improving the company's habits related to the disclosure of sustainability reports (katmon et al., 2017). based on rbv theory, the diversity of directors can improve the quality of more strategic decisionmaking (kyaw et al., 2017). in this case, khan et al. (2019) argued that the rbv theory supports education, gender, and the size of the board of directors as valuable resources owned by companies to improve the quality of sustainability report disclosure. with the diversity of education, the board of directors is more aware and has broad insight about what steps will be taken to improve the quality of sustainability report disclosure. the existence of female directors can also provide a different perspective and make the company more compliant with the applicable regulations and norms so that the company will pay more attention to the impact of the company's operations on the social and environmental aspects. the selection of the right size of the board of directors can support the company to make decisions more quickly and effectively (tasya & cheisviyanny, 2019). gender and sustainability report disclosure according to gallego‐álvarez et al. (2010) the rbv theory explains that the diversity of the board of directors can be used as an alternative to achieve a competitive advantage. because the presence of a female board of directors can illustrate gender variations in the company, female and male boards of directors can exchange ideas from different perspectives. based on law no. 44/2007 article 97, the board of directors has responsibility for the company's management for the interests and objectives of the juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 4 company (farida, 2019). basically, women are more careful in their actions and tend to avoid risks in decision-making. with the presence of female directors, it is expected to positively impact company operations because women tend to be more detailed in supervising the implementation of sustainability (setiawan et al., 2018). the presence of women on the board of directors also makes the company more compliant with applicable regulations and norms (tasya & cheisviyanny, 2019). based on the research results of setiawan et al. (2018) and tasya and cheisviyanny (2019), the presence of a female board of directors had a positive effect on sustainability. based on the explanation, the hypotheses in this study are: h1a: gender diversity positively affects the disclosure of the sustainability report before the pandemic covid-19. h1b: gender diversity positively affects the disclosure of the sustainability report during pandemic covid-19. board of directors’ education level and sustainability report based on the rbv theory, the education level of the board of directors can be used as a company's human resources in achieving a competitive advantage. barney (1991) stated that the level of education is a difficult-to-imitate resource, so companies need to have a highly educated board of directors. the level of education can also show the extent of the competence possessed by the individual. the higher the education, the higher the competencies possessed. besides, the level of competence can show how individuals solve problems. individuals who have high competence will tend to be easier to solve the problems. the level of education can also affect the pattern of thinking. individuals with high education tend to think critically and have broad knowledge (hadya & susanto, 2018). based on the research results (hadya & susanto, 2018), education positively affected the disclosure of sustainability reports. in this regard, individual mindset is influenced by education level. the higher the level of education a person has, the wider the thinking he has. because education has a vital role in improving one’s quality, a broad mindset can contribute to the disclosure of the sustainability report. with higher education, the board of directors will also be aware of the importance of sustainability reports for the company's sustainability. it is because, basically, the company cannot be profit-oriented but also needs to pay attention to the impact of the company's operations on the environment and society. katmon et al. (2017) and amaliyah and solikhah (2019) found that education diversity positively affected the disclosure of the sustainability report. based on the explanation, the hypotheses in this study are: h2a: education diversity positively affects the disclosure of the sustainability report before pandemic covid-19. h2b: education diversity positively affects the disclosure of the sustainability report during pandemic covid-19. juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 5 size of the board of directors and sustainability report disclosure based on the rbv theory, the board of directors is a human resource owned by the company. implementing the right size of the board of directors in the company can produce quick and appropriate decisions so that the size of the board of directors can be used to achieve a competitive advantage. there are two opinions regarding the size of the board of directors. in the first opinion, the large size of the board of directors has a positive impact on the disclosure of the sustainability report. the more the number of members of the board of directors, the more it will provide various kinds of thoughts and expertise to make good decisions. meanwhile, in the second opinion, the larger the size of the board of directors, the worse it will be on decision making. it is because the more members of the board of directors, the more suggestions will be generated. thus, the number of boards of directors is large, and it takes a long time for decision making (setiawan et al., 2018). the research results by setiawan et al. (2018), ramadhani and maresti (2021), and mudiyanselage (2018) uncovered that the size of the board of directors had a positive effect on the sustainability report since the greater the number of members of the board of directors, it will produce various kinds of inputs and ideas so that the decisions taken are better. based on the explanation, the hypotheses in this study are: h3b: board size diversity positively affects the disclosure of the sustainability report before pandemic covid-19. h3b: board size diversity positively affects the disclosure of the sustainability report during pandemic covid-19. theoretical framework figure 1 shows the research framework consisting of three independent variables, one dependent variable, and five control variables. figure 1 theoretical framework juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 6 research method the population of this study was all companies listed on the idx. the researchers chose all companies listed on the idx because, basically, all company operations would impact the economy, society, and environment. this study used a quantitative approach. in determining the sample, the researchers employed the purposive sampling method. purposive sampling is a sampling technique with certain criteria (liana, 2019). there were 750 companies listed on the idx from 2015-2020. however, companies that did not publish sustainability reports for 2015-2020 were 680 companies. therefore, the number of companies that met the criteria was 70 companies. meanwhile, the number of research samples (unbalanced data) was 303 companies. table 1 operationalization and measurement of variables no variable definition proxy 1. sustainability report sustainability reports are prepared by the company to communicate the company's performance regarding economic, social, and environmental aspects. in the research samples, the company uses the g4 or the gri standard. g4 = total poin disclosure 91 star= total poin disclosure 77 (latifah et al., 2019) 2. gender gender is a different view between women and men, both in terms of biological and non-biological. if the company has a female board of directors, 1 is given; if there is no female board of directors in the company, it is 0 (justin & hadiprajitno, 2019) 3. education education is taken by the board of directors. average education, s1=1 s2=2 s3=3 (amaliyah & solikhah, 2019) 4. size of the board of directors the size of the board of directors describes the number of members of the board of directors in each company. the size of the board of directors describes how many total boards of directors are in the company (setiawan et al., 2018) 5. profit profitability describes the profits obtained by the company in a certain period. roe = net profit equity (setiawan et al., 2018) 6. leverage leverage is used by companies to assess how much of the company's capital is charged by debt. 𝐷𝐸𝑅 = amount of debt equity (setiawan et al., 2018) 7. company size company size serves to classify the size of a company. company size = ln (total assets) (krisyadi & elleen, 2020) 8. company age company age describes how long the company has been in existence. the company's age is calculated based on the year the company was founded until the sample calculation. (setiawan et al., 2018) 9. finance non-finance identity of companies that fall into the category of finance or non-finance non-finance is proxied; if it is a finance company, 1 is given; if it is a nonfinance company, 0 is given. (widiastuti et al., 2018) in addition, the type of data used in this study was secondary data that were obtained from the website of each company. directors' profile data and financial reports were obtained from annual reports, and sustainability data were obtained from sustainability juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 7 reports issued by each company. for data processing, the researchers utilized the stata 16.0 application. table 1 presents the operationalization and measurement of all variables in this research. the analytical method used in this study was multiple linear regression, where the equation describes the relationship between the dependent variable (y) and the independent variables (x). the regression models in this study are: sr = α + β1gdr + β2edu β3b_size + β4prof + β5lev + β6 size + β7 age_comp + β8fnf + ε ............................................................................................................................................ 1 description: sr= sustainability report, α= constant, gdr= gender, edu = education, b_size= board size, prof = profitability, lev = leverage, size = company size, age_comp = company age, fnf = finance/non-finance, ε = error term, namely the level of estimator error in the study. hypothesis tests in this study, hypothesis testing was carried out twice, utilizing the stata 16.0 application. the first hypothesis testing before the 2015-2019 pandemic used panel data, while during the 2020 pandemic, cross-section data was employed. in testing the hypothesis of the panel data, the researchers needed to perform the chow test, hausman test, and the breusch and pagan lagrangian multiplier test to determine the best regression model. meanwhile, it was not necessary to perform the chow test, hausman test, and the breusch and pagan lagrangian multiplier test during the pandemic to determine the best regression model. for cross-section data, the researchers used the common effect model. result and discussion the table 2 shows the summary of descriptive statistics before and during the covid-19 pandemic. the mean total points of disclosure made by companies before and during the pandemic increased, but the increase in total points of disclosure was not very significant. meanwhile, the mean presence of female directors in the company increased by 9.3%. table 2 summary of descriptive statistics before and during the covid-19 pandemic before the covid-19 pandemic variable obs mean std. dev min max sr gdr edu sd roe der size_comp age_comp fnf 252 252 252 252 252 252 252 252 252 0.317 0.456 1.601 6.777 0.140 2.673 31.267 48.674 0.226 0.166 0.499 0.288 2.381 0.233 2.852 1.679 27.367 0.419 0.051 0 1 2 -0.337 0.144 24.180 2 0 0.967 1 2.400 13 1.399 20.558 37.290 124 1 juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 8 table 2 summary of descriptive statistics before and during the covid-19 pandemic (cont’) during the covid-19 pandemic variable obs mean std. dev min max sr gdr edu sd roe der size_comp age_comp fnf 53 53 53 53 53 53 53 53 53 0.385 0.549 1.514 6.773 0.041 3.082 31.298 48.113 0.226 0.157 0.500 0.257 2.275 0.710 3.908 1.498 25.022 0.422 0.103 0 1 3 -4.112 0.145 28.623 6 0 0.727 1 2 12 2.543 24.848 34.952 125 1 however, during the pandemic, the company experienced a decrease in the education level of the directors. the decrease in the level of directors' education during the pandemic was due to changes in the board of directors' structure. based on the table 2, it can also be concluded that there was no significant change related to the size of directors. during the pandemic, there was a 9.9% decrease in profit and a 40.9% increase in leverage. the decrease in profit and the increase in leverage are thought to be the impact of the covid-19 pandemic. as known, the covid-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of life. meanwhile, the company's age has increased since the age of the company will increase over time. table 3 before the covid-19 pandemic results rem test 1 rem test 2 rem test 3 rem test 4 c 0.545 (0.029) 0.431 (0.083) 0.533 (0.033) 0.440 (0.076) gdr 0.039 (0.067)*** 0.048 (0.072)*** edu 0.115 (0.004)** 0.107 (0.008)** b_size -0.009 (0.052)*** -0.010 (0.087)*** prof -0.319 (0.594) -0.3257 (0.581) -0.239 (0.689) -0.306 (0.603) lev 0.008 (0.594) 0.008 (0.155) 0.007 (0.199) 0.006 (0.285) size -0.008 (0.315) -0.1002 (0.215) 0.005 (0.487) -0.008 (0.304) age_comp 0.0002 (0.714) 0.0003 (0.609) 0.0004 (0.505) 0.0004 (0.489) fnf -1.323 (0.017)** -0.123 (0.021)** -0.093 (0.095)*** 0.440 (0.076)*** r2 0.1422 0.014 0.124 0.0072 f-statistic 9.61 15.94 10.00 20.97 prob (f-statistic) 0.026 0.041 0.027 0.075 significance level: 1%*; 5%**; 10%*** juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 9 table 4 during the covid-19 pandemic results rem test 1 rem test 2 rem test 3 rem test 4 c 0.116 (0.845) -0.274 (0.963) -0.046 (0.940) -0.121 (0.985) gdr -0.055 (0.260) -0.558 (0.267) edu 0.106 (0.268) 0.107 (0.272) b_size -0.006 (0.595) -0.003 (0.769) prof 0.035 (0.285) (0.043) (0.210) 0.295 (0.384) 0.046 (0.201) lev -0.001 (0.865) -0.003 (0.644) 0.295 (0.384) -0.003 (0.617) size 0.007 (0.683) 0.007 (0.704) 0.013 (0.514) 0.008 (0.706) age_comp 0.001 (0.148) 0.0009 (0.329) 0.012 (0.188) 0.001 (0.238) fnf -0.650 (0.384) -0.786 (0.271) -0.952 (0.177) -0.466 (0.545) r2 0.135 0.134 0.116 0.161 f-statistic 1.20 1.19 1.01 1.06 prob (f-statistic) 0.3246 0.328 0.432 0.406 significance level: 1%*; 5%**; 10%*** based on the table 3 and table 4, in the pre-pandemic period, the existence of a female board of directors had a positive effect on the company’s sustainability report disclosure; 45.63% of companies had a female board of directors. basically, women and men have different characteristics either in terms of thought or behavior. the female board of directors tends to be more sensitive than the male board of directors because the level of sensitivity of the female board of directors is higher than that of men, thus making the female board of directors tend to think more about the impact of the company's operations on the environment and society. in decision-making, women's board of directors are also more careful and tend to avoid conflict. the results of this study are in line with the research results by setiawan et al. (2018), justin and hadiprajitno (2019), tasya and cheisviyanny (2019), and indriyani and sudaryati (2020). however, the presence of a female board of directors during the pandemic in this study had no impact on the company's sustainability report disclosure. besides, there was an increase in the presence of a female board of directors compared to before the pandemic, but if looked deeper, the presence of a female board of directors still tended to be in the minority. the low proportion of female directors' attendance will reduce the ability of female directors to influence the total points disclosed. according to farida (2019), the presence of less than three female directors could not influence the board of directors' decisions, which would be detrimental to the company since the company loses the opportunity to achieve a competitive advantage through the diversity of directors. based on rbv theory, the diversity of the board of directors can be used as an alternative to achieve a competitive advantage. it is because the presence of a female board of directors juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 10 can illustrate the existence of gender variations in the company; thus, female and male boards of directors can exchange ideas from different perspectives. therefore, the low proportion of female board of directors had a negative impact on cognitive diversity related to information and knowledge, which tends to be heterogeneous. if the number of female directors balances an organization, it will create gender diversity and diversity of thought so that the presence of female directors can affect the total points expressed. the results of this study align with the research of manita et al. (2018) and farida (2019). in the period before the pandemic, the education of the board of directors affected the disclosure of the sustainability report. based on the rbv theory, the education level of the board of directors can be used as a company's human resources in achieving a competitive advantage. barney (1991) stated that the educational level is a difficult-to-imitate resource, so companies need to have a highly educated board of directors. highly educated members of the board of directors can certainly think critically, plan, and solve the company's problems. in the pre-pandemic period, the average education level of the board of directors was masters. in this case, not only high education but the diversity of educational backgrounds can also improve the quality of sustainability report disclosure because the diversity of educational backgrounds will generate suggestions from various perspectives. the results of this study corroborate the research by hadya and susanto (2018). nevertheless, the education of the board of directors during the pandemic in this study did not affect the sustainability report disclosure as there was a decrease in the education level of the board of directors. the decrease in the education level of the board of directors was caused by changes in the structure of the board. in fact, during the pandemic, the members of the board of directors who are broad-minded are needed, which can solve company problems and plan strategies for the company. as known, the covid-19 pandemic is a global problem that has a major impact on various sectors, so companies need competent human resources. this research agrees with the research of fernandes et al. (2018) and amaliyah and solikhah (2019), which did not find the effect of education on total disclosure. moreover, the size of the board of directors had a negative effect on the disclosure of sustainability reports. based on the rbv theory, the board of directors is a human resource owned by the company. implementing the right size of the board of directors in the company can produce quick and appropriate decisions so that the size of the board of directors can be used to achieve a competitive advantage. in the pre-pandemic period, companies were more suited to implementing a smaller board of directors. in this regard, there are differences of opinion regarding the size of the board of directors. the first opinion states that the large size of the board of directors influences total disclosure. with a large board of directors, the more varied the proposals given and the board of directors can complement each other due to differences in expertise, enabling them to make good decisions. in contrast, the second opinion argues that the larger the size of the board of directors, the less effective the company's performance. it is because the larger the size of the board of directors, it will produce varied opinions so that it takes a relatively long time to determine the decision. the larger the size of the board of directors in the juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 11 company is also prone to conflict between the board of directors. based on the study results, the size of the board of directors that was well applied in the pre-pandemic period was that the size of the board of directors was not too large. with the size of the board of directors that is not too large, it is expected to produce faster decisions and minimize conflicts between the boards of directors. however, during the pandemic, the size of the board of directors in this study did not affect the total disclosures made by the company. based on the comparison of the summary table, it can be seen that the size of the board of directors in the pre-pandemic and post-pandemic periods did not change significantly in the composition of the board of directors, even though the situation before and during the pandemic was different. besides, the total number of companies that disclosed sustainability reports during the pandemic also decreased. the results of the study are not in line with justin and hadiprajitno (2019), latifah et al. (2019), and mudiyanselage (2018), which stated that board size had a positive effect on design. meanwhile, the results of this study align with research conducted by fuente et al. (2017), which did not confirm the relationship between board size and performance. in this research, the control variables of profitability, leverage, company size, and company age did not affect the disclosure of the sustainability report before and during the pandemic. in addition, the classification of financial and non-financial companies during the pandemic negatively affected disclosure, while during the pandemic, the classification of financial and non-financial companies in this study did not affect the disclosure of sustainability reports. moreover, the company's profitability in the period before and during the pandemic did not affect the company's disclosure of the sustainability report. utami et al. (2019) stated that the disclosure of sustainability reports made by companies is not only influenced by the level of profit generated by the company but is influenced by all elements of fundamental financial performance because financial performance is a system unit that is interrelated and complements each other. if the company has a high roe, the funds are not necessarily allocated to social activities; thus, the company's sustainability disclosure tends to be low. it could be that the company is only oriented to obtain high profits. ariyani and hartomo (2018) asserted that companies with high profitability would not expand company policy information in sustainability reports. they assume that if companies have high profits, they do not need to bother to report things that can interfere with financial information. the results of this study are in line with karlina et al. (2019). leverage before and during the pandemic also did not affect the disclosure of the sustainability report. the leverage ratio is the ratio used to measure how much the company is financed with debt. concerning this, the use of debt that is too high can harm the company. when a company is interested in disclosing a good sustainability report, of course, the company needs to spend quite a lot of money. meanwhile, a company with a high leverage ratio indicates that the company is mostly financed by debt; of course, the company will reduce various costs, such as the costs incurred for disclosing the juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 12 sustainability report (afsari et al., 2018). utami et al. (2019) revealed that the size of the company's leverage ratio did not affect the quality of the sustainability report disclosure. it is because a well-established relationship with debtholders and good company performance can make debtholders not pay too much attention to the company's leverage ratio. the results of this study are in line with tobing et al. (2019) and krisyadi and elleen (2020). in addition, company size before and during the pandemic did not affect the disclosure of the sustainability report. according to jensen and meckling (1976) large companies have the urge to withhold information that contains relevant value to avoid the pressure of political costs in law and tax increases, as well as pressure to carry out social responsibility. therefore, it allows management to prefer to disclose only the necessary reports. the results of this study are in accordance with dewi and pitriasari (2019) and karlina et al. (2019). the company age also did not affect the disclosure of the sustainability report by the company. companies that have been established for a long time do not guarantee that the company will disclose the company's performance more fully since companies that have an older age understand what points should be disclosed and not. older companies are used to disclosing the company's performance on the company's website to feel that the public already knows about the company's operations, so there is no need to disclose the company's operations in detail in the sustainability report. in contrast to younger companies, they feel the need to fully disclose their points because newly established companies seek and build legitimacy, so it is vital to make full disclosures. the results of this study align with the research of safar and widyaningsih (2021). furthermore, the grouping of industry types into financial or non-financial companies in the pre-pandemic period had a negative effect on the disclosure of sustainability reports. in comparison, during the pandemic period, the grouping of industrial types did not affect the disclosure of the sustainability report. based on law no. 40 of 2007 article 74 paragraph 1 concerning the limited liability company, the awareness of the need to protect the environment is regulated. it states that "companies that carry out their business activities in the field and/or related to natural resources are obliged to carry out social and environmental responsibilities." it indicates that both financial and nonfinancial companies will continue to make sustainability reporting based on the above regulations and management awareness, even though only a few companies have implemented it. in addition, every company wants to create a good image among the public by publishing sustainability reporting (syakirli et al., 2019). conclusion based on the study results, the board of directors' characteristics (gender, education, and size of the board of directors) before the pandemic affected the total disclosure. meanwhile, the characteristics of the board of directors during the pandemic did not affect total disclosure. juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 13 this research will contribute to (1) benefits for academics; for readers, this journal can be used as a reference to add information related to board diversity and sustainability reports and the importance of sustainability reports for stakeholders. as for other researchers, this research can be used as a reference related to any factors that can affect the disclosure of the sustainability report. (2) regarding practical benefits, companies can pay attention to the diversity of the board of directors to improve the quality of the sustainability report disclosure. however, the weakness of this research is that the researcher only examined the diversity of the board of directors based on gender, education, and size of the board of directors. for further researchers, the diversity of directors can be added based on nationality, age, years of service, and ethnicity. if possible, researchers can also increase the research period during the pandemic. it is because the current researchers only used the 2020 year for data during the pandemic. in this study, the researchers also only examined the effect of board diversity on the disclosure of sustainability reports in indonesia. for further researchers, it is suggested to add samples from several developing countries that publish sustainability reports, or researchers can increase the number of samples by making asean countries as samples. references afsari, r., purnamawati, i. g. a., & prayudi, m. a. (2018). pengaruh leverage, ukuran perusahaan, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan sustainability report (studi empiris perusahaan yang mengikuti isra periode 20132015). jimat (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) undiksha, 8(2), 1-12. retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/s1ak/article/view/14299 amaliyah, i., & solikhah, b. (2019). pengaruh kinerja lingkungan dan karakteristik corporate governance terhadap pengungkapan emisi karbon. journal of economic, management, accounting and technology, 2(2), 129–141. https://doi.org/10.32500/jematech.v2i2.720 ariyani, a. p., & hartomo, o. d. (2018). analysis of key factors affecting the reporting disclosure indexes of sustainability reporting in indonesia. international journal of business, economics and law, 16(1), 15-25. retrieved from https://www.ijbel.com/wpcontent/uploads/2018/08/acc-43.pdf barney, j. (1991). firm resources and sustained competitive advantage. journal of management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108 dewi, i., & pitriasari, p. (2019). pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. jsma (jurnal sains manajemen dan akuntansi), 11(1), 33–53. https://doi.org/10.37151/jsma.v11i1.13 farida, d. n. (2019). pengaruh diversitas gender terhadap pengungkapan sustainability development goals. jurnal akuntansi indonesia, 8(2), 89-107. https://doi.org/10.30659/jai.8.2.89-107 fernandes, s. m., bornia, a. c., & nakamura, l. r. (2018). the influence of boards of directors on environmental disclosure. management decision, 57(9). https://doi.org/10.1108/md-11-2017-1084 fuente, j. a., garcía-sánchez, i. m., & lozano, m. b. (2017). the role of the board of directors in the adoption of gri guidelines for the disclosure of csr information. journal of cleaner production, 141, 737–750. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.155 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/s1ak/article/view/14299 https://doi.org/10.32500/jematech.v2i2.720 https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2018/08/acc-43.pdf https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2018/08/acc-43.pdf https://doi.org/10.1177/014920639101700108 https://doi.org/10.37151/jsma.v11i1.13 https://doi.org/10.30659/jai.8.2.89-107 https://doi.org/10.1108/md-11-2017-1084 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.155 juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 14 gallego‐álvarez, i., manuel prado‐lorenzo, j., & garcía‐sánchez, i. (2011). corporate social responsibility and innovation: a resource‐based theory. management decision, 49(10), 1709–1727. https://doi.org/10.1108/00251741111183843 hadya, r., & susanto, r. (2018). model hubungan antara keberagaman gender, pendidikan dan nationality dewan komisaris terhadap pengungkapan corporate social responsibility. jurnal benefita, 3(2), 149-160. https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.3432 indriyani, d. a., & sudaryati, e. (2020). pengaruh keragaman gender dewan, industri dan ukuran perusahaan terhadap donasi corporate social responsibility. e-jurnal akuntansi, 30(8), 2009-2024. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p09 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x justin, p., & hadiprajitno, p.t.b. (2019). pengaruh struktur dewan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. diponegoro journal of accounting, 8(3). retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25551 karlina, w., mulyati, s., & putri, t. (2019). the effect of company’s size, industrial type, profitability, and leverage to sustainability report disclosure. jass (journal of accounting for sustainable society), 1(1), 32-52. https://doi.org/10.35310/jass.v1i01.68 katmon, n., mohamad, z. z., norwani, n. m., & farooque, o. a. (2017). comprehensive board diversity and quality of corporate social responsibility disclosure: evidence from an emerging market. journal of business ethics, 157(2), 447–481. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3672-6 khan, i., khan, i., & saeed, b. b. (2019). does board diversity affect quality of corporate social responsibility disclosure? evidence from pakistan. corporate social responsibility and environmental management, 26(6), 1371-1381. https://doi.org/10.1002/csr.1753 krisyadi, r., & elleen, e. (2020). analisis pengaruh karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. global financial accounting journal, 4(1), 16-28. https://doi.org/10.37253/gfa.v4i1.753 kyaw, k., olugbode, m., & petracci, b. (2017). can board gender diversity promote corporate social performance? corporate governance: the international journal of business in society, 17(5), 789–802. https://doi.org/10.1108/cg-09-2016-0183 latifah, s. w., rosyid, m. f., purwanti, l., & oktavendi, t. w. (2019). analysis of good corporate governance, financial performance, and sustainability report. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 9(2), 200-213. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.8902 liana, s. (2019). pengaruh profitabilitas, leverage , ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sustainability report. jesya (jurnal ekonomi & ekonomi syariah), 2(2), 199–208. https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.69 madona, m. a., & khafid, m. (2020). pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. jurnal optimasi sistem industri, 19(1), 22-32. https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p2232.2020 manita, r., bruna, m. g., dang, r., & houanti, l. (2018). board gender diversity and esg disclosure: evidence from the usa. journal of applied accounting research, 19(2), 206– 224. https://doi.org/10.1108/jaar-01-2017-0024 maryana, m., & carolina, y. (2021). the impact of firm size, leverage, firm age, media visibility and profitability on sustainability report disclosure. jurnal keuangan dan perbankan, 25(1), 36-47. https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.4941 https://doi.org/10.1108/00251741111183843 https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.3432 https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p09 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25551 https://doi.org/10.35310/jass.v1i01.68 https://doi.org/10.1007/s10551-017-3672-6 https://doi.org/10.1002/csr.1753 https://doi.org/10.37253/gfa.v4i1.753 https://doi.org/10.1108/cg-09-2016-0183 https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.8902 https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.69 https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p22-32.2020 https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p22-32.2020 https://doi.org/10.1108/jaar-01-2017-0024 https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.4941 juwita & honggowati corporate board diversity and sustainability reporting: … journal of accounting and investment, 2022 | 15 mudiyanselage, n. c. s. r. (2018). board involvement in corporate sustainability reporting: evidence from sri lanka. corporate governance: the international journal of business in society, 18(6), 1042–1056. https://doi.org/10.1108/cg-10-2017-0252 ramadhani, r., & maresti, d. (2021). pengaruh leverage dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan csr. ekonomis: journal of economics and business, 5(1), 78-83. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.262 safar, r., & widyaningsih, y. e. (2021). pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi empiris pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia). jurnal riset akuntansi dan perbankan, 15(1), 417-426. retrieved from http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/370 setiawan, d., hapsari, r. t., & wibawa, a. (2018). dampak karakteristik dewan direksi terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan pertambangan di indonesia. mix: jurnal ilmiah manajemen, 8(1), 1-15. https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.001 syakirli, i., cheisviyanny, c., & halmawati, h. (2019). pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sustainability reporting. jurnal eksplorasi akuntansi, 1(1), 277– 289. https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.74 tasya, n. d., & cheisviyanny, c. (2019). pengaruh slack resources dan gender dewan terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. jurnal eksplorasi akuntansi, 1(3), 1033–1050. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.126 tobing, r., zuhrotun, z., & rusherlistyani, r. (2019). pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan good corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam bursa efek indonesia. reviu akuntansi dan bisnis indonesia, 3(1), 102-123. https://doi.org/10.18196/rab.030139 utami, l. t., maslichah, m., & mawardi, m. c. (2019). pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan corporate social responsibility (csr) pada perusahaan manufaktur. jurnal ilmiah riset akuntansi, 8(8). retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4253 wahyudi, s. m. (2021). the effect of corporate governance and company characteristics on disclosure of sustainability report companies. european journal of business and management research, 6(4), 94–99. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.929 widiastuti, h., utami, e. r., & handoko, r. (2018). pengaruh ukuran perusahaan, tipe industri, growth, dan media exposure terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014-2015). riset akuntansi dan keuangan indonesia, 3(2), 107–117. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6745 https://doi.org/10.1108/cg-10-2017-0252 https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.262 http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/370 https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.001 https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.74 https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.126 https://doi.org/10.18196/rab.030139 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4253 https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.929 https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6745 journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper internal or external financing: new evidence on investor reaction in indonesian manufacturing firms rifki fikasari 1 * and yustrida bernawati 2 abstract: research aims: this study aims to examine investor reaction to financing sources due to its pecking order theory hierarchy. design/methodology/approach: this research used a purposive sampling method of manufacturing listed firms on the indonesia stock exchange, which were tested utilizing ordinary least square and spss software. research findings: the results showed that the investor reacted negatively to internal financing measured by the firm's retained earnings. conversely, this research found that investors reacted positively to external financing in measurement, leverage, and equity issuance. furthermore, the results revealed that leverage had a more positive reaction than equity issuance. theoretical contribution/originality: this research contributes to the pecking order theory literature to test how investor reacts to which source of financing is chosen due to its hierarchy. there is evidence that indonesian manufacturing firms had inadequate internal financing, which made investors react negatively, and investors tended to choose leverage over equity as external financing. practitioner/policy implication: our study contributes to the firm's management to carefully choose financing sources to fulfill the investor interest. this research also suggests that the firm produces more profit to provide adequate internal source financing as the research results showed that investors preferred internal than external financing. furthermore, when there is inadequate internal financing, the firm's management should use leverage over equity. research limitation/implication: first, our study employed total liability rather than debt to leverage measurement. second, our study only provided evidence of negative reactions to show that the firm failed to provide adequate internal financing sources rather than examined the level of adequate internal financing sources. keywords: pecking order theory; retained earnings; leverage; equity issuance; investor reaction introduction in 2018, the indonesian ministry of industry launched “making indonesia 4.0” as an integrated roadmap that contains some strategies for entering the 4 th generation of the industrial revolution. “making indonesia 4.0” poses a challenge to the manufacturing sector to revive and make a high contribution to the country, even the manufacturing gdp’s (gross domestic product) contribution in 2030 is expected to exceed 25%. affiliation: 1,2 department of accounting, faculty of economic and business, university of airlangga, east java, indonesia *correspondence: rifkifikasari26@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i2.10711 citation: fikasari, r., & bernawati, y. (2021). internal or external financing: new evidence on investor reaction in indonesian manufacturing firms. journal of accounting and investment, 22(2), 242-253. article history received: 30 dec 2020 revised: 21 jan 2021 23 jan 2021 accepted: 24 jan 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57215067492 https://akuntansi.feb.unair.ac.id/s1-akuntansi/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/s1-akuntansi/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/s1-akuntansi/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/s1-akuntansi/ mailto:rifkifikasari26@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10711 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.10711&domain=pdf fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 243 the manufacturing sector appears to be under high pressure to meet its targets. it means being profitable is a must for manufacturing firms (susilo, wahyudi, & pangestuti, 2020). moreover, this pressure rises a highly competitive market, which drives business development. additional funds are always required for business development (sutomo, 2020). there are two funding source options to choose from, internal or external. the decision on which funding source to choose is not simple because it needs to evaluate how many sources available and how much funds are needed and added to cover the firm’s finances with a low bankruptcy risk; at the same time, it needs to evaluate which funds are appropriate to rise firm performance and make firm grow more robust in the complexity and competitive environment (ghozali, handriani, & hersungodo, 2020). in other words, establishing an optimized capital structure is not a simple matter. several judgments need to be made, such as how firm characteristics can affect which fund resources are the right choice or how these fund resources impact the firm before making the final decision. pecking order theory explains recommendation for choosing which fund resources should be chosen by the hierarchy of funding sources, wherein the first place is internal funding (retained earnings), before external funding (leverage and equity) (myers, 1984; myers & majluf, 1984). the hierarchy of funding resources is generated from asymmetric information between managers and investors, which encourages investors to be more inclined to internal fund resources, then debt and the additional funds from new shareholders are the last options. various studies have tried to validate the pecking order theory in several ways. some studies have found that more profitable firms were more likely to use internal funding (agyei, sun, & abrokwah, 2020; allen, 1993; ghozali et al., 2020; qureshi, 2009; sutomo, 2020; tong & green, 2005). meanwhile, firms that paid more dividends were more likely to use external financing than loans (adedeji, 1998; baskin, 1989; qureshi, 2009; tong & green, 2005). moreover, when information asymmetry was low, firms tended to issue equity (autore & kovacs, 2010; sony & bhaduri, 2018), or when firms were over-levered and experienced severe financial distress, issuing equity was the best choice for restructuring and adjusting their optimum leverage (asad, gulzar, bangassa, & khan, 2020; kim, ko, & wang, 2019). however, some studies had provided evidence that highgrowth and younger firms tended to choose equity over debt, switching to debt when they reached maturity (fulghieri, garcia, & hackbarth, 2020). these studies investigated how management should choose their optimal capital structure sources based on firm characteristics and conditions. some studies have tried to investigate the impact of choosing a financial source. these studies provided evidence that external financing through leverage had a negative effect on firm performance (ibhagui & olokoyo, 2018; salawu, 2007; zeitun & tian, 2007). it signified that investors preferred more to debt-free firms to leveraged firms. however, a study uncovered that leverage had a positive influence on firm performance, while equity finance had a negative impact on firm performance (aripin & abdulmumuni, fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 244 2020). it suggested that investor’s preference for external funding is leverage over equity. manufacturing firms need to create adequate values for the firms and their shareholders to stay competitive. it means that management should make decisions about optimizing capital structure after considering investors’ preferences regarding funding resources. the decision on funding resources is not only about management’s judgment but also about how investor preference matters. several studies have researched how investors reacted to capital structure sources. investors gave no reaction to retained earnings of the firm (khan, zulfiqar, & shah, 2012). meanwhile, investors gave a positive reaction to the debt-free firm because shareholders believed that managerial had certain qualities in making a decision of financial sources and reserving more cash (deb & banerjee, 2015; lee & moon, 2011); moreover, because zero leveraged firms reserved high debt capacity but chose to stay debt-free (moon, lee, & waggle, 2015). another study has proven that investors reacted negatively to firm decisions to issue equity (botta & colombo, 2019), but they reacted positively when the issuance was approved by shareholders (holderness, 2018). this current study used pecking order theory to determine which investors' financing source was chosen and impacted investor’s decision-making. unlike the previous studies, which investigated how investors reacted to financial funding choice separately, this study aimed to test which source financing was chosen due to its hierarchy based on the pecking order theory. first, we investigated the investors’ reactions to retained earnings as an internal source, as pecking order theory states that it is the first option for financial resources that should be chosen among other sources. after determining the investors’ responses to the retained earnings, we tested the investors’ reactions to external financing, namely leverage and equity. this study contributes to exploring which level sources of financing investors prefer. furthermore, this study attempts to explain the complete steps for selecting financial resources based on the pecking order theory hierarchy. theoretically, this study contributes to pecking order theory literature. practically, this study provides information to management to determine investors’ perceptions of internal or external financing. this study provides new evidence that when investors think that retained earnings are inadequate, they prefer leverage over equity. therefore, it means that investors prefer the level of financing sources to external financing with lower costs and risks. literature review and hypotheses development internal financing and investor reaction pecking order theory gives a hierarchy concept about financing sources resulting from asymmetry information between manager and outside investor (myers, 1984; myers & fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 245 majluf, 1984). this theory explains that management who owns more information about firm value than outside investors should push asymmetry information level to avoid equity issues. therefore, internally generated financing is the first option that should be chosen by the firm. retained earnings are less costly than external financing because, as an internal source, retained earnings do not create asymmetry information anymore. previous research has provided evidence that profitability had a negative effect on leverage (agyei et al., 2020; allen, 1993; ghozali et al., 2020; qureshi, 2009; sutomo, 2020; tong & green, 2005). it means that a more profitable firm creates a reduced tendency for external financing because it produces adequate internal financing. other research found that investors reacted positively to debt-free firms (deb & banerjee, 2015; moon et al., 2015). thus, investors are supposed to react positively to the firm’s retained earnings capacity, which can cover the funding needed by the firm. based on the pecking order theory, dividends are rigid, and firms have to adjust their dividend payment to investment opportunities (myers, 1984; myers & majluf, 1984). therefore, dividends have the capacity to reduce free cash flow from retained earnings. a firm’s future cash needs will increase to the point where retained earnings are not sufficient to cover it anymore (baskin, 1989). it means that investors should react negatively when they feel that the firm's retained earnings cannot cover the firm’s funding needs, and it is time to consider other financing sources. previous research has shown that firms with high payout ratios and high-growth tended to use external financing (adedeji, 1998; baskin, 1989; fulghieri et al., 2020; ghozali et al., 2020; qureshi, 2009; tong & green, 2005). it indicates that more dividend payments and faster growth firms create more funding from other resources because retained earnings are no longer enough. thus, investors are supposed to react negatively when they judge that the firm’s retained earnings cannot cover the funding needed by the firm. therefore, the research hypothesis about investor reaction and internal financing depends on the sufficiency of retained earnings. h1: investor reacts positively (negatively) to internal financing. external financing and investor reaction the pecking order theory suggests that sometimes, internally generated financing will be inadequate due to rigid dividend policies, while firms face unpredictable profitability fluctuations. hence, where else should firms look for financing sources? as the pecking order theory suggests, the answer is external financing. the firms should choose leverage as the preferred source with lower information costs than equity (myers, 1984; myers & majluf, 1984). previous studies have found that investor reacted positively to the debt-free firms driven by shareholder’s beliefs that debt-free firms more were profitable, reserved more cash, and even had more growth opportunities (deb & banerjee, 2015; graham, 2000; lee & moon, 2011; mikkelson & partch, 2003; myers, 2001). therefore, previous research is consistent with the pecking order theory that investors are more likely to fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 246 prefer internal financing over external financing as long as internal financing is available and that their profitability generates adequate cash flows to cover up all the firm’s funding needs. what if they have inadequate profitability to produce adequate retained earnings to reserve cash flow and grow faster? it means that firm has reached the point where they need external sources to fulfill their funding needs. other previous studies provide evidence that high leverage improves firm performance, whereas equity is otherwise (aripin & abdulmumuni, 2020). however, when a firm is over-levered, they have to restructure and adjust their optimum leverage through equity issuance (asad et al., 2020; kim et al., 2019). therefore, investors reacted negatively to an increase in the size of equity issues and reacted positively to reducing leverage (botta & colombo, 2019). thus, based on pecking order theory, when retained earnings cannot cover the funding needed by the firm and make the firm look for other sources, investors are supposed to react more positively to leverage over equity. therefore, the research hypothesis is stated as follows: h2: investor tends to choose leverage over equity when external financing is needed. research method this research was conducted on manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx) from 2016 to 2017. the research model requires data from year t+1, so the sample criteria in this research were manufacturing companies listed during 20162018 consistently. there were 313 manufacturing listed companies during 2016-2017, but only 294 companies were consistently listed during 2016-2018, and there were nine companies with less than 12 monthly stock price data. thus, the final samples were 285 firm-years (see table 1). table 1 research sample selection process description number of observations firm-year observations in the manufacturing sector were listed on the indonesia stock exchange for 2016-2017. 313 less: number of firms with inconsistencies listed 2016-2018 (19) number of firms with monthly stock price data less than 12 month (9) number of final firm-years observations 285 in this research, the dependent variable was investor reaction, which reflected with buy and holds abnormal return (bhar) by barber and lyon (1997). the calculation formula is as follows. (1) note : bhart : monthly buy and hold abnormal return for one year fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 247 ris : monthly return company i on month s, calculated by the closing price of company stock i on month s minus the offer price company stock i on month s divided by offer price company stock i on month s rms : monthly return jci (jakarta composite index) on month s, calculated by the closing price of ihsg on month s minus offer price of ihsg on month s divided by offer price of ihsg on month s period s started with the fourth month of the fiscal year after the annual report deadline was published and ended three months after the end of the fiscal year. the independent variables in this research were retained earnings, leverage, and equity issuance. in this study, retained earnings were measured using total retained earnings divided by total assets, leverage was calculated by total liabilities divided by total assets, and equity used indicator variable 1 for the firm with a seasoned equity offering and 0 for otherwise. the calculation formula for retained earnings and leverage is as follows. retained earnings = (2) leverage = (3) the authors considered many factors that might affect the investor reaction. then, in the existence of a firm-level leverage testing, this study’s control variables were financial performance and size. financial performance was measured using the change of return on assets (roa) from t-1 to t. firm size was determined employing a log natural logarithm of the market value of equity. the calculation formula is as follows. performance = ∆ (4) size = ln (market value of equity) (5) performance : financial performance was measured by ∆roa, in which roa was calculated by net income before tax divided by total assets. ln : natural logarithm multiple linear regression analysis, used in this study to determine the effect of independent variables on the hypothesis's dependent variables, was made. the research model used in this study for internal financing on investor reaction testing is as follows. bhar i t+1 = α+β1 retained earnings i t + β2 performance i t + β3 size i t+ εit (6) note: bhar i t+1 : long-run equity performance year t+1 using buy and hold abnormal return (bhar) retained earnings i t : retained earnings on year t divided by total assets performance i t : change of return on assets year t fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 248 size i t : firm size year t using the natural logarithm of the market value of equity the research model employed in this study for external financing on investor reaction testing is as follows. = α+β1 + β2 β4 (7) note: : long-run equity performance year t+1 using buy and hold abnormal return (bhar) : internal financing using leverage year t using total debt divided by total assets : indicator variable 1 for a firm with a seasoned equity offering, 0 otherwise : change of return on assets year t : firm size year t using the natural logarithm of the market value of equity result and discussion table 2 shows descriptive statistics results that the dependent variable (bhar) had a mean of 0.0834. it indicated that firms on the sample produced a positive abnormal return on average. retained earnings revealed a negative mean. it could be concluded that firms on the sample mostly had a low capacity to produce adequate profitability to increase retained earnings. mean of leverage showed that most of the firms in the sample preferred leverage to funding their assets because 0, 5454 represented that more than a half of their assets were funded by their liability. meanwhile, the mean of equity displayed just a little firm on the sample who decided to issue equity. the mean of performance exhibited that firms in the sample were dominated by low-performance firms. the mean of size was also almost around the middle of minimum and maximum. it was concluded that firms in the sample had almost equal distribution. table 2 descriptive statistics variable n minimum maximum mean std. deviation bhar 285 -0.0493 1.1248 0.0834 0.1238 retained earnings 285 -9.5247 0.8245 -0.0080 0.9985 leverage 285 0.0769 5.0733 0.5454 0.5187 equity 285 0.0000 1.0000 0.0175 0.1315 performance 285 -5.2255 5.2731 0.0071 0.4496 size 285 15.2192 33.9413 26.3641 4.0425 table 3 displays the first hypothesis (model 6) testing results, where retained earnings (internal financing) were the independent variable, performance and size were as control variables on the investor reaction (bhar) as a dependent variable. the research fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 249 model had an f-value of 27.77, showing that all the variables in the model, independent and control, had a simultaneously significant positive effect on the dependent variable, with a degree of confidence of 1%. r square showed that the independent and control variables could explain the dependent variable at 23%, while the rest should be explained by another variable outside the research model. the hypothesis testing result presented a negative coefficient of -0.216 with a p-value of 0.0023. it signified that retained earnings negatively affected bhar (with the degree of confidence of 1%). thus, the h1 hypothesis was accepted. table 3 regression analysis result of internal financing on investor reaction variable coefficient t-statistic p-value (constanta’s) 0.3073 6.6571 0.0000 retained earnings -0.0216*** -3.0760 0.0023 performance -0.0823*** -5.7084 0.0000 size -0.0085*** -4.8918 0.0000 r square 0.2287 f statistic 27.7706*** f significance 0.0000 ***, **, * indicate significance at the 0.01, 0.05, and 0.10 respectively table 4 illustrates the second hypothesis (model 7) testing results, where leverage and equity (external financing) as the independent variables, performance and size as control variables on the investor reaction (bhar) as the dependent variable. the research model had an f-value of 22.04, indicating that all the model variables, independent and control, had a simultaneously significant positive effect on the dependent variable, with a degree of confidence of 1%. r square revealed that the independent and control variables could explain the dependent variable at 24%, while the rest should be explained by another variable outside the research model. hypothesis testing results showed a positive coefficient for both external financing sources, 0.042 for leverage and 0.087 for equity, with p-values of 0.0014 and 0.0954, respectively. the results disclosed that not only leverage had a significant positive effect (with the degree of confidence of 1%), but also equity had a significant positive effect (with the degree of confidence of 10%) on bhar. however, leverage had a higher degree of confidence than equity. thus, the h2 hypothesis was accepted. table 4 regression analysis result of external financing on investor reaction variable coefficient t-statistic p-value (constanta’s) 0.2928 6.2463 0.0000 leverage 0.0419*** 3.2302 0.0014 equity 0.0867* 1.6734 0.0954 performance -0.0903*** -5.9619 0.0000 size -0.0088*** -5.3107 0.0000 r square 0.2394 f statistic 22.0367 f significance 0.0000 ***, **, * indicate significance at the 0.01, 0.05, and 0.10 respectively fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 250 internal financing and investor reaction the regression testing results in table 3 show that retained earnings had a significant negative effect on long-run equity performance. investors should react positively to the retained earnings if they can produce sufficient cash flow for their funding. however, the result sign was negative. this negative effect implied that the firm’s retained earnings could not cover up the firm's funding needed. furthermore, it signified that most sample firms reached the level of external financing of funding resources hierarchy. this study exposed that indonesian manufacturing firms appear to have to work hard to fulfill the purpose of “making indonesia 4.0”. indonesian manufacturing firms still provide insufficient profitability to generate sufficient retained earnings for the firm. meanwhile, the government gives a high expectation to the indonesian manufacturing sector to being profitable. however, internal financing sources are not the only sources of funding. indonesian manufacturing firms can still use their external financing to produce more profitability in the future. ghozali et al. (2020) found that indonesian manufacturing firm growth positively affected the debt ratio. first, in line with ghozali et al. (2020), this research result showed that the indonesian manufacturing firm needs more funding from external resources (particularly debt) for faster growth. second, it indicated that indonesian manufacturing firms' retained earnings had inadequate profitability to produce sufficient retained earnings (internal resource). third, insufficient internal financing sources led the firm to use external financing sources. these conditions made investors give an adverse reaction to the firm’s retained earnings. moreover, this research’s results fully support the pecking order theory; external financing is required if there is inadequate internal financing (myers, 1984; myers & majluf, 1984). external financing and investor reaction the regression testing results in table 4 exhibit that leverage and equity issuance significantly affected long-run equity performance. the hypothesis 1 result showed that the firm did not have adequate internal financing resources, so investor reaction to the leverage and equity issuance should be positive. moreover, leverage had a more positive reaction than equity issuance. it means that if investors have to choose external financing resources, they tend to choose leverage over equity. this study indicated that indonesian manufacturing firms relied on external financing sources to cover up their funding needed. it was caused by insufficient internal financing and inadequate profitability. meanwhile, the indonesian government expects a high contribution from manufacturing firms. however, external financing sources lead to more profitability in the future. the results of this study revealed that investors tended to choose leverage over equity. it means leverage is a key to make indonesian manufacturing firms being profitable in the future. thus, “making indonesia 4.0” will work. fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 251 botta and colombo (2019) uncovered that investors reacted negatively to the increase in equity size and reacted positively to the reduction leverage. this research’s results align with botta and colombo (2019), where investors tended to avoid equity issuance as external financing sources. moreover, this research results, in accordance with kim et al. (2019) and asad et al. (2020), found that equity issuances were more likely used to restructure and adjust their optimum leverage than spent it on r & d. issuing equity shows that firms are in severe financial distress and overleveraged. thus, investors should avoid issuing equity. this research results also align with aripin and abdulmumuni (2020), which stated that leverage is supposed to have the capacity to produce better performance. indeed, investors should choose leverage over equity. furthermore, this research results fully support the pecking order theory that when external financing is required, leverage should be chosen before equity issuance by the firm (myers, 1984; myers & majluf, 1984). conclusion this research aimed to examine the pecking order theory about financing sources hierarchy whose sources were chosen by investors, internal or external. the statistical test results showed that investors reacted negatively to the firm’s retained earnings, while investors reacted positively to leverage and equity issuance. furthermore, leverage had a more positive reaction than equity issuance. it signifies that pecking order theory is still relevant to explain how firms choose their source of financing. this research contributes to the firm's management to know how investors react to the firm's capital structure, especially how investors choose internal or external financing. it means that firms should choose the source of financing carefully to fulfill the investor interest. this research also suggests that the firm produces more profit to provide adequate retained earnings (internal source financing), as the research result revealed that investors preferred internal than external financing. however, most sample firms failed to provide it. current research has some limitations. first, this research used total liability to leverage measurement. future studies hopefully consider using total debt as leverage measurement. second, this research only showed investors’ reactions negatively to the retained earnings, which indicated that the firm failed to provide adequate retained earnings. future studies may explore the level of adequate and inadequate retained earnings before testing the external financing source. third, this research only revealed investors’ reactions more positively to leverage than equity issuance. it denoted that investors preferred leverage over equity. furthermore, future studies may explore where the level of leverage failed to produce a positive reaction, so the investor should choose equity issuance. fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 252 references adedeji, a. (1998). does the pecking order hypothesis explain the dividend payout ratios of firms in the uk? journal of business finance & accounting, 25(9-10), 1127-1155. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00230 agyei, j., sun, s., & abrokwah, e. (2020). trade-off theory versus pecking order theory: ghanaian evidence. sage open, 10(3), 1-20. https://doi.org/10.1177/2158244020940987 allen, d. e. (1993). the pecking order hypothesis. applied financial economics, 3(2), 101-112. https://doi.org/10.1080/758532828 aripin, n., & abdulmumuni, o. (2020). financial leverage and financial performance of nigerian manufacturing firms. international journal of supply chain management, 9(4), 607-614. retrieved from https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/ijscm/article/view/5131 asad, f., gulzar, s., bangassa, k., & khan, m. j. (2019). capital structure adjustment and market reaction following seasoned equity offerings. international journal of finance & economics, 25(3), 388–411. https://doi.org/10.1002/ijfe.1758 autore, d. m., & kovacs, t. (2010). equity issues and temporal variation in information asymmetry. journal of banking & finance, 34(1), 12-23. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.06.016 barber, b. m., & lyon, j. d. (1997). detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and specification of test statistics. journal of financial economics, 43(3), 341-372. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(96)00890-2 baskin, j. (1989). an empirical investigation of the pecking order hypothesis. financial management, 18(1), 26-35. https://doi.org/10.2307/3665695 botta, m., & colombo, l. (2019). seasoned equity offering announcements and the returns on european bank stocks and bonds. applied economics, 51(13), 1339-1359. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1527450 deb, s. g., & banerjee, p. (2015). equity performance of zero-debt firms vis-à-vis their leveraged counterparts. global business review, 16(5), 800-811. https://doi.org/10.1177%2f0972150915591458 fulghieri, p., garcia, d., & hackbarth, d. (2020). asymmetric information and the pecking (dis) order. review of finance, 24(5), 961-996. https://doi.org/10.1093/rof/rfaa005 ghozali, i., handriani, e., & hersungodo. (2020). leverage determinants of manufacturing firms: evidence from indonesia. international journal of scientific & technology research, 9(4), 2734-2744. retrieved from https://www.ijstr.org/final-print/apr2020/leverage-determinants-of-manufacturing-firms-evidence-from-indonesia.pdf graham, j. r. (2000). how big are the tax benefits of debt? the journal of finance, 55(5), 19011941. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00277 holderness, c. g. (2018). equity issuances and agency costs: the telling story of shareholder approval around the world. journal of financial economics, 129(3), 415-439. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.06.006 ibhagui, o. w., & olokoyo, f. o. (2018). leverage and firm performance: new evidence on the role of firm size. the north american journal of economics and finance, 45, 57-82. https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.02.002 khan, a. b., zulfiqar, a. s., & shah, s. z. a. (2012). the impact of retained and distributed earnings on future profitability and stock returns in pakistan. international research journal of finance and economics, 84, 141-148. retrieved from http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com/issues/irj fe_issue_84.htm https://doi.org/10.1111/1468-5957.00230 https://doi.org/10.1177/2158244020940987 https://doi.org/10.1080/758532828 https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/ijscm/article/view/5131 https://doi.org/10.1002/ijfe.1758 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.06.016 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(96)00890-2 https://doi.org/10.2307/3665695 https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1527450 https://doi.org/10.1177%2f0972150915591458 https://doi.org/10.1093/rof/rfaa005 https://www.ijstr.org/final-print/apr2020/lever-age-determinants-of-manufacturing-firms-evidence-from-indonesia.pdf https://www.ijstr.org/final-print/apr2020/lever-age-determinants-of-manufacturing-firms-evidence-from-indonesia.pdf https://doi.org/10.1111/0022-1082.00277 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.06.006 https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.02.002 http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com/issues/irjfe_issue_84.htm http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com/issues/irjfe_issue_84.htm fikasari & bernawati internal or external financing: new evidence on investor reaction … journal of accounting and investment, 2021 | 253 kim, w., ko, y., & wang, s.-f. (2019). debt restructuring through equity issues. journal of banking & finance, 106, 341-356. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.07.002 lee, h., & moon, g. (2011). the long-run equity performance of zero-leverage firms. managerial finance, 37(10), 872-889. https://doi.org/10.1108/03074351111161565 mikkelson, w. h., & partch, m. m. (2003). do persistent large cash reserves hinder performance? journal of financial and quantitative analysis, 275-294. https://doi.org/10.2307/4126751 moon, g., lee, h., & waggle, d. (2015). the effect of debt capacity on the long-term stock returns of debt-free firms. applied economics, 47(4), 333-345. https://doi.org/10.1080/00036846.2014.959655 myers, s. c. (1984). the capital structure puzzle. the journal of finance, 39(3), 574–592. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x myers, s. c. (2001). capital structure. journal of economic perspectives, 15(2), 81-102. retrieved from https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.15.2.81 myers, s. c., & majluf, n. s. (1984). corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. journal of financial economics, 13(2), 187-221. https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90023-0 qureshi, m. a. (2009). does pecking order theory explain leverage behaviour in pakistan? applied financial economics, 19(17), 1365-1370. https://doi.org/10.1080/09603100902817592 salawu, r. o. (2007). an empirical analysis of the capital structure of selected quoted companies in nigeria. the international journal of applied economics and finance, 1(1), 1628. https://dx.doi.org/10.3923/ijaef.2007.16.28 sony, b., & bhaduri, s. (2018). information asymmetry and equity issue decision of lowleverage firms. managerial finance, 44(11), 1330-1346. https://doi.org/10.1108/mf04-2018-0158 susilo, d., wahyudi, s., & pangestuti, i. r. d. (2020). profitability determinants of manufacturing firms in indonesia. international journal of economics and business administration, 8(2), 53-64. http://doi.org/10.35808/ijeba/443 sutomo, s. (2020). the determinants of capital structure in coal mining industry on the indonesia stock exchange. investment management & financial innovations, 17(1), 165. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(1).2020.15 tong, g., & green, c. j. (2005). pecking order or trade-off hypothesis? evidence on the capital structure of chinese companies. applied economics, 37(19), 2179-2189. https://doi.org/10.1080/00036840500319873 zeitun, r., & tian, g. g. (2007). capital structure and corporate performance: evidence from jordan. australasian accounting business & finance journal, 1(4), 40-61. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2496174 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.07.002 https://doi.org/10.1108/03074351111161565 https://doi.org/10.2307/4126751 https://doi.org/10.1080/00036846.2014.959655 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.15.2.81 https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90023-0 https://doi.org/10.1080/09603100902817592 https://dx.doi.org/10.3923/ijaef.2007.16.28 https://doi.org/10.1108/mf-04-2018-0158 https://doi.org/10.1108/mf-04-2018-0158 http://doi.org/10.35808/ijeba/443 http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(1).2020.15 https://doi.org/10.1080/00036840500319873 https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2496174 pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara informasi broad scope sistem akuntansi manajem jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 issn: 1411-6227 21 pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara informasi broad scope sistem akuntansi manajemen dan kinerja manajerial ernawati email : fujiomikudo@yahoo.com universitas negeri sebelas maret abstract this study intends to give the empirical evidence on interaction effect of information of broad scope management accounting system with business strategy and eviromental uncertainty on managerial performance. business strategy and enviromantal uncertainty were used in this study as moderating variable. first hypothesis used business strategy, meanwhile second hypothesis used enviromental uncertainty. questionnaires were distributed to fifteen manufacturing companies in surakarta with convinience sampling method. the responses from 44 production manager, distribution manager and general manager, were analysed using the hierarchical regression (moderated multiple regression). the result support the hypothesis that the interaction effect of broad scope management accounting system information with business strategy and enviromental uncertainty on managerial performance are positive and significant. for the company employing a business strategy of prospector will be more positive than the company employing business strategy of defender. then, the effect of broad scope management accounting system information will be more positive under high level of enviromental uncertainty than lower level enviromental uncertainty. key words: broad scope information, management accounting system, business strategy, enviromental uncertainty. abstrak penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh interaksi dari informasi sistem akuntansi manajemen lingkup yang luas dengan strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial. strategi bisnis dan ketidakpastian enviromantal yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi. pertama hipotesis digunakan strategi bisnis, sedangkan hipotesis kedua digunakan ketidakpastian ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 22 enviromental. kuesioner didistribusikan ke lima belas perusahaan manufaktur di surakarta dengan metode convenience sampling. tanggapan dari manajer 44 produksi, manajer distribusi dan general manager, dianalisis menggunakan regresi hirarkis (regresi berganda dimoderasi). hasilnya mendukung hipotesis bahwa efek interaksi manajemen lingkup informasi sistem akuntansi yang luas dengan strategi bisnis dan ketidakpastian enviromental terhadap kinerja manajerial adalah positif dan signifikan. untuk perusahaan yang mempekerjakan strategi bisnis prospektor akan lebih positif daripada perusahaan yang mempekerjakan strategi bisnis dari bek. kemudian, efek manajemen lingkup informasi sistem akuntansi yang luas akan lebih positif di bawah tingkat ketidakpastian yang tinggi enviromental dari tingkat yang lebih rendah ketidakpastian enviromental. kata kunci: informasi yang luas ruang lingkup, sistem akuntansi manajemen, strategi bisnis, ketidakpastian enviromental. pendahuluan latar belakang masalah salah satu fungsi sistem akuntansi manajemen adalah menyediakan sumber informasi penting untuk membantu manajer mengendalikan aktivitasnya dan mengurangi ketidakpastian, sehingga bisa membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi dengan sukses (gordon dan miller dalam nazaruddin, 1998). informasi akuntansi manajemen sebagai salah satu produk sistem akuntansi manajemen memiliki peranan untuk memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dilakukan pada berbagai aktivitas. penelitian abernethy dan guthrie (desmiyawati, 2001) membuktikan bahwa informasi broad scope dalam sistem akuntansi manajemen memiliki pengaruh yang lebih positif atas kinerja dalam perusahaan yang memiliki strategi prospector dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki strategi defender. penelitian chong dan chong (1997) juga membuktikan bahwa ada hubungan tidak langsung antara strategi, peu (perceived enviroment uncertainty) dan kinerja melalui penggunaan informasi broad scope sistem akuntansi manajemen oleh manajer dalam pengambilan keputusan. penelitian ini menggunakan dua tipe strategi, yaitu prospector dan defender dari tipologi strategi miles dan snow (laksmana dan muslichah, 2002), sedangkan informasi sistem akuntansi manajemen yang digunakan adalah informasi broad scope (chenhall and morris, 1986). peneliti menggunakan tipe strategi prospector dan defender karena dua tipe strategi tersebut berada pada dua titik ekstrim. adanya perbedaan tipologi strategi bisnis diharapkan akan mengakibatkan perbedaan kebutuhan informasi, sehingga adanya kesesuaian antara strategi bisnis dan informasi yang dibutuhkan perusahaan diharapkan akan meningkatkan kinerja manajerial. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 23 rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: (1) apakah informasi broad scope sistem akuntansi manajemen akan lebih berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial untuk perusahaan dengan strategi bisnis prospector dibandingkan perusahaan dengan strategi bisnis defender? (2) apakah informasi broad scope sistem akuntansi manajemen akan lebih berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial ketika kondisi ketidakpastian lingkungan tinggi dibandingkan dengan ketika kondisi ketidakpastian lingkungan rendah? manfaat penelitian manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: (1) memberikan masukan bagi para praktisi sebagai bahan pertimbangan untuk mendesain sistem akuntansi manajemen perusahaan yang disesuaikan dengan strategi bisnis serta tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi perusahaan, (2) menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di bidang akuntansi manajemen pada masa yang akan datang. telaah literatur dan pengembangan hipotesis sistem akuntansi manajemen sistem akuntansi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan data operasional dan finansial, memprosesnya, menyimpannya dan melaporkannya kepada pengguna, yaitu para pekerja, manajer, dan eksekutif (atkinson dkk. dalam desmiyawati, 2001). menurut ritonga dan zainuddin (2001) sistem akuntansi manajemen merupakan suatu sistem formal yang direkayasa untuk menyediakan informasi bagi manajer. hasil penelitian chenhall dan morris (1986) menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen, yaitu broad scope, timeliness, aggregate, dan integrated yang bermanfaat menurut persepsi para manajer. informasi sistem akuntansi manajemen yang bersifat broad scope adalah informasi yang memperhatikan focus, kuantifikasi, dan time horizon. focus merupakan informasi yang berhubungan dengan informasi yang berasal dari dalam dan luar organisasi (faktor ekonomi, teknologi, dan pasar). kuantifikasi berhubungan dengan informasi finansial dan non-finansial, sedangkan time horizon berkaitan dengan informasi pada masa lalu dan masa yang akan datang. dimensi ketepatan waktu (timeliness) mempunyai dua subdimensi yaitu frekuensi pelaporan dan kecepatan membuat laporan. frekuensi diartikan dengan seberapa sering informasi disediakan untuk manajer, sedangkan kecepatan diartikan sebagai tenggang waktu antara kebutuhan akan informasi dengan tersedianya ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 24 informasi. dimensi pengumpulan (aggregate) informasi merupakan ringkasan informasi menurut fungsi, periode waktu, dan model keputusan. informasi menurut fungsi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan hasil suatu keputusan yang dibuat oleh unit-unit lain. informasi menurut periode waktu adalah informasi yang memungkinkan manajer menilai keputusan mereka dari waktu ke waktu. informasi menurut keputusan adalah informasi yang disediakan untuk membuat keputusan dengan menggunakan model-model analisis. informasi terintegrasi (integrated) mencerminkan adanya koordinasi antarsegmen subunit yang mencakup aspek ketentuan target atau aktivitas yang dihitung dari proses interaksi antara subunit dengan organisasinya. kinerja manajerial rustiana (2002) memberikan definisi kinerja manajerial sebagai persepsi kinerja individual para manajer yang terdiri dari delapan dimensi kegiatan yaitu perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staff, negoisasi, dan perwakilan. kinerja manajerial yang digunakan adalah kinerja manajerial yang dikembangkan oleh mahoney, jerdee dan carroll yang sering dipakai dalam penelitian-penelitian sebelumnya (chenhall dan morris, 1986; gul, 1991; gul dan chia, 1994; nazaruddin, 1998; susilowati, 2000; fitri dan syam, 2002). kinerja ini biasanya ditentukan atas dasar fungsi-fungsi manajemen yang dibahas dalam teori manajemen klasik yang terdiri dari delapan dimensi kinerja manajerial personal dan satu dimensi kinerja manajerial secara keseluruhan. strategi bisnis jauch dan glueck (suwarni, 1998) memberikan pengertian strategi bisnis sebagai suatu rencana terpadu tentang uraian produk, kegiatan, fungsi, dan pasar yang saat ini dijalankan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. hasil penelitian miles dan snow (laksmana dan muslichah, 2002) mengidentifikasikan empat tipe strategi bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu prospector, defender, analyzer, dan reactor. perusahaan dengan tipe strategi prospector adalah perusahaan yang secara terus-menerus mencari peluang-peluang pasar baru dengan berkompetisi melalui produk baru dan market development serta bereksperimen dengan melakukan respon-respon potensial terhadap kecenderungan lingkungan yang timbul, sehingga kompetitornya harus senantiasa merespon. strategi defender yaitu apabila perusahaan tersebut beroperasi pada area produksi yang relatif stabil, produk yang ditawarkan bersifat terbatas dibandingkan kompetitornya dan perusahaan jarang melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam teknologi dan struktur atau metode operasi perusahaan. strategi analyzer merupakan kombinasi dari prospector dan defender. perusahaan beroperasi dalam dua tipe domain produk pasar yang relatif stabil dan tetap melakukan perubahan-perubahan. jika berada dalam area stabil, maka perusahaan akan beroperasi secara rutin dan efisien dengan menggunakan struktur-struktur dan proses-proses yang telah jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 25 diformulasikan sebelumnya. strategi reactor merupakan strategi perusahaan yang manajer puncaknya seringkali menerima perubahan dan ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan organisasinya, tetapi tidak meresponnya secara efektif, sehingga perusahaan tidak melakukan penyesuaian kecuali jika tekanan lingkungan benar-benar kuat. ketidakpastian lingkungan fitri dan syam (2002) mendefinisikan ketidakpastian lingkungan sebagai gambaran situasi di luar perusahaan yang mempengaruhi perilaku organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. prasetyo (2002) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan akan menyulitkan manajer untuk membuat perencanaan dan melakukan pengendalian terhadap operasi perusahaan. ketidakpastian lingkungan merupakan persepsi anggota organisasi dalam mengantisipasi pengaruh faktor lingkungan terhadap organisasi. otley (nazaruddin, 1998) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan adalah kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasionalisasi perusahaan. seseorang mengalami ketidakpastian karena ia merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat. bagi perusahaan, sumber utama ketidakpastian lingkungan berasal dari pesaing, konsumen, pemasok, regulator, dan teknologi yang dibutuhkan (kren dan kerr dalam desmiyawati, 2001). pendekatan kontijensi pendekatan kontijensi pada sistem akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen secara universal yang selalu bisa diterapkan dengan tepat pada semua organisasi dalam setiap keadaan (otley dalam nazaruddin, 1998). sistem akuntansi manajemen juga tergantung pada faktor-faktor situasional yang ada di dalam maupun luar perusahaan. faktor kontijensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan. pemakaian faktor kontijensi ini didasarkan pada kemungkinan adanya perbedaan strategi bisnis dan tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi perusahaan akan mengakibatkan perbedaan kebutuhan informasi sistem akuntansi manajemen yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja manajerial. sistem akuntansi manajemen dan kinerja manajerial perusahaan mendesain sistem akuntansi manajemen untuk membantu organisasi melalui para manajer dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengambilan keputusan. para manajer membutuhkan dukungan informasi untuk menjalankan aktivitasnya. seberapa besar dukungan informasi yang diperlukan oleh para manajer tergantung pada variabel lingkungan tugas yang dihadapinya, karakteristik hubungan antara sub-unit organisasi, dan besarnya tingkat desentralisasi yang diperlukan oleh suatu organisasi (nazaruddin, 1998). ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 26 strategi bisnis dan sistem akuntansi manajemen perusahaan yang melakukan strategi prospector biasanya menghadapi unpredictibility dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan strategi defender (miles dan snow dalam desmiyawati, 2001). kebutuhan informasi para manajer untuk menghasilkan keputusan yang akurat pada perusahaan prospector akan lebih besar karena kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi. perusahaan prospector dan defender memerlukan proses administratif dan struktur internal yang sangat berbeda, yang pada akhirnya akan memerlukan desain sistem akuntansi manajemen yang berbeda pula. ketidakpastian lingkungan dan sistem akuntansi manajemen kondisi lingkungan yang dinamis bagi suatu perusahaan bisa merupakan suatu peluang peningkatan usaha, tetapi bisa juga berarti ancaman bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan diri. manajemen dituntut untuk selalu bersikap cepat tanggap dan adaptif, mengikuti dan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang dihadapi perusahaan. manajer memerlukan informasi yang lebih banyak dan lebih kompleks untuk bisa memiliki kemampuan membuat prediksi-prediksi perubahan lingkungan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. mengingat banyaknya informasi yang dibutuhkan, manajer harus didukung oleh suatu sistem informasi yang akurat dan tepat. salah satu sistem yang bisa digunakan adalah sistem akuntansi manajemen. melalui penggunaan sistem akuntansi manajemen yang efektif, kinerja manajer diharapkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. penelitian-penelitian terdahulu chenhall dan morris (1986) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan telah diidentifikasi sebagai variabel kontekstual penting, karena variabel ini menyebabkan aktivitas perencanaan dan pengendalian manajemen menjadi lebih sulit. penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan berkorelasi positif secara signifikan dengan karakteristik sistem akuntansi manajemen broad scope dan timeliness, sedangkan independensi organisasi berkorelasi positif secara signifikan dengan karakteristik sistem akuntansi manajemen broad scope dan integration. hasil penelitian gul (1991) mendukung hubungan kontijensi bahwa sistem akuntansi manajemen yang canggih sangat mendukung kinerja manajerial dalam situasi ketidakpastian lingkungan tinggi tetapi menghalangi kinerja manajerial dalam situasi ketidakpastian lingkungan yang rendah. ketika terjadi kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi (highly unpredictable), manajer akan membutuhkan informasi sistem akuntansi manajemen yang canggih untuk mengatasi masalah yang muncul secara efektif. hal ini hanya akan terjadi jika ada jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 27 kesesuaian antara ketidakpastian lingkungan yang tinggi dengan sistem akuntansi manajemen yang canggih, untuk mencapai kinerja manajerial yang lebih baik. model interaksi tiga arah yang dipakai dalam penelitian gul dan chia (1994) menyatakan bahwa perceived enviromental uncertainty (peu), dan dua subsistem pengendali (struktur organisasi-desentralisasi dan karakteristik sistem akuntansi manajemen-broad scope dan aggregate) berinteraksi untuk mempengaruhi kinerja manajerial. kinerja manajerial tidak hanya dipengaruhi oleh satu subsistem pengendali, tetapi lebih dari satu subsistem pengendali. chong dan chong (1997) menambahkan bukti empiris peranan sistem akuntansi manajemen dalam hubungannya dengan: (1) prioritas strategi organisasi dan kinerja sbu (strategic business unit); dan (2) kinerja peu dan sbu. hasil penelitian menyatakan bahwa strategi sbu dan peu merupakan antecedent (faktor yang mempengaruhi) yang penting dalam desain sistem akuntansi manajemen. dukungan lain juga ditemukan untuk informasi broad scope sistem akuntansi manajemen menjadi antecedent yang penting dari kinerja sbu. ritonga dan zainuddin (2001) menyimpulkan bahwa sistem akuntansi manajemen dengan dimensi broad scope dan aggregate dapat menjadi mediasi antara persepsi ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi dengan kinerja. ini berarti bahwa tingkat ketidakpastian lingkungan yang tinggi memerlukan scope informasi yang luas dan aggregate untuk meningkatkan kinerja. pengembangan hipotesis kerangka teoritis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: gambar 2.1 kerangka teoritis untuk hipotesis 1 gambar 2.1 menunjukkan bahwa kinerja manajerial dipengaruhi oleh interaksi informasi broad scope dan strategi bisnis, yang berarti bahwa adanya kesesuaian antara strategi bisnis dan informasi broad scope akan mengakibatkan kinerja manajerial semakin tinggi. perusahaan dengan strategi bisnis prospector mempunyai kemungkinan penggunaan informasi broad scope akan menghasilkan kinerja yang lebih positif dibandingkan dengan perusahaan dengan strategi bisnis defender, karena perusahaan prospector biasanya menghadapi unpredictibility dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan defender (miles dan snow dalam desmiyawati, 2001). kerangka teoritis yang kedua digambarkan seperti di bawah ini: informasi broad scope kinerja manajerial strategi bisnis prospector defender ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 28 g ambar 2.2 kerangka teoritis untuk hipotesis 2 gambar 2.2 menjelaskan bahwa kinerja manajerial dipengaruhi oleh interaksi informasi broad scope dan ketidakpastian lingkungan. ketika perusahaan menghadapi tingkat ketidakpastian lingkungan yang tinggi, manajer membutuhkan informasi broad scope untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat. jadi, semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi suatu perusahaan, diharapkan semakin tinggi pula kegunaan informasi broad scope untuk meningkatkan kinerja manajerial. berdasarkan dua kerangka teoritis tersebut, penelitian ini mengembangkan dua hipotesis, yaitu: h1 : informasi broad scope sistem akuntansi manajemen akan lebih berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial untuk perusahaan dengan strategi bisnis prospector dibandingkan perusahaan dengan strategi bisnis defender. h2 : informasi broad scope sistem akuntansi manajemen akan lebih berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial ketika kondisi ketidakpastian lingkungan tinggi dibandingkan dengan ketika kondisi ketidakpastian lingkungan rendah. metode penelitian pengumpulan data dan pemilihan sampel populasi penelitian ini adalah seluruh general manager, manajer pemasaran dan manajer produksi pada perusahaan manufaktur di kotamadya surakarta. penentuan sampel menggunakan convenience sampling method, yang berarti informasi dikumpulkan dari anggota populasi yang dapat dengan mudah ditemui untuk memberikan informasi tersebut. alasan penggunaan metode ini adalah waktu pengumpulan data yang lebih efisien, karena peneliti tidak harus memilih sampel dari populasi tertentu. peneliti bisa memilih sampel di perusahaan manufaktur yang bisa dijangkau dengan mudah. data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang berupa personally administered questionnaires dengan tipe pertanyaan close question yang meminta responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dengan cara memberi tanda silang pada option jawaban yang dipilih. peneliti membagikan 62 kuesioner dan hanya 44 kuesioner yang kembali (70,97%) dan bisa dianalisis. sampel penelitian juga relatif representatif. roscoe (sekaran, 2000) menyatakan bahwa untuk kebanyakan penelitian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah lebih informasi broad scope kinerja manajerial ketidakpastian lingkungan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 29 dari 30 dan kurang dari 500, dan jika menyangkut multivariate research (termasuk analisis regresi berganda), jumlah sampel harus beberapa kali (10 kali atau lebih) dari jumlah variabel. variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada empat variabel, sehingga sampel penelitian ini sudah cukup baik karena lebih dari 30 dan 11 kali lebih banyak dari jumlah variabel penelitian. pengukuran variabel variabel informasi broad scope diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh chenhall dan morris (1986) yang terdiri dari lima pertanyaan dengan skala likert tujuh (7) point. interval yang digunakan mewakili jawaban responden mulai dari “tidak penting” (1) sampai dengan “sangat penting” (7). kinerja manajerial yang digunakan adalah kinerja manajerial yang dikembangkan oleh mahoney, jerdee dan carroll yang merupakan instrumen self-rating, terdiri dari delapan dimensi kinerja manajerial personal dan satu dimensi kinerja manajerial secara keseluruhan, diukur dengan skala likert tujuh (7) point. interval yang digunakan mewakili jawaban responden mulai dari “kinerja di bawah rata-rata” (1) sampai dengan “kinerja di atas rata-rata” (7). pendekatan selftyping digunakan untuk menilai strategi bisnis dengan instrumen yang dikembangkan oleh abernethy dan guthrie (chong dan chong, 1997). responden diminta untuk melakukan penilaian sendiri atas strategi bisnis perusahaan tempat ia bekerja. variabel strategi bisnis merupakan dummy variable, yaitu variabel yang mengambil nilai seperti 0 atau 1 untuk menggantikan nilai yang bersifat kualitatif (djarwanto dan subagyo, 1998:315). pengukuran dilakukan dengan memberikan skor nol (0) untuk tipe strategi defender dan satu (1) untuk tipe strategi prospector. ketidakpastian lingkungan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh chong dan chong (1997), terdiri dari tujuh butir pertanyaan yang didesain untuk mengukur persepsi responden mengenai predictability dan stability dalam berbagai aspek industri perusahaan, dengan skala likert tujuh (7) point. metode analisis data analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji independensi untuk variabel kinerja manajerial, uji asumsi klasik serta regresi hirarki untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. semua teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer spss (statistical package for social sciences) versi 11.00 for windows. hasil dan analisis hasil penelitian uji validitas uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur benar-benar mengukur konsep yang seharusnya diukur (sekaran, 2000). metode yang ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 30 digunakan adalah item to total correlation dengan pearson’s product moment correlation. item pertanyaan dinyatakan valid jika nilai probabilitas kurang dari 0,05. semua butir pertanyaan dalam penelitian ini terbukti valid sehingga bisa digunakan untuk analisis data selanjutnya. uji validitas tidak dilakukan pada variabel strategi bisnis karena hanya terdiri dari satu pertanyaan. uji reliabilitas uji reliabilitas dilakukan hanya pada item pertanyaan yang valid. reliabilitas menunjukkan tingkat kebebasan pengukuran dari bias atau kesalahan (sekaran, 2000) yang akan menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran dalam mengukur konsep. uji reliabilitas yang dilakukan adalah inter-item consistency reliability (reliabilitas konsistensi antar-item) dengan menghitung cronbach’s coefficient alpha. jika cronbach’s alpha semakin dekat dengan angka satu, maka reliabilitas variabel akan semakin tinggi pula (sekaran, 2000). tabel 4.1.hasil uji reliabilitas variabe l jumlah item alpha keteranga n sam 6 0,6466 reliabel km 9 0,8449 reliabel kpl 10 0,8002 reliabel sumber : data primer yang diolah uji independensi kinerja manajerial uji independensi dilakukan dengan menguji korelasi antar ke delapan dimensi kinerja personal yang mensyaratkan bahwa koefisien korelasi antar delapan dimensi kinerja personal harus lebih rendah dari korelasi masing-masing dimensi kinerja personal dengan dimensi kinerja secara keseluruhan. hasil uji independensi ditunjukkan oleh tabel 4.2 dan tabel 4.3. tabel 4.2 interkorelasi antar dimensi kinerja personal dimensi 1 2 3 4 5 6 7 8 1.staffing 1,00 2.planning 0,575 ** 1,00 3.supervisi ng 0,744 ** 0,769 ** 1,00 4.represe nting 0,483 ** 0,139 0,326 * 1,00 5.investiga ting 0,485 ** 0,279 0,276 0,133 1,00 6.coordin ating 0,302 * 0,279 0,328 * 0,282 0,405 ** 1,00 7.negotiati ng 0,164 0,404 ** 0,362 * 0,119 0,045 0,189 1,00 jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 31 8.evaluati ng 0,659 0,626 ** 0,637 ** 0,403 ** 0,422 ** 0,564 ** 0,41 7* 1,00 ** : signifikan pada level 0,01 (2-tailed) * : signifikan pada level 0,05 (2-tailed) sumber : data primer yang diolah tabel 4.3 korelasi dimensi kinerja personal dengan dimensi kinerja keseluruhan dimensi korelasi 1. staffing 0,455** 2. planning 0,473** 3. supervising 0,499** 4. representing 0,261 5. investigating 0,333* 6. coordinating 0,370* 7. negotiating 0,355* 8. evaluating 0,621** ** : signifikan pada level 0,01 (2-tailed) * : signifikan pada level 0,05 (2-tailed) sumber : data primer yang diolah tabel 4.2 dan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 28 korelasi antar dimensi kinerja personal, hanya 13 yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh mahoney, jerdee dan carrol. konsistensi ranking dari delapan dimensi kinerja individual diuji dengan melakukan regresi antara delapan dimensi kinerja personal sebagai variabel independen dan dimensi kinerja keseluruhan sebagai variabel dependen. hasil regresi menunjukkan r 2 sebesar 0,422 dengan nilai signifikansi f 0,008. hal ini menjelaskan bahwa ranking kinerja keseluruhan dicerminkan dari kombinasi pengukuran ke delapan dimensi kinerja personal (govindarajan dalam nazaruddin, 1998) sebesar 42,2%, sedangkan konsistensi ranking yang disyaratkan adalah sebesar 55%. tidak terpenuhinya uji independensi kinerja manajerial mahoney, jerdee dan carroll tidak menjadi masalah karena uji independensi ini tidak mutlak harus dilakukan dan dipenuhi, sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya (gul, 1991; rustiana, 2002; muslichah, 2002; fitri dan syam, 2002; meildawati, 2003) juga tidak melakukan uji independensi terhadap kinerja manajerial mahoney, jerdee, dan carroll. uji normalitas uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai sampel yang diamati terdistribusi secara normal atau tidak. metode yang digunakan adalah kolmogorov-smirnov. jika nilai sig. hitung lebih dari 0,05 maka variabel yang bersangkutan berdistribusi normal. semua variabel dalam penelitian ini ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 32 memenuhi asumsi normalitas, kecuali variabel strategi bisnis yang merupakan dummy variable dan variabel interaksi sam_sb. uji heterokedastisitas metode yang dipakai untuk melakukan uji heterokedastisitas adalah metode glesjer. menurut metode ini, regresi dilakukan dengan asumsi tidak terjadi heterokedastisitas untuk mencari nilai absolut residual. setelah itu, dilakukan regresi lagi dengan nilai absolut residual sebagai variabel dependen. apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terjadi heterokedastisitas. tiga regresi yang dilakukan untuk menguji hipotesis, semuanya menunjukkan tidak adanya gejala heterokedastisitas. uji multikolinearitas uji multikolinearitas hanya dilakukan pada regresi berganda, karena mempunyai jumlah variabel independen yang lebih dari satu. ada tidaknya multikolinearitas antarvariabel independen dilihat dari angka absolute correlation coefficient (r 2 ) (gupta dalam widyastuti, 2003). jika nilai r 2 lebih dari 0,80 maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut. tabel 4.4 hasil uji multikolinearitas regresi variabel r r 2 keterangan regresi berganda 1 sam-sb 0,256 0,0655 tidak multikolinear sam-sam_sb 0,362 0,1310 tidak multikolinear sb-sam_sb 0,980 0,9604 multikolinear regresi berganda 2 sam-kpl 0,363 0,1318 tidak multikolinear samsam_kpl 0,787 0,6194 tidak multikolinear kplsam_kpl 0,849 0,7208 tidak multikolinear sumber : data primer yang diolah tabel 4.5 hasil uji multikolinearitas (mean centered) variabel r r 2 keterangan cento-centr 0,256 0,0655 tidak multikolinear centocentint 0,139 0,0193 tidak multikolinear centrcentint 0,222 0,0493 tidak multikolinear sumber : data primer yang diolah jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 33 tabel 4.4 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas pada variabel sam_sb karena variabel ini merupakan variabel interaksi antara variabel sam dan variabel sb. gejala multikolinearitas diatasi dengan menggunakan data yang mean centered (howell dalam widyastuti, 2003). prosedur uji multikolinearitas memakai data mean centered adalah dengan mengurangkan nilai mean variabel independen dan moderator dari seluruh pengamatan, membentuk variabel yang mean centered (cento dan centr), kemudian kedua variabel baru ini diinteraksikan untuk membentuk variabel centint. uji multikolineritas dengan data mean centered (tabel 4.5) menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas, sehingga variabel inilah yang nantinya digunakan untuk analisis regresi selanjutnya. uji autokorelasi uji autokorelasi dilakukan dengan metode durbin-watson. ada tidaknya autokorelasi dilihat dari nilai dhitung yang dibandingkan dengan nilai d dari tabel. jika du < d < 4-du berarti tidak ada autokorelasi. hasil uji autokorelasi (tabel 4.6) menunjukkan bahwa dari tiga model regresi yang dilakukan tidak terdapat autokorelasi, sehingga asumsi tidak ada autokorelasi terpenuhi. tabel 4.6 hasil uji autokorelasi regresi du d hitung 4-du keterangan regresi sederhana 1,566 1,992 2,434 tidak ada autokorelasi regresi berganda 1 1,615 2,223 2,385 tidak ada autokorelasi regresi berganda 2 1,615 1,813 2,385 tidak ada autokorelasi sumber : data primer yang diolah uji hipotesis tabel 4.7 hasil uji hipotesis 1 regresi adj. r 2 f sig. f variabel sig. t koefisie n reg. sederhana 0,082 4,851 0,033 sam 0,033 0,462 reg. berganda 1 0,138 3, 294 0,030 sam 0,038 0,452 sb 0,350 -2,587 sam_s b 0,042 0,934  adj. r 2 0,056 sumber : data primer yang diolah ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 34 regresi sederhana antara informasi broad scope dan kinerja manajerial menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial (f = 4,851 dengan sig. 0,033). adjusted r 2 menunjukkan bahwa 8,20% variansi kinerja manajerial disebabkan oleh informasi broad scope sistem akuntansi manajemen. model regresi berganda satu bisa digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial dengan nilai sig. f kurang dari 0,05 (0,030). tingkat signifikansi variabel interaksi (sam_sb) sebesar 0,042 menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan yang berarti variabel sb merupakan variabel moderator (ghozali, 2001:51). adjusted r 2 sebesar 0,138 berarti 13,8% variansi kinerja manajerial disebabkan oleh tiga variabel dependen, yaitu sam, sb dan sam_sb. peningkatan adjusted r 2 sebesar 0,056, yaitu dari 0,082 menjadi 0,138 juga membuktikan bahwa strategi bisnis berperan sebagai variabel moderator (widyastuti, 2003). koefisien interaksi (sam_sb) sebesar 0,934 (positif dan signifikan) menjelaskan bahwa hasil regresi berganda satu mendukung hipotesis satu. koefisien sb sebesar -2,587 berarti bahwa kinerja manajerial pada perusahaan defender 2,587 lebih rendah daripada kinerja manajerial pada perusahaan prospector, ceteris paribus untuk variabel independen lainnya dianggap konstan (ghozali, 2001:51). dengan demikian, koefisien sb juga memberikan dukungan untuk hipotesis satu. tabel 4.8 hasil uji hipotesis 2 regresi adj. r 2 f sig. f variabel sig. t koefisie n reg. sederhana 0,082 4,851 0,033 sam 0,033 0,462 reg. berganda 2 0,201 4,616 0,007 sam 0,031 -2,056 kpl 0,006 -1,830 sam_kp l 0,007 5,859  adj. r 2 0,119 sumber : data primer yang diolah tabel 4.8 menunjukkan bahwa model regresi berganda dua bisa digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial dengan nilai sig. f sebesar 0,007. tingkat signifikansi variabel interaksi (sam_kpl) sebesar 0,007 menjelaskan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan. adjusted r 2 sebesar 0,201 berarti 20,1% variansi kinerja mnajerial disebabkan oleh tiga variabel independen yaitu sam, kpl dan sam_kpl. peningkatan adjusted r 2 sebesar 0,119 yaitu dari 0,082 menjadi 0,201 membuktikan bahwa ketidakpastian lingkungan berperan sebagai variabel moderator. nilai signifikansi t untuk semua variabel dalam regresi berganda dua terbukti signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. data untuk uji hipotesis dua semuanya berbentuk skala interval sehingga yang perlu diperhatikan adalah koefisien interaksi tanpa melihat main effect dari masingjurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 35 masing variabel (southwood dalam gul dan chia, 1994). regresi berganda dua yang dilakukan menghasilkan koefisien interaksi (sam_kpl) sebesar 5,859 yang berarti interaksi antara sam dan kpl mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap km. hal ini sekaligus memberikan dukungan kepada hipotesis dua bahwa informasi broad scope sistem akuntansi manajemen akan lebih berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial ketika kondisi ketidakpastian lingkungan tinggi. penutup kesimpulan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada pengujian terhadap 44 responden yang berprofesi sebagai general manager, manajer produksi dan manajer pemasaran pada perusahaan manufaktur di kotamadya surakarta. hasil regresi hirarki untuk hipotesis satu dalam tabel 4.7 membuktikan bahwa strategi bisnis berfungsi sebagai variabel moderator dengan melihat perubahan nilai adjusted r 2 sebesar 0,056 dan nilai signifikasi variabel interaksi sebear 0,042 (signifikan). koefisien interaksi (sam_sb) sebesar -2,587 menjelaskan bahwa kinerja manajerial perusahaan defender 2,587 lebih rendah daripada kinerja manajerial pada perusahaan prospector. hasil regresi hirarki untuk hipotesis satu telah mendukung hipotesis satu bahwa informasi broad scope sistem akuntansi manajemen akan lebih berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial untuk perusahaan dengan tipe strategi bisnis prospector dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai tipe strategi bisnis defender. dukungan terhadap hipotesis satu ini konsisten dengan hasil penelitian chong dan chong (1997). hasil regresi hirarki untuk hipotesis dua dalam tabel 4.8 membuktikan bahwa ketidakpastian lingkungan juga berfungsi sebagai variabel moderator dengan melihat perubahan nilai adjusted r 2 sebesar 0,119 dan nilai signifikansi variabel interaksi sebesar 0,007 (signifikan). koefisien interaksi (sam_kpl) sebesar 5,859 menjelaskan bahwa interaksi antara sam dan kpl mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial. hasil regresi hirarki untuk hipotesis dua telah mendukung hipotesis dua bahwa informasi broad scope sistem akuntansi manajemen akan lebih berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial ketika kondisi ketidakpastian lingkungan tinggi. dukungan terhadap hipotesis dua ini konsisten dengan hasil penelitian gul (1991). keterbatasan penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu: (1) sampel perusahaan mempunyai bentuk dan ukuran perusahaan yang tidak seragam. hasil penelitian mungkin berbeda jika perusahaan yang dipakai sebagai sampel mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 36 (2) ukuran sampel juga menyebabkan perbedaan hasil. penelitian ini hanya terbatas pada daerah kotamadaya surakarta sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan untuk lingkup wilayah yang berbeda. (3) instrumen self-rating yang digunakan dalam penelitian ini telah diakui oleh banyak peneliti bisa menimbulkan leniency bias, yaitu kecenderungan memberikan skor yang lebih tinggi daripada keadaan yang sebenarnya. (4) uji independensi tidak berhasil mengkonfirmasi ketetapan mahoney yang menyatakan bahwa dimensi kinerja personal seharusnya independen dan bisa menjelaskan setidaknya 55% dimensi kinerja secara keseluruhan. (5) penelitian ini hanya menggunakan satu dari empat dimensi sistem akuntansi manajemen, yaitu informasi broad scope. saran saran yang bisa diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah pertama, sampel perusahaan bisa ditambah jumlahnya dan diperluas lingkup wilayahnya sehingga hasil penelitian bisa lebih digeneralisasi. kedua, leniency bias bisa dihindari dengan menggunakan ukuran yang lebih obyektif, misalnya dengan menggunakan roa (return on assets) atau roi (return on investment). ketiga, dimensi-dimensi lain dalam sistem akuntansi manajemen, yaitu informasi timeliness, agregasi dan integrasi, bisa dipertimbangkan untuk penelitian berikutnya, bisa dengan hanya memilih salah satu dimensi saja atau menggunakan semua dimensi informasi sistem akuntansi manajemen. terakhir, variabel kontijensi lainnya, misalnya struktur organisasi, gaya kepemimpinan, locus of control, bisa dipertimbangkan untuk dipakai sebagai variabel moderator dalam penelitian yang berhubungan dengan sistem akuntansi manajemen dan kinerja manajerial. daftar pustaka aguinis, herman. 2000. what is mmr?. [on-line]. available http://www.members.ad.com.imsap _____, and pierce, charlesa. 2002. improving the power of moderated multiple regression to estimate interaction effects. [on-line]. available http://www.aom.pace.edu aida fitri, fauziah, dan syam bz, fazli. 2002. pengaruh sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajer. jurnal manajemen dan bisnis, vol. 4, no. 1, hal. 57-66. chenhall, robert h., and morris, deigen. 1986. the impact of structure, enviroment, and interdependence on the perceived usefulness of http://www.members.ad.com.imsap/ http://www.aom.pace.edu/ jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 37 management accounting system. the accounting review, vol. lxi, no. 1, pp. 16-33. chong, vincent k., and chong, kar ming. 1997. strategic choices, enviromental uncertainty and sbu performance: a note on the intervening role of management accounting systems. accounting and business research, vol. 27, no. 4, pp. 268-276. desmiyawati. 2001. pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen dengan kinerja organisasi. thesis s2. yogyakarta: pps ugm djarwanto. 2001. statistik non parametrik. yogyakarta: bpfe-yogyakarta. ______ , dan subagyo, pangestu. 1998. statistik induktif. yogyakarta: bpfeyogyakarta. dugosh, jeremy w. 2002. on predicting relationship satisfaction from jealousy: the moderating effects of love. [on-line]. available http://www.uiowa.edu fisher, cathy. 1996. the impact of perceived enviromental uncertainty and individual differences on management information requirements : a research note. accounting, organization and society, vol. 21, no. 4, pp. 361-369. ghozali, imam. 2001. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang : badan penerbit universitas diponegoro. gujarati, damodar n. 2003. basic econometrics. new york: mcgraw hill gul, ferdinand a. 1991. the effects of management accounting system and enviromental uncertainty on small business managers’ performance. accounting and business review, vol. 22, no. 85, pp.57-61. _____, dan chia, yew ming. 1994. the effects of management accounting system, perceived enviromental uncertainty and decentralization on managerial performance: a text of three way interaction. accounting organization and society, vol. 19, no. 4/5, pp. 413-426. hartanto, hansiadi y. 2002. sistem informasi akuntansi manajemen dan tingkat desentralisasi organisasi: implikasinya terhadap kinerja manajemen. antisipasi, vol. 1, no. 1, hal. 108-119. http://www.uiowa.edu/ ernawati, pengaruh strategi bisnis dan ketidakpastian lingkungan..... 38 laksmana, arsono, dan muslichach. 2002. pengaruh ketidakapstian lingkungan, strategi, dan desentralisasi terhadap sistem akuntansi manajemen: pendekatan kontijensi. majalah ekonomi, th. xii, no. 3. mardiyah, a.a. dan gudono. 2001. pengaruh ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi terhadap karakteristik sistem akuntansi manajemen. jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 4, no. 1, hal. 1-24. meildawati. 2003. pengaruh efektivitas sistem akuntansi manajemen terhadap peningkatan kinerja manajerial: ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasional sebagai variabel moderating. skripsi s1. surakarta: uns nazaruddin, ietje. 1998. pengaruh desentralisasi dan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 1, no. 2, hal. 141-160. prasetyo, p.p. 2002. pengaruh locus of control terhadap hubungan antara ketidakpastian lingkungan dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen. jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 5, no. 1, hal. 119-133. rahayu, isti. 1997. partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial: pengaruh informasi dan ketidakpastian lingkungan. thesis s2. yogyakarta: pps ugm ritonga, kirmizi, dan zainuddin, yuserrie. 2001. faktor-faktor kontekstual dan sistem akuntansi manajemen. kompak, no. 2, hal. 183-203. ______, 2001. pengaruh faktor kontekstual terhadap penerapan sistem akuntansi manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. jurnal manajemen dan bisnis, vol. 3, no. 3, hal. 255-273. ______, 2002. pengaruh ketidaktentuan lingkungan terhadap penerapan sistem akuntansi manajemen: struktur organisasi sebagai faktor moderasi. jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 5, no. 1, hal. 102-116. rustiana. 2002. pendekatan kontijensi dalam disain sistem akuntansi manajemen untuk meningkatkan kinerja manajerial. modus, vol. 14, no. 1, hal. 29-38. ______. 2002. pengaruh sistem akuntansi manajemen, desentralisasi dan perceived enviromental uncertainty (peu) terhadap kinerja manajerial: jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 21-39, januari 2005 39 three way interaction. jurnal ekonomi dan manajemen, vol. 2, no. 2, hal. 70-82. sekaran, uma. 2000. research methods for business. singapore: john willey and sons, inc. supardiyono, y.p. 1999. pengaruh ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasional terhadap efektivitas sistem akuntansi manajemen dalam meningkatkan kinerja manajerial. thesis s2. yogyakarta: pps ugm supranto, j. 1984. ekonometrik. jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia supriyono. 1999. akuntansi manajemen i. yogyakarta: bpfe susilowati, endah. 2002. pengaruh interaksi karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen, strategi bisnis, dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial. thesis s2. yogyakarta: pps ugm suwarni, maria g. 1998. strategi bisnis, kompensasi manajer puncak dan kinerja perusahaan: studi pada industri perhotelan. thesis s2. yogyakarta: pps ugm tundjung s., herlin. 2001. faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan sistem akuntansi manajemen. jurnal akuntansi fakultas ekonomi universitas tarumanegara, th. v, no. 01, hal. 81-87. widyastuti, iis. 2003. pengaruh role breadth self-efficacy terhadap organizational citizenship behaviour dengan variabel moderator organizational based self-esteem. skripsi s1. surakarta: uns zulbahridar. 1993. pengaruh struktur desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap persepsi manajer dalam penggunaan informasi akuntansi manajemen. thesis s2. yogyakarta: pps ugm. jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 2 hal: 67-86, juli 2009 analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return awal lefti claudya sastaviana universitas muhammadiyah yogyakarta erni suryandari fatmaningrum universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research is aimed to analyze of factors that influence the initial return. the factors are size of company, earning per share, return on asset, degree of leverage, age of company, ownership proportion of previous shareholder, auditor reputation, underwriter reputation, and price earning ratio. the sample for this research are 55 manufacturing and non manufacturing companies that have initial public offering in indonesian stock exchange from 2002-2008. technique of collecting sample is purposive sampling. multiple regression analysis was used to test the hypothesis. the results indicated that earning per share and underwriter reputation influences on initial return. whereas size of company, return on asset, degree of leverage, age of company, ownership proportion of previous shareholder, auditor reputation, and price earning ratio do not influence on initial return. keywords: initial public offering; initial return; size of company; earning per share; return on asset degree of leverage; age of company; ownership proportion of previous shareholder; auditor reputation; underwriter reputation; and price earning ratio. pendahuluan permasalahan penting yang dihadapi oleh hampir semua perusahaan adalah bagaimana mendapatkan modal guna mendukung kegiatan operasionalnya. jogiyanto (1998) dan anggarwal et al. (2001) mengemukakan bahwa salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan penawaran sebagian saham perusahaan kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya melalui bursa efek, yang disebut initial public offering (ipo). rosyati (2002) menyatakan harga saham pada saat ipo ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dan penjamin emisi (underwriter), sedangkan harga saham di pasar sekunder setelah ipo ditentukan melalui mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. trisnawati (1998) mengemukakan bahwa sebagian besar harga saham saat penawaran umum cenderung underprice. fenomena underpricing ini memberikan return positif bagi investor di pasar perdana (initial return). fenomena ini terjadi karena adanya asymmetric information (ketimpangan informasi) di pasar perdana. pada kondisi ini, investor memerlukan informasi prospektus terhadap initial return atau return awal. investor yang memutuskan menanamkan dananya di pasar perdana bertujuan untuk memperoleh return awal. daljono (2000) menyatakan return awal merupakan keuntungan yang diperoleh pemegang saham karena perbedaan harga saham yang dibeli di pasar perdana (saat ipo) dengan harga jual saham bersangkutan di hari pertama di pasar sekunder. jika penentuan harga saham pada saat ipo secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder di hari pertama, maka terjadi underpricing. sebaliknya jika harga saham saat ipo secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar sekunder di hari pertama, maka terjadi overpricing. pihak investor lebih mengharapkan tingginya underpricing karena dengan demikian akan memperoleh return awal. sebaliknya untuk pihak perusahaan yang melakukan ipo, kondisi underpricing tidak menguntungkan karena dana yang diperoleh dari ipo menjadi tidak lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 68 optimal. de lorenzo dan fabrizio (2001) dalam rohman (2008) mengungkapkan bahwa return awal mengindikasikan adanya underpricing saham di pasar perdana ketika masuk ke pasar sekunder. adapun faktorfaktor yang diduga dapat mempengaruhi return awal antara lain: besaran perusahaan, eps, roa, tingkat leverage, umur perusahaan, proporsi kepemilikan saham lama, reputasi auditor, reputasi underwriter, dan per. masalah return awal menarik beberapa peneliti untuk menganalisis lebih lanjut karena fenomena sebagian pasar dunia mengalami underpricing. penelitian carter dan manaster (1990) yang meneliti 501 ipo di pasar modal amerika (nasdaq) tahun 1979-1983, dengan fokus utama pada kemampuan variabel kualitas penjamin emisi dalam menjelaskan tingkat initial return. dalam pemeringkatan penjamin emisi, carter dan manaster menggunakan sepuluh kategori (90) untuk 117 penjamin emisi. tingkat initial return diukur tanpa memperhitungkan risiko pasar. hasilnya menunjukkan bahwa reputasi penjamin emisi, persentase saham yang ditahan, nilai penawaran saham, dan umur perusahaan berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat initial return. penelitian beatty (1989) menguji pengaruh reputasi auditor terhadap tingkat initial return dengan menggunakan variabel kontrol penjamin emisi, persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, tipe kontrak penjamin emisi, dan indikator perusahaan minyak dan gas yang disebut sebagai ex-ante uncertainty. sampel yang digunakan adalah 2215 perusahaan yang melakukan ipo tahun 19751984. hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi auditor, reputasi penjamin emisi, tipe kontrak penjamin emisi, dan umur perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap initial return. sedangkan persentase saham yang ditawarkan dan indikator perusahaan minyak dan gas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat initial return. hasil kedua penelitian di atas konsisten dengan balvers et al. (1988) dalam triani & nikmah (2006), yang menyatakan bahwa reputasi auditor dan reputasi penjamin emisi berpengaruh negatif terhadap return awal. hasil yang berbeda diperoleh dari trisnawati (1998) yang memfokuskan penelitian pada informasi keuangan dan non keuangan pada prospektus terhadap return di bursa efek indonesia. faktor keuangan yang digunakan adalah profitabilitas perusahaan yang diukur dengan roa dan financial leverage. faktorfaktor non keuangan adalah reputasi auditor,reputasi penjamin emisi, dan persentase saham. hasilnya menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap initial return. sementara reputasi auditor, reputasi penjamin emisi, persentase saham, roa, dan financial leverage tidak mempengaruhi secara signifikan initial return. penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh rohman (2008) yang menganalisis apakah variabel besaran perusahaan, eps, roa, tingkat leverage, umur perusahaan, proporsi kepemilikan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter berpengaruh terhadap return awal. ada dua perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, yang pertama adalah dengan menambah satu variabel independen yaitu per (price earning ratio) seperti yang disarankan oleh rohman (2008). alasan memilih variabel per karena rasio ini dilihat oleh investor sebagai suatu ukuran kemampuan menghasilkan laba di masa depan (future earning) dari suatu perusahaan. per diharapkan oleh investor dapat memberikan gambaran kapan harus membeli dan menjual sahamnya, sehingga investor memperoleh keuntungan yang ditunjukkan oleh tingkat pengembalian saham (return) yaitu deviden dan capital gain. perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian rohman (2008) adalah dengan periode pengamatan yang baru yaitu dari tahun 20022008. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 69 tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipothesis return awal pihak investor lebih mengharapkan tingginya underpricing karena dengan demikian para investor akan memperoleh return awal. de lorenzo dan fabrizio (2001) dalam rohman (2008) menyatakan bahwa return awal mengindikasikan adanya underpricing saham di pasar perdana ketika masuk ke pasar sekunder. daljono (2000) menyatakan bahwa return awal adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham karena perbedaan harga saham yang dibeli di pasar perdana (saat ipo) dengan harga jual saham bersangkutan di hari pertama di pasar sekunder. menurut jogiyanto (2003) return awal adalah return yang diperoleh dari aktiva di penawaran perdana mulai dari saat dibeli di pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. besaran perusahaan (size) besaran perusahaan (size) berkaitan dengan jumlah informasi yang diterima oleh calon investor. besaran atau ukuran perusahaan dijadikan proksi tingkat ketidakpastian, karena perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat daripada perusahaan yang berskala kecil. hal ini diperkuat oleh rohman (2008) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin dikenal dan semakin mudah bagi calon investor untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan tersebut. bila informasi yang ada di tangan investor banyak, maka tingkat ketidakpastian investor akan masa depan perusahaan bisa diketahui. oleh karena itu, investor bisa mengambil keputusan lebih tepat dibandingkan dengan pengambilan keputusan tanpa informasi. earning per share (eps) darmadji (2001) menyatakan bahwa eps merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor per lembar saham. eps didefinisikan sebagai proxy bagi laba per saham perusahaan yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai bagian keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan memiliki saham. eps digunakan untuk menganalisis resiko dan membandingkan pendapatan per lembar saham perusahaan dengan perusahaan lain. return on asset (roa) roa yang dihasilkan perusahaan akan menentukan hasil investasi saham di kemudian hari. roa didefinisikan sebagai ukuran profitabilitas perusahaan yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan investasi yang ditanamkan (asset yang dimilikinya) untuk mendapatkan laba. roa didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan operasi setelah bunga dan pajak. tingkat leverage tingkat leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya bila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. tingkat leverage menggambarkan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. rasio leverage digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan dana yang dipinjamkan. umur perusahaan umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya. trisnawati (1998) mengemukakan bahwa umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki pengalaman dan kemampuan untuk bertahan dari persaingan bisnis. proporsi kepemilikan pemegang saham lama sulistio (2005) menyatakan bahwa proporsi kepemilikan pemegang saham lama merupakan salah satu yang harus lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 70 dipertimbangkan ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan ipo. pemilik saham lama akan mendukung keputusan ipo bila mereka yakin bahwa saham perusahaan akan terjual pada harga yang cukup menguntungkan sehingga dapat mengumpulkan dana yang signifikan bagi pembiayaan perusahaan. reputasi auditor reputasi auditor menunjukkan kualitas dan profesionalisme auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. daljono (2000) berpendapat bahwa reputasi auditor didasarkan pada frekuensi penguasaaan yang dilakukan oleh emiten perusahaan yang menggunakan auditor yang berkualitas tinggi dapat diartikan sebagai sinyal kualitas emiten. reputasi underwriter ang (1997) dalam rahmawati (2007) menyatakan penjamin emisi atau disebut juga dengan underwriter, berfungsi di dalam melakukan penjaminan atas penawaran umum suatu saham atau obligasi untuk pertama kalinya yaitu pada saat go public. proses penjaminan emisi ini disebut sebagai underwriting. perusahaan efek inilah yang akan memasarkan dan menjamin terjual atau tidaknya efek yang dikeluarkan atau ditawarkan oleh suatu perusahaan. price earning ratio (per) per didefinisikan sebagai perbandingan harga saham dengan laba per saham yang kemudian menjadi ukuran penting dan menjadi landasan pertimbangan seorang investor membeli saham perusahaan. darmadji (2001) menyatakan bahwa per menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. kegunaan per adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham perusahaan yang dicerminkan oleh eps nya. pengembangan hipotesis pengaruh besaran perusahaan terhadap return awal. semakin besar perusahaan, maka informasi tentang perusahaan tersebut semakin banyak diketahui oleh investor sehingga mengurangi tingkat ketidakpastian dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut atau dengan kata lain asimetri informasi relatif lebih sedikit daripada perusahaan yang relatif kecil. menurut leland dan phyle (1997) dalam daljono (2000), asimetri informasi yang kecil akan menyebabkan return yang kecil. de lorenzo dan fabrizio (2001) juga menyatakan bahwa kemudahan memperoleh informasi akuntansi akan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi faktor ketidakpastian sehingga risiko underpricing lebih kecil dan ekspektasi return awal lebih rendah. hasil penelitian rohman (2008) menemukan bahwa besaran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return awal. hasil ini konsisten dengan penelitian durukan (2002), gumanti (2003), yolana dan martani (2005), triani dan nikmah (2006), dan risman (2008). penelitian banz (1981) dalam rohman (2008) mengungkapkan kecenderungan perusahaan berukuran kecil mengalami abnormal return yang besar dibandingkan dengan perusahaan besar. hasil penelitian ritter dan hanley dalam sulistio (2005) menemukan bahwa perusahaan yang berukuran kecil cenderung mengalami underpricing dibandingkan perusahaan berukuran besar. penemuan ini diperkuat oleh hasil penelitian kooli dan suret dalam sulistio (2005) yang menegaskan bahwa ipo yang dilakukan oleh perusahaan kecil lebih beresiko dibandingkan dengan perusahaan besar sehingga perusahaan kecil lebih sering mengalami underpricing, sehingga meningkatkan return awal. dengan demikian diduga terdapat hubungan yang negatif antara besaran perusahaan dengan return awal, yaitu semakin besar perusahaan maka ekspektasi terhadap return awal semakin kecil. berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 71 h1: besaran perusahaan berpengaruh negatif terhadap return awal. pengaruh earning per share (eps) terhadap return awal. eps berhubungan dengan resiko dan performance perusahaan. menurut gill dan chatton (2003) dalam sulistio (2005), semakin mapan perusahaan, semakin tinggi eps yang dimilikinya maka semakin rendah kemungkinan terjadinya underpricing sehingga akan menurunkan ekspektasi terhadap return awal. eps yang tinggi akan menarik minat investor sehingga underwriter tidak bisa menetapkan harga penawaran terlalu rendah, sehingga harga saham perdana emiten lebih tinggi yang menyebabkan return awal menurun. dengan demikian diduga terdapat hubungan yang negatif antara eps dengan return awal, yaitu semakin tinggi eps maka semakin rendah return awal. penelitian sulistio (2005) dengan sampel 44 perusahaan non keuangan yang terdaftar di bei dan melakukan ipo dari tahun 1998-2003, tentang pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return: studi pada perusahaan yang melakukan ipo di bei. salah satu hasil penelitiannya menyebutkan bahwa eps tidak berpengaruh signifikan terhadap return awal. hasil penelitian ini tidak konsisten dengan rohman (2008) yang menyebutkan bahwa eps berpengaruh signifikan terhadap return awal. berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: h2: eps berpengaruh negatif terhadap return awal. pengaruh return on asset (roa) terhadap return awal. roa yang tinggi akan menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan sehingga akan berakibat pada naiknya jumlah permintaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham sehingga perubahan harga saham diantara transaksi yang terjadi menjadi semakin kecil, closing price saham perusahaan tersebut tidak terlalu tinggi karena offering price-nya yang sudah tinggi. kondisi ini akan menurunkan return awal yang diharapkan investor. daljono (2000) menyatakan bahwa perusahaan akan menentukan hasil investasi saham di kemudian hari, semakin besar roa yang dihasilkan maka harga saham semakin tinggi dan underprice-nya cenderung rendah, sehingga akan menurunkan ekspektasi terhadap return awal. pernyataan ini diperkuat oleh kim et al. (1995) dalam rohman (2008) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian bagi investor dan akan menurunkan tingkat underpricing, sehingga menurunkan ekspektasi terhadap return awal. dengan demikian diduga terdapat hubungan yang negatif antara roa dengan return awal, yaitu semakin besar roa maka semakin kecil return awal. trisnawati (1998) dalam penelitiannya memfokuskan pada informasi keuangan dan non keuangan pada prospektus terhadap return di bei. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa roa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return awal. hasil penelitian rohman (2008) juga menunjukkan bahwa roa tidak berpengaruh terhadap return awal. hasil ini konsisten dengan penelitian daljono (2000) dan ardiansyah (2004), akan tetapi tidak konsisten dengan penelitian ghozali dan mansur (2002) dalam rohman yang menyatakan bahwa roa berpengaruh signifikan terhadap return awal. berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: h3: roa berpengaruh negatif terhadap return awal. pengaruh tingkat leverage terhadap return awal. weston dan thomas (1991) dalam rohman (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, semakin berat beban keuangan yang dihadapi perusahaan, ini lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 72 berarti semakin tinggi resiko yang dihadapi oleh perusahaan. anggarwal et al. (2001) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat resiko perusahaan berarti semakin tinggi pula tingkat ketidakpastian akan kelangsungan hidup perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap permintaan saham. tingginya tingkat ketidakpastian akan menyebabkan investor sulit untuk memprediksi resiko yang dihadapinya jika melakukan investasi dalam perusahaan. ketidakpastian harga saham yang meningkat menyebabkan perubahan harga diantara transaksi yang terjadi semakin besar dan meningkatkan tingkat underpriced. meningkatnya underpriced ini akan meningkatkan return awal yang diharapkan investor. berdasarkan dengan teori risk dan return yang memiliki hubungan searah, maka financial leverage yang besar menunjukkan resiko yang besar pula sehingga investor mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang besar juga. menurut daljono (2000) semakin tinggi financial leverage suatu perusahaan, maka return awal semakin besar. dengan demikian diduga terdapat hubungan yang positif antara rasio leverage dengan return awal, yaitu semakin tinggi rasio leverage maka return awal semakin besar. penelitian daljono (2000) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi initial return saham yang listing di bei tahun 1990 1997 dengan sampel 151 perusahaan. hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat leverage secara statistis berpengaruh terhadap initial return. hasil ini konsisten dengan penelitian ardiansyah (2004) dan risman (2008), akan tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian rohman (2008) yang menyimpulkan bahwa tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap return awal. berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: h4: tingkat leverage berpengaruh positif terhadap return awal. pengaruh umur perusahaan terhadap return awal. christy et al. (1996) dalam gumanti & cahyati (2002), tingkat kedewasaan suatu perusahaan dapat memperkecil resiko investasi pada suatu penawaran perdana, yang akan mengurangi ketimpangan informasi dan akan memperkecil tingkat ketidakpastian di masa yang akan datang. jadi perusahaan yang telah lama berdiri mempunyai tingkat underpriced yang lebih rendah daripada perusahaan yang masih baru, sehingga menurunkan return awal. dengan demikian diduga terdapat hubungan yang negatif antara umur perusahaan dengan return awal, yaitu semakin lama umur perusahaan maka akan menurunkan return awal. hasil penelitian rohman (2008) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return awal. hasil ini konsisten dengan nasirwan (2000), daljono (2000), ardiansyah (2004), dan risman (2008) hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian beatty (1989) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan dengan return awal. demikian pula dengan hasil penelitian durukan (2002) dan rosyati & sabeni (2002) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan dengan return awal. berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: h5: umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap return awal. pengaruh proporsi kepemilikan pemegang saham lama terhadap return awal. penelitian anggarwal et al. (2001) membuktikan bahwa underpricing berasosiasi positif dengan semakin rendahnya jumlah saham yang diterbitkan dan semakin tinggi tingkat kepemilikan pemegang saham lama. gumanti dan cahyati (2002) menyatakan bahwa semakin banyak porsi saham yang ditahan oleh pemilik, maka jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 73 semakin tinggi return awal. hal ini terjadi karena semakin sedikit calon investor yang tidak mendapatkan porsi saham yang diminta bila terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) dan ada penjatahan (rationing). akibatnya investor melakukan aksi beli di pasar sekunder yang akhirnya akan mengangkat harga saham dan terjadinya underpricing, sehingga akan meningkatkan return awal. dengan demikian diduga terdapat hubungan yang positif antara proporsi kepemilikan saham lama dengan return awal, yaitu semakin tinggi proporsi kepemilikan saham lama maka semakin tinggi pula tingkat return awal yang dihasilkan. hasil penelitian rohman (2008) menyimpulkan bahwa proporsi kepemilikan pemegang saham lama tidak berpengaruh terhadap return awal. hasil ini konsisten dengan penelitian daljono (2000) dan ardiansyah (2004), akan tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian sulistio (2005) yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan saham lama berpengaruh signifikan terhadap return awal. berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: h6: proporsi kepemilikan pemegang saham lama berpengaruh positif terhadap return awal. pengaruh reputasi auditor terhadap return awal. bachar (1988) dalam ardiansyah (2004) menghadirkan teori signaling models untuk kualitas auditor dan kontrak penjamin emisi. waktu yang digunakan oleh penjamin emisi untuk mengakuisisi informasi privat merupakan faktor utama dalam menilai kualitas auditor. jika penjamin emisi menyajikan informasi privat setelah mengikat kontrak, auditor yang berkualitas akan mengusahakan penawaran yang lebih dan membentuk harga penawaran yang tinggi, sehingga kualitas auditor yang tinggi akan memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan dalam hal menaikkan harga penawaran. naiknya harga penawaran menyebabkan turunnya return awal yang diperoleh investor. balvers et al. (1988) dalam ardiansyah (2004) membangun suatu model yang menunjukkan bahwa reputasi auditor dan reputasi penjamin emisi menolong untuk menurunkan underpricing, sehingga akan menurunkan ekspektasi terhadap return awal. penelitian balvers et al. (1988) dalam ardiansyah (2004) menunjukkan bahwa naiknya variabel reputasi berakibat pada turunnya variabel yang lain. dengan demikian diduga terdapat pengaruh negatif antara reputasi auditor dengan return awal, yaitu semakin tinggi reputasi auditor maka akan menurunkan return awal. hasil penelitian kim et al. (1993) dalam triani dan nikmah (2006) menemukan bahwa reputasi auditor berkorelasi negatif terhadap return awal. hasil ini konsisten dengan beatty (1989) yang menyatakan bahwa reputasi auditor bepengaruh signifikan terhadap return awal. berbeda dengan hasil penelitian rohman (2008) yang menyimpulkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap return awal. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian daljono (2000), nasirwan (2000), rosyati & sabeni (2002), ardiansyah (2004), sulistio (2005), triani & nikmah (2006), dan risman (2008) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return awal h7: reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap return awal. pengaruh reputasi underwriter terhadap return awal. carter dan manaster (1990) menyatakan, underwriter yang berkualitas tinggi akan menurunkan risiko perusahaan ipo kepada investor sehingga dapat mengurangi underpricing. underwriter yang bereputasi tinggi akan meminta fee yang tinggi sebagai imbalan untuk tingkat underpricing yang rendah. beatty (1989) menyatakan bahwa pemilihan underwriter yang bereputasi tinggi lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 74 lebih berpengalaman dan professional dalam menangani ipo perusahaan, sehingga berani memberikan harga penawaran yang tinggi pula sebagai kualitas dari penjaminannya. harga penawaran yang tinggi menyebabkan turunnya ekspektasi investor terhadap return awal. dengan demikian diduga terdapat hubungan yang negatif antara reputasi underwriter dengan return awal, yaitu semakin tinggi reputasi underwriter akan menurunkan risiko perusahaan ipo kepada investor, sehingga dapat mengurangi underpricing dan menurunkan return awal. hasil penelitian rohman (2008) menyatakan bahwa reputasi underwriter berpengaruh terhadap return awal. hasil ini konsisten dengan penelitian beatty (1989), daljono (2000), nasirwan (2000), rosyati & sabeni (2002), dan risman (2008). hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian sulistio (2005), yolana & martani (2005), dan triani & nikmah (2006) yang menyatakan bahwa reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap return awal. berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: h8: reputasi underwriter berpengaruh negatif terhadap return awal. pengaruh price earning ratio (per) terhadap return awal. darmadji (2001) berpendapat bahwa bagi investor, semakin kecil per suatu saham, maka semakin bagus karena saham tersebut termasuk dalam kategori murah. menurut astutik (2005) per menjadi semakin kecil nilainya bisa karena harga saham cenderung semakin turun atau karena meningkatnya laba perusahaan. hal ini dapat disimpulkan bahwa per yang semakin kecil menunjukkan harga saham yang murah sehingga akan meningkatkan return awal yang diharapkan investor. astutik (2005) menyatakan bahwa per yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan di masa mendatang cukup baik, sedangkan per yang rendah menunjukkan prospek perusahaan yang kurang baik. prospek perusahaan yang baik, membuat investor bersedia untuk menanamkan modalnya yang menyebabkan permintaan saham emiten meningkat. kondisi ini menyebabkan emiten memberikan harga saham yang tinggi sehingga menurunkan return awal yang diharapkan investor. dengan demikian diduga terdapat hubungan yang negatif antara per dengan return awal, yaitu semakin tinggi per maka akan menurunkan tingkat return awal. penelitian martani (2003) dengan data perusahaan ipo di bei tahun 1990-2000, salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa per market mempunyai hubungan negatif dengan initial return. hasil ini konsisten dengan sulistio (2005) yang menyimpulkan bahwa per berpengaruh negatif dan signifikan terhadap initial return. penelitian williams (1966) dan swastha (1977,1978) dalam sulistio (2005) mendokumentasikan perusahaan dengan per yang tinggi cenderung mengalami penurunan harga saham, sedangkan perusahaan dengan per yang rendah cenderung mengalami peningkatan harga saham. berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: h9: price earning ratio (per) berpengaruh negatif terhadap return awal. metode penelitian obyek penelitian obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan ipo pada bursa efek indonesia dari tahun 2002-2008. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang go public yang diperoleh dari prospektus, indonesian capital market directory (icmd), dan jakarta stock exchange (jsx) statistic. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 75 teknik pengambilan sampel pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik sampling dengan menggunakan pertimbangan dan batasan tertentu sehingga sampel yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian. adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 1. perusahaan yang listing di bei tahun 2002 2008 di luar sektor perbankan dan lembaga keuangan sejenis. 2. perusahaan harus sudah listing pada awal periode pengamatan dan tidak delisting sampai dengan akhir periode pengamatan. 3. tidak overpriced dan initial return-nya tidak nol. 4. data tersedia lengkap. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. definisi operasional dan pengukuran variabel 1. variabel dependen variabel dependen dalam penelitian adalah return awal. return awal diukur dengan mean adjusted model, yakni selisih antara harga saham pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder dengan harga penawaran saham pada saat ipo, dibagi dengan harga penawaran saat ipo (rohman, 2008). ir = pt1pt0 pt0 dengan: ir: initial return pt0: harga penawaran perdana (offering price) pt1: harga penutupan (closing price) pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder. 2. variabel independen 1. besaran perusahaan (size) dalam penelitian ini variabel besaran perusahaan diukur berdasarkan logaritma total aktiva pada tahun terakhir sebelum perusahaan melakukan ipo (durukan, 2002). 2. earning per share (eps) variabel eps diukur dengan rasio antara laba bersih perusahaan pada tahun terakhir sebelum ipo dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar saat itu (ardiansyah, 2004). eps = laba bersih rata-rata saham yang beredar 3. return on asset (roa) roa diukur berdasarkan rasio antara laba bersih terhadap total aktiva rata-rata pada tahun terakhir sebelum perusahaan melakukan ipo (weston dan thomas, 1991 dalam rohman, 2008). roa = laba bersih total aktiva 4. tingkat leverage (lev) variabel diukur berdasarkan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva tahun terakhir sebelum perusahaan melakukan ipo (sulistio, 2005). tingkat leverage = total hutang total aktiva 5. umur perusahaan (age) variabel diukur berdasarkan lamanya perusahaan beroperasi sejak didirikan sampai dengan listing. umur perusahaan diukur dalam skala tahunan yaitu tahun saat listing dikurangi dengan tahun berdiri (nurhidayati & indriantoro, 1998). 6. proporsi kepemilikan pemegang saham lama (ppsl) variabel diukur berdasarkan persentase saham yang dipertahankan pemegang saham lama saat ipo (sulistio, 2005). 7. reputasi auditor (aud) lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 76 variabel ini menggunakan variabel dummy. variabel ini diukur dengan skala 1 untuk auditor yang prestigious dan 0 untuk auditor yang non prestigious. apabila emiten menggunakan auditor yang termasuk dalam kategori big four diberi skala 1 (prestigious), dan apabila emiten tidak menggunakan auditor yang termasuk dalam kategori big four diberi skala 0 (non prestigious) (suyatmin dan sujadi, 2006). auditor yang termasuk dalam empat besar (big four) adalah: 1) prasetio, utomo dan co. 2) hans tuanakotta dan mustofa. 3) doli, bambang, dan sudarmaji. 4) drs. johan, malonda, dan co. 8. reputasi underwriter (und) variabel ini menggunakan variabel dummy. variabel ini diukur dengan skala 1 untuk underwriter yang prestigious dan 0 untuk underwriter yang non prestigious. penentuan underwriter yang prestigious menggunakan perangkingan yang dilakukan majalah uang dan efek nomor 43. apabila emiten menggunakan underwriter yang termasuk dalam kategori big five diberi skala 1 (prestigious), dan apabila emiten tidak menggunakan underwriter yang termasuk dalam kategori big five diberi skala 0 (non prestigious). underwriter yang termasuk big five dengan nilai ipo di atas rp. 1.000.000.000.000 adalah: 1) danareksa sekuritas. 2) bahana sekuritas. 3) makindo sekuritas. 4) ficorinvest sekuritas. 5) lippo sekuritas. price earning ratio (per) variabel per dalam penelitian ini diukur berdasarkan harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham (darmadji, 2001). per = harga pasar per lembar saham biasa laba per lembar saham statistik deskriptif statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, variance, nilai maksimum, dan nilai minimum. uji kualitas data uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari: 1. uji normalitas uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. dalam penelitian ini, uji normalitas data dilakukan dengan uji kolmogorovsmirnov. data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai kolmogorovsmirnov > 0,05 (ghozali, 2006). 2. uji multikolinieritas uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. metode untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau vif model regresi akan bebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance > 0,10 atau jika vif < 10 (ghozali, 2006). 3. uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (ghozali, 2006). model regresi yang baik adalah bila tidak terjadi heteroskedastisitas. untuk mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. uji glejser digunakan untuk meregres nilai absolute residual (abs) terhadap variabel bebas. jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat dengan tingkat signifikan di bawah 5%, jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 77 maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (ghozali, 2006) 4. uji autokorelasi uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier. dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi akan dilakukan uji durbinwatson, model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi, dengan kriteria pengujian (ghozali, 2006): a. tidak terjadi autokorelasi jika du < dw < (4-du). b. terjadi autokorelasi positif jika dw < dl. c. terjadi autokorelasi negatif jika dw > (4 dl). d. jika (4-du) < dw < (4-df) atau dl < dw < du maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. uji hipotesis hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. adapun model analisis regresi berganda yang dibuat adalah sebagai berikut: ir = α + b1 size + b2 eps + b3 roa + b4 lev + b5 age + b6 ppsl + b7 aud + b8 und + b9 per + ɛ dengan: • ir = initial return • α = konstanta • b = koefisien regresi • size = besaran perusahaan • eps = earning per share • roa = return on asset • lev = tingkat leverage • age = umur perusahaan • ppsl = proporsi kepemilikan pemegang saham lama • aud = reputasi auditor • und = reputasi underwriter • per = price earning ratio • ɛ= residual 1. uji nilai f (uji simultan) uji nilai f bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikatnya. untuk menentukan signifikansi pengaruh dapat dilihat dari nilai p value-nya. jika nilai p value (sig) < α maka besaran perusahaan, eps, roa, tingkat leverage, umur perusahaan, proporsi kepemilikan saham lama, reputasi auditor, reputasi underwriter, dan per secara bersamasama berpengaruh terhadap return awal. 2. uji nilai t (uji parsial) uji nilai t digunakan untuk pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. apabila nilai sig lebih kecil dari 5%, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. kriteria hipotesis diterima yaitu: a. nilai sig < α b. koefisien regresi searah dengan hipotesis. 3. uji koefisien determinasi (adjusted r2) nilai koefisien determinasi (adjusted r2) untuk menunjukkan persentase tingkat kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. koefisien determinasi digunakan untuk menilai besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai 1. semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. sebaliknya, semakin mendekati satu besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. analisis dan pembahasan gambaran umum obyek penelitian lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 78 perusahaan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan ipo pada bursa efek indonesia dari tahun 2002-2008. data yang dikumpulkan selama periode tersebut terkumpul sebanyak 208 perusahaan. sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling. perincian jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1: tabel 4.1 proses pengambilan sampel keterangan jumlah perusahaan perusahaan yang listing di bei tahun 2002-2008 di luar sektor perbankan dan lembaga keuangan sejenis. 82 perusahaan yang overpriced dan initial return-nya nol. (17) perusahaan tidak memiliki data-data yang lengkap. (10) perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 55 uji statistik deskriptif tabel 4.2statistik deskriptif output a vari abel n minim um maxi mum mean medi an std. dev size 5 5 13.19 29.38 23.88 72 25.10 96 3.882 86 eps 5 5 -.52 33.96 1.259 5 .0108 3 5.245 10 roa 5 5 -.12 .19 .0379 .0253 .0596 0 lev 5 5 .00 1.64 .5983 .5787 .2546 8 age 5 5 .00 47.00 17.10 91 14.00 00 12.06 874 ppsl 5 5 .54 .95 .7536 .7600 .1054 2 per 5 5 24998. 00.55 2562 5.47 3656. 3925 2054. 0532 7351. 34879 ir 5 5 .02 .88 .3962 .3294 .2635 1 vali d 5 5 sumber: data diolah output b variabel frekuensi persentase(%) aud -non prestigious -prestigious 41 14 74,5% 25,2% und -non prestigious -prestigious 49 6 89,1% 10,9% sumber: data diolah tabel 4.2 output a menunjukkan bahwa jumlah data yang valid adalah 55 perusahaan selama periode 2002-2008. variabel size mempunyai nilai minimum 13,19; nilai maksimum 29,38; nilai rata-rata 23,89; standar deviasi sebesar 3,88286; dan nilai median 25,1096. dengan demikian, nilai rata-rata size yang di proxy dengan total aktiva perusahaan rendah karena nilai ratarata variabelnya dibawah nilai tengah. variabel eps mempunyai nilai minimum 0,52; nilai maksimum 33,96; nilai rata-rata 1,2595; standar deviasi sebesar 5,24510; dan nilai median 0,01083. dengan demikian, nilai rata-rata eps tinggi karena nilai ratarata variabelnya diatas nilai tengah. variabel roa mempunyai nilai minimum -0,12; nilai maksimum 0,19; nilai rata-rata 0,0379; standar deviasi sebesar 0,05960; dan nilai median 0,0253. dengan demikian, nilai ratarata roa tinggi karena nilai rata-rata variabelnya diatas nilai tengah. variabel lev mempunyai nilai minimum 0,00; nilai maksimum 1,64; nilai rata-rata 0,5983; standar deviasi sebesar 0,25468; dan nilai median 0,5787. dengan demikian, nilai ratarata lev tinggi karena nilai rata-rata variabelnya diatas nilai tengah. variabel age mempunyai nilai minimum 0,00; nilai maksimum 47,00; nilai rata-rata 17,1091; standar deviasi sebesar 12,06874; dan nilai median 14,00. dengan demikian, nilai rata-rata age tinggi karena nilai ratarata variabelnya diatas nilai tengah. variabel ppsl mempunyai nilai minimum 0,54; nilai maksimum 0,95; nilai rata-rata 0,7536; standar deviasi sebesar 0,10542; dan nilai median 0,7600. dengan demikian, nilai ratarata ppsl rendah karena nilai rata-rata jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 79 variabelnya dibawah nilai tengah. variabel per mempunyai nilai minimum 24998,55; nilai maksimum 25625,47; nilai rata-rata 3656,39; standar deviasi sebesar 7351,35; dan nilai median 2054,0532. dengan demikian, nilai rata-rata per tinggi karena nilai rata-rata variabelnya diatas nilai tengah. variabel ir mempunyai nilai minimum 0,02; nilai maksimum 0,88; nilai rata-rata 0,3962; standar deviasi sebesar 0,26351; dan nilai median 0,3294. dengan demikian, nilai rata rata ir tinggi, karena nilai rata-rata variabelnya diatas nilai tengah. tabel 4.2 output b menunjukkan bahwa dari 55 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini, sebanyak 41 (74,5%) perusahaan menggunakan auditor non prestigious, sedangkan perusahaan yang menggunakan auditor prestigious sebanyak 14 (25,2%). perusahaan yang menggunakan underwriter non prestigious sebanyak 49 (89,1%) dan perusahaan yang menggunakan underwriter prestigious sebanyak 6 (10,9%). uji asumsi klasik 1. uji normalitas data nilai asymp. sig (2-tailed) yang diperoleh melalui uji one-samplekolmogorov-smirnov (ks) sebesar 0,613 menunjukkan lebih besar dari = (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. (lihat tabel 4.3) tabel 4.3 hasil uji normalitas unstandardiz ed residual n normal parameters mean std,devitiantion most extreme absolute difference positive negative kolmogorov-smirnov z asymp.sig.(2-tailed) 55 .0000000 .21419354 .102 .053 -.102 .758 .613 sumber: data diolah 2. uji multikolinieritas tabel 4.4 menunjukkan nilai tolerance menunjukkan semua variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari 10% dan nilai vif untuk semua variabel independen kurang dari 10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model penelitian. tabel 4.4 hasil uji multikolinieritas mod el variabel independ en collinierity statistic kesimpulan toleran ce vif size .892 1.12 1 non multikolinier itas eos .877 1.14 0 non multikolinier itas roa .763 1.31 1 non multikolinier itas lev .881 1.13 6 non multikolinier itas age .750 1.33 3 non multikolinier itas ppsl .931 1.07 4 non multikolinier itas aud .888 1.12 6 non multikolinier itas und .922 1.08 4 non multikolinier itas per .896 1.11 6 non multikolinier itas sumber: data diolah 3. uji heteroskedastisitas tabel 4.5 menunjukkan ada satu variabel yaitu und yang mengalami heteroskedastisitas dengan nilai sig 0,023 kurang dari 5%. oleh sebab itu untuk menghilangkan heteroskedastisitas, dua variabel dummy (aud dan und) dikeluarkan dari pengujian heteroskedastisitas dan pada uji hipotesis akan diuji tersendiri dengan uji independent sample t-test (nazaruddin, 2010). hasil uji glejser kedua disajikan pada tabel 4.6. lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 80 hasil uji glejser kedua menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat abs. hal ini terlihat dari tingkat probabilitas signifikansinya di atas 5%. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. tabel 4.5 hasil uji heteroskedatisitas i model variabel independen t sig kesimpulan 1 size -1.178 .245 non heteroskedatisitas eps -1.774 .443 non heteroskedatisitas roa -1.677 .100 non heteroskedatisitas lev -.797 .430 non heteroskedatisitas age 1.546 .129 non heteroskedatisitas ppsl .197 .844 non heteroskedatisitas aud .101 .920 non heteroskedatisitas und -2.346 .023 heteroskedatisitas per -.236 .814 non heteroskedatisitas sumber: data diolah tabel 4.6 hasil uji heteroskedatisitas ii model variabel independen t sig kesimpulan 1 size -1.341 .186 non heteroskedatisitas eps -.624 .536 non heteroskedatisitas roa -1.376 .175 non heteroskedatisitas lev -1.182 .243 non heteroskedatisitas age 1.261 .214 non heteroskedatisitas ppsl .065 .949 non heteroskedatisitas per -.096 .924 non heteroskedatisitas sumber: data diolah 4. uji autokorelasi tabel 4.7 menunjukkan nilai dw 1,955 lebih dari batas atas (du) 1,939 dan kurang dari 2,061 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. tabel 4.7 hasil uji autokorelasi model du 4-du dw kesimpulan 1 1,939 2,061 1,955 tidak terjadi autokorelasi uji hipotesis 1. uji regresi berganda hasil perhitungan pada tabel 4.8 diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut: ir = 0,500 -0,012eps tabel 4.8 hasil uji regresi berganda variabel b std.error t sig konstanta .500 .368 1.360 .180 size -.007 -.009 -.819 .417 eps -.012 .007 -1.813 .076* roa -.925 .619 -1.494 .142 lev -.052 .135 -.385 .702 age -.001 -.003 -.264 .793 ppsl .159 .319 .499 .620 per 1.193 .000 2.559 .014 adjusted r2 : 0,157 f hitung : 2,441 prob (f-stat) : 0,032 jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 81 sumber: data diolah keterangan: *siginifikan pada level 10% 2. uji nilai f hasil perhitungan pada tabel 4.8 diperoleh nilai signifikansi f hitung sebesar 2,441 dengan probabilitas 0,032. karena probabilitas lebih kecil dari + (0,05) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ir atau dapat dikatakan bahwa sizeeps, roa, levage, ppsl, dan per secara bersama-sama berpengaruh terhadap ir. 3. uji nilait a. pengujian hipotesis pertama (h1) variabel besaran perusahaan (size) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,007 dengan nilai signifikansi 0,417 > + (0,05), berarti besaran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return awal (ir). hipotesis pertama ditolak. b. pengujian hipotesis kedua (h2) variabel earning per share (eps) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,012 dengan nilai signifikansi 0,076 < = (0,10), berarti eps berpengaruh negatif terhadap return awal (ir). peningkatan 1 satuan eps akan menurunkan return awal sebesar 0,012 satuan. hipotesis kedua diterima. c. pengujian hipotesis ketiga (h3) variabel roa mempunyai koefisien regresi sebesar -0,925 dengan nilai signifikansi 0,142 > + (0,05), berarti roa tidak berpengaruh terhadap return awal (ir). hipotesis ketiga ditolak. d. pengujian hipotesis keempat (h4) variabel tingkat leverage mempunyai koefisien regresi sebesar -0,052 dengan nilai signifikansi 0,702 > + (0,05), berarti tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap return awal (ir). hipotesis keempat ditolak. e. pengujian hipotesis kelima (h5) variabel umur perusahaan mempunyai koefisien regresi sebesar -0,001 dengan nilai signifikansi 0,793 > = (0,05), berarti umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap return awal (ir). hipotesis kelima ditolak. f. pengujian hipotesis keenam (h6) variabel proporsi kepemilikan pemegang saham lama mempunyai koefisien regresi sebesar 0,159 dengan nilai signifikansi 0,620 > + (0,05), berarti proporsi kepemilikan pemegang saham lama tidak berpengaruh terhadap return awal (ir). hipotesis keenam ditolak. g. pengujian hipotesis kesembilan (h9) variabel per mempunyai koefisien regresi sebesar 1,193 dengan nilai signifikansi 0,014 < + (0,05), berarti per berpengaruh positif terhadap return awal (ir). hasil ini tidak sesuai dengan arah koefisien negatif pada hipotesis yang diajukan, sehingga hipotesis kesembilan ditolak. 4. koefisien determinasi nilai adjusted r square sebesar 0,157 menunjukkan bahwa 15,7% variasi return awal (ir) dapat dijelaskan oleh variabelvariabel independen (besaran perusahaan, eps, roa, tingkat leverage, umur perusahaan, proporsi kepemilikan pemegang saham lama, dan per), sedangkan sisanya sebesar 84,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 5. uji independent sample t-test uji hipotesis untuk hipotesis ketujuh dan kedelapan (variabel dummy) menggunakan uji independent sample t-test. uji independent sample t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (ghozali, 2006). a. pengujian hipotesis ketujuh (h7) nilai sig pada levene's test sebesar 0,453 > + (0,05), maka untuk uji hipotesis digunakan sig. (2-tailed) pada kolom equal variance assumed. nilai sig. (2-tailed) pada kolom variance assumed sebesar 0,250 > + (0,05) maka tidak ada beda atau tidak ada lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 82 pengaruh antara reputasi auditor dengan return awal. hipotesis ketujuh ditolak. (tabel4.9) tabel 4.9 hasil uji independent sample t-test i levenes test for quality of variance t-test for equality of means f sig t df sig. (2tailed) mean difference std. error difference 95% cofidence interval of the difference lower upper ir equal variance assumed equal variance not assumed .572 .453 1.162 1.187 53 23.416 .250 -.09450 -.09450 -.09450 .08130 .07959 -.25758 -.25898 .06857 .06997 b. pengujian hipotesis kedelapan (h8) berikut hasil uji independen sample t test untuk variabel reputasi underwriter yang disajikan pada tabel 4.10. nilai sig pada levene's test sebesar 0,000 < = (0,05), maka untuk uji hipotesis digunakan sig. (2-tailed) pada kolom equal variance not assumed. nilai sig. (2-tailed) pada kolom variance not assumed sebesar 0,000 < + (0,05) maka ada beda atau ada pengaruh antara reputasi underwriter dengan return awal. hipotesis kedelapan diterima. tabel 4.10. hasil uji independent sample t-test ii levenes test for quality of variance t-test for equality of means f sig t df sig. (2tailed) mean difference std. error difference 95% cofidence interval of the difference lower upper ir equal variance assumed equal variance not assumed 19.147 .000 1.877 4.196 53 25.038 .066 .20912 -.20912 -20912 .11140 .04983 -.43256 -.31175 .01431 .10650 sumber: data diolah pembahasan hasil pengujian hipotesis untuk variabel besaran perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh terhadap return awal. penolakan hipotesis pertama mengindikasikan bahwa investor di bei belum menggunakan besaran perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi di pasar perdana. hal ini dimungkinkan terjadi karena ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva yang besar tidak dapat mencerminkan apakah aktiva yang dimiliki perusahaan dapat memberikan keuntungan atau malah menimbulkan biaya (ardiansyah, 2004). perusahaan yang besar pada umumnya menghasilkan laba dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, namun laba belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal yang menghasilkan laba tersebut, sehingga investor lebih memperhatikan informasi lainnya (ardiansyah, 2004). hasil jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 83 penelitian ini konsisten dengan ardiansyah (2004), nasirwan (2000), dan sulistio (2005). akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan rohman (2008), durukan (2002), gumanti (2003), dan risman (2008) yang menyatakan bahwa besaran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return awal. hasil pengujian hipotesis untuk variabel eps menunjukkan berpengaruh terhadap return awal. penerimaan hipotesis kedua ini mengindikasikan bahwa informasi eps yang merupakan proxy bagi laba per saham perusahaan sangat diperhatikan investor untuk mendapatkan gambaran mengenai bagian keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan memiliki suatu saham. arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin mapan perusahaan, semakin tinggi eps yang dimilikinya maka semakin rendah kemungkinan terjadinya underpricing sehingga akan menurunkan ekspektasi terhadap return awal. eps yang tinggi akan menarik minat investor sehingga underwriter tidak bisa menetapkan harga penawaran terlalu rendah, sehingga harga saham perdana emiten lebih tinggi yang menyebabkan menurunnya return awal (sulistio, 2005). hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian rohman (2008) dan ardiansyah (2004). akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan sulistio (2005) yang menyatakan bahwa eps tidak berpengaruh signifikan terhadap return awal. hasil pengujian hipotesis untuk variabel roa menunjukkan tidak berpengaruh terhadap return awal. penolakan hipotesis ketiga ini mengindikasikan bahwa investor beranggapan bahwa perusahaan yang akan melakukan ipo melakukan manajemen laba untuk menunjukkan kinerja yang baik, sehingga roa yang ada pada prospektus dianggap tidak menggambarkan profitabilitas yang sesungguhnya dari perusahaan (rohman, 2008). hal ini menunjukkan bahwa informasi roa yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam prospektus perusahaan ipo tidak diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi di pasar modal. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian rohman (2008), daljono (2000), dan ardiansyah (2004). akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan ghozali & mansur (2002) dalam rohman (2008) yang menyatakan bahwa roa berpengaruh signifikan terhadap return awal. hasil pengujian hipotesis untuk variabel tingkat leverage menunjukkan tidak berpengaruh terhadap return awal. penolakan hipotesis keempat ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan investor memandang tinggi rendahnya tingkat leverage bukan sematamata disebabkan oleh kinerja manajemen perusahaan, namun juga sangat dipengaruhi faktor di luar perusahaan, misalnya krisis moneter yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap u$ dollar melambung tinggi (ardiansyah, 2004). mengambil keputusan investasi menggunakan rasio ini dimasa krisis, bisa menyesatkan (ardiansyah, 2004). hasil penelitian ini konsisten dengan rohman (2008) dan ardiansyah (2004). akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan sulistio (2005) dan daljono (2000) yang menyatakan bahwa tingkat leverage berpengaruh signifikan terhadap return awal. hasil pengujian hipotesis untuk variabel umur perusahaan menunjukkan tidak berpengaruh terhadap return awal. penolakan hipotesis kelima ini mengindikasikan bahwa bagi para investor, umur perusahaan tidak dapat dijadikan patokan dalam melihat kualitas perusahaan, karena belum tentu perusahaan yang berumur tua mempunyai kinerja atau prospek lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang baru saja berdiri (rohman, 2008). oleh karena itu umur perusahaan dalam prospektus tidak diperhatikan investor dalam berinvestasi di pasar modal. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian rohman (2008), nasirwan (2000), daljono (2000), dan ardiansyah (2004). akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan beatty (1989) dan rosyati & sabeni (2002) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return awal. lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 84 hasil pengujian hipotesis untuk variabel proporsi kepemilikan pemegang saham lama menunjukkan tidak berpengaruh terhadap return awal. penolakan hipotesis keenam ini mengindikasikan bahwa kemungkinan para pemegang saham lama yang telah menahan sahamnya tidak mempengaruhi banyaknya informasi yang dipublikasikan sehingga tidak berpengaruh terhadap keputusan investor untuk membeli atau tidak saham emiten (rohman, 2008). hal ini menunjukkan bahwa investor kurang memperhatikan informasi proporsi kepemilikan saham lama saat akan melakukan investasi pada perusahaan ipo. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian rohman (2008), daljono (2000), dan ardiansyah (2004). akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan sulistio (2005) yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan pemegang saham lama berpengaruh signifikan terhadap return awal, hasil pengujian hipotesis untuk variabel reputasi auditor menunjukkan tidak berpengaruh terhadap return awal. penolakan hipotesis ketujuh ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap hasil laporan keuangan auditan masih rendah (rohman, 2008). hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang bereputasi baik belum dapat untuk dipercaya investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian rohman (2008), nasirwan (2000), daljono (2000), ardiansyah (2004), dan sulistio (2005). akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan beatty (1989) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap return awal. hasil pengujian hipotesis untuk variabel reputasi underwriter menunjukkan berpengaruh terhadap return awal. penerimaan hipotesis kedelapan ini mengindikasikan bahwa underwriter yang berkualitas dan berpengalaman akan cenderung berani menetapkan harga perdana yang tinggi sebagai bagian dari penjaminan emisi yang dilakukannya, serta akan menjaga nilai saham yang dijaminnya agar tidak jatuh pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder (rohman, 2008). hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian beatty (1989), daljono (2000), nasirwan (2000), rosyati & sabeni (2002). akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan sulistio (2005) dan triani & nikmah (2006) yang menyatakan reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap return awal. hasil pengujian hipotesis untuk variabel per menunjukkan tidak berpengaruh terhadap return awal. nilai signifikansi variabel per menunjukkan kurang dari alpha (0,05), tetapi koefisien regresi menunjukkan arah positif yang tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis ditolak. arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio per maka return awal juga semakin tinggi. rasio per dapat mencerminkan pertumbuhan dan resiko. rasio per yang tinggi mencerminkan resiko perusahaan yang tinggi, namun tingkat pertumbuhan juga tinggi. jadi sesuai dengan teori risk dan return yang mempunyai hubungan searah, pencerminan tingkat resiko tinggi pada perusahaan yang melakukan ipo, juga akan menghasilkan return awal yang tinggi. penelitian basu (1977) dalam kusumawati (2007) mendokumentasikan bahwa per yang tinggi cenderung mengalami penurunan harga saham, sedangkan perusahaan dengan per yang rendah cenderung mengalami peningkatan harga saham. penurunan harga saham ini menyebabkan return awal meningkat karena harga perolehan saham di pasar perdana yang rendah, demikian juga sebaliknya. simpulan dan saran simpulan berdasarkan analisis dan pengujian dari data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa besaran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return awal. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 67-86 85 2. hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa eps berpengaruh negatif terhadap return awal. 3. hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa roa tidak berpengaruh terhadap return awal. 4. hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap return awal. 5. hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap return awal. 6. hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan pemegang saham lama tidak berpengaruh terhadap return awal. 7. hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap return awal. 8. hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa reputasi underwriter berpengaruh terhadap return awal. 9. hasil pengujian hipotesis kesembilan menunjukkan bahwa per tidak berpengaruh terhadap return awal. 10. nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,157 yang berarti bahwa seluruh variabel independen (besaran perusahaan, eps, roa, tingkat leverage, umur perusahaan, proporsi kepemilikan pemegang saham lama, dan per) dalam penelitian ini hanya mampu mempengaruhi return awal sebesar 15,7%, sedangkan sisanya sebesar 84,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. keterbatasan 1. untuk pengukuran variabel dummy (reputasi auditor dan reputasi underwriter) model pemeringkatan yang digunakan kurang akurat. 2. variabel-variabel yang digunakan hanya dari sisi perusahaannya saja dan belum menggunakan faktor-faktor luar perusahaan atau faktor makro ekonomi lainnya. 3. nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya sebesar 0,157 yang berarti bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu mempengaruhi return awal sebesar 15,7%, sedangkan sisanya sebesar 84,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. saran 1. untuk pengukuran variabel dummy (reputasi auditor dan reputasi underwriter) model pemeringkatan sebaiknya menggunakan model yang lain agar lebih akurat. 2. jumlah sample sebaiknya diperbanyak dengan memperluas obyek penelitian. 3. penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel kinerja keuangan berbeda, seperti current ratio, pbv, atau dengan menambahkan variabel makro seperti inflasi, kondisi pasar, nilai rata-rata kurs. daftar pustaka aggarwal, rajesh k., laurie krigman, dan kent l. womack, 2001, "strategic ipo underpricing, information momentum, and lockup expiration selling", available, http://www.ssrn.com ardiansyah, misnen, 2004, "pengaruh variabel keuangan terhadap return awal dan return 15 hari setelah ipo serta moderasi besaran perusahaan terhadap hubungan antara variabel keuangan dengan return awal dan return 15 hari setelah ipo di bei", jurnal riset akuntansi indonesia, vol.7, no. 2 (mei), hal. 125-153 beatty, randolph p., 1989, "auditor reputation and the pricing of initial public offerings”, the accounting review vol. lxiv no. 4 october.pp.693-709 carter, richard b dan steven manaster, 1990, "initial public offerings and underwriter reputation", journal of finance vol. xlv no. 4. september daljono, 2000, "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi initial return saham yang listing di bej tahun 1990http://www.ssrn.com/ lefti claudya sastaviana & erni suryandari fatmaningrum analisis faktor-faktor … 86 1997", simposium nasional akuntansi 3:556 572 daniati, ninna dan suhairi, 2006, “pengaruh kandungan informasi komponen laporan arus kas, laba kotor dan size perusahaan terhadap expected return saham", makalah simposium nasional akuntansi, ix darmadji, tjiptono, 2001, pasar modal di indonesia pendekatan tanya jawab, salemba empat, jakarta ghozali, imam, 2006, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, semarang, bp undip gumanti, tatang ary dan sri indah cahyati, 2002, "hubungan informasi non akuntansi dalam prospektus dengan tingkat initial return di bej: bukti lanjutan". jurnal penelitian akuntansi bisnis dan manajemen vol. 9, no. 1, april, hal. 34-50 jogiyanto, 1998, teori portofolio dan analisis investasi, bpfe, yogyakarta kertonegoro, sentanoe, 1995, analisis dan manajemen investasi, pt. widya press, jakarta nasirwan, 2001, "reputasi penjamin emisi, return awal, return hari sesudah ipo, dan kinerja perusahaan satu tahun setelah ipo di bej", simposium nasional akuntansi3:573598 nazaruddin, letje, 2006, modul praktikum statistika, umy, yogyakarta nurhidayati, siti dan nur indriantoro, 1998, "analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap underpriced pada penawaran perdana di bej", jurnal ekonomi dan bisnis indonesia vol. 13 no. 1. pp.21-30 prastowo, dwi, 2002, analisis laporan keuangan konsep dan aplikasi, upp amp ykpn, yogyakarta rahmawati, diyah, 2007, "analisis pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap tingkat underpricing pada penawaran umum perdana di bej", skripsi s1 unnes rohman, abdul, 2008, "return awal dan faktor yang mempengaruhinya", jurnal maksi, vol. 8, no. 2 (agustus), hal. 170-183 rosyati dan arifin sabeni, 2002, "analisis faktor faktor yang mempengaruhi underpricing saham pada perusahaan go public di bej (tahun 1997-2000)", simposium nasional akuntansi 5:286297 setianingrum, roskarina dan k. tjilik suwito, 2008, "faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing pada perusahaan yang go public di bej", fokus manajerial, vol. 6, no. 1, hal:84-95 sulistio, helen, 2005, "pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return: studi pada perusahaan yang melakukan ipo di bej", simposium nasional akuntansi 8:87-99 sunariyah, 2003, pengantar pengetahuan pasar modal, upp amp ykpn, yogyakarta suyatmin dan sujadi , 2006, "faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing pada penawaran umum perdana di bej", benefit, vol. 10, no.1, juni, hal. 11-32 triani, apriliani dan nikmah, 2006, "reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, persentase penjamin emisi, ukuran perusahaan dan fenomena underpricing: studi empiris pada bej", simposium nasional akuntansi 9:1-27 trisnawati, rina, 1998, "pengaruh informasi prospektus terhadap return saham di pasar perdana", hasil penelitian tidak dipublikasikan www.idx.co.id www.isx.co.id www.pustaka.net yolana, chastina dan dwi martani, 2005, "variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena underpricing pada penawaran saham perdana di bej tahun 1994-2001", simposium nasional akuntansi 8:538552 http://www.idx.co.id/ http://www.isx.co.id/ http://www.pustaka.net/ layout juli 2015 pendahuluan zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim ketika nizabnya telah terpenuhi. indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, hal ini dilihat dari 80% penduduk indonesia adalah umat islam. hingga tahun 2012 potensi zakat di indonesia bisa mencapai rp 300 t namun sampai saat ini hanya terkumpul sebesar rp 1,8 t. hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran perusahaan– perusahaan besar serta masyarakat dalam pengaruh implementasi pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan total quality management terhadap penerapan good governance di lembaga amil zakat erni suryandari f* program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, d.i. yogyakarta, 55183, telp +274 387656, indonesia. *corresponding author, e-mail address: ernisf@yahoo.com abstract the purpose of the research is to know the effect of intern controlling implementation, the utilize of information technology and total quality management on good governance application on amil zakat institution. the participants on this research are the employee of amil zakat institution which is located in yogyakarta. the technique of data collecting is by spreading the questioners. the amount of questioners is 100 questioner. this research uses partial least square (pls) as the analysis tool because the data that can be processed are only 42 questioners. based on analysis which had been done by the researcher, it can be concluded that intern controlling implementation., the utilize of information technology, and total quality management give the positive and significant effect on good governance application with the value of 51,6 % and the rest of it is from the variable outside of this research. the most effect variable on good governance apllication is the utilize of information technology. keywords: intern controlling,; information technology; total quality management;good governance. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan jumlah manajemen mutu pada aplikasi tata pemerintahan yang baik di lembaga amil zakat. para peserta dalam penelitian ini adalah karyawan lembaga amil zakat yang terletak di yogyakarta. teknik pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner. jumlah kuesioner adalah 100 kuesioner. penelitian ini menggunakan partial least square (pls) sebagai alat analisis karena data yang dapat diproses hanya 42 kuesioner. berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa magang mengendalikan pelaksanaan., yang memanfaatkan teknologi informasi, dan manajemen kualitas total memberikan efek positif dan signifikan pada aplikasi tata pemerintahan yang baik dengan nilai 51,6% dan sisanya adalah dari luar variabel penelitian ini. yang paling berpengaruh variabel pada apllication tata pemerintahan yang baik adalah memanfaatkan teknologi informasi. kata kunci:pengendalian intern;teknologi informasi;manajemen kualitas menyeluruh;tata kelola yang baik. membayar zakat. zakat di indonesia telah di atur dalam uu no 38 tahun 1999 dan mengalami pembaharuan menjadi uu no 23 tahun 2011. perbedaan uu dalam pengelolaan zakat banyak mendapat kritik dan protes dari berbagai pihak karena banyaknya celah berbahaya dalam uu terbaru ini maka menjadi tugas seluruh pihak untuk bekerja keras dalam mengawal uu. di sisilain, berdirinya lembaga amil zakat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2015.0039.145 154 jurnal akuntansi & investasi146 (laz) yang semakin banyak dan diperbaharuinnya uu belum disertai dengan minat masyarakat membayar zakat pada laz yang berdampak belum optimalnya penge-lolaan zakat. masyarakat beranggapan bahwa laz masih belum profesional karena belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi, laz belum memiliki sdm yang optimal, dan sistem birokrasi dan good gavernance yang masih lemah. permasalahan yang kompleks ini berawal dari ketidakpercayaan masya164 rakat terhadap laz dan kurangnya sosialisasi serta informasi mengenai laz tersebut. untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diciptakan pengelolaan laz yang baik atau yang sering disebut good governance. untuk mencapai tata kelola yang baik satu pilar yang harus diterapkan adalah pengendalian intern (pi), selanjutnya satu model yaitu total quality management (tqm) dan dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi informasi. alasan pi diterapkan adalah membantu agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan efisien. selanjutnya untuk melengkapi penerapan pi, model yang juga sebaiknya diterapkan adalah tqm. alasan perlu diterapkan tqm dalam laz adalah bertujuan untuk memperbaiki mutu dari semua aspek yang terdapat dalam laz agar penerapan gg terlaksana secara maksimal. pemanfaatan teknologi informasi juga saat penting dalam laz. informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (suwardjono, 2005; winidyaningrum dan rahmawati, 2010). informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. (winidyaningrum dan rahmawati, 2010). berdasarkan latar belakang inilah peneliti memilih penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut dan sejauh mana implementasi pi, pemanfaatan ti, dan implementasi tqm berpengaruh terhadap penerapan gg pada laz. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis agar laz dapat menjalankan praktik tata kelola yang baik, yang selanjutnya mampu menciptakan kepercayaan oleh masyarakat kepada lembaga laz tersebut. dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep good governance di lembaga publik. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengendalian intern pengertian pengendalian intern menurut committee of sponsoring organization of the treadway commission (coso) yang dikutip oleh elrafa menyebutkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalamkategori efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. menurut coso komponen pi, meliputi: (1) ling-kungan pengendalian (control environ-ment); (2) penaksiran risiko (risk assessment); (3) aktivitas pengendalian (control activity); (4) informasi dan komunikasi (information and commu-nication); dan (5) pemantauan (monitoring) (lihat fadillah, 2011). teknologi informasi menurut mc keown (2001) dan ahira (2010) teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan untuk menggunakan doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 vol. 16 no.2 juli 2015 147 informasi tersebut dalam segala bentuknya. kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam sebuah organisasi sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh keunggulan kompetitif, informasi telah menjadi aktiva tidak berwujud, yang jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk meningkatkan sumber-sumber perusahaan lainnya (zahra, 2009). tingkat ketergantungan organisasi dengan teknologi informasi semakin mening-kat, bahkan untuk sebagian organisasi teknologi informasi menjadi nyawa keberlangsungan organisasi atau perusahaan tersebut, maka dari itu untu164 k mencapai perusahaan yang good governance peran teknologi menjadi sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. total quality management menurut international organization for standarization (iso) (lihat natha (2008) tqm adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi (sumber daya manusianya) dan masyarakat. menurut tenner dan detoro (1992) tqm memiliki tiga falsafah dasar yang dapat ditarik sebagai titik pertemuan dari berbagai pendapat tentang tqm, yakni: (1) berfokus pada kepuasan pelanggan (customer focus); (2) pemberdayaan dan pelibatan karyawan (employee empowerment and invoivement); dan (3) peningkatan kualitas secara berkelanjutan (continuous improvement) (fadillah, 2011). good governance good governance adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. good governance juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, equitable, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (widyananda, 2008). dalam penerapan good governance diperlukan prinsip–prinsip yang dijadikan pedoman agar penerapan tersebut berjalan seperti yang diinginkan. adapun prinsip–prinsip good governance menurut putusan bank indonesia no,8/4/pbi/ 2006 dalam umam (2009) yaitu: (a) pertanggungjawaban (responsibility), (b) pertanggungjelasan (accountability), (c) keadilan (fairness), (d) keterbukaan (transparancy), (e) kemandirian (independency). pengendalian intern dan good governance penelitian terdahulu yang dilakukan oleh fadillah (2011) menemukan bahwa implementasi pengendalian intern berpenga-ruh secara langsung dan secara tidak langsung terhadap penerapan good governance. secara riil jika pengendalian intern diterapkan pada laz dengan baik maka akan tercipta akuntabilitas dan transparansi yang maksimal untuk menuju pada tata kelola (good governance) yang baik pula. dari uraian tersebut penurunan hipotesis pada penelitian ini yaitu: h 1 : implementasi pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pene-rapan good governance pada laz. teknologi informasi dan good governance mulyadi (1997) mengatakan bahwa teknologi maju, khususnya teknologi informasi, akan menyebabkan perubahan radikal maupun berkelanjutan pada organisasi. dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari system tradisional ke sistem manajemen kontemporer. doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 jurnal akuntansi & investasi148 penelitian young et al. (2007) mene-mukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya yunani merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. pemanfaatan informasi yang baik akan memperbaiki hubungan antara laz dengan masyarakat dan potensi zakat di indonesia kemungkinan besar akan mengalami peningkatan. semakin baik pemanfaatan teknologi informasi laz maka penerapan good governance seharusnya juga semakin baik karena dengan memanfaatkan teknologi informasi maka akan lebih efektif dan efisien dalam segala hal yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan dalam laz. berdasarkan uraian diduga bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan good governance. maka penurunan hipotesis dalam penelitian ini adalah : h 2 : pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pene-rapan good governance pada laz. total quality management dan good governance semakin baik penerapan total quality management maka semakin baik pula good governance pada laz karena dengan total quality management diterapkan maka laz akan lebih unggul dan dapat bersaing mendapatkan kepercayaan yang penuh dari masyarakat dan good governance juga akan semakin baik pula. untuk mendukung penelitian terdahulu yang meyakini bahwa implementasi total qualty management berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan good governance (fadillah, 2011), penurunan hipotesis penelitian ini adalah : h 3 : implementasi total quality management berpengaruh positif terhadap pene-rapan good governance pada laz. metode penelitian jenis penelitian penelitian ini bersifat penjelasan (explanatory research) karena mejelaskan hubungan kausal di antara variabel–variabel. pengujian explanatory mengacu pada teori atau hipotesis yang akan diuji sebagai penyebab terjadinya suatu fenomena. objek penelitian kali ini adalah lembaga amil zakat pada beberapa daerah. dengan sampel adalah karyawan lembaga amil zakat tersebut. jenis data dalam penelitian ini adalah primer karena data yang dikumpulkan menggunakan kuisioner. sampel teknik pengumpulan sampel yang dipilih oleh penulis adalah random sampling. teknik dimana populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah meliputi : uji statistik deskriptif uji statistik deskriptif adalah uji yang memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan secara umum. uji validitas uji validitas yang dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu test (alat pengukur) melakukan fungsi ukurannya (azwar, 1992). uji validitas yang digunakan adalah uji validitas item, yaitu pengujian terhadap kualitas item-itemnya. pengujian dilakukan dengan menggunakan pearson product moment. adapun data dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi . uji realibilitas uji reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 vol. 16 no.2 juli 2015 149 sejauh mana hasil pengukuran terhadap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa dengan menggunakan cronbach’s alpha yang menunjukan realiabilitas, konsistensi internal dan homogenitas antar butir dalam variabel yang diteliti. instrumen yang dipakai dalam variabel itu dikatakan handal apabila memiliki cronbach’s alpha lebih dari 0.60. uji hipotesis dan analisis data metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan partial least square (pls). pls merupakan metode sem berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat dilakukan oleh sem seperti jumlah sampel kecil, data tidak terdistribusi normal secara multivariate, adanya missing values, dan adanya problem multikolonieritas. model analisis semua variabel laten dalam pls terdiri dari tiga bentuk hubungan: (1) inner model yaitu model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten, atau dalam sem disebut struktural model. (2) outer model yaitu model yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, atau dalam sem disebut model pengukuran. (3) weight relation yang digunakan untuk mengestimasi variabel laten. pada penelitian ini partial least square (pls) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial maupun simultan implementasi pengendalian intern, implementasi total quality management, dan pemanfaatan teknologi informasiterhadap penerapan good governance pada lembaga amil zakat. untuk menguji hipotesis diatas digunakan uji t dengan kriteria pengujian gambar 1. diagram jalur hubungan antar variabel penelitian tabel 1. rincian pengiriman dan pengembalian kuisioner doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 jurnal akuntansi & investasi150 “hipotesis diterima jika t hitung lebih besar dari t tabel”. hasil dan pembahasan gambaran umum obyek penelitian kelembagaan zakat di indonesia diatur dalam bab iii uu nomor 38 tahun 1999, meliputi badan amil zakat dan lembaga amil zakat. saat ini di indonesia terdapat sekitar 17 lembaga amil zakat, infaq dan sedekah (lazis) yang dikelola organisasi yang dibentuk masyarakat, di antaranya dompet dhuafa, pos keadilan peduli umat (pkpu), rumah zakat dan sejumlah lembaga amil zakat yang dikelola organisasi muslim seperti nahdlatul ulama dan muhammadiyah. hasil uji kualitas instrumen instrumen penelitian yang berupa butir-butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel (kuisioner), perlu diuji validitas dan realibilitasnya untuk menjamin kualitas dari alat ukur tersebut. pengujian dilakukan terhadap kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan menggunakan alat bantu spss versi19 for windows adalah sebagai berikut. hasil uji validitas instrumen dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi (a) = 5% (sugiyono, 2005). dengan jumlah sampel penelitian yang dapat diolah sebanyak 42 responden, maka dapat ditentukan besar r tabel yaitu 0,304. hasil uji validitas pada variabel pengendalian intern (x 1 ), teknologi informasi (x 2 ), total quality management (x 3 ), dan good governance(y) dapat dilihat pada lampiran. dari hasil uji validitas (lihat lampiran) ditemukan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel pengendalian intern (x 1 ), teknologi informasi (x 2 ), total quality management (x 3 ), dan good governance (y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi (a) 5%, maka seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid, sehingga seluruh butir pertanyaan dalam kuisioner layak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. hasil uji reliabilitas kuesioner dikatakan reliabel apabila kuesioner tersebut memberikan hasil yang konsisten jika digunakan secara berulang kali dengan asumsi kondisi pada saat pengukuran tidak berubah/obyek yang sama (sugiyono, 2011). pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cronbach alpha. menurut indriantoro dan bambang (2002), suatu alat ukur disebut reliabel apabila memiliki cronbach alpha lebih besar dari 0,6. hasil uji reliabilitaspada variabel pengendalian intern (x 1 ), teknologi informasi (x 2 ), total quality management (x 3 ), dan good governance(y) dapat dilihat pada tabel 3 di lampiran. hasil uji reliabilitas pada tabel 3 di lampiran memperlihatkan bahwa nilai cronbach’s alpha pada semua variabel penelitian lebih besar dari 0,6, maka dapat dikatakan bahwa seluruh butir pertanyaan yang ada pada masing-masing variabel penelitian dalam kuisioner adalah reliabel atau handal, sehingga butir-butir pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. deskripsi karakteritik respondeni dengan jumlah kuisiner yang layak data mengenai distribusi karakteristik responden sesuai dengan jumlahkuisioner yang layak dianalisis sebanyak 42 kuisioner dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 sampai 4. jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin responden, terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 vol. 16 no.2 juli 2015 151 perempuan. hasil analisis data jenis kelamin responden sesuai dengan perolehan data yang terkumpul melalui kuesioner, diperoleh 42 responden yang diambil sebagai sampel. dari 42 responden tersebut mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 24 orang atau sebesar 57,14% dan sisanya sebanyak 18 orang atau sebesar 42,86% adalah perempuan. hasil analisis data pengujian outer model dan pengujian convergent validity nilai factor loading masing-masing indikator dalam membentuk konstruk atau variabel pengendalian intern dapat dilihat pada tabel 2. berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa skor factor loading masing-masing indikator dari variabel pengendalian intern, teknologi informasi, total quality management, dan penerapan good governance lebih besar dari skor yang dipersyaratkan yaitu sebesar 0,50, yang berarti bahwa seluruh indikator sudah memenuhi asumsi convergent validity. pengujian discriminant validity hasil pengujian discriminant validity (lihat tabel 3) menunjukkan bahwa skor akar kuadrat ave dari variabel pengendalian intern/x 1 (0,736) lebih besar dari pada skor korelasi variabel atau konstruk pengendalian intern dengan konstruk good governance/y (0,302), skor akar kuadrat ave dari variabel teknologi informasi/x 2 (0,862) lebih besar dari pada skor korelasi variabel teknologi informasi dengan konstruk good governance (0,316), begitu juga dengan skor akar kuadrat ave dari variabel total quality management/x 3 (0,851) lebih besar dari pada skor korelasi variabel atau konstruk total quality management dengan konstruk good governance/y (0,195), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity. pengujian reliabilitas konstruk selain harus memenuhi uji validitas konstruk yang meliputi convergent validity serta discriminant validity, suatu konstruk juga harus memenuhi uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan dua kriteria yaitu composite reliability dan cronbach’s alpha tabel 2. factor loading indikator variabel tabel 3. hasil uji discriminant validity tabel 4. hasil uji reliabilitas konstruk tabel 5. hasil uji inner model doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 jurnal akuntansi & investasi152 dari blok indikator yang mengukur konstruk. konstruk dinyatakan reliabel jika nilai atau skor composite reliability dan cronbachs alpha lebih besar dari 0,60. hasil uji reliabilitas konstruk pada masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4. berdasarkan hasil uji reliabilitas konstruk ditemukan bahwa seluruh variabel atau konstruk yang diteliti memiliki skor composite reliability dan cronbach’s alpha lebih besar dari skor atau nilai yang dipersyaratkan yaitu 0,60. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk atau variabel yang diteliti memiliki reliabilitas yang baik atau dengan kata lain telah memenuhi uji reliabilitas konstruk. pengujian hipotesis (inner model) pengujian inner model bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini atau dengan kata lain pengujian inner model dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari seluruh konstruk laten eksogen (variabel independen/x) terhadap konstruk laten endogen (variabel dependen/y). hasil pengujian inner model dapat dilihat pada tabel 5. berdasarkan hasil uji inner model seperti terlihat pada tabel 11 di lampiran, maka dilihat bahwa variabel pengendalian intern mempunyai arah positif sebesar 0,302 terhadap variabel good governance dan pengaruhnya signifikan karena memiliki nilai thitung (2,583) lebih besar dari nilai t tabel (1,686), atau dengan kata lain pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance. hal tersebut berarti bahwa semakin baik pengendalian intern yang diimplementasikan oleh laz, maka semakin baik pula good governance-nya dan sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan hipotesis satu (h 1 ) dalam penelitian ini terbukti/ diterima. variabel teknologi informasi mempunyai arah positif sebesar 0,316 terhadap variabel good governance dan pengaruhnya signifikan karena memiliki nilai t-hitung (2,568) lebih besar dari nilai t tabel (1,686), atau dengan kata lain teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance. hal ini berarti bahwa semakin baik laz dalam menggunakan teknologi informasi akan berdampak pada semakin baiknya good governance, sehingga dapat disimpulkan hipotesis dua (h 2 ) dalam penelitian ini terbukti/diterima. sedangkan variabel total quality management mempunyai arah positif sebesar 0,195 terhadap variabel good governance dan pengaruhnya signifikan karena memiliki nilai t-hitung (1,895) lebih besar dari nilai t tabel (1,686), atau dengan kata lain total quality management berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance. hal ini berarti semakin baik pelaksanaan total quality management oleh laz, maka cenderung berdampak pada semakin baiknya good governance,sehingga dapat disimpulkan hipotesis tiga (h 3 ) dalam penelitian ini terbukti/diterima. pengujian weight (r2) pengujian weight merupakan istilah lain dari uji koefisien determinasi pada analisis regresi berganda atau uji goodness-fit model pada analisis sem. hasil r2 pada dapat dilihat pada tabel 6. hasil uji wieght menemukan bahwa model yang dibangun, yakni pengaruh pengendalian intern, teknologi informasi, serta total quality management terhadap good governance memberikan nilai r2 sebesar 0,516, yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk good governance dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk pengendalian intern, teknologi informasi, serta total quality management sebesar 51,6%, sedangkan sisanya 48,4% dijelaskan oleh variabel atau konstruk lain diluar yang diteliti. simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pem-bahasan doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 vol. 16 no.2 juli 2015 153 mengenai pengaruh pengendalian intern, teknologi informasi, serta total quality management terhadap good governance, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. implementasi pengendalian intern berpengaruh positif terhadap penerapan good governance pada laz. semakin baik penerapan pengendalian intern dalam laz maka akan semakin baik pula penerapan good governance dalam laz tersebut. pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan good governance pada laz. semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dalam laz maka akan semakin baik pula penerapan good governance dalam laz tersebut. terakhir, implementasi total quality management berpengaruh positif terhadap penerapan good governance pada laz. semakin baik pelaksanaan total quality management dalam laz maka akan semakin baik pula penerapan good governance dalam laz tersebut. berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran: pertama, bagi laz disarankan untuk meningkatkan implementasi total quality management terkait dengan fokus pelanggan, misalnya peningkatan pelayanan kepada mustahik dan muzaki yaitu dengan mempermudah persyaratan secara administratif untuk menjadi calon mustahik atau muzaki. kedua, bagi karyawan laz disarankan untuk memperbaiki serta meningkatkan cara kerja dalam melayani para calon mustahik maupun muzaki, misalnya seperti bersikap ramah dan santun ketika berhadapan dengan calon mustahik maupun muzaki, menjelaskan secara mendetail kepada para calon mustahik maupun muzaki tentang persyaratan menjadi mustahik maupun muzaki, jika para calon mustahik maupun muzaki mengalami kesulitan terkait dengan informasi laz, maka karyawan dengan senang hati memberi tahu dan menjelaskan kepada calon mustahik maupun muzaki tersebut. ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian yang lebih besar karena jumlah sampel yang lebih besar cenderung kemungkinan besar hasilnya dapat menggambarkan kondisi sesuai dengan kenyataannya serta hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: pertama, obyek penelitian hanya dilakukan di laz saja, sehingga hasil penelitian ini tingkat generalisasinya rendah atau kurang dapat dipublikasikan untuk umum. kedua, peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 42 responden, karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana dari peneliti. ketiga, variabel yang diteliti hanya meliputi pengendalian intern, teknologi informasi, total quality management, dan good governance. daftar pustaka arifin, z. 2003. pengaruh corporate governance terhadap reaksi harga dan volume perdagangan pada saat pengumuman earnings. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi vi, surabaya. efendi, n. 2012. potensi zakat mencapai rp. 171 triliun. artikel ini dimuat dalam website www.pikiran-rakyat.com. ekayani, g., dan zulaekha. 2005. analisis kontribusi nilai teknologi informasi terhadap kinerja proses bisnis dan dinamika bersaing (studi empiris pada hotel berbintang di bali). paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi viii, solo. elfara, f. 2010. “coso”. artikel ini dimuat dalam blog pribadi elrafa.wordpress.com. fadillah, s. 2011. pengaruh implementasi pengendalian intern dan total quality management terhadap penerapan good governance. paper dipresen-tasikan pada simposium nasional akuntansi xiv. aceh. fajri, n. 2012. potensi disfungsi baznas pasca uu pengelolaan zakat. artikel ini disajikan pada web forum zakat(foz) www.forumzakat.net. juwaini, a. 2011. mengawal uu zakat baru. artikel ini dimuat dalam website forum zakat(foz) www.forumzakat.net. laten, g. 2012. partial least squares konsep, motedo dan aplikasi menggunakan program warppls2.0 untuk penelitian empiris. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. mardiyah dan listianingsih. 2005. pengaruh sistem pengukuran kinerja, sistem reward, dan profit center terhadap hubungan antara total quality management dengan kinerja manajerial. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi viii, solo. mckeown, k. r., s. f. chang, j. cimino, s. feiner, c. friedman, l. gravano, dan s. teufel. 2001. persival, a system for personalized search and summarization over multimedia healthcare information. proceedings of the 1st acm/ieee-cs joint conference doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 jurnal akuntansi & investasi154 on digital libraries (pp. 331-340). acm. muhammad, r. 2008. akuntansi keuangan syariah. yogyakarta: p3ei press. mulyadi. 2002. auditing. jakarta: salemba empat. nahaba, b. 2012. potensi zakat bisa mencapai rp.300t per tahun. artikel ini dimuat dalam website www.voaindonesia.com. natha, k. s. 2008. total quality management sebagai perangkat manajemen baru untuk optimisasi. buletin studi ekonomi. nazaruddin, i. praktik komputer statistik. yogyakarta: fakultas ekonomi, universitas muhammadiyah yogyakarta. prabowo dan ariyani. 2005. investasi teknologi informasi dan kinerja keuangan: aplikasi data envelopment analysis (dea) pada perusahaan yang sukses melakukan investasi teknologi informasi. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi viii. solo. pujohar. 2009. sejarah pengelolaan zis di indonesia. artikel ini dimuat dalam website pujohari.wordpress.com rama, d. v., dan f. l. jones. 2008. sistem informasi akuntansi. jakarta: salemba empat. suprantiningrum. 2003. pengaruh total quality management terhadap kinerja manajerial dengan sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan (reward) sebagai variabel moderating (studi empiris pada hotel di indonesia). paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi vi. surabaya. suwardjono. 2005. teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan. yogyakarta: bpfe. tenner, a. r., i. j. ij. detoro .1992. total quality management: the three steps to continuous improvement. usa: massachusetts: addison-wesley. umam, k. 2009. hukum ekonomi islam. yogyakarta: instan lib. winidyaningrum dan rahmawati. 2010. pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerha dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (studio empiris di pemda subosukawonosraten. paper dipresen-tasikan pada simposium nasional akuntansi xiv. aceh. young, a. s., e. chaney, r. shoai, l. bonner, a. n. cohen, b. doebbeling, dan r. perrin. 2007. information technology to support improved care for chronic illness. journal of general internal medicine, 22 (3), 425-430. doi: 10.18196/jai-2015.0039 145 154 indeks a accounting horizons activity based costing advance in international accounting akuntan indonesia akuntansi keuangan syariah alang merah indonesia analisis determinan aplikasi analisis multivariate applying voluntary asia audit delay audit delay audit procedures auditing: a journal of practice & theory auditor's quality australian austrian team for intellectual potential b b. c. smith badan pemeriksa keuangan badan pengawas pasar modal badan usaha milik negara badung bali bangli banjarmasin banking and insurance beattie bej bpk buleleng bursa efek indonesia c call for paper capital disclosure centre for finance and credit markets committee of sponsoring organization of the treadw competitive advantages coso d dang-duc data mining denpasar dewan standar akuntansi keuangan dinas sosial disclosure dsak e east asia region eps f filipina financial accounting theory financial performance financial statement users g gaap gianyar good governance h hotel di indonesia human capital i ifrs ikatan akuntan indonesia implementation indonesia intellectual capital intellectual disclosure international financial reporting standards international journal of economic and finance international organization for standarization intervening investor iso j jakarta jembrana journal accounting and business research jurnal akuntansi dan investasi jurnal bisnis dan akuntansi jurnal dinamika akuntansi jurnal psikologi undip jurnal riset akuntansi indonesia k karangasem kdd klungkung knowledge based business konsumsi kuwait l labor based business leverage library research likuiditas literasi locus of control london m macmillan malaysia mann-whitney market value mcgraw-hill multivariate n national bureau of economic research nber nurunnabi o organisasi nirlaba ournal of general internal medicine p pakistan palembang peraturan nomor viii.g.7 personal finance personal financial knowledge physical capital pmi positive accounting theory premature sign off purposive sampling purwokerto r reexamination of accountants resource-based view of the firm roe s semarang simplisitic specification simposium nasional akuntansi xv stakeholder standar akuntansi keuangan stock exchange structural capital stva suharsimi surabaya universitas airlangga universitas diponegoro universitas udayana v vaca vahu vaic value added value added human capital value added intellectual coefficient variabel kepribadian vietnam w widayanti world bank y yogyakarta z zahn indeks zakat zimbabwe layout desember 2008 pendahuluan para manajer secara rutin membuat pilihanpilihan akuntansi yang mempengaruhi earnings (laba) dan tidak semua pilihan tersebut bertentangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. tindakan tidak etis dalam membuat pilihan akuntansi yang memiliki intensi menyesatkan stakeholders telah sering dipertanyakan. penelitian ini dimotivasi karena banyak kerugian yang diderita investor akibat pilihan manajemen yang terdorong untuk melakukan praktik-praktik akuntansi yang pengaruh ideologi etis, personal benefit dan komitmen profesional terhadap perilaku manajemen laba: sebuah studi eksperimen ietje nazaruddin program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, 55183, telp +274 387656, d.i. yogyakarta, indonesia * corresponding author, e_mail:ietje.effendi@yahoo.com.sg abstract this study aims to investigate factors that influence earnings management behavior, namely: individual ethical ideology, professional commitment on earnings management policies and personal benefits. the samples used are 261 graduate students in indonesia as a proxy for managers and accountants. validity and reliability testing performed before hypothesis testing using structural equation models. the results showed support for the hypothesis. personal benefits negative effect on professional commitment and ethical ideology. professional commitment reduce support for the practice of earnings management, as well as ethical ideology on earnings management behavior keywords: earnings management; professional commitment; ethical ideology; personal benefit. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen laba, terdiri dari; ideologi etis, komitmen professional atas kebijakan manajemen laba dan personal benefit. sampel yang digunakan sebanya 261 mahasiswa pasca sarjana di indonesia sebagai proksi manajer dan akuntan. pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum uji hipotesa dengan menggunakan structural equation model. hasil penelitian menunjukkan dukungan terhadap hipotesis. personal benefit berpengaruh negatif terhadap komitmen profesional dan ideologi etis. komitmen profesional menurunkan dukungan pada praktik manajemen laba, begitu pula dengan ideologi etis terhadap perilaku manajemen laba kata kunci: manajemen laba; komitmen profesional; ideologi etis; personal benefit. dipertanyakan seperti earnings management (manajemen laba). the national commission on fraudulent financial reporting (1987) menyimpulkan bahwa keputusan melakukan earnings management cenderung dilakukan sebagai upaya untuk menyesatkan stake-holders. tidak semua perusahaan melakukan earnings management, tetapi perilaku mana-jemen makin meningkat sehingga merupakan hal penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong para manajer melakukan earnings management. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 14 no.2 juli 2013 107 kebijakan akuntansi yang menyesatkan dan merugikan stake-holders dapat dipertimbangkan sebagai suatu tindakan tidak etis. para regulator dan organisasi profesi menetapkan praktik-praktik akuntansi yang dapat diterima dan mempertimbangkan praktik-praktik akuntansi yang selayaknya tidap boleh dilakukan (merchant dan rockness, 1994). earnings management terjadi ketika para manajer memilih metode pelaporan dan estimasi yang tidak secara akurat mencer-minkan kondisi ekonomi yang dimiliki perusahaan (healy dan wahlen, 1999). dechow dan skinner (2000) mengatakan bahwa literatur akuntansi mendefinisikan earnings management sebagai suatu intensi dan kesengajaan untuk menyesatkan atau menghilangkan informasi. hasil-hasil pene-litian earnings management menitik beratkan pada; (1) keberadaan earnings management (jones, 1991); (2) pendeteksian earnings management (dechow, sloan dan sweeney, 1995); dan (3) tujuan tindakan earnings management (healy dan wahlen, 1999; hribar dan collins, 2002). penelitian-penelitian mengenai perilaku manajemen laba secara umum sering dijelas-kan dengan menggunakan teori keagenan. pada penelitian ini akan diinvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mana-jemen laba dengan menggunakan perspektif etis, hal ini sejalan dengan baiman (1990) dan noreen (1988) yang menyatakan bahwa manusia sebagai mahluk individu dan sosial memiliki etika sebagai salah satu dasar yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan etis. penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang proses pengambilan kebijakan etis hanya sedikit yang menghubungkannya dengan manajemen laba (burns dan merchant, 1990; merchant dan rockness, 1994; kaplan, 2007). bebarapa penelitian terdahulu telah menginvestigasi mengenai tanggapan para direktur umum, manager keuangan, controller dan auditor (bruns dan merchant, 1990) dan mahasiswa program sarjana, mba dan praktisi akuntan (rosenzweig dan fischer, 1994; fischer dan rosenzweig, 1995) terhadap etis tidaknya tindakan manajemen laba. hasilnya menunjukkan belum adanya kesepakatan yang konsisten tentang penerimaan dari sudut pandang etis mengenai tindakan manajemen laba. hasil penelitian terdahulu juga meneliti mengenai faktor-faktor yang diduga sebagai variabel langsung yang mempengaruhi tindakan manajemen laba seperti faktor filosofi moral (elias, 2002), peran individu (kaplan, 2001), causal atribution (kaplan et al., 2007), nilai-nilai etis korporasi (elias 2004). penelitian ini menginvestigasi kembali faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba dengan mengembangkan hasil penelitian terdahulu khususnya penelitian elias (2002) serta melihat faktor lainnya yaitu komitmen profesional dan personal benefit masih sangat terbatas penelitiannya (merchant dan rockness, 1994; greenfield, 2008) baik di indonesia maupun di luar indonesia. berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka permasalah utama yang akan diteliti pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba dari perspektif etis khususnya adalah personal etis, komitmen profesional dan ideologi etis. tujuan penelitian adalah menguji secara empiris untuk memberikan penjelasan hubungan kausal antara variabel independen personal benefit, ideologi etis, komitmen profesional dengan variabel dependen earnings management. hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam riset akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen sebagai bahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut selain itu jurnal akuntansi & investasi108 penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan pada para praktisi dan regulator. bagi para akademisi, peneliti dan konsultan profesional, hasil penelitian akan memberikan kontribusi mengenai persepsi manajer, akuntan terhadap perilaku manajemen laba. bagi regulator dan asosiasi profesi akuntan, hasil penelitian akan memberikan kontribusi yaitu sebagai bahan pertimbangan didalam mengembangkan kebijakan, standar dan program pendidikan yang berkaitan dengan manajemen laba.bagi para manajemen perusahaan, hasil penelitian akan memberikan masukan mengenai faktor-faktor yang akan mempengaruhi seseorang didalam mengambil kebijakan manajemen laba. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis earnings management laba sering disebut sebagai “bottom line” atau “net income”: yang merupakan salah satu butir penting dalam laporan keuangan. laba mengindikasikan tentang adanya suatu akti-vitas yang bernilai tambah. laba merupakan sinyal yang memberikan arahan dalam melakukan kebijakan investasi dalam pasar modal. peningkatan laba merepresentasikan peningkatan nilai perusahaan, dan penurunan laba merupakan tanda atau sinyal terjadinya penurunan nilai perusahaan (lev, 1998). pentingnya informasi laba menyebabkan manajemen perusahaan memiliki kepentingan untuk mengelola cara penyajiannya. para eksekutif sangat memahami pengaruh pilihan akuntansi yang memberikan dampak kebijakan terbaik bagi perusahaan. para eksekutif kemudian mempelajari bagaimana melakukan manajemen laba. schipper (1989) mendifinisikan mana-jemen laba sebagai praktik intervensi pada proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan atau maksud memperoleh keuntungan pribadi. levitt (1998) mendefinisikan mana-jemem laba sebagai permainan sulap akuntansi dengan menyembunyikan realitas keuangan yang sesungguhnya dari para investor. sementara itu fischer dan rosenzweig (1995) mendefinisikan manajemen laba dari sudut pandang praktik akuntansi sebagai perilaku manajer meningkatkan (menurunkan) laporan laba saat ini dari perusahaan tanpa berhubungan dengan peningkatan (penurunan) probabilitas ekonomi jangka panjang perusahaan. schipper (1989) mendifinisikan manajemen laba sebagai praktik intervensi pada proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan atau maksud memperoleh keuntungan pribadi. kesimpulan dari beberapa pendapat yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen laba merupakan praktik penggunaan judgment dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga dapat menyesatkan stakeholder mengenai kinerja keuangan perusahaan atau mempengaruhi kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi (healy dan wahlen, 1999). menurut mckee (2005), manajemen laba dapat dilakukan oleh menajemen untuk menampilkan laba yang diinginkan dengan menggunakan dua cara yaitu: (1) melalui accounting choice yang terdapat dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, tindakan ini kategorikan sebagai accountingbased activities; (2) melalui kebijakan operasional yang dinamakan dengan economic earning management atau operating-based activities. selama beberapa dekade, hasil riset empiris menunjukkan bahwa para manajer telah menggunakan berbagai teknik dalam melakukan earnings management untuk mencapai tujuan yang berbeda. altamuro (2005) menunjukkan adanya praktik mem-percepat pengakuan revenue. thomas et al. (2004) menemukan perilaku earnings managevol. 14 no.2 juli 2013 109 ment dengan menggunakan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan perusahaan afiliasi. hasil studi defond dan park (1977) menunjukkan bahwa para manager melakukan earnings management dengan melakukan income smoothing guna meningkatkan keamanan kerja para manajer. defond dan jiambavlo (1994) menyimpulkan bahwa perusahaan melakukan pelakukan kecurangan dalam rangka untuk memperoleh kontrak utang jangka panjang dengan melakukan earnings management. didasarkan pada sebagian besar penelitian mengenai manajemen laba cenderung menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan terjadinya praktik manajemen laba. jensen dan meckling (1976) melalui tulisannya tentang theory of the firm yang membahas tentang perilaku manajerial, agency cost, dan struktur kepemilikan. jensen dan meckling (1976) mendefinisikan agency relationship atau hubungan keagenan sebagai: a contract under which one or more (principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-making authority to the agent. agency theory berasumsi bahwa prinsipal akan berasumsi agen (seperti prinsipal) akan didorong oleh kepentingan sendiri (self-interest). manajemen laba merupakan salah satu bentuk mengutamakan self-interest yaitu transfer kesejahteraan dari stakeholder yang satu ke lainnya yang dihasilkan karena adanya asimetri informasi antara manajer dan stakeholder. dalam tulisannya, dye (1988) mengatakan bahwa manajemen laba merupa-kan konsekuensi atas manfaat asimetri informasi yang digunakan oleh manajer pada shareholder. selanjutnya, dye (1998) mengatakan bahwa manajemen laba meru-pakan dasar untuk meningkatkan numerasi eksekutif dan investor akan menyisihkan dana untuk numerasi tersebut. selain itu menurut dye pemegang saham lama menginginkan agar pasar memberikan nilai baik pada perusahaannya, sehingga manajemen laba akan mengarahkan pada adanya transfer kesejahteraan dari investor baru ke investor laba. berdasarkan beberapa hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba terjadi karena adanya self interest dengan menggunakan asimetri informasi. pendapat dye sejalan dengan scott (1997). peneliti-peneliti terdahulu mendukung agency theory bahwa para manajer bertindak untuk kepentingan pribadi daripada untuk kepentingan perusahaan, ketika terdapat insentif atas pekerjaan mereka dan adanya informasi asimetri antara para manajer dan pemilik perusahaan. ketika manajer mempunyai informasi internal maka kemungkinan mereka akan bersifat oportunis yang dapat mengarah ke perilaku disfungsional (eisenhardt, 1989). noreen (1988) mengusulkan adanya satu penjelasan alternatif atas tindakan manajer melakukan manajemen laba. noreen mengindikasikan bahwa agency theory mengabaikan hubungan yang esensial antara etika dan ekonomi. noreen menekankan pentingnya perilaku etis, seperti yang diutaran oleh jensen (2006) teori keuangan dan praktik tidak lengkap tanpa mengintegrasikan sifat integritas sebagai suatu kondisi yang dibutuhkan dalam rangka memaksimalisasi nilai perusahaan pada jangka panjang. berdasarkan uraian tersebut maka penelitian akan menggunakan dimensi etis dan integritas profesi untuk mengetahui latar belakang terjadinya earnings management. komitmen profesional dan perilaku earnings management jauch et al. (1978) menguji komitmen profesional dalam lingkungan akademik dan jurnal akuntansi & investasi110 menemukan hubungan positif antara komitmen profesional dosen dengan jumlah artikel yang dipublikasikan. aranya et al. (1981) menga-dopsi komitmen profesional porter et al. (1974) untuk meneliti komitmen profesional akuntan dengan komitmen organisasi dan level pertanggungjawaban dalam organisasi. hasilnya menunjukkan bahwa patner memiliki komitmen profesional yang lebih tinggi dan individu denga komitmen profesional yang tinggi akan memiliki komitmen organisasi yang tinggi. bamber dan iyer (2002) serta leong (2002) melaporkan adanya hubungan positif antara profesionalisme auditor dengan komitmen organisasi.penelitian shaub et al. (1993) menindikasikan bahwa para auditor dengan ideologo etis idealisme yang tinggi memiliki level komitmen profesional yang tinggi. shaub menyimpulkan bahwa individu yang percaya dan menerima nilai-nilai dari profesi, akan berusaha untuk tetap menjadi bagian dari profesi. hasil penelitian shaub juga mendukung adanya relasi yang kuat antara auditor profesional dengan komitmen organisasi. komitmen profesional menrupakan faktor penting dalam mempengaruhi perilaku individu dalam konteks bisnis. tingginya komitmen profesional akan berasosiasi dengan perilaku positif yang akan berdampak baik bagi organisasi. individu denga komitmen profesional yang tinggi cenderung memiliki sedikit kemungkinan untuk melakukan aktivitas yang bersifat merugikan seperti earnings management. peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut untuk melihat kondisi tersebut: h 1 : profesional komitmen berpengaruh negatif terhadap perilaku earnings management ideologi etis dan perilaku earnings management forsyth (1980) mengembangkan ethics position questionnaire (epq) untuk mengindentifikasi ideologi etis individual yang menggambarkan suatu kontinum yang satu sisi menunjukkan relativisme dan sisi lainnya menunjukkan idealisme. relativisme meng-gambarkan individu yang memperhatikan aturan-aturan atau standar universal, sedang-kan idealisme menekankan pada kesejahteraan manusia. ideologi individu akan mempenga-ruhi pengambilan keputusan, seperti kepu-tusan untuk melakukan earnings management. individu yang memiliki idealisme yang kuat cenderung akan menghindari perilaku earnings management ketika perilaku tesebut akan menyebabkan kerugian pada orang lain (forsyth, 1982). para individu idealis akan menilai praktik earnings management sebagai praktik yang tidak etis (elias, 2002). disisi lain individu yang bersifat relativistik akan mempertimbangkan keadaan lebih dahulu dari pada kecurangan yang ditimbul akibat dari suatu tindakan. individu yang reletivistik cenderung lebih toleran didalam keputusan untuk melakukan praktik earnings management pada individu yang idealis (elias, 2002). barner et al. (1998) dan davis et al.. (2001) menggunakan epq dalam konteks bisnis, dan hasil dari studi yang dilakukan secara umum konsisten dengan studi sebelumnya pada bidang disiplin ilmu yang lain. studi dengan menggunakan epq membantu menjelaskan atas variasi pengambilan keputusan dalam organisasi. salah satu contohnya adalah penelitian shaub et al. (1993) yang menunjukkan auditor yang lebih relatisvistik cenderung kurang mengakui isu-isu etis dalam skenario auditing dibanding dengan individu yang bersifat idealis. douglan dan wier (2000) memberikan bukti empiris bahwa ideologi etis individu, peluang dan insentif dapat vol. 14 no.2 juli 2013 111 mempengaruhi perilaku penyimpangan anggaran. douglas et al. (2001) menunjukkan bahwa ideologi etis berkorelasi dengan intensi etis para akuntan. douglas dan wier (2005) dan redfern dan crawford (2004) melakukan validasi penggunaan epq pada manajer yang memiliki perbedaan budaya di cina. berdasarka hasil-hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 2a : ideologi etis yang lebih idealistik akan berpengaruh negatif terhadap perilaku earnings management. h 2b : ideologi etis yang lebih relativistik akan berpengaruh positif terhadap perilaku earnings management para manajer akan melakukan praktik earnings management untuk meningkatkan kompensasi (healy, 1985) atau mengamankan status peekerjaan mereka (defond dan park, 1997). tujuan mereka melakukan earnings management adalah memperolah personal benefit. kondisi ketidakpastian menyebabkan ideologi etis individu akan mempengaruhi keputusan melakukan praktik earnings management untuk mencapai personal benefit. para individu dengan ideologi etis relativistik cenderung memandang keputusn diterima atau tidaknya (moral/etika) didasarkan pada kondisi tertentu. individu yang relativistik dan akan memperoleh benefit secara personal atas keputusan yang akan diambil cenderung akan meningkatkan praktik earnings management daripada individu yang tidak akan memperoleh personal benefit atas kebijakan mereka. forsyth (1980) melaporkan bahwa para individu yang relativistik akan menilai seseorang lebih baik jika mereka mengha-silkan outcome positif (dengaan melanggar moral standar) daripada jika menghasilkan outcome negatif (sesuai norma). sebaliknya, sesorang yang memiliki idealisme tinggi sangat memperhatikan standar moral, dan mengabaikan atas outcome yang dihasilkan baik outcome negatif maupun outcome positif (forsyth, 1980). individu yang idealistik cenderung akan menolak peluang untuk memperoleh personal benefit dari tindakan yang mungkin patut dipertanyakan/diragukan. kesempatan memperoleh personal benefit diduga akan menyebabkan individu relativistik akan menyetujui suatu tindakan yang berpeluang untuk mendapatkan personal benefit dibandingkan individu yang idealistik. sejalan dengan uraian sebelumnya maka diturunkan dugaan sebagai berikut: h 3 : personal benefit berpengaruh negatif pada ideologi etis personal benefit, komitmen profesional dan perilaku earnings management komitmen profesional mengacu pada kekuatan identifikasi individual dengan profesi. individual dengan komitmen profesio-nal yang tinggi dikarakterkan memiliki keper-cayaan dan penerimaan yang tinggi atas tujuan profesi, keinginan untuk berusaha sekuatnya atas nama profesi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam profesi (porter et al.., 1974). secara umum, masyarakat mengharapkan para profesional memiliki komitmen terhadap profesi daripada kepentingan pribadi. pemegang saham mengharapkan para manajer dan karyawan melindungi assets perusahaan dan membuat kepitisan yang dapat meningkatkan nilai perusahaa, dan stakeholders mengharapkan akuntan publik akan mempertahankan kepercayaan publik dengan memelihara independensi pada klien serta memberipan pendapat yang objektif terhadap kondisi keuangan atas laporan keuangan perusahaan. jurnal akuntansi & investasi112 kaplan dan whitecatton (2001) menunjukkan komitmen profesional auditor akan menurun ketika auditor ditawarkan menjadi karyawan oleh klien (contoh dari personal benefit). temuan kaplan dan whitecatton (2001) sejalan dengan hasil penelitian greenfield jr (2008). berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan untuk meningkatkan level pendapatan individu (personal benefit) akan meningkatkan keinginan untuk melakukan tindakan earnings management. kesempatan untuk meningkatkan personal benefit akan berpengaruh pada komitmen profesional. peneliti kemudian menurunkan dugaan sebagai berikut: h 4 : personal benefit akan berpengaruh negatif terhadap komitmen profesional perilaku earnings management manajer dan akuntan sejalan dengan clikeman dan henning (2000) akuntan cenderung akan lebih tidak setuju dengan kebijakan earnings management daripada manajer. merchant dan rockness (1994) menyimpulkan bahwa para auditor internal menilai perilaku etis lebih tinggi daripada para manajer. elias (2002) menyimpulkan akuntan bersertifikasi akan menilai tindakan etis lebih longgar daripada mahasiswa akuntan. elias menduga akuntan akan menunjukkan tindakan tidak etis dalam lingkungan kerja, standar-standar etis yang mereka miliki cenderung akan menurun. penelitian akan melakukan investigasi kembali terhadap ketidakkonsistenan hasil temuan penelitian terdahulu, dengan melihat kembali perbedaan standar etis antara akuntan dan manajer. berdasarkan ketidakkonsistenan atas penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut: h 5 : terdapat perbedaan dalam keputusan earnings management antara akuntan dan manajer. metode penelitian desain penelitian penelitian merupakan studi eksplanasi karena bertujuan untuk menguji hipotesis untuk menjelaskan sifat hubungan kausal antara variabel independen personal benefit, ideologi etis, komitmen profesional dengan variabel dependen earnings management. penelitian dilakukan dalam situasi (setting) diatur yang disebut dengan eksperimen laboratorium (laboratory experiment). desain eksperimen laboratorium dipilih dikarenakan dapat dilakukannya kontrol dan manipulasi terhadap variabel independen dengan baik sehingga pengaruh kausal dapat diuji. manipulasi terhadap variabel bebas secara sederhana dilakukan dengan membuat tingkatan (level) yang berbeda pada variabel bebas untuk menilai dampak dari tiap-tiap level tersebut terhadap variabel terikat, sehingga dengan melakukan manipulasi maka tingkat pengaruh kausal dapat dibuktikan. manipulasi variabel bebas disebut dengan perlakuan (treatment), dan hasil perlakuan disebut dengan pengaruh perlakuan (treatment effect). penelitian ini merupakan eksperimen dengan desain faktorial karena desain faktorial memungkinkan kita untuk menguji pengaruh dua atau lebih manipulasi pada saat yang sama terhadap variabel terikat. dua perlakuan dapat dimanipulasi secara serempak dan pengaruh tunggal maupun interaksi dapat diuji (sekaran, 2000) penugasan dan subyek penelitian subyek penelitan diminta mereview kasus earnings management yang terjadi dalam lingkungan kerja. subyek penelitian adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan manajemen sebagai proxy dari manajer dan mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi sebagai proxy akuntan. subyek diminta membaca salah satu dari dua kasus yang diadopsi dari clikeman dan henning (2000). subyek diasumsikan sebagai vol. 14 no.2 juli 2013 113 manajer pada perusahaan manufaktur. kondisi ekonomi perusahaan sedang menurun, subyek diminta mempertimbangkan untuk melakukan rekayasa terhadap peralatan agar dapat meningkatkan profit tahunan. tindakan tersebut dilakukan agar laba sesuai dengan yang diramalkan oleh para analis dan mempertahankan harga saham perusahaan. ada dua skenario yang didistribusikan ke subyek penelitian secara random. skenario pertama didesain yang menunjukkan bahwa pendapatan manajer dan laba perusahaan dipengaruhi oleh keputusan melakukan perekayasaan atas biaya. skenario kedua didesain yang mendeskripsikan bahwa hanya laba perusahaan saja yang akan terpengaruh pada kebijakan earnings management. setelah subyek diberikan informasi mengenai latar belakang dan skenario, subyek diminta untuk memberikan level persetujuan atas keputusan yang diambil dengan menggunakan tujuh skala likert. level persetujuan yang didukung oleh subyek merupakan proxy atas perilaku earnings management yang merupakan variabel dependen dalam penelitian. setelah subyek menyelesaikan jawaban dari skenario sebelumnya, kemudian subyek diminta untuk menjawab pertanyaan tentang komitmen profesional (aranya et al. 1981; dwyer et al., 2000). responden juga diminta untuk melengkapi pertanyaan kuisioner ethical position questionnaire (forsyth, 1980). komitmen profesional dan ethical position questionnaire menggunakan lima point skala likert. angka 1 pada skala likert menunjukkan resonden sangat tidak setuju dan angka 5 menunjukkan sangat setuju. setelah subyek melengkapi instrumen, mereka diminta kembali untuk mereview kembali kelengkapan jawaban sebelum mengisi data demografi desain eksperimen eksperimen merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa sajakah serta bagaimana bentuk hubungan antra satu dengan lainnya. eksperimen dilakukan dengan manipulasi variabel atas subyek yang diteliti pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah eksperimen dengan between-subject approach. between-subject approach digunakan untuk menjelaskan faktorfaktor yang berrelasi dengan ideologi etis dan proses pengambilan keputusan earnings management. desain between-subject approach dilakukan untuk meningkatkan validitas internal sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi pada berbagai populasi. karakteristik subyek yang berbeda seperti gender, umur merupakan salah satu cara yang potensial untuk mengeneralisasi pada hasil (smith, 2003). dalam eksperimen ini peneliti memberikan penghargaan bagi subyek penelitian yang terlibat instrumen penelitian personal benefit skenario kasus yang diadopsi dari clikeman dan henning (2000) dimasukkan manipulasi atas variabel personal benefit. personal benefit terdiri dari dua skenario. skenario versi pertama partisipan diizinkan untuk memperoleh personal benefit dengan melakukan earnings management sedangkan versi kedua partisipan tidak diizinkan melakukan earnings manajemen. kesempatan memperoleh personal benefit ditunjukkan dengan kesempatan untuk meningkatkan personal income dan company income. komitmen profesional komitmen profesional diukur 15 item skala komitmen profesional (aranya dan ferris,1984; porter et al..,1974) yang dinilai dengan menggunakan skala likert 5 poin, mulai dari “sangat tidak setuju” dan berakhir dengan “sangat setuju” jurnal akuntansi & investasi114 ideologi etis pengukuran ideologi etis menggunakan ethical position questionnaire (epq) yang dikembangkan oleh forsyth (1980), untuk mengukur ideologi etis dari masing-masing partisipan. kuisioner memuat duapuluh pertanyaan, masing-masing sepuluh pertany-aan untuk mengukur idealisme dan relativisme. analisis faktor atas duapuluh pertanyaan dan skore faktor dijadikan sebagai dasar analisis lanjutan. reliabilitas diukur dengan menggunakan cronbach alpha. perilaku earnings management perilaku earnings management diukur dengan menggunakan skenario yang dikembangkan oleh clikeman dan henning (2000). subyek diberikan kuisioner yang menanyakan tentang apakah subyek menentang perilaku earnings management ataukah mendukung perilaku earnings management. subyek penelitian subyek penelitian adalah mahasiswa pasca sarjana manajemen, akuntansi dan program profesi akuntansi. mahasiswa pasca sarjana dijadikan i subyek penelitian dengan alasan mereka telah memahami perilaku earnings management. mahasiswa pasca sarjana akuntansi dan program profesi akuntansi merupakan proxy dari akuntan sedangkan mahasiswa pasca sarjana manajemen merupakan proxy dari manajer. penggunaan mahasiswa sebagai pengganti manajer sudah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu dan eksperimen terhadap mahasiswa dan manajer menunjukkan perilaku yang sama (hofstedt, 1972; anston dan kramer, 1980; greenfield, 2008 variabel kebijakan earnings management merupa-kan variabel dependen. masing-masing subyek eksperimen ditanyai mengenai dukungan mereka terhadap earnings management atau penentangan mereka terhadap earnings mana-gement terhadap penangguhan maintenance expenses. keputusan earnings management diuji dalam konteks, pertama akan memperolah personal benefit (pendapatan individu dan laba perusahaan meningkat) dan yang kedua berdasarkan organizational benefit ( hanya laba perusahaan saja yang meningkat). peneliti akan menguji perbedaan keputusan earnings management dikarenakan oleh benefit yang akan diperoleh akibat keputusan tersebut diambil. manipulasi perlakuan benefit (personal atau organisasi) akan diuji relasinya dengan komitmen profesional dan ideologi etis. forsyth (1992) berpendapat bahwa ideologi etis ditentukan oleh hubungan antara relativisme dan idealisme. individu yang relativistik akan membuat keputusan berdasarkan situasi yang ada. individu relativistik akan mempertimbangkan kebijakan terbaik pada kondisi tertentu, sedangkan individu yang idealistik akan mengabaikan outcome (benefit) atas kebijakan yang mereka ambil. individu yang idealistik akan menghindari keputusan yang berakibat merugikan orang lain. komitmen profesional mengacu pada kekuatan identifikasi individual dengan profesi. individual dengan komitmen profesional yang tinggi dikarakterkan memiliki kepercayaan dan penerimaan yang tinggi atas tujuan profesi, keinginan untuk berusaha sekuatnya atas nama profesi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggo-taannya dalam profesi (porter et al., 1974). teknik analisis data analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode partial least square (pls). alasan penggunaan pls karena dapat digunakan pada setiap jenis skala data baik parametric maupun vol. 14 no.2 juli 2013 115 non-parametrik serta syarat asumsi yang lebih mudah. meski dengan syarat asumsi yang lebih mudah, hasil pengujian dengan pls dinilai memiliki validitas yang baik (hartono dan abdillah, 2009). hasil dan pembahasan demografi data dan statistik deskriptif demografi data disajikan pada tabel 1. sebagain besar responden berumur 30 tahun ke atas, sebagian besar laki-laki dan sedang menempuh program pasca sarjana di magister manajemen yang terbesar. variabel personal benefit dimanipulasi dalam eksperimen penelitian. kasus yang dikembangkan oleh clikeman dan henning (2000) digunakan dalam duan skenario eksperimen. skenario pertama menggunakan kasus clikeman dan henning dengan menambahkan manipulasi personal benefit. skenario kedua, responden diinformasikan bahwa kebijakan untuk menunda biaya pemeliharaan tidak berpengaruh pada pendapatan personal. tabel 1. demografi data pengaruh manipulasi personal benefit diukur dengan menggunakan ukuran dikotomi, nilai nol diberikan jika ada personal benefit dan nilai satu diberikan jika personal benefit tidak ada. tabel 2 menyajikan statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti tabel 2. statistik deskriptif pengujian validitas dan reliabilitas hasil pengujian validitas komitmen profesional dari 15 butir instrumen yang memenuhi syarat yaitu mempunyai faktor loading lebih dari 0,4 ada 7 butir pertanyaan seperti yang terlihat padatabel 3. tabel 3. hasil uji validitas komitmen profesional hasil pengujian validitas idealisme dari 10 butir instrumen yang memenuhi syarat yaitu mempunyai faktor loading lebih dari 0,4 ada 5 butir pertanyaan seperti yang terlihat pada tabel 4. hasil pengujian validitas relativisme dari 10 butir instrumen yang memenuhi syarat yaitu mempunyai faktor loading lebih dari 0,4 ada 5 butir pertanyaan seperti yang terlihat pada tabel 5. jurnal akuntansi & investasi116 tabel 4. hasil uji validitas idealisme tabel 5. hasil uji validitas realtivisme hasil pengujian reliabilitas masing-masing variabel ditunjukkan dalam tabel 6, yang hasilnya memperlihatkan variabel-variabel penelitian yang digunakan memiliki reliabilitas seperti yang disyaratkan, yakni memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 0,6. tabel 6. hasil uji reliabiltas instrumen kesesuaian model tujuan penelitian terutama untuk menja-wab pertanyaan penelitian guna mengetahui konsistensi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen laba dengan model penelitian. hasil pengujian menunjukkan nilai chisquare, dan indeks yang lain (gfi, agfi, cfi, ifi dan rmsea) model adalah acceptable at best, karena nilai indeks utama yang mendekati nilai cutoff yang ditentukan. pengujian hipotesis yang diajukan, dilihat dari besarnya c.r (critical ratio dan probabilitas pada output regression weight. tabel 7. indikasi kesesuaian model hasil pengujian model hipotesis 1, 2a, 2b, 3 dan 4 didasarkan pada nilai koefisien jalur yang ada dalam model struktural. tabel 8 menunjukkan nilai koefisien, nilai p dan arah yang diharapkan dan arah aktual dari bukti empiris. hipotesis dinyatakan diterima jika arah jalur yang diharapkan sama dengan arah jalur aktual dan memiliki nilai p kurang dari 0,05. hasil pengujian hipotesis hasil hipotesis 1 sejalan dengan shaub et al. (1993) yang memprediksi hubu-ngan positif antara komitmen profesional dengan sensitivitas etika, yang maksudnya artinya semakin tinggi komitmen profesional maka individu akan semakin menilai tindakan yang tidak etis merupakan sesuatu yang tidak bermoral dan harus dihindari. hipotesa 2a memprediksi bahwa individu yang idealis kurang mendukung perilaku manajemen laba. bukti empiris menunjukkan hubungan tersebut dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,509 dan signifikan yang menun-jukkan dukungan pada hipotesisn 2a. douglas dan wier (2000) memberikan bukti bahwa individu yang lebih berorientasi idealis kurang mendorong adanya budgetary slack, dan vol. 14 no.2 juli 2013 117 individu tersebut berpersepsi bahwa tindakan tersebut tidak etis. penelitian ini memberikan dukungan tambahan bahwa orientasi etika berhubungan negatif dengan perilaku manajemen laba. hipotesis 2b memprediksi individu yang berorientasi relativis akan mendukung perilaku manajemen laba, sehingga diduga adanya hubungan positif antara relativisme dengan perilaku manajemen laba. hal ini didukung bukti empiris dalam penelitian ini. hipotesis 3 memprediksi adanya personal benefit potensial dari manajemen laba akan berhubungan negatif dengan orientasi etika. hipotesis 3 didukung yang ditunjukkan dari besaran nilai koefisien jalur senilai -3,390 dan signifikan. healy (1985) menyimpulkan ketika insentif dan kemampuan manajemen laba itu ada, para manajer cenderung akan mendukung perilaku manajemen laba untuk meningkatkan perolehan bonus. hasil studi menunjukkan bahwa kesempatan meningkatkan kesejah-teraan personal akan membuat kecenderungan negatif pada orientasi etika individu yang bersangkutan. hipotesis 4 memprediksi bahwa personal benefit atas kebijakan manajemen laba akan berpengaruh berlawanan dengan tingkat komitmen profesional. hipotesis 4 didukung dengan nilai koefisien jalur -0,338 dan signifikan. kaplan dan whitecatton (2001) menemukan auditor akan menurun tingkat komitmen profesional jika ia ditawarkan menjadi karyawan atau pekerja oleh klien.. hasil studi konsisten terhadap asosiasi antara personal benefit dengan komitmen profesional. persamaan struktural ditunjukkan dalam gambar 1. tabel 8. hasil pengujian hipotesis *** signifikan pada á 5%. gambar1. hasil pengujian persamaan struktural jurnal akuntansi & investasi118 hipotesis 5 diuji dengan menggunakan analysis of variance, yang umum digunakan untuk menguji perbedaan antar kelompok. hipotesis 5 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dukungan pada perilaku manajemen laba antara akuntan dengan non akuntan atau manajer. hasil uji anova menunjukkan perbedaan persepsi antara akuntan dan non akuntan terhadap perilaku manajemen laba. dilihat dari bukti empiris adanya perbedaan yang signifikan, yakni rerata akuntan 3,1 sedangkan manajer 3,8 yang artinya akuntan lebih menolak memberikan dukungan atas perilaku manajemen laba (lihat tabel 8 dan tabel 9). simpulan dalam praktik bisnis, seringkali ditemui manajer secara rutin melakukan pilihan-pilihan akuntansi yang mempengaruhi laba yang tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. pilihan-pilhan akuntansi yang tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi berterima umum merupakan sesuatu yang etis. piliha – pilihan akuntansi akan menjadi suatu perilaku yang tidak etis ketika kebijakan itu dapat menyesatkan stakeholders. penelitian ini dimotivasi oleh kerugian investor ketika perusahaan melakukan praktik-praktik akuntansi yang masih dipertanyakan. motivasi lainnya adalah adanya laporan dari the national fraudulent financial reporting (1987) yang menyimpulkan bahwa kebijakan manajemen laba tidak bertentangan dengan pabu tetapi menyesatkan para pengguna. tujuan penelitian adalah meneliti determinasi perilaku manajemen laba. studi didesain untuk mengetahui hubungan ideologi etis individu berhubungan dengan manajemen laba. penelitian juga menganalisis hubungan komitmen profesional pada manajemen laba. selain itu dianalisis pula mengenai pengaruh adanya personal benefit terhadap orientasi etikan dan perilaku manajemen laba. hipotesis pertama menduga bahwa komitmen profesional akan menurunkan perilaku manajemen laba. hasil penelitian menunjukkan bahwa individu dengan level komitmen profesional yang tinggi cenderung mengarah pada penurunan perilaku mana-jemen laba. hipotesis tabel 9. rerata manajemen laba antara akuntan dan manajer tabel 10. hasil uji beda manajemen laba antara akuntan dan manajer vol. 14 no.2 juli 2013 119 kedua menduga orientasi etika mempengaruhi perilaku manajemen laba. bukti empirin mendukung hipotesis kedua. orientasi etika ke arah relativistik akan meningkatkan dukungan terhadap perilaku manajemen laba, sebaliknya orientasi etika ke arah idealis akan menurunkan perilaku manajemen laba. hipotesis tiga dan empat diturunkan untuk menguji pengaruh personal benefit pada penurunan komitmen profesional maupun orientasi etika sehingga akan menyebabkan meningkatnya praktik manajemen laba. hasil menunjukkan bahwa personal benefit akan meningkatkan kecenderungan untuk mendu-kung perilaku manajemen laba. hipotesa kelima menunjukkan adanya perbedaan reaksi antara akuntan dan manajer terhadap perilaku manajemen laba. kontribusi penelitian ini yakni, pertama adalah temuan yang menunjukkan (1) individu yang lebih berorientasi relativistik akan terdorong untuk mendukung praktik manajemen laba; (2) orientasi etika individu ke arah yang lebih idealis akan dapat menurunkn perilaku manajemen laba; (3) individu dengan komitmen profesional yang tinggi akan mengurangi dukungan pada praktik mana-jemen laba;dan (4) kebijakan manajemen laba dipengaruhi oleh posisi individu dalam perusahaan. hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi yang penting bagi regulator, penyusun standar, praktisi, investor, analis dan para peneliti akuntansi. pemahaman terhadap dampak potensial orientasi etika dan komitmen profesional terhadap perilaku manajemen laba, akan membantu pihakpihak terkait untuk mengatasi permasalahan. regulator dan penyusun standar perlu mempertimbangkan proses yang dapat mengurangi perilaku manajemen laba. korporasi, dewan direksi, komisaris perlu mempertimbangkan arsitektur organisasi dan desain organisasi yang bisa meminimalkan problem ke agenan. lebih jauh lagi, para manajer perlu menelaah kebijakan dan prosedur yang memperhatikan etika, kode etik dan perilaku yang dapat diterima dalam perusahaan penelitian eksperimen memiliki beberapa keterbatasan terutama penggunaan mahasiswa sebagai proxy manajer dan akuntan yang perlu kehati-hatian untuk di generalisasi. kasus yang dikembangkan juga bersifat fiktif dan kurang aktual karena subjek diminta memainkan peranan sebagai direktur perusahaan, sehingga kondisinya kurang serius. selain itu, studi ini dilakukan di indonesia, sehingga mungkin perlu direplikasi dengan menggunakan geografi yang berbeda atau lebih spesifik. bidang lain yang perlu dikaji juga adalah penelitian dengan menggunakan kelompok manajer yang berbeda misalnya akuntan publik dan swasta, manajer korporasi dan pemerintahan atau profesional lainnya. perlu juga mempertimbangkan variabel situasional lainnya. daftar pustaka aranya, n., j. pollock and j. amernic. 1981, ‘an examination of professional commitment in public accounting. accounting, organizations and society, 6 (4), 271–280. baiman, s. 1990. agency theory in managerial accounting: a second look. accounting, organizations and society, 15 (4). 341-347 burn, w. j. jr. dan k. a. merchant. 1990. the dangerous morality of managing earning. management accounting, 72. (2), 22-35. barnett, t., k. bass, g. brown dan f. herbert: 1998. ethical ideology and the ethical judgments of marketing professionals. journal of business ethics, 17, 715–723. becker,c., m. defond, j. jiambalvo dan k. subramanyam. 1998, the effect of audit quality on earnings manage-ment. contemporary accounting research, 15 (1), 1–24. clikeman, p. dan s. henning. 2000. the socialization of undergraduate accounting students’. issues in accounting education, 15, 1–17. davis, m., m. andersen dan m. curtis. 2001. measuring ethical ideology in business ethics: a critical analysis of the ethics position questionnaire. journal of business ethics, 32 (1), 35–53. defond, d. dan j. jiambalvo. 1994. debt covenant violations and manipulation of accruals. journal of accounting and economics, 17, 145–176. jurnal akuntansi & investasi120 defond, m. dan c. park. 1997. smoothing income in anticipation of future earnings. journal of accounting and economics, 23, 115– 139. defond, m. dan k. subramanyam. 1998. auditor changes and discretionary accruals. journal of accounting and economics, 25, 35–67. douglas, p., r. davidson dan b. schwartz. 2001. the effect of organizational culture and ethical orientation on accountants’ ethical judgments’. journal of business ethics, 34 (2), 101–121. douglas, p. dan b. wier. 2005. cultural and ethical effects in budgeting systems: a comparison of u.s. and chinese managers. journal of business ethics, 60 (2), 159–174. douglas, p. dan b. wier. 2000. integrating ethical dimensions into a model of budgetary slack creation. journal of business ethics, 28 (3), 267–277. elias, r.: 2002. determinants of earnings management ethics among accountants. journal of business ethics, 40 (1), 33–45. forsyth, d. 1980. a taxonomy of ethical ideologies. journal of personality and social psychology, 39, 175–184. forsyth, d. 1982. judging the morality of business practices: the influence of personal moral philosophies. journal of business ethics, 11 (5), 461–470. hartono, j. dan abdillah. 2009. konsep & aplikasi pls (partial least square) untuk penelitian empiris. yogyakarta: bpfe yogyakarta.125 healy, p. 1985. the effect of bonus schemes on accounting decisions. journal of accounting and economics, 7, 85–107. healy, p. dan j. wahlen. 1999. a review of the earnings management literature and its implications for standard setting. accounting horizons, 13 (4), 365–383. jauch, l., w. gleuck dan r. osborn. 1978. organizational loyalty, professional commitment, and academic research productivity, academy of management journal, 21, 84–92. jeffery, c. dan n. weatherholt. 1996. ethical development, professional commit-ment, and rule observance attitudes: a study of cpas and corporate accountants. behavioral research in accounting, 8, 8–31. kaplan, s. 2001. ethically related judgments by observers of earnings manage-ment. journal of business ethics, 32 (4), 285– 298. krishnan, g. 2003. does big 6 auditor industry expertise constrain earnings management?’. accounting horizons, 17, 1–16. leong, l., s. juang dan j. hsu 2003. an empirical study on professional commitment, organizational commitment and job involvement in canadian accounting firms. journal of american academy of business, 2 (2), 360–370. merchant, k. dan j. rockness. 1994. the ethics of managing earnings: an empirical investigation. journal of accounting and public policy, 13 (1), 79–94. noreen, e.1988. the economic of ethics: a new perspective on agency theory. accounting, organization and society, 13 (4), 359-370 porter, l., r. steers, r. mowday dan p. boulian. 1974. organizational com-mitment, job satisfaction, and turn-over among psychiatric technicians. journal of applied psychology, 59, 603–609. rosenzweig, k. dan m. fischer. 1994. is managing earnings ethically acceptable?. management accounting, 75 (9), 31-34. rosenfield, p. 2000. what drives earnings management?. journal of accoun-tancy, 190 (4), 106–109. shaub, m., d. finn dan p. munter. 1993. the effects of auditors’ ethical orientation on commitment and ethical sensitivity. behavioral research in accounting, 5, 145–169. indeks layout juli 2015 pendahuluan banyak peneliti pada bidang akuntansi sependapat bahwa standar akuntansi merupakan salah satu faktor penting, di antara faktor-faktor lainnya, yang dapat menentukan kualitas pelaporan keuangan suatu organisasi (mis: levitt, 1998; hope, 2003; barth, landsman, dan lang, 2008; holthausen, 2009; hossain dan nurunnabi, 2011). ketika diterapkan secara memadai, standar akuntansi diyakini akan menghasilkan angka-angka akuntansi yang merefleksikan secara lebih baik penerapan standar akuntansi nasional pada organisasi nirlaba bidang sosial kemanusiaan di bali made aristia prayudi1* & made narsa21 1program studi akuntansi, universitas pendidikan ganesha, jalan udayana no.11 singaraja, indonesia. 2program studi akuntansi, universitas airlangga, kampus b jl. airlangga no.4, surabaya, 60286, telp. +62 31 5033642 indonesia *corresponding author, e_mail address: prayudimadearistia.acc@gmail.com abstract the purpose of this study are to evaluate organization compliance level with indonesian gaap no. 45: ‘financial statement of not-for-profit organization’, investigate preparers’ and users’ perceptions toward the standard; and determine whether or not there is a significant difference between the perceptions of the two groups. data were collected through questionnaires were distributed to 30 financial staffs of 10 units of indonesian red cross society (as the preparer group) and to 30 local government officers (as the user group) of health department, social service department, and public welfare bureau in bali province of indonesia. the data was analyzed descriptively and using the independent t-test and mann-whitney test. the results show that only one-third of the organizations are categorized as compliant, users have higher perceptions of the importance and usefulness of the standard and there are significant differences between the groups in their perception toward the standard. keywords: indonesian gaap no. 4;not-for-profit organization; indonesian red cross society; compliance; perception. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan organisasi dengan pabu indonesia nomor 45: ‘laporan keuangan tidakuntuk-laba organisasi’, menyelidiki persepsi preparers ‘dan pengguna’ terhadap standar dan menentukan apakah atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi dari dua kelompok. data dikumpulkan melalui kuesioner yan didistribusikan ke 30 staf keuangan dari 10 unit palang merah indonesia (sebagai kelompok preparer) dan 30 petugas pemerintah daerah (sebagai kelompok pengguna) dari departemen kesehatan, departemen sosial, dan kesejahteraan masyarakat biro di provinsi bali indonesia. data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan independent t-test dan mann-whitney tes. hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) hanya sepertiga dari organisasi dikategorikan sebagai compliant; (b) pengguna memiliki persepsi yang lebih tinggi tentang pentingnya dan kegunaan standar; dan (c) ada perbedaan yang signifikan antara kelompok dalam persepsi mereka terhadap standar. kata kunci:pabu no. 45; organisasi nirlaba; institusi palang merah indonesia;kepatuhan; persepsi. kondisi keuangan organisasi sehingga mampu menyediakan informasi yang juga akan lebih relevan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan. meskipun demikan, terdapat bukti empiris bahwa beberapa organisasi pada negara-negara di wilayah asia justru menunjukkan sikap ketidakpatuhan dalam hal penerapan standar akuntansi yang berlaku secara nasional, misalnya sebagaimana diamati oleh rahman (2000) pada organisasi bisnis di korea, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2015.0036.110 -120 vol. 16 no.2 juli 2015 111 thailand, indonesia, malaysia dan filipina; oleh dang-duc (2011) pada usaha mikro, kecil dan menengah (small and medium-sized enterprises—smes) di vietnam; dan oleh world bank (2007) pada badan usaha milik negara (state-owned enterprises— soes) di pakistan. temuan ini mengindi-kasikan bahwa isu terkait perilaku kepatuhan organisasi terhadap standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan masih layak untuk diperdebatkan, khususnya pada organisasi dalam lingkup regional asia. salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba bidang sosial kemanusiaan, yaitu palang merah indonesia (selanjutnya dinyatakan dengan pmi). pmi merupakan suatu organisasi nasional yang berdiri atas azas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan dan paham politik (keppres ri no. 246 tahun 1963). dalam pelaksanaan fungsinya, pmi memperoleh dukungan donasi yang begitu besar dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda, baik donor perorangan maupun institusi, mulai dari pemerintah hingga organisasi bisnis (palang merah indonesia, 2011). sebagai sebuah organisasi nirlaba yang berkedudukan di indonesia, pmi diwajibkan untuk melaksanakan pelaporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 (psak 45) tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (palang merah indonesia, 2010). psak 45 diterbitkan dan disahkan oleh ikatan akuntan indonesia (iai) pada 23 desember 1997 serta telah berlaku efektif sejak 1 januari 2000. standar akuntansi ini selanjutnya menjadi acuan baku bagi penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba di indonesia yang memenuhi karakteristik sebagaimana telah disyaratkan dalam standar tersebut (ikatan akuntan indonesia, 2010) penelitian terkait kepatuhan penerapan standar pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba menjadi sesuatu yang urgen dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan pertanggungjawaban keuangan pada jenis organisasi ini. secara umum, perhatian terhadap aspek akuntabilitas pada organisasi nirlaba memang lebih lemah jika dibandingkan dengan organisasi laba (kreander et al., 2009). stakeholder organisasi nirlaba memiliki insentif pengawasan yang lebih rendah jika dibandingkan para stakeholder (investor) organisasi laba yang secara langsung berkepentingan secara ekonomis terhadap pengelolaan modal yang telah diinvestasikan. kondisi seperti ini tak pelak dapat memunculkan sikap-sikap keacuhan organisasi atas kewajiban pengelolaan yang transparan dan akuntabel. di sisi lain, hasil penelitian rahman (2000) juga menemukan adanya perilaku menyimpang berupa resistensi terhadap transparansi (resistance to transparency) yang melekat dalam tradisi pengelolaan keuangan organisasi di beberapa negara di asia. konsekuensinya, para penyusun laporan keuangan di negara-negara tersebut seringkali justru menghindari penerapan standar-standar akuntansi yang sejatinya dapat membuat laporan keuangan organisasi menjadi lebih transparan (rahman, 2000). mempertimbangkan fenomena tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk menginvestigasi persepsi para penyusun laporan keuangan terhadap penerapan standar keuangan yang berlaku relevan bagi organisasi. di samping itu, investigasi dilakukan pula terhadap persepsi pengguna laporan keuangan karena pada hakikatnya laporan keuangan merupakan media komunikasi dan representasi pemenuhan kepentingan antara pihak penyusun dan pengguna laporan keuangan. terakhir, penelitian ini sekaligus bertujuan untuk doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 jurnal akuntansi & investasi112 menentukan kemungkinan adanya perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak yang dimaksud. bagian selanjutnya dalam tulisan ini menjabarkan beberapa literatur dan argumen teoretis yang mendasari dirumuskannya hipotesis penelitian, diikuti pembahasan atas metode pengumpulan dan analisis data berikut hasil-hasil yang menjadi temuan. tulisan ini kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan, implikasi, saran serta keterbatasan penelitian. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis penyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 (psak 45) pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 (psak 45) secara khusus membahas tentang pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba. pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik berupa perolehan sumber daya entitas yang berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. ketentuan lain, organisasi merupakan entitas yang menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. status kepemilikannya tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. bentuk laporan keuangan untuk organisasi nirlaba sebagaimana diatur dalam psak 45 terdiri dari (a) laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu; (b) laporan aktivitas yang menyediakan informasi mengenai (i) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, (ii) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (iii) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa; (3) laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode, dan catatan atas laporan keuangan. penerapan psak untuk pelaporan keuangan suatu entitas selanjutnya merupakan suatu bentuk kewajiban bagi organisasi. hal ini dapat ditelusuri dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan pemerintah, misalnya sebagaimana undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 69 ayat 1 menyebutkan: “laporan keuangan yang disampai-kan kepada bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum”. demikian pula, dalam keputusan ketua badan pengawas pasar modal tentang perubahan peraturan nomor viii.g.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan bagian 1 (b) menyatakan: “… bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) yang diterbitkan oleh ikatan akuntan indonesia (iai)” teori stakeholder dan persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan teori stakeholder mengajukan suatu konsep keorganisasian berupa argumentasi bahwa seluruh pihak yang bekepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 vol. 16 no.2 juli 2015 113 organisasi (ousama et al., 2011). informasi tersebut harus dapat merefleksikan pemenuhan kewajiban manajemen organisasi terkait penyediaan informasi kepada para stakeholder. meskipun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa stakeholder bersifat sangat luas dan variatif, harapan dan kebutuhan atas informasi bagi pihak-pihak tersebut tentunya dapat sangat beragam. konsekuensinya, prosedur-prosedur dan teknik-teknik pelaporan keuangan yang diharapkan dapat diterapkan oleh manajemen organisasi dalam rangka penyediaan informasi tersebut pun dapat dipersepsikan berbeda antar stakeholder yang ada. perihal persepsi pihak penyusun dan pengguna laporan keuangan sebelumnya telah banyak diinvestigasi, misalnya terhadap atribut-atribut kualitas audit di amerika (carcello et al., 1992); terhadap perubahan metode akuntansi pada universitas di australia (jarrar et al., 2007); terhadap aspek-aspek pelaporan keuangan pada organisasi bisnis di kuwait (naser et al., 2003); terhadap implementasi us dan uk gaap (reinstein dan weirich, 2002); atau terhadap integrasi dan pengendalian pada sistem akuntansi manajemen di jerman (weißenberger et al., 2012). beberapa penelitian terdahulu ini memberikan hasil yang tak jauh berbeda, yaitu diperolehnya bukti adanya perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak berkepentingan tersebut. penelitian yang dilakukan oleh jarrar et al. (2007), misalnya, menemukan bahwa penyusun dan pengguna laporan keuangan memberikan persepsi berbeda terhadap hubungan pemengaruhan antara variabel kesuksesan pengimplementasian sistem pembebanan biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing (abc)) dan beberapa variabel independen yang diajukan, berupa dukungan dan keterlibatan manajemen puncak, sinkronisasi sistem abc dengan strategi kompetitif organisasi, dan budaya serta sumberdaya keorganisasian. pada penelitian berbeda, ousama et al. (2011) menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan terkait kebermanfaatan informasi terkait modal intelektual (intellectual capital) yang tersaji dalam laporan keuangan organisasi. berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat kemudian dirumuskan hipotesis tunggal dalam penelitian ini sebagai berikut: h 1 : terdapat perbedaan persepsi antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan organisasi pmi terkait penerapan psak 45 metode penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. data yang dikumpulkan merupakan data primer, berupa data subjektif mengenai teknik dan konsep pelaporan keuangan yang digunakan pada pmi provinsi dan pmi kabupaten/kota di wilayah provinsi bali serta pernyataan sikap, pemikiran, pandangan, dan pendapat berkaitan dengan penerapan psak 45 pada organisasi tersebut. selain itu, digunakan juga data dalam bentuk informasi demografi responden, seperti umur, jenis kelamin, jabatan dalam organisasi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. pengumpulan data data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 staf bagian keuangan pada 10 unit organisasi palang merah indonesia (pmi) seprovinsi bali (kelompok penyusun laporan keuangan) dan 30 pegawai pemerintahan pada dinas kesehatan, dinas sosial dan biro kesejahteraan rakyat provinsi bali (kelompok pengguna laporan keuangan). pemilihan sampel pada kelompok pengguna didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing dari ketiga doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 jurnal akuntansi & investasi114 organisasi pemerintahan tersebut secara kelembagaan memiliki kepentingan yang signifikan atas informasi kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan pmi. biro kesejahteraan rakyat merupakan unsur staf pemerintah provinsi bali sebagai donatur utama pmi yang berkepentingan atas pelaporan keuangan organisasi terkait pengelolaan sumber dana yang diberikan. dinas kesehatan memiliki kepentingan atas pelaporan keuangan pmi berkaitan dengan penyelenggaraan program-program di bidang kesehatan. sementara itu, dinas sosial memiliki kepentingan atas pelaporan keuangan pmi berkaitan dengan penyelenggaraan program-program di bidang kemanusiaan dan kesejahteraan sosial masyarakat. pengukuran variabel variabel ‘kepatuhan penerapan’ didefinisikan sebagai ukuran besarnya intensitas kesesuaian tata cara dan sistematika pelaporan keuangan yang mengacu pada standar atau spesifikasi tertentu, dalam hal ini yaitu psak 45. responden (kelompok penyusun) diberikan 30 item pertanyaan terkait praktek pencatatan akuntansi organisasi yang mengacu pada psak 45 sehubungan dengan prinsip pengakuan (19 item pertanyaan), prinsip pengungkapan (empat item pertanyaan), dan prinsip penyajian (7 item pertanyaan). pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert lima point dengan skor ‘1’ bernilai ‘tidak pernah’ hingga ‘5’ bernilai ’selalu’. variabel ‘persepsi penerapan’ didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan responden tentang psak 45, pandangan terhadap eksistensi dan legalitas psak 45, serta pendapat terkait penerapan psak 45 pada organisasi pmi. responden (kelompok penyusun dan kelompok pengguna) masing-masing diminta memberikan persetujuannya terhadap 15 item pertanyaan sehubungan dengan ketiga aspek persepsi sebagaimana didefinisikan sebelumnya. pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert lima point dengan skor ‘1’ bernilai ‘sangat tidak setuju’ hingga ‘5’ bernilai ’sangat setuju’. teknik analisis data eksplorasi terhadap variabel ‘tingkat kepatuhan’ serta variabel ‘persepsi’ kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan teknik statistika deskriptif, yaitu melalui penentuan nilai mean (ratarata) jawaban tiap-tiap item pertanyaan. nilai tendensi sentral ini dihitung dengan membagi nilai total skor variabel dari tiap responden dengan jumlah skor ideal untuk variabel tersebut. skor ideal yang dimaksud adalah nilai maksimum yang dapat dicapai dalam pengisian kuesioner, yaitu apabila semua responden memilih pilihan jawaban dengan skor tertinggi untuk seluruh pertanyaan dalam kuesioner. nilai mean yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menentukan ukuran kualitatif tingkat kepatuhan penerapan psak 45 serta persepsi kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan organisasi pmi. kriteria-kriteria yang dimaksud terklasifikasi menjadi beberapa kategori sebagaimana disajikan pada tabel 1 dan tabel 2. kriteria ini ditentukan melalui perhitungan matematis terhadap rentang data dan panjang kelas interval rata-rata masing-masing variabel sehingga mengahsilkan interval tingkat kepatuhan (itk) dan interval persepsi (ip). selanjutnya, dengan bantuan program spss for windows versi 11.5, alat analisis independent sample ttest (untuk data yang terdistribusi normal) dan uji mann-whitney test (untuk data yang tidak terdistribusi normal) digunakan dalam rangka menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 vol. 16 no.2 juli 2015 115 ini. hipotesis dinyatakan terdukung apabila diperoleh nilai signifikansi sebesar <0,5 untuk masing-masing alat uji beda statistik. tabel 1. ketegori kepatuhan penerapan tabel 2. kategori persepsi penerapan hasil dan pembahasan sejumlah total 10 kuesioner terkait variabel ‘kepatuhan penerapan’ (tipe i) dan 60 kuesioner terkait variabel ‘persepsi penerapan’ (tipe ii) telah disebarkan. kuesioner tipe i ditujukkan kepada satu orang bagian keuangan pada masing-masing kantor cabang organisasi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota serta pada satu kantor pusat yang berkedudukan di ibukota provinsi. kuesioner tipe ii ditujukan kepada 30 responden pihak penyusun dan 30 responden pihak pengguna laporan keuangan. dari jumlah tersebut, keseluruhan kuesioner berhasil kembali dan layak untuk digunakan (response rate 100%). tingkat pengembalian yang tinggi ini diperoleh karena kuesioner diantar dan diambil dari responden secara langsung. secara demografis, untuk kelompok penyusun laporan keuangan, sejumlah 56,67% responden berjenis kelamin laki-laki, sebanyak 40% berlatar belakang pendidikan terakhir sekolah menengah atas (sma)/sederajat, 50% responden telah bekerja selama lebih dari 50 tahun serta sebagian besar tidak memiliki pengetahuan berbasis akuntansi (56,67%) dan tidak pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan (66,67%). sementara itu, 53,33% responden pada kelompok pengguna laporan keuangan berjenis kelamin perempuan, 73,33% berlatar belakang pendidikan terakhir sarjana strata1 (s1), 53,33% telah bekerja lebih dari 50 tahun, 66,67% memiliki pengetahuan berbasis akuntansi dan hanya 20% yang pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan. tingkat kepatuhan penerapan psak 45 dalam rangka mengeksplorasi tingkat kepatuhan penerapan psak 45 oleh organisasi pmi se-provinsi bali, evaluasi dilakukan pada masing-masing kantor cabang organisasi. sebagaimana ditampilkan pada tabel 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) organisasi pmi provinsi bali berada dalam kategori ‘tidak patuh’ dengan interval tingkat kepatuhan (itk) sebesar 0,46; (b) pmi kabupaten buleleng terkategori ‘tidak patuh’ (itk=0,52); (c) pmi kabupaten bangli terkategori ‘sangat tidak patuh’ (itk=0,34); (d) pmi kabupaten tabanan terkategori ‘sangat tidak patuh; (itk=0,253); (e) pmi kabupaten klungkung terkategori ‘tidak patuh’ (itk=0,52); (f) pmi kabupaten karangasem terkategori ‘tidak patuh’ (itk=0,0453); (g) pmi kabupaten gianyar terkategori ‘patuh’ (itk=0,713); (h) pmi kabupaten jembrana terkategori ‘tidak patuh’ (itk=0,380); (i) pmi kota denpasar terkategori ‘patuh’ (itk=0,753); dan (j) pmi kabupaten badung terkategori ‘patuh’ (itk=0,687). analisis lebih mendalam terhadap jawaban responden untuk indikator prinsip pengakuan, menunjukkan bahwa hanya dua unit organisasi yang secara konsisten melakukan pencatatan atas sebagian besar akun-akun laporan keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam psak 45, yaitu doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 jurnal akuntansi & investasi116 pmi kota denpasar (63,16%) dan pmi kabupaten badung (63,25%). sementara itu, delapan unit organisasi lainnya berada pada rentangan nilai pencatatan sebesar 15-30%. sehubungan dengan prinsip pengung-kapan, empat unit organisasi yaitu pmi kabupaten karangasem, pmi kabupaten gianyar, pmi kota denpasar dan pmi kabupaten badung terbukti telah melakukan pengungkapan informasiinformasi tambahan dengan sangat memadai (intensitas pengungkapan 50-100% per periode), misalnya atas rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan, dasar kebijakan akuntansi yang diterapkan serta pembatasan penggunaan aktiva organisasi. terakhir, dalam hal prinsip penyajian, terdapat tiga unit organisasi yang secara sistematis dan memadai telah menyajikan unsur-unsur pada laporan keuangan, yaitu pmi kabupaten klungkung (42,86%), pmi kabupaten gianyar (57,14%) dan pmi kabupaten badung (57,14%). penyajian yang dimaksud misalnya berupa penyajian akun aktiva dan kewajiban dengan pengumpulan atas unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa dan relatif homogen, menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto serta menyajikan pendapatan, sumbangan dan kerugian sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat. persepsi penerapan psak 45 hasil penelitian terkait variabel persepsi penerapan (tabel 4 dan tabel 5) menunjukkan bahwa kelompok penyusun laporan keuangan memiliki persepsi ‘kurang setuju’ terhadap penerapan psak 45 dengan nilai interval persepsi (ip) sebesar 0,657; sedangkan persepsi yang dimiliki kelompok pengguna laporan keuangan berada pada kategori ‘setuju’ dengan ip sebesar 0,754. lebih jauh, pada kelompok penyusun laporan keuangan, ditemukan bahwa indikator ‘pengetahuan tentang psak 45’, ‘pandangan terhadap eksistensi dan legalitas psak 45’, dan ‘pendapat terkait penerapan psak 45’, masingmasing terkategori ‘kurang setuju’ (ip=0,524), ‘kurang setuju’ (ip=0,673), dan ‘setuju’ (ip=0,746). sementara itu, pada kelompok pengguna laporan keuangan, indikator ‘pengetahuan tentang psak 45’ berada dalam kategori ‘kurang setuju’ (ip=0,637), indikator ‘pandangan terhadap eksistensi dan legalitas psak 45’ pada kategori ‘setuju’ (ip=0,764) dan indikator ‘pendapat terkait penerapan psak 45’ pada kategori ‘setuju’ (ip=0,833). tabel 3. hasil penilaian variabel kepatuhan penerapan psak 45 eksplorasi lebih jauh mengungkap bahwa sejumlah 43,33% responden kelompok penyusun dan 53,33% responden kelompok pengguna telah mengetahui adanya standar baku pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba. di sisi lain, sejumlah 53,33% responden kelompok penyusun dan 73,33% responden kelompok pengguna menyatakan persetujuannya terhadap legalitas psak 45. terakhir, sejumlah 70% responden kelompok penyusun dan 93,33% responden kelompok pengguna berpendapat bahwa penerapan psak 45 pada organisasi pmi akan dapat meningkatkan kualitas layanan, aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi. doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 vol. 16 no.2 juli 2015 117 pengujian instrumen penelitian pengujian terhadap instrumen penelitian dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian kualitas alat pengumpulan data yang digunakan terkait aspek validitas dan reliabilitas. secara umum, keseluruhan item pertanyaan pada variabel persepsi penerapan telah memenuhi kriteria pengujian sehingga dapat dikatakan valid dan reliable. sebagaimana disajikan pada tabel 6, nilai koefisien korelasi untuk ketiga indikator pada masing-masing kelompok responden berada pada rentang 0,4-0,8. nilai ini terkategori valid karena berada di atas batas minimal 0,3 (sugiyono, 2010). sementara itu, nilai cronbach’s alpha berada pada kisaran angka 0,6-0,9 dan terkategori reliabel dengan berpedoman pada standar reliabilitas 0,6 (ghozali, 2009). tabel 4. hasil penilaian variabel persepsi penerapan psak 45 kelompok penyusun tabel 5. hasil penilaian variabel persepsi penerapan psak 45 kelompok pengguna pengujian selanjutnya dilakukan sehubungan dengan aspek normalitas data dalam rangka menentukan alat analisis yang tepat untuk pengujian hipotesis penelitian. berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa pada kelompok penyusun laporan keuangan, data untuk indikator ‘pengetahuan tentang psak 45’ dan ‘pandangan terkait legalitas psak 45’ memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (masing-masing 0,449 dan 0,184) sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang diperoleh terkait indikator-indikator tersebut terdistribusi secara normal. sementara itu, untuk indikator ‘pendapat mengenai penerapan psak 45 di pmi bali’ memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,041) sehingga data yang diperoleh dapat dinyatakan tidak terdistribusi secara normal. tabel 7 juga menyajikan hasil pengujian normalitas data terkait indikator-indikator pada variabel persepsi penerapan psak 45 untuk kelompok pengguna laporan keuangan. data untuk keseluruhan indikator memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (masing-masing 0,297 untuk indikator ‘pengetahuan tentang psak 45’, 0,096 untuk indikator ‘pandangan terkait legalitas psak 45’, dan 0,085 untuk indikator ‘pendapat mengenai penerapan psak 45 di pmi bali’). dengan mempertimbangkan hasil ini, pengujian hipotesis terkait indikator ‘pengetahuan tentang psak 45’ dan ‘pandangan terkait legalitas psak 45’ dilakukan menggunakan alat analisis independent t-test, sementara untuk indikator ‘pendapat mengenai penerapan psak 45 di pmi bali’ menggunakan alat uji mann-whitney test. pengujian hipotesis pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji independent sample t-test untuk variabel ‘persepsi penerapan psak 45’, indikator ‘penge-tahuan tentang psak 45’ dan indikator ‘pandangan terkait legalitas psak 45’ serta uji statistik mann-whitney test untuk indikator ‘pendapat mengenai penerapan psak 45 di palang merah indonesia se-provinsi bali’. doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 jurnal akuntansi & investasi118 tabel 6. hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tabel 7. hasil uji normalitas data hasil pengujian hipotesis terhadap variabel persepsi penerapan psak 45 (tabel 8 panel a) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (á < 0,01) antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan. mean jawaban yang lebih besar pada kelompok pengguna (3,7711) dibandingkan pada kelompok penyusun (3,2867) menunjukkan bahwa kelompok pengguna mempersepsikan secara lebih positif (baik/setuju) penerapan psak 45 pada organisasi pmi seprovinsi bali. terkait indikator pengetahuan tentang psak 45 (tabel 8 panel b), ditemukan adanya perbedaan yang signifikan (á < 0,05) antara jawaban responden kelompok penyusun (mean 2,6200) dan responden kelompok pengguna (mean 3,1867). temuan ini mengisyaratkan bahwa kelompok pengguna memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap eksistensi psak 45 sebagai standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba. sementara itu, perbedaan yang signifikan juga dapat diamati pada jawaban kedua kelompok responden terkait indikator pandangan legalitas psak 45 (tabel 8 panel c) dan pendapat mengenai penerapan psak 45 (tabel 8 panel d). untuk masing-masing indikator tersebut, berturut-turut, diperoleh mean jawaban sebesar 3,3667 (penyusun) dan 3,8222 (pengguna) dengan nilai signifikansi á<0,05 serta sum of ranks mean jawaban sebesar 656,00 (penyusun) dan 117,00 (pengguna) dengan nilai signifikansi á<0,01. dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdukung secara statistik. tabel 8. hasil pengujian hipotesis simpulan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan penerapan organisasi terhadap psak 45 sebagai standar pelaporan keuangan nasional bagi organisasi nirlaba di indonesia, menginvestigasi persepsi kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan terkait standar tersebut; dan menentukan apakah terdapat perbedaan persepsi antara kedua kelompok doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 vol. 16 no.2 juli 2015 119 tersebut. secara umum, hasil penelitian menemukan bukti bahwa tingkat kepatuhan penerapan organisasi pmi se-provinsi bali terhadap standar pelaporan keuangan nasional tergolong rendah. sebagian besar unit organisasi yang menjadi subjek penelitian masih berada pada kategori ‘tidak patuh’ berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. hanya tiga dari 10 unit organisasi yang telah dengan memadai menerapkan psak 45 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan organisasi, yaitu pmi kabupaten gianyar, pmi kota denpasar dan pmi kabupaten badung. hal ini dapat disebabkan karena masih diterapkannya standar operasional prosedur (sop) keuangan yang ditetapkan oleh pmi pusat dan berlaku untuk seluruh pmi provinsi dan pmi kabupaten/kota di indonesia. sebagai alternatif solusi, ikatan akuntan indonesia sebagai badan pengembang standar pelaporan keuangan di indonesia perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif berkaitan dengan penerapan psak 45 sekaligus mengajak pmi untuk bersamasama mencari pemecahan atas masalah dualisme kewajiban penerapan aturan pelaporan keuangan tersebut. temuan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah fakta empiris bahwa pihak penyusun laporan keuangan organisasi memiliki persepsi yang lebih rendah (kurang setuju) dibandingkan kelompok pengguna laporan keuangan dalam hal penerapan psak 45 pada organisasi pmi. menariknya, perbedaan persepsi antara pihak penyusun dan pengguna laporan keuangan ini juga terbukti signifikan secara statistik. hal ini kemudian dapat menjadi bukti yang mengkonfirmasi temuan rahman (2000) terkait sikap-sikap resistensi yang dimiliki penyusun laporan keuangan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. perbedaan ini tentunya perlu disikapi secara bijak mengingat peran sentral laporan keuangan sebagai media komunikasi di antara kedua belah pihak. hal ini menjadi penting karena baik kelompok penyusun maupun pengguna laporan keuangan seharusnya memiliki persamaan persepsi berkaitan dengan standar pelaporan keuangan yang digunakan oleh organisasi sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat samasama dipahami. penelitian ini, tak bisa dipungkiri, mengandung beberapa keterbatasan. pertama, penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama sangat rentan terhadap resiko bawaan berupa biasbias respon, misalnya bias motif konsistensi, bias keinginan sosial, dan lainnya. kedua, pemilihan pmi sebagai subjek penelitian sebagai representasi organisasi nirlaba tentunya tidak dapat meng\generalisasi karakteristik jenis organisasi tersebut secara keseluruhan. hasil berbeda kemungkinan dapat muncul pada bentuk organisasi nirlaba dengan karakter operasional berbeda. penelitian berikutnya dapat menerapkan metodemetode khusus guna meminimalisasi bias-bias kuesioner yang dapat muncul. pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian hubungan antara persepsi penyusun dan perilaku kepatuhan penerapan suatu standar pelaporan keuangan tertentu. daftar pustaka barth, m. e., w. r. landsman, dan a. h. lang. 2008. international accounting standards and accounting quality. journal of accounting research, 46 (3), 467-498. carcello, j. v., r. h. hermanson, dan n. t. mcgrath. 1992. audit quality attributes: the perceptions of audit partners, preparers, and financial statement users. auditing: a journal of practice & theory, 1 (1), 1-15. dang-duc, s. 2011. compliance with accounting standards by smes in transitional economies: evidence from vietnam. journal of applied accounting research, 12 (2), 96-107. ghozali, imam. 2009. aplikasi analisis multivariate dengan program doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 jurnal akuntansi & investasi120 spss (cetakan ke iv). semarang: badan penerbit undip holthausen, r.w. 2009. accounting standards, financial reporting outcomes, and enforcement. journal of accounting research, 47 (2), 447-458. hope, o. k. 2003. disclosure practices, enforcement of accounting standards, and analysts’ forecast accuracy: an international study. journal of accounting research, 41 (2), 235-272. hossain, m.a. dan m. nurunnabi. 2011. enforcement and compliance of mandatory accounting standards in emerging economies: the case od pakistan. international journal managerial and financial accounting, 3 (2), 200-218. ikatan akuntan indonesia. 2010. dsak-iai kembali meluncurkan standar akuntansi baru dan mencabut standar akuntansi koperasi dan ekuitas. [online] tersedia di: http://www.iaiglobal.or.id/v02/ berita/detail.php?catid=&id=184 [diakses 9 agustus 2011]. jarrar, n.s., m. smith. dan c. dolley. 2007. perceptions of preparers and users to accounting change: a case study in an australian university. managerial auditing journal, 22 (1), 80-94. kreander, n., v. beattie dan k. mcphail. 2009. putting our money where their mouth is: alignment of charitable aims with charity investments tension in policy and practice. the british accounting review, 41, 154-168. levitt, a. 1998. the importance of high quality accounting standards. accounting horizons, 12 (1), 79-82. ousama, a. a., a. h. fatima dan a. r. h. majdi. 2011. usefulness of intellectual capital information: preparers’ and users’ views. journal of intellectual capital, 12 (3), 430-445. palang merah indonesia. 2010. standard operational procedure (sop) keuangan palang merah indonesia. materi pelatihan. jakarta, indonesia: palang merah indonesia pusat. palang merah indonesia. 2011. donatur pmi. [online] tersedia di: http:/ /www.pmi.or.id/index.php/kapasitas/donasi/donatur-pmi.html [diakses 14 juli 2011]. rahman, m. z. 2000. accounting standards in the east asia region. in second asian roundtable on corporate governance “the role of disclosure in strengthening corporate governance and accountability”. hong kong, 2000. oecd and world bank. reinstein, a. dan r. weirich. 2002. us and uk gaap: important differences for financial statement preparers and users. managerial finance, 28 (1), 59-72. sugiyono. 2007. metode penelitian bisnis (cetakan ke-15). bandung: alfabeta weißenberger, b.e., h. angelkort dan g. holthoff. 2012. mas integration and controllership effectiveness: evidence of a preparer-user perception gap. german academic association for business research, 5 (2), 134-153. world bank. 2007. pakistan public sector accounting and auditing: a comparison to international standards. the world bank: south asia region financial management unit. doi: 10.18196/jai-2015.0036 110 120 indeks a accounting horizons activity based costing advance in international accounting akuntan indonesia akuntansi keuangan syariah alang merah indonesia analisis determinan aplikasi analisis multivariate applying voluntary asia audit delay audit delay audit procedures auditing: a journal of practice & theory auditor's quality australian austrian team for intellectual potential b b. c. smith badan pemeriksa keuangan badan pengawas pasar modal badan usaha milik negara badung bali bangli banjarmasin banking and insurance beattie bej bpk buleleng bursa efek indonesia c call for paper capital disclosure centre for finance and credit markets committee of sponsoring organization of the treadw competitive advantages coso d dang-duc data mining denpasar dewan standar akuntansi keuangan dinas sosial disclosure dsak e east asia region eps f filipina financial accounting theory financial performance financial statement users g gaap gianyar good governance h hotel di indonesia human capital i ifrs ikatan akuntan indonesia implementation indonesia intellectual capital intellectual disclosure international financial reporting standards international journal of economic and finance international organization for standarization intervening investor iso j jakarta jembrana journal accounting and business research jurnal akuntansi dan investasi jurnal bisnis dan akuntansi jurnal dinamika akuntansi jurnal psikologi undip jurnal riset akuntansi indonesia k karangasem kdd klungkung knowledge based business konsumsi kuwait l labor based business leverage library research likuiditas literasi locus of control london m macmillan malaysia mann-whitney market value mcgraw-hill multivariate n national bureau of economic research nber nurunnabi o organisasi nirlaba ournal of general internal medicine p pakistan palembang peraturan nomor viii.g.7 personal finance personal financial knowledge physical capital pmi positive accounting theory premature sign off purposive sampling purwokerto r reexamination of accountants resource-based view of the firm roe s semarang simplisitic specification simposium nasional akuntansi xv stakeholder standar akuntansi keuangan stock exchange structural capital stva suharsimi surabaya universitas airlangga universitas diponegoro universitas udayana v vaca vahu vaic value added value added human capital value added intellectual coefficient variabel kepribadian vietnam w widayanti world bank y yogyakarta z zahn indeks zakat zimbabwe layout januari 2014 jurnal akuntansi & investasi74 investment berbentuk perseroan terbatas penanaman modal asing. jurnal ilmu administrasi negara, 10 (2), 171-180. rahayu, n. 2010. evaluasi regulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 7 (1), 61-78. undang-undang nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan. 23 september 2008. lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 133. jakarta. sanjaya, i. p. s.. 2010. efek entrechment dan alignment pada manajemen laba. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. scott, w. r. 2006. financial accounting theory. 4 th edition. prentice hall canada inc: pearson education. sheifer, a, dan r.w. vishny. 1997. a survey of corporate governance. journal of financial economics, 737-783. suandy, e. 2011. perencanaan pajak. edisi 3. jakarta: salemba empat. swenson, d. l. 2001. tax reforms and evidence of transfer pricing. national tax journal, 54 (1), 7-25. watt, r. i., dan j. zimmerman. 1978. “towards a positive theory of the determination of accounting standards”. the accounting review. vol 53 (1), 112-134. wiwattanakantang, y. controlling shareholders and corporate value: evidence from thailand. journal of financial economic, 9, 323 362. yuniasih, n. w., n. k. rasmini dan m. g. wirakusuma. 2012. pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek indonesia. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xv, banjarmasin. zhuang, j., e. david, w. david, dan m. a. c. virginita. 2000. corporate governace and finance in east asiaa study of indonesia, republic of korea, malaysia, philippines and thailand. asia development bank. manila. pendahuluan sejak diberlakukannya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perkembangan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) atau yang biasa disebut csr di indonesia mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas. pelaporan tentang csr yang semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi bersifat wajib (mandatory) yang mana laporan tahunan perseroan terbatas harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut csr disclosure. dengan adanya perubahan aturan, secara langsung paradigma dalam pengelolaan perusahaan analisis pengungkapan csr perbankan syariah di indonesia berdasarkan islamic social reporting index junaidi* program studi akuntansi stie muhammadiyah palopo, jl jenderal sudirman km-3 binturu, palopo, sulawesi selatan, 91922, telp 0471-327429, indonesia. *corresponding author, e_mail address: junaidij45@yahoo.co.id abstract the aim of this study was to analyze the implementation of corporate social responsibility (csr) as measured using an isr index throughout sharia banks in indonesia using content analysis method. this study specifically analyzes the theme of financing and investment, governance and civil society organizations because the theme is considered the most appropriate for the social responsibility disclosure based on islamic principles and rules. isr analysis performed with reference to the 2014 annual report published by each islamic bank. the results showed that bmi, bsm and bnis scored the highest 91% and lowest scores are bris scored 54%. keywords: csr; isr; sharia banks; content analysis; annual reports abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis impelemntasi corporate social responsibility (csr) yang diukur dengan menggunakan indeks isr di seluruh bank syariah di indonesia menggunakan metode analisis isi. penelitian ini khusus menganalisis tema pembiayaan dan investasi, tata kelola organisasi dan masyarakat sipil karena tema tersebut dinilai yang paling tepat untuk tanggung jawab sosial pengungkapan berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang ada. analisis isr dilakukan dengan merujuk pada laporan tahunan 2014 yang diterbitkan oleh masingmasing bank syariah. hasil penelitian menunjukkan bahwa bmi, bsm dan bnis mencetak 91 tertinggi% dan skor terendah adalah bris mencetak 54%. kata kunci:csr;isr; perbankan syariah; analisis isi; laporan tahunan ikut berubah yakni dari shareholders orientation ke stakeholder orientation. secara sosiologis, eksistensi perusahaan ditengah lingkungan masyarakat (community) memiliki implikasi baik positif (positive externalities) maupun negatif (negative externalities). positif externalities mengarah pada kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, seperti membuka peluang kesempatan kerja sementara nagative externalities mendorong terwujudnya competitive diseconomics seperti pencemaran lingkungan, dampak sosial dan jenis-jenis negative externalities lainnya (nor hadi, 2010). teori legitimasi memberikan dasar berpikir pentingnya legitimasi stakeholders terhadap ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi76 perusahaan dalam rangka menjaga going concern perusahaan. legitimasi merupakan suatu keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik pisik maupun non pisik. untuk itu, legitimasi mengalami perubahan sejalan dengan pergeseran koordinat ruang dan waktu (dowling dan pfeffer, 1975). pengungkapan csr tidak serta merta hanya merupakan kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan pertambangan. perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan tidak terkecuali bank syariah juga mempunyai tanggung jawab yang sama. menurut hannifa (2002) perbankan syariah seharusnya melaksanakan csr lebih baik di banding bank konvensional karena pengukuran akuntabilitas bank syariah bukan hanya kepada para stakeholders melinkan juga kepada allah swt sebagai pemilik semua apa yang ada di dunia. csr dalam perspektif islam menurut aaoifi (2010) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi keuangan islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan discretionary responsi-bilities. hal tersebut terkait dengan tanggung jawab religius yang melekat pada bank syariah untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan syariat dalam seluruh kegiatannya operasionalnya. mengacu pada uu nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fungsi sosial dari bank syariah juga dipertegas. pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah dan uus dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi maupun masyarakat. beberapa studi yang terkait dengan impelemnatasi csr pada bank syariah antara lain, harahap (2003) menyimpulkan bahwa pengungkapan csr bmi lebih condong mengikuti standar yang dikeluarkan aaoifi. farook dan lanis (2005) menyelidiki tentang pelaksanaan csr bank syariah menyimpulkan pengungkapan csr dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan sosial politik. selanjutnya dusuki dan dar (2005) menilai persepsi stakeholders mempengaruhi tingkat pengunngkapan csr bank syariah di malaysia. selain itu, haniffa dan hudaib (2004, 2007) melakukan penelitian csr perbankan syariah di timur tengah berdasarkan tolok ukur yang prinsipprinsip syariah dengan kesimpulan kesadaran perbankan syariah terhadap pelaporan csr dikategorikan masih rendah. hal yang sama diungkapkan sairally (2005) yang menyebutkan tingkah laku dan etika pengelola lembaga keuangan yang berbasis syariah tidak konsisten. penelitian lain dari maali, et al. (2006) membuat standar bagi transparasi laporan csr bank syariah meliputi tanggung jawab, keadilan, dan kepemilikan menyatakan isu sosial tidak terlalu mendapat perhatian dan tidak mempengaruhi pelaporan csr, bank syariah yang mengalokasikan dana zakat memiliki tingkat pengungkapan csr yang lebih baik serta bank islam umumnya tidak mengungkapkan informasi yang bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap bank syariah seperti adanya transaksi yang dilarang dalam islam. selanjutnya farook (2007) menyimpulkan kadang lembaga keuangan syariah tidak mengungkapkan aktivitas sosialnya. oleh sebab itu farook menyarankan dibuat standar bagi bank syariah dalam melaksanakan dan mengungkapan aktivitas csr. menurut (dusuki dan abdullah 2007; ahzar dan trisnawati, 2013) prinsip-prinsip csr sesuai dengan maqasid al-shariah dan maslahah dan umumnya kegiatannya csr bersifat sosial vol. 16 no.1 januari 2015 77 kemasyarakatan, hal ini tentunya sesuai dengan filosofi dan prinsip-prinsip islam. oleh karena itu, selain tidak hanya berorientasi laba, bank syariah juga menghindari kegiatan dan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti di sektor yang mengandung judi, rokok, minuman keras. bank syariah juga berperan dalam kegiatan lingkungan. menurut othman dan azlan (2009) umumnya csr perusahaan yang berbasis syariah masih sangat rendah dan hanya sebatas konseptual (lihat juga: hasan dan harahap, 2010; kamla dan rammal, 2010). hal ini disebabkan belum adanya standar yang bisa di digunakan dalam mengukur csr perbankan syariah. oleh sebab itu harus ada standar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam mengukur csr. namun, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, pengungkapan csr perbankan yang berbasis syariah justru lebih baik (aribi dan gao, 2010). menurut ayub (2007) tujuan utama perbankan syariah adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, mengurangi kesenjangan kepemilikan kekayaan serta adanya kesatuan antara aktivitas ekonomi dan agama. konsep kebahagiaan dari perspektif islam berbeda dengan konsep kesenangan menurut ekonomi positif (konvensional). oleh karena itu, semua hal yang menjamin kesejahteraan dan memenuhi kepentingan utama dari umat manusia harus sesuai dengan filosofi islam. dalam perbankan konvensional, tujuan utama akuntabilitas hanya kepada pemilik modal dalam bentuk transparansi dan menciptakan pasar efisien sesuai dengan kehendak pemilik modal dan aturan yang berlaku. dalam sistem keuangan syariah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yakni dengan memasukkan unsur agama (abu-tapanjeh, 2009). menurut haniffa (2002) konsep sosial kemasyarakatan bagi perbankan syariah adalah prinsip ummah, amanah dan adl. konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban orang lain di masyarakat dalam bentuk berbagi adalah dengan melaksanakan sedekah, wakaf dan qard hassan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu memecahkan permasalahan sosial di masyarakat (maali et al. 2006, othman dan thani, 2010). yusuf al-qaradhawy (1969) dalam bukunya fiqh zakat menyoroti banyaknya problema sosial di negara muslim. melalui zakat problematika masyarakat tersebut dapat mengurangi masalah tersebut karena adanya keengganan pemerintahnya secara serius mengatasi masalah tersebut. adapun masalah-masalah sosial seperti problematika perbedaan kaya-miskin dan membujang, problematika meminta-minta, problematika dengki dan rusaknya hubungan dengan sesama serta problematika bencana dan pengungsi. pemikiran al-qardhawy tentunya sesuai dengan konsep csr khususnya isr dalam konteks peran dan tanggung jawab sosial perbankan syariah. menurut hameed (2007) salah satu fungsi dari bank syariah bisa digunakan untuk menjawab problematika seperti yang diungkapkan alqardhawy sebab bank syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan melainkan juga berfungsi sebagai pengerak roda perekonomian masyarakat melalui pembiayaan baik secara kepada individu maupun kelembagaan seperti ukm. beberapa penelitian terkait csr perbankan telah dikembangkan di indonesia, akan tetapi masih sedikit, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh fitria dan hartanti (2009) yang menghasilkan temuan bahwa lembaga perbankan konvensional pada umumnya mendapat skor lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah. bagi perbankan islam, hasil skoring dengan jurnal akuntansi & investasi78 gri indeks lebih tinggi dari isr indeks. penelitian lain dilakukan oleh sofyani et al. (2012) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial perbankan islam di malaysia lebih tinggi daripada di indonesia. selain itu, penelitian othman dan thani (2010), ahzar dan trisnawati (2013), diperoleh kesimpulan bahwa tingkat isr dalam laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian dianggap minim. sementara itu, rahma (2013) menyimpulkan bahwa pengungkapan csr bank syariah indonesia dapat dikatakan baik, yakni sebesar 64,83% secara keseluruhan. beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu menyatakan praktek tanggung jawab sosial perbankan syariah hasilnya masih rendah dan berbeda-beda. hal ini disebabkan oleh ada beberapa perbankan syariah menganggap tidak perlu menjelaskan secara rinci tanggung jawab sosialnya karena bersifat sukarela namun ada juga yang mewajibkan, sehingga standar pelaporan csr setiap perbankan syariah tidak sama. selain itu tidak adanya standar baku merupakan masalah utama penyebab berbedanya pelaporan csr perbankan syariah. peneliti menduga hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut disebabkan oleh luasnya tolok ukur yang digunakan dalam pelaporan csr yang di teliti dan standar dalam melakukan penilaian masih mengunakan standar konvensional seperti indeks gri yang belum tentu sesuai untuk bank syariah. berdasarkan argumentasi di atas, maka penelitian akan menguji apakah pengungkapan csr perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan indeks isr (haniffa, 2002). hasil dari penelitian, kami menemukan bahwa seluruh perbankan syariah di indonesia menyatakan asas operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah namun tidak secara detail mengungkapkannya, seperti pernyataan mengenai aktivitas yang mengandung gharar dan metode dalam perhitungan zakat. bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perbankan syariah di indonesia berfokus pada kegiatan seperti penyaluran zakat, pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu, bantuan pendidikan, korban bencana, dan pemberian bantuan kesehatan. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait perkembangan literatur csr perbankan syariah. tinjauan literatur dan fokus penelitian csr menurut prspektif islam menurut kartini (2009) awal mula munculnya konsep csr adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. perusahaan yang dimaksud di sini tidak terbatas pada perseroan terbatas, tetapi setiap kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. dalam perkembangannya, dunia usaha semakin menyadari dan dituntut bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan tanggung jawab yang berpihak pada pemilik modal saja, namun lebih luas lagi yakni juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. dunia usaha bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi yang berorientasi profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya dimana perusahaan itu beroperasi. selanjutnya kartini (2009) juga menyatakan csr sering diartikan sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekedar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku saja (misalnya taat pada aturan mengenai standar upah minimum, tidak memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur, dan lain-lain). padahal, kegiatan donasi (philanthropy) dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai csr. kegiatan donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum hanya syarat vol. 16 no.1 januari 2015 79 minimum agar perusahaan dapat beroperasi dan diterima oleh masyarakat. carrol (1991), menggambarkan csr sebagai sebuah piramida, yang tersusun dari tanggung jawab ekonomi sebagai landasan, hukum, etika, dan tanggung jawab filantropis berada di puncak piramida. tanggung jawab ekonomi memperoleh laba untuk kelangsungan perusahaan. kemudian sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan di bidang hukum perusahaan mesti mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari rule of the game dan untuk jangka panjang tanpa melupakan unsur etika dan tetap memperhatikan kondisi penduduk serta lingkungannya dalam kegiatannya. hal ini sesuai dengan pendapat freeman (1984) dan elkington (1997), yang menyatakan bahwa di samping shareholders masih ada stakeholders lain yang semuanya berhak diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan. perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan (profit), tetapi juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) atau yang lebih dikenal dengan prinsip triple bottom lines (3p). menurut el-hawary et al. (2004) dalam sistem keuangan islam, riba transaksi yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan adanya unsur ketidakpastian diharamkan karena menimbulkan kekacauan dan ketidakseimbangan seperti krisis ekonomi dan keuangan. sistem keuangan islam juga tidak memperbolehkan adanya transaksi yang mengandung risiko yang berlebihan atau permainan peluang apapun yang dapat menuntun pada eksploitasi dan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak yang dalam istilah ekonomi sering disebut zero sum game. yusuf dan bahari (2012) mengung-kapkan ada perbedaan mendasar antara konsep csr dalam persepektif konvensional dan islam. csr dalam konsep islam harus sesuai dengan al-qur’an dan sunnah. sementara csr konvensional kadang tidak lepas dari kepentingan perusahaan itu sendiri sehingga pelaksanaan csr menjadi bias. oleh sebab idealnya itu pelaksanaan dan pengukuran tanggung jawab sosial perbankan syariah harus berdasarkan standar yang sesuai dengan prinsipprinsip syariat islam. konsep csr berdasarkan prinsip syariah menurut sofyani et al. (2012) konsep csr juga terdapat dalam ajaran islam. lembaga yang menjalankan bisnisnya ber-dasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar al qur’an dan sunah, se-hingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional. hal ini didasarkan pada lembaga bisnis syariah didasarkan pada dasardasar relijius. islamic social reporting (isr) adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian (hannifa dan hudaib, 2004). sedangkan menurut gray et al. (1987) social reporting adalah suatu proses untuk mengomunikasikan efek sosial dan lingkugan akibat dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. lewis dan unerman (1999) menyatakan bahwa social reporting bersifat relatif, bisa saja social reporting dapat diterima oleh beberapa kelompok namun tidak dapat diterima oleh kelompok yang lainnya. tidak ada cara yang paling tepat untuk menentukan yang mana yang paling tepat. selain itu, maali et al. (2006) mengemukakan bahwa jurnal akuntansi & investasi80 mengidentifikasi tanggung jawab sebuah organisasi merupakan suatu masalah karena tanggung jawab terus berubah-ubah setiap waktu. csr dalam perspektif islam menurut aaoifi (2010) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi keuangan islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan philantropic responsibilities sebagai lembaga keuangan intermediari baik itu bagi individu maupun bagi institusi yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan. menurut yusuf dan bahari (2012) ada perbedaan mendasar antara konsep csr dalam persepektif konvensional dan islam. csr dalam konsep islam harus sesuai dengan al-qur’an dan sunnah. sementara csr dalam konsep barat csr kadang tidak lepas dari kepentingan perusahaan itu sendiri sehingga pelaksanaan csr menjadi bias. maali et al. (2006) mengemukakan ada beberapa hal penting dalam social reporting berdasarkan prespektif islam yaitu akuntabilitas, menurut konsep ini, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan dan mendapat ridho allah swt, keadilan sosial, keadilan yang dimaksud disini adalah berlaku adil kepada siapa pun tidak boleh melakukan eksploitasi dan tindakan yang dapat merugikan sesama, kepemilikan, islam mengakui adanya kepemilikan individu, namun perlu diketahui bahwa kepemilikan tersebut bukan kepemilikan yang absolut karena segala sesuatu milik allah swt. praktik dan pengungkapan isr menurut haniffa dan hudaib (2004) serta baydoun dan willet (2000) pengungkapan yaitu membuat sesuatu menjadi diketahui baik itu yang bersifat wajib maupun sukarela serta tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaaan ekonomi dan politik, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya. menurut sulaiman (2001) agama secara umum mempengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat serta prinsip-prinsip kehidupan mereka termasuk di dalamnya kegiatan bisnis, akuntansi dan keuangan. pengungkapan menurut pandangan islam terdiri dari dua bagian yaitu akuntabilitas sosial dan konsep pengungkapan penuh. pengungkapan penuh sesuai dengan filosif agama islam dan mempengaruhi pengguna eksternal untuk membuat keputusan ekonomi dan agama (baydoun dan willet 1997,2000; hannifa dan hudaib, 2004). menurut haniffa (2002), islamic social reporting (isr) memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada allah swt dan masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para penggunanya dan para pembuat keputusan sebagai bahan pertimbangan tentang kegiatan operasional perbankan syariah yang bersangkutan. menurut haniffa dan hudaib (2004) serta baydoun dan willet (2000) pengungkapan yaitu membuat sesuatu menjadi diketahui baik itu yang bersifat wajib maupun sukarela serta tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaaan ekonomi dan politik, tingkat pendidikan serta budaya. menurut maali, et al. (2006) dan abu-tapanjeh (2009) dalam ekonomi islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta transparan. akuntabilitas yang utama adalah kepada allah swt karena semua tindakan akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. konsep dasar akuntabilitas menurut islam berdasarkan prinsipprinsip berbagi dengan adil, rahmatan lil alamin dan maslahah (kepentingan masyarakat). oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan dan non keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat dan tersedia bebas untuk penggunanya. vol. 16 no.1 januari 2015 81 selanjutnya (maali, et al., 2006) juga mengungkapkan dari segi prinsip hubungan yang mengatur hubungan sesama makhluk hidup, dalam islam sebetulnya telah digambarkan adanya hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan penciptanya, yaitu allah swt. prinsip-prinsip tersebut adalah berbagi dengan adil, melalui zakat, infak, dan sedekah, prinsip rahmatan lil’alamin yaitu keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk allah lainnya. jika dikaitkan dengan kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak dan prinsip maslahah (kepentingan masyarakat) yaitu dimanapun bank syariah berada bisa memberikan dampak yang positif bukan hanya kepada masyarakat sekitarnya tapi seluruh makhluk sesuai dengan prinsip filosofi islam bahwa manusia merupakan wakil allah di dunia. isr di lembaga keuangan islam lembaga keuangan yang berbasis syariah idealnya lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya. menurut karim (2006), bank syariah yang tentunya berasaskan islam memiliki 3 (tiga) aspek utama yakni aspek aqidah, aspek syariah, dan aspek akhlak yang selalu diterapkan dalam setiap aktivitas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah dan sebagai pertanggungjawabannya kepada allah swt. menurut haniffa dan hudaib (2007) dan hameed (2007) perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada filosofi dan nilai-nilai islam, investasi dan jasa keuangan yang sesuai dengan syariat islam, fungsi sosial dalam bentuk zakat dan semua kegiatannya dinilai oleh dewan pengawas syariah (dps). oleh karena itu perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dan sosial harus melaksanakan semua aspek tersebut sebagai etika bisnis dan etika syariah dalam setiap kegiatan bisnis mereka. menurut muhamad (2008), bagi umat islam kegiatan bisnis (termasuk bisnis perbankan) tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah dimana konsep nilai-nilai al quran harus dijadikan prinsip dasar dalam aplikasi akuntansi dan melakukan harmonisasi terhadap kepentingankepen-tingan baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. di indonesia secara tekhnis perbankan syariah diatur dengan berlakunya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memuat garis besar visi dan misi perbankan syariah dengan harapan perbankan syariah memberikan dampak dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan perbankan konvensional memberdayakan ekonomi umat dengan transparansi, memberikan return yang lebih baik, mendorong pemerataan pendapatan, mendorong penurunan spekulasi, peningkatan efisiensi mobilisasi dana dan uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggara usaha bank. berdasarkan berbagai argumentasi yang dipaparkan di atas, maka penelitian berfokus pada sebuah rumusan masalah, yaitu: rm: bagaimana pelaksanaan pengung-kapan csr di perbankan syariah di indonesia yang diukur dengan indeks islamic social reporting (isr). metode penelitian populasi dan teknik analisis data populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di bank indonesia yaitu sebanyak 11 bank, berhubung laporan tahunan maybank syariah tidak bisa dijadikan rujukan karena laporan keuangannya tidak memuat laporan manajemen. bank yang dijadikan sampel sebanyak 10 (sepuluh) bank syariah yaitu bmi, bsm, bris, bbs, bnis, bms, bps, bcas, bvs, dan bjb. jurnal akuntansi & investasi82 metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis yaitu dengan melakukan identifikasi praktek csr pada bank syariah menggunakan islamic social reporting (isr) index yang terdiri dari investasi dan keuangan, produk dan jasa yang halal, tenaga kerja, sosial, dan tata kelola perusahaan dengan melakukan identifikasi dan scoring. penilaian dilakukan dengan menggu-nakan scoring dari 0-1, dimana skor 0 diberikan jika sama sekali tidak ada pengungkapan terkait topik tersebut, dan skor 1 diberikan jika dilakuan pengungkapan. perhitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dirumuskan sebagai berikut : setelah dilakukan perhitungan maka akan terlihat bank syariah yang mengungkapan tanggung jawab sosial kepada publik dengan baik dan jika pengungkaannya kurang baik perlu penelaahan lebih mendalam apakah bank syariah tersebut melaksanakan csr tapi tidak diungkapkan atau memang tidak melaksanakan csr serta alasan yang mendasarinya. hasil dan pembahasan dari 10 (sepuluh) bank syariah yang dijadikan sampel bmi, bsm dan bnis mempunyai skor paling tinggi yaitu 0.91, diikuti bbs dan bjb 0.75, bps 0.64, bms 0.63, bvs 0.62, bcas 0.61, dan yang paling rendah bris 0.54. berdasarkan hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua perbankan syariah di indonesia konsisten mengungkapkan pelaksanaan csr. dimasa mendatang kita perlu menelaah lebih mendalam apakah perbankan syariah tersebut melaksanakan csr tapi tidak diungkapkan atau memang perbankan syariah tersebut memang tidak melaksanaan fungsi csr. tema investasi dan keuangan tema tentang investasi dan keuangan bmi, bsm dan bnis memiliki skor tertinggi dengan tingkat pengungkapan 0.71, diikuti bjb 0.67, bps, bms dan bvs 0.63, bbs dan bcas 0.58 dan paling rendah bris 0.38. seluruh bank mennyatakan bahwa aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. hal ini diperkuat dengan pernyataan dps, komisaris dan manajemen. namun, tidak ada satupun bank yang mengungkapkannya bahwa ada kegiatan yang bisa dikategorikan gharar (ketidakpastian) padahal ada bank syariah yang menyelenggarakan undian atau hadiah yang bagi sebagian orang dapat dikategorikan gharar. hampir semua bank syariah mengungkapkan topik tentang zakat namun tidak mengungkapkan metode yang digunakan dalam perhitungan serta opini dps tentang pengelolaan zakat. bjb dan bbs tidak mengungkapkan pengelolaan zakatnya. hanya bbs yang memberikan penjelasan bahwa mereka tidak secara langsung menjalankan fungsi penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah serta dana qardhul hasan. tidak satu pun bank syariah mengungkapkan kebijakan berupa penundaan atau penjadwalan ulang pembayaran jika kreditornya mengalami kesulitan melainkan hanya mengungkapkan seluruh dana denda keterlambatan diakui sebagai dana kebajikan. disinilah kadang muncul masalah dan pertanyaan kenapa dana non halal (riba) tetap dipungut oleh bank syariah dan dianggap merugikan kreditornya ini tentunya tidak sesuai dengan firman allah swt al-baqarah : 280 “dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan... “. hasil tema tentang investasi dan keuangan ini sama seperti kesimpulan maali et al. (2006), soraya dan hartanti (2010) yang menyatakan umumnya vol. 16 no.1 januari 2015 83 bank syariah tidak melakukan pengungkapan terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat mengundang kritik karena dapat merusak “image” bank, misalnya aktivitas yang bertentangan dengan syariah (haram) seperti kebijakan bank untuk mengatasi nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. misal, beberapa bank syariah mengenakan biaya tambahan dalam bentuk denda. tema produk dan jasa semua perbankan mengungkapkan tentang status halal produk dan jasanya dengan diperkuat oleh opini dps. namun hanya bmi, bsm, bnis, dan bjb yang mengungkapkan seluruhnya diikuti bbs, bms, bps, dan bvs dengan skor 0.75 dan paling rendah bris dan bcas 0.5. bris dan bcas tidak secara khusus menjelaskan jenis produk dan jasanya serta standar dan layanan untuk menanggapi keluhan tersebut. tema kepegawaian semua bank syariah mengungkapkan tentang pelatihan sdm dan it demi tercapainya sumber daya insani yang memadai dalam bidang keuangan syariah. selain itu kesempatan untuk beribadah, jenjang karier, jaminan kesehatan dan keselamatan pegawainya dijamin tanpa melihat masalah gender. tema sosial kemasyarakatan tema tentang sosial kemasyarakatan seluruh topiknya diungkapkan oleh bmi, bsm dan bnis, bbs 0.79, bjb 0.54, bris dan bcas 0.50, bps 0.42, bms 0.38, dan bvs 0.33. yang terdiri dari sedekah hanya diungkapkan oleh bmi, bsm, bris, bbs, bnis, dan bjb. wakaf hanya bmi dan bsm. qardhul hasan tidak diungkapkan oleh bbs, bcas, dan mbs dengan alasan tidak secara langsung terlibat mengelola dana tersebut. sektor pendidikan hanya bmi, bsm, bbs, dan bnis yang menungkapkannya sedangkan bank syariah yang lain tidak memberikan penjelasan mengapa sektor pendidikan tidak diungkapkan. bantuan sosial kemasyarakatan berupa pemberdayaan ekonomi, bantuan dalam bentuk keagamaan, kesehatan, golongan kurang beruntung dan anak yatim/piatu, pembangunan/renovasi masjid, pembangunan dan perbaikan sarana umum serta nama penerima bantuan sosial baik dari dana zakat maupun csr dalam bentuk bantuan finansial maupun non finansial secara lengkap hanya diungkapkan bmi, bsm, dan bnis. bbs tidak mengungkapkan penerima zakat/csr sedangkan bms, bps, dan bcas tidak mengungkapkan topik yang berhubungan dengan pengembangan generasi muda dan pemberdayaan ekonomi. tema tata kelola organisasi tata kelola organisasi yang terdiri dari pernyataan dps bahwa operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undang dan prinsip syariah serta membuat penilaian tentang laporan kepatuhan tersebut yang diungkapkan oleh semua bank syariah dalam bentuk penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta etika perusahaan termasuk kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya seluruhnya diungkapkan oleh bank syariah. simpulan dari hasil analisis isi pembahasan mengenai tanggung jawab sosial perbankan syariah yang di ukur berdasarkan indeks isr dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan, pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah di indonesia yang dijadikan sampel jika di ukur menggunakan islamic social reporting (isr) cukup baik dengan rata-rata 0.73 dengan pengungkapan tertinggi oleh bmi, bsm, dan bnis sedangkan jurnal akuntansi & investasi84 terendah oleh bris. tema pembiayaan dan keuangan serta sosial kemasyarakatan paling banyak diungkapkan. hal ini menandakan sudah semakin tumbuhnya kesadaran bank syariah mengenai tanggung jawab sosial dan status syariah (halal) produk dan jasanya. dari seluruh bank syariah yang diteliti, hanya bmi dan bsm yang menyatakan bahwa ada aktivitasnya tidak sesuai dengan prinsip syariah serta alasan yang mendasarinya. yakni adanya keharusan berhubungan dengan bank konvensional. praktek kegiatan sosial bank yang dianalisis seluruhnya hampir sama yakni bersifat pemenuhan kebutuhan yang bersifat dasar dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada tempat ibadah, masyarakat kurang mampu (ukm), pendidikan dan bantuan kesehatan. hasil penelitian ini memberikan implikasi mengenai praktek csr perbankan syariah yaitu tidak semua tema dalam islamic social reporting (isr) bisa dijadikan tolok ukur, seperti pernyataan mengenai transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah, shadaqah dan qardhul hasan diungkapkan. oleh karenanya, regulator, dalam hal ini pemerintah dan dps, seharusnya mempertegas aturan mengenai tanggung jawab sosial perbankan syariah. standar produk dan jasa tiap bank kadang berbeda-beda. hal ini perlunya para dps untuk menyatukan persepsi dalam melakukan fiqh muamallah dalam keuangan syariah. beberapa hal yang menjadi keterbatasan seka-ligus menjadi saran adalah analisisnya masih bersifat kuantitatif, yakni hanya terbatas pada pengungkapan. sehingga terdapat keterbatasan dalam menganalisis dampak lebih jauh dari tanggung jawab sosial perbankan syariah di indonesia. oleh karenanya, penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan analisis kualitas dari tanggung jawab sosial perbankan syariah. penggunaan indeks isr yang item-itemnya merupakan hasil pengembangan penulis memungkinkan adanya indikator yang kurang dikembangkan secara komprehensif. ka-rena itu, penelitian selanjutnya harus dapat mengembangkan item-item secara lebih detail dan komprehensif, sehingga perlu melakukan pembahasan mengenai tinjauan praktis pelaksanaan dan pengungkapan serta dampak dari tanggung jawab sosial bank syariah, melakukan konfirmasi langsung kepada pihak manajemen dan dps. terakhir, penelitian selanjutnya perlu untuk menambah objek penelitian dan mencari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan csr, difokuskan pada pen-dekatan lain dalam mengukur pengungkapan islamic corporate social responsibility, misalnya dengan pendekatan maslahah seperti yang juga direkomendasikan oleh yusuf (2010) serta melakukan pendekatan kualitas seperti membandingkan pembayaran zakat dan qardh dengan jumlah bagi hasil dan pembiayaan syariah. daftar pustaka abu-tapanjeh, a. m. 2009. corporate governance from the islamic perspective : a comparative analysis with oecd principles. critical perspectives on accounting, 20, 556-567 accounting and auditing organization for islamic financial institutions. 2010. accounting, auditing and governance standards for islamic financial institutions, aaoifi, standard no. 7 on csr ahzar, f. dan r. trisnawati. 2013. pengungkapan islamic social reporting pada bank syariah di indonesia. proceding seminar nasional, universitas muhammadiyah surakarta (ums). aribi dan gao, 2011. narrative disclosure of corporate social responsibility in islamic financial institutions. managerial auditing journal, 27, 13-27. ayub, muhammad. 2007. understanding islamic finance, jakarta : gramedia baydoun, n. dan r. willet. 2000. islamic corporate report.abacus, 36 (1), 71-90. carroll, a. b. 1991. the pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. business horizons, 39-48. dowling, j. and pfeffer, j. 1975. organiza-tional legitimacy: social values and organizational behavior. pacific sociological journal review, 18, 122 -136. dusuki, a. w dan n. i. abdullah. 2007. maqasid alshari‘ah, maslahah, and corporate social responsibility. the americanjournal of vol. 16 no.1 januari 2015 85 islamic social sciences, 24, 1-13. dusuki, a. w dan h. a. dar. 2007. stakeholders’ perceptions of corporate social responsibility of islamic banks : evidence from malaysian economy advances in islamic economic and finance. jeddah : irti. el-hawary, d., w. grais, dan z. iqbal. 2004. regulating islamic financial institutions : the nature of the regulated. world bank policy research working paper 3227 elkington, j. 1997. enter the triple bottom line of 21th century business. capstone: oxford farouk, s. dan r. lanis. 2005. banking on islam ? determinants of corporate social responsibility disclosure. paper dipresentasikan di the 6 th international conference on islamic and finance, jakarta. farook, s. 2007. on csr of islamic financial institutions’,islamic economic studies, 15 (1), 31-46. fauziah, k. 2013. analisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di indonesia berdasarkan islamic social reporting (isr) indeks. jurnal dinamika akuntansi, 5 (1), 65-83. fitria, s. dan d. hartanti. 2010). islam dan tanggung jawab sosial : studi perbandingan pengungkapan berdasarkan global reporting initiative indeks dan islamic social reporting indeks. paper di presentasikan di simposium nasional akuntansi xii, purwokerto. freeman, r. e, 1984, stakeholder theory of the modern corporation.new york: englewood cliffs, prentice hall. shahul, h. 2007. ifrs vs aaoifi : the clash of standar ?”, mpra paper no. 12539 haniffa, r. 2002. social reporting disclosure-an islamic perspective. indonesian management and accounting research, 1, 128-146. haniffa, r. dan m. hudaib. 2004. disclosure practise of islamicfinancial institutions: an exploratory study. working paper no. 04/32, bradford school of management, university of bradford : uk haniffa, r, dan m. hudaib. 2007. exploring the ethical identity of islamic banks via communication in annual reports. journal of business ethics. 13 (3), 75-88. harahap, s. s. 2003. the disclosure of islamic values–annual report : the analysis of bank muamalat indonesia’s annual report. managerialfinance, 29 (7), 70-89. hassan, a dan s.s. harahap. 2010. exploring corporate social responsibility disclosure: the case of islamic banks. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 3(3), 203-227. kamla, r. dan h. g. rammal. 2010. social reporting by islamic banks : does social justice matter ?” karim, a. 2009. bank islam : analisis fiqh dan keuangan. jakarta: raja grafindo persada. kartini, d. 2009. corporate social responsibility: transformasi konsep sustainability management dan implementasi di indonesia, jakarta : refika aditama lewis, l dan j. unerman. 1999. ethical relativism: a reason for differences in csr”, critical perspective in accounting, 521-547 maali, b., p. casson dan c. napier. 2006. social reporting by islamic bank. abacus, 42 (2), 266-289. hadi, n. 2009. social responsibility : kajian theorical framework dan perannya dalam riset di bidang akuntansi. jurnal ekonomi dan bisnis, 4 (8), 45-53. othman, r dan m. t. azlan. 2010. islamic social reporting of listed companies in malaysia. faculty of accountancy, universiti teknologi mara, malaysia. research journal of internatýonal studýes rahma, n. 2013. analisis penerapan islamic social reporting index dalam pengungkapan corporate social responsibility perbankan syariah indonesia. skripsi, universitas islam negeri sunan kalijaga. republik indonesia, 2007, undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perrseroan terbatas republik indonesia, 2008, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sairally, s. 2005. evaluating the ‘social responsibility’ of islamic finance : learning from the experiences of socially responsible investment funds. the 6th international confrence on islamic economic andfinance. sofyani h., i. ulum. d. syam. s. w. latifah. 2012. islamic social reporting index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah (studi komparasi indonesia dan malaysia), jurnal dinamika akuntansi, 4 (2), 36-46. sulaiman, m. 2001. testing a model of islamic corporate financial reports: some experimental evidence. iium journal of economics and management, 9 (2), 115-39. yusuf, m. y. dan z. bahari. 2012. islamic corporate social responsibility in islamic banking; toward poversty alleviation. paper di presentasikan di 8th international conference on islamic economics and finance. a akuntan publik akuntansi sektor publik american journal of economics anggaran penda-patan dan belanja negara annual reports apbn aplikasi analisis multivariante b banda aceh bank lampung bank sulut bank syariah bantul batang biaya pendidikan bprs artha mas abadi bulletin akuntan publik c corporate social responsibility csr customer loyalty customer relationship d depreciation dirjen pajak e empirical evidence in spanish empirical evidence of iran eraturan pemerintah no 58 tahun 2005 evolution of the governmental accounting f finance in east asia financial accounting theory financial statements g good corporate governance i iasb ifrs indonesia international accounting standart board international financial reporting standars international journal of business international journal of business and management international journal of information science and t islamic banking j j. m. alekam jakarta journal of financial economic journal of global management jurnal akuntansi dan investasi jurnal aplikasi manejemen jurnal reviu akuntansi dan keuangan jurnal riset akuntansi indonesia k kabupaten batang kepatuhan syariah kingdom of bahrain komite nasional kebijakan corporate governance. korea l lkpd lpkd m malaysia malaysian institute of accountants manado manila masa studi media akuntansi menteri keuangan metode-metode pembebanan pajak metodologi penelitian bisnis n nganjuk p padang pati pendidikan profesi akuntansi penerbit bumi aksara peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 philippine pisikologi pendidikan pp no. 24 tahun 2005 pp ri no. 71 th 2010 pratama indomitra prinsip syariah provinsi riau psak r raminten reputasi dan kepercayaan bank syariah revaluation s sekolah tinggi ilmu manajemen ykpn. semarang sharia banks simda simposium nasional akuntansi xiii skpd standar akuntansi keuangan standar akuntansi pemerintah. statistik parametrik syariah compliance syariah governance t tax regulatory thailand the 34th annual congress of the european accountin the accounting review the international journal of digital accounting re thereza michiko thompson international business transfer pricing tunneling incentive u ujian sertifikat akuntan publik undang undang no 1 tahun 2004 undang undang nomor 17 tahun 2003 undang undang nomor 32 tahun 2004 undang-undang no. 33/2004 undang-undang no. 5 tahun 2011 undang-undang nomor 17 tahun 2003 unesa universitas brawijaya universitas diponegoro universitas muhammadiyah yogyakarta universitas sumatera utara universitas trisakti university utara malaysia upper saddle river new jersey usap w wajib pajak y yogyakarta z zainoel abidin jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 2, halaman: 137-147, juli 2010 137 penerapan price limit untuk mengatasi volatilitas return saham (studi empiris terhadap saham-saham lq-45 pada tahun 2001-2006) maria rio rita & rendhy bramantha wisudana e-mail : mariariorita@gmail.com universitas kristen satya wacana abstract some stock markets have employed a number of circuit breakers to avoid non rational overreaction and price limit is one of them. while price limit is widely accepted benchmarks for the prevention of market crash, the question of weather price limit reduces stock price volatility has long attracted research interest. the purpose of this study is to test volatility spillover hypothesis by examining indonesia stock exchange price limit system. we use lq-45 stocks data from august 2001-january 2002, while research period begins from 3 december 2001 31 december 2006. the evidence supports that all hypotheses suggesting that price limit may be effective to reduce volatility. keywords: price limit, volatility, stock return, lq-45 pendahuluan pasar modal memiliki andil yang besar bagi perekonomian negara. pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan wahana yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. fungsi keuangan ditunjukkan dengan memberikan kesempatan mendapatkan imbal hasil bagi pemilik dana yang sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (darmadji dan fakhruddin, 2006:2). para pelaku pasar memanfaatkan pasar dengan berbagai alasan. mereka melakukan transaksi di bursa dengan bermacam-macam tujuan, seperti untuk berinvestasi, untuk mendapatkan pinjaman dana, untuk menukar aset, memagari risiko, mendistribusikan risiko, gambling, ataupun berspekulasi (harris, 2003: 176). pada dasarnya tujuan bertransaksi saham adalah untuk mendapatkan keuntungan. jika capital gain yang menjadi tujuannya, biasanya investor cenderung menjadi agresif dengan mengambil posisi jual atau beli cukup sering di pasar, dan cocok untuk masuk ke saham growth stock. selain itu tujuannya untuk lindung nilai (hedging) sehingga memelihara daya beli uangnya ketika rate of return instrumen investasi lain sedang turun (tambunan, 2007:166). menurut shiller (1984) dalam diacogiannis (2005), investor dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (1) informed traders yaitu investor yang lebih canggih yang merespon informasi baru dengan cepat sehingga menyebabkan harga bergerak menuju titik ekuilibrium baru sesuai dengan hipotesis pasar efisien. (2) uninformed traders yaitu investor yang kurang merespon informasi baru dengan cepat. mereka tidak mengetahui apakah secara fundamental instrumen tersebut overvalued maria rio rita; rendhy bramantha w, penerapan pricelimit untuk..... 138 atau undervalued. mereka mendasarkan keputusannya pada informasi yang lama, sehingga mereka bertindak tanpa menyadari bahwa harga telah mengalami penyesuaian. respon mereka ini dapat memicu harga saham yang telah disesuaikan bergerak menuju arah yang sama tanpa bisa dikendalikan lagi. hal inilah yang menyebabkan adanya koreksi di kemudian hari (reversal effect). permintaan dan penawaran saham di bursa dipengaruhi berbagai informasi yang relevan. dalam kenyataannya, informasiinformasi yang relevan tersebut sering tidak merata penyebarannya. penyebaran informasi yang tidak merata dapat menyebabkan pembentukan harga tidak wajar, sehingga ketidak pastian di pasar menjadi tinggi. perilaku uninformed traders dalam jual beli saham dapat memicu kepanikan di pasar. aktivitas tersebut menyebabkan volatilitas berlebihan. fluktuasi harga yang cukup tajam dan tidak menentu ini dikenal dengan istilah volatilitas. volatilitas yang berlebihan mengindikasikan bahwa pasar tidak berfungsi dengan baik. sejak krisis pasar modal tanggal 19 oktober 1987 (black monday) pihak regulator pasar modal mulai mempertimbangkan fungsi dari circuit breaker untuk mencegah harga saham yang terlalu berfluktuasi dan untuk melindungi sistem pasar. beberapa saat sebelum terjadi krisis, kondisi pasar sedang bullish. kondisi ini terjadi di sebagian besar pasar modal dunia. akibatnya sebelum krisis terjadi, rata-rata indeks pasar modal dunia naik 40% selama tahun 1987. namun setelah itu negara-negara yang mengalami bullish tibatiba harus menghadapi penurunan indeks yang tajam dalam waktu singkat pula. berbagai studi telah dilakukan untuk menjelaskan penyebab terjadinya krisis tersebut. sebagian besar akademisi dan praktisi memandang bahwa krisis dihasilkan oleh respon irasional investor. krisis tersebut mendorong the brady commission pada tahun 1988 agar circuit breaker harus segera diimplementasikan untuk melindungi sistem pasar dan mencegah volatilitas harga yang berlebihan. circuit breaker terdiri dari trading halt dan price limit (kodres dan o’brien, 1994). trading halt melarang atau menghentikan perdagangan untuk sementara waktu saat terjadi atau diperkirakan terjadi pergerakan harga dalam jumlah tertentu. price limit adalah batas atas atau bawah dari pergerakan harga saham selama periode waktu tertentu. price limit (pl) ternyata telah diterapkan di banyak negara, di antaranya adalah austria dengan rentang pl 5%; belgia 7,5%-20; china 10%; perancis 10-20%; dan turki 21% (chung dan gan , 2005). masing-masing negara tersebut menerapkan ketentuan price limit dengan persentase yang berbeda-beda. namun secara umum price limit dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu rentang price limit sempit dan rentang price limit lebar. keefektikan price limit ini masih menjadi perdebatan, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa price limit dapat mencegah terulangnya krisis pasar modal karena sebab yang sama, sedangkan penelitian lain mentang pendapat ini . kelompok yang pro menyatakan bahwa price limit dapat mengurangi volatilitas return saham, memberi kesempatan bagi investor untuk menilai kembali keputusannya secara rasional, mengatasi overreaction, serta tidak mengganggu aktivitas perdagangan karena price limit tidak menghentikan aktivitas perdagangan. kelompok yang kontra menyatakan bahwa penerapan price limit tidak efektif, sebab jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 137-147, juli 2010 139 justru bisa meningkatkan volatilitas harga yang tinggi pada hari setelah saham mencapai limit (volatility spillover hypothesis), mengganggu aktivitas perdagangan (trading interference hypothesis), serta menghambat/ menunda pergerakan harga mencapai ekuilibrium secara efisien (delayed price discovery hypothesis). di indonesia, bapepam memiliki mekanisme untuk mencegah volatilitas harga saham yang berlebihan, yaitu sistem auto rejection yang mulai diberlakukan sejak tanggal 3 desember 2001 melalui se009/bej/12-2001. indonesia termasuk kategori negara dengan persentase price limit lebar, sebab rentang pergerakan harga berkisar antara 20%-50% (tabel 1). sistem ini dapat didefinisikan sebagai sistem yang secara otomatis akan menolak order atau penawaran jual dan atau beli yang melampaui parameter yang telah ditetapkan bursa. bei perlu menerapkan sistem ini untuk menjaga terlaksananya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. dalam penelitian ini, istilah auto rejection selanjutnya disebut dengan istilah price limit. sebab istilah inilah yang lazim digunakan dalam literatur pasar modal di dunia. tabel 1 persentase auto rejection perdagangan saham di bei previous price di pasar reguler (rp) kondisi auto rejection normal corporate action (4 hari) <=100 50% 50% >100-500 35% 35% >500-2.500 30% 30% >2.500-5.000 25% 25% >=5.000 20% 20% sumber: www.idx.co.id penerapan sistem auto rejection merupakan pengganti sistem auto halting yang selama ini dilakukan bursa. pada sistem auto halting, order dengan harga di luar parameter tetap dapat dimasukkan ke dalam jats yang ada di bursa. sedangkan di sistem yang baru ini, order tersebut sama sekali tidak dapat masuk. selain itu, pada sistem lama jika order melewati parameter, maka perdagangan saham yang melewati parameter tersebut akan dihentikan/ disuspensi. sehingga bursa akan terganggu aktivitasnya. dengan sistem yang baru hal itu dapat dihindari dan pasar bisa lebih efektif dan efisien. namun demikian, pihak otoritas bei tetap dapat menerapkan halting secara manual jika ditemukan ketidak wajaran atau hal yang tidak biasa dalam perdagangan saham. hasil penelitian terdahulu yang menyatakan keefektivan price limit umumnya dilakukan pada pasar modal dengan persentase price limit yang lebar (bildik dan elekdag, 2002). semakin lebar persentase price limit, maka semakin kecil tingkat distorsinya terhadap proses pembentukan harga keseimbangan baru, serta rentang yang lebar dapat mengurangi jumlah saham yang mencapai limitnya sehingga membuat pasar menjadi lancar. praktek price limit yang berlaku di indonesia tergolong lebih fleksibel, sehingga memicu pertanyaan, apakah penerapan price limit di bei efektif http://www.idx.co.id/ maria rio rita; rendhy bramantha w, penerapan pricelimit untuk..... 140 menurunkan volatilitas return saham. penelitian ini secara empiris akan menguji efektivitas penerapan price limit dalam rangka mengurangi volatilitas untuk sahamsaham yang mencapai limitnya (atas dan bawah). kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis krisis black monday serta krisis keuangan yang menimpa asia di bulan oktober 1997 menginspirasi beberapa pasar modal di dunia mengembangkan salah satu mekanisme circuit breaker yaitu price limit untuk mengendalikan volatilitas harga saham yang berlebihan. volatilitas menjadi perhatian khusus bagi pihak regulator bursa. sebab volatilitas yang berlebihan mengindikasikan bahwa pasar tidak berfungsi dengan baik. volatilitas adalah kecenderungan harga akan berubah secara tidak terduga (harris, 2003:410). jika tingkat informasi asimetri tinggi, maka akan banyak terdapat uninformed/ noise traders di pasar. mereka ini akan menyebabkan terjadinya volatilitas yang berlebihan yang tidak berhubungan dengan nilai fundamentalnya (transitory/ episodic volatility). volatilitas jenis ini menyebabkan ketidak efisienan pasar, sebab harga yang terbentuk tidak mencerminkan nilai sesungguhnya serta informasi relevan yang ada. transitory volatility terjadi saat terjadi ketidak seimbangan order yang dilakukan oleh uninformed traders, sehingga menyebabkan perubahan harga yang terlalu besar dan menyimpang dari nilai fundamentalnya. saat kondisi penawaran melebihi permintaan, maka harga saham akan turun, sebaliknya jika permintaan melebihi penawaran, maka harga saham akan naik. harga akan berbalik arah (reverse) saat informed traders melakukan transaksi, sebab mereka mengetahui bahwa harga telah jauh menyimpang dari nilai fundamentalnya. volatilitas yang berlebihan sangat mengkhawatirkan berbagai pihak, yaitu (harris, 2003:555): (1) investor, sebab perubahan harga yang terlalu besar dan tidak diduga sebelumnya dapat membuat mereka menghadapi risiko sekaligus opportunity yang besar pula. (2) lembaga kliring (clearinghouse), sebab volatilitas yang berlebihan dapat menyebabkan investor mengalami kerugian besar, sehingga kemungkinan tidak dapat menyelesaikan kontrak atau transaksinya. akibatnya, lembaga kliring harus menanggung biaya yang disebabkan kegagalan penyelesaian transaksi. (3) bursa dan para pialang, sebab akibat jatuhnya harga saham yang sangat drastis akan menyebabkan volume perdagangan secara umum akan berkurang, dan setelahnya akan tetap rendah dalam waktu yang cukup lama. price limit adalah batas atas dan batas bawah pergerakan harga saham pada waktu tertentu. limit ini akan terbentuk secara harian berdasarkan harga penutupan suatu saham pada hari sebelumnya (t-1) ditambah dengan perubahan harga yang diijinkan selama satu hari. selama hari bursa tersebut, saham-saham yang menyentuh batas atas atau bawah masih diijinkan untuk diperdagangkan selama harga transaksi masih berada dalam rentang limit (kim dan limpaphayom, 2000). price limit harian dianggap dapat mengendalikan volatilitas dalam dua cara, yaitu 1) price limit dapat membatasi atau jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 137-147, juli 2010 141 mencegah kenaikan atau penurunan harga saham pada batas yang telah ditetapkan (price constraints); 2) price limit dapat menyediakan waktu (time-out period) bagi investor untuk menilai kembali informasi yang ada dan berpikir rasional tentang harga saham yang sesungguhnya. kebijakan price limit menyediakan waktu cooling off bagi pelaku pasar. investor dapat mempertimbangkan kembali keputusan investasinya secara rasional dan ada kesempatan untuk mengatasi kepanikan (kim dan rhee, 1997). volatilitas return harian saham-saham yang mencapai limitnya diharapkan berkurang pada periode setelah pencapaian limit. pengujian price limit pertama kali dilakukan oleh ma, et.al (1989), yang meneliti efek price limit terhadap perilaku return dan volume perdagangan di pasar futures as. hasilnya ditemukan bahwa price limit cenderung menstabilkan pergerakan harga dan mengurangi volatilitas harga. mereka menyatakan bahwa volatilitas berkurang pada hari-hari setelah pencapaian limit tersebut. studi bildik dan elekdag (2002) tentang efek price limit terhadap volatilitas return saham di istambul stock exchange (ise) pada tahun 1990-2001 menyatakan bahwa price limit yang diterapkan pada dua sesi perdagangan serta adanya rentang price limit yang lebar dapat mengurangi volatilitas. hal ini mengindikasikan bahwa adanya jeda dalam sesi perdagangan memfasilitasi penyebaran informasi, sehingga mencegah reaksi yang terlalu berlebihan terhadap suatu berita. selanjutnya chang (2006) menganalisis efektivitas price limit untuk mencegah penyebaran volatilitas pada perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai fundamental berbeda di taiwan stock exchange. hasil empirik menunjukkan bahwa penerapan price limit dapat mencegah harga saham berfluktuasi terlalu berlebihan. lebih lanjut ditambahkan bagi perusahaan yang memiliki nilai fundamental lebih baik, harga sahamnya memerlukan rentang price limit lebih lebar untuk merefleksikan berita baik. sebaliknya pihak yang menentang efektivitas price limit menganggap bahwa adanya price limit justru menghambat perubahan harga yang besar dalam satu hari perdagangan, sehingga menyebabkan penyesuaian harga tertunda dan akan berlanjut selama periode yang lebih lama. adanya likuiditas yang tinggi dan ketidak pastian informasi di pasar menyebabkan peningkatan volatilitas return setelah periode pencapaian limit (saat perdagangan dimulai pada hari perdagangan berikutnya). lehmann (1989) menyatakan bahwa ketidak seimbangan order mendorong harga mencapai limitnya, yang berimplikasi terjadinya transfer transaksi di kemudian hari. sebab investor yang tidak sabar akan menjual atau membeli pada harga yang tidak rasional. sedangkan investor yang sabar akan menunggu sampai harga mencapai keseimbangannya, sehingga ketidak seimbangan order dapat dikoreksi. oleh sebab itu, price limit ternyata tidak dapat mengurangi volatilitas, justru menyebabkan volatilitas menyebar selama periode waktu yang lebih lama. penyebaran volatilitas di kemudian hari perdagangan ini konsisten dengan volatility spillover hyphotesis. studi yang dilakukan oleh kim dan rhee (1997) meneliti efek price limit dengan menggunakan data dari pasar modal jepang. mereka membandingkan harga kelompok saham yang menyentuh limit pada hari dan setelah pencapaian limit dengan kelompok saham yang hampir mencapai limit (tidak sampai mencapai maria rio rita; rendhy bramantha w, penerapan pricelimit untuk..... 142 limit). hasilnya menunjukkan bahwa tingkat volatilitas return pada periode setelah tercapainya limit menjadi lebih tinggi. selain itu volatilitas saham-saham yang mencapai limitnya tidak kembali ke tingkat normal secepat saham-saham yang tidak sampai mencapai limitnya. sedangkan penelitian price limit di bei yang dilakukan oleh mahyuni (2003) menemukan bahwa mekanisme price limit di bei tidak memiliki efek menurunkan volatilitas. price limit justru menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi hingga 3 hari setelah tercapainya limit. selain itu price limit juga tidak mampu mengatasi overreaction, yang ditunjukkan dengan kecilnya proporsi price reversal pada kelompok saham dengan price limit dibandingkan kelompok kontrol. rita dan tandelilin (2007) membandingkan efektivitas price limit sebelum dan setelah penerapan pl di bei. hasilnya menyatakan bahwa mekanisme price limit tidak dapat mengurangi volatilitas return saham. hal ini diduga disebabkan kondisi pasar yang bullish sehingga sentimen pelaku pasar cenderung tinggi. mereka cenderung bereaksi terlalu berlebihan terhadap pergerakan harga saham, khususnya kenaikan harga (upward movement). hasil ini dibuktikan oleh pergerakan indeks lq-45, pada periode setelah penerapan price limit memang cenderung lebih tinggi daripada sebelum penerapan price limit. hasil beberapa penelitian di atas tidak dapat memberikan hasil yang konklusif mengenai keefektivan price limit, apakah dalam prakteknya tujuan price limit ini dapat tercapai atau tidak. berdasarkan uraian sebelumnya dan didukung hasil-hasil penelitian yang terdahulu, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut : h1 : price limit dapat mengurangi volatilitas return saham yang menyentuh batas atas (upper limit) h2 : price limit dapat mengurangi volatilitas return saham yang menyentuh batas bawah (lower limit). metode riset sampel yang digunakan dalam observasi ini adalah saham yang termasuk dalam lq-45 periode agustus 2001 januari 2002. sedangkan periode penelitiannya adalah awal desember 2001 – akhir desember 2006. sampel yang dipilih adalah saham-saham lq-45 dengan dasar pertimbangan bahwa saham tersebut sangat liquid di pasar dan cukup fluktuatif. pergerakan harga saham-saham ini sangat mempengaruhi pergerakan indeks pasar (market mover). data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa data harga penutupan saham (closing price), harga tertinggi dan harga terendahnya. pemilihan sampel meliputi dua tahapan. pertama adalah memilih sahamsaham yang termasuk kategori lq-45 pada periode agustus 2001 januari 2002. tahap kedua adalah memilih saham-saham yang mencapai limit baik atas maupun bawah. periode penelitian yang digunakan adalah mulai tanggal awal desember 2001 – akhir desember 2006. ada dua kategori saham yang terbentuk, yaitu saham yang harga tertingginya mencapai limit atas disebut stockup, sedangkan saham yang harga terendahnya mencapai limit bawah disebut stockdown. kriteria dalam metode purposive sampling ini yaitu kejadian saham mencapai limitnya (stockhit) yang terjadi lebih dari sekali dalam satu periode pengamatan serta jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 137-147, juli 2010 143 yang terjadi selama beberapa hari berturutturut (consecutive) dalam periode pengamatan akan dikeluarkan dari sampel. hal ini untuk menghindari bias dalam analisis, sebab pada hari terjadinya pencapaian limit akan dijadikan sebagai hari ke0 (event date) dalam satu periode jendela. setiap kejadian dianggap sebagai kejadian yang bersifat independen (chen, et.al, 2005). berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 190 kali pencapaian limit atas dan untuk pencapaian limit bawah terdapat 120 kejadian. artinya terdapat saham-saham yang mencapai limit lebih dari satu kali sepanjang periode pengamatan. dari data tersebut terlihat bahwa price limit cenderung lebih menghalangi kenaikan harga saham daripada penurunan harga saham. langkah-langkah analisis data tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 1. menghitung upper limit setiap saham ……… (1) keterangan : ult = upper limit hari t pt = harga penutupan hari t pt-1 = harga penutupan hari t-1 pl = range price limit 2. mengidentifikasi saham-saham yang memiliki harga tertinggi pada hari t yang menyentuh upper limit. kelompok saham ini akan disebut stockup. 3. menghitung lower limit setiap saham ....… (2) keterangan : llt = lower limit hari t 4. mengidentifikasi saham-saham yang memiliki harga terendah pada hari t yang menyentuh lower limit. kelompok saham ini akan disebut stockdown. 5. menghitung return saham harian. return sesungguhnya merupakan return harga yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. ...(3) keterangan : rit = return harian saham i pada hari t 6. untuk menguji efektivitas price limit yang dapat mengurangi fluktuasi harga saham, maka digunakan indikator empiris volatilitas return harian yang diukur dengan metode return kuadrat, mengacu penelitian kim & rhee (1997) yang meneliti data harga saham harian (interday). .............…… (4) keterangan : vit = volatilitas saham i pada hari ke t rit = return saham i pada hari ke t 7. pada pengujian statistik yang pertama kali dilakukan adalah uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov test. 8. jika dalam pengujian normalitas ini didapati data tidak normal, maka dipakai uji nonparametrik yaitu dengan wilcoxon signed rank test untuk melihat signifikansi perbedan  2 itit rv  1 1     it itit it p pp r )( 11 plppul ttt    plppll ttt   11 maria rio rita; rendhy bramantha w, penerapan pricelimit untuk..... 144 volatilitas antara saham yang mencapai limit dibandingkan setelah pencapaian limit. jika data terdistribusi normal maka pengujian selanjutnya menggunakan t-test. analisis data berikut ini dalam tabel 2 akan disajikan gambaran mengenai karakter sampel stockup dan stockdown. rata-rata volatilitas return pada periode stockup lebih besar daripada stockdown yaitu sebesar 0.164 dan 0.146. selain itu jika dilihat dari nilai standar deviasi pada stockup sedikit lebih besar dari pada stockdown yaitu sebesar 0.086. return maksimum dan minimum pada stockup masing-masing sebesar 0,25 dan 0,04. sedangkan return maksimum dan minimum pada stockdown masing-masing sebesar 0,235 dan 0,05. tabel 2 deskriptif statistik return stockup & stockdown statistics descriptive stock_up stock_down mean 0.164 0.146 std. error of mean 0.019 0.023 std. deviation 0.086 0.081 minimum 0.04 0.05 maximum 0.25 0.235 sumber: olahan data sebelum mengadakan pengujian volatilitas pada upper limit diperlukan uji normalitas terhadap return saham kelompok stockup dan stockdown. jika dalam pengujian normalitas ternyata data tidak berdistribusi normal maka uji beda rata-rata dilakukan menggunakan wilcoxon signed rank test, sedangkan jika data terdistribusi normal maka menggunakan t-test. pengujian volatilitas return pada kelompok saham yang menyentuh batas atas (upper limit) setelah dilakukan uji normalitas ternyata data stockup tidak normal, sehingga uji beda volatilitas return dilanjutkan dengan uji wilcoxon signed rank test. pada tabel 3 ditampilkan data rata-rata volatilitas dari saham kategori stockup. tabel 3 rata-rata volatilitas return stockup periode rata-rata volatilitas 0 0.158625 1 0.0151167 2 0.0150904 3 0.0091596 4 0.0182306 5 0.0165548 sumber : olahan data tabel 3 menunjukkan bahwa pada hari setelah pencapaian limit (t+1 s/d t+3) tampak bahwa volatilitas return saham mengalami penurunan. bahkan sampai dengan hari t+3 volatilitas return stockup mengalami penurunan sampai dengan 94%, meskipun stelah itu volatilitas kembali bergerak naik. pengujian selanjutnya akan membandingkan tingkat volatilitas return stockup pada saat pencapaian limit (t0) dengan volatilitas return stockup setelah pencapaian limit (t+1 s/d t+5). pada tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini terbukti, dengan kata lain price limit ini dapat menurunkan volatilitas return saham pada hari-hari setelah pencapaian limit. terbukti bahwa nilai signifikansi setelah pencapaian limit kurang dari 5%. hal ini mengindikasikan bahwa penerapan price limit dapat menurunkan volatilitas return jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 137-147, juli 2010 145 pada saham-saham yang mencapai batas atas (upper limit). tabel 4 pengujian perbedaan volatilitas return stockup pada saat pencapaian limit dan setelah pencapaian limit periode p. value t0 dibandingkan t1 0.000* t0 dibandingkan t2 0.033* t0 dibandingkan t3 0.000* t0 dibandingkan t4 0.022* t0 dibandingkan t5 0.015* sumber: olahan data *signifikan pada =5% pengujian volatilitas return pada kelompok saham yang menyentuh batas bawah (lower limit) setelah diuji normalitas dengan mengunakan kolmogorov smirnov ternyata data stockdown tidak normal, sehingga dilanjutkan dengan uji wilcoxon signed rank test. pada tabel 5 ditampilkan data rata-rata volatilitas dari saham kategori stockdown. tabel 5 rata-rata volatilitas return stockdown periode stock_down 0 0.1465333 1 0.0303265 2 0.012698 3 0.0082761 4 0.0068814 5 0.0017238 sumber : olahan data berdasarkan tabel 5 tampak bahwa pada hari t+1 s/d t+5 tingkat volatilitas return relative berkurang dibandingkan pada saat pencapaian limit (t0). bahkan pada hari t+5 penurunan sudah sangat besar yaitu 98.82%. selanjutnya untuk membuktikan apakah volatilitas return pada hari setelah pencapaian limit memang lebih kecil secara signifikan dibandingkan pada saat t0, akan digunakan metode wilcoxon sign rank test. hasilnya disajikan dalam tabel 6. tabel 6 pengujian statistik volatilitas return stockdown periode p.value t0 dibandingkan t1 0.001* t0 dibandingkan t2 0.001* t0 dibandingkan t3 0.005* t0 dibandingkan t4 0.004* t0 dibandingkan t5 0.010* sumber: olahan data *signifikan pada =5% hasil yang ditampilkan pada tabel 6 menunjukan bahwa h2 dalam penelitian ini terbukti, dengan kata lain price limit ini dapat menurunkan volatilitas return saham. hasil ini ditunjukkan dengan nilai p. value setelah pencapaian limit kurang dari 5%. kesimpulan ini mengindikasikan bahwa dengan diberlakukannya price limit ternyata dapat menurunkan volatilitas return pada saham-saham yang mencapai batas bawah (lower limit). pembahasan dan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan price limit di bursa efek indonesia dapat mengurangi volatilitas return saham, baik untuk kelompok saham yang mengalami kenaikan ataupun penurunan harga. keefektifan price limit dalam meredam volatilitas ini dicapai melalui fungsinya maria rio rita; rendhy bramantha w, penerapan pricelimit untuk..... 146 yang membatasi pergerakan harga saham agar tidak terlalu volatile dalam satu hari perdagangan melalui persentase perubahan harga yang diijinkan terjadi dalam sehari. selain itu, price limit juga memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk mencari informasi dan mempertimbangkan kembali keputusan investasinya yang telah atau akan dilakukan berdasarkan informasi tersebut. dugaan lain terjadinya penurunan volatilitas yang signifikan setelah price limit ini adalah terletak pada sifat volatilitasnya. volatilitas yang cenderung berubah pada periode setelah pencapaian price limit ini disebabkan pergerakan harga yang dipicu oleh transitory volatility atau volatilitas yang bersifat sementara. transitory volatility mengacu pada adanya aktivitas perdagangan yang dipicu oleh uninformed trader. saat pihak yang tidak mempunyai informasi dengan baik ingin melakukan transaksi, maka akan menyebabkan terbentuknya harga yang tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan. kondisi ini makin diperburuk jika uninformed trader berkeinginan untuk melakukan transaksi dengan segera, sehingga cenderung menawarkan harga yang lebih menarik di pasar. akibatnya pergerakan harga menjadi tidak stabil atau terlalu volatile. selanjutnya harga yang terbentuk itu akan kembali pada harga yang sewajarnya yang mencerminkan nilai fundamentalnya. kesimpulan kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini pertama penerapan price limit dapat mengurangi volatilitas return saham yang mencapai batas atas (stockup), hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya tingkat volatilitas return saham pada periode setelah pencapaian limit atas (t0). kedua, penerapan price limit dapat mengurangi volatilitas return saham yang mencapai batas bawah (stockdown), hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya tingkat volatilitas return saham pada periode setelah pencapaian limit bawah (t0). implikasi dan keterbatasan penelitian price limit dapat mengurangi tingkat volatilitas return saham setelah periode pencapaian limit, baik untuk saham yang mengalami kenaikan ataupun penurunan harga. hal ini mengindikasikan bahwa price limit berperan untuk membatasi pergerakan harga saham harian yang sangat ekstrim. selain itu price limit juga dirancang untuk menyediakan waktu bagi para investor untuk menenangkan diri (cooling off) pada saat terjadi situasi perdagangan yang panik. kesempatan ini dapat digunakan investor untuk mengkaji ulang keputusan investasinya, sehingga reaksi investor akan kembali rasional. keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sampel yang dipilih tidak dibedakan berdasarkan nilai fundamentalnya. untuk price limit sendiri faktor fundamental memiliki dampak yang berbeda. selain itu penelitian ini juga tanpa melihat kondisi pasar, apakah sedang mengalami kenaikan (bullish) ataukah penurunan (bearish) (chen, et.al, 2005; chang, 2006). bagi penelitian mendatang sebaiknya perlu membedakan sampel yang digunakan berdasarkan nilai fundamentalnya. penelitian mendatang juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar apakah sedang pada saat bullish atau bearish, sehingga hasil yang diperoleh dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan menambah wawasan bagi pembacanya. jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 137-147, juli 2010 147 daftar pustaka bildik, r. dan s. elekdag, 2002. effects of price limits on volatility: evidence from the istanbul stock exchange. http://papers.ssrn.com. chang, c. h., 2006, ”does price limit spill the stock price volatility of the companies with different fundamental value?”, the journal of american academy of business, vol. 8, 79-85. chen, g. m., o. m. rui., dan s, s, wang., 2005, “the effectiveness of price limits and stock characteristics: evidence from the shanghai and shenzen stock exchanges”, review of quantitative finance and accounting, vol. 25, 159-182. chung, j., dan l. gan, 2005, “estimating the effect of price limit on limithitting days”, econometrics journal, vol. 8, 79-96. darmadji, t., dan h.m. fakhruddin., 2006, pasar modal indonesia. pendekatan tanya jawab, edisi kedua, salemba empat, jakarta. diacogiannis, g.p., n. patsalis., n. v. tsangarakis., dan e.d.tsiritakis., 2005, “price limit and overreaction in the athens stock exchange”, applied financial economics, vol. 15, 53-61. harris, l., 2003, trading and exchanges: market microstructure for practitioners, oxford university press, new york. kim, k. a., dan s.g. rhee., 1997, “price limit performance: evidence from the tokyo stock exchange”, the journal of finance, vol. lii, 885-901. kim, k.a., dan p. limpaphayom., 2000, “characteristics of stocks that frequently hit price limits: empirical evidence from taiwan and thailand”, journal of financial markets, vol. 3, 315-332. kodres, l. e., dan d. o’brien., 1994, “the existence of pareto-superior price limits”, the american economic review, vol. 84, 919-932. ma. c. k., r.p. rao., dan r.s. sears., 1989, “volatility, price resolution, and the effectiveness of price limits”, journal of financial services research, vol. 3, 165-199. mahyuni, l. p., 2003, efektivitas price limit di bursa efek jakarta. tesis program studi manajemen jurusan ilmu-ilmu sosial. program pasca sarjana ugm (tidak dipublikasikan). rita, m.r., e. tandelilin., 2007. “efektivitas penerapan price limit di bursa efek jakarta”. jurnal ekonomi dan bisnis indonesia. fe-ugm, vol. 22, no. 2, april. tambunan, a.p., 2007, menilai harga wajar saham, elex media komputindo, jakarta. http://papers.ssrn.com/ 23 jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 2 hal: 23-34, juli 2009 pengaruh rasio keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah (survei pada bank syariah mandiri dan bank muamalat indonesia periode 2006-2008) popy turlina sri handayani universitas muhammadiyah yogyakarta ahim abdurahim universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the existence of islamic (syari'ah) banks in indonesia is officially recognized after the lauch of the banking enactment no. 7, 1992 (uu no. 7 tahun 1992 tentang perbankan) during the economic crisis, islamic bank, especially bank muamalat indonesia and bank syariah mandiri have proved that banks operating under the profit sharing schemes can survive amid the high fluctuation of exchange rates and interest rates. this study aims at examining the financing ratios on the profit-sharing rates of mudharabah savings in bank muamalat indonesia and bank syariah mandiri for the years of 2006-2008. data are analyzed based on the classical assumption testing and hypothesis testing using multiple linear regression analysis. the results suggest the presence of multicolleniearity in the classical assumption testing. howevet. simultaneity test suggests that the impact of the ratios such as roa, roe, fdr, bopo, nim and gar on the profit-sharing rates (tbh), whereas partial testing shows two variables such as fdr and gar do not influence the profit-sharing rates for mudharabah savings. keywords: financial ratios; the profit shating rates of mudharabah savings. pendahuluan eksistensi bank syariah di indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya uu no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. undang-undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun bagi hasil. berdasarkan undangundang perbankan no. 7 tahun 1992 tersebut, maka berdirilah bank muamalat indonesia sebagai bank syariah di indonesia. beberapa tahun kemudian juga berdiri bank syariah mandiri. sejak saat itu perbankan syariah semakin dapat menunjukan eksistensinya. bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah ini dapat membukukan pendapatan bagi hasil dan margin yang positif di saat bankbank konvensional mengalami kerugian besar, bahkan banyak yang gulung tikar (riawan amin, modal, 2003). merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh kiagus andi (2005) yang berjudul “pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah (survei pada bank muamalat indonesia tbk)” menunjukkan hasil bahwa secara simultan kinerja keuangan bank syariah yang diukur berdasarkan rasio roa, fdr, bopo, nim dan car berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel roa, fdr dan car tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. popy turlina sri handayani & ahim abdurahim pengaruh rasio keuangan … 24 selain itu pada saat terjadi krisis ekonomi, bank syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. bank syariah dapat bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil, dimana sistem bagi hasil hanya berlaku pada penghimpunan dana simpanan mudharabah saja. tinggi rendahnya sistem bagi hasil dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank itu sendiri, sedangkan tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari analisis rasio keuangan. atas dasar uraian latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh rasio keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah (studi pada bank syariah mandiri, tbk dan bank muamalat indonesia, tbk periode 2006 2008)”. berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. apakah rasio profitabilitas (roa dan roe), rasio likuiditas (fdr), rasio efisiensi (bopo dan nim), dan rasio kecukupan modal (car) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah? 2. apakah rasio profitabilitas (roa dan roe), rasio likuiditas (fdr), rasio efisiensi (bopo dan nim), dan rasio kecukupan modal (car) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah? sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. untuk menguji apakah rasio profitabilitas (roa dan roe), rasio likuiditas (fdr), rasio efisiensi (bopo dan nim), dan rasio kecukupan modal (car) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah. 2. untuk menguji apakah rasio profitabilitas (roa dan roe), rasio likuiditas (fdr), rasio efisiensi (bopo dan nim), dan rasio kecukupan modal (car) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah. adapun organisasi penulisan artikel ini terdiri dari: 1. abstrak, bagian ini memuat ringkasan riset, antara lain: masalah riset, tujuan, metode, temuan dan kontribusi hasil riset. 2. pendahuluan, bagian ini menguraikan latar belakang riset, rumusan masalah, tujuan riset dan organisasi penulisan artikel. 3. kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, bagian ini memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis dan model riset. 4. metode riset, bagian ini memuat metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel dan metode analisis data. 5. analisis data, menguraikan analisis data riset dan deskriptif statistik yang diperlukan. 6. pembahasan dan kesimpulan, berisi pembahasan mengenai temuan dan kesimpulan riset. 7. implikasi dan keterbatasan, bagian ini menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta saran yang dianggap perlu untuk penelitian selanjutnya. 8. daftar referensi, memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan artikel. 9. lampiran, memuat tabel, gambar, dan instrument riset yang digunakan. tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipothesis berdasarkan psak no. 59, bank syariah adalah bank yang berazaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 23-34 25 berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (perantara). adapun prinsip-prinsip bank syariah antara jain: 1. prinsip dasar operasional bank syariah dalam sebuah tulisannya, achmad baraba menyebutkan bahwa prinsipprinsip dasar ekonomi akan menjadi dasar beroperasinya bank islam (syariah), yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan dalam hubungannya dengan nasabah, bank islam tidak mengenal istilah pinjam meminjam, tetapi yang dikenal adalah hubungan kemitraan. dalam menjalankan operasinya, fungsi bank syariah terdiri dari: a. fungsi manajer investasi. b. fungsi investor. c. fungsi jasa layanan. d. fungsi sosial. dari fungsi tersebut, maka produk bank syariah terdiri dari: a. mudharabah. b. musyarakah. c. wadiah. 2. prinsip jual beli, terdiri dari: a. murabahah. b. salam. c. istishna’. 3. produk jasa, terdiri dari: a. ijarah. b. wakalah. c. kafalah. d. hiwalah. e. rahn. f. oardh. g. sharf. 4. prinsip dana kebajikan prinsip dana kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, shodaqah, dan lainnya, serta penyaluran gardhul hasan. salah satu karakteristik bank syariah yang menjadi cirinya adalah mekanisme bagi hasil yang berlaku untuk prinsip-prinsip penyertaan, baik penyertaan menyeluruh (mudharabah) maupun sebagian-sebagian (musyarakah). berdasarkan psak no. 59, konsep bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) dan bagi pendapatan (revenue sharing). kiagus andi (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa secara simultan kinerja keuangan bank syariah yang diukur berdasarkan rasio roa, fdr, bopo, nim dan car berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel roa, fdr dan car tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. penelitian ini pada dasarnya menguji pengaruh linear antara variabel independen yaitu rasio-rasio keuangan dengan tingkat bagi hasil simpanan mudharabah sebagai variabel dependen. rasio-rasio keuangan dalam penelitian ini sebagaimana merujuk pada model penelitian kiagus andi (2005) adalah rasio-rasio keuangan yang secara konsisten digunakan oleh biro riset info bank dalam mengukur kinerja keuangan dan merating perbankan nasional. rasio profitabilitas (roa dan roe) seharusnya berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. apabila roa dan roe naik, tingkat bagi hasil simpanan mudharabah juga naik. artinya semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan bank syariah dari penggunaan aset dan modal yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah tersebut. rasio likuiditas (fdr) seharusnya berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. apabila fdr turun, tingkat bagi hasil simpanan mudharabah justru akan naik. artinya semakin besar rasio fdr yang diberikan, maka semakin besar pula dana yang digunakan untuk popy turlina sri handayani & ahim abdurahim pengaruh rasio keuangan … 26 penyaluran atau pembiayaan kepada nasabah, bukan untuk bagi hasil (karena bagi hasil diperoleh dari penghimpunan dana dari nasabah). rasio efisiensi (bopo) seharusnya berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. apabila bopo turun, tingkat bagi hasil simpanan mudharabah justru akan naik. artinya semakin kecil rasio bopo, maka semakin sedikit biaya operasional yang digunakan oleh bank syariah untuk menghasilkan pendapatan (semakin efisien). berbeda dengan tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. rasio efisinsi (nim) seharusnya berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. apabila nim naik, tingkat bagi hasil simpanan mudharabah juga akan naik. artinya semakin besar pendapatan bagi hasil bersih yang dibandingkan dengan rata-rata aktiva produktif, maka bank syariah akan semakin efisien, sehingga semakin besar pula tingkat bagi hasil simpanan mudharabah yang diberikan. rasio kecukupan modal (car) seharusnya berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah. apabila car naik, tingkat bagi hasil simpanan mudharabah juga naik. artinya semakin besar modal yang dimiliki bank berdasarkan pada tewajiban penyediaan modal minimum bank, maka bank syariah akan semakin efisien, sehingga semakin besar pula tingkat bagi hasil simpanan mudharabah yang diberikan. penulis dapat mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: h1: rasio profitabilitas (roa dan roe), rasio likuiditas (fdr), rasio efisiensi (bopo dan nim), dan rasio kecukupan modal (car) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah. h2: rasio profitabilitas (roa dan roe), rasio likuiditas (fdr), rasio efisiensi (bopo dan nim), dan rasio kecukupan modal (car) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah. metode penelitian a. obyek penelitian obyek dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pt bank muamalat indonesia tbk dan pt bank syariah mandiri tbk tahun 2006 2008 yang diperoleh dari www.muamalatbank.com, www.syariahmandiri.co.id, www.bi.go.id dan beberapa sumber pendukung lainnya. b. jenis data jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa data kuantitatif atau angka yang disajikan dalam laporan keuangan. c. teknik pengambilan sampel metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. kriteria sampel yang digunakan yaitu: a. pt bank muamalat indonesia tbk dan pt bank syariah mandiri tbk memiliki laporan keuangan lengkap bulan januari tahun 2006 desember 2008. b. pt bank muamalat indonesia tbk dan pt bank syariah mandiri tbk memiliki datadata lengkap terkait dengan variabelvariabel yang diteliti. d. teknik pengumpulan data pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri laporan keuangan tahunan atau informasi lainnya pada laporan keuangan tahunan yang dipilih menjadi sampel. e. definisi operasional variabel penelitian variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 23-34 27 1. variabel dependen variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. 2. variabel independen dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen yaitu: a. rasio profitabilitas rasio ini merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan bank dan digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan. dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan untuk melihat pengaruh dengan tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah adalah: 1) roa yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan dari penggunaan total aset bank. secara matematis, rasio ini dirumuskan: roa = 𝐸𝐴𝑇 (𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 2) roe yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan (laba) dari penggunaan modal bank. secara matematis, rasio ini dirumuskan: roe = 𝐸𝐴𝑇 (𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥) 𝐸𝑔𝑢𝑖𝑡𝑦 b. rasio likuiditas. rasio ini bertujuan mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. secara umum rasio ini diukur dengan ldr atau fdr untuk bank syariah. fdr digunakan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari penghimpunan dana pihak ketiga (dpk). secara matematis, rasio ini dirumuskan: fdr = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎 pembiayaan: pembiayaan mudharabah dan musyarakah, piutang murabahah, istishna, salam, dan qardh. dpk: giro dan tabungan wadiah, tabungan dan deposito mudharabah, dan kewajiban lainnya. mudrajad kuncoro dan suhardjono menyatakan bahwa bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan ldr atau fdr, yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan. selain itu dalam perbankan syariah, ldr atau fdr bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposan). c. rasio efisiensi proxy yang digunakan dalam rasio ini adalah bopo dan nim. bopo dan nim menunjukkan efisiensi operasional bank. secara matematis, rasio ini dirumuskan: bopo = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 nim = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 d. rasio kecukupan modal rasio ini digunakan untuk menilai modal yang dimiliki oleh suatu bank didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. rasio yang digunakan adalah rasio yang menjadi kesepakatan bis (bank of international settelements), yaitu car. sesuai ketentuan pemerintah, car pada tahun popy turlina sri handayani & ahim abdurahim pengaruh rasio keuangan … 28 1999 minimal harus 8%. secara matematis, rasio ini dirumuskan: car = 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐴𝑇𝑀𝑅 (𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜) atmr adalah aktiva-aktiva dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administrative dan dihitung berdasarkan bobot risiko masingmasing aktiva. f. uji kualitas data pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi. adapun uji asumsi klasik yang digunakan antara lain : 1. uji multikolinieritas uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). 2. uji normalitas uji normalitas bertujuan untuk melihat variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal, karena model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal atau mendekati normal (ghozali : 74-76, 2002). 3. uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 4. uji autokolerasi uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada perioda t dengan kesalahan pada perioda t-1 (sebelumnya). g. metode analisis data pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan regresi berganda dengan rumus sebagai berikut: tbh = f (rp, rl, re, rm) dimana: tbh : tingkat bagi hasil mudharabah. rp : rasio profitabilitas, terdiri dari roa (return on assets) dan roe (return on eguity). rl : rasio likuiditas, menggunakan fdr (financing deposit rasio). re : rasio efisiensi, menggunakan bopo (biaya operasional terhadap pendapatan operasional) dan nim (net interest margin). rm : rasio kecukupan modal, menggunakan car (capital adeguacy ratio). selanjutnya dalam persamaan regresi linier, formula tersebut menjadi: tbh = αi + 𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3+ 𝛼4 + 𝛼5 + 𝛼6 + ei dimana βi = konstanta 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, …… 𝑎6 = koefisien regresi; ei = error untuk menganalisis pengaruh variabel rasio profitabilitas (𝑋1), rasio likuiditas (𝑋2), rasio efisiensi (𝑋3), dan rasio kecukupan modal (𝑋4) terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah (y) digunakan metode statistik dengan tingkat taraf signifikansi α = 0.05 artinya derajat kesalahan sebesar 5%. langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 1. koefisien determinasi koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase variabilitas tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank syariah dapat dijelaskan oleh variabel rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio kecukupan modal. 2. uji nilai f (secara bersama-sama) uji nilai f digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 23-34 29 bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. 3. uji signifikansi nilai t uji signifikansi nilai t digunakan untuk menguji seberapa jauh signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. analisis dan pembahasan analisis data a. uji asumsi klasik 1. uji multikolinearitas tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang memiliki nilai vif > 10, yaitu roa dengan nilai vif sebesar 63,734 dan roe dengan nilai vif sebesar 62,145. artinya bahwa variabel dalam penelitian ini terdapat multikolinearitas yang dapat berpengaruh terhadap model regresi. 2. uji normalitas tabel 2 menunjukan bahwa semua variabel dalam model penelitian ini terdistribusi secara normal yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi kolmogorov-smirnov > 0,05. 3. uji heteroskedastisitas gambar 1 menunjukan bahwa dari gambar scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi masalah penelitian. 4. uji autokorelasi berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai dw = 0,969. nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5% jumlah sampel (n) = 36 (periode) dan jumlah variabel independen 6 (k = 6), maka di tabel durbin watson akan didapatkan nilai 𝑑𝐿 = 1,114; 𝑑𝑈 = 1,877. dengan demikian 0 < 0,969 < 1,114 {0 < 𝑑 < 𝑑𝑙}), hipotesis yang dapat diajukan adalah tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan ditolak. kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat autokorelasi positif dalam model regresi. b. hasil penelitian (uji hipotesis) 1. koefisien determinasi tabel 4 pada model summary diperoleh nilai adjusted r squared sebesar 0,908. artinya bahwa 0,908 atau 90,8% variabel tingkat bagi hasil simpanan mudharabah dijelaskan oleh ke-6 variabel independen yang meliputi roa, roe, fdr, bopo, nim, dan car, sedangkan sisanya sebesar 9,2% dijelaskan oleh variable-variabel lain di luar penelitian. 2. uji signifikansi simultan (uji statistik f) tabel 5 menunjukkan bahwa dari uji anova atau f test didapat nilai f hitung sebesar 58,584 dengan probabilitas 0,000. karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah atau dapat dikatakan bahwa roa, roe, fdr, bopo, nim, dan car secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah. dengan demikian, 𝐻1 dalam penelitian ini dapat tidak ditolak (diterima). 3. uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dari tabel 6 dapat dijelaskan, sebagai berikut: popy turlina sri handayani & ahim abdurahim pengaruh rasio keuangan … 30 a. rasio profitabilitas (roa dan roe) hasil uji t pada variabel roa diperoleh t hitung sebesar 2.616 dengan signifikansi 0,014 (sig. < 0,05). artinya bahwa secara parsial variabel roa berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah (variabel roa terjadi multikolinieritas). sedangkan uji t pada variabel roe diperoleh t hitung sebesar -2,472 dengan signifikansi 0,020 (sig. < 0,05). artinya bahwa secara parsial variabel roe berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah (variabel roe terjadi multikolinieritas). b. rasio likuiditas (fdr ) hasil uji t pada variabel fdr diperoleh t hitung sebesar -0,500 dengan signifikansi 0,621 (sig. > 0,05). artinya bahwa secara parsial variabel fdr tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. c. rasio efisiensi (bopo dan nim) hasil uji t pada variabel bopo diperoleh t hitung sebesar -3.723 dengan signifikansi 0,001 (sig. < 0,05). artinya bahwa secara parsial variabel bopo berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. hasil uji t pada variabel nim diperoleh t hitung sebesar 9.348 dengan signifikansi 0,000 (sig. < 0,05). artinya bahwa secara parsial variabel nim berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. d. rasio kecukupan modal (car) hasil uji t pada variabel car diperoleh t hitung sebesar -0,600 dengan signifikansi 0,553 (sig. > 0,05). artinya bahwa secara parsial variabel car tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. 4. persamaan regresi berdasarkan tabel 6 pada model coefficient, dapat dirumuskan persamaan regresi adalah sebagai berikut: tbh = 0,034 + 0,882 roa 0,068 roe 0,013 fdr 0,054 bopo + 0,470 nim 0,037 car dimana: tbh= tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. pembahasan tabel 7 menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa rasio roa, roe, fdr, bopo, nim dan car berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah dapat diterima. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kiagus andi (2005) yang menyatakan bahwa secara simultan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. pada hipotesis kedua tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. hanya variabel roa, roe, bopo dan nim yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tbh simpanan mudharabah. pada rasio profitabilitas (roa dan roe), pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kiagus andi (2005) yang menyatakan bahwa variabel roa dan ropr tidak berpengaruh signifikan terhadap tbh simpanan mudharabah. pada pengujian rasio likuiditas (fdr) hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kiagus andi (2005) yang menyatakan bahwa variabel fdr tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. pada pengujian rasio efisiensi (bopo dan nim), hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kiagus andi (2005) yang menyatakan bahwa variabel bopo dan nim berpengaruh signifikan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 23-34 31 terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. pada pengujian rasio kecukupan modal (car), hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kiagus andi (2005) yang menyatakan bahwa variabel car tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. keenam variabel independen di atas merupakan rasio yang menunjukkan kinerja keuangan bank syariah. kinerja keuangan sebuah bank syariah berkorelasi dengan tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah tersebut kepada para nasabahnya. semakin baik kinerja keuangan sebuah bank syariah, maka akan semakin tinggi pula tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabahnya. sesuai dengan prinsip mudharabah, dimana bank selaku pengelola dana (mudharib) dan nasabah selaku pemilik dana (sahibul maal), maka semakin baik kinerja bank syariah dalam mengelola dana nasabah dalam bentuk simpanan mudharabah, maka semakin besar pula pendapatan yang mampu diperoleh oleh bank syariah. semakin tinggi pendapatan bank syariah tersebut, maka semakin besar pula tingkat bagi hasil simpanan mudharabah yang dibayarkan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. simpulan dan saran berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1. analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, menunjukkan terjadinya problem multikolinieritas untuk variabel roa dan roe. 2. pengujian secara simultan, pengaruh roa, roe, fdr, bopo, nim dan car terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah menghasilkan f hitung sebesar 58,584 dengan probabilitas 0,000. hal ini membuktikan pada tingkat signifikansi 5%, rasio keuangan bank syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank syariah. 3. pengujian secara parsial pengaruh masingmasing variabel independen terhadap tbh simpanan mudharabah menunjukkan bahwa ada 2 variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, yaitu fdr dan car. implikasi dan keterbatasan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 1. analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, menunjukkan terjadinya problem multikolinieritas untuk variabel roa dan roe sehingga dapat menyebabkan koefisien regresinya tidak tentu arah atau kesalahan standarnya tidak terhingga. 2. sampel penelitian yang digunakan berada pada rentang waktu yang bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi global, khususnya pada periode pertengahan 2007 -2008. oleh karena itu diduga beberapa variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak dipublikasikan oleh bank syariah yang menjadi sampel penelitian. 3. penelitian ini hanya bagian terkecil dari studi keilmuan tentang perbankan syariah dan masih banyak hal-hal menarik lainnya dalam sistem perbankan syariah sebagai sarana kajian yang lebih mendalam terhadap sistem perbankan nasional. berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, diharapkan perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang aspek-aspek lainnya yang terkait dalam sistem perbankan syariah sebagai media kajian yang mendalam terhadap sistem perbankan nasional. popy turlina sri handayani & ahim abdurahim pengaruh rasio keuangan … 32 daftar pustaka antonio, muhammad syafi'1, 2001. bank syariah dari teori ke praktek. jakarta: gema insani. ghafur, muhammad w, 2003. tingkat bagi hasil, suku bunga, dan pendapatan terhadap simpanan mudharabah: studi kasus bank muamalat indonesia. yogyakarta: jurnal ekonomi syariah muamalah, vol. 1 no.1. ghozali, 2001. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: undip press. karim business consulting, 2001. apa dan bagaimana bank islam, jakarta: biro perbankan syariah. kasmir, s.e., mm., 2003. manajemen perbankan, jakarta: pt raja grafindo persada. kiagus andi, 2003, pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank syariah: survey pada bank muamalat indonesia tbk, jakarta: media riset akuntansi, auditing, dan informasi, lembaga penerbit fakultas ekonomi (lpfe). mudrajad kuncoro dan suhardjono, juli 2002. manajemen perbankan teori dan aplikasi, bpfe yogyakarta. muhammad, 2002. manajemen bank syariah. yogyakarta: upp amp ykpn. rivai, veithzal, dan idroes, 2007. bank and financial institution management conventional and sharia system, jakarta: pt raja grafindo persada. rizal yaya, teori dan praktik akuntansi perbankan syariah, yogyakarta. sumitro, warkum, 1996. asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait, jakarta: pt raja grafindo persada. website: http://www.bi.go.id/web/id/publikasi/laporan keuangan # publikasi #bank/bank/ bankumum #konvensional/ http://www.muamalatbank.com/index.php/ home/about/profile http://www.muamalatbank.com/index.php/ home/about/visi misi http://www.syariahmandiri.co.id/ banksyariahmandiri/profilperusahaan.php http://www.syariahmandiri.co.id/ banksyariahmandiri/visidanmisi.php http://www.syariahmandiri.co.id/ banksyariahmandiri/sejarah.php lampiran tabel 1 hasil uji multikolinearitas model collinearity statistic tolerance vif rasio profitabilitas roa rasio profitabilitas roe rasio likuiditas fdr rasio efisiensi bopo rasio efisiensi nim rasio modal car 0,016 0,016 0,314 0,336 0,313 0,349 63,734 62,145 3,185 2,972 3,199 2,866 sumber: data diolah, 2009 tabel 2 hasil uji normalitas one-sample kolmogorov-smirnov test roa roe fdr bopo nim car kolmogorov-smirnov 0,965 0,309 1,311 0,064 0,978 0,294 0,987 0,284 0,494 0,968 0,808 0,531 asymp. sig. (2-tailed) sumber: data diolah, 2009 jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 23-34 33 gambar 1 hasil uji heterokedastisitas tabel 4 model summary model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 .961(a) .924 .908 .002936 a predictor: (constant), rasio modal car, rasio likuiditas fdr, rasio efisiensi nim, rasio profitabilitas roe, rasio efisiensi bopo, rasio profitabilitas roa tabel 5 anova(b) model sum of square df mean square f sig. 1 regresion residual total .003 .000 .003 6 29 35 .001 .000 58.584 .000(a) a predictor: (constant), rasio modal car, rasio likuiditas fdr, rasio efisiensi nim, rasio profitabilitas roe, rasio efisiensi bopo, rasio profitabilitas roa b dependent variable: tingkat bagi hasil simpanan mudharabah tabel 6 cofficients(a) model unstandarized coefficients standarized coefficients t sig. b std.error beta 1 (constant) .034 .026 1.306 .202 rasio profitabilitas roa .882 .337 1.071 2.616 .014 rasio profitabilitas roe -.0.68 .027 -.999 -2.472 .020 rasio likuiditas fdr -.0.13 .027 -.046 -.500 .621 rasio efisiensi bopo -.054 .014 -.329 -3.723 .001 rasio efisiensi nim .470 .050 .857 9.348 .000 rasio modal car -.037 .061 -.052 -.600 .553 a dependent variable: tingkat bagi hasil simpanan mudharabah popy turlina sri handayani & ahim abdurahim pengaruh rasio keuangan … 34 tabel 7 hasil rekapitulasi akhir uji hipotesis no. hipotesis hasil 1 rasio profitabilitas (roa) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tbh simpanan mudharabah. tidak ditolak 2 rasio profitabilitas (roe) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tb simsanan mudharabah. tidak ditolak 3 rasio likuiditas (fdr) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tbh simsanan mudharabah. ditolak 4 rasio efisiensi (bopo) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tbh simpanan mudharabah. tidak ditolak 5 rasio efisiensi (nim) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tbh simsanan mudharabah. tidak ditolak 6 rasio modul (car) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tbh simpanan mudharabah. ditolak 7 roa, roe, fdr, bopo, nim dan car berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil (tbh) simpanan mudharabah. tidak ditolak sumber: data diolah, 2009 minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) ditinjau dari gender dan status akreditasi progra jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 114-128, juli 2005 issn: 1411-6227 114 minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) ditinjau dari gender dan status akreditasi program studi eko arief sudaryono, angger tunggul p. & doddy setiawan email : ekoariefsudaryono@gmail.com universitas sebelas maret (uns) abstract this research aims to examine accounting students interest in joining professional accounting education based on gender and accreditation of the study program. respondents of this research are final year accounting students in solo, yogyakarta and semarang. we use anova test in this research. the results shows that: (1) there are no significant differences in accounting students’ interest in joining professional accounting education based on gender (2) there are significant differences in accounting students’ interest in joining professional accounting education based on the accreditation status of the study program (3) there are significant differences in accounting students’ interest in joining professional accounting education based on gender and the accreditation status of the study program simultaneously. key words: professional accounting education, gender, the accreditation of the study program. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menguji mahasiswa akuntansi minat bergabung pendidikan akuntansi profesional berdasarkan jenis kelamin dan akreditasi program studi. responden dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi tingkat akhir di solo, yogyakarta dan semarang. kami menggunakan uji anova dalam penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tidak ada perbedaan yang signifikan dalam mahasiswa akuntansi minat bergabung pendidikan akuntansi profesional berdasarkan jenis kelamin (2) ada perbedaan yang signifikan dalam mahasiswa akuntansi minat bergabung pendidikan akuntansi profesional berdasarkan status akreditasi dari program studi (3) terdapat perbedaan yang signifikan dalam kepentingan mahasiswa akuntansi bergabung pendidikan akuntansi eko a. s, angger t. p, doddy setiawan, minat mahasiswa dalam..... 115 profesional berdasarkan jenis kelamin dan status akreditasi program studi secara bersamaan. kata kunci: pendidikan profesi akuntansi, gender, the akreditasi program studi. pendahuluan kurikulum akuntansi indonesia yang diatur dalam undang-undang no. 34/1954, menyatakan bahwa gelar akuntansi hanya diberikan kepada lulusan perguruan tinggi negeri yang ditunjuk pemerintah. dengan demikian maka mahasiswa akuntansi yang berasal dari perguruan tinggi negeri seperti universitas indonesia, universitas gajah mada yogyakarta dan universitas sumatera utara berhak mendapat gelar akuntansi secara otomatis. sedangkan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang lain, untuk menyandang gelar profesi akuntan masih harus mengikuti persyaratan tertentu. keharusan persyaratan agar bisa memperoleh gelar profesi akuntan tersebut adalah: (1) yang bersangkutan wajib menempuh ujian negara akuntansi (una), dan (2) perguruan tinggi dimana yang bersangkutan itu berasal harus telah memenuhi syarat kualitas yang paling tidak, sama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah (machfoedz, 1998). proses perolehan gelar akuntan secara diskriminatif ini bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya diskriminasi pemberian gelar akuntan dan menjadi tidak meratanya tingkat profesionalitas akuntan itu sendiri. keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan no. 36 tahun 1993 menyebutkan bahwa gelar di bidang akuntansi adalah sebutan akuntan sebagai gelar profesi. artinya bahwa sebutan akuntan bisa disandang apabila yang bersangkutan melanjutkan pendidikan tambahan profesi setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya. akan tetapi selanjutnya, isi surat keputusan mendikbud no. 031/u/-/1994 tidak lagi mengatur atau memberikan penjelasan tentang pemisahan antara jalur pendidikan dan jalur profesi. sedangkan dalam kurikulum 1994 pendidikan akuntansi semakin tidak memberi kejelasan mengenai pemberian gelar akuntan dan kembali mengacu pada undang-undang no. 34/1954 (machfoedz, 1998). dengan demikian artinya jurusan akuntansi yang akan menghasilkan akuntan, dan sarjana akuntansi kembali mengikuti undangundang no.34 tahun 1954 tentang pemberian gelar akuntan, ketidakjelasan seperti ini semakin membuat profesi akuntansi perlu mendapat legalitas pasti. departemen pendidikan nasional memberlakukan kurikulum baru tahun 2000, berdasar sk mendiknas no. 232/u/2000 yang menjelaskan bahwa pendidikan tinggi akuntansi memiliki dua jalur; yaitu jalur pendidikan akademik dan jalur pendidikan profesional. untuk mendapatkan gelar akuntan, lulusan mahasiswa s1 akuntansi wajib menempuh pendidikan profesi akuntansi (ppa) dengan tujuan agar mampu menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan mampu memberikan kompetensi keprofesian akuntansi. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 114-128, juli 2005 116 minat setiap mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) tidak sama. perbedaan itu tergantung pada jenis motivasi yang mendasari minat tersebut. jenis motivasi yang dimiliki mahasiswa akan sesuai dengan besarnya dorongan mengikuti ppa. minat mengikuti ppa yang didasari oleh motivasi peningkatan karir, akan memberi dorongan mengikuti ppa yang bertujuan meningkatkan jenjang karir sebagai akuntan profesional dan minat mengikuti ppa yang didasari karena motivasi kualitas akan memberi dorongan mengikuti ppa untuk meningkatkan kualitasnya untuk menjadi seorang akuntan. sedangkan minat mengikuti ppa yang didasari oleh motivasi ekonomi akan memberikan dorongan mengikuti ppa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatannya setelah mendapatkan gelar akuntan (santrock dalam wahab dan solehuddin, 1999: 290). setiap perguruan tinggi atau bahkan setiap program studinya memiliki status akreditasi yang tidak sama. baik itu untuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. pemberian status akreditasi program studi tergantung dari mutu atau kualitas pendidikan yang ada pada setiap fakultas di perguruan tinggi tersebut. semakin tinggi mutu pendidikan maka semakin tinggi pula perolehan status akreditasi. penilaian status akreditasi program studi ini dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruantinggi (ban-pt). badan akreditasi nasional perguruan tinggi merupakan organisasi nir-struktural di lingkungan direktorat jenderal pendidikan tinggi yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam upaya melakukan tugas dan kewajiban melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan tinggi. ban-pt merupakan suatu badan penilai kondisi setiap perguruan tinggi, yang dipergunakan untuk acuan pemberi status akreditasi atau cermin mutu setiap program studi. melalui skor akreditasi ini selanjutnya dapat diketahui status atau kondisi perguruan tinggi dan atau program studi yang bersangkutan. gender dalam kebudayaan timur merupakan faktor yang erat hubungannya dalam karir dengan batasan wanita untuk beraktivitas. pandangan masyarakat luas, status wanita umumnya dianggap lebih rendah dari pria. peran wanita dalam berkarir dihalangi oleh persoalan budaya dan kodrat wanita yang menuntut peranan yang lebih dalam rumah tangga dibandingkan dalam bekerja. wanita juga sering kali kurang mendapat kesempatan dan penghasilan yang sama dikarenakan adanya kesalahan persepsi terhadap kemampuan mereka (ancok, 1995). dengan demikian bagi wanita, kemauan untuk mengembangkan diri selalu terhalang oleh persepsi di masyarakat yang membatasi aktivitasnya. potensi kemampuan yang dimiliki wanita akan sulit berkembang seiring dengan masih kentalnya pengaruh budaya timur (kuntari dan kusuma, 2001). penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh mahfoedz (1998). mahfoedz (1998) melakukan penelitian mengenai minat mahasiswa untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (usap) yang dilakukan di yogyakarta, sedangkan penelitian ini meneliti tentang minat eko a. s, angger t. p, doddy setiawan, minat mahasiswa dalam..... 117 mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) dengan responden mahasiswa di kota solo, yogyakarta dan semarang. permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) apakah ada perbedaan minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) ditinjau dari gender ? (2) apakah ada perbedaan minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) ditinjau dari status akreditasi program studi? (3) apakah ada perbedaan minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) ditinjau dari gender dan status akreditasi program studi? landasan teori pengertian minat mengikuti ppa slameto (1995) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa suka dan suatu ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh dan timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengetahuan, dan kebiasaan. sedangkan sadirman dalam rochmah (2003) menyebut minat sebagai suatu kondisi yang terjadi disertai perasaan senang saat seseorang melihat ciri-ciri atau mengartikan terhadap situasi yang dihubungkan dengan kebutuhan atau keinginannya sendiri. berdasarkan beberapa teori mengenai minat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat mengikuti ppa adalah keinginan yang timbul karena adanya ketertarikan, partisipasi, pengetahuan, dan bukan karena paksaan serta mempunyai tujuan tertentu dalam mengikuti ppa yang akan menimbulkan motivasi untuk meraihnya. pendidikan profesi akuntansi perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi diatur dalam surat keputusan menteri pendidikan nasional no. 179/u/2001 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi (ppa) dan surat kesepakatan mendiknas no. 180/p/2001 tentang pengangkatan panitia ahli persamaan ijazah akuntan. kesepakatan ini ditandatangani antara ikatan akuntan indonesia dengan dirjen dikti depdiknas pada tanggal 28 maret 2002 (kholis, 2003). pendidikan profesi akuntansi (ppa) merupakan pendidikan tambahan diluar pendidikan akademik yang bertujuan menghasilkan lulusan dalam menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan memberi kompetensi keprofesian akuntansi. ppa dapat ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan s1. kurikulum pendidikan profesi akuntansi mempunyai beban antara 20 sks sampai 40 sks dan ditempuh selama 2 semester. kandungan pendidikan yang terdapat dalam ppa adalah: (1) etika bisnis dan profesi jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 114-128, juli 2005 118 (2) seminar perpajakan (3) praktik auditing (4) lingkungan bisnis (5) pengetahuan pasar modal (6) seminar akuntansi keuangan (7) seminar akuntansi manajemen (effendi, 1998) aspek-aspek minat mengikuti ppa minat adalah salah satu faktor penting untuk menunjang pencapaian tujuan tertentu. hal ini sesuai dengan pendapat hurlock dalam istiwiyanto (1991: 114) yang menyebutkan bahwa minat merupakan suatu motivasi yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. jadi bisa dikatakan bahwa motivasi merupakan unsur yang terkandung di dalam minat. motivasi itu adalah suatu kekuatan dalam setiap diri manusia yang menyebabkan orang tersebut berkelakuan khusus dan mengarah suatu tujuan (reksohadiprodjo dan handoko, 1996). penelitian ini membatasi jenis motivasi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan hanya pada motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi ekonomi. definisi dari ketiga motivasi di atas adalah sebagai berikut: (1) motivasi kualitas adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang menimbulkan keinginan untuk meningkatkan kualitas diri mereka seperti kepandaian, pengetahuan dan lain-lain. (2) motivasi ekonomi adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang menimbulkan keinginan untuk meningkatkan sumber pendapatannya dan tingkat ekonominya. (3) motivasi karir adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang menimbulkan keinginan untuk meningkatkan pekerjaan, jenjang jabatan, yang memberikan harapan untuk maju (santrock dan yussen, 1992). akreditasi program studi setiap perguruan tinggi atau bahkan di setiap fakultasnya memiliki status akreditasi yang tidak sama. pemberian status akreditasi program studi ini dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau disebut dengan ban-pt. kriteria penilaian akreditasi tersebut meliputi: (1) identitas. (2) ijin penyelenggaraan program studi. (3) kesesuaian penyelenggaraan program studi dengan peraturan perundangundangan. (4) relevansi penyelenggaraan program studi. (5) sarana dan prasarana. (6) efisiensi penyelenggaraan program studi. (7) produktivitas program studi. eko a. s, angger t. p, doddy setiawan, minat mahasiswa dalam..... 119 (8) mutu lulusan. nilai dan peringkat akreditasi program studi tersebut diatas dapat diklasifikasikan yaitu; akreditasi a mempunyai nilai 601-700; akreditasi b (501600); akreditasi c (401-500); akreditasi d/tidak terakreditasi (0-400). status akreditasi yang tinggi akan mencerminkan kualitas pendidikan yang tinggi pada program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan. dampaknya mahasiswa dari pt tersebut mendapatkan kualitas pendidikan sebaik kualitas akreditasi lembaganya (dikti, 2002). gender pengertian gender menurut fakih (1996) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. sedang menurut squire dalam suhapti (1995) gender adalah perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. palupi dan setiawan (2003) menunjukkan bahwa ada perbedaan etika antara akuntan pendidik laki-laki dan wanita dalam hal keadilan, relativism, dan utilitarianism. pengertian konsep gender harus dibedakan dengan konsep seks, konsep gender lebih menekankan pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan tidak dilihat dari sudut pandang biologis. sedangkan seks merupakan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang diciptakan oleh tuhan berbeda. menurut maccoby dalam suhapti (1995) perbedaan perlakuan terhadap perempuan bukan berasal dari perbedaan faktor biologis, melainkan dari bentuk tatanan masyarakat yang umumnya menganggap laki-laki sebagai pimpinan dan menganggap perempuan memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. devine (1994) menunjukkan kesempatan bagi wanita untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri sangat kurang dibandingkan pria. dengan demikian bagi wanita, kemauan untuk mengembangkan diri selalu terhalang oleh persepsi di masyarakat yang membatasi aktivitasnya. potensi kemampuan yang dimiliki wanita akan sulit berkembang seiring dengan masih kentalnya pengaruh budaya yang ada di masyarakat. jadi selama masih ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan masih kentalnya permasalahan gender dalam masyarakat, maka perempuan akan sulit untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya (ancok, 1995). dari uraian diatas nampak bahwa faktor gender akan dapat mempengaruhi minat bagi akuntan wanita dan calon akuntan wanita untuk berkarir sebagai akuntan. review penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. penelitian yang dilakukan oleh machfoedz (1998) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang penting bagi mahasiswa s1 jurusan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 114-128, juli 2005 120 akuntansi untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (usap). penelitian ini dilakukan di yogyakarta dengan responden mahasiswa s1 akuntansi seluruh yogyakarta. hasil penelitian machfoedz menghasilkan kesimpulan: (1) minat mahasiswa mengikuti usap lebih didasarkan pada motivasi kualitas, motivasi ini adalah motivasi tertinggi dibandingkan dengan motivasi karir dan motivasi ekonomi. (2) gender dan latar belakang keluarga tidak mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti usap. penelitian yang dilakukan oleh indriyani (2003) yang berjudul mempunyai tujuan untuk mengetahui minat mahasiswa jurusan akuntansi fe uns dalam mengikuti ppa dengan responden terbatas pada mahasiswa akuntansi fe uns. kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah motivasi yang paling mendasari minat mahasiswa mengikuti ppa adalah motivasi kualitas. penelitian yang dilakukan oleh widhayanti (2001) tentang minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti usap di karesidenan surakarta yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat untuk mengikuti usap. hasil dari penelitian ini adalah (1) mahasiswa memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti usap (2) minat yang paling tinggi untuk mengikuti usap didasari oleh motivasi kualitas. penelitian yang dilakukan effendi (1998) tentang persepsi mahasiswa, akuntan dan pemakai jasa akuntansi terhadap ppa, menghasilkan kesimpulan (1) terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa, akuntan dan pemakai jasa akuntansi terhadap kualitas lulusan s1 akuntansi (2) tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa, akuntan dan pemakai jasa akuntansi terhadap materi dan manfaat ppa. berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: ho 1: tidak ada perbedaan yang signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) ditinjau dari gender. ho 2: tidak ada perbedaan yang signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) ditinjau dari status akreditasi program studi. ho 3: tidak ada perbedaan yang signifikan pada minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa) ditinjau dari gender dan status akreditasi program studi. metoda penelitian populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan akuntansi semester akhir dari perguruan tinggi negeri dan swasta di solo, yogyakarta dan semarang. sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester akhir di uns, ums, ugm, upn, umy, undip, unisri, uniba, dan aub. yang dimaksud mahasiswa jurusan akuntansi semester akhir ini eko a. s, angger t. p, doddy setiawan, minat mahasiswa dalam..... 121 dibatasi pada angkatan 2000 dan 2001 karena dianggap bahwa angkatan tersebut adalah yang paling mendekati jenjang kelulusan s1 sebagai calon peserta ppa dan yang sekiranya sudah paham mengenai pendidikan profesi akuntansi. sedangkan pembatasan pada perguruan tinggi tersebut di atas dikarenakan adanya tingkatan mutu dari perguruan tinggi yang diwujudkan dalam status akreditasi program studi yaitu a, b, dan c. pengukuran variabel variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa). minat tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner pengembangan dari kuesioner machfoedz (1998). pengembangan yang dimaksud adalah dengan menambahkan beberapa item pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin. kuesioner ini terdiri dari tiga item pernyataan yaitu item motivasi karir, item motivasi kualitas dan item motivasi ekonomi dimana ketiganya merupakan bagian dari minat itu sendiri. agar tidak menimbulkan bias maka ketiga item digabung menjadi satu bagian dalam kuesioner ini. teknik pengujian hipotesis pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua adalah dengan menggunakan one way anova, sedangkan untuk hipotesis ketiga menggunakan multivariate anova. analisis hasil penelitian statistik deskriptif penelitian ini menggunakan mahasiswa akuntansi yang ada di 9 perguruan tinggi yakni uns, ums, unisri, uniba, aub, upn, umy, ugm dan undip angkatan 2000 dan 2001 sebagai responden penelitian. data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini. tabel 1 rincian kuesioner keterangan prosentase jumlah mahasiswa akuntansi:  jumlah kuesioner disebar 135  jumlah kuesioner kembali 135  prosentase 100% jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah: 0 jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 114-128, juli 2005 122 peneliti menyebarkan 15 kuesioner kepada 9 perguruan tinggi, sehingga jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah 135 kuesioner. semua kuesioner dikembalikan, sehingga tingkat pengembalian kuesioner adalah 100%. semua kuesioner juga diisi dengan lengkap oleh responden sehingga dapat diolah semuanya. tabel 2 data demografi responden keterangan jumlah jenis kelamin:  jumlah responden laki-laki 67  jumlah responden perempuan 68 akreditasi:  terakreditasi a 45  terakreditasi b 45  terakreditasi c 45 tingkat semester:  vi 70  viii 65 berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki dan perempuan seimbang, yaitu 67 responden laki-laki dan 68 responden perempuan. sedangkan berdasarkan tingkat lamanya kuliah, responden lebih banyak yang berasal dari tahun ketiga (semester vi) dibandingkan tahun keempat (semester viii). responden juga terbagi rata berdasarkan nilai akreditasi jurusan akuntansi pada perguruan tinggi tersebut, yaitu masing-masing 45 responden pada jurusan yang terakreditasi a,b dan c. pengujian hipotesis hipotesis pertama pengujian hipotesis dengan menggunakan one way anova dengan tingkat signifikansi α = 0.05. pengujian one way anova ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata dua sampel, yang dipandang dari sudut gender, berbeda secara signifikan atau tidak. hasil uji hipotesis yang pertama ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. eko a. s, angger t. p, doddy setiawan, minat mahasiswa dalam..... 123 tabel 3 hasil uji hipotesis i item sum of square df mean square f sig motivasi karir 30.482 1 30.482 0.436 0.510 motivasi ekonomi 0.967 1 0.967 0.014 0.905 motivasi kualitas 37.149 1 37.149 1.022 0.314 minat 0.168 1 0.168 0.001 0.977 berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa motivasi karir antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan. tidak ada perbedaan minat untuk mengikuti ppa dipandang dari motivasi karir antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. penelitian ini juga menunjukkan bahwa motivasi ekonomi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifika. begitupun halnya dengan motivasi kualitas, peneliti tidak menemukan perbedaan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk mengikuti ppa. bagian terakhir menunjukkan hasil uji gabungan ketiga item karir, ekonomi dan kualitas, menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.977. dengan demikian signifikansi 0.977 > 0.05. hal ini menunjukkan bahwa ho diterima. dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti ppa ditinjau dari segi gender. pengujian hipotesis kedua hasil uji hipotesis yang kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini: tabel 4 hasil uji hipotesis ii item sum of square df mean square f sig motivasi karir 133.651 2 66.826 0.955 0.387 motivasi ekonomi 78.026 2 39.013 0.571 0.566 motivasi kualitas 1638.560 2 819.280 22.546 0.000* minat 2075.295 2 1037.648 4.895 0.008* * signifikan pada tingkat 1%. berdasarkan tabel 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi karir antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a, b dan c untuk mengikuti ppa tidak ada perbedaan. motivasi ekonomi juga tidak berbeda antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a, b dan c. tetapi pada item ketiga, yaitu kualitas menunjukkan hasil yang berbeda. motivasi jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 114-128, juli 2005 124 kualitas menunjukkan perbedaan yang signifikan pada tingkat 1% antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a,b dan c. motivasi kualitas ini menunjukkan dorongan dalam diri seseorang untuk meningkatkan kualitas diri mereka dalam hal kepandaian, pengetahuan dan lain-lain. ada perbedaan dalam hal keinginan untuk meningkatkan kualitas diri dalam mengikuti ppa antara mahasiswa yang berasal dari program studi terakreditasi a, b dan c. secara keseluruhan, minat mahasiswa dalam mengikuti ppa yang merupakan gabungan dari item karir, ekonomi dan karir ditinjau dari sudut akreditasi program studi menunjukkan perbedaan yang signifikan. hal ini dapat dilihat pada tingkat signifikansi penelitian ini adalah sebesar 0.008. hasil ini signifikan 1%. langkah selanjutnya kami menganalisis lebih dalam untuk mengetahui bagian yang mempunyai perbedaan signifikan dengan menggunakan post hoc test. tabel 5 hasil uji post hoc item kualitas akreditasi (i) akreditasi (j) mean diff (i-j) sig a b 2,96 0,052*** c 8,36 0,000* b c 5,40 0,000 *, *** signifikan pada 1%, 10% berdasarkan hasil uji post hoc untuk motivasi kualitas antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a dan b menunjukkan perbedaan yang signifikan pada tingkat 10%. hasil ini menunjukkan bahwa motivasi kualitas antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a dan b berbeda untuk mengikuti ppa. analisis berikutnya dengan membandingkan motivasi kualitas antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a dan c menunjukkan perbedaan yang signifikan pada tingkat 1%. begitu pula hasil pengujian post hoc antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi b dan c, yang berbeda signifikan pada tingkat 1%. tabel 6 hasil uji post hoc item kualitas akreditasi (i) akreditasi (j) mean diff (i-j) sig a b 1,38 0,89 c 8,78 0,011** b c 7,40 0,040** eko a. s, angger t. p, doddy setiawan, minat mahasiswa dalam..... 125 ** signifikan pada 5% berdasarkan hasil uji post hoc pada tabel 6 menunjukkan bahwa antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a dan b tidak terdapat perbedaan yang signifikan. minat mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a dan b untuk mengikuti ppa tidak berbeda. analisis minat antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a dan c menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,011. hasil ini signifikan pada tingkat 5%. artinya ada perbedaan minat antara mahasiswa yang berasal dari program studi terakreditasi a dan c. analisis minat antara mahasiswa yang berasal dari program studi terakreditasi b dan c menunjukkan tingkat signifikansi 0,040. hasil ini juga menunjukkan ada perbedaan minat yang signifikan antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi b dan c. perbedaan minat mengikuti ppa terjadi antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditas a dan c, dan juga antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi b dan c. sedangkan mahasiswa yang berasal dari program studi a dan b tidak menunjukkan perbedaan minat mengikuti ppa. pengujian hipotesis ketiga hasil uji hipotesis yang ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel 7 hasil uji hipotesis iii item sum of square df mean square f sig motivasi karir 617.488 2 308.744 4.414 0.014** motivasi ekonomi 941.782 2 470.891 6.894 0.001* motivasi kualitas 188.702 2 94.351 2.597 0.780 minat 4125.231 2 2062.616 9.90 0.000* *,** signifikan pada tingkat 1%,5% berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa item karir menunjukkan perbedaan yang signifikan yang ditinjau dari gender: laki-laki dan perempuan, dan status akreditasi program studi: a,b dan c. pada item kedua yaitu motivasi ekonomi juga menunjukkan perbedaan pada tingkat 1%. ada perbedaan mahasiswa untuk mengikuti ppa yang ditinjau dari gender dan status akreditasi program studi. sedangkan pada item ketiga yaitu motivasi kualitas ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang dipandang dari gender dan akreditasi program studi untuk melngikuti ppa. secara keseluruhan pengujian terhadap minat mahasiswa mengikuti ppa menunjukkan ditinjau dari gender dan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 114-128, juli 2005 126 akreditasi program studi menunjukkan perbedaan yang signifikan pada tingkat 1%. kesimpulan, keterbatasan dan saran kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan minat mahasiswa untuk mengikuti ppa yang ditinjau dari gender. sedangkan analisis berdasarkan status akreditasi program studi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara mahasiswa akuntansi yang berasal dari program studi yang terakreditasi a, b dan c. analisis lebih lanjut menunjukkan perbedaan ini terjadi antara mahasiswa yang berasal program studi yang terakreditasi a dan c, dan antara mahasiswa yang berasal dari program studi b dan c. sedangkan minat mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a dan b untuk mengikuti ppa tidak menunjukkan perbedaan. mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi a dan b lebih berminat mengikuti ppa dibandingkan mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi c. hasil analisis penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti ppa ditinjau dari gender dan status akreditasi program studi. keterbatasan dan saran keterbatasan penelitian ini adalah: pertama, penelitian ini menguji perbedaan minat mengikuti ppa antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang telah terakreditasi, tetapi kami tidak menguji perbedaan minat antara mahasiswa yang berasal dari program studi yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi. penelitian selanjutnya sebaiknya juga menguji isu ini, karena hasilnya akan menunjukkan pandangan yang lebih komprehensif. kedua, sampel penelitian ini untuk masing program studi jumlahnya sedikit yaitu 15 kuesioner, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak. penelitian ini juga tidak menguji minat mahasiswa yang berasal dari ptn dan pts untuk mengikuti ppa. oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan juga memperhitungkan status perguruan tinggi yang bersangkutan, apakah ptn atau pts. daftar pustaka ancok, djamaludin. (1995). nuansa psikologi pembangunan. pustaka belajar, yogyakarta. azwar, saifuddin. 1997. reliabilitas dan validitas. pustaka belajar offset, yogyakarta. eko a. s, angger t. p, doddy setiawan, minat mahasiswa dalam..... 127 departemen pendidikan tinggi. 2002. keputusan menteri pendidikan nasional ri [ on-line ]. available.http://www.dikti.org devine, r. theresa. (may 1994). changes in wage-and–salary returns to skill and the recent rise in female self – employment. aea paper and proceedings. effendi, rochman. 2000. persepsi mahasiswa, akuntan, dan pemakai jasa akuntansi terhadap pendidikan profesi akuntansi. thesis s2. universitas gajah mada. fakih, m. 1999. gender dan perubahan organisasi. yogyakarta: pustaka belajar. hamline, 2003. akreditasi, mengukur nilai di satu atap. [on-line]. available.http://www.hamline.edu istiwiyanto, sujarwo. 1991. psikologi perkembangan suatu pendidikan sepanjang kehidupan. terjemahan child development. erlangga, jakarta. keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan ri no. 056/u/1999 tertanggal 30 maret 1999, tentang penyelenggaraan ppa kholis, azizul. 2002. kontribusi pendidikan profesi akuntan (ppa) terhadap pengembangan profesi akuntan indonesia: sebuah analisis historis dan orientasi masa depan. media akuntansi edisi 30. desember 2002-januari 2003. kuntari dan kusuma. 2001. pengalaman organisasi, evaluasi terhadap kinerja dan hasil karir pada kap: pengujian terhadap pengaruh gender. jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol. 16, no. 1, 74-87. kurniawati, indriani budi. 2003. faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa jurusan akuntansi fe uns mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppa). skripsi s1 uns. machfoedz, mas’ud. 1998. “survey minat mahasiswa untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik”. jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol.13, no.4, 110-124. palupi, dwi astuti dan doddy setiawan, 2003,”pengaruh perbedaan gender terhadap etika akuntan pendidik”, working paper jurusan akuntansi, fakultas ekonomi, universitas sebelas maret jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 114-128, juli 2005 128 rochmah, nikmatu. 2003. hubungan minat belajar dan motivasi kunjungan ke perpustakaan dengan prestasi belajar siswa smun 1 gondang. skripsi s1 ums. santrock, john w. and yussen, steven r. 1992. child development introduction, fifth edition, usa: wm. c. brown publisher slameto. 1995. belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. jakarta: pt. rineka cipta. suhapti, retno. 1995. gender dan permasalahannya. buletin psikologi, tahun iii, no.1. wahab, r dan solehuddin. 1999. perkembangan dan belajar peserta didik. departemen pendidikan dan kebudayaan dirjen dikti. winarno, edi. 2002. “pendidikan profesi akuntan bergulir, monopoli ptn berakhir”. mediaakuntansi, edisi 24.maret, 5-7 untuk orang yang aku cintai sht jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 issn: 1411-6227 206 analisis faktor-faktor yang mempengaruhi stock split dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan harjanti widiastuti & usmara email : harjantiwidiastuti@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this study aimed to get empirical evidence about the factors that affect stock split and its influence on the value of companies listed on the jakarta stock exchange. factors influencing stock split in this study consisted of the price to earning ratio (per), price to book value (pbv), and the bid-ask spread. sample consisted of 30 non-financial companies that do stock split and 30 non-financial companies that do not do a stock split in 2000-2001. based on the analysis in the previous chapter can be concluded first, the results of statistical tests to logit regression analysis showed that the level of expensiveness stock prices as measured by pbv significant positive effect on the company's decision to conduct a stock split. however, this study failed to show that the level of expensiveness stock prices as measured by per is a variable that significant positive effect on the company's decision to conduct a stock split. key words: stock split, price to earning ratio, price to book value, bidrisk. abstrak penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi stock split dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. faktor faktor yang mempengaruhi stock split dalam penelitian ini terdiri dari price to earning ratio (per), price to book value (pbv), dan bid-ask spread. sampel yang digunakan terdiri dari 30 perusahaan non keuangan yang melakukan stock split dan 30 perusahaan non keuangan yang tidak melakukan stock split pada tahun 2000-2001. berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan pertama, hasil uji statistik dengan analisis regresi logit menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga saham yang diukur dengan pbv berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. namun penelitian ini tidak berhasil menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga saham yang diukur dengan per merupakan harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 207 variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. kata kunci: stock split, price to earning ratio, price to book value, bidrisk. pendahuluan latar belakang salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran saham adalah tingkat harga saham tersebut. bila saham tersebut dinilai terlalu tinggi oleh pasar, maka jumlah permintaannya akan berkurang. sebaliknya, bila pasar menilai bahwa harga saham tersebut rendah, maka jumlah permintaannya akan meningkat. tingginya harga saham akan mengurangi kemampuan para investor untuk membeli saham tersebut. cara yang dilakukan oleh emiten untuk mempertahankan agar sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan yang optimal, sehingga daya beli investor meningkat terutama investor kecil, yaitu dengan melakukan pemecahan saham (ewijaya dan nur, 1999). pemecahan saham merupakan perubahan nilai nominal per-lembar saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahan (split factor). pemecahan saham tersebut tidak akan mengakibatkan perubahan modal dan tidak mempengaruhi aliran kas perusahaan. harga per-lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya. pemecahan saham merupakan suatu kosmetika saham, dalam arti bahwa tindakan perusahaan tersebut merupakan upaya pemolesan saham agar kelihatan lebih menarik di mata investor sekalipun tidak meningkatkan kemakmuran bagi investor. tindakan pemecahan saham akan menimbulkan efek fatamorgana bagi investor, yaitu investor akan merasa seolah-olah menjadi lebih makmur karena memegang saham dalam jumlah yang lebih banyak. dengan demikian, stock split sebenarnya adalah tindakan perusahaan yang tidak mempunyai nilai ekonomis. meskipun secara teoritis pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis, tetapi banyak peristiwa pemecahan saham di pasar modal memberikan indikasi bahwa pemecahan saham telah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk membentuk harga pasar perusahaan (marwata, 200). kemahalan harga saham dan likuiditas saham menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. hal tersebut dapat dipahami karena apabila harga pasar saham terlalu mahal maka menjadi tidak menarik bagi investor, terutama investor kecil, dan akhirnya saham menjadi tidak likuid. dengan alasan tersebut, semakin mahal harga saham dan semakin rendah likuiditas saham, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan pemecahan saham. kemahalan harga saham dapat diukur dengan price to book value (pbv) dan price to earning ratio (per). semakin besar pbv dan per mengindikasikan semakin mahal harga saham, sehingga pbv dan per diprediksi berpengaruh positif terhadap pemecahan saham. sedangkan likuiditas dalam jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 208 penelitian ini diukur dengan bid-ask spread. semakin besar bid-ask spread mengindikasikan bahwa saham kurang likuid, sehingga bid-ask spread diprediksi berpengaruh positif terhadap pemecahan saham. beberapa penelitian menguji alasan perusahaan melakukan pemecahan saham dan pengaruh pemecahan saham terhadap nilai perusahaan. rohana dkk. (2003) menemukan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel harga saham dengan variabel stock split. baker dan gallagher (1980) dalam indah (2003), baker dan powell (1953) serta dolley (1993) dalam fitri (2004) menemukan bahwa perusahaan melakukan stock split agar likuiditas perdagangannya meningkat. penelitian asquith et al. (1989) dalam retno (2000: 141) menemukan bahwa terdapat perbedaan earning yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. khomsiyah dan sulistyo (2001) menemukan price to earning ratio (per) merupakan variabel yang membedakan perusahaan yang melakukan stock split dan perusahaan yang tidak melakukan stock split, namun untuk price to book value (pbv), tidak ada perbedaan yang signifikan. rohana dkk. (2003) menemukan bahwa likuiditas yang diukur dengan frekuensi perdagangan tahunan tidak berpengaruh positif terhadap stock split. retno (2000) dan rohana dkk. (2003) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan earning yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman stock split. penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh rohana dkk. (2003) dalam tiga hal, yaitu: 1) tingkat kemahalan harga saham diukur sama dengan yang digunakan oleh marwata (2000), yaitu price to book value (pbv) dan price to earning ratio (per), 2) likuiditas di ukur dengan bid-ask spread, 3) nilai perusahan tidak hanya diproksi dengan earning saja, tetapi ditambah dengan rasio tobin’s q. rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) apakah per dan pbv serta bid-ask spread merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan stock split ?. (2) apakah stock split berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan earning dan tobin’s q ?. tujuan penelitian penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris : (1) pengaruh per dan pbv serta bid-ask spread terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. (2) pengaruh stock split terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan earning dan tobin’s q. harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 209 kerangka teoritis pemecahan saham (stock split) pemecahan saham (stock split) adalah memecah selembar saham menjadi n lembar saham. harga per-lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya (jogiyanto, 1998). pemecahan saham (stock split) merupakan perubahan nilai nominal per-lembar saham dan menambah jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahan (split factor) (khomsiyah dan sulistyo, 2001). kegiatan tersebut dilakukan pada saat harga pasar saham tinggi sehingga mengurangi kemampuan para investor untuk membelinya. pada dasarnya ada dua jenis pemecahan saham yang dapat dilakukan yaitu pemecahan naik (split-up) dan pemecahan turun (split down atau reverse split). pemecahan naik adalah penurunan nilai nominal per-lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. misalnya pemecahan saham dengan faktor pemecahan 2:1, 3:1, dan 4:1, sedangkan pemecahan turun adalah peningkatan nilai nominal per-lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. misalnya pemecahan turun dengan faktor pemecahan 1:2, 1:3, 1:4 (ewijaya dan nur, 1999). mcgough (1993) dalam ewijaya dan nur (1999) mengatakan bahwa pasar modal amerika yang diwakili oleh new york stock exchange (nyse) juga mengatur kebijakan mengenai pemecahan saham. nyse membedakan pemecahan saham menjadi dua yaitu pemecahan saham sebagian (partial stock split) dan pemecahan saham penuh (full stock split). pemecahan saham sebagian adalah tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 25% atau lebih tetapi kurang dari 100% dari jumlah saham beredar yang lama. pemecahan saham penuh adalah tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 100% atau lebih dari jumlah saham beredar yang lama. pemecahan saham bagi beberapa pelaku pasar diyakini memiliki berbagai macam manfaat. mcgough (1993) dalam ewijaya dan nur (1999) mengemukakan bahwa manfaat yang pada umumnya diperoleh dari pemecahan saham yaitu menurunnya harga saham yang kemudian akan membantu meningkatkan daya tarik investor, membuat saham lebih likuid untuk diperdagangkan, dan mengubah para investor odd lot menjadi investor round lot. investor odd lot yaitu investor yang membeli saham di bawah 500 lembar (1 lot), sedangkan investor round lot adalah investor yang membeli saham minimal 500 lembar (1 lot). alasan perusahaan melakukan stock split adalah 1) untuk menyesuaikan harga pasar saham perusahaan pada tingkat dimana individu dapat lebih banyak menginvestasikan dananya pada saham tersebut. 2) untuk menyebarkan/memperluas pemegang saham dengan meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan nilai pasar yang dapat dijangkau. 3) untuk menguntungkan pemegang saham yang ada dengan memberi kesempatan pada mereka untuk mengambil manfaat dari suatu penyesuaian pasar yang tidak sempurna setelah stock split tersebut (kieso dan weygandt dalam indah, 2003). jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 210 secara teoritis, motivasi yang melatarbelakangi perusahaan melakukan stock split serta dampak yang telah ditimbulkannya tertuang dalam beberapa teori, antara lain: trading range theory, signalling theory (mason, helen b., and roger m. shelor dalam rohana dkk., 2003). trading range theory menyatakan bahwa pemecahan saham akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. menurut teori ini, harga saham yang terlalu tinggi (overprice) menyebabkan kurang aktifnya saham tersebut diperdagangkan. dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi, sehingga akan semakin banyak investor yang mampu bertransaksi (marwata, 2001). signalling theory menyatakan bahwa pemecahan saham memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return masa depan yang substansial. return yang meningkat tersebut dapat diprediksi dan merupakan sinyal tentang laba jangka pendek dan laba jangka panjang (bar-josef dan brown dalam marwata, 2001). dan menurut doran (1997) dalam khomsiyah dan sulistyo (2001) analis akan menangkap sinyal tersebut dan menggunakannya untuk memprediksi peningkatann earnings jangka panjang. reaksi pasar terhadap pemecahan saham sebenarnya bukan terhadap tindakan pemecahan saham itu sendiri yang tidak memiliki nilai ekonomis, tetapi terhadap prospek perusahaan di masa depan yang disinyalkan oleh aktivitas tersebut. tingkat kemahalan harga saham dan stock split harga pasar saham mencerminkan nilai suatu perusahaan. semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan terjadi sebaliknya. harga saham yang terlalu rendah sering diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. namun bila harga saham terlalu tinggi dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi sehingga harga saham sulit untuk meningkat lagi. kemahalan harga saham menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. hal tersebut dapat dipahami karena apabila harga pasar saham terlalu mahal maka menjadi tidak menarik bagi investor, terutama investor kecil, dan akhirnya saham menjadi tidak likuid. dengan alasan tersebut, semakin mahal harga saham dan semakin rendah likuiditas saham, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan pemecahan saham. kemahalan harga saham dapat diukur dengan price to book value (pbv) dan price to earning ratio (per). semakin besar pbv dan per mengindikasikan semakin mahal harga saham, sehingga pbv dan per diprediksi berpengaruh positif terhadap pemecahan saham. copeland (1979) dalam khomsiyah dan sulistyo (2001) menyatakan bahwa alasan dilakukannya pemecahan saham berkaitan dengan likuiditas perdagangan saham adalah “optimal range” harga saham. alasan lainnya adalah bahwa pemecahan saham akan menciptakan pasar yang lebih luas. harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 211 mcnichols dan dravid (1990) dalam marwata (2001) menyatakan bahwa pemecahan saham merupakan upaya manajemen untuk menata kembali harga saham pada rentang harga tertentu. dengan mengarahkan harga saham pada rentang tertentu, diharapkan semakin banyak partisipan pasar yang terlibat dalam perdagangan. makin banyaknya partisipan pasar akan meningkatkan likuiditas saham di bursa. perusahaan melakukan pemecahan saham karena memandang bahwa harga sahamnya terlalu tinggi. dengan kata lain, harga saham yang terlalu tinggi merupakan faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. ikenberry et al. (1996) dalam khomsiyah dan sulistyo (2001) menemukan bukti bahwa pemecahan saham mengakibatkan terjadinya penataan kembali harga saham pada rentang yang lebih rendah. harga saham yang lebih rendah akan membuat investor potensial melakukan investasi sehingga akan menunjukkan pasar yang semakin likuid. dengan mengarahkan harga saham pada rentang tertentu, diharapkan semakin banyak partisipan pasar akan terlibat dalam perdagangan dan akan meningkatkan likuiditas saham di bursa. rohana dkk. (2003) menemukan bukti bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel harga saham dengan variabel stock split. h1a : per berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. h1b : pbv berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. bid-ask spread dan stock split seperti telah diuraikan sebelumnya, hal tersebut dapat dipahami karena apabila harga pasar saham terlalu mahal maka menjadi tidak menarik bagi investor, terutama investor kecil, dan akhirnya saham menjadi tidak likuid. dengan alasan tersebut, semakin mahal harga saham dan semakin rendah likuiditas saham, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan pemecahan saham. pemecahan saham menyebabkan harga saham menjadi turun. turunnya harga saham diharapkan akan memperbesar kemungkinan bertemunya harga penawaran dan harga permintaan sehingga mengakibatkan perbedaan besarnya harga penawaran dan harga permintaan saham (bid-ask spread) semakin kecil. sehingga apabila bid-ask spread suatu saham lebih rendah, maka hal tersebut mengindikasikan likuiditas sahamnya meningkat. forjan dan mc conroy (1995) dalam indah (2003) melakukan pengujian terhadap reaksi bid-ask spread pada saat pengumuman stock split. hasilnya menunjukkan bahwa adanya penurunan pada persentase bid-ask spread pada pengumuman stock split. penelitian yang dilakukan oleh baker dan gallagher (1980) dalam indah (2003) menunjukkan bahwa perusahaan melakukan stock split agar tingkat perdagangan berada dalam kondisi yang lebih baik sehingga dapat menambah jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 212 daya tarik investor dan meningkatkan likuiditas perdagangan. penelitian ini dilakukan terhadap 100 cfo perusahaan yang sahamnya terdapat di nyse. penelitian yang dilakukan oleh dolley (1993) dalam fitri (2004) menunjukkan bahwa motif utama perusahaan melakukan pemecahan saham adalah untuk meningkatkan likuiditas saham biasa dan membawa distribusi saham yang lebih luas serta alasan perusahaan melakukan pemecahan saham adalah untuk menyediakan rentang perdagangan yang lebih baik sehingga menarik investor dan meningkatkan likuiditas perdagangan. h2 : bid-ask spread berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. stock split dan nilai perusahaan pemecahan saham merupakan sinyal positif yang diberikan oleh manajer kepada pasar mengenai kinerja dan prospek yang bagus di masa depan dari perusahaan yang melakukan aktivitas tersebut. hanya perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus saja yang bisa melakukan pemecahan saham, karena untuk melakukan aktivitas tersebut, perusahaan harus menanggung biayabiaya yang diakibatkan oleh aktivitas pemecahan saham. penelitian stock split yang berhubungan dengan earning dilakukan asquith et al. (1989) dalam retno (2000) dengan melihat apakah split mengandung informasi laba akuntansi. hasil penelitian mereka menunjukkan perusahaan melakukan split mengalami peningkatan laba yang signifikan untuk empat tahun sebelum pemecahan dilakukan. mereka juga menemukan bahwa setelah empat tahun pemecahan saham dilakukan nilai mean perubahan earning tidak signifikan. hasil penelitian lakonishok dan lev (1987) dalam retno (2000) menemukan perusahaan yang melakukan split mengalami kenaikan earning sebelum split. hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengumuman melakukan stock split memberikan informasi adanya peningkatan laba di masa yang akan datang dan peningkatan laba yang dialami ternyata memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi daripada perusahaan non split. klein dan peterson (1989) dalam rohana dkk. (2003) juga memiliki pendapat yang sama. hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan split akan mengalami peningkatan laba yang lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak split. adanya perbedaan laba tersebut secara signifikan berhubungan positif dengan abnormal return pada saat pengumuman split serta revisi perkiraan laba yang lebih besar menunjukkan bahwa ada peningkatan laba yang luar biasa setelah stock split. baker dan powell (1993) dan ikenberry et al. (1996) dalam marwata (2001) menjelaskan signalling theory pemecahan saham dengan menggunakan penjelasan asimetri informasi. manajemen memiliki informasi lebih (tentang prospek perusahaan) dibandingkan pihak luar (investor). pemecahan saham harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 213 merupakan upaya untuk menarik perhatian investor, dengan memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki kondisi yang bagus. grinblatt, masulis dan titman (1984) dalam indah (2003) berpendapat bahwa pengumuman stock split di pasar merupakan sinyal yang positif terhadap aliran kas perusahaan di masa yang akan datang. sinyal positif dari pengumuman stock split menginterpretasikan bahwa manajer perusahaan akan menyampaikan prospek yang baik sehingga dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan investor. tobin’s q telah diterima dan digunakan secara luas sebagai pengukur nilai perusahaan. beberapa peneliti menggunakan tobin’s q dalam berbagai penelitiannya. eddy dan pratana (2004) menggunakan tobin’s q sebagai proksi nilai perusahaan untuk menguji apakah kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. mcconnel dan servaes (1990) dalam harjanti (2003) menggunakan tobin’s q sebagai proksi nilai perusahaan untuk menguji apakah nilai perusahaan dipengaruhi oleh klasifikasi equityholders. rasio tobin’s q didefinisi sebagai rasio nilai pasar perusahaan dibagi nilai pengganti aktiva perusahaan. jika nilai q lebih besar dari satu, maka dapat disimpulkan bahwa pasar mengakui nilai aktiva perusahaan saat itu lebih tinggi daripada nilai penggantinya (lee dan tompkins dalam harjanti, 2003: 180). rasio tobin’s q merupakan ukuran yang menggambarkan prediksi pasar terhadap return yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva perusahaan. tobin’s q merefleksikan ekspektasi investor tentang tingkat kembalian ekonomi (economic return) perusahaan di masa depan. rohana dkk. (2003) menghipotesiskan bahwa terdapat perbedaan earning sebagai proksi nilai perusahaan sebelum dan setelah stock split. hipotesis ini didasarkan pada penelitian asquith et al. (1989) bahwa terdapat perbedaan earning sebelum dan setelah stock split. belum ada penelitian sebelumnya yang secara langsung menguji pengaruh stock split terhadap tobin’s q. berbeda dengan rohana dkk. (2003) yang menggunakan earning sebagai proksi nilai perusahaan, penelitian ini menggunakan tobin’s q sebagai variabel tambahan dalam mengukur nilai perusahaan. h3a : terdapat perbedaan earning sebelum dan setelah stock split. h3b : terdapat perbedaan tobin’s q sebelum dan setelah stock split. metoda penelitian subyek penelitian sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di bej selama tahun 2000-2001. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 214 metoda pengambilan sampel pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metoda purposive sampling, artinya sampel ditentukan dengan kriteria tertentu sesuai kebutuhan penelitian. kriteria yang menjadi sampel adalah: (1) perusahaan non keuangan yang melakukan stock split pada periode 2000 sampai dengan 2001. (2) perusahaan non keuangan yang tidak melakukan stock split pada periode 2000 sampai dengan 2001. (3) perusahaan yang datanya tersedia secara lengkap untuk kebutuhan analisis. jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi data tentang pbv, per, laba operasi dan data laporan keuangan lain untuk menghitung tobin’s q. data didokumentasi dari dari indonesian capital market directory tahun 19982002. selain itu data tentang bid price dan ask price tahun 1999-2000 diperoleh dari pusat data pasar modal ppa fe ugm. definisi operasional variabel penelitian pemecahan saham (stock split) dalam penelitian ini stock split sebagai variabel tergantung untuk hipotesis pertama (h1a dan h1b) dan dua (h2). variabel ini memiliki sifat kuantitatif sehingga pengukuran yang dilakukan hanyalah memberi nilai nol (0) dan satu (1) untuk kategori tertentu. variabel yang memberi nilai nol dan satu disebut variabel dummy. tingkat kemahalan harga saham kemahalan harga saham diproksi dengan rasio harga terhadap nilai buku (price to book value/pbv) dan rasio harga terhadap laba bersih (price toeearning ratio/per). pbv dan per yang digunakan adalah pbv dan per pada akhir tahun sebelum stock split dilakukan. jadi emiten yang melakukan pemecahan saham pada tahun 2000, pbv dan per yang digunakan adalah pbv dan per akhir tahun 1999, dan seterusnya. sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan stock split per dan pbv yang digunakan adalah rata-rata per dan pbv selama dua tahun, yaitu tahun 1999 dan tahun 2000. bid-ask spread bid-ask spread adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran dari suatu saham. bid-ask spread diproksi dengan bid-ask spread tahunan, yang digunakan adalah bid-ask spread pada akhir tahun sebelum pemecahan saham dilakukan. jadi perusahaan yang melakukan pemecahan saham tahun 2000, bid-ask spread tahunannya adalah bid-ask spread akhir tahun 1999, dan seterusnya. sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan stock split, bid-ask spread tahunan yang harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 215 digunakan adalah rata-rata bid-ask spread selama dua tahun, yaitu tahun 1999 dan tahun 2000. persentase spread dapat dihitung sebagai berikut (howe dan lin, dan stoll dalam indah, 2004) : % spread = (ask – bid) / [(ask + bid)/2] pertumbuhan laba operasi (operating income) earning dapat dipakai sebagai alat pengukur untuk menilai pertumbuhan atau perkembangan perusahaan. dalam penelitian ini earning diproksi dengan menggunakan operating income. pertumbuhan laba operasi atau operating income dapat dihitung sebagai berikut (rohana dkk., 2003) :  op. incj,t = t 1-tt inc . op )inc . opinc . op(  dalam hal ini :  op. incj,t = perubahan laba operasi perusahaan j pada tahun t. op. inct = laba operasi tahun ke-t op. inct-1 = laba operasi tahun ke-t-1 tobin’s q (nilai perusahaan) variabel ini diberi simbol q, variabel ini dapat dihitung sebagai berikut (eddy dan mas’ud, 2003) : q = (emv + d) / (ebv + d) dimana : q : nilai perusahaan emv : nilai pasar ekuitas (emv = closing price akhir tahun x jumlah saham yang beredar akhir tahun) d : nilai buku dari total hutang ebv : nilai buku dari total aktiva metoda analisis data sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov dengan tingkat alfa 5%. apabila p value < alfa, maka data berdistribusi tidak normal, sedangkan jika p value >alfa, maka data berdistribusi normal. untuk menguji hipotesis pertama (h1a dan h1b) dan dua (h2) digunakan logistic regression (regresi logit). pengujian ini dilakukan untuk melihat probabilitas atau odds perusahaan tersebut melakukan stock split atau tidak. model regresi logit yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut (eka dan antariksa, 2005) : jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 216 status = a + b (per) + c (pbv) + d (spread) .................. (1) keterangan : status : status perusahaan 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham 1 untuk perusahaan yang melakukan pemecahan saham per : price to earning ratio pbv : price to book value spread : bid-ask spread sedangkan untuk melihat odds atau probabilitas perusahaan tersebut melakukan pemecahan saham atau tidak melakukan pemecahan saham, dapat dicari dengan persamaan berikut (ghozali dalam eka dan antariksa, 2005) : ln [odds] = b + b1 (per) + b2 (pbv) + b3 (spread) ........ (2) atau ln p1 p  = b + b1 (per) + b2 (pbv) + b3 (spread) ........... (3) dimana : p1 p odds   p adalah probabilitas perusahaan melakukan stock split dengan variabel bebas price to earning ratio (per), price to book value (pbv) dan bid-ask spread (spread). model log dari odds pada persamaan (2) di atas dapat ditransformasikan menjadi (ghozali dalam eka dan antariksa, 2005): [odds] = e b + b1 (per) + b2 (pbv) + b3 (spread) .............................................. (4) atau p1 p  = e b + b1 (per) + b2 (pbv) + b3 (spread) ................................................. (5) dimana : e : bilangan eksponensial b : konstanta b1 : koefisien regresi price to earning ratio (per) b2 : koefisien regresi price to book value (pbv) b3 : koefisien regresi bid-ask spread untuk menguji hipotesis ketiga (h3a dan h3b) digunakan pengujian parametrik paired t-test jika datanya berdistribusi normal, tetapi jika datanya tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji non parametrik wilcoxon. harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 217 pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi () sebesar 5%. semua proses pengujian menggunakan program aplikasi spss 11.5. kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) h1a dan h1b diterima, apabila besarnya nilai sig <  dan beta bernilai positif. (2) h2 diterima, apabila besarnya nilai sig <  dan beta bernilai positif. (3) h3a dan h3b diterima, apabila p value < . hasil dan analisis gambaran umum obyek penelitian pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi stock split dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari indonesian capital market directory dan pusat data pasar modal ppa fe ugm. data tentang bid price dan ask price yang digunakan dalam penelitian ini adalah bid price dan ask price pada tanggal 30 desember tahun 1999 dan tanggal 22 desember tahun 2000, karena pada tanggal tersebut merupakan transaksi akhir tahun yang terjadi di bej. setelah data-data terkumpul kemudian dianalisa untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak. sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang melakukan stock split dan perusahaan non keuangan yang tidak melakukan stock split yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej). penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu sampel yang digunakan dengan memasukkan unsur-unsur yang dianggap mewakili sampel lain sehingga dengan demikian dapat diperoleh informasi yang benar atau individu-individu di sampel mencerminkan populasinya. jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 perusahaan yang terdiri dari 30 perusahaan yang melakukan stock split dan sebanyak 30 perusahaan yang tidak melakukan stock split. uji normalitas data kolmogorov-smirnov test dimaksudkan untuk mengetahui distribusi data. apabila p value (nilai sig) >  (0,05), maka data dinyatakan berdistribusi normal. jika p value (nilai sig) <  (0,05), maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. tabel 1 di bawah ini menyajikan hasil uji normalitas data dengan menggunakan kolmogorov-smirnov test. tabel 1 hasil kolmogorov-smirnov test variakbel nilai k-s z asymp. sig.2tailed distribusi data earning sblm 0,611 0,849 normal jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 218 earning ssdh 1,952 0,001 tidak normal tobin’s q sblm 2,429 0,000 tidak normal tobin’s q ssdh 1,230 0,097 normal sumber: data diolah dari tabel 1 di atas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel earning sebelum lebih besar dari 5% yang artinya distribusi data untuk variabel earning sebelum adalah normal, tetapi variabel earning sesudah memiiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yang artinya distibusi data untuk variabel earning sesudah adalah tidak normal maka pengujian yang dilakukan tetap menggunakan uji non parametrik wilcoxon. untuk variabel tobin’s q sesudah memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5% yang artinya distribusi data untuk variabel tobin’s q sesudah adalah normal, tetapi variabel tobin’s q sebelum memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yang artinya distribsi untuk variabel tobin’s q sebelum adalah tidak normal maka pengujian yang dilakukan tetap menggunakan uji non parametrik wilcoxon. hasil penelitian hipotesis pertama (h1a dan h1b) dan hipotesis kedua hipotesis pertama (h1a) menyatakan bahwa price to earning ratio (per) berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. hipotesis pertama (h1b) menyatakan bahwa price to book value (pbv) berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. hipotesis kedua menyatakan bahwa bid-ask spread berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. pengujiannya menggunakan regresi logit. setelah dilakukan pengolahan data dengan analisis regresi logit, maka didapat hasil uji logistik yaitu analisis goodness of fit dari model dan hasil analisis regresi sepert disajikan dalam tabel 2 dan table 3 berikut ini: tabel 2 hasil analisis goodness of fit chi-square df sig. step 1 step 26,573 3 0,000 block 26,573 3 0,000 model 26,573 3 0,000 sumber: data diolah harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 219 tabel 3 hasil analisis logistic regression variabel b s.e wald sig per 0,005 0,013 0,173 0,677 pbv 0,540 0,181 8,897 0,003 spread -1,320 0,930 2,015 0,156 constant -1,588 0,515 9,517 0,002 sumber: data diolah berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh nilai signifikansi chi-square sebesar 0,000 < 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa model adalah fit dengan data dan layak untuk digunakan dalam analisis. sedangkan berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dibuat persamaan regresi logit sebagai berikut : [odds] = e -1,588 + 0,005 (per) + 0,540 (pbv) – 1,320 (spread) atau ln p1 p  = -1,588 + 0,005 (per) + 0,540 (pbv) – 1,320 (spread) dari tabel 3 dapat dilakukan analisis untuk masing-masing variabel untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel per, pbv dan bid-ask spread dalam menentukan keputusan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan stock split pada perusahaan non keuangan di bursa efek jakarta (bej). price to earning ratio (per) per memiliki nilai koefisien sebesar 0,005. setiap kenaikan satu unit per akan meningkatkan log of odds perusahaan melakukan stock split dengan angka sebesar 0,005. nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel per adalah sebesar 0,677 lebih besar dari 5%, yang artinya h0 tidak berhasil ditolak, yaitu per tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. price to book value (pbv) pbv memiliki nilai koefisien sebesar 0,540. hasil ini diartikan bahwa setiap kenaikan satu unit pbv akan meningkatkan log of odds perusahaan melakukan stock split dengan angka sebesar 0,540. nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel pbv adalah sebesar 0,003 lebih kecil dari 5%, yang berarti h1b didukung, yaitu pbv berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. atau dengan kata lain bahwa apabila variabel lainnya dianggap konstan, maka setiap kenaikan satu unit pbv akan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 220 meningkatkan odds suatu perusahaan melakukan pemecahan saham sebesar 1,716 (e 0,540). bid-ask spread bid-ask spread memiliki nilai koefisien sebesar -1,320. hal ini diartikan bahwa setiap kenaikan satu unit bid-ask spread akan menurunkan log of odds perusahaan melakukan stock split dengan angka sebesar 1,320. nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel bid-ask spread adalah sebesar 0,156 lebih besar dari 5%, yang artinya h0 tidak berhasil ditolak, yaitu bid-ask spread tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. hipotesis ketiga (h3a dan h3b) hipotesis ketiga (h3a) menyatakan bahwa terdapat perbedaan earning sebelum dan sesudah stock split. hipotesis ketiga (h3b) menyatakan bahwa terdapat perbedaan tobin’s q sebelum dan sesudah stock split. pengujiannya menggunakan uji non parametrik wilcoxon. hasil pengujiaan dari hipotesis tiga (h3a dan h3b) dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5. tabel 4 hasil uji non parametrik earning sebelum sesudah mean 0,1746 mean 0,2294 standar deviasi 0,58334 standar deviasi 7,03176 p value 0,399 sumber: data diolah berdasarkan analisis yang terlihat pada tabel 4, diperoleh bahwa mean earning sebelum stock split adalah sebesar 0,1746 dengan standar deviasi sebesar 0,58334; sedangkan mean earning sesudah stock split adalah sebesar 0,2294 dengan standar deviasi sebesar 7,03176.berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa p value sebesar 0,399 lebih besar dari  (5%), maka h0 tidak berhasil ditolak. berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara earning sebelum dan setelah stock split. tabel 5 hasil uji non parametrik tobin’s q sebelum sesudah mean 6,1513 mean 0,8895 standar deviasi 22,01753 standar deviasi 0,63373 harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 221 p value 0,000 sumber: data diolah berdasarkan analisis yang terlihat pada tabel 4.5, diperoleh bahwa mean tobin’s q sebelum stock split adalah sebesar 6,1513 dengan standar deviasi sebesar 22,01753; sedangkan mean tobin’s q sesudah stock split adalah sebesar 0,8895 dengan standar deviasi sebesar 0,63373. berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa p value sebesar 0,000 lebih kecil dari  (5%), maka h3b berhasil diterima. berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tobin’s q sebelum dan setelah stock split. pembahasan berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis yang diajukan terbukti. hanya ada dua hipotesis yang didukung sedangkan tiga hipotesis lainnya tidak berhasil didukung. hipotesis pertama (h1a) yang diajukan dalam penelitian ini tidak berhasil didukung. sedangkan hipotesis pertama (h1b) yang diajukan dalam penelitian ini berhasil didukung. hasil penelitian berhasil mendukung hasil penelitian marwata (2001) yang menyatakan bahwa harga saham perusahaan yang melakukan pemecahan saham, yang diukur dengan rasio harga saham terhadap nilai buku (pbv), lebih mahal daripada perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham. penelitian rohana dkk. (2003) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara harga saham yang diukur dengan closing price tahunan dengan stock split. penelitian mcnichols dan dravid (1990), copeland (1979), angel (1997) berpendapat bahwa stock split merupakan upaya manajemen unutk menata kemabali harga saham pada rentang tertentu. penelitian ikenberry et al. (1996) yang menyatakan bahwa stock split mengakibatkan penataan kembali harga saham pada rentang yang lebih rendah. namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian khomsiyah dan sulistyo (2001), yaitu price to earning ratio (per), merupakan variabel yang membedakan dua kelompok perusahaan yang melakukan pemecahan saham dan perusahaan yang tidak melakukan pemecahan saham. hipotesis kedua (h2) yang diajukan dalam penelitian ini tidak berhasil didukung. jadi penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan antara bid-ask spread dengan stock split. hasil penelitian ini berarti tidak sesuai dengan penelitian baker dan gallagher (1980), baker dan powell (1953), dolley (1993) yang menunjukkan bahwa manajer cenderung untuk menyebutkan alasan likuiditas sebagai motivasi stock split. sebaliknya penelitian ini mendukung terhadap penelitian rohana dkk. (2003) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara likuiditas yang diukur dengan frekuensi perdagangan tahunan dan stock split. penelitian copeland (1979) yang menyatakan bahwa likuiditas mengalami penurunan setelah pemecahan saham dimana bid-ask spread lebih tinggi daripada saat sebelum stock split. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 222 dukungan terhadap trading range theory tampak dari hasil analisis hipotesis pertama (h1b) yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan stock split karena memandang harga sahamnya terlalu mahal, namun tidak oleh hipotesis pertama (h1a) dan hipotesis kedua (h2). hipotesis ketiga (h3a) yang diajukan dalam penelitian ini tidak berhasil didukung. sedangkan hipotesis ketiga (h3b) yang diajukan dalam penelitian ini berhasil didukung. hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan nilai perusahaan yang diukur dengan tobin’s q sebelum dan setelah stock split. penelitian ini tidak dapat mengkonfirmasi hasil penelitian asquith et al. (1989) yang menunjukkan terdapat perbedaan nilai perusahaan yang diukur dengan earning pada waktu periode sebelum dan setelah stock split. penelitian ini juga tidak dapat mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh retno (2000) dan rohana dkk. (2003) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai perusahaan yang diukur dengan earning sebelum dan setelah stock split. kesimpulan, keterbatasan dan saran kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi stock split dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. faktor faktor yang mempengaruhi stock split dalam penelitian ini terdiri dari price to earning ratio (per), price to book value (pbv), dan bid-ask spread. sampel yang digunakan terdiri dari 30 perusahaan non keuangan yang melakukan stock split dan 30 perusahaan non keuangan yang tidak melakukan stock split pada tahun 20002001. berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan pertama, hasil uji statistik dengan analisis regresi logit menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga saham yang diukur dengan pbv berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. namun penelitian ini tidak berhasil menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga saham yang diukur dengan per merupakan variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. kedua, likuiditas yang diukur dengan bid-ask spread tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. ketiga, hasil uji statistik dengan uji non parametrik wilcoxon menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan nilai perusahaan yang diukur dengan tobin’s q sebelum dan sesudah stock split, namun penelitian ini tidak berhasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan nilai perusahaan yang diukur dengan earning sebelum dan setelah stock split. penelitian ini mendukung penelitian marwata (2001), rohana dkk. (2003), mcnichols dan dravid (1990), copeland (1979), angel (1997), ikenberry et al. (1996), dan copeland (1979). namun penelitian ini bertentangan dengan harjanti widiastuti & usmara, analisis faktor-faktor yang..... 223 penelitian khomsiyah dan sulistyo (2001), baker dan gallagher (1980), baker dan powell (1953), dolley (1993), retno (2000), dan rohana dkk. (2003). keterbatasan (1) jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya 60 perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta dengan periode penelitian yang relatif pendek. (2) sampel yang diambil tidak mewakili masing-masing industri secara proporsional. saran a. penelitian selanjutnya hendaknya memperpanjang periode penelitian dan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih baik. b. perlu menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi keputusan pemecahan saham seperti kinerja perusahaan. c. sampel yang diteliti sebaiknya mewakili masing-masing jenis industri secara proporsional. daftar pustaka eka andriani dan antariksa budileksmana, 2005, “faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba pada perusahaan-perusahaan di bej”, penelitian tidak dipublikasikan. ewijaya dan nur indriantoro, 1999, “analisis pengaruh pemecahan saham terhadap perubahan harga saham”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 2, no.1, januari, hal. 53-65. eddy suranta dan mas’ud machfoedz, 2003, “analisis struktur kepemilikan, nilai perusahaan, investasi dan ukuran dewan direksi”, simposium nasional akuntansi vi. surabaya, 16-17 oktober: 214-226. eddy suranta dan pratana puspita merdistuti, 2004, “income smoothing, tobin’s q, agency problems dan kinerja perusahaan’, simposium nasional akuntansi vii. denpasar bali, 2-3 desember: 340-358. fitri kristiawati, 2004, “analisis likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split”, skripsi, f.e. umy. harjanti widiastuti, 2003, “analisis hubungan roi, struktur biaya dan tingkat kembalian ekonomi (economic rents)”, jurnal akuntansi dan investasi, vol. 4, no. 2, juli, hal: 177-190 jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 206-224, juli 2005 224 indah kurniawati, 2003, “analisis kandungan informasi stock split dan likuiditas saham: studi empiris pada non-synchronous trading”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 6, no. 3, september, hal. 264-275. jogiyanto, h. m., 1998, teori portofolio dan analisis investasi, edisi pertama, cetakan pertama, bpfe ugm, yogyakarta. khomsiyah dan sulistyo, 2001, “faktor tingkat kemahalan harga saham, kinerja keuangan perusahaan dan keputusan pemecahan saham (stock splits): aplikasi analisis diskriminan”, jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol. 16, no. 3, september, hal. 388-400. marwata, 2001, “kinerja keuangan, harga saham dan pemecahan saham”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 4, no. 2, mei, hal. 151-164. retno miliasih, 2000, “analisis pengaruh stock split terhadap earning”, jurnal bisnis dan akuntansi, vol. 2, no. 2, agustus, hal. 131-144. rohana, jeannet, dan mukhlasin, 2003, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi stock split dan dampak yang ditimbulkannya”, simposium nasional akuntansi vi. surabaya, 16-17 oktober: 601-613. journal of accounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability karsam1, erfan erfiansyah2*, inugrah ratia pratiwi2, hendriyana2, and siti kodariah2 abstract research aims: this article aims to demonstrate that corporate sustainability will be more balanced and sustainable if it is based on the philosophy of "mutual assistance (gotong royong) culture." (mutual assistance synergizes to maintain and improve). design/methodology/approach: the research method used was a qualitative method with a phenomenological approach, i.e., a constructivist or naturalistic approach. research findings: this study disclosed that corporate sustainability would continue to be maintained with the awareness of every company member to work together to sustain, maintain, and improve performance. the application of the corporate sustainability concept must also be based on the spirit of building, maintaining, and improving all aspects of business activities (without giving up). in addition, the company's synergy with the mutual assistance culture will bring the company's safety to a continuous and lasting one. theoretical contribution/originality: implementing corporate sustainability based on mutual assistance culture will increase the company’s existence and sustainability. in this case, managers can focus on corporate sustainability while still paying attention to the mutual assistance culture of all organization/company members. practitioner/policy implication: the mutual assistance culture can be used as a guide/companion for companies in implementing the business sustainability concept. research limitation/implication: this article offers the javanese philosophy concept of mutual assistance culture in maintaining business sustainability. keywords: corporate sustainability; mutual assistance; cultural perspective introduction indonesia consists of various tribes, religions, customs, and beliefs. this diversity creates inherent community traditions in various aspects of life, one of which is the mutual assistance (gotong royong) tradition. mutual assistance is a form of community group cooperation to achieve positive results without thinking about and prioritizing profit for one person or group, but for mutual happiness. this culture has good moral values in people's lives (ministry of education, 2020). affiliation: 1 department of accounting, stie swadaya, jakarta capital special region, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah bandung, west java, indonesia *correspondence: erfan@umbandung.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i3.13859 citation: karsam, k., erfiansyah, e., pratiwi, i. r., hendriyana, h., & kodariah, h. s. (2022). “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability. journal of accounting and investment, 23(3), 446-459. article history received: 02 feb 2022 revised: 02 mar 2022 accepted: 17 jun 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=szvao0saaaaj&hl=en&oi=ao https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=kqbufisaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=vowrh5saaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=1nojedaaaaaj mailto:erfan@umbandung.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13859 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13859 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.13859&domain=pdf karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 447 the term 'gotong' means dividing the work in which each member will receive a share according to the place and nature of each work's contribution, while the term 'royong' means simultaneously and together in groups. this foundation is a reference for the nation to improve its mentality and personality with the spirit of sincerity, willingness, togetherness, tolerance, and trust so that mutual assistance becomes a culture that grows and develops in the social life of the indonesian people as a cultural heritage that has existed for generations (kartodijo, 1987). it is continuously supported and socialized by the government as reflected in the general targets and directions of development policies, according to presidential instruction number 12 of 2016 concerning the national movement for mental revolution. one of the indicators of united indonesia is mutual assistance. in addition, in the 2014 government work plan until the end of 2019, the community development index; one of the indicators is mutual assistance, was 0.56 and is projected to continue to increase (bappenas, 2018). it signifies that the mutual assistance indications encourage unity and prosperity and improve the quality of life and sustainability for every region in indonesia. specifically, the quality of human life in west java province has increased, reflected in the increase in the human development index (hdi) from 72.03 in 2019 to 72.09 in 2020 or an increase of 0.06 points (statistics of west java, 2021). the west java economy in 2021 was also expected to grow again positively after experiencing a relatively deep contraction in 2020 due to the covid-19 pandemic. in addition, the west java economy is projected to grow in the range of 3.7%-4.7% (year on year/yoy) (bank indonesia, 2021). data showing the resilience and sustainability of west java amid the pandemic indicate that it might be due to applying the cultural factor of mutual assistance from an economic, social, and cultural perspective, supported by the west java mutual assistance program originating from the village. in the context of west java, mutual assistance or unity is one of the keys to realizing jabar juara lahir batin (west java as a worldly and otherworldly champion) (west java provincial government, 2019). the sustainability concept applied by the government aligns with schaltegger et al. (2006), who defined corporate sustainability management as a business approach designed to shape the company's environmental, social, and economic impacts, which can result in sustainable and corporate development, contributing essential for sustainable economic and societal development. however, not all regions in indonesia can apply the sustainability concept based on the philosophy of mutual assistance culture, where technological advances have had a significant impact on the mutual assistance culture. in addition, the nation's biggest challenge is the failure to anticipate technological developments, so mutual assistance tends to decline and fade. individualism began to emerge, decreased direct communication and interaction, and decreased accountability and transparency. if not anticipated, the degradation of this mutual assistance culture can threaten the nation's sustainability. therefore, environmental management accounting (ema) can be one of karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 448 the missing links glues for sustainability (hackston & milne, 1996). approaching ema in implementing the concept of the mutual assistance philosophy to include sustainable development from the central to the regional and even to the village level can be a welcome step and needs to be implemented to bridge organizations at every level with sustainability. moreover, development must be sustainable within natural boundaries (bebbington, 2001). finally, sustainability cannot be considered only at the organizational level (hackston & milne, 1996) but must consider its impact on the environment beyond legal boundaries, including in its supply chain, used by customers, and more broadly in society. it has also been applied by north situraja village, one of the villages in west java, which has made innovations in moving the wheels of the community's economy. aside from managing tourism villages, the village-owned enterprises (bumdes) have also collaborated with online motorcycle taxi applications, utilizing technology that can facilitate the distribution of potential crops from the surrounding community (formasnews, 2021), which is expected to create sustainability. for this reason, the research problem formulation is whether applying the corporate sustainability concept provides balance and business sustainability in north situraja village if it is based on the philosophy of "mutual assistance culture"? (mutual assistance synergistically sustains, maintains, and improves). further, since the research gap addressing business value more than looking at the side of the company, the ability to generate profits, improving governance, and relationships with the surrounding environment, this study attempts to look at stakeholders who can work together based on equal rights and obligations based on mutual assistance to jointly not cause harm using secondary data. thus, this study aims to determine the application of the business sustainability concept to provide balance and business sustainability in north situraja village if it is based on the philosophy of "mutual assistance culture"? (mutual assistance synergistically sustains, maintains, and improves). accordingly, the question of this research is whether, by applying the mutual assistance philosophy, the business sustainability concept will be applied in north situraja village. literature review and hypotheses development sustainability the theoretical approach used is agency theory, which tries to see from the perspective of non-profit organizations, whose main goal is to support an issue or problem in society without commercializing it or seeking monetary gain. non-profit organizations act as agents of change for a better community life, where the government is the principal, and the community is the agent. karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 449 on the other hand, according to deegan (2004), legitimacy theory states that organizations are constantly looking for ways to ensure their operations are within the limits and norms prevailing in society. legitimacy theory asserts that companies continuously strive to ensure that they operate within the framework and norms in the society or environment where the company is located to ensure that outsiders accept the company's activities as "legitimate" (deegan, 2004). meanwhile, donaldson and preston (1995) argued that stakeholder theory is a management problem that recommends attitudes, structures, and practices, which form a stakeholder management philosophy when implemented together. furthermore, sustainability in the context of development is synonymous with sustainability or going concerned (totanan & paranoan, 2018). going concerned indicates hoping for unlimited continuity (finney & miller, 1959). totanan and paranoan (2018) stated that, so far, going concern has been claimed as a principle in accounting. naturally, every living adheres to this principle, which means not wanting to die. sustainability is also a stream of the notion of immortality, a natural desire of entities that must survive and operate when founded. to achieve this, an entity must be able to generate profits to develop. the bigger the company with its growth, it is considered more sustainable than the smaller company. sustainability here symbolizes the eternal desire of accounting, which emerged through the struggle for sustainable living. in accounting, sustainability is one of the basic assumptions in preparing financial statements. this assumption means that the company must operate consistently to earn revenue for the company to maintain its viability. in subsequent developments, accounting leads to social accounting with stakeholder theory, which is both profitoriented and social and environmental-oriented. thus, organizations, both business enterprises and non-profit organizations, run their operations based on the 3ps: profit, people, and planet (elkington, 1997). in addition, reports to stakeholders affected by the company's activities are called triple bottom line (tbl) reporting. tbl reporting is defined as reporting that provides information about the economic, environmental, and social performance of an entity or organization. the implementation of tbl reporting aims to estimate how sustainable an organization or community operations are. according to jackson et al. (2011), tbl reporting is a way to show that the company is doing its activities well, encourage increased transparency, and reduce stakeholder ignorance of hidden information. in this regard, the company is responsible for the resources used and not processed. the social dimension includes the company's impact on employees and social systems in its community. the environmental dimension also examines the qualitative and quantitative influences obtained from local, national, and international resources. finally, the economic dimension comprises financial performance, capital flows, and economic involvement in the community. attention to the importance of social impacts continues and leads to a comprehensive understanding of social accounting, giving rise to the idea of measuring responsibility, for karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 450 example, the balanced scorecard for sustainability reporting initiated by the global reporting initiative (the result of a collaboration between the ngo coalition for an environmentally responsible economy) and united nations environment programs (unep) (sukoharsono, 2010). the birth of sustainability reporting is a sign of metamorphosis in the development of social accounting as a symbiotic transformation (gray et al., 1996). mutual assistance culture a culture of mutual assistance can mean working together to achieve the desired result. togetherness is more abstract, such as "views of life, beliefs, ways of thinking, the composition of society, the model/type of leadership adopted, and others." in other words, it can be said that the dimension behind the grouping of "culture" is the relationship between man with the world. although indonesia has always been known for its people's friendliness and culture of mutual assistance, in this globalization era, mutual assistance is slowly disappearing in urban communities. for example, when there will be a mutual assistance activity to fix the prayer room in the neighborhood/community association, surely, only a few people will come to the mutual assistance activity. usually, urban people prefer to make donations in the form of cigarettes, coffee, and others, rather than participating in mutual assistance activities. their usual reason is the work that piles up. meanwhile, mutual assistance activities are usually carried out on holidays, such as sundays. still, urban people will prefer to sacrifice their money to represent their presence rather than having to sacrifice a little time to participate in these mutual assistance activities. such a material condition as it is today makes the noble values of togetherness fade away and are no longer valuable. in addition, modernization has affected the activities of cooperatives. in the past, people helped each other because they cared about each other, and at the same time, activities did not require having certain skills; the most important thing was togetherness and solidarity with the community. however, modernization has changed people's behavior, the presence of experts, and the existence of a wage system, which has become a habit of being applied in the community, including connection activities. in this case, mutual assistance is also a form of social solidarity. it is formed because of the assistance of other parties for personal or group interests so that there is a loyal attitude from every citizen as a unit in it. the mutual assistance culture is supposedly ingrained in indonesian society. the mutual assistance practice has existed for a long time in various regions in indonesia. for example, in rural java, people still practice the mutual assistance tradition in housebuilding activities, weddings and funerals, or social services to repair roads and irrigation canals. in toraja, south sulawesi, the mutual assistance practice is in the form of arisan, i.e., activities such as rotating work to work in other people's fields. the dayaks do the same, which is called the sa'aleant. in addition, the history of mutual assistance in indonesia is familiarly called ‘gotong royong,’ as stated by kaelan (2013) that “the spirit of mutual assistance expresses the ideals of democracy, togetherness, and social karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 451 solidarity. based on the spirit of mutual assistance and the principle of kinship, the state unites itself with all levels of society.” it is reinforced by the history mentioning the simplification of pancasila, which is essentially mutual assistance (kaelan, 2013), that there are five principles as the basis of the state, which were then summarized by president soekarno into trisila, including socionationalism, socio-democracy, and divinity. then, he also suggested that trisila become ekasila, including mutual assistance. regarding the correlation of mutual assistance as a cultural value, bintarto (1980) suggested that values in the indonesian cultural system contain four concepts: humans are not alone in this world but are surrounded by society; humans are interdependent in all aspects of life; humans should always try to maintain good relations with one another; humans always try to be fair to each other. even in a pandemic situation like today, some initiators still form communities with a sense of enthusiasm to help without having to wait for help from the government first, as seen during the padang earthquake, palu flash floods, and others. society support for communities affected by covid-19 has also emerged, such as the cipageuran-cimahi forum community and the cilacap alms movement. the donors were cilacap residents who cared and tki who worked abroad, such as in hong kong, taiwan, and malaysia, who actively helped cilacap residents being hit by a disaster and provided assistance for house renovations due to flooding. the following are views regarding the mutual assistance culture in sundanese society, reflected in the following expressions or proverbs: (1) paheuyeuk-heuyeuk leungeun this proverb is defined as holding hands 'to work together and help each other.' this proverb expresses the wisdom of the sundanese people about the value of mutual assistance. this collaboration is important in life because cooperation is a joint effort/ mutual assistance, which makes work feel light and can be completed quickly. after all, it is done together (kodariah & gunardi, 2015). (2) sareundeuk saigel, sabobot sapihanéan, sabata sarimbagan this proverb is usually interpreted as living in harmony, one opinion, one understanding, intimacy, and living together in joy and sorrow. this proverb relates to the mutual assistance value because there is an element of mutual help with one goal. (3) sagulung-sagalang this proverb means 'live together, work or one field'. if paying close attention, proverbs (1) to (3) apply to social relations in sundanese society. it can be in the form of friendship between family, co-workers, and others. in this social karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 452 interaction relationship, the sundanese people use mutual assistance as a joint solution (pertiwi et al., 2013). further, according to widisuseno and sudarsih (2020), social assistance through ki hadjar dewantara's educational trilogy tutor model effectively increases the awareness and motivation of clients and other residents. spiritual and psychological energies can also encourage clients to rise from social, economic, and health adversity, where they try to live life independently, recognizing their potential. research method this research was in north situraja village, situraja sub-district, sumedang regency, west java. north situraja village is one of the villages that still maintains the mutual assistance culture to this day. the indicators used in measuring business sustainability included: (1) environmental sustainability, (2) community sustainability, (3) benefits from profits, (4) and welfare level. meanwhile, the indicators of mutual assistance culture comprised: (1) togetherness, (2) closeness, (3) willingness to sacrifice, (4) helping each other, (5) socialization, and (6) responsibility. in this study, the method used was qualitative. the qualitative method with a phenomenological approach is constructivist or naturalistic (fauji et al., 2015). there were two basic reasons for using a qualitative approach in this study. the first was to explore and understand the meaning of the research object from individuals or groups ascribed to social or humanitarian problems. the second was that the acquisition of data could be complete, in-depth, and reliable, and all events in a social context, consisting of feelings, norms, beliefs, habits, mental attitudes, and cultures possessed by individuals and groups of individuals, could be found (creswell, 2017). the data credibility test was then performed by source triangulation from interviews and observations. in the end, a conclusion was drawn. table 1 list of informants no informant information 1 ico suarsa head of north situraja village 2 eli muliawati head of community association 06 situraja-hamlet block office result and discussion sundanese people, like other ethnic groups in indonesia, have several systems of moral values and noble views contained in the form of sundanese culture. ekadjati (1995) stated that the moral value of sundanese culture is the sundanese ethnic identity that comes karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 453 from sundanese values, beliefs, and cultural heritage, used as a reference in behavior. from the information obtained from mrs. eli muliawati (head of community association 06), the mutual assistance culture in north situraja village, sumedang regency, included: (1) clean friday cleaning and mutual assistance activities were routinely carried out every friday by the people of north situraja village, sumedang regency. this activity aims to maintain the cleanliness and health of the surrounding environment so that people can live in a clean and comfortable environment. (2) nyambungan in the sundanese dictionary, it means 'menyumbangkan uang saya atau naon baé saya untuk menjadi long dina kawargianana' or donating everything to the organizer of a celebration or party so that family ties are maintained. likewise, the people of north situraja village, sumedang regency, interpret nyambungan as an activity to send or donate food and money to residents holding a celebration or party. outside the celebration, the handover of a resident to another resident is not called sambungan (connection). according to somantri (2012), the tradition of gathering in celebration is based on the desire to help others who will hold the celebration. those assisted also understand that there is a need to return donations later. thus, both parties will still feel the benefits but at different times. (3) opsih it stands for operasi pembersihan (cleanup operation). these optional activities were carried out once a month or at certain times according to the orders of the village head. the village head ordered this option activity instructed directly to the village apparatus and conveyed back to the neighborhood/community association and all residents. these optional activities included cleaning public roads, clearing ditches and gutters from plastic waste, repairing drainage channels, and cutting weeds. the option activities aim to increase public awareness about environmental hygiene and create a clean, tidy, and healthy environment. in addition, opsih can also be a place of friendship between neighboring residents. (4) béas pérélék it comes from the word pérélék, which means the sound heard when rice is put in a small container (usually a container in the form of a can of milk) so that it makes a nérélék sound. this term is used by the people of north situraja village, sumedang regency, for the activity of giving or setting aside a little of the rice they have at home to be collected in the village barn. the collected rice was then distributed back to villagers in need. (5) muludan it is the celebration of the prophet's birthday. this tradition developed in islamic society a time after the death of the prophet muhammad. likewise, in north situraja village, sumedang regency, muludan has become a tradition or routine activity to commemorate the birthday of prophet muhammad saw. karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 454 (6) milangkala desa it is a celebration of the anniversary of north situraja village, sumedang regency, every september 29. milangka desa was held with various kinds of competitions, ranging from sports competitions to vehicle decorating competitions, which had to be paraded first as a form of joy in commemorating milangka desa. the community was enthusiastic about participating in each competition, and all preparations were carried out with mutual assistance from each community association that participated in the competition. (7) patrols it is an activity to maintain security by conducting patrols around the village. this patrol is considered important for north situraja village, sumedang regency, because it provides a sense of security to the community, especially at night, which is considered risky by most people for the safety of their valuables; in general, the modus operandi of theft is carried out at night. another mutual assistance culture that can still be found in north situraja village is always doing mutual assistance in every work related to village progress; as stated by suhendri and haryanto (2017), the mutual assistance components are: • care • sincere and voluntary • social interactions • togetherness • responsible the mutual assistance culture that persists to this day has had several impacts on the ability to innovate and manage residents, village officials, newcomers/bumdes consumers/other stakeholders and the return of initial capital for bumdes (widiastuti, 2019). to increase farmers' access to marketing in north situraja village, situraja sub-district, sumedang regency, the community worked together to open farmer's roads independently. according to the village head, mr. ico suarsa: “…pembukaan akses jalan baru bagi petani murni dari swadaya masyarakat melalui gotong royong membangun jalan pertanian…” [“…opening new road access for farmers is purely from community self-help through mutual assistance in building agricultural roads…”] “…tanah untuk usaha tani berasal dari tanah yang dihibahkan oleh masyarakat, sedangkan pengerjaannya dilakukan secara gotong royong. kami berharap dengan adanya akses jalan yang baru, para petani tidak perlu membawanya saat musim panen raya, tetapi dapat diangkut dengan sepeda motor dengan jarak tempuh 1000 meter. semuanya murni berbasis masyarakat berupa buruh dari 10 rw dengan rata-rata 95 sampai 100 kk per rw…” karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 455 [“…land for farming comes from land donated by the community, while the work is done in mutual assistance. we hope that with the new road access, farmers do not need to carry it during the harvest season but can be transported by motorbike for 1000 meters. everything is purely community-based in the form of workers from ten community associations with an average of 95 to 100 families each…”] “…dulu petani harus membawa hasil panen sendiri atau mengangkut hasil panen dari sawah ke jalan desa karena tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan roda dua. dengan mengangkut hasil bumi menggunakan sepeda motor, diharapkan setidaknya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut…” [“…in the past, farmers had to bring their crops or transport them from the fields to village roads because no roads could be passed by two-wheeled vehicles. thus, by transporting crops using motorbikes, it is hoped that at least, it can improve the economy and welfare of the people in the village…”] aside from opening a farm road, north situraja village recently collaborated to open a nine-hectare land built as a tourist destination under the name cibitung indah waterpark in mutual assistance. according to mr. ico suarsa: “…keberadaan wisata cibitung indah di desa situraja utara merupakan bentuk inovasi dari desa yang didukung penuh oleh masyarakat…” [“…the existence of cibitung indah tourism in north situraja village is a form of innovation from the village, which is fully supported by the community…”] “…pembentukan tempat wisata ini untuk meningkatkan pad (pendapatan asli daerah) dan meningkatkan perekonomian rakyat. dan juga bisa menyerap tenaga kerja putra daerah situraja utara…” [“…the establishment of this tourist spot is to increase pad (local own-source revenue) and improve the people's economy. besides, it can absorb the workforce of north situraja native son …”] apart from cibitung indah waterpark tourism, which is a positive impact of the mutual assistance of the north situraja village residents, bumdes sugih mukti is another positive impact of the mutual assistance culture shown by north situraja village. bumdes in north situraja also could innovate in driving the wheels of the community's economy. aside from managing tourism villages, this bumdes has also collaborated with online motorcycle taxi applications, which can facilitate the distribution of potential products from the surrounding community to other parties. for example, typical food or agricultural products dominantly produced in this village can be ordered using the application. it will make it easier. likewise, if people want to bring souvenirs, such as sapodilla fruit, they can use the application, meaning they do not have to go to traditional markets. at the building village index (idm) level, north situraja village also had quite good achievements. karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 456 table 2 building village index (idm) of north situraja village information 2020 2019 up/down building village index (idm) status independent village developed village up status information 2020 2019 up/down idm value 0.8803 0.7730 0.1073 social composite index (iks) 0.8743 0.8857 -0.0114 economic composite index (ike) 0.8333 0.7667 0.0666 environmental composite index (ikl) 0.9333 0.6667 0.2666 table 2 describes the building village index for north situraja village. overall, the increase in idm scores was supported by an increase in idm status from a developed village to an independent village. this progress was because situraja village has maintained a culture of mutual assistance, marked by an indicator score of social solidarity, with a high total of mutual assistance habits: 10 out of 23, as illustrated in table 3. however, if described, the iks decreased by -0.0114; it was because the authority of mutual assistance in north situraja village is still in the village, at the social and natural level, not yet centralized at the provincial and regency levels. table 3 social composite index of north situraja village social composite index (iks) dimensions score value social capital 54 0.83 social solidarity score exiting from general indicator 1. the habbit of mutual cooperation 10 2. openness of public space 5 100% 1.00 3. sports group 3 60% 0.60 4. sports activities 5 100% 1.00 social solidarity score 23 20% 0.20 authority social solidarity central government province districts village social & natural 1 x x 2 x x x 3 x x x 4 x x x the form of business sustainability indicators in the company, as stated by widiastuti (2019), has long been practiced in north situraja village through the culture of mutual assistance and has been proven to achieve village survival rates as evidenced by the acquisition of various achievements. karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 457 conclusion the mutual assistance values to strengthen solidarity in people's lives in indonesia are characterized by the existence of mutual assistance forms and values related to solidarity, the role of the community in mutual assistance activities, and efforts to maintain the strength of solidarity that exists because of the mutual assistance values. the forms of mutual assistance in the life of the people of north situraja village, sumedang regency, included: (1) clean friday, (2) nyambungan, (3) opsih, (4) béas pérélék, (5) muludan, (6) milangkala desa, and (7) patrols. in this study, mutual assistance activities took place conditionally and non-conditionally in the community. these various forms of mutual assistance were well followed by the entire community, from children, teenagers, adults, parents, and even the elderly. the meaning contained in each mutual assistance activity also depended on the activities carried out; the existing values, such as strong togetherness, become one of the great meanings in people's lives. the existence of togetherness values in a society full of awareness of implementing or participating in mutual assistance activities in the situraja village community could increase pad and the residents' economy, increase idm, increase the ability to innovate from residents and increase employment with the existence of bumdes sugih mukti, which could move the wheels of the village economy and become the best village business sustainability pioneer in west java province. to achieve sustainability according to the mutual assistance philosophy, it needs to be supported by considering comprehensive mutual assistance policies and practices from the central, provincial, and regency levels, not only at the village level. moreover, the mutual assistance value is interpreted in community culture and the solidarity among company members, which will be interrelated. the strength of solidarity with mutual assistance must certainly be maintained and improved; to maintain corporate sustainability, stakeholders need efforts according to their duties and functions within the company to provide good efforts in implementing mutual assistance and maintaining the strength of solidarity within the company. acknowledgment this research is supported by the department of accounting, universitas muhammadiyah bandung, west java. references bank indonesia. (2021). provincial economic report. retrieved from https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx bappenas. (2018). taken from the government work plan (rkp): https://www.bappenas.go.id/files/rkp/lampiran%20perpres%20rkp%20ta hun%20202018.pdf https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx https://www.bappenas.go.id/files/rkp/lampiran%20perpres%20rkp%20tahun%20202018.pdf https://www.bappenas.go.id/files/rkp/lampiran%20perpres%20rkp%20tahun%20202018.pdf karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 458 bebbington, j. (2001). sustainable development: a review of the international development, business and accounting literature. accounting forum, 25(2), 128-157. https://doi.org/10.1111/1467-6303.00059 bintarto, r. (1980). gotong royong: suatu karakteristik bangsa indonesia. surabaya, indonesia: pt bina ilmu. creswell, j. w. (2017). desain penelitian: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed (4 ed.). yogyakarta: pt. pustaka pelajar. deegan, c. (2014). financial accounting theory. sydney: perusahaan buku mcgraw-hill . donaldson, t., & preston, l. e. (1995). the stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. the academy of management review, 20(1), 65–91. https://doi.org/10.2307/258887 ekadjati, e. s. (1995). kebudayaan sunda. jakarta: pustaka jaya. elkington, j. (1997). cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. capstone, oxford. fauji, l., sudarma, m., & achsin, m. (2015). penerapan sistem pengendalian mutu dalam meningkatkan kualitas audit. jurnal akuntansi multiparadigma, 6(1), 38-52. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6005 finney, h. a, & miller, h. (1959). principles of accounting, introductory. usa: prentice hall inc. formasnews. (2021). komisi i dprd jabar, apresiasi keberhasilan bumdes desa situraja utara. retrieved from https://formasnews.com/2021/06/17/komisi-i-dprd-jabar-apresiasikeberhasilan-bumdes-desa-situraja-utara/ gray, r., owen, d., & adams, c. (1996). accounting and accountability: changes and challenges in corporate social and environmental reporting. prentice-hall, london. hackston, d., & milne, m. j. (1996). some determinants of social and environmental disclosures in new zealand companies. accounting, auditing & accountability journal, 9(1), 77–108. https://doi.org/10.1108/09513579610109987 jackson, a., boswell, k. t., & davis, d. a. (2011). sustainability and triple bottom line reporting what is it all about? beyond the triple bottom line, 165-176. https://doi.org/10.7551/mitpress/10953.003.1013 kaelan, h. (2013). negara kebangsaan pancasila: kultural, historis, filosofis, yuridis dan aktualisasinya. yogyakarta: paradigma. kartodijo, s. (1987). gotong royong: saling menolong dalam pembangunan masyarakat indonesia. callette, nat j and kayam, umar (ed) kebudayaan dan pembangunan: sebuah pendekatan terhadap antropologi terapan di indonesia. kodariah, s., & gunardi, g. (2015). nilai kearifan lokal dalam pribahasa sunda: kajian semiotika. patanjala: jurnal penelitian sejarah dan budaya, 7(1), 113 – 130. https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i1.88 ministry of education. (2020). 5 tradisi gotong royong di indonesia. retrieved from https://itjen.kemdikbud.go.id/web/5-tradisi-gotong-royong-di-indonesia/ pertiwi, s., sudaryat, y., & solehudin, o. (2013). aspek psikolinguistik sosial dalam peribahasa sunda (tinjauan gambaran watak orang sunda). lokabasa, 4(2), 162-170. https://doi.org/10.17509/jlb.v4i2.3142 schaltegger, s., burritt, r., & petersen, h. (2003). an introduction to corporate environmental management. striving for sustainability. greenleaf publishing limited, sheffield. somantri, r. a. (2012) sistem gotong royong pada masyarakat baduy di desa kanekes provinsi banten. patanjala: jurnal penelitian sejarah dan budaya, 4(1), 137-151. https://doi.org/10.30959/patanjala.v4i1.128 statistics of west java. (2021). human development index (hdi) of west java province in 2020 reached 72.09. retrieved from https://doi.org/10.1111/1467-6303.00059 https://doi.org/10.2307/258887 http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6005 https://formasnews.com/2021/06/17/komisi-i-dprd-jabar-apresiasi-keberhasilan-bumdes-desa-situraja-utara/ https://formasnews.com/2021/06/17/komisi-i-dprd-jabar-apresiasi-keberhasilan-bumdes-desa-situraja-utara/ https://doi.org/10.1108/09513579610109987 https://doi.org/10.7551/mitpress/10953.003.1013 https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i1.88 https://itjen.kemdikbud.go.id/web/5-tradisi-gotong-royong-di-indonesia/ https://doi.org/10.17509/jlb.v4i2.3142 https://doi.org/10.30959/patanjala.v4i1.128 karsam, erfiansyah, pratiwi, hendriyana, & kodariah “mutual assistance” culture to maintain corporate sustainability journal of accounting and investment, 2022 | 459 https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2021/01/04/837/indeks-pembangunanmanusia--ipm--provinsi-jawa-barat-pada-%20tahun-2020-mencapai-72-09.html suhendri, h., & haryanto, h. (2017). pengembangan instrumen pengukuran kegotongroyongan siswa. sukoharsono, e., g. (2010). metamorfosisi akuntansi sosial dan linkungan: mengkonstruksi akuntansi keberlanjutan berdimensi spiritualitas. universitas sriwijaya. retrieved from http://accounting.feb.ub.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/pidato-pengukuhanguru-besar-eko-ganis-sukoharsono.pdf totanan, c., & paranoan, n. (2018). going concern dalam metafora ondel-ondel. jurnal akuntansi multiparadigma, 9(1), 87-105. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9006 west java provincial government. (2019). harkitnas ke-111: gotong royong adalah kunci jabar juara lahir batin. retrieved from http://bappeda.jabarprov.go.id/harkitnas-ke111-gotong-royong-adalah-kunci-jabar-juara-lahir-batin/ widiastuti, e. (2019). peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan sumber daya manusia sebagai strategi keberlangsungan usaha pada umkm batik di kabupaten banyumas. jurnal ekonomi, bisnis, dan akuntansi, 21(1), 1-8. https://doi.org/10.32424/jeba.v21i1.1286 widisuseno, i., & sudarsih, s. (2020). pendampingan sosial membangun kesadaran tanggap darurat bencana penyebaran covid 19 sebagai budaya gotong royong pada warga masyarakat perumahan ketileng indah sendang mulyo semarang. harmoni: jurnal pengabdian kepada masyarakat, 4(2), 86-90. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/harmoni/article/view/34944 https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2021/01/04/837/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-jawa-barat-pada-%20tahun-2020-mencapai-72-09.html https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2021/01/04/837/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-jawa-barat-pada-%20tahun-2020-mencapai-72-09.html http://accounting.feb.ub.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/pidato-pengukuhan-guru-besar-eko-ganis-sukoharsono.pdf http://accounting.feb.ub.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/pidato-pengukuhan-guru-besar-eko-ganis-sukoharsono.pdf https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9006 http://bappeda.jabarprov.go.id/harkitnas-ke-111-gotong-royong-adalah-kunci-jabar-juara-lahir-batin/ http://bappeda.jabarprov.go.id/harkitnas-ke-111-gotong-royong-adalah-kunci-jabar-juara-lahir-batin/ https://doi.org/10.32424/jeba.v21i1.1286 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/harmoni/article/view/34944 journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper islamic financial literacy and financial behavior: the case of muhammadiyah community in medan city ade gunawan1*, asmuni2, and saparuddin siregar2 abstract: research aims: this study aims to determine and analyze the level of financial behavior, the level of muhammadiyah community’s islamic financial literacy in medan city, and the effect of islamic financial literacy on financial behavior. design/methodology/approach: this research is descriptive quantitative using primary data through questionnaire. the research sample was 200 members of the muhammadiyah organization in medan city. the data analysis technique employed confirmatory factor analysis and structural equation modeling utilizing amos. research findings: the research confirmed that the level of islamic financial knowledge among the muhammadiyah community in medan city was low, 60.56%. in contrast to islamic finance knowledge, the financial behavior of the muhammadiyah community in medan city was classified as good; 69.01% of the muhammadiyah community showed relatively good financial behavior. these two things make the level of islamic financial literacy among muhammadiyah residents in medan city classified as less literate. this shows that in everyday life, muhammadiyah community in medan city had good financial behavior but was more influenced by habits or finance. meanwhile, as far as sharia finance was concerned, the muhammadiyah community in medan city still did not understand it. theoretical contribution/originality: this study provides information about the level of financial literacy and financial behavior of the muhammadiyah community in medan. this information becomes the basis for subsequent research to develop strategies to increase financial literacy and financial behavior of muhammadiyah communities in medan. practitioner/policy implication: since muhammadiyah aims to improve the welfare of the people and various studies have shown a link between the level of financial literacy and one's welfare, muhammadiyah organizers need to pay attention to this, such as organizing a more structured and systematic program to increase muhammadiyah citizens' knowledge of islamic finance. research limitation/implication: this study still used a limited sample, namely muhammadiyah communities. a broader sample will further confirm the validity of the literacy measurement instrument in the future. keywords: financial knowledge; financial literacy; islamic finance; financial behavior affiliation: 1 department of management, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah sumatera utara, north sumatra, indonesia 2 department of sharia accounting, faculty of islamic economics and business, universitas islam negeri sumatera utara, north sumatra, indonesia *correspondence: adegunawawan@umsu.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.10043 citation: gunawan, a., asmuni, a., & siregar, s. (2021). islamic financial literacy and financial behavior: the case of muhammadiyah community in medan city. journal of accounting and investment, 22(3), 500-516. article history received: 22 oct 2020 revised: 26 jan 2021 09 mar 2021 04 may 2021 accepted: 07 may 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57221844671 https://scholar.google.co.id/citations?user=qpuavswaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=cvmh-wwaaaaj http://manajemen.umsu.ac.id/ http://manajemen.umsu.ac.id/ http://manajemen.umsu.ac.id/ http://manajemen.umsu.ac.id/ http://manajemen.umsu.ac.id/ http://akuntansi.febi.uinsu.ac.id/ http://akuntansi.febi.uinsu.ac.id/ http://akuntansi.febi.uinsu.ac.id/ http://akuntansi.febi.uinsu.ac.id/ http://akuntansi.febi.uinsu.ac.id/ mailto:adegunawawan@umsu.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10043 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.10043&domain=pdf gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 501 introduction while islamic finance in indonesia has enormous potential in indonesians, it is well known that indonesians have a low level of islamic financial literacy, with only 37.72 percent compared to 75.28 percent for conventional finance. financial inclusion in islamic banks is 8.93 percent, while it is 9.10 percent in traditional banks. it means that only nine people out of every 100 use sharia facilities. even the director of bsi acknowledges the low level of islamic financial literacy, stating that the problem the islamic financial institutions face today is that the level of islamic financial inclusion is low, falling below 10% compared to traditional financial literacy. it impacts the decline in the potential of the islamic financial market in indonesia (otoritas jasa keuangan, 2019). it is proper for a muslim to know, understand, and be willing to carry out all his life necessities in an islamic manner, and one of them is to use sharia financial facilities. specifically, muhammadiyah members are also part of the muslim community in indonesia. muhammadiyah, one of the most prominent islamic organizations in indonesia with various business charities, has used islamic banks in their financial transactions, such as monthly payroll. however, is this part of the supporting factors for the development of islamic financial institutions in indonesia? as one of the largest community groups in indonesia, muhammadiyah is undoubtedly part of the survey results. nevertheless, do the survey results include the muhammadiyah community members? considering muhammadiyah as a large institution that already has a constitution and a business unit that makes a major contribution to the nation's civilization, it certainly illustrates that muhammadiyah citizens are a thriving group with a background of the possibility of having good financial behavior. good financial behavior is an illustration that someone has the knowledge and ability to manage finances well because of the wise financial decisions in the use of their finances (mitchell & lusardi, 2015). the measurement of financial literacy itself cannot be related exclusively to the knowledge of products, organizations, and services, but there needs to be a focus on the ability reflected in the perception of the risks of financial decisions made. therefore, measuring islamic financial literacy must involve knowledge of financial behavior that accompanies the lives of muhammadiyah members. some previous studies have shown that in accordance with shobah (2017) in his research, it is known that only 34% of customers were active as customers of islamic banking, and the majority were only followers of the trend. said and amiruddin (2017) also stated that access to islamic financial institutions was still low. in jordan et al. (1999) found that 70 percent of muslims chose to use islamic financial services because it was in the interests of their religion, not because they fully knew the ins and outs of islamic financial products. it shows the importance of understanding financial literacy in the life of muslim communities. on the other hand, as one of the big cities in indonesia, medan also has a large muhammadiyah population (although the exact number is not known); considering a gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 502 large number of charitable businesses, as many as 268 business units, it certainly illustrates that the population is quite large in medan city (muhammadiyah, 2021). however, how the level of islamic financial literacy has not been described explicitly whether a large group of muslim citizens has good knowledge and skills about islamic financial institutions, and do all citizens use islamic financial institutions? are muhammadiyah residents as muslim citizens in medan city already acting as active customers in islamic banking? for this reason, the authors conducted a research study on financial literacy and islamic financial behavior in the muhammadiyah community of medan city. since its establishment until now, muhammadiyah has paid great attention to education and the family's economic welfare. members of the organization, commonly referred to as muhammadiyah members, follow the islamic life guidelines, showing good exemplary behavior in their daily lives. of course, it includes exemplary behavior; managing finances must be good. muhammadiyah itself has an education and welfare program for its citizens, but has this program succeeded in supporting its citizens' financial literacy? as members of the muhammadiyah organization in medan city, the authors wanted to know how the financial behavior and level of islamic financial literacy among muhammadiyah residents in medan city. in general, the main problem raised in the research conducted is the measurement of financial literacy levels carried out in general with more emphasis on knowledge of products, institutions, and services. in fact, financial literacy places more emphasis on abilities, which involve understanding all the risks and consequences of decisions taken. thus, the measurement tool (questionnaire) used could not only emphasize knowledge but also must involve decisions reflected in a person's behavior, which entirely reflects their financial literacy level. therefore, this study aimed to (1) identify and analyze islamic financial behavior among members of muhammadiyah organizations in medan, (2) determine and analyze the level of islamic financial literacy of muhammadiyah organizational members in medan, and (3) finding the effect of islamic financial literacy on financial behavior. literature review and hypothesis development financial literacy financial literacy is the ability to read, analyze, organize, and communicate about financial conditions related to one’s material well-being. hung, parker, and yoong (2009) define financial literacy as the ability to use knowledge and skills in managing financial resources effectively for lifelong financial well-being. one basic knowledge of financial concepts is understanding how the concept of interest works, the difference between nominal and real value, and understanding risk diversification. financial literacy is also defined as a person’s ability to make simple decisions. for example, how one applies gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 503 basic knowledge of the interest rules to decide on various debt contract options (lusardi & mitchell, 2011; lusardi & tufano, 2009). remund (2010) divides the concept of financial literacy into five categories: (1) knowledge of financial concepts: so that individuals can manage their personal finances effectively; (2) ability to communicate about financial concepts: a person's ability to communicate financial concepts and how to apply them; (3) aptitude in managing personal finances: a person's ability to manage their income and obligations; (4) skill in making appropriate financial decisions: financial decisions are a major factor in financial literacy; and (5) confidence to plan effectively for future financial needs: doing effective financial planning for future needs. meanwhile chen and volpe (1998) divided the measurement of financial literacy into four parts: (1) general knowledge about finance, including understanding the value of money; (2) savings and loans; (3) insurance; (4) investment; and (5) measurement employed a questionnaire. table 1 financial literacy level category category value information low < 60% it shows a low level of individual financial literacy. moderate 60% < 80% it shows the level of individual financial literacy at the middle level. high ≥ 80% it shows that the level of individual financial literacy is at a high level. source: chen and volpe (1998, p.?) table 1 shows assessment of financial literacy level following chen and volpe (1998). the data describes the level of financial literacy for individual, which is 80% is the best level and uner 60% is un literate. sharia financial literacy taofik and hamdani (2016) defined islamic financial literacy as knowledge based on the islamic financial system used to decide finance. accordingly, this study defines islamic financial knowledge as a person’s ability to understand the basic concepts of finance, financial products, and services in managing financial resources effectively based on sharia principles. this knowledge of finance includes aspects of general knowledge of finance, savings and loans, investment, insurance, and pawnshops based on the principles and rules used in islam. table 2 categorization of islamic financial knowledge levels category value information high  60% the level of knowledge of islamic finance in individuals is at a high level. low < 60% the level of knowledge of islamic finance in individuals is at a low level. source: antara, musa, and hassan (2016, p?) gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 504 as shown in table 2, it can be said that sharia financial literacy is related to individual financial behavior. a person in his financial behavior is expected to differentiate products and services in conventional and sharia banking and financing, islamic and non-sharia capital markets, and conventional and sharia insurance products. meanwhile, a person with a low level of islamic financial literacy experiences difficulties in distinguishing conventional and sharia financing, banking, capital market, and insurance products (antara, musa, & hassan, 2016). financial behavior behavioral finance was recognized and developed by professor robert j. shiller from yale university in 1981. another pioneer of behavioral finance is a professor of economics and behavioral science from the university of chicago, richard h. thaler. financial behavior becomes a new way of thinking in understanding the phenomenon of the financial economy (thaler, 2017). financial treatment is a relatively new field of science. this theory is ready to replace the neoclassical theory as a paradigm that has been dominantly used to understand people's investing behavior in the current capitalist world. financial behavior considers psychological and sociological factors as an essential foundation in making one's financial decisions. thus, behavioral finance studies how psychology impacts financial decisions in households, markets, and organizations (copur, 2015; aprea et al., 2016). financial behavior theory is an application of psychology to the discipline of finance. psychological factors influence an approach that explains how humans invest or deal with financial problems. financial behavior results from psychological interactions with financial behavior and the performance of many investor categories, and the investors must be more careful in making investments so that decisions do not occur and are emotionally affected (mankiw, 2003). financial behavior is also a person’s ability to manage day-to-day finances, including planning, budgeting, checking, managing, controlling, searching, and storing. the theory of financial management behavior develops from the amount of a person’s desire to fulfill his/her needs according to the level of income earned (kerlinger, 2002; manurung, 2012). financial behavior aspects dew and xiao (2011) explained several aspects of measuring financial behavior: (1) consumption, (2) cash flow, (3) savings and investment, and (4) credit management. table 3 categorization of financial behavior level category value information good  60% the level of islamic financial behavior in individuals is at a good level. deficient < 60% the level of islamic financial behavior in individuals is at a deficient level. as shown in table 3, financial behavior is categorized by good behavior in a level of 60% above and deficient in a level of 60% below. gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 505 hypothesis development a person's ability to handle day-to-day finances, including preparing, budgeting, reviewing, handling, monitoring, searching, and storing, is referred to as financial behavior. besides, a person with a low level of islamic financial literacy experiences difficulties in distinguishing conventional and sharia financing, banking, capital market, and insurance products (antara et al., 2016; manurung, 2012). the number of individuals who experience financial difficulties is not only due to low income but also because of errors in allocating income. low levels of financial literacy led to inadequate income placement; therefore, having financial literacy intelligence will help make the right decisions. with good financial literacy, it will be able to make a good priority scale for the creation of a better future (margaretha & sari, 2015). based on the studies, the hypotheses determined in this study are: h1: islamic financial literacy affects the islamic financial behavior of muhammadiyah organization members in medan. research method this research is quantitative using deduction to test the level of islamic financial literacy and how it impacts the financial behavior of muhammadiyah members in medan city. the study population was family’s part of the muhammadiyah organization members in medan city. the total members were unknown, so that the sample taken was determined under the number of samples in the sem analysis, namely 200 organization members randomly selected, who were muhammadiyah families in medan city. ghozali (2013) recommends that the ideal number of samples to use sem is in the range of 100 to 200 people to make a normal distribution of the data. data were then analyzed: (1) the analysis of financial behavior of the muhammadiyah organization members in medan city, measured by information review, consumption, cfm, saving, investment, and loan. (2) the analysis of the level of islamic financial literacy of muhammadiyah members medan city, assessed by general knowledge of finance, saving and loans, pawnshop, investment, and insurance. (3) the impact of islamic financial literacy on financial behavior was also investigated. the data collection technique employed a questionnaire to measure financial knowledge and behavior. the survey was conducted in february 2020. the data analysis technique used a confirmatory test of factor analysis and structural equations utilizing amos since this method using a normal distribution of data, and the researchers could analyze it directly. this analysis is a multivariate statistical technique, a combination of factor analysis and regression analysis (correlation), intending to examine the relationship between variables in a model, both between indicators and their constructs, or the relationship between constructs, which can be done simultaneously and is more valid (santoso, 2017). gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 506 result and discussion respondent characteristic research respondents were 142 people based on groups: 1. gender and occupation table 4 distribution of respondents by gender and occupation occupation man (%) woman (%) employee 62.82 22.54 entrepreneurs 11.97 0.00 retired 0.00 3.52 homemakers 0.00 45.07 not working 1.41 0.00 the others 7.04 0.00 total (people) 78 64 source: primary data processed, 2020 as shown in table 4, research respondents comprised 78 men (54.93%) and 64 women (45.07%). most of the male respondents in this study worked as employees or professionals, as many as 49 people (62.82%). besides, 17 people (11.97%) men worked as entrepreneurs. meanwhile, 32 respondents (45.07%) were homemakers. however, 22 (22.54%) of the female respondents were registered as employees or professionals. 2. income and expenses according to table 5, it’s known that the income of most respondents was more stable, both in terms of the amount received and the time of receipt of income. total respondents with an income below the minimum wage were 96 people, with a breakdown of income between one million to three million rupiahs per month as many as 59 people (41.55%) and below 1 million rupiahs per month as many as 37 people (26.06%). table 5 distribution of respondents' work based on income and expenditures income percentage expenditures percentage < 1 million 26.06 <1 million 28.87 1-3 million 41.55 1-3 million 47.18 3-6 million 18.31 3-6 million 12.68 6-10 million 10.56 6-10 million 7.75 >10 million 3.52 >10million 3.52 3. age and education level as shown in table 6, most of the respondents in this study were in the productive age, 26 people (18.31%) in the age range 26-35 years, 46 people (32.39%) in the age range 36-45 years, and 42 people (29.58%) in the age range 46-55 years. most respondents gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 507 also had a relatively high level of education; namely, 65 people (45.77%) had completed the undergraduate education level, and 60 people (42.25%) had completed the postgraduate/doctoral education level. table 6 distribution of respondents by age and education level age percentage education percentage 15-25 1.41% not school 0.00 26-35 18.31% elementary school and junior high school 1.41 36-45 32.39% senior high school 10.56 46-55 29.58% undergraduate 45.77 >55 18.31% postgraduate 42.25 4. organization membership as shown in table 7, this study limited the research respondents to those active in muhammadiyah and aisiyah organizations for at least one year. one hundred eleven people (78.17%) were already active in organizations over ten years. the remaining 31 people (21.83%) were active in the organization within the range of 1-6 years. table 7 distribution of respondents by organization membership member percentage <1 year 0.00 1-3 years 13.38 4-6 years 8.45 7-9 years 0.00 >10 years 78.17 5. knowledge level of sharia finance the descriptive analysis results of islamic financial knowledge based on the dimensions measured in this research can be seen in the table 8. table 8 knowledge level of sharia finance category good knowledge low knowledge general knowledge of finance (ifk-1) 91 respondents 51 respondents savings and loans (ifk-2) 57 respondents 85 respondents pawnshop (ifk-3) 48 respondents 94 respondents investment (ifk-4) 52 respondents 90 respondents insurance (ifk-5) 36 respondents 106 respondents total 56 respondents 86 respondents according to table 8, the average sharia finance knowledge of respondents in this study was low on knowledge related to savings, pawnshops, investments, insurance, and islamic finance. however, knowledge related to general knowledge about finance, on average, the subject had higher knowledge. of 56 respondents categorized as having a high level of knowledge of islamic finance, in the dimension of general financial knowledge, 91 respondents were in the high category. however, in the dimensions of gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 508 savings and loans, pawnshops, investment, and insurance, the rest respondents belonged to the low-level category of islamic financial knowledge. 6. level of islamic financial behavior the descriptive analysis results of financial behavior based on the dimensions measured in this research can be seen in table 9. table 9 financial behavior levels category good deficient information review (if) 114 respondents 28 respondents consumption (cs) 128 respondents 14 respondents cash-flow management (cfm) 68 respondents 74 respondents savings (sv) 114 respondents 28 respondents investment (in) 54 respondents 88 respondents loan (cm) 90 respondents 52 respondents total 98 respondents 44 respondents according to table 9, there is a contrast to the islamic finance knowledge, respondents in this study had diverse financial behaviors. the average respondents in this study showed good financial behavior. this sound financial behavior was particularly evident in keeping the information, saving, regulating consumption patterns, and managing credit. however, compared to the population average, the average respondents were still less capable of managing cash flow and investing. based on the respondent's financial behavior, there were 98 respondents categorized as having good financial behavior out of 142 respondents. a total of 44 respondents were categorized as having poor financial behavior. in the dimension of analyzing information, consumption, savings, and loans, most respondents fell into the good category. the dimensions of cash flow management and investment fell into the unfavorable category, although the numbers were not too significant. 7. islamic financial literacy level the descriptive analysis results of islamic financial literacy in this study can be seen in table 10. table 10 islamic financial literacy level category frequency percentage (%) literate 48 33.80 less literate 58 40.85 not literate 36 25.35 as shown in table 10, this study's level of islamic financial literacy was seen from the interaction between the respondent's knowledge and behavior. as many as 33.80% of respondents were in the literate category, while 25,35% of the respondents were in the non-literate category. table 10 displays that even though it was spread relatively even, 40.85% of the respondents were classified as less literate. in general, it could be gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 509 concluded that the average respondent has shown that the respondents in this study had implemented behaviors related to islamic finance well. however, this behavior was carried out without being based on good financial knowledge. the measurement results of financial behavior and islamic financial literacy the measuring instrument in the form of a financial behavior research questionnaire built in this study consisted of six dimensions: information analysis (if), consumption (cs), cash-flow management (cfm), savings (sv), investment (in), and loans (cm). the figure 1 shows of the model used to measure the validity test of financial behavior. figure 1 validity test of islamic financial behavior the data shows that most indicators (items) revealed good significance, as seen from the p-value <0.05. however, several items had a loading factor value below 0.50. the following are the validity and reliability test results using variance extracted (ave), construct reliability (cr), and discriminant validity (dv). the test results uncovered that all dimensions of financial behavior were quite good (cr> 0.5) except for the cm dimension. besides, the validity test results on all dimensions of financial behavior were quite good (dv> 0.5). thus, the financial behavior questionnaire in this study could be utilized. then, the categorization of the respondent's financial behavior was analyzed. there were 98 respondents categorized as having good financial behavior out of 142 respondents. meanwhile, a total of 44 respondents were categorized as having poor financial behavior. in the dimension of analyzing information, consumption, savings, and loans, most respondents fell into the good category. in contrast, cash flow management and investment dimensions fell into the unfavorable category, although the numbers were not too significant. gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 510 structural equation model analysis the test in this study was carried out using a structural equation model analysis with the full equation model technique (complete structural equation model). this technique was used to test the research model and hypotheses developed in this study. the model used in this study is illustrated in the figure 2. figure 2 inter-variable relationship model further, the following are the goodness of fit feasibility test results after modifying the model. table 11 feasibility test results for modification of goodness of fit model the goodness of fit index cut off value outcome model evaluation chi-square (df=31) estimate small 43.701 good cmin/df sig. probability < 2.00 >0.05 1.410 0.065 good good gfi > 0.90 0.950 good tli > 0.90 0.956 good cfi > 0.90 0.975 good rmsea < 0.08 0.054 good as shown in table 11, based on the goodness of fit feasibility test results after modifying the model, the overall evaluation of the model showed that the results were in a good range of values (fit). results of inter-variable influence test the test for the influence between variables was carried out by looking at the results of regression weights. the results of the regression weight analysis test are shown in the table 12. gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 511 table 12 regression weight test results for estimated value estimate s.e. c.r. p financial behavior <--ifknowledge 0.866 0.478 4.384 0.000 fb_if <--financial behavior 0.448 0.000 0.000 0.000 fb_cs <--financial behavior 0.657 0.172 4.792 0.000 fb_cfm <--financial behavior 0.350 0.116 3.108 0.002 fb_sv <--financial behavior 0.053 0.121 0.523 0.601 fb_in <--financial behavior 0.246 0.175 2.513 0.012 fb_cm <--financial behavior 0.593 0.174 3.987 0.000 ifk_a <--ifknowledge 0.651 0.000 0.000 0.000 ifk_b <--ifknowledge 0.726 0.185 6.861 0.000 ifk_c <--ifknowledge 0.617 0.168 5.739 0.000 ifk_d <--ifknowledge 0.780 0.373 8.242 0.000 ifk_e <--ifknowledge 0.744 0.165 6.747 0.000 as shown in table 12, based on the calculation results utilizing structural equation modeling, islamic financial knowledge significantly influenced financial behavior. the β coefficient value of 0.866 illustrates a positive correlation. meanwhile, the significance of the correlation could be seen from the c.r value of 3.446. with a significance probability correlation smaller than the level of significance (α), determined by 5% (p = 0.000 <0.05), it means that each 1 unit increase in islamic financial knowledge would increase financial behavior by 0.866 units or 86.6%. discussion islamic finance is selected as a subject of discussion because the contemporary indonesian authorities are trying to grow the marketplace proportion of this industry. hence, a deeper examination of this discipline is extraordinarily expected. in this case, the improvement of islamic finance enterprise has been verified to assist monetary increase via the improvement of the actual sector of the country (abduh & omar, 2012; gheeraert & weill, 2015; kassim, 2016). in islamic finance knowledge, the lowest research result was on the respondent’s understanding of knowledge related to insurance; 74.65% of respondents in this study had a relatively low level of knowledge of insurance. the knowledge related to insurance used in this study included knowledge of the institutions supporting it, the objectives and benefits of insurance, the contracts and insurance rules applied in islam, and islamic insurance products and services in indonesia. the lack of knowledge about sharia insurance is in line with research conducted by (handayani & fathoni, 2019). indonesian people in general already know about sharia insurance products. however, this knowledge is limited to the knowledge that islamic insurance does not contain usury and is far from gharar (obscurity). meanwhile, the community lacked more detailed knowledge about sharia insurance. firli's (2017) research also disclosed that financial products, such as investment and insurance, tended to be more attractive to people with high/large incomes. it aligns with maslow’s hierarchy of needs theory. it is also in line with the findings of the washington state gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 512 university social and economic sciences research center, which surveyed financial knowledge in washington state in 2003. the survey explained that respondents who had been in college tended to have a higher level of financial knowledge than respondents who never sat in college. lack of economic literacy and unawareness of this lack of know-how is listed in most of the not unusual place troubles of evolved and growing nations. in the research completed particularly in oecd nations and non-oecd nations, it found that people had a low stage of economic understanding even as making economic selections and that they are now no longer conscious of this low stage of understanding (kılıç et al., 2015). in contrast to the financial knowledge results on financial behavior, there were 98 people (69.01%) of respondents in total in this study who showed good financial behavior, and 30.99% had a poor behavior level. this result is in accordance with the initial hypothesis proposed by the researchers that the financial behavior of the muhammadiyah organization members in medan was good. financial behavior is a person’s behavior in making financial decisions related to finding and reviewing information, consumption management, cash-flow management, saving and investment, and credit management in the past years. on the other hand, the boom of economic literacy promotes progressed self-confidence, management, and independence (alexander, et al., 2015); conger et al. 1999). good financial behavior could be seen in the behavior related to regulating consumption patterns by as much as 90.14% of respondents. as explained in the section on financial knowledge, the behavior regulating consumption patterns was directly affected by the income level. the effects are much like the ones of (cude et al., 2006; hilgert, hogart, & beverly, 2003; servon & kaestner, 2008) indicating that better economic expertise rankings affect better preferred economic behavior; similarly, humans with effective attitudes are extra susceptible to behave in a different constant way. however, the proof determined (allen et al., 2007) has no longer been proved, wherein a correlation between economic expertise and economic mindset has been determined. it was concluded that the extent of economic literacy of college students had precedent the economic behavior, economic expertise, and economic mindset, with a better effect from mindset. in this research, most respondents (62.82%) worked as employees or professionals, which significantly influenced the consumption behavior of the respondents because the income received every month was relatively stable. in their research, perry and morris (2005) found that financial knowledge and income influenced consumer financial behavior. this study was obtained from the analysis results of a diverse sample of people from society in america. the findings in this study also confirm the conceptual model regarding financial literacy (hung et al., 2009). this model explains that financial literacy results from repeated interactions between financial knowledge, financial capability, one’s perception of financial knowledge, and financial behavior. financial knowledge is reflected in financial capabilities, a person’s perception of financial knowledge and financial behavior. financial behavior itself then provides a new financial knowledge and new perceptions of financial knowledge. this concept, according to the gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 513 researchers, is equivalent to the concept of subjective knowledge and objective knowledge of robb and woodyard. robb and woodyard (2016) revealed that a person’s subjective knowledge contributes majorly to a person’s literacy level, shown from how financial decision making. this study’s findings indirectly strengthen robb and woodyard's (2016) research. it supports the experience of researchers who have been in the management of the north sumatra muhammadiyah economic council. the researchers found that in the muhammadiyah organization, there were various economic empowerment programs, including msmes. besides, there were also routine recitations that discussed various things, including muamallah issues. at this recitation, it was not uncommon to discuss matters related to finance, including financial management. however, the assessments carried out were still relatively general in nature. researchers have not seen a systematic curriculum or program to improve knowledge of islamic finance for muhammadiyah members. the researchers’ observations found that the financial knowledge of muhammadiyah members was obtained from their daily experiences and the educational institutions they lived in. the results can be the basis for the need for guidance for muhammadiyah medan city to increase financial knowledge to have the solid financial literacy to make sound and wise financial decisions using their capital. this rise can be accomplished by solid financial education and training programs in daily financial management. conclusion this study aimed to determine and analyze the levels of financial behavior and the muhammadiyah community’s islamic financial literacy community in medan city. results showed that the knowledge level of sharia finance for the muhammadiyah community was low, namely 60.56%. muhammadiyah members were only high in finance knowledge, which included essential financial matters. moreover, for other dimensions, over 50% of the knowledge level of muhammadiyah members was low. contrary to knowledge of sharia finance, the financial behavior of muhammadiyah members was classified as good. the results found that 69.01% of muhammadiyah members uncovered relatively good financial behavior. the most prominent behavior was the ability of muhammadiyah members to regulate consumption patterns. these two things make the islamic financial literacy level of muhammadiyah members classified as less literate. it indicates that muhammadiyah members are already doing good financial behavior in daily life, but this behavior seems more influenced by habits or finance. meanwhile, in matters concerning sharia finance, muhammadiyah members still did not understand it. therefore, it is expected that muhammadiyah administrators pay attention to schedule, systematic education, and training programs to improve the financial knowledge of the muhammadiyah community in medan city. it is the basis for the need for guidance for the muhammadiyah medan city members in increasing gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 514 financial knowledge, thus, having solid financial literacy to make sound and wise financial decisions by using their capital. solid financial education and training programs can accomplish this rise in daily financial management. nevertheless, this research only discussed the internal factor, such as knowledge measured by islamic financial literacy and financial behavior. thus, the subsequent research needs to do an exploratory study to explore external factors that have not been tested in this study but may be related to islamic financial literacy and impact financial behavior. location of residence (comparing in villages with cities), the use of social media, endowments, and other factors can influence behavior and financial knowledge. references abduh, m., & azmi omar, m. (2012). islamic banking and economic growth: the indonesian experience. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 5(1), 35–47. https://doi.org/10.1108/17538391211216811 alexander, a. t., miller, k., & fielding, s. (2015). open for business: universities, entrepreneurial academics and open innovation. international journal of innovation management, 19(6). https://doi.org/10.1142/s1363919615400137 allen, m. w., edwards, r., hayhoe, c. r., & leach, l. (2007). imagined interactions, family money management patterns and coalitions, and attitudes toward money and credit. journal of family and economic issues, 28(1), 3–22. https://doi.org/10.1007/s10834006-9048-1 antara, p. m., musa, r., & hassan, f. (2016). bridging islamic financial literacy and halal literacy: the way forward in halal ecosystem. procedia economics and finance, 37, 196– 202. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30113-7 aprea, c., wuttke, e., breuer, k., koh, n. k., davies, p., greimel-fuhrmann, b., & lopus, j. s. (2016). financial literacy in the twenty-first century: an introduction to the international handbook of financial literacy. international handbook of financial literacy, 1-4. chen, h., & volpe, r. p. (1998). an analysis of personal financial literacy among college students. financial services review, 7(2), 107–128. https://doi.org/10.1016/s10570810(99)80006-7 conger, r. d., conger, k. j., matthews, l. s., & elder, g. h. (1999). pathways of economic influence on adolescent adjustment. american journal of community psychology, 27(4), 519–541. https://doi.org/10.1023/a:1022133228206 copur, z. (ed.). (2015). handbook of research on behavioral finance and investment strategies: decision making in the financial industry. igi global. http://doi:10.4018/978-1-46667484-4 cude, b. j., lawrence, f. c., lyons, a. c., metzger, k., lejeune, e., marks, l., & machtmes, k. (2006). college students and financial literacy: what they know and what we need to learn. eastern family economics and resource management association, (january), 102–109. dew, j., & xiao, j. j. (2011). the financial management behavior scale: development and validation. journal of financial counseling and planning, 22(1), 43–59. https://doi.org/10.1108/17538391211216811 https://doi.org/10.1142/s1363919615400137 https://doi.org/10.1007/s10834-006-9048-1 https://doi.org/10.1007/s10834-006-9048-1 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30113-7 https://doi.org/10.1016/s1057-0810(99)80006-7 https://doi.org/10.1016/s1057-0810(99)80006-7 https://doi.org/10.1023/a:1022133228206 http://doi:10.4018/978-1-4666-7484-4 http://doi:10.4018/978-1-4666-7484-4 gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 515 firli, a. (2017). factors that influence financial literacy: a conceptual framework. iop conference series: materials science and engineering, 180. https://doi.org/10.1088/1757899x/180/1/012254 gheeraert, l., & weill, l. (2015). does islamic banking development favor macroeconomic efficiency? evidence on the islamic finance-growth nexus. economic modelling, 47, 32–39. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.02.012 ghozali, i. (2013). desain penelitian kuantitatif & kualitatif untuk akuntansi, bisnis dan ilmu sosial lainnya (v). semarang: badan penerbit universitas diponegoro. handayani, t., & fathoni, m. a. (2019). persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah. conference on islamic management, accounting, and economics (cimae) proceeding, 2, 127– 132. retrieved from https://journal.uii.ac.id/cimae/article/view/12757 hilgert, m.a., hogart, j.m., & beverly, s.g. (2003). household financial management: the connection between knowledge and behavior. federal reserve bulletin, 309–322. retrieved from https://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2003/0703lead.pdf hung, a., parker, a. m., & yoong, j. (2009). defining and measuring financial literacy. rand working paper series wr-708. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1498674 kassim, s. (2016). islamic finance and economic growth: the malaysian experience. global finance journal, 30, 66–76. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007 kerlinger, f. n. (2002). azas-azas penelitian behavioral. yogyakarta: gajah mada university press. kılıç, y., ata, h. a., & seyrek, i.h. (2015). financial literacy: a study of university students. journal of accounting and finance, april (66), 129-150. https://doi.org/10.25095/mufad.396535 lusardi, a., & mitchell, o. s. (2011). financial literacy around the world: an overview. journal of pension economics and finance, 10(4), 497–508. https://doi.org/10.1017/s1474747211000448 lusardi, a., & tufano, p. (2009). debt literacy, financial experience, and overindebtedness. nber working paper series. retrieved from http://www.nber.org/papers/w14808 mankiw, n.g. (2003). teori makro ekonomi. jakarta: gramedia pustaka. manurung, a. h. (2012). teori perilaku keuangan (behaviour finance). economis of management, 41(4), 1–13. margaretha, f., & sari, s. (2016). faktor penentu tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit di indonesia. journal of accounting and investment, 16(2), 132-144. https://doi.org/10.18196/jai.2015.0038.132-144 mitchell, o. s., & lusardi, a. (2015). financial literacy and economic outcomes: evidence and policy implications. the journal of retirement, 3(1), 107–114. https://doi.org/10.3905/jor.2015.3.1.107 naser, k., jamal, a., & khatib, k. (1999). islamic banking: a study of customer satisfaction and preferences in jordan. international journal of banking marketing, 17(3), 135-150. retrieved from http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/02652329910269275 otoritas jasa keuangan. (2019). laporan perkembangan keuangan syariah indonesia 2019: sinergi dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. retrieved from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangankeuangan-syariahindonesia/documents/laporan%20perkembangan%20keuangan% 20syariah%20indonesia%202019.pdf https://doi.org/10.1088/1757-899x/180/1/012254 https://doi.org/10.1088/1757-899x/180/1/012254 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.02.012 https://journal.uii.ac.id/cimae/article/view/12757 https://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2003/0703lead.pdf https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1498674 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007 https://doi.org/10.25095/mufad.396535 https://doi.org/10.1017/s1474747211000448 http://www.nber.org/papers/w14808 https://doi.org/10.18196/jai.2015.0038.132-144 https://doi.org/10.3905/jor.2015.3.1.107 http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/02652329910269275 https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/documents/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%202019.pdf https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/documents/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%202019.pdf https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/documents/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%202019.pdf https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/documents/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%202019.pdf gunawan, asmuni, & siregar islamic financial literacy and financial behavior: … journal of accounting and investment, 2021 | 516 perry, v. g., & morris, m. d. (2005). who is in control? the role of self-perception, knowledge, and income in explaining consumer financial behavior. journal of consumer affairs, 39(2), 299–313. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2005.00016.x remund, d. l. (2010). financial literacy explicated: the case for a clearer definition in an increasingly complex economy. journal of consumer affairs, 44(2), 276–295. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x robb, c. a., & woodyard, a. s. (2011). financial knowledge and best practice behavior. journal of financial counseling and planning, 22(1), 60–70. said, s., & amiruddin, a. m. a. (2017). literasi keuangan syariah di perguruan tinggi keagamaan islam (studi kasus uin alauddin makasar). jurnal studi islam al-ulum, 17(1). https://doi.org/10.30603/au.v17i1.29 santoso, s. (2017). menguasai statistik dengan spss 24. jakarta: pt. alex media komputindo. servon, l. j., & kaestner, r. (2008). consumer financial literacy and the impact of online banking on the financial behavior of lower-income bank customers. journal of consumer affairs, 42(2), 271–305. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2008.00108.x shobah, n. (2017). analisis literasi keuangan syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan sharia financial inclusion (studi pada mahasiswa ekonomi syariah uin sunan ampel surabaya. undergraduate thesis. universitas islam negeri sunan ampel surabaya. taofik, h., & hamdani, m. (2016). measuring islamic financial literacy. the 2nd international research conference on business and economics (ircbe), 1–4. thaler, r. h. (2017). integrating economics with psychology. the royal swedish academy of sciences, 1–37. retrieved from https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advancedeconomicsciences2017.pdf https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2005.00016.x https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x https://doi.org/10.30603/au.v17i1.29 https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2008.00108.x https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-economicsciences2017.pdf https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-economicsciences2017.pdf journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: research paper the effect of corporate governance mechanism on intellectual capital disclosure of high ic-intensive companies in indonesia and malaysia evi rahmawati*, naufal fadlurrahman, and firda shofia azzahra abstract: research aims: this study examines the effect of corporate governance mechanisms, such as board size, ceo duality, number of the audit committee, board gender, and family ownership, on intellectual capital disclosures. design/methodology/approach: the sample study was high intellectual capital (ic)-intensive companies listed on the indonesia stock exchange and malaysia stock during 2017-2018. research findings: for indonesia, the results revealed that the number of the audit committee and board size had a positive and significant effect on intellectual capital disclosures. meanwhile, in malaysia, the results showed that audit committees had a positive and significant effect on intellectual capital disclosures. theoretical contribution/originality: this study adds literature on the effect of corporate governance mechanisms on intellectual capital disclosure of high icintensive companies in the development of the country context. keywords: intellectual capital disclosure; corporate governance mechanism; high ic-intensive companies introduction the asean economic community (aec) emergence has made businesspeople do many ways to meet stakeholder expectations. one of them is by revealing the company’s competitive advantages. especially in a competitive economic environment globally, intellectual capital disclosure becomes essential for the company as it explains various activities (anggeline & novita, 2020). in 2017, indonesia's human capital index as part of intellectual capital was still low, with a score of 62.19. although malaysia's score was higher at 68.29, it was still below compared to other southeast asian countries, such as singapore, with a score of 73.28 (world economic forum, 2017). this matter indicates that companies in indonesia and malaysia still have low concern for capital intellectual. in this case, various factors, including corporate governance, can influence annual reports’ increasing relevance by disclosing intellectual capital. corporate governance (cg) also affects the level of intellectual capital disclosure (ahmed haji & mohd ghazali, 2013). affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: erahmawati77@gmail.com doi: 10.18196/jai.v23i1.10650 citation: rahmawati, e., fadlurrahman, n., & azzahra, f.s. (2022). the effect of corporate governance mechanism on intellectual capital disclosure of high ic-intensive companies in indonesia and malaysia. journal of accounting and investment, 23(1), 33-48. article history received: 21 dec 2020 revised: 12 jan 2021 18 oct 2021 accepted: 17 nov 2021 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=ihaywg4aaaaj&hl=en https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:erahmawati77@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10650 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.10650&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10650 rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 34 according to the organization for economic cooperation and development (oecd), corporate governance directs and regulates companies’ systems. the corporate governance mechanism variables include board size, ceo duality, audit committee, board gender, and family ownership. several previous studies have shown the influence of the cg mechanism on intellectual capital disclosure, as conducted by hidalgo et al. (2010), taliyang and jusop (2011), arifah (2012), and rodrigues, tejedo-romero, and craig (2016). rodigues et al. (2016) found that intellectual capital disclosure increased with firm size, multiple corporate governance models, industries listed on the sustainability index, and the board size to a maximum (excluding reduction in disclosure). meanwhile, intellectual capital disclosure decreased due to ceo duality and a higher proportion of independent directors on the board. moreover, there is little research on intellectual capital disclosure in developing countries (widarjo et al., 2019). therefore, this study aims to fill the lack of literature on intellectual capital in developing countries, such as indonesia and malaysia. building on previous research by rodrigues et al. (2016), this study used the variables measuring ceo duality, the board size, audit committee, gender board, and family ownership since some previous studies did not use these factors. furthermore, the theoretical contribution of this research is to add to the literature regarding the effect of corporate governance mechanisms on intellectual capital disclosure of high ic-intensive companies in indonesia and malaysia. practically, it can be used by companies to advise on the effect of corporate governance mechanisms on intellectual capital disclosure that can increase the company value for stakeholders. literature review and hypotheses development agency theory agency theory is a relationship that occurs between the principal with the agent (jensen & meckling, 1976). in this case, the principal assigns agents to do something on behalf of the principal. when running in their duties, the agents are given the authority to make decisions. in addition, the principal issues agency costs as costs for overseeing all actions that agents run. agency theory is also the basis for disclosing information on voluntary finance. thus, the disclosure can be used as a controller for agent performance. one of the consequences encourages agents to disclose voluntary disclosures, such as intellectual capital disclosure. agency theory can be extended to the disclosure of intellectual capital, in which extensive disclosure of intellectual capital provides more intensive monitoring for principals to reduce the opportunistic behavior of agents (li et al., 2008). previous research taliyang and jusop (2011) found that the audit committee as one of the corporate governance mechanisms had a significant and positive effect on intellectual capital disclosure. the study was conducted by involving companies listed in bursa malaysia that were randomly selected consisting of five industries: information technology, consumer product, industrial product, trading/services, and finance. the rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 35 research showed that adopting corporate governance, such as audit committees, could reduce agency problems. moreover, a study employing agency theory with a sample of malaysian glc’s listed in kuala lumpur composite index (klci) (azman & kamaluddin, 2012) uncovered that three corporate governance mechanisms, such as share concentration, cross directorship, and audit committee discover, had a positive effect on intellectual capital disclosure. in indonesia, a previous study with sample banking companies listed on the indonesia stock exchange (idx) in 2016 (anna & dwi, 2018) also found that firm size, audit committee, and board size had a significant and positive influence on intellectual capital disclosure. besides, according to agency theory, disclosure is a mechanism that can reduce costs resulting from conflicts between managers and shareholders (compensation contracts) and conflicts between companies and their creditors (debt contracts). the effect of board size on intellectual capital disclosure board size is the number of members of the board of directors. board size significantly affects efficiency, effectiveness, and management oversight (hidalgo et al., 2010). the board size in a company also has an impact on company performance. based on resourcebased theory, it is explained that the larger the board size will increase capabilities and provide a broader perspective in decision making. the larger the board size will also increase the monitoring capacity in handling organizational activities. it is supported by abeysekera (2010) and hidalgo et al. (2010) in kenya and mexico. previous research by hidalgo et al. (2010) revealed that when the board size reached 15 members, it would have a negative impact on the level of intellectual capital disclosure. besides, cerbioni and parbonetti (2007) and arifah (2012) found a negative effect between board size on intellectual capital disclosure. meanwhile, a study conducted by moeinfar et al. (2013) showed that board size was positively related to intellectual capital disclosure. in other words, the board size affected the intellectual capital disclosure. it means that the more the number of boards of directors in a company, the wider the intellectual capital disclosure (anggeline & novita, 2020). the board’s ability to control and drive added value will increase as the board members’ number increases. because of this, the larger the board size creates conducive conditions for increasing intellectual capital disclosure. based on the description above, the hypotheses that could be formulated are as follows: h1a: board size has a significant positive effect on the level of intellectual capital disclosure in indonesia. h1b: board size has a significant positive effect on the level of intellectual capital disclosure in malaysia. rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 36 the effect of ceo duality on intellectual capital disclosure ceo duality is a situation where the head of the board (cob) in a company also serves as ceo at the same time. in fact, the roles of the ceo and the cob should be separated as an international requirement for corporate governance. agency theory is a two-party relationship between principal and agent, and this theory suggests that companies should not be led by one party who plays two roles as ceo and cob (palanissamy, 2015). the duties’ separation purpose between the ceo and the cob is to reduce agency costs and increase transparency. it also will reduce the opportunity to withhold information that should be disclosed. previous research, rodrigues et al. (2016) unveiled that ceo duality negatively correlated to intellectual capital disclosure. in addition, taliyang and jusop (2011) revealed no relationship between ceo duality and intellectual capital disclosure in malaysia. based on the explanation above, the ceo and cob roles should be separated. a dominant personality in leading a company can give loss to shareholders’ interests, which is associated with insufficient disclosure. from the description above, the hypotheses that could be taken are as follows: h2a: ceo duality has a significant negative effect on the level of intellectual capital disclosure in indonesia. h2b: ceo duality has a significant negative effect on the level of intellectual capital disclosure in malaysia. the effect of the audit committee on intellectual capital disclosure an audit committee is an internal control mechanism that controls agency issues between managers and investors. the audit committee makes the relationship between the board and the internal auditors more effective. the audit committee also ensures that companies disclose information based on existing regulations to reduce agency costs. li et al. (2007) stated that the increasing number of audit committees shows the extent of intellectual capital disclosure. the audit committee is also an effective internal controller to increase intellectual capital's relevant value and disclosure (indah & handayani, 2017). the audit committee can be a part of a corporate governance mechanism that can influence the intellectual capital disclosure in a company (wahyuni & rasmini, 2016). moreover, the audit committee has a major responsibility in overseeing intellectual capital disclosure. it plays a control role in corporate governance mechanisms to increase disclosure related to firm value based on agency theory. it is reinforced (hardiani et al., 2017) that indicators of corporate governance mechanisms with audit committees had a positive effect on intellectual capital disclosure. the audit committee is also authorized to access records or information related to employees, funds, assets, and other resources related to their duties’ performance (bapepam, 2012). in addition, audit committees can be proxied by the total number of members on the audit committee; the more members, rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 37 the more knowledge and different skills can be shared and can reduce the potential shortage of human resources. based on the description above, the hypotheses that could be proposed are as follows: h3a: the audit committee has a significant positive effect on the level of intellectual capital disclosure in indonesia. h3b: the audit committee has a significant positive effect on the level of intellectual capital disclosure in malaysia. the effect of board gender (presence of female directors) on intellectual capital disclosure gender differences in the board of directors generate more competencies and expertise. gender composition is considered necessary in improving the collective intelligence of the board of directors in the eu corporate governance framework (ec, 2011). referring to resource-based theory, female directors’ existence will increase the diversity of opinions, improve decision-making and leadership styles, and present a competitive advantage by enhancing its image among stakeholder groups (burgess & tharenou, 2002; carter et al., 2003). according to krishnan and park (2005), women are considered to have cognitive feelings and a positive impact on the company’s value, encouraging information and resources’ disclosure, democratic leadership, and minimizing conflict. barako and brown (2008) found that the women’s presence on boards at kenyan banks positively correlated with the reporting level of corporate social information disclosed in annual reports. in this regard, one of the board’s roles is to determine the voluntary disclosure level, including intellectual capital disclosure. research conducted by fernandez-feijoo et al. (2012) in japan, australia, and the united kingdom showed that the proportion of female directors positively impacted voluntary disclosure. besides, a female director is considered capable of increasing the disclosure level of voluntary information. it is because this information disclosure will have a positive impact on increasing company value. based on the description above, the hypotheses that could be taken are as follows: h4a: board gender has a significant positive effect on the level of intellectual capital disclosure in indonesia. h4b: board gender has a significant positive effect on the level of intellectual capital disclosure in malaysia. the effect of family ownership on intellectual capital disclosure anderson and reeb (2003) asserted that family ownership could be called ownership of a company or business by which one or several members of the company's board are rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 38 defined by the family. according to lasturi sinaga and sudarno (2018) companies with large family ownership can reduce the occurrence of information asymmetry between the owner and the agent. this is because the dominating family ownership can act as a supervisor and implementer of the company's operational activities and provide encouragement to managers to disclose good intellectual capital. subsequent research conducted by woodcock and whiting (2009) stated that large share ownership would influence agency costs. supervisory actions taken by shareholders would reduce agency costs. one of the pressures shareholders exert on managers is the pressure to disclose information, such as intellectual capital information. besides, there are supervisory measures taken to prevent fraud by managers and inhibit conflicts and information asymmetry. based on the description above, the hypotheses that could be proposed are as follows: h5a: family ownership has a significant positive effect on the level of disclosure of intellectual capital in indonesia. h5b: family ownership has a significant positive effect on the level of disclosure of intellectual capital in malaysia. intellectual capital disclosure in indonesia and malaysia intellectual capital disclosure is a voluntary disclosure employed by management to reduce information assumptions. regarding this, territorial boundaries and the country’s legal system can be one of the factors that explain the voluntary disclosure level. web et al. (2008) affirmed that the relationship between globalization and voluntary disclosure could be related to the country’s legal system where the company comes from. these indexes have been employed for research in malaysia and adopted on malaysian culture. they are quite relevant because the cultural and business environments in indonesia and malaysia are almost the same, seeing indonesia and malaysia are developing countries, in which indonesia is still a lower-middle-income country, while malaysia is an uppermiddle-income country (djafar, 2012). companies originating from countries with the standard law system have a higher pressure than countries with civil law systems to make adequate disclosures. besides, globalization has the advantage of increasing the disclosure level for the common law system and civil law. in this case, indonesia uses the civil law system, while malaysia employs the common law system. research related to intellectual capital disclosure by comparing two different countries has been widely practiced. ulum et al. (2016) tested and compared intellectual capital disclosure at universities in indonesia and malaysia. there were no differences between universities in indonesia and malaysia in disclosing information related to intellectual capital disclosure. rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 39 based on the description above, the hypothesis that could be taken is as follows: h6: there are differences in the level of intellectual capital disclosure between indonesia and malaysia. research method research design the study used high intellectual capital intensive (high-ic intensive) companies listed on the indonesia stock exchange and the malaysia stock exchange. the sample period was during the year 2017 2018. the type of data used in this study was secondary data through the method documentation. this method took document data sources, such as annual reports and summaries of financial statements, as a sample study. in addition, intellectual capital disclosure variables used 40 disclosures indexes developed by ahmed haji and mohd ghazali (2013). these indexes have been employed for research in malaysia and adopted on malaysian culture. they are quite relevant because the cultural and business environments in indonesia and malaysia are almost the same, seeing indonesia and malaysia are developing countries, in which indonesia is still a lowermiddle-income country, while malaysia is an upper-middle-income country (djafar, 2012). moreover, there is little research on intellectual capital disclosure in developing countries (widarjo et al., 2019). on the other hand, there is a significant increase in the intellectual capital disclosure over three years, analyzed with external capital, human capital, and internal capital (oliveras et al., 2008). variable measurement the measurement of intellectual capital disclosure was classified into three categories: internal capital (nine items), external capital (17 items), and human capital (14 items) (ahmed haji & mohd ghazali, 2012). then, the corporate governance mechanism variables included board size, ceo duality, audit committee, board gender, and family ownership. besides, board size refers to the number of members on the company’s board of directors. in this study, the company board size was proxied by the total number of members on the board of directors (rodrigues et al., 2016). meanwhile, ceo duality is a condition in which the head of the board of a company is also the ceo at the same time. this study’s ceo duality was proxied by a dummy variable, with a value of 1 if duality occurs and 0 if otherwise. then, the audit committee refers to the number of members of the audit committee in a company. in this study, the company audit committee was proxied by the audit committee’s total number (ahmed haji, 2015). also, the board gender is the women’s presence on the company’s board of directors. this study’s board gender was proxied by a dummy variable, with a value of 1 if there are women and 0 if vice versa. rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 40 finally, family ownership refers to the total percentage of company ownership by family members at 10%. according to siregar (2008), 10% of ownership is considered significant control over the company. in this study, family ownership was proxied by a dummy variable, with a value of 1 if ≥ 10% share ownership of one of the board of directors’ family members, and the value is 0 if otherwise. sample determination the study used high intellectual capital intensive (high-ic intensive) companies listed on the indonesia stock exchange and the malaysia stock exchange. the sample period was during the year 2017 2018. the method utilized in determining the sample was purposive sampling with the following criteria: companies with high intellectual capital intensive (company classification according to gics) that published full annual reports in 2017 and 2018 and were listed on the indonesia stock exchange and malaysia stock exchange; the companies had complete data related to the research variables and 100 companies with the most considerable total assets. method of analysis multiple regression analysis was employed in this study to see the independent variable’s comparative effect on the dependent variable. the regression equation is as follows: icd = dual + bsize + accom + gen + famown + e (1) where icd: intellectual capital disclosure, dual: ceo duality, bsize: board size, accom: audit committee, gen: board gender, famown: family ownership, e: error. result and discussion this study used a sample of all high-intellectual capital of intensive companies listed on the indonesia stock exchange and the malaysia stock exchange. this study employed annual financial reports published in 2017 and 2018. based on the purposive sampling method stipulated before, the total sample size of high-ic intensive companies that met the criteria was 169 for indonesia and 194 for malaysia. in detail, the sample selection for indonesian companies was 317 indonesia companies with high intellectual capital intensive (company classification according to gics) that published full annual reports in 2017 and 2018 and listed on the indonesia stock exchange; 137 companies did not have complete data related to research variables so that the data sample was 180, minus 11 data outliers. meanwhile, in details, the sample selection of malaysian companies was 409 companies, with high intellectual capital intensive (company classification according to gics) that published full annual reports in 2017 and 2018 and listed on the malaysia stock exchange; 192 companies did not have complete data related to research variables so that the sample data was 217, minus 23 data outliers. rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … variable description descriptive statistical analysis was utilized to determine the data description, seen from the minimum value, maximum value, average value (mean), and standard deviation. table 1 descriptive statistics of indonesia and malaysia n minimum maximum mean std. deviation indonesia board size 169 3 13 6.20 2.29 audit committee 169 2 9 3.49 0.93 intellectual capital disclosure 169 0.48 0.78 0.59 0.07 valid n (listwise) 169 malaysia board size 194 4 14 8.36 2.13 audit committee 194 2 5 3.36 0.63 intellectual capital disclosure 194 0.30 0.88 0.58 0.12 valid n (listwise) 194 the descriptive statistic table of indonesia (table 1) shows the results of the descriptive statistics for 169 samples. the results revealed that the board size variable (bsize) had a minimum value of 3 and a maximum value of 13, with a mean value of 6. the audit committee variable (accom) had a minimum value of 2 and a maximum value of 9, with a mean of 3. for the ceo duality variable, of a total of 169 companies, 26 companies practiced ceo duality. for the board gender variable, out of 169 companies, there were 99 companies in which women were the members of the board of directors. for the family ownership variable, out of 169 companies, 33 had company ownership, with ≥10% owned by the board of directors and their families. then, the intellectual capital disclosure (icd) had a minimum value of 0.48 and a maximum value of 0.78, with a mean value of 0.5940 and a standard deviation of 0.06656. the descriptive statistic table of malaysia (table 1) displays the results of the descriptive statistics for 194 samples. the results uncovered that the board size variable (bsize) had a minimum value of 4 and a maximum value of 14, with a mean value of 8. the audit committee variable (accom) had a minimum value of 2 and a maximum value of 5, with a mean value of 3. for the ceo duality variable, out of 194 companies, five companies practiced ceo duality. for the board gender variable, from 194 companies, there were 123 companies, in which there were women on the board of directors’ membership. for the family ownership variable, of the 194 companies employed, 21 of them had company ownership ≥10% by the board of directors and their families. at last, the intellectual capital disclosure (icd) had a minimum value of 0.30 and a maximum value of 0.88, with a mean value of 0.5788 and a standard deviation of 0.12192. discussion of research results the regression analysis utilized was multiple regression. it aimed to determine the magnitude of the relationship between the dependent and independent variables, know journal of accounting and investment, 2022 | 41 journal of accounting and investment, 2022 | 42 rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … the relationship’s direction, and obtain a regression coefficient to determine whether the hypothesis was accepted (table 2). table 2 t-test for indonesia and malaysia b p values indonesia ceo duality -0.025 0.141 board size 0.010 0.000* audit committee 0.012 0.014* board gender -0.001 0.903 family ownership 0.022 0.067 malaysia ceo duality 0.014 0.802 board size 0.006 0.136 audit committee 0.042 0.004* board gender 0.022 0.228 family ownership 0.016 0.566 *significant at alpha 5% the effect of board size on the level of intellectual capital disclosure the first hypothesis results indicate that board size positively affected intellectual capital disclosure in indonesia. it shows that hypothesis 1a was accepted. based on resource dependence theory, it is explained that the greater the board size of directors will increase skills and provide a broader perspective in making decisions. the board size also provides increased supervisory capacity in regulating all organizational activities. it is supported by abeysekera (2010) and hidalgo et al. (2010) in kenya and mexico. even so, malaysia shows that board size did not positively affect intellectual capital disclosure in malaysia, indicating that hypothesis 1b was rejected. the difference in the use of financial standards and the legal environment is assumed to cause indonesia and malaysia’s research results. the rejection of hypothesis 1b is thought to be because more directors on the board will complicate the board’s decision-making. in addition, existing information is challenging to share and creates misunderstandings that lead to information asymmetry and agency problems. it also results in the spread of information more slowly and will reduce the usefulness of the information. besides, educational background and experience in managing companies also affect board members’ quality (abeysekera, 2010). the effect of ceo duality on the level of intellectual capital disclosure ceo duality refers to a condition where both the ceo and the chairman are the same person. in this study, the second hypothesis results signify that ceo duality between indonesia and malaysia did not affect the level of intellectual capital disclosure, so hypotheses 2a and 2b were rejected. these results are consistent with previous studies, where there was no relationship between duality and firm performance (berg & smith, 1978; rechner & dalton, 1989). the presence of duality in the company also did not affect rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 43 the level of intellectual capital disclosure. even so, duality can reduce company information. still, it can also improve company performance as it provides the company with ceos and chairpersons who have the knowledge and experience to make better decisions on time. in this research, ceo duality also did not influence icd in indonesia and malaysia. it assumes that because of the policies governing the ceo and the chairman, it must be separated. the malaysian code of ethics on corporate (mccg) recommends separating the ceo and chairman positions to ensure a balance of power and authorization so that no individual has the authority to make decisions. it is hoped that the code will lead to a more independent board that can provide essential checks and balances on management performance (rahman & haniffa, 2005). the effect of the audit committee on the level of intellectual capital disclosure the audit committee plays an essential role in ensuring that the financial disclosure processes follow applicable regulations (pwc, 2000). audit committees effectively oversee the company’s financial reporting and disclosure and limit opportunistic management behavior (akhtaruddin & haron, 2010). thus, the audit committee size will act as a powerful oversight tool to increase voluntary disclosures, such as intellectual capital. for the third hypothesis results, in indonesia and malaysia, it was shown that the number of audit committee members had a significant positive effect on the level of icd. it indicates that hypotheses 3a and 3b were accepted. this study’s results corroborate previous research that the audit committee size is a significant determinant of financial reporting quality ahmad‐zaluki and nordin wan‐hussin (2010) and ic disclosure practices (li et al., 2012). the audit committee and the icd level’s positive effect denotes that the audit committee size can spread information about what should be disclosed in the financial statements. audit committee skills can also indicate the advantages of releasing information on the hidden value of the firm. besides, large groups tend to be resourceful and cover individual weaknesses, resulting in an enhanced monitoring role (ahmed haji, 2015). the effect of board gender (existence of female directors) on the level of intellectual capital disclosure gender differences in the directors’ board result in more competence and expertise. based on the nature theory, men and women are born with different genetics, which affects the character and paradigm in making decisions. in this study, the fourth hypothesis results indicate that women’s presence on board membership did not affect the level of icd, so hypotheses 4a and 4b were rejected. in other words, board gender (existence of female directors) did not influence icd in indonesia and malaysia. it is assumed that women’s lack of influence is thought to be because women tend not to take risks as men; thus, women have a lower percentage in rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 44 some positions than men (charness & gneezy, 2007). these results align with swartz and firer (2005) research, which examined the effect of women’s board presence on firm performance. the effect of family ownership on the level of intellectual capital disclosure regarding the fifth hypothesis results, it was found that family ownership did not affect the level of icd in indonesia and malaysia. it is assumed to occur because of a concentrated ownership structure, where family members usually served as members of the board of directors or company management. there was a tendency that the company would be able to minimize agency problems in the company. therefore, the agency costs that arose did not reduce the company’s value and its performance. this result contradicts the research of garcía-ramos and garcía-olalla (2011), ibrahim and samad (2011), and maury (2006) which revealed that with family ownership, company performance could be improved for the better. intellectual capital disclosure in indonesia and malaysia the sixth hypothesis results indicated no difference in the level of intellectual capital disclosure in indonesia and malaysia. these results signify that hypothesis 6 was rejected. it is assumed that indonesia and malaysia have a lot in common. as asean members, they have implemented the asean economic community (aec) to improve its 56 member countries’ economies. these results are consistent with previous studies (ulum et al., 2016), where there was no significant difference between indonesian and malaysian in higher education. there was no difference since the number of ic in indonesian and malaysian higher education was relatively the same, only differed in how the items were presented. based on the imf (imf, 2016) in the world economic outlook report in october 2016, indonesia and malaysia were still developing countries. hence, developing new investments based on intangible assets can add value to the company and attract investors. conclusion the data analysis results showed that the audit committee had a significant and positive effect on intellectual capital disclosure in indonesia and malaysia. board size also had a significant and positive effect on indonesia’s intellectual capital disclosure. however, board size did not affect the level of intellectual capital disclosure in malaysia. then, ceo duality did not affect the level of intellectual capital disclosure in indonesia and malaysia. meanwhile, the audit committee had a significant positive effect on intellectual capital disclosure in indonesia and malaysia. besides, the presence of women on board members did not affect indonesia and malaysia’s intellectual capital disclosure level. family ownership also did not affect the level of intellectual capital disclosure in indonesia and rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 45 malaysia. at last, there was no difference in the level of intellectual capital disclosure in indonesia and malaysia. this research provides a theoretical contribution to agency theory development. this research results can also confirm agency theory in the alleged second hypothesis that ceo duality did not affect intellectual capital disclosure. it indicates that ceo and cob in the company must be separated because of differences in their respective roles. this theory emphasizes that companies cannot be led by one person who doubles as ceo and cob. however, this research was conducted with several research limitations, where these limitations could affect the study’s results. this study’s limitations are as follows. this study only compared two countries, indonesia and malaysia, and it was only conducted on companies listed on high intellectual capital (ic)-intensive companies listed on the indonesia stock exchange and malaysia stock during 2017-2018. based on these limitations, here are some suggestions for improvement in further research. further research can increase the number of samples used so that the study’s results can reflect the actual conditions. besides, further research can look for other variables that may be more relevant and affect intellectual capital disclosure. also, further research can use samples from other countries that are different from this study. references abeysekera, i. (2010). the influence of board size on intellectual capital disclosure by kenyan listed firms. journal of intellectual capital, 11(4), 504-518. retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.303.7477&rep=rep1&typ e=pdf ahmad‐zaluki, n. a., & nordin wan‐hussin, w. (2010). corporate governance and earnings forecasts accuracy. asian review of accounting, 18(1), 50–67. https://doi.org/10.1108/13217341011046006 ahmed haji, a. (2015). the role of audit committee attributes in intellectual capital disclosures. managerial auditing journal, 30(8/9), 756–784. https://doi.org/10.1108/maj-07-2015-1221 ahmed haji, a., & mohd ghazali, n. a. (2012). intellectual capital disclosure trends: some malaysian evidence. journal of intellectual capital, 13(3), 377–397. https://doi.org/10.1108/14691931211248927 akhtaruddin, m., & haron, h. (2010). board ownership, audit committees' effectiveness and corporate voluntary disclosures. asian review of accounting, 18(1), 68-82. https://doi.org/10.1108/13217341011046015 anderson, r. c., & reeb, d. m. (2003). founding-family ownership and firm performance: evidence from the s&p 500. the journal of finance, 58(3), 1301–1328. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00567 anggeline, e. m., & novita, n. (2020). implikasi mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan intellectual capital. jurnal akuntansi trisakti, 7(1), 55-74. https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6401 anna, y. d., & dwi, d.r. (2018). pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap intellectual capital disclosure serta dampaknya terhadap nilai http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.303.7477&rep=rep1&type=pdf http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.303.7477&rep=rep1&type=pdf https://doi.org/10.1108/13217341011046006 https://doi.org/10.1108/maj-07-2015-1221 https://doi.org/10.1108/14691931211248927 https://doi.org/10.1108/13217341011046015 https://doi.org/10.1111/1540-6261.00567 https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6401 rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 46 perusahaan. jurnal riset akuntansi dan keuangan, 6(2), 233-246. retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/jrak/article/view/11960 arifah, d. a. (2012). pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan intellectual capital: pada perusahaan ic intensive. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 9(2), 189–211. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.12 azman, h., & kamaluddin, a. (2012) corporate governance mechanisms and intellectual capital disclosure in malaysian glcs. proceeding 3rd international conference on business and economic research. bapepam. (2012). bapepam no kep-643/bl/2012, pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. retrieved from https://www.ojk.go.id/files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emitenpp/peraturan-lain/6.ix.i.5.pdf barako, d. g., & brown, a. m. (2008). corporate social reporting and board representation: evidence from the kenyan banking sector. journal of management & governance, 12(4), 309–324. https://doi.org/10.1007/s10997-008-9053-x berg, s. v., & smith, s. k. (1978). ceo and board chairman: a quantitative study of dual vs. unitary board leadership. directors & boards, spring: 34–39. burgess, z., & tharenou, p. (2002). women board directors: characteristics of the few. journal of business ethics, 37, 39–49. https://doi.org/10.1023/a:1014726001155 carter, d. a., simkins, b. j., & simpson, w. g. (2003). corporate governance, board diversity, and firm value. the financial review, 38(1), 33–53. https://doi.org/10.1111/1540-6288.00034 cerbioni, f., & parbonetti, a. (2007). exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: an analysis of european biotechnology companies. european accounting review, 16(4), 791–826. https://doi.org/10.1080/09638180701707011 charness, g., & gneezy, u. (2007). strong evidence for gender differences in investment. 122. https://doi.org/10.2139/ssrn.648735 djafar, f. (2012). dynamics of push and pull factors of migrant workers in developing countries: the case of indonesian workers in malaysia. journal of economics and behavioral studies, 4(12), 703–711. https://doi.org/10.22610/jebs.v4i12.370 european commission (ec). (2011). green paper the eu corporate governance framework. retrieved from https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/3eed7997-d40b-4984-8080-31d7c4e91fb2/language-en fernandez-feijoo, b., romero, s., & ruiz, s. (2012). does board gender composition affect corporate social responsibility reporting?. international journal of business and social science, 3(1), 31-38. retrieved from http://www.ijbssnet.com/journals/vol_3_no_1_january_2012/4.pdf garcía-ramos, r., & garcía-olalla, m. (2011). board characteristics and firm performance in public founderand nonfounder-led family businesses. journal of family business strategy, 2(4), 220–231. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2011.09.001 hardiani, a. n., ulum, i., & zubaidah, s. (2017). pengaruh mekanisme corporate governance terhadap luas pengungkapan modal intelektual: studi pada perusahaan sektor perbankan. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 6(1), 823–830. https://doi.org/10.22219/jrak.v6i1.5078 hidalgo, r. l., garcía-meca, e., & martínez, i. (2010). corporate governance and intellectual capital disclosure. journal of business ethics, 100(3), 483–495. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0692-x http://ejournal.upi.edu/index.php/jrak/article/view/11960 https://doi.org/10.21002/jaki.2012.12 https://www.ojk.go.id/files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten-pp/peraturan-lain/6.ix.i.5.pdf https://www.ojk.go.id/files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten-pp/peraturan-lain/6.ix.i.5.pdf https://doi.org/10.1007/s10997-008-9053-x https://doi.org/10.1023/a:1014726001155 https://doi.org/10.1111/1540-6288.00034 https://doi.org/10.1080/09638180701707011 https://doi.org/10.2139/ssrn.648735 https://doi.org/10.22610/jebs.v4i12.370 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eed7997-d40b-4984-8080-31d7c4e91fb2/language-en https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eed7997-d40b-4984-8080-31d7c4e91fb2/language-en http://www.ijbssnet.com/journals/vol_3_no_1_january_2012/4.pdf https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2011.09.001 https://doi.org/10.22219/jrak.v6i1.5078 https://doi.org/10.1007/s10551-010-0692-x rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 47 ibrahim, h., & samad, f. a. (2011). corporate governance mechanisms and performance of public-listed family-ownership in malaysia. international journal of economics and finance, 3(1). https://doi.org/10.5539/ijef.v3n1p105 indah, n., & handayani, s. (2017). pengaruh corporate governance terhadap intellectual capital disclosure. diponegoro journal of accounting, 6(3), 471-478. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19252 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x krishnan, h. a., & park, d. (2005). a few good women—on top management teams. journal of business research, 58(12), 1712–1720. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2004.09.003 lasturi sinaga, a., & sudarno, s. (2019). pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual. diponegoro journal of accounting, 7(4). retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25623 li, j., mangena, m., & pike, r. (2012). the effect of audit committee characteristics on intellectual capital disclosure. the british accounting review, 44(2), 98–110. https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.003 li, j., pike, r., & haniffa, r. (2008). intellectual capital disclosure and corporate governance structure in uk firms. accounting and business research, 38(2), 137–159. https://doi.org/10.1080/00014788.2008.9663326 li, j., pike, r.h., & haniffa, r.m. (2007). intellectual capital disclosure in knowledge rich firms: the impact of market and corporate governance factors. bradford university school of management working paper series. no. 07/06. retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/153513721.pdf maury, b. (2006). family ownership and firm performance: empirical evidence from western european corporations. journal of corporate finance, 12(2), 321–341. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.02.002 moeinfar, z., amouzesh, n., & mousavi, z. (2013). intellectual capital disclosure and corporate governance. international research journal of applied and basic sciences, 4, 19621965. retrieved from https://irjabs.com/files_site/paperlist/r_937_130727172316.pdf oecd. (2015). g20/oecd principles of corporate governance. oecd publishing, paris. https://doi.org/10.1787/9789264236882-en oliveras, e., gowthorpe, c., kasperskaya, y., & perramon, j. (2008). reporting intellectual capital in spain. corporate communications: an international journal, 13(2), 168–181. https://doi.org/10.1108/13563280810869596 palanissamy, a. (2015). ceo duality – an explorative study. european scientific journal, esj, 11(10). retrieved from https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/6677 pricewaterhouse coopers (pwc). (2011). audit committee effectiveness what works best, 4th edition. the institute of internal auditors research foundation. retrieved from https://www.pwc.com/jg/en/publications/audit-comm-effectiveness-what-worksbest-2011.pdf rahman, r. a., & haniffa, r. m. (2005). the effect of role duality on corporate performance in malaysia. corporate ownership and control, 2(2), 40-47. retrieved from https://www.readcube.com/articles/10.22495%2fcocv2i2p4 rechner, p. l., & dalton, d. r. (1989). the impact of ceo as board chairperson on corporate performance: evidence vs. rhetoric. academy of management perspectives, 3(2), 141–143. https://doi.org/10.5465/ame.1989.4274764 rodrigues, l. l., tejedo-romero, f., & craig, r. (2016). corporate governance and intellectual capital reporting in a period of financial crisis: evidence from portugal. https://doi.org/10.5539/ijef.v3n1p105 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19252 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2004.09.003 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25623 https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.003 https://doi.org/10.1080/00014788.2008.9663326 https://core.ac.uk/download/pdf/153513721.pdf https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.02.002 https://irjabs.com/files_site/paperlist/r_937_130727172316.pdf https://doi.org/10.1787/9789264236882-en https://doi.org/10.1108/13563280810869596 https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/6677 https://www.pwc.com/jg/en/publications/audit-comm-effectiveness-what-works-best-2011.pdf https://www.pwc.com/jg/en/publications/audit-comm-effectiveness-what-works-best-2011.pdf https://www.readcube.com/articles/10.22495%2fcocv2i2p4 https://doi.org/10.5465/ame.1989.4274764 rahmawati, fadlurrahman, & azzahra the effect of corporate governance mechanism … journal of accounting and investment, 2022 | 48 international journal of disclosure and governance, 14(1), 1–29. https://doi.org/10.1057/jdg.2015.20 swartz, n., & firer, s. (2005). board structure and intellectual capital performance in south africa. meditari accountancy research, 13(2), 145–166. https://doi.org/10.1108/10222529200500017 taliyang, s. m., & jusop, m. (2011). intellectual capital disclosure and corporate governance structure: evidence in malaysia. international journal of business and management, 6(12). https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n12p109 ulum, i., tenrisumpala, a., & wahyuni, e. d. (2016). intellectual capital disclosure: studi komparasi antara universitas di indonesia dan malaysia. akuntabilitas, 9(1), 13-26. https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3582 wahyuni, m.a., & rasmini, n.k. (2016). pengaruh mekanisme corporate governance pada pengungkapan modal intelektual (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia). buletin studi ekonomi, 48–59. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/22298 webb, k.a., cahan, s.f., & sun, j. (2008). the effect of globalization and legal environment on voluntary disclosure. the international journal of accounting, 43(3), 219-245. retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/72764834.pdf widarjo, w., rahmawati, r., bandi, b., & widagdo, a. k. (2019). underpricing and intellectual capital disclosure: evidence from indonesia. global business review, https://doi.org/10.1177%2f1465750319857017 woodcock, j., & whiting, r. h. (2009). intellectual capital disclosures by australian companies (working paper). afaanz conference. retrieved from http://hdl.handle.net/10523/1583 world economic forum. (2017). the global human capital report 2017. retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017 https://doi.org/10.1057/jdg.2015.20 https://doi.org/10.1108/10222529200500017 https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n12p109 https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3582 https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/22298 https://core.ac.uk/download/pdf/72764834.pdf https://doi.org/10.1177%2f1465750319857017 http://hdl.handle.net/10523/1583 https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017 journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper moderating role of financial policies on the relationship between tax aggressiveness and cash holding setu setyawan 1 *, dhaniel syam 1 , and ahmad juanda 1 abstract: research aims: this study aims to examine and analyze the effect of tax aggressiveness on cash holding, and financial policies (leverage, capital intensity, inventory intensity) can moderate tax aggressiveness on cash holding. design/methodology/approach: the population in this study was manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange for the 2016-2017 period. the sample selected in this study was 106 companies that met the sample criteria. the research data were analyzed using simple regression analysis and multiple regression analysis. research findings: the results of this study indicated that tax aggressiveness had a negative effect on cash holding, leverage had a significant negative effect in moderating the effect of tax aggressiveness on cash holding, the capital intensity had a significant positive effect in moderating the effect of tax aggressiveness on cash holding and inventory intensity had a positive significant effect in moderating the effect of tax aggressiveness on cash holding. theoretical contribution/originality: the inconsistency of previous studies regarding tax aggressiveness towards cash holding. this inconsistency is an important matter for further investigation, one of which is through the use of moderating variables that aim to measure strength. therefore, this study correlates financial policies, which are the policy of leverage, capital intensity, and inventory intensity in companies conducting tax aggressiveness which determines the level of cash holding as a source of the company’s fund. there is hardly any research that used leverage, capital intensity, and inventory intensity as moderating variables, particularly capital intensity and inventory intensity. practitioner/policy implication: this research is potentially relevant to academics, researchers, and management. by examining the factors that affect the level of cash holding given the role of financial policy, this study reveals the way for further investigation of this topic with a set of micro and macro variables. this study provides insight into the principles of financial policy in moderating corporate tax aggressiveness to influence cash holding decisions. keywords: cash holding; agresivitas pajak; leverage; capital intensity; inventory intensity introduction taxes are a significant source of state revenue and the most influential, even the highest, source of state revenue. according to data from the ministry of finance, state revenue from taxes accounts for 83.54 percent affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia *correspondence: setiawan@umm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i2.10862 citation: setyawan, s., syam, d. & juanda, a. (2021). moderating role of financial policies on the relationship between tax aggressiveness and cash holding. journal of accounting and investment, 22(2), 410-425. article history received: 15 jan 2021 revised: 04 mar 2021 26 mar 2021 accepted: 06 apr 2021 https://scholar.google.co.id/citations?user=4w1ybciaaaaj&hl=en https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57195611409 https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ https://akuntansi.umm.ac.id/ mailto:setiawan@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10862 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.10862&domain=pdf setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 411 of total state revenue in 2020, while the remaining 16.45 percent comes from non-tax sources. the tax is mostly used to fund public infrastructure in indonesia. if a large number of taxpayers fail to comply with their tax obligations, it would be impossible for the state to carry out its functions. taxes are often abused by businesses in indonesia, to lower their tax payments through tax aggressiveness, thus reducing state revenues, impairing infrastructure growth, and causing disparities in people's welfare. businesses minimize their tax liabilities by actively lowering tax burdens, either by legal means, such as tax avoidance or by unlawful means, such as tax evasion. however, not all tax planning activities are illegal; nevertheless, the more loopholes a business exploits to evade taxes, the more malicious the business becomes. on the one side, tax aggressiveness increases the preventive motive for corporate cash holdings (anisa & muid, 2017). on the other hand, tax aggressiveness will impose financial constraints on the company, affecting its cash holding policy (balakrishnan, blouin, & guay, 2011). the reason for the company's cash holdings is not often used as a benchmark for aggressiveness but is frequently used as a proxy for the continuation of the company's processes or investment (melinda, 2013). companies can save money by tax evasion, but they must plan for the possibility that they will have to pay tax shortages and late fees in the future when audited by tax authorities. cash holdings are the funds that a company accumulates to carry out its regular operations. companies must be able to handle cash effectively to ensure liquid transactions and prompt payment of commitments, as well as the viability of future investments (beckhart & keynes, 1936). in the case of going public companies in indonesia between 2016 and 2017, several companies experienced an increase in cash as presented in table 1. table 1 the companies experienced increase in cash holding no company name increase cash holding average increase 2016 2017 1 pt. indofood 12 % 22 % 17 % 2 pt. telkom 9 % 13 % 11 % 3 pt. astra 15 % 17 % 16 % 4 pt. samporna 13 % 20 % 16.5 % 5 pt. siantar top 4 % 10 % 6 % 6 pt. indo mobil 12 % 20 % 16 % data source: www.idx.co.id fluctuations in cash and cash equivalents can be attributed to a variety of factors, one of which is when the company experiences financial constraints (fazzari et al., 1988), (schiantarelli, 1996), (saltari & travaglini, 2001), (edwards, schwab, & shevlin, 2015). companies will choose to invest using internal funds, namely cash, and cash equivalents when the costs of reaching external funding are higher. the amount of cash and cash equivalents will be valuable for companies that have financial constraints (denis & sibilkov, 2010). external financing can be used to raise cash holdings by a variety of means, including liquidating existing properties, increasing sales, and reducing the number of dividends to be paid by the company (opler et al., 1999). setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 412 when a company experiences a cash surplus, the manager (commissioner, director) may employ several legal policies in the application of tax aggressiveness to minimize the tax burden that must be paid. reduced tax payments are equivalent to the corporation attempting to raise its net profit after taxes. as tax costs decrease, the amount of cash paid to the tax authorities decreases. non-paid contributions add to the company's current funds and can be used to contribute when the company is unable to obtain capital externally (edwards et al., 2015). a cash surplus policy creates problems for the company as an unproductive agent for investors (hanlon, maydew, & saavedra, 2017). investors would expect that the company's spending will be less effective (denis & sibilkov, 2010). the free cash flow theory (jensen, 1986) explained that companies have the discretion to increase the number of assets and obtain jurisdiction over the compan y's investment decisions. a high degree of cash ownership increases managerial power and allows managers to use cash and cash equivalents for personal gain, which can be counterproductive to shareholders' interests (ferreira & vilela, 2004). as a result, investors put pressure on businesses to be tax aggressive, as one of the side effects of tax aggressiveness is the existence of cash held by the business that is directly used to pay taxes. the more aggressive a company is with taxes, the more cash it holds. several previous research examined the tax aggressiveness of cash holdings empirically, including (hanlon et al., 2007), (wang, 2015), (anisa & muid, 2017). according to previous studies, the more tax aggressive a business is, the greater its cash and cash equivalents. according to their report, cash and cash equivalents are higher due to precautionary motives, due to tax uncertainty. tax aggressiveness carried out by the company has a positive effect on the level of cash holding. on the other hand, tax aggressiveness had a detrimental effect on cash holdings, as shown in the studies by (chen et al., 2014), (tambunan & septiani , 2017), (kurniawan & nuryanah, 2017), which revealed that the higher the tax aggressiveness, the lower the cash retained in the company. since the company distributes dividends to shareholders and lowers cash holdings, tax aggressiveness results in lower agency costs. this demonstrates that managers perform in the best interests of shareholders. consistent study findings may be established by incorporating additional moderating variables to ascertain the source of the inconsistency. this inconsistency may be the result of a company's financial policies, specifically its debt, capital intensity, and inventory intensity. if a company has a high level of leverage, it is reasonable to assume that it would have a large cash reserve due to the high risk of default. financially constrained companies will retain more cash holding. the results of the study conducted by (alicia et al., 2020) disclosed that the use of debt-based funding would result in interest charges, forcing the company to have the cash to repay the debt. since past-due debts will incur increased expenses if they are not paid. besides, leverage has a negative relationship with cash holding, a study conducted by (wijaya, et al., 2010) showed that businesses that can easily access financing from debt can maintain a low level of cash. thus, leverage can moderate the impact of tax aggressiveness on cash holdings, so that setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 413 management pursues tax aggressiveness by debt funding and businesses accumulate greater cash reserves to mitigate the risk of financial stress (guney, ozkan, & ozkan, 2007). another essential aspect to consider when it comes to cash holdings is capital intensit y and inventory intensity. capital intensity, or the intensity of fixed assets, is the amount of money invested in fixed assets by a company. the amount of capital invested by a company in fixed assets is typically expressed as the ratio of fixed assets to revenue. inventory intensity is a component of the capital intensity ratio, which is a measure of an investment activity carried out by a company that is correlated with inventory investment (ardyansah & zulaikha, 2014). inventory intensity can be defined as the amount of money a company invests in its supplies. thus, in principle, the higher the capital intensity and inventory intensity ratios, the greater the potential cash flow of the company, since a high capital intensity ratio means that the business has sufficient cash available from sales for operating financing and fund placement on fixed assets. companies with highly volatile cash flows also store large sums of cash in order to anticipate liquidity problems, which, if they occur, may result in external financing costs. the greater the difference in the cash flow of a company, the more likely it is that the company will face a shortage of liquid assets (ozkan & ozkan, 2004). according to agency theory, a company's cash flow will change as a result of managers' interference, who use these assets for personal benefit. the organization would be forced to choose between losing investment opportunities and incurring agency costs as a result of excessive cash ownership, as described in the free cash flow theory (nguyen & nguyen, 2018). as a result of their tax evasion, companies can retain cash and cash equivalents that are used to pay taxes. according to this explanation, capital intensity and inventory intensity can moderate tax aggressiveness toward cash holdings. this research contributes in two ways. first, this research is expected to support the agency theory. agency theory is used to understand why company executives can behave not in the best interests of shareholders, but in their own, resulting in a conflict of interest. where capital holdings are involved, the cash flow of the business may be affected by the intervention of managers who use these assets for personal benefit. second, this research is expected to contribute to and become a factor in deciding cash holding policies aimed at increasing cash holding in order to attract investors, as well as in decisionand policy-making aimed at maximizing cash holding, it also needs to pay careful attention on tax aggressiveness to cash holdings through the use of financial policies as a moderating element in order to maintain financial stability while maintaining cash holdings for both internal and external parties. setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 414 literature review and hypotheses development agency theory agency theory is a concept to describe the contractual relationship between principals and agents. the principal party is the one who appoints the other party, namely the agent, to carry out all of the principal's activities in his capacity as a decision maker (raharjo, 2007). agency relationship as a contract with one or more principals involving agents to perform some services for them by delegating decision-making authority to agents (jensen & meckling, 1976). in this situation, the agent has access to all of the company's records, in contrast to the principals. indeed, this information must be communicated to the capital owner, so that the capital owner is aware of the company's situation. it is alleged that in cases of tax aggressiveness, information has been concealed from shareholders, resulting in information asymmetry (chen et al., 2014). as a result, investors lack adequate details about the company's recent condition. company managers can behave not in the best interests of shareholders, but in their own, resulting in a conflict of interest. if it is correlated with cash holdings, the cash flow of the business can change as a result of managerial interference in the use of these assets for personal benefit. this can be explained using the free cash flow theory by (jensen, 1986). according to the free cash flow theory a high degree of cash ownership will increase the flexibility of managers and give managers the opportunity to use cash and cash equivalents for their personal gain. the company would be forced to choose between losing investment opportunities and incurring agency costs as a result of excessive cash ownership, as described in the free cash flow theory (nguyen & nguyen, 2018). due to tax aggressiveness,companies can retain cash and cash equivalents that are used to pay taxes. investors will impose restrictions on managers' ability to store surplus cash and cash equivalents by requesting that businesses refrain from being too tax aggressive. the effect of tax aggressiveness on cash holding according to agency theory, tax aggressiveness ultimately benefits the agent, specifically the manager, who has access to more information than the business owner. managers attempt to conceal this opportunistic activity by limiting access to such company-specific information. (kim et al., 2010). this exacerbates the asymmetry of information between the agent and the owner, resulting in the transfer of the company's assets to the agent. (dhaliwal et al., 2011). in this case, the most liquid asset is cash which is predicted to be the asset that is mostly transferred by the agent, as argued by (dhaliwal et al., 2011) that while tax savings as a result of aggressive actions to reduce tax burdens favor companies by raising cash flow, this effect can be reversed because tax aggressiveness encourages managers to participate in more opportunistic behavior, resulting in increased losses for company owners. setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 415 studies conducted by (wang, 2015) and (hanlon et al., 2017), revealed that the greater a company's tax aggressiveness, the greater its capital and cash equivalents. according to their report, cash and cash equivalents are more expensive due to prudential reasons and tax uncertainty. a study by (edwards et al., 2015) disclosed the similar outcomes, but the exposure to increases in cash and cash equivalents was solely due to company financial constraints. since tax aggressiveness allows companies to conserve cash and cash equivalents. thus, companies use tax aggressiveness as a means of replenishing cash and cash equivalents. overall, tax aggressiveness increases a company's preventive benefits while simultaneously exposing it to financial constraints. based on the above discussion, the research hypothesis is as follows: h1: tax aggresiveness has a positif effect on cash holding. tax aggressiveness and cash holding are moderated by financial policies (leverage, capital intensity and inventory intensity) modigliani and miller's (mm) tax theory is a continuation of the mm tax theory. whereas mm concludes in this theory that using debt as a means of financing would result in tax savings because debt generates an interest expense that can be used to reduce the amount of taxes that must be paid (brigham, houston, & yulianto, 2006). if a company has a significant level of leverage, it is reasonable to assume that it would have a lot of cash on hand due to the high risk of default. financially constrained companies will retrain more cash holding. the result of the study conducted by (alicia, et al., 2020) disclosed that using debt funding would result in interest expense, forcing the company to have cash to repay the debt. since past-due debts will incur increased expenses if they are not paid. as a result, management engages in tax avoidance by debt financing, and companies seek to accumulate greater cash reserves to hedge against financial stress (guney et al., 2007). a study by (wijaya, et al., 2010) revealed that leverage has a negative effect on a company's cash holding, which means that the more leverage a company has, the lower its cash position. if a company can easily raise capital through debt, it can have a small amount of cash on hand. other essential issues related to cash holding are capital intensity and inventory intensity. capital intensity correlates with investments in forms of fixed assets (novitasari, ratnawati, & silfi, 2017) explained that if the number of fixed assets owned by the company is high, it will result in high depreciation expense which will automatically cause the company's profits to decrease. the amount of company capital that is invested in the company's fixed assets is usually measured using the ratio of fixed assets divided by sales. inventory intensity is part of the capital intensity ratio, which is an investment activity carried out with a company that is associated with investment in the form of inventory (ardyansah & zulaikha, 2014). inventory intensity is a measurement of how much inventory the company is investing in (musyarrofah & amanah, 2018). thus, in theory, the higher the capital intensity and inventory intensity ratios, the greater the company's potential cash flow would be, since a high capital setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 416 intensity ratio implies that the business has sufficient cash available from sales for operating financing and funding fixed asset placement. according to agency theory, a company's cash flow will change as a result of managers' interference, who use these assets for personal benefit. the organization would be forced to choose between losing investment opportunities and incurring agency costs as a result of excessive cash ownership, as described in the free cash flow theory (nguyen & nguyen, 2018). due to tax avoidance, companies can retain cash and cash equivalents that are used to pay taxes. according to this explanation, capital intensity and inventory intensity can moderate tax aggressiveness toward cash holdings. the following study hypotheses are based on the discussion above: h2: leverage moderates the relationship between tax aggressiveness and cash holding. h3: capital intensity moderates the relationship between tax aggressiveness and cash holding. h4: inventory intensity moderates the relationship between tax aggressiveness and cash holding. research method population and research sample this type of research is associative research. associative research is a type of research that aims to analyze the relationship between one variable and another. the population of this sample consists of manufacturing sector companies that were publicly traded on the indonesian stock exchange between 2016 and 2017. purposive sampling was used to choose the sample in compliance with the study's goals, those that meet the requirements were 212 companies. table 2 sample selection criteria number the company is a go public manufacturing company that is listed and consistently listed on the idx for the period 2016-2017 193 the company does not have data related to the variables used in this study. (43) companies that have lost during the last 5 years, because if they have suffered losses, the company will receive tax compensation or not be taxed (44) total companies as samples 106 observation year 2 number of samples 212 source: author estimation setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 417 operational definion and variable measurement dependent variable dependent variable in this study is tax aggressiveness which was calculated using cash effective tax rate (cetr) stated by (hanlon & heitzman, 2010). the formula to calculate cash etr is as follows: cash etr = the cash effective tax rate (etr) is calculated using the amount of cash tax paid by the company in the current year. cash tax charged is the cash tax paid by company i in year t, as determined by the financial statements of the company. pretax income is the income before taxes earned by company i in year t, as determined by the financial statements of the company. independent variable independent variable in this study is cash holding. cash holding can be calculated using the ratio of cash and cash equivalents to total assets (ogundipe, ogundipe, & ajao, 2012). moderating variabie the leverage ratio or solvency ratio is a ratio used to measure the extent to which the company's assets are financed from debt. in this study the leverage calculation according to (kasmir, 2013) can be measured using the following formula: capital intensity can be defined as how much the company invests its fixed assets. in this study, the capital intensity calculation according to (sartono, 2001) uses the following formula: inventory intensity is a measurement of how much inventory is invested in the company. on the other hand, companies that have large stocks will have a large burden or require large costs to manage these preparations. psak no. 14 explains that additional costs arising from the company's investment in the company in stocks must be excluded from the cost of supplies and recognized as costs in the period in which the costs occur. the inventory intensity calculation according to (hery, 2016) uses the following formula: setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 418 data analysis technique data analysis is used to conduct analytical tests in a variety of ways. descriptive statistics are used to characterize the profile of the survey company's data, which includes the average or mean value, the minimum or maximum value, and the standard deviation (ghozali, 2016). meanwhile, this study's data analysis employed two regression models to examine the influence of independent variables on the dependent variable: simple linear regression and multiple linear regression (multiple regression). simple linear regression analysis was used to determine the impact of tax aggressiveness on the cash position of the company. the equation for simple linear regression is as follows: ap= α + β1ch1 + e the regression analysis result stage is a coefficient for each independent variable. this study uses a simple linear regression analysis method and multiple linear analysis. multiple regression models can be used to test the effect of leverage, capital intensity, and inventory intensity to moderate the effect of tax aggressiveness on cash holding. the equation for multiple linear analysis is as follows: ap= ap= explanation: ap = tax aggresiveness α = constante β = regression coefficent ch = cash holding l = leverage ci = capital intensity ii = inventory intensity e = error coefficient result and discussion descriptive statistics this analysis examines one independent variable, cash holdings, as well as moderating variables, leverage, capital intensity, and inventory intensity. descriptive variables were used to describe the data, which consisted of 106 samples for manufacturing companies. the researcher explains the data being tested after determining the number of samples to be used and taking measurements of these variables. the following calculations were performed using the results of data processing with spss version 23.0. setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 419 table 3 statistik deskriptif variable n minimum maximum mean std. deviation tax aggressiveness (y) 212 .04 .76 .2618 .1176 cash holding (x1) 212 .01 .64 .1694 .0975 leverage (x2) 212 .06 1.2 .5759 .3496 capital intensity (x3) 212 .04 .81 .3701 .1741 inventory intensity (x4) 212 .01 .98 .2529 .1653 table 3 summarizes the study findings. tax aggressiveness ranges from 0.04 percent to 0.76 percent, with an average of 0.26 percent and a standard deviation of 0.1176 percent. this means that tax evasion is concentrated at 0.26 with a 0.11 standard deviation. these findings suggest that indonesia's tax aggressiveness is still below 50%, at 26%, and therefore considered reasonable in consideration of the amount of corporate tax payments. cash holding has a mean of 0.17 and a standard deviation of 0.97. its minimum value is 0.01 and its maximum value is 0.64. this demonstrates that indonesia's cash holding companies are still limited. a healthy cash balance of between 8% 10% of total assets is needed to fund the company's operating activities. this indicates that cash holdings are concentrated at 0.16 with a 0.09 deviation. while the moderating variable, leverage, ranges from 0.06 to 1.2, with an average of 0.57 and a standard deviation of 0.3496. this indicates that the leverage is concentrated at 0.57 with a 0.34 standard deviation. this demonstrates that companies in indonesia only have a small amount of leverage. capital intensity ranges from 0.04 to 0.81, with a mean of 0.37 and a standard deviation of 0.17. this indicates that capital intensity is concentrated at 0.37 with a 0.17 standard deviation. this demonstrates that the proportion of fixed assets in the form of investment for business operations is still limited in indonesia. inventory intensity ranges from 0.01 percent to 0.98 percent, with an average of 0.26 percent and a standard deviation of 0.16 percent. this indicates that inventory intensity is concentrated at 0.26, with a 0.16 standard deviation. this demonstrates that the proportion of preparations in company assets in indonesia is still small, as shown by a sample of manufacturing companies, and thus it is entirely reasonable if stocks are high. classical assumption the classical assumption test is consists of three stages: normality of data, multicollinearity, and heteroscedasticity. the non-parametric kolmogrogrov test was used to determine normality. kolmogrov smirnov z (1sampe k-s) and the test results indicate that the sig. is 0.188, indicating that the residual value is normally distributed or meets the normality test criteria. meanwhile, the multicollinearity test revealed that the independent variables in this analysis had a variance inflation factor (vif) less than 10, indicating that there are no signs of multicollinearity between the independent variables. the heteroscedasticity test reveales that each variable has a sig value greater than 0.05, indicating that there is no heteroscedasticity. in other words, the assumption of non-heteroscedasticity that has been evaluated is fulfilled. setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 420 hyphotesis testing table 4 summary of t-test results hypothesis sig. coefficient conclusion h1 : tax aggressiveness has a positive effect on cash holding 0.047 -0.193 unsupported h2 : leverage moderates the correlation between taz aggressiveness on cash holding 0.010 -0.074 unsupported h3 : capital intensity moderates the correlation between tax aggressiveness on cash holding 0.024 0.320 supported h4: inventory intensity moderates the correlation between tax aggressiveness on cash holding 0.018 0.210 supported the effect of tax aggresiveness on cash holding the findings of the simple regression study indicated a negative association between cash holdings and tax aggressiveness. the lower the cash holdings value, the more aggressive the company. as a result, it refuted the first hypothesis. the negative impact of tax aggressiveness is reinforced by agency theory, which states that managers take opportunistic behavior as a result of the presence of company cash. aggressiveness results in lower agency expenses when the corporation distributes dividends to shareholders and reduces cash holdings. additionally, the more stringent the tax policy, the less cash is held in the company, but is held in other ways. this is to avoid detection of the company's cash surplus. aggressive businesses typically protect their assets by transferring cash from the parent company to subsidiaries through transfer pricing or other policies. this is facilitated by indonesia's implementation of a policy granting dgt access to corporate and individual accounts for the purpose of tax collection. this strategy would undoubtedly enable businesses to conserve their properties, including cash. as a result, cash holdings will decline. this study supports the research by (tambunan, et al., 2017) stated that tax aggressiveness had a negative effect on the company's cash holding. this is due to agency conflicts, tax aggressiveness will lead to lower agency costs. the trade-off theory is in line with the agency theory which says that managers take opportunistic actions from the existence of a company's cash holding. since the corporation distributes dividends to shareholders and lowers cash holdings, tax aggressiveness results in lower agency costs. this demonstrates that managers behave in the best interests of shareholders. leverage moderates the correllation between tax aggresiveness on cash holding the results of the hypothesis test indicated that the leverage variable has a negative impact on moderating the effect of tax aggressiveness on cash holdings. on the basis of these findings, it can be concluded that the greater the company's leverage, then the effect of tax aggressiveness in rising cash holdings is negative. increased debt combined with a decline in the cetr value means that the business is engaging in low aggressiveness. setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 421 this study supports the research by (wenyao, 2007). companies who use this debt as a replacement for corporate cash are able to reduce the asymmetry of company information, lowering agency costs and encouraging companies to refrain from taxaggressive conduct that is not in the shareholders' best interests. if a business has a high degree of debt, it is reasonable to assume that it would have a lot of cash on hand due to the high risk of default. financially constrained businesses will retain more cash holding. the results of the study conducted by (alicia, et al., 2020) disclosed that the use of financing in the form of debt will result in an interest expense to be paid, thus requiring the company to provide cash to pay the debt. capital intensity moderates the correlation between tax aggressiveness towards cash holding the intensity capital variable demonstrates a positive effect in moderating the effect of tax aggressiveness on cash holdings. on the basis of these findings, it can be concluded that the higher the capital intensity of the company, the more positive the impact of increasing cash holdings on tax avoidance. capital intensity has a positive impact on tax evasion. a rise in the capital intensity value followed by a decline in the cetr value suggests that the business is engaging in high aggressiveness. this study is in line with the research by (ardyansah & zulaikha, 2014) which states that companies with high fixed assets will have a low amount of tax expense compared to companies that have low total assets, this is due to high depreciation expenses which will automatically cause company profits to decrease. it can be concluded that capital intensity is one of the company's strategies to carry out tax aggressiveness and substitution for the need for funds as cash holding that is used to pay short-term obligations and distribute cash in the form of dividends to shareholders because of tax aggressiveness, it will increase the amount of cash holding. the effect of inventory intensity on agresivitas pajak the intensity capital variable shows that the variable intensity capital variable in moderating the effect of tax aggressiveness on cash holding has a positive effect. this shows that inventory intensity has an influence on tax aggressiveness, that it can be seen that the amount of company cash holding has increased due to inventory intensity. based on these results, it can be said that inventory intensity has a positive effect on tax aggressiveness with the interpretation that the higher the inventory intensity value will increase the cetr value. so, it can be concluded that the higher the company's inventory intensity, the effect on tax aggressiveness in increasing cash holding is positive. it is consistent with the study by (ardyansah & zulaikha, 2014) that businesses that invest in inventory in the warehouse would incur storage and repair costs, resulting in a rise in company expenditures and a decrease in company income. it can be inferred that intensity capital is one of the company's techniques for tax aggressiveness and replacement for the need for funds as cash holdings used to pay short-term obligations setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 422 and allocate cash to shareholders in the form of dividends. as a result of tax aggressiveness, the amount of cash holdings would increase. conclusion the aim of this study is to analyse the effects of tax aggressive on cash holdings and moderating variables, specifically financial policy as measured by capital intensity, inventory intensity, and leverage. based on the results of research data analysis and discussion, it can be concluded that tax aggressiveness has a negative effect on cash holding. according to agency theory, there is a conflict of interest. this suggests that there has been a conflict of interest between managers and shareholders in the agency relationship. since the company distributes dividends to shareholders and lowers cash holdings, tax aggressiveness results in lower agency costs. capital intensity, inventory intensity, and leverage serve as proxy variables for financial policy variables by moderating tax aggressiveness against cash holdings. leverage has a negative effect in moderating the effect of tax aggressiveness on cash holding. this is consistent with agency theory, which states that companies that use debt as a replacement for corporate cash holdings minimize corporate knowledge asymmetry, thus lowering agency costs and encouraging companies to rein in tax aggressive behavior that is not in the best interests of shareholders. capital intensity and inventory intensity have a positive effect in moderating the effect of tax aggressiveness on company cash holding. according to agency theory, managers engage in tax aggressiveness because of agency problems. this occurs as a result of managers desiring the same ownership as shareholders. this is one of the company's strategies for pursuing tax aggressiveness and substituting cash holdings for the need for funds to pay short-term obligations and allocate cash to shareholders in the form of dividends, as tax aggressiveness increases the amount of cash holdings. academics, researchers, and management can find the research useful. by analyzing the factors that affect cash holdings in light of the position of financial policy, this study paves the way for future research using a variety of micro and macro variables. this study sheds light on the financial policy concepts necessary to moderate company tax aggressiveness to influence cash holding decisions small differences in cash holdings can be explained by variations in tax aggressiveness, leverage, capital intensity, and inventory intensity, as shown by this research model. numerous limitations apply to this analysis. to begin, this study discovered that while leverage is not a pure moderating variable, future research is expected to combine it with other variables. second, since the population is concentrated in manufacturing, it has not yet had a significant effect on the degree of generalization, it is hoped that additional researchers will explore other populations, such as services, banking, and mining. third, since this analysis only covers a two-year duration, from 2016 to 2017, it is suggested that future researchers add or extend the research period. setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 423 references alicia, r., putra, j., fortuna, w., felin, & purba, m. i. (2020). pengaruh growth opportunity, leverage dan firm size terhadap cash holding perusahaan properti dan real estate. owner: riset dan jurnal akutansi, 4(2), 322-329. https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.219 anisa, n., & muid, d. (2017). analisis pengaruh agresivitas pajak terhadap cash holding dan nilai perusahaan. diponegoro journal of accounting, 6(4), 14-22. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18191 ardyansah, d., & zulaikha, z. (2014). pengaruh size, leverage, profitability, capital intensity ratio dan komisaris independen terhadap effective tax rate (etr). diponegoro journal of accounting, 3(2), 371-379. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6110 balakrishnan, k., blouin, j. l., & guay, w. r. (2011). does tax aggressiveness reduce financial reporting transparency? ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1792783 beckhart, b. h., & keynes, j. m. (1936). the general theory of employment, interest and money. political science quarterly, 51(4), 600-603. brigham, e.f., houston, j.f., & yulianto, a.a. (2006). dasar-dasar manajemen keuangan : fundamentals of financial management (buku 2). jakarta: salemba empat. chen, x., hu, n., wang, x., & tang, x. (2014). tax avoidance and firm value: evidence from china. nankai business review international, 5(1), 25–42. https://doi.org/10.1108/nbri-10-2013-0037 denis, d. j., & sibilkov, v. (2009). financial constraints, investment, and the value of cash holdings. review of financial studies, 23(1), 247–269. https://doi.org/10.1093/rfs/hhp031 dhaliwal, d. s., li, o. z., tsang, a., & yang, y. g. (2011). voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: the initiation of corporate social responsibility reporting. the accounting review, 86(1), 59–100. https://doi.org/10.2308/accr.00000005 edwards, a., schwab, c., & shevlin, t. (2015). financial constraints and cash tax savings. the accounting review, 91(3), 859–881. https://doi.org/10.2308/accr-51282 fazzari, s. m., hubbard, r. g., petersen, b. c., blinder, a. s., & poterba, j. m. (1988). financing constraints and corporate investment. brookings papers on economic activity, 1, 141-206. https://doi.org/10.2307/2534426 ferreira, m. a., & vilela, a. s. (2004). why do firms hold cash? evidence from emu countries. european financial management, 10(2), 295–319. https://doi.org/10.1111/j.1354-7798.2004.00251.x ghozali, i. (2016). aplikasi analisis multivariete dengan program ibm spss 23. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. guney, y., ozkan, a., & ozkan, n. (2007). international evidence on the non -linear impact of leverage on corporate cash holdings. journal of multinational financial management, 17(1), 45–60. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2006.03.003 hanlon, m., & heitzman, s. (2010). a review of tax research. journal of accounting and economics, 50(2), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 hanlon, m., maydew, e. l., & saavedra, d. (2017). the taxman cometh: does tax uncertainty affect corporate cash holdings? review of accounting studies, 22(3), 1198– 1228. https://doi.org/10.1007/s11142-017-9398-y hery, h. (2016). analisis laporan keuangan. jakarta: grasindo. https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.219 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18191 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6110 https://doi.org/10.2139/ssrn.1792783 https://doi.org/10.1108/nbri-10-2013-0037 https://doi.org/10.1093/rfs/hhp031 https://doi.org/10.2308/accr.00000005 https://doi.org/10.2308/accr-51282 https://doi.org/10.2307/2534426 https://doi.org/10.1111/j.1354-7798.2004.00251.x https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2006.03.003 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 https://doi.org/10.1007/s11142-017-9398-y setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 424 jensen, m. c. (1986). agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. the american economic review, 76(2), 323-329. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.99580 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x kasmir, k. (2013). analisis laporan keuangan (1 ed.). jakarta: rajawali persada. kim, h.-r., lee, m., lee, h.-t., & kim, n.-m. (2010). corporate social responsibility and employee–company identification. journal of business ethics, 95(4), 557–569. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0440-2 kurniawan, m. i., & nuryanah, s. (2017). the effect of corporate tax avoidance on the level of corporate cash holdings: evidence from indonesian public listed companies. australasian accounting, business and finance journal, 11(4), 38–52. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.4 melinda, c. (2013). analisis pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap jumlah kas yang dipegang perusahaan dan penilaian perusahaan (perusahaan yang terdaftar di bei periode tahun 2011. undergraduate thesis. universitas indonesia. musyarrofah, e., & amanah, l. (2017). pengaruh kepemilikan manajerial, levarage dan size terhadap cash effective tax rate. jurnal ilmu dan riset akuntansi, 6(9), 1-16. retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1593 nguyen, a., & nguyen, t. (2018). free cash flow and corporate profitability in emerging economies: empirical evidence from vietnam. economics bulletin, 211-220. retrieved from http://www.accessecon.com/pubs/eb/default.aspx?topic=abstract&paperid=eb17-00746 novitasari, s., ratnawati, v., & silfi, a. (2017). pengaruh manajemen laba,corporate governance dan intensitasmodal terhadap agresivitas pajak perusahaan. jurnal online mahasiswa fakultas ekonomi, 4(1), 1901-1914. retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/13314 ogundipe, l. o., ogundipe, s. e., & ajao, s. k. (2012). cash holding and firm characteristics: evidence from nigerian emerging market. journal of business, economics and finance (jbef), 1(2). retrieved from http://www.pressacademia.org/journals/jbef/archives/volume-1-issue-2 opler, t., pinkowitz, l., stulz, r., & williamson, r. (1999). the determinants and implications of corporate cash holdings. journal of financial economics, 52(1), 3-46. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(99)00003-3 ozkan, a., & ozkan, n. (2004). corporate cash holdings: an empirical investigation of uk companies. journal of banking & finance, 28(9), 2103-2134. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2003.08.003 raharjo, e. (2007). teori agensi dan teori stewarship dalam perspektif akuntansi. jurnal ilmiah ekonom, 2, 37-46. https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/22 saltari, e., & travaglini, g. (2001). financial constraints and investment decisions. scottish journal of political economy, 48(3), 330–344. https://doi.org/10.1111/1467-9485.00202 sartono, a. (2001). manajemen keuangan teori dan aplikasi. yogyakarta: bpef. schiantarelli, f. (1996). financial constraints and investment: methodological issues and international evidence. oxford review of economic policy, 12(2), 70–89. https://doi.org/10.1093/oxrep/12.2.70 tambunan, d. n., & septiani , a. (2017). pengaruh penghindaran pajak terdap cash holding perusahaan dengan leverage dan return on asset (roa) sebagai variabel moderasi. diponegoro journal of accounting, 6, 263-274. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18679 https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.99580 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1007/s10551-010-0440-2 https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.4 http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1593 http://www.accessecon.com/pubs/eb/default.aspx?topic=abstract&paperid=eb-17-00746 http://www.accessecon.com/pubs/eb/default.aspx?topic=abstract&paperid=eb-17-00746 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/13314 http://www.pressacademia.org/journals/jbef/archives/volume-1-issue-2 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(99)00003-3 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2003.08.003 https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/22 https://doi.org/10.1111/1467-9485.00202 https://doi.org/10.1093/oxrep/12.2.70 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18679 setyawan, syam & juanda moderating role of financial policies on the relationship … journal of accounting and investment, 2021 | 425 wang, l. (2015). tax enforcement, corporate tax aggressiveness, and cash holdings. china finance review international, 5(4), 339–370. https://doi.org/10.1108/cfri-12-2014-0099 wenyao, l. (2007). the determinants of cash holdings: evidence from chin ese listed companies. retrieved from http:// www.seiofbluemountain.com wijaya, puspo, l. r., & wibawa, a. (2010). pengaruh keputusan investasi, keputusan. simposium nasional akuntansi xiii purwokerto 1010. https://doi.org/10.1108/cfri-12-2014-0099 http://www.seiofbluemountain.com/ layout januari 2014 pendahuluan pemerintah selaku pihak yang diberi kepercayan oleh warga negara dalam menge-lola dana yang ada telah melakukan reformasi sistem pengelolaan keuanga dengan mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negarayang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertang-gungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. pemerintah juga mengeluarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi simda dan kualitas laporan keuangan skpd mohammad alfian* magister akuntansi universitas sebelas maret, jl. ir. sutami no. 36a, surakarta, jawa tengah, 57126, telp: +62271-647481, indonesia. *corresponding author, e_mail address: alfian_fee20@yahoo.co.id abstract this study aims to identify factors that affect the implementation of simda and quality of financial statements in local government working units (skpds) in yogyakarta city. the population in this study is the government sectors in the city of yogyakarta. the sample in this study were taken by purposive sampling method apocalypse. the hypothesis was analyzed using structural equation model (sem). the result of this research indicates top management supports and the quality of the input data have positive influence on implementation simda. keywords: simda; working units; financial statements abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan simda dan kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (skpd) pemerintah daerah di kota yogyakarta. populasi dalam penelitian ini skpd pemerintah di kota yogyakarta. sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive metode sampling kiamat. hipotesis dianalisis dengan menggunakan structural equation model (sem). hasil penelitian ini menunjukkan dukungan manajemen puncak dan kualitas input data memiliki pengaruh positif pada pelaksanaan simda. kata kunci: simda; skpd; laporan keuangan pemerintah no. 71 tahun 2010 yang menggantikan pp no. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (sap). pp 71 tahun 2010 menyatakan bahwa sap merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. tujuan utama reformasi sistem pengelolaan keuangan sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (arfianti, 2011). hal tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menja-lankan aktivitas pengelolaan keuangan peme-rintah pusat atau daerah. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi2 bentuk pertanggungjawaban pemerin-tah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode yaitu dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd). laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan pemerintah no.71 tahun 2010. tujuan diterapkannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan peningkatan kualitas infor-masi laporan keuangan. kualitas informasi laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada (sukmaningrum, 2012). sejalan dengan hal tersebut al-hiyari et al. (2013) menytakan bahwa kualitas informasi akuntansi dipengaruhi oleh dukungan manajemen puncak, kualitas data input, kualitas sumberdaya manusia dan sistem informasi akuntansi. bastian (2010) menyatakan bahwa organisasi sektor publik yang ada di indonesia pada umumnya memiliki kualitas informasi akuntasi yang kurang baik. informasi yang kurang baik tersebut tidak dapat diandalkan sebagai bahan pertim-bangan untuk membuat keputusan setelah periode pelaporan. kurang baik nya kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sedikitnya pemerintahan daerah yang mempe-roleh opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) yang dilakukan oleh bpk. hal tersebut dapat dilihat dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2012 yang dikeluarkan oleh bpk pada bulan september 2012 yang memeberikan informasi bahwa hanya 12% kabupaten dan 25% kota atau sebanyak 36 kabupaten dan 21 kota dari 313 kabupaten dan 85 kota di lkpd yang diaudit oleh bpk yang memperoleh opini wtp. menurut bpkp tidak diperolehnya opini wtp disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut adalah adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/ daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (sap), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi sdm pengelola keuangan pada pemerintah daerah. lpkd merupakan gabungan dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh skpd – skpd yang ada pada daerah tersebut, dengan kata lain jika kualitas lkpd kurang baik hal tersebut merupakan cerminan kurang baiknya kualitas laporan kuangan yang dihasilkan skpd pada daerah tersebut. pemerintah beserta pihak-pihak yang terkait berusaha dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, hal tersebut tercermin dengan dikeluarkannya pp 71 tahun 2010 yang menggantikan pp 24 tahun 2005 dengan mengubah basis akuntansi menjadi basis akrual guna mening-katkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan. menurut christensen (2002) menyatakan reformasi akuntansi pemerintahan menjadi langkah pertama dari kebijakan modernisasi pemerintah untuk organisasi publik. oleh karena itu, pelaksanaan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi memainkan peran penting dan dominan dalam pelaksanaan dan keberhasilan new public management (npm) berikutnya praktik dan teknik dalam organisasi publik. jika reformasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang dirasakan maka tujuan dan harapan memasyarakatkan reformasi tersebut akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukung dan memfasilitasi mereka dalam pengambilan keputusan (christensen, 2002). vol. 16 no.1 januari 2015 3 sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai alat kontrol yang menghasilkan informasi internal. rostami dan mongadam (2010) menyatakan bahwa teknologi infor-masi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. pada saat sia yang terintegrasi dengan ti yang digunakan oleh organisasi dalam pengolahan data yang ada tidak berjalan dengan baik dapat mengkasilkan output yang dapat melemahkan kinerja dari organisasi tersebut. devi (2013) menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi suatu perusa-haan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan. bpkp dalam hal ini memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah program aplikasi komputer yang diberinama simda (sistem informasi manajemen keuangan daerah) yang mulai diperkenalkan pada tanggal 29 agustus 2006. program aplikasi ini dikembangkan oleh bpkp guna membantu pengelolaan keua-ngan daerah baik di tingkat skpkd (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat skpd (entitas akuntansi). adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. namun berda-sarkan pengamatan yang dilakukan devi (2013) pada skpd yang ada di lingkungan pemkab kulon progo menemukan bahwa simda tidak berjalan seperti yang diharapkan, hal tersebut disebabkan oleh : 1) simda belum sepenuhnya digunakan secara optimal, yang menyebabkan penerapan simda oleh skpd belum dapat membantu mencapai tujuan organisasi pemda secara maksimal. 2) kurangnya kesiapan skpd menerima dan mengaplikasikan software keua-ngan terintegrasi seperti simda untuk melakukan prosedur akuntansi. 3) belum adanya kepastian tentang soft-ware yang dijadikan standar (default software) dalam prosedur akuntansi, yang menyebabkan masih beragamnya bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh skpd, hal ini jelas menyulitkan pengguna laporan keu-angan tersebut dalam hal pengambilan keputusan. 4) kemampuan penguasaan pengoperasian simda yang belum merata di setiap skpd, software ini menuntut penggunanya tidak hanya fasih dalam akuntansi tetapi juga dalam peng-gunaan komputer. 5) masih banyak ditemukan pegawai skpd yang lebih memilih meng-gunakan kertas kerja manual atau dengan ms.excell untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dirasa lebih mudah daripada menggunakan simda. penerapan simda pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan dalam lingkungan peme-rintah daerah tersebut. dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut diharap-kan informasi akuntansi tersebut dapat digu-nakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang ada pada organisasi tersebut. berdasar-kan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini jurnal akuntansi & investasi4 dimaksudkan untuk menguji hubungan tingkat pemahaman peng-guna, kualitas data, dan dukungan manajemen terhadap implementasi simda dan kualitas laporan keuangan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis tingkat pemahaman pengguna pemahaman pemakai tentang teknologi informasi menentukan keberhasilan suatu sistem informasi, sebaliknya ketidaktahuan atau kecemasan pemakai terhadap sistem yang baru dapat menyebabkan kegagalan dalam menggunakan teknologi informasi. peningkatan pemahaman pemakai mengenai sistem informasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi informasi (sunarti dan nur, 1998). hasil penelitian hargo (2001) menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap implementasi teknologi informasi. zhou (2010) menyatakan bahwa kualitas tenaga kerja akuntansi mempengaruhi pelaksanaan sistem informasi akuntansi. al-hiyari et al. (2013) menyatakan bahwa tingkat pemahaman pekerja berpengaruh positif terhadapkualitas informasi akuntansi, dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: h 1a : tingkat pemahaman pengguna berpe-ngaruh positif terhadap implementasi simda. h 1b : tingkat pemahaman pengguna berpe-ngaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. kualitas data seluruh proses menghasilkan data (pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data) harus berjalan dengan baik agar kualitas data yang digunakan dapat diproses dengan baik. al-hiyari et al. (2013) menyatakan bahwa proses produksi data harus berjalan dengan baik agar mencapai hasil yang berkualitas, sejalan dengan hal tersebut rahayu (2012) menyatakan bahwa data yang berkualitas dapat mempengaruhi output dari sia. xu (2009) menyatakan bahwa kualitas output sia bergantung dari input yang ada. dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: h 2a : kualitas data berpengaruh positif terhadap implementasi simda. h 2b : kualitas data berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keua-ngan. dukungan manajemen puncak menurut cooper (2006) komitmen manajemen adalah keterterlibat manajemen dalam dan mempertahankan perilaku dalam pencapaian tujuan organisasi. peningkatan komitmen manajemen terhadap perkemba-ngan sistem akuntansi maka akan berdampak langsung terhadap kualitas implementasi sia, thong et al. (1996) menyatakan bahwa jika tingkat dukungan manajemen puncak rendah maka manajemen puncak tidak mungkin terlibat dalam aspek pelaksanaan sia seperti (tanggapan terhadap rekomendasi konsultan, atau memantau proyek pengem-bangan sia tersebut), mereka menemukan bahwa komitmen manajemen meningkatkan efektivitas sistem informasi karena mereka menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pengembangan sia. rahayu (2012) meneliti pengaruh komitmen manajemen terhadap kualitas data dan sia, ia menemukan bahwa komitmen manajemen dan kualitas data bersamasama memiliki efek yang memadai tentang sistem informasi akuntansi, meskipun kontribusi komitmen manajemen terhadap kualitas data yang perlu ditingkatkan, ia juga menemukan kurangnya atas dukungan manajemen untuk pelatihan dan pendanaan untuk pengembangan sumber daya. dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: h 3a : dukungan manajemen puncak ber-pengaruh vol. 16 no.1 januari 2015 5 positif terhadap imple-mentasi simda. h 3b : dukungan manajemen puncak ber-pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. implementasi simda menurut grande et al. (2011) sia didefinisikan sebagai alat yang ketika dimasukkan ke dalam bidang teknologi informasi dan sistem (it) yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan dan pengendalian topik yang terkait dengan bidang ekonomi-keuangan perusahaan. sejalan dengan hal tersebut, salehi et al. (2010) menyatakan sistem informasi akuntansi meningkatkan kinerja individu dalam meng-hasilkan laporan keuangan yang berkualitas. xu (2003) menyatakan bahwakualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang buruk dapat memiliki efek buruk pada pengambilan keputusan, misalnya kesalahan dalam informasi mengenai persediaan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah oleh para manajer sehingga kelebihan persediaan atau di persediaan yang memiliki dampak yang parah pada profitabilitas perusahaan dan kepuasan pelanggan. kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dievaluasi dengan empat atribut akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan dan konsis-tensi, sejalan dengan mcleod et al. (2007) menyatakan bahwa kualitas informasi diukur dengan empat dimensi yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu dan kelengkapan. dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: h 4 : implementasi simda berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. metode penelitian jenis data sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. menurut hartono (2013) menyatakan sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. data primer dalam penelitian ini berupa opini dan informasi dari responden yang diperoleh dengan memberikan kuisioner yang telah disusun kepada responden. kuisioner akan diberikan secara langsung kepada responden sehingga peneliti dapat menjelaskan mengenai penelitian yang akan dilakukan serta cara pengisian kuesioner. kesibukan yang dimiliki responden menye-babkan responden memerlukan waktu yang tidak singkat untuk melakukan pengisian kuisioner. populasi penelitian populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah skpd di lingkungan pemerintahan kota yogyakarta yang menggunakan simda dalam penyusunan laporan keua-ngan. penentuan populasi ini diharapkan mampu merepresentasikan populasi yang lebih besar, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan dengan baik. faktor lain yang mempengaruhi penentuan populasi dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti (usman et al., 2014). sempel penelitian sampel pada penelitian ini diambil dengan metode purposive judgment sam-pling. kriteria – kriteria dalam pemilihan samole yaitu: (1) skpd dilingkungan kota yogyakarta; (2) skpd yang memiliki bagian keuangan atau akuntansi; dan (3) skpd menggunakan simda dalam penyusunan laporan keuangan. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu metode pengumpulan dan analisis data yang berupa jurnal akuntansi & investasi6 opini dari subyek yang diteliti (responden) melalui tanya-jawab (hartono, 2013) analisis data latan dan ghozali (2012) menyatakan bahwa analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode partial least square (pls). pls dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval, rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. pls juga digunakan untuk mengukur hubungan setiap indikator dengan konstruknya. selain itu, dalam pls dapat dilakukan uji bootstrapping terhadap struktural model yang bersifat outer model dan inner model. karena dalam penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur setiap konstruknya, dan juga model pengukuran bersifat struktural, maka diputuskan menggunakan pls (nazaruddin, 2013). hasil dan pembahasan tingkat pengembalian kuesioner kuisioner yang kembali adalah sebanyak 99 kuisioner dari 100 kuisioner yang disebarkan dari tanggal 16 oktober 2014 sampai dengan 16 desember 2014. dari kuisioner yang telah kembali, seluruh kuisioner dapat digunakan karena kuisioner tersebut diisi secara lengkap oleh responden. kuisioner yang dapat diolah lebih lanjut berjumlah 99 buah, sehingga tingkat usable respon rate penelitian ini adalah sebesar 99 persen. jenis kelamin responden dari 99 responden, sebagian besar responden wanita, yaitu sebanyak 64 respon-den atau 70 persen, dan sebanyak 35 responden atau sebesar 30 persen adalah pria. tingkat pendidikan responden dari 99 responden, sebanyak 1 responden atau sebesar 1 persen adalah s2, 31 responden atau 31,2 persen adalah s1, 29 responden atau 29,3 persen adalah diploma 3 (d3) dan 38 responden atau 38,5 persen adalah lulusan lainnya. analis data merancang model pengukuran (outer model) tahap ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang menghu-bungkan indikator dengan variabel latennya. indikator dalam penelitian ini adalah reflektif karena indikator variabel laten mempengaruhi indikatornya untuk itu digunakan 3 tahap pengukuran menurut latan dan ghozali (2012) yaitu: discriminant validity evaluasi yang dilakukan adalah melihat square root of average variance extracted (ave). model pengukuran dinilai berdasar-kan pengukuran cross loading dengan konstruk. jika kolerasi konstruk dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. jika nilai lebih tinggi daripada nilai kolerasi di antara konstruk, maka discriminant validity yang baik tercapai. menurut latan dan ghozali (2012) sangat direkomendasikan apabila ave lebih besar dari 0,5. berikur adalah rumus untuk menghitung ave: dimana: adalah faktor loading (convergent validity), dan = 1. fornnel dan larcker dalam latan dan ghozali (2012) menyatakan vol. 16 no.1 januari 2015 7 bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan nilai composite reliabity ( ). tabel 1. nilai ave berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan bantuan software smartpls 2.0 m3 yang dapat dilihat pada tabel 1 didapatkan bahwa nilai ave untuk semua konstruk > 0,50. sehingga dapat memenuhi syarat validitas konvergen. composite reliability untuk menentukan composite reliability, apabila nilai composite reliability > 0,8 dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan > 0,6 dikatakan cukup reliable (chin, 1998; ghozali, 2012). berikut rumus untuk menghitung composite reliability (): tabel 2. composite reliability berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan bantuan software smart-pls 2.0 m3 yang dapat dilihat pada tabel 2 didapatkan bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk > 0,70. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliable atau dengan kata lain memenuhi uji reliabilitas. cronbach alpha dalam pls, uji reliabilitas diperkuat dengan adanya cronbach alpha dimana konsistensi setiap jawaban diujikan. cronbach alpha di katakan baik apabila 0,5 dan dikatakan cukup apabila 0,3. tabel 3. nilai crombach alpha nilai cronbach alpha yang dihasilkan semua konstruk sangat baik yaitu > 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk reflektif adalah reliable atau memenuhi uji reliabilitas. namun demikian menurut latan dan ghozali (2012) cronbach alpha yang dihasilkan oleh pls sedikit under estimate sehingga disarankan untuk menggunakan composite reliability atau dillion-goldstein’s. merancang model struktural (inner model) model struktural dievaluasi dengan menggunakan r-square (r²) untuk konstruk dependen, stone-geisser q-square test untuk predictive relevane dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur structural. r² dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. dari hasil analisis, ditemukan nilai r-square untuk variabel isimda menunjukan hasil 0,902 hal ini berarti dukungan manajemen puncak, kualitas data, dan tingkat pengetahuan peng-guna mempengaruhi jurnal akuntansi & investasi8 implementasi simda sebesar 90,2 persen, hal tersebut menunjukan bahwa 9,8 persen faktor atau variabel lain yang mempengaruhi implementasi simpda pada skpd yang ada di kota yogyakarta. sedangkan nilai r-square untuk variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,793 hal tersebut menunjukan bahwa implemen-tasi simda, dukungan manajemen puncak, kualitas data, dan tingkat pengetahuan pengguna mempengaruhi laporan keuangan sebesar 79,3 persen, sehingga masih ada 20,7 persen variabel atau faktor lain yang memepengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh skpd yang ada di kota yogyakarta. a. konversi diagram jalur ke sistem persamaan iner model inner model menentukan spesifikasi hubu-ngan antara konstruk laten satu dengan konstruk laten lainnya. persamaan inner model: outer model outer model menentukan spesifikasi hubu-ngan antara konstruk laten dan indikatornya. persamaan outer model: dimana: x dan y = matriks variable manifest yang berhubungan dengan laten ekso-gen dan endogen. dan = matriks koefisien. dan = matriks outer model residu. uji hipotesis (resampling bootstraping) berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95 persen, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar () = 5 persen = 0,05. dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.98 (latan dan ghozali, 2012). sehingga, menurut (latan dan ghozali 2012) jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel [t-statistik < 1.98], maka ho diterima dan ha ditolak. jika nilai t-statistik lebih besar atau gambar 1. konstruksi diagram jalur vol. 16 no.1 januari 2015 9 sama dengan t-tabel [ t-statistik > 1.98], maka ho ditolak dan ha diterima. berdasarkan path coefficients pada tabel 5 dapat dilihat bawa hanya hipotesis 2 a dan hipotesis 3 a yang diterima. hal tersebut dapat terlihat nilai tstatistik sebesar 2,91 untuk 2,17 untuk h 2a yaitu dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap implementasi simda dan h 3a yaitu kualitas data berpengaruh positif terhadap implementasi simda. sedangkan hipotesis lain tidak terdukung. hal tersebut dapat terlihat pada nilai t-statistics < 1,98. simpulan penelitian ini dilakukan pada skpd yang ada di kota yogyakarta. responden dari penelitian ini berjumlah 99 dari 19 skpd. berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dukungan manajemen puncak, kualitas data dan tingkat pemahaman pengguna secara bersama–sama mempe-ngaruhi implementasi simda sebesar 90,2 persen, hal tersebut berarti bahwa 9,8 persen terdapat variabel atau faktor lain yang mempengaruhi implementasi simda. duku-ngan manajemen puncak, kualitas data, tingkat pemahaman pengguna dan implemen-tasi simda secara bersama–sama mem-pengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 79,3 persen, sehingga masih ada 20,7 persen variabel atau faktor lain yang memepe-ngaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh skpd yang ada di kota yogyakarta. penelitian ini juga menunjukan hubu-ngan signifikan positif antara kualitas data dengan implementasi simda dan hubungan signifikan positif antara dukungan mana-jemen puncak dengan implementasi simda, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh rahayu (2012) dan al-hiyari et al. (2013). namun, tingkat pemahaman pengguna tidak berpengaruh positif terhadap implementasi simda hal tersebut idak sejalan dengan alfian (2014). sedangkan dukungan manajemen puncak, kualitas data, tingkat pemahamam pengguna dan imple-mentasi simda secara parsial tidak berpe-ngaruh positif terhadap kulaitas laporan keuangan hal tersebut sejalan dengan sukmaningrum (2012). peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang meliputi; pertama, sampel penelitian yang diambil oleh peneliti sebagai obyek penelitian hanya pegawai negeri sipil (pns) yang bekerja pada skpd di lingkungan pemerintahan kota yogyakarta saja, sehingga hasil yang diperoleh kurang dapat mewakili pegawai negeri sipil (pns) yang bekerja pada skpd di lingkungan peme-rintahan daerah lainnya. peneliti membatasi daerah pengambilan sampel karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga., kedua, sampel yang diambil oleh peneliti adalah organisasi sektor publik, sehingga kesimpulan penelitian ini belum tentu sama jika penelitian dilakukan pada organisasi di sektor lainnya. ketiga, pengukuran seluruh variabel penelitian ini berdasarkan kepada persepsi responden, sehingga dapat menimbulkan masalah tabel 4. hipotesis jurnal akuntansi & investasi10 apabila persepsi responden tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. hal ini dapat menimbulkan response bias. saran yang peneliti berikan diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. penelitian selanjutnya diharapkan untuk tidak membatasi daerah pengambilan sampel hanya pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili populasi yang lebih luas. selain itu, sebaiknya sampel penelitian tidak hanya terbatas pada organisasi sektor publik saja, tetapi diperluas sehingga dapat meliputi organisasi di sektor lain. banyak faktor-faktor dalam implemen-tasi sistem informasi lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, akan tetapi tidak digunakan dan diteliti dalam penelitian ini. penelitian selanjutnya diharap-kan dapat memasukkan faktor-faktor tersebut untuk diteliti, misalnya umur, jenis kelamin, pegaruh lingkungan kerja, manfaat sistem informasi, serta faktor-faktor lainnya. peneliti juga menyarankan untuk tidak hanya mendasarkan pengukuran variabel penelitian pada persepsi responden saja. pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya terbatas pada penyebaran kuisioner saja, tetapi dapat pula dilakukan melalui wawancara. kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuisioner sebaiknya juga dila-kukan. hal ini akan menghindarkan response bias, karena responden dapat menanyakan secara langsung mengenai item pertanyaan yang kurang dipahami. daftar pustaka alfian, m. 2014. analisis faktor pendukung implemetasi simda dan penga-ruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada skpd (penelitian pada skpd di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kulon progo). paper dipresentasikan di 3rd economics & business research festival 2014. al-hiyari, a., m. h. h. al-mashregy, n. k. n. mat, dan j. m. alekam. 2013. factors that affect accounting information system implementation and accounting information quality: a survey in university utara malaysia. american journal of economics, 3 (1), 27-31. arfiati, d. 2011. analisis faktor – faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang). skripsi, universitas diponegoro. bastian, i. 2010. akuntansi sektor publik suatu pengantar, edisi ketiga. jakarta: penerbit erlangga. chin, w. w. 1998. the partial least squares approach to structural equation modeling. modern methods for business research, 295 (2), 295-336. cooper, d. (2006). the impact of manage-ment’s commitment on employee behavior: a field study. proceedings of the 7th professional development conference & exhibition, kingdom of bahrain, 40-47. devi, v. f. 2013. pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah (penelitian pada skpd di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kulon progo). skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. endraswari, r. m. 2006. faktorfaktor yang mempengaruhi aplikasi tekno-logi infoemasi dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan (studi pada ukm kerajinan tangan bantul, yogyakarta). tesis, universitas diponegoro. grande, e.u., r. p. estébanez dan c. m. colomina. 2011. the impact of accounting information systems (ais) on performance measures: empirical evidence in spanish smes. the international journal of digital accounting research, 11, 25-43 hargo, u. 2001. studi eksplorasi tentang penyebaran ti untuk usaha kecil dan menengah. jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, 16 (2), 153– 163. hartono, j. 2013. metodologi penelitian bisnis salah kaprah dan pengalamanpengalaman, edisi kelima. yogyakarta: bpfe. fakultas ekonomi dan bisnis ugm. latan, hengky dan ghozali, imam. 2012. partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 2.0 m3. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. mc. leod, r. dan g. p. schell. 2007. management information systems, tenth edition.upper saddle river new jersey 07458: pearson/ prentice hall. nazaruddin, i. 2013. pengaruh ideologi etis, personal benefit dan komitmen profesional terhadap perilaku manajemen laba: sebuah studi eksperimen. jurnal akuntansi dan investasi. 14 (2), 111-126. peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. peraturan pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan pemerintahan daerah. peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. rahayu, s. k., 2012. the factors that support the implementation of accounting information system: a survey in bandung and jakarta’s taxpayer offices. journal of global management, 4 (1), 25-52. sajady, h., m. dastgir dan h. h. nejad. 2008. evaluation of effectiveness of accounting information systems. international journal of information science and technology, 6 (2), 49-59. salehi, m, v. rostami dan a. mogadam 2010. usefulness of accounting information system in emerging economy: empirical evidence of iran. international journal of economics and finance, 2 (2), 186195. vol. 16 no.1 januari 2015 11 stamatiadis, f. dan n. eriotis. 2011. evolution of the governmental accounting reform implementation in greek public hospitals: testing the institutional framework. paper was presented in the 34th annual congress of the european accounting association. sukmaningrum, t. 2012. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota semarang). skripsi, universitas diponegoro. sunarti, s. dan n. indriantoro. 1998. pengaruh dukungan manajemen puncak dan komunikasi pemakai-pengembang terhadap hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. jurnal riset akuntansi indonesia, 1 (2), 193 – 207. thong, j. l., y. chee-sing dan k. s. raman. 1996. top management support, external expertise and information systems implementation in small businesses. information systems research, 7 (2), 248-267. undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. undang undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. undang undang nomor 32 tahun 2004 tentanf pemerintah daerah. usman, sunandar dan i. farida. 2014. analisis faktor-faktor yang mem-pengaruhi implementasi akuntansi akrual pada entitas pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan investasi, 15 (2), 130144. xu, h., 2003. critical success factors for accounting information systems data quality. doctoral dissertation, university of southern queensland. zhou. l., 2010. the research on issue and countermeasures of accounting information of smes, international journal of business and management, 5 (3), 223-234. a akuntan publik akuntansi sektor publik american journal of economics anggaran penda-patan dan belanja negara annual reports apbn aplikasi analisis multivariante b banda aceh bank lampung bank sulut bank syariah bantul batang biaya pendidikan bprs artha mas abadi bulletin akuntan publik c corporate social responsibility csr customer loyalty customer relationship d depreciation dirjen pajak e empirical evidence in spanish empirical evidence of iran eraturan pemerintah no 58 tahun 2005 evolution of the governmental accounting f finance in east asia financial accounting theory financial statements g good corporate governance i iasb ifrs indonesia international accounting standart board international financial reporting standars international journal of business international journal of business and management international journal of information science and t islamic banking j j. m. alekam jakarta journal of financial economic journal of global management jurnal akuntansi dan investasi jurnal aplikasi manejemen jurnal reviu akuntansi dan keuangan jurnal riset akuntansi indonesia k kabupaten batang kepatuhan syariah kingdom of bahrain komite nasional kebijakan corporate governance. korea l lkpd lpkd m malaysia malaysian institute of accountants manado manila masa studi media akuntansi menteri keuangan metode-metode pembebanan pajak metodologi penelitian bisnis n nganjuk p padang pati pendidikan profesi akuntansi penerbit bumi aksara peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 philippine pisikologi pendidikan pp no. 24 tahun 2005 pp ri no. 71 th 2010 pratama indomitra prinsip syariah provinsi riau psak r raminten reputasi dan kepercayaan bank syariah revaluation s sekolah tinggi ilmu manajemen ykpn. semarang sharia banks simda simposium nasional akuntansi xiii skpd standar akuntansi keuangan standar akuntansi pemerintah. statistik parametrik syariah compliance syariah governance t tax regulatory thailand the 34th annual congress of the european accountin the accounting review the international journal of digital accounting re thereza michiko thompson international business transfer pricing tunneling incentive u ujian sertifikat akuntan publik undang undang no 1 tahun 2004 undang undang nomor 17 tahun 2003 undang undang nomor 32 tahun 2004 undang-undang no. 33/2004 undang-undang no. 5 tahun 2011 undang-undang nomor 17 tahun 2003 unesa universitas brawijaya universitas diponegoro universitas muhammadiyah yogyakarta universitas sumatera utara universitas trisakti university utara malaysia upper saddle river new jersey usap w wajib pajak y yogyakarta z zainoel abidin journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper the effect of intellectual capital and good corporate governance on company value mediated by competitive advantage selvia roos ana 1 *, agung budi sulistiyo 1 , and whedy prasetyo 1 abstract: research aims: thi s res earch ai ms to anal yze the effect of i ntel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue by us i ng competi ti ve advantage as a medi ati on on compani es l i s ted on the corporate governance percepti on index from 2014 to 2018. design/methodology/approach: thi s res earch us ed ni ne compani es from the corporate governance percepti on index as a s ampl e l i s ted duri ng the 2014-2018 peri od. the anal ys is methods of thi s res earch were mul ti pl e li near regres s i on and path anal ys is . research findings: the res earch reveal ed that the company's competi ti ve advantage coul d i ncreas e the company val ue but coul d not medi ate company val ue. however, competi ti ve advantage i s i ns eparable from the rol e of i ntel l ectual capi tal and good corporate governance. theoretical contribution/originality: thi s s tudy provi des a theoreti cal contri buti on to determi ni ng company val ue us i ng competi ti ve advantage as medi ati on. bes i des , thi s res earch confi rms the res ource-bas ed theory that the company can wi n the competi ti on by havi ng a competi ti ve advantage to i ncreas e company val ue. hopeful l y, thes e fi ndi ngs can gi ve a comprehens i ve pi cture for the company. practitioner/policy implication: the res ul ts of thi s s tudy are expected to provi de an overvi ew to management and i nves tors that i ntel l ectual capital has not been abl e to i ncreas e company val ue becaus e i ntel l ectual capi tal i s s ti ll a hi dden val ue that has not been abl e to attract i nves tors ' attenti on to how benefi ci al i ntel l ectual capi tal i s for the company. bes i des , thi s s tudy al s o s howed that the i mpl ementati on of good corporate governance i s not j us t a formal i ty but mus t become an organi zati onal cul ture to encourage i ncreas ed company val ue. research limitation/implication: thi s s tudy was onl y conducted on compani es l i s ted on the corporate governance percepti on index from 2014 to 2018. therefore, the general i zabi l ity of thi s s tudy i s l i mi ted. keywords: intel l ectual capi tal ; good corporate governance; competi ti ve advantage; company val ue introduction the era of competitive markets forces companies to carry out business strategies so that company value continues to increase even am id rapid and dynamic market changes. rashid and islam (2013) argue that, from a market perspective, company performance can be seen through company value. affiliation: 1 de partment of accounting, fa culty of economic and business, uni ve rsitas je mber, east java, i ndonesia *correspondence: s e lviara09@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/ja i .v22i 2.10412 citation: ana , s.r., sulistiyo, a.b., & pra s e tyo, w. (2021). the effect of i nte llectual ca pital a nd good corpora te gove rnance on compa ny value me diated by compe titive advantage. journal of accounting and investment, 22(2), 276-295. article history received: 27 nov 2020 revised: 05 ja n 2021 12 ja n 2021 08 fe b 2021 accepted: 14 ja n 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57210902396 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57216603976 http://akuntansi.feb.unej.ac.id/ http://akuntansi.feb.unej.ac.id/ http://akuntansi.feb.unej.ac.id/ http://akuntansi.feb.unej.ac.id/ mailto:selviara09@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10412 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.10412&domain=pdf ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 277 investors will more interest in investing in a company that continues to experience an increase in company value. some variables influence the value of a company. arini (2018) asserts that increase performance of company value can be analyzed by stock prices. furthermore, juwita and angela (2016) affirm that a company's ability to increase company value is inseparable from its resources' role. this argument is supported by yusuf and gasim (2015) that company value is formed as a result of activities from other tangible assets. company value depends on activities that emphasize knowledge processes, such as intellectual capital’s management of resources. intellectual capital can be defined as one of the resources capable of driving an increase in a company's value and creating a competitive advantage. deniswara, uyuun, lindawati, and willnaldo (2019) state that intellectual capital managed and utilized appropriately will result in higher added value created to encourage increased company value. therefore, human resources or capital management needs to be managed and utilized optimally to support efforts to optimize company performance to increase company value. a company requires a system to equate perceptions of many interests within it to increase its value. this system must include the principles of openness, honesty, fairness, and management responsibility. these principles then underlie researchers to adopt good corporate governance as one factor that can affect company value. some previous studies have found that good corporate governance could increase company value (khairiyani, 2018; josephine , trisnawati, & setijaningsih, 2019). good corporate governance is essential for companies due to the problems complexity they face. chapra and ahmed (2008) declare that good corporate governance implementation could reduce the conflicts between principals and agents. the conflicts occur because good corporate governance is still weak in its implementation. large-scale companies that fail to implement good corporate governance have become a hot issue and the center of attention in various circles, making the government, investors, or external interested parties pay more attention to the practice of implementing good corporate governance (onasis & robin, 2016). based on this condition, the implementation of good corporate governance is vital as a management performance control system for company sustainability. khairiyani (2018) reveals that the good corporate governance system helps the company's internal organs build healthy relationships. companies need to be optimal in managing intellectual capital and implementing good corporate governance. it is because intellectual capital and good corporate governance are two factors that affect company value. value creation from intellectual capital is a company's ability to manage relationships with stakeholders in the company, while value creation from the side of good corporate governance implementation is from the shareholders' perspective (andes, nuzula, & worokinasih, 2020). management and shareholders are aware that combining intellectual capital management and good corporate governance is expected to gain a competitive advantage. competitive advantage itself is the company's ability from its resources to achieve superior performance than its competitors. porter (1985) argues that the heart of the company's performance in a competitive market, one of which is a competitive advantage. ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 278 furthermore, andes et al. (2020) also express that the existence of competitive advantage has a vital role in company survival and winning the competition. this argument is reinforced by barney (1995), who identifies attributes within a company that can be a source of competitive advantage, including valuable, rare, inimitable, and organized. even though the resources owned by the company fulfi ll the characteristics of being valuable, scarce, and cannot be imitated, but not properly organized, it will not provide benefits for the company. it indicates that in order to produce a competitive advantage a company, it needs a system that can regulate existing management and policies. from this, it can be concluded that the implementation of good corporate governance can be an alternative to organize the company's potential. several previous research is suitable for this research to analyze the effect between intellectual capital, good corporate governance, competitive advantage, and company value. putri and nuzula (2019), who analyzes the relationship between intellectual capital and company value, found that intellectual capital positively influenced company value. however, there are differences in research results by lestari and sapitri (2016), josephine et al. (2019), maryanto, dp, and hariadi (2017), and ekaputra, fuadah and yuliana (2020), which showed that intellectual capital did not influence a company value. besides, soedaryono and riduifana (2017), khairiyani (2018), and dewanti and djajadikerta (2018) analyzed the effect of good corporate governance on company value, concluding that good corporate governance affected company value. nevertheless, ratih and setyarini (2014) uncovered no influence between good corporate governance and company value. inconsistent results from prior studies might be caused by any potential mediating variable that has not been tested in previous studies, namely competitive advantage. this argument corroborates akbarian and mazinani (2019), mubarik, naghavi, and mahmood (2019), yuliana and khoiriyah (2018), widyaningdyah and aryani (2013), and isada and isada (2019), who found that intellectual capital affected competitive advantage. intellectual capital helps companies to be able to balance the activities of developing innovative new things by utilizing their existing resources. nurdin (2015), who examined the effect of good corporate governance with a competitive advantage, also deduced that a company could win the competition by having a competitive advantage, either with similar companies or within the same industry. meanwhile, research discovering that competitive advantage could drive an increase in company value was carried out by boasson, boasson, macpherson, and shin (2005) and wijayanto, suhadak, dzulkirom, and nuzula (2019). the determination of competitive advantage as a mediating variable is based on some reasons. first, the concept of resource -based theory proposes that every company that manages resources efficiently and adequately can create a competitive advantage. this resource can be in the form of intellectual capital, such as knowledge, information, customer relations, or human resources. furthermore, good corporate governance must be different, unique, and difficult to imitate in every company. hence, intellectual capital and good corporate governance can encourage competitive advantage and increase company value. second, andes et al. (2020) suggest examining the relationship between intellectual capital, good corporate governance, and company value by using competitive advantage as mediation. third, the related research results are still ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 279 contradictory and need further investigation concerning the ef fect of intellectual capital, good corporate governance, and competitive advantage on company values. given that in the new economic era, company value is not only formed because of tangible assets but also intangible assets that play a role to support goo d corporate governance implementation and the creation of competitive advantages. besides, there is not a similar study for this moment. since 2001, the indonesian institute for corporate governance (iicg) is an independent institution that has carried out research and ranking programs related to corporate governance implementation, namely the corporate governance perception index (cgpi). this index carries the theme of strengthening the business platform in the good corporate governance framework in 2018, which focuses on assessing the structure and system of governance as well as company initiatives in creating added value for stakeholders amidst intense business competition and rapid technological developments. therefore, this research focuses on companies listed in cgpi. furthermore, the theoretical contribution of this research is to add to the literature regarding the mediating role of competitive advantage, whether it can mediate the influence of intellectual capital and good corporate governance on company value, or practically, can be used by investors to assess the performance of a company on iicg. literature review and hypotheses development resource-based view (rbv) theory barney (1991) put forwards that rbv is the creation of a competitive advantage that is inseparable from the company's capability to manage resources, which are valuable, scarce, difficult to imitate, and can be well organized by the company. furthermore, dwi (2019) explains the characteristics of company resources referred t o in rbv. first, the resources owned by the company can help companies be able to provide better needs and services to consumers than competitors. second, the number of resources is limited and difficult to imitate. third, company resources are profitable, and the last is that the resources owned are durability. tangible assets concerning the creation of competitive advantage are very easy to know and measure the extent to which they can affect, but not for intangible assets, such as company resources. these assets are not visible but whose existence can be utilized and benefit the company. according to ulum (2017), the management of a company's intangible assets can help companies gain a competitive advantage, increase productivity, and increase market value. based on this, intellectual capital and good corporate governance are company resources that have the potential to create a competitive advantage and increase the value of a company. barney (1991) states that intellectual capital based on rbv is the essence of creating competitive advantage. meanwhile, the implementation of good corporate governance will encourage the achievement of competitive advantage in the company, which is superior compared to ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 280 its competitors. furthermore, good corporate governance is one of the determinants of the quality of the company's competitive advantage (andes et al., 2020). signaling theory spence (2002) affirms that signaling is a theory that focuses on solving problems with information obtained by shareholders and company management. in this theory, company information is conveyed to parties outside the company that has an essential meaning. this process should provide a good description, records, and information regarding the sustainability and continuance of the company's life. the relevance, accuracy, completeness, and timeliness of information submitted significantly impact decisions taken by parties outside the company. hartono (2013) asserts that information submitted to the public will provide a signal for interested parties. when the information for the market contains positive values, the company expects a positive market reaction. the information received by the market will then be captured and analyzed by market participants, such as investors. investors' responses to the information published by the company can be seen through market efficiency, which shows share price that matches the relevant information received by investors. based on this theory, the company tries to show positive signals to investors. a positive response of the market for creating competitive advantage allows investors to assess the company's capabilities and expertise better. furthermore, it can provide an advantage for the company to gain an increase in company value. agency theory agency theory, according to anthony and govindarajan (2011), is a relationship or agreement between the principal and the agent. the appointment of an agent as the manager of the company is given by the principal for the principal's benefit. usually, this task is in the form of assigning authority to the agent to make decisions related to company management. agency theory assumes that agents have more information about their abilities, work conditions, and know the whole company than the principal. there are some conflicts on the implementation of agency theory. these conflicts occur between the principal and the agent, which can be avoided by implementing a monitoring mechanism that balances the interests of the parties involved, such as implementing good corporate governance. lukviarman (2016) states that good corporate governance implementation can increase value for various interested parties in a company because, principally, it is based on openness, accountability, independence, and justice. besides, yee, sapiei, and abdullah (2018) argue that, empirically, good corporate governance can reduce agency costs and estimate the company value. ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 281 intellectual capital and competitive advantage rbv considers company resources as a potential creator of competit ive advantage to direct long-term performance for the better. barney (1991) recommends exploring the source of competitive advantage by building a theoretical model based on the assumption that company resources such as intangible assets can make the compa ny more potential to have a competitive advantage. cheng, lin, hsiao, and lin (2010) argue that intellectual capital contributes to increasing competitive advantage. whereas, according to firer and williams (2003), companies that efficiently manage intellectual capital will quickly create a competitive advantage. according to akbarian and mazinani (2019), companies currently need to identify, measure, and evaluate their intellectual capital level. in today's knowledge -based business environment, intellectual capital is not only limited to the capital owned by the company but also a resource capable of generating a competitive advantage for the company. widyaningdyah and aryani (2013) revealed that creating a competitive advantage could maximize the use of v rin resources so that added value could be created for stakeholders. however, this research hypothesized that. h1: intellectual capital has a positive effect on competitive advantage. good corporate governance and competitive advantage according to madhani (2010), the focus of implementing good corporate governance is not just an obligation and compliance with the law or perhaps just complying with the standards that good corporate governance implementation is a must. good corporate governance significantly affects company performance; this is based on the fact that the focus of good corporate governance implementation is the responsibility of business management directed towards long-term value creation. good corporate governance is the primary driver of sustainable company growth and long-term competitive advantage. nurdin (2015) states that a company that wants to win from its competitors must have a competitive advantage. a company can create a competitive advantage by implementing good corporate gove rnance. as cravens (1996) argues, competitive advantage should be seen as a moving process, not only seen as an end result. prasetyo (2012), entitled the implementation of financial performance on the value of personal spirituality, argue that the implementation of good corporate governance could result in increased performance or personal value, which then benefits all individuals involved in the company, one of which is the assurance of a sustainable competitive advantage. however, this research hypothesized that. h2: good corporate governance has a positive effect on competitive advantage. ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 282 intellectual capital and company value rbv suggests that the emergence of competitive advantage as a means to survive and win from its competitors is inseparable f rom the role of intellectual capital, which tends to encourage companies to continue to increase company value. a company with a market value higher than its assets' book value indicates a hidden value owned by the company, which is believed to result from effective and efficient intellectual capital management. as one of the stakeholders, shareholders, appreciate the company's performance for the value creation process resulting from effective and efficient intellectual capital management (hadiwijaya & rohman, 2013). yusuf and gasim (2015) assert that a high market value will follow if the company's intellectual capital value is high. each component contained in intellectual capital has a positive and relevant relationship to market value. besides, research carried out by deniswara et al. (2019) examined the relationship between intellectual capital and company value in real companies, showing a positive interaction between the two. it disclosed that real companies have efficiently utilized intellectual capital; they realized that using intellectual capital efficiently would increase the company's market value. however, this research hypothesized that. h3: intellectual capital has a positive effect on company value. good corporate governance and company value the shareholder and manager business agreement is an agency relationship in the concept of agency theory. the agency relationship over time sometimes creates a conflict between the two, and the cause is the different interests between the principal and the agent in running and managing the company. companies without good corporate governance implementation will experience difficulties in increasing company value because, according to suryaningtyas and rohman (2019), good corporate governance implementation is a sign that the quality of company management is reliable. besides, good corporate governance implementation helps companies to get investor attention and trust in company performance. the high level of attention and trust of investors towards the company influences the increase in demand for company shares, increasing stock prices. according to khairiyani (2018), who researched internal corporate governance in mining companies, the board of directors and institutional ownership as a proxy for go od corporate governance affected company value. darmadi (2013) argued that the good corporate governance system helps companies build conducive relationships between interested parties, aiming to increase company value. dewanti and djajadikerta (2018), who also tested the relationship between good corporate governance and company value, found that each variable of the board of commissioners and institutional ownership influenced company value. however, this research hypothesized that. ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 283 h4: good corporate governance has a positive effect on company value. competitive advantage and company value the concept of signaling theory emphasizes the importance of information conveyed by the company to external parties. competitive advantage is a signal for investor s to invest their capital in a company. signals sent by companies with a competitive advantage are positive signals for investors. besides, based on rbv, companies with competitive advantages that are difficult to imitate by competitors will win the busine ss competition. research by wijayanto et al. (2019), which investigated the effect of competitive advantage on financial performance and company value, showed that competitive advantage impacted company value performance. however, this research hypothesized that. h5: competitive advantage has a positive effect on company value. competitive advantage in mediating the relationship between intellectual capital and company value rbv is one theory that elucidates that the company's resources can be used as a competitive advantage, making the company have a good company performance. barney (1991) indicates that the rbv perspective in terms of company resources can be all assets, human resource capabilities, information, knowledge, or organizational processes. in this case, intellectual capital is closely related to what is described in rbv. ulum (2017) reasons that intellectual capital as an intangible asset seeks to drive corporate value and competitive advantage to increase. yuliana and khoiriyah (2018), who examined the relationship between intellectual capital and competitive advantage, revealed that a company that efficiently and effectively managed intellectual capital signified that the company would differ from its competitors, namely by having a competitive advantage. andes et al. (2020) also argued that intellectual capital is one of the things that drives the development of innovation, and the main thing is the creation of competitive advantage and value, which then becomes a benchmark for a company's economic performance. it then underlies the researcher that a company that utilizes intellectual capital effectively and efficiently to produce a competitive advantage could indirectly affect the company's value to continue to increase. based on the description, the hypothesis proposed is as follows: h6: competitive advantage mediates the relationship between intellectual capital and company value. ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 284 competitive advantage in mediating the relationship between good corporate governance and company value agency theory is a relationship or agreement between the principal and the agent. the relationship between the two is not uncommon for problems commonly referred to as agency conflicts (anthony & govindarajan, 2011). therefore, it is necessary to implement a monitoring mechanism such as good corporate governance to balance the interests of the parties involved. like the research conducted by jamil, mohd ghazali, and puat nelson (2020), which uncovered that the implementation of good corporate governance had a massive impact on investors and companies; good corporate governance as a mechanism aims to ensure that the controls carried out can achieve the goals of a company. good corporate governance implementation of a company is a characteristic of every company that is difficult to imitate by its competitors, and it is useful for the company to create a competitive advantage (isada & isada, 2019). besides, agrawal and fuloria (2004) in andes et al. (2020) also declare that the quality of a company's competitive advantage cannot be separated from good corporate governance implementation. the company's optimal implementation of good corporate governance will encourage creating a competitive advantage that the company can rely on. competitive advantage plays a vital role in increasing the company's value because through this competitive advantage, a company becomes different from its competitors, so that competitive advantage becomes an attractive thing for investors to provide higher value to a company. based on this, the researcher proposes the following hypothesis: h7: competitive advantage mediates the relationship between good corporate governance and company value. based on the developed hypotheses, a conceptual framework was formulated, as shown in figure 1. di rect effect : indi rect effect : figure 1 conceptual framework ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 285 research method this research applied an explanatory study with a quantitative approach. the population in this study used companies listed in cgpi f or the period 2016-2018, with the purposive sampling method as the determination of the research sample. the criteria for taking are as follows: 1. the companies were listed on the corporate governance perception index during the 2016-2018 period. 2. the company published financial reports for 2016-2018. this research utilized some formula to determine each variable of this research. the first independent variable was intellectual capital. ulum (2017) explained that ic consists of intellectual material knowledge, intellectual property rights, information, and knowledge to produce wealth. the ic measurement formula in this study employed the modified value added intellectual coefficient (m-vaictm) by ulum, ghozali, and purwanto (2014). here is the m-vaictm formula: step 1 ………….. step 2 ………….. step 3 ………….. step 4 ………….. step 5 ………….. step 6 ………….. va : value added hce : human capital efficiency sce : structural capital efficiency rce : relational capital efficiency cee : capital employed efficiency op : operating profit ec : employee costs d : depreciation a : amortization hc : human capital (total employee expenses including training) sc : structural capital (obtained with va-hc) ce : capital employed (book value of the company's total ass ets) rc : relational capital (marketing costs) the second independent variable in this study was good corporate governance (gcg). effendi (2016) defined gcg as a regulatory instrument that aims to regulate and generate added value for shareholders. in thi s study, the measurement of gcg used the ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 286 assessment scores contained in the corporate governance perception index report for the 2014-2018 period. competitive advantage was the mediation variable in this research. this variable is the company's ability from the company's characteristics and resources, which aims to improve its performance to be better than its competitors. a company is said to have a competitive advantage if it creates added value compared to its competitors. this study adopted a competitive advantage based on resources by using the formula tang and liou (2010), as follows: roic : return on invested capital noplat : net profit after tax (generated from sales less cost of goods sold, advertising costs, research and development costs, depreciation costs, general and administrative expenses, taxes then divided by sales) inc : invested capital (generated from cash plus inventories, company receivables, fixed assets minus debt then divided by sales this research had company value (cv) as the dependent variable. noerirawan and muid (2012) characterized company value as a specific condition obtained by the company as a representative of external party trust in the company that has gone through a series of processes since the company was founded until now. this study adopted tobin’s q ratio for measuring company value. the following is tobin’s q formula according to klapper and love (2002): mve : the closing share price is multiplied by the number of shares outstanding. debt : total debt ta : total assets this research's analysis method was multiple linear regression, with path analysis, used to test the hypotheses. this analysis aimed to examine whether there was a direct or indirect influence between the independent, dependent, and mediatin g variables. the data testing tool utilized spps24 software. therefore, this research had two general models that would be primary to answer all hypotheses. model 1: ca = α1 + α2ic + α3gcg + e1 model 2: cv = β1 + β2ic + β 3gcg + β 4ca + e2 the mediation relationship was analyzed by sobel test (baron & kenny, 1986) using all model regression. the following formula of this test is: ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 287 b : the path coefficient of the mediator variable to the dependent variable sa : standard error b (axb path) a : the paths coefficient of the independent variable to the mediator variable sb : standard error mediator result and discussion hypothesis testing and path analysis results hypothesis testing aims to determine the relationship between the independent and dependent variables. this research used a t-test to answer h1, h2, h3, h4 and h5. following the hypothesis test, the analysis results obtained are as follows: table 1 hypothesis test results variables unstandardized coefficients t sig. description b std. error model 1 (y=competi tve adv.) (constant) 2.663 0.753 3.537 0.001 ic  ca (h1) 0.051 0.025 2.031 0.049 supported gcg  ca (h2) -0.033 0.009 -3.537 0.001 supported model 2 (y=company val ue) (constant) 3.883 1.182 3.286 0.002 ic cv (h3) -0.015 0.036 -0.415 0.680 not supported gcg  cv (h4) -0.030 0.015 -2.082 0.044 supported ca  cv (h5) 0.502 0.213 2.360 0.023 supported furthermore, to answer h6 and h7, path analysis was needed to test the mediating role of the competitive advantage variable. based on the sobel test results, it could be concluded that there was no mediation effect from competitive advantage, either to gcg and cv or ic and cv. it could be witnessed from the t-value that was smaller than the t-table value with a significance level of 0,05, which was equal to ± 2,01669. discussions the first hypothesis testing results, which suspect that ic influences competitive advantage, were supported to be true after testing the hypothesis and produced a positive effect, with a significance value of 0,049. it indicated that effective ic management would produce a good competitive advantage. based on rbv proposed by barney (1991), the creation of competitive advantage cannot be separated from the ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 288 company's ability to manage its resources. further, rbv explains that ic is the key to creating a competitive advantage. currently, in a knowledge -based environment, companies with good ic will be more competitive than their competitors because ic is not only an organizational capital but is essential for creating competitive advantages that can benefit a company (akbarian & mazinani, 2019). as part of the company's resources, if managed effectively and efficiently, ic will be more capable of producing a sustainable competitive advantage (agusta & adiwibowo, 2017). this research is in line with that conducted by widyaningdyah and aryani (2013), yuliana and khoiriyah (2018), and akbarian and mazinani (2019). the second hypothesis test results revealed that gcg had a significant negat ive effect on competitive advantage. barney (1995) suggests that the potential for a company's competitive advantage depends on characteristics that are valuable, rare, and difficult to imitate, but this potential can be maximized if the company can exploi t its resources with an organized system, for example, the application of gcg, which in the end, has the opportunity to create sustainable competitive advantages. however, speaking of gcg implementation in indonesia, mutmainah (2015) found that the existen ce of gcg as a regulated and issued mechanism was still not optimal because so far, the implementation of gcg has only been limited to fulfilling obligations to the government. based on this opinion, it could be concluded that when management has not implemented gcg according to its principles, it will impact creating a not optimal competitive advantage. it is consistent with andes et al. (2020), who stated that gcg is a determining factor for competitive advantage quality. besides, according to cravens (1996), competitive advantage is a moving process that is not only seen as the final result. from this, it could be concluded that when the process of implementing gcg implementation did not go properly, the created competitive advantage would also not be as expected by the interested parties. the third hypothesis test results found that ic had no significant effect on company value. it showed that the proposed hypothesis was not supported. ic management, which aims to create an added value for the company, still could not attract investors to provide high value to the company. the results of this study exhibited that the potential of ic management carried out by companies has not influenced the increase in company value. it was because the added value generated from ic management was still considered a hidden value, so that investors have not made high ic value a factor that encouraged the formation of company value (josephine et al., 2019; ekaputra et al., 2020). furthermore, widarjo (2011) stated that there are other factors that investors tend to use in the analysis of investment decisions compared to the ic value owned by a company, for example, fundamental factors, ownership retention, and company performance. in addition to unclear measurement standards, it was likely that the market could not provide an appropriate assessment for the company -owned ic. the fourth hypothesis test results indicated that gcg showed a significant negative effect on company value. mutmainah (2015) stated that investors see the implementation of gcg in companies only as a form of fulfilling the obligations of regulations that the government has issued. gcg, which is expected to be able to ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 289 increase company value based on the principles of transparency, accountability, independence, and fairness, was, in fact, unable to realize investor expectations. it was because there were still companies that implemented gcg but still carried out fraud scandals or manipulation of financial reports. the implementation of gcg is also inseparable from the company environment itself; the company's components, such as law, culture, or politics, can, of course, be support or obstacle to the implementation of gcg. the most important thing about gcg implementation is companies' challenge to change gcg as a formality to a corporate culture that is genuinely aimed at benefiting all parties, and in the end, gcg can be used as a benchmark for assessing a company (dwiridotjahjono, 2009; wibowo, 2012). the fifth hypothesis test results disclosed that compe titive advantage had a significant positive effect on company value. it showed that every company with a competitive advantage could be used as a strategic tool to win the competition to increase company value (porter, 1985). a company with a competitive advantage reveals the company's current condition at a certain level and has the opportunity to grow and develop in the future that is much better than its competitors. competitive advantage is a positive signal to investors to provide higher value to the company than its competitors. competitive advantage encourages a company to achieve superior performance; therefore, it is considered necessary in achieving its strategic goals. this study’s results corroborate research carried out by wijayanto et al. (2019), which argued that competitive advantage has a more significant influence on company value than financial performance. besides, the research of wijayanto et al. (2019) has strengthened this research’s hypothesis that investors responded to competitive advantage generated by the company and prioritized competitive advantage over its financial performance. the path analysis results showed that the sixth hypothesis of this study did not support the rbv theory proposed by barney (1991), which argue that comp any resources such as ic are the core of creating competitive advantage, which in turn can provide added value to the company and make the company's performance better. the sobel test results concluded that competitive advantage could not mediate the relationship between ic and company value. it was because first, indonesia is a developing country, according to the world economic forum (2017) in andes et al. (2020) that the position of the competitive advantage aspect of companies in indonesia is still in ninth place out of fourteen east asian countries. it implied that the competitive advantage of indonesian companies is still at a low level, so that they cannot become an intermediary between ic management and company value. besides, according to sugiono (2018), productive resources (such as ic), which can produce competitive advantage, also have limited resources and limitations to combining the resources owned so that competitive advantage cannot contribute to increasing company value. the path analysis results also concluded that the seventh hypothesis revealed that competitive advantage could not mediate the relationship between gcg and company value. it denoted that without a competitive advantage, gcg in this study could directly influence company value, either positive or negative. according to barney (1995), the formation of competitive advantage is because the company has vrio resources, where ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 290 vrio can be interpreted as valuable, rare, difficult to imitate, and organized. the existence of the organization itself in creating a competitive advantage to maximize corporate value is a complementary resource. in this case, the organization can be a formal reporting structure, a management control system, or even the implementation of gcg. if the implementation of gcg is based on the principles of gcg, it is already a competitive advantage for investors, so that investors no longer see competitive advantages in the form of cost leadership, focus, or differentiation. conclusion this study produced various effects on the dependent variable. from the test of this study, it could be concluded that ic management directly affected competitive advantage and did not influence company value. on the other hand, gcg implementation directly impacted competitive advantage and company value, and competitive advantage affected company value. however, according to the path analysis, this research found that competitive advantage could not mediate the relationship between ic and gcg on company value. ic management and gcg implementation in each company have a vital role in creating competitive advantage and increasing company value. the company's success or continuity to win the present or future competition will mostly be influenced by intangible company resources, such as skilled and competent human resources or solid customer relationships. besides, a company's competitive advantage shows that the company's condition is at a certain level and has a better opportunity to grow and develop in the future. this research makes a practical contribution to knowing that investors have not yet considered the added value generated by ic management to invest their capital. it signified that the role of ic in increasing company value was still considered less attractive to investors. therefore, the need for ic management by management can be seen to increase company value. besides, the implementation of gcg, which has a crucial role for the company, should become an organizational culture, not just a formality. therefore, it is necessary to have awareness from management to continue to encourage interested parties in the company to continue realizing the principles of gcg as a whole to create a competitive advantage, and the increase in company value according to the expectations of stakeholders and shareholders can be fulfilled. moreover, this study also provides theoretical contributions to the three theories used. first, this study's results can confirm rbv as a theoretical basis in the alleged third hypothesis that, based on the ic hypothesis test results, it influenced competitive advantage. it indicates that every company with a competitive advantage cannot be separated from the role of its resources, such as ic, which is managed and utilized by the company effectively and efficiently. second, the research results concluded that competitive advantage could affect company value align with the signaling theory, suggesting that this theory focuses on solving problems with information received by ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 291 shareholders. it denotes that the competitive advantage of a company is positive information and is responded to by investors. positive information, such as competitive advantage, encourages management to convey to the public to attract many investors to invest in the company to increase the company's value. third, after testing, the second and fourth hypothesis assumptions showed results in line with agency theory, which explains that an agency relationship is an agreement between the principal and the agent to exercise authority in the company in the principal's interests. this study found that gcg influenced both competitive advantage and corporate value in a negative direction because the current gcg implementation has not been fully implemented by companies listed on the corporate governance perception index, so investors did not really feel the benefits of implementing gcg. some limitations in this study included, firstly, the theoretical basis and previous research that has discussed the relationship between exogenous, endogenous, and mediation variables are still very minimal, so they did not strengthen the formulation of hypotheses. second, the use of the competitive advantage variable as a mediating variable must be reviewed if using a sample of companies with different sectors. this study used a sample of companies registered in the corporate governance perception index, where there are several kinds of company sectors. third, the sample of companies registered in the gcpi was only up to 2018 because the relevant media have not released the 2019 corporate governance perception index's research report results. future research may consider adding exogenous variables, such as technology investment or company size. using a sample of companies with the same sector can be done to see differences in this study's results with the most recent one, and the last combination of research with quantitative and qualitative methods is needed for more varied results. references agusta, a., & adiwibowo, a. s. (2017). analisis pengaruh modal intelektual terhadap profitabilitas, produktifitas, dan penilaian pasar perusahaan (studi kasus pada 35 perusahaan lq-45 di bursa efek indonesia periode 2012-2014). diponegoro journal of accounting, 6(2), 10-20. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18238 akbarian, m., & mazinani, z. (2019). relationship between intellectual capital and competitive advantage. educational review: international journal, 16(1). retrieved from https://fssh-journal.org/index.php/es/article/view/64 andes, s. l., nuzula, n. f., & worokinasih, s. (2020). competitive advantage as mediating factor for creating firm value: a literature review. bisnis & birokrasi: jurnal ilmu administrasi dan organisasi, 27(1), 44-57. retrieved from http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/view/ 11760 anthony, r. n., & govindarajan, v. (2011). sistem pengendalian manajemen, edisi 12. tangerang selatan: karisma publishing group. arini, y. (2018). pengaruh intellectual capital dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan (studi pada perusahaan subsektor perbankan yang listing di bei periode 2013-2016). jurnal ilmu manajemen (jim), 6(3). retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/23936 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18238 https://fssh-journal.org/index.php/es/article/view/64 http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/view/11760 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/23936 ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 292 barney, j. b. (1991). firm resources and sustained competitive advantage. journal of management, 17(1), 99-120. retrieved from https://josephmahoney.web.illinois.edu/ba545_fall%202019/barney%20(1991).p df barney, j. b. (1995). looking inside for competitive advantage. the academy of management executive (1993-2005), 9(4), 49-61. retrieved from http://www.jstor.org/stable/4165288 baron, r. m., & kenny, d. a. (1986). the moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. journal of personality and social psychology, 51(6): 1173-1182. https://doi.org/10.1037/00223514.51.6.1173 boasson, v., boasson, e., macpherson, a., & shin, h. (2005). firm value and geographic competitive advantage: evidence from the us pharmaceutical industry. the journal of business, 78(6), 2465-2495. https://doi.org/10.1086/497038 chapra, m., & ahmed, h. (2008). corporate governance lembaga keuangan syariah. jakarta: pt bumi aksara. cheng, m., lin, j., hsiao, t., & lin, t. w. (2010). invested resource, competitive intellectual capital, and corporate performance. journal of intellectual capital, 11(4), 433–450. https://doi.org/10.1108/14691931011085623 cravens, d. w. (1996). pemasaran strategis (terjemahan). jakarta: penerbit erlangga. darmadi, s. (2013). corporate governance disclosure in the annual report: an exploratory study on indonesian islamic banks. humanomics, 29(1), 4–23. https://doi.org/10.1108/08288661311299295 deniswara, k., uyuun, r. m. f., lindawati, a. s. l., & willnaldo, w. (2019). intellectual capital effect, financial performance, and firm value: an empirical evidence from real estate firm, in indonesia. the winners, 20(1), 49-60. https://doi.org/10.21512/tw.v20i1.5500 dewanti, m. p. r. p., & djajadikerta, h. (2018). pengaruh kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada industri telekomunikasi di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi, 10(1). https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.932 dwi, d. r. (2019). stabilitas bank: sebuah pengujian berdasarkan teori resource based view. jurnal ilmu manajemen dan bisnis, 10(2), 187-196. https://doi.org/10.17509/jimb.v10i2.19193 dwiridotjahjono, j. (2009). penerapan good corporate governance: manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di indonesia. jurnal administrasi bisnis, 5(2). retrieved from http://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnaladministrasibisnis/article/view/2108 effendi, a. (2016). the power of good corporate governance teori dan implikasi. jakarta: salemba empat. ekaputra, a. e., fuadah, l., & yuliana, s. (2020). intellectual capital, profitability, and good corporate governance effects on company value. binus business review, 11(1), 25–30. https://doi.org/10.21512/bbr.v11i1.6005 firer, s., & williams, s. m. (2003). intellectual capital and traditional measures of corporate performance. journal of intellectual capital, 4(3), 348–360. https://doi.org/10.1108/14691930310487806 hadiwijaya, r. c., & rohman, a. (2013). pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. diponegoro journal of accounting, 2(4), 446-452. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5955 hartono, j. (2013). teori portofolio dan analisis investasi, edisi 8. yogyakarta: bpfe. https://josephmahoney.web.illinois.edu/ba545_fall%202019/barney%20(1991).pdf https://josephmahoney.web.illinois.edu/ba545_fall%202019/barney%20(1991).pdf http://www.jstor.org/stable/4165288 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.1086/497038 https://doi.org/10.1108/14691931011085623 https://doi.org/10.1108/08288661311299295 https://doi.org/10.21512/tw.v20i1.5500 https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.932 https://doi.org/10.17509/jimb.v10i2.19193 http://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnaladministrasibisnis/article/view/2108 https://doi.org/10.21512/bbr.v11i1.6005 https://doi.org/10.1108/14691930310487806 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5955 ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 293 isada, f., & isada, y. (2019). an empirical study of strategic corporate governance and competitive advantage. journal of economics, business and management, 7(1), 10–16. https://doi.org/10.18178/joebm.2019.7.1.573 jamil, a., mohd ghazali, n. a., & puat nelson, s. (2020). the influence of corporate governance structure on sustainability reporting in malaysia. social responsibility journal, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/srj-08-2020-0310 josephine, k., trisnawati, e., & setijaningsih, h. t. (2019). pengaruh modal intelektual dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan lq45 di bursa efek indonesia periode 2015-2017). jurnal muara ilmu ekonomi dan bisnis, 3(1), 59-70. https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2474 juwita, r., & angela, a. (2016). pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks kompas 100 di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi, 8(1), 1-15. khairiyani, k. (2018). bagaimana tata kelola internal perusahaan pertambangan? jurnal akuntansi multiparadigma, 9(2), 365-376. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9022 klapper, l. f. & love, i. (2002). corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. policy research working paper; no.2818. world bank, washington, d.c. retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14319 lestari, n., & sapitri, r. c. (2016). pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan. jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis, 4(1), 28-33. retrieved from https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/jaemb/article/view/81 lukviarman, n. (2016). corporate governance: menuju penguatan konseptual dan implementasi di indonesia. solo: pt era adicitra intermedia. madhani, p. m. (2010). resource based view (rbv) of competitive advantage: an overview. resource based view: concepts and practices, pankaj madhani, ed, 3-22. maryanto, h. k., dp, e. n., & hariadi, h. (2017). pengaruh intellectual capital dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2011-2014. undergraduate thesis. universitas riau. retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/12968 mubarik, m. s., naghavi, n., & mahmood, r. t. (2019). intellectual capital, competitive advantage and the ambidexterity liaison. human systems management, 38(3), 267-277. https://doi.org/10.3233/hsm-180409 mutmainah, m. (2015). analisis good corporate governance terhadap nilai perusahaan. eksis : jurnal riset ekonomi & bisnis, 10(2), 181-195. retrieved from https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/63 noerirawan, m., & muid, a. (2012). pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2007-2010). diponegoro journal of accounting, 1(1), 582-593. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/580 nurdin, n. (2015). analisis pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap keunggulan bersaing pada bank perkreditan rakyat. jurnal manajemen dan bisnis (performa), 12(1), 122-135. retrieved from https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/performa/article/view/3046 onasis, k., & robin, r. (2016). pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di bei. bina ekonomi, 20(1), 1-22. https://doi.org/10.18178/joebm.2019.7.1.573 https://doi.org/10.1108/srj-08-2020-0310 https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2474 http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9022 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14319 https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/jaemb/article/view/81 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/12968 https://doi.org/10.3233/hsm-180409 https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/63 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/580 https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/performa/article/view/3046 ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 294 retrieved from http://journal.unpar.ac.id/index.php/binaekonomi/article/view/1893 porter, m. e. (1985). the competitive advantage: creating and sustaining superior performance. ny: free press. prasetyo, w. (2012). implementasi kinerja keuangan terhadap nilai spiritualitas pribadi. ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 16(3), 332-351. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i3.352 putri, s. d., & nuzula, n. f. (2019). pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan (studi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2017). jurnal administrasi bisnis, 66(1), 28-36. retrieved from http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2775 rashid, k., & islam, s. m. n. (2013). corporate governance, complementarities and the value of a firm in an emerging market: the effect of market imperfections. corporate governance: the international journal of business in society, 13(1), 70–87. https://doi.org/10.1108/14720701311302422 ratih, s., & setyarini, y. (2014). pengaruh good corporate governance (gcg) dan corporate social responsibility (csr) terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening pada perusahaan pertambangan yang go public di bei. akrual: jurnal akuntansi, 5(2), 115.-132. https://doi.org/10.26740/jaj.v5n2.p115132 soedaryono, b., & riduifana, d. (2017). pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan melalui corporate social responsibility. media riset akuntansi, auditing & informasi, 13(1), 1-34. https://doi.org/10.25105/mraai.v13i1.1735 spence, m. (2002). signaling in retrospect and the informational structure of markets. american economic review, 92(3), 434-459. https://doi.org/10.1257/00028280260136200 sugiono, a. (2018). resource based view in the strategic management model framework. adbispreneur, 3(3), 1-20. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19226 suryaningtyas, a., & rohman, a. (2019). pengaruh penerapan corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. diponegoro journal of accounting, 8(4). retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25658 tang, y. c., & liou, f. m. (2010). does firm performance reveal its own causes? the role of bayesian inference. strategic management journal, 31(1), 39-57. https://doi.org/10.1002/smj.799 ulum, i. (2017). intellectual capital: model pengukuran, framework pengungkapan & kinerja organisasi. malang: ummpress. ulum, i., ghozali, i., & purwanto, a. (2014). konstruksi model pengukuran kinerja dan kerangka kerja pengungkapan modal intelektual. jurnal akuntansi multiparadigma, 5(3), 380-392. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5028 wibowo, e. (2012). implementasi good corporate governance di indonesia. jurnal ekonomi dan kewirausahaan, 10(2). retrieved from http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/360 widarjo, w. (2011). pengaruh modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual pada nilai perusahaan yang melakukan initial public offering. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 8(2), 157-170. http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2011.10 widyaningdyah, a. u., & aryani, y. a. (2013). intellectual capital dan keunggulan kompetitif (studi empiris perusahaan manufaktur versi jakarta stock industrial classificationhttp://journal.unpar.ac.id/index.php/binaekonomi/article/view/1893 https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i3.352 http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2775 https://doi.org/10.1108/14720701311302422 https://doi.org/10.26740/jaj.v5n2.p115-132 https://doi.org/10.26740/jaj.v5n2.p115-132 https://doi.org/10.25105/mraai.v13i1.1735 https://doi.org/10.1257/00028280260136200 https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19226 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25658 https://doi.org/10.1002/smj.799 http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5028 http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/360 http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2011.10 ana, sulistiyo, & prasetyo the effect of intel l ectual capi tal and good corporate governance on company val ue medi ated … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 295 jasica). jurnal akuntansi dan keuangan, 15(1), 1-14. retrieved from https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/18854 wijayanto, a., suhadak, s., dzulkirom, m., & nuzula, n. f. (2019). the effect of competitive advantage on financial performance and firm value: evidence from indonesian manufacturing companies. russian journal of agricultural and socio-economic sciences, 85(1), 35-44. https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-01.04 yee, c. s., sapiei, n. s., & abdullah, m. (2018). tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era. journal of accounting and investment, 19(2), 160-175. https://doi.org/10.18196/jai.190299 yuliana, i., & khoiriyah, j. (2018). modal intelektual, keunggulan kompetitif, dan kinerja keuangan pada perusahaan high-ic di indonesia dan singapura. jurnal magister manajemen unram, 7(4), 17-32. http://dx.doi.org/10.29303/jmm.v7i4.343 yusuf, a., & gasim, g. (2015). relevansi nilai modal intelektual terhadap nilai pasar perusahaan di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi multiparadigma, 6(2), 201-213. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6016 https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/18854 https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-01.04 https://doi.org/10.18196/jai.190299 http://dx.doi.org/10.29303/jmm.v7i4.343 https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6016 journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: research paper analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return and trading volume activity: case study of jakarta islamic index during 2017-2020 firman pribadi* and aldi abilawa abstract: research aims: this research aims to determine whether there is a significant difference in the average abnormal return on the jakarta islamic index on the indonesia stock exchange in 2017-2020 before and after the eid al-fitr holiday and find out whether there is a significant difference in the average trading volume activity on the jakarta islamic index on the indonesia stock exchange in 2017-2020 before and after the eid al-fitr holiday. design/methodology/approach: by utilizing an event study, the only significant difference was in the average trading volume activity (atva), showing that trading activity before the holiday was higher, and the opposite occurred in the 2020 period. research findings: the first research result is that investors could not earn any abnormal return on postand pre-event windows since the differences between postand pre-average abnormal returns were insignificant. the second result is a significant eid al-fitr anomaly through trading volume activity patterns in companies listed on the jakarta islamic index on the indonesia stock exchange. the results also indicate that the capital market in indonesia is efficient in a semistrong form of event in the pandemic era. theoretical contribution/originality: the anomalies in the market prove that the market is not always efficient, and it defies the efficient market hypothesis (emh). these anomalies have addressed non-economic factors, such as religion or culture. as one of the anomalies in the market, this study on holiday had mixed results. in addition, the jakarta islamic index was used since the event studied in this research was the islamic holiday, and indonesia has the largest muslim population in the world. practitioner/policy implication: this study is expected to be a reference material and information for companies about how investors respond to the ramadan effect. research limitation/implication: regarding the sample, this study was still limited to companies listed in the jakarta islamic index, which only consists of 30 companies, so it is advisable to use companies listed on the indonesian sharia stock index. keywords: abnormal return; trading volume activity; event study; holiday anomaly affiliation: master program of management, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: firmanpribadi@umy.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i1.12894 citation: pribadi, f., & abilawa, a. (2022). analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return and trading volume activity: case study of jakarta islamic index during 2017-2020. journal of accounting and investment, 23(1), 114-127. article history received: 09 oct 2021 revised: 30 oct 2021 29 nov 2021 14 jan 2022 accepted: 17 jan 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=fxpfb5saaaaj&hl=en https://mm.umy.ac.id/ https://mm.umy.ac.id/ https://mm.umy.ac.id/ https://mm.umy.ac.id/ mailto:firmanpribadi@umy.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12894 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12894 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.12894&domain=pdf pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 115 introduction proposed by fama (1970), the efficient market hypothesis (emh) assumes a “fair game” condition, where stock prices follow a random walk, or there is no consistent pattern in stock returns. therefore, investors could not predict future prices using previous price data since price changes are independent. the hypothesis also believes that the market is considered efficient if investors are rational and the market absorbs all available information. the market price will fully and quickly adjust to new information because the information is cheap and available for everyone in the market (yalçın, 2010). however, market anomalies arise as market movements conflict with the efficient market hypothesis (emh). the evidence against this hypothesis is growing, and many studies have found the predictability of the returns. the investor rationality assumption has also been tested by the expanding number of studies examining the presence of anomalies (wasiuzzaman & al-musehel, 2017). one of the anomalies is the holiday effect. a study (ariel, 1970) found the effect of holidays, as evidenced by a higher return of up to nine to fourteen times on the value-weighted index. it can be evidence that holidays can affect the mood of investors, which makes investors not always behave rationally in making decisions, especially when investors are in a good mood (wasiuzzaman & al-musehel, 2017). many studies support anomalies around the time of religious/cultural holidays. for instance, a study on the chinese lunar new year holiday (yuan & gupta, 2014) uncovered that the pre-event had a positive and significant effect in china, hongkong, japan, malaysia, south korea, and taiwan. another study on jewish religious holidays, namely rosh hashana, yom kippur, and st. patrick’s day (frieder & subrahmanyam, 2004), revealed high returns on the two days before and on the day when the rosh hashanah was held but found a significantly lower return at the time of yom kippur and the day after. their study also exposed that the trading volume was lower during this holiday. it is believed that the investors' sentiment and mood before, during, and after the religious or cultural occasion play a role in the stock market condition. moreover, many religious days are owned by muslims worldwide, such as the islamic new year, the birthday of prophet muhammad (pbuh), the holy month of ramadan, and eid al-fitr. one of the concern holidays is in the holiday month of ramadan, especially during the eid al-fitr holiday. many studies have raised the topic of stock performance during these occasions. one of them was conducted by ali et al. (2017), investigating muslim holidays in the asia stock market, including bahrain, pakistan, saudi arabia, and turkey. they found that return on eid al-fitr was higher than any other day and became the highest average among muslim holidays. specifically, the ramadhan month plays a huge role in investor behavior. during ramadhan, many religious activities are conducted by muslims worldwide, one of which is fasting. sonjaya and wahyudi (2016) mention several factors caused by fasting during ramadan month, such as the investors’ health during fasting, hunger experience during fasting that leads to social empathy to the poor, feelings of happiness and peaceful, pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 116 positive moods, and encouragement to do good deeds and prevent evil deeds, could support the ramadhan’s effect on the capital market. in addition, the month of ramadan not only affects the individual spiritual aspect but also influences investor activities and social interaction since it can affect the economic activities in the country (wasiuzzaman & al-musehel, 2017). in this regard, changes in trading volume patterns also can be used to interpret market reaction or behavior in facing an event. jatmiko et al. (2014) did not find a significant difference in the average abnormal return (aar), both in the 2008-2010 and 2011-2013 periods. otherwise, the average trading volume activity showed a significant difference between the days before and after the eid al-fitr in 2011-2013. the study is also expected to assist investors in formulating strategies to maximize their profits. some of the above studies prove the existence of the eid al-fitr holidays' effect on the stock markets of countries with predominantly muslim populations. based on worldatlas.com, in 2009, indonesia had a population of 227,226,404 muslims. thus, indonesia became the most populous muslim country in the world. it makes indonesia the right object to evaluate the anomalous effects of the islamic holidays, especially the eid al-fitr holidays. moreover, the eid al-fitr holiday in indonesia is celebrated with great enthusiasm. many traditions exist during eid al-fitr, such as mudik or homecoming tradition and open house tradition that lets other families, relatives, and friends visit their house and serve special dishes. also, the holiday bonus can increase consumption around this holiday. it can be an opportunity for the companies to increase their profit during this occasion. therefore, the study aims to find any significant differences in the average abnormal return and average trading volume activity on the jakarta islamic index on the indonesia stock exchange in 2017-2020 and pre-pandemic in 2020 and pandemic time 2021 before and after the eid al-fitr holiday. previously, mansour and jlassi (2014) found that average abnormal return (aar) on three days pre-and one-day post-eid al-fitr was positively significant at the pakistan stock market. however, the difference between this study and previous research lies in the number of days observing abnormal returns during the eid al-fitr holiday. in previous research, observations were carried out three days before and one day after the eid al-fitr holiday. meanwhile, in this study, observations were conducted ten days before and ten days after eid al-fitr. theoretically, the author hopes this paper can contribute by becoming a reference or empirical data for further research. this paper is also expected to broaden researchers' insights about the efficient market hypothesis and its anomalies, particularly regarding religious anomalies, namely the effect of the eid al-fitr holiday, especially during the pandemic. in addition, the pandemic has greatly affected the running of the economy in indonesia. given this matter, whether it will significantly impact the abnormal returns and trading volume activity in the market or sector studied can be a consideration and reference for the future. pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 117 practically, this study is expected to be reference material and information for companies about how investors respond to the ramadan effect. this study is also expected to reference information regarding the ramadan anomalies in indonesia’s capital market conditions. furthermore, after this research was conducted, investors can use it in formulating strategies to maximize their profits. literature review and hypotheses development muslim holidays are also included in the holiday effect. most muslim holidays are followed by the holiday. one of them is eid al-fitr, celebrated by every muslim worldwide, especially in a country with a high muslim population. in this case, eid al-fitr holiday was investigated. stock abnormal return stock abnormal return is the difference between the actual return minus the expected return and can be interpreted as the market's reaction to an event (jogiyanto, 2018). with this condition, the occurrence of abnormal return will certainly reflect the observed events, and no other economic factors occur simultaneously. trading volume activity trade volume activity is one of the things that can reflect market reactions. as known, information is essential for the investor to conduct stock analysis; information can affect investors' decisions to conduct transactions in the market. trade volume activity can also be defined as the amount of transaction that occurs during a certain period (hartini et al., 2019). efficient market hypothesis based on jones (2012), a market can be considered efficient when all relevant information completely reflects all security prices. jones also explains that in making buying and selling decisions, an investor will use all relevant information, such as all known information like past information and current information and information that can be reasonably inferred. market anomalies yalçın (2010) mentions that a market anomaly is a market movement that contrasts with the efficient hypothesis. the anomaly itself occurs since the efficient market hypothesis argument cannot explain several market movements. this concept, of course, has a different concept from the efficient market hypothesis, stating that it is impossible to gain abnormal returns since all the stock prices already fully reflect the relevant information available. pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 118 investor behaviors, sentiment, and moods towards the market behavioral finance can lead to bias, where market participants can behave irrationally by making decisions based on sentiment and moods (chandra & kumar, 2012). concerning this, behavioral finance theory supports the anomalies in the market and contradicts the efficient market theory. with behavioral finance, how and why the market may be inefficient can be answered. eid al-fitr in indonesia as a country with the largest muslim population globally, indonesia also celebrates eid alfitr festive with great joy. eid al-fitr festive in indonesia is always followed by a long holiday and several traditions that exist in this festive. many traditions, such as homecoming tradition to gather with family at hometown, consuming special food and beverage during ramadhan and eid al-fitr, zakat payment tradition, and giving holiday bonus tradition, will increase sales and revenue for several companies. the long holiday also makes company and market closed temporarily, which will cause delays information. with this condition, the prices gap will appear before and after the holiday. before the eid al-fitr holidays, the market will be crowded since investors try to conduct profit-taking in the market. the price could be high because the investors give positive sentiment since they experience the ramadhan month ahead of the eid al-fitr holiday. as a blessed month for muslims, ramadhan month relates to the positive moods followed by positive emotions like happiness and optimism (wasiuzzaman & al-musehel, 2017) this also supported by several studies conducted by al-hajieh et al. (2011) , białkowski et al. (2012), gavriilidis et al. (2016), al-issis, (2015) has found that return during ramadhan month is significantly higher rather than any other month in several predominantly muslim countries. based on the explanation, the hypothesis can be formulated: h1: there is a significant difference in average abnormal return before and after the eid al-fitr holidays during 2017-2020. eid al-fitr celebration in indonesia will also impact trading volume activity on the stock market. before the eid al-fitr holiday arrives, investors experience ramadhan month first. as a blessed month for muslims, ramadhan month will give a positive mood followed by positive emotions such as optimism and happiness, which can increase the tendency of the investors to invest (al-hajieh et al., 2011). this condition can increase the trading volume before the holiday comes. the profit-taking conducted by the investor before ramadhan can also increase the trading volume activity (tva) before the holiday. after the holiday, the celebration of eid al-fitr will continue for several days. in some places in indonesia, the celebration of eid al-fitr festive continue until the seventh day after the event day. it makes the economic activity still not run well. with this condition, investors tend to wait until the celebration of eid al-fitr is completely over. based on the explanation, the hypothesis can be formulated: pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 119 h2: there is a significant difference in average trading volume activity before and after the eid al-fitr holidays during 2017-2020. figure 1 research model research method this research used the quantitative approach, namely an event study. an event study examines the impact of a particular event on the company’s stock price using the data on the company’s stock return (jones, 2012). using the event study technique, the researcher can assess the impact of a particular event on changes in stock prices (hartini et al., 2019). as we can see from the figure 1, we going to compare the average abnormal return and the average trading volume activity before and after the eid al-fitr holiday. the secondary data in the form of historical price data were used in this research to examine the event's impact. other data like the trading volume data were also employed in this research to determine the event's impact on trading volume activity. this research data comprised the closed price stock and trading volume data of companies listed on the jakarta islamic index, obtained from the indonesia stock exchange website www.idx.co.id and yahoo finance finance.yahoo.com. jakarta islamic index was also chosen since it is a sharia index in indonesia, consisting of thirty companies, so the companies are expected to correlate with the islamic day closely. the subject of this research was the eid al-fitr holidays anomaly with abnormal return and stock volume traded data as the dependent variable. public companies listed on the jakarta islamic index for the 2017-2020 period were the objects of this research. the population of this research was all companies listed on indonesia stock exchange. meanwhile, the sample of this study was companies listed on jakarta islamic index. the purposive sampling technique was used in this research. the event period ranged about ten days before and after the eid al-fitr holiday, with 100 days of estimation window. pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 120 figure 2 estimation and event window based on the figure 2, the event window used in this research is ten days prior and after the event date and the estimation window use in this research is 100 days. the presence of eid al-fitr is always announced by the government based on the presence of a tiny crescent moon called hilal. the presence of hilal is a sign of the new hijri calendar. the description of the research window dates in table 1. table 1 the date of 2017 2018 2019 2020 d-10 june 09 – june 22 may 24 – june 08 may 17 – may 31 may 06 – may 20 d+10 july 03 – july 14 june 20 – july 03 june 10 – june 21 may 26 – june 09 variable measurement variable (abnormal return) measurement to calculate the abnormal return, calculate the actual and expected return first. the formula to calculate the actual return is: 𝑅𝑖,𝑡 = 𝑃𝑖,𝑡−𝑃𝑖,𝑡−1 𝑃𝑖,𝑡−1 (1) where: 𝑅𝑖,𝑡 = actual return of stock-i on t event period; 𝑃𝑖,𝑡 = closing stock price of stocki on t event period; 𝑃𝑖,𝑡−1 = closing stock price of stock-i on t-1 event period. the formula to calculate the expected return is: 𝐸[𝑅𝑖,𝑡 ] = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 [𝑅𝑚,𝑡 ] + 𝜀𝑖,𝑡 (2) where: 𝐸[𝑅𝑖,𝑡 ] = expected return of stock-i on t event period; 𝛼𝑖 = intercept of stock-i ; 𝛽𝑖 = beta of stock-i; 𝑅𝑚,𝑡 = market return on t event period; 𝜀𝑖,𝑡 = residual. to calculate the abnormal return, the formula is: 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝐸[𝑅𝑖,𝑡 ] (3) pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 121 where: 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = abnormal return of stock-i on t event period; 𝑅𝑖,𝑡 = actual return of stocki on t event period; 𝐸[𝑅𝑖,𝑡 ] = stock expected return of stock-i on t event period. the next step is to calculate average abnormal return and average cumulative abnormal return. the formulation for the average abnormal return: 𝐴𝐴𝑅𝑡 = ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡 𝑁 𝑖=1 𝑁 (4) where: 𝐴𝐴𝑅𝑡 = average abnormal return; 𝐴𝑅𝑖,𝑡 = abnormal return of stock-i on t period; 𝑁 = total security affected by the event. average cumulative abnormal return is a calculation of the total accumulation of average abnormal return in the event period for each security and could be calculated as: 𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑛1,𝑛2) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑖,𝑡 𝑇 𝑡=1 (5) where: 𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑛1,𝑛2) = cumulative average abnormal return security from the beginning of event period (n1) until (n2) day; 𝐴𝐴𝑅𝑖,𝑡 = average abnormal return. variable (trading volume activity) measurement the trading volume activity can be calculated as follows: 𝑇𝑉𝐴𝐼,𝑡 = ∑ 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑡−𝑑𝑎𝑦 ∑ 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖 𝑜𝑛 𝑡−𝑑𝑎𝑦 (6) where: 𝑇𝑉𝐴𝐼,𝑡 = trading volume activity of stock-i on t event period; 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑡 − 𝑑𝑎𝑦 = stock-i which traded on t event period; 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖 𝑜𝑛 𝑡 − 𝑑𝑎𝑦 = outstanding or issued stock-i on t event period. like the abnormal return, calculating its average is needed after calculating the trading volume activity. to calculate the average trading volume activity, the formulation can be seen as follows: 𝐴𝑇𝑉𝐴 = ∑ 𝑇𝑉𝐴𝐼,𝑡 𝑡 𝑡 𝑛 (7) where: 𝐴𝑇𝑉𝐴 = average trading volume activity; 𝑇𝑉𝐴𝐼,𝑡 = trading volume activity of stock-i on t-time; n = number of securities. data analysis technique in analyzing the data, first, the descriptive statistic was used to know the characteristic of the data (rahmawati et al., 2018). from the descriptive statistics, the data's maximum, minimum, mean, and standard deviation were known. in this study, the data on abnormal return and trading volume activity variables were employed to measure the effectiveness of the eid al-fitr holiday. descriptive research is either quantitative or qualitative in nature (sekaran & bougie, 2016). pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 122 the second step was the normality test, and it was done by testing each variable using the kolmogorov-smirnov test (ghozali, 2011). by looking at the 2-tailed significant value, whether the sample used in this research was normally distributed or not could be decided. if the significant level of the data is greater than 0.05 or (sig) > 5%, it can be said that the data is normally distributed, and a parametric t-test and paired sample test will be applied. otherwise, if the significant level of the data is lower than 0.05 or (sig) < 5%, it can be said that the data is not normally distributed. then, a non-parametric test using wilcoxon signed rank test will be applied. after knowing the normality of the data, the hypothesis test based on the normality test result done in the previous step was conducted. hypothesis testing was carried out to prove whether or not the average abnormal return (aar) and average trading volume activity (atva) before and after eid al-fitr were significantly different. in this research, the hypothesis test method was determined based on the normality test result. result and discussion the indonesian stock market itself was chosen to be the topic of this study because indonesia has the largest muslim population, and the eid al-fitr holiday is considered the biggest religious holiday in the country. this research also proves that indonesia’s capital market is efficient in semi-strong form, meaning that all the available information could be absorbed quickly in the market. table 2 hypothesis testing result of aar statistic aar mean pre 0.0010235 post -0.0000606 t 0.727 df 9 sig. (2-tailed) 0.486 explanation not significant paired sample t-test for 2017-2020 periods based on table 2, the paired sample t-test result showed no significant difference in average abnormal return before and after the eid al-fitr holiday. table 3 hypothesis testing result of aar statistic aar mean pre -0.0129400 post -0.0145700 t 0.061 df 9 sig. (2-tailed) 0.953 explanation not significant paired sample for 2020 period pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 123 it can be proven by the sig. (2-tailed) of the average abnormal return (aar) of eid al-fitr of 0.486, bigger than 0.1. with this result, it was decided to reject h1. the same result also occurred in the table 3 that showing no significant effect. based on table 4, from the paired sample t-test result, there was a significant difference in average trading volume activity before and after the eid al-fitr holiday. it can be proven by the sig. (2-tailed) of the average trading volume activity (atva) of eid al-fitr of 0.07, smaller than 0.1. with this result, it was decided to accept h2. table 4 hypothesis testing result of atva statistic atva mean pre 0.0016392 post 0.0013166 t 2.055 df 9 sig. (2-tailed) 0.07 explanation significant* paired sample t-test for 2017-2020 periods the same result also occurred in table 5 that there was a significant difference between atva before and after eid al-fitr in the 2020 period. table 5 hypothesis testing result of atva statistic atva mean pre 0.0026790 post 0.0052926 t -4.946 df 9 sig. (2-tailed) 0.001 explanation significant* paired sample t-test for 2020 period discussion based on the h1 test result, there was no significant difference in average abnormal return (aar) pre-and post-eid al-fitr holiday during 2017-2020. with this result, no pattern was created during the eid al-fitr holiday during the research period through the average abnormal return. the same result also occurred in the pre-pandemic in 2020 and pandemic time in 2021 that any pattern created could not be found by the moment of the eid al-fitr even though the covid-19 pandemic occurs. figure 3 represents the average cumulative abnormal return (acar) and average abnormal return movement (aar) around eid al-fitr during 2017-2020. the highest average abnormal return could be the gain on the tenth day before the market close, and the lowest was the second day before the holiday. the value was 0.00744 and -0.00653, respectively. this finding also supported by sukor (2012) that also found the abnormal return before the market closing due to eid al-fitr is the lowest. pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 124 figure 3 aar and acar performance on eid al-fitr 2017-2020 the pre-abnormal return was higher because the demand for the stock was higher than the supply. this motif could be related to the behavior before eid al-fitr holidays, such as mudik or homecoming tradition, preparing for eid al-fitr holiday, and investing by utilizing their holiday allowance. moreover, the investor usually does profit-taking and holds cash before the holiday. these things arise because the stock price increases, but the further impact is that the stock prices will decrease for a while. moreover, it will impact decreasing abnormal returns around the eid al-fitr. the downward trend of acar two days before until two days after the eid al-fitr can prove that a negative abnormal return exists around the event date. this finding also similar with (mansour & jlassi, 2014) (atala, 2015) ali et al. (2017) that found positive abnormal return before the eid al-fitr. otherwise, the post-average abnormal return was lower than before the event. after the holidays, the investor will usually occupy the market and drift higher prices, leading to higher returns. however, the reversal could not push it as far as investors had hoped. the first and second days after the abnormal return was negative, probably related to the euphoria of eid al-fitr that lasted up to seven days after the eid al-fitr. the activities, such as returning from homecoming and the celebration of lebaran ketupat or the celebration of seven days after the eid al-fitr in several places in indonesia, have made economic activities not fully implemented yet. this condition makes investors reluctant to trade and choose to wait until the eid al-fitr celebration is completely over. the same result was also found in 2020. according to the test, there was also a significant difference in trading volume activity in the companies listed on jakarta islamic index on indonesia stock exchange. moreover, there are differences between the 2017-2020 period and the 2020 period. the difference is that the atva before the holiday of eid alfitr was lower than atva after the event, which can be seen from figure 4. this condition is the opposite compared to the 2017-2020 period. as known, after the holiday, the investors were reluctant to conduct trading activity because the economic activity was not running fully, making the trading volume after the holiday eid al-fitr lower than after the event. pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 125 figure 4 atva performance on eid al-fitr 2020 the effect of ramadhan month that gives good moods for investors also made the trading volume before the holiday of eid al-fitr between 2017 and 2020 was higher than after the holiday. however, in 2020, the investors were reluctant to do trading before the holiday since they were waiting for the announcement of the government policy about large-scale social restrictions. investors preferred to conduct trading activity after the holiday since they wanted to reduce the risk of holidays. in 2020, the government policy announcement about large-scale social restrictions was also delivered during the eid al-fitr holiday, especially on may 22, 2020. it made the investor more likely to conduct trading activity after the holiday and react to the government's policy about large-scale social restrictions. conclusion this research was conducted to find the impact of the eid al-fitr holiday regarding abnormal return and trading volume activity on the jakarta islamic index on the indonesia stock exchange during 2017-2020 and the period of 2020. hence, the event study methodology was applied and implemented a single market model. the estimation window was 100 days before, and the event window was ten days before and after the event date. the abnormal return proxy and trading volume proxy were used for 18 sample companies for the period of 2017-2020 and 15 companies for 2020, which had met the research criteria. based on the research result analysis, there are two main points. first, the average abnormal return before the eid al-fitr holiday in 2017-2020 was higher than the abnormal return after the holiday. it shows that investors' sentiment and mood were good in both pre-and post-abnormal returns, making the difference of pre-and post-abnormal returns not significant. a negative abnormal return was also found two days before the holiday, meaning that markets quickly reacted to the eid al-fitr and brought the negative sentiment to the market. in the 2020 period, the average abnormal return before and after the eid al-fitr was negative, but the abnormal return before the eid al-fitr holiday pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 126 was also higher than the abnormal return after the holiday. this condition might occur since the investors reacted to the covid-19 pandemic and the government's policy about the large-scale restriction. then, in the 2017-2020 period, preatva was higher than its post period. it was significant and convincing the existence of the eid al-fitr effect through atva. the investors were probably doing profit-taking action to fulfill their needs before the holiday approached or might save their money due to uncertainty of delayed information. otherwise, different results were revealed in 2020 that the atva before the holiday was lower than before. this condition might occur since the investors were reluctant to do trading before the holiday since they were waiting for the government policy announcement about large-scale social restrictions. the significant difference of pre-and post-average trading volume activity in the 2017-2020 period and 2020 period proves that the trend was detected on jakarta islamic index on indonesia stock exchange and evidence that the indonesia capital market is in semi-strong form of efficiency. based on the results, this research proves that indonesia's efficient market is considered semi-strong, so the investor could not use the historical data and publicly available information to profit. this study also verifies that event study could be used to know the research objectives. however, there are several limitations to this research. it is advisable to use companies listed on the indonesian sharia stock index because this research did not consider the cofounding effect, and it is conceivable to use another method and another variable. in addition, this study period was only four years, starting from 2017 to 2020, which can be extended. references al-hajieh, h., redhead, k., & rodgers, t. (2011). investor sentiment and calendar anomaly effects: a case study of the impact of ramadan on islamic middle eastern markets. research in international business and finance, 25(3), 345–356. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2011.03.004 ali, i., akhter, w., & ashraf, n. (2017). impact of muslim holy days on asian stock markets: an empirical evidence. cogent economics & finance, 5(1), 1311096. https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1311096 al-ississ, m. (2015). the holy day effect. journal of behavioral and experimental finance, 5, 60– 80. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.02.007 ariel, r. a. (1990). high stock returns before holidays: existence and evidence on possible causes. the journal of finance, 45(5), 1611–1626. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03731.x atala, m. (2015). the effect of muslim holidays in stock returns of listed. university of nairobi. białkowski, j., etebari, a., & wisniewski, t. p. (2012). fast profits: investor sentiment and stock returns during ramadan. journal of banking & finance, 36(3), 835–845. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.09.014 chandra, a., & kumar, r. (2012). factors influencing indian individual investor behaviour: survey evidence. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2029642 fama, e. f. (1970). efficient capital markets: a review of theory and empirical work. the journal of finance, 25(2), 383–417. https://doi.org/10.2307/2325486 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2011.03.004 https://doi.org/10.1080/23322039.2017.1311096 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.02.007 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03731.x https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.09.014 https://doi.org/10.2139/ssrn.2029642 https://doi.org/10.2307/2325486 pribadi & abilawa analysis of the eid al-fitr holiday anomaly on abnormal return … journal of accounting and investment, 2022 | 127 frieder, l., & subrahmanyam, a. (2004). nonsecular regularities in returns and volume. financial analysts journal, 60(4), 29–34. https://doi.org/10.2469/faj.v60.n4.2634 gavriilidis, k., kallinterakis, v., & tsalavoutas, i. (2016). investor mood, herding and the ramadan effect. journal of economic behavior & organization, 132, 23–38. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.09.018 ghozali, l. (2011). aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19.0. semarang: bp-univesitas diponegoro. hartini, t., amir, a., junaidi, j., & lubis, t. a. (2019). the difference analysis of abnormal return and trade volume activity before and after ramadhan effects on food and beverages companies listed in indonesian sharia stock index (issi). journal of business studies and management review, 2(2), 88-93. retrieved from https://onlinejournal.unja.ac.id/jbsmr/article/view/7221 jatmiko, d. p., manahov, v., & oblosa, n. (2014). does capital market reaction to noneconomic factors generate abnormal returns? investment management and financial innovations, 11(4), 66-76. retrieved from https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/template s/article/assets/6074/imfi_en_2014_04_jatmiko.pdf jogiyanto, h. (2018). studi peristiwa: menguji reaksi pasar modal akibat suatu peristiwa. yogayakrata: bpfe. jones, c.p. (2012). investment analysis and management (12th ed.). hoboken: john wiley & sons, inc. mansour, w., & jlassi, m. (2014). the effect of religion on financial and investing decisions. investor behavior, 135–151. https://doi.org/10.1002/9781118813454.ch8 rahmawati, a., fajarwati, f., & fauziyah, f. (2018). statistika: teori dan praktek. yogyakarta: program studi manajemen, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas muhammadiyah yogyakarta. sekaran, u., & bougie, r. (2016). research method for business 7th edition (7th ed.). chichester: john wiley & sons ltd. sonjaya, a. r., & wahyudi, i. (2016). the ramadan effect: illusion or reality? arab economic and business journal, 11(1), 55–71. https://doi.org/10.1016/j.aebj.2016.03.001 sukor, m. e. (2012). stock returns, firm size, liquidity and the festivities effect: asian evidence. asian finance association annual meeting. wasiuzzaman, s., & al-musehel, n. a. (2018). mood, religious experience and the ramadan effect. international journal of emerging markets, 13(1), 290–307. https://doi.org/10.1108/ijoem-01-2017-0001 yalçın, k.c. (2010). market rationality: efficient market hypothesis versus market anomalies. european journal of economic and political studies, 3, 23-38. yuan, t., & gupta, r. (2014). chinese lunar new year effect in asian stock markets, 1999– 2012. the quarterly review of economics and finance, 54(4), 529–537. https://doi.org/10.1016/j.qref.2014.06.001 https://doi.org/10.2469/faj.v60.n4.2634 https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.09.018 https://online-journal.unja.ac.id/jbsmr/article/view/7221 https://online-journal.unja.ac.id/jbsmr/article/view/7221 https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/6074/imfi_en_2014_04_jatmiko.pdf https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/6074/imfi_en_2014_04_jatmiko.pdf https://doi.org/10.1002/9781118813454.ch8 https://doi.org/10.1016/j.aebj.2016.03.001 https://doi.org/10.1108/ijoem-01-2017-0001 https://doi.org/10.1016/j.qref.2014.06.001 pengaruh pengendalian internal perusahaan dan struktur jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 2, halaman: 125-137, juli 2008 125 pengaruh pengendalian internal perusahaan dan struktur corporate governance terhadap fee audit esti widiasari & tri jatmiko wahyu prabowo e-mail : estiwidiasari@gmail.com universitas diponegoro abstract good internal control and good corporate governance will reduce activities which will be carried out by auditor. the activities reduction will bring about auditor fee cutback. the purpose of the study is to examine the influence of internal control function and corporate governance structures, i.e. major shareholders, independent commissioners and audit committe, toward audit fees. this study is replication of hay’s et al. research in 2008. the data collection uses purposive sampling method. data was collected from annual reports of manufacturing companies which listed on bursa efek indonesia in 2005-2007. the method used in analysis is multiple linear regression. the results show that internal audit functions do not affect to audit fees. by contrast, audit committee negatively influence toward audit fees. the two corporate governance structures (major shareholders and independent commissioners) have significant positive influncial on audit fees. the results consistent with previous studies and consistent with the explanation that controls are complementary (controls, corporate governance and auditing are complement), an increase in one control will lead to an increase in the others. keywords: corporate governance, internal control, audit fees. pendahuluan latar belakang masalah hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok dan berbagai pihak lainnya dengan manajemen perusahaan dapat dijelaskan dengan teori keagenan. inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. kepemilikan diwakili oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk mengelola kekayaan. pemisahan fungsi tersebut akan menciptakan checks and balances yang memungkinkan proses pengawasan dan pengelolaan berlangsung secara efektif sehingga para manajer untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimum dan return yang memadai bagi para pemegang saham (alijoyo dalam setyapurnama dan norpratiwi, 2006) agen akan menggunakan modal, keahlian, dan tenaga kerja untuk memaksimumkan keuntungan. kadang kala, keuntungan yang dihasilkan tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal dalam jangka panjang. berbagai bentuk konflik kepentingan antara agen dan prinsipal akan sering terjadi sehingga esti widiasari & tri jatmiko w. p, pengaruh pengendalian internal..... 126 dibutuhkan mekanisme untuk menyelaraskanan dalan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. manajemen sebagai agen akan menggunakan otoritas yang dimiliki (discretionary power) untuk dapat memaksimalkan kepentingan (self interest). seringkali kebijkan tersebut akan mempengaruhi reliabilitas laporan keuangan yang dihasilkan. walaupun demikian, reliabilitas suatu laporan keuangan tidak hanya bergantung pada pihak manajemen perusahaan. auditor internal perusahaan dan komite audit merupakan pihak intern yang mempunyai peranan vital dalam pembuatan laporan keuangan. pihak intern dan eksternal diharapkan memiliki pemahaman yang sama tentang peranan masing-masing unit yang dijalankan sehingga pelaksanaan governance dapat berjalan dengan efektif (rahmany, 2004). kinerja dewan direksi akan lebih efisien dan efektif apabila dibantu seorang atau beberapa pihak independen sebagai perwujudan dari pelaksanaan corporate governance dan fungsi pengendalian internal yang baik. penerapan corporate governance diperlukan pada perusahaan-perusahaan di indonesia karena tingkat inefisiensi yang tinggi di indonesia (ruru, 2004; kaihatu, 2006). salah satu komponen utama struktur corporate governance adalah keberadaan komisaris independen dan keberadaan komite audit yang membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan (fcgi, 2000; ikatan komite audit indonesia, 2004; toha, 2004; zain et al. 2004; abbot dan parker dalam zain et al. 2006; beasley, bedard dan johnstone dalam boo dan sharma, 2008;). komisaris independen merupakan pihak pengawas yang efektif dikarenakan tidak mempunyai kepentingan finansial dalam perusahaan serta tidak mempunyai hubungan psikologis dengan pihak manajemen sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen. komisaris independen juga berada dalam posisi yang baik untuk secara objektif untuk menantang kinerja manajemen dalam artian melakukan oversight terhadap kinerja manajemen secara berkesinambungan (boo dan sharma, 2008) komite audit memegang peran penting dalam mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas serta mengawasi pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, fungsi pengendalian internal, sistem manajemen risiko serta fungsi audit internal dan eksternal. komite audit diharapkan mampu menjamin adanya mekanisme check and balances sehingga proses pengawasan dan pengelolaan berlangsung secara efektif dengan pemisahan yang jelas antara berbagai fungsi dan peran baik dalam hal akuntabilitas maupun pertanggung jawaban yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para shareholders. komponen struktur corporate governance yang lain adalah keberadaan pemegang saham mayoritas dan internal auditor. pemegang saham mayoritas adalah investor aktif yang mempunyai investasi besar dalam perusahaan, oleh karena itu akan berpartisipasi aktif dalam penentuan arah kebijakan perusahaan serta akan berusaha semaksimal mungkin jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 125-137, juli 2008 127 menuntut transparansi atas kinerja dari modal yang ditanamkan. alasan itulah yang melatarbelakangi peningkatan permintaan terhadap audit eksternal. pemegang saham mayoritas merupakan bagian penting dari pelaksanaan corporate governance dan fungsi pengendalian internal yang lebih baik (jensen, 1993). pemegang saham mayoritas perusahaan, yang memegang fungsi kepemilikan perusahaan, akan memerlukan jasa audit eksternal untuk memonitor kinerja pihak manajemen serta sebagai perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan dalam perusahaan sehingga dapat menjadi penyeimbang terhadap konflik kepentingan yang terjadi (hay, 2008). simunic (2006) menyatakan bahwa beberapa pekerjaan audit eksternal dapat dikurangi bila fungsi pengendalian internal berjalan dengan baik. fungsi pengendalian internal yang baik akan mengurangi pekerjaan audit eksternal sehingga akan mengurangi biaya audit eksternal. terdapat dua pandangan terhadap hubungan antara pengendalian internal, corporate governance, serta audit eksternal terhadap fee audit. pandangan pertama adalah kontrol pengganti (substitution control view) yang menyatakan bahwa hubungan antara audit eksternal, corporate governance, dan fungsi pengendalian intern adalah dapat saling menggantikan. fungsi pengendalian internal yang baik dapat menggantikan berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh audit eksternal. pandangan kedua adalah kontrol tambahan (complementary control view) yang menyatakan bahwa hubungan antara pengendalian atau kontrol, corporate governance, dan audit saling melengkapi dan bukan saling menggantikan. aspek yang satu hanya sekedar saling menambahkan dan melengkapi terhadap aspek pengendalian yang lain. penentuan fee audit sebagian merupakan proses ilmiah dan sebagian yang lain merupakan sebuah seni (dickins et al. 2006). secara ilmiah struktur corporate governance yang mencakup dewan komisaris independen, komite audit serta pemegang saham dapat mempengaruhi penentuan fee audit. dikatakan sebuah seni, bahwa penentuan fee audit dapat dipengaruhi oleh kecermatan dalam menganalisa perubahan signifikan yang terjadi sewaktuwaktu seperti keadaan suatu negara tempat kantor akuntan publik beroperasi sehingga model-model penentuan fee audit harus secara periodik diperbarui. goodwin-stewart (2006) menemukan adanya hubungan yang positif antara keberadaan fungsi internal audit dan peningkatan permintaaan terhadap audit eksternal yang menyebabkan peningkatan terhadap fee audit. hay (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dewan komisaris independen dan fee yang dibayarkan kepada auditor. keberadaan komite audit dan berbagai mekanisme pengendalian dihubungkan dengan fee audit yang tinggi dan kualitas audit yang baik harus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta dapat mengurangi risiko auditor dalam pemberian opini audit. francis dalam goodwin-stewart et al. (2006) menyatakan bahwa fee audit yang tinggi merepresentasikan kualitas audit yang esti widiasari & tri jatmiko w. p, pengaruh pengendalian internal..... 128 baik. lebih lanjut, abbott dalam goodwin-stewart et al. (2006) menyatakan bahwa permintaan komite audit terhadap level assurance yang diberikan oleh auditor akan meningkatkan fee audit dikarenakan semakin luasnya lingkup pemeriksaan yang dilakukan auditor. goodwin-stewart et al. (2006) mempelajari bahwa hubungan antara fee audit dan fungsi pengendalian internal akan lebih tinggi apabila perusahaan melaksanakan audit internal. lebih lanjut studi tersebut menyatakan bahwa audit internal maupun eksternal akan meningkatkan keseluruhan pengawasan yang ada dalam perusahaan. penelitian ini merupakan replikasi penelitian hay et al. (2008) yang menguji apakah corporate governance dan pengendalian internal mempengaruhi fee audit yang dibayarkan kepada auditor. berawal dari penelitian tersebut, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menguji kembali apakah struktur corporate governance dan pengendalian internal akan mempengaruhi fee audit. telaah literatur dan pengembangan hipotesis teori keagenan teori keagenan merupakan landasan bagi penerapan corporate governance sebagai suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian. teori keagenan memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya, maupum shareholders pada khususnya. teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. secara khusus teori keagenan membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent). fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajemen adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasispesifikasi untuk dijalankan oleh manajer dalam mengelola dana investor dan spesifikasi tentang pembagian return antara manajer dan investor. eisenhardt dalam setyapurnama dan norpratiwi (2006) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, asumsi pertama yaitu, asumsi sifat manusia (human assumptions) yang dikelompokkan menjadi self interest, bounded rationality serta risk aversion. asumsi yang kedua yaitu keorganisasian (organizational assumptions) dikelompokkan menjadi konflik sebagai tujuan antar partisipan, efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas dan asimetri informasi, serta asumsi ketiga yaitu asumsi informasi (information assumptions). teori keagenan menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisien dalam hubungan pemilik dan agen. kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masing-masing jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 125-137, juli 2008 129 pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan. teori keagenan memainkan peran penting dalam hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. dalam hubungan tersebut seringkali terdapat masalah agensi, dan masalah agensi yang menjadi perhatian penting adalah proses pengambilan keputusan karena terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengawasan dalam perusahaan (fama dan jensen, 1983). pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut. fee audit deangelo serta sangkaraguruswamy dalam halim, 2005; simunic (2006) menyatakan bahwa fee audit ditentukan oleh faktor dalam penugasan audit seperti besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (client size), kompleksitas jasa audit yang dihadapi aiuditor, risiko audit (atas dasar current ratio, quick ratio, d/e, litigation risk) dan kompleksitas audit (subsidiaries, foreign listed) serta nama kantor akuntan publik yang melakukan jasa audit. pada tanggal 2 juli 2008 institut akuntan publik indonesia (iapi) menerbitkan surat keputusan no. kep.024/iapi/vii/2008 tentang kebijakan penentuan fee audit. surat keputusan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi akuntan publik maupun kantor akuntan publik dalam menetapkan fee audit. dalam bagian lampiran 1 surat keputusan no. kep.024/iapi/vii/2008 tentang kebijakan penentuan fee audit dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh anggota institut akuntan publik indonesia yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa professional yang diberikannya. lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar professional akuntan publik yang berlaku. pengendalian internal pengendalian internal menjadi concern utama perusahaan terutama setelah adanya sarbanes-oxley act pada tahun 2002. pengetahuan yang memadai tentang manfaat dan peningkatan proses audit dan pengendalian akan meningkatkan implementasi corporate governance dalam perusahaan. sarbanes-oxley act (sox) mendorong banyak perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek governance termasuk peningkatan bagi fee bagi proses auditing dan pengendalian internal (griffin et al, 2008). peningkatan fee audit tersebut dapat dijelaskan sebagai peningkatan usaha dan risiko yang harus ditanggung oleh auditor sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban tambahan yang disyaratkan oleh sarbanes-oxley act (dyck dalam griffin et al, 2008). pengendalian internal diperlukan dalam pencapaian tujuan perusahaan esti widiasari & tri jatmiko w. p, pengaruh pengendalian internal..... 130 (halim, 2001; soemodiwirjo, 2003). keberadaan fungsi audit internal merupakan bagian penting dari pengendalian internal perusahaan. semakin besar waktu yang didedikasikan oleh fungsi internal audit selama periode audit laporan keuangan, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh fungsi audit internal (felix, 2001). perusahaan dengan pengendalian internal yang lebih baik dalam bentuk keberadaan fungsi audit internal dan manajemen risiko akan mengurangi monitoring eksternal dari auditor yang akan berpengaruh pada penentuan fee audit (yatim et al. 2006). h1 = keberadaan fungsi audit internal akan berpengaruh positif terhadap fee audit corporate governance corporate governance diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan (syakhroza dalam toha, 2004). struktur corporate governance dalam penelitian ini mencakup keterlibatan pemegang saham mayoritas, komisaris independen dan komite audit. salah satu struktur corporate governance adalah keberadaan pemegang saham mayoritas (shleifer dan vishny, 1997). investor sebagai pemegang saham yang mempunyai kepemilikan saham yang besar dalam perusahaan dan berpartisipasi dalam penentuan strategi merupakan bagian penting dari corporate governance (jensen, 1993). keberadaan pemegang saham mayoritas juga akan berpengaruh pada penambahan permintaan terhadap audit eksternal sebagai bentuk monitor terhadap investasi mereka serta sebagai perlindungan terhadap investor yang lain (hay et al. 2008) mitra (2007) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara karakteristik pemegang saham dan fee audit. hubungan positif tersebut terjadi ketika kepemilikan institusional tersebar dan bukan terpusat pada seorang pemegang saham mayoritas, sehingga investor tersebut membutuhkan governance yang lebih baik sehingga menginginkan kualitas auditing yang lebih baik yang akan berpengaruh pada fee audit yang dibayarkan. carcello et al. (2002) menyatakan adanya hubungan yang positif antara fee audit dan karakteristik dewan komisaris dan menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang kuat akan meningkatkan permintaan tehadap audit yang akan meningkatkan fee audit. dewan komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham, mempunyai kekuasaan yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi perilaku oportunistik manajemen dalam pelaporan keuangan (fama dan jensen, 1993). untuk menghindari hal tersebut dewan komisaris independen harus memastikan realibilitas laporan keuangan dan diharapkan agar dewan komisaris independen akan meningkatkan audit eksternal yang akan meningkatkan fee audit (carcello et al, 2000). h2 = keberadaan pemegang saham mayoritas berpengaruh positif terhadap fee audit. h3 = keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap fee audit. h4 = keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap fee audit. jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 125-137, juli 2008 131 metodologi penelitian berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah penelitian dan telaah literatur yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis terdapat dua masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini: (1) apakah pengendalian internal akan mempengaruhi fee audit (2) apakah struktur corporate governance akan mempengaruhi fee audit. untuk menjawab pertanyaan tersebut dianalisis data-data yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek indonesia selama tahun 2005-2007 untuk mengukur kelima variabel pokok dalam penelitian ini, yaitu: fee audit, keberadaan fungsi internal audit, komisaris independen, komite audit dan pemegang saham mayoritas. dalam penelitian ini, selain menggunakan variabel dependen dan variabel independen juga digunakan variabel kontrol sebagai pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen. variabel kontrol tersebut digunakan sebagai pengontrol risiko serta untuk mengembangkan baseline model atau model dasar bagi fee audit sebagaimana digunakan dalam penelitianpenelitian sebelumnya. dalam penelitian ini digunakan delapan variabel kontrol yang berhubungan dengan fee audit antara lain ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, rasio hutang atas aktiva perusahaan, return of assetst, rasio persediaan dan piutang atas aktiva perusahaan, current ratio, kantor akuntan publik yang digunakan, serta pergantian auditor. pengumpulan data dan pemilihan sampel sampel perusahaan dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek indonesia (bei) sejak tahun 2005. perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan tahunan yang berakhir tanggal 31 desember selama tiga tahun mulai tahun 2005 sampai dengan 2007. pengukuran variabel fee audit variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah fee audit. data tentang fee audit akan diwakili oleh akun professional fees yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei), yang selanjutnya variabel akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari professional fees. dasar pengambilan keputusan ini adalah belum tersedianya data tentang fee audit dikarenakan pengungkapan data tentang fee audit di indonesia masih berupa voluntary disclosures, sehingga belum banyak perusahaan yang mencamtumkan data tersebut di dalam annual report. internal audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan fungsi audit internal. keberadaan fungsi internal audit dalam perusahaan dipandang dapat membantu auditor eksternal dalam pelaksanaan tugas audit (felix, 2001). variabel ini menggunakan skala nominal, yaitu angka 1 untuk mengindikasikan adanya fungsi internal audit serta angka 0 untuk esti widiasari & tri jatmiko w. p, pengaruh pengendalian internal..... 132 mengindikasikan tidak adanya fungsi internal audit. pemegang saham mayoritas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan pemegang saham mayoritas yang mempunyai kepemilikan saham diatas 20 persen. pemegang saham mayoritas dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan dan pengendalian dalam perusahaan serta meminta adanya audit yang mendalam di dalam perusahaan (hay, 2008). variabel ini menggunakan skala nominal, yaitu angka 1 untuk mengindikasikan adanya pemegang saham mayoritas atau pemegang saham yang memiliki kepemilikan diatas 20 persen serta angka 0 untuk mengindikasikan tidak adanya pemegang saham mayoritas. komite audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah komite audit di dalam perusahaan. komite audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan serta sebagai penengah antara auditor internal dan eksternal (hay, 2008). variabel akan diukur dengan menghitung jumlah komite audit dalam perusahaan. komisaris independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan. komisaris independen dipandang dapat melakukan pengawasan secara signifikan terhadap kegiatan dan pengendalian dalam perusahaan sehingga memerlukan informasi yang independen yang berasal dari auditor eksternal (hay, 2008). variabel akan diukur dengan menghitung jumlah komisaris independen dalam perusahaan. analisa data dan hasil statistik deskriptif analisa dilakukan pada data 92 perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. hasil pengolahan data mengenai statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1. pengujian asumsi klasik pengujian normalitas dengan menggunakan grafik plot dan uji onesample kolmogorov-smirnov dengan nilai k-s menunjukkan 0,778 dengan probabilitas 0,580 menyatakan bahwa variabel terdistribusi normal. pengujian multikolonieritas menunjukkan koefisien korelasi antar variabel lemah dibawah 0,90 sehingga tidak terdapat multikolonieritas (ghozali, 2005). pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian yang dilakukan. pengujian autokorelasi dengan runs test menunjukkan nilai tes sebesar -0,032 dengan probabilitas 0,834 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. regresi pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. analisis ini digunakan untuk menentukan jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 125-137, juli 2008 133 hubungan antara fee audit dengan variabel-veriabel independen. persamaan regresinya adalah sebagai berikut : lnfee = a0 + a1 (lnassets) + a2 (sub) + a3 (debttoa) + a4 (roa) + a5 (invrec) + a6 (cascls) + a7 (big) + a8 (switch) + a9 (com) + a10 (out) + a11 (maj) + a12 (ia) + e dimana : lnfee = logaritma natural dari fee audit lnassets= logaritma natural total aktiva sub = akar pangkat dua dari jumlah anak perusahaan. debttoa = rasio hutang atas aktiva perusahaan roa = return of investment invrec = rasio persediaan dan piutang atas aktiva perusahaan cascals = current ratio big = auditor big 4 switch = pergantian auditor selama tiga tahun berturut-turut com = keberadaan komite audit out = jumlah komisaris independent maj = keberadaan pemegang saham mayoritas (>20%) ia = keberadaan fungsi internal auditor hasil analisa regresi pada tabel secara keseluruhan menunjukkan r kuadrat sebesar 0,687 dan f=19,183 dengan signifikansi 0,000 yang berarti terdapat bahwa 68,7 persen variasi fee audit dijelaskan oleh semua variabel serta terdapat hubungan signifikan antara variabel dependen (fee audit) dengan variabel independen. tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel internal audit tidak mempunyai pengaruh terhadap fee audit yang dibuktikan dengan dikeluarkannya variabel internal audit dalam analisis regresi. diketahui variabel pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh positif dan koefisien 0,517 dengan signifikansi 0,015 dibawah 0,05 dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. variabel komite audit memiliki pengaruh negatif dan koefisien -0,396 dengan signifikansi 0,081 diatas 0,05 dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. variabel komisaris independen memiliki pengaruh positif dan koefisien 0,160 dengan signifikansi 0,034 dibawah 0,05. dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. kesimpulan, keterbatasan dan implikasi keberadaan fungsi internal audit dan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fee audit. hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan publik telah memiliki fungsi internal audit maupun komite audit sebagai persyaratan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia, sehingga terdapat variasi yang kecil dan menyebabkan fungsi internal audit dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fee audit. esti widiasari & tri jatmiko w. p, pengaruh pengendalian internal..... 134 pemegang saham mayoritas dan dewan komisaris independen perusahaan berpengaruh secara signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap permintan jasa audit eksternal yang akan meningkatkan fee audit. pemegang saham mayoritas akan menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk meningkatkan permintaan terhadap jasa audit eksternal sebagai akibat dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. sebagai bagian dari fungsi pengawasan, tanggung jawab komisaris independen meliputi melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengembangan kontrol dalam perusahaan sebagai pertanggung jawaban kepada para shareholders serta untuk melindungi reputasi pribadi. sehingga komisaris independen akan meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal yang lebih baik. dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa mekanisme governance yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap jasa audit eksternal yang akan berpengaruh pada peningkatan fee audit. referensi boo, el’fred., divesh sharma. 2008. “effect of regulatory oversight on the association between internal governance characteristics and audit fees.” journal of accounting and finance, no. 48, h. 51-71 carcello, j.v., d.r hermanson, t.l. neal and r. riley. 2000. “board characteristics and audit fees”. contemporary accounting research, vol.19 dickins, denise e., julia l. higgs and terrance r. skantz. 2008. “estimating audit fees post sox”. american accounting assocition, vol.2, h. a9-a18 fama, eugene f., michael c. jensen. 1983. “separation of ownership and control”. journal of law & economics, vol. 26 fama, eugene f., michael c. jensen. 1983. “agency problem and residual claims”. journal of law & economics, vol. 26 felix, william l., audrey a. gramling and mario j. maletta. 2001. “the contribution of internal audit as a determinant of external audit fees and factors influencing this contribution” forum for corporate governance in indonesia. 2000. “peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan).” http://www.fcgi.or.id. diakses 13 november 2008. ghozali, imam. 2005. apikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang : badan penerbit undip goodwin-stewart, jenny., pamela kent. 2006. “relation between external http://www.fcgi.or.id/ jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 125-137, juli 2008 135 audit fees, audit committee characteristics and internal audit.” journal of accounting and finance, no. 46, h. 387-404 griffin, paul a., david h. lont and yuan sun. 2008. “corporate governance and audit fees: evidence of countervailing relations”. sosial science research network. halim, abdul. 2001. auditing 1. yogyakarta : unit penerbit dan percetakan (upp) amp ykpn. halim, yonathan. 2005. “peranan metode lowballing cost oleh kantor akuntan publik di surabaya.” skripsi, universitas kristen petra surabaya hay, david., r. knechel and helen ling. 2008. “evidence on the impact of internal control and corporate governance on audit fees.” international journal of auditing, no. 12, h. 9-24 ikatan komite audit indonesia. 2004. “komite audit”. http://www.komiteaudit.org. diakses 15 juni 2008 institute for economic and finance research, 2007, indonesian capital market directory 2007 18 th edition, jakarta ireland, jen c., and clive s. lennox. n.d. “the large audit firm premium : a case of selectivity bias”. journal of accounting, auditing and finance, h. 73-91 jensen, michael c., william h. meckling. 1976. “theory of the firm : managerial behavior, agency cost and ownership structure”. journal of financial economics, v. 3, no. 4, pp. 305360. jensen, michael c. 1993. “the modern industrial revolution, exit and the failure of internal control system”. journal of finance, vol.48, h. 831880 kaihatu, t.s. 2006. “ good corporate governance dan penerapannya di indonesia”. jurnal manajemen dan kewirausahaan, vol. 1, h. 1-9 mitra, santanu., mahmud hossain and donald r. deis. 2007. “the empirical relationship between ownership characteristics and audit fees.” rev quant finance accounting, no. 28, h. 257-285 rahmany, f.a., 2007, “tugas dan tanggung jawab komite audit dalam proses good corporate governance : sosialisasi manual komite audit”, forum komite audit 14, ikatan komite audit indonesia ruru, bacelius., 2004, “kiprah dan dinamika komite audit dalam penegakan good corporate governance”, forum komite audit 4, ikatan komite audit indonesia esti widiasari & tri jatmiko w. p, pengaruh pengendalian internal..... 136 setyapurnama, y.s., dan vianey norpratiwi. 2006. “pengaruh corporate governance terhadap peringkat obligasi dan yield obligasi”. shleifer, a., and r.w. vishny. 1997. “a survey of corporate governance”. journal of accounting research, vol. 22, h. 737-783 simunic, dan a. 1980. “the pricing of audit services : theory and evidence”. journal of accounting research, vol. 18, h. 161-189 simunic, dan a., jong-hag choi, jeongbon kim and xiaohong liu. 2006. “cross listing audit fee premium : theory and evidence”. soemodiwirjo, soenarso. 2003, “audit internal dan hubungannya dengan komite audit”, forum komite audit 2, ikatan komite audit indonesia toha, akhmad. 2004. “efektivitas peranan komite audit dalam mewujudkan good corporate governance studi kasus pada pt. bank negara indonesia (persero) tbk”. kajian ekonomi dan keuangan, vol.8, h. 17-41 yadnyana, i ketut. n.d. “pengaruh frekuensi audit atas laporan keuangan historis terhadap keandalan struktur pengendalian intern pada perusahaan di kota denpasar”. yatim, puan., pamela kent and peter clarkson. 2006. “governance structures, ethnicity, and audit fees of malaysian listed firms”. zain, m. m., nava subramaniam and jenny goodwin. 2004. “audit committee and internal audit function characteristics : impact on internal audit contribution to financial statement audits.” working paper, no. 2004-014 zain, m. m., nava subramaniam and jenny stewart. 2006. “internal auditors’ assessment of their contribution to financial statement audits : the relation with audit committee and internal audit function characteristics.” international journal of auditing, no.10, h. 1-18. lampiran tabel 4.1 statistik deskriptif variabel minimum maksimum rata-rata deviasi standar fee audit internal audit pemegang saham mayoritas 4 1 0 12 1 1 7.49 1.00 0.43 1.642 0.000 0.498 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 125-137, juli 2008 137 komite audit komisaris independen 2 0 6 11 3.11 1.49 0.456 1.387 tabel 4.2 hasil analisis regresi variabel koefisien kesalahan standar nilai-t probabilitas (konstanta) α internal audit pemegang saham mayoritas komite audit komisaris independen -0.280 0.517 -0.396 0.160 1.366 0.208 0.224 0.074 -0.205 2.489 -1.768 2.163 0.838 0.015 0.081 0.034 journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia peni nugraheni1*, arum indrasari1, and noradiva hamzah2 abstract: research aims: when stakeholders want to invest in a company, csr is one of the concerns. thus, this study aims to examine the effect of ownership structure on corporate social responsibility disclosure in indonesian companies. the ownership structure in this study consisted of managerial ownership, institutional ownership, public ownership, and foreign ownership. design/methodology/approach: the samples in this study were companies listed on the indonesian stock exchange from 2017 to 2019 that belonged to the sensitive industry category. the ownership structure comprised managerial ownership, institutional ownership, public ownership, and foreign ownership. csr disclosure was measured using the global reporting initiative (gri). the data were then analyzed using panel data regression. research findings: the results showed that institutional ownership positively affected csr disclosure, while managerial, foreign, and public ownership did not affect csr disclosure. theoretical contribution/originality: the company’s organs, including ownership structure, are expected to encourage companies to be more active in conducting csr and disclosing it in company reports. however, while many ownership structures do not affect csr, stakeholders and regulators need to encourage other instruments that can be used to increase csr disclosure. keywords: csr; disclosure; legitimacy; ownership structure introduction investors usually consider many aspects when investing in a company, for example, financial performance, brand/reputation, track record, and its social contribution in the form of corporate social responsibility (csr). when stakeholders want to invest in a company, csr is one of the concerns. it is because csr shows the level of the company's concern for the community and the environment, which will directly or indirectly be affected by the company's activities. investors also usually tend to invest in companies with more attention to csr (nofsinger et al., 2019). companies with high csr disclosures have several advantages, including gaining legitimacy, long-term benefits, sustainability, and reputation (andayani, 2021; indrasari et al., 2021; khan et al., 2012; salehi et al., 2017). therefore, csr has received attention from companies as a strategy to attract investors. affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia 2 faculty of economics and management, universiti kebangsaan malaysia, bangi selangor, malaysia *correspondence: peninugraheni@yahoo.com doi: 10.18196/jai.v23i2.14633 citation: nugraheni, p., indrasari, a., & hamzah, n. (2022). the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia. journal of accounting and investment, 23(2), 229-243. article history received: 29 apr 2022 revised: 31 may 2022 accepted: 04 jun 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=vhx5zloaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=vg9xczmaaaaj&hl=en https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=23974612500 https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://www.ukm.my/fep/en/ https://www.ukm.my/fep/en/ https://www.ukm.my/fep/en/ https://www.ukm.my/fep/en/ mailto:peninugraheni@yahoo.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14633 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14633 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.14633&domain=pdf nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 230 however, investors or shareholders can also influence the company's csr disclosure level. as the company owner, shareholders can affect managers to focus on important aspects supporting company performance, including social performance. social performance shows the company's contribution to the surrounding community, meaning that the company's presence not only provides benefits for the company itself but also benefits the community's social life. the company's policy on csr can also be influenced by the ownership structure attached to the company (oh et al., 2011; swandari & sadikin, 2016). the ownership structure can be divided into several categories, namely managerial ownership, institutional ownership, public ownership, and foreign ownership. each of these categories shows the percentage of shares owned by certain parties, for example, managers (managerial ownership), institutions in the form of banks, pension funds, or insurance companies (institutional ownership), society or public (public ownership), and foreigners, both individuals and institutions (foreign ownership). ownership structure can affect csr disclosure because they are also interested in the company's competitive advantage that can be obtained, one of which is the benefits of disclosing csr (khan et al., 2013). previous studies have obtained mixed results regarding the relationship between ownership structure and csr. research by nurleni et al. (2018) found that managerial ownership had a significant negative effect while institutional ownership positively affected csr disclosure in manufacturing companies in indonesia. khan et al. (2013) uncovered that public ownership and foreign ownership positively influenced csr disclosures in bangladeshi companies. meanwhile, salehi et al. (2017) stated that institutional and managerial ownerships did not influence csr disclosure on the tehran stock exchange. for this reason, this study aims to examine the effect of ownership structure and corporate social responsibility on companies listed on the indonesian stock exchange. this study used ownership structure and csr as research variables for the following reasons. first, the indonesian government actively encourages investment activities by promoting the capital market as an investment place with many advantages. the presence of investors with various categories may have different motivations, but in general, they expect their companies to have good performance, both in terms of financial and social aspects, which do not harm or endanger people's lives. second, as a developing country, indonesia faces the issue of low investor protection (prabowo et al., 2017), which may impact the ownership structure of companies in indonesia. third, as a developing country, indonesia also faces environmental sustainability issues, usually directed at companies that greatly impact the environment (sensitive industry). in this case, indonesia has issued some regulations to regulate the csr reports for companies, such as act no. 40 of 2007 and government regulation no. 47 of 2012 about social and environmental responsibility. those regulations strengthen the csr agenda implemented by companies (yaya et al., 2018) nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 231 fourth, previous studies have mostly used ownership structure in managerial, foreign, and institutional ownership. thus, this study completes it by adding one category, namely public ownership, so that the results can provide a better picture of the relationship between csr disclosure and various types of ownership structures. moreover, csr disclosure can at least show the extent of the company's concern for the community's social life and the surrounding environment. therefore, this research is expected to contribute by showing the role of ownership structure on the company's csr disclosure and that investors have a big role in encouraging company involvement in high csr activities. literature review and hypotheses development legitimacy theory every company is interested in the sustainability of its business in the future by ensuring that the community accepts the company's existence. legitimacy refers to society's acceptance of the company's activities when the activities are “desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, belief, and definitions” (suchman, 1995). the company is also committed to empowering the community and preserving the environment. this commitment can be demonstrated by the csr activities that the company has carried out. in addition, legitimacy is the most widely used theory when discussing csr disclosure. according to guthrie and parker (1989), legitimacy theory states that “corporate disclosure reacts to environmental factors (economic, social, and political), and disclosures legitimate actions”. moreover, social aspects can help companies to preserve legitimacy. legitimacy is very important for companies because it can provide benefits, such as improved image, recognition as moral leadership, and long-term profits (bronn & vidaver-cohen, 2009). farook et al. (2011) stated that legitimacy would be obtained when the company has not only met the community's expectations but also disclosed what has been done to meet those expectations. csr disclosure can also increase the company's legitimacy because the community benefits from its presence in its environment. according to garanina and aray (2021), ownership structure can be used to understand company behavior in gaining legitimacy through csr disclosure. corporate social responsibilities (csr) corporate social responsibility (csr) shows the company's commitment to not only focusing on achieving profit but also a concern for social welfare and environmental preservation (nurleni et al., 2018). mirfazli (2008) asserted that csr is the moral responsibility of companies to their stakeholders who are affected by company activities, either directly or indirectly. the implementation of csr will be disclosed in the company's nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 232 annual report or sustainability report (tista et al., 2021) so that the public can observe the extent to which the company carries out its social responsibility. according to nurleni et al. (2018), although there are many items in csr, only a few items are required to be disclosed by the company, so the level of csr disclosure depends on the policies of each company. csr includes social, environmental, employee, and community welfare activities (muslichah, 2020). mirfazli (2008) examined companies' disclosure in indonesia and found that human resources were the most widely disclosed item, followed by customer, society, and environment. meanwhile, nugraheni et al. (2020) stated that examples of csr disclosure are social aspects, which include education, donation, entrepreneurship, or training skill, while the environmental aspect refers to the company's efforts so that its activities do not damage the environment, such as pollution, hazardous waste, or irresponsible use of energy. on the other hand, csr disclosure by companies can be based on various drives or motivations. for example, csr can be used to gain legitimacy from the community, comply with laws and regulations, maintain the company's sustainability and customer loyalty, or attract investors (tayşir & pazarcık, 2013; gunawan 2015; gunawan et al., 2020). tayşir and pazarcık (2013) argued that csr could not be implemented without corporate governance support. these two things are interrelated with the same objectives to achieve accountability and transparency in accordance with the expectations desired by society. ethical behavior will impact stakeholders' views on the company's existence (gunawan et al., 2020). ownership structure the company's ownership structure shows the diversity of investors who hold shares of that company. according to garanina and aray (2021), referring to the previous studies, the ownership structure is a governance mechanism that affects the company's behavior, values, strategic policies, and performance. the ownership structure can be divided into several categories, namely managerial ownership, institutional ownership, public ownership, and foreign ownership. managerial ownership is the number of shares owned by managers, whereas institutional ownership shows shares owned by the government, financial institutions, and other companies. foreign ownership displays shares owned by foreign nationals, while public ownership indicates shares owned by the public or the general public (nurleni et al., 2018; swandari & sadikin 2016; oh et al., 2011). in addition, some companies are owned by a certain party with a very large percentage (above 50%) so that they become the majority shareholder, while others or even several parties own the rest. here, conflicts can occur between shareholders and the board of directors or between majority and minority shareholders (abdullah et al., 2011), and there are differences in interests. besides, the company's ownership structure can influence the policies made by the company's management (fox & hamilton, 1994). shahid et al. (2018) stated that ownership structure could moderate the relationship nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 233 between managers and owners, and therefore, the owners could influence the company's decision because they are interested in the company's development. the majority of shareholders can also control their interests and prioritize long-term prosperity, so they are motivated to develop the company by implementing csr as one of the company's policies (garanina & aray, 2021). according to abdullah et al. (2011), the relationship between csr quality and owner type is important because majority shareholders have more power than minority shareholders. juniarti (2020) also affirmed that csr would protect shareholders' long-term value. moreover, oh et al. (2011) explained why institutional, managerial, and foreign ownership influence companies' csr. first, institutional ownership is found in the company's ownership structure and usually becomes the majority shareholder. second, managers are the party who control information related to company activities. managers who are also owners of companies will have more influence in making decisions related to strategy and investment. third, foreign investors usually have different characteristics from citizens regarding time use, preferences, and information asymmetry problems. foreign ownership affects the company's internal activities and creates a positive company performance (garanina & aray 2021). foreign ownership from countries concerned about csr will also encourage company transparency and disclose csr activities (oh et al., 2011). institutional investors will also be attracted to companies that conduct csr because csr shows a company's accountability to its stakeholders salehi et al., 2017). according to dyck et al. (2019), institutional ownership is concerned with financial and social aspects. good environmental and social performance will affect the increase in stock prices to provide better financial benefits. for managerial ownership, salehi et al. (2017) stated that, in addition to reducing information asymmetry, share ownership by managers would also reduce high-risk decisions between managers so that social activity will be higher. however, salehi et al. (2017) did not find the effect of institutional and managerial ownership on csr on the tehran stock exchange. on the other hand, khan et al. (2013) found that public and foreign ownership positively affected csr disclosure in bangladeshi companies because the public had a high demand for company transparency, while managerial ownership had a positive effect on csr in export-oriented companies. arista et al. (2019), who examined the effect of ownership structure on csr in indonesian companies, revealed that managerial ownership had a positive effect, while public ownership did not affect companies in indonesia. previous studies have shown different results between the effect of ownership structure and csr in different countries. each country may have different attention to csr activities, which will also influence csr policies (oh et al., 2011; dyck et al., 2019). specifically, as a developing country with natural resources, indonesia is often under the spotlight related to the preservation of natural resources and the social welfare of the people affected by industrial activities. several regulations related to the company's obligation to implement csr have also been issued by the government to control company activities that can nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 234 impact the environment. therefore, research on the factors affecting csr in companies in indonesia is vital to identify the driving factors for csr. hypotheses development conflicts of interest between managers and shareholders can be reduced by giving shares to managers as one of the strategies (nurleni et al., 2018). with the shares owned, managers who are also shareholders will be able to adjust company policies to the wishes of other shareholders. on the other hand, csr is one way to gain legitimacy from the community, which will encourage the company's sustainability, which is the goal of shareholders (juniarti, 2020) and provides many other benefits. thus, managers will also be motivated to make policies encouraging the company's sustainability, including csr disclosure more broadly. suchman (1995) stated that the manager controls the legitimacy process because it can affect company outcomes, such as sales and profit. arista et al. (2019) also asserted that stock ownership by managers would encourage managers to pay more attention to csr because managers will align with other shareholders to maximize the company's value by using csr as a strategy. research by arista et al. (2019) and wulandari and sudana (2018) found that managerial ownership positively affected csr disclosure in indonesian companies. therefore, the research hypothesis is: h1: managerial ownership has a positive effect on csr disclosure. institutional ownership usually has more resources than other shareholders, which allows them to control management policies (nurleni et al., 2018). meanwhile, according to oh et al. (2011), institutions usually find it more difficult to sell their shares to other parties to be more concerned about the company's strategic policies. thus, institutional investors also are interested in the company gaining legitimacy from the community for its activities because it can affect the company's sustainability. moreover, csr disclosure is one way the companies maintain their sustainability by maintaining the relationship between the company and the community (nurleni et al., 2018). csr also indicates the company's concern for the community and shows shareholders are concerned about responsible company activities (oh et al., 2011). in addition, csr will attract institutional investors as an indicator of companies' accountability to their stakeholders (yang & shyu, 2019). therefore, the greater the proportion of share ownership by institutions, the greater the csr disclosure made by the company. oh et al. (2011) and saleh et al. (2010) disclosed that institutional ownership positively affected csr disclosure. this study derived the following hypothesis: h2: institutional ownership has a positive effect on csr disclosure. public ownership will put more pressure on corporate accountability where shareholders want wider information disclosure (khan et al., 2013). information related to company involvement in csr activities becomes a concern of the community to see the impact of companies’ activities on the environment and social aspects. social activities will nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 235 strengthen the relationship between the company and stakeholders (including the public/society) and help maintain the company's legitimacy when there is a crisis in the society (bronn & vidaver-cohen, 2009). khan et al. (2013) found that public ownership positively affected csr disclosure in bangladesh. according to juniarti (2020), public companies will pressure companies to make csr disclosures, especially on companies that manage natural resources. the presence of the community as shareholders is expected to encourage the company's csr disclosure. therefore, the study hypothesis is: h3: public ownership has a positive effect on csr disclosure. opening investment to foreign investors will further increase the ownership of company shares in a country. when the ownership is controlled or dominated by foreign investors, their nature, characteristics, behavior, and culture will also influence the process of supervising the board of directors' performance. management practices from western countries usually focus more on social aspects to gain legitimacy from stakeholders in the country where the company is located (suchman, 1995). meanwhile, according to huafang and jianguo (2007), several incentives for higher disclosure due to the presence of foreign investors are more competitive in the capital market and the encouragement to provide equal information between foreign and domestic investors. thus, foreign investors will also encourage companies to be more actively involved in csr activities and publish them in annual reports. previous studies exposed that foreign ownership positively affected csr disclosure in china (huafang & jianguo, 2007), korea (oh et al., 2011), and bangladesh (khan et al., 2013). thus, the proposed hypothesis is: h4: foreign ownership has a positive effect on csr disclosure. research method the samples in this study were companies listed on the indonesian stock exchange from 2017 to 2019. this study used purposive sampling criteria, where the selected companies were companies that belonged to the sensitive industry category and published annual reports and stand-alone sustainability reports for 2017-2019. the sensitives industry category refers to the companies that are sensitive to the environment, such as mining, construction, property, and energy industry and has been used by the previous studies (gunawan, 2013; yaya et al., 2018). gunawan and tin (2019) stated that using a sustainability report will strengthen the crs analysis because it contains the concept of sustainability, while csr in the annual report usually only reveals social activities or community development. the independent variables in this study were the ownership structure, including managerial ownership, institutional ownership, public ownership, and foreign ownership. managerial ownership was measured by the percentage of shares owned by managers. public ownership was determined based on the percentage of shares owned by the public. in addition, foreign ownership shows the percentage of shares owned by foreign nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 236 investors, while institutional ownership indicates the percentage of shares owned by institutions. this study also used control variables in the form of firm size, measured by total assets and profitability, determined by the return on assets (roa). meanwhile, the dependent variable was csr disclosure, measured using the global reporting initiative (gri) index, which consists of 91 items covering economic, social, and environmental aspects. gri has published “one of the world's most prevalent standards for sustainability reporting” (yaya et al., 2018). using gri makes it easier to compare the results with other international companies than when using local standards of csr measurement. csr will be given a score of 1 if it discloses items according to gri and otherwise will be given a value of 0 for items not disclosed. below is the research model: csr = α + 1man + 2ins + 2for +4pub +5size +6roa + e description: csr = csr disclosure; man = managerial ownership; ins = institutional ownership; for = foreign ownership; pub = public ownership; size = firm size; roa = return on asset (profitability); α = constant; β1. β2. β3 β4. β5. β6 = coefficients; e = error. this study employed panel data regression using the common effect model (cem), fixed effect model (fem), and random effect model using stata. the selection of the most suitable model for this research used the chow, hausman, and multiple lagrange tests. result and discussion under predetermined criteria, this study used company data, a sensitive industry that published annual and sustainability reports for 2017-2019. the industries were industrial, infrastructure, healthcare, energy, and transportation, with 154 companies. however, only 29 companies published annual and stand-alone sustainability reports for the 20172019 period, so the total data was 87. the following are the results of the descriptive statistics. table 1 descriptive statistical result variable mean std. dev. min max csr 29.402 13.889 9.000 71.000 man 1.694 4.040 0.000 15.700 ins 50.199 31.382 0.000 98.030 for 26.800 25.711 0.000 94.520 pub 32.473 14.941 0.000 71.040 size 30.937 1.514 27.360 33.490 roa 5.990 11.704 -0.166 92.100 table 1 shows the result of descriptive statistics for each variable. csr disclosure measured by the gri index had a minimum value of 9, a maximum value of 71, and a mean value of 29.402. the mean value of csr was quite small at 29.402%, showing that csr disclosure by companies was still quite low. then, managerial ownership had a minimum value of 0, a maximum value of 15.70, and a mean value of 1.694. in addition, institutional nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 237 ownership had a minimum and maximum value of 0 and 98.03, a mean value of 50.199, and a standard deviation of 31.382. besides, foreign ownership had a minimum and maximum value of 0 and 94.520 and a mean value of 26.800. the next variable, public ownership, had minimum and maximum values of 0 and 71.04 and a mean value of 32.473. based on that data on ownership structure, managerial ownership had the lowest mean value, only 1.694%, followed by foreign ownership (26.800%) and public ownership (32.473%). meanwhile, the highest was institutional ownership, with a mean value of 50.199%. the statistic also shows that the minimum value was 0, meaning that not all companies had the four types of ownership structure. meanwhile, institutional ownership had the largest maximum and mean values, indicating that institutions owned many companies. figure 1 csr disclosure per aspects figure 1 depicts the company's performance level throughout the observation period. the results revealed that csr measured by gri increased from 2017, reaching 32.7%, to 33.8% in 2018 and 37.7% in 2019. in terms of aspects of csr, economic aspects were the highest, followed by social and environmental aspects. besides, the company's efforts to participate in raising the community economy were the most frequently carried out in csr activities. panel data regression was done by selecting the most suitable model among cem, rem, and fem. this study obtained a significant value for the chow test of 0.000, the hausman test of 0.8221, and the lagrange test of 0.000, so the most suitable model for this research was the random effect model (rem). table 2 presents panel data regression. managerial ownership had a coefficient value of 0.126 and a probability value of 0.280 > alpha value of 0.05, meaning that managerial ownership did not affect csr disclosure. therefore, h1 was rejected. this result supports previous studies, which showed that managerial ownership did not affect csr disclosure in china (huafang & jianguo, 2007) and indonesian companies (swandari & sadikin, 2016; dewi & wirawati, 2021). those studies stated that managerial ownership only had a small percentage. based on descriptive statistical data, the mean value of managerial ownership was only 1.694%, and the maximum value was only 15.7%, less than other ownership, such as institutional 0.327 0.436 0.246 0.3640.338 0.436 0.252 0.3800.377 0.486 0.312 0.404 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 gri economics environment social csr disclosure per aspects 2017 2018 2019 nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 238 ownership (mean value of 50.20) and foreign ownership (mean value of 26.80). in this case, not all managers own their company shares, and even if they have, the number of shares owned is also not much (swandari & sadikin 2016). this small ownership has not been able to influence every decision made by shareholders, so that company policies including csr will depend on other majority shareholders. table 2 panel data regression variables coeff std. err. z p>|z| man 0.126 0.456 0.280 0.783 ins 0.130 0.057 2.270 0.023 for 0.083 0.062 1.33 0.183 pub 0.095 0.090 1.05 0.292 size -1.312 1.553 -0.85 0.398 roa -4.685 8.998 -0.52 0.603 constant 58.256 47.903 1.22 0.224 r-sq 0.1029 wald chi2 6.8 prob > chi2 0.3401 according to huafang and jianguo (2007), when there is no effect between managerial ownership and disclosure, it can also be caused by the influence of regulators encouraging companies to be more transparent. yaya et al. (2018) argued that some regulations by the indonesian government related to social and environmental activities also encourage companies to disclose those activities more in the annual report. in addition, the institutional ownership variable had a coefficient value of 0.130, with a sig value of 0.023 < alpha value of 0.05. it denotes that institutional ownership positively affected csr disclosure; h2 was accepted. it is in accordance with the study of nofsinger et al. (2019) and saleh et al. (2010) that found the relationship between csr and institutional shareholders. moreover, nofsinger et al. (2019) stated that institutional investors consider two aspects of investing: social norms and economic incentives. social norms refer to csr performance, while economic incentives allude to financial performance. thus, companies with low csr will more easily risk poor performance, such as bankruptcy or being excluded from the stock exchange (nofsinger et al., 2019). saleh et al. (2010) also stated that csr is a tool to maintain the interest of institutional investors in the companies while maintaining the companies’ image. then, the foreign ownership variable had a coefficient value of 0.083, with a sig value of 0.183 > alpha value of 0.05, so h3 was rejected. this study found that foreign ownership did not affect csr disclosure. this result is consistent with swandari and sadikin's (2016) findings, revealing that foreign ownership did not affect csr disclosure in indonesia. this study also corroborates with el-halaby and hussainey's (2016) research that foreign ownership did not affect corporate disclosure in islamic banks in mena countries. according to oh et al. (2011), the relationship between foreign shareholders and csr depends on the country of origin of the shareholders. foreign shareholders from countries concerned with crs (such as europe and north america) will pressure nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 239 companies also to have a high commitment to csr. meanwhile, the country of origin of foreign shareholders of indonesian companies may not be too focused on csr. therefore, they do not press the companies too much on csr aspects. moreover, public ownership had a coefficient value of 0.095 and a sig value of 0.292 > alpha value of 0.05, which means that public ownership did not affect csr disclosure. therefore, h4 was rejected. this finding supports the study of arista et al. (2019), which stated that public ownership did not affect csr in indonesian companies at idx. they also stated that a little public ownership could not influence the company to be more committed to csr. besides, arista et al. (2019) argued that the effect of ownership structure on the company also depends on the level of investor participation. when there is a lack of participation from investors, its influence on company decisions, including csr disclosure, is also limited. in terms of public ownership, where each investor has different interests, the effect on csr decisions may also not have an effect. for the control variable, firm size had a coefficient value of -1.312 and a significant value of 0.398 > alpha value of 0.05. then, roa showed a significant value of 0.603 > 0.05 and a coefficient value of -4.685. therefore, firm size and roa did not influence csr disclosure. the findings also revealed that only institutional ownership influenced csr disclosure of four types of ownership. the finding may indicate that only one ownership structure type influences companies to disclose csr disclosures. however, society and other stakeholders can still assess a company's csr implementation level through company reports. it is because government regulations already require companies to disclose csr for certain aspects, often referred to as mandatory csr. the requirement of government regulation for companies to disclose csr can be a standard to evaluate the implementation of csr activities. conclusion this study examined the effect of ownership structure and csr disclosure on indonesian companies. the descriptive results of csr showed that the csr disclosed increased throughout the observation period, ranging from 32-37%, from 2017 to 2019. meanwhile, based on csr disclosures made by companies, the economic aspect was the highest disclosed by the company, followed by social and environmental aspects. the statistical testing results between independent and dependent variables uncovered that institutional ownership positively affected csr disclosure, while managerial, foreign, and public ownership did not affect csr disclosure. in fact, csr disclosure is a form of the company's commitment and contribution to the environment directly or indirectly affected by the company's activities. hence, the company's organs are expected to encourage companies to be more active in conducting csr and publishing it in company reports, including the ownership structure. however, the results of this study actually nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 240 exposed that three of the four ownership structure variables studied did not affect csr disclosure. in general, the purpose of investment by investors is to make a profit. when the company has made a profit, the shareholders may not pressure the company to do other things. moreover, when the company's activities are in accordance with applicable laws and regulations, including provisions regarding csr that the company must disclose, shareholders may only focus on the financial performance. as long as financial performance can be maintained by management and other activities do not violate applicable regulations, shareholders will continue to oversee company policies without being pressured to do other things. this study has several limitations. among others, the sample companies in this study were those that published annual and sustainability reports. it turned out that many companies only published annual reports without publishing their sustainability reports (stand-alone reports). supposedly, sustainability and csr activities are combined in the annual report as information presented to stakeholders. it can happen because the sustainability report as a stand-alone report is not mandatory that the company must make. second, this study's independent variables involved foreign and institutional ownership. thus, there is a possibility that when the ownership structure of the company shows ownership by a foreign institution, the two ownerships can have the same percentage. thus, future research can use more sustainability reports when discussing csr to get more information. the ownership variable can also be expanded by using family ownership and government ownership criteria to identify the factors influencing csr disclosure. acknowledgment this article is an internal research grant funded by the institute for research, publication and community service (lp3m), universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia. references abdullah, s. n., mohamad, n. r., & mokhtar, m. z. (2011). board independence, ownership and csr of malaysian large firms. corporate ownership and control, 8(2), 467–483. https://doi.org/10.22495/cocv8i2c4p5 andayani, w. (2021). disclosure of corporate social responsibility, company performance, and corporate reputation as the mediating role: indonesian context. journal of accounting and investment, 22(3), 581–601. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12190 arista, d., sabroto, b., & hariadi, b. (2019). effect of managerial share ownership, public share ownership, and slack resource on csr reporting. international journal of business, economics and law, 18(5), 109-118. bronn, p. s., & vidaver-cohen, d. (2009). corporate motives for social initiative: legitimacy, sustainability, or the bottom line? journal of business ethics, 87(1), 91–109. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9795-z https://doi.org/10.22495/cocv8i2c4p5 https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12190 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9795-z nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 241 dewi, n. p. y. k., & wirawati, n. g. p. (2021). the influence of share ownership structure and company size on corporate social responsibility disclosures. american journal of humanities and social sciences research, 5(2), 67–73. retrieved from https://www.ajhssr.com/the-influence-of-share-ownership-structure-and-companysize-on-corporate-social-responsibility-disclosures/ dyck, a., lins, k. v, roth, l., & wagner, h. f. (2019). do institutional investors drive corporate social responsibility? international evidence. journal of financial economics, 131(3), 693–714. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.08.013 el-halaby, s., & hussainey, k. (2016). determinants of compliance with aaoifi standards by islamic banks. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 9(1), 143–168. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2015-0074 farook, s., hassan, m. k., & lanis, r. (2011). determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of islamic banks. journal of islamic accounting and business research, 2(2), 114–141. https://doi.org/10.1108/17590811111170539 fox, m. a., & hamilton, r. t. (1994). ownership and diversification: agency theory or stewardship theory. journal of management studies, 31(1), 69–81. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1994.tb00333.x garanina, t., & aray, y. (2021). enhancing csr disclosure through foreign ownership, foreign board members and cross-listing: does it work in russian context? emerging markets review, 46, 1–36. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100754 gunawan, j. (2013). determinant factors of corporate social disclosures in indonesia. issues in social and environmental accounting, 7(2), 113–134. https://doi.org/10.22164/isea.v7i2.78 gunawan, j. (2015). corporate social disclosures in indonesia: stakeholders’ influence and motivation. social responsibility journal, 11(3), 535–552. https://doi.org/10.1108/srj-042014-0048 gunawan, j., & tin, s. (2019). the development of corporate social responsibility in accounting research: evidence from indonesia. social responsibility journal, 15(5), 671– 688. https://doi.org/10.1108/srj-03-2018-0076 gunawan, s., budiarsi, s. y., & hartini, s. (2020). authenticity as a corporate social responsibility platform for building customer loyalty. cogent business & management, 7(1), 1775023. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1775023 guthrie, j., & parker, l. d. (1989). corporate social reporting: a rebuttal of legitimacy theory. accounting and business research, 19(76), 343–352. https://doi.org/10.1080/00014788.1989.9728863 huafang, x., & jianguo, y. (2007). ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: evidence from listed companies in china. managerial auditing journal, 22(6), 604–619. https://doi.org/10.1108/02686900710759406 indrasari, a., nugraheni, p., hamzah, n., & maelah, r. (2021). motivational factors of implementing corporate social and environmental reporting and its impact on performance. journal of asian finance, economics, and business, 8(2), 883–892. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0883 juniarti, j. (2020). does mandatory csr provide long-term benefits to shareholders? social responsibility journal, 17(6), 776-794. https://doi.org/10.1108/srj-03-2019-0114 khan, a., muttakin, m. b., & siddiqui, j. (2012). corporate governance and corporate social responsibility disclosures: evidence from an emerging economy. journal of business ethics, 114(2), 207–223. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0 mirfazli, e. (2008). corporate social responsibility (csr) information disclosure by annual reports of public companies listed at indonesia stock exchange. international journal of https://www.ajhssr.com/the-influence-of-share-ownership-structure-and-company-size-on-corporate-social-responsibility-disclosures/ https://www.ajhssr.com/the-influence-of-share-ownership-structure-and-company-size-on-corporate-social-responsibility-disclosures/ https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.08.013 https://doi.org/10.1108/imefm-06-2015-0074 https://doi.org/10.1108/17590811111170539 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1994.tb00333.x https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100754 https://doi.org/10.22164/isea.v7i2.78 https://doi.org/10.1108/srj-04-2014-0048 https://doi.org/10.1108/srj-04-2014-0048 https://doi.org/10.1108/srj-03-2018-0076 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1775023 https://doi.org/10.1080/00014788.1989.9728863 https://doi.org/10.1108/02686900710759406 https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0883 https://doi.org/10.1108/srj-03-2019-0114 https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0 nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 242 islamic and middle eastern finance and management, 1(4), 275–284. https://doi.org/10.1108/17538390810919592 muslichah, m. (2020). the effect of environmental, social disclosure, and financial performance on firm value. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 24(1), 22–32. https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art3 nofsinger, j. r., sulaeman, j., & varma, a. (2019). institutional investors and corporate social responsibility. journal of corporate finance, 58, 700–725. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.07.012 nugraheni, p., indrasari, a., hamzah, n., & maelah, r. (2020). managing social and environmental activities: toward the sustainability of company. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 24(2), 130–138. https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss2.art6 nurleni, n., bandang, a., darmawati, d., & amiruddin, a. (2018). the effect of managerial and institutional ownership on corporate social responsibility disclosure. international journal of law and management, 60(4), 979–987. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-20170078 oh, w. y., chang, y. k., & martynov, a. (2011). the effect of ownership structure on corporate social responsibility: empirical evidence from korea. journal of business ethics, 104(2), 283–297. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0912-z prabowo, m. a., iswaningtyas, a., efrizal, s., idris, i., mulazid, a. s., & habbe, a. h. (2017). board of directors and csr disclosure in indonesian banking industry: does education matter? international journal of trade and global markets, 10(4), 322–338. https://doi.org/10.1504/ijtgm.2017.10011377 saleh, m., zulkifli, n., & muhamad, r. (2010). corporate social responsibility disclosure and its relation on institutional ownership: evidence from public listed companies in malaysia. managerial auditing journal, 25(6), 591–613. https://doi.org/10.1108/02686901011054881 salehi, m., tarighi, h., & rezanezhad, m. (2017). the relationship between board of directors’ structure and company ownership with corporate social responsibility disclosure. humanomics, 33(4), 398–418. https://doi.org/10.1108/h-02-2017-0022 shahid, m. s., nawaz, s., & ali, l. (2018). does ownership structure influence financial decisions: evidence from pakistan. numl international journal of business & management, 13(2), 2410–5392. suchman, m. c. (1995). managing legitimacy: strategic and institutional approaches. the academy of management review, 20(3), 571–610. https://doi.org/10.2307/258788 swandari, f., & sadikin, a. (2016). the effect of ownership structure, profitability, leverage, and firm size on corporate social responsibility (csr). binus business review, 7(3), 315–320. https://doi.org/10.21512/bbr.v7i3.1792 tayşir, e. a., & pazarcık, y. (2013). business ethics, social responsibility and corporate governance: does the strategic management field really care about these concepts? procedia social and behavioral sciences, 99, 294–303. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.497 tista, k. w. n., rahman, a. f., & prastiwi, a. (2021). the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures. journal of accounting and investment, 22(2), 361–374. https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.11393 wulandari, a., & sudana, i. (2018). pengaruh profitabilitas, kepemilikan asing, kepemilikan manajemen, dan leverage pada intensitas pengungkapan corporate social responsibility. e-jurnal akuntansi, 22(2), 1445-1472. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p23 https://doi.org/10.1108/17538390810919592 https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art3 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.07.012 https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss2.art6 https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2017-0078 https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2017-0078 https://doi.org/10.1007/s10551-011-0912-z https://doi.org/10.1504/ijtgm.2017.10011377 https://doi.org/10.1108/02686901011054881 https://doi.org/10.1108/h-02-2017-0022 https://doi.org/10.2307/258788 https://doi.org/10.21512/bbr.v7i3.1792 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.497 https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.11393 https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p23 nugraheni, indrasari, & hamzah the impact of ownership structure on csr disclosure: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 243 yang, c-s., & shyu, j. (2019). do institutional investor and group, firm and time effects matter in enterprise performance in the corporate life cycle? cogent business & management, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1606473 yaya, r., wibowo, s. a., ulfaturrahmah, u., & jalaludin, d. (2018). environmental disclosure practices after mandatory disclosure policy in indonesia. journal of business & retail management research, 12(4), 88–100. https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is04/art-09 https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1606473 https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is04/art-09 layout juli 2014 pendahuluan laporan keuangan tahunan merupakan suatu media yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dan mengkomunikasikan hasil informasi keuangan tersebut kepada pihak luar dengan tujuan untuk menarik para investor supaya mereka menginvestasikan modal ke perusahaan. proses pembuatan laporan tahunan tidak lepas dari penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan (disclosure) dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. uu no.8 tahun 1995 tentang pasar pengaruh mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs di perbankan sutiyok*& evi rahmawati program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, 55183, telp +274 387656, d.i. yogyakarta, indonesia *corresponding author, e_mail address: sutiyokumy@gmail.com abstract the purpose of this study is to analyze whether the mechanism of corporate governance has the influence on the level of mandatory disclosure with the ifrs convergence. the sample used in this study is the banking industry listed at indonesian stock exchange in 2011-2012. disclosure checklist from bapepam lk is used to identify the mandatory disclosure items. the items are adjusted to gaap applicable in indonesia. the results of this study indicates that the total number of meetings of the board of commissioners and board of commissioners have significant effect on the level of the compliance of the mandatory disclosure convergence with ifrs. however, the number of audit committee have no influence on the level of mandatory disclosure compliance convergence ifrs. keywords: mandatory disclosure; corporate governance; the board of commissioners; ownership dispersion; audit committee . abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan wajib atas konvergensi ifrs. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2011-2012. checklist pengungkapan dari bapepam lk digunakan untuk mengidentifikasi item pengungkapan wajib. item yang disesuaikan dengan gaap yang berlaku di indonesia. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah ewan komisaris dan jumlah rapat d dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas konvergensi ifrs. namun, jumlah komite audit tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pengungkapan konvergensi ifrs. kata kunci: pengungkapan wajib; tata kelola perusahaan; dewan komisaris; dispersi kepemilikan; komite audit. modal diterangkan bahwa kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan keuangan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan publik. hal tersebut mengemukakan bahwa sarana untuk mem-berikan komunikasi dan informasi keuangan yang harus diungkapkan secara transparan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. laporan keuangan yang diungkapkan ter-sebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi152 keputusan yang berkaitan dengan investasi dana yang mereka kontribusikan untuk perusahaan. untuk itu para pemegang saham menginginkan pengungkapan yang transparan. pengungkapan wajib (mandatory dis-closure) laporan tahunan sangatlah penting, karena semakin luas atau semakin banyak laporan keungan yang diungkapkan maka, perusahaan akan dipandang berkualitas baik. kebutuhan perusahaan dalam mengung-kapkan pelaporan keuangan sudah secara jelas disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bahwa pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang dibuat dapat disajikan relevan untuk pembuatan keputusan. perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan semua pihak, untuk dapat mencapai target dan mempertahankan kesuk-sesan usaha. kebutuhan pihak eksternal akan informasi keuangan perusahaan membuat tingkat kepentingan informasi keuangan meningkat. menurut ikatan akuntan indonesia (iai, 2009) tujuan laporan keua-ngan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. hikmah (2011) menjelaskan pentingnya luas pengungkapan laporan tahunan bagi para pihak eksternal agar tidak terjadi asimetri informasi yaitu informasi yang dimiliki pihak internal lebih luas atau lebih banyak diban-dingkan dengan informasi yang diberikan kepada pihak eksternal. pengungkapan laporan tahunan harus akurat, tepat waktu, dan transparan dapat menambah nilai bagi para stakeholders. jika tidak ada pengung-kapan yang memadai, para stakeholder tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka. adanya peraturan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan termasuk aturan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai kondisi masing-masing bank, yang menjadikan perbankan sebagai sektor yang “highly regulated”. bank merupakan lembaga yang menjalankan kegiatannya bergantung dari pendanaan masyarakat dan kepercayaan. laporan tahunan merupakan media yang digunakan oleh perusahaan go public untuk meng-komunikasikan informasi kepada pihak luar manajemen (hikmah, 2011). pihak luar manjemen yang berkepentingan seperti kreditor, investor, masyarakat, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak lainnya. kualitas informasi dapat dilihat dari pengungkapan laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori agensi hubungan antara manajer dengan para pemegang saham dalam perusahaan sangat penting karena mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan profitabilitas, seperti yang dijelaskan dalam teori agensi. teori agensi mengungkapkan hubungan antara agen dan prinsipal. dimana agen adalah pihakpihak yang mengelola perusahaan seperti dewan direksi atau para manajer perusahaan yang bertindak sebagai pembuat keputusan yang mutlak dalam menjalankan perusahaan. sedangkan prinsipal adalah para pemegang saham atau investor yang bertindak untuk mengevaluasi informasiinformasi dari perusahaan. hubungan antara agen dengan prinsipal adalah hubungan yang terjadi antara mitra bisnis dimana agen sebagai pengelola perusahaan dan melakukan tugas-tugas tertentu vol. 15 no.2 juli 2014 153 bagi prinsipal, sedangkan principal adalah pihak yang memberikan kontribusi dana kepada perusahaan sebagai modal perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. teori keagenan (agency theory) erat hubungannya dengan luas pengungkapan laporan tahunan. hubungan antara teori keagenan dengan luas pengungkapan sangat penting bagi perusahaan khususnya perusahaan perbakan, karena dalam teori ini menjelaskan hubungan antara agen (sebagai pemilik atau yang menjalankan perusahaan) dengan principal (sebagai pemberi kontribusi dana) dimana perlunya manajemen perbankan melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (hikmah, 2011). dalam hubungan antara agen dan prinsipal terdapat asimetri informasi yaitu dimana agen mempunyai informasi tentang laporan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal, dikarenakan agen hanya mengungkapkan sedikit mengenai laporan keuangan perusahaan. jadi dalam hal ini pihak agen mengetahui lebih banyak tentang laporan keuangan perusahaan. teori stakeholders stakeholder merupakan individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dengan suatu bisnis atau perusahaan. istilah stakeholder awalnya diperkenalkan oleh stanford research institute (sri), yakni merujuk kepada “those groups without whose support theorganization would cease to exist” (freeman, 1983 dalam anyta, 2011). inti dari pemikiran itu kurang lebih mengarah pada keberadaan suatu organisasi (dalam hal ini perusahaan) yang sangat dipengaruhi oleh dukungan dari individuindividu atau kelompokkelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. dengan adanya teori stakeholder, perusahaan tidaklah bersifat individualis, dan bukan merupakan suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun perusahaan tersebut harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya atau masyarakat luas seperti (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh duku-ngan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut (handayani, 2011). teori stakeholder dapat mempengaruhi perusahaan atau entitas untuk mengungkapkan laporan tahunannya secara luas dan transparan, karena dengan adanya teori ini suatu entitas bukanlah suatu bidang usaha yang berdiri sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain, tapi masih membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk meneruskan kegiatan operasionalnya. mandatory disclosure dengan penerapan ifrs mandatory disclosure didefinisikan sbagai suatu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu kepada pihak luar perusahaan. mandatory disclosure bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (prawinandi dkk., 2012), dan ada yang bersifat sukarela (voluntary,), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku diungkapkan oleh perusahaan. pengungkapan wajib dan sukarela dalam laporan keuangan tahunan perusahaan telah diatur dan ditetapkan oleh standar akuntansi internasional ifrs. tujuan penerapan ifrs adalah untuk menyelaraskan standar akuntansi jurnal akuntansi & investasi154 yang dipakai di suatu negara dengan ifrs untuk memperkecil perbedaan di antara keduanya. adopsi ifrs artinya mengambil bahasa pelaporan keuangan internasional untuk diterapkan kedalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara (prawinandi dkk., 2012). perusahaanperusahaan di dunia telah dan sedang dalam proses utnuk mengadopsi ifrs. bermula dari benua amerika, hampir semua negara di amerika latin dan kanada mengadopsi ifrs. di asia-oceania, indonesia, australia, selandia baru, korea, hong kong, dan singapura telah atau akan mengadopsi ifrs secara penuh. afrika selatan dan israel telah mengadopsi ifrs. di eropa, negara-negara selain uni eropa seperti turki dan rusia juga telah mengadopsi ifrs secara penuh. sebagian besar negara anggota g20 juga merupakan pengadopsi ifrs. indonesia mulai mengadopsi ifrs mulai dari tahun 2008 sampai 2011 dimana pada tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap adopsi pada tahun 2008 sampai tahun 2010 dan pada periode ini belum semua perusahaanperusahaan di indonesia belum diwajibkan menggunakanya, tahap persiapan akhir yang dilaksanakan selama tahun 2011 dan tahap pengimplementasian psak berbasis ifrs serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (husin, 2008). perusahaan go public dan multinasional di indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi dengan penerapan ifrs untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 januari 2012 (prawinandi dkk.,2012). jumlah anggota dewan komisaris dan pengungkapan wajib konvergensi ifrs dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu peru-sahaan perbankan, yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independen dan komisaris. kedudukan masingmasing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara. dewan komisaris dinilai memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan lapo-ran tahunan karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi pada perusahaan. dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melak-sanakan kinerja dengan baik (hikmah 2011). dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris (knkg, 2006). teori agensi juga menjelaskan mengenai ukuran dewan komisaris. dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi kinerja perusahaan. dewan komisaris besar membantu dalam melakukan pemantauan lebih, membantu perusahaan dalam menye-diakan sumber daya kritis, menghilangkan ketidakpastian lingkungan, dan mengurangi dominasi ceo (chrysanti, 2010). selain dewan komisaris juga dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunis-nya (jensen dan meckling, 1976). hikmah, 2011 melakukan penelitian mengenai karak-teristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. salah satu faktor yang berpengaruh adalah ukuran dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris. hal ini mendukung hasil penelitian al-akra et al. (2010) di aman menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ifrs. tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh prawinandi (2012), jumlah anggota dewan vol. 15 no.2 juli 2014 155 komisaris tidak berpengaruh tingkat kepatuhan mandatory disclosure konfergensiifrs. peran anggota dewan komisaris adalah dalam mengawasi dan mengevaluasi pem-buatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. semakin besar proporsi jumlah anggota dewan komisaris diharapkan tindak kecu-rangan akan semakin sedikit dan dapat meningkatkan kepatuhan mandatory disclo-sure penerapan ifrs, karena besarnya jumlah anggota dewan komisaris memung-kinkan perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. argumen di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (hikmah et al., 2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan searah antara jumlah dewan komisaris dengan pengungkapan laporan tahunan. jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut: h 1 : jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs kepemilikan dispersi dan pengungkapan wajib konvergensi ifrs struktur kepemilikan saham dikelom-pokan menjadi dua, yaitu kepemilikan ter-konsentrasi dan menyebar (dispersi). kepe-milikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. sedangkan menurut putranto (2013) kepe-milikan dispersi merupakan kepe-milikan saham terbesar yang dimiliki oleh investor individu yaitu kepemilikan masyarakat umum atau kepemilikan dari pihak luar terhadap saham perusahaan. kepemilikan dispersi hanya melihat pada pemisahan kepemilikan antara manajer dan pemilik ekuitas (kusrinanti dkk, 2011). jadi, antara pihak kepemilikan terkonsentrasi dengan pihak yang mempunyai kepemilikan dispersi terdapat pemisahan kepemilikan saham. perusahaan dengan struktur kepemilikan yang menyebar (dispersi) cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang situs web mereka untuk memasok pemegang saham dengan informasi yang diperlukan oleh para pemegang saham. kepemilikan dispersi dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya d”5% (kusuma-wati, 2006; hikmah, 2011). dalam teori agensi, dinyatakan peru-sahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi akan melakukan tingkat pengungkapan yang tinggi. hal ini terjadi karena, pemilik saham dispersi meminta untuk pengungkapan secara transparan dengan tujuan agar pemilik saham dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki saham terkonsentrasi oleh rini (2010). pemilik saham dispersi yang tinggi akan menginginkan pengungkapan laporan yang tinggi, karena para pemegang saham juga ingin mengetahui perkembangan perusahaan. struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi). kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. kepemilikan dispersi dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya d”5% (kusumawati, 2006). perusahaan yang mempunyai struktur kepemilikan tersebar akan cenderung menyediakan pengungkapan informasi secara luas (pramono, 2011). beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara variabel struktur kepemilikan dispersi dengan pengungkapan laporan tahunan (abdelsalam dan jalan, 2007; trabelsi dan labelle, 2006) dalam kusrinanti (2011). begitu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh jurnal akuntansi & investasi156 hikmah (2011) yang menyatakan bahwa semakin terdispersinya kepemilikan saham maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. tuntutan publik atas transparansi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam laporan tahunan juga semakin besar dibandingkan dengan peru-sahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi. berdasarkan pernyataanparnyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat dinyatakan sebagai berikut: h 2 : kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs jumlah rapat dewan komisaris dan pengungkapan wajib konvergensi ifrs tingkat pengungkapan wajib sangat di pengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris. jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan mandatory disclosure dengan penerapan ifrs. selain itu, dengan seringnya mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan. banyaknya rapat yang dilaku-kan oleh dewan komisaris akan mengin-dikasikan bahwa dewan komisasris tidak memutuskan sendiri mengenai pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk itu diadakan rapat dewan dengan tujuan agar terjadi lebih mudah dalam pengambilan keputusan. semakin sering rapat dewan komisaris dilakukan maka, semakin sering juga evaluasi mengenai kinerja perusahaan dan hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja bagi perusahaan. hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh waryanto (2010) yang menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan semakin luas.dengan bahwa semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerjanya. hal tersebut berdampak terhadap pening-katan pengungkapan informasi oleh dewan komisaris terkait dengan pengungkapan mandatory disclosure dengan penerapan ifrs. berdasarkan argument di atas, maka hipotesis ketiga adalah: h 3 : jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs jumlah anggota komite audit dan pengungkapan wajib konvergensi ifrs jumlah komite audit banyaknya komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk mening-katkan kredibilitas laporan keuangan (bradbury et al. 2004). tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengen-dalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (bradbury et al., 2004). adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (suarayana, 2006). kep-29/pm/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, meng-identifikasi hal-hal yang vol. 15 no.2 juli 2014 157 memerlukan perha-tian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. penelitian prawinandi et al. (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan ifrs, dimana di dalamnya termasuk mandatory disclosure konfergensi ifrs. jumlah komite audit yang berperan sangat penting karena mempengaruhi kua-litas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan (suarayana, 2006). investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan (suarayana, 2006). oleh karena itu, persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan (suarayana,2006). tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs. berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah: h 4 : jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs metode penelitian model penelitian model penelitian dapat dilihat pada gambar 1. populasi dan sampel penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) pada periode 2011-2012. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di bei pada tahun 2011 -2012. pemilihan sampel perusahaan perbankan ini dikarenakan perusahaan perbankan yang terdaftar di bei jumlahnya cukup banyak, dengan kondisi ini diharapkan dapat mewakili jumlah sampel perusahaanperusahaan perbankan yang ada di indonesia baik perusahaan yang terdaftar di bei maupun yang tidak terdaftar di bei. jenis dan sumber data gambar 1. model penelitian jurnal akuntansi & investasi158 data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi data akun akun dalam laporan keuangan. data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dalam annual report perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 2011-2012. sumber data dari situs bei dan situs perusahaan langsung. definisi operasional dan pengukuran variabel variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs. mandatory disclosure dapat diartikan pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dila-kukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, mandatory disclosure bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (adina dan ion, 2008 dalam prawinandi dkk., 2012). identifikasi item pengungkapan menggunakan cheklist bapepam lk 2013. itemitem yang dipilih dari checklist ini disesuaikan dengan psak yang berlaku di indonesia yang wajib diterapkan untuk perusahaan manufaktur yang sudah konfergensi ifrs. pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan teknik dikotomis, yakni jika item tersebut dapat diterapkan (applicable) dalam perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0. tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan total klasi-fikasi item tingkat kepatuhan mandatory disclosure perusahaan dengan jumlah seluruh kreteria item cheklispengungkapan yang telah di tetapkan bapepam lk 2013 yang sudah konfergensi ifrs.rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi ifrs ini adalah : mandscore = (total klasifikasi yang di ungkapkan/ jumlah item) x 100% variabel independen jumlah anggota dewan komisaris jumlah komisaris di perusahaan memainkan peran penting dalam pemantauan perusahaan dan dalam mengambil keputusan strategis. dewan komisaris dinilai memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan cgc karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi pada perusahaan. jumlah dewan komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. jumlah dewan komisaris diukur dengan menggunakan rumus: komisaris = “ dewan komisaris jumlah rapat dewan komisaris tingkat pengungkapan wajib sangat dipengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris. jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan mandatory disclosure. selain itu, dengan seringnya mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan. jumlah rapat dewan komisaris dalam penelitian ini di ukur dengan menjumlah seluruh rapat yang diselenggarakan selama satu periode. jumlah anggota komite audit komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memas-tikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan vol. 15 no.2 juli 2014 159 dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (bapepam-lk, 2010). ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (prawinandi et al. 2012). teknik analisis data untuk melakukan pengujian hipotesis, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, auto-korelasi dan heteros-kesdatisitas). selan-jutnya dilakukan uji regresi linier berganda. uji regresi linier berganda dilakukan untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. hipotesis diterima apabila nilai signifikansi < nilai probabilitas (0,05). hasil dan pembahasan statistik deskriptif statistik deskriptif pada penelitian ini meyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviation. adapun deskriptif disajikan pada tabel 1. tabel 1 memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap veriabel penelitian. jumlah dalam penelitian ini adalah 60 sampel. variabel di atas menunjukan tingkat kepatuhan mandatory disclosure memiliki nilai minimum -0.139 ; nilai maksimum -0.051; nilai rata-rata -0.10267 dan standar deviasi sebesar 0,23352. variabel jumlah anggota dewan komisaris (jd) memiliki nilai minimum 1; maksimum 2; nilai rata-rata 1.57 dan standar deviasi sebesar 0.354. variabel jumlah rapat dewan komisaris (jr) memiliki nilai minimum 1; maksimum 4; nilai rata-rata 2.26 dan standar deviasi sebesar 0.759. variabel jumlah komite audit (jk) memiliki nilai minimum 1; tabel 1. statistik deskriptif tabel 2. hasil uji nilai f tabel 3 tabel uji statistik t jurnal akuntansi & investasi160 maksimum 2; nilai rata-rata 1.26 dan standar deviasi sebesar 0,237. variabel kepemilikan disperse (kd) memi-liki nilai minimum -10.1266; maksimum -0.6850; nilai rata-rata -1.936643dan stadar deviasi sebesar 1.7666409. uji pengaruh simultan (uji nilai f) berdasarkan hasil analisis (lihat tabel 2) terlihat nilai f hitung pada model tersebut adalah sebesar 29.360 dengan tingkat signifikansi sebsar 0,000 atau kurang dari 0,05. dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel independen (jd, jr, jk, kd) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan erhadap terjadinya npl pada sektor perbankan di indonesia. dengan kata lain keseluruhan variabel secara simultan dapat digunakan sebagai prediktor model persamaan. uji statistik t uji statistik t adalah pengujian secara parsial variabel x terhadap y. jika t hitung < á (0,05) maka terdapat pengaruh secara parsial variabel x terhadap y. namun jika t hitung > á (0,05) maka tidak terdapat pengaruh secara parsial pada variabel x terhadap y. dari tabel 3 dapat dirumuskan persa-maan regresi sebagai berikut: mandscore = 0,867 + 0,002(jd) + 0,001(jr) + 0,002(jk) + 0,018 (kd) + e dari hasil uji regresi berganda, ditemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure kovergensi ifrs. variabel jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dengan signifikansi sebesar 0,056 mendekati alpha (0,05) sehingga jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure kover-gensi ifrs. dengan demikian hipotesis satu diterima. kepemilikan dispersi mimiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,018 dengan signifikasi sebesar 0,086 > alpa (0,05) sehingga jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure kovergensi ifrs. dengan demikian hipotesis dua ditolak. selanjutnya, jumlah rapat dewan komi-saris mimiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dengan signifikasi sebesar 0,000 < alpa (0,05) sehingga jumlah rapat dewan komi-saris berpengaruh terhadap tingkat pengung-kapan mandatory disclosure kovergensi ifrs. dengan demikian hipotesis tiga diterima. terakhir, jumlah anggota komite audit mimiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dengan signifikasi sebesar 0,392 > alpha (0,05) sehingga jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengung-kapan mandatory disclosure kovergensi ifrs. dengan demikian hipotesis empat ditolak. tabel 4. ringkasan hasil pengujian hipotesis diskusi penelitian ini menguji pengaruh jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, dan kepemilikan dispersi. berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa semua variabel indepenvol. 15 no.2 juli 2014 161 den tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konvergensi ifrs. pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konvergensi ifrs hasil pengujian hipotesis pertama membuk-tikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konvergensi ifrs. penerimaan hipotesis pertama ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar akan membuat proses mencari kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi mudah dan cepat. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian suhardjanto,dkk (2010) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris bepe-ngaruh terhadap tingkat pengungkapan man-datory disclosure konvergensi ifrs. pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konvergensi ifrs. hasil pengu-jian hipotesis dua menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konvergensi ifrs. hal ini mengidentifikasikan kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan wajib yang konfergensi dengan ifrs dengan berdasarkan tinggi rendahnya intensitas rapat dewan komisaris. dengan demikian dapat disimpul-kan bahwa tinggi rendahnya intensitas rapat dewan komisaris merupakan pertimbangan untuk tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs. proses rapat sangat penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris (muntoro, 2006; utami et al., 2012). hal ini mendukung hasil penelitian al-akra et al. (2010) di aman menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ifrs. pengaruh jumlah komite audit terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konvergensi ifrs. hasil pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konver-gensi ifrs.penolakan hipotesis ini meng-indikasikan bahwa jumlah anggota komite audit yang terlalu besar akan jika jumlah anggota komite audit terlalu besar maka komunikasi dan koordinasi dalam komite audit menjadi sulit dilakukan sehingga tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan komite audit untuk membantu dewan komisaris menjadi kurang efektif sehingga tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan mandatory disclosure konvergensi ifrs yang lebih tinggi. sedangkan jumlah anggota yang kecil dianggap kurang efektif, aktif dan dinamis. hasil ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh suhardjanto et al. (2010) mengatakan jumlah anggota komite tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konver-gensi ifrs. okkepemilikan dispersi terhadap tingkat pengungkapan mandatory disclosure konver-gensi ifrs. hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian andersson dan daoud (2005) dan rini (2010) bahwa kepemilikan dispersi tidak mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance. temuan ini tidak mendukung hasil penelitian kusumawati (2006) bahwa kepemilikan dispersi berpe-ngaruh terhadap pengungkapan corporate governance dan teori agensi (kusumawati, 2006). berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa rata-rata kepemilikan dispersi perusahaan perbankan cukup kecil sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan publik di indonesia masih mengarah pada pola kepemilikan terkonsentrasi di mana para manajer menjadi kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas. pihak non-pengendali menjadi kurang kuat untuk menekan pihak manajemen agar melakukan jurnal akuntansi & investasi162 pengungkapan yang lebih luas. simpulan berdasarkan analisis dan pengujian dari data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs, jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs, jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs, dan kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrs dalam penelitian ini terdapat keter-batasan, pertama, jangka waktu periode pengamatan hanya dua tahun dari tahun 2011-2012 sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas . kedua, penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari perusahaan perbankan saja sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir pada tipe perusahaan lainnya. ketiga, variabelvariabel yang digunakan hanya dari sisi perusahaan saja dan belum menggunakan faktor-faktor luar perusahaan atau factor makro ekonomi. saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian-penelitian serupa dimasa yang akan dating adalah sebagai berikut: (1) melakukan penelitian secara berkelanjutan agar diketahui tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi ifrsdari tahun ke tahun; (2) memperluas objek penelitian, tidak hanya perusahaan perbankan tetapi seluruh perusahaan non-financial; dan (3) penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan pengungkapan sukarela pada perusahaan. daftar pustaka anyta. 2011. peran struktur corporate governance dalam tingkat kepatuhan mandatory disclosure. paper dipre-sentasikan di simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. elsaed. 2006. faktor-faktor yang mem-pengaruhi luas pengungkapan corpo-rate governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di buesa efek indonesia. skripsi strata i. universitas muham-madiyah. yogyakarta ezat, a. dan a. el-masry. 2008 dalam kusriantini. 2011. the impact of corporate governance on the timeliness of corporate internet reporting by egyptian listed com-panies. managerial finance, 31 (12), 848-867. gumanti, 2000. faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. handayani. 2011. peran struktur corporate governance dalam tingkat kepatuhan mandatory disclosure. skripsi, universitas muhammadiyah. yogya-karta hendriksen. 2007. faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan. skripsi, universitas muhammadiyah. yogyakarta kusumawati, 2006. faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di buesa efek indonesia. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. muntoro, r. k. 2006. membangun dewan komisaris yang efektif. artikel lembaga management fakultas ekonomi universitas indonesia. natalia, p. 2012. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corpo-rate governance pada laporan tahunan. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. prawinandi, w., d. suhardjanto dan h. triatmoko. 2012. peran struktur corporate governance dalam tingkat kepatuhan mandatory disclosure. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. putranto, r. j. 2013. faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengung-kapan corporate governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di buesa efek indonesia. rini, a. k. 2010. analisis luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di buesa efek indonesia. skripsi, universitas muhammadiyah. yogya-karta. silviana, r. 2010. pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kete-patan waktu pelaporan keuangan: studi pada perusahaan manufaktur di bei. skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. utami, w. d., h. sri dan s djoko. 2012. investigasi dalam konvergensi ifrs di indonesia: tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan kaitannya dengan mekanisme corporate gover-nance. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xv, banjarmasin. yularto dan chariri, 2003. faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengung-kapan corporate governance dalam laporan tahunan. skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. a accrual accounting agency theory alue added intellectual coefficient apbn/apbd b bursa efek indonesia c california management review capital employed efficiency company performance company value contemporary accounting research costumer duration costumer role costumer support customer success e ethics f financial accountability & management financial intermediation financial performance financial structure h human capital efficiency i iasc ifac indian pharmaceutical industry industri pertambangan dan pertanian insider trading intangible assets intellectual capital intellectual capital disclosures international accounting standards committee international federation of accountants j journal of intellectual capital jurnal akuntansi & keuangan k kinerja perusahaan l legitimacy theory local government m market value mcmaster word congress modal intelektual n new public management nilai perusahaan o organizational climate and culture p pemerintah daerah pengaruh intellectual capital terhadap kinerja per procedia economics r relevance of intellectual capital disclosure resource-based theory s securities and exchange commis-sion's signalling theory smac society of management accountants of canada stakeholder stakeholder theory structural capital efficiency stva t the japanese banking sector trader tradisional measures of corporate performance u universitas diponegoro us multinational firms v vaca vahu vaic value added w working unit layout januari 2014 pendahuluan selama beberapa dekade ini telah terjadi perubahan besar dalam sistem akuntansi pemerintahan di beberapa negara di dunia. basis kas yang selama ini digunakan dalam sistem akuntansi pemerintahan di banyak negara telah digantikan oleh basis akrual yang biasa digunakan oleh akuntansi sektor bisnis/privat. perubahan ini merupakan refor-masi yang cukup signifikan dalam akuntansi sektor publik. sistem akuntansi yang kegunaan pelaporan keuangan untuk pembuatan keputusan internal: studi pada inspektorat jenderal kementerian perdagangan tunjung probo nirmala1*; mohammad alfian1; yeni prianta sari2 1magister akuntansi universitas sebelas maret, jl. ir. sutami no 36a jawa tengah, 57125, surakarta, indonesia, 2politeknik harapan bersama tegal, jl. mataram no. 9 pesurungan lor, tegal, jawa tengah, indonesia *corresponding author, e_mail address: tunjungnirmala@gmail.com abstract study aims to determine the level of usefulness of financial reporting for internal decision-making based on the internal user's perception of government financial reporting. research methods are using primary data sources through an online questionnaire to 93 employees in the inspector general ministry of commerce. research suggests there is a relationship between educational background with degree of usefulness of financial statements, but there is no statistical evidence that supports an association between the level of professional experience and level of usefulness of financial statements. in addition, it is known that the level of usefulness of accrual-based information is high in internal decision-making framework. however, it was also found that there was no difference in usefulness between accrual-based information and cash-based information for internal decision making. key words: usefulness; internal decision making; government financial reporting; accrual-based information; cash-based information. abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kegunaan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal berdasarkan persepsi pengguna internal pelaporan keuangan pemerintah. metode penelitian menggunakan sumber data primer melalui kuesioner online untuk 93 karyawan di departemen inspektur jenderal perdagangan. penelitian menunjukkan ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan tingkat kegunaan laporan keuangan, tetapi tidak ada bukti statistik yang mendukung hubungan antara tingkat pengalaman profesional dan tingkat kegunaan laporan keuangan. selain itu, diketahui bahwa tingkat kegunaan informasi berbasis akrual tinggi dalam rangka pengambilan keputusan internal. namun, itu juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan di antara kegunaan informasi berbasis akrual dan informasi berbasis kas untuk pengambilan keputusan internal. kata kunci: kegunaan; pengambilan keputusan internal; keuangan pemerintah pelaporan; akrual berbasis informasi; kas berbasis informasi. baru tidak hanya merespon permasalahan legitimasi, keabsahan, maupun kepatuhan pada peraturan, lebih jauh dari itu, sistem akuntansi berbasis akrual berfokus pada ketersediaan informasi mengenai penggunaan yang efisien dan pasokan sumber daya publik. sistem informasi akuntansi pada sektor publik diarahkan pada penyebaran informasi yang sesuai dan bermanfaat, memungkinkan penggunanya untuk menilai dan ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 15 no.1 januari 2014 37 membuat keputusan dengan cara yang lebih rasional dan logis (noguiera, 2013). reformasi besar-besaran pada akuntansi sektor publik tidak hanya menjadi tren di banyak negara tetapi juga menjadi agenda tersendiri oleh pemerintah indonesia. mulai dari diterbitkanya paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari undang-undang nomor. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. kebera-daan paket undangundang keuangan negara ini melatarbelakangi diterbitkannya peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang meru-pakan penyempurnaan dari peraturan peme-rintah n0. 24 tahun 2005. pene-rapan sap berbasis akrual merupakan amanat uu no.17/ 2003 dan uu no. 1/2004. perubahan mendasar dalam standar akuntansi pemerintahan (sap) yang diatur dalam pp no. 71/ 2010 adalah ditetapkannya sap berbasis akrual dengan mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam apbn/ apbd. sap berbasis akrual ini dikem-bangkan dari sap pp no.24/2005 dengan mengacu pada international public sector accounting standards (ipsas). sap berbasis akrual ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan peme-rintah dan untuk mengha-silkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/ aset yang lebih transparan dan akuntabel. penerapan akun-tansi berbasis akrual ini merupakan best practice di dunia internasional. sap berbasis akrual dipercaya mampu memberikan infor-masi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. laporan keuangan digunakan untuk menye-diakan informasi mengenai kegiatan opera-sional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. penerapan sap berbasis akrual di indonesia dilaksanakan secara bertahap dari sap berbasis kas menuju akrual. pp no. 71/2010 mengatur bahwa untuk entitas yang belum siap menerapkan sap berbasis akrual secara penuh, maka dapat menerapkan sap berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) paling lama empat tahun setelah tahun anggaran 2010. jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan sap berbasis akrual penuh ditargetkan dilaksanakan untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2014. penerapan basis akrual di indonesia diharapkan meingkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/ asset yang lebih transparan dan akuntabel. penelitian dengan tema sistem akuntansi sektor publik khususnya mengenai tingkat decisionusefulness informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh pengguna intern masih jarang dilakukan di indonesia. pene-litian sebelumnya dilakukan oleh pettersen dan nyland (2011) tentang implementasi akuntansi akrual di rumah sakit-rumah sakit di norwegia menunjukkan adanya gap antara informasi akuntansi yang relevan yang diberikan kepada pemerintah dan tindakan yang diambil oleh negara. dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa akuntansi akrual yang diterapkan telah menghasilkan informasi yang mampu mensinyalkan suatu permasalahan namun tidak diambil tindakan yang relevan oleh stakeholder untuk mengambil solusi yang tepat. pettersen dan nyland (2011) menggambarkan implementasi akuntansi akrual yang kuat sebagai jurnal akuntansi & investasi38 bagian dari reformasi usaha rumah sakit norwegia pada 2002. penelitian tersebut berfokus pada hubungan antara negara dan badan usaha rumah sakit regional selama 9 tahun setelah reformasi diperkenalkan. analisis pettersen dan nyland menunjukkan banwa negara sebagai principal telah mengembangkan informasi akuntansi yang lebih transparan dari perubahan sistem akuntansi, tetapi informasi ini secara substansi dimodifikasi dalam perjanjian dengan rumah sakit selaku agen. fokus utama principal adalah pada aktivitas yang diukur dengan jumlah pasien yang dirawat. fokus aktivitas ini mengesampingkan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi. berdasarkan beberapa fakta di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kegunaan pelaporan keuangan untuk pembuatan keputusan internal berdasarkan persepsi pengguna internal laporan keuangan pemerintah. penelitian sebelumnya dilakukan oleh nogueira et al. (2013) mengenai tingkat kegunaan pelaporan keuangan untuk pembuatan keputusan internal telah dilakukan dalam konteks pemerintah daerah di portugis. penelitian ini mereplikasi penelitian sebelum-nya yang dilakukan oleh nogueira et al. (2013) untuk meneliti sejauh mana kegunaan pelaporan keuangan dalam pembuatan kepu-tusan internal dengan objek penelitian pada inspektorat jenderal kementerian perda-gangan. penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui persepsi pengguna intern laporan keuangan di inspektorat jenderal kemen-terian perdagangan terhadap pemanfaatan informasi dalam laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) untuk pengambilan keputusan (decision-usefulness). penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran apakah pengguna intern laporan keuangan sektor publik telah mampu dan mau memanfaatkan informasi yang dihasilkan laporan keuangan untuk mendasari pengambilan keputusan yang lebih baik. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis new public management dan basis akrual new public management merupakan suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam manajemen bisnis dan disiplin ilmu yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja umum dari pelayanan publik pada birokrasi modern (vigoda, 2003). npm muncul untuk berinovasi dan mereformasi manajemen publik dengan gaya yang lebih baik yaitu dengan cara mengambil pengalaman dari sektor bisnis. hood (1995) mengidentifikasi 7 (tujuh) komponen npm, yaitu: 1) "bertangan" manajemen professional pada sektor publik 2) standar-standar dan ukuran kinerja eksplisit, yang kemudian didefini-sikan sebagai pis (performance indicators) 3) penekanan yang lebih besar pada pengendalian output 4) disagregasi (pemilahan) unit 5) persaingan yang lebih besar 6) penekanan gaya sektor privat dalam praktek manajemen 7) penekanan disiplin dan lebih besar dan hemat dalam penggunaan sumber daya. definisi diatas menunjukkan bahwa npm sangat tergantung pada teori pasar dan budaya "mirip" bisnis dalam organisasi pemerin-tahan. pemerintah didorong untuk mengelola dan menjalankan kegiatannya seperti sektor bisnis. dengan npm, pemerintah berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja. penggunaan paradigma npm vol. 15 no.1 januari 2014 39 menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah antara lain tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya dan kompetisi tender (mardiasmo, 2009). hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kinerja pelayanan publik menjadi elemen inti npm karena hal itu dapat meningkatkan tekanan politik bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi keuangan dan manajerial dalam lembaga pemerintahan. penggunaan basis akrual untuk kepen-tingan pelaporan keuangan sektor publik juga merupakan bagian dari npm. basis akrual biasanya digunakan pada akuntansi sector bisnis/privat. pada awalnya sektor publik menggunakan basis kas dalam akuntansi dan pelaporan keuangannya. namun beberapa dekade terakhir muncul pergeseran besar pada sistem akuntansi pemerintahan dari penggunaan basis kas beralih ke basis akrual atau modified cash/acrual basis. penggunaan basis akrual untuk pelaporan keuangan sektor publik sudah menjadi tren hampir di seluruh dunia. di indonesia sendiri sudah diterbitkan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang menetapkan basis akrual dalam standar akuntansi pemerintahannya. informasi dan penggunaan pelaporan keuangan dalam lembaga pemerintahan beberapa alasan perubahan basis akuntansi untuk pelaporan keuangan pada sektor publik menjadi basis akrual, diantaranya dikarenakan kkuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. selanjutnya, akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation), misalnya keputusan apakah suatu pekerjaan harus dikontrakkan atau dilakukan secara swa kelola. selain itu, akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban. terakhir, akuntansi berbasis ak-rual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas. atribut pengguna intern laporan keuangan dan kegunaan keputusan laporan keuangan brusca (1997) dan nogueira et al. (2013) menganggap bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman professional pengguna berkaitan dengan kegunaan laporan keuangan untuk pembuatan keputusan dari beberapa tipe informai tergantung beberapa karak-teristik personal. brusca (1997) dan nogueira et al. 2013) membuktikan bahwa pengguna dengan latar belakang pendidikan manajemen lebih besar dalam kegunaan informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan. begitu juga dengan yamamoto (2008) dan nogueira et al. (2013) memverifikasi bahwa latar bela-kang pendidikan dan pengalaman profesional berhubungan positif dengan kegunaan laporan keuangan. namun hasil penelitian nogueira et al. (2013) menunjukkan bahwa tidak ada bukti statistik mengenai hubungan antara latar belakang pendidikan dan pengalaman professional dengan kegunaan pelaporan keuangan. temuan ini berkontradiksi dengan penelitian sebelumnya. sejalan dengan hal tersebut, maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut: h01: tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan kegu-naan pelaporan keuangan. h02: tidak ada hubungan antara penga-laman profesional dengan kegunaan pelaporan keuangan. jurnal akuntansi & investasi40 kegunaan informasi berbasis akrual dalam pembuatan keputusan intern basis akrual digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dikarenakan dalam basis akrual memungkinkan pengungkapan informasi mengenai kegunaan yang lebih besar untuk pembuatan keputusan seperti penyusunan anggaran dan menentukan fee (nogueira et al. 2013). informasi yang dihasilkan mampu memperbaiki transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi pengguna. nogueira et al. (2013) mengkon-firmasi hipotesis penelitiannya bahwa rata-rata kegunaan informasi basis akrual untuk pembuatan keputusan internal adalah tinggi (di atas 3), diukur dengan skala 1 (tidak bermanfaat) sampai dengan 5 (bermanfaat). pada paragaraf 9 lampiran i.02 psap 01 dinyatakan bahwa: "…tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi…yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya…." dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan lampiran i.01 kerangka konseptual paragraf 19 disebutkan bahwa: "kebutuhan informasi tentang kegia-tan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata." berdasarkan penjelasan di atas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut: h03: tingkat kegunaan informasi berbasis akrual dalam pembuatan keputusan intern adalah rendah. h04: tidak ada perbedaan kegunaan antara informasi berbasis akrual dengan informasi berbasis kas dalam pembuatan keputusan intern. metode penelitian populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai inspektorat jenderal kementerian perdagangan sebagai pengguna intern laporan keuangan inspektorat jenderal kementerian perdagangan sejumlah 114 pegawai. sampel dipilih dengan metode purposive sampling yaitu pegawai yang mempunyai pendidikan minimal strata 1 dengan asumsi bahwa setelah melewati jenjang strata 1, seseorang akan mempunyai kemampuan menganalisa laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. sampel diambil dari sample frame berupa daftar pegawai inspektorat jenderal per maret 2014 sejumlah 93 pegawai. jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data primer. pengumpulan data dilakukan dengan menye-barkan kuesioner kepada sampel penelitian yang dituju. kuesioner disebarkan melalui online dengan cara mengirimkan link kuesio-ner melalui email pribadi setiap sampel yang sebelumnya telah diperoleh dari bagian umum dan kepegawaian inspektorat jenderal kementerian perdagangan. respon-den diminta mengunjungi link kuesioner yang dimaksud, mengisi dan menyerahkan (submit) kuesioner juga secara online. definisi dan pengukuran variabel atribut pengguna laporan keuangan atribut pengguna laporan keuangan dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan dan pengalaman professional. atribut ini diukur dengan skala nominal. latar belakang pendidikan akan dikelom-pokan menjadi 2 (dua) bagian yaitu ekonomi (akuntansi, manajemen) dan non ekonomi (hokum, teknik, dan lain-lain). vol. 15 no.1 januari 2014 41 pengalaman professional akan dikelompokkan menjadi "dianggap berpengalaman secara professional" ketika telah menduduki jabatan selama lebih dari 5 tahun, dan "kurang berpenga-laman secara professional" ketika menduduki jabatan kurang dari 5 tahun (nogueira et al., 2013). kegunaan pelaporan keuangan variabel ini mengukur tingkat kegunaan pelaporan keuangan untuk pembuatan keputusan intern. variable ini diukur dengan 9 pertanyaan mengenai kegunaan komponen-komponen laporan keuangan dengan skala likert 1 (kurang bermanfaat) sampai 5 (sangat bermanfaat). kuesioner diadaptasi dari nogueira et al. (2013) dan disesuaikan dengan pp no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. kegunaan pengungkapan informasi berbasis akrual variabel ini mengukur tingkat kegunaan pengungkapan informasi yang dihasilkan dari basis akrual. variable ini diukur dengan 5 pertanyaan mengenai kegunaan pengung-kapan informasi berbasis akrual dengan skala likert 1 (kurang bermanfaat) sampai 5 (sangat bermanfaat). pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel ini diadaptasi dari nogueira et al. (2013) dan disesuaikan dengan pp no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. kegunaan pengungkapan informasi berbasis kas variabel ini mengukur tingkat kegunaan pengungkapan informasi yang dihasilkan dari basis kas. variable ini diukur dengan 5 pertanyaan mengenai kegunaan pengung-kapan informasi berbasis kas dengan skala likert 1 (kurang bermanfaat) sampai 5 (sangat bermanfaat). pertanyaan dalam kuesioner untuk variable ini diadaptasi dari nogueira et al. (2013) dan disesuaikan dengan pp no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. metoda analisis untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan beberapa pengujian sebagai berikut: analisis structural equation modelling (sem) untuk hipotesis 1 dan 2, digunakan analisis sem untuk pengujiannya. sem merupakan gabungan dari analisis jalur (path analysis) menjadi satu metode statistic komprehensif (ghozali, 2013). sem mempunyai 2 (dua) tujuan utama dalam analisisnya. tujuan pertama adalah menen-tukan apakah model yang dikembangkan fit berdasarkan data yang dimiliki dan tujuan kedua adalah menguji hipotesis yang telah dibangun sebelumnya (ghozali, 2013). dalam penelitian ini pengujian hipotesis didasarkan pada nilai t hitung < t table maka h0 diterima. pedoman umum nilai t table untuk level signifikansi 5% adalah ±1,96. uji one sample t-test untuk hipotesis 3 digunakan metode analisis berupa uji one sample t-test. uji one sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variable bebas. teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sampel. h03= ì 0< 3 ha3= ì 0 > 3 parameter uji: jika t table > t hitung maka h03 diterima dan ha3 ditolak, sebaliknya jika t table < t hitung maka h03 ditolak dan ha3 diterima uji wilcoxon untuk hipotesis 4 digunakan metode analisis berupa uji wilcoxon. uji wilcoxon merupakan salah satu pengujian nonpa-rametrik. statistik nonparametrik adalah statistik yang tidak jurnal akuntansi & investasi42 memerlukan asumsi-asumsi tertentu. statistik nonparametrik digunakan apabila sampel yang digunakan memiliki ukuran yang kecil, data yang digunakan bersifat ordinal atau nominal, dan bentuk distribusi populasi dan tempat pengambilan sampel tidak diketahui menyebar secara normal. jika hasil uji wilcoxon menunjukkan p-value < 0,05 maka h0 ditolak. hasil dan pembahasan gambaran umum obyek penelitian sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada inspektorat jenderal kementerian perdagangan dengan tingkat pendidikan minimal strata 1. pemilihan purposive sampling ini terkait dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat kegunaan pelaporan keuangan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan intern. pemilihan sampel dengan tingkat pendidikan minimal strata 1 mengasumsikan bahwa sampel penelitian mempunyai kemampuan melakukan analisa laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. dari 93 kuesioner yang dikirim hanya 48 sampel yang mengirimkan kembali kuesioner dan dari 48 sampel hanya 45 sampel yang dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. tabel 1. tingkat pengembalian kuesioner statistik deskriptif responden usia responden perbandingan jumlah responden berda-sarkan usia dapat disimak pada tabel 2. tabel 2. responden berdasarkan usia berdasarkan table di atas, dari 44 responden, sebanyak 1 (2,27%) responden berusia kurang dari 25 tahun, 34 (77,27%) responden berusia 25-35 tahun, 5 (11,37%) responden berusia 36-45 tahun dan 4 (9,09%) responden berusia 46-55 tahun. tingkat pengalaman responden perbandingan jumlah responden berdasarkan tingkat pengalamannya adalah sebagai berikut: tabel 3. deskripsi responden berdasarkan tingkat pengalaman untuk kepentingan penelitian ini, responden dibagi ke dalam 2 kelompok berdasarkan tingkat pengalamannya yaitu kelompok responden yang kurang berpengalaman secara professional (dengan masa pengalaman < 5 tahun) dan kelompok responden yang berpengalaman secara profesional (dengan masa pengalaman > 5 tahun). pengelompokan ini didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh nogueira et al. (2013). berdasarkan tabel di atas, dari 44 responden, sebanyak 61,36% responden kurang berpengalaman secara professional dan 38,64% responden berpengalaman secara professional. latar belakang pendidikan responden vol. 15 no.1 januari 2014 43 perbandingan jumlah responden berdasarkan latar belakang pendidikannya disajikan pada tabel 4. untuk kepentingan penelitian ini, responden dibagi ke dalam 2 kelompok berdasarkan latar belakang pendidikannya yaitu kelompok responden dengan latar belakang pendidikan ekonomi (termasuk akuntansi) dan kelompok responden dengan latar belakang pendidikan non ekonomiakuntansi. pengelompokan ini didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh nogueira et al. (2013). berdasarkan table di atas, dari 44 responden, sebanyak 52,27% responden dengan latar belakang pendidikan ekonomi (termasuk akuntansi) dan 47,73% responden dengan latar belakang pendidikan non ekonomi-akuntansi. tabel 4. deskripsi responden berdasarkan tingkat pengalaman discriminant validity evaluasi yang dilakukan adalah melihat square root of average variance extracted (ave). model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk. jika kolerasi konstruk dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. jika nilai ave lebih tinggi daripada nilai kolerasi di antara konstruk, maka discriminant validity yang baik tercapai. menurut latan dan ghozali (2012) sangat direkomendasikan apabila ave lebih besar dari 0,5. tabel 5. tabel ave berdasarkan hasil olah data yang dilaku-kan dengan bantuan software smartpls 2.0 didapatkan bahwa nilai ave untuk semua konstruk > 0,50. sehingga dapat memenuhi syarat validitas konvergen. composite reliability untuk menentukan composite reliability, apabila nilai composite reliability ñc > 0,8 dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable dan ñc > 0,6 dikatakan cukup reliabel (latan dan ghozali, 2012). tabel 6. composite reliability berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan bantuan software smartpls 2.0 didapatkan bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk > 0,70. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliable atau dengan kata lain memenuhi uji reliabilitas. cronbach alpha uji reliabilitas digunakan untuk menge-tahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya. dengan kata lain, alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. jika kita melakukan penelitian yang sama, dengna tujuan yang sama dan karakteristik responden yang sama, maka hasil jurnal akuntansi & investasi44 pengambilan data berikutnya akan mendapatkan respon yang kurang lebih sama (ariyoso, 2009). dalam pls, uji reliabilitas diperkuat dengan adanya cronbach alpha dimana kon-sistensi setiap jawaban diujikan. cronbach alpha di katakan baik apabila alpha lebih dari sama dengan 0,5 dan dikatakan cukup apabila alpha lebih dari sama dengan 0,3. tabel 7. tabel cronbachs alpha pengujian hipotesis atribut pengguna intern laporan keuangan dan kegunaan keputusan laporan keuangan hipotesis 1 dan 2 diuji dengan menggunakan analisis sem. parameter uji hipotesis adalah jika nilai t hitung < t table maka h0 diterima. pedoman umum nilai t table untuk level signifikansi 5% adalah ±1,96. brusca (1997), yamamoto (2008), dan nogueira et al. (2013) memverifikasi secara statistik bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman professional pengguna berhubungan dengan kegunaan laporan keuangan untuk pembuatan keputusan dari beberapa tipe informai tergantung beberapa karak-teristik personal. berdasarkan path coefficients diatas dapat dilihat bahwa pengalaman profesional tidak mempunyai hubungan dengan tingkat kegunaan laporan keuangan, sebaliknya latar belakang pendidikan berhubungan dengan tingkat kegunaan laporan keuangan. t-statistics untuk hipotesis 1 adalah 2,356076 > 1,96. hal tersebut berarti bahwa h01 ditolak, artinya bahwa terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan tingkat kegunaan laporan keuangan. temuan ini sejalan dengan temuan brusca (1997), yamamoto (2008), dan nogueira et al. (2013), namun berlawanan dengan hasil penelitian nogueira et al. (2013). t-statistics untuk hipotesis 2 adalah 0,545456 > 1,96. hal tersebut berarti bahwa h02 diterima, artinya bahwa tidak terdapat hubungan antara pengalaman professional dengan tingkat kegunaan laporan keuangan. hal ini sejalan dengan temuan nogueira et al. (2013), namun berlawanan dengan hasil yang diperoleh brusca (1997), yamamoto (2008), dan nogueira et al. (2013). kegunaan informasi berbasis akrual dalam pembuatan keputusan intern basis akrual digunakan dalam penyu-sunan laporan keuangan pemerintah dikare-nakan dalam basis akrual memung-kinkan pengungkapan informasi mengenai kegunaan yang lebih besar untuk pembuatan keputusan seperti penyusunan anggaran dan menentukan fee (nogueira et al. 2013). dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan lampiran i.01 kerangka konseptual paragraf 19 disebutkan bahwa: "kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata." berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9. merujuk pada hasil uji statistik diperoleh nilai t statistik sebesar 30,565, sedangkan nilai t tabel untuk á 5% pada df 43 adalah 1,168107. nilai t table < t hitung vol. 15 no.1 januari 2014 45 maka h03 ditolak dan ha3 diterima. hasil pengujian hipotesis ini mengkonfirmasi hasil penelitian nogueira et al. (2013) bahwa rata-rata kegunaan informasi basis akrual untuk pembuatan keputusan internal adalah tinggi (di atas 3), diukur dengan skala 1 (tidak bermanfaat) sampai dengan 5 (bermanfaat). pengujian hipotesis 4 dengan meng-gunakan uji wilcoxon (lihat tabel 10). mengacu pada tabel 10 diketahui p-value sebesar 0,599 > 0,05 maka h04 diterima. hasil tersebut mendukung h04 bahwa tidak ada perbedaan dalam kegunaan antara informasi berbasis akrual dengan informasi berbasis kas dalam pembuatan keputusan intern. dengan kata lain, informasi berbasis akrual dan informasi berbasis kas mempunyai tingkat kegunaan yang sama dalam pembuatan keputusan intern. tabel 10. hasil uji wilcoxon simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan tingkat kegunaan laporan keuangan, namun tidak terdapat bukti statistic yang mendukung adanya hubungan antara pengalaman profesional dengan tabel 8. pengujian hipotesis 1 tabel 9. hasil uji one sample t-test jurnal akuntansi & investasi46 tingkat kegunaan laporan keuangan. selain itu, diketahui bahwa tingkat kegunaan informasi berbasis akrual adalah tinggi dalam rangka pengambilan keputusan intern. namun, ditemukan juga bahwa tidak ada perbedaan kegunaan antara informasi berbasis akrual dan informasi berbasis kas untuk pengambilan keputusan intern. keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan kuesioner online yang menga-kibatkan homogennya sampel yang mengi-rimkan kembali kuesioner dan menyebabkan tidak tercapainya asumsi distribusi normal sehingga harus dilakukan pengujian nonparametrik. hal ini terlihat dari usia responden yang sebagian besar (79,54%) berada pada kelompok usia di bawah 35 tahun. selanjutnya, penggunaan kuesioner online pada awalnya dimaksudkan untuk alasan kepraktisan dan kehematan mengatasi permasalahan jarak dan waktu. namun, penggunaan kuesioner online pada kenyata-annya membatasi respon pada responden yang melek teknologi, sedangkan untuk responden dengan kisaran umur di atas 35 tahun yang mungkin kebanyakan kurang tanggap terhadap teknologi merasa enggan atau tidak mampu untuk mengisi kuesioner. keterbatasan lain adalah bahwa objek penelitian merupakan pihak-pihak yang memang seringkali menggunakan informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan intern berda-sarkan tugas dan fungsinya. hal tersebut mungkin mengakibatkan bias terhadap hasil penelitian. untuk penelitian selanjutnya, perlu untuk mempertimbangkan penggunaan kue-sioner secara manual di samping kuesioner online untuk mengatasi keterbatasan dalam pene-litian ini. selain itu, perlu memperluas objek penelitian sehingga bisa memenuhi asumsi distribusi normalitas untuk penelitian berikutnya. daftar pustaka ariyoso. 2009. uji reliabilitas website: http://ariyoso.wordpress.com/ 2009/10/31/uji-reliabilitas, diakses 28 mei 2014. brusca, a. i. 1997. the usefulness of financial reporting in spanish local governments, financial accountability & management, 13 (1), 17-34. christiaens, j dan j. rommel. 2008. accrual accounting reforms: only for businesslike (part of) governments. financial accountabi-lity & mana-gement, 24 (1), 59-75. connolly, c dan n. hyndman. 2006. the actual implementation of accruals accounting: caveats from a case within the uk public sector. accounting, auditing & accountability journal, 19 (2), 272290. hood, c. 1995. the new public management in the 1980s: variations on a theme. accounting, organiza-tions and society, 20 (2/3), 93109. kementerian keuangan. 2010. future model sistem akuntansi. modul general ledger & chart of accounts. jakarta: span. mardiasmo. 2009. akuntansi sektor publik. yogyakarta: andi offset. mccartney, s. 2004. the use of usefulness: an examination of user needs approach to the financial reporting conceptual framework. the journal of applied accounting research, 7 (2), 52-79. nogueira, s. p. s., s. m. f. jorge dan m. c. oliver. 2013. the usefulness of financial reporting for internal decision-making in portuguese. management research: the journal of the iberoamerican academy of management, 11 (2), 178-212. peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerin-tahan. pettersen, i. j. dan k. nyland. 2011. reforms and accounting system changes: a study on the implementation of accrual accoun-ting in norwegian hospotals. journal of accounting & organizational change, 7 (3), 237-258. plummer, e., p. d. hutchison, dan t. k. patton. 2007. gasb no. 34's governmental financial reporting model: evidence on its informastion relevance. the accounting review, 82 (1), 205-240. sekaran, u. dan r. bogie. 2013. research methods for business. west sussex: john wiley & sons ltd. spathis, c. dan j. ananiadis. 2004. the accounting system and resource allocation reforn in a public university. the international journal of education management, 18 (3), 196-204. vigoda, e. 2002. new public management. encyclopedia of public administration and public policy. yamamoto, k. 1999. accounting system reform in japanese local governments. financial accountability & management, 15, (3), 291-307. a aaers ability to detect fraud accounting and auditing releases accounting information system accrual-based information ahmad, a.s airlangga university press an emphasis on confronting economic cycles andreas, d. anti-corruption efforts aparat pengawasan apip asymetry information audit experience auditor b badan pusat statistik bank muamalat indonesia bank of canada working paper bank umum bank umum syariah basel committee on banking supervision bpkp bursa efek indonesia bursa efek jakarta c cash expenditure cash receipts cash-based information control effectiveness d deposit ratio e earnings per share empirical evidence from tanzania eps f financial accountability & management financial leverage financial management financing to deposit ratio g go public government financial reporting h harcourt college publishers i initial public offering integritas internal decision making ipsas islamic and conventional banking in the nineties j jfa jurnal akuntansi dan investasi jurnal informasi jurnal riset akuntansi indonesia k kontrol efektivitas l lad ldr level of significant liquid asset to deposit liquid asset to total asset m machmud, a. manajemen bank syari'ah manajemen risiko likuiditas bank masjid agung jami' menteri negara pendayagunaan aparatur negara microsoft excel muhammad saw muharam, h. n nurdjanah taufiq o obyektifitas p pasar modal pdam penawaran umum perdana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas per/04/m. pan/03/2008 per/04/m.pan/ 03/2008 perbankan konvensional perbankan syariah pp no. 71/2010 profitabilitas psak r rate of return on total asset regresi linier return on assets risiko likuiditas roa rukmini barhana s sap pp no.24/2005 signaling simposium nasional akuntansi xii sistem informasi akuntansi spss t the journal of finance the new public management thesis master of science in banking and finance trade off u undang-undang no. 8 tahun 1995 undang-undang nomor. 17 tahun 2003 underpricing universitas diponegoro universitas islam negeri maulana malik ibrahim universitas muhammadiyah yogyakarta universitas riau universitas sebelas maret uu no. 1/2004 uu no.17/2003 v variabel fdr variabel per w workload wulandari, a. journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: bibliometric analysis a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era mia ika rahmawati* and anang subardjo abstract: research aims: this study aims to conduct a comprehensive accounting and blockchain analysis with a bibliometric study. design/methodology/approach: the sample consisted of 67 documents published in the 2017-2021 period using the scopus database with keywords: accounting and blockchain. this study utilized vosviewer software to provide graphical analysis of bibliometric data and visualization of research results. research findings: from the visualization, three main groups (colors) of nine clusters were generated. the red area consists of topics related to blockchain technology, ledger technology, and bitcoin. the green cluster area includes keywords related to the application and the design science research methodology. lastly, the blue area focuses on accountants and millennial accountants. from the network analysis results, it can be stated that accountants and millennial accountants accepted the presence of blockchain technology. they could integrate blockchain into the company's business model and make their work easier. from these findings, a research methodology emerged, especially in conducting blockchain research, namely the design science research approach. theoretical contribution/originality: with the new and hyped topic of blockchain in the accounting sphere, the bibliometric analysis would be able to review multiple studies efficiently and offer a systematic, transparent, and replicable literature review. also, it guides researchers to the most influential works and maps areas of research with less subjective bias. besides, it enables analysis more objectively and reliably and improves the quality of the review. keywords: accounting; blockchain; bibliometric; scopus; vosviewer introduction blockchain is a technology underlying bitcoin cryptocurrency transactions (nakamoto, 2008). this technology is a transactional database that is cryptographically secured and governed by a consensus mechanism. basically, this technology is an immutable digital recording of events. blockchain is also a very secure and trusted platform for record-keeping between parties who may not be able to trust each other (iansiti & lakhani, 2017). blockchain technology is believed to be used to prevent fraud, increase trust between parties conducting transactions and transparency, and save time and money by eliminating intermediaries (banks). therefore, blockchain is one of the most talked-about technologies to date. however, the technology is not free from skepticism about its application in real cases. blockchain technology has the potential affiliation: department of accounting, schools of economics of indonesia (stiesia), east java, indonesia *correspondence: miaikarahmawati@stiesia.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i1.13302 citation: rahmawati, m.i., & subardjo, a. (2022). a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era. journal of accounting and investment, 23(1), 66-77. article history received: 06 dec 2021 revised: 09 dec 2021 24 dec 2021 accepted: 31 dec 2021 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=1ftkqukaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=baqir5maaaaj&hl=en https://stiesia.ac.id/en/s1akuntansi-copy/ https://stiesia.ac.id/en/s1akuntansi-copy/ https://stiesia.ac.id/en/s1akuntansi-copy/ mailto:miaikarahmawati@stiesia.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13302 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13302 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.13302&domain=pdf rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 67 to be a technology that disrupts business ecosystems in the same way that the internet disrupts offline commerce (coyne & mcmickle, 2017). finance and accounting are the areas predicted to be most disturbed by this technology (kokina et al., 2017). blockchain can reduce costs and risks in financial markets by activating smart contracts (swan, 2011) and increasing transaction security and speed (rechtman, 2017). this technology also has the potential to impact all record-keeping processes, including the way transactions are initiated, processed, authorized, recorded, and reported. blockchain has implications for auditors who also need to understand this technology since it can be applied to their client's business processes (psaila, 2016; schmitz & leoni, 2019). then, the role and expertise of auditors may change as new blockchain-based techniques and procedures emerge. in addition, there is potential for greater standardization and transparency in reporting and accounting, which could enable more efficient data extraction and analysis. substantially, blockchain is a new shared database, is transparent, keeps records of business transactions, and ensures data from deletion, tampering, and alteration (dai & vasarhelyi, 2017; yermack, 2017). after the transaction has been executed, it is practically difficult to change (immutability). besides, this technology supports procedures for sharing transactions and smart contracts between parties. thus, blockchain can record transactions between parties efficiently, sustainably, and permanently (iansiti & lakhani, 2017). in addition, blockchain technology has the possibility of impacting accounting and auditing functions. this technology is capable of recording and storing assets, liabilities, and transactions and serves as an approach to recording cash flows and reconciling accounts. it is not surprising for impacting the accounting ecosystem, which still relies on paper paths until now, and it is even cloud-based technology to perform accounting and auditing functions and transactions. since blockchain provides an immutable and transparent record of all accounting-based data, this technology offers an opportunity for accountants and auditors to revolutionize their audit trail. it is an improvement over traditional accounting procedures, which can be fraught with errors and fraud (plansky et al., 2016). likewise, psaila (2016) anticipates that blockchain technology will increase collaboration between companies and individuals as well as transparency of business processes and data. exploration of blockchain applications by auditors can improve audit efficiency and effectiveness, as well as accounting convergence. therefore, blockchain technology shows great promise not only for the big four but also for public accounting firms with smaller company sizes. also, blockchain is a technology that can reduce excessive manual effort, increase transaction completion speed, and avoid fraudulent financial reporting (psaila, 2016; ernst & young, 2016; kpmg, 2002; pwc, 2018). on the other hand, today, scientific articles are collected in large databases, such as scopus, web of science, sciencedirect, and many other reputable databases. it allows the evaluation of various aspects of the scientific article, such as the number of authors, keywords, subject, citation number, and institutional collaboration. by utilizing these sources, an organization can obtain valuable information about impacts on individuals rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 68 and aggregates. then, these sources can facilitate new researchers from a cognate discipline to understand the consequences of the subject, as well as emerging scientific trends. in this respect, it is very different from the traditional literature survey. this kind of indexing service is an important input in the evaluation process in academia. moreover, bibliometric analysis is assumed to have been introduced by price (1965), who identified relationships between articles based on citation numbers. bibliometrics is a quantitative technique used to estimate, analyze, and visualize the construction of scientific fields (singleton, 2010). bibliometrics are also employed to describe the expansion of the desired field in a particular area of knowledge (holden et al., 2013). furthermore, bibliometrics produces an evaluation of publications, such as impact factors, citations, publishers, and countries of origin of publications (lewison, 2005). in the social sciences, methodologies such as bibliometric analysis (quantitative) and content-analysis (qualitative) have begun to be widely used as data analysis tools among academics. although these methods are still underutilized in business research, the fields of economics and finance are the most likely to identify trends in economic and financial research in the future (helbing, 2019). furthermore, costa et al. (2018) have revealed economic behavior and financial behavior in the economic field by utilizing the bibliometric method. however, bibliometric research with accounting and blockchain subjects is still very minimal. therefore, this research used the bibliometric method to obtain an evaluation of publications that can be utilized by academics, especially the relationship between accounting and blockchain. thus, bibliometric data provides knowledge about all key components at the macro research level, such as author names, journal data, and descriptive characteristics and citation analysis, which can be accessed by the communication process (holden et al., 2013). with the new and widely discussed issue of blockchain in the accounting profession, the bibliometric analysis would be able to rapidly examine various research and provide a systematic, transparent, and repeatable literature review. it also leads scholars to the most significant works and maps study topics with less subjective bias. additionally, it evaluates more objectively and consistently, improving the review's quality. literature review blockchain first appeared in 2008 when the cryptocurrency bitcoin was launched by nakamoto (2008). bitcoin is a digital currency that is “mined” using blockchain technology to solve mathematical puzzles. it is vital to understand that blockchain and bitcoin are not the same. blockchain is considered an operating system, much like windows, while bitcoin is just one of the many applications running with that operating system. with the main characteristic of blockchain being immutable, this technology can prevent fraud, increase trust and transparency, and save time and money by eliminating intermediaries. thus, this technology is the answer to making business transactions more effective in terms of cost efficiency and a high level of security. moreover, the blockchain architecture is designed to be a decentralized database. in this system, each party in the network has the right to read, verify, and update transactions into the chain. rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 69 however, in many modern applications, this kind of openness can be undesirable. in many cases, the use of blockchain in a business or group of companies regarding the read and write permission features should be restricted to certain entities. for that, such systems, known as private blockchains, involve a small number of participants (viriyasitavat & hoonsopon, 2019). the advantage of this type of blockchain is that the information stored in the chain can only be accessed by specified entities. this design can protect the privacy and confidentiality of business data. another type of blockchain is the permissioned blockchain (appelbaum & smith, 2018). in this type of blockchain, trusted parties are selected first by a central authority and then authorized to verify transactions. the benefit of a permissioned blockchain is that the transaction verification role is retained from irrelevant parties, simplifying the verification process and avoiding unwanted manipulation. since only a few parties can verify transactions, consensus on validated transactions can be reached more quickly. since its emergence, blockchain has evolved through three phases: blockchain 1.0, 2.0, and 3.0 (swan, 2011). blockchain 1.0 is purely focused on cryptocurrency trading. then, blockchain 2.0 involves similar trading but with a much wider scope of financial applications. such applications include derivatives and digital asset holdings (swan, 2011). to expand trading from just digital currencies to a wide variety of products, a new type of application called smart contracts was introduced in the second generation of the blockchain (swan, 2011; szabo, 1997). blockchain-based smart contracts are computer programs operating on the blockchain that independently verify, enforce, and enforce the terms of the contracts (kiviat, 2015). these smart contracts autonomously carry out predetermined tasks, or complete contracts, by examining changing conditions concerning the rules inherent in the contract. meanwhile, blockchain 3.0 extends the blockchain’s system further beyond financial and business applications. cloud storage products, voting systems, attestation services, or even government administrations can be dramatically transformed into decentralized self-management and monitoring models (swan, 2011). research method this research was conducted with a quantitative approach using bibliometric analysis. the bibliometric data provide insight into all the key components at the macro research level, such as the author's name, the publication's data itself (the source of the journal), and its descriptive characteristics and citation analysis, which the communication process makes accessible (holden et al., 2013). bibliometrics is also an instrument for ensuring objective publication data, which is often used as mathematical and statistical performance data that is easy to understand (ball, 2019). the bibliometric method is a literature review method that uses statistical and quantitative analysis of published research and focuses on the structure of articles included in a reference (singleton, 2010). the bibliometric method's unit analysis includes sub-components, such as citations, authors, journal sources, scientific families, and countries. the number of mappings from this bibliometric analysis is extensive, and it requires software tools for analysis and visualization, namely vosviewer (van eck & waltman, 2017). rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 70 this study constructed the number of samples from the scopus database. launched in 2004, scopus is the largest database of abstracts and citations of peer-reviewed publications that can be used to monitor, analyze, and visualize research and literature. its purpose is to track scientific research effectively and efficiently. the scopus database includes more than 24,500 active titles from more than 5000 publishers worldwide in the sciences, technology, medicine, and social sciences, as well as the arts and humanities. the data collection technique in this study was obtained from the scopus database by creating a data collection by searching for the word 'accounting and blockchain' in three dimensions: (a) article title, (b) abstract, and (c) keywords. the search results identified a total of 67 documents in the scopus database during the 2017 to 2021 research period, with the cut-off in december 2021. the 67 documents met the sample collection criteria: scientific articles from quartile 1 (q1) to quartile 4 (q4). thus, from these results, 67 documents were ready to be researched and became the subject of this research. then, from the 67 documents, a bibliometric analysis of its sub-components was carried out, such as the number of publications, types of publication documents, sources of publications, and the number of publications most cited. the mapping from the bibliometric analysis results was then visualized with vosviewer software that produced several clusters and was grouped into several main research themes. result and discussion the number of publications by year is shown in table 1. from these results, annual publications increased slowly in the first two years of the sample. however, in the third to third and fifth years, the growth rate showed an increasing trend after 2018. the significant increase in the number of publications could be due to the large number of global companies starting to implement blockchain technology, especially in the accounting area (figure 1). many companies were starting to realize that the advantages of blockchain can increase company value since financial transactions recorded in the blockchain ledger are transparent, immutable, and increase trust from external parties. therefore, it is unlikely that research trends in the realm of accounting and blockchain in 2022 and the following year will continue to experience an increase in the number of publications. table 1 number of publications by year year number of publication titles annual growth rate (%) percentage of total publications (%) 2017 3 0 4.48 2018 5 40 7.46 2019 15 200 2.39 2020 19 27 28.36 2021 25 32 37.13 total 67 100 100.00 rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 71 figure 1 number of published articles per year in this study, accounting and blockchain-related studies have been published in various types of documents. table 2 depicts publications with the keywords accounting and blockchain by document type. summary statistics showed that most documents were concentrated in two categories of document types. these types of documents were published as conference articles (proceedings) or articles with reviews. however, from these two types of documents, more than 50% of the number of publications came from the type of article documents with reviews. table 2 publications with keywords accounting and blockchain by document type document type number of publication percentage of total publications (%) conference article (proceedings) 8 11.94 article with blind-review 59 88.06 total 67 meanwhile, the number of publications with the type of articles written to be presented at the conference was very low. the possible reason behind the low number of publications in conferences refers to the impact of covid-19, where many face-to-face meetings (conferences) have been canceled. therefore, many researchers ended up diverting their scientific articles to be published on the journal platform. table 3 top 5 (five) publication sources with keyword accounting and blockchain source title number of article publications publication type journal of emerging technologies in accounting 4 article with blind-review australian accounting review 4 article with blind-review ieee access 3 article with blind-review accounting, auditing and accountability journal 3 article with blind-review journal of information systems 2 article with blind-review table 3 provides summary statistics for the 5 (five) main sources of publications on accounting and blockchain keywords. among the sources, two stood out: the journal of emerging technologies in accounting and the australian accounting review. the journal 0 5 10 15 20 25 30 2017 2018 2019 2020 2021 # a rt ic le p u b lic a ti o n year numbers article publication rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 72 of emerging technologies in accounting is one of the top-tier journals with an sjr 2020: 0.756. the journal is an important platform designed to encourage, support, and disseminate the production of high-quality research streams focused on emerging technologies and artificial intelligence that are applied or can be applied to a broad range of accounting-related issues. meanwhile, the australian accounting review (aar) is published by certified public accountant (cpa) australia. aar aims to stimulate and facilitate a dynamic and robust dialogue between academics, practitioners, and policymakers on issues of mutual interest. scientific articles published on the aar will benefit those involved in professional accounting, government, academic, or policymaking. from the two top publication sources mentioned, the keywords accounting and blockchain are still very broad research topics to be explored, and scopus indexed publication sources (top-tier journals) provide this space. table 4 the sequence of the most cited scientific articles researcher and year of publication document title number of citation dai & vasarhelyi (2017) toward blockchain-based accounting and assurance 186 o’leary, d (2017) configuring blockchain architectures for transaction information in blockchain consortiums: the case of accounting and supply chain 89 researcher and year of publication document title number of citation kokina et al. (2017) blockchain: emergent industry adoption and implications for accounting 86 schmitz & leoni (2019) accounting and auditing at the time of blockchain technology: a research agenda 56 demirkan, s (2020) blockchain technology in the future of business cyber security and accounting 31 bonson, e (2019) blockchain and its implications for accounting and auditing 26 kwilinski, a (2019) implementation of blockchain technology in accounting sphere 25 tan, b (2019) blockchain as the database engine in the accounting system 24 mccaling, j (2019) establishing the representational faithfulness of financial accounting information using multiparty security, network analysis and blockchain 22 karajovic, m (2019) thinking outside the block: projected phases of blockchain integration in the accounting industry 18 faccia, a (2019) integrated cloud financial accounting cycle: how artificial intelligence, blockchain, and xbrl will change the accounting, fiscal and auditing practices 14 sheldon, m (2018) using blockchain to aggregate and share misconduct issues across the accounting profession 14 casado-vara, r (2019) distributed e-health wide-world accounting-ledger via blockchain 14 rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 73 table 4 displays a list of the most cited scientific articles in descending order (more than ten citations). the most frequently cited or top-cited articles were those that may have had an impactful outcome in the field under its scientific quality and excellence or because of articles published in the early years when accounting and blockchain were only starting to get talked about, or where research when accounting and blockchain was still confusion and the question mark in scientific circles. however, scientific articles published in 2019-2020 were starting to show significant citations. it can be interpreted that accounting and blockchain are starting to become topics of research discussion that describe various areas, such as accounting information systems, the accounting profession, and other developing technologies, such as artificial intelligence. to provide a graphical analysis of bibliometric data and visualization of research results, vosviewer software was utilized (wong, 2018). vosviewer is a scientific software that collects data and generates maps based on combining bibliographies, citations, and keyword repetitions, and it has its clustering technique (van eck & waltman, 2017). this clustering technique was used to partition nine clusters into three main groups. figure 2 network analysis figure 2 represents a network analysis of keywords that appeared in scientific articles in the research sample. this cloud map shows the number of occurrences of the word in the rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 74 article and the relationship of the keywords. each term in the network analysis is represented by a circle, and some terms are also represented by a label. vosviewer aims to avoid overlapping labels, and therefore labels are only visible for some terms. while the size of the term reflected the number of publications in which the term was found, the distance between the two terms indicated the approximate relationship of the repetition of the word/term. the relatedness of terms was determined based on cooccurrences. in other words, the greater the number of publications in which two terms were found, the stronger the relationship between the terms. in addition, each color represents a group of terms that are relatively strongly related to each other. these groups were identified utilizing the vosviewer clustering technique. in the visualization, the strongest relationships between terms are also shown using curved lines. the findings can be divided into three parts. the red area consists of topics related to blockchain technology, ledger technology, and bitcoin. on the other hand, the green cluster area includes keywords related to applications and design science research methodologies. lastly, the blue area focuses on accountants and millennial accountants. not surprisingly, blockchain technology is a new technology in the accounting area that millennial accountants and accountants can take advantage of, with its main advantage being ledger technology. then, from the network analysis results, it can be stated that accountants and millennial accountants did not refuse the presence of blockchain technology. they could leverage blockchain as part of the company's business model and make their work easier. besides, from these findings, a research methodology emerged, especially in conducting blockchain research, namely the design science research approach. the above findings are related to the study conducted by rahmawati et al. (2021) that blockchain is well accepted for accountants in indonesia for the sake of the ease of working in accounting. meanwhile, another study indicated that indonesian millennial accountants are required to adapt blockchain technology as the requirement of the 4.0 revolution era (haryanto & sudaryati, 2020). on the other hand, there are promising use cases of this new technology; research and practice are still in their infancy about altering existing and creating new business models. weking et al. (2019) propose to use design science research to discover further patterns fueled by blockchain technology and illustrate how firms can use blockchain technology to innovate their business models. since the bibliometric analysis is rarely carried out concerning the accounting sphere and blockchain technology, this current research can fill the gap that blockchain technology will transform accounting and the profession since transactions recorded on a blockchain can be aggregated into financial statements and confirmed to be true and accurate. in addition, this paper addresses the gap in the literature that misses the specific themes of blockchain technology that can influence the implementation of blockchain accounting with related implications for the accounting profession. also, the themes of this study can be continued in the future by researching through a qualitative approach by testing the themes that have been generated through the network analysis above. rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 75 conclusion from the perspective of accounting, blockchain represents a new technology paradigm that can be fully utilized. this study used a full bibliometric analysis of "accounting and blockchain" literature. using the scopus database, this research also examined a variety of emerging scientific literature on the issue of accounting and blockchain from 2017 to december 2021. employing a total of 67 documents as a sample, this study yielded several aspects, such as changes in the number of publications over the research period, types of documents published, sources of publications, and extensively referenced research. according to the results, the number of publications on accounting and blockchain topics has risen dramatically, particularly in the third year (2019) through 2021. moreover, based on the findings of vosviewer's research, three primary groupings were formed from nine clusters. according to the network research findings, accountants and millennial accountants acknowledged the presence of blockchain technology. they could use blockchain as part of the company's business strategy to simplify their work. as a result of these discoveries, a research methodology arose, specifically for doing blockchain study using a design science research strategy. however, blockchain study will not be restricted to specific areas in the future (accounting). nevertheless, the research limitation of this study is that the data were generated from scopus, not other databases (e.g., web of sciences), and the data were generated from 2017 to 2021. meanwhile, the future study should include other objects like blockchain and the convergence to accounting standards and utilize various data sources, such as the web of science or springerlink. also, the findings of this study can be expanded in the future by conducting qualitative research by analyzing the themes suggested by the network analysis described above. acknowledgment the researcher would like to thank the indonesia school of economics (stiesia) surabaya as the research funder. references appelbaum, d., & smith, s.s. (2018). blockchain basics and hands-on guidance: taking the next step toward implementation and adoption. the cpa journal, 88(6), 28–37. retrieved from https://www.cpajournal.com/2018/06/19/blockchain-basics-andhands-on-guidance/ ball, r. (2019). an introduction to bibliometrics: new developments and trends (vol. 1). chandos publishing. costa, d. f., carvalho, f. de m., & moreira, b. c. de m. (2018). behavioral economics and behavioral finance: a bibliometric analysis of the scientific fields. journal of economic surveys, 33(1), 3–24. https://doi.org/10.1111/joes.12262 https://www.cpajournal.com/2018/06/19/blockchain-basics-and-hands-on-guidance/ https://www.cpajournal.com/2018/06/19/blockchain-basics-and-hands-on-guidance/ https://doi.org/10.1111/joes.12262 rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 76 coyne, j. g., & mcmickle, p. l. (2017). can blockchains serve an accounting purpose? journal of emerging technologies in accounting, 14(2), 101–111. https://doi.org/10.2308/jeta-51910 dai, j., & vasarhelyi, m. a. (2017). toward blockchain-based accounting and assurance. journal of information systems, 31(3), 5–21. https://doi.org/10.2308/isys-51804 ernst & young. (2016). blockchain reaction (tech companies plan for critical mass). ey global leader. retrieved from http://www.ey.com/publication/vwluassets/eyblockchain-reaction-tech-companies-plan-for-critical-mass/$file/ey-blockchainreaction.pdf haryanto, s. d., & sudaryati, e. (2020). the ethical perspective of millennial accountants in responding to opportunities and challenges of blockchain 4.0. journal of accounting and investment, 21(3), 452-470. https://doi.org/10.18196/jai.2103159 helbing, p. (2019). a review on ipo withdrawal. international review of financial analysis, 62, 200–208. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.001 holden, g., rosenberg, g., barker, k., & weissman, a. (2013). bibliometrics in social work (1st ed.). in bibliometrics in social work. https://doi.org/10.4324/9780203051467 iansiti, m., & lakhani, k. r. (2017). the truth about blockchain. harvard business review, (january-february). retrieved from https://hbr.org/2017/01/the-truth-aboutblockchain kiviat, t. i. (2015). beyond bitcoin: issues in regulating blockchain transactions. duke law journal, 65(3), 569–608. retrieved from https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol65/iss3/4/ kokina, j., mancha, r., & pachamanova, d. (2017). blockchain: emergent industry adoption and implications for accounting. journal of emerging technologies in accounting, 14(2), 91–100. https://doi.org/10.2308/jeta-51911 kpmg. (2002). consensus immutable agreement for the internet of value. color research and application, 27(6), 379. https://doi.org/10.1002/col.10105 lewison, g. (2005). the work of the bibliometrics research group (city university) and associates. aslib proceedings, 57(3). https://doi.org/10.1108/ap.2005.27657caa.001 nakamoto, s. (2008). bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. retrieved from https://bitcoin.org/bitcoin.pdf plansky, j., o’donnell, t., & richards, k. (2016). a strategist’s guide to blockchain, strategy+business. retrieved from https://www.strategy-business.com/article/astrategists-guide-to-blockchain price, d. j. d. s. (1965). networks of scientific papers. science, 149(3683), 510–515. retrieved from http://www.jstor.org/stable/1716232 psaila, s. (2016). blockchain: a game changer for audit processes. deloitte. retrieved from https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/audit/articles/mt-blockchain-a-gamechanger-for-audit.html pwc. (2018). blockchain, a catalyst for new approaches in insurance. retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/blockchaina-catalyst.html rahmawati, m. i., sukoharsono, e.g., rahman, a. f., & prihatiningtias, y. w. (2021). from blockchain to accounting profession: evidence from indonesia. journal of hunan university natural sciences, 48(2). retrieved from http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/514 rechtman, y. (2017). blockchain: the making of a simple, secure recording concept. cpa journal. retrieved from https://www.cpajournal.com/2017/07/14/blockchain-makingsimple-secure-recording-concept/ https://doi.org/10.2308/jeta-51910 https://doi.org/10.2308/isys-51804 http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-blockchain-reaction-tech-companies-plan-for-critical-mass/$file/ey-blockchain-reaction.pdf http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-blockchain-reaction-tech-companies-plan-for-critical-mass/$file/ey-blockchain-reaction.pdf http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-blockchain-reaction-tech-companies-plan-for-critical-mass/$file/ey-blockchain-reaction.pdf https://doi.org/10.18196/jai.2103159 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.001 https://doi.org/10.4324/9780203051467 https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol65/iss3/4/ https://doi.org/10.2308/jeta-51911 https://doi.org/10.1002/col.10105 https://doi.org/10.1108/ap.2005.27657caa.001 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf https://www.strategy-business.com/article/a-strategists-guide-to-blockchain https://www.strategy-business.com/article/a-strategists-guide-to-blockchain http://www.jstor.org/stable/1716232 https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/audit/articles/mt-blockchain-a-game-changer-for-audit.html https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/audit/articles/mt-blockchain-a-game-changer-for-audit.html https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/blockchain-a-catalyst.html https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/blockchain-a-catalyst.html http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/514 https://www.cpajournal.com/2017/07/14/blockchain-making-simple-secure-recording-concept/ https://www.cpajournal.com/2017/07/14/blockchain-making-simple-secure-recording-concept/ rahmawati & subardjo a bibliometric analysis of accounting in the blockchain era journal of accounting and investment, 2022 | 77 schmitz, j., & leoni, g. (2019). accounting and auditing at the time of blockchain technology: a research agenda. australian accounting review, 29(2), 331–342. https://doi.org/10.1111/auar.12286 singleton, a. (2010). bibliometrics and citation analysis; from the science citation index to cybermetrics. learned publishing, 23(3), 267–268. https://doi.org/10.1087/20100312 swan, m. (2011). blockchain: blueprint for a new economy (1st ed.). o'reilly media. szabo, n. (1997). the idea of smart contracts. retrieved from https://www.fon.hum.uva.nl/rob/courses/informationinspeech/cdrom/literatu re/lotwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html van eck, n. j., & waltman, l. (2017). citation-based clustering of publications using citnetexplorer and vosviewer. scientometrics, 111(2), 1053–1070. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7 viriyasitavat, w., & hoonsopon, d. (2019). blockchain characteristics and consensus in modern business processes. journal of industrial information integration, 13, 32–39. https://doi.org/10.1016/j.jii.2018.07.004 weking, j., mandalenakis, m., hein, a., hermes, s., böhm, m., & krcmar, h. (2019). the impact of blockchain technology on business models – a taxonomy and archetypal patterns. electronic markets, 30(2), 285–305. https://doi.org/10.1007/s12525-01900386-3 wong, d. (2018). vosviewer. technical services quarterly, 35(2), 219–220. https://doi.org/10.1080/07317131.2018.1425352 yermack, d. (2017). corporate governance and blockchains. review of finance, 21(1), 7–31. https://doi.org/10.1093/rof/rfw074 https://doi.org/10.1111/auar.12286 https://doi.org/10.1087/20100312 https://www.fon.hum.uva.nl/rob/courses/informationinspeech/cdrom/literature/lotwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html https://www.fon.hum.uva.nl/rob/courses/informationinspeech/cdrom/literature/lotwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7 https://doi.org/10.1016/j.jii.2018.07.004 https://doi.org/10.1007/s12525-019-00386-3 https://doi.org/10.1007/s12525-019-00386-3 https://doi.org/10.1080/07317131.2018.1425352 https://doi.org/10.1093/rof/rfw074 journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? evidence from indonesia wihelmina dea kosasih*, aulia fuad rahman1 and arum prastiwi1 abstract: research aims: in indonesia, there are regulatory developments that require companies to implement a sustainable manner in business activities. based on financial service authority regulation no. 51/2017 regarding sustainable finance, bank buku 3 and 4 are the first parties required to run and publish a sustainability report. therefore, it is essential to evaluate the performance of a bank implementing sustainable banking. this study aims to examine sustainable banking disclosure on bank efficiency in indonesia. design/methodology/approach: the researchers used 70 observations of banks listed on the indonesian stock exchange from 2015 to 2019. the method for testing bank efficiency employed data envelopment analysis (dea). in the second stage of the analysis, the researchers utilized a panel data regression method. research findings: first, the results showed that commercial banks buku 3, 4 in indonesia were still inefficient. second, the article also found that sustainable banking disclosure had a positive effect on bank efficiency. theoretical contribution/originality: this study's results constitute empirical evidence related to stakeholder theory and provide empirical evidence regarding the effect of sustainable banking on bank efficiency. practitioner/policy implication: this research contributes to bank management to implement sustainable banking because it can increase bank efficiency. keywords: bank efficiency; data envelopment analysis; panel data regression; sustainable banking disclosure introduction in 2015, indonesia became the fifth-largest emitter of greenhouse gases in the world. if not handled properly, the world bank predicts that there will be various economic losses in indonesia due to environmental damage, namely climate change, poor sanitation, air pollution, and deforestation. environmental damage impacts decreasing gross domestic product (pdp) with increasing public health and ecological costs (world bank, 2009). therefore, a strategy to improve environmental and social development in various businesses as part of sustainable development goals is needed (chew et al., 2016). to solve the social and ecological issues, the sustainable development goals are an initiative of the united nations (un), which invites all countries. the indonesian government has also stated its commitment to supporting sustainable development by issuing a sustainable finance affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas brawijaya, east java, indonesia *correspondence: wihelminadea@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i2.11349 citation: kosasih, w.d., rahman, a.f., & prastiwi, a. (2021). does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? evidence from indonesia. journal of accounting and investment, 22(2), 375-391. article history received: 18 mar 2021 revised: 14 apr 2021 accepted: 16 apr 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=56103933800 https://scholar.google.com/citations?user=spfumjuaaaaj&hl=en&oi=ao/en http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ mailto:wihelminadea@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/11349 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.11349&domain=pdf kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 376 roadmap in indonesia. one of these sustainable finance roadmap agendas is financial service authority regulation no. 51/2017 concerning sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies, which obliges them to apply sustainable economic principles to achieve a sustainable economy. in this case, the financial services sector, especially banks, needs to reform their business activities to be more sustainable because banks have an essential role in economic progress. banks are known as non-polluting businesses due to their businesses' nature that does not use natural resources. the direct social and environmental impacts of banks are relatively lower compared to other sectors. however, it indirectly impacts bank financing, which is the leading cause of concern (bukhari et al., 2020). bank loans can cause social and environmental problems if the bank cannot allocate funds to the right company. based on reviews conducted by nongovernmental organizations/ngos, including tuk indonesia, jikalahari, walhi, rainforest action network, and profundo, it was explained that credit loans provided by banks in indonesia still give credit to industries that are at risk of damaging the environment (deforestation, pollution, peatlands), harming the community (conflicts over community land rights or violations of workers' rights) and the state (money laundering, tax evasion) (auliansyah, 2019). one of the leading business activities of banking as an intermediary institution is the distribution of funds. regarding this, banks are expected to channel funds to companies that pay attention to social and environmental aspects. bank loans can be a growth factor of industry, including unethical industries that can cause social and environmental problems if the allocation of funds is not given to the right company. therefore, sustainability reforms in banks need to be implemented to carry out their business activities more sustainably and minimize unethical industry funding. this sustainable financing is under sustainable banking principles because banks integrate social and environmental issues into their business activities to provide loans. based on stakeholder theory, a company with good social responsibility will increase its reputation among its principal stakeholders, which has implications for improving financial performance (waddock & graves, 1997). a sustainable bank will have certain advantages that will lead to a better probability because sustainable banking can increase reputation, economic efficiency, loyal employees, and better communication with the community (mocan et al., 2015), reduce costs through the management of energy and water consumption (castleton et al., 2010), and respond to customer needs with environmental preferences (chang & fong, 2010). sustainable banking will encourage companies to produce products with characteristics that care about social and ecological issues (mcwilliams & siegel, 2000). various studies have examined the effect of bank social responsibility on bank performance. the majority of research used univariate analysis, namely ratios such as return on assets (roa), non-performing loans (npl), return on equity (roe), as a measurement of bank performance (simpson & kohers, 2002, soana, 2011, weber 2017, chih, chih, & chen, 2010, szegedi, khan, & lentner, 2020). however, the use of kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 377 univariate analysis to assess bank performance has several limitations because it is considered to be affected by earnings management (forgione, laguir, & staglianò, 2020). thus, efficiency-based performance measurement is the most appropriate measurement for assessing bank performance. data envelopment analysis (dea) is a method that can be carried out without using the assumption of a production function and can be calculated simultaneously for more than one input and output (coelli, 1996). this method's result is an efficiency score that provides an overview of the company's ability to convert inputs into outputs. research by simpson and kohers (2002) examined the relationship between corporate social and financial performance at banks in the united states. measurement of corporate social using dummy variables based on community reinvestment act ratings and financial performance proxies employed loan losses and return on assets (roa). the study results found that bank responsibility activities had a positive effect on bank performance. research szegedi et al. (2020) investigated corporate sustainability on financial accounts in pakistan. the measurement of corporate social responsibility used content analysis, while the measure of financial performance employed accountingbased. by using panel data techniques, the research results showed that corporate social responsibility affected accounting-based economic performance. research by belasri, gomes, and pijourlet (2020) studied the effect of corporate sustainability on banks' efficiency in 41 countries. the research method used data envelopment analysis (dea) to find the value of bank efficiency and utilized the panel data regression method. the results revealed that corporate social responsibility had a positive effect on bank efficiency. research by zhu et al. (2017) scrutinized the impact of social responsibility on banks' efficiency in china. they measured efficiency using research methods using data envelopment analysis (dea). zhu et al. (2017) uncovered that social responsibility affected chinese banks' efficiency. the results exhibited that the increase in the bank's social responsibility activities helped improve its financial performance. in contrast to previous studies' effects, giuli and kostovetsky (2014) found companies with a good level of social responsibility impacted decreasing operational performance. meanwhile, chih et al. (2010) researched using international sample banks exposed that social responsibility did not affect economic performance. in line with soana's (2011) research examining the social responsibility of 31 banks in italy, it was found that there was no relationship between social responsibility and italian banks' financial performance. the results disclose that research on corporate sustainability and bank financial performance has not found consistent results. therefore, this research fills the research gap in several ways. research on sustainable banking disclosure on bank efficiency is still under examination, especially using the data envelopment analysis (dea) method as bank performance. this study also estimates sustainable banking using a checklist developed by researchers based on weber's research (2017), adapted to the indonesian context and financial service authority regulation no. 51/2017 on sustainable finance. the researchers created a kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 378 checklist because there was still no specific social and environmental responsibility checklist for the banking industry. in contrast to existing research, most used the global reporting initiative (gri) as a reference for measuring social responsibility. furthermore, this research contributes in several ways. there are developments in sustainable banking with the sustainable finance roadmap and financial service authority regulation no. 51/2017 regarding sustainable finance in indonesia. this research is expected to help the financial services authority (ojk) and policymakers evaluate the benefits of implementing sustainable banking in indonesia. this study provides empirical evidence of sustainable banking disclosure and bank efficiency from developing countries' perspectives. also, this research provides an overview of banking management to implement sustainable banking to increase bank efficiency. literature review and hypothesis development stakeholder theory freeman coined stakeholder theory in 1984. according to freeman (2010), stakeholder theory views how companies create social and financial value and the role of ethics and morality that cannot separate in business activities. a stakeholder is any group or individual who can influence the achievement of organizational goals (freeman & mcvea, 2001). company stakeholders can include customers, local communities, government, and employees, in addition to shareholders (freeman, 1984). stakeholders are all those who are affected by business behavior and activities, namely customers, suppliers, competitors, ngos, employees, media, academics, legislators, residents in the areas where the company operates, trade unions, and government organizations (szegedi et al., 2020). stakeholder theory is related to corporate sustainability regarding appropriate and inappropriate corporate behavior and stakeholders' actions (driver & thompson, 2002). banking industry in indonesia according to law number 10/1998, a bank is a business entity that has the function of collecting funds from the public in the form of savings and channeling it to people who need funds in the form of credit, which aims to improve people's lives. according to greenbaum and thakor (2007), the bank acts as an intermediary financial institution in society by providing payment system services, assessing financial assets, providing borrowers, and managing financial risk. financial services authority regulation no. 6/2016 categorizes banks in indonesia based on core capital, known as bank umum kegiatan usaha (buku). buku 1 is a bank that has a core capital of less than rp. 1 trillion rupiahs. buku 1 carries out limited business activities on raising, channeling funds, e-banking with limited coverage, temporary equity participation, and foreign exchange trading. buku 2 is a bank with a core capital of between rp. 1 trillion rupiahs to less than rp. 5 trillion kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 379 rupiahs. buku 2 may carry out business activities within the scope of buku 1 and treasury activities. buku 3 is a bank with a core capital of rp. 5 trillion to rp. 30 trillion rupiahs. buku 3 carries out business activities such as buku 2 and may provide equity participation in financial institutions in indonesia/in the asian region. buku 4 is a bank that has a core capital of more than rp. 30 trillion rupiahs. buku 4 can carry out business activities such as buku 3 and conduct equity participation in financial institutions in indonesia/abroad. the higher the bank category, the more core capital it owns, the wider its business activities. sustainable banking historically, sustainable banking started with "social banking," or the development of the philanthropic community. then, it became "ethical banking" by building non-profit ethical principles into business operations. then, "green banking" takes into account the debtor’s ecology in lending, while "sustainable banking" is a situation that takes into account the three previous aspects in the environmental, social, and governance framework that encourages sustainable development (weber & feltmate, 2016). in line with mendez and houghton (2020), sustainable banking is a bank that internalizes a system of social, environmental, and governance responsibility and ethical behavior policies in the banking business concept. according to weber (2017), sustainability in the banking sector begins with integrating environmental management into the internal company by reducing emissions, water, and other resources. in the next stage, the bank will incorporate its business activities' social and environmental aspects, namely credit, investment, and project financing (scholtens, 2008). weber's research (2017) assessed banks' sustainability performance by analyzing banks' role in dealing with sustainable problems to issue policies, products, and services with social and environmental insight. in research (weber, 2017), indicators of bank sustainability policies include explaining social and ecological procedures and internal social management. meanwhile, social and environmental bank products and services comprise savings, green loans, social loans, social mortgages, indexes, asset management, social obligations, microfinance, project financing, and investment banking. therefore, social responsibility in banking not only concerns donation and social activities but also relates to the bank’s role as an intermediary institution and bank business activities, such as loan, savings, non discriminatory credit accessibility, investment, risk protection, financial service development, and so on (prior & argandona, 2008). in indonesia, there are developments in sustainable finance with the issuance of financial services authority regulation no. 51/2017. based on fsa regulations, sustainable finance supports the financial services sector in solving social and environmental problems to achieve sustainable development with economic, social, and ecological harmony. in fsa regulation no. 51, financial service agencies, issuers, and public companies must apply sustainable finance principles and publish sustainability reports. the first party required to implement fsa regulation no. 51 is the banking industry, especially banks in buku 3 and buku 4, effective in 2019. financial services kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 380 authority regulation no. 51 has three objectives: innovating environmentally friendly products and services, providing pro-poor funding sources, growth, jobs, and the environment, and contributing to indonesia's commitment to preventing/overcoming climate change. hypothesis development based on stakeholder theory, there is a positive relationship between social responsibility and corporate financial performance. social and environmental responsibility activities can satisfy stakeholder groups, affecting financial performance (utz, 2019). various stakeholders, such as customers, government, media, society, and non-governmental organizations (ngos), also increasingly pressures companies to carry out social responsibility (mcwilliams & siegel, 2001). the government supports financial service institutions, issuers, and public companies to implement social responsibility through the financial services authority. however, social responsibility is not just philanthropy and charity, but more than that, companies can be expected to produce sustainable products. based on belasri et al. (2020), sustainable banking can impact bank input and output and increase bank efficiency. sustainable banking can reduce variable input by lowering costs through managing energy and water consumption (castleton et al., 2010). sustainable banking activities can build a bank reputation. a good reputation can increase profits by allowing banks to attract new customers and charge higher interest on loans. kim, kristiansen, and vale (2005) argue that companies prefer credit from a bank with a good reputation even though they have to pay a higher loan rate to increase bank interest income. belasri et al. (2020) researched the effect of corporate social responsibility on bank efficiency by using banks in 41 countries. the results showed that corporate social responsibility had a positive impact on bank efficiency. a study by zhu et al. (2017) examined social responsibility on bank efficiency in china. the results revealed that social responsibility had an impact on bank efficiency. research by szegedi et al. (2018) investigated social responsibility disclosure and its impact on the pakistani banking sector's financial performance. the results uncovered an increase in social responsibility disclosure positively impacting accounting-based financial performance as proxied by return on equity (roe) and return on assets (roa). these results indicated that social responsibility disclosure could help banks improve their economic performance. in contrast to previous studies' effects, giuli and kostovetsky (2014) found companies with a good level of social responsibility impacted decreasing operational performance. meanwhile, chih et al. (2010) discovered that social responsibility did not affect economic performance. in line with soana's (2011) research, social responsibility did not affect italian banks' financial performance. those results signify that research on social responsibility and bank financial performance has not found consistent results. therefore, the researchers proposed the following hypothesis. kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 381 h1: sustainable banking disclosure has a positive effect on bank efficiency. research method the population used in this research was all commercial banks listed on the indonesia stock exchange from 2015 to 2019. the study took a research year starting from 2015 because, in december 2014, financial service authority issued a sustainable finance roadmap. moreover, the 2015-2019 period was the medium-term development plan in the roadmap. this study employed a purposive sampling technique with the following sample criteria: 1. commercial banks listed on the indonesia stock exchange during 2015-2019 2. commercial banks that issued annual reports during 2015-2019 3. listed commercial banks with buku 3 and buku 4 categories during 2015-2019 4. banks that did not have a negative profit value banks in indonesia are categorized into buku 1, 2, 3, and 4 based on core capital. buku 3 is a bank with a core capital of between rp. 5 trillion to rp. 30 trillion. meanwhile, buku 4 is a bank that has a core capital of more than idr 30 trillion. the researchers selected banks with buku 3 and buku 4 because based on the regulation of financial service authority no. 51/2017 concerning sustainable finance, banks in buku 3 and 4 are first required to carry out social and environmental responsibility. bank efficiency the dependent variable of this study was bank efficiency. the researchers in obtaining bank efficiency values used non-parametric methods, namely data envelopment analysis (dea). dea is a data-oriented approach that is useful for evaluating the performance of several entities known as the decision-making unit (dmu), which converts several inputs into multiple outputs. in general, the decision-making unit (dmu) is an entity that is responsible for transforming inputs into outputs and evaluating performance (cooper, seiford, & tone, 2000). the decision-making unit (dmu) in this study was an individual bank unit. in this study, the assumption of data envelopment analysis (dea) used was the variable return to scale (vrs), while the dea model employed was the intermediation model. according to berger and humphrey (1997), the intermediation model is the right approach to evaluate financial institutions' performance. because of financial institutions' characteristics as intermediation institutions, efficient testing, input, and output are required. the choice of variables from input and output refers to gardener, molyneux, and nguyen-linh (2011). input variables were total deposits, operational costs, paid-in capital, while the output variables consisted of the total loan and net income. the software utilized to analyze bank efficiency was maxdea. a dmu is said to have a total relative efficiency (100%) if the performance of other dmus does not show kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 382 an increase in some of its inputs or outputs without reducing some of its different inputs or outputs (cooper et al., 2000). sustainable banking disclosure the value of sustainable banking disclosure was obtained from the sustainability report/social responsibility report using the content analysis method, converting information collected into a quantitative form to measure the extent of the bank's social and environmental responsibility disclosures (szegedi et al., 2020). the study used content analysis with the help of a checklist in appendix 1. this study's checklist was the researchers' development because there was no specific disclosure checklist for banks. the story of a sustainable banking checklist employed weber's (2017) research, adapted to banks' context in indonesia and regulation of financial service authority no. 51/2017 concerning sustainable finance. the process of arranging the sustainable banking disclosure index utilized financial services authority regulation no. 51 as basic sustainability information. it is the explanations about sustainability strategy, the performance of sustainability aspects, a brief profile of the bank, proof of the board of directors regarding sustainable implementation, and sustainability performance, including social and environmental performance. in the section on responsibility for developing sustainable finance products/services, this research refers to weber’s (2017) research checklist. weber's (2017) indicators include sustainability policies, sustainable banking products, and services. the bank's sustainability policy describes social policies, environmental policies such as credit lending policies that require amdal and proper, and internal social management. social and ecological bank products and services include savings, green loans, social loans, social mortgages, indexes, asset management, social liabilities, microfinance, project finance, and investment banking. the number of items used in this study was 63. a scale of 0-2 was employed for each item on sustainable banking disclosed. the score is two if the banks reveal sustainable banking items qualitatively and quantitatively. the score is one if the banks reveal the item qualitatively. the score is 0 if the banks do not disclose the sustainable banking item. the maximum number of items is 103 items. an explanation of each item’s scale is listed in appendix 1. sbdi𝐢t =ssbit description: sbdiit : sustainable banking disclosure index ssbit : total score for sustainable banking disclosure control variable this study's control variables were related to company specifics: leverage, loan ratios, capital ratios, bank size, and liquidity. kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 383 leverage leverage is a bank investment strategy using borrowed capital to create value for shareholders (esteban-sanchez, cuesta-gonzalez, & paredes-gazquez, 2017). leverage measurement refers to research by esteban-sanchez et al. (2017) and batae et al. (2021). loan ratio the loan ratio is the total loan divided by total assets to control the strength of earnings in the banks (platonova et al., 2018). measurement of the capital ratio refers to research by platonova et al. (2018). capital ratio capital ratio is an invisible indicator of bank default risk that shows a bank's ability to grow under the current capital structure (siueia, wang, & deladem, 2019). measurement of the capital ratio refers to research by siueia et al. (2019). bank size larger sizes make it easier for banks to attract cheaper capital, and banks will have more avenues to invest in green financing and disclosure activities. larger banks make additional contributions to society than smaller banks (platonova et al., 2018). measurement of bank size refers to research by platonova et al. (2018). liquidity deposits, which are short-term liabilities, provide an estimate of the liquidity risk associated with the withdrawal of deposits. the smaller the ratio indicates aggressive bank management to arise from the environment, social, and governance (nizam et al., 2019). measurement of the capital ratio refers to the research of nizam et al. (2019). kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 384 data analysis method there were two analysis stages for testing this research. first, the researchers tested the banks’ efficiency to obtain an efficiency value. the method used was data envelopment analysis (dea) utilizing maxdea software. stages of testing in envelopment analysis (dea): (1) preparing the data for individual dmu units, predetermined input variables, and output variables and (2) adding the variables of output and input in the table and run the model. second, the researchers conducted a panel data regression analysis to examine sustainable banking's effect on bank efficiency with media pressure. the software used for panel data regression testing was the eviews ten program. the following is the equation in this study. ebit = α+β1sbdiit +β2levit +β3loan_rit +β4modal_rit+β5sizeit+β6liquidityit +ɛ description: ebit = bank efficiency sbdiit = sustainable banking disclosure index α = constant β1-β6 = regression coefficient ɛ = residual variable (error rate) control variable levit = leverage loan_rit = loan ratio modal_rit = capital ratio sizeit = bank size liquidityit = liquidity result and discussion table 1 results from descriptive statistics, showing the minimum, maximum, average, and standard deviation values. based on purposive sampling results, the researchers obtained 14 bank samples with a total number of observations of 70 samples for five years, namely 2015-2019. bank efficiency (eb) is the dependent variable. the value of bank efficiency was analyzed using the data envelopment analysis (dea) method, which tested several inputs and outputs to determine bank technical efficiency. eb had an average bank technical efficiency value of 0.93, indicating that banks could use resources to achieve goals but have not been yet fully efficient. the sustainable banking disclosure index (sbdi) is the independent variable of this study. the sustainable banking disclosure index value was obtained through content analysis with a checklist regarding the bank's social and environmental responsibility. sbdi had an average value of 30.7, indicating that the bank has not maximally disclosed sustainable banking in its sustainability reports. the value of 30.7 is still low because the maximum value of disclosure is 103 items. the low disclosure value indicates that indonesia's banks have not fully implemented sustainable banking during the research kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 385 period. the low disclosure of sustainable banking is caused by fsa regulation no 51, which accommodates banks to implement sustainable banking issued in 2017 so that banks in indonesia are still in the process of adjusting to implement sustainable banking. besides, bank danamon owned the minimum value of sbdi, and bank negara indonesia held the maximum value in 2019. the average weight of all variables had a value greater than the standard deviation; it indicates that the data were well distributed. table 1 variable descriptive statistics variable n minimum maximum average std. deviation eb 70 0.67 1 0.93 0.09 sbdi 70 13 63 30.7 12.4 lev 70 3.26 11.40 6.12 2.03 loan_r 70 0.40 0.80 0.63 0.08 modal_r 70 0.08 0.23 0.15 0.04 size 70 34.89 31.39 33.11 0.96 liquidity 70 0.54 1.49 0.77 0.14 variable definition: eb: bank efficiency; sbdi: sustainable banking disclosure index; lev: leverage; loan_r: loan ratio; modal_r: capital ratio; size: bank size; liquidity: liquidity bank efficiency analysis with the data envelopment analysis (dea) approach this section explains the technical efficiency results of 14 commercial banks during 2015-2019. the bank efficiency analysis method used a non-parametric approach, namely using data envelopment analysis (dea). input and output variable data used to measure bank technical efficiency was obtained from annual reports/financial reports. the bank technical efficiency score ranges from 0-1. a bank technical efficiency score of 1 indicates that the bank can manage its resources to achieve an optimal output. in contrast, if the bank's technical efficiency score is away from 1, it is inefficient in managing its resources. table 2 summary of bank efficiency results 2015 2016 2017 2018 2019 number of banks 14 14 14 14 14 number of efficient banks 5 2 4 8 7 number of inefficient banks 9 12 10 6 7 % efficient bank 36% 14% 29% 57% 50% average score efficiency 0.91 0.91 0.92 0.96 0.96 lowest bank efficiency score 0.67 0.74 0.74 0.78 0.77 the bank with the lowest efficiency score danamon maybank maybank bank bjb maybank table 2 displays the summary of the bank's efficiency results. the number of efficient banks fluctuated from 2015-2019. however, the work shows that the average efficienc y score had an increasing trend. the lowest number of efficient banks occurred in 2016, namely only two efficient banks, while the highest number of efficient banks occurred in 2018, namely eight efficient banks. in total, the efficient banks in 2012 -2019 amounted to 26 out of 70 observations. these efficient banks determined the efficient frontier or best-practice and have become benchmarks for other inefficient banks. in this case, the kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 386 data envelopment analysis method has the advantage of being able to decide on the decrease in input variables that a bank must do to achieve efficiency. table 3 variables that become potential improvement in the bank with the lowest efficiency score year bank deposit operational costs paid-up capital total loan net income (in a million rupiah) 2015 danamon -38.216.357 -4.585.112 -1.928.050 0 0 2016 maybank -31.952.255 -1.968.686 -962.162 0 0 2017 maybank -32.301.307 -2.046.667 -946.012 0 0 2018 bank bjb -20.037.169 -1.179.277 -531.832 0 0 2019 maybank -26.392.948 -1.897.820 -850.572 0 0 table 3 exhibits the value of the input variable that had the potential for improvement. a negative sign indicates a decrease. bank danamon had the lowest efficiency score in 2015. thus, bank danamon must reduce the input deposit variable by 38.216.357 million, operational costs of 4.585.112 million, and paid-up capital of 1.928.050 million to achieve the maximum efficiency score. bank maybank indonesia had the lowest efficiency value in 2016. to complete the total efficiency score, bank maybank indonesia must reduce the input deposit variable by 31.952.255 million, operational costs of 1.968.686 million, and paid-up capital of 962.162 million. in 2017, the lowest efficiency score was owned by bank maybank indonesia. to achieve the maximum efficiency score, bank maybank indonesia must reduce the input deposit variable by 32.301.307 million, operational costs of 2.046.667 million, and paid-up capital of 946.012 million. in 2018, the lowest efficiency score was owned by bank pembangunan daerah jawa barat dan banten. these banks need to reduce the variable input deposit by 20.037.169 million, operating costs of 1.179.277 million, and paid-up capital of 531.832 million to achieve efficiency. in 2019, the lowest efficiency score was owned by bank maybank indonesia. these banks need to reduce the input deposit variable by 26.392.948 million, operational costs of 1.897.820 million, and paid-up capital of 850.572 million to achieve efficiency. panel data model selection before testing the hypothesis, the researchers estimated the best model in the research model. there are three models available in the best estimation model: the common effect model, fixed effect, and random effect. simultaneously, the techniques for choosing the best model are the chow test, the hausman test, and the lagrange multiplier (lm) test. the results of the three test types could be summarized in table 4. kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 387 table 4 selection of the best model chow test hausman test lm test decision cross-section chi-square cross-section random breusch-pagan random effect model 0.000 0.595 0.000 the chow test was carried out in the first test, aiming to choose the best model between the expected and fixed-effects models. based on the chow test, the probability value was 0,000<0,05, so the best model results were the fixed effects model. after that, the researchers conducted the hausman test to choose the best model between the fixed and random-effects models. based on the hausman test results, the probability value was 0,595> 0,05, so the best model result was the random effect model. because the research model results were not consistent, the researchers then conducted the lm test to determine the best model between the common and random effects. based on the lm test results, the probability value showed a value of 0,000<0,05, and the best research model was the random-effects model. the effect of sustainable banking disclosure on bank efficiency the hypothesis proposed in this study is that sustainable banking disclosure has a positive effect on bank efficiency. in table 5, the regression output results showed a coefficient value of 0,002 with a probability value of 0,039. the probability valu e greater than 0,05 indicates that sustainable banking disclosure affected bank efficiency. thus, the hypothesis was accepted. table 5 random effect model (rem), bank efficiency (eb) as the dependent variable variable coefficient std. error t-statistic prob. c -0.180 0.897 -0.201 0.841 sbdi 0.002 0.001 2.104 *0.039 lev 0.038 0.019 1.965 *0.054 loan_r 0.564 0.151 3.745 **0.000 modal_r 3.078 1.007 3.055 **0.003 size -0.001 0.025 -0.048 0.962 liquidity 0.047 0.038 1.233 0.222 r-squared 0.466 adjusted r-squared 0.415 prob (f-statistic) 0.000 *, ** denotes significance at the 5% and 1% levels, respectively variable definition: sbdi: sustainable banking disclosure index; lev: leverage; loan_r: loan ratio; modal_r: capital ratio; size: bank size; liquidity: liquidity the results revealed that sustainable banking disclosure (sbdi) had a positive effect on bank efficiency. therefore, this research hypothesis was accepted, stating that sustainable banking disclosure could improve bank efficiency. following stakeholder theory, a company with good social responsibility will increase its reputation among its principal stakeholders, which has implications for improving financial performance. kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 388 social and environmental responsibility activities can satisfy stakeholder groups' sharing, which can affect financial performance. sustainable banking can affect bank inputs and outputs by reducing costs through managing energy and water consumption and can build a bank reputation. a good reputation can increase profits by enabling the bank to attract new customers. banks in indonesia have developed sustainable products. the examples of sustainable products that providers provide are student savings, small-medium enterprise credit, sustainability bonds, environmental savings (waste banks), financing in the category of sustainable activities, financial inclusion with banking agents, and fostering fostered partners. the development of these sustainable financial products has a positive impact on the financial performance of banks. for example, financial inclusion activities with banking agents can increase bank income because with the existence of banking agents, banks can reach new customers located in remote, frontier, extreme places and have not received banking services. the fostered partners' activities will also make customers loyal to the banking sector because they feel cared for and supported by their business. overall, sustainable banking activities will provide new product portfolios for banks and offer various products to customers' banking service needs. thus, it can become a new source of income for banks and increase banking output. this study's results align with belasri et al. (2020), who found that corporate social responsibility positively affected bank efficiency. research by zhu et al. (2017) also uncovered that social responsibility impacted bank efficiency. besides, the study by szegedi et al. (2018) showed that increased corporate sustainability disclosure had a positive effect on financial performance. conclusion first, the analysis showed that, on average, bank buku 3 and buku 4 in indonesia were still inefficient. however, in 2015-2019, there was an increase in the average score of efficiency, showing that indonesian commercial banks' efficiency performance has increased every year. the researchers also found that sustainable banking disclosure had a positive effect on bank efficiency. this study's results are significant for bank managers to implement sustainable banking in their business activities because they can improve bank efficiency. the bank must implement social responsibility, which is not just a philanthropic and charity activity but instead applies social and environmental responsibility in the operational aspect by producing sustainable service products. this research also provides a financial services authority view. financial services authority regulation no. 51/2017 concerning sustainable finance has good social and environmental impacts and bank financial performance. nevertheless, there are limitations in this research, namely subjectivity in assessing the sustainable banking variable. also, this study took the period of 2015-2019. there were kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 389 two years (2015 & 2016) in which the company has not referred to the pojk. future research can use research assistants to set sustainable banking variables. future researchers can also examine the relationship between sustainable banking disclosure and bank efficiency after banks are required to implement sustainable finance based on regulation of financial service authority no. 51/2017. references auliansyah, n. (2019). tinjauan atas reformasi keuangan berkelanjutan di indonesia. retrieved from https://www.tuk.or.id/2019/12/11/keuangan-berkelanjutanindonesia/ batae, o. m., dragomir, v. d., & feleaga, l. (2021). the relationship between environmental, social, and financial performance in the banking sector: a european study. journal of cleaner production, 290, 125791. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125791 belasri, s., gomes, m., & pijourlet, g. (2020). corporate social responsibility and bank efficiency. journal of multinational financial management, 54. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100612 berger, a. n., & young, r. d. (1997). problem loans and cost efficiency in commercial banks. journal of banking & finance, 21, 849-870. https://doi.org/10.1016/s03784266(97)00003-4 bukhari, s. a., hashim, f., & amran, a. (2020). green banking: a road map for adoption. international journal of ethics and systems, 2514-9369. https://doi.org/10.1108/ijoes11-2019-0177 castleton, h.f, stovin, v, beck, s.b, & davison, j.b. (2010) green roofs; building energy savings and the potential for retrofit. energy build, 42(10), 1582–1591. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.05.004 chang, n.-j., & fong, c.-m. (2010). green product quality, green corporate image, green customer satisfaction, and green customer loyalty. african journal of business management, 4(13), 2836-2844. chew, s.-b., huang, w. q., chia, h. c., & soh, h. c. (2016). determinants of corporate social responsibility of a social enterprise: an empirical analysis. review of pacific basin financial markets and policies. https://doi.org/10.1142/s0219091516500181 chih, h.-l., chih, h.-h., & chen, t.-y. (2010). on the determinants of corporate social responsibility: international evidence on the financial industry. journal of business ethics, 93, 115–135. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0186-x coelli, t. (1996), a guide to deap version 2.1: a data envelopment analysis (computer program), working paper, cepa, university of new england, armidale. retrieved from https://www.owlnet.rice.edu/~econ380/deap.pdf cooper, w. w., seiford, l. m., & tone, k. (2000). data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, references, and dea – solver software. massachusetts: kluwer academic publisher. dimaggio, p.j, & powell, w.w. (1983). the iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. american sociological review 48(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101 driver, c., & thompson, g. (2002). corporate governance and democracy: the stakeholder debate revisited. journal of management and governance, 6, 111-130. https://doi.org/10.1023/a:1015721819591 https://www.tuk.or.id/2019/12/11/keuangan-berkelanjutan-indonesia/ https://www.tuk.or.id/2019/12/11/keuangan-berkelanjutan-indonesia/ https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125791 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100612 https://doi.org/10.1016/s0378-4266(97)00003-4 https://doi.org/10.1016/s0378-4266(97)00003-4 https://doi.org/10.1108/ijoes-11-2019-0177 https://doi.org/10.1108/ijoes-11-2019-0177 https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.05.004 https://doi.org/10.1142/s0219091516500181 https://doi.org/10.1007/s10551-009-0186-x https://www.owlnet.rice.edu/~econ380/deap.pdf https://doi.org/10.2307/2095101 https://doi.org/10.1023/a:1015721819591 kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 390 esteban-sanchez, p., cuesta-gonzalez, m. d., & paredes-gazquez, j. d. (2017). corporate social performance and its relation with corporate financial performance: international evidence in the banking industry. journal of cleaner production, 162, 11021110. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.127 forgione, a. f., laguir, i., & staglianò, r. (2020). effect of corporate social responsibility scores on bank efficiency: the moderating role of institutional context. corporate social responsibility environment management, 1–13. https://doi.org/10.1002/csr.1950 freeman, r. e. (1984). strategic management: a stakeholder approach. pitman: boston. freeman, r. e., & mcvea, j. f. (2001). a stakeholder approach to strategic management. working paper, ssrn. retrieved from https://ssrn.com/abstract=263511 freeman, r. e., harrison, j. s., wicks, a. c., parmar, b. l., & colle, s. d. (2010). stakeholder theory the state of the art. united kingdom: cambridge university press. gardener, e., molyneux, p., & nguyen-linh, h. (2011). determinants of efficiency in south east asian banking. the service industries journal, 31(16), 2693–2719. https://doi.org/10.1080/02642069.2010.512659 giuli, a. d., & kostovetsky, l. (2014). are red or blue companies more likely to go green? politics and corporate social responsibility. journal of financial economics, 111, 158180. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.002 greenbaum, s. i., & thakor, a. v. (2007). contemporary financial intermediation. amsterdam: elsevier academic press. kim, m., kristiansen, e. g., & vale, b. (2005). endogenous product differentiation in credit markets: what do borrowers pay for? journal of banking & finance, 29(3), 681-699. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.05.024 mcwilliam, a., & siegel, d. (2000). corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification? strategic management journal, 21, 603– 609. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(200005)21:5<603::aidsmj101>3.0.co;2-3 mcwilliams, a., & siegel, d. (2001). corporate social responsibility: a theory of the firm perspective. academy of management review, 26(1), 117-127. https://doi.org/10.2307/259398 mendez, a., & houghton, d. p. (2020). sustainable banking: the role of multilateral development banks as norm entrepreneurs. sustainability, 12(3), 972. https://doi.org/10.3390/su12030972 mocan, m., rus, s., draghici, a., ivascu, l., & turi, a. (2015). impact of corporate social responsibility practices on the banking industry in romania. procedia economics and finance, 23, 712–716. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00473-6 nizam, e., ng, a., dewandaru, g., nagayev, r., & nkoba, m. a. (2019). the impact of social and environmental sustainability on financial performance: a global analysis of the banking sector. journal of multinational financial management, 49, 35-45. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.01.002 otoritas jasa keuangan. (2016). roadmap keuangan berkelanjutan. retrieved from otoritas jasa keuangan: https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/publikasi/panduan/pages/roadmap-keuangan-berkelanjutan.aspx peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51 /pojk.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik platonova, e., asutay, m., dixon, r., & mohammad, s. (2018). the impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance: evidence from the gcc islamic banking sector. journal of business ethics, 151, 451–471. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.127 https://doi.org/10.1002/csr.1950 https://ssrn.com/abstract=263511 https://doi.org/10.1080/02642069.2010.512659 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.002 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.05.024 https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(200005)21:5%3c603::aid-smj101%3e3.0.co;2-3 https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(200005)21:5%3c603::aid-smj101%3e3.0.co;2-3 https://doi.org/10.2307/259398 https://doi.org/10.3390/su12030972 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00473-6 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.01.002 https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/panduan/pages/roadmap-keuangan-berkelanjutan.aspx https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/panduan/pages/roadmap-keuangan-berkelanjutan.aspx https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0 kosasih, rahman, & prastiwi does sustainable banking disclosure affect bank efficiency? … journal of accounting and investment, 2021 | 391 prior, f., & argandona, a. (2009). best practices in credit accessibility and corporate social responsibility in financial institutions. journal of business ethics, 87, 251–265. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9799-8 scholtens, b. (2008). corporate social responsibility in the international banking industry. journal of business ethics, 86(2), 159-175. https://doi:10.1007/s10551-008-9841-x simpson, w. g., & kohers, t. (2002). the link between corporate social and financial performance: evidence from the banking industry. journal of business ethics, 35, 97– 109. https://doi.org/10.1023/a:1013082525900 siueia, t. t., wang, j., & deladem, t. g. (2019). corporate social responsibility and financial performance: a comparative study in the sub-saharan africa banking sector. journal of cleaner production, 226, 658-668. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.027 soana, m.-g. (2011). the relationship between corporate social performance and corporate financial performance in the banking sector. journal of business ethics, 104,133–148. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0894-x szegedi, k., khan, y., & lentner, c. (2020). corporate social responsibility and financial performance: evidence from pakistani listed banks. sustainability, 12(10), 4080. https://doi.org/10.3390/su12104080 utz, s. (2019). corporate scandals and the reliability of esg assessments: evidence from an international sample. review of managerial science, 13, 483–511. https://doi.org/10.1007/s11846-017-0256-x waddock, s. a., & graves, s. b. (1997). the corporate social performance -financial performance link. strategic management journal, 18(4), 303-319. retrieved from http://www.jstor.org/stable/3088143 weber, o. (2017). corporate sustainability and financial performance of chinese banks. sustainability accounting, management and policy journal, 8(3), 2040-8021. https://doi.org/10.1108/sampj-09-2016-0066 weber, o., & feltmate, b. (2016). sustainable banking: managing the social and environmental impact of financial institutions, university of toronto press: toronto, on, canada. world bank. (2009). world bank. retrieved from new environmental analysis for a sustainable indonesia: https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2009/11/18/new-environmental-analysis-sustainable-indonesia zhu, n., stjepcevic, j., baležentis, t., yu, z., & wang, b. (2017). how does corporate social responsibility impact banking efficiency: a case in china. business administration and management, 20(4). https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2017-4-006 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9799-8 https://doi:10.1007/s10551-008-9841-x https://doi.org/10.1023/a:1013082525900 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.027 https://doi.org/10.1007/s10551-011-0894-x https://doi.org/10.3390/su12104080 https://doi.org/10.1007/s11846-017-0256-x http://www.jstor.org/stable/3088143 https://doi.org/10.1108/sampj-09-2016-0066 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2009/11/18/new-environmental-analysis-sustainable-indonesia https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2009/11/18/new-environmental-analysis-sustainable-indonesia https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2017-4-006 layout juli 2014 pendahuluan penggunaan sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan tertentu tidak menutup kemungkinan akan menghadapi suatu kendalakendala dalam pelaksanaannya, baik yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri (intern) maupun yang berasal dari luar perusahaan (ekstern) pada saat proses menghasilkan informasi tersebut. pada proses menghasilkan suatu informasi akuntansi semuanya dilaksanakan berdasarkan sistem yang diterapkan pada masing-masing perusahaan dan pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan. penerapan suatu sistem dalam perusahaan dihadapkan kepada dua hal, apakah perusahaan mendapatkan keberhasilan penerapan sistem atau kegagalan system (prabowo et al., 2013). pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja sistem informasi: studi pada perbankan lince bulutoding* & antong amiruddin prodi akuntansi universitas hasanuddin, jalan perintis kemerdekaan km 10, makassar, sulawesi selatan 90245, indonesia correspondin author, e_mail address: lince_suangga@yahoo.com abstract this research aims to examine the organization’s internal and external factors on the performance of the accounting information system . the sample used is a banking company in the city of makassar . hypothesis testing is done by the method of multiple linear regression analysis . this study found internal factors that affect the performance of information systems is the size of the organization and support of top management. while, external factors that affect on performance information system is personal capability only. key words: internal factors; external factors; accounting information systems; performance information system. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor internal dan eksternal organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan di kota makassar. pengujian hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda. studi ini menemukan faktor internal yang mempengaruhi kinerja sistem informasi adalah ukuran organisasi dan dukungan dari manajemen puncak. sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja sistem informasi hanya kapabilitas personil . kata kunci: faktor internal; faktor eksternal; sistem informasi akuntansi; sistem informasi kinerja. salah satu perusahaan yang meng-gunakan sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya adalah perusahaan perbankan, bahkan setiap perusahaan perbankan melaksanakan suatu sistem yang mengatur segala proses akuntansi dalam rangka menghasilkan output yang dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. penggunaan sistem informasi akuntansi dalam dunia perbankan sangatlah penting mengingat dalam dunia perbankan saat ini muncul berbagai macam transaksi yang beragam jenisnya yang menuntut kecermatan dan ketepatan penyajian data transaksi baik kepada pihak intern maupun pihak ektern, sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 15 no.2 juli 2014 125 akuntansi yang efektif dan tepat untuk memenuhi kebutuhan informasi. menurut psak no. 31 (revisi 2000) dalam standar akuntansi keuangan (2009) bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. sejumlah penelitian di bidang sistem informasi akuntansi, diantaranya adalah komara (2006) mengungkapkan bahwa adanya keterlibatan pengguna sia, kapabi-litas personal sistem informasi, pengaruh ukuran organisasi, pengaruh top manage-ment, dan pengaruh formalisasi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. namun penelitian yang dilakukan oleh almilia dan briliantien (2007) justru bertolak belakang dimana ia mengemukakan bahwa hanya dukungan manajemen puncak yang berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi dalam bentuk kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi dan pemakainya. penelitian yang lain oleh sudibyo dan kuswanto (2011) bahwa adanya keterlibatan pemakai sistem informasi akun-tansi dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi, kapabilitas personal sistem informasi, adanya dukungan manaje-men puncak, formalisasi pengembangan sia, program pelatihan dan pendidikan memiliki hubungan yang langsung dengan sistem informasi akuntansi. namun prabowo et al. (2013) dalam hasil penelitiannya menge-mukakan bahwa yang memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi yaitu adanya pelatihan dan pendidikan peng-guna sistem informasi akuntansi, kemampuan pengguna sistem informasi akuntansi dan dukungan top management, sedangkan adanya keterlibatan pengguna dalam sistem informasi akuntansi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. ti dapat diterima jika memiliki karak-teristik sesuai dengan apa yang diingin-kannya. secara teoritis dapat diurai-kan bahwa implikasi penerapan ti adalah pada aspek keprilakuan yang berkaitan dengan pengembangan ti. implikasi ini didasari pada argumentasi bahwa interaksi antara ketiga unsur dalam pengembangan ti tidak dapat dihindari, yaitu interaksi antara perang-kat keras, perangkat lunak dan pengguna, artinya aspek prilaku itu memang penting untuk diperhatikan, sehingga hasil yang diperoleh kemudahan penggunaan berpenga-ruh pada manfaat yang dirasakan, sebaliknya kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan tidak berpengaruh pada peneri-maan ti (rahadi, 2007). sedangkan kecemasan yang merupakan aspek perilaku tidak berkaitan dengan partisipasi. karyawan yang cemas dengan implementasi sistem informasi ternyata tidak berpengaruh terhadap partisipasi yang dilakukan (kustono, 2011). penelitian ini mengembangkan pene-litian komara (2006) dengan mengambil 7 variabel, yaitu: (1) keterlibatan pengguna, (2) kapabilitas personal si, (3) ukuran organi-sasi (4) dukungan manajemen puncak (5) formalisasi pengembangan sistem (6) pelatihan dan pendidikan pengguna (7) komite pengendalian si. dan ditambahkan satu variabel yaitu kecemasan dari penelitian kustono (2007) dan ditambah dengan satu variabel yaitu faktor teknologi informasi yang pernah diteliti oleh safelia et al. (2012). penelitian ini menganalisis factor –faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. faktor internal yaitu ukuran organisasi, dukungan top manajemen, formalisasi pengembangan sistem, program pelatihan dan pendidikan, dan komite pengendali si. faktor eksternal yaitu keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan sia, jurnal akuntansi & investasi126 kapabilitas personil si, perkembangan teknologi informasi, dan kecemasan pada perusahaan perbankan di kota makassar. berdasarkan latar belakang diatas yang mana didalam penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil yang kontradiktif maka penelitian ini akan menguji apakah faktor internal perusahaan meliputi; ukuran perusahaan, dukungan manajemen puncak, formulasi pengembangan system informasi, pelatihan, dan komite pengendalian sistem informasi, dan faktor eksternal perusahaan yang meliputi; keterlibatan pengguna dalam pengmbangan sistem informasi, kapabilitas personil, perkembangan teknologi informasi, dan kecemasn dalam penggunaan system informasi (igbaria 1994; indriantoro dan supomo, 2003; jumaili, 2005; adi, 2006; bodnar dan hopwood, 2010; purnama 2010; bachtiar, 2012; en dan suryandi, 2007 dan 2012; ratnaningsih dan suryana, 2014) berpengaruh terhadap kinerja sistem infor-masi akuntansi pada perusahaan perbankan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada suatu entitas tertentu tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor penentu berhasil tidaknya sistem tersebut diterapkan dalam suatu entitas itu baik dari dalam entitas (internal) maupun dari luar entitas (eksternal). dalam melihat pengaruh-pengaruh tersebut, peneliti menggunakan pendekatan melalui teori yang ada yaitu: aspek keprilakuan dalam penerapan teknologi informasi rahadi (2007) mengemukakan ada tiga hal yang berkaitan dengan penerapan ti berbasis komputer yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (brainware). ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan dihubungkan dengan suatu perangkat masukan keluaran (inputoutput media), yang sesuai dengan fungsinya masing masing. pengguna sistem adalah manusia (man) yang secara psikologi memiliki suatu prilaku (behavior) tertentu yang melekat pada dirinya, sehingga aspek keprilakuan dalam konteks manusia sebagai pengguna (brainware) ti menjadi penting sebagai faktor penentu pada setiap orang yang menjalakan ti. menurut syam (rahadi, 2007) pertimbangan perilaku ini perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks penerapan ti. pendapat ini sejalan dengan sung (rahadi, 2007) yang menyatakan bahwa faktor-faktor teknis, prilaku, situasi dan personil pengguna ti perlu dipertimbangkan sebelum ti diimpleme-ntasikan. henry (rahadi, 2007) juga mengemukakan bahwa prilaku pengguna, dan personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem, dan hal ini berkaitan dengan pemahaman dan cara pandang pengguna sistem tersebut. teori kebutuhan teori maslow ini menjelaskan bahwa individu yang didorong oleh kebutuhan seperti keamanan, rasa hormat, dan harga diri, mereka membangun sistem nilai individu yang berhubungan dengan kebu-tuhan tersebut. maslow juga mengungkapkan, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai dengan waktu, keadaan, dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hirarki (yoesdhita, 2012). teori maslow ini mengutarakan keperluan-keperluan motivasi yang berbeda yang terda-pat dalam satu hierarki sering digambarkan sebagai piramida, dimana tingkat yang lebih rendah mewakili kebutuhan yang lebih rendah, dan tingkat atas mewakili kebutuhan akan aktualisasi diri. hirarki tidak ada dengan sendirinya, namun dipengaruhi vol. 15 no.2 juli 2014 127 oleh situasi dan budaya umum. tinjauan teoritis model davis (1989) beberapa model telah dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer, theory of reasoned action (tra), theory of planned behavior (tpb), dan technology acceptance model (tam) (nasution, 2004). model tam yang dikembangkan oleh davis (1989; 1993) merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam penelitian ti . model tam diadopsi dari model the theory of reasoned action (tra), yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh fishben dan ajzen (nasution, 2004:4) dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan prilaku orang tersebut. teori ini membuat model prilaku seseorang sebagai suatu fungsi dari tujuan prilaku. tujuan prilaku di tentukan oleh sikap atas prilaku tersebut (nasution, 2004). pepard dan ward (2004) dan sunarto dan hasibuan, 2007) mengatakan, untuk mendukung strategi bisnis sebuah perusahaan diperlukan suatu strategi sistem informasi (si) dan teknologi informasi (it). kemudian davis (1989; 1993), adam et al. (1992) dan (rahadi, 2007) mendefinisikan kemanfaatan (usefulness) sebagaisuatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subyek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kemanfaatan dari penggunaan komputer dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. menurut rahadi (2007) kemanfaatan ti merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna ti dalam melaksanakan tugasnya. pengukuran kemanfaatan tersebut berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas atau keragaman aplikasi yang dijalankan. rahadi (2007) juga menyebutkan bahwa individu akan menggunakan ti jika menge-tahui manfaat positif atas penggunaannya. chin dan todd (1995) dan rahadi (2007) memberikan beberapa dimensi tentang kemanfaatan ti, kemanfaatan dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu (1) kemanfaatan dengan estimasi satu faktor, dan (2) kemanfaatan dengan estimasi dua faktor (kemanfaatan dan efektifitas). kemanfaatan dengan estimasi satu faktor meliputi dimensi: (1) menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier); (2) bermanfaat (usefull); (3) menambah produktifitas (increase productivity); (4) mempertinggi efektifitas (enchance efectiveness); dan (5) mengem-bangkan kinerja pekerjaan (improve job performance). kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektifitas, dengan dimensi-dimensi masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut: (1) kemanfaatan meliputi dimensi menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes jobeasier), bermanfaat (usefull), dan menambah produktifitas (increase produc-tivity); dan (2) efektifitas meliputi dimensi mempertinggi efektifitas (enchance my effectiveness) dan mengembangkan kinerja pekerjaan (improve my job performance). persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) davis (1989; 1993) dan rahadi (2007), mendefinisikan kemudahan penggunaan (ease of use) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami. menurut goodwin (rahadi, 2007) intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah jurnal akuntansi & investasi128 dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari komputer. perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa orang yang menggunakan ti bekerja lebih mudah dibandingkan dengan orang yang bekerja tanpa menggunakan ti (secara manual). pengguna ti mempercayai bahwa ti yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah pengoperasiannya (compartible) sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. davis (1989; 1993) dan rahadi (2007) memberikan beberapa indikator kemudahan penggunaan ti antara lain meliputi: (1) komputer sangat mudah dipelajari; (2) kom-puter mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna; (3) keterampilan pengguna bertambah dengan menggunakan komputer; dan (4) komputer sangat mudah untuk dioperasikan. tinjauan teoritis model iqbaria (1994) iqbaria (1994) mengembangkan suatu model untuk memprediksi penggunaan ti yang menguji dampak manfaat dan norma sosial terhadap penerimaan ti. teori yang mendasari model ini dari vroom (1964) dan juga dimodifikasi dari fisben dan azjben (1975) serta tetap mengacu pada model yang dikembangkan oleh davis (1989; 1993), (nasution, 2004). beberapa faktor yang diajukan oleh iqbaria meliputi keinginan memakai kom-puter, keahlian, dukungan organisasi, kebijakan, manfaat untuk organisasi, kecemasan karena pemakaian ti memiliki dampak langsung atau dampak tidak langsung terhadap penerimaan teknologi komputer. komponen penting dari model iqbaria (1994), meliputi pengaruh lingkungan sosial terhadap prilaku, hal ini mengarah pada subjektifitas seseorang, atau opini pihak lain yang mempengaruhi individu. kemudian terdapat juga aspek kepercayaan normative yang dapat melihat seseorang dalam penggunaan komputer. kinerja sistem informasi akuntansi menurut nugerahmawati (2013) kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. namun hasil pekerjaan itu juga merupakan kinerja. kinerja mengandung pengertian gamba-ran mengenai tingkat pencapaian pelaksa-naan suatu kegiatan dalam periode tertentu. kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.tujuan kinerja sistem informasi akuntansi adalah untuk mem-berikan gambaran apakah suatu kinerja sistem yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan serta sesuai dengan tujuan. selain itu kinerja bertujuan untuk evaluasi yang menekankan pada perban-dingan untuk pengembangan yang menekan-kan perubahanperubahan pada periode tertentu, pemeliharaan sistem, serta untuk dokumentasi keputusankeputusan bila terjadi peningkatan. untuk menilai kinerja sistem informasi akuntansi dapat dinilai dari pieces yaitu kerangka yang dikemukakan oleh james wetherbe (susanto 2008:322). pieces dapat digunakan sebagai dasar analisis tingkat kepentingan suatu masalah atau efektivitas suatu solusi, yang terdiri dari beberapa kerangka kerja, yaitu performance, information, economy, control, efficiency, dan service menurut spica (2007) dan komara (2006) kinerja sia dapat diukur dari kepuasan dan pemakaian sistem. kepuasan pemakai sistem vol. 15 no.2 juli 2014 129 informasi dapat diukur dari kepastian dalam mengembangkan apa yang mereka perlukan. kebutuhan manusia sangat beraneka ragam, baik jenis maupun tingkatnya, bahkan manusia memiliki kebu-tuhan yang baik jenis maupun tingkatnya yang cenderung tak terbatas. kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual (spica, 2007). apabila harapan dan kebutuhan dari pengguna sudah dipenuhi serta mutu informasi dan sistem yang disediakan bernilai baik pada akhirnya akan mendukung kesuksesan dari suatu sistem informasi. kesuksesan informasi akan berdampak kepada organiasi, dimana beberapa faktor penentunya adalah mutu sistem dan mutu informasi. menurut istianingsih (nugerahmawati 2013) kepuasan pemakai terdiri dari komponen sebagai berikut: 1) conten adalah mengukur kepuasan pemakai sistem dari sisi apakah sistem menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan serta ditunjang dengan adanya kelengkapan modul yang digunakan. 2) accurac adalah kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika system mengolahnya menjadi sebuah informasi, keakuratan itu diukur dari seberapa sering sistem tersebut menghasilkan output yang salah ketika mengolah data. 3) format adalah mengukur kepuasan pemakai dari sisi tampilan sistem. apakah tampilan itu memudahkan pemakai ketika menggunakan sistem tersebut serta tampilan keluaran yang dihasilkan apakah sesuai dengan kebutuhan para pemakai. 4) ease of use adalah mengukur kepuasan pemakai dari sisi kemudahan pemakai dalam menggunakan sistem seperti proses mamasukan data dan mudah dalam mengopersikan 5) timelines adalah mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai. menurut jogiyanto (2007a) pemakaian sistem informasi adalah penggunaan keluaran suatu sistem informasi oleh penerima. banyak penelitian yang menggunakan proksi penggunaan laporan dari sistem informasi sebagai pengukur kesuksesan sistem informasi. pemilihan pengukuran harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti misalnya sasaran dari penelitian, kontek organisasi yang menggunakan, dan tingkat analisisnya apakah pada tingkat individual, organisasi atau masyarakat. selanjutnya jogiyanto (2007b) memaparkan terdapat pengukuran–pengukuran dari pemakaian sistem yaitu terdiri dari: (1) banyaknya penggunaan / durasi penggunaan untuk mengukur banyaknya penggunaan sistem dalam waktu tertentu atau lama tidaknya menggunakannya sistem yang disediakan; (2) kerutinan penggunaan untuk mengetahui seberapa sering pemakai menggunakan sistem informasi yang disediakan; dan (3) ifat dari penggunaan. dari uraian di atas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h 1a : ukuran organisasi berpengaruh terhadap kinerja sia. h 2a :dukungan top manajemen berpe-ngaruh positif terhadap kinerja sia h 3a :formalisasi pengembangan sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja sia. h 4a :program pelatihan dan pendidikan pengguna berpengaruh terhadap kinerja sia h 5a :komite pengendali si berpengaruh terhadap kinerja sia h 1b : keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan sia berpe-ngaruh terhadap kinerja jurnal akuntansi & investasi130 sia. h 2b : kapabilitas personil si berpe-ngaruh terhadap kinerja sia h 3b :perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja sia h 4b :kecemasan berpengaruh terhadap kinerja sia keterangan : ha = faktor yang bersal dari dalam perusahaan (internal). hb = faktor yang berasal dari luar perusahaan (eksternal) metode penelitian model penelitian dari perumusan hipotesis yang dipapar-kan sebelumnya, maka dibuatlah model penelitian sebagai desain pengujian hipotesis (lihat gambar 1). faktor internal : 1. ukuran organisasi. 2. dukungan top manajemen. 3. formalisasi p.s 4. program pelatihan & pendidikan. 5. komite pengendalian si faktor eksternal : 1. keterlibatan pengguna. 2. kapabilitas personil. 3. perkembangan teknologi. 4. kecemasan jenis dan lokasi penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian penjelasan (explanatory research) yang berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lain melalui pengujian hipotesis (cooper dan schindler 2006; sofyani dan akbar, 2013). lokasi penelitian ini di beberapa perbankan di kota makassar diantaranya yaitu pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat, pt. bni syariah cabang makassar dan pt. bank rakyat indonesia cabang makassar. sampel penelitian pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling karena penelitian ini hanya akan memilih sampel berupa karyawan yang menggunakan perangkat komputer atau jaringan lan/internet pada sistem informasi akuntansinya. data dan teknik perlehan data data yang akan dikumpulkan adalah data primer yakni berupa persepsi penggunaan sistem informasi dari para sampel. teknik perolehan data dilakukan melalui penyebaran angket kuesioner kepada sampel. definisi dan penguuran variabel seluruh variable dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert lima point dan skala kategori (lihat lampiran). teknik analisis data pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda menggunakan bantuan software statistic spss. sebelum dilakukan pengujian gambar 1. model penelitian vol. 15 no.2 juli 2014 131 hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, yakni kuesioner sekaligus menguji kualitas data dari hasil jawaban sampel. selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat pra uji hipotesis (sunjoyo, 2013). hasil dan pembahasan dari 125 kusioner yang disebarkan, kusioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis sebanyak117 kuesioner . dan selanjutnya sebelum di uji hipotesis, terlebih dahulu diuji kualitas data yakni uji validitas dan reliabilitas, dan semuanya menunjukkan valid dan relibel. dan dilanjutkan lagi dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolineariti dan uji auto korelasi, dan semuanya dinyatakan bebas dan layak untuk diuji selanjutnya. hasil uji hipotesis hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran organisasi, dukungan top manajemen, formalisasi pengembangan sistem, program pelatihan dan pendidikan pengguna, komite pengendali si, keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan sia, kapabilitas personil si, perkembangan teknologi informasi dan kecemasan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: y = 5,544+0,632 xa1 + 0,441 xa2 + 0,445 xa3 + 0,035 xa4 + 0,068 xa5 – 0,338 xb1 + 0,326 xb2 + 0,626 xb3 + 0,228 xb4 +e pengaruh ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi kesimpulan dari hipotesis h1a adalah diterima yaitu ukuran organisasi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi yakni berpengaruh secara positif dan signifikan.ini berarti bahwa suatu organisasi yang ukurannya besar dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja dari sistem informasi akuntansi yang digunakan yaitu semakin besar ukuran organisasinya maka kinerja sistem informasi akuntansi semakin baik, karena dana atau dukungan sumberdaya lebih memadai dalam organisasi yang lebih besar. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh komara (2006) yang menyatakan bahwa ukuran organisasi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh almilia dan briliantien (2007) yang tabel 1. hasil hasil uji hipotesis *signifikan pada alpha 5% jurnal akuntansi & investasi132 menyatakan bahwa ukuran organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. pengaruh dukungan top manajemen terhadap kinerja sistem informasi akuntansi berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis h2a, ditemukan bahwa hipotesis tersebut diterima ini berarti bahwa dukungan top manajemen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. penerimaan hipotesis ini menunjukkan bahwa pemahaman top manajemen tentang sistem komputer dan tingkat minat, dukungan, dan pengetahuan tentang sistem informasi atau komputerisasi mampu meningkatkan keberhasilan dari kinerja sistem informasi akuntansi suatu organisasi yang dipimpinnya. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu acep komara (2006), almilia dan briliantien (2007), sudibyo dan kuswanto (2011), dan prabowo et al. (2013) yang menyatakan bahwa dukungan top manajemen berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. pengaruh formalisasi pengembangan sistem terhadap kinerja sistem informasi akuntansi berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa formalisasi pengem-bangan sistem memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. jadi kesimpulan dari hipotesis h a3 adalah diterima yaitu formalisasi pengembangan sistem berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. diterimanya hipotesis ini menunjukkan bahwa dengan adanya suatu prosedur yang diterapkan untuk formalisasi pengembangan sistem dapat berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu acep komara (2006), sudibyo dan kuswanto (2011) yang menyatakan formalisasi pengembangan sistem dapat berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, namun bertolak belakang dengan pelitian yang dilakukan oleh almilia dan briliantien (2007) dan prabowo et al. (2013) yang menyatakan formalisasi pengembangan sistem tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. pengaruh program pelatihan dan pendidikan pengguna terhadap kinerja sistem informasi akuntansi berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa program pelatihan dan pendidikan pengguna berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadapkinerja sistem informasi akuntansi. jadi kesimpulan dari hipotesis h a4 adalah diterima yaitu program pelatihan dan pendidikan pengguna berpe-ngaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.ini menunjukkan bahwa dengan pelatihan dan pendidikan, pengguna di harapkan men-dapatkan kemampuan untuk mengi-dentifikasi persyaratan informasi mereka dan kesungguhan serta keterbatasan si sehingga diharapkan dapat mengarah pada peningkatan kinerja sistem informasi akuntansi artian bahwa kinerja sistem informasi akuntansi cenderung baik jika terdapat program pelatihan dan pendidikan. hal ini dapat dipengaruhi oleh sistem pelatihan dan pendidikan yang terapkan perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan karena pemakai sudah tahu cara pengoperasian sistem informasi yang digunakan sebab ditunjang oleh kapabilitas pengguna sistem yang baik. hasil pene-litian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh komar (2006). pengaruh komite pengendali si terhadap vol. 15 no.2 juli 2014 133 kinerja sistem informasi akuntansi berdasarkan hasil pengujian hipotesis x a5 diperoleh bahwa komite pengendali si berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akun-tansi. jadi kesimpulan dari hipotesis h5a adalah diterima yaitu komite pengendali si berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi yakni berpengaruh positif dan tidak signifikan. hal ini berarti bahwa komite pengendali melalui fungsi penting seperti menetapkan arah bagi kegiatankegiatan si, menstrukturisasi departemen si dan menetapkan staf personil si memberikan pengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, dalam artian bahwa kinerja sistem informasi akuntansi cenderung akan bagus pada perusahaan yang didalamnya terdapat komite pengendali si. hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian komara (2006) dan almilia dan briliantien (2007). pengaruh keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem terhadap kinerja sistem informasi akuntansi berdasarkan hasil pengujian hipotesis xb1 diperoleh bahwa keterlibatan pengguna memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. probabilitas signi-fikansi yang lebih besar dari nilai =0,05 (0,053 > 0,05), jadi kesimpulan dari hipotesis hb.1 adalah ditolak yaitu keterlibatan pengguna dalam pengem-bangan sia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. ditolaknya hipotesis ini menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna tidak membawa keberhasilan dari kinerja sistem informasi akuntansi, dalam artian bahwa dengan melibatkan pengguna sistem dalam pengembangan sia justru akan mengu-rangi keberhasilan dari kinerja sistem informasi akuntansi. menurut susanto (2008) ada beberapa alasan yang menye-babkan terjadinya kegagalan keterlibatan pemakai yaitu tidak tepatnya pengetahuan yang dimiliki pemakai sehingga tidak bersedia membuat keputusan atau mem-berikan pandangannya, karena pema-kai kurang memahami dampak dari keputusan yang diambil. kurangnya pengalaman dalam menen-tukan keputusan karena kultur lingkungan yang tidak mendukung dan kurangnya dukungan dari organisasi dalam berpar-tisipasi untuk mengambil keputusan. pengambilan keputusan tersebut terbatas pada tahapan-tahapan yang memungkinkan pemakai atau karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya kesempatan untuk melakukan uji coba dan kurangnya kesempatan untuk belajar. hal ini muncul karena ketakutan akan tingginya biaya yang perlu dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. hasil penetian ini tidak sesuai dengan penelitian yang oleh komara (2006) akan tetapi sesuai dengan penelitian almilia dan briliantien (2007). pengaruh kapabilitas personal si terhadap kinerja sistem informasi akuntansi). berdasarkan hasil pengujian hipotesis x b2 diperoleh bahwa kapabilitas personal si memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem infor-masi akuntansi. kesimpulan dari hipotesis h b2 adalah diterima, penerimaan hipotesis ini menunjukkan bahwa kapabilitas yang dimiliki oleh personal si dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi karena semakin tinggi tingkat pengetahuan komputer yang dimiliki oleh pengguna akhir maka dapat secara langsung mempengaruhi kepuasan dan apresiasi terhadap sistem yang ada. semakin lama pemakai menggunakan sebuah sistem informasi akan jurnal akuntansi & investasi134 mening-katkan kepuasan pemakai karena akan meningkatkan pula kemampuannya dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang ada. hasil penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu acep komara (2006), prabowo (2013) yang menyatakan bahwa kapabilitas atau kemampuan pengguna si berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh almilia dan briliantien yang menyatakan bahwa kapabilitas personal si tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi berdasarkan hasil pengujian hipotesis x b3 diperoleh bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. kesimpulan dari hipotesis h b3 adalah diterima, penerimaan hipotesis ini menun-jukkan bahwa perkembangan teknologi yang terjadi saat ini mampu memotivasi atau memberikan dorongan kapada pengguna sistem dalam mengembangkan dirinya karena dengan kemajuan teknologi yang ada tentunya akan menuntut seorang karyawan untuk lebih menguasai sistem informasi yang baru serta alat-alat yang dipergunakan guna untuk lebih mudah dan lebih cepat dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginterpretasikan data. perusahaan perbankan sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi serta penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu safelia et al. (2012) yang menyatakan bahwa teknologi sistem informasi baru mampu mening-katkan kinerja individual yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja sistem informasi akuntansi. pengaruh kecemasan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi berdasarkan hasil pengujian hipotesis x b4 diperoleh bahwa kecemasan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada perusahaan perbankan di kota makassar. probabilitas signifikansi yang lebih besar dari nilai =0,05 (0,085 > 0,05), menyatakan kecemasan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. jadi kesimpulan dari hipotesis h b4 adalah diterima.penerimaan hipotesis ini menunjukkan bahwa perasaan cemas dari pengguna sistem dapat berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akun-tansi yaitu kecenderungan individual untuk menjadi tidak mudah, atau merasa takut terhadap penggunaan komputer ternyata sebaliknya mampu meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi. berbeda dengan dugaan awal bahwa kecemasan akan berdampak negatif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi karena pemakai yang cemas atau merasa takut dan tidak mudah dalam menggunakan sistem informasi akuntansi akan menurunkan kinerja sistem informasi akuntansi, hal ini dapat disebabkan karena implementasi sistem informasi yang ada merupakan kebijakan bank, sehingga mau tidak mau karyawan harus mampu menggunakan sistem tersebut. apalagi karyawan yang merasa cemas justru akan mendapatkan motivasi yang lebih untuk mempelajari sistem yang ada sehingga kecemasan dapat diminimalisasi. hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian vol. 15 no.2 juli 2014 135 yang dilakukan oleh kustono (2011) yang menyatakan bahwa kecemasan tidak berpengaruh terhadap partisipasi yang diberikan dalam kinerja sistem informasi akuntansi. simpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada beberapa perbankan yang ada di makassar mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi dapat diambil kesimpulan bahwa faktor internal yang diajukan semua berpengaruh tetapi tidak semuanya signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, dimana ukuran organisasi dan dukungan top manajemen berpengaruh positif dan signifikan. sedangkan faktor lainnya bepengaruh positif tetapi tidak signifikan yaitu program pelatihan, pendidikan pengguna dan komite pengendali si. faktor eksternal yang diajukan tidak semuanya berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. hanya variable kapabilitas personil yang berpengaruh positif dan signifikan. sedangkan perkem-bangan tekhnologi dan kecemasan berpengaruh tetapi tidak signifikan. keterbatasan pengguna tidak berpengaruh dan tidak signifikan. kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 61% dan sissanya sebesar 39% merupakan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruh variabel dependen yang tidaj dimasukkan dalam model penelitian ini. berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan, adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu diharapkan agar perusahaan lebih memperhatikan lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari penggunaan sistem informasi akuntansi baik yang berasal dari dalam perusahaan (faktor internal) maupun yang berasal dari luar perusahaan (faktor eksternal) guna untuk menghasilkan informasi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan setiap penggunanya. keterbatasan penelitian ini antara lain: pertama, penelitian mengambil objek yang terbatas yaitu hanya pada tiga bank yang ada di kota makassar yaitu bank sulselbar, bank bni syariah cabang makassar dan bank bri cabang makassar. pada penelitian berikutnya perlu dilakukan pengamatan dengan objek yang lebih luas. daftar pustaka adi, p. h. 2006. partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem informasi (telaah literatur). jurnal akuntansi dan keuangan, 8 (1), 52-62. almilia, l. s., dan i. briliantien. 2007. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada bank umum pemerintah di wilayah surabaya dan sidoarjo. jurnal stie perbanas surabaya. bachtiar, e. 2012. perancangan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan database karyawan untuk meningkatkan keakuratan dalam melakukan perhitungan penggajian pada pt. dis. jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi, 1 (1), 86-89. bodnar, h. g. dan s. hopwood. 2010. william. accounting information system, tenth edition. new jersey. pearson education inc. upper saddle river. chin, w. w., dan p. a. todd. 1995. on the use, usefulness, and ease of use of structural equation modeling in mis research: a note of caution. mis quarterly, 237-246. cooper, d. r., p. s. schindler dan j. sun. 2006. business research methods, vol. 9. new york: mcgraw-hill. davis. 1989. perceived usefullness, perceived ease of use of information technology. management information system quarterly, 21 (3), 319-340. davis, f. d. 1993. user acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. international journal of man-machine studies, 38 (3), 475-487. en, t. k., & suryandi, f. a. (2012). peranan sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian intern aktivitas pembelian bahan baku guna mencapai penyerahan bahan baku yang tepat waktu (studi kasus pada perusahaan “x” bandung). jurnal maksi, 2 (6). 142-155. igbaria m. 1994. an examination of the factors contributing to micro computer techenology accep-tance. journal of information system. accounting, management and information technologies, 4 (4), 205-224. indriantoro, n. dan b. supomo. 2013. metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. yogyakarta: bpfe-yogyakarta. indriantoro, n. dan b. supomo. 2007. model kesuksesan sistem jurnal akuntansi & investasi136 teknologi informasi. yogyakarta: cv andi offset. jogiyanto, h. 2007a. sistem informasi keperilakuan. yogyakarta: cv andi offset. jogiyanto, h. 2007b. model kesuksesan sistem teknologi informasi. yogyakarta: cv andi offset. jumaili, s. 2005 kepercayaan etrhadap teknologi sistem informasi baru dalam evaluasi kinerja individual. paper dipresentasikan di simpo-sium nasional akuntansi viii, solo. komara, a. 2006. analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. jurnal maksi, 6 (1), 45-53. kustono, a. s. 2011 pengaruh keahlian pengguna terhadap kinerja sistem informasi dengan variabel intervening partisipasi, kecemasan, kepuasan, derajat penerimaan, dan ketidakpastian kerja. junal ilmiah ekonomi manajemen dan kewirausahaan optimal, 5 (1), 103-121. nasution, f. n. 2004. penggunaan teknologi informasi berdasarkan aspek perilaku (behavioral aspect). digitized by usu digital library. nugerahmawati, a. 2013. pengaruh partisipasi pemakai sistem informasi, kemampuan pemakai sistem informasi, ukuran organisasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi dengan kompleksitas tugas sebagai variabel moderating (studipada pt. pln (persero) distribusijawa barat dan banten). skripsi. universitas pasundan bandung. peppard, j., dan j. ward. 2004. beyond strategic information systems: towards an is capability. the journal of strategic information systems, 13 (2), 167-194. prabowo, r. r., sukirman dan h. nurhasan. 2013. faktor-faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi di bank umum kota surakarta. jupe uns, 2 (1), 34-47. purnama,y. i. 2010. pemanfaatan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan pendapatan daerah. jurnal solusi, 5 (2), 15-27. rahadi, d r. 2007. peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik”. proocedings seminar nasional teknologi (snt) yogyakarta. ratnaningsih, k. i., dan i. suaryana, 2014. pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan pengetahuan manajer akun-tansi pada efektivitas sistem informasi akuntansi. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 6 (1), 1-16. safelia, n. s. dan f. rita. pengaruh teknologi sistem informasi baru terhadap kinerja individu. jurnal penelitian universitas jambi seri humaniora, 4 (2), 19-24. sofyani, h. dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akunta-bilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sudibyo, k. s. dan h. kuswanto. 2012. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada pt. bpr weleri makmur jawa tengah. jurnal stie dharmaputra. sunarto, a. dan z. a. hasibuan. 2007. model perencanaan strategis system informasi pada industri penyiaran televisi dengan pendekatan blue ocean strategy dan balanced scorecard. jurnal sistem informasi mti ui, 3 (2) 135-157. sunjoyo, r. s. 2013. aplikasi spss untuk smart riset. bandung: alfa beta. susanto, a. 2008. sistem informasi akuntansi, struktur pengendalian resiko pengembangan. bandung: alfabeta. a accrual accounting agency theory alue added intellectual coefficient apbn/apbd b bursa efek indonesia c california management review capital employed efficiency company performance company value contemporary accounting research costumer duration costumer role costumer support customer success e ethics f financial accountability & management financial intermediation financial performance financial structure h human capital efficiency i iasc ifac indian pharmaceutical industry industri pertambangan dan pertanian insider trading intangible assets intellectual capital intellectual capital disclosures international accounting standards committee international federation of accountants j journal of intellectual capital jurnal akuntansi & keuangan k kinerja perusahaan l legitimacy theory local government m market value mcmaster word congress modal intelektual n new public management nilai perusahaan o organizational climate and culture p pemerintah daerah pengaruh intellectual capital terhadap kinerja per procedia economics r relevance of intellectual capital disclosure resource-based theory s securities and exchange commis-sion's signalling theory smac society of management accountants of canada stakeholder stakeholder theory structural capital efficiency stva t the japanese banking sector trader tradisional measures of corporate performance u universitas diponegoro us multinational firms v vaca vahu vaic value added w working unit *corresponding author, e_mail adrress: nathies_gul@yahoo.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 13-27, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18158 pengaruh tindakan supervisi, kompleksitas tugas dan profesionalisme auditor terhadap kepuasan kerja auditor hasanati 1 ; akram 2 ; m. irwan 2 1 inspektorat kab sumbawa barat, jl. kuang, taliwang, kabupaten sumbawa barat, ntb, indonesia 2 program magister akuntansi universitas mataram, jl. pemuda no. 35 mataram, ntb, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 15 nov 2015 revised 25 jul 2016 accepted 27 okt 2016 this study aims to examine and find the empirical evidence the effects of supervisory action, task complexity, and auditor’s profesionlism toward auditor’s job satisfaction. the samples of this study are the internal control officers (apip) in regional inspectorate in sumbawa island, nusa tenggara barat province. total sample are 81 which consists of 50 auditor officers (jfa) dan 31 control officers (p2upd) whose as member in audit team, selected by using sampling technique of purposive sampling. the research results showed that supervisory action and task complexity have positive significant influence on auditor’s satisfaction.this study also find evidence that auditors’ professionalism able to effects job satisfaction negatively. © 2017 jai. all rights reserved keywords: supervisory action; task complexity; professionalism; job satisfaction pendahuluan pengawasan intern dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja satuan kerja pada sektor pemerintahan. pentingnya peranan pengawasan intern disebutkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 5 tahun 2008 (permenpan no.5/2008) tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah (apip), bahwa melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. selain itu, permenpan no.5/2008 menambahkan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. harapan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara efektif dan efisien terbentur dengan rendahnya level kapabilitas pengawasan apip saat ini. hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi. berdasarkan hasil penilaian internal audit capability model (iacm) yang dilakukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) pada akhir tahun 2014, khusus untuk inspektorat di provinsi ntb menunjukkan bahwa kapabilitas pengawasan inspektorat sepulau sumbawa menempati kapabilitas pengawasan terendah, yaitu level 1. sementara level kapabilitas inspektorat sepulau lombok berada pada level 2, kecuali inspektorat kota mataram masih berada pada level 1 (laporan bpkp cabang provinsi ntb, 2015). salah satu strategi yang diterapkan pemerintah untuk mempercepat perbaikan rendahnya level kapabilitas pengawasan apip tersebut adalah dengan menerapkan paradigma audit baru (warta pengawasan, 2013). peran auditor dalam paradigma audit baru tidak lagi sebagai watchdog (pengawas) namun diarahkan sebagai partner auditan yaitu konsultan dan katalis. jika sebelumnya kinerja apip menitikberatkan pada jumlah temuan, maka pada paradigma audit baru, jumlah temuan bukan lagi tolak ukur bagus tidaknya kinerja suatu apip. apip lebih dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah dan membantu auditan mengenali resiko-resiko yang akan menghambat perbaikan kinerja auditan. pelaksanaan paradigma audit baru bukanlah perkara mudah. auditor internal yang selama bertahun-tahun terbiasa dengan paradigma audit lama, tentu membutuhkan proses penyesuaian diri. perubahan peran auditor internal dari jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 13-27: januari 2017 14 watchdog menuju konsultan dan katalis yang diperkuat dengan tuntutan penerapan audit kinerja, membutuhkan perubahan metode, prosedur, dan komunikasi audit yang digunakan. hal ini tentu saja akan menambah beban kerja atasan dalam memberikan supervisi terhadap anggota timnya. selain itu, kompleksitas dan profesionalisme yang akan dihadapi auditor juga akan meningkat. fenomena ini dapat menjadi tekanan psikologis bagi tim auditor internal, yang kemungkinan berdampak pada menurunnya semangat kerja untuk menyelesaikan tugas audit yang dijalani. pada situasi seperti yang dijelaskan di atas, dibutuhkan kerjasama antara tim audit dan supervisor untuk membentuk tim audit yang solid, sehingga mampu menyelesaikan tugas audit. supervisor selaku atasan/pimpinan baik bagi tim audit maupun organisasi secara keseluruhan tentu memiliki beban yang lebih berat. atasan harus memikirkan bagaimana cara memberikan tindakan supervisi agar tim auditnya dapat menjalankan peran konsultan dan katalis secara baik, dan juga merubah cara pandang tim auditnya bahwa kompleksitas dan profesionalisme merupakan daya tarik dari tugas audit. kesuksesan atasan memotivasi dan memberikan tindakan supervisi yang efektif tergantung pada pemahaman tentang perilaku tim auditnya. gibson et al. (2008) mengemukakan masingmasing manusia berbeda, mempunyai keunikan persepsi, kepribadian, dan pengalaman hidup. manusia berbeda latar belakang etnis, kemampuan belajar, dan tingkat aspirasi yang berbeda. menurut as’ad (2012) tentang poin penting teori hirarki kebutuhan maslow bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan, dorongan, faktor instrinsik dan ekstrinsik yang timbul sesuai dengan kepentingan individu tersebut. mengacu pada dua argument tersebut, untuk mencapai pelaksanaan tugas yang efektif, maka atasan suatu organisasi harus memandang masing-masing karyawan atau anggota sebagai sosok yang memiliki keunikan perilaku dan kultur serta memiliki kebutuhan yang berbeda. ini artinya, seorang pimpinan perlu menyelaraskan emosinya dengan emosi bawahannya. jika pemimpin tidak beresonansi, bisa saja anggota organisasi hanya melakukan pekerjaan dengan “cukup baik” tetapi tidak memberikan yang terbaik. tanpa hati yang memadai, seorang pemimpin bisa mengelola tetapi tidak memimpin (goleman et al., 2006). goleman et al. (2006) menambahkan menurut penemuan baru tentang kepuasan kerja, emosi yang dirasakan orang ketika bekerja akan secara langsung mencerminkan kualitas yang sesungguhnya dari kehidupan kerjanya. saari dan judge (2004) mengemukakan karyawan mempunyai perilaku atau pandangan tentang banyak aspek mengenai pekerjaannya, karirnya, dan organisasinya. akan tetapi, dari perspektif praktik dan penelitian, sebagian besar perilaku karyawan tercemin dari kepuasan kerja. kepuasan kerja merupakan kombinasi dari psikologi dan lingkungan yang menyebabkan seseorang yakin untuk mengatakan puas atas pekerjaannya (hoppock, 1935). selanjutnya, robbins (2002) mengemukakan seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya jika seseorang tidak puas dengan pekerjaannya mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaannya. ini artinya, suasana hati yang baik membuat seseorang memandang segala hal yang ada disekelilingnya dengan cara yang positif sehingga menimbulkan rasa optimis akan kemampuannya untuk mencapai tujuan. selain itu, kepuasan kerja merupakan faktor kritis untuk dapat tetap mempertahankan individu yang berkualifikasi baik (agustia, 2009). menurut murtanto dan djasmin (2005) kepuasan kerja merupakan faktor penting yang berperan dalam mempengaruhi kepuasan hidup. meskipun dengan tekanan dan resiko yang tinggi, selama puas dengan organisasi, tentu membuat seseorang berbuat maksimal. menurut syofyetty (2009) tindakan supervisi diperlukan agar dapat memotivasi para auditor dibawahnya untuk memperoleh kepuasan kerja auditor sehingga dapat menghasilkan temuan pemeriksaan yang berkualitas. boiman et al. (2013) mengemukakan pelaksanaan supervisi pada internal audit merupakan salah satu bagian yang sangat pokok untuk mendukung aktivitas organisasi. oleh karenanya, anggota staf audit internal harus disupervisi secara tepat sehingga dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara layak. menurut yusralaini et al. (2011) pelaksanaan audit dilaksanakan secara tim untuk memudahkan pemecahan permasalahan yang ditemukan. pada kondisi ini kehadiran supervisor menjadi bagian penting dalam mencapai hasil yang maksimal dari suatu permasalahan yang dialami dalam proses audit. murtanto dan djasmin (2005) serta yusralaini et al. (2011) menemukan bukti empiris bahwa dari tiga aspek pembentuk tindakan supervisi yaitu aspek kepemimpinan dan mentoring, hasanati et al. – kepuasan kerja auditor 15 aspek kondisi kerja, dan aspek penugasan, hanya aspek kondisi kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan auditor. namun, boiman et al. (2013) menyimpulkan bahwa bukan hanya aspek kondisi kerja, tetapi aspek penugasan juga mampu mempengaruhi kepuasan kerja auditor. selanjutnya, hadi (2007) menemukan bahwa hanya aspek kepemimpinan dan mentoring yang berpengaruh positif terhadap kepuasan auditor. sementara syofyetty (2009) menemukan bukti empiris bahwa aspek kepemimpinan dan monitoring, aspek kondisi kerja serta aspek penugasan berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas, penelitian ini mencoba menguji faktor kompleksitas dalam kaitannya dengan kepuasan kerja auditor di inspektorat. pengujian atas pengaruh faktor kompleksitas tugas dalam melakukan audit penting dilakukan karena tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. selain kompleks, pekerjaan auditor tidak kenal waktu, selalu dengan tingkat kesibukan waktu yang sangat tinggi (fitriany et al., 2011). menurut folami dan bline (2012) kompleksitas tugas merupakan salah satu variabel yang secara konsisten berhubungan dengan kepuasan kerja. jika kompleksitas tugas audit dihubungkan dengan kepuasan kerja auditor, maka tugas audit harus dibuat menarik. pradipta (2013) menemukan bukti empiris kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. kompleksitas tugas memberikan tantangan bagi akuntan untuk terus bekerja dan memberikan kepuasan kerja. selanjutnya, dewi dan sukirno (2013) menyimpulkan penugasan menjadi hal yang biasa bagi auditor, tetapi semakin banyak dan kompleknya tugas yang diberikan, maka akan berdampak pada menurunnya kepuasan kerja yang dirasakan auditor. sementara itu, fitriany et al. (2010) tidak menemukan adanya pengaruh kompleksitas tugas terhadap kepuasan kerja auditor. kompleksitas tugas sudah menjadi nature dari pekerjaan audit sehingga tidak mempengaruhi kepuasan kerja auditor. pekerjaan audit merupakan pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik sehingga setiap auditor perlu menjunjung tinggi profesionalismenya. agustia (2007) menyimpulkan seorang yang profesional adalah seseorang yang (1) percaya bawha pekerjaannya adalah penting; (2) memberikan jasa bagi kepentingan publik; (3) memerlukan otonomi sebagai syarat bagi jasajasanya; (4) mendukung peraturan sendiri yang berbeda dengan aturan profesi yang lain; dan (5) berafiliasi dengan anggota-anggota lainnya dalam profesinya. menurut dali dan mas’ud (2014) semakin tinggi profesionalisme auditor maka semakin tinggi pula kepuasan kerjanya, karena profesionalisme merupakan kunci sukses para auditor internal dalam menjalankan tugas audit. putri (2011), hernawati (2008), dan agustia (2007) juga menemukan bukti empiris bahwa profesionalisme mampu mempengaruhi kepuasan kerja auditor. sementara aditya dan wirakusuma (2014) menemukan bukti empiris bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. hal ini disebabkan karena komitmen profesional sangat dipengaruhi oleh organisasi tempat auditor bekerja. berangkat dari berbagai temuan penelitian terdahulu yang masih menemukan hasil tidak konsisten, maka penelitian ini akan kembali menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor dengan mengadopsi penelitian syofyetty (2009). namun, berbeda dengan penelitian syofyetty (2009), penelitian ini dilakukan dengan beberapa pengembangan, yakni: pertama, sampel penelitian adalah auditor internal yang menjadi anggota tim audit pada inspektorat se-pulau sumbawa di provinsi ntb. kedua, jika penelitian terdahulu menguji aspek pembentuk tindakan supervisi sebagai variabel yang terpisahpisah, maka penelitian ini mencoba mengusulkan konsep bahwa tindakan supervisi merupakan satu variabel yang utuh. ketiga, adanya tambahan variabel kompleksitas dan profesionalisme auditor juga merupakan kebaruan penelitian ini dari penelitian syofyetty (2009). selain itu, penggunaan partial least square (pls) sebagai alat analisis diharapkan memberikan hasil analisis yang lebih detail terkait model penelitian yang digunakan. penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui keterkaitan tindakan supervisi, kompleksitas tugas, dan profesionalisme auditor terhadap kepuasan kerja auditor dengan menggunakan konsep teori hirarki kebutuhan maslow. hasil penelitian ini dapat membantu pimpinan dalam memotivasi tim auditornya guna membentuk tim audit yang solid sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pengawasan organisasi yang dipimpin. kontribusi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur penelitian dibidang perilaku auditor terkait kepuasan kerja auditor, khususnya auditor di level inspektorat pemerintah daerah. selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sehingga supervisor/pimpinan organisasi dapat merumusjurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 13-27: januari 2017 16 kan cara/strategi peningkatan semangat kerja auditor yang dampaknya pada perbaikan kapabilitas pengawasan apip. kontribusi bagi pengambil kebijakan dapat menyusun bentuk kebijakan tentang peningkatan kepuasan kerja auditor sehingga mampu mempertahankan minat pegawai untuk tetap menjadi auditor intenal pemerintah. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori hirarki kebutuhan maslow (1954) teori hirarki kebutuhan pertama kali dirumuskan oleh maslow (1954). menurut maslow (1954) sebagaimana dikutip as’ad (2012) menyebutkan bahwa kebutuhan individu dapat disusun dengan cara hierarki. kebutuhan tersebut digolongkan dalam lima tingkatan, mulai dari tingkat yang paling dasar hingga tingkat yang paling tinggi yang meliputi: (1) kebutuhan biologis; (2) kebutuhan akan keamanan saat bekerja; (3) kebutuhan akan penerimaan, penghargaan, prestasi dan keterlibatan dalam lingkungan tempatnya berada; (4) kebutuhan akan harga diri; dan (5) kebutuhan akan keinginan untuk berbuat yang lebih baik. konsep teori hirarki kebutuhan maslow (1954) menyebutkan bahwa pemenuhan tiap tingkat kebutuhan tergantung pada kepentingan tiap individu. menurut luthans (2006) teori hirarki kebutuhan maslow (1954) memberikan konsep yang cukup penting dan dapat digunakan hingga saat ini. luthans (2006) menambahkan bahwa poin penting dari teori maslow (1954) tidak terletak pada jumlah dan nama tingkat maupun konsep hierarki, tetapi terletak pada fakta bahwa karyawan di tempat kerja mempunyai motivasi yang berbeda, beberapa diantaranya mempunyai motivasi tingkat tinggi. berdasarkan teori ini maka untuk memotivasi tim audit, pimpinan perlu memahami bahwa kebutuhan tim audit tidak terbatas pada kebutuhan pada tingkat dasar, tetapi dapat pula berada pada tingkat yang lebih tinggi. luthans (2006) menyimpulkan teori hirarki kebutuhan maslow bahwa jika satu tingkat kebutuhan dipenuhi, tingkat tersebut tidak memotivasi lagi. tingkat kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya diaktifkan untuk memotivasi individu. ini artinya, pekerjaan audit adalah pekerjaan tim dimana anggota tim audit merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi sehingga membutuhkan penerimaan dari supervisor berupa tindakan supervisi yang efektif. kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat ketiga. demikan halnya dengan kompleksitas tugas dan profesionalisme yang merupakan karakteristik pekerjaan audit. karakteristik ini menjadi tantangan bagi tim audit untuk memaksimalkan kemampuan agar berprestasi dalam menyelesaikan tugas audit. kebutuhan berprestasi juga berada pada kebutuhan tingkat ketiga. dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, pimpinan dapat mengoptimalkan usahanya untuk membentuk tim audit yang solid sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi, yaitu peningkatan kapabilitas fungsi pengawasan. kepuasan kerja auditor seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya jika seseorang tidak puas dengan pekerjaannya mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaannya (robins, 2002). luthans (2006) menyimpulkan tiga dimensi yang diterima secara umum dalam kepuasan kerja. pertama, kepuasan kerja merupakan respons emosional terhadap situasi kerja. kedua, kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai memenuhi atau melampaui harapan. ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan. as’ad (2012) mengemukakan setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbedabeda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku padanya. semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, dan sebaliknya. menurut smith et al. (1969) terdapat lima dimensi kepuasan kerja yang meliputi: (1) pekerjaan itu sendiri; (2) gaji; (3) kesempatan promosi; (4) pengawasan; dan (5) rekan kerja. luthans (2006) menambahkan kondisi kerja sebagai dimensi yang penting dari kepuasan kerja sebagai akibat dari diversitas tenaga kerja yang meningkat. pengaruh tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor bpkp (2008) menyebutkan supervisi audit merupakan salah satu aktivitas manajerial yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, pengontrolan atau penyeliaan atas penugasan audit agar tujuan audit dapat dicapai dengan ekonomis, efektif, dan efisien untuk memberikan rekomenhasanati et al. – kepuasan kerja auditor 17 dasi perbaikan kinerja auditan. permenpan nomor 19 tahun 2009 tentang pedoman kendali mutu audit apip menyatakan bahwa terdapat tiga jenis supervisi dalam apip, yaitu supervisi oleh pengendali mutu, supervisi oleh pengendali teknis dan supervisi oleh ketua tim. tindakan supervisi biasanya dilaksanakan oleh pimpinan suatu organisasi. tindakan supervisi meliputi seluruh aspek yang dijalankan oleh seorang pemimpin. goleman et al. (2006) mengemukakan pemimpin menggerakkan, membangkitkan semangat dan menginspirasi yang terbaik bagi bawahannya. tindakan supervisi yang direkomendasikan oleh lembaga akuntan amerika yaitu accounting education chage commission (aecc) meliputi tiga hal: (1) penyediaan kepemimpinan yang kuat dan mentoring terhadap anggota staf; (2) menciptakan kondisi kerja yang kondusif untuk mencapai kesuksesan; dan (3) menyediakan penugasan yang memantang dan memperkirakan penyelesaian. menurut luthans (2006) supervisi merupakan sumber penting dari kepuasan kerja. salah satu penyebab ketidakpuasan karyawan adalah hubungan penyelia dan bawahan yang buruk (firchman, 1998). tindakan supervisi yang efektif ditujukan sebagai bentuk kepedulian supervisor kepada bawahannya. sebagaimana disebutkan dalam tingkat kebutuhan maslow bahwa setiap individu memiliki kebutuhan sosial, yaitu keinginan untuk dihargai dan diterima sebagai bagian dari organisasi. tindakan supervisi yang efektif harus mampu membangkitkan kegembiraan, optimisme, dan gairah dalam melaksanakan pekerjaan, serta menumbuhkan atmosfer kerjasama dan kepercayaan. dengan adanya tindakan supervisi yang efektif akan mampu menumbuhkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaanya. selain itu, tindakan supervisi yang efektif merupakan faktor penting yang dapat membantu memecahkan masalah yang muncul. jika tindakan supervisi dilaksanakan secara efektif, akan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja (murtanto dan djasmin, 2005). adanya supervisi dapat meningkatkan kepuasan anggota suatu organisasi. sebagaimana dikemukakan yusralaini et al. (2011) bahwa untuk meningkatkan kepuasan kerja auditor, tindakan supervisi merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan, baik dari aspek kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja, serta penugasan. hal ini akan menunjang produktivitas kinerja auditor dalam pelaksanaan tugas, karena kepuasan kerja sangat mempengaruhi produktivitas kerja. selanjutnya, boiman et al. (2013) menyebutkan bahwa pimpinan ataupun inspektur perlu memperhatikan aspek kepemimpinan dan mentoring sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas kerja auditor internal inspektorat. syofyetty (2009) serta boiman et al. (2011) menemukan bukti empiris bahwa secara positif aspek kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja, serta penugasan mampu mempengaruhi kepuasan kerja auditor. murtanto dan djasmin (2005) menemukan kondisi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. demikian pula dengan hadi (2007) yang menyimpulkan bahwa aspek kepemimpinan dan mentoring berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan supervisi yang efektif diperlukan untuk menumbuhkan semangat melalui keteladanan, contoh, arahan, bimbingan, kondisi kerja yang kondusif, dan penugasan yang tepat sehingga tercipta tim audit yang solid. tim audit yang saling percaya dan saling bekerjasama satu sama lain sehingga dapat meningkatkan kepuasan auditor terhadap pekerjaan auditnya. oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan penulis adalah : h1: tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor pengaruh kompleksitas tugas terhadap kepuasan kerja auditor engko dan gudono (2007) mendefinisikan kompleksitas tugas audit sebagai tugas yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain. fitriany et al. (2010) menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kerja adalah kompleksitas penugasan. folami dan bline (2012) menjelaskan variasi tugas dibutuhkan pekerjaan untuk menyelesaikan berbagai aktivitas yang berbeda. pekerjaan yang banyak akan memerlukan sejumlah keterampilan yang berbeda dan bakat dari seseorang. folami dan bline (2012) menambahkan bahwa penggunaan keterampilan yang berbeda dan bakat membantu mempertahankan produktivitas selama periode yang lama. pekerjaan dengan tugas yang tinggi mempertahankan kepentingan karyawan, sehingga mengarah pada peningkatan kepuasan kerja. teori hirarki kebutuhan maslow menentukan apa yang memotivasi orang dalam pekerjaan. salah satu hal yang memotivasi tersebut adalah keinginan akan kebutuhan untuk berprestasi. luthans (2006) mengemukakan bahwa jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 13-27: januari 2017 18 karyawan dengan tingkat prestasi/pencapaian tinggi menganggap penyelesaian tugas merupakan hal yang menyenangkan secara pribadi, karyawan tersebut tidak mengharapkan atau menginginkan penghargaan material. berkaitan dengan hal tersebut, tugas audit yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain (engko dan gudono, 2007) jika dapat diselesaikan oleh tim audit maka akan menjadi sumber kepuasan. judge et al., (2000) mengemukakan bahwa karakteristik pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja. jika persyaratan kreatif pekerjaan karyawan terpenuhi, maka karyawan cenderung menjadi puas (shalley et al., 2000). hal ini berarti bahwa penyelesaian tugas dengan kompleksitas yang tinggi dapat menjadi prestasi yang menyenangkan bagi auditor internal. hasil penelitian pradipta (2013) menemukan bukti empiris bahwa kompleksitas tugas audit mampu mempengaruhi kepuasan kerja auditor secara positif. bahkan folami dan bline (2012) menemukan bahwa kompleksitas tugas audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan auditor. auditor yang memiliki tingkat kompleksitas tugas yang tinggi diikuti dengan meningkatnya kepuasan kerja yang dirasakan. sementara fitriany et al. (2010) tidak menemukan adanya pengaruh kompleksitas tugas terhadap kepuasan kerja auditor. menurut fitriany et al. (2010) auditor sudah terbiasa berhadapan dengan tingginya kompleksitas tugas audit sehingga tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang timbul dari perubahan paradigma audit memerlukan perubahan teknik, metode dan prosedur audit yang lebih rumit. hal tersebut akan menjadi tantangan sekaligus daya tarik yang menjadi sumber semangat auditor internal untuk menggunakan seluruh kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan audit. bagi auditor, penyelesaian kerumitan tugas akan menjadi prestasi yang menyenangkan. oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan penulis adalah: h2: kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor pengaruh profesionalisme auditor terhadap kepuasan kerja auditor kamus webster amerika dalam anoraga (1998) menegaskan bahwa profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. pentingnya sikap profesionalisme disebutkan dalam standar pemeriksaan keuangan negara (spkn) nomor 1 tahun 2007 bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsipprinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme. dali dan mas’ud (2014) mengemukakan konsep profesionalisme digunakan untuk mengukur bagaimana para professional melihat profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku. untuk menjaga dan menumbuhkan sikap profesional, dalam standar audit disebutkan bahwa seorang auditor berkewajiban mengikuti standar audit dan meningkatkan kemampuannya. dali dan mas’ud (2014) menambahkan profesionalisme sebagai masalah penting bagi auditor. konsep profesionalisme digunakan untuk mengukur bagaimana profesional menjalankan profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku auditor. agustia (2007) menyimpulkan seorang profesional adalah seseorang yang (1) percaya bahwa pekerjaanya adalah penting (dedication); (2) memberikan jasa bagi kepentingan publik (social obligation); (3) memerlukan otonomi sebagai syarat bagi jasa-jasa auditor (autonomy demand); (4) mendukung peraturan tersendiri yang berbeda dengan aturan profesi yang lain (belief in self regulation); dan (5) berafiliasi dengan anggota-anggota lain dalam profesi auditor (community affiliation). pekerjaan audit merupakan profesi yang membutuhkan sikap profesional yang tinggi. hal ini berkaitan dengan jasa yang ditanganinya menyangkut kepentingan publik. semakin tinggi tingkatan auditor maka semakin tinggi tuntutan profesionalismenya. profesionalisme merupakan salah satu karakteristik dari pekerjaan audit. karakteristik ini dapat menjadi tantangan dan daya tarik tersendiri. semakin mampu auditor meningkatkan profesionalisme menunjukkan bahwa auditor tersebut semakin puas dengan profesi yang dijalaninya. kemampuan untuk bersikap profesional mencerminkan prestasi auditor tersebut. sebagaimana teori maslow menyatakan bahwa kebutuhan sosial merupakan salah satu kebutuhan yang melekat pada diri individu, yaitu keinginan untuk berprestasi. hasanati et al. – kepuasan kerja auditor 19 berkaitan dengan hal tersebut di atas, dali dan mas’ud (2014), agustia (2007), putri (2011), serta hernawati (2008) menyimpulkan bahwa profesionalisme mampu mempengaruhi kepuasan kerja. berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan menjaga profesionalisme akan menciptakan iklim kerja untuk berprestasi sehingga mempengaruhi kepuasan kerja bagi auditor. oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan penulis adalah: h3: profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor metode penelitian gambar 1. model penelitian populasi dan sampel penelitian populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal yang meliputi pejabat fungsional auditor (jfa) dan pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah (p2upd) yang melaksanakan fungsi pengawasan di kantor inspektorat se-pulau sumbawa. sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria sampel adalah auditor internal (jfa dan p2upd) yang telah memiliki sertifikat auditor nternal dan menjadi auditor pelaksana (anggota tim) dalam setiap penugasan audit. kriteria ini digunakan karena fokus penelitian terkait penilaian tim audit terhadap supervisornya (ketua tim audit dan pengendali teknis), sehingga jenjang auditor yang diambil adalah auditor pelaksana (anggota tim). sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 81 auditor internal sepulau sumbawa yang terdiri dari 50 jfa dan 31 p2upd. teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner. kuisioner penelitian berisi daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur dan bersifat tertutup. kuisioner diserahkan langsung oleh peneliti kepada responden. definisi operasional variabel penelitian variabel eksogen variabel eksogen merupakan variabel yang tidak dipengaruhi/ditentukan variabel lain dalam suatu model. variabel eksogen dalam penelitian ini ada tiga yaitu tindakan supervisi (ts), kompleksitas tugas (kt), dan profesionalisme auditor (pa). berikut definisi operasional dari variabel-variabel tersebut. tindakan supervisi tindakan supervisi (ts) merupakan pemberian contoh keteladan, pengarahan, penciptaan kondisi kerja yang sehat, dan pengendalian mutu hasil audit yang dilakukan secara berjenjang dari pengendali mutu terhadap pengendali teknis, pengendali teknis terhadap ketua tim, dan ketua tim terhadap anggota tim. pengukuran variabel ini mengadopsi instrumen yang dikembangkan patten (1995) dengan 22 item pernyataan mengenai tiga dimensi yaitu aspek kepemimpinan dan mentoring (akm), aspek kondisi kerja (akk), dan aspek penugasan (ap). skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 1-5 (riduwan dan akdon, 2007). skor 1 ( sts = sangat tidak setuju), skor 2 (ts=tidak setuju), skor 3 (n=netral), skor 4 (s= setuju), dan skor 5 (ss=sangat setuju). kompleksitas tugas kompleksitas tugas (kt) audit merupakan tugas yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain (engko dan gudono, 2007). pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang digunakan folami dan bline (2012). terdiri dari 7 item pertanyaan mengenai lima dimensi yaitu identitas tugas (it), otonomi tugas (ot), signifikansi tugas (st), umpanbalik tugas (ut), dan variasi tugas (vt). skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 1-5 (riduwan dan akdon, 2007:16). skor 1 ( ss = sangat sedikit), skor 2 (s=sedikit), skor 3 (c=cukup), skor 4 (b= banyak), dan skor 5 (sb=sangat banyak). jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 13-27: januari 2017 20 profesionalisme auditor profesionalisme auditor merupakan sikap dan prilaku seorang profesional untuk mematuhi nilai-nilai dan peraturan dalam profesinya. profesionalisme diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan hall (1966) terdiri dari 20 item pernyataan mengenai lima dimensi yaitu afiliasi komunitas (ak), dedikasi pada profesi (dpp), kewajiban sosial (ks), keyakinan terhadap peraturan sendiri (ktps), dan kebutuhan untuk mandiri (kum).skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 1-5 (riduwan dan akdon, 2007). skor 1 ( sts = sangat tidak setuju), skor 2 (ts=tidak setuju), skor 3 (rr=ragu-ragu),skor4 (s= setuju), dan skor 5 (ss=sangat setuju). variabel endogen variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi/ditentukan oleh variabel lain dalam suatu model. variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja auditor (kka). berikut adalah definisi operasional variabel endogen penelitian ini. kepuasan kerja auditor kepuasan kerja auditor (kka) merupakan perasaan auditor terhadap aspek-aspek yang melingkupi pekerjaannya. variabel ini diukur dengan mengunakan 6 item pernyataan yang digunakan wartini (2010) dan dimodifikasi peneliti menjadi 13 item pernyataan mengenai enam dimensi yaitu gaji (gaj), kelompok kerja (kelker), kondisi kerja (konker), pekerjaan itu sendiri (pekerj), promosi (proms), dan supervisi (superv). skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 1-5 (riduwan dan akdon, 2007). skor 1 ( sts = sangat tidak setuju), skor 2 (ts=tidak setuju), skor 3 (n=netral), skor 4 (s= setuju), dan skor 5 (ss=sangat setuju). untuk menentukan nilai kategori dari hasil olah kuisioner dilakukan penilaian dengan menggunakan interval kelas dengan rumus: interval kelas = nilai tertinggi dalam penelitian ini adalah 5 dan nilai rendah adalah 1 yang berasal dari skala penilaian kuisioner, jumlah kelas adalah 5, dengan demikian didapatkan : interval kelas = dengan demikian, dapat diklasifikasikan kategori rentang nilai untuk setiap jawaban alternatif pada kuesioner sebagai panduan dalam mengelompokkan hasil penilaian dapat disimak di tabel 1. metode analisis data data hasil kuisioner diolah dengan menggunakan bantuan aplikasi smartpls 2.0 m3. pengujian model pengukuran (outer model) dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. uji validitas meliputi, convergent validity dan discriminant validity. ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. namun demikian, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (chin, 1998). discriminat validity dinilai dengan cara membandingkan nilai square root of average varianceextrated (ave) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. nilai ave direkomendasikan > 0,5 (ghozali, 2008). untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cronbach’s alpha dan composite reliability dengan nilai > 0.70 (latan dan ghozali, 2012). tabel 1. rentang kriteria dan kategori no interval kriteria kategori variabel tindakan supervisi kompleksitas tugas profesionalisme auditor kepuasan kerja auditor 1. ≥ 4,2 sangat setuju sangat banyak sangat setuju sangat setuju 2. 3,4 s/d < 4,2 setuju banyak setuju setuju 3. 2,6 s/d < 3,4 netral cukup ragu-ragu netral 4. 1,8 s/d < 2,6 tidak setuju sedikit tidak setuju tidak setuju 5. < 1,8 sangat tidak setuju sangat sedikit sangat tidak setuju sangat tidak setuju hasanati et al. – kepuasan kerja auditor 21 adapun pengujian hipotesis (inner model) dilakukan dengan melihat nilai koefisien path atau innter model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai tstatistic, harus lebih dari 1,664 karena penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah (one-tailed) dengan taraf signifikansi 5%. hasil dan pembahasan dari tabel 2 dapat diketahui bahwa dimensi variabel kepuasan kerja auditor yang memiliki skor rata-rata tertinggi adalah pekerjaan itu sendiri sebesar 4,05. skor rata-rata dimensi kelompok kerja sebesar 4,00; dimensi supervisi sebesar 3,68; dimensi promosi sebesar 3,11; dimensi kondisi kerja sebesar 2,99; dan dimensi gaji memiliki skor rata-rata terendah sebesar 2,91. hasil ini memberi makna bahwa responden sangat menyetujui bahwa audit merupakan pekerjaan yang menarik; menyetujui inspektur, pengendali teknis, dan ketua tim memiliki kemampuan supervisi yang memadai dengan kelompok kerja yang solid. namun, responden bersikap netral terhadap sistem promosi, kondisi kerja, dan gaji sebagai auditor internal. dimensi variabel tindakan supervisi yang memiliki skor rata-rata tertinggi adalah aspek penugasan sebesar 3,84; aspek kondisi kerja sebesar 3,82 dan aspek kepemimpinan dan mentoring sebesar 3,62. ketiga dimensi tersebut berada pada rentang nilai setuju. hal ini berarti bahwa responden menyetujui bahwa secara keseluruhan tindakan supervisi yang dilakukan supervisor (pengendali mutu, pengendali teknis, dan ketua tim) telah efektif. dimensi variabel kompleksitas tugas yang memiliki skor rata-rata tertinggi adalah identitas tugas sebesar 3,38; otonomi tugas sebesar 3,33; umpan-balik tugas sebesar 3,28; signifikansi tugas 3,26 dan variasi tugas sebesar 3,20. hal ini berarti bahwa responden memiliki identitas, otonomi, umpanbalik, signifikansi dan variasi tugas yang cukup untuk menghadapi kompleksitas pekerjaan audit. dimensi variabel profesionalisme auditor yang memiliki skor rata-rata tertinggi adalah kebutuhan untuk mandiri sebesar 3,88; dimensi keyakinan terhadap peraturan sendiri sebesar 3,72; dedikasi pada profesi sebesar 3,38; kewajiban sosial sebesar 3,36 dan afiliasi komunitas sebesar 3,21. hal ini berarti bahwa responden memiliki keraguan untuk berafiliasi dengan anggota-anggota lain dalam profesi auditor, memiliki keraguan pekerjaannya adalah penting, dan memiliki keraguan jasa yang diberikan untuk kepentingan publik. namun, responden menyetujui bahwa syarat bagi jasa-jasa tabel 2. statistik deskriptif variabel dimensi variabel n min max mean std. dev. gaji 81 1.50 4.00 2.91 0.75 kondisi kerja 81 1.25 4.50 2.99 0.83 supervisi 81 2.33 5.00 3.68 0.61 kelompok kerja 81 2.00 5.00 4.00 0.54 promosi 81 1.00 5.00 3.11 1.11 pekerjaan itu sendiri 81 1.00 5.00 4.05 0.77 aspek kepemimpinan dan mentoring 81 1.78 5.00 3.62 0.75 aspek kondisi kerja 81 1.57 5.00 3.82 0.68 aspek penugasan 81 1.71 5.00 3.84 0.66 variasi tugas 81 2.00 4.50 3.20 0.52 identitas tugas 81 2.00 5.00 3.38 0.58 signifikansi tugas 81 1.00 5.00 3.26 0.72 otonomi tugas 81 1.00 5.00 3.33 0.77 umpanbalik tugas 81 2.00 4.50 3.28 0.54 afiliasi komunitas 81 1.75 4.75 3.21 0.68 kebutuhan untuk mandiri 81 3.00 4.75 3.88 0.44 keyakinan terhadap peraturan sendiri 81 2.75 4.75 3.72 0.41 dedikasi pada profesi 81 2.25 4.50 3.38 0.49 kewajiban sosial 81 2.00 4.50 3.36 0.45 kepuasan kerja auditor tindakan supervisi kompleksitas tugas profesionalisme auditor jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 13-27: januari 2017 22 auditor memerlukan otonomi dan menyetujui bahwa peraturan sendiri berbeda dengan aturan profesi yang lain. berdasarkan gambar path diagram (lihat gambar 2) dapat dilihat bahwa variabel telah memiliki nilai loading factor > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator dimensi variabel adalah valid. begitu juga pada nilai ave, dan communality yang dihasilkan oleh semua dimensi variabel yakni > 0,50 sehingga memenuhi persyaratan validitas konvergen. dengan nilai akar ave lebih besar dari nilai korelasi variabel laten sehingga memenuhi persyaratanvaliditas diskriminan. nilai composite reliability yang dihasilkan semua dimensi variabel sangat baik yaitu di atas > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator dimensi variabel adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas. dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan data penelitian validdan reliabel. sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 (sofyani dan akbar, 2013; 2015; erimalata, 2016; irfan et al., 2016). gambar 2. path diagram tabel 3. ave, communality dan composite reliability dimensi variabel ave communality composite reliability aspek kepemimpinan dan mentoring (akm) 0,663990 0,663990 0,946319 aspek kondisi kerja (akk) 0,720328 0,720328 0,947286 aspek penugasan (ap) 0,718383 0,718383 0,938468 identitas tugas (it) 1,000000 1,000000 1,000000 otonomi tugas (ot) 1,000000 1,000000 1,000000 signifikansi tugas (st) 1,000000 1,000000 1,000000 umpanbalik tugas (ut) 0,658936 0,658936 0,794208 variasi tugas (vt) 0,577410 0,577410 0,731144 afiliasi komunitas (ak) 1,000000 1,000000 1,000000 dedikasi pada profesi (dpp) 0,745743 0,745743 0,854353 kewajiban sosial (ks) 1,000000 1,000000 1,000000 kepercayaan terhadap peraturan sendiri (ktps) 0,634033 0,634033 0,775052 kebutuhan untuk mandiri (kum) 0,550651 0,550651 0,829980 gaji (gaj) 0,744497 0,744497 0,852782 kelompok kerja (kelker) 0,895299 0,895299 0,944751 kondisi kerja (konker) 0,615560 0,615560 0,863610 pekerjaan itu sendiri (pekerj) 1,000000 1,000000 1,000000 promosi (proms) 1,000000 1,000000 1,000000 supervisi (superv) 0,842965 0,842965 0,914782 hasanati et al. – kepuasan kerja auditor 23 tabel 4. ringkasan hasil uji hipotesis hipotesis koefesien t-statistik t-tabel kesimpulan h1 : tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor 0,356452 2,775935 1,665 h1 diterima h2 : kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor 0,284559 3,044754 1,665 h2 diterima h3 : profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kepuaan kerja auditor -0,367818 2,665253 1,665 h3 ditolak setelah melakukan prosedur bootstrapping data penelitian pada smartpls 2.0 m3, maka diperoleh hasil estimasi t-statistik variabel penelitian sebagaimana tercantum pada tabel 4 dibawah ringkasan hasil uji hipotesis. berdasarkan tabel 4 untuk analisis hasil pengujian terhadap tiga hipotesis yang telah diajukan dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama (h1) menyatakan tindakan supervisi (ts) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor (kka). hasil uji nilai koefisien parameter antara variabel tindakan supervisi dan kepuasan kerja menunjukkan hubungan positif sebesar 0,356452 dengan nilai t-statistik 2,775935> 1,665 (t-tabel) dan signifikan pada taraf 5% yang berarti bahwa tindakan supervisi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja auditor (kka). dengan demikian penelitian ini menerima h1. hasil analisis data menemukan bahwa aspek kepemimpinan dan mentoring (akm), aspek kondisi kerja (akk), dan aspek penugasan (ap) yang membentuk tindakan supervisi (ts) telah mampu mempengaruhi kepuasan kerja anggota tim auditnya. selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa auditor internal yang memiliki masa kerja 1-5 tahun merupakan masa kerja awal yang mana pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masih belum memadai. auditor dengan masa kerja ini membutuhkan arahan mengenai teknik menganalisis dan cara mengumpulkan data pemeriksaan. sementara auditor dengan masa kerja lebih dari 5 tahun dapat dianggap sebagai auditor berpengalaman namun tetap membutuhkan arahan mengenai pokok-pokok lingkup pekerjaan pemeriksaan. semakin kondusif suasana kerja yang diciptakan supervisor, maka akan semakin meningkatkan rasa aman dan anggota tim dalam menyelesaikan tugas audit. rasa aman dalam bekerja dan merasa dianggap sebagai bagian dari organisasi merupakan kebutuhan yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. hal ini sesuai dengan teori hirarki kebutuhan maslow bahwa setiap individu membutuhkan rasa aman dalam bekerja dan kebutuhan diterima oleh orang lain tempatnya bekerja. dengan demkian, hasil penelitian ini mendukung dan sejalan dengan penelitian syofyetty (2009). di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan yusralaini et al. (2011), murtanto dan djasmin (2013), serta boiman et al. (2013) yang menemukan bahwa aspek kondisi kerja dan penugasan audit yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. sementara tindakan supervisi dari aspek kepemimpinan dan mentoring tidak berpengaruh signifikan. hipotesis kedua (h2) menyatakan bahwa kompleksitas tugas (kt) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor (kka). hasil uji nilai koefisien parameter antara variabel kompleksitas tugas dan kepuasan kerja menunjukkan hubungan positif sebesar 0,284559 dengan nilai t-statistik 3,044754 > 1,665 dan signifikan pada taraf 5% yang berarti bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja auditor (kka). semakin tinggi kompleksitas tugas audit yang dihadapi, maka semakin tinggi pula kepuasan anggota tim audit untuk menyelesaikan tugas tersebut. dengan demikian penelitian ini menerima h2. hasil ini menemukan bukti bahwa adanya kompleksitas dalam tugas audit mampu mempengaruhi kepuasan kerja auditor internal pemerintah. ini artinya empat dimensi yang membentuk kompleksitas tugas (kt) yaitu variasi tugas (vt), otonomi tugas (ot), signifikansi tugas (st), dan umpanbalik tugas (ut) berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor (kka). dengan demikian, tanggungjawab pekerjaan audit yang diserahkan supervisor telah disesuaikan dengan kemampuan anggota tim. adanya keseimbangan tugas, kemampuan auditor dan umpanbalik yang diberikan supervisor dapat membantu auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya, sehingga kompleksitas dalam tugas audit tetap menjadi daya tarik yang tidak menurunkan kepuasan kerja auditor. artinya, jika tanggungjawab yang diberikan melebihi kemampuan auditor, maka dapat mengurangi tingkat kepuasan kerjanya. sebagaimana kesimpulan dewi dan sukirno jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 13-27: januari 2017 24 (2013) bahwa penugasan menjadi hal yang biasa bagi auditor, tetapi semakin banyak dan kompleknya tugas yang diberikan, maka akan berdampak pada menurunnya kepuasan kerja yang dirasakan auditor. hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompleksitas diperlukan sebagai tantangan auditor untuk menggunakan segala keahlian yang dimiliki. penyelesaian tugas dengan tingkat kerumitan tertentu dapat menjadi prestasi yang menyenangkan bagi seorang auditor. teori hirarki kebutuhan maslow menentukan apa yang memotivasi orang dalam pekerjaan. salah satu hal yang memotivasi tersebut adalah keinginan akan kebutuhan untuk berprestasi. luthans (2006) mengemukakan karyawan dengan tingkat prestasi atau pencapaian tinggi menganggap penyelesaian tugas merupakan hal yang menyenangkan secara pribadi, dan karyawan tersebut tidak mengharapkan atau menginginkan penghargaan material. dengan demikian, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan lookman dan bline (2012) serta pradipta (2013) yang menemukan bahwa kompleksitas tugas mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepuasan kerja. hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan fitriany et al. (2010) yang menemukan bahwa kompleksitas tugas audit tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor di kantor akuntan publik (kap). hal itu disebabkan karena auditor pada kap telah terbiasa menghadapi tingginya kompleksitas tugas audit sehingga tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerjanya. serta penelitian dewi dan sukirno (2013) yang menemukan bahwa kompleksitas berpengaruh negatif terhadap kepuasan. hipotesis ketiga (h3) menyatakan bahwa profesionalisme auditor (pa) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor (kka). hasil uji nilai koefisien parameter antara variabel profesionalisme auditor dan kepuasan kerja auditor menunjukkan hubungan negatif sebesar -0,367818 dengan nilai t-statistik 2,665253> 1,665 dan signifikan pada taraf 5% yang berarti variabel profesionalisme auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. dengan demikian h3 dalam penelitian ini ditolak, dengan kata lain semakin tinggi tuntutan profesionalisme auditor maka akan menurunkan tingkat kepuasan kerja auditor, begitu pula sebaliknya. hal ini mungkin dapat disebabkan karena tingginya tuntutan untuk bersikap profesional kurang didukung dengan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana, dalam rangka peningkatan profesionalisme auditor. misalnya, keberadaan asosiasi auditor internal pemerintah indonesia (aaipi) yang baru dibentuk tahun 2012, menjadikan keberadaannya belum familiar bagi seluruh auditor internal yang berada di daerah-daerah. selain itu, sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pengembangan kompetensi profesional masih terhambat sistem antrian yang panjang karena peserta berasal dari auditor internal seluruh indonesia. selain itu, minimnya pertemuan sesama profesi auditor yang diadakan di daerah, misalnya pertemuan melalui sosialisasi/ pelatihan dan pendidikan teknis tentang peraturan baru dan pengetahuan audit lain, yang dapat dijadikan sebagai ajang pertemuan auditor dari berbagai inspektorat, bisa jadi juga turut menjadi alasan tidak terdukungnya hipotesis tiga ini. dengan demikian, penelitian ini tidak berhasil mendukung teori kebutuhan maslow bahwa pada tingkat tertentu individu memerlukan kebutuhan untuk berprestasi. hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan aditya dan wirakusuma (2014) yang menyimpulkan bahwa komitmen profesional yang diukur dengan lima indikator seperti dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. hal ini disebabkan karena komitmen profesional auditor sangat dipengaruhi oleh organisasi tempat auditor bekerja. juga berbeda dengan hasil penelitian dali dan mas’ud (2014) yang menemukan bahwa profesionalisme auditor meningkatkan kepuasan kerja. oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk memperkuat temuan dari penelitian ini. simpulan penelitian ini mengusulkan cara memotivasi tim audit dengan menggunakan konsep yang dibangun dengan teori hirarki kebutuhan maslow. analisis data menemukan bukti bahwa kebutuhan anggota tim audit inspektorat ada pada tingkat ketiga yaitu kebutuhan sosial dan kebutuhan untuk berprestasi. hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan tindakan supervisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor internal pemerintah, khususnya anggota tim audit. ini artinya, semakin baik tindakan supervisi yang dilakukan supervisor akan semakin meningkatkan kepuasan kerja auditor. hasil analisis lainnya menunjukkan hasanati et al. – kepuasan kerja auditor 25 bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor internal pemerintah. hal ini berarti kompleksitas yang melekat pada pekerjaan audit dapat menjadi daya tarik untuk mempengaruhi kepuasan kerja auditor. selama tugas dan tanggungjawab disesuaikan dengan kemampuan auditor, maka kompleksitas yang dihadapi auditor tidak akan mengurangi kepuasan kerjanya. namun, penelitian ini tidak menemukan bukti pengaruh positif profesionalisme auditor terhadap kepuasan kerja auditor. hal ini disebabkan oleh minimnya keyakinan dari auditor itu sendiri dan dukungan dari pihak lain untuk meningkatkan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi profesional auditor, sehingga tuntutan untuk makin profesionalisme dianggap sebagai beban yang dapat menurunkan kepuasan auditor terhadap profesi auditor internal. beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yakni; pertama, ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada inspektorat se-pulau sumbawa, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pada hasil penelitian dan kesimpulan jika ruang lingkup penelitian diperluas dengan menggunakan seluruh inspektorat yang ada di provinsi ntb. kedua, penelitian ini berdasarkan persepsi auditor yang menjabat sebagai auditor pelaksana (anggota tim), hasil penelitian mungkin akan lebih baik jika menggunakan seluruh jenjang auditor. ketiga, indikator yang digunakan untuk mengukur kompleksitas tugas belum bersifat universal sehingga tiap peneliti menggunakan indikator yang berbeda. sementara penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan untuk mengukur karakteristik pekerjaan. meskipun hasil analisis menunjukkan pengaruh yang signifikan, tetapi indikator tersebut belum banyak digunakan untuk mengukur kompleksitas tugas. bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian ini dengan menambah atau mengganti variabel yang digunakan misalnya variabel motivasi, stress kerja, konflik, dan variabel lain yang berkaitan dengan kepuasan kerja auditor. selain itu, penelitian selanjutnya juga dianjurkan untuk menambah responden dan memperluas lokasi penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasi lebih luas. terakhir, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap kapabilitas fungsi pengawasan. daftar pustaka aditya, d. g. a. a. dan m. g. wirakusuma. 2014. pengaruh komitmen profesional pada kepuasan kerja auditor dengan motivasi sebagai variabel moderasi. ejurnal akuntansi universitas udayana, 6 (2), 210-222. agustia, d. 2007. pengaruh profesionalisme auditor terhadap job satisfaction, komitmen organisasi dan job performance serta turnover intentions. jurnal media mahrdhika, 5 (3). anoraga, p. dan s. suyati. 1995. perilaku keorganisasian. jakarta: pt. dunia pustaka jaya. as’ad, m. 2012. seri ilmu sumber daya manusia : psikologi industri. edisi keempat. yogyakarta: liberty. boiman, p. k. dan r. a. s. surya. 2013. analisis pengaruh pelaksanaan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor internal inspektorat se-provinsi riau. jurnal ekonomi, 21 (1). badan pengawasan keuangan dan pembangunan. 2015. perwakilan provinsi nusa tenggara barat. 2008. supervisi audit : diklat pembentukan auditor pengendali teknis. pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan bpkp. 2013. penguatan peran auditor intern terhadap pengelolaan keuangan negara. majalah warta pengawasan bpkp, vol xx/no.3/september, 2013-issn.08540519. chin, w. w. 1998. the partial least squares approach for structural equation modeling in marcoulide, g. a. (ed) modern method for business research. mahwah. nj. erlbaum dali, n. dan a. mas’ud. 2014. the impact of profesionalism, locus of control, and job satisfaction on auditors’ performance : indonesian evidence. international journal of bussiness and management invention, 3, 63-73. dewi, d. d. dan sukirno. 2013. pengaruh gaya kepemimpinan, kompleksitas tugas, time budget pressure, dan komitmen organisai terhadap kepuasan kerja auditor pada kap di yogyakarta. jurnal nominal, 2 (2). jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 13-27: januari 2017 26 engko, c. dan gudono. 2007. pengaruh kompleksitas tugasdan locus of control terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja auditor. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi x, makasar. fichman, m. 1988. motivational consequences of absence and attendance : proportional hazard estimation of a dynamic motivation model. journal of applied psychology, 119-34. fitriany, et. al. 2010. analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja auditor dan hubungannya dengan kinerja dan keinginan berpindah kerja auditor. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. folami, l. and d. bline. 2012. relationship among job satisfaction, task complexity, and organizational context in public. international review of business research papers, 8 (4), 207–224. ghozali, i. 2008. structural equation modelling metode alternatif denganpartial least square (pls). semarang: badan penerbit universitas diponegoro. erimalata, s. 2016. pendekatan hot-fit framework dalam generalized structural component analysis pada sistem informasi manajemen barang milik daerah: sebuah pengujian efek resiprokal. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157. goleman, d., r. boyatzis, dan a. mckee. 2006. primal leadership: kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. jakarta: gramedia. gibson, j. l., j. m. ivancevich., dan j. h. donnelly, jr. 2002. organisasi perilaku struktur dan proses. tangerang: binarupa aksara. hadi, s. 2007. pengaruh tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja akuntan pemula. jaai, 2(2). hall, r. 1968. profesionalisation and bureaucratation. american sosiological review. 33, 92-104. hernawati, r. i. 2008. pengaruh profesionalisme terhadap prestasi kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan keinginan berpindah. majalah ilmiah dian, 7(2). irfan, m., b. santoso dan l. effendi. 2016. pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175. latan, h. dan i. ghozali. 2012. partial least square (pls) : konsep, teknik, dan aplikasi smartpls 2.0m3. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. luthans, f. 2006. perilaku organisasi. edisi sepuluh. yogyakarta: penerbit andi. murtanto dan m. djasmin. 2005. the correlation analysis between supervisory action and organization culture to individual performance of junior accountant in publikc accounting firm with job satisfaction as intervening variable.the international journal of accounting and bussines society, 13 (2). patten, d. m. 1995. supervisory actions and job satisfaction: an analysis of differences between large and small public accounting firms. accounting horizons, 9 (2), 17-28. peraturan badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara nomor per/05/m.pan/03/2008 tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah position and issues statements of the accounting education change commission. 1993. issues statement number 4 improving the early employment experience of accountants. aecc. com pradipta, a. 2013. pengaruh komitmen, motivasi, kompleksitas tugas, dan budaya suportif terhadap kepuasan kerja. www.stietrisakti.ac.id/mb/2013. diakses tanggal 3 maret 2015 riduwan. a. 2005. rumus dan data dalam analisis statistika untuk penelitian: administrasi pendidikan bisnis pemerintahan sosial kebijakan ekonomi hukum manajemen kesehatan. bandung: alfabeta. robbins, s. p. 2002. prinsip-prinsip perilaku organisasi. edisi 5. jakarta: erlangga. saari, m. l. and t. a. judge. 2004. employee attitudes and job satisfaction. journal human resource management, 43 (4), 395-407. shalley, c. e., l. l. gilson and t. c. blum. 2000. matching creativity requirements hasanati et al. – kepuasan kerja auditor 27 and the work environment: effects on satisfaction and intentions to leave. academy of management journal, 43 (2), 215-223. smith, p.c., l. m. kendall and c.l. hulin. 1969. the measurement of satisfaction in work and retirement, rand mcnally, chicago. sofyani, h., dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153-173. sugiyono. 2013. metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan r & d. cetakan 16. bandung: alfabeta. syofyetty, e. 2009. pengaruh tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor pada inspektorat provinsi sumatera barat. tesis, universitas andalas. wartini, a. l. 2010. pengaruh komitmen organisasional, komitmen profesional dan motivasi terhadap kepuasan kerja auditor. tesis, universitas gadjah mada. yusralaini, r. a. dan nelson sinaga. 2011. analisis pengaruh pelaksanaan supervisi terhadap kepuasan kerja auditor bpkp kantor perwakilan propinsi riau. jurnal ekonomi, 19. tabel 4. ringkasan hasil uji hipotesis as’ad, m. 2012. seri ilmu sumber daya manusia : psikologi industri. edisi keempat. yogyakarta: liberty. badan pengawasan keuangan dan pembangunan. 2015. perwakilan provinsi nusa tenggara barat. 2008. supervisi audit : diklat pembentukan auditor pengendali teknis. pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan bpkp. 2013. penguatan peran auditor intern terhadap pengelolaan keuangan negara. majalah warta pengawasan bpkp, vol xx/no.3/september, 2013-issn.0854-0519. chin, w. w. 1998. the partial least squares approach for structural equation modeling in marcoulide, g. a. (ed) modern method for business research. mahwah. nj. erlbaum dali, n. dan a. mas’ud. 2014. the impact of profesionalism, locus of control, and job satisfaction on auditors’ performance : indonesian evidence. international journal of bussiness and management invention, 3, 63-73. dewi, d. d. dan sukirno. 2013. pengaruh gaya kepemimpinan, kompleksitas tugas, time budget pressure, dan komitmen organisai terhadap kepuasan kerja auditor pada kap di yogyakarta. jurnal nominal, 2 (2). engko, c. dan gudono. 2007. pengaruh kompleksitas tugasdan locus of control terhadap hubungan antara gaya kepe-mimpinan dan kepuasan kerja auditor. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi x, makasar. fichman, m. 1988. motivational consequences of absence and attendance : proportional hazard estimation of a dynamic motivation model. journal of applied psychology, 119-34. fitriany, et. al. 2010. analisis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja auditor dan hubungannya dengan kinerja dan keinginan berpindah kerja auditor. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. folami, l. and d. bline. 2012. relationship among job satisfaction, task complexity, and organizational context in public. international review of business research papers, 8 (4), 207–224. journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper the mediation role of productivity in the effect of islamic corporate governance on islamic corporate social responsibility disclosure ichsan setiyo budi 1 * abstract: research aims: thi s s tudy ai ms to exami ne the i ndi rect effect of is l ami c corporate governance (icg) on is l amic corporate soci al res pons i bility di s closure (icsr) wi th producti vi ty as medi ati on. design/methodology/approach: thi s s tudy us ed s econdary data s ourced from annual reports , corporate governance reports , and fi nanci al reports of is l amic banki ng i n indones i a for the peri od 2008 to 2019, wi th the cri teri a of is l ami c banks (ibs ) that have not been es tabl i s hed for 12 years , and obs ervati ons carried out s i nce they were es tabl i s hed unti l 2019. the s ampl i ng techni que was done by conveni ence s ampl i ng and obtai ned 121 obs ervati ons , and res earch tes ti ng empl oyed regres s i on anal ys is. research findings: the res ul ts found that banki ng producti vi ty ful l y medi ated is l ami c corporate governance's effect on is l ami c corporate soci al res pons ibility di s cl osure. thus , good producti vi ty i s an abs olute requi rement that mus t be ful fi l led to carry out a good s oci al functi on, as refl ected i n the is l ami c corporate soci al res pons i bility di s clos ure. theoretical contribution/originality: thi s s tudy reaffi rms and devel ops a new model of the rel ati ons hip between icg and icsr di s cl os ure i n ibs . practitioner/policy implications: thi s res earch wa s conducted bas ed on s takehol der theory, whi ch i s l ater devel oped i nto s takehol der theory from an is l ami c pers pecti ve. research limitation/implication: fi rs t, thi s s tudy us ed the icg vari able and the icsr di s cl osure, but the res earcher di d not di s cus s the qual i ty of di s cl osure. second, thi s s tudy di d not tes t the rel i abi lity of the icsr di s cl osure. keyword: is l ami c corporate governance; is l ami c corporate soci al res pons i bility; producti vi ty introduction islam views corporate social responsibility (csr) as an institutional responsibility based on faith and belief (aqidah), worship, and morals and ethics (akhlaq) grounded on islamic values (khurshid, al-aali, soliman, & amin, 2014). the concept of csr in islam includes the dimension of taqwa (god-consciousness), in which the company plays a role and responsibility as servants and representatives in all situations, and this is part of the belief system in islam, which is the basis of social behavior (elasrag, 2015). affiliation: 1 de partment of accounting, fa culty of economic and business, uni ve rsitas pe mbangunan nasional "ve te ra n" yogyakarta, special re gi onal of yogyakarta, indonesia *correspondence: i chs an.setiyobudi@upnyk.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/ja i .v22i 2.10773 citation: budi , i .s. (2021). the me diation rol e of productivity i n the e ffect of i s lamic corporate gove rnance on i s lamic corporate social re s ponsibility disclosure. journal of accounting and investment, 22(2), 254-275. article history received: 07 ja n 2021 revised: 15 ja n 2021 24 ja n 2021 accepted: 26 ja n 2021 https://scholar.google.co.id/citations?user=_kjg-qgaaaaj&hl=en http://akuntansi.upnyk.ac.id/ http://akuntansi.upnyk.ac.id/ http://akuntansi.upnyk.ac.id/ http://akuntansi.upnyk.ac.id/ http://akuntansi.upnyk.ac.id/ mailto:ichsan.setiyobudi@upnyk.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10773 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.10773&domain=pdf budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 255 business activity in islam must be in harmony between economic and spiritual activities. islam has three interconnected dimensions, namely seeking the pleasure of allah swt as the primary goal, providing benefits to society, and achieving mutual prosperity (haniffa, 2002). csr by ibs is a form of responsibility to stakeholders, while the responsibility to stakeholders in an islamic perspective is a responsibility that aims to protect all stakeholders’ rights and interests (iqbal & mirakhor, 2004). ibs face intense pressure to maintain profitability and social responsibility because, in essence, ibs do not only focus on economic benefits alone but must also be responsible and care about social problems in their business activities (malik & nadeem, 2014). farook, hasan, and lanis (2011) state that csr in islam comes from the principles in the qur'an. the big three basic csr principles are humans as representatives on earth, divine responsibility, and the obligation to invite goodness and prohibit evil. csr in an islamic perspective is known as islamic csr (icsr). lewis (2005), hasan (2009), and abu-tapanjeh (2009) affirm that corporate governance at ibs, which is based on islamic values, is known as islami c corporate governance (icg). the concept of icg philosophically has a broad scope because it uses the premise of an islamic socio-scientific epistemology based on the oneness of god (choudury & hoque, 2004). several principles govern icg, namely expanding the scope to achieve the unity of tawhid through an interactive, integrative, and evolutionary process to interact with the environment, principles of justice, and the involvement of productive human resources in social relations and economic activities. these principles exist in icg, which are regulated in the qur'an and hadith (choudury & hoque, 2004). ibs have a reliable icg model with a very high level of accountability to protect and safeguard stakeholders' rights and interests (sairally, 2013). table 1 the growth of islamic banking assets country 2015 2020 a si ze ($t) sha re (%) si ze ($t) sha re (%) cagr (%) ksa 0.343 36.92 0.766 43.60 17.43 uae 0.150 16.15 0.250 14.23 10.76 ma l a ysia 0.148 15.93 0.218 12.41 08.05 kuwa i t 0.098 10.55 0.154 08.76 09.46 qa ta r 0.083 08.93 0.179 10.19 16.62 turke y 0.052 05.60 0.093 05.29 12.33 i ndonesia 0.025 02.69 0.050 02.85 14.87 ba hrain 0.015 01.61 0.016 00.91 01.30 pa ki stan 0.015 01.61 0.031 01.76 15.63 qi smut + 3 0.929 100.0 1.757 100.0 13.59 note : a expected source : ernst & young (2016) the research on icg has become a prolifically productive area in the field of islamic finance and accounting studies (mansour & bhatti, 2018). a large amount of research in the icg field is due to islamic financial institutions' rapid growth worldwide. table 1 shows the growth rates for the qismut + 3 countries. indonesia ranked seventh with an average growth rate of 14.87%. this figure was relatively high for a company growth measurement. on the other hand, there has also been quite a lot of research related to budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 256 icg, so it can be said that there are a link and match between icg studies and practices in indonesia. icsr by ibs is basically a form of responsibility to stakeholders that aims to protect their rights and interests as a whole, both horizontally and vertically or to allah swt (iqbal & mirakhor, 2004). according to dusuki and abdullah (2007), stakeholders' responsibility in an islamic perspective aims to align various interests based on moral, ethical, social responsibility and public interest principles, namely avoiding damage and poverty and the principle of obedience to allah's commandments. in social responsibility, ibs must be formally accountable through an annual report and report to shareholders' general meeting. stakeholders are entitled to information on the extent to which the company implements social and environmental programs. haniffa (2002) suggests that social responsibility reporting is the company's response to meeting community expectations. ibs are required to disclose all information that reflects their identity, including social and environmental responsibility (bayoud, kavanagh, & slaughter, 2012). based on this explanation, ibs implementing the icg concept must fulfill social and environmental functions. however, the results of empirical studies have found inconsistent results. the study results found that ibs performed their social functions (giannarakis, 2014; musibah & alfattani, 2014; othman, thani, & ghani, 2009). other studies uncovered that ibs did not pay attention to social functions (farook et al., 2011; hassan & harahap, 2010; maali, casson, & napier, 2006; othman & thani, 2010; raman. & bukair, 2013). these study results' inconsistency is a research gap that requires further research by including intermediate variables as a solution (wu & zumbo, 2007). the intermediate variable can be either mediation or moderation (mackinnon, 2012). the use of productivity as a mediating variable based on the previous studies ’ results: janggu, joseph, and madi (2007); siregar and bachtiar (2010); hossain (2012); xiaowen (2012); giannarakis (2014), in which the outline of the conclusion is that companies with profits or generated greater profits would have a better ability to carry out social and environmental activities. these study results implicitly imply the existence of good performance for broader icsr disclosures, while productivity is part of the company's financial performance (widagdo & ika, 2009). this research was conducted based on stakeholder theory, which is later developed into stakeholder theory from an islamic perspective (iqbal & mirakhor, 2004). the contribution of this research is to strengthen the construction of stakeholder theory development in an islamic perspective, which currently has much research being carried out to strengthen the position of the theory in academia. explicitly, this study reaffirms and develops a new research model of the relationship between icg and icsr disclosure in ibs with productivity as a mediation variable. these contributions are expected to help develop knowledge and increase ibs' concern for social and environmental activities, which is one of their functions. thus, the novelty of this research is to build a new model of the relationship between icg and icsr disclosure by including productivity as mediation and using stakeholder theory from an islamic perspective as a grand theory. budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 257 literature review and hypotheses development stakeholder theory stakeholders are all parties, both internal and external, who can influence or be influenced by the company either directly or indirectly (freeman, 1984). stakeholder theory initially emerged because of the growing awareness and understanding that the company has stakeholders, namely parties interested i n the company. the idea that companies have stakeholders has become a topic of discussion in the management literature both academically and professionally. fontaine, haarman, and schmid (2006) assert that stakeholder theory is a theory which states that all stakeholders have the right to obtain information about company activities, which can influence their decision making. caroll and buchholtz (2009) state that stakeholder theory can be viewed in three approaches: descriptive, instrumental, and normative. a descriptive approach is a realistic picture of how the company operates. the descriptive approach aims to understand how managers handle stakeholder interests while still carrying out company interests. the instrumental approach states that one of the company's strategies is to produce good company performance by paying attention to stakeholders. the normative approach tells that every person or group contributing to a company's value has the moral right to receive an award; this is the management's obl igation to fulfill stakeholders' rights. research on csr activities based on stakeholder theory means implementing the third theoretical approach, namely the normative approach. the social and environmental activities by ibs are the implementation of stakeholder theory in a normative approach. these activities are described in the annual report in the form of voluntary disclosures, which has become a significant research variable in icsr. islamic corporate governance according to choudhury and hoque (2006), icg is a religious-based theoretical decisionmaking process that uses islamic principles related to the epistemology of tawhid. the islamic view of icg is useful for minimizing transaction costs in a decision -making environment and achieving corporate objectives within the framework of sharia law. according to chapra and ahmed (2002), icg is defined as a collection of relationships between company management, directors, shareholders, and other stakeholders, aiming to achieve justice by increasing transparency and accountability. icg in ibs is unique in that it must ensure that all operations adhere to ethics and morality as outlined by sharia (choudhury & hoque 2006). the ideal sharia corporate governance according to islamic economic principles is deve loped by accommodating all company stakeholders’ interests fairly based on sharia rules in accordance with ownership rights and agreements (lewis, 2005). iqbal and mirakhor (2004) explain that the central organ of icg is ssb, which is responsible as a supe rvisor and supervisor of sharia compliance, is obliged to ensure the compliance of ibs management with sharia principles and bind stakeholders in fulfilling obligations and obtaining rights. budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 258 icg has an obligation to suppliers, customers, employees, and society in meeting their spiritual and temporal needs (lewis, 2005). thus, from an islamic perspective, icg is a responsibility and obligation not only at the company level but also at the individual level. the foundation of ibs is rooted in islamic law, and ibs adhere to the principle that contracts, which are exploitative based on interest, uncertainty, or contain risk or speculation, cannot be executed by ibs. financial transactions based on islamic law teach operations and financial products that generate fair profits and provide added socio-economic value to society (mollah & zaman, 2015). stakeholder theory in islamic perspective muslim scholars also discussed corporate and management behavior and their responsibilities towards society and communities (tahir & ghazali, 1992). worldly goods are for everyone's benefit, and no one has the right to use these items for harm to other members of society. islam teaches humans how to develop morals and use them for the development of their lives. however, corporate organizations in the past were not as complex as they are today. it requires extensive work to understand modern corporate behavior within an islamic framework (azid, asutay, & burki, 2007). islam has its own laws regarding companies' nature and econo mic perspective, which are different from conventional systems. islamic norms are expected to change policies and business direction. the sharia system respects investors, business initiators, and the role of entrepreneurs in poverty alleviation and considers companies with this aim to have concern for society according to the qur’an and sunnah. in other words, islam calls for socially responsible business (azid et al., 2007). islam views that entrepreneurs have the right to own personal property and econo mic resources, earn profits, expand jobs, increase investment, and increase prosperity (ahmed, islam, & hasan, 2012). however, it is essential to note that the concept of ownership is not absolute in this system because humans are caliphs, and resources are given by god to individuals, so their job is to use them according to allah's guidance. in other words, the concepts and functions of property are transformed by the provision of moral and legal filters and instill in people's minds and hearts the idea t hat all in its form physical and human, machine power and brainpower property is a belief (trust), and thus, property rights are subject to moral constraints and are used as a means to fulfill ethical goals maqasid al-syariah is the goal of islam (ahmed et al., 2012). omran and ramdony (2015) suggest that from the perspective of corporate social responsibility, the theory that is widely used as a basis for research in the field of icsr disclosure is the theory of stakeholders. stakeholders are not only those whose relationships are explicitly stated in the contract but also implicitly related to the company's activities. this implicit contract is the essence of sharia. when humans were appointed caliphs, then they had an implicit contract with god in every activity. there are obligations and responsibilities that every human being carries to realize his obedience to god. failure to achieve this means he has betrayed and will feel the consequences in this world and the hereafter (iqbal & mirakhor, 2004) . budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 259 social responsibility in islam siwar and hossain (2009) have the view that the islamic world begins with the concept of 'oneness of god', which dominates heaven and earth. islam represents itself not only as a religion but also as a complete code of life. the unity of god, namely tawhid, means that everything is under god's grace and everything is under his great will; for example, humans are users of god's creation, therefore obeying islamic law is an obligation (choudhury & hoque, 2006; and williams & zinkin, 2010). in csr, it is claimed that religion plays a vital role in the development of values and personal behavior, which affects the business area (williams & zinkin , 2010). according to farook et al. (2011), icsr originates from the qur'an principles. the three main basic principles of the icsr are the representative of humankind on the earth, the divine responsibility, and humankind's obligation to command good and forbid evil. therefore, these core principles form the basis of individual and corp orate social responsibility. based on this, the balance of behavioral responsibility and piety comes from recognizing that humans have two missions that must be accomplished: the first mission as the servant of allah, and the second, the mission as the re presentative of allah. in the first relationship, man is responsible to god as his servant, while in the second relationship, he is responsible for his relationship with god's creation. islam needs a balance, which means doing something proportionately and avoiding extreme things (williams & zinkin, 2010). the islamic perspective on social responsibility is that the activities carried out must help individuals or communities improve their living conditions or their environment or better comply with religious rules and norms (aaoifi, 2010). islam provides guidance to its followers in all aspects of life based on the qur'an and hadith. responsibility in business is not just financial gain, but social and economic justice (shukor, 2016). the qur'an always links success in business and economic growth, which is influenced by entrepreneurs' morale in running a business (yusuf, 2017). based on this, it shows that the concept of social responsibility and environmental preservation has long existed in islam, along with the presence of islam brought by the prophet muhammad. hypotheses development the concept of csr in islamic economics is based on the qur'an perspective that humans are believed to be caliphs on earth. as a caliph, it is explained that humans have the responsibility to care for all of allah's creation (kurniawan & yaya, 2017). al -quran surah al-a'raf verse 74 commands humans as caliphs on earth to protect all of allah's creation. islam regulates relationships with fellow humans and relationships with the natural surroundings. csr does not just mean it is an obligation for companies that are engaged in manufacturing and mining. companies engaged in finance like banking are no exception; islamic banks also have the same responsibility. according to hannifa (2002), islamic banking should implement csr better than conventional banks because of the budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 260 measure of accountability islamic banks are not only for stakeholders but also to allah swt as the owner of all that is in the world ( kurniawati & yaya, 2017). previous research in icsr several studies have examined the level of icsr disclosure by islamic banks using disclosure indexing techniques (mallin, farag, & ow-yong, 2014; rahman & bukair, 2013; farook et al., 2011; haniffa & hudaib, 2007; maali et al., 2006; othman et al. 2010; hassan & harahap, 2010). maali et al. (2006) investigated the extent to which the social activities expressed by 29 islamic banks in the gulf cooperation council (gcc) countries by comparing the social disclosures carried out by isl amic banks with those of the public. the community's social practices were then used as benchmarks for social reporting of islamic banks and compared with annual reports with content analysis techniques. they found that islamic banks' social disclosure practices were far below the benchmark for disclosure based on sharia’s principles. haniffa and hudaib (2007) examined ethical identity based on islamic values in seven islamic banks in gcc countries in the bank's annual report. they designed ideal ethical disclosure standards based on five features that distinguish conventional islamic banks using content analysis in annual reports to determine the extent of icsr disclosures. the results showed a significant gap and concluded that in order for islamic banks to remain competitive, they must communicate more effectively to improve their image and reputation in society. rehman and mangla (2010) studied the icsr disclosure level by bank islam malaysia berhad (bimb) using a longitudinal case research approach from 1992 to 2005. the icsr disclosure index developed consisted of nine themes: restrictions on supervision, illegal transactions, zakat, qard funds, community involvement, employees, environment, product/service contributions, and ssb. his research results revealed that the highest score was the disclosure of ssb. bimb did not provide information in any form relating to the themes of restrictive supervision, illegal transactions, and the environment. overall, the volume and quality of icsr disclosures increased over the 14-year study period. hassan and harahap (2010) conducted a study focused on disclosing social activities in seven islamic banks' annual reports in indonesia. they uncovered that the issue of social responsibility was not the primary concern of most islamic banks when viewed from the low index of social disclosure of large islamic banks in indonesia. the study concluded that islamic banks paid less attention to the disclosure of their social activities. farook et al. (2011) provided a basis for icsr disclosure in islamic banks and investigated the extent of social responsibility disclosure in 47 islamic banks' annual reports in 14 countries. this study empirically analyzed the disclosure level based on the icsr benchmark derived from maali et al . (2006) disclosure index. this study found significant differences in icsr disclosure among these islamic banks and concluded that islamic banks must establish ssb. aribi and gao (2012) analyzed icsr narrative disclosure in 21 ifis operating in gcc countries to examine islam's influence and disclosure of icsr. they uncovered that the icsr disclosure in the ssb report was very small compared to the budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 261 information on zakat, interest-free loans, and donations made in the bank's annual report. rahman and bukair (2013) inspected the effect of ssb and its characteristics on icsr disclosure level in 53 islamic banks operating in the gcc in 2008, with a disclosure index developed from an islamic perspective. the results exhibited that there was an increase in the icsr information disclosed in the annual report. besides, using multiple regression analysis found that ssb characteristics had a significant positive effect on icsr disclosure. it showed that the characteristics of ssb are an essential factor in determining the level of icsr disclosure. platonova, asutay, dixon, and mohammad (2018) scrutinized the relationship between social responsibility and financial performance for islamic banks in gcc countries during the 2000-2014 period with data related to social responsibility through an analysis of annual disclosure reports. this study's findings indicated a significant positive relationship between icsr disclosure and islamic bank financial performance in gcc countries. mallin et al. (2014) examined the relationship between icsr disclosure and islamic bank financial performance. this study used the icsr disclosure index, including ten dimensions in 90 islamic banks in 13 countries. the disclosure index revealed that these islamic banks were involved in various social activities. this study's results signified the order of the disclosure index scores on the commitment to vision and mission, the board of commissioners and top management, and the dimensions of financial products/services, while very little attention was paid to the environmental dimension. icg and icsr disclosures stakeholder theory puts forward that a good icg requires responsibility and attention to all parties' wishes and ensures company accountability to all stakeholders ( el-halaby & husseney, 2015). clear relevance exists in the conception of icg and stakeholders who view business as a complex and interconnected network that contributes to corporate value (jamali, 2008). icg and social disclosure rely on the same source's strengths: transparency, accountability, and honesty (van den berghe & louche, 2005). marisglia and falautano (2005) explained that icg and icsr disclosure would make the company progress, which would attract the public's trust. icsr disclosure maximizes trust and maintains good relations with stakeholders (aguilera, rupp, williams, & ganapathi, 2007). the results of the above research indicated a positive influence between icg and the disclosure of icsr. previous studies relevant to these findings are musibah and alfattani (2014), who found that the implementation of icg would affect the implementation of corporate social responsibility. adiertanto and chariri (2012) exposed that icg had a positive effect on csr. other relevant studies revealing a positive influence on icg on icsr are othman et al. (2009); khan, muttakin, and siddiqui (2012); giannarakis (2014). based on this explanation, the following research hypothesis was developed: h1: icg has a positive effect on icsr disclosure. budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 262 icg and productivity icg is unique governance in ibs, as it must also ensure all operations adhere to ethics and morality as outlined by islam (choudhury & hoque, 2006). this uniqueness makes it possible to achieve a competitive advantage with high performance, and this uniqueness lies in the role of ssb (farook et al., 2011). mollah and zaman (2015) found the role and influence of ssb in increasing financial performance in ibs. research on the influence of icg on bank performance can be found in several previous studies. these studies include dalwai, chugh, prasad and mohamadi (2014), who revealed evidence that icg could increase company competitiveness and led to good performance. muttakin and ullah (2012) discovered that the number of boards of directors positively affected performance. hoque, i slam and ahmed (2012) uncovered that the number of boards of directors and the number of audit committee meetings positively influenced performance. hussain (2009) exposed that there was an influence between the efficient icg structure on financial performance. rehman and mangla (2010) found an effect of icg on financial performance in conventional banks and ibs. other studies encompass ado, shafie, and goni (2017): there was a positive influence between icg and financial performance, hamza (2013): the ind ependence of the ssb is the main component of the icg structure that is efficient and beneficial to the ibs industry in terms of effectiveness and credibility, quttainah (2012): icg positively impacted financial performance and managerial behavior, al-tamimi (2012): there was a positive effect of icg on financial performance in ibs, and yaghoobnezhad, nikoomaram, and salteh (2012): quality and profits were better after implementing strict icg. based on this explanation, the following research hypothesis was developed: h2: icg has a positive effect on productivity. productivity and icsr disclosure haniffa and cooke (2005) stated that companies that generated profits would provide more information about icsr disclosure. they explained that the positive in fluence between profitability and the level of icsr disclosure was due to the freedom and flexibility of management to publishing more icsr disclosure initiatives. tagesson, blank, brobeg, and collin (2009) found that if a company made a profit, there was a positive effect on the level of social disclosure because the company could pay the cost of social disclosure. siregar and bachtiar (2010) disclosed that profitable companies devoted more financial resources to social initiatives. giannarakis (2014) unco vered that companies that generated profits tended to disclose more information than less profitable companies. janggu et al. (2007) argued that companies with a higher profitability level tended to disclose more information than companies with a lower profitability level. other relevant studies to the above findings are othman et al. (2009), giannarakis (2014), and budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 263 ahmed et al. (2012). in connection with the above explanation that companies with good performance or high productivity could carry out social responsibility well, the following research hypothesis could be developed: h3: the productivity of ibs has a positive effect on the disclosure of icsr. mediation of productivity the inconsistency of research results on the effect of icg on icsr discl osure is a research gap that requires further research by including intermediate variables as a solution (wu & zumbo, 2007). intermediary variables can be in the form of mediation or moderation (mackinnon, 2012). based on this, this study included a mediating variable of productivity in the influence of icg on icsr disclosure. the use of productivity performance as a mediating variable is based on the results of previous studies. siregar and bachtiar (2010) found that a profitable company would devote more financial resources to social initiatives, seen from corporate social disclosures. giannarakis (2014) revealed that companies that generated profits tended to provide more icsr disclosures than less profitable companies. janggu et al. (2007) and hossain (2012) exposed that islamic business institutions with higher profits would affect social responsibility disclosure greater than those with small profits. xiaowen (2012) exhibited that companies with good performance chose to disclose more information to distinguish them from companies that performed poorly. the results of these studies implicitly implied the existence of good performance for broader icsr disclosures. regarding this, it could be assumed that productivity, which is part of the performance (widagdo & ika, 2009), mediated the effect of icg on icsr disclosure. based on this explanation, the following hypothesis was developed: h4: productivity mediates the effect of icg on icsr disclosure. theoretical framework based on the literature review and hypothesis development, this research model is displayed in figure 1. h4+ h2+ h3+ h1+ icg icsr disclosure productivity performance size size figure 1 theoretical framework budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 264 research method population and samples this research population was ibs in indonesia, consisting of islamic commercial banks (icb) and islamic public finance banks. according to the 2020 sharia banking statistics, the number of icb was 12, and islamic public finance banks were 165; thus, this study's population was 177. from the existing population, only icb provided complete and easy to obtain information, so that the sample of this research was 12 icbs. icbs have not been 12 years old, and the observations were from its establishment until 2019. observations for 12 years until 2019 were to strengthen the generalizability of research results. the observation results could be obtained by 121 observations (unbalance). definition of variables the dependent variable was the level of icsr disclosure. the operationalization of the icsr disclosure variable was by compiling disclosure indicators and items. these indicators and disclosure items used indicators and previous research items (mali et al., 2006; haniffa and hudaib, 2007; hassan and harahap, 2010; othman and thani, 2010; yusuf, 2017), consisting of eight indicators and 75 disclosure items. measurement of the icsr disclosure variable employed a dichotomous scoring with a score of 1 if disclosed and 0 if not disclosed. then, from the scores made, a disclosure index was constructed, as done by haniffa and cooke (2002), haniffa and hudaib (2007), and hassan and harahap (2010). the formula is as follows: xijt icsr disclosure index (di-icsrjt) = ------------ n where: di-icsrjt = icsr disclosure index for dimension j and indicator t xijt = variable x from 1 to n for dimension j and period t, 1 if disclosed and 0 if not n = number of variables/statement and xij = 1 if ith item is not disclosed, that 0, ij < 1. the icg variable was measured based on the composite predicate scale of the icg selfassessment results, as asrori (2014) conducted, which consisted of eleven dimensions: (1). implementation of duties and responsibilities of the board of commissioners, (2). implementation of duties and responsibilities of the board of directors, (3). completeness and implementati on of committee duties, (4). implementation of duties and responsibilities of the ssb, (5). implementation of sharia principles in the activities of raising funds and distributing funds and services, (6). handling of conflicts of interest, (7). implementation of the bank's compliance function, (8). implementation of the internal audit function, (9). application of the external audit function, (10). the budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 265 maximum limit for distribution of funds, and (11). transparency of financial and nonfinancial conditions, gcg implementation reports and internal reporting. the table below shows the parameters for the self -assessment set by bank indonesia. table 2 parameter for self-assessment composite value composite predicate composite predicate scale compos i te val ue < 1.5 very good 5 1.5 ≤ compos i te val ue < 2.5 good 4 2.5 ≤ compos i te val ue < 3.5 good enough 3 3.5 ≤ compos i te val ue < 4.5 not good 2 4.5 ≤ compos i te val ue < 5 very not good 1 the mediation variable used was productivity. productivity was measured by total operating income divided by total assets. this ratio measured the company's ability to generate income with its assets. this high-value ratio indicates high productivity by the bank in utilizing its assets (widagdo & ika, 2009). the control variable used was bank size. bank size was calculated by the natural logarithm of total assets (al matari, al swidi, & hanim bt fadzil, 2014). analysis method a descriptive statistical test was utilized to describe the variables in this study briefly. furthermore, classical assumpti on testing and gradual regression testing were to test the effect of mediating productivity performance (baron & kenny, 1986). the models are: di-icsrit : a0 + a1(cps-icg)1it + eit productivity : b0 + b1(cps-icg)1it + b2(lnsize)2it + eit di-icsrit : c0 + c1(prod)1it + c2(lnsize)2it + eit di-icsrit : d0 + d1(cps-icg)1it + d2(prod)2it + d3(lnsize)3it + eit where: α0 : constant cps-icg : composite predicate scale of icg prod : productivity di-icsr : disclosure indexes of icsr e : error result and discussion table 3 explains that the average disclosure index for the icsr disclosure variable was 81.607, with a standard deviation of 9.557. it indicated that the value had a far deviation from the average range. it was supported by the value of the variance coefficient of 91.344, which signified that the variation in the icsr disclosure index value in ibs in indonesia experienced a large gap. for cps-icg, the average value of the selfassessment predicate scale was 4.20, with a standard deviation of 0.586. it showed that budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 266 the icg variable did not deviate far from the average range; this was confirmed by the coefficient of variance of 0.344, indicating that the icg for ibs in indonesia was almost the same. for the variable productivity, the average value was 0.1669, with a standard deviation of 0.099; this denoted that the standard deviation was far from the range of the mean. it was proven by the variance coefficient value of 0.010, suggesting that the variation in the productivity value at ibs in indonesia was almost the same. finally, for the lnsize control variable, the average value was 29.718, with a standard deviatio n of 1.301. it signaled that the size of ibs in indonesia was almost identical; the coefficient of variance of 1.694 verified this. table 3 descriptive statistical test results n minimum maximum mean std. deviation variance di-icsr 121 45.333 95.310 81.607 9.557 91.344 cps-icg 121 3 5 4.20 .586 .344 producti vi ty 121 .047 .502 .1669 .099 .010 lnsi ze 121 26.851 32.263 29.718 1.301 1.694 henceforth, the classical assumption test was carried out, consisting of normality, multicollinearity, and heteroscedasticity. in this study, the autocorrelation test was not conducted because it was panel data (verbeek, 2004). all results met the requirements for regression testing on all hypotheses. table 4 summary of h1 testing variable coefficient t-stat sig. cps-icg f adj us ted r 2 3.92913 2.70888 73.3803 0.55017 0.0077 * 0.0000 * table 4 presents the statistical results that a significant level of cps-icg 5% affected icsr disclosure, with a determination coefficient of 0.55017. it signified t hat the independent variable cps-icg could explain the dependent variable of icsr disclosure by 55%, with a positive coefficient of 3.92913. thus, statistically, hypothesis one (h1) was accepted. table 5 summary of h2 testing variable coefficient t-stat sig. cps-icg lnsi ze f adj us ted r 2 1.124906 0.017247 1.528922 2.350371 3.036741 0.232831 0.0089 * 0.0204 * 0.0018 * table 5 displays the results that statistically, cps-icg influenced productivity at the 5% significance level, likewise for ln size with a de termination coefficient of 0.232831. it denoted that cps-icg and ln size could explain the productivity variable by 23.28% and with a positive coefficient variable, amounting to 0.1.528922 and 2. 350371. hence, the second hypothesis (h2) was accepted. budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 267 table 6 summary of h3 testing variable coefficient t-stat sig. producti vi ty lnsi ze f adj us ted r 2 7.205536 5.118133 1.104702 10.27201 52.99392 0.424257 0.0153 * 0.0000 * 0.0000 * table 6 shows that it was statistically significant at the 5% level that productivity and lnsize impacted the icsr disclosure, with a determination coefficient of 0.424257. it indicated that both could explain the dependent variable of icsr disclosure by 42.42% and with positive coefficients 7.205536 and 5.18133. there fore, the third hypothesis (h3) was accepted. table 7 summary of h4 testing variable coefficient t-stat sig. cps-icg producti vi ty lnsi ze f adj us ted r 2 0.227760 7.383172 5.156995 0.192702 1.116306 9.560254 35.05330 0.259849 0.8475 0.0266 * 0.0000 * 0.0000 * table 7 explains that the productivity variable did not affect di -icsr after controlling for the effect of the cps-icg variable on di-icsr, with a regression coefficient of 0.227760. the coefficient of a direct influence of the cps-icg variable on di-icsr was 3.92913. however, after the mediating variable productivity was controlled, the relationship between the two dropped to 0.227760 and was not significant; thus, full mediation occurred (ghozali, 2011). from the results of this statistical test, hypothesis h4 was accepted. it suggested that productivity performance mediated the effect of cps-icg on di-icsr. the control variable was significant below 0.05 and produced a regression coefficient of 5.156995. icg and icsr disclosures there was a positive effect of cps-icg on icsr disclosure. these results support previous research (marisglia & falautano, 2005; maali et al., 2006; musibah & alfattani, 2014; othman et al., 2009; khan et al., 2012; giannarakis, 2014; malik & nadeem, 2014). the high icg composite predicate scale describes the good performance of icg or the principles of corporate governance well implemented in ibs in indonesia. it means that every icg structure in ibs was carried out with the principles of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness. the good performance of icg affected the icsr of sharia banks so that the annual report as a media for reporting to stakeholders provided many reports on social activities carried out in accordance with sharia values and regulations. the high level of social awareness is since ibs not only function as profit-oriented institutions but also carry out social functions. therefore, ibs as financial intermediaries are in a unique position in society to dri ve activity within them and among their clients and customers. budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 268 these results reinforce the stakeholder theory developed by freeman (1984), where the theory needs to emphasize the importance of investing in relationships with those who have an interest in the company, and the stability of this relationship depends on the willingness to share. the leading theory influencing corporate governance development is the stakeholder theory, which considers the broader environmental group of constituents (mallin et al., 2014). these results also support stakeholders' theory in an islamic perspective, where responsibility is not only from the horizontal dimension but also from the vertical; this is evidenced by the formation of a high index of religiousspiritual disclosure in ibs in indonesia. in the islamic perspective, social responsibility, the activities carried out must help individuals or communities to improve their living conditions or environment and better comply with religious rules and norms. icg and productivity the result of testing the second hypothesis was accepted. the larger the icg composite predicate scale showed a good productivity performance in ibs in indonesia. this finding strengthens the results of previous research, namely faozan (2013), whi ch stated that icg in ibs is a management system designed to improve bank performance, protect stakeholders' interests, and increase compliance with the law and generally accepted ethical values. this result is also relevant to previous research (dalwai et al., 2014; muttakin & ullah, 2012; hoque et al., 2012; hussain, 2009; rehman & mangla, 2010; hamza, 2013; quttainah, 2012) in the islamic concept, these findings explain the relationship associated with the form of cooperation between management and stakeholders. the form of the relationship that underlies the existence of this relationship arises from the basic concept of amanah. the essence that happens to both parties is that they jointly carry out the mandate of ownership, which allah entrusts as a fo rm of human function as khalifatullah fill ardh (triyuwono, 1997). as a party whom allah swt trusts to hold this mandate, he will carry out his duties with full loyalty and commitment to providing the best performance. for the control variable in this hypothesis, bank size as proxied by lnasset had a positive effect on performance. this study explained that the total assets owned by ibs had an impact on increasing their productivity. this finding also elucidated that higher ibs income would increase opportunities to maximize profits and positively impacted increasing productivity and increasing opportunities to diversify new sources of income so that productivity was high. productivity and icsr disclosure the result of testing the third hypothesis above was acceptable. the greater the productivity of ibs, the greater the icsr disclosure index is. these results are consistent with previous research: tagesson et al. (2009), siregar and bachtiar (2010), janggu et al. (2007), othman et al. (2009), giannarakis (2014), and ahmed et al. (2012). social and environmental responsibility activities are used for the purpose of islamic philosophy to budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 269 provide services to the community in accordance with sharia principles. these findings also showed that icg was committed to their principles, which were implemented in their responsibility and compliance with government regulations and islamic ethical values based on the qur’an and hadith. ibs, which are developed in the spirit of islamic values, place the istiqomah principle as the basis for its management. istiqomah means consistent; the management of ibs can control themselves, manage emotions effectively, and stick to commitments even in stressful situations. however, the bank's performance remains committed to its so cial obligations. by being committed to social responsibility, the ibs expects financial strength in the long run. social responsibility is used to attract public sympathy by building a positive image that aims to increase profits because it is one of the determining factors for the operational sustainability of ibs. the control variable bank size positively affected icsr disclosure. it explained that the company's size occurred because of the large number of branch offices spread throughout indonesia. many branch offices require each of them to carry out social and environmental activities around their respective branches. so that accumulatively, there were many social and environmental activities carried out by ibs, which was reflected in the extent of the icsr's disclosure. mediation of productivity based on the regression results, icg positively influenced icsr disclosure, icg had a positive effect on bank productivity, and bank productivity positively impacted icsr disclosure. it fulfilled the require ments for a mediation model (ghozali, 2011). nevertheless, after productivity controlled the relationship between icg and icsr disclosure, icg did not affect icsr disclosure; thus, full mediation occurred. the full mediation by the productivity variable on the influence of icg on the icsr disclosure showed that to be able to carry out social activities, it is essential to have financial capital obtained from high productivity. based on this explanation, ibs, as an implementation of the icg concept, which h as a responsibility to a broader range of stakeholders, must fulfill social functions. social responsibility is an obligation that cannot be ignored in holding ibs. however, based on these findings, ibs must have good financial capabilities to carry out so cial functions. this good financial capability can only be obtained if ibs have good productivity. thus, good productivity is an absolute requirement that must be fulfilled to carry out social functions, and the implementation of good social functions will be reflected in the high index of icsr disclosure. conclusion this study has proven that icg affected icsr disclosure. ibs in indonesia focuses on a wide range of stakeholders, including attention to social and environmental activities. budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 270 the efficient and effective icg structure and process were reflected in the high icg selfassessment score. it was realized because management was committed to providing the best results for stakeholders with good productivity. this study has also verified that the productivity of ibs influenced the disclosure of icsr. the achievement of productivity made it possible to carry out social and environmental responsibility. bank productivity fully mediated the influence of icg on icsr disclosure. thus, bank productivity is an essential prerequisite for implementing social and environmental responsibility. this study contributes: a) as input on a comprehensive assessment of islamic banking performance, not only from financial performance parameters but also from social performance, b) as comprehensive guidelines of sharia banking performance assessment in indonesia in the form of icsr disclosure indicators, and c) that the development of a new productivity model as a mediation for the influence of icg on icsr disclosure will be beneficial for the development of accounting science and stakeholder theory in islamic concepts. this study has several limitations, and it is hoped that it can be improved in future studies. this study's limitations are: first, this study used the icg v ariable and the icsr disclosure, but the researcher did not discuss the quality of disclosure. second, this study did not test the reliability of the icsr disclosure. the author provides suggestions for further research to consider the quality of disclosure: completeness, accuracy, and reliability to produce better research findings. the next suggestion for further research is that it is necessary to test the icsr disclosure's reliability. references abu-tapanjeh, a. m. (2009). corporate governance from the islamic perspective: a comparative analysis with oecd principles. critical perspectives on accounting, 20(5), 556–567. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004 accounting auditing organization for islamic financial institution (aaoifi). (2010). corporate social responsibility conduct and disclosure for islamic financial institutions (governance standard no.7). bahrain. retrieved from https://aaoifi.com/?lang=en adiertanto, c. p., & chariri, a. (2013). analisis pengaruh islamic corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility (studi kasus pada bank syariah di asia). diponegoro journal of accounting, 2(1), 168-182. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/2292 ado, a.b., shafie, r.b. & goni, k. (2017). corporate governance as a mechanism for measuring financial performance of banks in nigeria. journal of finance, accounting and management 8(1), 1-19. aguilera, r. v., rupp, d. e., williams, c. a., & ganapathi, j. (2007). putting the s back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social change in organizations. academy of management review, 32(3), 836–863. https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275678 ahmed, s. u., islam, z., & hasan, i. (2012). corporate social responsibility and financial performance linkage evidence from the banking sector of bangladesh. journal of organizational management, 1(1), 14–21. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004 https://aaoifi.com/?lang=en https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/2292 https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275678 budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 271 al matari, e.m., al swidi, a.k., & hanim bt fadzil, f. (2014). the moderating effect of board diversity on the relationship between executive committee characteristics and firm performance in oman: empirical study. asian social science 10(12), 6-20. https://doi.org/10.5539/ass.v10n12p6 al-tamimi, h.a.h. (2012). the effects of corporate governance on performance and financial distress. journal of financial regulation and compliance, 20(2), 169-181. https://doi.org/10.1108/13581981211218315 aribi, z. a., & gao, s. s. (2011). narrative disclosure of corporate social responsibility in islamic financial institutions. managerial auditing journal, 27(2), 199–222. https://doi.org/10.1108/02686901211189862 asrori. (2014). implimentasi islamic corporate governance dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. jurnal dinamika akuntansi 6(1), 95-102. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/3249 azid, t., asutay, m., & burki, u. (2007). theory of the firm, management and stakeholders: an islamic perspective. islamic economic studies, 15(1), 1-30. retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3159935 baron, r.m. & kenny, d.a. (1986). the moderator mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. journal of personality and sosial psychology 51(6), 1173-1182. https://doi.org/10.1037//00223514.51.6.1173 bayoud, n.s., kavanagh, m., & slaughter, g. (2012). factors influencing levels of corporate social responsibility disclosure by libyan firms: a mixed study. international journal of economics and finance 4(4), 13-29. https://doi.org/10.5539/ijef.v4n4p13 caroll, b.c., & buchholtz, a.k. (2009). business & society: ethics and stakeholder management, 7th edition. south-western. chapra, m. u., & ahmed, h. (2002). corporate governance in islamic financial institutions. islamic development bank; islamic research and training institute. retrieved from https://irti.org/ choudhury, m. a., & hoque, m. z. (2006). corporate governance in islamic perspective. corporate governance: an international review, 6(2), 116 128. retrieved from https://research.monash.edu/en/publications/corporate-governance-in-islamicperspective dalwai, t., chugh g., prasad s., & mohamadi, s.s. (2014). can an effective corporate governance of islamic banks enhance financial inclusion in the sultanate of oman?. international journal of humanities and sosial sciences (ijhss). conference edition, 61-74. dusuki, a.w., & abdullah, n. i. (2007). maqasid al-shari'ah, maslahah and corporate social responsibility. the american journal of islamic social sciences 24(1), 25-45. retrieved from https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/415 elasrag, h. (2015). corporate social responsibility: an islamic perspective. munich personal repec archive (mpra) paper no. 67537. retrieved from https://mpra.ub.unimuenchen.de/id/eprint/67537 el-halaby, s., & husseney, k. (2015). the determinants of social accountability disclosure: evidence from islamic banks around the world. international journal of business 20(3), 1-29. retrieved from http://www.craig.csufresno.edu/ijb/volumes/volume%2020/v203-2.pdf ernst, e., & young, y. (2016). world islamic banking competitiveness report. new york: ernst & young global limited. retrieved from https://ceif.iba.edu.pk/pdf/eyworldislamicbankingcompetitivenessreport2016.pdf https://doi.org/10.5539/ass.v10n12p6 https://doi.org/10.1108/13581981211218315 https://doi.org/10.1108/02686901211189862 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/3249 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3159935 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.5539/ijef.v4n4p13 https://irti.org/ https://research.monash.edu/en/publications/corporate-governance-in-islamic-perspective https://research.monash.edu/en/publications/corporate-governance-in-islamic-perspective https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/415 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/67537 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/67537 http://www.craig.csufresno.edu/ijb/volumes/volume%2020/v203-2.pdf https://ceif.iba.edu.pk/pdf/ey-worldislamicbankingcompetitivenessreport2016.pdf https://ceif.iba.edu.pk/pdf/ey-worldislamicbankingcompetitivenessreport2016.pdf budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 272 faozan, a. (2013). implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. jurnal ekonomi islam 7(1), 1-14. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1 farook, s., hasan, k.m., & lanis, r. (2011). determinant of corporate social responsibility disclosure: the case of islamic banks. ssrn electronic journal, may(2), 1-20. retrieved from https://doi.org/10.2139/ssrn.1828624 fontaine, c., haarman, a., & schmid, s. (2006). the stakeholders theory. retrieved from https://www.coursehero.com/file/p7iamfk/fontaine-c-haarman-a-schmid-s2006-the-stakeholder-theory-available-at/ freeman, r. e. (1984). strategic management: a stakeholder approach. boston: pitman ghozali, i. (2011). aplikasi analisis multivariate dengan program spss. cetakan keempat. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. giannarakis. (2014). corporate governance and financial characteristic effects on the extent of corporate sosial responsibility disclosure. social responsibility journal 10(4), 569-590. https://doi.org/10.1108/srj-02-2013-0008 hamza, h. (2013). sharia governance in islamic banks: effectiveness and supervision model. international journal of islamic and middle eastern finance and management 6(3), 226-237. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0021 haniffa, r. (2002). social reporting disclosure-an islamic perspective. indonesian management & accounting research 1(2), 128-146. http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3771 haniffa, r., & hudaib, m. (2007). exploring the ethical identity of islamic banks via communication in annual reports. journal of business ethics 76(1), 97-116. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5 haniffa, r.m., & t.e. cooke. (2002). culture, corporate governance and disclosure in malaysian corporations. abacus 38(3), 317-349. https://doi.org/10.1111/14676281.00112 hasan, z. (2009). corporate governance: western and islamic perspectives. international review of business research papers 5(1), 277-293. retrieved from https://www.academia.edu/download/34392043/23.zulkipli.pdf hassan, a., & harahap, s.s. (2010). exploring corporate social responsibility disclosure: the case of islamic banks. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 3(3), 203–227. https://doi.org/10.1108/17538391011072417 hoque, m.z., islam, m.r., & ahmed. (2012). corporate governance and bank performance: case in bangladesh. social science research network, 1-37. retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2208903 hossain, m. s. (2012). profitability attributes and the level of disclosure: a study on listed pharmaceutical companies of bangladesh. abc journal of advanced research, 1(1), 815. https://doi.org/10.18034/abcjar.v1i1.1 hussain, a.h. (2009). corporate governance structure efficiency and bank performance in saudi arabia. dissertation. university of phoenix. iqbal, z., & mirakhor, a. (2004). stakeholders model of governance in islamic economic system. islamic economic studies 11(2), 43-64. retrieved from https://mpra.ub.unimuenchen.de/56027/1/mpra_paper_56027.pdf jamali, d. (2008). a stakeholders approach to corporate sosial responsibility: a fresh perspective into theory and practice. journal of business ethics 82(1), 213-231. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9572-4 janggu, t., joseph, c., & madi, n. (2007). the current state of corporate social responsibility among industrial companies in malaysia. social responsibility journal 3(3), 9-18. https://doi.org/10.1108/17471110710835536 https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1 https://doi.org/10.2139/ssrn.1828624 https://www.coursehero.com/file/p7iamfk/fontaine-c-haarman-a-schmid-s-2006-the-stakeholder-theory-available-at/ https://www.coursehero.com/file/p7iamfk/fontaine-c-haarman-a-schmid-s-2006-the-stakeholder-theory-available-at/ https://doi.org/10.1108/srj-02-2013-0008 https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0021 http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3771 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5 https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112 https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112 https://www.academia.edu/download/34392043/23.zulkipli.pdf https://doi.org/10.1108/17538391011072417 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2208903 https://doi.org/10.18034/abcjar.v1i1.1 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56027/1/mpra_paper_56027.pdf https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56027/1/mpra_paper_56027.pdf https://doi.org/10.1007/s10551-007-9572-4 https://doi.org/10.1108/17471110710835536 budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 273 khan, a., muttakin, m. b., & siddiqui, j. (2012). corporate governance and corporate social responsibility disclosures: evidence from an emerging economy. ssrn electronic journal, may(3), 1-20. https://doi.org/10.2139/ssrn.2050630 khurshid, m.a., al-aali, a., soliman, a.a., & amin, s.m. (2014). developing an islamic corporate social responsibility model (icsr). competitiveness review, 24(4), 258–274. https://doi.org/10.1108/cr-01-2013-0004 kurniawati, m., & yaya, r. (2017). pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan islamic social reporting. journal of accounting and investment, 18(2), 163-171. https://doi.org/10.18196/180280 lewis, m.k. (2005). islamic corporate governance. review of islamic economics, 9(1), 5-29. maali, b., casson, p., & napier, c. (2006). social reporting by islamic banks. abacus 42(2), 266-289. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00200.x mackinnon, d.p. (2012). introduction to statistical mediation analysis. new yor: routledge. malik, s., & nadeem, m. (2014). impact of corporate social responsibility on the financial performance of banks in pakistan. international letters of social and humanistic sciences 18(21), 9-19. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.21.9 mallin, c., farag, h., & ow -yong, k. (2014). corporate social responsibility and financial performance in islamic banks. journal of economic behavior & organization 1(3), 21–38. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.001 mansour, w., & bhatti, m.i. (2018). the new paradigm of islamic corporate governance. managerial finance, 44(5), 513–523. https://doi.org/10.1108/mf-01-2018-0043 marsiglia, e., & falautano, i. (2005). corporate social responsibility and sustainability challenges for a bancassurance company. the geneva papers on risk and insurance issues and practice, 30(3), 485–497. https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510040 mollah, s., & zaman, m. (2015). shari’ah supervision, corporate governance and performance: conventional vs. islamic banks. journal of banking & finance, 58, 418435. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030 musibah, a.s., & alfattani, w. (2014). the mediating effect of financial performance on the relationship between shariah supervisory board effectiveness, intellectual capital and corporate sosial responsibility, of islamic banks in gulf cooperation council countries. asian social science 10(17), 139-164. https://doi.org/10.5539/ass.v10n17p139 muttakin, m.b., & ullah, m.s. (2012). corporate governance and bank performance: evidence from bangladesh. corporate board: role, duties and composition 8(1), 62-68. https://doi.org/10.22495/cbv8i1art5 omran, m.a., & ramdony, d. (2015). theoretical perspectives on corporate social responsibility disclosure: a critical review. international journal of accounting and financial reporting 5(2), 38-55. https://doi.org/10.5296/ijafr.v5i2.8035 othman, r., & thani, a. m. (2010). islamic social reporting of listed companies in malaysia. international business dan economics research journal 9(4), 135-144. https://doi.org/10.19030/iber.v9i4.561 othman, r., thani, a.m., & ghani, e.k. (2009). determinants of islamic social reporting among top shariah-approved companies in bursa malaysia. research journal of international studıes, 12(12), 4-20. retrieved from https://www.researchgate.net/profile/rohana_othman/publication/228783690_d eterminants_of_islamic_social_reporting_among_top_shari'aapproved_companies_in_bursa_malaysia/links/5552c44e08aeaaff3bf00119.pdf platonova, e., asutay, m., dixon, r., & mohammad, s. (2016). the impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance: evidence from the gcc https://doi.org/10.2139/ssrn.2050630 https://doi.org/10.1108/cr-01-2013-0004 https://doi.org/10.18196/180280 https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00200.x https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.21.9 https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.001 https://doi.org/10.1108/mf-01-2018-0043 https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510040 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030 https://doi.org/10.5539/ass.v10n17p139 https://doi.org/10.22495/cbv8i1art5 https://doi.org/10.5296/ijafr.v5i2.8035 https://doi.org/10.19030/iber.v9i4.561 https://www.researchgate.net/profile/rohana_othman/publication/228783690_determinants_of_islamic_social_reporting_among_top_shari'a-approved_companies_in_bursa_malaysia/links/5552c44e08aeaaff3bf00119.pdf https://www.researchgate.net/profile/rohana_othman/publication/228783690_determinants_of_islamic_social_reporting_among_top_shari'a-approved_companies_in_bursa_malaysia/links/5552c44e08aeaaff3bf00119.pdf https://www.researchgate.net/profile/rohana_othman/publication/228783690_determinants_of_islamic_social_reporting_among_top_shari'a-approved_companies_in_bursa_malaysia/links/5552c44e08aeaaff3bf00119.pdf budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 274 islamic banking sector. journal of business ethics, 151(2), 451–471. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0 quttainah, m.a. (2012). four essays on the impact of shari’ah (islamic law) as an institutional governance mechanism on organizational performance and managerial behavior. dissertation. rensselaer polytechnic institute-troy. new york. rahman, a.a., & bukair, a.a. (2013). the influence of the shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by islamic banks of gulf co -operation council countries. asian journal of business and accounting 6(2), 65–104. retrieved from https://ajba.um.edu.my/article/view/2678 rehman, r., & mangla, i. (2010). corporate governance and performance of financial institutions in pakistan: a comparison between conventional and islamic banks in pakistan. the pakistan development review 49(4), 461–475. https://doi.org/10.30541/v49i4iipp.461-475 sairally, b.s. (2013). evaluating the corporate social performance of islamic financial institutions: an empirical study. international journal of islamic and middle eastern finance and management 6(3), 238-260. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0026 shukor, m.b.h. (2016). the impact of corporate governance and its consequences on csr disclosure: empirical evidence from islamic banks in gcc countries. dissertation. plymouth university. siregar, s.v., & bachtiar, y. (2010). corporate social reporting: empirical evidence from indonesia stock exchange. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 3(3), 241–252. https://doi.org/10.1108/17538391011072435 siwar, c., & hossain, t. (2009). an analysis of islamic csr concept and the opinions of malaysian managers. management of environmental quality, 20(3), 290-298. https://doi.org/10.1108/14777830910950685 tagesson, t., blank, v., broberg, p., & collin, s.-o. (2009). what explains the extent and content of social and environmental disclosures on corporate websites: a study of social and environmental reporting in swedish listed corporations. corporate social responsibility and environmental management, 16(6), 352–364. https://doi.org/10.1002/csr.194 tahir, s., & ghazali, a. (1992). readings in microeconomics: an islamic perspective. petaling jaya: longman. triyuwono, i. (1997). akuntansi syari 'ah dan koperasi mencari bentuk dalam bingkai metafora amanah. jurnal akuntansi dan auditing indonesia 1(1), 1-46. retrieved from https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/11033 van den berghe, l., & louche, c. (2005). the link between corporate governance and corporate social responsibility in insurance. the geneva papers on risk and insurance issues and practice, 30(3), 425–442. https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510034 verbeek, m. (2004). a guide to modern econometrics. 2nd edition. hoboken: john wiley & sons ltd. widagdo, a. k., & ika, s. r. (2009). the interest prohibition and financial performance of islamic banks: indonesian evidence. international business research 1(3), 98-105. https://doi.org/10.5539/ibr.v1n3p98 williams, g., & zinkin, j. (2009). islam and csr: a study of the compatibility between the tenets of islam and the un global compact. journal of business ethics, 91(4), 519–533. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0097-x wu, a. d., & zumbo, b. d. (2007). understanding and using mediators and moderators. social indicators research, 87(3), 367–392. https://doi.org/10.1007/s11205-007-9143-1 https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0 https://ajba.um.edu.my/article/view/2678 https://doi.org/10.30541/v49i4iipp.461-475 https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0026 https://doi.org/10.1108/17538391011072435 https://doi.org/10.1108/14777830910950685 https://doi.org/10.1002/csr.194 https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/11033 https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510034 https://doi.org/10.5539/ibr.v1n3p98 https://doi.org/10.1007/s10551-009-0097-x https://doi.org/10.1007/s11205-007-9143-1 budi the medi ati on rol e of producti vi ty i n the effect of is l ami c corporate governance … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 275 xiaowen, s. (2012). corporate characteristics and internal control information disclosure evidence from annual reports in 2009 of listed companies in shenzhen stock exchange. physics procedia, 25, 630–635. https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.03.136 yaghoobnezhad, a., nikoomaram, h., & salteh, h.m. (2012). the investigation of the relationship between corporate governance and earnings quality. african journal of business management 6(11), 3898-3912. retrieved from https://academicjournals.org/journal/ajbm yusuf, m.y. (2017). islamic corporate social responsibility (i-csr) lembaga keuangan syariah (teori dan praktek). jakarta: kencana. https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.03.136 https://academicjournals.org/journal/ajbm bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 40-55, januari 2005 issn: 1411-6227 40 pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap komunikasi dalam tim audit peni nugraheni email : peninugraheni@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research examines the effect of the public accountant firm (kap) culture in audit team communication. the samples used in this study is accountant publics ever or joining in audit team for certain duty with working experience between three up to five years in the kap audit division. the samples consist of 118 accountant publics from 50 kap in 8 cities at java island and bali. the proxies for kap culture are bureaucracy, inovatif and suportif culture. the result indicate that bureaucracy and suportif culture significantly influence the audit team communication. the result have implication to kap about how to create the right culture to support the success of audit team communication in resulting a quality audit opinion. key words: public accountant firm, culture, bureaucracy, inovatif, supportif, communication, audit team abstrak penelitian ini menguji efek dari kantor akuntan publik (kap) budaya dalam komunikasi tim audit. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntan publik yang pernah atau bergabung di tim audit untuk tugas tertentu dengan pengalaman kerja antara tiga hingga lima tahun di divisi audit kap. sampel terdiri dari 118 publik akuntan dari 50 kap di 8 kota di pulau jawa dan bali. proxy untuk budaya kap yang birokrasi, inovatif dan budaya supportif. hasilnya menunjukkan bahwa birokrasi dan budaya yang mendukung secara signifikan mempengaruhi komunikasi tim audit. hasilnya berimplikasi ke kap tentang cara membuat budaya yang tepat untuk mendukung keberhasilan komunikasi tim audit yang dihasilkan suatu opini audit kualitas. kata kunci: akuntan publik perusahaan, budaya, birokrasi, inovatif, supportif, komunikasi, tim audit peni nugraheni, pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap..... 41 pendahuluan dalam divisi pengauditan suatu kantor akuntan publik, suatu tim audit merupakan unit operasi dasar pekerjaan pengauditan. staf yang tergabung dalam tim audit bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditentukan oleh supervisor timnya dan saling bekerja sama untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang ditugaskan. kemampuan individual staf dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada rekan yang tergabung dalam timnya menjadi sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang lancar dan untuk menghasilkan opini audit yang berkualitas. komunikasi yang lancar diantara auditor dalam tim audit ikut dipengaruhi oleh kultur organisasi yang menjadi salah satu faktor penentu dalam mendorong keefektifan proses komunikasi dalam rangka menggabungkan berbagai informasi menjadi produk akhir, yaitu opini audit yang berkualitas. sebuah penelitian (rudolph & walker, 1980) telah menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara struktur tim audit dengan komunikasi antar staf dalam tim audit. penelitian lain (hood & koberg, 1991) menunjukkan pengaruh kultur kap terhadap kreativitas akuntan. dalam penelitian ini penulis mencoba mengemukakan kerangka berpikir mengenai kemungkinan komunikasi dalam tim audit dipengaruhi oleh kultur yang melekat dalam kantor akuntan publik. tujuannya adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh kultur kap terhadap komunikasi penyampaian informasi dalam tim audit. landasan teoritis dan hipotesis kultur organisasi attwood (1990) mendefinisikan kultur organisasi sebagai suatu sistem pertukaran nilai dan keyakinan yang diterapkan dalam berinteraksi antar individu, struktur dan sistem untuk menghasilkan norma yang dianut perusahaan. wallach (1983) membagi kultur organisasi dalam tiga kategori, birokratis (terstruktur, berjenjang dan teregulasi), inovatif (orientasi pada hasil, pengambil risiko) dan suportif (orientasi pada kepercayaan dan kekeluargaan). tabel 1 tipologi kultur wallach kultur birokratis kultur inovatif kultur suportif berjenjang prosedural terstruktur teratur teregulasi mapan, solid waspada berani mengambil risiko berorientasi pada hasil si kreatif menekan menstimulir menantang menghargai mudah dan suka bekerja sama berorientasi pada hubungan memberikan dorongan memasyarakat jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 40-55, januari 2005 42 berorientasi pada kekuasaan entrepreneurship menggerakkan memberikan kebebasan pribadi adil aman mempercayai tipe kultur dapat bervariasi tidak hanya antara departemen yang satu dengan yang departemen yang lain tetapi juga dalam level hirarki. level hirarki pada kantor akuntan publik terdiri dari partner, manager dan supervisor, dan senior dan yunior akuntan. masing-masing individu yang menduduki level hirarki tersebut diharapkan mempunyai karakter yang sesuai. penelitian yang dilakukan oleh cushing, loebecke, bamber and bylinksi dalam hood & koberg (1991) menyatakan bahwa kultur birokratis akan lebih mendominasi di level akuntan senior/yunior dan manager/supervisor dibandingkan dengan level partner karena mereka dihadapkan pada penugasan audit yang mengikuti aturan-aturan baku dan sistematis, dan dibawah pengawasan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. komunikasi pengertian komunikasi dalam suatu kelompok, menurut ivancevich & matteson (1987) adalah pengiriman informasi oleh salah seorang anggota kelompok kepada anggota yang yang lain dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. secara umum, komunikasi mempunyai tiga fungsi utama dalam suatu organisasi: pertama, mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa hal, kedua, sebagai sarana mengekspresikan perasaan emosional dan pemenuhan kebutuhan sosial, dan ketiga menyediakan informasi yang dibutuhkan anggota dan organisasi untuk membuat keputusan. profesi akuntan publik tak akan dapat dipisahkan dari proses komunikasi. akuntan publik selalu dituntut untuk melakukan komunikasi baik dengan klien maupun dengan karyawan profesional dan klerikan dalam perusahaan. beberapa penelitan bahkan telah menunjukan bahwa komunikasi mempunyai implikasi penting terhadap kepuasan kerja dan turnover akuntan (rhode, 1977). komunikasi yang terjalin di antara anggota tim audit menjadi aktivitas yang sangat fundamental untuk mencapai hasil akhir, yaitu opini audit yang berkualitas. kesuksesan kerja tim sangat dipengaruhi oleh komunikasi penyampaian informasi dalam tim audit. komunikasi terdiri dari empat variabel (rudolp & welker, 1980), yaitu: kecukupan informasi istilah informasi yang dimaksud dalam penelitian ini erat kaitannya dengan tugas audit. jadi variabel ini mengacu pada informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan. kecukupan informasi sebagai variabel komunikasi mengukur frekuensi dan kadar informasi yang dikomunikasikan peni nugraheni, pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap..... 43 dalam tim audit. bisa jadi salah seorang anggota tim audit menerima atau menyampaikan informasi melebihi atau bahkan kurang dari yang semestinya dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu penugasan. boundary spanning rudolp & welker (1980) mendefinisikan boundary spanning sebagai serangkaian aktivitas para anggota kelompok yang saling berinteraksi menyampaikan atau menerima informasi untuk tujuan pengambilan keputusan. kepuasan atas pengawasan proses pengawasan yang ditekankan dalam penelitian ini mencakup aktivitas pengkoordinasian anggota tim audit, seperti penyampaian instruksi penugasan, tujuan penugasan, saran-saran dan evaluasi terhadap rencana terdahulu maupun terhadap keputusan yang telah diambil. keakuratan informasi salah satu standar pelaksanaan auditing menyatakan bahwa bukti-bukti audit tidak hanya harus mencukupi, tetapi juga kompeten. bukti yang kompeten berarti juga informasi yang akurat, merupakan informasi yang dapat dipercaya, sah, obyektif dan relevan. secara umum, keakuratan informasi mencerminkan kualitas informasi yang disampaikan dalam tim audit. kategori kultur kap yang digunakan hood & koberg (1991) yaitu kultur birokratis, inovatif dan suportif mengacu pada tipologi yang mempunyai konstruk kultur yang dapat diukur. kultur birokratis cenderung membatasi kreativitas, sementara kreativitas akan muncul dalam suasana yang tidak mengikat atau membatasi kebebasan untuk berpikir dan menyatakan pikiran, kebebasan berkomunikasi dan mencipta (munandar, 1983:90). dengan demikian maka kultur birokratis ditengarai cenderung mengikat dan membatasi kebebasan berkomunikasi. kecenderungan inilah yang menjadi dasar hipotesis adanya hubungan antara 3 variabel kultur kantor akuntan publik dengan komunikasi dalam penelitian ini. gambar 1 menunjukkan model hubungan yang dimaksudkan ketika membangun hipotesis. h1: kultur birokratis kap mempengaruhi komunikasi dalam tim audit. h2: kultur inovatif kap mempengaruhi komunikasi dalam tim audit. h3: kultur suportif kap mempengaruhi komunikasi dalam tim audit. h4: kultur kap mempengaruhi komunikasi dalam tim audit. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 40-55, januari 2005 44 x 3 4 2 1 kultur birokratis (x1) kultur inovatif (x2) kultur suportif (x3) komunikasi dalam tim audit (y) x gambar 1. model hubungan hipotesis metode penelitian data dan sampel data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer. sampel yang digunakan adalah para akuntan publik yang sedang atau pernah tergabung dalam tim audit untuk suatu penugasan tertentu dengan pengalaman kerja tiga sampai lima tahun tergabung dalam divisi pengauditan suatu kantor akuntan publik. kantor akuntan publik yang dipilih sebagai sampel terdiri atas 50 kap yang tersebar di 8 kota di pulau jawa dan bali, baik yang berafiliasi dengan kap asing maupun kap lokal atau nasional, dengan perwakilan lima auditor dari masingmasing kap. kantor akuntan publik yang dipilih berdasarkan daftar kantor akuntan publik yang tercantum dalam buku direktori iai tahun 2001. tabel 2. daftar kantor akuntan publik yang dipilih sebagai sampel n o nama kap lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 drs. hadi sutanto & rekan (price waterhouse coopers) drs.thomas, trisno, hendang & rekan (summit int’l associated inc.) drs. prasetyo, utomo & rekan drs. kanto santoso, tony & rekan (agn international) drs. f.x. irwan tanamas & rekan (mgi-misnell group int’l) drs. hertanto & rekan (independent accountant int’l & stephen mclaren consultan pte, ltd) hans, tuanakotta, mustofa & rekan (deloitte touche tohmatsu) drs. amir abadi jusuf & rekan (rsm international) kanaka puradireja drs. djoko sutardjo (bkr international) jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta peni nugraheni, pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap..... 45 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 siddharta siddharta, harsono & rekan (kpmg international) hanadi, sarwoko, sandjaya & rekan (ernst & young int’l) m. isjwara & rekan wisnu b suwito & rekan (csi int’l network asscoiated with jpa int’l) safril nahar & rekan (macintyre strater international) rasin, ichwan & rekan ( alliot peirson international) a. rodi kartamulja, budiman & rekan gatot permadi & rekan heliantono & rekan doli, bambang & sudarmaji drs. andi, iskandar & rekan henry susanto & rekan hadori & rekan drs. kumalahadi drs. hadiono dra. sri suharni koesbandijah, beddy samsi & setiasih c.m tanady & rekan ilya avianti & rekan sanusi, supardi & soegiharto drs. mansur, suripto samid & rekan drs. zaenal ali gunawan & rekan haryono, adi & agus adi wirawan & rekan wiyoko suwandi & rekan soebandi & rekan supoyo, eddy & rekan drs. hariadi & rekan drs. made sudarma drs. soewardhono & rekan drs. tahrir hidayat irawati kusumadi drs. yulianti darsono dan budi santoso drs. rachmat wahyudi drs. bejo mulyadi drs.ketut muliartha rm & rekan drs. k. gunarsa & i.b. djagera jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta yogyakarta yogyakarta yogyakarta yogyakarta yogyakarta bandung bandung bandung bandung bandung bandung surabaya surabaya surabaya surabaya surabaya surabaya malang malang jember semarang semarang semarang semarang solo solo denpasar denpasar jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 40-55, januari 2005 46 50 drs. wayan sunasdyana denpasar teknik pengujian kualitas data pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebagai data primer untuk mengukur variabel independen (kultur kap) dan variabel dependen (komunikasi). variabel independen organizational culture index (oci) yang dikembangkan oleh wallach (1983) digunakan untuk mengukur kultur kap, yaitu birokratis, inovatif dan suportif sebagai variabel independen. responden diminta memilih salah satu dari empat skala likert (0, 1, 2, 3) untuk menilai 24 kata sifat yang sekiranya menggambarkan kap tempat ia bekerja. setiap karakteristik kultur yang ada diwakili oleh 8 kata sifat dan dari jawaban responden akan dijumlah untuk memperoleh gambaran tentang kultur kap yang bersangkutan. kata sifat yang sama sekali tidak menggambarkan kap tempat responden bekerja bernilai 0, kata sifat yang sedikit menggambarkan kap bernilai 1, kata sifat yang menggambarkan kap dengan cukup memadai bernilai 2 dan kata sifat yang benar-benar menggambarkan kap tempat responden bekerja bernilai 3. variabel dependen pada bagian kedua dari kuesioner, lima skala likert (1, 2, 3, 4, 5) yang diadopsi dari penelitian rudolph & walker (1980) digunakan untuk mengukur variabel dependen yang mencerminkan proses komunikasi dalam tim audit. semua jawaban diukur dalam nilai positif dengan kategori: nilai 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju). bagian ketiga berisi pertanyaan yang berhubungan dengan identitas diri responden secara umum, tanpa harus menyebutkan nama. pertanyaan yang diajukan mencakup umur, jenis kelamin, gelar tertinggi yang diperoleh, posisi di kap, pengalaman mengaudit dan jumlah staf yang bekerja pada kap tempat responden bekerja. metode analisis data analisis atas data dilakukan dengan menggunakan analisis inferensial. analisis ini akan menguji empat hipotesis penelitian yang telah disusun dengan menggunakan perangkat analisis sebagai berikut: pearson correlation (mengukur sejauh mana hubungan antar variabel, yaitu variabel independen (x) dan variabel dependen (y), regresi linear sederhana (digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing kultur kap dengan komunikasi dalam tim audit), dan regresi berganda (untuk menguji masalah yang mempunyai satu variabel dependen dengan variabel independen lebih dari satu). persamaan regresi yang digunakan: y = βο + β1x1 + β2x2 + β3x3 peni nugraheni, pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap..... 47 dengan y adalah variabel komunikasi, βο adalah konstanta, x1 adalah variabel kultur birokratis, x2 adalah variabel kultur inovatif dan x3 adalah variabel kultur suportif analisis data statistik deskriptif kuesioner yang dikirimkan kepada 50 kantor akuntan publik di 8 kota yang terletak di pulau jawa dan bali berjumlah total 250 kuesioner. peneliti mengirimkan 5 kuesioner untuk setiap kantor akuntan publik. tabel 3 menampilkan jumlah kuesioner yang dapat dianalisis. tabel 3 jumlah distribusi kuesioner kuesioner yang dikirim kuesioner terkumpul persentase kuesioner terkumpul kuesioner yang bisa dianalisis persentase kuesioner yang bisa dianalisis 250 buah 121 buah 48,4 % 118 buah 47,2 % data yang diperoleh dari alat ukur kultur dijumlah dan dibandingkan, untuk mengetahui kecenderungan kultur yang dimiliki kap tempat responden bekerja. tabel 4 pengelompokan data berdasar kultur kategori kultur jumlah kap persentase birokratis inovatif suportif 3 9 14 11,54% 34,61% 53,85% total 26 kap 100% variabel independen variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu kultur birokratis, inovatif dan suportif yang diukur menggunakan nilai positif empat skala likert. nilai minimum adalah 0 dan maksimum adalah 24. kultur yang mempunyai nilai mendekati 24 menunjukkan dominasi kultur tersebut dalam suatu kantor akuntan publik. dari ketiga kategori kultur tersebut, kultur suportif memiliki nilai rata-rata tertinggi (16,68). sedangkan rata-rata terendah dimiliki oleh kultur birokratis (15,62). tabel 5 menampilkan statistik deskriptif ketiga kultur ini. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 40-55, januari 2005 48 tabel 5 statistik deskriptif variabel independen variabel nilai ratarata standar deviasi minimum maksimum kultur birokratis (x1) kultur inovatif (x2) kultur suportif (x3) kultur kantor akuntan publik (x) 1 7 5 25 24 24 24 72 15,62 16,49 16,68 48,79 3,28 3,21 3,42 8,30 variabel dependen variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen disebut variabel dependen dan dalam penelitian ini yang digunakan adalah variabel komunikasi. variabel komunikasi diukur menggunakan nilai positif lima skala likert dengan nilai minimum 16 dan nilai maksimum 80. jawaban responden yang mendekati nilai 80 menunjukkan bahwa proses komunikasi yang ditanyakan dalam kuesioner terjadi dalam tim audit tempat responden bekerja. dari hasil perhitungan statistik terlihat nilai rata-rata variabel komunikasi sebesar 55,26 yang berarti bahwa responden setuju karakteristik proses komunikasi yang ditanyakan terjadi dalam tim audit mereka. tabel 6 menampilkan statistik deskriptif variabel komunikasi. tabel 6 statistik deskriptif variabel dependen variabel nilai ratarata standar deviasi minimum maximum komunikasi (y) 43 66 55,26 5,17 demografi responden demografi responden yang ditanyakan dalam kuesioner terdiri atas umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, kedudukan di kap, pengalaman mengaudit dan jumlah staf yang bekerja pada kantor akuntan publik tempat responden bekerja. tabel 7 statistik deskriptif demografi responden kategori frekuensi persentase umur o <25 tahun o 25-30 tahun o >30 tahun 39 58 21 33,05% 49,15% 17,80% total 118 responden 100% jenis kelamin peni nugraheni, pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap..... 49 o perempuan o laki-laki 46 72 38,98% 61,02% total 118 responden 100% tingkat pendidikan terakhir o level sarjana (s1) o level master (s2) o lainnya 76 36 6 64,41% 30,51% 5,08% total 118 responden 100% pengalaman mengaudit o kurang dari 3 tahun o 3 – 5 tahun o lebih dari 5 tahun 81 27 10 68,64% 22,88% 8,48% total 118 responden 100% kedudukan dalam kap o partner o supervisor/manajer o staf 5 11 102 4,24% 9,32% 86,44% total 118 responden 100% jumlah staf di kap o < 20 orang o 20 – 50 orang o > 50 orang 6 9 11 23,08% 34,61% 42,31% total 26 kap 100% hasil pengujian hipotesis dan analisis hasil penelitian pengaruh variabel kultur birokratis terhadap variabel komunikasi hipotesis dinyatakan dalam model: y = βο + β1x1 y = variabel komunikasi, βο = konstanta, x1 = variabel kultur birokratis hasil analisis regresi menunjukkan t hitung 1,991 dengan tingkat signifikansi 0.049 untuk variabel kultur birokratis. hal ini berarti hasil uji bersifat signifikan, variabel kultur birokratis terbukti mempunyai pengaruh [lihat lampiran]. jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 1 terbukti karena variabel birokratis ternyata mempengaruhi variabel komunikasi. persamaan regresi yang dihasilkan: y = 39,958 + 0,294 x1. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 40-55, januari 2005 50 pengaruh variabel kultur inovatif terhadap variabel komunikasi hipotesis dinyatakan dalam model: y = βο + β2x2 y = variabel komunikasi, βο = konstanta, x2 = variabel kultur inovatif hasil analisis regresi menunjukkan t hitung 0.455 dengan tingkat signifikansi 0.650 untuk variabel kultur inovatif. hal ini berarti hasil uji bersifat tidak signifikan, variabel kultur inovatif tidak terbukti mempunyai pengaruh [lihat lampiran]. hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, sebagai berikut: (1) adanya sistem pendelegasian dan standar yang harus dipenuhi dalam tim audit membuat responden terpaku pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. (2) sebagian besar responden (68,64%) bergabung dengan kap kurang dari 3 tahun sehingga kemungkinan status responden dalam tim audit sebagai staf. sementara staf cenderung takut melakukan tindakan yang berisiko, lebih menyukai pekerjaan yang lebih pasti aturannya dan melakukan kesalahan sekecil mungkin. jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 2 tidak terbukti karena variabel inovatif ternyata tidak mempengaruhi variabel komunikasi. persamaan regresi yang dihasilkan: y = 39,958 + 0,08711 x2. pengaruh variabel kultur suportif terhadap variabel komunikasi hipotesis dinyatakan dalam model: y = βο + β3x3 y = variabel komunikasi, βο = konstanta, x3 = variabel kultur suportif hasil analisis regresi menunjukkan t hitung 3,212 dengan tingkat signifikansi 0.002 untuk variabel kultur suportif. hal ini berarti hasil uji bersifat signifikan, variabel kultur suportif terbukti mempunyai pengaruh [lihat lampiran]. jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 3 terbukti karena variabel birokratis ternyata mempengaruhi variabel komunikasi. persamaan regresi yang dihasilkan: y = 39,958 + 0,556 x3. pengaruh variabel kultur kantor akuntan publik terhadap variabel komunikasi hipotesis dinyatakan dalam model: y = βο + β1x1 + β2x2 + β3x3 y = variabel komunikasi, βο = konstanta, x1 = variabel kultur birokratis, peni nugraheni, pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap..... 51 x2 = variabel kultur inovatif, x3 = variabel kultur suportif hasil analisis regresi menunjukkan t hitung 16,185 dengan tingkat signifikansi 0.000 untuk variabel-variabel kultur secara bersama-sama. hal ini berarti hasil uji bersifat signifikan, variabel-variabel kultur secara bersama-sama terbukti mempunyai pengaruh [lihat lampiran]. jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 4 terbukti karena variabel-variabel kultur ternyata mempengaruhi variabel komunikasi dengan persamaan regresi yang dihasilkan: y = 39,958 + 0,294x1 + 0,08711x2 + 0,556 x3. ringkasan hasil analisis hipotesis dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini. tabel 8 hasil analisis regresi dan korelasi kultur kultur kap pearson correlation tingkat signifikansi r square o birokratis o inovatif o suportif o kultur kap 0,393 0,409 0,489 0,522 0,00 0,049 0,650 0,002 15,4% 16,7% 15,4% 27,2% penutup kesimpulan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah pertama, variabel kultur birokratis dan suportif secara terpisah mempengaruhi variabel komunikasi. kedua, variabel kultur inovatif tidak mempengaruhi variabel komunikasi karena adanya standar pekerjaan yang sudah jelas serta kecenderungan staf untuk menghindari risiko dalam pekerjaan. ketiga, variabel kultur kantor akuntan publik (birokratis, inovatif, dan suportif) mempengaruhi variabel komunikasi. keterbatasan (1) penggunaan kuesioner dalam pengumpulan data bisa menimbulkan perbedaan antara persepsi dan pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan masalah yang dimaksud peneliti. (2) sasaran penelitian ini adalah akuntan publik yang sedang atau pernah tergabung dalam divisi pengauditan dengan pengalaman kerja 3-5 tahun. namun setelah kuisioner dianalisis ternyata sebagian besar responden mempunyai masa kerja kurang dari 3 tahun sehingga sasaran penelitian tidak tercapai dan hal ini di luar kontrol peneliti. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 40-55, januari 2005 52 implikasi hasil penelitian hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana mengenai kultur kantor akuntan publik dan proses komunikasi dalam tim audit bagi semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. bagi pihak manajemen kantor akuntan publik dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis dengan meninjau kembali kultur yang melekat dalam diri organisasi yang dikelolanya, bagi mahasiswa/sarjana dapat dijadikan bekal sebelum memasuki dunia kerja nyata di kap. akhir dari seluruh implikasi tersebut bermuara pada pengembangan kekayaan ilmu akuntansi yang selain dapat ditindaklanjuti lebih jauh atau dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, juga dapat digunakan untuk referensi pemecahan berbagai masalah, khususnya dalam bidang akuntansi keperilakuan. daftar pustaka attwood, t. (1990, january). corporate culture: for or against you?. management accounting, 26-29. bamber, e. m., & bylinksi, j. h. (1982). the audit teams and the audit process: an organizational approach. journal of accounting literature, spring, 33-58. benke, j. r., ralph, r., & grant, j. (1980). the job satisfaction of higher level employees in large cpa firm. accounting, organization and society, 5(2), 187-202. chusing, b. e., and loebecke, j. k. (1986). comparison of audit methodologies of large accounting firms. sarasota, fl: american accounting association. fechner, harry, h. e., & kilgore, a. (1993, october). the influence of cultural factor on accounting practise. international journal of accounting. hood, j. n., & koberg, c. s. (1991, september). accounting firm cultures and creativity among accountant. accounting horizon,12-19. ivancevich, j. m., & matteson, m. t. (1987). organizational behavior and management, 632. munandar, a. s. (1988). kreativitas dalam pekerjaan. dalam munandar, s. c. u., (ed), kreativitas sepanjang masa. jakarta: pustaka sinar harapan, 83102. peni nugraheni, pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap..... 53 pratt, j. l., mohrweis, c., & beaulieu, p. (1993). the interaction between national and organizational cultures in accounting firms: an extension. accounting, organization and society, 17(7), 667-684. rhode, j. g., sorensen, j. e., & lawler, e. e. (1977). sources of professional staff turnover in public accounting firms revealed by the exit interview. accounting, organizations and society, 2, 165-175. rudolph, h. r. & walker, r. b. (1980). the effects of organizational structure on communication within audit teams. auditing magazine. santoso, s. (2001). spss versi 10: mengolah data statistk secara profesional. pt. elex media komputindo, jakarta. sekaran, u. (2000). research methods for business: a skill building approach. new york: john wiley & sons. soeters, j., & schreuder, h. (1988). the interaction between national and organizational cultures in accounting firms. accounting, organization and society, 13(1),75-85. wallach, e.j (1983, february). individual and organizations: the cultural match. training and development journal, 29-36. yanti, harti budi. (1998). kultur kantor akuntan & kreativitas akuntan, tesis s2 pascasarjana, akuntansi ugm. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 40-55, januari 2005 54 lampiran model summary .522 a .272 .253 4.4698 model 1 r r square adjusted r square std. error of the estimate predictors: (constant), x3, x1, x2 a. anova b 851.195 3 283.732 14.201 .000 a 2277.661 114 19.979 3128.856 117 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (constant), x3, x1, x2 a. dependent variable: y b. correlations 1.000 .377 .409 .489 .377 1.000 .506 .444 .409 .506 1.000 .709 .489 .444 .709 1.000 . .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 . 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 y x1 x2 x3 y x1 x2 x3 y x1 x2 x3 pearson correlation sig. (1-tailed) n y x1 x2 x3 descriptive statistics 55.2627 5.1713 118 15.6271 3.2785 118 16.4915 3.2099 118 16.6780 3.4191 118 y x1 x2 x3 mean std. deviation n peni nugraheni, pengaruh kultur kantor akuntan publik terhadap..... 55 coefficients a 39.958 2.469 16.185 .000 .294 .146 .186 1.991 .049 8.711e-02 .192 .054 .455 .650 .556 .173 .368 3.212 .002 (constant) x1 x2 x3 model 1 b std. error unstandardized coefficients beta standardized coefficients t sig. dependent variable: y a. layout januari 2016 pendahuluan menurut ikatan akuntan indonesia (iai,2009), laporan keuangan perusahaan bermanfaat sebagai sumber informasi dalam mengukur nilai perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah berkaitan dengan laba. menurut wijayanti (2006) informasi yang terkandung di dalam laba (earnings) mempunyai peran sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. pihak internal dan eksternal perusahaan menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus peran corporate governance sebagai pemoderasi hubungan tax management dengan kualitas laba riwayat artikel: diterima 12 okt 2015 direvisi 22 nop 2015 disetujui 2 des 2015 ni komang anggreni1; nyoman k. a. m. putra1; i nyoman p. yasa2*1 1program studi akuntansi, universitas mahasaraswati, jl. kamboja no. 11 a denpasar, bali, indonesia. 2program studi akuntansi, universitas pendidikan ganesha, jalan udayana no.11 singaraja, indonesia. *corresponding author, e_mail address: putrayasanyoman11@gmail.com abstract this study aims to knows the effect of tax management, managerial ownership, institutional ownership to earnings quality a company listed on indoneisa stock exchange. this study focused on manufacturing companies listed in indonesia stock exchange for the period 2008-2013. the sampling method used is purposive sampling. data were analyzed using moderated regression analysis (mra). the results showed that the tax management negatively affect earnings quality, managerial ownership does not affect the tax relationship management and the quality of earnings and strengthen institutional ownership tax is a negative relationship management to the quality of earnings. keywords: tax management; managerial ownership; institutional ownership; earnings quality abstrak p)enelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen pajak, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia untuk periode 2008-2013. metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. teknik analisis data menggunakan moderated regression analysis (mra). hasil penelitian menunjukkan bahwa tax management berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap hubungan tax management dan kualitas laba dan kepemilikan institusi memperkuat hubungan negatif tax management terhadap kualitas laba. kata kunci:tax management, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi dan kualitas laba kepada manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. pada prakteknya, perusahaan meng-hitung dua versi laporan keuangan setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan ber-dasarkan generally accepted accounting principles (gaap) dan laporan keuangan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (deviana, 2010). pajak saat ini diandalkan sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, karenanya pemerintah membuat peraturan yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak (firman, 2013). bagi perusahaan, pajak ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 vol. 17 no.1 januari 2016 67 merupakan beban pengeluaran yang dapat menurunkan laba bersih, sehingga manajer berusaha meminimalkan kewajibannya (boynton, 1992, desai dan dharmapala, 2006). dalam hal pajak, manajemen dapat memilih strategi tax management yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang (firman, 2013). tax management merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (irawan dan farahmita, 2012). perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak. perusahaan melakukan tax manage-ment atau tax planning untuk meminimalkan kewajiban pajak, melalui legal tax avoidance, yaitu penghindaran pajak sesuai peraturan pajak dengan cara mengetahui jenis transaksi yang menguntungkan perusahaan dari sisi penghematan pajak (firman, 2013). corporate governance juga berkaitan dengan manajemen laba dan kualitas laba (klein, 2002; givoly dan hayn, 2010). agency theory memandang perbedaan kepentingan principal dan agen, masingmasing berusaha memaksimalkan kepenti-ngannya. konflik yang muncul antara keduanya dapat mempengaruhi kualitas laba. corporate governance berhubungan dengan tax management karena membayar pajak yang kecil dianggap adanya penghematan uang untuk kepentingan kesejahteraan pemegang saham (chen et al., 2009) karenanya direksi dan ceo memegang peranan penting dalam menentukan strategi tax management (minnick dan noga, 2010). penelitian ini dilakukan untuk menge-tahui bagaimana pengaruh tax management, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi terhadap kualitas laba. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menggunakan variabel corporate governance sebagai pemoderasi sedangkan penelitian sebelumnya corporate governance digunakan sebagai variabel bebas, serta alat analisis yang digunakan adalah moderate regression analysis yang sebelumnya menggunakan poll regression (firman,2013) tinjauan literatur dan perumusan hipotesis kualitas laba bellovary et al. (2005) mendefinisikan kualitas laba sebagai kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba dan mem-prediksi laba dimasa mendatang, dengan acuan stabilitas dan persistensi laba. laba persisten merupakan indikator kemampuan laba dalam membayar dividen dimasa mendatang, dapat dikatakan pertanggung-jawaban manajer perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. pentingnya persistensi laba akhirnya menjadi perhitungan lain di dalam pengambilan keputusan (fanani, 2010). persistensi laba sebagai komponen yang memiliki nilai prediktif atas harapan laba, memiliki relevansi dengan book-tax differences (firman, 2013). book-tax differences merupakan informasi yang dapat membantu investor dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan. tax management tax management merupakan pelaksa-naan dari peran pengaturan dan pengawasan dalam bidang perpajakan yang bersifat rutin, karena bersangkutan dengan transaksi yang berulang kali terjadi bertujuan untuk meminimalisasi tax exposure atau risiko hutang pajak (www.ortax.org, 2015). minnick dan noga (2010) mengartikan tax management sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. menurut irawan dan farahmita (2012) tax management merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 jurnal akuntansi & investasi68 peraturan pajak memiliki banyak keten-tuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum (irawan dan farahmita, 2012). suandy, seperti dikutip oleh suarningrat dan setiawan (2013), menga-takan bahwa tax management mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. laba akuntansi dan laba fiskal chariri dan ghozali (2007) menyatakan bahwa laba adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. psak 46 (revisi 2014) mendefinisikan laba akuntansi sebagai laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. menurut statement of financial accounting concept (sfac) no. 1, informasi laba memiliki manfaat dalam menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang repre-sentatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir risiko dalam investasi. laba akuntansi mengandung makna bersih atau neto yaitu sebagai net income atau penghasilan bersih untuk suatu periode sedangkan dalam psak 46 (revisi 2014) laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berda-sarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi). akibat adanya perbedaan dasar penyusunan laba berdasarkan akuntansi dan peraturan perpajakan, maka laba yang dihasilkan melalui proses akuntansi memberikan ukuran yang berbeda dalam pengukuran pendapatan dan beban, namun tetap dapat dibandingkan dengan laporan laba berdasarkan peraturan pajak (plesko, 2004). corporate governance (cg) menurut monks dan minow (2004) corporate governance (cg) merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya. cadbury committee, seperti dikutip oleh forum for corporate gover-nance in indonesia (fcgi), mengartikan corporate governance atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. the institute indonesia of corporate governance (iicg), dalam situsnya (www.icg.org), mendefinisikan corporate governance sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. pengaruh tax management terhadap kualitas laba aktivitas tax management di antaranya ditunjukkan dengan adanya perbedaan laba akuntansi keuangan (financial accounting income) dengan laba fiskal (taxable income) atau lebih dikenal dengan book-tax differences (firman, 2013). lev dan nissim (2004) berargumentasi laba perusahaan memiliki kualitas tinggi ketika dapat memprediksi kejadian masa depan. laba fiskal semestinya memberikan informasi kualitas laba perusahaan karena aturan pajak tidak mengijinkan estimasi sebagaimana gaap (generally accepted accounting principles). oleh karena itu agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik, diperlukan suatu informasi tentang laba yang berkualitas. kualitas laba seringkali dikaitkan doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 vol. 17 no.1 januari 2016 69 dengan persistensi laba, karena persistensi laba merupakan salah satu komponen nilai prediktif laba dalam mengukur kualitas laba. hanlon (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki beda temporer kena pajak besar, cenderung melakukan pre tax income yang persisten. joos et al.(2000) dalam djamaludin et al. (2008) mem-buktikan bahwa perusahaan dengan book tax differences besar baik positif (laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal) maupun negatif (laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal) diduga memiliki kualitas laba yang rendah. berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: h 1 : tax management berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. pengaruh kepemilikan manajerial terhadap hubungan tax management dan kualitas laba salah satu tujuan penerapan corporate governance adalah untuk mengatasi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan mana-jemen. manajemen tidak akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi mereka sendiri (irawan dan farahmita, 2012). jensen dan meckling (1976) menyatakan bahwa proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan dan akan dapat menyejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agent. peranan kepemilikan manajerial menjadi berpengaruh pada perusahaan, manajer bukan hanya berperan sebagai manajer melainkan juga sebagai pemegang saham (jumiati dan ratnadi, 2013). hal ini akan menjadikan manajer akan lebih giat untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham. kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk menentukan kualitas laba mendatang yang tercermin dari persistensi labanya, semakin pihak manajemen memiliki saham perusahaan berarti semakin besar rasa tanggung jawab manajer untuk memper-tanggung jawabkan laporan keuangan (jumiati dan ratnadi, 2014). dengan memperbesar kepemilikan manajerial maka diharapkan manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja mana-jemen. sebagai hasil peningkatan kinerja manajemen tersebut dengan sendirinya kinerja perusahaan juga akan meningkat. kinerja perusahaan selama ini, pada umumnya, masih diukur melalui bottom-line performance (kinerja laba). kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan (wijayanti, 2006). semakin efisien pengelolaan pajak perusahaan maka diharapkan akan semakin tinggi marjin laba yang dihasilkan perusahaan (irawan dan farahmita, 2012). berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : h 2 : kepemilikan manajerial memoderasi terhadap hubungan tax management dan kualitas laba. pengaruh kepemilikan institusi terhadap hubungan tax management dan kualitas laba penelitian yang dilakukan shleifer dan vishney (1986) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusi memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 jurnal akuntansi & investasi70 kesejahteraan pemegang saham (annisa dam kurniasih, 2012). hasil penelitian yang dilakukan oleh khurana dan moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusi maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term share-holder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. manajemen akan cenderung oportunistik apabila memiliki insentif atas kinerja keuangan diantaranya melalui adanya perbedaan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan yang menimbulkan book-tax differences (tang, 2006). berda-sarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 3 : kepemilikan institusi memoderasi terhadap hubungan antara tax management dan kualitas laba. metode penelitian model penelitian untuk membantu dalam memahami dinamika variabel-variabel di atas, maka diperlukan suatu model penelitian. landasan teori yang telah diungkapkan disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran peneliti dan untuk menghindari adanya bias maka dalam penelitian ini juga menggunakan tiga variabel kontrol meliputi arus kas operasi (penman, 2001), ukuran perusahaan (manzon dan plesko, 2002), dan kinerja perusahaan (lev dan nissim, 2004). dengan demikian, model penelitian pengaruh tax management pada kualitas laba dan corporate governance sebagai variabel moderasi adalah sebagai berikut. lokasi penelitian lokasi penelitian dilakukan di bursa efek indonesia (bei) melalui situs resminya www.idx.co.id dan kantor perwakilan bei denpasar, jl. p.b. sudirman 10x kav. 2 denpasar, didasarkan atas pertimbangan bei merupakan salah satu tempat transaksi perdagangan saham dari berbagai jenis perusahaan yang ada di indonesia dan bei memberikan informasi yang lengkap tentang datadata keuangan perusahaan. objek penelitian objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tax management, corporate governance dan kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei periode tahun 2008-2013. definisi operasional variabel kualitas laba bellovary et al. (2005) mendefinisikan kualitas laba sebagai kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba dan memprediksi laba dimasa mendatang, dengan acuan stabilitas dan persistensi laba. tax management tax management merupakan pelaksa-naan dari peran pengaturan dan pengawasan dalam bidang perpajakan yang bersifat rutin, karena bersangkutan dengan transaksi yang berulang kali gambar 1. model penelitian doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 vol. 17 no.1 januari 2016 71 terjadi bertujuan untuk meminimalisasi tax exposure/risiko hutang pajak (www.ortax.org). tax management dilihat dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (book-tax differences) (firman, 2013). kepemilikan manajerial kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). dalam penelitian ini kepemilikan manajerial merupakan kepemi-likan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (soliman et al., 2012). kepemilikan institusi kepemilikan institusi merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. dalam penelitian ini, kepemilikan institusi diukur melalui besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi (soliman et al., 2012; yunianto, 2013). variabel kontrol variabel kontrol pertama yang digunakan adalah arus kas operasi berdasarkan arus kas operasi atau cash flow operation (cfo). cfo digunakan berdasarkan peneli-tian penman (2001) bahwa persistensi laba juga ditentukan oleh komponen arus kas. cfo dihitung dengan total arus kas operasi dikurangi pos luar biasa (extraordinary items) ditambah beban pajak penghasilan. size atau ukuran perusahaan juga digunakan sebagai variabel penelitian berdasarkan manzon dan plesko (2002) bahwa ukuran perusahaan dapat memberikan kesempatan tax planning yang lebih besar sehingga dapat menimbulkan efek book-tax differences yang bias. size diukur dengan menggunakan logaritma natural total asset. variabel kontrol terakhir yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan return on asset (roa). penggunaan variabel kontrol ini adalah berdasarkan lev dan nissim (2004) bahwa roa dapat mempengaruhi persistensi laba. roa diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total asset. metode dan teknik penentuan sampel populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2008-2013. pemilihan populasi dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia karena sektor manufaktur merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi dan penyumbang pemasukan terbesar dalam penerimaan pajak pada tahun 2008-2013. penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah: 1) perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bei1 selama periode penelitian, yaitu tahun 2008 – 2013. 2) perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan dalam mata uang rupiah. 3) perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami kompensasi pajak akibat kerugian selama tahun pengamatan. 4) perusahaan harus memiliki ketersediaan data seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. adapun jumlah populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di bei selama periode penelitian adalah sebanyak 119 perusahaan sedangkan sampel penelitian setelah disesuaikan dengan kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 sampel dengan jumlah observasi sebanyak 72 yang dapat dilihat pada tabel 1. doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 jurnal akuntansi & investasi72 metode pengumpulan data metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pemba-hasan dari penelitian ini. 2) studi dokumentasi, yaitu pengambilan data yang digunakan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan perusa-haan yang menjadi sampel penelitian periode 2008-2013. tabel 1. daftar pemilihan sampel teknik analisis data statistik deskriptif statistik deskriptif memberikan gam-baran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (ghozali, 2013). statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. uji asumsi klasik uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi. salah satu syarat untuk bisa menggunakan uji regresi adalah terpenuhinya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteros-kedastisitas dan uji autokorelasi. analisis regresi dengan variabel moderasi moderated regression analysis (mra) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (liana, 2009). model yang digunakan dalam mra untuk menguji pengaruh tax management terhadap kualitas laba dan corporate governance sebagai variabel moderasi adalah sebagai berikut: uji kelayakan model (goodness of fit test) penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan adjusted r2. nilai adjusted r2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 vol. 17 no.1 januari 2016 73 dependen amat terbatas selaian itu untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini juga menggunakan uji f yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (ghozali, 2013) dan uji t yang pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (ghozali, 2013). uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel. jika nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. untuk arah, jika koefisien (+) maka berpengaruh positif, dan jika tanda koefisien negatif (-) maka berpengaruh negatif. hasil dan pembahasan statistik deskriptif statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data, dalam penelitian ini statistik deskriptif dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai minimum, maksimum dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. hasil dari analisis deskriptif dari variabel-variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. uji asumsi klasik salah satu syarat untuk bisa menggunakan uji regresi adalah terpenuhinya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. hasil uji asumsi klasik disajikan sebagai berikut: 1) uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (ghozali 2013). berdasarkan hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas menun-jukkan bahwa nilai kolmogorov-smirnov sebesar 1,340 dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,55 lebih besar dari á (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. tabel 3. ringkasan uji multikoleniaritas tabel 2. hasil statistik deskriptif doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 jurnal akuntansi & investasi74 2) uji multikolonieritas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya (ghozali 2013). nilai cut off yang umum dipakai untuk menun-jukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance e” 0.10 atau sama dengan vif d” 10. berdasarkan hasil uji multikolonieritas di atas menunjukkan bahwa nilai masing-masing variabel bebas memiliki nilai tolerance e— 0,10 dan nilai vif d— 10. sehingga disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 3) uji autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (ghozali, 2013). pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji durbin-watson (dw test). model dikatakan terbebas dari autokorelasi positif atau negatif apabila nilai d u <d<4-d u . berdasarkan hasil uji durbin-watson di atas diperoleh bahwa nilai durbin-watson untuk persamaan regresi adalah 1,839 dengan tarif signifikan 5 persen, untuk n=72 dan k=3 diperoleh nilai d u 1,704. nilai d dari persamaan tersebut berada pada d u <d<4-d u atau 1,704<1,839<2,296 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi sehingga model ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya. 4) uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (ghozali, 2013). untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser. jika hasil uji glejser menunjukkan nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. adapun hasil uji glejser dapat di lihat pada tabel 4. tabel 4. ringkasan hasil uji heteroskedastisitas tabel 5. ringkasan hasil moderated regression analysis berdasarkan hasil uji glejser diketahui bahwa tidak satupun dari variabel indepen-den yang terdiri dari tax management, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, interaksi tax management dan kepe-milikan manajerial, interaksi tax management dan kepemilikan institusi, arus kas operasi, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05. hasil ini menunjukkan bahwa bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. dari hasilhasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria uji asumsi klasik. analisis regresi dengan variabel moderasi moderated regression analysis digu-nakan dalam doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 vol. 17 no.1 januari 2016 75 penelitian ini untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. adapun hasil uji moderated regression analysis (lihat tabel 5). berdasarkan hasil analisis regresi tabel 5 diperoleh persamaan sebagai berikut: uji kelayakan model (goodness of fit test) koefisien determinasi (r2) koefisien determinasi (r2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (ghozali, 2013). penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan adjusted r2. nilai adjusted r2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien (adjusted r square) sebesar 0,284 atau 28,4 persen. hal ini berarti 28,4 persen variabel kualitas laba dipengaruhi oleh tax management, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi, sedangkan sisanya sebesar 71,6 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam model regresi ini. tabel 6. ringkasan hasil uji f hasil uji f uji f pada dasarnya menunjukkan apa-kah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat (ghozali, 2013). berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai f hitung 4,526 dengan sig. 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian ini adalah fit atau layak. hasil uji t uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (ghozali, 2013). uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t, jika nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. untuk arah, jika koefisien (+) maka berpengaruh positif, dan jika tanda koefisien negatif (-) maka berpengaruh negatif. adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel 7. tabel 7. ringkasan hasil uji t doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 jurnal akuntansi & investasi76 berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 7, diperoleh hasil pengaruh tax management yang dilihat dari btd mempunyai nilai t hitung sebesar 3,852 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien negatif. hal ini berarti bahwa tax management yang dilihat dari btd berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, sehingga h 1 diterima. hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh wijayanti (2006) yang menyatakan bahwa book-tax differences berpengaruh negatif signifikan terhadap persistensi laba. semakin kecil book-tax differences akan meningkatkan persistensi laba, sehingga informasi tentang pajak perusahaan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan juga turut memberikan informasi mengenai kualitas laba. selanjutnya, pengaruh kepemilikan manajerial memoderasi terhadap hubungan tax management dan kualitas laba. variabel interaksi antara tax management dan kepemilikan manajerial yang dilihat dari btd*mo mempunyai nilai t hitung sebesar 1,414 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,162 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan arah koefisien positif. hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara tax management dan kualitas laba, sehingga h 2 ditolak. hal ini dikarenakan masih rendahnya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang ikut andil dalam pengambilan keputusan. secara individu kepemilikan manajerial juga tidak berpengaruh terhadap kualitas laba yang berarti ada atau tidak saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, kualitas laba tidak mengalami peningkatan dimata investor. rendahnya kepemilikan saham oleh manajemen mengindikasi bahwa praktik corporate governance di perusahaan indo-nesia masih sangat rendah. kebanyakan saham perusahaan indonesia masih didominasi oleh kepemilikan asing sehingga manajemen perusahaan menjalankan peru-sahaan hanya untuk insentif saja. menurut jensen dan meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, akan tetapi masih rendahnya kepemilikan manajerial tersebut akan dapat berdampak perilaku yang menyimpang dari tujuan perusahaan. perilaku menyimpang tersebut secara tidak langsung akan dapat menurunkan kualitas laba perusahaan yang dapat merugikan kreditor, investor, dan pemerintah. hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh jumiati dan ratnadi (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap persistensi laba. hasil yang berbeda juga ditemukan oleh irawan dan farahmita (2012) yang menemukan bahwa kepemilikan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. pengaruh kepemilikan institusi memoderasi terhadap hubungan tax management dan kualitas laba. variabel interaksi antara tax management dan kepemilikan institusi yang dilihat dari btd*io mempunyai nilai t hitung sebesar -3,371 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien negatif. hal ini berarti bahwa kepemilikan institusi merupakan variabel moderasi yang berarti bahwa kepemilikan institusi memoderasi terhadap hubungan antara tax management dan kualitas laba, sehingga h 3 diterima. hasil penelitian ini berbeda dari perkiraan bahwa kepemilikan institusi akan memperlemah pengaruh tax management terhadap kualitas laba. hasil ini menunjukkan bahwa dalam tax planning, pembentukan anak perusahaan dan holding company di antaranya memiliki tujuan penghematan pajak melalui income shifting, sehingga sangat dimungkinkan keterlibatan principal melalui induk perusa-haan dalam kebijakan perpajakan doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 vol. 17 no.1 januari 2016 77 perusahaan dalam satu grup. anak perusahaan sebuah grup cenderung memiliki tarif pajak efektif lebih rendah dibandingkan perusahaan independen. perusahaan induk secara strategis akan melakukan penggeseran laba yang dilaporkan (income shifting) di antara perusahaan afiliasi untuk menurunkan tarif pajak efektif secara keseluruhan (gramlich et al., 2002). hasil penelitian ini tidak konsisten dengan sumomba (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan isntitusi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. begitu juga dengan firman (2013) yang menemukan bahwa interaksi kepemilikan institusi dengan booktax differences tidak berpengaruh terhadap hubungan antara book-tax differences dan persistensi laba. variabel kontrol arus kas operasi yang dilihat dari cfo mempunyai nilai t hitung sebesar -0,661 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,511 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan arah koefisien negatif. hal ini berarti bahwa kualitas laba dalam penelitian ini tidak dipengaruhi arus kas operasi (cfo). variabel kontrol ukuran perusahaan yang dilihat dari size mempunyai nilai t hitung sebesar 0,087 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,931 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan arah koefisien positif. hal ini berarti bahwa kualitas laba dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (size). variabel kontrol kinerja perusahaan yang dilihat dari roa mempunyai nilai t hitung sebesar 5,173 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien positif. hal ini berarti bahwa kualitas laba dalam penelitian ini dipengaruhi oleh kinerja perusahaan (roa). simpulan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tax management terhadap kualitas laba dan corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2008-2013. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan tax management yang diproksikan dengan book-tax differences berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. hal ini berarti perusahaan rata-rata melaporkan laba sebelum pajak yang lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal. selanjutnya, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada hubungan tax mana-gement dan kualitas laba. hal ini berarti ada atau tidaknya kepemilikan manajerial tidak akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan di mata investor. kepemilikan institusi memoderasi hubungan tax management dan kualitas laba. hal ini berarti dengan pembentukan anak perusahaan dan holding company, perusahaan memiliki tujuan penghematan pajak melalui income shifting, sehingga sangat dimungkinkan keterlibatan principal melalui induk perusahaan dalam kebijakan perpajakan perusahaan dalam satu grup. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: pertama, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian relatif sedikit, yaitu 12 perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi. hal ini disebabkan beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak lengkap. kedua, penelitian ini hanya berfokus pada perusa-haan yang mendapatkan laba selama periode pengamatan. beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya, meliputi: pertama, penelitian berikutnya perlu mem-pertimbangkan pengaruh tax management yang meliputi perbedaan permanen dan temporer terhadap kualitas laba. kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya meng-gunakan sampel perusahaan baik yang laba maupun rugi dan mengembangkan model penelitian ini pada sektor lain selain sektor manufaktur. ketiga, penelitian doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 jurnal akuntansi & investasi78 selanjutnya dapat menggunakan proksi tax management yang lain seperti cashetr yang digunakan oleh irawan dan faramita (2012). terakhir, perlu kiranya di penelitian berikutnya untuk menambahkan mekanisme corporate gover-nance yang dapat mepengaruhi kualitas laba. daftar pustaka bellovary, n., a. b. farris, d. hackel, m. kumershek, b. pederson., dan c. thistle. 2005. current corporate income tax developments: northeast region. journal of state taxation, summer, 23 (1), 51-. boynton, c. e., p. s. dobbins, g. a. plesko. 1992. earning management and the corporate alternative minimum tax. journal of accounting research, 30, 131-153. bursa efek indonesia. 2015. www.idx.co.id, diunduh mei 2015 chariri, a. dan i. ghozali. 2007. teori akuntansi. semarang: universitas diponogoro. chen, s., x. chen, q. chen, dan t. shevlin. 2008. are family firms more tax aggressive than non-family firms?. working paper. foster school of business, university of washington. desai, m. a. dan d. dharmapala, 2004. corporate tax avoidance and high-powered incentives. working papers. departement of economics, univers-ity of connecticut. deviana, b. s. p. 2009. kemampuan beban pajak tangguhan dan beban pajak masa kini dalam mendeteksi manajemen laba pada saat seasoned equity offerings. skripsi, universitas diponogoro. djamaluddin, s., rahmawati, dan h. t. wijayanti. 2008. analisis pengaruh perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terhadap persistensi laba, akrual, dan arus kas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta. working papers. universitas sebelas maret, surakarta. fanani, z. 2010. analisis faktor-faktor penentu persistensi laba. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 7 (1), 109-123. firman, a. m. 2013. kualitas laba, tax management dan corporate governance. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xvi, manado. givoly, d, c. k. hayn dan s. p. katz. 2010. does public ownership of equity improve earning quality. the accounting review, 85 (1), 195-225. ghozali, i. 2013. aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 21. semarang: universitas diponogoro. hanlon, m. 2002. the persistence of earnings, accruals, and cashflows when firms have large book-tax differences. doctoral dissertation, university of washington. irawan, h. p. dan a. farahmita. 2012. pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xv, banjarmasin. ikatan akuntan indonesia. 2014. pernyataan standar akuntansi keuangan no. 46 tentang akuntansi pajak pengha-silan. jakarta. jensen, m. c. dan w. h. meckling. 1976. theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, oktober, 1976, vol. 3, no. 4, pp. 305-360. jumiati, f. dan n. m. d. ratnadi. 2014. pengaruh kepemilikan manajerial dan book tax differences terhadap persistensi laba. ejurnal akuntansi universitas udayana, 8 (2), 91-101. klein, a. 2002. audit committee, board of director characteristics and earning management. working paper. law and economics research paper series. new york university. lev, b. dan d. nissim. 2004. taxable income, future earnings and equity values. the accounting review, 79 (4), 1039-1074. manzon, g. b. dan g. a. plesko. 2002. the relation between financial and tax reporting measures of income. working paper. mit sloan school of minnick, kristina. tracy noga. 2009. do corporate governance characteristic influence tax management?. bentley university. plesko, g. a. 2004. corporate tax avoidance and the properties of corporate earnings. national tax journal, 57 (3), 729-737. republik indonesia. 2008. undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. sumomba, c. r. 2013. pengaruh corporate governance pada manajemen pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. tesis, universitas dipone-goro. wijayanti, h. t. 2006. analisis perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terhadap persistensi laba akrual dan arus kas. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi ix, padang. yunianto, a. 2013. pengaruh penggantian manajemen, dewan komisaris inde-penden, kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. jurnal akuntansi dan investasi, 14 (2), 156-172. www.economy.okezone.com. diakses april 2015 www.ortax.org. diakses februari 2015 doi: 10.18196/jai.2016.0045. 66 78 a adrian sutawijaya agency theory agency theory al-marghinani al-tamwil bi al-murabahah analisis fiqih dan keuangan b bali bandung banjarmasin bantul barli suryanta bni bri syariah btn c capital loss ceo charles hamilton chicago chicago illonois cincinnati connecticut conventional home financing corporate governance culture shock d denpasar driver of dakwah e edward elgar. effectively the floating rate encyclopedia of business end-user f farid kurnia rahman g gaap gema insani press, generally accepted accounting principles i ifrs ikatan akuntan indonesia ilham reza ferdian illinois ima india indonesia infomation system research institute of management accountants intermediary institution international islamic university malaysia iran islam islamic banks issues in accounting education j j. zimmerman jakarta jawa tengah journal for the scientific study of religion journal of accounting research journal of accounting research journal of business ethics journal of practice and theory journal of state taxation jurnal ekonomi k kamboja kamus besar bahasa indonesia kantor cabang pembantu kasihan kontrak murabahah kuwait l lahore m mahasaraswati makassar malaysian manado mandiri syariah mcleon model modified jones mortgage financing muhammad syafii muhammadiyah murabaha contract murabahah practices in iran n national tax journal new chinese accounting standards new york new zealand non-anonymous north michigan o oktofa yudha sudrajad p pacific basin finance journal pakistan palembang pascasarjana universitas diponegoro pembiayaan kpr perbankan syari'ah persero philippines pontianak pt. pustaka grahatama purwokerto r raja grafindo persada s sarbanes-oxley semarang semolo singaraja sistem informasi akuntansi software stie perbanas sudarso kaderi suku bunga efektif surabaya surakarta sutami syariah syed tahir hijazi t tamantirto teori akuntansi the accounting review the impairment of assets. the quality management journal tinjauan kritis produk murabahah u udayana ummu universitas gadjah mada universitas sebelas maret university of washington v volatilitas harga volatility of prices w washington whistleblowing wisnu wardhana wrongdoing y yogyakarta pengaruh indikator rasio keuangan perusahaan jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 63-76, juli 2003 issn: 1411-6227 63 pengaruh indikator rasio keuangan perusahaan price earning ratio (per) dan price to book value (pbv) terhadap return portfolio saham di bursa efek jakarta barbara gunawan & antariksa budileksmana e-mail : barbaragunawan@yahoo.co.id universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this emerged during a kind of perception that the financial statements do not quite believable as the basis of capital market investment decisions. using the results of the ratio of the financial statements as an object to be examined, the study will look at the extent of the influence indicator price earning ratio and price to book value of the return portfolio shares on the jakarta stock exchange. the results showed that of the portfolio is formed, it turns out the low indicators of price earning ratio and price to book value does not affect the portfolio return. key words: price earning ratio, price to book value, return portfolio, the jakarta stock exchange. abstrak selama ini muncul semacam persepsi bahwa laporan keuangan tidak cukup dipercaya sebagai basis pengambilan keputusan investasi dipasar modal. dengan menggunakan hasil rasio dari laporan keuangan sebagai obyek yang akan diteliti, studi ini akan melihat sejauh mana pengaruh indikator price earning ratio dan price to book value terhadap return portfolio saham di bursa efek jakarta. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari portofolio yang terbentuk, ternyata rendahnya indikator price earning ratio dan price to book value tidak berpengaruh terhadap return portofolio. kata kunci : price earning ratio, price to book value, return portfolio, jakarta stock exchange. mailto:barbaragunawan@yahoo.co.id barbara gunawan & antariksa budileksmana, pengaruh indikator..... 64 pendahuluan latar belakang masalah keputusan investor dalam investasi modal berbentuk sekuritas saham, sangat dipengaruhi oleh besarnya aliran imbal hasil (return) yang akan diperoleh dari saham tersebut dimasa mendatang setelah didiskontokan untuk faktor resiko (variance return) dan waktu. agar keputusan investasi tersebut dapat memuaskan investor, maka diperlukan adanya suatu analisis sekuritas dalam upaya melakukan penetapan harga efek yang wajar. dalam hal ini investor harus mampu menyusun perkiraan harga sekuritas yang akan dibeli ataupun dijual dari informasi laporan keuangan yang ada, agar harga tersebut dapat mencerminkan nilai intrinsik yang sebenarnya. berdasarkan prinsip keterbukaan (disclosure), informasi kinerja keuangan dari setiap perusahaan publik yang telah terdaftar di bursa efek jakarta dapat dengan mudah diakses para investor. saat ini beberapa informasi penting yang berhubungan dengan rasio keuangan sebagai tolok ukur kinerja perusahaan telah diolah dan dipublikasikan secara instan oleh bursa efek jakarta. beberapa rasio keuangan penting yang selalu dipublikasikan dalam jakarta stock exchange (jsx) monthly statistic seperti price earning ratio (per), price to book value (pbv), return on equity (roe), return on asset (roa) dan debt to equity ratio (der), sering kali dijadikan tolok ukur bagi para investor dalam menentukan pilihan investasi saham. dengan menggunakan rasio dari laporan keuangan sebagai obyek yang akan diteliti, artikel ini akan membahas sejauh mana pengaruh dari indikator price earning ratio dan price to book value terhadap return portfolio saham di bursa efek jakarta. rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi resiko dan tingkat keuntungan dari masingmasing portofolio saham yang dibentuk berdasarkan tinggi rendahnya indicator per dan pbv selama tahun 2000-2002. tujuan penelitian sedangkan yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tinggi rendahnya indikator rasio per, pbv dan der mempunyai pengaruh terhadap besarnya tingkat return portfolio. definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini, kinerja dari perusahaan publik (emiten) yang diamati dilihat dan digolongkan berdasarkan kondisi laporan keuangannya. kinerja emiten antara lain ditinjau dari tinggi rendahnya variabel rasio per jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 63-76, juli 2003 65 sding shareout snumber of gnet earnin e.p.s e.p.s icemarket per tan dimana pr  dan pbv yang merupakan indikator murah (undervalue) atau mahalnya (overvalue) harga saham perusahaan tersebut di bursa. price earning ratio per merupakan rasio untuk menghitung berapa besar investasi yang dibayar oleh investor untuk memperoleh sejumlah aliran pendapatan earning tertentu, atau kebalikannya merupakan apa yang investor dapatkan dari sejumlah investasi tertentu. dari hasil perhitungan tersebut, investor dapat menggunakan hubungan antara harga pasar saham (market price) dengan earning per share (eps) sehingga investor dapat mengetahui apakah harga dari suatu saham underpriced atau overpriced. perumusan dari per dan eps adalah sebagai berikut : semakin rendah per dari suatu saham menunjukkan harga saham tersebut lebih murah dibandingkan harga saham lain yang sejenis, sehingga pada suatu saat ketika harga saham mulai mengalami koreksi kenaikan (rebound), diharapkan investor yang membeli saham dengan per yang rendah akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain dari investasi sahamnya. oleh karena itu didalam memilih dan membentuk portofolio saham berdasar pertimbangan tinggi rendahnya rasio per disarankan untuk memilih saham yang memiliki rasio per rendah. price to book value pbv merupakan perbandingan yang menunjukkan berapa kali harga pasar dari suatu saham jika dibandingkan dengan nilai bukunya. semakin kecil nilai pbv maka harga dari suatu saham dianggap semakin murah. perumusannya adalah sebagai berikut : semakin rendah rasio pbv menunjukkan harga saham yang lebih murah underprice dibandingkan harga saham lain yang sejenis, kondisi ini memberikan peluang kepada investor untuk dapat meraih capital gain pada saat harga saham tersebut kembali mengalami rebound kenaikan harga. oleh karena itu didalam memilih dan membentuk portofolio saham dimana pr pitalpaid up ca tytotal equi value..... book.... book value ckice of sto pbv  barbara gunawan & antariksa budileksmana, pengaruh indikator..... 66 jiijj n i n j ii n i i xxxp      1 1 2 1 22 . berdasar pertimbangan tinggi rendahnya rasio pbv disarankan untuk memilih saham yang memiliki rasio pbv rendah. didalam penelitian ini akan diperbandingkan portofolio saham dari saham-saham sejenis yang memiliki rasio per dan pbv tinggi dengan saham-saham sejenis yang memiliki rasio per dan pbv yang rendah, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tinggi rendahnya rasio per dan pbv tersebut apabila diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan portofolio saham. risk and return sekuritas dan portofolio saham untuk berinvestasi dalam bentuk sekuritas saham, seorang investor yang rasional akan menginvestasikan dananya dengan memilih saham-saham yang efisien, yang dapat memberikan return maksimal dengan tingkat resiko tertentu atau return tertentu dengan resiko yang seminimal mungkin. salah satu upaya untuk menghindari atau memperkecil resiko tersebut, investor harus menerapkan strategi diversifikasi dengan membentuk portofolio dari beberapa saham pilihan yang dinilai efisien. secara umum resiko (standar deviasi dan varian return) dari suatu sekuritas saham dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : notasi : i 2 = variance return (resiko) sekuritas saham i = standar deviasi (resiko) sekuritas saham rij = return saham individual selama periode pengamatan n = jumlah periode pengamatan sedangkan variance return dari suatu portofolio saham dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : notasi : p 2 = variance return portofolio saham     n j i n rierij 1 2 2 )]([  2 ii   jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 63-76, juli 2003 67 1 1     t ttt i p dpp r xi = proporsi dana pada saham ke-.i xj = proporsi dana pada saham ke-.j i 2 = variance return dari saham ke-.i ij = covariance antara return saham ke-.i dan ke.j ij = koefisien korelasi saham ke-.i dan ke-.j n = jumlah sekuritas dalam portofolio sedangkan return dari suatu sekuritas saham dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : notasi : ri = rate of return dari saham pt = harga saham pada awal investasi (beli) pt-1 = harga saham pada akhir investasi (jual) dt = aliran kas (deviden dan kupon) selama investasi untuk menghituing return atau tingkat keuntungan dari suatu portofolio saham dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : (jogiyanto, 1998:13) notasi : e(rp) = return(tingkat keuntungan) dari portofolio saham e(ri) = tingkat keuntungan dari saham k-i wi = porsi/weighted dari sekuritas saham kerangka pemikiran dalam pemilihan portofolio saham berdasarkan hasil perhitungan resiko dan tingkat keuntungan pada sekuritas maupun portofolio saham diatas, maka dapat dipilih portofolio saham yang memberikan return tertinggi dengan resiko terendah atau saham yang memiliki resiko tertentu dengan return yang tertinggi. dengan demikian pedoman yang dipakai sebagai dasar dalam pemilihan portofolio saham dalam penelitian ini adalah : )](.[)( 1 i n i i rewrpe    barbara gunawan & antariksa budileksmana, pengaruh indikator..... 68 (1) apabila diantara 2 (dua) portofolio saham memiliki e(ri) return sama, maka akan dipilih saham yang mempunyai .i (standar deviasi) yang terendah. (2) apabila diantara 2 (dua) portofolio saham memiliki .i (standar deviasi) yang sama, maka akan dipilih saham yang mempunyai e(ri) return tertinggi. dalam penelitian ini akan dibentuk 4 (empat) portofolio saham berdasarkan tinggi rendahnya rasio per (price earning ratio) dan pbv (price to book value). berdasarkan teori yang telah dikemukakan terdahulu, maka investor yang rasional akan memilih portofolio saham yang dibentuk dari saham-saham dengan rasio per dan pbv yang rendah, untuk memperoleh peluang keuntungan lebih besar dari investasi saham-sahamnya. kerangka teoritis penilaian sekuritas analisis terhadap sekuritas dapat dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pengumpulan informasi dan penyusunan kedalam suatu kerangka logis, dan kemudian menggunakan informasi yang telah diperoleh untuk menentukan intrinsic value dari saham-saham yang dipilih tersebut. gitmant dan joehnik (1990,h.267-339) membagi metoda analisis sekuritas menjadi tiga kelompok yaitu terdiri dari : traditional analysis, yaitu analisis yang pada umumnya dilakukan melalui pendekatan top down. analisis ini dimulai dengan analisis ekonomi makro, analisis industri dan diakhirii dengan analisis fundamental. analisis ekonomi, menjelaskan bahwa harga saham cenderung bergerak naik bilamana kondisi perekonomian menguat, dan sebaliknya harga saham akan bergerak turun apabila perekonomian melemah. analisis industri dimaksudkan bahwa harga saham dipengaruhi oleh karakteristik industri dimana banyak perusahaan pesaing yang bergerak pada bidang usaha sejenis dalam suatu industri tertentu. sedangkan analisis fundamental, menjelaskan bahwa harga saham dipengaruhi oleh kinerja internal dari perusahaan yang menerbitkannya, hal ini dapat diamati dari kondisi laporan keuangan pada periode waktu tertentu. jika kondisi laporan keuangan dan prospek perusahaan kelihatan kuat diharapkan harga sahamnya juga akan mengalami penguatan atau kenaikan mencapai harga yang tinggi pula. technical analysis, merupakan metoda analisis sekuritas yang dilakukan berdasarkan pada pengamatan terhadap berbagai kekuatan yang mempengaruhi pasar, terjadinya reaksi dan pergerakan harga saham maupun volume perdagangan akibat terjadinya peristiwa atau informasi tertentu dapat dianalisis dan diolah menjadi suatu informasi yang menunjukkan kapan waktu paling tepat untuk membeli atau menjual sekuritas sahamnya. analisis teknikal tersebut jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 63-76, juli 2003 69 berdasarkan adanya anggapan atau asumsi dasar bahwa harga suatu sekuritas akan ditentukan oleh adanya fluktuasi penawaran dan permintaan terhadap sekuritas tersebut. oleh karena itu tehnik analisis dalam pendekatan ini dirancang untuk mengukur perubahan permintaan dan penawaran tersebut. ada beberapa tehnik analisis yang biasa dipergunakan dalam pendekatan ini antara lain the dow theory, the filter system, the price/volume system, analisis grafik dan analisis kekuatan pasar random walk analysis, menjelaskan bahwa pergerakan harga saham tidak dapat diramalkan dan oleh karena itu analisis sekuritas dianggap tidak dapat membantu investor dalam meramalkan perilaku pasar dimasa mendatang. disamping itu francis (1998,hal.609) mengemukakan dua pendekatan dalam penilaian sekuritas, yaitu the fundamental approach dan the technical approach the fundamental approach dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa harga saham menggambarkan nilai intrinsik dari saham itu sendiri . menurut philippatos dan george (1973,hal.368), analisis fundamental berorientasi secara general akademik dan mengikuti perkembangan model harga dari pendapatan, deviden, informasi arus kas dan opportunity industry. sedangkan technical approach merupakan pendekatan yang digunakan untuk menekankan perilaku pergerakan harga saham dan volume perdangangan. menurut fischer (1987,hal.87) analisis teknikal cenderung mengakui bahwa harga saham pada saat ini mencerminkan semua informasi dalam muatan harga saham diwaktu lampau dan bahwa pergerakan harga saham tersebut tidak dapat diprediksikan dari waktu ke waktu. fokus perhatian utama dari analisis teknikal adalah kapan terjadi kecenderungan kenaikan dan penurunan harga saham dan motivasi utamanya adalah merealisasikan capital gain dari flukituasi harga tersebut. dari kedua pendekatan dan analisis tersebut (fundamental dan teknikal) keakuratan dan ketepatan penggunaannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, investor yang bijaksana tidak akan terjerumus kedalam ekstrimitas tertentu atau secara fanatik hanya berpihak pada salah satu metoda analisis atau pendekatan tertentu saja. hipotesis berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan terdahulu dan berdasarkan pertimbangan beberapa rasio yang dipergunakan sebagai indikator dalam pembentukan portofolio saham yaitu tinggi rendahnya per dan pbv, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : h1 : dengan target standar deviasi atau tingkat resiko yang paling minimal, maka portofolio yang dibentuk dari saham-saham dengan rasio per yang rendah akan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar barbara gunawan & antariksa budileksmana, pengaruh indikator..... 70 daripada portofolio yang dibentuk dari saham-saham dengan rasio per yang tinggi. h2 : dengan target standar deviasi atau tingkat resiko yang paling minimal, maka portofolio yang dibentuk dari saham-saham dengan rasio pbv yang rendah akan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar daripada portofolio yang dibentuk dari saham-saham dengan rasio pbv yang tinggi. metoda penelitian obyek penelitian obyek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham dari beberapa perusahaan yang telah listed atau go public di bursa efek jakarta pada periode tahun 2000 sampai dengan 2002. populasi dan sampling sample frame dalam penelitian ini terdiri dari 12 saham masing-masing 2 saham dari sektor industri perkebunan (astra agro lestari dan bakrie sumatra plantation), pertambangan (aneka tambang dan indonesian nickel company), semen (semen gresik dan semen cibinong), rokok (hm sampoerna dan bat indonesia), telekomunikasi (indosat dan telekomunikasi indonesia) dan perdagangan retail (ramayana lestari sentausa dan hero supermarket). dipilihnya saham tersebut berdasarkan pertimbangan perbedaan tinggi rendahnya rasio per dan pbv dari perusahaan pada bidang usaha sejenis yang dijadikan dasar pembentukan portofolio dalam penelitian ini. informasi yang dipakai sebagai data penelitian adalah laporan bulanan dari bursa efek jakarta dalam bentuk jakarta stock exchange (jsx) monthly statistik yang antara lain berisi perkembangan fluktuasi harga, frekuensi perdagangan saham dan memuat ringkasan rasio-rasio keuangan dari saham-saham yang diteliti. pengambilan sampel data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metoda purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel atas dasar adanya beberapa pertimbangan tertentu (sugiyono, 1999 : 61). dasar pertimbangan tersebut adalah adanya kesamaan likuiditas transaksi saham dan tinggi rendahnya indikator rasio keuangannya, khususnya rasio per (price earning ratio), pbv (price to book value) dan der (debt to equity ratio). metoda analisis data dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan pendekatan statistik dan menerapkan teori portofolio modern, dimana perhitungan resiko (standar deviasi dan varian return) serta tingkat keuntungan (return jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 63-76, juli 2003 71 sekuritas) dihitung berdasarkan metoda single indeks model. sedangkan proses pembentukan portofolio berdasarkan tinggi rendahnya rasio per dan pbv dibentuk dengan menerapkan metoda optimalisasi menggunakan menu tool solver pada software microsoft excel 2000. analisis data analisis risk and return sekuritas saham berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 1 sampai 12 diketahui bahwa selama periode penelitian yaitu periode bulan januari 2000 desember 2002, hampir seluruh saham yang diteliti menunjukkan tingkat keuntungan (return sekuritas) rata-rata negatif, hanya ada dua saham yang meskipun sangat kecil mendekati nol persen namun mampu menghasilkan rata-rata keuntungan positif yaitu saham telekomunikasi indonesia dan semen gresik. kondisi diatas mencerminkan bahwa telah terjadi penurunan harga yang sangat signifikan pada hampir seluruh saham yang diperdagangkan di bursa efek jakarta. berdasarkan hasil perhitungan return market atau tingkat keuntungan pasar (lihat lampiran 1 s/d 12) diketahui bahwa rata-rata tingkat keuntungan pasar selama periode pengamatan juga menunjukan hasil yang negatif, atau telah mengalami penurunan hingga mencapai level –0,90%. hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa selama periode penelitian hampir seluruh saham yang diperdagangkan di bursa efek jakarta telah mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. sedangkan dari hasil perhitungan tingkat resiko investasi risk (varian return) sekuritas, diketahui rata-rata resiko investasi selama periode pengamatan adalah sebesar 0,022. resiko (varian return) sekuritas tersebut dihitung berdasarkan model indeks tunggal yang terdiri dari dua bagian atau merupakan total risk yaitu dari resiko yang berhubungan dengan pasar (market related risk) diwakili oleh i 2 . m 2 dan resiko unik internal (unique risk) yaitu  ei 2. rata-rata variance return sekuritas tersebut 0,022 masih lebih kecil dari rata-rata variance return market  im atau rata-rata resiko pasar secara keseluruhan yang mencapai sebesar 0,179. dalam kondisi diatas sebenarnya menjadi sangat sulit bagi investor maupun para analis investasi untuk menentukan pilihan saham-saham dalam upaya membentuk portofolio yang optimal karena hampir semua saham yang ada rata-rata mengalami penurunan harga atau tidak mampu menghasilkan keuntungan khususnya ditinjau dari hasil capital gain. membentuk portofolio dengan memasukkan saham-saham yang memiliki tingkat keuntungan negatif juga akan menghasilkan portofolio saham yang rata-rata returnnya negatif. langkah maksimal yang dapat dilakukan dalam barbara gunawan & antariksa budileksmana, pengaruh indikator..... 72 penelitian ini hanyalah membandingkan hasil akhir dari portofolio saham tersebut meskipun nilai return portofolionya negatif. pembentukan portofolio saham berdasarkan indikator tinggi rendahnya rasio per dan pbv berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio per dan pbv pada lampiran 1 sampai dengan 12, selanjutnya dapat dipilih dan digolongkan saham-saham yang akan membentuk portofolio yaitu berdasarkan rasio per dan pbv rendah dan portofolio berdasarkan rasio per dan pbv tinggi (lihat lampiran 13). setelah diketahui saham-saham calon pembentuk portofolio (lihat lampiran 13), langkah selanjutnya adalah membentuk portofolio saham berdasarkan tinggi rendahnya rasio per dan pbv yang dibentuk dengan menerapkan metoda optimalisasi menggunakan menu tool solver pada software microsoft excel 2000. untuk melihat hasil perhitungan masingmasing portofolio tersebut dapat dilihat pada lampiran 14 sampai dengan 16. hasil perhitungan return portfolio (lihat lampiran 14-15) sekaligus menjawab hipotesis yang telah diajukan pada bab terdahulu yaitu apakah portofolio saham yang dibentuk dengan metoda optimalisasi berdasarkan rasio per dan pbv yang rendah akan menghasilkan tingkat keuntungan return portfolio yang lebih tinggi dari pada portofolio yang dibentuk berdasarkan rasio per dan pbv tinggi. dari hasil perhitungan portofolio yang dibentuk berdasarkan tinggi rendahnya rasio per (lampiran 14), diketahui bahwa portofolio per tinggi (rp) = -0.6140 ternyata menghasilkan return portfolio yang lebih tinggi dari portofolio per rendah (rp) = -0.9479, demikian juga untuk portofolio per tinggi (rp) = -0.5090 pada proporsi bobot investasi yang sama pada setiap saham yaitu sebesar 16,7% ternyata juga menghasilkan return portfolio yang lebih tinggi dari portofolio per rendah (rp) = -1.8173. hasil perhitungan tersebut berarti menolak hipotesis pertama (h1 ditolak) yang menyatakan bahwa portofolio yang dibentuk berdasarkan rasio per rendah akan menghasilkan return portfolio yang lebih tinggi dari portofolio saham yang dibentuk berdasarkan per tinggi. berdasarkan perhitungan return portofolio yang dibentuk berdasarkan tinggi rendahnya rasio pbv (lampiran 15), diketahui bahwa portofolio pbv tinggi (rp) = -0.2547 ternyata menghasilkan return portfolio yang lebih tinggi dari portofolio pbv rendah (rp) = -1.7620, demikian juga untuk portofolio pbv tinggi pada proporsi bobot investasi yang sama pada setiap saham yaitu sebesar 16,7% ternyata juga menghasilkan return portfolio yang lebih tinggi (rp) = -0.7690 dari portofolio pbv rendah (rp) = -1.5573. hasil perhitungan tersebut kembali menolak hipotesis kedua yang diajukan (h2 jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 63-76, juli 2003 73 ditolak) yang menyatakan bahwa portofolio yang dibentuk berdasarkan rasio pbv rendah akan menghasilkan return portfolio yang lebih tinggi dari portofolio saham yang dibentuk berdasarkan pbv tinggi. penolakan terhadap kedua hipotesis yang dikemukakan pada bab terdahulu menunjukkan adanya indikasi bahwa sebagian besar investor di bursa efek jakarta tidak mempertimbangkan indikator informasi laporan keuangan yang tertuang dalam bentuk rasio per dan pbv sebagai pertimbangan dalam pemilihan maupun pembentukan portofolio sahamnya. bahkan ada kemungkinan investor melakukan langkah kebalikan yaitu justru memilih berinvestasi pada saham-saham yang memiliki per dan pbv tinggi berdasarkan asumsi bahwa saham-saham yang memiliki per dan pbv tinggi tersebut merupakan saham yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan saham perusahaan lain sejenis, saham yang tinggi harganya biasanya mencerminkan kualitas kinerja perusahaan yang baik dan banyak dicari oleh investor. saham-saham yang memiliki per dan pbv tinggi tersebut dikategorikan sebagai growt stock yaitu saham dari perusahaan yang sedang mengalami masa pertumbuhan pesat. dengan berinvestasi pada sahamsaham yang memiliki per dan pbv tinggi tersebut diharapkan dalam jangka panjang investor akan memetik keuntungan dari capital gain seiring dengan pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. penutup kesimpulan dari hasil penelitian ini telah terbentuk 4 (empat) portofolio saham dari 12 saham terpilih berdasarkan tinggi rendahnya indikator price earning ratio dan price to book value. berdasarkan hasil serangkaian perhitungan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan pertama, hampir seluruh saham yang diteliti menunjukkan tingkat keuntungan (return sekuritas) rata-rata negatif yaitu sebesar -1,148%, kondisi tersebut mencerminkan bahwa telah terjadi penurunan harga yang sangat signifikan pada hampir seluruh saham yang diamati. berdasarkan hasil perhitungan return market atau tingkat keuntungan pasar diketahui bahwa rata-rata tingkat keuntungan pasar selama periode pengamatan juga menunjukan hasil yang negatif hingga mencapai level –0,90%. hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa selama periode penelitian hampir seluruh saham yang diperdagangkan di bursa efek jakarta telah mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. kedua, hasil perhitungan tingkat resiko investasi risk (varian return) sekuritas, diketahui rata-rata resiko investasi selama periode pengamatan adalah sebesar 0,022 dimana resiko tersebut masih lebih kecil dari rata-rata barbara gunawan & antariksa budileksmana, pengaruh indikator..... 74 variance return market  im atau rata-rata resiko pasar secara keseluruhan yang mencapai sebesar 0,179. ketiga, dalam kondisi diatas sangat sulit bagi investor untuk menentukan pilihan saham-saham pembentuk portofolionya, karena hampir semua saham yang ada rata-rata mengalami penurunan harga atau tidak mampu menghasilkan keuntungan dari hasil capital gain. membentuk portofolio dengan memasukkan saham-saham yang memiliki tingkat keuntungan negatif juga akan menghasilkan portofolio saham yang rata-rata returnnya negatif. keempat, portofolio saham yang dibentuk berdasarkan rasio per tinggi (rp) = -0.6140 dan pbv tinggi (rp) = -0.2547 dengan target optimalisasi tingkat resiko minimal, ternyata menghasilkan return portfolio yang lebih tinggi dari portofolio per rendah (rp) = -0.9479 dan pbv rendah (rp) = 1.7620. terakhir, hasil perhitungan tersebut secara keseluruhan menolak hipotesis yang telah diajukan (h1 dan h2 ditolak) yang menyatakan bahwa portofolio yang dibentuk berdasarkan rasio per dan pbv rendah akan menghasilkan return portfolio yang lebih tinggi dari portofolio saham yang dibentuk berdasarkan per dan pbv tinggi. implikasi praktis para investor pelaku pasar modal di bursa efek jakarta ternyata tidak mempertimbangkan indikator rasio per dan pbv dalam pemilihan saham maupun pembentukan portofolio sahamnya. bahkan ada kemungkinan investor melakukan langkah kebalikan yaitu memilih berinvestasi pada saham-saham yang memiliki per dan pbv tinggi yang dikategorikan sebagai growt stock atau saham dari perusahaan yang sedang mengalami masa pertumbuhan pesat. dengan berinvestasi pada saham-saham yang memiliki per dan pbv tinggi tersebut diharapkan dalam jangka panjang investor akan memetik keuntungan dari capital gain seiring dengan pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. keterbatasan penelitian penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 36 bulan dimana krisis yang berkepanjangan masih melanda indonesia (januari 2000-desember 2002). keterbatasan rentang waktu penelitian dan jumlah saham yang diamati (12 saham) serta penggunaan indikator rasio per dan pbv belum sepenuhnya mampu menggambarkan sejauhmana saham-saham yang dipilih maupun rasio-rasio yang dipakai dapat bermanfaat untuk membentuk portofolio yang optimal di bursa efek jakarta. selama rentang waktu penelitian diatas sebagian besar return sekuritas yang diamati nilainya negatif jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 63-76, juli 2003 75 sehingga penulis mengalami kesulitan dalam memilih saham-saham pembentuk portofolio optimal. saran-saran saran dari penelitian ini adalah pertama, dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menyajikan penelitian dengan rentang waktu yang lebih lebar dengan jumlah saham yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat menghasilkan simpulan yang lebih akurat. kedua, penggunaan data bulanan untuk memantau perubahan harga saham maupun indeks harga saham gabungan kurang sensitif dan kurang mencerminkan fluktuasi yang sebenarnya dari pergerakan harga saham maupun indeks tersebut, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data fluktuasi perubahan harga dan indeks harian atau mingguan. terakhir, mencermati rasio keuangan khususnya per dan pbv dalam pemilihan saham maupun pembentukan portofolio saham masih perlu dipertimbangkan oleh investor (meskipun dalam penelitian ini tidak menampakan pengaruh yang signifikan), rasio-rasio tersebut khususnya per dan pbv masih relevan dan akurat dalam penentuan intrinsic value saham. daftar pustaka charles p. jones, investment analysis and management, 6 th edition, john willey and sons, inc, new york. elton, j.edwin dan j.martin gruber (1995), modern portfolio theory and investment analysis, john willey & sons,inc., new york. francis, jack clark (1983), management of invesment, second edition, mc graw-hill company, singapore frank j.fabozzi (1995), investment management, prentice hall, inc, new jersey gitman, lawrence j, dan johnik, michael d. (1990), fundamental of investing, harper dan row publisher inc, new york. hanafi, mamduh m, husnan, suad dan amin wibowo (1996) “dampak pengumuman laporan keuangan terhadap kegiatan perdagangan saham dan variabilitas tingkat keuntungan”, kelola no.ii/v/1996, jakarta. barbara gunawan & antariksa budileksmana, pengaruh indikator..... 76 husnan, suad (1993), dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas, upp amp ykpn, yogyakarta . jogiyanto, hm (1998), teori portofolio dan analisis investasi, bpfe yogyakarta sharpe, william f., gordon j.alexander and van bailey (1995), investments, prentice hall, new york. *corresponding author, e_mail address: shofanaerimalata@yahoo.co.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, hlm: 141-157, juli 2016 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0051.141-157 pendekatan hot-fit framework dalam generalized structural component analysis pada sistem informasi manajemen barang milik daerah: sebuah pengujian efek resiprokal shofana erimalata program magister akuntansi, universitas mataram, jl. majapahit no. 62. gomong, mataram, ntb, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 29 mar 2015 revised 8 apr 2016 accepted 16 apr 2016 this study aims to examines the determinant of the information quality of fixed assets on the accrual-based balance sheet using hot-fit framework approach with generalized structural component analysis (gesca) method. the study using questionnaire with 90 respondents who represented all the local government agencies of mataram city government. data anaylisis employs structural equation model (sem). the study reveals there is a reciprocal relation between organizational controling and the information quality of fixed assets. the study also indicates that the software quality of sistem informasi manajemen barang milik daerah/management information system for local government’s goods (simda bmd) affecting the user satisfaction and organizational controling. the implications of these results can be used as consideration in adjusting the mataram city government accounting policy regarding fixed assets administration in order to produce quality information on fixed assets for the local government accrual-based balance sheet. then, users of information system are needs to trained in order to increase competence to conduct the administration of fixed assets accrual based, so it can contribute to improve the quality of fixed asset information presented on the accrual based balance sheet. © 2016 jai. all rights reserved keywords: accrual basis; fixed assets; gesca; hot-fit framework; simda bmd; information quality pendahuluan laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) di indonesia, khususnya di provinsi nusa tenggara barat (ntb) saat ini memasuki masa peningkatan kualitas. hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri). peningkatan opini bpk juga diperoleh lkpd kota mataram untuk tahun anggaran 2014. bagi pemerintah kota mataram, memperoleh opini wtp (ikhtisar hasil pemeriksaan bpk ri, 2014) untuk pertama kalinya merupakan sebuah prestasi yang membanggakan, setelah bertahun-tahun selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (berturut-turut sejak 2006). keberhasilan ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah kota mataram untuk terus mempertahankannya. salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan sistem manajemen aset yang akan mendukung optimalisasi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (sap) dan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan sap berbasis akrual pada pemerintah daerah, pemda diwajibkan untuk menerapkan penyajian laporan keuangan berbasis akrual (akrual penuh) paling lambat tahun anggaran 2015. dengan demikian seharusnya tahun 2015 semua pemda sudah melaksanakan akuntansi berbasis akrual yang dalam penyajiannya termasuk melakukan restatement (penyajian kembali) di dalamnya. hal ini juga diperkuat secara legal formal pada pasal 9 permendagri nomor 64 tahun 2013 agar pemda menyajikan kembali laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan sap berbasis akrual. restatement merupakan perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu disajikan kembali pada awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertamakali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual (cash towards erimalata, s. – sistem informasi manajemen barang milik daerah 142 accrual) menuju basis akrual (accrual). berdasarkan peraturan walikota no 13/2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota mataram, maka salah satu akun dalam neraca yang perlu dilakukan restatement adalah akun aset tetap. nilai akun aset tetap perlu untuk dilakukan penyajian kembali karena pada periode sebelumnya (2014) nilai aset tetap belum menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual, yaitu belum mengurangi nilai buku dengan akumulasi penyusutan aset. aset tetap merupakan pos neraca yang jumlahnya paling besar dalam neraca kota mataram, sehingga salah saji dalam akun aset tetap akan berpengaruh secara material dalam pemeriksaan oleh bpk. kriteria materialitas ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya mempertahankan opini wtp yang telah diperoleh. tekanan regulasi untuk melakukan penghitungan akumulasi penyusutan masing-masing aset, kemudian melakukan penyajian kembali dalam neraca, tidak akan menjadi hal yang sulit apabila telah tersedia data aset yang andal dan relevan. data aset tersebut akan dijadikan dasar pengakuan akun aset tetap dalam kegiatan restatement. permasalahan yang terjadi di kota mataram adalah data-base aset tetap dianggap belum dapat menyuguhkan data yang andal dan relevan. hal ini dikarenakan beberapa aset di kota mataram masih terkendala masalah status penguasaan dan legalitasnya sehingga berpengaruh pada penyelesaian penilaian aset tetap yang dimiliki (nurdiana, 2015). dalam penelitian atikah et al. (2015) ditemukan bahwa kendala yang dialami oleh pemerintah kota mataram dalam melakukan pengelolaan aset tetap adalah karena penatausahaan melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah (simda bmd), kapasitas sumber daya manusia (sdm), dan pengendalian organisasi yang dimiliki dalam pengelolaan aset belum memadai dalam menghadapi tantangan penerapan sistem akuntansi pemerintahan (sap) berbasis akrual. hal ini terlihat dari masih ada aset tetap yang dicatat di kartu inventaris barang (kib) dengan dinilai rp 1, saja karena kesulitan mencantumkan berapa nilai wajar saat perolehan aset. penyebab lain karena masih minimnya pengetahuan para pengurus barang mengenai: sistem akuntansi berbasis akrual, perlakuan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang sebenarnya menambah nilai dan masa manfaat aset tetap, pentingnya kelengkapan dokumen untuk pengakuan suatu aset tetap, kesesuaian data aset pada data-base dan kondisi fisik di lapangan, serta pentingnya rekonsiliasi aset dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (skpd). penelitian padmowati (2004), laksono (2015), (komara, 2006), sudarmadi (2010), santoso (2012) dan putra dan alfian (2016) mengemukakan bahwa kesuksesan penerapan teknologi informasi harus diukur secara komprehensif dengan mengikutsertakan keterlibatan organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh pengguna. untuk melakukan pengukuran keberhasilan suatu sistem informasi yang lebih komprehensif dalam memberikan manfaat bagi suatu organisasi maka yusof et al. (2006) memperkenalkan sebuah model bernama human-organization-technology (hot)-fit framework untuk melakukan evaluasi sistem informasi secara komprehensif. model (hot)-fit framework menggabungkan d & m is success model dengan it-organization fit model, menghasilkan framework yang menempatkan komponen penting dalam sistem informasi, yaitu: manusia (human), organisasi (organization) dan teknologi (technology), dengan kesesuaian hubungan di antara tiga kompenen tersebut. penelitian mohamadali dan garibaldi (2012) mengemukakan pentingnya penggunaan konsep “fit” dalam melihat hubungan manusia (human), organisasi (organization) dan teknologi (technology). hingga saat ini (hot)-fit framework belum banyak digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah, namun lebih banyak digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem informasi rumah sakit dan sistem informasi universitas, seperti penelitian poluan et al. (2014), nasir dan syaputra (2014), diana (2014) dan krisbiantoro et al. (2015). sementara, penelitian dengan model (hot)-fit framework untuk lembaga pemerintahan dilakukan oleh penelitian yusof dan yusuff (2013) dan bahrawi (2013). pada konteks penelitian ini, pengukuran kesuksesan simda bmd secara lebih komprehensif dengan menggunakan (hot)-fit framework ini dimotivasi oleh laporan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah kota mataram oleh bpk ri perwakilan ntb atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi sap berbasis akrual pada tahun 2014 sampai dengan triwulan iii tahun 2015. berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada pemerintah kota mataram masih terdapat hal-hal yang belum memadai terkait dukungan regulasi dan komitmen pimpinan, kompetensi sdm pengelola keuangan, aset dan teknologi informasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan database. penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian krisbiantoro et al. (2015) serta penelitian surastiani dan handayani (2015). penelitian ini akan mengelaborasi penggunaan (hot)-fit framework untuk mengukur kesuksesan aplikasi simda bmd dengan lebih komprehensif dari sisi pengguna dan pengendalian organisasi yang diberikan, yang dalam penelitian-penelitian sebelumnya, pengukuran kesukjurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157, juli 2016 143 sesan sistem informasi hanya dilakukan dari perspektif sistem dan pengguna sistem saja. penelitian ini mengekplorasi beberapa kebaruan, pertama melakukan pengukuran kesuksesan sistem informasi yang lebih komprehensif dengan menggunakan (hot)-fit framework. penelitian ini menguji kesesuaian aplikasi simda bmd (technology), kepuasan pengguna (human) dan pengendalian organisasi (organization) dalam menghasilkan informasi aset tetap yang berkualitas. kedua, dalam penelitian ini variabel kualitas pelayanan bukan merupakan dimensi pengukur sistem seperti yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yakni yusof et al. (2006; 2008), tetapi merupakan bagian dari pengendalian layanan yang diberikan oleh organisasi, karena sifat dari simda bmd sebagai mandatory system pada lingkup pemerintah kota mataram. ketiga, penelitian ini juga akan melihat hubungan reciprocal antara pengendalian organisasi dan kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan simda bmd serta hubungan reciprocal antara kepuasan pengguna dan kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan simda bmd sebagai bukti empiris bahwa antara organization dan net benefits serta antara human dan net benefits terdapat hubungan dua arah (yusof et al., 2006). model penelitian ini menggunakan metode generalized structural component analysis (gesca) karena penggunaan model struktural berbasis komponen ini mampu merefleksikan variabel-variabel laten dalam bentuk dimensi yang direfleksikan berbagai indikator, serta mampu menganalisis hubungan timbal balik (reciprocal) diantara variabel laten. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis aspek akuntansi pada pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pembukuan saja, melainkan juga meliputi aspek penatausahaan. penatausahaan sendiri adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pp no. 27 tahun 2014 dan permendagri no. 17 tahun 2007). pelaporan barang milik daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya (pp no. 27 tahun 2014). laporan barang milik daerah (bmd) yang disusun pengelola barang milik daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah (pp 27/2014 pasal 88 ayat 3, permendagri 17/2007 pasal 29 ayat 1, peraturan daerah (perda) kota mataram no. 17 tahun 2011 pasal 97). dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca adalah merupakan representasi dari penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan pemda. sejak tahun 2011, seluruh pencatatan, pemindahan dan penghapusan aset tetap daerah kota mataram dilakukan menggunakan sistem informasi berbasis komputer, yaitu sistem informasi manajemen barang milik daerah (simda bmd). dasar hukum kewajiban menggunakan simda bmd dalam pengelolaan aset tetap daerah diatur dalam pasal 98 perda kota mataram no. 17/2011 tentang pengelolaan barang milik daerah. kesuksesan simda bmd akan sangat dibutuhkan dalam menghasilkan informasi aset tetap daerah yang andal dan relevan, sebagai alah satu cara untuk menjawab tantangan implementasi restatement pada tahun pertama penerapan sap basis akrual. informasi nilai aset tetap dari output simda bmd akan dijadikan dasar pengakuan akun aset tetap yang akan disajikan kembali dalam neraca yang disesuaikan dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual. human-organizational-technology (hot) fit framework yusof et al. (2006) memberikan suatu kerangka baru yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi yang disebut human-organizationtechnology (hot) fit framework. “this framework builds on the is success model and it-organization fit model. hot-fit addresses the essential components of is, namely human, organization and technology and the fit between them” (yusof et al., 2006). model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni manusia (human), organisasi (organization) dan teknologi (technology) dan kesesuaian hubungan diantaranya. hot-fit framework awalnya dikembangkan dari penggabungan is success model (delone dan mclean, 2003) dan itorganization fit model yang dikemukakan oleh scott-morton (1991 dalam yusof et al., 2006) sebagai rerangka untuk mengevaluasi health information system (his). is success model digunakan untuk mengidentifikasi faktor, dimensi dan indikator pengukuran, sedangkan it-organization fit model mengidentifikasikan hubungan dan kesesuaian konsep diantara faktor manusia, teknologi dan organisasi. model ini pada penelitian yusof dan yusuff (2013) digunakan untuk mengukur penerapan sistem informasi pada sektor publik, yaitu mengukur kesuksesan e-government pemerintah malaysia yang disebut project monitoring system (pms). yusof dan yusuff (2013) mengemukakan bahwa faktor manusia, teknologi dan organisasi merupakan komponen penting dalam penerapan sistem informasi, dimana erimalata, s. – sistem informasi manajemen barang milik daerah 144 gambar 1. human-organizational-technology (hot) fit framework sumber: yusof (2011) dampak sistem dievaluasi melalui keuntungan bersih (net benefits) secara keseluruhan. pada gambar 1 terlihat bahwa hot-fit framework terdiri atas beberapa hubungan timbal balik (reciprocal) sebagaiana yang dijelaskan yusof et al. (2006) sebagai berikut: “some of these relationships are two ways: .... system use and user satisfaction are direct antecedents of net benefits. net benefits subsequently affect system use and user satisfaction. similarly, organizational structure and environment are direct antecedents of net benefits. net benefits subsequently have impact on organizational structure and environment”. menurut yusof et al. (2006) faktor-faktor yang membentuk hot-fit framework adalah sebagai berikut: (1) manusia (human) komponen manusia menilai sistem informasi dari sisi penggunaan sistem (system use) pada frekwensi dan luasnya fungsi dan penyelidikan sistem informasi. system use juga berhubungan dengan siapa yang menggunakan (who use it), tingkat penggunanya (level of user), pelatihan, pengetahuan, harapan dan sikap menerima (acceptance) atau menolak (resistance) sistem. komponen ini juga menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna yaitu keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan dampak potensial yang dirasakan dari penggunaan sistem informasi. kepuasan pengguna dapat dihubungkan dengan persepsi manfaat dan sikap pengguna terhadap sistem informasi yang dipengaruhi oleh karakteristik personal. (2) organisasi (organization) komponen organisasi (organization) menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan lingkungan organisasi tempat sistem teknologi informasi diimplementasikan. struktur organisasi terdiri dari tipe, budaya, politik, hirarki, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, manajemen dan komunikasi. kepemimpinan, dukungan dari top manajemen dan dukungan staf merupakan bagian yang penting dalam mengukur keberhasilan sistem. sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber pembiayaan, pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan interorganisasional dan komunikasi. (3) teknologi (technology) a) kualitas sistem faktor ini digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasinya sendiri. beberapa indikator yang pernah diteliti yusof et al. (2006) dan yusof et al. (2008) untuk mengukur nilai dari kualitas sistem adalah sebagai berikut: indikator kemudahan yang meliputi: mudah digunakan (ease of use) dan mudah dipelajari (ease of learning), indikator efisiensi yang meliputi: lama respon (response time) dan lama loading, indikator kehandalan sistem yang meliputi: terdapat bantuan teknis sistem (access to technical support), adanya peringatan kesalajurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157, juli 2016 145 han, fleksibel jika diintegrasikan dengan sistem lain (availability), teruji bebas dari eror (reliability) dan keamanan sistem (security), indikator kelengkapan meliputi: fitur-fitur yang lengkap, dan isi data-base yang lengkap. b) kualitas informasi (output) faktor ini digunakan untuk mengukur kualitas keluaran (output) dari sistem informasi. beberapa indikator yang pernah diteliti yusof et al. (2006) dan yusof et al. (2008) untuk mengukur nilai dari kualitas informasi output adalah sebagai berikut: indikator isi (content) yang meliputi: format sesuai kebutuhan, bentuk serta relevansi dari informasi yang dihasilkan, kelengkapan (completeness), indikator kegunaan (usefulness) yang meliputi: mudah dibaca, ringkas dan padat, informatif, penting, tingkat kehandalan data: akurasi data, ketepatwaktuan, dapat dibandingkan dan dapat diverifikasi. c) kualitas pelayanan kualitas layanan berfokus pada keseluruhan dukungan yang diterima dari penyedia jasa layanan sistem. kualitas layanan dapat dinilai dengan kecepatan respon, jaminan, empati, dukungan teknis dan tindak lanjut layanan kepada pengguna sistem. d) manfaat bersih merupakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem. net benefits dapat diukur dari manfaat sistem secara langsung (misalnya dari informasi yang dihasilkan sistem) maupun dari manfaat secara tidak langsung seperti dampak pada kinerja, efisiensi dan efektifitas kegiatan organisasi. pengendalian organisasi pengendalian pada organisasi sektor publik dilakukan dengan sistem pengendalian internal. sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (bastian, 2011). berdasarkan tujuan sistem pengendalian internal tersebut maka pengendalian internal organisasi dibagi menjadi dua, yaitu: (1) pengendalian internal akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. (2) pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama untuk menjamin efisiensi dan kepatuhan atas kebijakan pimpinan. menurut bastian (2011), unsur-unsur pokok dalam sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut: (1) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. pemisahan fungsi akuntansi antara fungsifungsi operasi dengan fungsi penyimpanan akan membantu catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya. (2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendpaatan, dan biaya. dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi berdasarkan otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui. penggunaan wewenang dalam memberikan otorisasi atas terlaksananya suatu transaksi terekam dalam dokumen yang akan dipakai sebagai dasar untuk mencatat transaksi. prosedur pencatatan dengan sistem otorisasi yang baik akan menghasilkan informasi akuntansi yang teliti dan dapat dipercaya. (3) praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi. praktik yang sehat meliputi penggunaan formulir yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang, pemeriksaan mendadak, setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, adanya perputaran jabatan) untuk menjaga independensi tugas, pencocokan fisik aset dengan catatannya secara periodik, terdapat unit pengawasan internal. (4) karyawan yang kompetensinya sesuai dengan tanggung jawabnya. bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan dan cara yang diciptakan untuk mendorong praktik sehat, semuanya tergantung dari manusia yang melaksanakannya. pengendalian internal yang diberikan dapat disesuaikan dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. hubungan kualitas sistem dan kepuasan pengguna ukuran kepuasan pemakai pada sistem komputer dicerminkan oleh kualitas sistem yang digunaerimalata, s. – sistem informasi manajemen barang milik daerah 146 kan (istianingsih dan utami, 2009). sistem yang berkualitas akan membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. semakin baik kualitas sistem maka pengguna akan semakin merasa terbantu (arfinin dan pratolo, 2012). apabila kualitas sistem informasi adalah baik menurut persepsi penggunanya, maka pengguna cenderung akan merasa puas dalam menggunakan sistem tersebut. semakin tinggi kualitas sistem informasi yang digunakan, diprediksi akan berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat kepuasan pengguna akhir sistem informasi tersebut. berdasarkan uraian di atas penelitian ini menghipotesakan bahwa semakin tinggi kualitas paket program aplikasi (software) akuntansi yang digunakan, akan meningkatkan kepuasan pemakai menurut mereka. yusof et al. (2006) menyatakan bahwa (hot) fit framework mengukur keberhasilan sistem informasi dengan melihat kesesuaian teknologi yang digunakan dengan pengguna teknologi, kualitas sistem diasosiasikan sebagai kinerja sistem. kualitas sistem merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur faktor teknologi dalam (hot) fit framework. teknologi yang dianggap sesuai (fit) dengan faktor pengguna (human) ditunjukkan dengan pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna. penelitian istianingsih dan utami (2009) serta santoso (2012) menemukan bahwa semakin baik kualitas sistem maka akan meningkatkan kepuasan pengguna. penelitian istianingsih dan utami (2009), sudarmadi (2010), serta santoso (2012) menemukan bahwa kualitas informasi sistem akan mempengaruhi kepuasan pengguna. pengguna sistem informasi pasti berharap bahwa dengan menggunakan sistem tersebut akan diperoleh informasi (output) yang dibutuhkan. karakteristik informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi dapat saja berbeda dengan output dari sistem informasi yang lain. sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, sesuai kebutuhan, dan relevan serta memenuhi kriteria dan ukuran lain tentang kualitas informasi akan mempengaruhi kepuasan penggunanya. semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan statu sistem informasi, diprediksi akan berpengaruh terhadap semakin tingginya kepuasan pengguna akhir suatu sistem informasi. berdasarkan argumentasi tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h1: kualitas simda bmd berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. hubungan kualitas sistem dan pengendalian organisasi penelitian poluan et al. (2014) menemukan bahwa faktor teknologi memiliki hubungan yang kuat, searah dan signifikan terhadap organisasi. semakin tepat dan baik kualitas teknologi yang diterapkan dalam organisasi untuk mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi, serta peningkatan fasilitas terhadap teknologi, maka akan meningkatkan kinerja organisasi. mohamadali dan garibaldi (2012) mengemukakan bahwa pentingnya konsep kesesuaian (fit) antara sistem (technology) yang digunakan dengan pengendalian organisasi sangat diperlukan, karena teknologi yang digunakan akan mempengaruhi organisasi dalam menyusun strategi dan merencanakan rangkaian pengendalian yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. penelitian yusof dan yusuff (2013) pada sistem informasi pemerintahan di malaysia menemukan bahwa dengan adanya kesesuaian (fit) antara sistem (technology) dengan pengendalian organisasi (organization) yang diberikan akan membantu melahirkan strategi dalam menyediakan pelayanan yang baik. penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah diatur dalam pasal 98 perda kota mataram no. 17 tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah, yang berbunyi: “untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, pasal 94, pasal 95, dan pasal 96 secara cepat dan akurat, pengelolaan barang milik daerah harus menggunakan sistem informasi manajemen barang milik daerah berbasis komputer”. keharusan penggunaan simda bmd sebagai mandatory system dalam pengelolaan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah mengakibatkan penyesuaian pengendalian internal yang akan diberikan organisasi. adanya tuntutan dalam pelayanan yang cepat dan akurat, merupakan pencapaian yang harus diperhatikan oleh organisasi. diharapkan dengan semakin baik kualitas sistem (technology) yang digunakan maka semakin baik pengendalian yang akan dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. berdasarkan argumentasi tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut h2: kualitas simda bmd berpengaruh terhadap pengendalian organisasi. hubungan timbal balik (reciprocal) antara kepuasan pengguna dan kualitas informasi aset tetap penelitian sudamadi (2010) mengemukakan bahwa kepuasan pengguna sistem informasi merupakan indikator keberhasilan penerapan sistem informasi. istianingsih dan utami (2009) dalam hasil penelitiannya menemukaan bahwa kepuasan pengjurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157, juli 2016 147 guna berpengaruh positif pada kinerja individual. santoso (2012) dan laksono (2015) membuktikan bahwa kepuasan pengguna akan berpengaruh terhadap manfaat bersih yang diperoleh dari sistem informasi. manfaat yang hendak diperoleh dari penggunaan simda bmd adalah pengguna dapat menyajikan informasi aset tetap yang berkualitas untuk mensukseskan implementasi kebijakan restatement aset tetap kedalam neraca berbasis akrual. penelitian darwanis dan mahyani (2009) menemukan bahwa pemanfaatan sistem informasi akan mempengaruhi kepuasan pengguna yang pada akhirnya akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan. hasil yang berbeda diperoleh dalam penelitian indriasari dan nahartyo (2008) yang menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia hanya mempengaruhi ketepatwaktuan informasi, namun tidak mempengaruhi keandalan informasi. karmila et al. (2014) juga menemukan kapasitas sdm (pengguna) tidak berpengaruh dalam meningkatkan keterandalan informasi pelaporan keuangan. (hot) fit framework yang dikemukakan oleh yusof et al. (2006) menyatakan bahwa faktor manusia sangat berpengaruh terhadap manfaat bersih yang dihasilkan sistem, semakin meningkatnya kepuasan pengguna maka semakin besar menfaat bersih yang didapat dari sistem. yusof et al. (2008) dalam penelitiannya juga menegaskan hubungan dua arah (reciprocal) antara organisasi (organization) dan manfaat bersih (net benefits) yang diperoleh dari sistem. yusof et al. (2008) mengemukakan bahwa: “two-way relationships between these dimensions: ... system use and user satisfaction are direct antecedents of net benefits. net benefits subsequently affect system use and user satisfaction. dalam model (hot) fit framework kepuasan pengguna yang merupakan bagian dari faktor manusia, mempunyai hubungan dua arah (reciprocal) dengan net benefit (dalam penelitian ini diukur dengan kualitas informasi aset yang dihasilkan). faktor pengguna (human) merupakan faktor yang dominan dalam menggali potensi sistem informasi agar dapat memberikan manfaat yang diharapkan oleh pengguna maupun organisasi (nasir dan syaputra, 2014). kepuasan pengguna akan meningkatkan kinerja individual (istianingsih dan utami, 2009). lebih lanjut kinerja individu yang bagus akan membantu individu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. tujuan penggunaan simda bmd adalah membantu pengelolaan data aset tetap menjadi informasi aset tetap yang dapat disajikan pada laporan keuangan. semakin tinggi kepuasan pengguna terhadap bantuan simda bmd dalam mengolah data aset tetap menjadi informasi aset tetap, maka semakin meningkatkan kualitas informasi aset tetap yang akan dapat diperoleh. kebijakan restatement aset tetap membutuhkan peran besar juga dari sumber daya manusia, dalam hal ini pengguna simda bmd agar dapat menyajikan informasi aset yang berkualitas, sehingga penyajian kembali akun aset tetap pada neraca berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. berdasarkan argumentasi tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h3a: kepuasan pengguna berpengaruh terhadap kualitas informasi aset tetap. h3b: kualitas informasi aset tetap berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. hubungan timbal balik (reciprocal) antara pengendalian organisasi dan kualitas informasi aset tetap komara (2006) dan poluan et al. (2014) menemukan bahwa dukungan manajemen yang baik dapat meningkatkan penggunaan sistem informasi. diana (2014) juga menemukan bahwa faktor organisasi berpengaruh pada penggunaan sistem informasi. apabila penggunaan sistem informasi sudah diterima maka pengguna terbantu mengerjakan tugas yang dibebankan. pengendalian organisasi berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan pemanfaatan sistem informasi dalam organisasi tersebut. pengendalian organisasi dalam penelitian ini terdiri dari pengendalian layanan pengoperasian simda bmd, pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. penelitian indriasari dan nahartyo (2008) menemukan bahwa pengendalian intern akuntansi dari organisasi akan meningkatkan nilai informasi dari laporan keuangan yang dibuat organisasi. temuan serupa juga dikuatkan oleh darwanis dan mahyani (2009) yang menemukan bahwa pengendalian internal akuntansi dari organisasi akan meningkatkan keterandalan dari laporan keuangan yang dihasilkan. poluan et al. (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa net benefit yang diperoleh dari sistem yang digunakan akan rendah jika pengaruh organisasi yang diberikan rendah. diperlukan pembenahan dari layanan yang diberikan organisasi untuk lebih meningkatkan net benefit dari sistem. nasyir dan syaputra (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel organisasi mempengaruhi manfaat bersih yang akan diperoleh dari penerapan sistem. indikator yang terbukti paling dominan dari variabel organisasi adalah spesifikasi tugas dan tanggung jawab untuk menggunakan sistem, evaluasi terhadap sistem dan pelayanan, pernyataan, kemampuan lingkungan kerja organisasi dalam mendukung penggunaan sistem, serta apresiasi (reward) bagi prestasi yang diperoleh dalam penggunaan sistem. indikator-indikator tersebut menegaskan pentingnya pengendalian organisasi erimalata, s. – sistem informasi manajemen barang milik daerah 148 dalam memperoleh manfaat dari penerapan sistem. berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa: h4a: pengendalian organisasi berpengaruh terhadap kualitas informasi aset tetap. penelitian ini juga akan melihat pengaruh tuntutan kebutuhan informasi aset tetap yang berkualitas terhadap pengendalian organisasi yang diberikan. kualitas informasi aset tetap bukan hanya dipengaruhi oleh pengendalian organisasi, tetapi dapat terjadi sebaliknya, dengan semakin meningkatnya tuntutan akan informasi aset tetap yang berkualitas justru akan mempengaruhi organisasi untuk harus tanggap dalam menyesuaikan strategi pengendaliannya. hal ini didukung dengan temuan dalam penelitian nasyir dan syaputra (2014) yang membuktikan bahwa indikator kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam lingkungan kerja sehingga dapat bersinergi dengan keberadaan sistem dalam memberikan manfaat merupakan indikator yang dominan. pengendalian organisasi harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan tugas yang dibebankan. yusof et al. (2008) dalam penelitiannya juga menegaskan hubungan dua arah (reciprocal) antara organisasi (organization) dan manfaat bersih (net benefits) yang diperoleh dari sistem. yusof et al. (2008) mengemukakan bahwa: “two-way relationships between these dimensions:... organizational structure and net benefits, organizational environment and net benefits”. pada ranah sektor publik, meningkatnya tuntutan terhadap kualitas informasi keuangan dalam pelaporan akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat dalam rangka penyesuaian pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. pada pemerintah kota mataram tuntutan akan kualitas informasi aset tetap yang sesuai dengan penerapan sap berbasis akrual (permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah) mendorong lahirnya peraturan walikota no. 13 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota mataram. kebijakan akuntansi tersebut dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan perubahan perlakuan akuntansi dengan diwajibkannya sap berbasis akrual pada pemerintah daerah di indonesia. perubahan kebijakan akuntansi akan berimplikasi pada perubahan kualifikasi informasi keuangan yang dibutuhkan, sehingga organisasi harus dapat menyesuaikan penyusunan strategi dalam melakukan pengendalian. berdasarkan argumentasi yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h4b: semakin meningkat kebutuhan kualitas informasi aset tetap maka pengendalian organisasi yang diberikan akan semakin ditingkatkan. metode penelitian populasi dan sampel populasi penelitian ini adalah 90 responden yang mewakili seluruh satuan kerja perangkat daerah (skpd) pada pemerintah kota (pemkot) mataram dengan menggunakan kuesioner. kelompok responden adalah pengurus barang (operator simda bmd), admin simda bmd, serta pejabat penatausahaan aset yang berwenang pada pemkot mataram.pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: technology kualitas informasi aset tetap human kepuasan pengguna organization pengendalian layanan pengendalian internal kualitas software h1 h2 h3b h3a h4a h4b gambar 2. rerangka konseptual penelitian jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157, juli 2016 149 (1) pejabat eselon iv yang mengatur masalah penatausahaan aset tetap dan pengendalian internal masing-masing skpd yaitu kasubag umum & kepegawaian. (2) pejabat pengelola barang milik daerah yang berhubungan langsung dengan kegiatan penatausahaan aset tetap yang menggunakan simda bmd, yang terdiri atas: a) kepala bidang aset, kepala sub bidang penatausahaan aset, serta staf yang menjadi satuan petugas (satgas) simda bmd yang ada di sub bidang penatausahaan aset daerah bpkad selaku kordinator pengendalian layanan simda bmd dan kordinator pengendalian penatausahaan aset daerah lingkup pemerintah kota mataram. b) pengurus barang yang ada di masing-masing skpd selaku operator pengolah data aset tetap dengan menggunakan simda bmd (pengguna sistem). adapun alasan pemilihan dengan beberapa kriteria tersebut adalah karena untuk mengukur pengendalian internal organisasi maka responden harus merupakan pejabat yang berperan mengatur sistem pengendalian internal organisasi dalam kegiatan pengelolaan aset tetap daerah. pemilihan pengguna simda bmd sebagai responden disesuaikan sebagai elemen populasi yang spesifik dan relevan dengan tujuan dan masalah penelitian. lebih lanjut seluruh pejabat dan staf pada bidang penatausahaan aset daerah bpkad adalah kordinator pengendali layanan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah dan pengelolaan data aset daerah menggunakan simda bmd di lingkup pemerintah kota mataram. variabel dan pengukurannya kualitas simda bmd simda bmd merupakan sistem informasi yang digunakan untuk pengolahan data aset tetap. sebuah sistem informasi akan menerima input berupa data mentah kemudian diproses menjadi informasi dalam bentuk keluaran (output). menurut yusof et al. (2006), kualitas sistem diasosiasikan sama dengan kinerja sistem. kualitas sistem dalam sistem informasi menyangkutketerkaitan fitur dalam sistem termasuk performa sistem dan user interface (krisbiantoro et al., 2015). kualitas sistem yang baik akan memenuhi kebutuhan pengguna dan mudah digunakan, sehingga dapat membantu tugas yang dikerjakan pengguna (yusof et al., 2008). dalam penelitian ini kualitas simda bmd diukur dengan kualitas software simda bmd. kualitas software adalah kualitas simda bmd sebagai sebuah perangkat lunak yang dikukur berdasarkan kemudahan penggunaannya, efisiensi sistem, keandalan dan kegunaan fitur dan fungsi yang dimiliki sistem. kepuasan pengguna kepuasan pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan dampak potensial dari sistem informasi (yusof et al., 2006). kepuasan pengguna dapat dihubungkandengan persepsi manfaat (usefulness) dan sikap pengguna terhadap sistem informasi yang dipengaruhioleh karakteristik personal (yusof et al., 2008). kepuasan pengguna sistem merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa puas pengguna terhadap sistem yang digunakan. dalam penelitian ini kepuasan pengguna diukur dengan: (1) perceived usefulness merupakan persepsi pengguna tentang kebermanfaatan penggunaan sebuah sistem informasi. persepsi ini diindikasikan dengan persepsi pengguna atas peningkatan produktifitas kerja, tingkat penggunaan dan tingkat kenyamanan yang dirasakan. (2) overall satisfaction merupakan kepuasan yang dirasakan pengguna setelah menggunakan simda bmd. dimensi kepuasan ini diindiksikan dengan kepuasan terhadap antar muka (interface) maupun terhadap fitur-fitur simda bmd secara spesifik (software satisfaction), tidak adanya kesenjangan informasi antara informasi yang diharapkan pengguna dengan informasi yang didapatkan dari sistem (information gap), dan kepuasan dalam proses pengambilan keputusan (decision making satisfaction) yang melibatkan penggunaan sistem maupun dibantu dengan hasil informasi dari simda bmda. (3) pengendalian organisasi adalah serangkaian kegiatan pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (bastian, 2011). pengendalian organisasi dalam penelitian ini diukur dengan: a) pengendalian layanan menurut yusof et al. (2006), kualitas pelayanan berhubungan dan berfokus pada keseluruhan dukungan yang diterima dari penyedia erimalata, s. – sistem informasi manajemen barang milik daerah 150 layanan (service provider) sistem, tanpa membedakan pelayanan diberikan bagian internal organisasi atau vendor eksternal. penggunaan simda bmd di lingkup pemerintah kota mataram dikordinasikan oleh bidang aset di bpkad kota mataram, sedangkan vendor yang membuat dan mengembangkan aplikasi simda bmd adalah bpkp. berdasarkan penyedia layanan, maka pengukuran kualitas pelayanan bisa diukur dari kualitas pelayanan yang diperoleh pengguna dari bidang aset bpkad maupun dari bpkp. dalam penelitian ini kualitas pelayanan diukur dengan: jaminan kelancaran pengoperasian sistem dari bidang penatausahaan aset bpkad sebagai kordinator penatausahaan aset tetap di lingkup pemerintah kota mataram dan admin simda bmd, empati, serta dukungan teknis yang diberikan terhadap permasalahan penatausahaan aset yang melibatkan simda bmd. b) pengendalian internal pengendalian internal; berfokus pada kegiatan pengendalian dalam rangka menjamin efisiensi dan kepatuhan atas kebijakan akuntansi yang diberlakukan. pengendalian ini diindikasikan dengan adanya pelatihan simda bmd, sosialisasi, kepatuhan atas regulasi, komitmen pimpinan, adanya program khusus, reward, punishment, dan evaluasi penerapan kebijakan. kualitas informasi aset tetap kualitas informasi merupakan informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. pada sap berbasis akrual, neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang harus ada. salah satu informasi yang disajikan dalam neraca adalah informasi mengenai aset tetap. agar neraca berbasis akrual dapat memenuhi kualitas dapat dibandingkan, maka harus dilakukan penyajian kembali (restatement) informasi aset tetap. agar neraca yang dibuat memenuhi kualitas yang disyaratkan maka informasi aset tetap juga harus memenuhi karakteristik kualitatif pada pp no. 71 tahun 2010. jadi kualitas informasi aset tetap diukur dengan sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan kualitatif pada pp no. 71 tahun 2010 dan harapan semua pengguna informasi (surastiani dan handayani, 2015), terutama dalam rangka pelaksanaan penyajian kembali (restatement) informasi aset tetap pada neraca akrual. dalam penelitian ini kualitas informasi aset tetap diukur dengan: (1) dimensi relevan, dengan indikator yang meliputi: manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. (2) dimensi andal, dengan indikator yang meliputi informasi yang disajikan jujur, dapat diverifikasi, tidak memihak atau sesuai prinsip netralitas. (3) dimensi dapat dibandingkan, dengan indikator yang meliputi informai aset tetap dapat dibandingkan antar periode dan dapat dilihat perbaikan informasi dengan penerapan kebijakan baru. (4) dimensi dapat dipahami, dengan indikator yang meliputi informai aset tetap dilengkapi pengungkapan yang memadai serta bentuk penyajian sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum sehingga mudah dipahami pengguna laporan. analisis data penelitian ini melibatkan satu variabel eksogen (kualitas simda bmd) dan tiga variabel endogen (kepuasan pengguna, pengendalian organisasi dan kualitas informasi aset tetap). teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation model (sem) dengan alat analisis generalized structured component analysis (gesca). alasan penggunaan gesca adalah, pertama karena dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel laten yang memiliki pengaruh bolak-balik (reciprocal) yaitu hubungan reciprocal antara variabel kepuasan penggunadan variabelpengendalian organisasi dan hubungan reciprocalantara pengendalian organisasi dan kualitas informasi. model struktural dan pengukuran diuji dengan persamaan struktural sebagai berikut : kp = ks + kiat + .............. (1) po = ks + kiat + .............. (2) kiat = kp + po + ……..……...(3) persamaan model pengukuran adalah: ks = x1.1 + x1.2 + x1.3 + x1.4 + x1.5 + x1.6 + x1.7 + x1.8+ x1.9 + x1.10 + kp = y1.1 + y1.2 + y1.3 + y1.4 + y1.5+ y1.6 + y2.1 + y2.2 + y2.3 + y2.4+ y2.5 + + y2.6+ y2.7 + y2.8+ po = y3.1 + y3.2 + y3.3 + y3.4 + y3.5+ y3.6+ y3.7+ y3.8 + y3.9 + y3.10+ y4.1 + y4.2+ y4.3+ y4.4 + y4.5 + y4.6 + y4.7+ y4.8+ y4.9 + y4.210+ y4.211+ y4.12 + y4.213 + y4.14+ jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157, juli 2016 151 kiat = y6.1 + y6.2 + y6.3 + y6.4 + y7.1+ y7.2 + y7.3+ y7.4 + y8.1 + y8.2+ y9.1 + y9.2+ keterangan: (gama) = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen (beta) = koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen (zeta) = galat model struktural (lambda) = koefisien model pengukuran (loading weight); (epsilon) = galat model pengukuran po kiat ks x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 y1.1 y1.2 y1.3 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 y1.4 y1.5 y1.6 kp y2.1 y2.2 y2.3 y2.4 y2.5 y2.6 y2.7 y2.8 y6.1 y6.2 y6.3 y6.4 y7.1 y7.2 y7.3 y7.4 y8.1 y8.2 y9.1 y9.2 y3.1 y4.1 y4.2 y4.3 y4.4 y4.5 y4.6y4.7 y4.8y4.9 y3.2 y3.3 y3.4 y3.5 y3.6 y3.7 y3.8 y3.9 y3.10 y4.10 gambar 3. model struktural dan pengukuran hasil dan pembahasan hasil pengujian model pengukuran, model struktural dan goodness of fit hasil pengujian model pengukuran menunjukkan nilai loading factor > 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam model telah memenuhi syarat convergent validity (ghozali dan kusumadewi, 2013). perbandingan hasil square root ave masing-masing variabel dan korelasinya dengan variabel lain dalam model disajikan pada tabel 1. berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa semua variabel telah memenuhi discriminant validity yang baik. untuk mengukur reliabilitas konstruk atau composite reliability dalam penelitian ini dilakukan dengan ukuran cronbach alpha, dengan ketentuan konstruk atau variabel laten dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach alpha > 0.7 (sofyani dan akbar, 2013; 2015). hasil analisis composite reliability dapat dilihat pada tabel 2. hasil pengujian hipotesis ringkasan hasil pengujian model struktural untuk masing-masing hipotesis disajikan pada tabel 3, serta hasil evaluasi model fit disajikan pada tabel 4. hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa kualitas software berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pengguna, sehingga semakin meningkat kualitas software simda bmd maka kepuasan pengguna juga akan meningkat. hasil penelitian ini mendukung temuan pada penelitian yusof et al. (2006), istianingsih dan utami (2009), santoso (2012), yusof dan yusuff (2013), serta krisbiantoro et al. (2015), yang menyatakan bahwa semakin meningkat kualitas sistem maka kepuasan pengguna juga semakin meningkat. hal ini dikarenakan sistem yang berkualitas akan membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan, sehingga semakin baik kualitas sistem maka pengguna akan semakin merasa terbantu. apabila kualitas sistem informasi adalah baik menurut persepsi penggunanya, maka pengguna cenderung akan merasa puas dalam menggunakan sistem tersebut. semakin tinggi kualitas sistem informasi yang digunakan, diprediksi akan berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat kepuasan pengguna akhir sisteminformasi tersebut. temuan pada penelitian ini mendukung teori yang pada model hot-fit framework yang dikemukakan yusof et al. (2006) dimana faktor technology yang erimalata, s. – sistem informasi manajemen barang milik daerah 152 tabel 1. perbandingansquare root ave dengan korelasi antar variabel laten no variabel nilai ave korelasi dengan variabel lain keterangan 1 kualitas simda bmd (ks) 0,517 0,720 ks dengan kp = 0.687 ks dengan po = 0.454 ks dengan ki_at = 0.151 memenuhi discriminant validity memenuhi discriminant validity memenuhi discriminant validity 2 kepuasan pengguna (kp) 0,55 0,742 kp dengan ks = 0.687 kp dengan po = 0.545 kp dengan ki_at = 0.384 memenuhi discriminant validity memenuhi discriminant validity memenuhi discriminant validity 3 pengendalian organisasi (po) 0,481 0,693 po dengan ks = 0.454 po dengan kp = 0.545 po dengan ki_at = 0.562 memenuhi discriminant validity memenuhi discriminant validity memenuhi discriminant validity 4 kualitas informasi aset tetap (ki_at) 0,417 0,646 ki_at dengan ks = 0.151 ki_at dengan kp = 0.384 ki_at dengan po = 0.562 memenuhi discriminant validity memenuhi discriminant validity memenuhi discriminant validity tabel 2. hasil composite reliability no variabel cronbach alpha keterangan 1 kualitas software 0.877 memenuhi composite reliability 2 kepuasan pengguna 0.908 memenuhi composite reliability 3 pengendalian organisasi 0.895 memenuhi composite reliability 4 kualitas informasi aset tetap 0.845 memenuhi composite reliability tabel 3. hasil uji model struktural (inner model) hubungan variabel laten path coefficients signifikansi tanda kesimpulan estimate se cr cr > 1.96 (+ / -) ks->kp 0.643 0.132 4.88 * signifikan + hipotesis diterima ks->po 0.378 0.162 2.34 * signifikan + hipotesis diterima kp->kiat 0.111 0.222 0.5 tidak signifikan + hipotesis ditolak kiat->kp 0.287 0.143 2.01 * signifikan + hipotesis diterima kiat->po 0.505 0.136 3.71 * signifikan + hipotesis diterima po->kiat 0.501 0.166 3.02 * signifikan + hipotesis diterima cr* = signifikant pada level alpha 0,05 tabel. 4 evaluasi model fit kriteria koefisien rule of thumb hasil fit 0.478 variance dari data (nilai berkisar antara 0-1) sebesar 47,8% ragam dari semua variabel dapat dijelaskan oleh model gfi 0.956 > 0.90 model memenuhi kriteria fit yang baik srmr 0.177 ≤ 0.80 model mempunyai nilai srmr yang mendukung model fit npar 90 menunjukkan besarnya parameter bebas yang diestimasi 90free parameter yang diestimasi termasuk bobot, loading, dan koefisien jalur ave jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157, juli 2016 153 diwakili oleh variabel kualitas sistem mempengaruhi faktor human yang diwakili oleh kepuasan pengguna. yusof et al. (2006) menegaskan bahwa pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna meng indikasikan bahwa sistem telah dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan. dengan demikian, hasil studi ini dapat menjadi tambahan bukti empiris mengenai pengaruh positif signifikan kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna, serta menunjukkan bahwa simda bmd telah cukup memenuhi kebutuhan pengguna dan cukup efisien dalam membantu proses penatausahaan aset tetap di lingkup pemerintah kota mataram. hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa kualitas software berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian organisasi, dengan kata lain semakin meningkat kualitas software simda bmd maka pengendalian organisasi yang diberikan juga semakin meningkat. hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian poluan et al. (2014) yang menemukan bahwa faktor teknologi memiliki hubungan yang kuat, searah dan signifikan terhadap organisasi. semakin tepat dan baik kualitas teknologi yang diterapkan dalam organisasi untuk mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi, serta peningkatan fasilitas terhadap teknologi, maka akan meningkatkan kinerja organisasi. hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan kualitas software yang bagus, maka simda bmd akan meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengendalian penatausahaan aset tetap daerah, baik itu dalam hal pengendalian internal akuntansi aset tetap maupun pengendalian administratif yang diberikan untuk mendukung penatausahaan aset tetap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (berdasarkan sap berbasis akrual). hasil penelitian ini juga mendukung implikasi penelitian mohamadali dan garibaldi (2012) yang mengemukakan tentang pentingnya konsep kesesuaian (fit) antara sistem (technology) yang digunakan dengan pengendalian organisasi, karena teknologi yang digunakan akan mempengaruhi organisasi dalam menyusun strategi dan merencanakan rangkaian pengendalian yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. begitu juga pada pemerintah kota mataram, dengan menggunakan simda bmd, maka proses penatausahaan aset tetap bisa dilakukan dengan lebih mudah dan terkomputerisasi. temuan pada penelitian ini mendukung teori yang ditunjukkan pada model hot-fit framework dimana faktor technology (dalam hal ini variabel kualitas software) berpengaruh terhadap faktor organisasi (dalam hal ini variabel pengendalian internal). hasil penelitian ini juga mendukung temuan dalam penelitian yusof dan yusuff (2013) pada sistem informasi pemerintahan di malaysia, yang menemukan bahwa dengan adanya kesesuaian (fit) antara sistem (technology) dengan pengendalian organisasi (organization) yang diberikanakan membantu melahirkan strategi dalam menyediakan pelayanan yang baik. penggunaan simda bmd sebagai mandatory system (pasal 98 perda kota mataram no. 17 tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah) dalam pengelolaan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah pemerintah kota mataram mengakibatkan penyesuaian pengendalian internal yang akan diberikan organisasi. adanya tuntutan dalam pelayanan yang cepat dan akurat, merupakan pencapaian yang harus diperhatikan oleh organisasi. hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan semakin baik kualitas simda bmdyang digunakan maka semakin baik pengendalian yang akan dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. hasil pengujian hipotesis 3a menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepuasan pengguna terhadap kualitas informasi aset tetap. dari tabel 3 diketahui bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap kualitas informasi aset tetap tetapi tidak signifikan, dengan kata lain kepuasan pengguna tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi aset tetap. berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa hipotesis 3b yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kualitas informasi aset tetap terhadap kepuasan pengguna diterima. dari tabel 3 diketahui bahwa kualitas informasi aset tetap berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna dan signifikan, dengan kata lain kualitas informasi aset tetap berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik (reciprocal) antara kepuasan pengguna dan kualitas informasi aset tetap, melainkan hanya hubungan satu arah dari kualitas informasi aset tetap terhadap kepuasan pengguna saja. hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian santoso (2012) dan laksono (2015) yang menemukan bahwa kepuasan pengguna akan berpengaruh terhadap manfaat bersih yang diperoleh dari sistem informasi. manfaat yang hendak diperoleh dari penggunaan simda bmd adalah pengguna dapat menyajikan informasi aset tetap yang berkualitas untuk menyukseskan implementasi kebijakan restatement aset tetap kedalam neraca berbasis akrual. hasil penelitian ini juga kontradiktif dengan hasil penelitian darwanis dan mahyani (2009) yang menemukan bahwa pemanfaatan sistem informasi akan mempengaruhi kepuasan pengguna yang pada akhirnya akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan, serta tidak mendukung hasil dalam penelitian indriasari dan nahartyo (2008) yang menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang mempengaruhi ketepat erimalata, s. – sistem informasi manajemen barang milik daerah 154 waktuan informasi. namun di sisi lain, hasil penelitian ini mendukung penelitian karmila et al. (2014) yang menemukan kapasitas sdm (pengguna) tidak berpengaruh dalam meningkatkan keterandalan informasi pelaporan keuangan. pada penelitian ini tidak ditemukan bukti kepuasan pengguna mempengaruhi kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan (manfaat bersih). kondisi di lapangan bisa jadi menjelaskan hal tersebut, yaitu ditemukan bahwa pengguna belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengoperasian simda bmd, belum benar-benar memahami tentang penatausahaan aset tetap berdasarkan sap berbasis akrual, serta masih kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan restatement aset tetap pada neraca berbasis akrual. berbagai macam alasan tersebut memposisikan pengguna hanya sebagai operator simda bmd saja, yang tugasnya meng-input-kan data aset yang diperoleh dari kasubag umum dengan tujuan menyelesaikan pekerjaan sebagai beban kerja yang diberikan. pengguna belum memahami kemana arah dan tujuan kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan, serta sejauh mana pengguna dapat mempengruhi hasil kualitas informasi aset tetap yang akan dihasilkan berdasarkan kinerja yang dilakukan. hasil pengujian hipotesis 4a menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengendalian organisasi terhadap kualitas informasi aset tetap yag dihasilkan. dari tabel 3 diketahui bahwa pengendalian organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi aset tetap, dengan kata lain semakin meningkat pengendalian organisasi yang diberikan maka kualitas informasi aset tetap juga akan meningkat. berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa hipotesis 4b menyatakan bahwa terdapat pengaruh kualitas informasi aset tetap terhadap pengendalian organisasi. dari tabel 3 diketahui bahwa kualitas informasi aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian organisasi, dengan kata lain semakin meningkat kualitas informasi aset tetap maka pengendalian organisasi yang diberikan juga akan meningkat. hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan timbal balik (reciprocal) antara pengendalian organisasi dan kualitas informasi aset tetap. hasil penelitian ini sesuai dengan nasyir dan syaputra (2014) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa variabel organisasi mempengaruhi manfaat bersih yang akan diperoleh dari penerapan sistem. hasil ini juga sejalan dengan penelitian poluan et al. (2014) yang menemukan bahwa net benefit yang diperoleh dari sistem yang digunakan rendah jika pengaruh organisasi yang diberikan rendah. di sisi lain, hasil penelitian ini kontradiktif dengan hasil penelitian karmila et al. (2014) yang justru menemukan bahwa pengendalian internal akuntansi tidak mempengaruhi kualitas informasi dalam laporan keuangan. hasil penelitian ini menguatkan bahwa pengendalian internal pada masing-masing skpd akan berpengaruh pada kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan. apabila pengendalian internal yang diberikan semakin bagus maka kualitas informasi yang dihasilkan juga semakin baik, begitu juga jika pengendalian internal yang diberikan buruk maka kualitas informasi yang dihasilkan juga akan buruk. di sisi lain, kualitas informasi yang baik akan meningkatkan pengendalian yang diberikan, karena dengen meningkatnya kualitas informasi yang dihasilkan, maka opini wtp yang telah diraih pemkot mataram akan dapat dipertahankan sehingga semakin banyak anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan program peningkatan pengendalian agar penatausahaan aset tetap dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. simpulan penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan kualitas informasi aset tetap pada neraca berbasis akrual menggunakan pendekatan hot-fit framework dan metode analisis generalized structural component analysis (gesca). pengujian dilakukan pada 90 responden yang mewakili seluruh satuan kerja perangkat daerah (skpd) pada pemerintah kota (pemkot) mataram dengan menggunakan kuesioner. kelompok responden adalah pengurus barang (operator simda bmd), admin simda bmd, serta pejabat penatausahaan aset yang berwenang pada pemkot mataram dengan menggunakan analisis model struktural. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik (reciprocal) antara pengendalian organisasi dan kualitas informasi aset tetap. hal ini mendukung argumen mengenai pentingnya peran pihak pengendali internal pada masing-masing skpd dalam menentukan kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan. peningkatan pengendalian organisasi yang diberikan merupakan salah satu kunci penting agar dapat meningkatkan kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan. kualitas informasi aset tetap yang telah dihasilkan juga harus selalu dievaluasi dan menjadi masukan bagi pengendali organisasi agar dapat menyesuaikan manajemen strategik yang akan dirumuskan, dalam rangka meningkatkan atau minimal mempertahankan kualitas yang telah dicapai. lebih lanjut, pada penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa pada penatausahaan aset tetap lingkup pemkot mataram tidak terdapat hubungan timbal balik (reciprocal) antara kepuasan pengguna dan kualitas informasi aset tetap. hanya terdapat pejurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157, juli 2016 155 ngaruh satu arah antara kualitas informasi aset tetap terhadap kepuasan pengguna. hal ini menunjukkan kepuasan pengguna simda bmd tidak mempengaruhi kegiatan penatausahaan aset yang dilakukan pengguna, dalam kontribusinya untuk meningkatkan kualitas informasi aset tetap, tetapi di sisi lain tingkat kualitas informasi aset tetap yang dihasilkan akan mempengaruhi kepuasan pengguna simda bmd. keterbatasan dalam penelitian ini akan memberi arah bagi penelitian mendatang. pertama, penelitian ini mengukur manfaat bersih (net benefit) dari penggunaan simda bmd hanya dari manfaat informasional yang diperoleh organisasi. untuk penelitian selanjutnya, manfaat bersih dapat diperluas pengukurannya dengan manfaat stratejik yang diperoleh organisasi, seperti manfaat keuntungan kompetitif (competitive advantage benefit) atau manfaat hubungan-pelanggan (customer-relation benefit) yang pada sektor publik akan dilihat sebagai manfaat hubunganstake-holders. kedua, pada penelitian selanjutnya perlu dikembangkan jenis penelitian campuran (mix method), yaitu mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian (creswell, 2010). hal ini dilakukan untuk lebih memahami mengapa sistem berfungsi dengan baik atau buruk dalam pengaturan tertentu. lampiran pengukuran variabel kualitas software simda bmd (ks), yang direfleksikan dengan indikator: x1.1 = mudah dipelajari; x1.2 = mudah dioperasikan; x1.3 = efisiensi loading; x1.4 = efisiensi penyelesaian laporan; x1.5 = bebas error; x1.6 = fasilitas bantuan teknis; x1.7 = fitur entry data user friendly; x1.8 = fitur edit data user friendly; x1.9 = fitur back up dan restore data user friendly; x1.10 = fitur browse praktis kepuasan pengguna (kp), direfleksikan dengan indikator: y1.1 = persepsi terbantu; y1.2 = peningkatan produktifitas; y1.3 = mempermudah pekerjaan; y1.4 = kenyamanan; y1.5 = ketergantungan; y1.6 = kepercayaan; y2.1 = fitur entry data praktis digunakan; y2.2 = fitur edit data praktis digunakan; y2.3 = fitur browse mudah; y2.4 = fasilitas sistem memenuhi kebutuhan; y2.5 = tampilan informasi sesuai kebutuhan; y2.6 = bentuk informasi sesuai kebutuhan; y2.7 = membantu pengambilan keputusan; y2.8 = menjadi dasar pengambilan keputusan pengendalian organisasi (po), direfleksikan dengan indikator: y3.1 = update aplikasi; y3.2 = ada pedoman pengoperasian; y3.3 = pengaturan otoritas user menu; y3.4 = jaminan keamanan data; y3.5 = adanya layanan konsultasi; y3.6 = adanya layanan pengaduan; y3.7= evaluasi permasalahan; y3.8 = pelayanan responsif; y3.9 = dukungan teknis; y3.10 = teknisi sesuai kebutuhan; y4.1 = dilakukan pelatihan simda bmd; y4.2 = sosialisasi restatement aset tetap pada neraca akrual; y4.3 = kepatuhan pada regulasi; y4.4 = dukungan pimpinan; y4.5 = pengarahan dari pimpinan; y4.6 = program khusus penatausahaan aset tetap; y4.7 = kesesuaian reward; y4.8 = sanksi pelanggaran secara internal; y4.9 = sanksi pelanggaran dari bpkad; y4.10 = evaluasi penerapan kebijakan kualitas informasi aset tetap (kiat), direfleksikan dengan indikator: y6.1 = manfaat umpan balik; y6.2 = manfaat prediktif; y6.3 = tepat waktu; y6.4 = lengkap; y7.1 = informasi kondisi aset sesuai kondisi fisik; y7.2 = informasi pemanfaatan aset akurat;y7.3 = dapat diverifikasi; y7.4= netralitas; y8.1 = perbandingan antar periode; dan y8.2 = perbaikan informasi dengan kebijakan baru; y9.1 = pengungkapan dan y9.2 = bentuk sesuai regulasi daftar pustaka arifin, j. f. dan s. pratolo. 2012. pengaruh kualitas sistem informasi keuangan daerah terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah menggunakan model delone dan mclean. jurnal akuntansi dan investasi, 13 (1). 28-34. atikah, s., s. am dan a. h. lestari. 2015. penerapan prinsip prinsip good governance dalam pengelolaan barang milik daerah (studi pada pemerintah daerah kota mataram). paper dipresentasikan pada konfrensi regional akuntansi ii, malang. badan pemeriksa keuangan republik indonesia. 2014. ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2014, buku ii pemeriksaan laporan keuangan. badan pemeriksa keuangan republik indonesia. jakarta. bahrawi. 2013. evaluasi sistem informasi portal intranet (studi kasus: portal intranet kementerian komunikasi dan informatika). paper dipresentasikan pada temu ilmiah jurnal evaluasi, yogyakarta. erimalata, s. – sistem informasi manajemen barang milik daerah 156 bastian, i. 2011. sistem akuntansi sektor publik. edisi 2. salemba empat. jakarta. creswell, j. w. 2010. research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. edisi ketiga. yogyakarta: pustaka pelajar. darwanis dan d. d. mahyani. 2009. pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan tehnologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. jurnal telaah & riset akuntansi, 2 (2), 133151. diana, k. 2014. evaluasi penerimaan kinerja human resource information system universitas bina darma. .jurnal matriks, 16 (2). delone, w. h. dan e. r. mclean. 1992. information system success: the quest for the dependent variable. infomation system research, 3 (1), 60-95. delone, w. h. dan e. r. mclean. 2003. the delone and mclean model of information system success: a ten-year update. journal of management information systems, 19 (4), 930. delone, w. h. 2009. the determinants of information systems success. paper dipresentasikan pada seminar di kogod school of business, american univer-sity. indriasari, d. dan e. nahartyo. 2008. pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xi, pontianak. istianingsih dan w. utami. 2009. pengaruh kepuasan pengguna sistem informasi terhadap kinerja individu (studi empiris pada pengguna paket program. aplikasi sistem informasi akuntansi di indonesia). paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xii, palembang. karmila, t., a. r. darlis dan edfan. 2014. pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemrintah daerah (studi pada pemerintah provinsi riau). jurnal sorot, 9 (1), 25-42. komara, a. 2006. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. jurnal maksi, 6 (2), 143-160. krisbiantoro, d., m. suyanto dan e. t. luthfi. 2015. evaluasi keberhasilan implementasi sistem informasi dengan pendekatan hot fit model (studi kasus: perpustakaan stmik amikom purwokerto). paper dipresentasikan pada konferensi nasional sistem & informatika 2015, stmik stikom, bali. laksono, h. 2015. evaluasi kesuksesan sistem informasi manajemen daerah-barang milik daerah (simda-bmd) pada pemerintah kabupaten klaten. tesis, universitas gadjah mada. mohamadali, n. a. k. dan j. m. garibaldi. 2012. understandingand addressing the‘fit’ between user,technologyand organization in evaluating user acceptance of healthcare technology. proceedings of the international conference on health informatics (pp. 119124). nasir, m. dan h. syaputra. 2014. faktor-faktor pendukung dalam penerapan sistem paket aplikasi sekolah pada pendidikan sma negeri di palembang. prosiding snapp2014 sains, teknologi, dan kesehatan. nurdiana, s. r. 2015. faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemenfaatan aset tetap pada pemerintah kota mataram. tesis, universitas mataram. padmowati, s. 2004. implementasi sistem informasi manajemen daerah di kabupaten jepara. tesis, universitas diponegoro. peraturan daerah kota mataram no. 17 tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah peraturan menteri dalam negeri no. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pegelolaan barang milik daerah. peraturan menteri dalam negeri no. 64 tahun 2013 tentang penerapan sap berbasis akrual pada pemerintah daerah peraturan pemerintah no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah peraturan walikota no. 13 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota mataram poluan, f., a. lumenta dan a. sinsuw. 2014. evaluasi implementasi sistem e-learning menggunakan model evaluasi hot fit studi kasus universitas sam ratulangi. e-journal teknik informatika, 4 (2), 2301-8364 putra, w. m., dan m. alfian. 2016. pengujian kesuksesan implementasi sistem informasi akuntansi lembaga keuangan mikro: modified delone mcleon model. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (1), 53-65. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 141-157, juli 2016 157 santoso, h. 2012. kajian efektivitas sistem informasi pangkalpinang education cyber city (pecc) berdasarkan pendekatan model delone dan mclean: studi kasus dinas pendidikan kota pangkal pinang. (http://jurnal.atmaluhur.ac.id/) sofyani, h., dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sofyani, h., dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif isomorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153173. sudarmadi. 2010. faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi (studi pada aparat pemerintah daerah kabupaten sragen). tesis, universitas sebelas maret. surastiani, d. p. dan b. d. handayani. 2015. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. jurnal dinamika akuntansi, 7 (2), 139-149. yusof, m. m., r. j. paul dan l. k. stergioulas. 2006. towards a framework for health information systems evaluation. proceedings of the 39th hawaii international conference on system sciences – 20060-7695-2507-5/06/$20.00 (c) 2006 ieee yusof, m. m., kuljis, j., papazafeiropoulou, a., stergioulas, l. k. 2008. an evaluation framework for health information systems: human, organization, and technology-fit factors (hot-fit). international journal of medical informatics, 77 (6), 386–398. yusof, m. m. 2011. hot-fit evaluation framework: validation using case studies and qualitative sytemic review in health information systems evaluation adoption. proocedings of 5 th europeconference on information management and evaluation, 8-9 september, mono: italy. yusof, m. m. dan y. a. y. yusuff. 2013. evaluating e-government system effectiveness using an integrated socio-technical and fit approach. information technology journal, 12 (5), 894906. http://jurnal.atmaluhur.ac.id/ pan, ming-shiun, 2001, agregrate dividend behavior and permanent eranings hypothesis, the financial review, vol 36, hal 23 jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 2, halaman: 189-196, juli 2008 189 pengukuran permanent earnings pada hubungan dengan kebijakan dividend perusahaan : review penelitian wahyu manuhara putra e-mail : wahyumanuhara@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract corporate earnings divided into a permanent component of earnings and transitory earnings will be very useful in estimating the future value of the company, that will be useful in decision making stock return. be more relevant for investors and financial analysts in analyzing the earnings based on the permanent and transitory earnings. on permanent earnings will be more focused to get the gain from investments. one focus of research is based on this component is to test the relationship with the earnings dividend payment policy. based on several studies obtained different results concerning the relationship with the permanent earnings dividend policy. research that focuses on permanent earnings using two approaches to determine the accuracy of the proxy of permanent earnings. determination of permanent earnings through the stock price and the latter by using the accounting profit. keywords : permanent earnings, transitory earnings, stock price, dividend, stock return pendahuluan lintner, 1956 (dalam pan, 2001) memberikan kontribusi penting dalam penelitian keuangan dan pasar modal dengan membuktikan bahwa manajer perusahaan akan mengubah dividend berupa peningkatan dividend hanya jika manajer tersebut memproyeksikan atau mengestimasi permanent earnings dalam peningkatan earnings dibandingkan dengan memproyeksikan transitory earnings. permanent earnings merupakan earnings perusahaan yang secara konstan diharapkan terjadi untuk tetap berlaku di masa depan. sedangkan transitory earnings merupakan earnings yang terjadi hanya bersifat sementara atau sekali pada perusahaan. earnings perusahaan yang dipilah menjadi komponen permanent earnings dan transitory earnings akan sangat berguna dalam mengestimasi nilai perusahaan masa datang sehinggaakan berguna dalam pengambilan keputusan return saham. sehingga akan lebih relevan bagi investor maupun analis keuangan untuk mendasarkan analisa earnings berdasarkan pada permanent dan transitory earnings. pada permanent earnings akan lebih difokuskan untuk mendapatkan gain dari investasinya. hasil penelitian dari lintner tersebut memunculkan beberapa motivasi wahyu manuhara putra, pengukuran permanent earnings..... 190 penelitian selanjutnya yang berfokus pada permanent maupun transitory earnings. salah satu fokus penelitian yang didasarkan pada hal tersebut adalah menguji hubungan komponen earnings dengan kebijakan pembayaran dividend oleh perusahaan. dari beberapa penelitian diperoleh adanya perbedaan hasil yang menyangkut hubungan permanent earnings dengan kebijakan jumlah dividend yang dibayarkan. tulisan ini menguraikan pengertian dari permanent earnings dan transitory earnings, kemudian memberi gambaran mengenai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan earnings tersebut, selanjutnya menekankan pada penelitian yang menghubungkan permanent earnings dan dividend serta pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai penyebab terjadinya perbedaan hasil pada penelitian yang berfokus pada permanent earnings dan dividend. konsep permanent dan transitory earnings suatu earnings laporan keuangan perusahaan akan sangat berguna untuk pengambilan keputusan investor ketika investor mampu menunjukkan earnings apa yang relevan dengan pengambilan keputusan. earnings yang relevan tersebut diketahui dengan mengkategorikan komponen earnings dalam komponen permanent earnings dan transitory earnings. foster (1986) menyatakan bahwa formula untuk persamaan earnings total tersebut terdiri dari t i p i r i eee  yang mana earnings agregrat r i e merupakan penjumlahan dari permanent earnings dan transitory earnings. e p adalah permanent earnings dan e t adalah transitory earnings. tetapi penulis lain membedakan earnings kedalam tiga kategori. misal, revsine, et. al., 2002 mengatakan bahwa angka earnings yang dilaporkan sering berisi tiga komponen, masing-masing bertumpu kepada suatu tingkat kapitalisasi earnings berbeda : (1) suatu komponen permanent earnings yang merupakan penilaian relevan dan earnings yang diharapkan untuk tetap berlaku ke masa depan. (2) suatu komponen transitory earnings adalah penilaian relevan tetapi merupakan earnings yang tidak diharapkan untuk tetap berlaku ke masa depan. transitory earnings diakibatkan oleh transaksi atau peristiwa sekali terjadi. (3) suatu nilai earnings irrelevant atau komponen pengganggu adalah tidak berkaitan dengan free cash flow atau earnings masa depan dan, oleh karena itu, tidak berkaitan dengan penetapan harga saham sekarang. ketiga komponen earnings dapat dibuat persamaan sebagai berikut: persamaan diatas menyatakan bahwa harga saham sebagai fungsi komponen earnings atas permanent, transitory, dan valuation-irrelevant. secara teori, permanent (sustainable) earnings mempunyai koefisien earnings lebih besar dibanding transitory earnings e xβ xβ xβ αp i o io t it p ipi  permanent earnings transitory earnings value irrelevant earnings jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 189-196, juli 2008 191 karena permanent earnings masih tetap berlaku lebih lama ke masa depan. pada beberapa buku (revsine, et. al. 2002) permanent earnings atau permanent income (pendapatan permanen) juga disebut sustainable or normalized income didefinisikan sebagai present value arus kas anuitas periodik umur perusahaan yang sama dengan present value arus kas aktual perusahaan atas umur bisnis-nya. secara sederhana, permanent income adalah rata-rata pendapatan yang diharapkan stabil selama umur perusahaan. pada kenyataannya, permanent income dapat berubah ketika prospek earnings jangka panjang berubah. permanent earnings sebenarnya mencerminkan fokus earnings jangka panjang yang merupakan kemampuan menghasilkan earnings berkelanjutan (sustainable earning power) (wild et. al., 2001). permanent income sangat berguna karena terkait langsung dengan konsep dan nilai perusahaan. (wild et. al., 2001). komponen earnings pada literatur akuntansi, terdapat banyak bukti yang banyak dipertimbangkan untuk mengungkap hubungan antara return saham dengan unexpected earnings untuk menilai information content earnings perusahaan (foster, 1986). watts dan zimmerman (1986) mereview literatur awal mengenai adanya hubungan antara kelebihan return saham dan unexpected earnings. banyak penelitian yang telah dilakukan yang berfokus pada efek persistence atau temporariness serta menguraikan earnings yang dihubungkan dengan reaksi pasar modal. misal kormendi dan lipe, 1986 (dalam pan, 2001) yang menjelaskan perbedaan cross sectional perusahaan dalam hubungan dan penguraian earnings. easton dan zmijewski, 1989 (dalam pan, 2001) yang mengidentifikasi persistence sebagai determinan perbedaan cross-sectional antar perusahaan dalam hubungannya antara earnings dengan saham. (parkash, 1995). sehingga ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki earnings akan berbeda return sahamnya. nilai perusahaan sama dengan present value ekspektasi arus kas masa depan. dan komponen unexpected permanent dan temporary earnings memberikan informasi berbeda mengenai unanticipated arus kas masa depan. (parkash, 1995). suatu peristiwa (misal, perubahan akuntansi) mampu menghasilkan implikasi pasar modal yang berbeda sesuai dengan dampak diharapkan pada komponen berbeda pada earnings. penguraian earnings tersebut akan memudahkan pengujian suatu penelitian mengenati return saham (parkash, 1995). jones et. al., 2000 membuktikan bahwa permanent earnings yang besar akan menghasilkan reaksi harga saham lebih besar dibandingkan dengan transitory earnings. tetapi adanya perdebatan diantara para ahli ekonomi yang memfokuskan apakah harga saham benar-benar mencerminkan nilai intrinsik atau fundamental suatu perusahaan (marsh dan merton, 2001). sedangkan penelitian yang dilakukan oleh samuelson dan fama, menghipotesiskan efisiensi pasar wahyu manuhara putra, pengukuran permanent earnings..... 192 bahwa harga saham secara penuh akan mencerminkan informasi yang tersedia, dan oleh karenanya estimasian return saham terbaik adalah dengan nilai intrinsik. (marsh dan merton, 2001). secara rata-rata, harga saham individual akan merespon secara rasional pengumuman yang berkaitan dengan nilai fundamental perusahaan seperti perubahan dividend dan earnings serta harga tidak akan merespon kejadian yang bersifat non ekonomi seperti perubahan kosmetik pada teknik akuntansi. (marsh dan merton, 2001). tetapi penelitian yang dilakukan oleh fama dan french (1998) membuktikan bahwa autokorelasi yang lemah terjadi untuk periode harian dan mingguan pada pengujian efisiensi pasar modal, tetapi lebih kuat pada long run horizon return. penelitian permanent earnings dan transitory earnings banyak penelitian yang memfokuskan pada permanent dan transitory earnings. misalkan penelitian yang dilakukan oleh kumar dan lee (2001) yang mengembangkan tractable dinamic model atas kebijakan dividend berdasar inter temporal coarse signalling framework yang menyatakan bahwa signal penyesuaian dividend hanya substantial dalam permanent earnings perusahaan, bukan pada transitory earnings. penelitian lintner (1956, 1963) (dalam kumar, 2001) yang mencoba melihat adanya praktik dividend smoothing melalui partial adjustment dividend kepada dividend payout ratio yang diinginkan. implikasi penting dari model ini adalah bahwa penyesuaian dividend akan kontinus dengan memperhatikan variasi stochastic dalam permanent earnings. (kumar dan lee, 2001). dan penelitian parkash, 1995 membuktikan adanya indikasi bahwa komponen permanent earnings memiliki dampak lebih besar daripada komponen temporary earnings dalam menjelaskan excess return atas beberapa perioda disekitar pengumuman earnings perusahaan. penelitian yang dilakukan oleh ashiq ali et. al., 1992 yang meneliti mengenai permanent dan transitory earnings dalam memforcast eps. penelitian james a. ohlson, 1992 yang berfokus pada transitory earnings serta penelitian moffit dan gottschalk, 2002 untuk melihat trend varian earnings di negara amerika. penelitian jones, et. al., 2000 berfokus kepada kesempatan investasi dengan relativef permanent earnings. studi lain mengenai permanent earnings yang dikaitkan dengan kompensasi manajemen berdasar earnings dilakukan oleh baber et. al. (1998). disamping ada banyak penelitian tersebut, hal yang perlu diperhatikan juga adalah adanya banyak penelitian yang lebih menekankan atau berfokus pada hubungan kebijakan dividend dengan permanent atau transitory earnings. misal penelitian yang dilakukan oleh ming-shiun pan, 2001, lintner, 1956 (dalam hsu et. al., 1998), marsh dan merton (1987), kao dan wu (1994), hsu et. al. (1998), kumar dan lee, 2001, fama dan babiak (1968) . jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 189-196, juli 2008 193 penelitian permanent earnings dengan dividend hipotesis permanent earnings menyatakan bahwa perubahan dividend utamanya berhubungan dengan perubahan permanent earnings. berdasarkan tersebut, pan (2001) berargumen jika manager menganggap adanya pergantian dalam long run sustainable earnings maka akan diikuti oleh perubahan dividend. tetapi pada kenyataannya perubahan dividend oleh manajer proporsinya akan lebih besar daripada perubahan dalam permanent earnings. banyak studi berfokus pada hubungan antara dividend dan laba akuntansi. walaupun demikian perubahan dividend lebih mungkin berhubungan dengan perubahan dalam permanent earnings (lintner, 1956). dalam (hsu et. al., 1998). penelitian lintner, 1956 (dalam pan, 2001) sudah menunjukkan bahwa manager perusahaan akan menaikkan dividend hanya jika manajer memproyeksikan permanent earnings daripada temporary dalam peningkatan earnings. sehingga manajer cenderung mengubah dividend terutama dalam merespon perubahan earnings unanticipated dan nontransitory. sedangkan hasil penelitian kao dan wu, 2001 menyimpulkan bahwa dividend berhubungan secara kuat dengan estimasian permanent earnings. hasil penelitian hsu et. al. (1998) menyatakan bahwa perubahan dividend kelihatan dipicu oleh perubahan permanent earnings. ketika laba akuntansi diuraikan ke dalam permanent earnings dan transitory earnings maka permanent earnings lebih dekat berhubungan dengan dividend. hasil penelitian empiris deangelo, deangelo dan skinner, 1996; benartzi, michaely, dan thaler, 1997 (dalam pan, 2001) menemukan bahwa perubahan dividend tidak merupakan signal reliable prospek earnings masa depan perusahaan, dan ada sedikit bukti hubungan positif antara perubahan dividend dan perubahan earnings masa depan. pada sisi lain, studi yang didasarkan pada regresi time series menemukan bahwa hubungan lemah antar dividend dan perubahan earnings. tetapi studi empiris yang dilakukan dengan analisis regresi times series mendapatkan bahwa dividend memberikan informasi sedikit mengenai earnings setelahnya dari perusahaan. (kao dan wu, 2001). ketepatan proksi permanent earnings dalam literatur, permanent earnings biasanya didefinisikan sebagai long run sustainable earnings dan pengukuran permanent earnings dalam beberapa cara. misal fama dan babiak, 1968 (dalam pan, 2001) yang menggunakan perubahan dalam laba akuntansi sebagai proksi perubahan permanent earnings. sedangkan marsh dan merton (1987) menggunakan harga saham untuk mengukur permanent earnings. penelitian yang dilakukan oleh marsh dan merton (1987) untuk mengembangkan model dinamis dalam menjelaskan perilaku dividend adalah dengan menggunakan stock price sebagi wahyu manuhara putra, pengukuran permanent earnings..... 194 proksi nilai intrinsik perusahaan dan berhubungan dengan permanent earnings unobserved dengan berasumsi constant real discount rate. asumsi dasar pada model marshmerton adalah bahwa harga saham perusahaan sama seperti nilai intrinsik per saham-nya yang diestimasi oleh manajemen perusahaan. mereka menemukan bahwa perubahan dividend berhubungan signifikan dengan stock price masa lalu. penelitian yang dilakukan oleh kao dan wu (1994) memperluas model yang dipakai oleh marsh & merton dengan memasukkan current stock price sebagai prediktor permanent earnings masa depan perusahaan. alasannya adalah bahwa pada pasar saham yang efisien, perubahan harga saham akan mencerminkan perubahan penilaian pasar dari kondisi permanent earnings perusahaan melalui dividend akan sebaik dari sumber lain informasi. tetapi penggunaan stock price ini membutuhkan beberapa asumsi. pertama pasar modal harus efisien. kedua, manager adalah seorang forecaster rasional yang memiliki informasi reliable. dan ketiga, real discount rate harus konstan. penelitian yang sama untuk menguji perilaku dividend dengan menghubungkan permanent earnings dilakukan oleh hsu et. al. (1998). penelitian tersebut menggunakan alternatif lain laba akuntansi sebagai proksi permanent earnings. keuntungannya adalah pertama, menghindari asumsi kaku kalau memakai stock price. kedua, pemakaian pengukuran permanent earnings secara langsung memungkinkan untuk mendeteksi hubungan stock price dan permanent earnings. (hsu et. al., 1998) hasil penelitian tersebut berlawanan dengan marsh & merton, yang mana marsh & merton menemukan bahwa model akan tidak tepat dilaksanakan ketika laba akuntansi digunakan sebagai proksi permanent earnings daripada dengan menggunakan stock price. hsu et. al. (1998) menguji peran informasi earnings dalam penentuan kebijakan dividend. penelitian tersebut menguraikan akuntansi earnings ke dalam dalam komponen permanent dan transitory dan mempostulatkan bahwa kebijakan dividend dipicu oleh sustainable permanent earnings. dua pengukuran sebagai proksi permanent earnings. pertama, variable permanent earnings diekstraksi dari laba akuntansi dengan model random level shift arma. variable kedua permanent earnings diekstraksi dari stock price times cost of capital. kedua model diukur dengan menggunakan model marshmerton untuk menjelaskan perilaku dividend perusahaan dan kinerja model tersebut dibandingkan. hasilnya menunjukkan bahwa pengukuran permanent earnings yang diekstraksi dari data laba akuntansi menjelaskan perilaku dinamis lebih baik daripada stock price. hasil yang diperoleh hsu et. al. (1998) ini adalah bahwa estimasi permanent earnings akan lebih baik dengan menggunakan earnings akuntansi dibandingkan dengan model stock price. kelemahan variabel earnings dalam marsh dan merton disebabkan ketidaktepatan dalam menggunakan laba jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 189-196, juli 2008 195 akuntansi sebagai ukuran permanent earnings. estimasian permanent earnings dengan model rlarma lebih tepat sebagai proksi unobserved permanent earnings daripada stock price. kesimpulan penelitian lintner, 1956 telah memberikan kontribusi dengan membuktikan bahwa manajer perusahaan akan meningkatan dividend jika manajer tersebut memproyeksikan permanent earnings dalam peningkatan earnings dibandingkan dengan transitory earnings. permanent earnings menjadi perhatian utama dalam penelitian yang mendasarkan hubungan dividend dengan earnings. penelitian yang berfokus pada permanent earnings menggunakan dua pendekatan untuk menentukan ketepatan proksi permanent earnings. penentuan permanent earnings diektraksi melalui stock price, ini penelitian yang dilakukan oleh marsh dan merton. sedangkan cara yang kedua dengan menggunakan laba akuntansi. penelitian ini dilakukan oleh hsu et. al. (1998). hasil penelitian tersebut berlawanan dengan marsh & merton, yang menemukan bahwa model tidak tepat ketika laba akuntansi digunakan sebagai proksi permanent earnings daripada dengan stock price. hsu et. al. (1998) menguji peran informasi earnings dalam penentuan kebijakan dividend. penelitian tersebut menguraikan akuntansi earnings ke dalam dalam komponen permanent dan transitory dan mempostulatkan bahwa kebijakan dividend dipicu oleh sustainnable permanent earnings. perbedaan dalam penelitian yang berhubungan dengan permanent earnings dan kebijakan dividend berkaitan dengan ketepatan pengukuran permanent earnings. permanent earnings akan lebih tepat digunakan dengan menggunakan data laba akuntansi model random level shift arma. daftar pustaka ali, ashiq, april klein, dan james rosenfeld, 1992, analysts’use of information about permanent and transitory earnings components in forecasting annual eps, the accounting review, vol. 67, no. 1, hal 183 198. baber, william r., sok-hyon kang dan krishna r. kumar, 1998, accounting earnings and executive compensation: the role of earnings persistence, journal of accounting and economic, 25, hal 169 193. fama, eugene f., dan kenneth r. french, 1998, permanent and temporary components of stock prices, journal of political economic, vol 96, no 2, hal 246 273. foster, george, 1986, financial statement analysis, second edition, prentice-hall international, new jersey. hsu, jumming, xu-ming wang dan chunchi wu, 1998, the role of earnings information in corporate wahyu manuhara putra, pengukuran permanent earnings..... 196 dividend decision, management science, vol 44, noo. 12, part 2 of 2, hal s173 s191. jones, jefferson p, richard m. morton dan thomas f. schaefer, 2000, valuation implication of investment opportunities and earnings permanence, review of qualitatives finance and accounting, 15, hal 21 35. kao, chihwa, dan chunchi wu, 2001, test of dividend signaling using the marsh-merton model: akuntansi generalized friction approach, journal of business, vol 67 no 1, hal 45 68. kumar, praveen, dan bong-soo lee, 2001, discrete dividend policy with permanent earnings, financial management, autum, hal 55 78. marsh, terry a., dan robert c. merton, 2001, dividend variability and variance bounds tests for the rationality of stock market prices, the amirican economic review, vol 76, no 3, hal 483 498. pan, ming-shiun, 2001, agregrate dividend behavior and permanent eranings hypothesis, the financial review, vol 36, hal 23 38. moffit, robert a., dan peter gottschalk, 2002, trends in the transitory variance of earnings in the united states, the economic journal, 112, hal c68 – c73. ohlson, james a., 1999, on transitory earnings, review of accounting studies, 4, hl 145 – 162. parkash, mohinder, 1995, the differential information content of unexpected permanent and temporary earnings, journal of business finance & accounting, 22 (5), hal 695 713. revsine, lawrence, daniel w. collins, dan w. bruce johnson, 2002, financial reporting & analysis, second edition, prentice hall, new jersey. watts, ross l., j. l. zimmerman, 1986, positive accounting theory, prentice-hall, inc., new jersey. wild, john j., leopold a. bernstein, dan k.r. subramanyam, 2001, financial statement analysis, seventh edition, mcgraw-hill companie, inc., new york. *corresponding author, e_mail address: sagitafian.com@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, hlm: 158-175, juli 2016 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0052.158-175 pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sebagai variabel pemoderasi muh. irfan*; budi santoso; lukman effendi program magister akuntansi universitas mataram, jl. pemuda no. 35 mataram, ntb, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 12 mar 2016 revised 5 agu 2016 accepted 20 okt 2016 this study aimed to examine the effect of budget participation toward budgetary slack with three moderating variables, namely: information asymmetry, budget emphasis and organizational commitment. inconsistencies in previous studies on the effect of budget participation toward budgetary slack was become motivation in this study. data were collected using a questionnaire distributed to the local government’s unit/skpd structural officials of consisting of echelon ii, iii and iv at the regional government of dompu regency. respondents was selected by purposive sampling method in which officers involved in the budgeting process, of the 100 distributed questionnaires, all questionnaires were returned. the analysis method employs variant-based sem using smartpls version 2.0 m3. the research instrument has passed the test of validity and reliability. the results showed that budget participation has an influence on budgetary slack. this research may prove interaction with information asymmetry budget participation, budget emphasis has a significant negative effect, while the organizational commitment significantly influence budgetary slack. the implications of this study that the interaction of budget participation on information asymmetry and budget emphasis can reduce budgetary slack, otherwise committed organizations can improve budgetary slack. © 2016 jai. all rights reserved keywords: budget participation; information asymmetry; budget emphasis; organizational commitment; budgetary slack pendahuluan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan amanat uu nomor 32 tahun 2004 yang diubah dengan uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan pada prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). perubahan dimaksud mengacu pada meningkatnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran daerah tersebut, mulai dari kepala daerah hingga satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang berada di bawahnya. hal ini dapat diartikan sebagai meningkatnya partisipasi pegawai dari tingkatan bawah dalam proses penyusunan anggaran. fitriatsuri (2005) menyatakan perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. reformasi anggaran ini meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. perbedaan lain yang mendasar dalam reformasi anggaran adalah sistem penyusunan anggaran yang bersifat bottom-up. sistem yang melibatkan manajer atau pimpinan yang lebih rendah ini sering disebut dengan istilah partisipasi. melalui reformasi anggaran ini diterapkan juga struktur organisasi yang terdesentralisasi sehingga pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan tanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. reformasi penganggaran merupakan perubahan dari sistem anggaran tradisional (traditional budget system) ke sistem anggaran berbasis kinerja (performance budget system). perubahan sistem penganggaran tersebut merupakan konsep new public management (npm). mahmudi (2003) menyatakan bahwa penerapan konsep new public management menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. suartana (2010) menyatakan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja merupakan proses pembangunan yang efisien dan partisipatif dengan harapan dapat meningkatkan kinerja agen. anggaran daerah disusun eksekutif sebagai agen dan disahkan oleh legislatif sebagai prinsipal. namun, penilaian kinerja berdasarkan target anggaran akan mendorong agen untuk melakukan senjangan anggaran (budgetary slack) demi irfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 159 jenjang karir yang lebih baik di masa mendatang. selain itu, senjangan anggaran juga sering terjadi pada tahap perencanaan dan persiapan anggaran daerah, karena penyusunan anggaran seringkali didominasi oleh kepentingan eksekutif dan legislatif, serta kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat (kartiwa, 2004). senjangan anggaran sendiri merupakan perbedaan antara anggaran yang direalisasikan dengan estimasi terbaik yang jujur diprediksikan (suartana, 2010). hasanah dan suartana (2014) menyatakan bahwa senjangan anggaran diciptakan oleh manajer dengan menyembunyikan beberapa informasi pribadi dari atasan dan sengaja menggambarkan informasi yang hanya dapat menguntungkan diri sendiri melalui pengenalan slack (senjangan). hal ini dapat berdampak buruk pada organisasi sektor publik yaitu terjadi kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja agen terhadap unit pertanggungjawabannya. menurut persepektif teori agensi (agency theory), adanya perbedaan informasi (asimetri informasi) antara bawahan (agent) dengan atasan (prinsipal) dalam proses partisipasi anggaran dikarenakan menggiring bawahan (agent) untuk memberikan informasi yang bias kepada atasanya (prinsipal) mengenai potensi yang dimiliki oleh organisasi, dengan cara menciptakan senjangan anggaran, yakni anggaran pendapatan ditentukan lebih rendah dari yang seharusnya. berdasarkan teori agensi (agency theory) dan penelitian terdahulu diatas, penentuan target pendapatan (revenue) yang dicapai, memiliki kecenderungan dianggarkan lebih rendah dari kemampuan maksimalnya (underestimate). dengan target yang lebih rendah, yang tentunya target anggaran akan mudah dicapai, dapat dilihat pada pencapaian realisasi anggaran yang cendrung lebih besar dari anggarannya, sehingga persepsi akan kinerja meningkat pula, padahal realisasi tersebut merupakan potensi sesungguhnya dari pendapatan yang telah ditentukan lebih rendah dari estimasinya, yang merupakan indikasi dari senjangan anggaran pada pendapatan. berbeda dengan pendapatan, belanja (expenditure) yang dicapai memiliki kecendrungan dianggarkan lebih tinggi dari yang seharusnya (over-estimate). karena hal tersebut, maka realisasi belanja akan lebih rendah dari anggaran yang merupakan indikasi dari senjangan anggaran (budgetary slack) pada belanja. dengan mengadopsi istilah 3e (ekonomis, efesiensi, efektifitas) pada anggaran berbasis kinerja, maka tidak tercapainya target anggaran tersebut merupakan efesiensi belanja, jika dikaitkan dengan anggaran tradisional atau basis kas, tidak tercapainya target anggaran tersebut merupakan sisa anggaran atau saldo kas yang merupakan penerimaan untuk tahun berikutnya yang disebut dengan istilah silpa (sisa perhitungan lebih anggaran tahun sebelumnya). efesiensi tersebut dipersepsikan sebagai peningkatan kinerja yakni penghematan, padahal realisasi tersebut bukan merupakan yang sesungguhnya dari belanja yang telah ditentukan lebih tinggi dari estimasinya, yang merupakan indikasi dari senjangan anggaran pada belanja. anggaran pemerintah kabupaten dompu memiliki perencanaan yang disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat melalui prioritas kebijakan belanja yang tidak akan terlepas dari rencana kerja pemerintah daerah (rkpd), sesuai dengan arah pembangunan daerah pemerintah kabupaten dompu dapat tercermin melalui laporan realisasi anggaran tahun 2014 di pos pendapatan dan belanja yang dirilis dinas ppkad kabupaten dompu. berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa fenomena bahwa perkembangan apbd pemerintah kabupaten dompu tahun anggaran tahun 2014, angka realisasi pendapatan untuk beberapa item pendapatan, jika dibandingkan anggaran dan realisasinya, terdapat beberapa item realisasi pendapatan lebih tinggi dengan anggaran yang telah ditetapkan. kondisi ini memproyeksikan kearah senjangan anggaran (budgetary slack) dimana realisasi pendapatan selalu lebih tinggi dari anggaran pendapatan daerah. sedangkan pada tabel 2 ditunjukkan angka realisasi belanja tidak mencapai 100%, artinya anggaran belanja tidak diserap secara maksimal. kondisi ini memproyeksikan kearah senjangan anggaran dimana realisasi belanja selalu lebih rendah dari anggaran belanja daerah. walaupun anggaran pemerintah kabupaten dompu dari tahun ketahun mengalami surplus tetapi pengestimasian, khususnya belanja dan pendapatan, cenderung terjadi slack (senjangan). suartana (2010) menyatakan senjangan anggaran terjadi karena penentuan pendapatan yang terlalu rendah dan biaya yang terlalu tinggi. tabel 1. komposisi pendapatan pemerintah kabupaten dompu tahun 2014 (dalam rupiah) uraian pendapatan tahun 2014 anggaran realisasi % penpatan asli daerah 71.373.940.344 75.370.940.344 105 pendapatan transfer 714.014.076.360 713.417.226.120 99 lain-lainya yang sah 10.918.827.500 11.794.299.900 108 sumber: dinas ppkad pemerintah kabupten dompu jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175, juli 2016 160 tabel 2. komposisi belanja pemerintah kabupaten dompu tahun 2014 (dalam rupiah) uraian belanja tahun 2014 anggaran realisasi % belanja operasi 649.497.724.236 606.209.803.509 93 pendapatan transfer 128.296.026.656 120.607.395.775 94 lain-lainya yang sah 1.260.756.739 398.943.000 31 sumber: dinas ppkad pemerintah kabupten dompu beberapa penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang dapat mengarah pada kecenderungan menciptakan senjangan anggaran (slack budgeting). salah satu yang dianggap memiliki kecenderungan terjadinya slack adalah pertisipasi anggaran. partisipasi pengganggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (falikhatun, 2007). proses partisipasi anggaran terbilang efektif karena terjadi pertukaran informasi yang efektif sehingga besaran anggaran yang disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari pembuat anggaran yang dekat dengan lingkungan operasi (govindarajan dan anthony, 2007). menurut beberapa penelitian, partisipasi anggaran dinilai dapat memicu perilaku negatif yang dapat timbul dari keterlibatan bawahan (agent) dalam penyusunan anggaran, yaitu dengan cara menciptakan senjangan anggaran (lau dan eggleton, 2003; veronika dan komang, 2009; afiani, 2010). namun demikian, menurut tjahjanti (2004), sujana (2010), dunk (1993), supanto (2010), partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran juga dapat mengurangi terjadinya budget slack. dari berbagai hasil penelitian yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya, maka diduga ada variabel lain mempengaruhi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kemungkinan timbulnya slack anggaran. govindarajan (1986) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan kontinjensi (contingency approach). hal ini dilakukan dengan memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi hubungan partisipasi dengan senjangan anggaran (budgetary slack). dalam penelitian ini variabel yang diajukan adalah variabel asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional. mengacu pada fitri (2004), dijelaskan bahwa senjangan terjadi disebabkan karena terdapat asimetri informasi antara manajer (bawahan) dengan atasan dalam suatu organisasi. hubungan keagenan dalam konteks pemerintah daerah antara atasan dan bawahan, dimana bawahan melakukan proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan atas anggaran daerah dengan membentuk tim anggaran pemerintah daerah (tapd), sedangkan atasan berperan dalam melaksanakan pengawasan. menurut teori ini, hubungan antara bawahan dan atasan pada dasarnya sering berseberangan karena adanya kepentingan masing-masing pihak yang berbeda. sehingga dalam partisipasi penganggaran, bawahan dapat menyembunyikan sebagian dari informasi pribadi mereka, yang dapat menyebabkan senjangan anggaran (budgetary slack). berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran (budgetary slack) adalah asimetri informasi yaitu perbedaan informasi yang dimiliki agen dan prinsipal, sehingga prinsipal tidak mampu memonitor kemampuan agen yang sesungguhnya (brahmayanti dan sholihin, 2006). asimetri informasi merupakan suatu kondisi apabila prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen baik itu dalam kinerja aktual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan atau organisasi (govindaradjan dan anthony, 2007). dunk (1993) menyatakan bahwa kinerja agen dinilai berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran, maka agen termotivasi untuk tidak memberikan seluruh informasi yang dimilikinya pada saat perencanaan anggaran. senjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi asimetri informasi karena asimetri informasi mendorong bawahan atau pelaksana anggaran membuat senjangan anggaran (suartana, 2010). hasil penelitian young (1985), utomo (2006), djasuli dan fadilah (2011) menyatakan bahwa interaksi partisipasi anggaran dan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan pada senjangan anggaran. berbeda dengan hasil falikhatun (2007) yang menyatakan bahwa asimetri informasi tidak mampu memperkuat pengaruh penganggaran partisipatif pada senjangan anggaran. variabel lain yang diduga mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran adalah penekanan anggaran, yaitu perusahaan menjadikan anggaran menjadi satu faktor yang paling dominan dalam pengukuran kinerja bawahan (veronica dan krisnadewi, 2008). rani (2015) menjelaskan bahwa penekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melakirfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 161 sanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik, yang berupa sanksi jika kurang dari target anggaran dan kompensasi jika mampu melebihi target anggaran. hasil penelitian afiani (2010), chalos dan poon (2000), purgianto (2009) yang menunjukkan hasil siginifikan antara pengaruh penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran. berbeda dengan penelitian yang dilakukan dunk (1993) menemukan bahwa penekanan anggaran yang tinggi maka senjangan anggaran rendah. faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran adalah komitmen organisasional. komitmen organisasional ditunjukkan dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan sebuah organisasi serta adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi tercapai tujuan organisasi (robbin, 2008). hasil penelitian ikhsan dan ane (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasional mampu memoderasi pengaruh anggaran partisipatif pada senajngan anggaran. sementara dalam penelitian desmiyati (2009) menyatakan bahwa interaksi anggaran partisipatif dan komitmen organisasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada senjangan anggaran. hal serupa dengan penelitian yang dilakukan minan (2005) menyatakan bahwa komitmen organisasional tidak mempengaruhi hubungan antara anggaran partisipatif dengan senjangan anggaran. penelitian ini termotivasi oleh penelitian supanto (2010) yang mengkaji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi, motivasi dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan variabel moderasi yang digunakan yakni mengganti budaya organisasi dalam penelitian supanto (2010), tidak mampu memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan variabel penekanan anggaran dan komitmen organisasional serta waktu penelitian, dan teknik analisis data dengan partial least square (pls). selain itu, penelitian ini menganggkat realita fenomena senjangan anggaran yang terjadi di pemerintah daerah kabupaten dompu. secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai akuntansi sektor publik, terutama berkaitan dengan anggaran. kepala daerah sebagai principal yang menjalankan fungsi pengawasan, serta mendelegasikan wewenang kepada kepala skpd sebagai agent yang menjalan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar bekerjasama sehingga anggaran yang disusun merupakan partisipasi dari kepala daerah (principal) dan kepala skpd (agent) sebagai wujud adopsi teori keagenan sektor publik. selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori kontinjensi. terdapat ketidak konsistenan penelitianpenelitian terdahulu mengenai hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, hal ini menunjukkan ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran dengan kemungkinan menimbulkan senjangan anggaran yang bersifat situasional yang dikenal dengan istilah variabel kontinjensi. jika hasil penelitian ini menunjukkan variabel bebas (partisipasi anggaran) berpengaruh terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sebagai variabel kontinjensi yang memoderasi pengaruh tersebut, maka hal tersebut akan memperkuat teori kontinjensi. secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah kabupaten dompu dan dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai hal-hal yang mesti dilakukan agar dalam menentukan dan menciptakan anggaran yang efektif dan efesien. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori keagenan inti dari teori keagenan adalah kontrak kerja yang didesain dengan tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dengan agen (supanto, 2010). praktik senjangan anggaran mengandung pengertian dari teori keagenan, yaitu adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan principal. teori keagenan yang dijelaskan oleh anthony dan govindarajan (2007) merupakan suatu fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenang kepada bawahan untuk melakukan suatu otoritas atau tugas dalam membuat keputusan. hubungan keagenan dalam konteks pemerintah daerah antara atasan dan bawahan, dimana bawahan melakukan proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan atas anggaran daerah dengan membentuk tim anggaran pemerintah daerah (tapd), sedangkan atasan berperan dalam melaksanakan pengawasan. menurut teori ini hubungan antara bawahan dan atasan pada dasarnya sering berseberangan karena adanya kepentingan masing-masing pihak yang berbeda. teori kontinjensi pendekatan kontinjensi dalam perilaku organisasi adalah lingkungan yang berbeda menyebabkan adanya perilaku yang berbeda pula. teori kontinjensi jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175, juli 2016 162 memotivasi adanya analisis situasi sebelum diambil tindakan dan menghilangkan perilaku yang biasa dilakukan berdasarkan asumsi tentang keprilakuan. sehingga, teori kontinjensi dapat digunakan untuk semua pengetahuan yang mutakhir tentang organisasi dengan cara yang paling tepat, karena tindakan yang tepat bergantung pada variabel situasional (davis dan newstrom, 1985). govindarajan (1986) hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dapat diselesaikan melalui pendekatan kontinjensi (contingency approach), yakni dengan memasukkan variabel-variabel lain yang dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. dalam penelitian ini faktor kontinjensi (contingency approach) adalah asimetri informasi dan komitmen organisasional. variabelvariabel tersebut yang akan memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. new public manajement (npm) npm berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen sektor publik. oleh karena itu, agar kinerja sektor publik dapat menjadi lebih baik, maka perlu untuk diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik (mardiasmo, 2009). konsep npm juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip npm yang utama (mahmudi, 2003). penerapan konsep new public management ini menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. penerapan konsep npm dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi dalam pemerintahan (mahmudi, 2003). senjangan anggaran senjangan anggaran (budget slack) adalah perbedaan antara jumlah anggaran dan jumlah estimasi terbaik (anthony dan govindarajan, 2005). senjangan anggaran adalah perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksi serta dibuat oleh penyusun anggaran dalam penganggaran. variabel ini diukur dengan intrumen dunk (1993). masih menurut dunk (1993) manajer lebih cendrung menyusun anggaran yang lebih mudah untuk dicapai. prilaku manajer melakukan senjangan anggaran dipengaruhi oleh kebijakan direktur yang menilai kinerja manajer berdasarkan pencapaian sasaran anggaran. senjangan anggaran biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai. schiff dan lewin (1970) mengindikasikan manajer dapat menciptakan senjangan anggaran dengan memperkecil pendapatan dan membebankan biaya menjadi lebih tinggi. senjangan anggaran diciptakan oleh manajer yang dapat mengatur untuk menyembunyikan beberapa informasi pribadi dari atasan mereka dan sengaja menggambarkan informasi yang hanya dapat menguntungkan diri mereka sendiri melalui pengenalan senjangan (hasanah dan suartana, 2014). praktik senjangan anggaran mengandung pengertian dari teori keagenan, yaitu adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan principal. govindarajan dan anthony (2007) menjelaskan bahwa konsep teori keagenan terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenang kepada bawahan untuk melakukan suatu otoritas atau tugas dalam membuat keputusan. hubungan keagenan dalam konteks pemerintah daerah antara atasan dan bawahan, dimana bawahan melakukan proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan atas anggaran daerah sedangkan atasan berperan dalam melaksanakan pengawasan. hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh afiani (2010), young (1985) dan falikhatun (2007) menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran, dapat menimbulkan senjangan anggaran (budgetslack) yang tinggi pula. namun hasil yang berlawanan ditunjukan dari penelitian sujana (2010), dunk (1993), supanto (2010), schift dan lewin (1970) menunjukan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran dapat mengurangi terjadinya senjangan anggaran (budgetslack). hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya, hal ini menunjukkan ada variabel lain mempengaruhi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kemungkinan timbulnya slack anggaran. govindarajan (1986) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan kontinjensi (contingency approach). hal ini dilakukan dengan memasukkan variabel-variabel lain yang dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. dalam penelitian ini faktor kontinjensi (contingency approach) adalah asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional. variabelirfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 163 variabel tersebut yang akan memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikan 1 (satu) variabel eksogen (independen) yakni partisipasi anggaran, 1 (satu) variabel endogen (dependen) yakni senjangan anggaran dan 3 (tiga) variabel moderasi yakni asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional yang diduga memoderasi pengaruh partsipasi anggaran terhadap senjangan anggaran sebagai variabel dependen. adapun rerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran partisipasi anggaran adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan individu-individu, yakni manajer dalam penyusunan anggaran untuk menentukan tujuan anggaran dan mempunyai target anggaran (brownell, 1982). proses penganggaran dapat dilakukan dengan metode top down, bottom up, dan partisipasif. penyusunan anggaran merupakan salah satu sarana untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. proses penyusunan anggaran merupakan bagian dari rangkaian proses anggaran yang disusun direktur (prinsipal) dan manajer (agen). partisipasi anggaran diharapkan mampu mengakomodasikan anggaran yang diperlukan oleh unit dan rencana yang telah diprogramkan (coryanata, 2006; purwantini dan suratno, 2007). partisipasi seluruh tingkat manajemen mulai dari proses penyusunan anggaran mulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran dapat memberikan pengaruh positif dalam mencapai tujuan organisasi (arifin w, 2012). tingkat keterlibatan dan penagruh bawahan dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan anggaran partisipasif dan non partisipasif. partisipasi dalam penyusunan anggaran memungkinkan manajer (sebagai bawahan) untuk melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran yang dapat dicapai (syam dan djalil, 2006). terjadinya senjangan anggaran dalam partisipasi anggaran dikarenakan konstribusi bawahan (agent) yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran. perilaku ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan, yang menjelaskan fenomena yang terjadi, ketika atasan (prinsipal) men delegasikan kepada bawahan (agent) untuk bertanggungjawab melakukan suatu tugas dan membuat keputusan. agen diberikan wewenang untuk terlibat dalam proses partisiapsi anggaran. keterlibatan bawahan (agent) dalam partisipasi anggaran akan memungkinkan manajer mempunyai informasi terkait organisasi. senjangan anggaran timbul karena manajer yang ikut berpatisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan informasi yang bias kepada atasan (prinsipal), padahal bawahan (agent) memiliki informasi yang dapat digunakan untuk membantu keakuratan anggaran organisasi. bawahan (agent) menciptakan senjangan dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah dan beban lebih tinggi agar target anggaran dapat dicapai. sehingga partisipasi bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan memicu ba bawahan (agent) melakukan tindakan yang ingin dicapai yaitu dengan menciptakan senjangan anggaran. pernyataan diatas didukung oleh afiani (2010), lowe dan shaw (1968), young (1985), menunjukkan gambar 1. rerangka konseptual penelitian partisipasi anggaran asimetri informasi komitmen organisasi onal senjangan anggaran ( y) penekanan anggaran jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175, juli 2016 164 bahwa partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran, dapat menimbulkan senjangan anggaran (budget slack) yang tinggi pula. namun hasil yang berlawanan ditunjukan dari penelitian sujana (2010), dunk (1993), supanto (2010), schift dan lewin (1970) menunjukan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran dapat mengurangi terjadinya budget slack. hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya, maka diusulkan hipotesis sebagai berikut: h1: partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. kemampuan asimetri informasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran rani (2015) menyatakan bahwa penentuan anggaran yang tepat memang tidak mudah dan akan menjadi masalah apabila bawahan mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan informasi yang dipunyai atasan. perbedaan informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan inilah yang dinamakan informasi asimetri. adanya informasi asimetri merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perilaku negatif dalam hal ini adalah senjangan anggaran. suartana (2010) menjelaskan bahwa konsep informasi asimetris yaitu atasan anggaran mungkin mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih dari pada bawahan, ataupun sebaliknya. bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul tuntutan atau motivasi yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran yang menurut bawahan terlalu tinggi. namun, bila kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang dimungkinkan untuk dicapai. berdasarkan teori keagenan, manusia akan bertindak opportunistik yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. agen akan termotivasi untuk meningkatkan kompensasi di masa mendatang guna meningkatkan kinerjanya, sedangkan prinsipal termotivasi untuk meningkatkan utilitas dan profitabilitasnya. prinsipal tidak dapat memonitor kegiatan agen setiap hari. sebaliknya, agen mengetahui informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan organisasinya secara keseluruhan. hal inilah yang menimbulkan asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen yang berpartisipasi dalam penganggaran dapat menimbulkan budgetary slack. karena, kinerja yang dinilai dari tingkat pencapaian anggaran menjadi motivasi agen untuk melakukan asimetri informasi untuk memudahkan pencapaian anggaran. peneltian ini, didukung oleh young (1985), utomo (2006), djasuli dan fadilah (2011) bahwa interaksi penganggaran partisipatif dan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan pada budgetary slack. menurut falikhatun (2007), eksekutif sebagai agen cenderung melakukan budgetary slack, karena bertujuan untuk mengamankan posisinya di pemerintahan. berdasarkan tinjaun literatur dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan senjangan anggaran karena kinerja agen hanya diukur berdasarkan pencapaian anggaran yang memotivasi agen melakukan asimetri informasi. sehingga dalam partisipasi anggaran agen dapat menyembunyikan sebagian informasi yang dapat menyebabkan senjangan anggaran (slack budgeting) dengan kata lain asimetri informasi mampu mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: h2: asimetri informasi memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. kemampuan penekanan anggaran memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran penekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yangtelah dibuat dengan baik. pengukuran kinerja berdasarkan anggaran yang telah disusun membuat bawahan akan berusaha memperoleh variance yang menguntungkan dengan menciptakan slack, antara lain dengan merendahkan penghasilan dan meninggikan biaya pada saat penyusunan anggaran (rani, 2015). menurut gamal (2001) jika penilaian kinerja seseorang karyawan sangat ditentukan oleh anggaran yang telah disusun, maka bawahan cendrung melakukan senjangan anggaran. bila bawahan diransang dengan adanya reward positif yang besar jika kerja melampaui anggaran dan bawahan akan dikenakan reward negatif bila kerjanya dibawah anggaran, maka bawahan akan cndrung melonggarkan anggaran dalam penyusunan supaya anggaran mudah dicapai atau dengan kata lain melakukan senjangan anggaran. penekanan anggaran merupakan suatu kecendrungan yang terjadi untuk mencapai keberhasilan anggaran dengan cara termudah. penekanan anggaran merupakan desakan dari direktur pada manajer untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat sesuai dengan target. penekanan anggaran dapat mempengaruhi senjangan anggaran. irfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 165 hal ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan yang menjelaskan fenomena pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan untuk bertanggungjawab melakukan suatu tugas dan keputusan. dalam teori keagenan direktur senantiasa mendesak agar manajer melakukan efesiensi dalam menjalankan aktivitas operasi dengan mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan perusahaan. target anggaran yang terlampau sulit mempengaruhi manajer untuk mengambil tindakan jangka pendek yang mudah dicapai. penekanan anggaran yang diterapkan memicu terjadinya upaya manajer melakukan senjangan agar anggaran yang telah disusun di unit masing-masing mudah dicapai antara lain dengan cara melonggarkan anggaran. manajer berusaha memperoleh perbedaan yang menguntungkan dengan cara menciptakan senjangan anggaran untuk mencapai target anggaran. hasil penelitian yang dilakukan oleh afiani (2010), chalos dan poon (2000), setiadi et al. (2013), triana et al. (2012) dan purgianto (2009) yang menunjukkan hasil siginifikan antara pengaruh penekanan anggaran (budget emphasis) terhadap senjangan anggaran. namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh dunk (1993) dan sujana (2010) yang menunjukkan penekanan anggaran (budget emphasis) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangananggaran. penekanan anggaran berpengaruh terhadap slack anggaran karena adanya pengukuran kinerja manajer berbasis anggaran dalam suatu organisasi. berdasarkan argument di atas, dapat disimpulkan bahwa target yang terlampau sulit akan mempengaruhi individu mengambil tindakan jangka pendek yang mudah dicapai yakni dengan cara melonggarkan anggaran sehingga memperoleh perbedaan yang menguntungkan dengan cara menciptakan senjangan anggaran untuk mencapai target anggaran. dengan kata lain, penekanan anggaran mampu mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: h3: penekanan anggaran memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. kemampuan komitmen organisasional memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran menurut robbin (2008) komitmen organisasional merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi yang menggambarkan sejauh mana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuantujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan. darlis (2002) menyatakan bahwa komitmen organisasional adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. sementara luthan (1998) mendefinisikan komitmen organisasional dalam tiga pengertian, yaitu: (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi; dan (3) keyakinan, penerimaan nilai dan tujuan organisasi. komitmen organisasional merupakan dimensi prilaku yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organsasi, identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi, keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan kenggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (sopiah, 2008). dalam proses penganggaran mengandung komitmen manajemen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. komitmen organisasional dapat berfungsi sebagai alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasi tertentu. kemudian, hasil proses penganggaran juga ditentukan oleh komitmen pelaksananya. oleh karena itu komitmen karyawan atau sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses penganggaran sangat diperlukan untuk mendapat hasil yang optimal. komitmen organisasional yang kuat di dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha kerasmencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasiserta akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi (porter,1974). hal ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan yang menjelaskan fenomena pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan untuk bertanggungjawab melakukan suatu tugas dan keputusan. latuheru (2005) menyatakan bahwa naik atau turunnya senjangan anggaran tergantung pada apakah individu memilih untuk mengejar kepentingannya sendiri atau justru bekerja untuk kepentingan organisasi. dengan kata lain bahwa komitmen organisasional mampu mempengaruhi hubungan partsipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. sebaliknya, individu dengan komitmen rendah akan mementingkan dirinya atau kelompoknya. dia tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik, sehingga memungkinkan terjadinya senjangan anggaran apabila dia terlibat dalam penyusunan anggaran (kartika, 2010). hasil penelitian terdahulu yang dilakukan ikhsan dan ane (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasional mampu memoderasi pengaruh anggaran partisipatif pada senjangan anggaran. berdasarkan tinjaun literatur dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa proses jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175, juli 2016 166 partisipasi anggaran juga ditentukan oleh komitmen pelaksananya, ketika individu mengejar kepentingan pribadi yakni memiliki komitmen organisasional rendah, maka individu tersebut dalam partisipasi penganggaran akan berusaha melakukan senjangan anggaran agar kinerjanya terlihat baik,sehingga akan meningkatkan senjangan anggaran, dengan kata lain bahwa komitmen organisasional mampu mempengaruhi hubungan partsipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: h4: komitmen organisasional yang rendah semakin meningkatkan senjangan anggaran pada proses partisipasi anggaran. metode penelitian populasi dan sampel penelitian populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh aparat/pejabat struktural pada eselon ii, iii, dan iv pada pemerintah kabupaten dompu sebanyak 538 orang yang tersebar di 37 skpd. teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel tersebut adalah aparat/pejabat teknis yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran di setiap skpd, jumlah sampel yaitu 100 responden. tabel 3. instrumen pengukuran variabel no variabel indikator sumber/skala 1) senjangan anggaran (y) a. jumlah anggaran pendapatan yang dibuat lebih rendah dari seharusnya. b. jumlah anggaran belanja yang dibuat lebih tinggi dari seharusnya disusun. begum (2009)/skala likert dengan skor 1 s/d 5 2) partisipasi anggaran ( ) a. kemampuan memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran. b. frekuensi memberikan pendapat/usulan tentang anggaran kepada atasan c. frekuensi atasan meminta pendapat ketika anggaran disusun d. konstribusi dalam penyusunan anggaran supriyatno (2010)/skala likert dengan skor 1 s/d 5 3) asimetri informasi ( ) a. kecukupan informasi b. kualitas informasi c. kuantitas informasi d. pemahaman informasi novita et al. (2015)/skala likert dengan skor 1 s/d 5 4) penekanan anggaran ( ) a. anggaran sebagai fungsi pengawasan b. anggaran sebagai tolak ukur kinerja c. kemampuan dalam mencapai target anggaran d. reward (penghargaan) ketika mencapai target anggaran e. anggaran yang ditetapkan meningkatkan kinerja. rani (2015)/ skala likert dengan skor 1 s/d 5 5) komitmen organisasional ( ) a. kesanggupan untuk bekerja diatas rata-rata b. kebanggaan terhadap organisasi tempat bekerja c. kesediaan untuk mengerjakan semua pekerjaan d. kesesuian nilai individu dengan nilai organisasi e. kebanggaan menjadi bagian organisasi f. penangaruh organisasi dalam berprestasi g. kepuasan memilih organisasi tempat bekerja h. kepedulian tehadap masa depan organisasi i. penilian pegawai terhadap organisasi sumarno (2005)/skala likert dengan skor 1 s/d 5 variabel penelitian dan pengukurannya variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi lima yaitu variabel eksogen adalah partisipasi angga ran, variabel endogen adalah senjangan annggaran, variabel moderasi adalah asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional. pengukuran variabel disajikan pada tabel 3. irfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 167 analisis data metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hubungan antar variabel penelitian ini adalah metode partial least square (pls). analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, evaluasi inner model dan pengujian hipotesis secara sraristik (sofyani dan akbar, 2013; 2015). hasil dan pembahasan evaluasi model pengukuran (outer model) model pengukuran digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas dari instrumen penelitian, yakni angket kuesioner yang dibgikan kepada sampel penelitian. uji validitas dalam penelitian ini yaitu convergent validity dan discriminant validity, sedangkan untuk uji reliabilitas yaitu composite reliability. uji validitas pengujian validitas indikator konstruk dilakukan dengan convergent validity, dan discriminant validity. convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indicator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang dihitung dengan pls (ghozali, 2008:24). hal senada juga disampaikan oleh hartono (2011) uji validitas konvergen dalam pls dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. menurut chin (1995) dalam jogiyanto, (2011) rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah communality > 0,5 dan average variance extracted (ave) > 0,5. hasil analisis dapat dilihat pada gambar 3. berdasarkan hasil analisis ditemukan masih terdapat variabel manifes/teramati/indikator yang memiliki nilai loading factor < 0,50, yaitu x1.3, x1.4, x4.2, x4.3, x4.5, x4.7 dan x4.8,maka indikatorindikator tersebut harus di drop dari model. hal ini dapat dilihat pada tabel 4. setelah indikator-indikator tersebut didrop, selanjutnya dilakukan analisis kembali dengan menggunakan pls terhadap model. hasil dari analisis kembali ini dapat disimak pada gambar 4. berdasarkan hasil analisis, ditemukan masih terdapat variabel manifes/teramati/indikator yang memiliki nilai loading factor < 0,50, yaitu x2.3. dari hasil tersebut maka indikator yang nilainya < 0,50 harus di drop (dibuang) dari model. hal ini dapat dilihat pada tabel 5. tabel 4. hasil analisis indikator loading factor < 0,50 indikator loading factor < 0,50 keterangan x1.3 0,475 drop x1.4 0,439 drop x4.2 0,276 drop x4.5 0,048 drop x4.7 0,348 drop x4.8 0,067 drop tabel 5. hasil analisis indikator loading factor < 0,50 indikator loading factor < 0,50 keterangan x2.3 0,316 drop setelah indikator-indikator tersebut didrop, selanjutnya dilakukan analisis kembali terhadap model. berdasarkan hasil analisis, indikator-indikator memiliki nilai loading factor > 0,50. hasil analisis dapat dilihat pada gambar 5. model struktural awal pada gambar 2 telah mengalami perubahan menjadi seperti gambar 3. selain melihat loading factor, rule of thumb yang digunakan untuk convergent validity adalah outer loading > 0,7, communality > 0,5 dan average variance extracted (ave) > 0,5, nilai ave dan communality ditunjukkan pada tabel 6. tabel 6. nilai ave dan communality ave communnality x1 0,772025 0,772025 x1*x2 0,763162 0,763162 x1*x3 0,772335 0,772335 x1*x4 0,739909 0,739909 x2 0,561358 0,561358 x3 0,615480 0,615480 x4 0,513453 0,513453 y 0,710114 0,710114 dari tabel 6 dapat dilihat nilai ave dan communality > 0,50, sehingga memenuhi persyaratan rule of thumb yang digunakan untuk convergent validity. discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruknya. metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of average variance extrated (ave) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah dengan melihat nilai cross loading. berdasar jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175, juli 2016 168 gambar 2. ilustrasi model struktural awal gambar 3. model pengukuran (outer model) i irfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 169 gambar 4. model pengukuran (outer model) ii gambar 5. model pengukuran (outer model) iii jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175, juli 2016 170 kan nilai cross loading untuk semua konstruk > 0,60 sehingga memenuhi persyaratan discriminant validity. uji reliabilitas uji reliabiltas pada model pengukuran (outer model) pada indikator reflektif dengan melihat nilai composite reliability. indikator dinyatakan reliabel atau memiliki reliabilitas baik apabila nilai composite reliability > 0,70. hasil perhitungan composite reliability dalam penelitian ini, ditampilkan pada tabel 7 berikut: tabel 7. nilai composite reliability composite reliability x1 0,910197 x1*x2 0,966612 x1*x3 0,980705 x1*x4 0,971519 x2 0,791768 x3 0,888427 x4 0,807783 y 0,829124 tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas. evaluasi inner model evaluasi inner model dilakukan dengan uji bootstrapping. evaluasi model struktural (inner model) merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten melalui uji bootstrapping, untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas model structural (inner model) dievaluasi dengan menggunakan r-square untuk konstruk dependen, stone-geiser q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. dalam menilai model dengan pls dengan melihat r-square untuk setiap variabel laten eksogen. dari hasil analisis ditemukan nilai r-square untuk variabel laten endogen y1 adalah 0,13740 yang berarti model ini mampu menjelaskan 13,74 % perubahan pada variabel laten endogen y1 dan sisanya sebesar 86,26 % dijelaskan oleh faktor lain diluar yang diteliti. pengujian hipotesis setelah analisis model dilakukan, analisis selanjutnya adalah pengujian hipotesis, analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-table dengan nilai t-statistics yang dihasilkan dari proses bootstrapping dalam pls. hipotesis diterima (terdukung) jika nilai t-statistics lebih tinggi daripada nilai t-table (1,65) dengan signifikansi level 10% (two tailed) (ghozali, 2012:85). hasil proses bootstrapping pls dapat dilihat pada gambar 6 dan tabel 8. pengujian pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pls-sem biasa disebut dengan component based sem atau sering disebut juga dengan soft modeling untuk menentukan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. berdasarkan hasil analisis pada tabel 8, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. hasil uji hipotesis menunjukkan path coeficient antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran memiliki nilai t-statistics (1,689012) >ttable (1,65) dengan signifikansi level 10% (two tailed), menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. artinya hipotesis 1 diterima. hubungan keagenan antara kepala daerah (bupati) dan kepala dinas/kantor/badan adalah kepala daerah (bupati) berperan sebagai prinsipal dan kepala dinas/kantor/badan sebagai agen, dimana risiko ketidakpastian lingkungan dan penilaian kinerja menjadi motivasi kepala skpd untuk melakukan budgetary slack. agen termotivasi untuk mengembangkan karir ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kompensasinya di masa mendatang. senjangan anggaran (budgetari slack) yang tabel 8. path coefficients (mean, stdev, t-values) original sample (o) sampel mean (m) standard deviation (stdev) standard error (sterr) t statistics (|o/sterr|) x1 > y 1,122651 0,788910 0,664679 0,664679 1,689012 x1*x2 -> y -1,386598 -0,827653 0,743916 0,743916 1,863918 x1*x3 -> y -1,442018 -0,697624 0,766708 0,766708 1,880793 x1*x4 -> y 1,487704 0,604677 0,895833 0,895833 1,660693 x2 0,532835 0,362965 0,310194 0,310194 1,717747 x3 0,525465 0,196901 0,352782 0,352782 1,489491 x4 -0,373976 -0,033076 0,367766 0,367766 1,016887 irfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 171 gambar 6. hasil proses bootstrapping diciptakan oleh perangkat daerah cenderung merupakan senjangan anggaranyang positif, karena menjaga hubungannya dengan kepala daerah dan mengamankan pekerjaan dan posisi atau jabatan di pemerintahan (mardiasmo, 2001). jadi partisipasi anggaran yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya senjangan anggaran. hal dapat diartikan bahwa partisipasi pegawai dalam anggaran, akan membuat pegawai leluasa dalam menentukan apa yang akan di capai untuk kepentingannya sendiri bukan kepentingan organisasi atau institusi. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh lau dan eggleton (2003), veronika dan komang (2009) , afiani (2010), lowe dan shaw (1968), merchant (1981), young (1985), menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran, dapat menimbulkansenjangan anggaran (budgetslack) yang tinggi pula. berdasarkan hasil analisis pada tabel 8, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pengaruh interaksi partisipasi anggaran dengan asimetri informasi terhadap senjangan angaran memiliki nilai koefisien jalur sebesar –1,386598 dan t-stastistics (1,863918) >t-table (1,65) dengan signifikansi level 10% (two tailed), menunjukkan interaksi antara partisipasi anggaran dengan asimetri informasi terdapat pengaruh negatif signifikan, artinya bahwa asimetri informasi tidak mampu memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. artinya hipotesis 2 ditolak. hal ini terjadi karena koefisien jalur berlawanan dengan hipotesis yaitu bernilai negatif sebesar –1,386598. hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi partisipasi anggaran dan asimetri informasi berpengaruh signifikan negatif terhadap senjangan anggaran (budgetary slack), artinya kondisi asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal yang berpartisipasi dalam penganggaran, dapat menurunkan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. kondisi asimetri informasi artinya pegawai semakin mengenal secara teknis tentang pekerjaan dan pegawai mempunyai pemahaman lebih baik mengenai apa yang dapat dicapai di area tanggung jawab masing-masing, sehingga secara tidak langsung terjadi penurunan kesenjangan anggaran dikarenakan anggaran sudah tepat sasaran. tindakan yang diambil pegawai sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perencanaan anggaran, melaporkan kekonsistenan terhadap target kinerja yang diharapkan atau menyatukan hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output) suatu program/kegiatan sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga terjadi penurunan kesenjangan anggaran. hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh young (1985), utomo (2006), djasuli dan fadilah (2011) menyajurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175, juli 2016 172 takan bahwa interaksi partisipasi anggaran dan asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan pada budgetary slack. namun hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh falikhatun (2007) yang menyatakan bahwa asimetri informasi tidak mampu memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan. hal tersebut disebabkan karena peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewajiban setiap aparat termasuk aturan yang terkait informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada atasannya maupun kepada dinas instansi terkait anggaran, seperti dinas ppkad, bappeda dan litbang secara berkala, mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). jadi, dapat dinyatakan bahwa asimetri informasi dapat memperlemah pengaruh partisipasi anggaran pada senjangan anggaran (budgetary slack) di skpd kabupaten dompu. berdasarkan hasil analisis pada tabel 8, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengaruh interaksi partisipasi anggaran dengan penekanan anggaran terhadap senjangan angaran memiliki nilai koefisien jalur sebesar –1,442018 dan t-stastistics (1,880793) >t-table (1,65) dengan signifikansi level 10% (two tailed), menunjukkan interaksi antara partisipasi anggaran dengan penekanan anggaran terdapat pengaruh negatif signifikan, artinya bahwa penekanan anggaran tidak mampu memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. artinya hipotesis 3 ditolak. hal ini terjadi karena koefisien jalur berlawanan dengan hipotesis yaitu bernilai negatif sebesar –1,442018. hasil tersebut menunjukkan bahwa interaksi partisipasi anggaran dan penekanan anggaran berpengaruh negative signifikan pada senjangan anggaran, artinya penekanan anggaran yang dilakukan atasan (principal) yang berpartisipasi dalam penganggaran, mampu menurunkan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran yakni ketika atasan mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan bawaahan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran akan lebih baik, sehingga menghindari bawahan melakukan senjangan anggaran. hasil penelitian ini, tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh afiani (2010), chalos dan poon (2000), setiadi et al. (2013), triana et al. (2012) dan purgianto (2009) yang menunjukkan hasil signifikan antara pengaruh budget emphasis terhadap slack anggaran. namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dunk (1993) menemukan bahwa penekanan anggaran yang tinggi maka senjangan anggaran rendah. penjelasan di atas, tentunya akan sesuai dengan konsep keagenan, penekanan anggaran berpengaruh terhadap slack anggaran karena adanya pengukuran kinerja agen, berbasis anggaran dalam suatu organisasi. falikhatun (2008) menyatakan bahwa bawahan menciptakan slack anggaran dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan agen sehingga akan memudahkan pencapaian target anggaran, terutama jika penilaian prestasi agen ditentukan berdasarkan pencapaian anggaran. keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran akan menunjukkan kinerja yang bagus. peran atasan dalam melakukan pengawasan karena memiliki informasi yang lebih dan memastikan anggarannya berada dalam tingkat yang relevan untuk dicapai, sehingga bawahan yang mencoba memperoleh penghasilan yang lebih, promosi, naik jabatan, atau penghargaan lainnya dengan cara menciptakan senjangan anggaran akan dapat dihindari. jadi, dapat dinyatakan bahwa penekanan anggaran dapat memperlemah pengaruh partisipasi anggaran pada senjangan anggaran di skpd kabupaten dompu. berdasarkan hasil analisis pada tabel 8, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa pengaruh interaksi partisipasi anggaran dengan komitmen organisasional terhadap senjangan angaran memiliki nilai t-statistics (1,660693) >t-table (1,65) dengan signifikansi level 10% (two tailed), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yakni komitmen organisasional memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. artinya hipotesis 4 diterima. komitmen organisasional mempengaruhi motivasi individu untuk melakukan suatu hal (yulianti, 2014). partisipasi anggaran dapat merusak motivasi bawahan dan menurunkan usaha pencapaian tujuan organisasi jika terdapat kecacatan dalam goal setting (muhammad,2001). hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu siapa yang seharusnya dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan keputusan-keputusan apa saja yang memerlukan partisipasi. kelemahan yang lain yaitu dapat menciptakan partisipasi semu yaitu agent seakan-akan berpartisipasi tapi kenyataannya tidak, agent biasanya hanya dikumpulkan dan diminta menandatangani anggaran yang telah disusun. sehingga walaupun komitmen organisasional tinggi, belum mampu menurunkan senjangan anggaran, dikarenakan menurunnya motivasi dan semangat kerja serta agen seakan-akan berpartisipasi tapi kenyatannya tidak. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ikhsan dan ane (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasional mampu memoderasi pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack. jadi, dapat dinyatakan bahwa komitmen organisasional dapat memperkuat pengaruh partisipasi anggaran pada senjangan anggaran (budgetary slack) di skpd kabupaten dompu. irfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 173 simpulan berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan smartpls 2.0 dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian peneliti menemukan bukti adanya pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran pada pemerintah daerah kabupaten dompu yang tinggi dapat meningkatkan senjangan anggaran. kemudian masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi senjangan anggaran (slack budgeting) pada pemerintah daerah kabupaten dompu. hasil pengujian terhadap asimetri informasi dan penekanan anggaran menemukan bukti pengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dan penekanan anggaran dapat menurunkan senjangan anggaran sehingga asimetri informasi dan penekanan anggaran bukan merupakan variabel pemoderesi, sedangkan hasil pengujian komitmen organisasional menemukan bukti pengaruh signifikan meterhadap senjangan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasional dapat meningkatkan senjangan anggaran, sehingga komitmen organisasional merupakan variabel pemoderasi. secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bahwa dalam proses penyusunan anggaran partisipasif di pemerintah daerah dan pimpinan organisasi skpd, perlu untuk dipertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi penganggaran yang dapat berdampak pada senjangan anggaran, yaitu: asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional. secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi di pemerintah daerah justru meningkatkan senjangan anggaran. dalam penelitian ini, ditemukan terdapat variabel-variabel yang bersifat situasional yang mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran diantaranya asimetri informasi yakni adanya perbedaan informasi antara agen (bawahan) dan prinsipal (atasan), penekanan anggaran yakni anggaran dijadikan tolak ukur kinerja dan komitmen organisasional, yakni komitmen individuindividu dalam organisasi. ketiga variabel tersebut dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. hasil ini semakin memperkuat konsep dari teori kontinjensi sebagaimana yang dipaparkan di bagian sebelumnya. beberapa saran yang dapat dilakukan dalam penelitian mendatang adalah penelitian selanjutnya hendaknya memperluas obyek penelitiannya, tidak terbatas pada satu kabupaten saja melainkan lebih dari pada satu kabupaten/kota atau lingkup penelitian pada satu provinsi, agar dapat melakukan perbandingan antara kabupaten satu dengan yang lainnya. penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi penganggaran dan kinerja aparat. variabel lain yang dapat disarankan untuk dimasukkan ke penelitian selanjutnya adalah variabel ketepatan anggaran, ketidakpastian lingkungan, dan kapasitas individu. daftar pustaka afiani, d. n. 2010. pengaruh partisipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap sejangan anggaran pada pemerintah daerah. skripsi, universitas diponogoro. arifin w., b. 2012. pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasional sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi dan investasi, 13 (1), 15-27. begum, a. 2009. pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. tesis, universitas indonesia. brahmayanti dan sholihin. 2006. pengaruh keputusan hubungan antara asimetri informasi dengan senjangan anggaran dibawah metode kompensasi truth inducing. journal of indonesian economy business, 21 (2). brownell, p. 1982. the role of accounting data in performance evaluation, budgetary partisipative, and organizational effectiveness. journal of accounting research, 12-27. chalos, p. dan m. c. poon. 2000. participation and performance in capital budgeting teams.behavioral research in accounting, 12, 199. coryanata, i. 2006. partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem organisasi sebagai variabel moderating dalam hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran pada rumah sakit di prop. bengkulu. jurnal akuntansi dan investasi, 7 (2), 268-287. darlis, e. 2002. analisis pengaruh komitmen organisasionalonal dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. jurnal riset dan akuntansi indonesia, 5 (1). davis, k., dan j. w. newstrom. 1985. human behavior at work. organizational behavior jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 158-175, juli 2016 174 seventh edition. buku terjemahan mc. graw hill, inc. edisi 7. jilid 1. surabaya: erlangga. desmiyati. 2009. pengaruh partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasional sebagai variabel moderating. jurnal pekbis, 1 (2), 91-99. djasuli, m., dan n. i. fadilah. 2011. efek interaksi informasi asimetri, budaya organisasi, group cohesiveness dan motivasi dalam hubungan kausal antara budgeting participation dan budgetary slack. issn: 1858-2559. proceeding pesat (psikologi, ekonomi, sastra, arsitektur dan sipil) vol. 4. dunk, a. s. 1993. the effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation between budgetary participation and slack. the accounting review, 68,400-410. falikhatun. 2007. interaksi informasi asimetri, budaya organisasi dan group cohesiveness dalam hubungan antara partisipasi penganggaran dan budgetarys sack. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi x, makassar. fitri, y. 2004. pengaruh informasi asimetri, partisipasi penganggaran, dan komitmen organisasi terhadap timbulnya senjangan anggaran. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi vii, denpasar. fitriatsuri. 2005. pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan variabel moderat komitmen organisasional, desentralisasi dan ketidakpastian lingkungan pada pemerintah kota palembang. tesis. universitas bina darma. gamal, m. 2001. pengaruh interaksi partisipasi anggaran, informasi asimetris dan penekanan anggaran terhadap budgetslack (studi kasus pada samudra indonesia group). tesis, universitas diponegoro. ghozali, i., dan h. latan. 2012. partial least square konsep, teknik dan aplikasi smart pls 2.0. semerang: m3.bp-universitas diponegoro. ghozali, i. 2008. structural equation modeling alternatif dengan partial least square (pls). semerang: m3.bp-universitas diponegoro. govindarajan, v. 1986. impact of participation in the budgetary process on managerial attitudes and performance: universaliticand contingency perspective. decision sciences, 17, 496-516. govindarajan, v. dan r. n. anthony. 2007. management control systems. twelfth edition. mcgraw-hill international edition. hasanah dan suartana. 2014. pengaruh interaksi motivasi dan budaya organisasi pada hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran. ejurnal akuntansi universitas udayana. ikhsan, a. dan l. ane. 2007. pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan menggunakan lima variabel pemoderasi. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi x, makassar. jogiyanto. 2011. konsep dan aplikasi structural equation modelling berbasis varian dalam penelitian bisnis. yogyakarta: upp stim ypkn. kartiwa, h. a. 2004. proses penyusunan anggaran (apbd) dan arah kebijakan umum .makalah. sukabumi, 8 desember 2004. luthan, f. 1998. organisasi behavior, eighth edition. new york: mcgraw-hill, international book company. mahmudi, 2003. new public management (npm); pendekatan baru manajemen sektor publik. sinergi. kajian bisnis dan manajemen, 6 (1) , 69-79 minan, k. 2005. pengaruh komitmen organisasional terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran dengan senjangan anggaran pada perguruan tinggi swasta di kota medan. tesis, universitas sumatera utara. novita, d., i. sam dan s. jumaili. 2009. analisis pengaruh partisipasi penganggaran, informasi asimetri, komitmen organisasional terhadap 78 budgetary slack di pdam tirta mayang kota jambi. jurnal cakrawala akuntansi, 1 (1), 1-10. purgianto. e. 2009. analisis pengaruh strategi institusi, tekanan anggaran dan conflict of interest terhadap senjangan anggaran. jurnal akuntansi universitas muhamadiyah yogyakarta, 5. purwantini, c., dan i. b. suratno. 2007. perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari jenis jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman kerja (studi empirik pada perguruan tinggi swasta di daerah istimewa yogyakarta). jurnal akuntansi dan investasi, 8 (1), 33-45. rani, a. 2015. kemampuan asimetri informasi, ketidakpastian lingkungan, budget emphasis, dan kapasitas individu sebagai variabel moderasi terhadap partisipasi anggaran pada budgetary slack (studi kasus pada skpd di kabupaten badung). tesis, universitas udayana. robbin, s. p. dan judge.2008. prilaku organisasi . jakarta : salemba empat irfan et al. – pengaruh partisipasi anggaran 175 suartana, i. w. 2010. akuntansi keperilakuan teori dan implementasi. yogyakarta: c.v andi offset. sofyani, h. dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184205. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153173. sopiah, 2008. perilaku organisasi, andi, yogyakarta sujana, i. k., 2010. pengaruh partisipasi penganggaran, penekanan anggaran, komitmen organisasional, asimetri informasi, dan ketidakpastian lingkungan terhadap budgetary slack. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 5 (2). sumarno, j. 2005. pengaruh komitmen organisasional dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. jurnal bisnis strategi, 14 (2). supanto 2010. analisis pengaruh partisipasi penganggaran terhadap budgetaryslack dengan informasi asimetri, motivasi, budaya organisasi sebagai pemoderasi (studi kasus pada politeknik negeri semarang). tesis, universitas diponegoro. supriyatno. 2010. pengaruh partisipasi pejabat struktural dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasional, profesionalisme dan struktur organisasi pada kinerja manajerial pemerintah kota denpasar. tesis, universitas udayana. syam dan djalil, 2006. pengaruh orientasi profesional terhadap konflik peran : interaksi antara partisipasi anggaran dan pengunaan anggaran sebagai alat ukur kinerja dengan orientasi manajerial (suatu penelitian empiris pada perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi nanggroe aceh darussalam), simposium nasional akuntansi ix, padang utomo. 2006. administrasi publik baru indonesia. yogyakarta: pustaka pelajar veronika, a. dan k. a. krisnadewi. 2008. pengaruh partisipasi penganggaran, tekanan anggaran, komitmen organisasional, dan kompleksitas tugas terhadapslack anggaran pada bpr di kabupaten badung. jurnal akuntansi fakultas ekonomi udayana. journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? evidence from indonesia and malaysia muliati, arung gihna mayapada*, and abdul pattawe abstract: research aims: this study aims to investigate the effect of corporate social responsibility on earnings management by considering the impact of investor protection. design/methodology/approach: this study’s population was plantation companies listed in indonesia stock exchange and malaysia stock exchange. the period of this study was from 2012 to 2017. moreover, the hypotheses testing technique used was multiple regression analysis. research findings: this study’s results revealed that corporate social responsibility disclosure and investor protection significantly affected earnings management. theoretical contribution/originality: these results support the ethics hypothesis stating that companies committed to ethics view earnings management unethical behavior. this study also verifies the relationship between legal systems and earnings management. keywords: corporate social responsibility; earnings management; investor protection introduction earnings management does not harm investors but other company stakeholders, namely society, employees, local communities, and managers (zahra, priem, & rasheed, 2005). for example, earnings management carried out by enron's top management harmed its stakeholders with employee termination, loss of employee pension funds, and reduced state tax revenue. even earnings management hurt the enron itself. regarding this, earnings management can reduce stakeholder trust in the company. as a result, stakeholders will give negative responses to the company, such as increased pressure from shareholders, government sanctions, employee abandonment, consumer boycott, increased demand to reduce prices, reduced sales revenue, boycotts by environmental activists, and negative media coverage (lin et al., 2016; prior, surroca, & tribó, 2008). all these negative responses can threaten the sustainability of the company's operations. affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas tadulako, central sulawesi, indonesia *correspondence: arunggihna@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.11515 citation: muliati, m., mayapada, a.g., & pattawe, a. (2021). do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? evidence from indonesia and malaysia. journal of accounting and investment, 22(3), 482-499. article history received: 16 apr 2021 revised: 08 jun 2021 14 jun 2021 accepted: 15 jun 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57209645179 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57216461426 https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=gvm1qciaaaaj https://akuntansi.fekon.untad.ac.id/ https://akuntansi.fekon.untad.ac.id/ https://akuntansi.fekon.untad.ac.id/ https://akuntansi.fekon.untad.ac.id/ mailto:arunggihna@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/11515 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.11515&domain=pdf muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 483 consequently, most investors have realized that business sustainability is more important than excellent financial performance over a certain period but is misleading (timbate & park, 2018; yusrianti, norma habsari, & prukumpai, 2016). in this case, companies should generate economic benefits and be ethically responsible for all stakeholders, especially society and the environment (choi, lee, & park, 2013). therefore, the focus of investors and other stakeholders is currently not only on financial reporting but also on corporate social and environmental responsibility reporting (kolk, 2016). the previous studies’ results showed that corporate social responsibility reporting could increase company reputation to stakeholders (saeidi et al., 2015). furthermore, a socially responsible company tends to have good relationships with stakeholders and get support from stakeholders (mohamed, faouzi, & olfa, 2014). based on the ethical perspective, the company reporting corporate social responsibility voluntarily upholds integrity, fairness, accountability, transparency, and corporate philanthropy (chun, 2005). meanwhile, the previous study result found that the company upholding ethical values would perceive earnings management as unethical behavior (elias, 2004). therefore, some previous studies uncovered that company management reporting corporate social responsibility activities tended not to do earnings management (ajina, lakhal, & ayed, 2019; ben amar & chakroun, 2018; jordaan, de klerk, & de villiers, 2018; kim, park, & wier, 2012; saeed, hashmi, & javid, 2019). however, sun et al. (2010) found that one of management's motives to report corporate social responsibility activities is to divert the attention of investors and potential investors from earnings management done by management. company management utilizes corporate social responsibility reporting as a mask to secure their jobs and avoid monitoring by stakeholders, especially investors (cespa & cestone, 2007). the previous study revealed a positive relationship between corporate social responsibility and earnings management (habbash & haddad, 2019; lópez-gonzález, martinez-ferrero, & garcía-meca, 2019; prior et al., 2008). the various previous studies’ results regarding the effect of corporate social responsibility on earnings management indicated that this issue still needs to be examined. the previous studies showed that earnings management as management fraud and corporate social responsibility as management discretion must be examined by considering the specific company characteristics and the environment in which the company operates (ehsan, abbas, & nawaz, 2018; kyaw, olugbode, & petracci, 20 17; moratis & van egmond, 2018). the institutional factor in which the company operates can also influence the choice of policy taken by management, including whether to do earnings management or not. the different protection of investors' rights by every country distinguishes management behavior in violating investors' rights, including earnings management (leuz, nanda, & wysocki, 2003). previous studies revealed that investor protection negatively affected earnings management, meaning that strong investor protection can limit management fraud effectively (chen, chou, & wei, 2019; kouki, 2018; lourenço et al., 2018). the previous studies also exposed that the specific characteristics could distinguish the level of earnings management, such as leverage muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 484 (burgstahler, hail, & leuz, 2006; leuz et al., 2003; marcel martins ardison, lopo martinez, & caio galdi, 2012). therefore, this study aimed to investigate the effect of corporate social responsibility disclosures and investor protection on earnings management. this study was conducted because the previous studies’ results related to the relationship between corporate social responsibility and earnings management could not be concluded. this study considers new variables in the relationship between corporate social responsibility and earnings management, namely investor protection as another independent variable and leverage as a control variable. considering the variable of company and institutional characteristics aimed to answer the differences in the previous studies’ results so far related to corporate social responsibility and earnings management. according to shen and chih (2005), earnings management could differ between countries and firm sizes because strong investor protection could limit earnings manag ement, and large firms are more vulnerable to the spotlight of authority than small firms. to the best of researchers' knowledge, only one study considers the effect of investor protection and corporate social responsibility on earnings management, which is the study of scholtens and kang (2013). still, the study was conducted before the enactment of global accounting standards, international financial reporting standards. however, the current study was conducted in the period after indonesia and malaysia adopted international financial reporting standards in 2012. therefore, this study is different from previous studies. further, this study was conducted on companies operating in the plantation sector listed in indonesia stock exchange and malaysia stock exchange. the reason for plantation companies was chosen as this research’s main subject is that plantation companies are industrial sectors whose operational activities directly impact the community and the surrounding environment. other than that, indonesia and malaysia are the largest palm oil-producing countries that commit eco-friendly. indonesia and malaysia have taken the initiative to establish council palm oil producing countries in 2016. interestingly, indonesia and malaysia have regulated corporate social responsibility reporting in 2006 and 2007, respectively. still, plantation companies' cases of environmental destruction in indonesia and malaysia are prevalent, such as forest fires for land clearing. therefore, this study aimed to investigate the effect of corporate social responsibility disclosures and investor protection on earnings management in indonesia and malaysia plantation companies. in addition, this study has theoretical implications for a new paradigm regarding the relationship between corporate social responsibility and earnings management at the country level, thus paving the way for accounting theory and international business. this study’s results can also open the paradigm of stakeholders, especially investors, to encourage firms to be ethically responsible for local communities, the environment, and economic benefits. finally, this study can guide investors and potential investors in assessing the firms’ financial reporting transparency by considering the firm's characteristics and the institutional environment in which the firm operates. muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 485 literature review and hypotheses development agency theory and stakeholder theory the relationship between corporate social responsibility and earnings management can be explained based on the agency and stakeholder theory framework (prior, jorge, & tribó, 2007). agency theory focuses on the agency relationship between shareholders and management. management is an agent who is entrusted with managing the firm. meanwhile, shareholders as principals are parties who delegate their authority to management. according to jensen and meckling (1976), management tends to behave opportunistically and be selfish because management has different interests from shareholders. as a result of the agency relationship, information asymmetry allows management to steal profits from shareholders (richardson, 2000). in addition, management as a party with more information about the company can manipulate information provided to shareholders so that shareholders are wrong in making decisions (mayapada, 2018). however, management must take these opportunistic actions carefully so that management is not acted upon by shareholders, including using corporate social responsibility to mislead shareholders of the real value of the firm and its real performance (ajina et al., 2019). in the context of agency theory, earnings management can be viewed as an agency cost (chandren, 2016). management can perform earnings management because the information asymmetry between management and shareholders allows management to manipulate information reported to shareholders, including earnings figures (richardson, 2000). meanwhile, earnings figures are one of the primary considerations for shareholders in assessing management performance and making investment decisions. therefore, earnings management can result in shareholders wrongly assessing management performance, investment decisions, and eventually making shareholders suffer losses (zahra et al., 2005). furthermore, according to freeman (1984), stakeholder theory does not only focus on the relationship between management and shareholders, but also other parties affected by the company's operational activities. therefore, management must not only focus on its relationship with shareholders but also all other company stakeholders, including the community and the surrounding environment that have provided locations and resources. therefore, stakeholder theory states that a company can survive by aligning all its stakeholders’ interests, not only shareholders but also the community and the surrounding environment (hill & jones, 1992). corporate social responsibility is a concept based on stakeholder theory (brown & forster, 2013). corporate social responsibility is a form of fulfilling the firm’s moral and ethical obligations to a society and the environment (schwartz & carroll, 2003). communities and the environment as stakeholders have contributed to the firms in providing the firms location and resources (hill & jones, 1992). in return, the firms have a moral and ethical obligation to pay attention to the interests of society and t he environment through community empowerment and environmental conservation. such muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 486 firms also run their business with integrity and tend to provide reliable financial statements to meet the needs of stakeholders (gras-gil et al., 2016). this is because the firms are not only focused on increasing current profits but also focused on fostering future relationships with stakeholders (chih et al., 2008). building good relationships with stakeholders is important because stakeholders control the firms’ resources that are essential for the firms’ existence (choi et al., 2013). hypotheses the previous studies revealed two perspectives regarding the relationship between corporate social responsibility and earnings management (choi et al., 2013; chun & cho, 2017; jordaan et al., 2018). the first perspective is called the ethical hypothesis or longterm perspective based on the stakeholder theory. the ethical hypothesis is based on the idea that the issue of corporate social responsibility is related to ethical and moral issues in decision making. therefore, ethics plays a vital role in controlling earnings management behavior (labelle, makni gargouri, & francoeur, 2010). on the other hand, another perspective believes that corporate social responsibility is merely a tool for management to gain a good reputation from stakeholders. in this case, excellent support from stakeholders can be used by management to behaving opportunistically (jordaan et al., 2018). therefore, this perspective is called the political or opportunistic behavior hypothesis based on the agency theory. the ethical hypothesis assumes that management carries out corporate social responsibility based on awareness of ethical and moral issues in organizational decision making (liu et al., 2017). the company that carries out corporate social responsibility is the company that does not focus only on profit maximization but also on building a good relationship with all stakeholders (chih, shen, & kang, 2008; kolk, 2016; lin et al., 2016). management realizes that stakeholders control all resources needed by the company to exist (gras-gil, palacios manzano, & hernández fernández, 2016). thus, management who carries out corporate social responsibility tends to avoid all actions which harm all stakeholders, including shareholders. also, corporate social responsibility reporting can increase the transparency of corporate financial reporting so that information asymmetry between management and stakeholders is minimized (elkington, 2013; scholtens & kang, 2013). therefore, corporate social responsibility is assumed to be able to reduce earnings management carried out by management. on the other side, the previous study’s results revealed that corporate social responsibility could increase the company's reputation (lin et al., 2016). the company will get support from all stakeholders, such as getting good news from media, legitimacy from society, and favorable regulation (prior et al., 2007). this condition can be utilized by management to behaving opportunistically. management uses corporate social responsibility as a tool to divert stakeholder’s attention and secure their jobs (kim et al., 2012; prior et al., 2008; shafai, amran, & ganesan, 2018). therefore, the political hypothesis states that generally, the companies that are very proactive in corporate social responsibility reporting make earnings management more than the companies that are slightly seeking public attention. muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 487 previous studies have disclosed that the relationship between corporate social responsibility and earnings management was positive and significant (habbash & haddad, 2019; jiang et al., 2013; lópez-gonzález et al., 2019; shafai et al., 2018). in contrast, ajina et al. (2019); ben amar and chakroun (2018); cho and chun (2016); choi et al. (2013); garcía-sánchez and garcía-meca (2017); gras-gil et al. (2016); jordaan et al. (2018); kim et al. (2012); saeed et al. (2019); scholtens and kang (2013) found that corporate social responsibility had a significant adverse effect on earnings management. therefore, the researchers formulated the following hypothesis: h1: corporate social responsibility disclosure has a significant negative effect on earnings management further, earnings management is an action intentionally carried out by management in presenting misguided information about company performance so that shareholders change their decision (schipper, 1989). shareholders, as principals, have the right to obtain reliable and relevant information regarding the company’s performance from management. shareholders ensure their rights are fulfilled by designing good contracts that depend on the legal system and contract enforcement (la porta et al., 1998). the legal system enforces contracts by acting on management, such as changing management (chih et al., 2008). several previous studies have exhibited that strong investor protection in a country could reduce the level of earnings management in the country (burgstahler et al., 2006; garcía-sánchez & garcía-meca, 2017; la porta et al., 1998; leuz et al., 2003; mayapada, 2018). h2: investor protection has a significant negative effect on earnings management research method population and sample this study's population was plantation companies listed in the indonesia stock exchange and the malaysia stock exchange. plantation companies were chosen because they are one of the industrial sectors that directly impact the community and the surrounding environment. besides, most forest fire issues in indonesia and malaysia in recent years have been caused by the opening of plantation land, mainly oil palm plantations. furthermore, indonesia and malaysia are the two leading players in the oil palm industry (ministry of agriculture of the republic of indonesia, 2015). in addition, indonesia and malaysia are also the initiators of forming a palm oil-producing unity state institution (ministry of industry of the republic of indonesia, 2016). hence, it is interesting to investigate the social responsibility of plantation companies in indonesia and malaysia amid the controversy over forest fires that are plaguing both. also, the population includes cross-country companies because one of the research variables is an institutional factor, investor protection at the country level. muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 488 based on the data obtained, the total plantation companies listed on the indonesia stock exchange were eight companies. meanwhile, the entire plantation companies listed in the malaysia stock exchange were 43 companies. therefore, the total population of this study was 51 companies. this study period covered 2012 until 2017. this period was selected because indonesia and malaysia have fully adopted ifrs as their accounting standards since 2012. therefore, indonesia and malaysia have the same accounting standards, so that comparing accrual earnings management between indonesia and malaysia can be done well. the sampling technique was carried out using purposive sampling. one sample criterion included that the plantation companies had been listed on the stock exchange since before 2010. this criterion was based on the reason that the earnings management behavior will be different if the company has just made an initial public offering. besides, another requirement is that sample companies had to have the same financial reporting period and ended on december 31. furthermore, companies that experienced losses from 2012 to 2017 were also excluded from the sample because the company that lost had another tendency in managing earnings. also, companies that did not provide complete data for this study were excluded from the sample. based on the sampling criteria, the numbers of plantation companies that met the requirements were 13 companies consisting of four companies listed on the indonesia stock exchange and nine companies listed on the malaysia stock exchange. table 1 sampling procedure sampling criteria indonesia stock exchange malaysia stock exchange total plantation companies listed on the exchange since 2010 (population) 8 43 51 the financial statements do not have one year period and do not end on december 31. (0) (18) (18) plantation companies suffered losses during the period under study (in 2012 2017) (4) (12) (16) plantation companies do not publish complete data. (0) (4) (4) total samples 4 9 13 total research observations (2012-2017) 24 54 78 variable measurement this study consisted of one dependent variable and two independent variables. the dependent variable was earnings management. earnings management is a change in economic performance reported by management to mislead stakeholders and influence contractual outcomes (healy & wahlen, 1999). earnings management can be done by utilizing accounting standards or through real company transactions. however, management prefers accrual earnings management because manipulating financia l statements is carried out without violating accounting standards (leuz et al., 2003). in this study, earnings management was proxied through the absolute value of discretionary accruals calculated based on the modified jones model (dechow, sloan, & sweeney, 1995). muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 489 the primary independent variable in this study was corporate social responsibility disclosure. according to carroll (1999), corporate social responsibility is the social responsibility of a business that includes responsibility in terms of economy, law, ethics, and wisdom, which society expects from an organization at a specific time. the company usually discloses corporate social responsibility activities to stakeholders in a written report. corporate social responsibility disclosure in a written report is regulated based on defined standards that have been developed by many non-profit organizations in the world as financial statements are prepared based on accounting standards. in this study, corporate social responsibility disclosure referred to the global reporting initiative (gri) standards, especially gri g4. the measurement of corporate social responsibility disclosure used a content analysis method (hamid & atan, 2011; sumiani, haslinda, & lehman, 2007). the researchers analyzed each content related to corporate social responsibility topics based on the gri g4 standards in annual reports, separate corporate social responsibility reports (if any), and the company’s website. the corporate social responsibility disclosure index was then calculated by a non-weighted average index (ghazali, 2007; rosli, said, & fauzi, 2015). the following formula for corporate social responsibility disclosure index is : corporate social responsibility disclosure index = (total items disclosed)/ (total items should have been disclosed) the other primary independent variable in this study was investor protection. according to la porta et al. (1998), investor protection can be seen from the legal system applied in a country. based on the previous study result, common law is better than civil law in protecting investor rights (leuz et al., 2003). civil law is a legal system codified in the form of written law. common law is a legal system dominated by unwritten law and judge decisions in the past. judges’ decisions in courts in civil law countries must be based on written rules so that management can take advantage of existing written rules loopholes to do fraudulent actions against outside shareholders and other stakeholders. in contrast, the judges in the courts in common law countries are given the freedom to interpret the existing rules and judges’ decisions broadly in the past to decide on a case even though it has not been regulated in the written regulations yet. therefore, investor protection was proxied by a dummy variable, in which 1 representing common law countries and 0 signifying civil law countries (mayapada, 2018; wulandari & ayu, 2010). meanwhile, leverage as a control variable was calculated by dividing the company's total debt and total assets (kyaw et al., 2017; prior et al., 2007, 2008). data analysis method this study involved four variables: earnings management (em), corporate social responsibility disclosure (csrd), investor protection (invpro), and leverage (lev). based on that, the data analysis method employed in this study was the multiple linear regression analysis with a common effect model. therefore, the equation of multiple linear regression analysis in this study is as follows: emi = a + b1 csrdi,t+ b2 invproi,t + b3 levi,t + e ...........................................................(1) muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 490 result and discussion descriptive statistics table 2 presents the descriptive statistics of all variables in this study using transformed data in indonesia and malaysia because the original data had normality problems. the table 2 shows that the average natural log of earnings management value was -1.4411. the minimum value of earnings management was owned by one of the sample companies listed on the malaysia stock exchange, while the highest value was owned by one of the sample companies listed on the indonesia stock exchange. these results indicate that the level of earnings management varied between countries, one of which could be expected to be influenced by the level of investor protection applied in the states. meanwhile, the maximum score of corporate social responsibility disclosure was obtained by most malaysian companies, the majority of which mad e corporate social responsibility reports separately and based on gri standards. however, not all malaysian companies reported their csr well, as indicated by the minimum score obtained by a malaysian company. the malaysian company did not disclose its corporate social responsibility activities well throughout this study period. meanwhile, the company with the highest leverage value came from malaysia, and the lowest leverage value came from the indonesian company. the table 2 also displays that most of the sample of this study were plantation companies listed on the malaysia stock exchange, reaching almost 70%. table 2 descriptive statistics variable range minimum maximum mean std. error lnem 6.60 -5.32 1.29 -1.4411 0.09733 lncsrd 1.37 -1.37 0.00 -0.7422 0.04565 invpro 1.00 0.00 1.00 0.6923 0.05260 lnlev 3.03 -3.34 -0.32 -1.6021 0.09067 n=78 empirical results table 3 shows that the correlation coefficient (r) in this study was 0.508, meaning that the level of relationship between the variables of this study was quite strong. meanwhile, the adjusted r square value of 0.228 indicates that 22.8% of the variability of earnings management variables was explained by the variability of corporate social responsibility disclosure, investor protection, and leverage. meanwhile, 77.2% (100%22.8%) was explained by other variables not examined in this study. table 3 also provides the simultaneous influence test results to determine whether the independent variables jointly influenced the dependent variable. the simultaneous effect test results also represented the feasibility of the research model developed. muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 491 table 3 the empirical results variable unstandardized coefficients (beta) t sig. (constant) -1.458 -6.097 0.000 lncsrd -0.678 -3.139 0.002* invpro -0.851 -3.992 0.000* lnlev -0.064 -0.514 0.609 r = 0.508 adj. r squared = 0.228 t-test results indicated the effect of each independent variable on the dependent variable. of the three independent variables included in the model, only the ln leverage variable was not significant at 0.05. in contrast, other independent variables, ln corporate social responsibility disclosure and investor protection, were all significant, with values less than 0.05. these results concluded that ln corporate social responsibility disclosure and investor protection influenced ln earnings management. the ln corporate social responsibility disclosure regression coefficient of -0.678 stated that each increase in corporate social responsibility disclosure by 1% would reduce the level of earnings management by 0.678%. meanwhile, the investor protection variable's regression coefficient of -0.851 indicated that ln earnings management of plantation companies in common law country, namely malaysia, was 0.851 lower than ln earnings management of plantation companies located in civil law, namely indonesia. discussion this study found that corporate social responsibility disclosure had a significant adverse effect on earnings management. this empirical result supports the perspective that companies carry out corporate social responsibility because of the ethical awareness in doing business. on the contrary, this empirical result contradicts the political hypothesis, stating that companies carry out corporate social responsibility only to obtain support from all stakeholders and as a camouflage of earnings management done by management. therefore, this empirical result is not in line with the research findings of (cespa & cestone, 2007; gargouri, shabou, & francoeur, 2010; jiang et al., 2013; moratis & van egmond, 2018; prior et al., 2008; yip, van staden, & cahan, 2011). however, this empirical result is similar to the conclusion of previous studies, which also support the ethical hypothesis, such as cho and chun (2016); choi et al. (2013) in korean-listed firms, chih et al. (2008) in firms in 46 countries around the world, garciasanchez and garcia-meca (2017) with bank samples, gras-gil et al. (2016) in spanish non-financial companies, jordaan et al. (2018) in south african companies, hong and andersen (2011) with non-financial us sample firms, and scholtens and kang (2013) with firms in ten asian countries including malaysia. furthermore, companies with a solid commitment to ethics will not hesitate to report their corporate social responsibility activities to stakeholders as a form of public accountability. the more transparent financial statements, the lower incentive management to do earnings management is (shen & chih, 2005). companies that carry out corporate social responsibility consider earnings management an irresponsible action that does not follow ethics (mohamed et al., 2014). therefore, companies that muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 492 report corporate social responsibility well tend not to do earnings management in their financial statements. the ethical hypothesis related to the relationship between corporate social responsibility and earnings management is based on the idea that ethical companies will always strive to maximize all stakeholders’ interests without harming any stakeholders. corporate social responsibility is closely related to moral and ethical issues between policymakers and company behavior (rahmawati & dianita, 2011). companies that uphold ethical values in business realize that the company’s goal is not only to maximize profit and meet the expectations of shareholders but also to add value to the around community and environment (chih et al., 2008). the company's sustainability cannot be separated from the support of all stakeholders, so that the company must ensure that the company’s operational activities do not harm the around communities and environment. the research result by ahmed haji (2013) revealed that the extent and quality of csr disclosures in malaysia experienced a significant increase in the recent decade. the majority of firms in malaysia disclosed their csr activities through narratives in annual reports (ahmad, rashid, & gow, 2017). meanwhile, csr disclosures in indonesia have been required by the government through law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies, emphasizing firms with a direct impact on the environment, such as plantation firms. however, ridho (2017) showed that most management in indonesia only understood csr as activities related to donations and community development. in addition, most firms in indon esia also reported their csr activities through annual reports and websites. moreover, the research result by shen and chih (2007) revealed that the level of earnings management carried out by firms in indonesia was higher than that of malaysian firms. shen and chih (2007) also found that it was influenced by corporate governance. this result aligns with wu et al.'s (2016) finding, which showed that the level of earnings management in malaysian banks was the lowest among other southeast asia countries. this study also verifies the stakeholder theory. stakeholder theory states that a company should be able to accommodate all stakeholders’ interests. company stakeholders are not only shareholders but also suppliers, customers, regulators around the community, and the environment. all these stakeholders play an essential role in supporting the company’s operations. without the support of all company stakeholders, the company will not be able to exist and obtain maximum profits because the company’s activities are disrupted. table 3 also displays that investor protection proxied by the legal system had a significant positive effect on earnings management. this finding means that investor protection could restrict earnings management done by management. this result also revealed that common law was better in protecting investor rights than civil law. this result is in line with the result of previous studies, such as chih et al. (2008); houqe et al. (2012); leuz et al. (2003); mayapada (2018); renders and gaeremynck (2007); shen and chih (2005); wulandari and ayu (2010). muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 493 when investors fund companies, they face a risk of controlling shareholders and company management taking over the returns (la porta et al., 1998). the takeover returns can be done in various ways by management, such as earnings management; according to leuz et al. (2003), management and controlling shareholders as insiders use earnings management to obtain private control benefits. therefore, fair financial reporting is vital for outside shareholders and creditors to monitor their claims and achieve contracts effectively. all investors' claims can only be realized if the investors’ rights are appropriately regulated and protected by the legal rules in the country where the company operates. on the other hand, the legal rules between countries in the world are different from one another. as a result, the level of investor protection also differs between countries (graff, 2007). the legal system that forms the level of investor protection in a country is also different. this study suggests that common law as a legal system in malaysia is better in protecting investors’ rights than civil law as a legal system in indonesia because this study showed that the level of earnings management in common law countries was lower than in civil law countries. concerning this, malaysia was a british colony, so the legal system is common law. accounting standards and reporting practices in malaysia also reflect its colony history based on the anglo-saxon model (likitwongkajon & sutthachai, 2019). the mode emphasizes fair presentation, transparency, and full disclosure in financial reporting. in addition, two institutions regulate financial reporting in malaysia, namely the financial reporting foundation (frf) and the malaysian accounting standards board (masb). meanwhile, indonesia’s accounting environment is influenced by the dutch with a complex civil law. indonesian accounting standards initially adopted the dutch accounting standard, then the us system, and converged to international financial reporting standards in 2012. the research results by klapper and love (2004) found that malaysia was superior in protecting shareholders' rights and judicial efficiency than indonesia. it is inseparable from the kind of legal system. therefore, the degree of earnings management in malaysia was lower than in indonesia. this study’s results also revealed that leverage did not have a significant effect on earnings management. this result means that companies with high leverage do not always have a high level of earnings management. this result is different from the findings of ali, salleh, and hassan (2008); defond and jiambalvo (1994); jiang et al. (2013); and sawicki and shrestha (2008). this result also does not support the perspective of positive accounting theory about incentives to manipulate income. besides, debt h olders usually provide several conditions to ensure that the company can pay interest and return the loan principal. however, this study’s results exposed that companies with leverage were not always motivated to manage earnings to avoid debt agreements. while, according to watts and muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 494 zimmerman (1978), companies approaching a breach of contract will make accounting choices that increase revenue to relax their debt limits. conclusion this study found that companies reporting corporate social responsibility activities upheld moral values and business ethics. therefore, the companies would not do earnings management because they viewed earnings management as unethical behavior. this result supports the ethical hypothesis related to the relationship between corporate social responsibility and earnings management. this study also uncovered that investor protection could limit earnings management. besides, this study revealed that companies operating in common law countries had lower earnings management than companies operating in civil law countries. however, this result must be interpreted carefully because this study only involved plantation companies in indonesia as civil law representatives and malaysia as common law representatives. therefore, the researchers suggest that the subsequent researchers expand the research population by adding countries representing common and civil law countries. moreover, this study verifies the ethical hypothesis, which is in line with stakeholder theory. the firm is not only responsible to investors but also to the environment and society. however, the interpretation of this study must be made carefully because the research sample included plantation firms only. therefore, the researchers suggest further research to expand the research sample. in addition, further research can use other measuring tools for earnings management variables, such as real earnings management, because the tendency of accrual earnings management behavior is different from real earnings management behavior. the implications of this study’s results consist of several essential things. first, this study’s results indicated that shareholders should encourage companies to do corporate social responsibility activities and report them because this study has proved that corporate social responsibility could reduce earnings management done by management. however, this research also revealed that investor protection through laws could limit the opportunistic behavior of management in earnings manipulation. therefore, the researchers advise regulators to formulate rules that can effectively protect investor rights and even other corporate stakeholders’ rights. references ahmad, n.b.j., rashid, a., & gow, j. (2017). board independence and corporate social responsibility (csr) reporting in malaysia. australasian accounting, business and finance journal, 11(2), 2017, 61-85. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i2.5 ahmed haji, a. (2013). corporate social responsibility disclosures over time: evidence from malaysia. managerial auditing journal, 28(7), 647–676. https://doi.org/10.1108/maj07-2012-0729 https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i2.5 https://doi.org/10.1108/maj-07-2012-0729 https://doi.org/10.1108/maj-07-2012-0729 muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 495 ajina, a., lakhal, f., & ayed, s. (2019). does corporate social responsibility reduce earnings management? the moderating role of corporate governance and ownership. management international, 23(2), 45–55. https://doi.org/10.7202/1060030ar ali, s. m., salleh, n. m., & hassan, m. s. (2008). ownership structure and earnings management in malaysian listed companies. asian journal of business and accounting, 1(2), 89–116. ben amar, a., & chakroun, s. (2018). do dimensions of corporate social responsibility affect earnings management? evidence from france. journal of financial reporting and accounting, 16(2), 348–370. https://doi.org/10.1108/jfra-05-2017-0033 brown, j. a., & forster, w. r. (2013). csr and stakeholder theory: a tale of adam smith. journal of business ethics, 112(2), 301–312. https://doi.org/10.1007/s10551-012-12514 burgstahler, d. c., hail, l., & leuz, c. (2006). the importance of reportin g incentives: earnings management in european private and public firms. the accounting review, 81(5), 983–1016. https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.5.983 carroll, a. b. (1999). corporate social responsibility: evolution of a definitional construct. business & society, 38(3), 268–295. https://doi.org/10.1177/000765039903800303 cespa, g., & cestone, g. (2007). corporate social responsibility and managerial entrenchment. journal of economics & management strategy, 16(3), 741–771. https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2007.00156.x chandren, s. (2016). review on the double side of earnings management. pertanika journal of social sciences & humanities, 24(4). chen, c. c. s., chou, y.-y., & wei, p. (2019). country factors in earnings management of adr firms. finance research letters, 32, 101146. https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.003 chih, h.-l., shen, c.-h., & kang, f.-c. (2008). corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: some international evidence. journal of business ethics, 79(1–2), 179–198. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9383-7 cho, e., & chun, s. (2016). corporate social responsibility, real activities earnings management, and corporate governance: evidence from korea. asia-pacific journal of accounting & economics, 23(4), 400–431. https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1047005 choi, b. b., lee, d., & park, y. (2013). corporate social responsibility, corporate governance and earnings quality: evidence from korea. corporate governance: an international review, 21(5), 447–467. https://doi.org/10.1111/corg.12033 chun, r. (2005). ethical character and virtue of organizations: an empirical assessment and strategic implications. journal of business ethics, 57(3), 269–284. https://doi.org/10.1007/s10551-004-6591-2 chun, s., & cho, e. (2017). differentiation strategy, csr, and real activities earnings management: evidence from korea. journal of applied business research (jabr), 33(4), 669-692. https://doi.org/10.19030/jabr.v33i4.9988 dechow, p., sloan, r., & sweeney, a. (1995). detecting earnings management. the accounting review, 70(2), 193-225. retrieved from http://www.jstor.org/stable/248303 defond, m. l., & jiambalvo, j. (1994). debt covenant violation and manipulation of accruals. journal of accounting and economics, 17(1–2), 145–176. https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90008-6 ehsan, s., abbas, q., & nawaz, a. (2018). an inquiry into the relationship between earnings’ management, corporate social responsibility and corporate governance. abasyn journal of social sciences, 11(1), 104-116. retrieved from http://ajss.abasyn.edu.pk/article?paperid=208 https://doi.org/10.7202/1060030ar https://doi.org/10.1108/jfra-05-2017-0033 https://doi.org/10.1007/s10551-012-1251-4 https://doi.org/10.1007/s10551-012-1251-4 https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.5.983 https://doi.org/10.1177/000765039903800303 https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2007.00156.x https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.003 https://doi.org/10.1007/s10551-007-9383-7 https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1047005 https://doi.org/10.1111/corg.12033 https://doi.org/10.1007/s10551-004-6591-2 https://doi.org/10.19030/jabr.v33i4.9988 http://www.jstor.org/stable/248303 https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90008-6 http://ajss.abasyn.edu.pk/article?paperid=208 muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 496 elias, r. z. (2004). the impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management. managerial auditing journal, 19(1), 84–98. https://doi.org/10.1108/02686900410509839 elkington, j. (2013). enter the triple bottom line. new york: routledge. freeman, r. e. (1984). strategic management: a stakeholder approach. boston: pitman. garcía-sánchez, i.-m., & garcía-meca, e. (2017). csr engagement and earnings quality in banks. the moderating role of institutional factors. corporate social responsibility and environmental management, 24(2), 145–158. https://doi.org/10.1002/csr.1405 gargouri, r. m., shabou, r., & francoeur, c. (2010). the relationship between corporate social performance and earnings management. canadian journal of administrative sciences, 27(4), 320–334. https://doi.org/10.1002/cjas.178 ghazali, n. a. (2007). ownership structure and corporate social responsibility disclosure: some malaysian evidence. corporate governance: the international journal of business in society, 7(3), 251–266. https://doi.org/10.1108/14720700710756535 graff, m. (2007). law and finance: common law and civil law countries compared—an empirical critique. economica, 75(297), 60-83. https://doi.org/10.1111/j.14680335.2007.00596.x gras-gil, e., palacios manzano, m., & hernández fernández, j. (2016). investigating the relationship between corporate social responsibility and earnings management: evidence from spain. brq business research quarterly, 19(4), 289–299. https://doi.org/10.1016/j.brq.2016.02.002 habbash, m., & haddad, l. (2019). the impact of corporate social responsibility on earnings management practices: evidence from saudi arabia. social responsibility journal, 16(8), 1073–1085. https://doi.org/10.1108/srj-09-2018-0232 hamid, f. z. a., & atan, r. (2011). corporate social responsibility by the malaysian telecommunication firms. the special issue on contemporary issues in business and economics, 2(5), 198–208. healy, p. m., & wahlen, j. m. (1999). a review of the earnings management literature and its implications for standard setting. accounting horizons, 13(4), 365–383. https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365 hill, c. w. l. dan t. m. jones. 1992. stakeholder-agency theory. journal of management studies, 29(2), 131-154. hong, y., & andersen, m. l. (2011). the relationship between corporate social responsibility and earnings management: an exploratory study. journal of business ethics, 104(4), 461–471. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0921-y houqe, m. n., van zijl, t., dunstan, k., & karim, a. k. m. w. (2012). the effect of ifrs adoption and investor protection on earnings quality around the world. the international journal of accounting, 47(3), 333–355. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.07.003 jensen, m. c., & w. h. meckling. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. jiang, w., karan, v., huang, h.-w., & lin, y.-h. (2013). association of corporate social responsibility performance and earnings management: evidence from china. working paper series center for corporate reporting and governance, 3(1), 1–41. jordaan, l. a., de klerk, m., & de villiers, c. j. (2018). corporate social responsibility and earnings management of south african companies. south african journal of economic and management sciences, 21(1), 1-13. https://doi.org/10.4102/sajems.v21i1.1849 kim, y., park, m. s., & wier, b. (2012). is earnings quality associated with corporate social responsibility? the accounting review, 87(3), 761–796. https://doi.org/10.2308/accr10209 https://doi.org/10.1108/02686900410509839 https://doi.org/10.1002/csr.1405 https://doi.org/10.1002/cjas.178 https://doi.org/10.1108/14720700710756535 https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2007.00596.x https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2007.00596.x https://doi.org/10.1016/j.brq.2016.02.002 https://doi.org/10.1108/srj-09-2018-0232 https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365 https://doi.org/10.1007/s10551-011-0921-y https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.07.003 https://doi.org/10.4102/sajems.v21i1.1849 https://doi.org/10.2308/accr-10209 https://doi.org/10.2308/accr-10209 muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 497 klapper, l. f., & love, i. (2004). corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. journal of corporate finance, 10(5), 703–728. https://doi.org/10.1016/s0929-1199(03)00046-4 kolk, a. (2016). the social responsibility of international business: from ethics and the environment to csr and sustainable development. journal of world business, 51(1), 23–34. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.010 kouki, a. (2018). mandatory ifrs adoption, investor protection and earnings management: a data analysis of germany, france and belgium listed companies. international journal of accounting & information management, 26(1), 187–204. https://doi.org/10.1108/ijaim-07-2017-0091 kyaw, k., olugbode, m., & petracci, b. (2017). the role of the institutional fr amework in the relationship between earnings management and corporate social performance. corporate social responsibility and environmental management, 24(6), 543–554. https://doi.org/10.1002/csr.1426 la porta, r., lopez-de-silanes, f., shleifer, a., & vishny, r. w. (1998). law and finance. journal of political economy, 106(6), 1113-1155. https://doi.org/10.1086/250042 labelle, r., makni gargouri, r., & francoeur, c. (2010). ethics, diversity management, and financial reporting quality. journal of business ethics, 93(2), 335–353. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0225-7 leuz, c., nanda, d., & wysocki, p. d. (2003). earnings management and investor protection: an international comparison. journal of financial economics, 69(3), 505–527. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1 likitwongkajon, n. & sutthachai, s. (2019). colonialism influence on accounting practices in asean countries regarding earnings management strategy classification. international journal of business and society, 20(1), 125-150. lin, h., zeng, s., wang, l., zou, h., & ma, h. (2016). how does environmental irresponsibility impair corporate reputation? a multi-method investigation: how does environmental irresponsibility impair corporate reputation?. corporate social responsibility and environmental management, 23(6), 413–423. https://doi.org/10.1002/csr.1387 liu, m., shi, y., wilson, c., & wu, z. (2017). does family involvement explain why corporate social responsibility affects earnings management? journal of business research, 75, 8–16. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.001 lópez-gonzález, e., martinez-ferrero, j., & garcía-meca, e. (2019). does corporate social responsibility affect earnings management? evidence from family firms. revista de contabilidad, 22(2), 233–247. https://doi.org/10.6018/rcsar.349601 lourenço, i. c., rathke, a., santana, v., & branco, m. c. (2018). corruption and earnings management in developed and emerging countries. corporate governance: the international journal of business in society, 18(1), 35–51. https://doi.org/10.1108/cg12-2016-0226 marcel martins ardison, k., lopo martinez, a., & caio galdi, f. (2012). the effect of leverage on earnings management in brazil. advances in scientific and applied accounting, 305–324. https://doi.org/10.14392/asaa/2012050301 mayapada, a. g. (2018). pengaruh sistem hukum terhadap manajemen laba dengan mekanisme corporate governance sebagai variabel pemoderasi (studi pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia dan bursa malaysia). katalogis, 5(8), 1–25. retrieved from http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/9699 https://doi.org/10.1016/s0929-1199(03)00046-4 https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.010 https://doi.org/10.1108/ijaim-07-2017-0091 https://doi.org/10.1002/csr.1426 https://doi.org/10.1086/250042 https://doi.org/10.1007/s10551-009-0225-7 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1 https://doi.org/10.1002/csr.1387 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.001 https://doi.org/10.6018/rcsar.349601 https://doi.org/10.1108/cg-12-2016-0226 https://doi.org/10.1108/cg-12-2016-0226 https://doi.org/10.14392/asaa/2012050301 http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/9699 muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 498 mohamed, t., faouzi, j., & olfa, b. j. (2014). the interaction between e nvironmental accounting practices and earnings management. journal of business studies quarterly, 5(3), 99–112. moratis, l., & van egmond, m. (2018). concealing social responsibility? investigating the relationship between csr, earnings management and the effect of industry through quantitative analysis. international journal of corporate social responsibility, 3(8). https://doi.org/10.1186/s40991-018-0030-7 prior, d., jorge, s. a., & tribó, j. a. (2007). earnings management and corporate social responsibility. working papers business economics, 23(6), 1–42. prior, d., surroca, j., & tribó, j. a. (2008). are socially responsible managers really ethical? exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. corporate governance: an international review, 16(3), 160–177. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00678.x rahmawati, & dianita, p. s. (2011). analysis of the effect of corporate social responsibility on financial performance with earnings management as a moderating variable. journal of modern accounting and auditing, 7(10), 1034–1045. renders, a., & gaeremynck, a. (2007). the impact of legal and voluntary investor protection on the early adoption of international financial reporting st andards (ifrs). de economist, 155(1), 49–72. https://doi.org/10.1007/s10645-006-9041-y richardson, v. j. (2000). information asymmetry and earnings management: some evidence. review of quantitative finance and accounting, 15(4), 325–347. https://doi.org/10.1023/a:1012098407706 ridho, t. (2017). csr in indonesia: company’s perception and implementation. the euraseans: journal on global socio-economic dynamics, 3(4), 68-74. retrieved from https://euraseans.com/index.php/journal/article/view/41 rosli, m. h. b., said, j., & fauzi, n. a. b. (2015). company characteristics and corporate social responsibility disclosure of malaysian listed companies. international conference on accounting studies (icas), 68-75. retrieved from http://repo.uum.edu.my/20792/ saeed, a., hashmi, a. m., & javid, a. y. (2019). corporate social responsibility and earnings management: the moderating role of family ownership. abasyn journal of social sciences, 12(1). https://doi.org/10.34091/ajss.12.1.14 saeidi, s. p., sofian, s., saeidi, p., saeidi, s. p., & saaeidi, s. a. (2015). how does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? the mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. journal of business research, 68(2), 341–350. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.024 sawicki, j., & shrestha, k. (2008). insider trading and earnings management. journal of business finance & accounting, 35(3-4), 331–346. https://doi.org/10.1111/j.14685957.2008.02075.x schipper, k. (1989). earnings management. accounting horizons, 3(4), 91–102. scholtens, b., & kang, f.-c. (2013). corporate social responsibility and earnings management: evidence from asian economies: sr and earnings management in asia. corporate social responsibility and environmental management, 20(2), 95–112. https://doi.org/10.1002/csr.1286 schwartz, m. s. dan a. b. carroll. 2003. corporate social responsibility: a three -domain approach. business ethics quarterly, 13(4), 503-530. shafai, n. a. b., amran, a. b., & ganesan, y. (2018). earnings management, tax avoidance and corporate social responsibility: malaysia evidence. international academic journal of accounting and financial management, 5(3), 41–56. https://doi.org/10.9756/iajafm/v5i2/1810016 https://doi.org/10.1186/s40991-018-0030-7 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00678.x https://doi.org/10.1007/s10645-006-9041-y https://doi.org/10.1023/a:1012098407706 https://euraseans.com/index.php/journal/article/view/41 http://repo.uum.edu.my/20792/ https://doi.org/10.34091/ajss.12.1.14 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.024 https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2008.02075.x https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2008.02075.x https://doi.org/10.1002/csr.1286 https://doi.org/10.9756/iajafm/v5i2/1810016 muliati, mayapada, & pattawe do corporate social responsibility and investor protection limit earnings management? … journal of accounting and investment, 2021 | 499 shen, c.-h., & chih, h.-l. (2005). investor protection, prospect theory, and earnings management: an international comparison of the banking industry. journal of banking & finance, 29(10), 2675–2697. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.10.004 shen, c.-h., & chih, h.-l. (2007). earnings management and corporate governance in asia’s emerging markets. corporate governance: an international review, 15(5), 999– 1021. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00624.x sumiani, y., haslinda, y., & lehman, g. (2007). environmental reporting in a developing country: a case study on status and implementation in malaysia. journal of cleaner production, 15(10), 895–901. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.01.012 sun, n., salama, a., hussainey, k., & habbash, m. (2010). corporate environmental disclosure, corporate governance and earnings management. managerial auditing journal, 25(7), 679–700. https://doi.org/10.1108/02686901011061351 sweeney, a. p. (1994). debt-covenant violations and managers’ accounting responses. journal of accounting and economics, 17(3), 281–308. https://doi.org/10.1016/01654101(94)90030-2 timbate, l., & park, c. k. (2018). csr performance, financial reporting, and investors’ perception on financial reporting. sustainability, 10(2), 522. https://doi.org/10.3390/su10020522 watts, r., & zimmerman, j. (1978). towards a positive theory of the determination of accounting standards. the accounting review, 53(1), 112-134. retrieved from http://www.jstor.org/stable/245729 wu, y.-c., wei kiong ting, i., lu, w.-m., nourani, m., & kweh, q. l. (2016). the impact of earnings management on the performance of asean banks. economic modelling, 53, 156–165. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.11.023 wulandari, & ayu, r. (2010). pengaruh sistem hukum terhadap manajemen laba dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi: studi perbandingan inggris dan perancis. simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. yip, e., van staden, c., & cahan, s. (2011). corporate social responsibility reporting and earnings management: the role of political costs. australasian accounting, business and finance journal, 5(3), 17–34. retrieved from https://ro.uow.edu.au/aabfj/vol5/iss3/3/ yusrianti, h., norma habsari, t., & prukumpai, s. (2016). the effect of financial and nonfinancial variables to firm performance: comparison between indonesia and thailand. jurnal akuntansi dan investasi, 17(2), 118–131. https://doi.org/10.18196/jai.2016.0049.118-131 zahra, s. a., priem, r. l., & rasheed, a. a. (2005). the antecedents and consequences of top management fraud. journal of management, 31(6), 803–828. https://doi.org/10.1177/0149206305279598 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.10.004 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00624.x https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.01.012 https://doi.org/10.1108/02686901011061351 https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90030-2 https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90030-2 https://doi.org/10.3390/su10020522 http://www.jstor.org/stable/245729 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.11.023 https://ro.uow.edu.au/aabfj/vol5/iss3/3/ https://doi.org/10.18196/jai.2016.0049.118-131 https://doi.org/10.1177/0149206305279598 layout desember 2008 pendahuluan perusahaan didirikan untuk tujuan mencari laba. pada saat perusahaan masih kecil, maka pengelolaan dapat dilakukan sendiri oleh pemilik perusahaan. namun pada saat perusahaan berkembang menjadi besar, pemilik membutuhkan orang lain untuk mengelola perusahaannya. pemisahan pemi-lik perusahaan dan manajemen menimbul-kan asimetri informasi antara kedua pengaruh penggantian manajemen, dewan komisaris independen, kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap manajemen laba andan yunianto1* program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, 55183, telp +274 387656, d.i. yogyakarta, indonesia *corresponding author, e_mail address: andanyunianto@yahoo.com abstract purpose of this study is to find out empirical evidence that the management turnover positively affects the earnings management and composition of independent board of director, managerial ownership, institutional ownership, and the quality of auditing negatively affect the earnings management, which is measured by using an absolute discretionary accrual. sample of the study is consisted of 76 firms with 166 firm years from panel data of all manufacturing companies listed in the indonesian stock exchange from 2006 to 2009. the study uses an ordinary least square regression to test hypotheses proposed. result of the study indicates that the management turnover, composition of independent board of director and institutional ownership did not affect the earnings management, while the quality of auditing positively affects the earnings management. keywords: management turnover; independent board of director; managerial ownership; institutional ownership; auditor quality; earnings management. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan komposisi dewan independen dari direktur, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang diukur dengan menggunakan absolut akrual diskresioner. sampel penelitian ini terdiri dari 76 perusahaan dengan 166 tahun perusahaan dari data panel dari semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2006 sampai 2009. penelitian ini menggunakan regresi kuadrat terkecil biasa untuk menguji hipotesis yang diajukan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian manajemen, komposisi dewan independen dari direktur dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi manajemen laba, sedangkan kualitas audit secara positif mempengaruhi manajemen laba. kata kunci: pergantian manajemen; dewan komisaris independen; kepemilikan manajerial; kepemilikan institusional; kualitas auditor; manajemen laba. belah pihak. manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan lebih banyak memiliki informasi tentang perusahaan dari pada pemilik. hal ini sesuai dengan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi144 pemilik (principal) dan manajemen (agent). untuk mendapatkan kemakmuran bagi dirinya, kadang manajemen memanfaatkan situasi adanya asimeteri informasi antara pemilik dan manajemen. pada kenyataannya peningkatan kemakmuran manajemen lebih kecil dibandingkan perubahan kemakmuran pemilik/pemegang saham (jensen dan murphy, 1990; midiastuty dan machfoedz, 2003). dalam rangka mengatasi permasalahan adanya asimetri informasi ini, maka pemilik perlu untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan terutama laporan keuangan. informasi keuangan yang diberikan manajemen belum dapat dijamin bahwa informasi tersebut mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. manajemen kadang melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi angka laba perusahaan yang dikelolanya. usaha untuk mempengaruhi penurunan laba telah terjadi dalam perusahaan yang mengalami pergantian manajemen (strong dan meyer 1987; deangelo 1988; pourciau 1993; murphy dan zimmerman 1993; lasalle et al., 1993; denis dan denis 1995; geiger dan north, 2006). usaha penurunan laba terjadi untuk mengubah pandangan publik bahwa manajemen baru sukses pada tahun berikutnya setelah pergantian karena adanya kenaikan kinerja yang signifikan yang telah diakibatkan oleh adanya penurunan laba pada tahun sebelumnya (moore, 1973; lasalle et al., 1993). beasley (1996) mengemukakan bahwa kondisi perusahaan yang melakukan kecura-ngan memiliki persentase komisaris indepen-den yang lebih rendah. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh klein (2002), kao dan chen (2004), peasnell et al. (2005), benkel et al. (2006), dan cornett et al. (2006) yang menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar akan menurunkan terjadinya manaje-men laba. sedangkan siregar dan utama (2005) dan boediono (2005) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen memiliki pengaruh yang tidak signifikan. kepemilikan saham oleh manajemen juga memiliki andil dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan bagi manajemen (managerial ownership), kepentingan pemilik atau pemegang saham dapat disejajarkan dengan kepentingan manajemen (jensen dan meckling, 1976). penelitian yang dilakukan oleh warfield et al. (1995) dalam gabrielsen et al. (2002) dan midiastuty dan machfoedz (2003) menemu-kan bahwa kepemilikan saham oleh mana-jemen memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. sedangkan wedari (2003) menyatakan sebaliknya bahwa semakin besar kepemilikan managerial semakin meningkat-kan manajemen laba. sedangkan penelitian yang lain menunjukkan bahwa kepemilikan managerial memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada manajemen laba (rajgopal et al., 1999; gabrielsen, et al.; 2002; mitra dan cready, 2002; boediono, 2005; abdulloh et al., 2006; dan hutapea, 2007). kepemilikan saham oleh investor insti-tusional juga pihak yang dapat membantu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik investor institusional merupakan investor yang dianggap sebagai investor cangih (sophisticated investors) yang tidak dengan mudah bisa dikelabui oleh tindakan manajemen (bushee, 1998). dengan semakin kuatnya pengawasan akan mempersempit kesempatan manajemen untuk melakukan kecurangan. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh bushee (1998), rajgopal et al. (1999), mitra dan cready (2002) midiastuty dan machfoedz (2003), cornett et al. (2006) dan abdulloh et al. (2006) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institu-sional ini memiliki hubungan vol. 14 no.2 juli 2013 145 yang negatif dengan manajemen laba. sedangkan boediono (2005), siregar dan utama (2005), dan hutapea (2007) menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada manajemen laba. kehadiran auditor turut berperan penting dalam meningkatkan pengawasan pada perusahaan. kehadiran audit yang berkualitas akan berdampak positif bagi tata kelola perusahaan, karena akan semakin mempersempit kesempatan manajemen untuk melakukan kecurangan. hal sejalan dengan penelitian becker et al. (1998) yang mengemukakan bahwa kualitas audit yang rendah membiarkan terjadinya penaikan laba melalui akrual kebijakan (discretionary accrual). sedangkan piot dan janin (2005) dan siregar dan utama (2005) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan manajemen laba. berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penggantian manajemen, komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori keagenan (agency theory) jensen dan meckling (1976) mende-finisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu pihak yaitu prinsipal (principal) yang mempekerjakan pihak lain yaitu agen (agent) untuk mengerjakan sesuatu atas nama prinsipal. dalam hubungan ini masing-masing pihak akan memaksimalkan kepuasannya, sehingga tindakan agen belum tentu sesuai dengan apa yang terbaik bagi kepentingan prinsipal. manajemen laba (earnings manajement) manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memuaskan tujuan pribadinya (schipper, 1989; wild et al., 2007). dari pengertian tersebut jelas bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan akibat dari tindakan manajemen untuk mempe-ngaruhi besarnya laba agar mereka dapat mencapai tujuannya, misalnya untuk mendapatkan bonus. wild et al. (2007) membedakan manajemen laba menjadi dua, yaitu manajemen laba kosmetik (cosmetic earnings manajement) dan manajemen laba riil (real earnings manajement). penggantian manajemen dan manajemen laba pemilik perusahaan mengganti manaje-men perusahaan dengan harapan manajemen baru dapat bekerja lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran pemilik. oleh karena itu manajemen baru berkepentingan untuk memenuhi harapan pemilik dengan memberikan laporan kinerjanya yang dipandang baik. manajemen laba dengan cara menurunkan laba terjadi dalam perusahaan yang mengalami pergantian manajemen (strong dan meyer 1987; deangelo 1988; pourciau 1993; murphy dan zimmerman 1993; lasalle et al., 1993; denis dan denis 1995; geiger dan north, 2006). alasan manajemen melakukan penurunan laba ini dalam rangka usaha mengubah pandangan publik bahwa kinerja perusahaan yang buruk merupakan kesalahan manajemen lama. selain itu manajemen baru akan dinilai sukses pada tahun berikutnya setelah pergantian karena adanya kenaikan kinerja yang signifikan yang telah diakibatkan oleh adanya penurunan laba pada tahun sebelumnya (moore, 1973; lasalle et al., 1993). oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: h 1 : penggantian manajemen berpengaruh positif jurnal akuntansi & investasi146 terhadap manajemen laba. komposisis dewan komisaris independen dan manajemen laba dewan komisaris sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat bagi manajemen (komite nasional kebijakan governance, 2006), merupakan pihak yang penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. untuk lebih mendayagunakan fungsi dewan komisaris tersebut unsur yang membentuk dewan komisaris tidak saja hanya berasal dari pihak internal perusahaan, tetapi juga melibatkan pihak ekternal. dengan kehadiran pihak eksternal dalam dewan komisaris, pengawasan yang dilakukannya dapat melindungi kepentingan pihak eksternal perusahaan. kekuatan dewan komisaris dalam melakukan fungsinya sangat tergantung dari jumlah. beasley (1996) mengemukakan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase komisaris independen yang lebih rendah. keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh klein (2002), wedari (2003), kao dan chen (2004), peasnell et al. (2005), benkel et al. (2006), dan cornett et al. (2006) yang menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar akan menurunkan manajemen laba. oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: h 2 : komposisi dewan komisaris indepen-den berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. kepemilikan managerial dan manajemen laba kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat menurunkan keinginan manajemen dalam mendapatkan kemakmu-ran dengan mempertinggi pendapatannya dari tingginya tingkat laba perusahaan dengan harapan mendapatkan bonus yang besar. manajemen dapat memperoleh peningkatan kemakmuran dari saham yang dimilikinya. mereka dapat memperoleh dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya. semakin tinggi kepemilikan managerial akan semakin mensejajarkan kepentingan pemilik dan manajemen, sehingga akan semakin menurunkan motivasi manajemen untuk melakukan kecurangan. hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh midiastuty dan machfoedz (2003) dan warfield et al. (1995) dan gabrielsen et al. (2002) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang negatif dengan manajemen laba. oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: h 3 : kepemilikan managerial berpenga-ruh negatif terhadap manajemen laba. kepemilikan institusional dan manajemen laba kemampuan investor institusional yang tinggi akan mneyebabkan investor institu-sional menjadi investor cangih (sophisticated investors) yang tidak dengan mudah bisa dikelabui oleh tindakan manajemen (bushee, 1998), sehingga keberadaannya akan mem-persempit peluang manajemen untuk mela-kukan manajemen laba. hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh bushee (1998), rajgopal et al. (1999), mitra dan cready (2002), midiastuty dan machfoedz (2003), cornett et al. (2006), dan abdulloh et al. (2006) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang negatif dengan manajemen laba. oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: h 4 : kepemilikan institusional berpenga-ruh negatif terhadap manajemen laba. vol. 14 no.2 juli 2013 147 kualitas audit dan manajemen laba audit berkualitas diwakili oleh audit yang dilakukan oleh kap yang termasuk big 4. kap tersebut memiliki dana yang besar untuk merekrut auditor yang berkualitas dan untuk memberikan pelatihan yang baik pada mereka, sehingga mereka memiliki kemam-puan audit yang baik. kemampuan mereka yang baik dalam melakukan penilaian atas hasil pengakuan dan pengukuran transaksi dan kejadian oleh manajemen yang tertuang dalam laporan keuangan, akan mempersempit kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba. audit yang berkualitas akan dapat menilai kewajaran manajemen dalam mencatat suatu transaksi dan kejadian yang membutuhkan estimasi dan kebijakan manajemen. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh becker et al. (1998) dan wedari (2003) yang mengemukakan bahwa kualitas audit yang tinggi mengurangi terjadinya manajemen laba. oleh karena itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: h 5 : kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. metode penelitian sampel penelitian sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. sampel diambil dengan metoda purposive sampling, yaitu sampel diambil berdasarkan pada kriteria tertentu. adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2006 – 2009 2) mempublikasikan laporan keuangan auditan 3) periode akuntansi perusahaan berakhir pada tanggal 31 desember 4) perusahaan yang tidak termasuk dalam perusahaan yang memiliki kinerja ekstrim (extreme performance), sebab model jones modifikasian akan salah menentukan (misspecify) ketika digunakan pada perusahaan yang memiliki kinerja ekstrim (dechow et al., 1995). penentuan kinerja ekstrim (baik kinerja berdasarkan laba atau berdasarkan kas dari operasi) dilakukan dengan cara sebagai berikut (dechow et al., 1995): a. ukuran kinerja distandarisasi dengan cara membagi ukuran kinerja dengan aset total. b. tiap ukuran kinerja dirangking secara terpisah c. perusahaan yang termasuk kinerja ekstrim berada pada desil teratas dan terbawah d. perusahaan yang memiliki data yang lengkap untuk mengukur variabel-variabel yang ada sumber dan teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan dan catatan laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel. data diperoleh dari indonesian capital market directory dan laporan keuangan perusahaan. untuk pengolahan data lebih lanjut data yang diperoleh dikumpulkan dengan metoda data kelompok (pool data). definisi dan pengukuran variabel manajemen laba manajemen laba diukur dengan menggunakan discretionary accrual (da) yang dihitung dengan model jones modifikasian (modified jones model) (dechow et al, 1995). model ini menggunakan total accruals (ta) yang diklasifikasikan menjadi komponen discretionary (da) dan non discretionary accruals (nda). total accruals (ta) didefinisikan sebagai perubahan aset dikurangi perubahan kas, perubahan utang lancar, dan depresiasi serta amortisasi (jones, 1991), sehingga rumusnya menjadi sebgai berikut: jurnal akuntansi & investasi148 ta t = e t – oc t keterangan: ta t = total accrual pada periode t e t = laba sebelum pos luar biasa pada periode t oc t = aliran kas operasi pada periode t nilai total accrual diestimasi dengan persamaan regresi ols sebagai berikut: ta t /a t-1 = a 1 [1/a t-1 ] + a 2 [drev t /a t-1 ] + a 3 [ppe t /a t-1 ] + e t keterangan: ta t = total accrual pada periode t a t-1 = aset total pada periode t-1 drev t = perubahan penjualan bersih pada periode t ppe t = gross property, plan, and equipment pada periode t e = faktor pengganggu dengan menggunakan koefisien regresi di atas (a 1 , a 2 , dan a 3 ), maka nilai non discretionary accrual (nda) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: nda t = â 1 [1/a t-1 ] + â 2 [(drev t -drec t )/ a t-1 ] + â 3 [ppe t / a t-1 ] keterangan: nda t = non discretionary accruals pada periode t a t-1 = aset total pada periode t-1 drev t = perubahan penjualan bersih pada periode t drec t = perubahan piutang bersih pada periode t ppe t = gross property, plant, and equipment pada periode t â 1 , â 2 , â 3 = koefisien yang diperoleh dari hasil regresi atas total accrual selanjutnya menghitung discretionary accruals dapat dihitung sebagai berikut: da t = ta t /a t-1 – nda t keterangan: da t = discretionary accruals pada periode t ta t = total accrual pada periode t nda t = non discretionary accruals pada periode t a t-1 = aset total pada periode t-1 untuk mengukur tindakan manajemen laba, nilai discretionary accruals yang diperoleh dari persamaan 4 dicari nilai absolutnya. penggantian manajemen penggantian maanjemen diidentifikasi dengan melihat data personil manajemen dari tahun t dibanding data personil tahun t-1. jika ada perubahan, maka diberi skor 1, sedangkan jika tidak ada perubahan diberi skor 0. komposisi dewan komisaris independen komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. ukuran ini seperti yang telah digunakan oleh klein (2002), wedari (2003), peasnell et al. (2005), benkel et al. (2006) dan cornett et al. (2006). adapun rumusnya adalah sebagai berikut: %100x nkeseluruhakomisarisdewananggotajumlah independentkomisarisidewananggotajumlah kom = %100x nkeseluruhakomisarisdewananggotajumlah independentkomisarisidewananggotajumlah kom = kepemilikan managerial kepemilikan mangerial diukur berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelolanya. ukuran ini seperti yang telah digunakan oleh rajgopal et al. (1999), gabrielsen et al. (2002), mitra dan cready (2002), midiastuty dan mahfoedz (2003), wedari (2003), teshima dan shuto (2005), boediono (2005), dan abdulloh et al. (2006). adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: %100x perusahaansahamjumlah managemenmiliksahamjumlah man = %100x perusahaansahamjumlah managemenmiliksahamjumlah man = kepemilikan institusional kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan. ukuran ini seperti yang telah digunakan oleh wedari (2003), midiastuty dan vol. 14 no.2 juli 2013 149 mahfoedz (2003), boediono (2005), siregar dan utama (2005), cornett et al. (2006), dan hutapea(2007). adapun rumusnya adalah sebagai berikut: %100x perusahaansahamjumlah nalinstitusiopihakmiliksahamjumlah inst = %100x perusahaansahamjumlah nalinstitusiopihakmiliksahamjumlah inst = kualitas audit kualitas audit diukur menggunakan ukuran kap yang mengaudit perusahaan yang bersangkutan. ukuran ini seperti yang digunakan oleh becker et al. (1998), wedari (2003), piot dan janin (2005),dan siregar dan utama (2005). perusahaan yang diaudit oleh kap big 4 (kap besar) maka kualitas auditnya tinggi (1), sedangkan yang diaudit oleh kap non big 4 (kap kecil) maka kualitas auditnya rendah (0). adapun kap yang termasuk dalam kelompok kap besar yaitu deloitte touche, earns and young, kpmg, dan pricewaterhouse cooper. variabel kontrol ukuran (size) perusahaan ukuran perusahaan yang besar akan mendapatkan lebih banyak sorotan masyarakat dari pada perusahaan kecil, misalnya para analis keuangan akan lebih menyoroti perusahaan besar (rajgopal et al.,1999). dengan adanya pengamatan yang teliti tersebut akan membuat kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba berkurang. hal ini sejalan dengan penelitian gabrielsen et al. (2002), mitra dan cready, (2003) dan abdulloh et al. (2006) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan miliki hubungan yang negatif dengan akrual diskresioner. ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari aset perusahaan. ukuran ini seperti yang digunakan oleh becker et al. (1998), gabrielsen et al (2002), mitra dan cready (2002), dan hutapea(2007). adapun rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: ( )asetsize ln= ungkitan (leverage) perusahaan ungkitan merupakan proporsi utang yang digunakan untuk meningkatkan aset. semakin tinggi tingkat ungkitan menun-jukkan bahwa semakin tinggi perusahaan tergantung pada utang. watts dan zimmerman (1986) mengemukakan bahwa perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian utang akan memilih akuntansi yang meningkatkan laba. hal ini sejalan dengan penelitian defond dan jiambalvo (1994) dan rajgopal et al. (1999) yang menemukan bahwa ungkitan yang tinggi akan meningkatkan tindakan mana-jemen laba untuk menghindari kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. sedangkan mitra dan cready (2002) dan abdulloh et al. (2006) menemukan hasil lain, yang mana mereka mengemukakan bahwa ungkitan tidak mempengaruhi manajemen laba. secara logis dapat dipahami bahwa untuk dapat menghindari pelanggaran utang manajemen akan cenderung memilih melaku-kan manajemen laba. apabila manajemen tidak melakukan manajemen laba, kemudian terjadi pelanggaran perjanjian utang, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana yang berasal dari pinjaman untuk menutup kesulitan keuangan yang terjadi. ungkitan diukur menggunakan jumlah utang dibagi dengan jumlah aset perusahaan. ukuran ini seperti yang digunakan oleh gabrielsen et al. (2002), mitra dan cready (2002), wedari (2003), dan hutapea (2007). adapun rumusnya adalah sebagai berikut: jurnal akuntansi & investasi150 lev= jumlah utang/jumlah aset tahapan dan teknik analisis data uji normalitas pengujian normalitas residual dapat dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov (ghozali, 2001). keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas dari statistis kolmogorovsmirnov. jika nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 5%, maka kita menolak bahwa residual dari model berdistribusi normal. jogiyanto (2000) menyarankan solusi untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal, salah satu caranya adalah dengan melakukan pemangkasan (trimming), yaitu membuang sampel yang nilainya termasuk peluar (outlier). dalam penelitian ini untuk mendapatkan residual yang berdistribusi normal, maka dilakukan pemangkasan pada sampel yang memiliki nilai residual yang termasuk peluar. nilai maksimum yang tidak termasuk sebagai peluar sebesar 2 (dua) deviasi standar dari mean. uji multikolinearitas multikolinearitas merupakan hubu-ngan linear yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen (kuncoro, 2001 dan ghozali, 2001). salah satu cara untuk pengujian ada tidaknya multiko-linearitas adalah dengan melihat nilai variance inflated factor/vif (gujarati, 2003). multikolinearitas terjadi jika nilai vif lebih besar dari 10 (ghozali, 2001). uji heteroskedastisitas heteroskedastisitas muncul karena residual dari model tidak memiliki variansi yang konstan dari satu observasi ke observasi yang lain (hanke dan reitsch, 1998; kuncoro, 2001). salah satu cara untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas adalah uji glejser (gujarati, 2003; kuncoro, 2001; ghozali, 2001).. uji autokorelasi autokorelasi muncul karena ada korelasi antara residual pada suatu perioda dengan perioda sebelumnya (ghozali, 2001). salah satu cara untuk mendeteksi adanya masalah adanya autokorelasi adalah uji breusch-godfrey (gujarati, 2003 dan ghozali, 2001). pengujian hipotesis hipotesis diuji dengan menggunakan persamaan berikut: εββββββββ +++++++= levsizeaudinstmankompmda 76543210 keterangan: çda÷ = akrual diskresioner absolut p m = penggantian manajemen kom = komposisi dewan komisaris independen man = kepemilikan manajerial inst = kepemilikan institusional aud = kualitas audit size = ukuran perusahaan lev = ungkitan perusahaan e = faktor pengganggu dari hasil regresi dari persamaan 10 tersebut, kita akan mengambil probabilitas nilai statistis uji t untuk mengambil keputusan atas hipotesis yang telah diajukan. jika nilai probabilitas statistis uji t d” 0,05 dan tanda matematis koefisien sesuai dengan arah hipotesis, maka kita menolak (reject) hipotesis nol atau tidak menolak (not reject) hipotesis alternatif. hasil dan pembahasan jumlah perusahaan yang dijadikan sampel untuk menghitung akrual diskresioner sebanyak 76 perusahaan dari 146 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 20062009, sehingga diperoleh sampel penelitian berjumlah 228 tahun perusahaan (company year). untuk pengujian hipotesis digunakan 166 tahun vol. 14 no.2 juli 2013 151 perusahaan. terjadi penyusutan sebanyak 62 tahun perusahaan karena adanya pemangkasan pada residual yang termasuk peluar dan perusahaan yang termasuk memiliki kinerja ekstrim. tabel 1. jumlah tahun perusahaan statistik deskriptif hasil perhitungan mean dan deviasi standar dengan menggunakan sampel sebanyak 166 tahun perusahaan seperti yang terdapat dalam lampiran menunjukkan bahwa akrual diskresioner absolut (abs_da) memiliki mean 0,0673 dengan deviasi standar 0,0510. pergantian manajemen (pm) memiliki mean 0,46 dengan deviasi standar 0,50. komposisi komisaris independen (kom) memiliki mean 29,94% dengan deviasi standar 15,49%. komposisi kepemilikan managerial (man) memiliki mean 0,61% dengan deviasi standar 2,37%. komposisi kepemilikan institusional memiliki mean 69,96% dengan deviasi standar 22,27%. kualitas audit (aud) memiliki mean 0,46 dengan deviasi standar 0,50. ukuran perusahaan memiliki mean 27,4717 dengan deviasi standar 1,4456. ungkitan perusahaan (lev) memiliki mean 0,5541 dengan deviasi standar 0,4022. hasil uji normalitas hasil pengujian normalitas residual dengan uji kolmogorov-smirnov seperti yang tampak dalam lampiran menghasilkan nilai kolmogorov-smirnov z sebesar 1,078 dengan probabilitas sebesar 0,196. hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas residual dapat dipenuhi. hasil uji multikolinearitas dari tabel 2 tersebut tampak bahwa nilai vif semua variabel independen lebih kecil dari 10. hal ini berarti variabel-variabel independen tidak mengalami masalah multikolinearitas. hasil uji autokorelasi hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji breusch-godfrey pada tabel 4 menunjukkan bahwa residual tidak mengalami masalah autokorelasi. hal ini tampak dari nilai t untuk pelambanan (lag) residual satu dan dua tingkat yang memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05 (tidak signifikan). tabel 2. hasil uji multikolinearitas hasil uji heteroskedastisitas hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa hampir semua variabel independen memiliki nilai t dengan probabilitas lebih besar besar dari 0,05 (tidak signifikan), hanya kuliatas audit yang signifikan. hal ini berarti bahwa model terindikasi mengalami masalah heteros-kedastisitas. tabel 3. hasil uji heteroskedastisitas jurnal akuntansi & investasi152 tabel 4. hasil uji autokorelasi hasil pengujian hipotesis hasil pengujian hipotesis menemukan nilai adjusted r-squared sebesar 14,40%. hal ini berarti model penelitian hanya dapat menjelaskan hubungan variabel independen dengan manajemen laba sebesar 14,40%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. berdasarkan pada tabel 5 di bawah, dapat diambil simpulan bahwa penggantian manajemen berpengaruh negatif pada manajemen laba, namun secara statistis pengaruh tersebut tidak signifikan pada a sebesar 0,05. hal ini terlihat pada nilai t sebesar 0,112dengan p-value sebesar 0,911. ini berarti hipotesis 1 ditolak (rejected). komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen laba, namun secara statistis pengaruh tersebut tidak signifikan pada a sebesar 0,05. hal ini terlihat pada nilai t sebesar -0,332 dengan pvalue sebesar 0,740. ini berarti hipotesis 2 ditolak (rejected). komposisi kepemilikan managerial berpengaruh positif pada manajemen laba. pengaruh ini secara statistis tidak signifikan pada a sebesar 0,05. hal ini terlihat pada nilai t sebesar 0,789 dengan p-value sebesar 0,431. ini berarti hipotesis 3 ditolak (rejected). komposisi kepemilikan institu-sional berpengaruh negatif pada manajemen laba. pengaruh ini secara statistis tidak signifikan pada a sebesar 0,05. hal ini terlihat pada nilai t sebesar -0,165 dengan p-value sebesar 0,869. ini berarti hipotesis 4 ditolak (rejected). kualitas audit berpengaruh positif pada manajemen laba. secara statistis pengaruh tersebut signifikan pada a sebesar 0,05. hal ini terlihat pada nilai t sebesar 3,150 dengan p-value sebesar 0,002. ini berarti hipotesis 5 ditolak (rejected). ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada manajemen laba. pengaruh ini secara statistis tidak signifikan pada a sebesar 0,05. hal ini terlihat pada nilai t sebesar -1,821 dengan p-value sebesar 0,071. ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba. ungkitan perusahaan berpengaruh positif pada manajemen laba. pengaruh ini secara statistis signifikan pada a sebesar 0,05. hal ini terlihat pada nilai t sebesar 2,651dengan p-value sebesar 0,009. ini berarti bahwa ungkitan perusahaan berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba. tabel 5. hasil pengujian hipotesis hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh strong dan meyer 1987; deangelo 1988; pourciau 1993; murphy dan vol. 14 no.2 juli 2013 153 zimmerman 1993; lasalle et al., 1993; denis dan denis 1995; geiger dan north, 2006 yang menunjukkan bahwa penggantian manajemen akan berpengaruh pada manajemen laba. hal ini dapat dipandang bahwa penggantian manajemen merupakan suatu kejadian yang biasa di perusahaan. ketika terjadi penggantian manajemen, manajemen baru tidak berusaha menunjukkan pada pengguna informasi keuangan bahwa manajemen yang lama kinerjanya kurang baik, sedangkan kinerja perusahaan setelah dipimpin oleh manajemen baru menjadi baik. penggantian manajemen dalam perusahaan tidak semata-mata terjadi karena adanya kinerja yang kurang baik dari manajemen perusahaan. penggantian manajemen bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya adanya kepentingan pihak tertentu diperusahaan yang harus dilindungi dalam perusahaan tersebut. dalam keadaan ini penggantian manajemen terjadi karena adanya pertimbangan politis bukan semata-mata masalah kinerja yang kurang baik. komposisi dewan komisaris independen dan manajemen laba hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian siregar dan utama (2005) dan boediono (2005) yang menemukan bahwa keberadaan komisaris independen berpe-ngaruh tidak signifikan pada manajemen laba. penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh klein (2002), wedari (2003), kao dan chen (2004), peasnell et al. (2005), benkel et al. (2006), dan cornett et al. (2006) yang menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar akan mengurangi manajemen laba. temuan hasil penelitian ini tentang pengaruh negatif tidak signifikan komposisi dewan komisaris independen dalam menurunkan manajemen laba disebabkan oleh proporsi komisaris independen yang masih kecil. hal ini tampak dari nilai mean komposisi dewan komisaris independen (kom) sebesar 29,94%. dengan proporsi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan komisaris yang tidak independen menyebabkan keberadaan komisaris independen dalam pengambilan keputusan kurang berpengaruh. keberadaan komisaris independen yang tidak berpengaruh pada manajemen laba mungkin juga disebabkan oleh adanya motivasi untuk sekedar memenuhi peraturan menyangkut keberadaan komisaris independen di perusahaan. pengangkatan komisaris independen yang tidak dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan pada manajemen, menyebabkan komisaris independen kehilangan fungsinya untuk dapat mencegah kerugian yang diakibatkan oleh tindakan manajemen. komposisi kepemilikan managerial dan manajemen laba hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh rajgopal et al. (1999), gabrielsen, et al. (2002), mitra dan cready (2002), boediono (2005), abdulloh et al. (2006) dan hutapea (2007) yang meyatakan bahwa kepemilikan managerial berpengaruh tidak signifikan pada manajemen laba. hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh midiastuty dan machfoedz (2003) dan warfield et al. (1995) dan gabrielsen et al. (2002) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negatif dengan manajemen laba. selain itu juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh wedari (2003) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial semakin meningkatkan manajemen laba. kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen tidak dapat menurunkan keinginan jurnal akuntansi & investasi154 manajemen dalam mendapatkan kemakmuran yang berasal dari tingkat laba perusahaan. dengan melakukan manajemen laba, maka manajemen dakan memperoleh keuantungan ganda. selain memperoleh peningkatan kemakmuran dari saham yang dimilikinya dengan memperoleh dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya, manajemen juga bisa mendapatkan menda-patkan bonus yang diberikan bedasarkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. keadaan ini tidak mengakibatkan motivasi manajemen untuk mempengaruhi laba perusahaan menjadi menurun. komposisi kepemilikan institusional dan manajemen laba hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh boediono (2005), siregar dan utama (2005) dan hutapea (2007) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba. hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh bushee (1998), rajgopal et al. (1999), mitra dan cready (2002), midiastuty dan machfoedz (2003), cornett et al. (2006), dan abdulloh et al. (2006) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang negatif dengan manajemen laba. investor institusional sebagai investor yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar, membuat investor institusional harus bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan investasinya. kesalahan dalam mengambil keputusan dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. investor institusional dituntut untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam mempelajari informasi keuangan perusahaan. oleh karena itu investor institusional memiliki kepen-tingan untuk mempelajari informasi yang disajikan oleh perusahaan dengan lebih baik dari pihak yang lain. namun kehadiran investor institusional tersebut tidak dapat menurunkan motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba. manajemen tidak kawatir akan keberadeaan investor institusional, sebab dengan adanya manajemen laba justru dapat menguntungkan investor institusional. mereka memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan dalam jual-beli saham perusahaan. sehingga manajemen merasa bahwa kenberadaan investor institusional bukan ancaman bagi manajemen dalam melakukan manajemen laba. kualitas audit dan manajemen laba hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian siregar dan utama (2005) dan piot dan janin (2005) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh positif secara signifikan pada tindakan manajemen laba. penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh becker et al. (1998) dan wedari (2003) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi mengurangi terjadinya manajemen laba. hasil penelitian yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh pada manajemen laba mungkin terkait dengan adanya hubungan yang unik antara perusahaan dengan kantor akuntan publik. kap baik yang termasuk big 4 maupun yang tidak, berkepentingan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan mengaudit perusahaan, sedangkan perusahaan berkepentingan atas pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangannya. hubungan ini yang mengakibatkan fungsi pengawasan auditor menjadi tidak maksimal. kap akan cenderung menghindari konflik dengan perusahaan, sebab perusahaan akan lebih memilih kap yang tidak banyak membuat konflik tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan. keadaan ini vol. 14 no.2 juli 2013 155 diperparah dengan rendahnya risiko litigasi yang dihadapi kantor akuntan publik. piot dan janin (2005) mengemukakan bahwa penyebab ditolaknya hipotesis yang menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh big 5 terjadi penurunan manajemen laba adalah risiko litigasi yang rendah. rendahnya risiko litigasi ini yang membuat pengawasan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik menjadi semakin tidak maksimal. kondisi ini berbeda jika risikonya besar, maka kantor akuntan publik akan secara maksimal melakukan fungsi pengawasannya pada manajemen dan tidak akan terlalu toleran pada penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan, karena kesalahan yang dibuat auditor dalam memberikan pendapat akan menyebabkan mereka menghadapi tuntutan hukum dari pihakpihak yang dirugikan. simpulan penggantian manajemen terjadi tidak hanya disebabkan oleh kinerja perusahaan saja, tetapi juga faktor lain yang berkaitana dengan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. hal ini tidak mendorong manajemen untuk mempengaruhi laba agar kinerjanya kelihatan baik. sehinggga penggantian manajemen tersebut tidak mempengaruhi manajemen laba. komposisi komisaris independen yang masih sedikit tidak dapat memberikan pengaruh yang berarti pada fungsinya dalam pengawasan terhadap manajemen. hal ini mengakibatkan tidak adanya pengaruh yang diberikan komisaris independen terhadap manajemen laba. kepemilikan managerial atas saham perusahaan menyebabkan kesejajaran pencapaian kemakmuran manajemen dengan pemilik semakin dekat. namun hal ini tidak mengakibatkan adanya pengaruh kepemi-likan managerial yang mampu menurunkan manajemen laba. kepemilikan institusional juga tidak mampu menurunkan manajemen laba. kemampuan yang tinggi ini tidak dapat mempersempit peluang manajemen dalam melakukan tindakan manajemen laba, sebab ada kemungkinan manajemen laba yang dilakukan manajemen perusahaan akan dapat memberikan keuntukngan bagi investor isntitusional. manajemen laba tidak dapat diturunkan oleh kualitas audit. hal ini disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan oleh kap masih lemah sebagai akibat dari hubungan yang unik antara kap dan perusahaan dan rendahnya risiko litigasi yang dihadapai oleh kap. ukuran perusahaan tidak berperan dalam menurunkan manajemen laba. hal ini disebabkan oleh suatu keadaan yang mana dengan adanya manajemen laba justru dapa menguntungkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan besar tersebut. ungkitan merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan manajemen laba. semakin besar ungkitan perusahaan akan berakibat semakin tinggi manajemen laba. hal ini terkait dengan situasi perusahaan yang harus memenuhi persyaratan dalam kontrak utang. untuk memenuhi persyaratan tersebut manajemen cenderung melakukan manajemen laba. keterbatasan dalam penelitian ini adalah adanya data perusahaan yang tidak lengkap. akibatnya tidak semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 20062009 dapat dimasukan dalam penelitian ini. selain itu keterbatasan penelitian ini yang lain adalah dalam model penelitian ini ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. untuk penelitian yang akan datang perlu menambah variabel kontrol yang lain. hal ini disebabkan hasil pengujian regresi yang menghasilkan nilai adjusted r-squared yang sangat kecil (5,40%). ini berarti masih ada variabel lain yang berpengaruh pada manajemen laba yang belum dimasukan dalam model penelitian. jurnal akuntansi & investasi156 daftar pustaka abdulloh, m. a., p. p. midiastuty., dan e. suranta. 2006. pengaruh kepemilikan institusional terhadap earnings manajemen t dan harga saham: suatu pendekatan future earnings, annual corporate governance conference 2, jakarta, 24-25 nopember. becker, c. l., m. l. defond., j. jiambalvo, dan k. r. subramanyam. 1998. the effect of audit quality on earnings manajement. contemporary accounting research, 15 (1), 1-24. bédard, j., s. m. chtourou., dan l. courteau. 2004. the effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management. auditing, 23 (2), 3-31. benkel, m., p. mather dan a. ramsay. 2006. the association between corporate governance and earnings manajemen t: the role of independent directors. corporate ownership & control, 3 (4), 65-75. boediono, g. s. b. 2005. kualitas laba: studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur, paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi viii, solo. bushee, b. 1998. institutional investors, long term investment, and earnings manajemen t. accounting review, 305-333. cornett, m. m., a. j. marcus. dan a. saunders., h. tehranian. 2006. earnings manajemen t, corporate governance, and true financial performance. working paper. www.ssrn.com. deangelo, l. e. 1988. managerial competition, information costs, and corporate governance: the use of accounting performance measures in proxy contests. journal of accounting and economics, 10 (1), 3-36. dechow, p. m., r. g. sloan dan a. p. sweeney. 1995. detecting earnings manajemen t. the accounting review, 70 (2), 193-225. defond, m., dan j. jiambalvo. 1994. debt covenant violation and manipulation of accrual. jorurnal of accounting and economics, 17, 145-176. denis, d. j. dan d. k. denis. 1995. performance changes following top management dismissals. journal of finance, 1029-1057. gabrielsen, g., j. d. gramlich., dan t. plenborg. 2002. managerial ownership, information content of earnings, and discretionary accruals in anon-us setting. journal of business finance and accounting, 29. (7), 967-988. geiger, m. a. dan d. s. north. 2006. does hiring a new cfo change things? an investigation of changes in discretionary accruals. the accounting review, 81 (4), 781–809. ghozali, i. 2001. aplikasi analisis multivariate dengan program spss, badan penerbit universitas diponegoro.170 gujarati, d. n. 2003. basics econometrics, mcgraw-hill. hanke, j.e. dan a. g. reitshc. 1998. business forecasting (6thed).upper saddle rier, nj:prentice hau. hutapea, f. r. p. 2007. “analisis pengaruh corporate governance terhadp manajemen laba dan kualitas laba, tesis, universitas gadjah mada. jensen, m. c., dan w. h. meckling. 1976. “theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3 (4), 305-360. october. jensen, m. c. dan k. j. murphy. 1990. performance pay and topmanagement incentives. journal of political economy, 225-264. jones, j. j. 1991. earnings manajemen t during import relief investigations. journal of accounting research, 29 (2), 193-227. kao, l., dan a. chen. 2004. the effects of board characteristics on earnings manajemen t. corporate ownership & control, 1 (3), 96107. klein, a. 2002. audit committee, board of director characteristics and earnings manajemen t. journal of accounting and economics, 33 (3), 375-400. august. komite nasional kebijakan governance. 2006. pedoman umum good corpo-rate governance indonesia, komite nasional kebijakan governance. kothari, s. p., a. j. leone dan c. e. wasley. 2005. performance matched discretionary accrual measures. journal of accounting & economics, 39, 163-197. krishnan, g. v. 2003. audit quality and the pricing of discretionary accruals. auditing: a journal of practice and theory, 2 (1), 109126. kuncoro, m. 2001. metode kuantitatif: teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi, upp amp ykpn. lasalle, r. e., s. k. jones dan r. jain. 1993. the association between executive succession and discretionary accounting chances:earnings management or different perspectives?. journal of business finance & accounting, 653-671. midiastuty, p. p. dan m. mahfoedz. 2003. analisis hubungan mekanisme corporate governance dan indikasi manajemen laba. seminar nasional akuntansi vi. 176-199.171 mitra, s. dan w. m. cready. 2002. institutional stock ownership, accrual manajemen t, and informa-tion environment. journal of accounting, auditing & finance, 257-286. moore, m.l. 1973. management changes and discretionary accounting decisions, journal of accounting research, 100-107. murphy, k. j. dan zimmerman, j. l. 1993. financial performance surrounding ceo turnover. journal of accounting and economics, 16 (1), 273-315.171 peasnell, k. v, p. f. pope dan s. young. 2005. board monitoring and earnings manajemen t: do outside directors influence abnormal accruals. journal of business finance & accounting, 32 (7 8), 1311-1346. piot, c. dan r. janin. 2005. audit quality and earnings manajemen t in france. working paper, www.ssrn.com pourciau, s. 1993. earnings management and nonroutine executive changes. journal of accounting and economics, 16 (1), 317-336. rajgopal, s., m. venkatachalam dan j. jiambalvo. 1999. is institutional ownership associated with earnings manajemen t and the extent to which stock prices reflecy future earnings?. working paper.university of washington, seattle. may. schipper, k. 1989. commentary on earnings management. accounting horizons, 3 (4), 91-102. scott, w. r.. 2006. financial accounting theory, pearson prentice hall. siregar, s. v. n. p. dan s. utama. 2005. pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap pengelolaan laba (earnings manajemen t). paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi viii, solo. strong, j. s. dan j. r. meyer. 1987. asset writedowns: managerial incentives and security returns. the journal of finance, 42 (3), 643-661. teshima, n. dan a. shuto. 2005. managerial ownership and earnings vol. 14 no.2 juli 2013 157 manajemen t:theory and evidence. working paper, www.ssrn.com. warfield, t. d., j. j. wild dan j. k. wild. 1995. managerial ownership, accounting choices, and informativeness of earnings. journal of accounting and economics, 20 (1), 61-91. watts, r. l. dan j. l. zimmerman. 1986. positive accounting theory, prentice hall. wedari, l.k. 2003. analisis pengaruh proporsi dewan komisais dan keberadaan komite audit terhadap aktivitas lanajemen laba pada perusahaan publik di indonesia. tesis, universitas gadjah mada. weston, j. f., k. s. chung dan j. a. siu. 1998. take overs, restructuring, and corporate governance, prentice-hall international, inc. wild, j. j., k. r. subramanyam dan r. f. halsey. 2007. financial statement analysis, mcgraw-hill indeks journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: research paper the impacts of tax revenue and investment on the economic growth in southeast asian countries hoa thi nguyen1* and susilo nur aji cokro darsono2,3 abstract: research aims: this study focuses on the correlation between tax revenue, investment, and economic growth, taking into account the non-linear effects of tax revenue. design/methodology/approach: macro data of nine countries in asean (including brunei, cambodia, indonesia, laos, malaysia, philippines, singapore, thailand, and vietnam) in 2000 2020 were extracted from the world bank database. this research employed panel data estimations. research findings: this study found statistical evidence of a negative effect of tax revenue on economic growth. however, when considering the non-linear effects of tax revenue, the empirical findings showed that higher tax revenue could reduce the disadvantages of tax impacts to boost economic growth. the negative effect of taxes is as obvious as the economic growth theories, but it depends on the taxation revenue. lower tax revenue may encourage saving and investment, but it also leads to an increased government deficit, reducing economic growth through government debt, spending and investment. moreover, this study provides consistent evidence of investment’s positive effect on economic growth in asean countries during the research period. theoretical contribution/originality: the theoretical contribution provides evidence on the direct effect of tax revenue and investment on economic growth with a broader understanding of the tax’s non-linear effects and investment contributions in the asean. the study confirms the vital role of government activity in regulating the development of the economy through taxation and investment. practitioner/policy implication: the severe impact of the covid-19 pandemic has increased macroeconomic uncertainties, including uncertainty over savings, investment, and spending, potentially leading to tax revenue and investment losses. it, in turn, affects economic activities, so it requires careful consideration. learned lessons from this study can prepare for future economic shocks and financial crises to reduce negative impacts on economic growth, including their adverse tax revenue effects. research limitation: this study is limited by looking at the tax revenue ratio overview, which ignores the tax structure due to the lack of data collection. the following studies need to clarify the tax structure of asean countries to determine which tax gives a negative impact/and which tax has a positive effect on economic growth. keywords: tax revenue; investment; economic growth; asean; panel data affiliation: 1 faculty of finance banking, university of finance marketing, ho chi minh city, vietnam 2 department of business administration, college of management, asia university, taichung, taiwan 3 department of economics, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: nguyenhoa@ufm.edu.vn doi: 10.18196/jai.v23i1.13270 citation: nguyen, h.t., & darsono, s.n.a.c. (2022). the impacts of tax revenue and investment on the economic growth in southeast asian countries. journal of accounting and investment, 23(1), 128-146. article history received: 01 dec 2021 revised: 13 jan 2022 accepted: 17 jan 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=juqvjbeaaaaj&hl=en https://khoataichinhnganhang.ufm.edu.vn/ https://khoataichinhnganhang.ufm.edu.vn/ https://khoataichinhnganhang.ufm.edu.vn/ https://bo3.asia.edu.tw/bin/home.php https://bo3.asia.edu.tw/bin/home.php https://bo3.asia.edu.tw/bin/home.php https://bo3.asia.edu.tw/bin/home.php https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ mailto:nguyenhoa@ufm.edu.vn https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13270 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13270 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.13270&domain=pdf nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 129 introduction the role of taxes and investment in economic growth has received much attention from scholars to policymakers because of their essential roles. however, the severe impact of the covid-19 pandemic has increased macroeconomic uncertainties, including uncertainty over savings, investment, and spending, so it requires careful consideration. from a fundamental perspective, taxes are mandatory payments from companies and households to the government, so all taxes must be based on a valid statute (olufemi et al., 2018). on the one hand, governments need tax revenue to perform their functions, including providing public goods, maintaining the law and national defense, and ensuring economic development and redistribution of society's wealth (edame & okoi, 2014; olufemi et al., 2018). on the other hand, tax revenue also significantly affects the expansion or contraction of production activities of enterprises, the changes in spending, and the saving of households (afuberoh & emmanuel, 2014; nwanakwere, 2019). because of the dual effect of taxes on economic activities, its role is tied to economic growth (stoilova, 2017). taxes generate revenue to meet government spending activities (edame & okoi, 2014); it also has a profound impact on the performance of the production and consumption sectors because this sector contributes to the majority of government tax revenue (olufemi et al., 2018). castles and dowrick (1990) and agell et al. (1997) argue that different uses of total government spending affect growth differently, and the same argument applies to tax policy. therefore, the controversy about the impact of taxes on the economy’s performance has never ended, both theoretically and experimentally. first, blinder and solow's (1976) neoclassical growth model implies that tax policy will not affect steady-state growth. it means that no matter how distorted, tax policy has no impact on economic growth in the long run. in contrast, romer's (1986) endogenous growth theory claims that government spending and tax policies can affect long-term or sustainable growth. from an empirical perspective, previous studies have also provided different evidence; for example, tosun and abizadeh (2005) found a positive relationship between taxes and economic growth in 21 member countries of the organization for economic co-operation and development (oecd), in contrast to the study’s findings of macek (2015) for these countries. meanwhile, szarowská (2014) gave a negative relationship between taxes and economic growth of 24 european union countries in 1995 – 2008. the difference in the relationship was also uncovered in previous studies of ugwunta and ugwuanyi (2015) and jalata (2014), who advocated a positive relationship between taxes and economic growth, while saibu (2015), daba (2014), keho (2013), and marire and sunde (2012) advocated negative relationships. this difference stems from the influence of the nature of the tax, country characteristics, and approach. furthermore, gale et al. (2015) claim that tax revenue has no stabilizing effect on economic growth in different periods and even reverses the direction of impact in different periods. according to the theory of the nonlinear effects of fiscal policy on economic growth proposed by barro (1990), scully (1995, 2003) argue that the government can set a tax threshold at which economic growth is maximized. nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 130 specifically, the asean region has a population of 650 million, spread over 4.5 million square kilometers across 20,000 islands and the mainland (wang, 2017). the population ranges from less than 0.5 million in brunei darussalam to over 250 million in indonesia and spans various ethnicities, histories, languages, religions, and cultures. in terms of growth, the asean economies have performed well over the past three decades, like most of asia. at the same time, lower-income economies, such as cambodia, lao pdr, myanmar, and vietnam, have grown faster than their wealthier neighbors – implying a degree of economic convergence within asean (asean, 2021). however, the covid-19 pandemic with the delta-variant has blocked the flows of investment and spending due to targeted restrictions. thus, the asian development bank has forecast a reduction in the economic growth of the economies in the sub-region to 3.0% in 2021 and 5.1% in the following years. in this context, the role of government emerges as the driver of the economy with fiscal and monetary instruments. nevertheless, considerable diversity exists among the asean member states regarding their economic, social, and cultural development (darsono et al., 2021). the size and scope of this diversity pose challenges to analyzing asean as a single, homogenous bloc of nations. instead, a more nuanced and holistic approach is needed to capture diversity and difference. using panel data regression for different countries’ characteristics, this study is one of the economic studies with such an approach. economic development will often create an additional need for tax revenues to finance increased public spending, but it also increases the country’s tax burden to meet these needs. it requires governments to establish an optimal tax rate, but, unfortunately, previous tax studies have provided little practical guidance on setting this rate. due to the complexity of the development and integration process, the concept of optimal tax rates being closely linked to different economies is indisputable. using both linear and nonlinear approaches, this study clarifies the role of tax revenue in the economic growth of asean countries. given the superiority of this approach over previous ones, this study provides indications for this complex linkage, thereby promoting economic growth with a broader understanding of the tax contributions in the asean. this study is also one of the few on the subject in asean, thus playing an important role in providing empirical evidence-based policy implications for countries in the region. moreover, investment plays an undeniable role in economic growth. indeed, asean countries are characterized by underdeveloped infrastructure and therefore require continuous investment, but they do not have many choices of finance to invest in them. furthermore, the covid-19 crises have pushed down countries’ economies, leading to a shift in the production activities among countries. in this context, accumulated investment capital, such as domestic investment and foreign direct investment, plays a vital role in economic development (solow, 1956). on the one hand, it promotes growth, and on the other hand, firebaugh (1992) mentions that investment has great potential to develop relationships in domestic industries. there is indisputable evidence that investment is one tool that makes economic growth faster and easier to sustain through productivity, capital creation, development progress, and exports (adams, 2009; omri & kahouli, 2014; tseng et al., 2019). therefore, investment is considered an important resource for the growth of any economy (szkorupová, 2015; marcin, 2008). nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 131 therefore, this study develops a model that focuses on economic investment and taxes to clarify these relationships. the study is structured as follows: part 1 focuses on the research’s essential targets, while part 2 presents a literature review and model development. part 3 shows data and methodology. part 4 discusses the main results, and finally, part 5 offers conclusions and some implications. literature review and hypotheses development many economists believe that tax revenue is one of the most important factors contributing to the growth of a country. todaro and smith (2015) describe economic growth as “the steady process by which the productive capacity of an economy is increased over time to increase the level of output and national income”. meanwhile, the role of taxes in economic growth has been recognized in recent theories. in classical growth theory, economic growth depends on limited resources and the growth of the country’s population, so economic growth tends to decrease in the long run. in contrast, neoclassical economic growth theory will reach a steady-state with labor, capital, and technology participation. thus, this theory holds that short-run economic equilibrium can be reached with increased labor and capital, while technology will be an exogenous factor that significantly affects the economy’s overall performance (solow, 1956). this theory, therefore, believes in a more passive fiscal policy approach, in which budget deficits are assumed to create a drag on economic growth because of the crowding-out effect. this theory advocates reducing tax rates, limiting government spending, and reforming the tax system to achieve neutrality; it keeps the average tax rate and the generated tax revenue unchanged. the laffer curve effect describes this relationship, where the tax revenue (t) is determined by the tax rate (t) and the tax base (y) (kakaulina, 2017). the neoclassical theory also believes tax revenue matters more than tax rates since the generated economic growth will bring enough additional tax revenues to make them sustainable. next, barro (1990) and king and rebelo (1990) laid the foundation for economic growth models to create the space for fiscal policy in which tax policy is a driver in determining growth. tax policies consistently affect entrepreneurship, technological innovation, and human capital, including personal spending on education and worker motivation. thus, stable taxes provided developing countries with a predictable and stable fiscal environment to promote growth and finance the necessary physical and social infrastructure for many years. combined with economic growth, tax revenue reduces long-term dependence on aid and debt, ensuring good governance by promoting openness and accountability by governments to citizens (romer & romer, 2010). these impacts and decisions in the accumulation of physical and human capital create the dynamic of growing disparities among economies. however, the impact of tax revenue on economic growth can be divided into three groups, namely, positive, negative, and miscellaneous. studies that support the positive effect of taxes on economic growth are conducted by researchers, such as dreßler (2012), macek (2015), and stoilova (2017). stoilova (2017) argues that taxes help mobilize resources that can be used to finance public spending, as nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 132 a tool of income redistribution, to influence the allocation of resources in the economy, which is necessary for economic growth. meanwhile, macek (2015) claims that tax revenue increases government resources from which it can be used in various growthpromoting activities, such as infrastructure development, developing human resources, supporting start-up projects, and many other activities. on the negative side, researchers like ferede and dahlby (2012) and poulson and kaplan (2008) suggest the negative impact of taxes on economic growth. according to ferede and dahlby (2012), a high tax rate increases the cost of capital, while a high tax rate discourages domestic and foreign direct investments, thereby negatively affecting the economy’s long-term growth (dackehag & hansson, 2012). the authors also argue that a high level of income taxes negatively affects labor supply and investment in human resource development, reducing incentives to save and invest. because of tax increases on disposable income, high taxes often influence household decisions, causing them to spend less and save more. as a result, households often replace highly taxed activities with activities taxed with lower tax rates, engage in less productive economic activity, or at some point, that may decide to completely exit the labor market, leading to a slower growth rate of the country’s economy (poulson & kaplan, 2008). in this study, we assume that: h1: the tax revenue has a negative impact on economic growth. however, the empirical evidence on the relationship between tax policy and growth seems inconsistent in the conclusions about the effects of taxes on economic growth, such as the study presented above and research by lee and gordon (2005), arnold et al. (2011), and takumah and iyke (2017). on the other hand, many previous studies have demonstrated the non-linear relationship between economic growth and taxes. the upward trend in government expenditures for economic growth, which has been seen in most countries and has become commonplace in recent years, also requires financing for these expenditures. the most important sources are taxes and debt, but because debt also brings additional costs, it ranks after taxes in order of preference (gurdal et al., 2020; van et al., 2020). in addition, the bars curve is a theoretical foundation that focuses on the non-linear effects of government size on economic growth, thus giving clues for nonlinear effects of tax revenue. similarly, gale et al. (2015) suggest that tax revenue and income tax rates do not have a stable impact on per capita income growth in different periods. from the cobb-douglas production function formula in the tax case, this study argues an optimal threshold of tax revenue, creating a u-shaped relationship between tax revenue and gdp and economic growth. h2: there is a non-linear effect of tax revenue where its impact on economic growth has been changed. in the neoclassical framework, taxes imposed by the government can impact growth during the transition to the new steady-state if they affect the savings rate and thus the level of investment. also, the neoclassical theory holds that the total output of an economy is closely related to the total number of labor, human capital, physical capital, nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 133 and technological level. therefore, fdi and gdi contribute positively to economic growth in countries because it meets the needs of capital formation (firebaugh, 1992; de mello, 1997). in this study, we test our hypothesis of investment: h3: the increased investment rate positively impacts economic growth. research method model according to the cobb-douglas production function, this study used exogenous growth theory, also known as the neoclassical theory, to evaluate the relationship between taxes, investment, and growth. based on these arguments in the literature review, the model that considers the effect of tax revenue on economic growth is determined as follows: 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐿𝑡 𝜀 𝐾𝑡  với  + 𝜀 = 1 (1) where, 𝑌𝑡 is a gross domestic product, 𝐴𝑡 is the factor of total productivity, 𝐿𝑡 𝜀 represents labor force, và 𝐾𝑡  is the capital, 𝜀 và  are coefficients according to the gross domestic production of capital and labor, respectively, and they are determined by technological progress. then, equation (1) is transformed by natural logarithm: ln𝑌𝑡 = ln𝐴𝑡 + 𝜀 ln𝐿𝑡 +  ln𝐾𝑡 (2) we assume that capital 𝐾 is financed by tax and investment: 𝐾𝑡 = 𝛼1𝑇𝐴𝑋𝑡 + 𝛼2𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝛼3𝐺𝐷𝐼𝑡 (3) replace 𝐾 in equation (2), we have: ln𝑌𝑡 = ln𝐴𝑡 + 𝜀 ln𝐿𝑡 +  ln(𝛼1𝑇𝐴𝑋𝑡 + 𝛼2𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝛼3𝐺𝐷𝐼𝑡) (4) to examine the impacts of tax and investment on economic growth, we develop the below model based on the expanding equation (4): 𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐺𝑖𝑡 = 𝛽1𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (5) where 𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝐺𝑖𝑡 is economic growth, measured by the growth of gross domestic product per capita (denison, 1962), 𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 and 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 and 𝐺𝐷𝐼𝑖𝑡 present the economy’s resources, including tax revenue, foreign direct investment, and domestic investment. in addition, this study also included control variables like previous studies of su and bui (2017), phung et al. (2019), and darsono et al. (2021). hence, this study employed economic openness, 𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 , to argue that the more comprehensive the openness, the higher the ability to nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 134 connect external capital and technology, thereby boosting products. the inflation, 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 , controls the impacts of consumption price on economic growth (van et al., 2020; ngoc, 2020). therefore, this study proposes a non-linear model to test the threshold effect of tax revenue on economic growth as follows: 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽′1𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛽′2 𝑇𝐴𝑋 2 𝑖𝑡 + 𝛽′3𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽′4𝐺𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽′5𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝛽′6 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (6) taking the first derivative of equation (6) according to 𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 , we have: 𝑌′ = 𝛽′1 + 2𝛽′2𝑇𝐴𝑋 (7) to find the maximum (or minimum) value of 𝑌 by 𝑇𝐴𝑋, we have 𝑌′ = 0. solving this equation, we have optimal 𝑇𝐴𝑋 ( 0 ):  0 = 𝛽′01 −2𝛽′02 . from threshold value of 𝑇𝐴𝑋 ( 0 ) (if yes), we determine two different equations following: 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽′1𝐴𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛽′2𝐴𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽′3𝐴𝐺𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽′4𝐴𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝛽′5𝐴𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + (𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ), với 𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 < 0 (8) 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽′1𝐵 𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛽′2𝐵 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽′3𝐵 𝐺𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽′4𝐵 𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝛽′5𝐵 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + (𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ), với 𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 ≥ 0 (9) data research data were macro data of nine countries in asean (including brunei, cambodia, indonesia, laos, malaysia, philippines, singapore, thailand, and vietnam) in 2000 2020, extracted from the world bank database. it should also be noted that this study did not include myanmar and east timor due to data shortages. all data were arranged to panel data for empirical analysis. this study selected the asean countries for the following reasons: (1) asean countries have close geographically and economically linkages. (2) the instability in the economic growth of any member also leads to the general instability of the bloc due to its interconnectedness. (3) although belonging to asean, the member countries also have their characteristics in economic and trade activities. therefore, considering the issues of taxation and government spending on economic growth in the context of asean countries, common conclusions can be drawn to apply to the whole countries to maintain the economic growth of the whole asean as necessary. it is very meaningful in the context that developing countries are under pressure from protectionism in major countries and need to strengthen cooperation, strengthen linkages, and determine the right development direction together to overcome difficulties and maintain economic growth. nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 135 methodology basically, it is possible to estimate panel data according to cross-regressions for each respective time unit. these estimates represent simple pooled ols estimation models. this estimate does not take into account effects per unit and overtime and ultimately distorts the true picture of the relationship of the variables studied across cases and over time. therefore, gujarati et al. (2017) show that a better estimator for panel data is an estimator that considers time and cases simultaneously to provide more information, more degrees of freedom, and is more efficient by combining the time series and cross observations. fixed-effects estimation (fem) and random-effects estimation (rem) represent this method with many advantages over the previous simple pooled ols estimation. in addition, when estimating the above models, there is a problem that 𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡−1 revenue and 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡−1 (or 𝐺𝐷𝐼𝑖𝑡−1) investment affect economic growth 𝑌𝑖𝑡 . however, economic growth 𝑌𝑖𝑡−1 also determines the 𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 revenue and 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 (or 𝐺𝐷𝐼𝑖𝑡) investment. therefore, nickell (1981) suggests that due to technical problems occurring during estimation, the lag of 𝑌𝑖𝑡 will increase the standard error, called endogenous problem. as a result, estimates can be biased and inconsistent. thus, in this study, the instrumental-variable regression was intended to provide different estimators to fit the panel data and solve the endogenous problem. the idea of instrumental variable regression is to use an exogenous variable to isolate the direct effect of the independent variable on the dependent variable. therefore, in 2-steps estimation, the first step would be to regress the independent variables according to the instrumental variable in turn to find the estimate; then use the estimate generated from this correlation in 1st-step regression to estimate the direct effect of the dependent variable. in this regression, the sargan-hansen test (j-test) was used to determine whether the instrumental variables were used appropriately. the test was computed from the residuals of the instrumental variable regression by constructing the quadratic form based on the cross-product of the residuals and the exogenous variables. if there is a correlation between an instrument and the residual, the instrumental variable regression is inconsistent. furthermore, instrumental-variable regression also provides a “fixed” or “random” effect and preserves the properties of panel data. result and discussion data and descriptive statistics this section shows the statistics of variables in this research, for example, means, standard deviations, medians, minimum and maximum values. these results are illustrated in table 1. it can be shown that means of economic growth (gdppcg) were 3.3964 percent, and its standard deviation was 3.2508, respectively, while its minimum and maximum values were -10.7815 (the philippines, 2020) and 12.5143 (singapore, 2010). they showed substantial divergence in economic growth among asean countries. nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 136 also, the mean values of fdi and gdi were 5.6726 and 24.8530 percentage, while their standard deviations were 6.3312 and 5.8003, respectively, implying that the rate of investment in the sample had intensive differences. moreover, the integration of economies in the region was quite high, as shown by the mean of open reaching 137.611, the maximum value of 437.3267 (singapore, 2008), and the smallest value of 33,1906 (indonesia, 2020). inflation in the region was quite low with an average of 3.655; brunei in 2002 was a deflationary country with an inf value of -2.3150, and laos had the highest inflation in 2000 with an inf value of 25.0846. they reflected the diversity among the countries in the sub-region regarding their economy and integration. table 1 descriptive statistics variable obs mean std. dev. min max gdppcg 189 3.3964 3.2508 -10.7815 12.5143 tax 189 13.2443 3.8484 5.8000 22.5000 fdi 189 5.6726 6.3312 -2.7574 32.1698 gdi 189 24.8530 5.8003 10.4653 40.8907 open 189 137.6115 90.542 33.1906 437.3267 inf 189 3.6559 4.1659 -2.3150 25.0846 source: world bank (2021) we observe that asean countries’ average tax revenue rates have gradually increased over time, while the average economic growth was not stable. figure 1 shows that average tax revenue increased from 11.75 percent in 2000 to 14.14 percent in 2014 before falling to 13.86 percent in 2020. in contrast, the investment rate (including fdi and gdi) increased from 25.68 percent in 2000 to 33.42 percent in 2020. at the trend, it can be seen that the evolution between inv and gdppcg is in the same direction, while there is a non-linear relationship between tax and gdppcg. figure 1 the linear relationship between tax revenue and economic growth source: world bank (2021) -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 tax revenue, investment, and economic growth in asean countries gdppcg tax nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 137 next, the figure 2 depict the linear and the figure 3 shows the non-linear relationship between tax revenue and economic growth. it can be seen that a u-shaped negative relationship represents different impacts of taxes on the economic growth of asean countries with a 95% confidence interval. figure 2 the linear relationship between tax revenue and economic growth figure 3 the non-linear relationship between tax revenue and economic growth nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 138 empirical findings table 2 shows the estimation results on the effects of tax revenue and investment on economic growth, measured by gross domestic product per capita growth. regression results with fem, rem, and ivreg showed that instrumental variable regression with fixed-effect was suitable with the 0.0000 in the p-value of the hausman test and 0.5636 in the p-value of the sargan-hansen test. in addition, all instrument variables were valid, claiming the regression results were credible and estimation problems were solved. table 1 estimation results of tax revenue and investment on economic growth independent variables gdppcg fem rem ivreg tax -0.3502** -0.0784 -0.5957*** (-2.58) (-0.92) (-3.21) gdi 0.1071** 0.0356 0.1757*** (1.98) (0.78) (2.59) fdi 0.1283* 0.0528 0.1979** (1.76) (0.87) (2.36) open 0.0281*** 0.0015 0.0345*** (2.87) (0.31) (3.15) inf 0.0640 0.1297** 0.1188* (1.08) (2.26) (1.71) cons. 0.5482 2.5703** 0.6268 (0.28) (1.91) (0.27) observations 189 189 171 groups 9 9 9 hausman test chi2(6) = 27.59*** sargan-hansen test 0.5636 note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5%, and 1%; ( ) is t-test results. the regression results revealed that h1 is accepted, it found that the economic growth was negatively correlated with tax revenue at the significant level of 1%; meanwhile, the investment rate boosted the economy's improvement. the estimated coefficients showed that a one percent increase in total tax revenue reduces economic growth by 0.3502 percent, statistically significant at the 1% level. this result is similar to ferede and dahlby's (2012) findings, which found a negative relationship between tax revenue and economic growth. it seems contrary to neoclassical growth theory and is consistent with classical growth theory. this result supports the deadweight loss of tax in economic models when the government tries to increase tax revenue to finance their activities; economic growth is temporary, and it will decline with the increase of population. it can be explained that higher taxes would discourage the accumulated investment; meanwhile, high taxes can reduce the growth of labor supply by discouraging their participation in the productive sector and working hours. also, higher taxes restrict productivity-enhancing activities, such as research and development (r&d). as a result, the high tax rate slows down economic growth by creating a deadweight loss. nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 139 by contrast, investment rates increased economic growth, including fdi and gdi. the estimated coefficients were 0.1757 for gdi and 0.1979 for fdi with 1% significant statistic, respectively. these findings support the research hypotheses (h2) and the neoclassical theory, in which economic growth is related to the total number of labor, physical capital, and technological level to achieve a steady situation. thus, an increased investment rate will contribute positively to economic growth by increasing capital formation and labor demand (firebaugh, 1992; de mello, 1997). moreover, fdi also brings the spillover effects, leading to technology transfers and knowledge spillovers from foreign countries to host countries, leading to economic growth in the long run (barro & sala-i-martin, 1997; nguyen et al., 2020). meanwhile, gdi holds a contributor for domestic industries by developing domestic relationships. gdi also helps maintain economic productivity, capital generation, development progress, and exports, which play the primary keys to economic growth (omri & kahouli, 2014; ha & thuy, 2021). next, we estimated the non-linear effects of tax revenue on economic growth by developing the quadratic equation (6). the empirical estimations are presented in table 3. table 3 estimation results of tax revenue’s non-linear effects and investment on economic growth independent variables gdppcg fem rem ivreg tax -0.3683 -0.3297 -7.4861*** (-0.63) (-0.69) (-3.21) tax2 0.0007 0.0081 0.2555*** (0.03) (0.46) (3.07) gdi 0.1070** 0.0412 0.1572* (1.98) (0.88) (1.88) fdi 0.1287* 0.0486 0.3014** (1.74) (0.78) (2.55) open 0.0281*** 0.0034 0.0673*** (2.82) (0.66) (3.64) inf 0.0633 0.1022* -0.1352 (1.01) (1.96) (-1.13) cons. 0.6524 4.0791 39.6639*** (0.17) (1.24) (2.96) observations 189 189 171 groups 9 9 9 hausman test chi2(7) = 22.74*** sargan-hansen test 0.1342 note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5%, and 1%; ( ) is t-test results. it can be seen that the tax revenue’s non-linear effects drew the u-shape curve (figure 3), in which the optimal tax revenue was determined by  0 = 𝛽′01 −2𝛽′02 , getting the value of 14.65 percent with 1% significant statistic. under this value, it is accepted the h3, revealed that the impact of tax revenue was strongly negative, but this effect was reduced when nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 140 increasing the tax revenue. it has two implications: (1) excessive tax revenue will negatively affect overall economic growth, but (2) keeping tax revenue too low will do the same. on the one hand, as implied by the neoclassical economic growth model, taxes bring about deadweight losses and shift the economic structure. taxes, on the other hand, are the main revenue to finance government operations. therefore, keeping an optimal tax rate will help limit its adverse effects on economic growth. the u-shaped curve was also found by morrissey et al. (2016), who examined the effects of democracy on tax revenue based on the data collected from 131 countries from 1990 – 2008. in this study, we uncovered the optimal level of tax revenue at 14.65 percent. from this level, the negative effects of tax revenue on economic growth were gradually reduced, as shown in results in table 4. table 4 estimation results of tax revenue’s effects and investment on economic growth independent variables gdppcg ivreg ivreg tax -2.4417*** -2.6791*** (-3.64) (-3.55) undertax -0.2297* (-1.72) overtax 0.5164*** (2.69) gdi 0.5965*** 0.4613*** (3.51) (3.40) fdi 0.5368*** 0.4659*** (3.21) (3.11) open 0.0466*** 0.0338** (2.74) (2.12) inf 0.2584** 0.2368** (2.28) (2.21) cons. 12.2095** 16.2099** (2.16) (2.54) observations 171 171 groups 9 9 sargan-hansen test 0.9621 0.6527 note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5% and 1%; ( ) is t-test results. the results presented in table 4 show that when the tax revenue exceeds 14.65 percent, its negative impacts on economic growth will be reduced. because taxes are an essential source of government revenue, securing this revenue helps relieve the fiscal deficit pressure. this study emphasizes that the shape of the optimal tax is sensitive to the fiscal pressure that the government faces, as in diamond and rajan (2001) and saez (2004). besides, this study focuses on optimal tax revenue instead of optimal tax rates; thus, economic growth can be achieved as soon as tax revenues increase if they are implemented correctly (kakaulina, 2017). also, our results support that maintaining low tax revenue has no benefit to the government’s budget balance. it increases public debt pressure if deficit financing is used to finance public spending, causing uncertainty in future investment and targeted growth. furthermore, lower taxation creates a resource nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 141 gap, significantly hindering public investment even in important sectors where the private sector is not particularly interested. hicks et al. (1963) imply that a change in government expenditure leads to a change in tax revenues based on the tax–expenditure theory. therefore, our findings support the neoclassical economic growth theory and emphasize that determining the appropriate level of tax revenue in gdp is a key concern to solve fiscal problems and ensure higher growth. in the rest variables of the models, the openness of the economy (open) was found to affect economic growth positively. nguyen et al. (2020) emphasize that the openness of the economy increases the flow of capital and technology transfer, important factors of the economic development process. inflation (inf) was found to affect economic growth positively. in this respect, we note that the average inflation rate in the sample of asean countries in 2000-2020 has never exceeded 3.65 percent, except in 2008 with the financial crisis. moreover, the inflation rate in the region has tended to decrease in recent years gradually. consistent with the views of phiri (2018), khoza et al. (2016), who believe that target inflation should be kept at 5.4 percent – 8.0 percent, it will boost economic growth. these findings are consistent in all empirical models. conclusion the purposes of our study focus on the relationship between tax revenue, investment, and economic growth, taking into account the non-linear effects of tax revenue. this study used the macro data of nine countries in asean (including brunei, cambodia, indonesia, laos, malaysia, philippines, singapore, thailand, and vietnam) in 2000 2020, extracted from the world bank database. this study also employed instrumental-variable regression to overcome endogenous problems and autocorrelations that might arise in the research model. this study’s theoretical contribution is that it provides evidence concerning the direct effect of tax revenue and investment on economic growth with a broader understanding of the tax and investment contributions in the asean. this study found statistical evidence of an adverse effect of tax revenue on economic growth, implying that higher tax restricts productivity-enhancing activities and discourages accumulated investment and labor participation in the productive sector and working hours. however, when considering the non-linear effects of tax revenue, the empirical findings showed that higher tax revenue could reduce the disadvantages of tax impacts to boost economic growth. our results support that maintaining low tax revenue has no benefit to the fiscal deficit, increasing public debt pressure if deficit financing is used to finance public spending. thus, we support that increasing tax revenues can achieve economic growth if implemented correctly. our findings are similar to prior studies, which suggest that tax revenue did not have a stable impact on economic growth in different periods (gale et al., 2015; garcia & von haldenwang, 2015). this study uncovered that the improvement in investment could enhance economic growth, including foreign direct investment and gross domestic investment. notably, investment brings the infrastructure as well as labor demand, technology transfers, and knowledge spillovers. according to the neoclassical theory, its improvement will increase nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 142 the economic growth, which is related to the total number of labor, physical capital, and technological level to achieve a steady situation. thus, investment maintains economic productivity, capital generation, development progress, and exports, which play the primary keys to economic growth (omri & kahouli, 2014). as our contributions, this study provides consistent evidence of investment’s positive effect on economic growth in asean countries during the research period. other contributions of this study are giving some main implications for policymakers. firstly, to expand tax revenue, a broad-based tax strategy is needed that focuses on all key areas of the tax system with measurable results. we believe that a tax system should focus on the ease and simplicity to implement, prioritizing transparency and efficiency, while the more challenging aspects should be postponed until positive results are recorded. second, the government needs to improve its tax collection responsibility and ensure taxpayers’ compliance, so it must focus on improving management capacity through training. to avoid loss of tax revenue, the government needs to strengthen the inspection and examination of the implementation of solutions to prevent loss of revenue in the e-commerce activities, anti-transfer pricing, and strictly manage tax refunds. thirdly, transparency is also crucial; therefore, tax revenue and related expense information with detailed breakdowns must be available online to all stakeholders. finally, investment incentives need to be promoted. basically, the government needs to reform the institutional environment, create competition, and protect property rights, thereby strongly attracting both domestic and foreign investment flows. in addition, supportive policies on capital, technology, human resources, and markets need to be continuously implemented to encourage increased investment activities. at last, the opening of the economy attracting more foreign direct investment also contribute positively to economic growth. however, this study was limited by looking at the tax revenue ratio overview, ignoring the tax structure due to the lack of data collection. thus, the following studies need to clarify the tax structure of asean countries to determine which tax gives a negative impact/and which tax has a positive effect on economic growth. references adams, s. (2009). foreign direct investment, domestic investment, and economic growth in sub-saharan africa. journal of policy modeling, 31(6), 939–949. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2009.03.003 afuberoh, d., & emmanuel, o. (2014). the impact of taxation on revenue generation in nigeria: a study of federal capital territory and selected states. international journal of public administration and management research, 2(2), 22-47. agell, j., lindh, t., & ohlsson, h. (1997). growth and the public sector: a critical review essay. european journal of political economy, 13(1), 33–52. https://doi.org/10.1016/s0176-2680(96)00031-6 arnold, j. m., brys, b., heady, c., johansson, å., schwellnus, c., & vartia, l. (2011). tax policy for economic recovery and growth. the economic journal, 121(550), 59–80. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2010.02415.x https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2009.03.003 https://doi.org/10.1016/s0176-2680(96)00031-6 https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2010.02415.x nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 143 barro, r., & sala-i-martin, x. (1997). technological diffusion, convergence, and growth. journal of economic growth, 2(1), 1–26. retrieved from https://link.springer.com/article/10.1023/a:1009746629269 barro, r. j. (1990). government spending in a simple model of endogeneous growth. journal of political economy, 98(5, part 2), 103–125. https://doi.org/10.1086/261726 blinder, a. s., & solow, r. m. (1976). does fiscal policy still matter? journal of monetary economics, 2(4), 501–510. https://doi.org/10.1016/0304-3932(76)90045-3 castles, f. g., & dowrick, s. (1990). the impact of government spending levels on medium-term economic growth in the oecd, 1960-85. journal of theoretical politics, 2(2), 173–204. https://doi.org/10.1177/0951692890002002003 daba, d. (2014). tax reforms and tax revenues performance in ethiopia. journal of economics and sustainable development, 5, 11-19. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/jeds/article/view/14262 dackehag, m., & hansson, å. (2012). taxation of income and economic growth: an empirical analysis of 25 rich oecd countries. working paper 2012:6. department of economics, school of economics and management, lund university. retrieved from https://ideas.repec.org/p/hhs/lunewp/2012_006.html darsono, s. n. a. c., wong, w.-k., ha, n. t. t., jati, h. f., & dewanti, d. s. (2021). cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region. journal of accounting and investment, 22(1), 133–149. https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10318 de mello, l. r. (1997). foreign direct investment in developing countries and growth: a selective survey. journal of development studies, 34(1), 1–34. https://doi.org/10.1080/00220389708422501 diamond, d. w., & rajan, r. g. (2001). banks, short-term debt and financial crises: theory, policy implications and applications. carnegie-rochester conference series on public policy, 54(1), 37–71. https://doi.org/10.1016/s0167-2231(01)00039-2 dreßler, d. (2012). the impact of corporate taxes on investment an explanatory empirical analysis for interested practitioners. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2105624 edame, g. e., & okoi, w. w. (2014). the impact of taxation on investment and economic development in nigeria. academic journal of interdisciplinary studies, 3(4), 209-218. http://dx.doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n4p209 ferede, e., & dahlby, b. (2012). the impact of tax cuts on economic growth: evidence from the canadian provinces. national tax journal, 65(3), 563–594. https://doi.org/10.17310/ntj.2012.3.03 firebaugh, g. (1992). growth effects of foreign and domestic investment. american journal of sociology, 98(1), 105–130. https://doi.org/10.1086/229970 gale, w. g., krupkin, a., & rueben, k. (2015). the relationship between taxes and growth at the state level: new evidence. national tax journal, 68(4), 919–941. https://doi.org/10.17310/ntj.2015.4.02 garcia, m. m., & von haldenwang, c. (2015). do democracies tax more? political regime type and taxation. journal of international development, 28(4), 485–506. https://doi.org/10.1002/jid.3078 gujarati, d., porter, d., & gunasekar, s. (2017). basic econometrics (5th ed). mcgraw. gurdal, t., aydin, m., & inal, v. (2020). the relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in g7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches. economic change and restructuring, 54(2), 305–337. https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x https://link.springer.com/article/10.1023/a:1009746629269 https://doi.org/10.1086/261726 https://doi.org/10.1016/0304-3932(76)90045-3 https://doi.org/10.1177/0951692890002002003 https://www.iiste.org/journals/index.php/jeds/article/view/14262 https://ideas.repec.org/p/hhs/lunewp/2012_006.html https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10318 https://doi.org/10.1080/00220389708422501 https://doi.org/10.1016/s0167-2231(01)00039-2 https://doi.org/10.2139/ssrn.2105624 http://dx.doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n4p209 https://doi.org/10.17310/ntj.2012.3.03 https://doi.org/10.1086/229970 https://doi.org/10.17310/ntj.2015.4.02 https://doi.org/10.1002/jid.3078 https://doi.org/10.1007/s10644-020-09280-x nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 144 ha, n. t. t., & thuy, h. n. (2021). the role of investment to economic growth in vietnam: a nexus between domestic investment and foreign direct investment. paper presented at the trade and international economic impacts on vietnamese firms teif, hanoi. hicks, u. k., peacock, a. t., wiseman, j., & veverka, j. (1963). the growth of public expenditure in the united kingdom. econometrica, 31(4), 763-765. https://doi.org/10.2307/1909176 jalata, d. m. (2014). value added tax as a tool for national development in ethiopia. research journal of finance and accounting, 5, 184-190. retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.5392&rep=rep1&ty pe=pdf kakaulina, m. o. (2017). visual representation of laffer curve factoring in implications of capital outflow. journal of tax reform, 3(2), 103–114. https://doi.org/10.15826/jtr.2017.3.2.034 keho, y. (2013). the structure of taxes and economic growth in cote d’ivoire: an econometric investigation. journal of research in economics and international finance, 2(3), 39-48. retrieved from https://www.interesjournals.org/articles/the-structure-oftaxes-and-economic-growth-in-cote-divoire-an-econometric-investigation.pdf khoza, k., thebe, r., & phiri, a. (2016). non-linear impact of inflation on economic growth in south africa: a smooth transition regression (str) analysis. mpra paper, university library of munich, germany. king, r. g., & rebelo, s. (1990). public policy and economic growth: developing neoclassical implications. journal of political economy, 98(5, part 2), 126–150. https://doi.org/10.1086/261727 lee, y., & gordon, r. h. (2005). tax structure and economic growth. journal of public economics, 89(5-6), 1027–1043. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.002 macek, r. (2015). the impact of taxation on economic growth: case study of oecd countries. review of economic perspectives, 14(4), 309–328. https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0002 marcin, k. (2008). how does fdi inflow affect productivity of domestic firms? the role of horizontal and vertical spillovers, absorptive capacity and competition. the journal of international trade & economic development, 17(1), 155–173. https://doi.org/10.1080/09638190701728131 marire, j., & sunde, t. (2012). economic growth and tax structure in zimbabwe: 1984-2009. international journal of economic policy in emerging economies, 5(2), 105-121. https://doi.org/10.1504/ijepee.2012.048495 morrissey, o., von haldenwang, c., von schiller, a., ivanyna, m., & bordon, i. (2016). tax revenue performance and vulnerability in developing countries. the journal of development studies, 52(12), 1689–1703. https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1153071 ngoc, b. h. (2020). the asymmetric effect of inflation on economic growth in vietnam: evidence by nonlinear ardl approach. the journal of asian finance, economics and business, 7(2), 143–149. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.143 nguyen, t. t. h., m. johari, s., thi huyen thuong, t., thi minh phuong, n., & hong anh, l. t. (2020). the impact of innovation on economic growth: the spillover effect of foreign direct investment. humanities & social sciences reviews, 8(2), 708-714. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8279 nickell, s. (1981). biases in dynamic models with fixed effects. econometrica, 49(6), 1417– 1426. https://doi.org/10.2307/1911408 https://doi.org/10.2307/1909176 https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.5392&rep=rep1&type=pdf https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.5392&rep=rep1&type=pdf https://doi.org/10.15826/jtr.2017.3.2.034 https://www.interesjournals.org/articles/the-structure-of-taxes-and-economic-growth-in-cote-divoire-an-econometric-investigation.pdf https://www.interesjournals.org/articles/the-structure-of-taxes-and-economic-growth-in-cote-divoire-an-econometric-investigation.pdf https://doi.org/10.1086/261727 https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.002 https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0002 https://doi.org/10.1080/09638190701728131 https://doi.org/10.1504/ijepee.2012.048495 https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1153071 https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.143 https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8279 https://doi.org/10.2307/1911408 nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 145 nwanakwere, j. (2019). tax and economic growth in nigeria: an ardl approach. jurnal ekonomi & studi pembangunan, 20(2), 124-134. https://doi.org/10.18196/jesp.20.2.5019 olufemi, a. t., jayeola, o., oladele, a. s., & naimot, a. o. (2018). tax revenue and economic growth in nigeria. scholedge international journal of management & development, 5(7), 72-85. https://doi.org/10.19085/journal.sijmd050701 saibu, o.m. (2015). optimal tax rate and economic growth. evidence from nigeria and south africa. euroeconomica, 1(34), 41-50. omri, a., & kahouli, b. (2014). the nexus among foreign investment, domestic capital and economic growth: empirical evidence from the mena region. research in economics, 68(3), 257–263. https://doi.org/10.1016/j.rie.2013.11.001 phiri, a. (2018). nonlinear impact of inflation on economic growth in south africa: a smooth transition regression analysis. international journal of sustainable economy, 10(1), 1. https://doi.org/10.1504/ijse.2018.10009435 phung, t. d., van, v. t. t., thuong, t. t. h., & ha, n. t. t. (2019). innovation and economic growth: the contribution of institutional quality and foreign direct investment. asian economic and financial review, 9(11), 1266–1278. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.911.1266.1278 poulson, b. w., & kaplan, j. g. (2008). state income taxes and economic growth. cato journal, 28(1), 53-71. retrieved from https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2008/1/cj28n14.pdf romer, c. d., & romer, d. h. (2010). the macroeconomic effects of tax changes: estimates based on a new measure of fiscal shocks. american economic review, 100(3), 763–801. https://doi.org/10.1257/aer.100.3.763 romer, p. m. (1986). increasing returns and long-run growth. journal of political economy, 94(5), 1002–1037. retrieved from http://www.jstor.org/stable/1833190 saez, e. (2004). reported incomes and marginal tax rates, 1960-2000: evidence and policy implications. tax policy and the economy, 18, 117–173. https://doi.org/10.1086/tpe.18.20061888 scully, g. w. (1995). the ”growth tax” in the united states. public choice, 85(1-2), 71–80. https://doi.org/10.1007/bf01047902 scully, g. w. (2003). optimal taxation, economic growth and income inequality. public choice, 115(3/4), 299–312. retrieved from http://www.jstor.org/stable/30025993 asean. (2021). asean development outlook: inclusive and sustainable development. retrieved from https://asean.org/book/asean-development-outlook/ solow, r. m. (1956). a contribution to the theory of economic growth. the quarterly journal of economics, 70(1), 65-94. https://doi.org/10.2307/1884513 stoilova, d. (2017). tax structure and economic growth: evidence from the european union. contaduría y administración, 62(3), 1041–1057. https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006 su, t. d., & bui, t. m. h. (2017). government size, public governance and private investment: the case of vietnamese provinces. economic systems, 41(4), 651–666. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.01.002 szarowská, i. (2014). changes in taxation and their impact on economic growth in the european union. acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis, 59(2), 325–332. https://doi.org/10.11118/actaun201159020325 szkorupová, z. (2015). relationship between foreign direct investment and domestic investment in selected countries of central and eastern europe. procedia economics and finance, 23, 1017–1022. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00350-0 https://doi.org/10.18196/jesp.20.2.5019 https://doi.org/10.19085/journal.sijmd050701 https://doi.org/10.1016/j.rie.2013.11.001 https://doi.org/10.1504/ijse.2018.10009435 https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.911.1266.1278 https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2008/1/cj28n1-4.pdf https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2008/1/cj28n1-4.pdf https://doi.org/10.1257/aer.100.3.763 http://www.jstor.org/stable/1833190 https://doi.org/10.1086/tpe.18.20061888 https://doi.org/10.1007/bf01047902 http://www.jstor.org/stable/30025993 https://asean.org/book/asean-development-outlook/ https://doi.org/10.2307/1884513 https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006 https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.01.002 https://doi.org/10.11118/actaun201159020325 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00350-0 nguyen & darsono the impacts of tax revenue and investment on the economic growth … journal of accounting and investment, 2022 | 146 takumah, w., & iyke, b. n. (2017). the links between economic growth and tax revenue in ghana: an empirical investigation. international journal of sustainable economy, 9(1), 3455. https://doi.org/10.1504/ijse.2017.080856 todaro, m. p., & smith, s. c. (2015). economic development (12th edition). new jersey: pearson addison wesley. tosun, m. s., & abizadeh, s. (2005). economic growth and tax components: an analysis of tax changes in oecd. applied economics, 37(19), 2251–2263. https://doi.org/10.1080/00036840500293813 tseng, m.-l., tan, p., jeng, s.-y., lin, c.-w., negash, y., & darsono, s. (2019). sustainable investment: interrelated among corporate governance, economic performance and market risks using investor preference approach. sustainability, 11(7), 1-15. https://doi.org/10.3390/su11072108 ugwunta, o. d., & ugwuanyi, u. b. (2015). effect of distortionary and non-distortionary taxes on economic growth: evidence from sub-saharan african countries. journal of accounting and taxation, 7(6), 106–112. https://doi.org/10.5897/jat2015.0175 van, v., ha, n., quyen, p., anh, l., & loi, d. (2020). the relationship between public debt, budget deficit, and sustainable economic development in developing countries: the role of corruption control. jurnal ekonomi & studi pembangunan, 21(1), 84-104. https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5033 wang, g. (2017). southeast asia and continental and maritime powers in a globalised world. in a. m. baviera, l. (eds.) (ed.), building asean community: politicalsecurity and socio-cultural reflections (pp. 19-24): economic research institute for asean and east asia. https://doi.org/10.1504/ijse.2017.080856 https://doi.org/10.1080/00036840500293813 https://doi.org/10.3390/su11072108 https://doi.org/10.5897/jat2015.0175 https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5033 journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper the effect of board and ownership structure on the possibility of financial distress joanne jovita jodjana*, sherin nathaniel, rinaningsih, and titin pranoto abstract: research aims: this study aims to examine the effect of corporate governance, specifically relating to the ownership structure and board structure, on the possibility of financial distress. design/methodology/approach: the sample used in this study are companies listed on the indonesia stock exchange (idx) from 2015 to 2019, excluding the financial industry. conditional logistic regression is used as the study uses paired data based on the total assets of the company. research findings: the results of this study indicate that board ownership, independent commissioners, and the board of directors can increase the likelihood of financial distress. on the other hand, institutional ownership and concentrated ownership are proven to have no effect on the likelihood of financial distress. the results of sensitivity testing using logistic regression showed different results on the variable institutional ownership, which is that institutional ownership can increase the likelihood of financial distress. meanwhile, the other variables showed the same outcome as the main regression used in this study. theoretical contribution/originality: this study contributes to the knowledge on the relationship of board ownership, institutional ownership, concentrated ownership, independent commissioners and board size and the possibility of financial distress. also, this research found that the provision of incentives in the form of shares to the board may not be an effective way to overcome financial distress in indonesian firms. keywords: financial distress; corporate governance; ownership structure; board structure introduction the monetary crisis that hit asia in 1997 to 1998 was an extraordinary event that resulted in many companies experiencing financial distress (helena & saifi, 2018). the asian development bank [adb] (2000) stated that one of the main sources that caused a huge economic downturn in indonesia was the weak corporate governance structure of indonesian companies. this propelled the indonesian government to establish a committee called komite nasional kebijakan corporate governance (knkcg) or national committee on good corporate governance in 1999 affiliation: department of accounting, universitas prasetiya mulya, jakarta capital special region, indonesia *correspondence: joanne.jodjana@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.12659 citation: jodjana, j.j., nathaniel, s., rinaningsih, r., & pranoto, t. (2021). the effect of board and ownership structure on the possibility of financial distress. journal of accounting and investment, 22(3), 602-624. article history received: 30 aug 2021 revised: 15 sep 2021 accepted: 15 sep 2021 https://scholar.google.co.id/citations?user=1vsutfqaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=g0jh29saaaaj&hl=en https://www.prasetiyamulya.ac.id/en/undergraduate-programs/s1-accounting/ https://www.prasetiyamulya.ac.id/en/undergraduate-programs/s1-accounting/ https://www.prasetiyamulya.ac.id/en/undergraduate-programs/s1-accounting/ https://www.prasetiyamulya.ac.id/en/undergraduate-programs/s1-accounting/ mailto:joanne.jodjana@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12659 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.12659&domain=pdf jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 603 in hopes that indonesian companies can implement better corporate governance (otoritas jasa keuangan [ojk], 2014). however, today, weak implementation of corporate governance is still a recurring source of problems that can lead to a company’s failure. one example is the case of pt asuransi jiwasraya, which is one of the state-owned enterprises in indonesia, that failed to pay its customers’ insurance claims amounting to rp802 billion in 2018 (cnn indonesia, 2020). kompasiana (2021) stated that jiwasraya failed to apply three main principles of good corporate governance. first is transparency, because the company did not present their financial statements objectively and did not display its actual figures, which can be seen from the audit done by pricewaterhousecoopers in 2017, who corrected jiwasraya’s previous income of rp2.4 trillion to rp428 billion. there is also accountability and responsibility, which was violated because the company invested in risky assets, causing them to be unable to fulfill their insurance claim obligations (kompasiana, 2021). from this case, it can be seen how important it is for companies to implement good corporate governance as a mechanism for controlling and managing the company (kholis, 2015). kaen (2003) stated that corporate governance is about who controls the company and why control must be carried out. the word "who" refers to a company's shareholders, the board of commissioners, the board of directors, creditors, and other related parties in the company, while "why" is because there are conflicts of interests between these parties which can lead to asymmetric information and harm the company. this conflict of interest can lead to wrong decision making by management which leads to financial distress (cinantya & merkusiwati, 2015). shleifer and vishny (1986) stated that concentrated ownership is one of the corporate governance variables that can help companies minimize the possibility of financial distress. this is because shareholders will get incentives in return for maximizing firm value and reducing information asymmetry through monitoring opportunistic management behavior, thus avoiding financial distress (claessens, djankov, & klapper, 2003; deng & wang, 2006). however, jensen (1993) and younas et al. (2021) said that concentrated ownership can lead to information asymmetry, monopolistic decisionmaking and hinder the management from running the company, thereby increasing the possibility of financial distress. according to manzaneque, priego, and merino (2016) another corporate governance mechanism that can affect the probability of financial distress is institutional ownership, which are financial institutions that have shares in the company. cinantya and merkusiwati (2015), helena and saifi (2018) and li, crook, andreeva and tang (2020) found that institutional parties have expertise in detecting companies that are eligible for investment and the ability to supervise management in carrying out company activities and detect potential risks, so they can help reduce the possibility of financial distress. however, donker, santen, and zahir (2009) argue that institutional investors will act passively because most times they also provide financial services to the companies they have ownership in, and so they do not want to oppose the management in fear of damaging business relationships. jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 604 board ownership can also reduce the likelihood of financial distress (miglani, ahmed & henry, 2015; salloum, schmitt & bouri, 2013). board ownership can make the board members’ goals align with the goals of other shareholders, which is the long-term performance of the company (donker at al., 2009). therefore, the board members will feel compelled to supervise and lead the management properly so that the company's performance increases, which prevents financial distress (li et al., 2020; manzaneque et al., 2016; miglani et al., 2015). however, wang and deng (2006) and hui and jing-jing (2008) argue that large board ownership can be used for personal welfare which in turn, harms the company. in addition, bodroastuti (2009), and cinantya and merkusiwati (2015) say that share ownership by the company's board does not have an impact on the possibility of financial distress because sometimes the board only have a small or insignificant amount of the company’s shares, so it does not provide an incentive to lead and supervise management. the corporate board structure can also be used to address agency problems (manzaneque et al., 2016). previous research found that the proportion of independent commissioners can reduce the possibility of financial distress because one of the board of commissioners’ duty is to control the potential for opportunism made by management, hence this can reduce agency problems (freitas cardoso, peixoto, & barboza, 2019; hui & jing-jing, 2008; li et al., 2020; manzaneque et al., 2016; salloum et al., 2013). however, cinantya and merkusiwati (2015) and miglani et al. (2015) found that the number of independent commissioners can actually increase the possibility of financial distress because often times, independent commissioners have a lack of independence, so the monitoring of the performance and behavior of company’s management becomes weak. this will result in an increase in agency problems and may result in financial distress. in their research, bodroastuti (2009) and manzaneque et al. (2016) found that the board of directors can reduce the likelihood of financial distress. a large board of director size can help to monitor a more optimal financial reporting process (bodroastuti, 2009; manzaneque et al., 2016). however, helena and saifi (2018) and salloum et al. (2013) found that a larger board of director size can actually increase the possibility of financial distress. this is because a size that is too large can actually make communication and coordination less effective, so that the company's decision making becomes less optimal (helena & saifi, 2018). this study follows previous research by manzaneque et al. (2016) conducted in spain regarding the effect of corporate governance on the possibility of financial distress. the difference in application of corporate governance, legal systems, and different codes of ethics in each country causes contradictions in the results obtained by several researchers, therefore it is important to investigate this further in different countries (manzaneque et al., 2016). another thing that makes this research interesting is the measurement of financial distress used by manzaneque et al. (2016), which follows the ex-ante model by pindado, rodrigues, and de la torre (2008). the ex-ante method, which can be used as an early warning for companies, is found to be more effective compared to the bankruptcy prediction model that was previously widely used (farooq, jibran qamar & haque, 2018). unlike bankruptcy, the definition of financial distress itself is not jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 605 something that can be determined legally, so the application of this ex-ante model can be generalized to different industries and countries (farooq et al., 2018; pindado at al., 2008). through this ex-ante model, this research wants to address the ongoing issue regarding the weak implementation of corporate governance in indonesian firms, such as the case of jiwasraya, despite having knkcg since 1999. therefore, this becomes the motivation of this research to discover which implementation of good corporate governance can help companies reduce the possibility of financial distress in indonesia. this study uses a sample of companies listed on the indonesia stock exchange (idx) in the 2015-2019 period. more than that, this research is expected to provide benefits to the academic world by adding and being a reference for further research regarding board and ownership structure in overcoming and preventing the possibility of financial distress. this study can also help company’s management in evaluating their implementation of corporate governance to help minimize the possibility of financial distress. lastly, this can aid investors in examining which company to invest by considering their implementation of corporate governance. this research is divided into five parts, first the introduction, which consists of the background, problem formulation, objectives, and benefits. second, the literature review and hypothesis development which is then followed by the research methods used. after that, the results and discussion of the results are given, alongside with the results from the sensitivity test. the last section of this research shows the conclusions, limitations, suggestions, and implications of this study. literature review and hypotheses development agency theory according to jensen and meckling (1976), agency theory explains about the relationship between two parties referred to as principal and agent. the principal assigns tasks and delegates the agent to make the best decision in the principal’s favor. however, sometimes the agent does not always act in the interests of the principal, and this is what is known as the agency problem. generally, the principal monitors and provides incentives or special rewards to agents. the costs incurred to minimize agency problems are referred to as agency costs. jensen and meckling (1976) said that agency costs are the accumulation of 3 costs, namely monitoring costs, bonding costs, and residual loss. in a company, shareholders are the principal, while management is the agent who should act in the interests of the shareholders. however, it is not uncommon for management to prioritize their own interests, therefore it is necessary to implement good corporate governance in order to minimize agency problems (dwiridotjahjono, 2009). bonazzi and islam (2007) said that building an effective board structure is important in implementing corporate governance because it helps minimize the possibility of management acting in their own interests, thus minimizing agency problems. jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 606 resource dependency theory resource dependence theory (rdt) was introduced by pfeffer and salancik (1978). this theory focuses on the importance of external relations for a company to have in order to obtain sufficient resources for the survival of the company. hillman and dalziel (2003) stated that when an organization appoints a board of directors, there is an expectation that the board of directors will support, involve themselves in the problems that exist and help the organization. the structure of the board of directors, such as the number of boards of directors and the number of foreign directors, can have a good influence in identifying problems, evaluating strategies, giving advice and creating relationships with the external environment (singh, 2007). therefore, a large board of directors is expected to be able to provide solutions, information and wider resources so to overcome company problems and improve the company’s performance which will minimize the possibility of companies experiencing financial distress (haynes & hillman, 2010; widhiastuti, nurkhin & susilowati, 2019; zahra & pearce, 1989). the effect of board ownership on the likelihood of financial distress li et al. (2020), miglani et al. (2015), and manzaneque et al. (2016) found that board ownership has the potential to reduce agency problems and the possibility of financial distress. in the company, the board has a significant role in determining the strategy to achieve the company's goals (tarigan & hadiprajitno, 2018). in general, a board that owns shares in a company will have the same goals as other shareholders as they will have an incentive to further monitor the performance of the company’s management and ensure operational activities run well (budiarti & sulistyowati, 2016; hastuti, 2014). ownership owned by the board can make them feel the same risks and responsibilities as other shareholders, so the board will be motivated to reduce the potential for financial distress. thus, board ownership will greatly affect the company's financial performance and lessen the probability of financial distress (jensen & meckling, 1976). on the other hand, wardhani (2007) and kirana (2018) found that board ownership can increase the likelihood of financial distress. according to wardhani (2007), one of the reasons why the ownership of shares by the board of commissioners and the board of directors can increase the possibility of financial distress is because the board tends to carry out expropriation actions through decisions or voting rights that they own, which can harm the company. kirana (2018) also found that the control rights owned by the board of commissioners and directors can be used to involve rules that deviate from good corporate governance practices as a tool to maintain their careers even though they are no longer competent. according to jensen and meckling (1976), board ownership can increase the value of the company and reduce the possibility of financial distress. board ownership is one example of what jensen and meckling (1976) call bonding costs and monitoring costs, therefore, following the agency cost by jensen and meckling (1976), the hypotheses to be studied is: h1: board ownership can reduce the likelihood of financial distress. jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 607 the effect of institutional ownership on the likelihood of financial distress helena and saifi (2018) and younas et al. (2021) found that companies with large institutional ownership can avoid financial distress. li et al. (2020) explains that the presence of institutional investors will reduce the possibility of financial distress to occur because institutional investors have the expertise and ability to detect companies that are eligible for investment, so companies with large institutional ownership will be trusted to have better performance. claessens and djankov (1999) in their research in the czech republic, said that a company owned by a bank would be valued higher because it can carry out a good monitoring function and is trusted not to expropriate the company's assets and can more easily provide an injection of funds to the company. according to shleifer and vishny (1986), large institutional ownership will have a stronger voice to encourage monitoring activities of investment developments. thus, with large institutional ownership, it is hoped that they can contribute to controlling and monitoring the behavior of company management and reducing agency problems so the potential of financial distress can be further suppressed. contrarily, donker et al. (2009) argued that institutional investors have a passive nature in carrying out supervisory activities on company management. this is because institutional investors often also provide financial services to the companies they own, so they are believed to not oppose the company’s management in fear of damaging their business relationship. passive supervision can lead to agency problems or decision making that are detrimental to the company, and this will increase the potential for financial distress to happen (pramudena, 2017). based on the agency theory by jensen and meckling (1976) regarding monitoring costs, supervisory acts by institutional investors can help companies reduce agency problems. therefore, following the agency theory, the second hypotheses to be studied is: h2: institutional ownership can reduce the likelihood of financial distress. the effect of concentrated ownership on the likelihood of financial distress companies with concentrated ownership will be followed by high controlling rights by the controlling shareholder, where this controlling right can affect the company's performance and minimize the possibility of the company experiencing financial distress (wang & deng, 2006; mariano, izadi & pratt, 2021). in the situation of company failure, the controlling shareholders will suffer huge losses due to their participation in the company. thus, controlling shareholders will monitor management behavior to prevent opportunism, or in other words, controlling shareholders have incentives to monitor management and prevent conflicts of interest that can cause harm to the company (mariano et al., 2021). on the other hand, tarigan and hadiprajitno (2018) and younas et al. (2021) found that concentrated ownership can increase the likelihood of financial distress because it can jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 608 lead to monopolistic decision making and can reduce the independence of the company. in addition, jensen (1993) also said that concentrated ownership can lead to information asymmetry between majority and minority shareholders, thereby increasing the probability of financial distress. the party with the largest ownership can use their power to influence the management and use it for their own benefit, which in turn can harm minority shareholders and increase the likelihood of financial distress (la porta et al., 2000; lee & yeh, 2004). based on the research by wang and deng (2006) and mariano et al. (2021), controlling shareholders will have more incentives to monitor management behavior because their participation or investment in the company is quite significant. in accordance with the agency theory of jensen and meckling (1976), the supervision carried out by the controlling shareholder is an example of monitoring cost. therefore, following the agency theory, the third hypotheses to be studied is: h3: concentrated ownership can reduce the likelihood of financial distress. the effect of independent commissioner on the likelihood of financial distress freitas cardoso et al. (2019), li et al. (2020), wang and deng (2006), hui and jing-jing (2008) and salloum et al. (2013) found that the proportion of independent commissioners can reduce the possibility of financial distress. this is because the independent commissioner plays a role in controlling the potential for opportunism and preventing managers from making decisions that can harm shareholders, so with the presence of an independent commissioner, agency problems will be reduced (li et al., 2020). on the other hand, cinantya and merkusiwati (2015) and miglani et al. (2015) found that independent commissioners can actually increase the likelihood of financial distress. this happens because sometimes independent commissioners have a lack of independence, so their monitoring and advisory roles are not optimal and can lead to financial distress. based on subrata (2020), the role of independent commissioners is to reduce risk and increase shareholder’s welfare. this independent commissioner's supervision is an example of the agency theory proposed by jensen and meckling (1976), namely monitoring cost. therefore, following the theory, the hypotheses to be studied is: h4: independent commissioners can reduce the likelihood of financial distress. the effect of board size on the likelihood of financial distress helena and saifi (2018) and salloum et al. (2013) found that the possibility of financial distress will increase if the size of the board is larger because it can increase communication and coordination problems within the board. younas et al. (2021) also stated that a large board size can slow down the decision-making process, so this can jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 609 reduce the board’s ability and effectiveness to manage the company and result in deteriorating company performance which can lead to financial distress. however, bodroastuti (2009), manzaneque et al. (2016) and mariano et al. (2021) found that a large board size can reduce the potential for financial distress. according to manzaneque et al. (2016) and mariano et al. (2021), a greater number of board members will be able to provide greater benefits and have wider connections to provide more resources to help the company. this statement is in accordance with the resource dependence theory developed by pfeffer and salancik (1978) which implies that a larger board size can provide more benefits and advantages to the company, especially during difficult times. therefore, following the resource dependence theory by pfeffer and salancik (1978), the hypotheses to be studied is: h5: the board of directors can reduce the likelihood of financial distress. theoretical framework figure 1 shows a research framework consisting of one dependent variable, five independent variables and three control variables. figure 1 theoretical framework the dependent variable of this study is a dummy variable, where ‘1’ denotes companies that are in financial distress, while healthy companies are categorized as ‘0’. the independent variables of this study are board ownership, institutional ownership, concentrated ownership, independent commissioner, and board size while the control variables are profitability, financial expense, and retained earnings. jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 610 research method population and sample this study uses all companies listed on the indonesia stock exchange (idx) from recent years from 2015 to 2019, except companies in the financial industry because of the different regulations governing companies in the financial industry. samples were taken using the match-pair method to control the size of companies that could cause bias. the data source of this research is the annual report published on the indonesia stock exchange (idx), data obtained from www.idx.co.id, the company's website and data from the capital iq database. the first stage of sampling is done by obtaining data from the indonesia stock exchange (idx), which contains 728 companies or equal to 3,640 observations. among the 728 companies, 110 companies operate in the financial industry, so they were excluded. furthermore, there were 249 companies that did not have complete data in their annual reports and/or financial statements during 2015 to 2019, so they were also eliminated. finally, the data that has been obtained will be categorized as financially distressed or healthy and paired within the same industry category and period. companies that do not have a suitable pair will be excluded from the sample. overall, the research sample obtained is 344 companies or 990 observations. of the 990 observations, 495 of them are companies with financial distress category and the other 495 observations are companies with healthy categories. variable measurement and operation the dependent variable in this study is financial distress, in the form of a dummy variable, where ‘1’ denotes a company in financial distress and ‘0’ means that the company is considered financially healthy. the measurement of financial distress used in this study follows the measurement created by pindado et al. (2008), hence the companies in this research sample will be categorized as financially distressed if they meet one of the following two conditions: (1) financial expense is greater than ebitda for two consecutive years and/or (2) there is a decline in the market value in two consecutive periods. the ebitda and financial expense used are financial data for years t-2 and t-1. meanwhile, the market value used is the market value at the end of year t-3, t-2, and t-1 to determine the condition of the company in year t, which is obtained through capital iq. the independent variables in this study are categorized into two main categories which are ownership structure and board structure. the variables that define ownership structure are board ownership, institutional ownership, and concentrated ownership. meanwhile, the company's board structure consists of independent commissioners and board of directors. board ownership is measured using the percentage of shares owned by the board of directors and board of commissioners in the company to the number of shares in the company. the formula used is as follows: http://www.idx.co.id/ jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 611 (1) this measurement method follows the measurements used by a number of previous studies (bodroastuti, 2009; cinantya & merkusiwati, 2015; wang & deng, 2006; hastuti, 2014; and manzaneque et al., 2016). institutional ownership is measured using the percentage of shares owned by an institution or financial institution. the formula used is as follows: (2) this measurement is in accordance with that used by bodroastuti (2009); cinantya and merkusiwati (2015); helena and saifi (2018); li et al. (2020); manzaneque et al. (2016); udin, khan, and javid (2017); younas et al. (2021). concentrated ownership is measured using the percentage of shares owned by the largest shareholder in the company. following manzaneque et al. (2016), miglani et al. (2015) and paramastri and hadiprajitno (2017), the formula used is as follows: (3) the variable independent commissioners are measured using the proportion of independent commissioners divided by the total number of members of the company's board of commissioners. the measurements used follow several previous studies (cinantya & merkusiwati, 2015; tarigan & hadiprajitno, 2018; wardhani, 2007) as follows: (4) the board of directors is measured using the number of members of the board of directors in the company. the formula used is as follows: (5) this measurement follows the research of bodroastuti (2009); freitas cardoso et al. (2019); helena and saif (2018); manzaneque et al. (2016); rahmawati and hadiprajitno (2015). this study also uses three control variables, which are profitability, financial expense and retained earnings. profitability is measured using return on assets (roa). this ratio jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 612 measures the company's ability to manage its assets efficiently to generate net income to meet its financial obligations, so the higher the net profit, the less likely it is the company to encounter financial distress (pindado et al., 2008). following previous research by manzaneque et al. (2016) and pindado et al. (2008), the roa ratio used is as follows: (6) financial expense is measured by dividing financial expenses with the total assets at the beginning of the year (manzaneque et al., 2016; pindado et al., 2008) found that financial expense has a significant impact on the probability of financial distress. if the financial expense is greater, then the possibility of the company to experience financial distress increases. therefore, based on the research of pindado et al. (2008), the financial expense ratio is as follows: (7) to predict future net income and self-financing capacity, this study will use retained earnings (re) divided by the number of assets at the beginning of the company's year as follows: (8) this measurement follows manzaneque et al. (2016) and pindado et al. (2008) who found that the greater the retained earnings, the less likely the company is to experience financial distress. research model the research model used in this study is as follows: (9) where β0 is the constant and β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 is the regression coefficient. fd is the dependent variable which stands for financial distress (measured using a dummy, 1 if it is classified as financially distressed and0 if it is classified as healthy). the independent variables are boardown, which is the percentage of board ownership, insown, the percentage of institutional ownership, conown, the percentage of concentrated ownership, ind is the proportion of independent commissioners in the company, and bsize is the number of board of directors in the company. for the control variable, return journal of accounting and investment, 2021 | 613 jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … on asset (roa) is measured by profit before tax and interest divided by total assets at the beginning of the year, fe is financial expense, measured by interest expense divided by total assets at the beginning of the year, and lastly, retained earnings (re) is measured by re at the beginning of the year divided by total assets at the beginning of the year. i denotes the company number, t means the year of t, t-1 means year before t, and ɛ means error. this study uses conditional logistic regression method for paired subjects, which means that each company that is classified as financially distressed (y=1) is paired with a company that is classified as healthy (y=0). the assumption used in logistic conditional regression is that the variables do not have to be normally distributed, therefore do not require heteroscedasticity and autocorrelation tests because they have different characteristics from linear regression. however, to find out whether the independent variables are correlated with each other, a multicollinearity test is conducted. this study also uses a sensitivity test to compare the consistency results of hypothesis testing with different methods by using logistic regression. in the logistic regression method, the match-pair method is not used. result and discussion descriptive statistics data adjustment is done by changing the outliers using the calculation of the mean plus or minus three standard deviations to find the upper and lower limits (leys et al., 2013). following the empirical rule, normal distribution in the form of a bell-shape or normally distributed data is spread over plus and minus three standard deviations from the average or about 99.7% of observations. therefore, data that are outside the normality are categorized as outliers (lind, marchal, & wathen, 1999). table 1 and 2 show the descriptive statistics after and before treatment, respectively. table 1 descriptive statistics variable mean std. dev. min max dependent variable fd 0.500 0.500 0.000 1.000 independent variable boardown 0.055 0.137 0.000 0.953 insown 0.123 0.202 0.000 0.897 conown 0.521 0.217 0.044 0.976 ind 0.411 0.112 0.000 1.000 bsize 4.816 1.957 2.000 16.000 control variable roa 0.045 0.120 -0.709 0.832 fe 0.026 0.047 0.000 0.844 re -0.267 3.159 -75.099 1.058 jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 614 note: number of observation = 990 companies; fd = financial distress (measured using a dummy code 1 if it is classified as financial distress and code 0 if it is classified as healthy); boardown = % board ownership; insown = institutional ownership; conown = concentrated ownership; ind = independent commissioner; bsize = board of directors; roa = profit before tax and interest / total assets at the beginning of the year; fe = interest expense / total assets at the beginning of the year; re = retained earnings at the beginning of the year / total assets at the beginning of the year. table 2 descriptive statistics after treatment variable mean std. dev. min max dependent variable fd 0.500 0.500 0.000 1.000 independent variable boardown 0.053 0.126 0.000 0.683 insown 0.121 0.198 0.000 0.869 conown 0.520 0.217 0.044 0.976 ind 0.409 0.104 0.167 0.800 bsize 4.794 1.862 2.000 1.000 control variable roa 0.045 0.109 -0.454 0.569 fe 0.024 0.023 0.000 0.166 re -0.126 1.401 -12.783 1.058 notes: number of observation = 990 companies; fd = financial distress (measured using a dummy code 1 if it is classified as financial distress and code 0 if it is classified as healthy); boardown = % board ownership; insown = institutional ownership; conown = concentrated ownership; ind = independent commissioner; bsize = board of directors; roa = profit before tax and interest / total assets at the beginning of the year; fe = interest expense / total assets at the beginning of the year; re = retained earnings at the beginning of the year / total assets at the beginning of the year. correlation matrix the correlation matrix is used to examine the multicollinearity between the independent variables through the spearman’s rho correlations shown in table 3. table 3 correlation matrix boardown insown conown ind bsize roa fe re boardown 1.00 insown -0.15 1.00 conown -0.19 -0.18 1.00 ind -0.07 0.01 0.07 1.00 bsize -0.016 0.12 0.02 0.01 1.00 roa -0.01 -0.07 0.08 0.06 0.17 1.00 fe 0.03 0.04 -0.13 0.01 -0.03 -0.07 1.00 re -0.02 -0.09 0.16 -0.03 0.24 0.50 -0.42 1.00 notes: boardown = % board ownership; insown = institutional ownership; conown = concentrated ownership; ind = independent commissioner; bsize = board of directors; roa = profit before tax and interest / total assets at the beginning of the year; fe = interest expense / total assets at the jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 615 beginning of the year; re = retained earnings at the beginning of the year / total assets at the beginning of the year. the result of the correlation matrix shows that all correlations are below 0.4, which shows that the variables are free from multicollinearity (tabachnick & fidell, 1996). multicollinearity test to ensure that the independent variables did not have a linear relationship with each other, a multicollinearity test is carried out as shown in table 4. table 4 multicollinearity test variable vif 1/vif boardown 1.06 0.943 insown 1.07 0.938 conown 1.07 0.937 ind 1.03 0.976 bsize 1.06 0.947 roa 1.14 0.875 fe 1.28 0.781 re 1.39 0.722 mean vif 1.14 notes: boardown = % board ownership; insown = institutional ownership; conown = concentrated ownership; ind = independent commissioner; bsize = board of directors; roa = profit before tax and interest / total assets at the beginning of the year; fe = interest expense / total assets at the beginning of the year; re = retained earnings at the beginning of the year / total assets at the beginning of the year. the results of the multicollinearity test show that all independent variables have a vif value that does not exceed 10 and a tolerance value above 0.1. therefore, the independent variables in this study are free from multicollinearity symptoms. coefficient of determination test (mcfadden r2) coefficient of determination test is conducted to see how much the independent variable can explain the dependent variable itself. the test results show the value of mcfadden r2 of 0.213 or 21.30%. this figure shows that the dependent variable, namely financial distress, can be explained by the independent variable by 21.30%. in his research, hensher and stopher (1977) stated that the range of mcfadden r2 values between 0.2 to 0.4 for regression models other than ordinary least squares is an excellent fit. therefore, the value of mcfadden r2 in this study is included in the very good category or can be said to have a model that is already fit. likelihood ratio test the likelihood ratio test aims to see the effect of the variables used on the regression model. the model was tested by comparing the model with complete independent jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 616 variables (m1) with the model without incomplete independent variables (m2). the null hypothesis in this test is that the independent variable has no effect on the dependent variable simultaneously. if the prob value > chi2 resulting from this test does not exceed the alpha value, then the null hypothesis will be rejected. the likelihood ratio test shows the chi-square value of 0.000, this number is lower than the alpha value of 0.05. therefore, the null hypothesis is rejected, or that the independent variable has an effect on the dependent variable simultaneously. wald test the wald test is conducted to see whether the independent variables in the model have an influence on the regression model used (stephanie, 2016). in wald's test, the null hypothesis is the independent variable that has no significant effect on the dependent variable. if the p-value or prob > chi2 is greater than 0.05, the null hypothesis is accepted. the results show that the value of prob > chi2 is smaller than alpha 0.05, which is 0.0003. therefore, the null hypothesis is rejected, which means that the independent variable in this study has a significant effect on the dependent variable. hypothesis test results and discussion the results of hypotheses testing are shown in table 5. it is found that board ownership can increase the possibility of the company experiencing financial distress. in table 2, regarding the descriptive sample of this study, it can be seen that the ownership of the board of commissioners and the board of directors in this research sample has a fairly low average, which is 5.3%. this finding is in line with research done by putri et al. (2017) which shows that low ownership can reduce the board’s motivation in carrying out their roles optimally to monitor the management activities due to lack of incentives or encouragement. therefore, this can increase opportunistic actions that can be done by management. table 5 results of conditional logistics regression hypothesis testing fd coef. std. err. z p > | z | two-tailed p > | z | one-tailed conclusion boardown 0.837 0.613 1.37 0.172 0.086* not supported insown 0.091 0.384 0.24 0.811 0.406 not supported conown -0.044 0.365 0.12 0.903 0.452 not supported ind 1.158 0.733 1.58 0.115 0.058* not supported bsize 0.132 0.045 2.89 0.004 0.002*** not supported roa -8.982 1.019 8.81 0.000 0.000*** supported fe 6.826 4.140 1.65 0.099 0.050** supported re -0.081 0.076 1.07 0.285 0.143 not supported notes: ***, **, * significant at 1%, 5%, and 10% respectively; boardown = % board ownership; insown = institutional ownership; conown = concentrated ownership; ind = independent commissioner; jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 617 bsize = board of directors; roa = profit before tax and interest / total assets at the beginning of the year; fe = interest expense / total assets at the beginning of the year; re = retained earnings at the beginning of the year / total assets at the beginning of the year. the next variable, institutional ownership, has no effect on the possibility of financial distress. this finding is in line with research by bodroastuti (2009), manzaneque et al. (2016), paramastri and hadiprajitno (2017) and udin et al. (2017) which says that sometimes institutional investors do not carry out strict and effective monitoring, so the presence of institutional investors is only passive. passive nature arises because institutional investors do not have sufficient incentives or authority to improve company performance, so this will increase the possibility of management making decisions that benefit themselves and increase the probability of financial distress (manzaneque et al., 2016; sunarwijaya, 2017; udin et al., 2017). like institutional ownership, concentrated ownership is also found to not have an effect on the possibility of the company experiencing financial distress. this finding is in line with the results from hui and jing-jing (2008), manzaneque et al. (2016), nitami (2020), paramastri and hadiprajitno (2017), and lee and yeh (2004) who said that sometimes controlling shareholders do not have the ability to carry out the supervisory and control functions of company activities and result in inappropriate decisions taken by management (nitami, 2020). manzaneque et al. (2016) also said that controlling shareholders have a passive nature so they do not carry out good monitoring of the company's management, hence controlling shareholders do not contribute to preventing the company from experiencing financial distress. in addition, concentrated ownership can lead to information asymmetry between majority shareholders and minority shareholders as well as reduced transparency in the use of funds (lee & yeh, 2004). therefore, this study cannot empirically prove that concentrated ownership will monitor management behavior in order to protect its investment and have a significant influence in preventing companies from experiencing financial distress. the regression results also show that independent commissioners can increase the likelihood of financial distress. previous research by baysinger and hoskisson (1990), cinantya and merkusiwati (2015), miglani et al. (2015), and tabalujan (2002) said that sometimes independent commissioners lack independence, so they do not monitor the performance of the company’s management well, which can lead an increase of agency problem and cause financial distress. baysinger and hoskisson (1990) also state that sometimes independent commissioners do not have good experience or knowledge related to the industrial sector and the company they hold, so they cannot provide good decisions to improve company performance. in addition, companies in indonesia often determine independent commissioners only to fulfill regulations, so they do not carry out their functions optimally and do not help to improve company performance and avoid financial distress (tabalujan, 2002). the results of the fifth hypothesis test indicate that a larger board size can increase the likelihood of financial distress. this is similar to the findings of helena and saifi (2018), salloum et al. (2013), siagian (2010), and younas et al. (2021). a larger board of directors usually causes an increase in two main problems, communication and coordination which jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 618 can slow down the decision-making process (helena & saifi, 2018; salloum et al., 2013; younas et al., 2021). meanwhile, companies that are in distress will really need big decisions and considerations by the board of directors in order to influence the company's financial condition (siagian, 2010). if the board of directors takes too long to coordinate and make decisions, it can increase the possibility of the company experiencing financial distress (younas et al., 2021). the results of testing control variables of profitability show that the higher the profitability, the less likely financial distress occurs. claessens et al. (2003), pindado et al. (2008) and utami (2019) say that companies with a high level of profitability usually attract investors because the company has a high rate of return on investment and sales of high profits. additionally, tests on the financial expense variable indicate that the higher the financial expense, the more likely the company will experience financial distress. these results are in accordance with the research of utami (2019) and pindado et al. (2008). utami (2019) who said that a company with a high financial expense ratio can indicate that the company has a lot of debt to outsiders and tends to have high financial risk. table 5 shows that retained earnings have no effect on the possibility of financial distress. according to rahmawati and hadiprajitno (2015), the level of retained earnings does not necessarily indicate that the company will experience financial distress. this is because some companies use retained earnings for business expansion, so that company assets are planted in the form of factories not in bank accounts (baridwan, 1982). in addition, this study found that 106 observations have negative retained earnings values, but still included in the category of healthy companies. so, this is not in line with the findings of pindado et al. (2008) which states that there is a negative relationship between retained earnings and financial distress. sensitivity test to test the robustness of the results of the hypothesis test, this study conducted a sensitivity test using a different method, which is logistic regression (table 6). the difference between logistic regression and conditional logistic regression is that logistic regression does not need matching data, so this method uses a wider range of samples. the sensitivity test shows different results on the insown and conown variables. logistic regression suggests that institutional ownership can increase the likelihood of financial distress, while in conditional logistics regression, this variable is found to have no effect. wei et al. (2016) said that institutional ownership can reduce company performance because sometimes financial institutions only focus on getting returns and are not interested in helping companies make strategic decisions, therefore this can increase the probability of financial distress. jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 619 table 6 results of sensitivity testing conditional logistic regression logistic regression fd coef. p > | z | one-tailed coef. p > | z | one-tailed boardown 0.837 0.086* 0.729 0.037** insown 0.091 0.406 0.402 0.071* conown -0.044 0.452 0.210 0.207 ind 1.158 0.058* 0.919 0.037** bsize 0.132 0.002*** 0.103 0.001*** roa -8.982 0.000*** -9.111 0.000*** fe 6.826 0.050** 8.613 0.001*** re -0.081 0.143 -0.268 0.247 notes: ***, **, * significant at 1%, 5%, and 10% respectively; boardown = % board ownership; insown = institutional ownership; conown = concentrated ownership; ind = independent commissioner; bsize = board of directors; roa = profit before tax and interest / total assets at the beginning of the year; fe = interest expense / total assets at the beginning of the year; re = retained earnings at the beginning of the year / total assets at the beginning of the year. the difference in the results found in the insown variable can occur because in the conditional logistic regression method, a lot of samples are eliminated during the matching process. in the logistic regression method, it was found that financially distressed companies had an average institutional ownership of 13.3%, while healthy companies had a lower average institutional ownership of 11.1%. so this implies that greater institutional ownership can increase the likelihood of financial distress occurring. the variable conown or concentrated ownership in logistic regression shows opposite coefficient values in comparison to the conditional logistic regression results, which shows a positive direction. however, the results show that the effect is not significant on the possibility of the company experiencing financial distress, so in the end, it has the same conclusion as the main test of the study. conclusion this study proves that board ownership can increase the possibility of financial distress due to lack of motivation to monitor and take control of the company. independent commissioners are also proven to be able to increase the possibility of financial distress due to their lack of independence, thus making their supervision on company’s management weak which can increase opportunistic actions that lead to financial distress. also, the size of the board of directors can also increase the likelihood of financial distress because a large board of directors can create communication and coordination problems. hence, this can slow down the decision-making process and reduce the effectiveness of controlling management. on the other hand, institutional ownership and concentrated ownership have no effect on the possibility of financial distress. institutional investors sometimes do not have sufficient authority and incentives to closely monitor management behavior, so their presence is passive. jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 620 meanwhile, concentrated ownership also does not have the ability to carry out the supervisory and control functions of the company's activities and result in inappropriate decisions made by management. overall, this research has implications for several parties. first is for the academic world, by contributing to the research literature on the structure of board ownership, institutional ownership, concentrated ownership, independent commissioners, and the size of the board of directors against possible financial distress. second, for the company’s management, this research found that the provision of incentives in the form of shares has not been an effective way to overcome financial distress, hence, other methods might be needed, such as internal motivation and a supportive work environment. lastly, for investors, to be more careful in determining the company they want to invest in so that they do not only use financial ratios as a consideration, but also analyze the implementation of corporate governance in overcoming the risk of financial distress. this study has several limitations, first, this research uses a matching system which is done manually using excel and personal considerations, thus, allowing for less accurate installation. therefore, it might be better for further research that uses the matching system to focus on certain industries so that the matching process can be more accurate. second, this study uses decrease in market value for two consecutive years as one of the methods to measure financial distress. however, the study does not consider other factors such as stock split that might decrease the market value. this consideration can be done in future research in order to more accurately categorize financially distressed firms. third, there is limited institutional ownership data for the companies studied in 2015 because some companies have not provided detailed types of shareholders in their financial statements for the year 2015. so, it is suggested for future research to use more recent year periods, especially regarding institutional. references asian development bank. (2000). asian development outlook 2000: the social challenge in asia. retrieved from https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook2000-social-challenge-asia baridwan, z. (1982). intermediate accounting. 3rd edition. yogyakarta: bpfe universitas gadjah mada. baysinger, b., & hoskisson, r. e. (1990). the composition of boards of directors and strategic control: effects on corporate strategy. the academy of management review, 15(1), 72–87. https://doi.org/10.2307/258106 bodroastuti, t. (2009). pengaruh struktur corporate governance terhadap financial distress. jurnal ilmiah aset, 11(2), 170-182. retrieved from https://widyamanggala.ac.id/journal/index.php/jurnalaset/article/view/42 bonazzi, l., & islam, s. m. n. (2007). agency theory and corporate governance: a study of the effectiveness of board in their monitoring of the ceo. journal of modelling in management, 2(1), 7–23. https://doi.org/10.1108/17465660710733022 https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2000-social-challenge-asia https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2000-social-challenge-asia https://doi.org/10.2307/258106 https://widyamanggala.ac.id/journal/index.php/jurnalaset/article/view/42 https://doi.org/10.1108/17465660710733022 jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 621 budiarti, e., & sulistyowati, c. (2016). struktur kepemilikan dan struktur dewan perusahaan. jurnal manajemen teori dan terapan, 7(3), 161-177. https://doi.org/10.20473/jmtt.v7i3.2709 cinantya, i., & merkusiwati, n. (2015). pengaruh corporate governance, financial indicators, dan ukuran perusahaan pada financial distress. e-jurnal akuntansi, 10(3), 897-915. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/10418 claessens, s., & djankov, s. (1999). ownership concentration and corporate performance in the czech republic. journal of comparative economics, 27(3), 498–513. https://doi.org/10.1006/jcec.1999.1598 claessens, s., djankov, s., & klapper, l. (2003). resolution of corporate distress in east asia. journal of empirical finance, 10(1-2), 199-216. https://doi.org/10.1016/s09275398(02)00023-3 cnn indonesia (2020). kronologi kasus jiwasraya, gagal bayar hingga dugaan korupsi. cnn indonesia. retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologikasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi donker, h., santen, b., & zahir, s. (2009). ownership structure and the likelihood of financial distress in the netherlands. applied financial economics, 19(21), 1687–1696. https://doi.org/10.1080/09603100802599647 dwiridotjahjono, j. (2009). penerapan good corporate governance: manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di indonesia. jurnal administrasi bisnis, 5(2). https://doi.org/10.26593/jab.v5i2.2108.%25p farooq, u., jibran qamar, m. a., & haque, a. (2018). a three-stage dynamic model of financial distress. managerial finance, 44(9), 1101–1116. https://doi.org/10.1108/mf07-2017-0244 freitas cardoso, g., peixoto, f. m., & barboza, f. (2019). board structure and financial distress in brazilian firms. international journal of managerial finance, 15(5), 813–828. https://doi.org/10.1108/ijmf-12-2017-0283 hastuti, i. (2014). analisis pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan terhadap kemungkinan kesulitan keuangan (studi pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2008–2012). doctoral dissertation. universitas muhammadiyah surakarta). haynes, k. t., & hillman, a. (2010). the effect of board capital and ceo power on strategic change. strategic management journal, 31(11), 1145–1163. https://doi.org/10.1002/smj.859 helena, s., & saifi, m. (2018). pengaruh corporate governance terhadap financial distress (studi pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2016). jurnal administrasi bisnis, 60(2), 143-152. retrieved from http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2519 hensher, d.a., & stopher, p.r. (1979). behavioural travel modelling. london : croom helm. hillman, a. j., & dalziel, t. (2003). boards of directors and firm performance: integrating agency and resource dependence perspectives. the academy of management review, 28(3), 383-396. https://doi.org/10.2307/30040728 hui, h., & jing-jing, z. (2008). relationship between corporate governance and financial distress: an empirical study of distressed companies in china. the international journal of management, 25, 654. jensen, m. c. (1993). the modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. the journal of finance, 48(3), 831–880. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x https://doi.org/10.20473/jmtt.v7i3.2709 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/10418 https://doi.org/10.1006/jcec.1999.1598 https://doi.org/10.1016/s0927-5398(02)00023-3 https://doi.org/10.1016/s0927-5398(02)00023-3 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi https://doi.org/10.1080/09603100802599647 https://doi.org/10.26593/jab.v5i2.2108.%25p https://doi.org/10.1108/mf-07-2017-0244 https://doi.org/10.1108/mf-07-2017-0244 https://doi.org/10.1108/ijmf-12-2017-0283 https://doi.org/10.1002/smj.859 http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2519 https://doi.org/10.2307/30040728 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 622 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x kaen, f.r. (2003). a blueprint for corporate governance: strategy, accountability, and the preservation of shareholder value. amacom. kholis, n. (2015). analisis struktur kepemilikan dan perannya terhadap praktik manajemen laba perusahaan. addin, 8(1). retrieved from https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/addin/article/view/595 kirana, k. k. (2018). pengaruh managerial entrenchment terhadap manajemen laba dan dampaknya pada nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2013-2017). skripsi, universitas muhammadiyah magelang. kompasiana. (2021). the fall of jiwasraya: a lapse in corporate governance. retrieved from https://www.kompasiana.com/spafebui/60a70c188ede487b860a1902/the-fall-ofjiwasraya-a-lapse-in-corporate-governance?page=3&page_images=1 la porta, r., lopez-de-silanes, f., shleifer, a., & vishny, r. (2000). investor protection and corporate governance. journal of financial economics, 58(1-2), 3–27. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00065-9 lee, t. s., & yeh, y-h. (2004). corporate governance and financial distress: evidence from taiwan. corporate governance: an international review, 12(3), 378-388. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2004.00379.x leys, c., ley, c., klein, o., bernard, p., & licata, l. (2013). detecting outliers: do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. journal of experimental social psychology, 49(4), 764–766. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.03.013 li, z., crook, j., andreeva, g., & tang, y. (2021). predicting the risk of financial distress using corporate governance measures. pacific-basin finance journal, 68, 101334. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101334 lind, d. a., marchal, w. g., & wathen, s.a. (1999). statistical techniques in business and economics. mcgrawhill. manzaneque, m., priego, a. m., & merino, e. (2016). corporate governance effect on financial distress likelihood: evidence from spain. revista de contabilidad, 19(1), 111– 121. https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.04.001 mariano, s. s. g., izadi, j., & pratt, m. (2021). can we predict the likelihood of financial distress in companies from their corporate governance and borrowing? international journal of accounting & information management, 29(2), 305–323. https://doi.org/10.1108/ijaim-08-2020-0130 miglani, s., ahmed, k., & henry, d. (2015). voluntary corporate governance structure and financial distress: evidence from australia. journal of contemporary accounting & economics, 11(1), 18–30. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.12.005 nitami, n. (2020). kesulitan keuangan: pengaruh struktur kepemilikan. conference on business, social sciences and innovation technology, 1(1), 93-102. retrieved from https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/view/1405 oecd. (1999). oecd principles of corporate governance organisation for economic co-operation and development organisation for economic co-operation and development. meeting of the oecd council at ministerial level, 1 of 46. retrieved from https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=c/min (99)6&doclanguage=en otoritas jasa keuangan. (2014). roadmap tata kelola perusahaan indonesia. otoritas jasa keuangan. retrieved from https://www.ojk.go.id/id/data-danhttps://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/addin/article/view/595 https://www.kompasiana.com/spafebui/60a70c188ede487b860a1902/the-fall-of-jiwasraya-a-lapse-in-corporate-governance?page=3&page_images=1 https://www.kompasiana.com/spafebui/60a70c188ede487b860a1902/the-fall-of-jiwasraya-a-lapse-in-corporate-governance?page=3&page_images=1 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00065-9 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2004.00379.x https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.03.013 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101334 https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.04.001 https://doi.org/10.1108/ijaim-08-2020-0130 https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.12.005 https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/view/1405 https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=c/min(99)6&doclanguage=en https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=c/min(99)6&doclanguage=en https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/documents/roadmaptatakelolaperusahaanindonesia_1391520776.pdf jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 623 statistik/ojk/documents/roadmaptatakelolaperusahaanindonesi a_1391520776.pdf paramastri, w. w., & hadiprajitno, p. b. (2017). pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2014-2015). diponegoro journal of accounting, 6(4), 481-493. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19097 pfeffer, j., & salancik, g. (1978). external control of organizations. stanford university press. pindado, j., rodrigues, l., & de la torre, c. (2008). estimating financial distress likelihood. journal of business research, 61(9), 995–1003. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.10.006 pramudena, s. m. (2017). impact of good corporate governance on financial distress in the consumer goods sector company. gatr journal of finance and banking review, 2(4), 46– 55. https://doi.org/10.35609/jfbr.2017.2.4(6) rahmawati, a. i. e., & hadiprajitno, p. b. (2015). analisis rasio keuangan terhadap kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008-2013. diponegoro journal of accounting, 4(2), 737-747. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16511 salloum, c., schmitt, c., & bouri, e. (2013). does board structure affect financial distress? a study with reference to family firms in lebanon. investment management and financial innovations, 9, 113–123. shleifer, a., & vishny, r. w. (1986). large shareholders and corporate control. journal of political economy, 94(3), 461–488. retrieved from http://www.jstor.org/stable/1833044 siagian, d. (2010). analisis pengaruh strukttur corporate governance terhadap perusahaan yang mengalami financial distress (studi empiris pada perusahaan publik yang tercatat di bei pada tahun 2005-2009). media riset akuntansi, auditing & informasi, 10(3), 4664. http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v10i3.1035 singh, v. (2007). ethnic diversity on top corporate boards: a resource dependency perspective. the international journal of human resource management, 18(12), 2128–2146. https://doi.org/10.1080/09585190701695275 subrata, a. (2020). peran komisaris independen di perusahaan asuransi. institute of compliance professional indonesia. retrieved from https://icopi.or.id/peran-komisarisindependen-di-perusahaan-asuransi/ sunarwijaya, i. k. (2017). pengaruh likuiditas, leverage, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. jurnal ilmu manajemen (juima), 7(1), 1-16. tabachnick, b. g., & fidell, l. s. (1996). using multivariate statistics (3rd ed.). new york: harper collins. tabalujan, b. s. (2002). family capitalism and corporate governance of family-controlled listed companies in indonesia. university of new south wales law journal, 25, 486. retrieved from https://www.austlii.edu.au/au/journals/unswlj/2002/30.html tarigan, k. b., & hadiprajitno, p. b. (2018). pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2014-2016). undergraduate thesis. universitas diponegoro. udin, s., khan, m. a., & javid, a. y. (2017). the effects of ownership structure on likelihood of financial distress: an empirical evidence. corporate governance: the iinternational journal of business in society, 17(4), 589-612. https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/documents/roadmaptatakelolaperusahaanindonesia_1391520776.pdf https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/documents/roadmaptatakelolaperusahaanindonesia_1391520776.pdf https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19097 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.10.006 https://doi.org/10.35609/jfbr.2017.2.4(6) https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16511 http://www.jstor.org/stable/1833044 http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v10i3.1035 https://doi.org/10.1080/09585190701695275 https://icopi.or.id/peran-komisaris-independen-di-perusahaan-asuransi/ https://icopi.or.id/peran-komisaris-independen-di-perusahaan-asuransi/ https://www.austlii.edu.au/au/journals/unswlj/2002/30.html jodjana, nathaniel, rinaningsih, & pranoto the effect of board and ownership structure … journal of accounting and investment, 2021 | 624 utami, b.p. (2019). analisis leverage, profit margin dan firm size terhadap stock return perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) (survey pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia). thesis. universitas siliwangi. wang, z.-j., & deng, x.-l. (2006). corporate governance and financial distress: evidence from chinese listed companies. the chinese economy, 39(5), 5–27. https://doi.org/10.2753/ces1097-1475390501 wardhani, r. (2007). mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 4(1), 95–114. https://doi.org/10.21002/jaki.2007.05 wei, c.-c., fang, w.-x., li, g.-h., kao, y.-w., tsai, m.-l., & yang, c.-y. (2016). the relationship between ownership structure and the probability of a financial distress warning happening: evidence of listed common stock companies in taiwan. applied economics and finance, 4(1). https://doi.org/10.11114/aef.v4i1.1847 widhiastuti, r., nurkhin, a., & susilowati, n. (2019). corporate governance terhadap financial distress. jurnal economia, 15(1), 34-47. http://dx.doi.org/10.21831/economia.v15i1.22927 younas, n., uddin, s., awan, t., & khan, m. y. (2021). corporate governance and financial distress: asian emerging market perspective. corporate governance: the international journal of business in society, 21(4), 702–715. https://doi.org/10.1108/cg-04-2020-0119 zahra, s. a., & pearce, j. a. (1989). boards of directors and corporate financial performance: a review and integrative model. journal of management, 15(2), 291-334. https://doi.org/10.1177/014920638901500208 https://doi.org/10.2753/ces1097-1475390501 https://doi.org/10.21002/jaki.2007.05 https://doi.org/10.11114/aef.v4i1.1847 http://dx.doi.org/10.21831/economia.v15i1.22927 https://doi.org/10.1108/cg-04-2020-0119 https://doi.org/10.1177%2f014920638901500208 jurnal akuntansi & investasi vol. 11 no. 1, halaman: 68-79, januari 2010 68 analisis hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota se jawa-bali) dina apriana dan rudy suryanto e-mail: dinaapriana@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract effective fiscal decentralization carried out since 10 years ago, one side gives greater authority in managing the area, but on the other side raises new problems. this is because the level of fiscal readiness of different areas. increased authority possessed by local governments is expected to increase the independence of the region by maximizing the potentials in order to stimulate economic growth. this study aims to test how much capital expenditure and regional own revenue affect regional sufficiency and economic growth. this research obtained the result that capital expenditures did not significantly affect the regional sufficiency, while regional own revenue has a positive and significant impact on regional sufficiency. this research also obtains the results that capital expenditure, regional own revenue, and regional sufficiency did not significantly influence economic growth. keywords: capital expenditure, regional own revenue, regional sufficiency and economic growth. pendahuluan undang-undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebabkan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. kebijakan ini berdampak pada semakin luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. saragih (2003) menyatakan bahwa inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pen-delegasian. peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. desentralisasi fiskal yang efektif dilaksanakan mulai tahun anggaran 2001 bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah sehingga daerah mampu menyediakan pelayanan bagi masyarakat, mengembangkan perekonomian local dan mengurangi tingkat kemiskinan. pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang diterapkan pada masa orde baru telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (local discreation) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (mardiasmo, 2002). kebijakan desentralisasi fiskal ini sebaiknya diiringi pula dengan terjadinya peningkatan dina apriana & rudy suryanto, analisis hubungan antara belanja modal..... 69 pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini (harianto dan adi, 2007). desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbedabeda. penelitian yang dilakukan adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pad (mardiasmo, 2002). adi (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu, adanya korelasi yang kuat antara share belanja investasi dengan tingkat desentralisasi. peneliti akan menguji pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah dengan lag 1 tahun terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pola hubungan antara pad, belanja modal, tingkat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis belanja modal (bm) dalam perdirjen perbendaharaan no. per-33/pb/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan bas., suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas. 2. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. 3. perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. pendapatan asli daerah (pad) dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, pendapatan asli daerah (pad) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah. jenis pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh undangundang nomor 34 tahun 2000 yang disempurnakan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997. kemandirian daerah (kd) secara konsepsional ada 4 pola hubungan yang menunjukan tingkat kemandirian daerah yaitu (paul hersey dan kenneth blanchard dalam halim, 2004): 1. pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 68-79 , januari 2010 70 2. pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sudah lebih mampu melaksanakan otonomi. 3. pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 4. pola hubungan delegatif, campur tangan pemaerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. pertumbuhan ekonomi (pe) pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan gross domestic product (gdp) atau gross national product (gnp) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (arsyad, 1999). menurut todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, dan pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi. pengaruh belanja modal terhadap kemandirian daerah peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pad (mardiasmo, 2002). wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. selain itu, bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (abimanyu, 2005 dalam harianto dan adi, 2007). dari pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: h1: belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah upaya peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (sidik, 2002). peningkatan kemandirian tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta ma-syarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (heriansyah, 2005 dalam fitriyanti, 2009). bapennas (2003) menunjukkan adanya peningkatan pad di-seluruh propinsi dalam era otonomi daerah. lewis (2003) menemukan hal yang sama yaitu terjadi peningkatan pad baik ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota. susilo dan adi (2007) membuktikan hal yang sama pada kabupaten/ kota di jawa tengah. menurut susilo dan adi (2007) peningkatan pad dalam era otonomi berpengaruh pada tingkat kemandirian, karena dengan meningkatnya pad akan meningkatkan rasio kemandirian. hamzah (2008) menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjuk-kan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pengeluaran dalam menjalankan pemerintahannya. dari pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: dina apriana & rudy suryanto, analisis hubungan antara belanja modal..... 71 h2: pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian yang dilakukan adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. kuncoro (2004) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. penelitan adi (2007) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. realitas ini mendukung temuan wong (2004) yang menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap pad ketika pemerintah daerah melakukan pembangunan pada sektor industri. belum memadainya pad yang dimiliki oleh daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk berpikir kreatif. investasi, salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengundang hadirnya investor. dengan demikian, diharapkan belanja yang dilakukan pemerintah daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. dari pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: h3: belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. menurut saragih (2003) peningkatan pad harus berdampak pada perekonomian daerah. sidik (2002) dalam harianto dan adi (2007) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan pad hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pad. dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi (adi, 2007). peningkatan pad secara signifikan menunjuk kan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta memakmurkan masyarakatnya. masyarakatlah yang kemudian dapat merangsang peningkatan ekonomi regional dengan melakukan aktifitas investasi maupun belanja. dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut: h4: pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. pengaruh kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. lin dan liu (2000), mardiasmo (2002) dan wong (2004) dalam dewanto dan yustikasari (2007) menyatakan pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 68-79 , januari 2010 72 potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif lainnya. dari pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut: h5: kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. gambar 1. model penelitian metode penelitian sampel dan data sampel dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah di pulau jawa dan bali. data yang akan digunakan dalam analisis ini adalah data apbd realisasi pemerintah kabupaten dan kota se jawa dan bali tahun 20032007. untuk kepentingan analisis, data pad dan belanja modal yang digunakan berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2003-2005, data kemandiri-an daerah yang diukur dengan rasio kemandirian, menggunakan data realisasi anggaran tahun 2004-2006 sedangkan data pertumbuhan ekonomi, menggunakan data laju pdrb tahun 2005-2007. alat analisis statistik deskriptif penelitian ini menggunakan alat-alat analisis deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, maksimun, standar deviasi. analisis \ ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal alokasi belanja modal dan pad. kemandirian daerah diukur dengan rumus: sedangkan pertumbuhan ekonomi, (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (kuncoro 2004 dalam adi, 2007): keterangan : pdrbt = produk domestik regional bruto pada tahun t. pdrbt-l = produk domestik regional bruto satu tahun sebelum tahun t. uji asumsi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu: 1. ukuran sampel ukuran sampel minimal adalah sebanyak 100 200 sampel (ferdinand, 2002, hair et. al, 1998 dalam fauziyah, 2009). hair dkk menyarankan ukuran sampel minimum sebanyak 5 1 0 kali jumlah parameter yang diestimasi untuk analisis sem. jumlah indikator dikali 5-10 (ferdinand, 2002 dalam fauziyah, 2009). 2. normalitas uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. uji ini perlu dilakukan baik normalitas untuk data tunggal (univariate) maupun normalitas multivariate. (fauziyah, 2009). uji normalitas dilakukan dengan membandingkan nilai c.r. (critical ratio) pada assessment of normality dengan nilai dina apriana & rudy suryanto, analisis hubungan antara belanja modal..... 73 kritis ± 2,58 pada level 1%. jika nilai c.r. lebih besar dari nilai kritis, maka distribusi data tersebut dinyatakan tidak normal. 3. outliers uji outliers univariate dilakukan dengan melihat nilai ambang batas dari z-score berada pada rentang 3-4 (hair dkk, 1998 dalam fauziyah, 2009). oleh karena itu, kasus atau observasi yang mempunyai zscore e" 3 dikategorikan outliers. kriteria data adalah jika standar deviasi sama dengan 1 dan rata-rata sama dengan nol. secara multivariate, outliers dapat dilihat dengan krteria jarak mahalanobis pada tingkat p > 0,001. jarak mahalanobis ini dievaluasi dengan menggunakan x 2 pada derajat bebas (df) sebesar jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. analisis jalur analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 1-5. tujuannya adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung dari beberapa variabel sebagai variabel penyebab, terhadap beberapa variabel lainnya sebagai variabel akibat. alat ini memungkinkan pengujian pengaruh simultan (efek langsung dan tidak langsung) sebuah variabel terhadap variabel-variabel lain. hipotesis 1 hingga 5 menggunakan analisis regresi, yang dalam model ini ditentukan dengan nilai critical raiio-nya (cr). hipotesis akan diterima bila nilai cr lebih dari 2,58 (hair dkk, 1998 dalam harianto dan adi, 2007) pada taraf signifkansi 1%. hasil dan pembahasan gambaran umum objek penelitian tabel 1. statistik deskriptif 2003 2004 2005 2006 2007 belanja modal minimum 11.406.524.000 6.378.733.000 8.440.158.000 maximum 182.191.335.000 144.836.754.000 203.296.561.000 mean 70.876.230.216,67 53.584.629.516,67 46.351.465.416,67 std. deviasi 36.343.118.178,871 32.331.311.197,643 37.002.728.447,80 6 pendapatan asli daerah minimum 7.962.248.000 7.148.732.000 7.692.953.000 maximum 213.126.133.000 209.923.789.000 225.596.438.000 mean 40.394.700.933,33 40.745.343.250,00 49.402.767.150,00 std. deviasi 36.347.335.184,838 36.869.438.808,694 44.260.860.079,71 7 kemandirian daerah minimum 0,87% 3,15 % 2,80 % maximum 29,60% 29,28 % 27,17 % mean 9,5368 % 10,3000 % 9,2825 % std. deviasi 5,42824 % 5,31663 % 5,01900 % pertumbuhan ekonomi jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 68-79 , januari 2010 74 minimum -7,82 % 2,02 % 2,64 % maximum 7,72 % 7,30 % 8,24 % mean 4,5825 % 4,7597 % 5,0993 % std. deviasi 2,01205 % 1,06753 % 1,01227 % uji statistik deskriptif menunjukkan adanya penurunan rata-rata belanja modal pada kabupaten dan kota yang dijadikan sampel pada penelitian ini. penurunan rata-rata belanja ini, berbanding terbalik dengan peningkatan pad dari tahun ke tahun. hal ini mengindikasikan bahwa adanya sumber penerimaan lain yang lebih dominan digunakan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya. dalam hal ini, peneliti mengindikasikan pengaruh dau yang cukup kuat terhadap belanja modal yang dikeluarkan pemerinta daerah. perhitungan terhadap belanja modal yang dikeluarkan oleh rata-rata kabupaten dan kota di jawa-bali menunjukkan terjadi penurunan rata-rata belanja modal sebesar 24,4 % dari tahun 2003 ke tahun 2004. rata-rata belanja pun mengalami penurunan sebesar 13,5 % pada tahun 2005. hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun, pendapatan yang diterima oleh pe-merintah daerah, sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung. tingkat kemandirian daerah tahun 2004 sebesar 9,54%, naik pada tahun 2005 menjadi 10,3 %. akan tetapi, pada tahun 2006 terjadi penurunan rata-rata kemandirian menjadi 9,28 %. walaupun ada beberapa daerah yang sudah mapan dengan rasio yang cukup tinggi seperti kota cilegon, akan tetapi mayoritas daerah masih sangat tergantung dengan dana alokasi umum dari pemerintah pusat maupun propinsi. pertumbuhan ekonomi daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. hal ini disebabkan juga karena banyaknya faktorfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan seperti tingkat inflasi dan ekonomi makro lainnya selain faktor konsumsi masyarakat maupun investasi. tahun 2006 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 3,87 %, dari 4,58 % menjadi 4,76 %. kenaikan ini juga dilanjutkan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 5 % pada tahun 2007. uji asumsi ukuran sampel sampel pada penelitian ini adalah 60 kabupaten kota di jawa dan bali selama kurun waktu tiga tahun. sehingga total sampel pada penelitian ini sebanyak 180. normalitas nilai critical ratio berada diantara ± 2,58. hal ini berarti data berdistribusi normal, baik secara univariate maupun multivariate. pengujian awal menunjukkan bahwa data pad, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah tidak berdistribusi normal walaupun sudak dilakukan treatment dengan melakukan kon-versi data penelitian dalam bentuk logaritma. remidiasi dilakukan dengan mengeluarkan data-data yang outliers. dalam penelitian ini, terdapat 5 data yang outliers. setelah data-data tersebut dihapus dan dilakukan pengujian normalitas ulang, hasil pengujian menemukan bahwa data sudah terdistribusi normal. dina apriana & rudy suryanto, analisis hubungan antara belanja modal..... 75 tabel 2. hasil uji normalitas variable min max skew c.r. kurtosis c.r. pad 9,854 11,353 ,592 3,200 ,706 1,908 bm 9,805 11,308 -,302 -1,631 ,033 ,088 kd ,017 ,221 1,176 6,350 ,883 2,384 pe ,021 ,082 ,146 ,791 ,503 1,358 multivariate 2,569 2,453 outliers pengujian awal menunjukkan bahwa terdapat beberapa data yang outliers walaupun data penelitian telah dikonversi dalam bentuk logaritma. sesuai dengan fauziyah, 2009 maka peneliti menghapus data yang outliers tersebut. data yang dinyatakan outliers adalah data dengan nilai mahalanobis dsquared diatas 18,46. nilai ini didapatkan dari perhitungan menggunakan program excel dengan menggunakan rumus chiinv(0,001;4). angka 4 merupakan derajat bebas (df) dalam penelitian ini, sesuai dengan jumlah variabel yang terdapat didalam penelitian. tabel 3. hasil penelitian estimate s.e. c.r. keterangan kd <— bm -,008 ,008 ,262 hl ditolak kd <— pad ,117 ,007 15,750 h 2 diterima pe <— bm -,002 ,003 -,892 h3 ditolak pe <— pad ,009 ,004 2,266 h4 ditolak pe <— kd ,029 ,027 1,094 h5 ditolak a. hipotesis 1 hasil pengujian struktural menunjukkan bahwa nilai cr untuk hubungan antara belanja modal dan kemandirian daerah adalah -1,121. dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. dengan demikian, hipotesis 1 ditolak. temuan ini mengindikasikan bahwa besaran belanja modal ternyata tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah. hasil ini mendukung penemuan prakoso (2004) yang menyatakan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. alokasi anggaran belanja modal yang tidak tepat sasaran adalah salah satu faktor penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dananya. dana yang dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi justru menjadi beban dau. untuk itu, pemerintah daerah diharapkan tidak bergantung pada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan sumbersumber pendapatannya. b. hipotesis 2 nilai cr untuk hubungan antara pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah adalah 15,750. dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah dinyatakan diterima. jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 68-79 , januari 2010 76 dibanding dengan nilai titik potongnya (cut off value), nilai cr menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi, artinya semakin besar nilai cr mengindikasikan semakin besarnya dampak yang ditimbulkan oleh variabel independennya (dalam hal ini adalah pad). hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang berada di kabupaten dan kota se jawa dan bali mampu melepaskan pengaruh tekanan dari pemerintah pusat. hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti saragih (2003), bapennas (2003), dan lewis (2003) yang menyatakan bahwa perjadi peningkatan pad baik ditingkat propinsi, kabupaten dan kota pada era otonomi. c. hipotesis 3 nilai cr untuk hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi adalah 0,892. dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap per-tumbuhan ekonomi daerah ditolak. temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. adi (2007), wong (2004), dan kuncoro (2004) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. dilihat dari alokasi belanja modal yang menurun setiap tahunnya, masih banyak daerah yang belum secara optimal menyadiakan fasilitas umum yang memadai. tetapi walaupun fasilitas tersebut masih minim, pertumbuhan ekonomi mengalami progres yang cukup baik dengan persentase pertumbuhan pdrb yang meningkat tahun 2006. temuan ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah selain belanja modal. d. hipotesis 4 hasil pengujian struktural menunjukkan bahwa nilai cr untuk hubungan antara pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah 2,266. dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dinyatakan ditolak. pengujian ini mendapatkan temuan bahwa adanya indikasi besarnya pdrb yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh variabel selain pendapatan asli daerah. penelitian ini tidak sejalan dengan saragih (2003), brata (2004), dan tambunan (2006). hal ini menegaskan bahwa peningkatan pad secara signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya. peningkatan pad tidak langsung berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan peningkatan pendapatan asli daerah tidak serta merta meningkatan daya beli masyarakat maupun kesejahteraannya. hipotesis 5 hasil pengujian struktural menunjukkan bahwa nilai cr untuk hubungan antara kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah 1,094. dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian, hipotesis 5 kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap per-tumbuhan ekonomi ditolak. temuan ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya tidak langsung mempengaruhi peningkatan kemandina apriana & rudy suryanto, analisis hubungan antara belanja modal..... 77 dirian keuangan daerah. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memaksimalkan kekuatan lokal yang dimilikinya. seharusnya daerah mampu mengimbangi kekuatan dari luar dengan memaksimalkan potensi lokal, salah satunya dengan mempermudah proses investasi. pembahasan analisis jalur (path analysis) dalam penelitian ini memungkinkan untuk melihat hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung antar variabel. besarnya efek yang ditimbulkan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: tabel 4. hubungan antar variabel efek langsung efek tidak langsung total efek kd <— bm -5,6% 0,0% -5,6% kd <— pad 78,2% 0,0% 78,2% pe < — bm -6,5% -0,7% -7,2% pe <— pad 25,8% 9,5% 35,3% pe < — kd 12,2% 0,0% 12,2% hasil perhitungan menemukan bahwa belanja modal memberikan efek langsung sebesar -5,6% terhadap kemandirian daerah. selain belanja modal, variabel yang memberikan kontribusi sebesar 78,2% terhadap kemandirian daerah adalah pendapatan asli daerah. hal ini berarti setiap kenaikan kemandirian daerah sebesar 1, maka 78,2%nya ditentukan oleh faktor pendapatan asli daerah. seperti efek yang ditimbulkannya pada pertumbuhan ekonomi, hubungan langsung maupun tidak langsung belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif. efek tidak langsung yang dihasilkan dari hubungan ini adalah sebesar 0,7% dengan efek langsung sebesar -6,5% sehingga total efek menjadi -7,2%. pola hubungan yang negatif ini menandakan belanja modal yang dikeluarkan tidak meningkatan pertumbuhan ekonomi. pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah mencacat hasil yang signifikan yaitu sebesar 78,2%. selain itu, kemandirian daerah mencatat pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 12,2%. gambaran ini menunjukkan bahwa meningkatkan pad dan kemandirian daerah adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. kesimpulan dan saran berdasarkan hasil uji hipotesis pada bab sebelumnya dengan menggunakan kota dan kabupaten di jawa-bali sebagai sampel, dapat ditarik kesimpulan pendapatan asli daerah mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. akan tetapi, pendapatan asli daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan komposisi dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang ratarata mengalami peningkatan setiap tahunnya. penerimaan yang menjadi andalan pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah. pemerintah daerah harus memaksimalkan pajak dan retrubusi. hal ini akan berujung pada pembangunan fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. masyarakat yang sejahtera akan meningkatkan konsumsinya, yang kemudian akan merangsang pertumbuhan jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 68-79 , januari 2010 78 ekonomi. iklim investasi yang kondusif akan membuat pemerintah daerah mendapatkan sumber penerimaan baru dari pajak yang semakin besar sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana alokasi umum. adapun keterbatasan penelitian ini adalah periode penelitian antara tahun 20032007, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan kemandirian daerah maupun pertumbuhan ekonomi. bagai-manapun, dampak dari kebijakan desentralisasi ini akan lebih nyata bila menggunakan data dengan jangka waktu yang lebih lama. maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah pertama periode waktu penelitian hendaknya lebih diperpanjang perbedaan waktunya (lag) sehingga dapat diketahui kecenderungan dalam jangka panjang. dan kedua, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemandirian daerah dan merangsang per-tumbuhan ekonomi. daftar pustaka abdullah, syukriy. 2008. beda belanja barang dgn belanja modal.http://syukriy. wordpress.com/2008/09/15/bedabelanjabarang-dgn-belanja-modal/ adi, priyo hari. 2005. "dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada kabupaten dan kota se jawa bali)", jurnal studi pembangunan kritis. universitas kristen satya wacana. salatiga. arsyat, lincolin. 1999. pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. edisi pertama. bpfe. yogyakarta. fauziyah. 2009. pengantar sem. modul pelatihan fe umy. tidak dipublikasikan. fitriyanti, ismi rizki. 2009. pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap rasio kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. tidak terpublikasi. harianto, david dan priyo hari adi. 2007. "hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita", makalah simposium nasional akuntansi x, makassar. halim, abdul. 2004. akuntansi keuangan daerah, edisi revisi. salemba empat. jakarta. kuncoro, mudrajat. 2002. otonomi dan pembangunan daerah reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. airlangga. jakarta. mardiasmo. 2002. "otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah", jurnal ekonomi rakyat, artikel th. i no.4 juni 2002. jakarta. ---------------. 2002. otonomi dan manajemen keuangan daerah. andi offset, yogyakarta. nanga, muana. 2005. "analisis posisi fiskal kabupaten/kota di ntt : adakah posisi fiskal lebih baik", jurnal studi pembangunan kritis. universitas kristen satya wacana. salatiga. republik indonesia. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. ---------.undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. saragih, juli panglima. 2003. desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. ghalia indonesia. sidik, machfud. 2002. "optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan dina apriana & rudy suryanto, analisis hubungan antara belanja modal..... 79 keuangan daerah", orasi ilmiah. yogyakarta. susilo, gideon tri budi dan priyo hari adi. 2007. "analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah", konferensi penelitian akuntansidan keuangan sektor publik pertama. surabaya. wong, john d. 2004. "the fiscal impact of economic growth and development on local government capacity", journal of publict budgeting, accounting and financial management, p. 413-423. i jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 12-27, januari 2003 issn: 1411-6227 12 analisis kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan metode z score (studi kasus pada industri consumer goods di bursa efek jakarta periode 1997 – 2000) nuning kriesnawati & rita kusumawati email : nuningkriesnawati@gmail.com universitas abstract this study aimed to analyze bankruptcy using the z score. research done in the consumer goods industry listed in jakarta stock exchange 19972000 period. the results found that in 2000 the value of z score companies has decreased, this is possible because the value of the variable x3 and x4 has decreased, but in 2001 the value of z score integration again experienced an increase, although not as high as in 1999, this means that the company can improve its performance. pt mandom value of z score indicates that the company is in a good condition or not bankruptcy. z score value of the company from 1997 to 2001 continues to increase, it suggests that good corporate performance which proved that despite the crisis the company was still able to survive even continue to increase. analysis of the bankruptcy of pt unilever shows that the company is in a good condition. as in pt mandom, the company is also not affected by the crisis. z score value of the company from 1997 to 2001 have increased constantly, this indicates that the performance is good. analysis of the bankruptcy of the pt procter and gamble shows that the company is in conditions that are less stable, this is indicated by the value of z score in 1997 shows that the company is in the condition of the gray area, in 1998 based on assessment standards of bankruptcy, the company in 1998 experienced bankruptcy, in 1999 the company experienced a slight improvement from the beginning in a state of bankruptcy changes on the condition of the gray area, in 2000 the company was in good condition or not bankrupt, this is possible because the company sells most of its fixed assets in order to operate properly. however, in 2001 the company back on the condition of the gray area, it is because the value x2 to x5 has decreased. nuning kriesnawati & rita kusumawati, analisis kebangkrutan.... 13 key words: bankruptcy, z score analysis, consumer goods. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebangkrutan menggunakan metode z score. penelitian di lakukan pada industry consumer goods yang terdaftar di bursa efek jakarta periode 1997-2000. hasil penelitian menemukan pada tahun 2000 nilai z score perusahaan mengalami penurunan, hal ini dimungkinkan karena nilai variabel x3 dan x4 mengalami penurunan, namun pada tahun 2001 nilai z score perushaan kembali mengalami peningkatan walaupun tidak setinggi pada tahun 1999, ini berarti perusahaan dapat memperbaiki kinerjanya. pada pt mandom nilai z score menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang baik atau tidak mengalami kebangkrutan. nilai z score perusahaan dari tahun 1997 sampai 2001 terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan bagus yang terbukti bahwa walaupun terjadi krisis perusahaan ini tetap dapat bertahan bahkan terus mengalami peningkatan. analisis kebangkrutan pada pt unilever menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang bagus. seperti halnya pada pt mandom, perusahaan ini juga tidak terpengaruh oleh adanya krisis yang terjadi. nilai z score perusahaan dari tahun 1997 sampai 2001 mengalami peningkatan terus menerus, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik. analisis kebangkrutan pada pt procter and gamble menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang kurang stabil, hal ini ditunjukkan dengan nilai z score pada tahun 1997 menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi gray area, pada tahun 1998 berdasar standar penilaian kebangkrutan, maka perusahaan pada tahun 1998 mengalami kebangkrutan, pada tahun 1999 perusahaan mengalami sedikit perbaikan dari semula dalam kondisi bangkrut berubah pada kondisi gray area, pada tahun 2000 perusahaan berada pada kondisi yang bagus atau tidak bangkrut, hal ini dimungkinkan karena perusahaan menjual sebagian aktiva tetapnya agar dapat beroperasi dengan baik. namun pada tahun 2001 perusahaan kembali pada kondisi gray area, hal ini disebabkan karena nilai variabel x2 sampai x5 mengalami penurunan. kata kunci: kebangkrutan, analisis z score, consumer goods. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 12-27, januari 2003 14 pendahuluan latar belakang beberapa tahun terakhir rakyat indonesia tahu, bahwa perekonomian indonesia dibangun atas fondasi korupsi, kolusi dan nepotisme. bersamaan dengan itu kesenjangan sosial ekonomi dan sosial politik terus melebar. kita dapat melihat pada saat terjadi tragedi trisakti 12 mei 1998, keesokan harinya rupiah terpuruk 15%, dari rp 9.250/us$ menjadi rp 10.900/ us$. di pasar spot jakarta rupiah bahkan menyentuh level terendah pada rp 11.150/us$. di pasar internasional rupiah terus melemah mencapai rp 11.375/us$. begitu banyak kerusuhan terjadi, hal ini mengakibatkan rupiah melemah sampai kisaran rp14.000/us$ (djatmiko, 1998:42). kerusuhan itu seakan menandai puncak krisis yang kita hadapi, menandai makin buruknya kondisi perekonomian. terpuruknya rupiah mempunyai dampak yang sangat berat. salah satunya yang terjadi pada perusahaanperusahaan. banyak perusahaan yang semula mengurangi jam operasionalnya untuk sekedar bertahan dari kebangkrutan, akhirnya banyak yang menghentikan sama sekali operasionalnya. perusahaan pada saat itu tidak berani melakukan pinjaman pada bank yang saat itu dengan bunga pinjaman setinggi 70%-75%. kalaupun berani, bisnis apa yang mampu memberikan margin keuntungan diatas 70% ketika daya beli masyarakat mengalami penurunan, karena tingkat inflasi yang tinggi selama beberapa bulan terakhir. semenjak terjadi krisis moneter di indonesia banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan karena daya beli masyarakat menurun yang disebabkan adanya inflasi, sehingga mengakibatkan kerugian atau bahkan kebangkrutan. perusahaan-perusahaan pada industri consumer goods yang memproduksi barang-barang cosmetic, parfume, plastic goods dan lain-lain, kemungkinan juga mengalami dampak akan adanya krisis tersebut. indikasi kebagkrutan perusahaan pada industri consumer goods ini dimungkinkan karena harga barang-barang ini mengalami kenaikan sehingga daya beli masyarakat menurun. masyarakat yang semula melakukan pembelian pada barang–barang yang dihasilkan industri consumer goods dimungkinkan mengalihkan dananya pada kebutuhan pokok seperti makanan yang juga mengalami kenaikan harga cukup tinggi. tahun 1998 banyak sekali perusahaan yang mengalami kebangkrutan. termasuk ratusan perusahaan papan atas atau konglomerat yang pernah dijuluki lokomotif perekonomian nasional. sebelumnya kebangkrutan dianggap sebagai gejala yang terbatas pada perusahaan-perusahaan kecil. karena sejak depresi tahun 1930-an, perusahaan besar tidak pernah lagi mengalami nuning kriesnawati & rita kusumawati, analisis kebangkrutan.... 15 kegagalan. namun dalam kenyatannya pada tahun 1970-an dan 1980-an terjadi kebangkrutan pada perusahaan besar seperti penn central, w.t.grant, wickes corporation, brainff airways dan sambo’s restaurants (van horn, 1988:266). meskipun perusahaan terkadang mengalami kenaikan atau penurunan, perusahaan harus mengantisipasi supaya perusahaan tidak sampai mengalami kebangkrutan. sebenarnya apakah suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau tidak dapat diprediksikan. apabila kondisi perusahaan memburuk akan nampak dari perkembangan indikator keuangan perusahaan yang memburuk dari waktu ke waktu. kondisi keuangan perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan rugi laba serta laporan keuangan lainnya. dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangannya, sedangkan analisis terhadap laporan rugi laba akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan. dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan perusahaan, ada faktor yang paling utama. faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (munawir, 2001:31): (1) rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. (2) rasio solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. (3) rasio rentabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. (4) rasio stabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. kemungkinan kebangkrutan dapat diprediksikan dengan mengamati memburuknya rasio keuangan dari tahun ke tahun. dengan demikian pemanfaatan rasio keuangan menjadi lebih luas, tidak hanya untuk menilai kesehatan perusahaan, tetapi juga dapat untuk memperkirakan kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. untuk menganalisis kebangkrutan perusahaan, diperlukan sejumlah prosedur perhitungan melalui laporan keuangan. salah satu terknik analisis kebangkrutan perusahaan yang dapat dilakukan adalah menggunakan analisis diskriminan yang pertamakali dikembangkan oleh edward i altman. altman (1968) mengkombinasikan berbagai rasio keuangan ke dalam suatu model untuk memprediksi apakah suatu perusahaan akan mengalami jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 12-27, januari 2003 16 kebangkrutan atau tidak (husnan dan pudjiastuti, 1994:448). dari mengkombinasikan beberapa rasio keuangan tersebut altman menghasilkan suatu rumusan yang dapat memprediksikan kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan model yang dinilai dengan z (z-score). z-score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan (harianto dan sudomo, 1998:371). berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perusahaan – perusahaan yang diindikasikan mengalami kebangkrutan dan perusahaan-perusahaan yang diindikasikan tidak mengalami kebangkrutan selama kurun waktu 1997 – 2001. metode penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan yang bergerak dalam industri consumer goods dari tahun 1997 tahun 2001 di bursa efek jakarta. pengambilan sampel dilakukan secara random, yaitu dengan memilih 4 perusahaan yang terdiri dari pt mustika ratu tbk., pt mandom tbk., pt unilever tbk, pt proctec & gambler tbk. data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan membuat salinan dan menggandakan arsip dan catatan dari bursa efek jakarta. data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa laporan keuangan semua perusahaan pada industri consumer goods di bursa efek jakarta dari tahun 1997 tahun 2001. data diperoleh dari capital market directory yang berada di pojok bej umy dan pojok bej uii. metode analisis data metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan altman, yaitu analisis keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, dengan menggunakan metode yang dinilai dengan z (z-score), yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (altman, 1983:108): z = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1,0 x5 keterangan: x1 = modal kerja / total aktiva x2 = laba ditahan / total aktiva nuning kriesnawati & rita kusumawati, analisis kebangkrutan.... 17 x3 = laba sebelum bunga dan pajak / totak aktiva x4 = nilai pasar dari modal / nilai buku total hutang x5 = penjualan / total aktiva uraian masing-masing variabel tersebut sebagai berikut: (1) modal kerja / totak aktiva (x1) modal kerja yang dimaksud dalam x1 tersebut pada dasarnya merupakan salah satu rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. hasil rasio tersebut dapat negatif apabila aktiva lancar lebih kecil dari kewajiban lancar. (2) laba ditahan / total aktiva (x2) laba ditahan adalah rekening yang menunjukkan akumulasi jumlah laba yang diinvestasikan kembali selama hidup perusahaan. umur perusahaan berpengaruh terhadap rasio tersebut, perusahaan yang relatif muda kemungkinan besar menunjukkan rasio laba ditahan per total asset yang rendah dibanding perusahaan yang sudah lama berdiri., karena semakin lama perusahaan beroperasi memungkinkan untuk meperbesar akumulasi laba ditahan. (3) laba sebelum bunga dan pajak / total aktiva (x3) rasio ini mengukur produktivitas sebenarnya dari penggunaan aset perusahaan. kemampuan untuk tetap bertahan sangat tergantung pada earning power dari asetnya, oleh sebab itu rasio ini sangat sesuai untuk dipergunakan dalam menganalisis risiko kebangkrutan. (4) nilai pasar dari modal/ nilai buku hutang (x4) rasio ini dapat dipergunakan mengukur seberapa besar penurunan aset perusahaan dapat diterima sebelum kewajiban melebihi aset perusahaan sehingga terjadi insolvency yang mengarah pada kebangkrutan. modal diukur dengan kombinasi nilai pasar dari seluruh saham, yaitu saham preferen dan saham biasa, sementara kewajiban dinyatakan oleh kewajiban jangka pendek maupun panjang. (5) penjualan/ total altiva (x5) rasio tersebut mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan, juga mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi persaingan. karena persaingan merupakan ancaman yang dihadapi semua bisnis untuk tetap bertahan dan berkembang, maka rasio ini sangat penting dalam analisis terhadap resiko kebangkrutan. langkah-langkah analisis diskriminan altman adalah: a) menghitung variabel x1 sampai x5 untuk setiap periode. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 12-27, januari 2003 18 b) analisis perhitungan zscore. c) interpretasi hasil perhitungan dengan asumsi:  jika nilai z  2,99, maka perusahaan yang bersangkutan tergolong aman dari ancaman kebangkrutan dalam waktu dekat (tidak bangkrut).  jika nilai z  1,81, maka perusahaan itu akan mengalami kegagalan (bangkrut).  jika nilai z antara 1,81 sampai 2,99 masih sulit dipastikan apakah perusahaan terancam atau bebas kemungkinan bangkrut (gray area atau keragu-raguan). jadi jika skor kurang dari 2,675 perusahaan cenderung bangkrut, dan bila perusahaan memiliki skor lebih dari 2,675, maka perusahaan cenderung aman dari kemungkinan bangkrut. analisis data perhitungan variabel pembentuk nilai z-score perhitungan nilai z score yang ditetapkan untuk mengetahui adanya indikasi kebangkrutan atau tidak pada perusahaan dalam industri consumer goods dilakukan dengan rumus: z = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1,0 x5 keterangan: x1 = modal kerja/ total aktiva x2 = laba ditahan/ total aktiva x3 = laba sebelum bunga dan pajak/ total aktiva x4 = nilai pasar dari modal/ nilai buku total hutang x5 = penjualan/ total aktiva z = overall index komponen-komponen pembentuk variabel dan data nilai variabel-variabel yang mempengaruhi z-score pada perusahaan dalam industri consumer goods untuk periode tahun 1997-tahun 2001 adalah sebagai berikut: nuning kriesnawati & rita kusumawati, analisis kebangkrutan.... 19 tabel 4.1 komponen pembentuk variabel nilai z score selama periode 1997-2001 pt mustika ratu (dalam jutaan rupiah) 1997 1998 1999 2000 2001 total aktiva 190.886 229.004 226.434 278.215 295.031 aktiva lancar 126.424 158.461 160.218 207.375 222.790 hutang lancar 34.842 41.457 30.064 45.192 45.578 modal kerja 91.582 117.004 130.154 162.183 177.212 laba ditahan 44.265 76.711 86.146 117.525 118.716 ebit 15.054 14.350 29.995 34.405 39.089 total modal 154.465 186.911 196.346 227.725 249.049 total hutang 36.420 42.093 30.088 50.490 45.971 penjualan 104.684 108.044 150.957 194.280 228.226 sumber: data sekunder tabel 4.2 komponen pembentuk variabel nilai z score selama periode 1997-2001 pt mandom indonesia (dahulu pt tanco indonesia) (dalam jutaan rupiah) 1997 1998 1999 2000 2001 total aktiva 172.053 196.555 246.888 333.582 357.575 aktiva lancar 82.799 111.917 151.641 175.073 175.328 hutang lancar 47.358 47.575 86.746 85.052 85.535 modal kerja 35.441 64.342 64.895 90.021 89.793 laba ditahan 50.698 66.685 100.206 118.687 142.085 ebit 36.491 41.101 62.491 84.662 71.045 total modal 97.255 113.242 146.763 241.465 264.862 total hutang 74.798 83.312 100.125 92.117 92.713 penjualan 172.828 261.264 372.238 465.547 527.633 sumber: data sekunder jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 12-27, januari 2003 20 tabel 4.3 komponen pembentuk variabel nilai z score selama periode 1997-2001 pt unilever (dalam jutaan rupiah) 1997 1998 1999 2000 2001 total aktiva 990.922 1.227.534 1.815.904 2.253.637 2.681.430 aktiva lancar 519.392 717.765 1.295.032 1.534.055 1.774.505 hutang lancar 536.864 625.531 803.554 723.389 812.512 modal kerja (17.472) 92.234 491.478 810.666 961.993 laba ditahan 299.988 401.214 818.243 1.333.878 1.636.518 ebit 205.957 372.542 790.712 1.018.562 1.143.600 total modal 391.669 492.895 909.924 1.425.559 1.728.199 total hutang 599.253 734.639 905.980 828.078 946.320 penjualan 1.835.778 3.146.717 4.167.393 4.870.972 6.012.611 sumber: data sekunder tabel 4.4 komponen pembentuk variabel nilai z score selama periode 1997-2001 pt procter and gambler indonesia (dalam jutaan rupiah) 1997 1998 1999 2000 2001 total aktiva 133.688 218.307 182.625 174.500 213.127 aktiva lancar 70.154 140.997 75.054 104.178 144.509 hutang lancar 95.100 168.023 165.991 85.372 111.129 modal kerja (24.946) (27.026) (90.937) 18.806 33.380 laba ditahan 28.748 41.502 8.508 80.531 96.192 ebit 17.880 2.990 35.316 143.461 (1.158) total modal 32.499 45.252 12.259 84.282 99.942 total hutang 101.189 173.055 170.366 90.218 113.185 penjualan 190.587 207.427 368.387 457.852 221.566 sumber: data sekunder nuning kriesnawati & rita kusumawati, analisis kebangkrutan.... 21 dari komponen pembentuk variabel nilai z score pada pt mustika ratu, pt mandom, pt unilever dan pt procter and gamble, yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka akan diperoleh nilai rasio x1 sampai x5 sebagai berikut: tabel 4.5 data hasil perhitungan nilai rasio selama periode 1997-2001 pt mustika ratu 1997 1998 1999 2000 2001 x1 0,479773 0,510926 0,574799 0,582941 0,600656 x2 0,231892 0,334977 0,380446 0,422425 0,402385 x3 0,078864 0,062663 0,132467 0,123663 0,132491 x4 4,241214 4,44043 6,525725 4,510299 5,417524 x5 0,548411 0,4718 0,666671 0,698309 0,773566 sumber: data diolah tabel 4.6 data hasil perhitungan nilai rasio selama periode 1997-2001 pt mandom 1997 1998 1999 2000 2001 x1 0,205989 0,327349 0,262852 0,269862 0,251117 x2 0,294665 0,339269 0,405876 0,355796 0,397357 x3 0,212092 0,209107 0,253115 0,253797 0,198686 x4 1,300235 1,359252 1,465798 2,621286 2,856795 x5 1,004504 1,329216 1,50772 1,3956 1,475587 sumber: data diolah tabel 4.7 data hasil perhitungan nilai rasio selama periode 1997-2001 pt unilever 1997 1998 1999 2000 2001 x1 (0,01763) 0,075138 0,270652 0,359715 0,358761 x2 0,302736 0,326846 0,450598 0,591878 0,610315 x3 0,207844 0,303488 0,435437 0,451964 0,426489 x4 0,653595 0,670935 1,004353 1,721527 1,826231 x5 1,852596 2,563446 2,294941 2,161383 2,242315 sumber: data diolah jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 12-27, januari 2003 22 tabel 4.8 data hasil perhitungan nilai rasio selama periode 1997-2001 pt procter and gambler indonesia 1997 1998 1999 2000 2001 x1 (0,1866) (0,1238) (0,49794) 0,107771 0,15662 x2 0,215038 0,190108 0,046587 0,461496 0,451337 x3 0,133744 0,013696 0,19338 0,822126 (0,00543) x4 0,321171 0,261489 0,071957 0,934204 0,882997 x5 1,42561 0,950162 2,017177 2,623794 1,039596 sumber: data diolah dari data hasil perhitungan nilai rasio di atas, maka akan diperoleh nilai z score yaitu dengan cara mengalikan nilai rasio dengan bobot yang telah ditentukan, maka akan diperoleh nilai variabel x1 sampai x5, kemudian menjumlahkan keseluruhan hasil dari setiap nilai variabel x1 sampai x5, maka akan diperoleh nilai z score sebagai berikut: tabel 4.9 hasil perhitungan z score periode 1997-2001 pt mustika ratu 1997 1998 1999 2000 2001 1,2 (x1) 0,575728 0,613111 0,689759 0,69953 0,720787 1,4 (x2) 0,324649 0,468967 0,532625 0,591395 0,563339 3,3 (x3) 0,260251 0,206787 0,437141 0,408089 0,437221 0,6 (x4) 2,544728 2,664258 3,915435 2,706179 3,250514 1,0 (x5) 0,548411 0,4718 0,666671 0,698309 0,773566 z score 4,253767 4,424922 6,24163 5,103502 5,745427 sumber: data diolah tabel 4.10 hasil perhitungan z score periode 1997-2001 pt mandom 1997 1998 1999 2000 2001 1,2 (x1) 0,247187 0,392818 0,315422 0,323834 0,30134 1,4 (x2) 0,412531 0,474976 0,568227 0,498114 0,5563 3,3 (x3) 0,699902 0,690053 0,835279 0,837529 0,655662 0,6 (x4) 0,780141 0,815551 0,879479 1,572772 1,714077 1,0 (x5) 1,004504 1,329216 1,50772 1,3956 1,475587 nuning kriesnawati & rita kusumawati, analisis kebangkrutan.... 23 z score 3,144266 3,702614 4,106127 4,627848 4,702966 sumber: data diolah tabel 4.11 hasil perhitungan z score periode 1997-2001 pt unilever 1997 1998 1999 2000 2001 1,2 (x1) (0,02116) 0,090165 0,324782 0,431657 0,430513 1,4 (x2) 0,423831 0,457584 0,630837 0,828629 0,854442 3,3 (x3) 0,685885 1,001511 1,436942 1,49148 1,407413 0,6 (x4) 0,392157 0,402561 0,602612 1,032916 1,095739 1,0 (x5) 1,852596 2,563446 2,294941 2,161383 2,242315 z score 3,33331 4,515267 5,290116 5,946066 6,030422 sumber: data diolah tabel 4.12 hasil perhitungan z score periode 1997-2001 pt procter and gambler indonesia 1997 1998 1999 2000 2001 1,2 (x1) (0,22392) (0,14856) (0,59753) 0,129325 0,187944 1,4 (x2) 0,301053 0,266152 0,065222 0,646094 0,631871 3,3 (x3) 0,441356 0,045198 0,638154 2,713016 (0,01793) 0,6 (x4) 0,192703 0,156893 0,043174 0,560522 0,529798 1,0 (x5) 1,42561 0,950162 2,017177 2,623794 1,039596 z score 2,136804 1,269847 2,166195 6,672751 2,371279 sumber: data diolah perkembangan dan klasifikasi nilai z score perkembangan dan klasifikasi nilai z score pada industri consumer goods dari tahun 1997 sampai 2001 ditunjukkan pada tabel berikut: tabel 4.13 perkembangan dan klasifikasi nilai z score pada industri consumer goods di bursa efek jakarta dari tahun 1997 sampai tahun 2001 perusahaan 1997 1998 1999 2000 2001 pt mustika ratu tbk 4,253767 4,42492 2 6,24163 5,10350 2 5,74542 7 keterangan tidak tidak tidak tidak tidak jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 12-27, januari 2003 24 bangkrut bangkrut bangkrut bangkru t bangkru t pt mandom tbk 3,144266 3,70261 4 4,106127 4,62784 8 4,70296 6 keterangan tidak bangkrut tidak bangkrut tidak bangkrut tidak bangkru t tidak bangkru t pt unilever tbk 3,33331 4,51526 7 5,290116 5,94606 6 6,03042 2 keterangan tidak bangkrut tidak bangkrut tidak bangkrut tidak bangkru t tidak bangkru t pt procter & gamble tbk 2,136804 1,26984 7 2,166195 6,67275 1 2,37127 9 keterangan gray area bangkrut gray area tidak bangkru t gray area sumber: data diolah nilai z score pt. mustika ratu dari tahun 1997 sampai tahun 1999 mengalami peningkatan terus. nilai z tahun 1997 merupakan posisi terendah dan pada tahun 1999 nilai z merupakan nilai tertinggi . pada tahun 2000 nilai z menurun namun pada tahun 2001 nilai z naik kembali. walaupun nilai z pada pt mustika ratu berfluktuasi yang terkadang naik dan turan namun nilai z tersebut menurut standar altman yaitu bila z score  1,81 berarti perusahaan bagkrut dan jika z score  2,99 berarti perusahaan tidak bangkrut, hal ini diartikan bahwa perusahaan dalam keadaan baik atau tidak bangkrut dan ini berarti bahwa kinerja perusahaan juga baik. walaupun perusahaan tergolong masih muda diantara industri consumer goods yang berada di bej namun saat terjadi krisis ternyata perusahaan tetap dapat bertahan dan nilai z score menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan dalam waktu dekat. nilai z score pada pt mandom dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pada tahun 1997 nilai z merupakan nilai terendah dari pt mandom, namun walaupun terendah yaitu 3,144266 masih menunjukkan nuning kriesnawati & rita kusumawati, analisis kebangkrutan.... 25 bahwa perusahaan tidak mengalami kebangkrutan dan ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi krisis ternyata perusahaan tidak terlalu terpengaruh bahkan tergolong mengalami perbaikan dari tahun ketahun. nilai z score tertinggi dicapai perusahaan pada tahun 2001 yaitu sebesar 4,702966. nilai z score pada pt unilever dari tahun ketahun juga mengalami kenaikan dan ini juga menunjukkan bahwa pt unilever tidak terlalu terpengaruh oleh adanya krisis yang terjadi. hal ini dapat dikarenakan perusahaan telah lama berdiri dan merupakan perusahaan tertua dan memiliki total asset terbanyak dari industri consumer goods yang berada di bej. nilai z score terendah terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar 3,33331 dan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. nilai z score tertinggi yaitu pada tahun 2001 yang sebesar 6,030422, hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan. nilai z score pada pt procter & gambler mengalami fluktuasi yang terkadang naik dan tiba-tiba turun. perusahaan ini cenderung terpengaruh oleh adanya krisis yang terjadi. pada tahun 1998 dilihat dari z score, perusahaan ini mengalami kebangkrutan dengan nilai z sebesar 1,269847 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan. pada tahun 1997, 1999, dan 2001 perusahaan berada pada posisi gray area. perusahaan ini pada tahun 1997-1999 memiliki modal kerja yang negatif dan ini berarti bahwa hutang lancar perusahaan lebih besar dari pada aktiva lancar perusahaan. namun pada tahun 2000 perusahaan memiliki nilai z score tertinggi yaitu sebesar 6,672751 yang berarti perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, hal ini dapat dikarenakan perusahaan menjual sebagian aktiva tetapnya karena pada tahun ini total aktiva perusahaan mengalami penurunan, hal ini ternyata dapat memperbaiki kondisi yang dialami perusahaan. pada tahun 2001 perusahaan kembali mengalami penurunan, nilai z score perusahaan menjadi 2,371279 yang berarti bahwa posisi perusahaan berada pada gray area. hal ini dimungkinkan karena penjualan perusahaan pada tahun ini mengalami penurunan dan ebit perusahaan yang negatif. kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan pertama, analisis kebangkrutan pada pt mustika ratu menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang baik. dari tahun 1997 sampai 1999 nilai z score perusahaan menunjukkan adanya peningkatan yang baik. peningkatan ini menunjukka bahwa kinerja perusahaan juga baik. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 1, hal: 12-27, januari 2003 26 pada tahun 2000 nilai z score perusahaan mengalami penurunan, hal ini dimungkinkan karena nilai variabel x3 dan x4 mengalami penurunan, namun pada tahun 2001 nilai z score perushaan kembali mengalami peningkatan walaupun tidak setinggi pada tahun 1999, ini berarti perusahaan dapat memperbaiki kinerjanya. kedua, pada pt mandom nilai z score menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang baik atau tidak mengalami kebangkrutan. nilai z score perusahaan dari tahun 1997 sampai 2001 terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan bagus yang terbukti bahwa walaupun terjadi krisis perusahaan ini tetap dapat bertahan bahkan terus mengalami peningkatan. ketiga, analisis kebangkrutan pada pt unilever menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang bagus. seperti halnya pada pt mandom, perusahaan ini juga tidak terpengaruh oleh adanya krisis yang terjadi. nilai z score perusahaan dari tahun 1997 sampai 2001 mengalami peningkatan terus menerus, ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik. keempat, analisis kebangkrutan pada pt procter and gamble menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang kurang stabil, hal ini ditunjukkan dengan nilai z score pada tahun 1997 menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi gray area, pada tahun 1998 berdasar standar penilaian kebangkrutan, maka perusahaan pada tahun 1998 mengalami kebangkrutan, pada tahun 1999 perusahaan mengalami sedikit perbaikan dari semula dalam kondisi bangkrut berubah pada kondisi gray area, pada tahun 2000 perusahaan berada pada kondisi yang bagus atau tidak bangkrut, hal ini dimungkinkan karena perusahaan menjual sebagian aktiva tetapnya agar dapat beroperasi dengan baik. namun pada tahun 2001 perusahaan kembali pada kondisi gray area, hal ini disebabkan karena nilai variabel x2 sampai x5 mengalami penurunan. daftar pustaka altman i edward, (1983), corporate finansial distress a complete guide to predicting, avoiding and dealing with bankcuptcy interscience publication, john wiley & sons, new york, chichester, brisbane, toronto, singapore. farid harianto dan siswanto sudomo, (1998), perangkat dan teknik analisis investasi di pasar modal indonesia, pt bursa efek jakarta , jakarta. nuning kriesnawati & rita kusumawati, analisis kebangkrutan.... 27 harmanto edy djatmiko, 1998, “agar roda bisnis tetap menggelinding”, swa, no. 11, 28 mei – 10 juni, hal 42. harnanto, (1991), analisa laporan keuangan, upp amp ykpn,yogyakarta. ikatan akuntan indonesia, (1999), standar akuntansi keuangan, salemba empat, jakarta. joko sugiarsono, 2002, “meracik obat manjur untuk perusahaan amburadul”, swa, no. 12, 13-26 juni, hal 44. kurniawan suharto, 2000, evaluasi tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan industri akanan dan minuman sebelum dan pada masa krisis moneter, tesis, ugm, yogyakarta. mamduh hanafi dan abdul halim, (1996), analisis laporan keuangan, upp amp ykpn, yogyakarta. martin d john, keown j arthur, petty william j, scott f david, (1993), dasardasar manajemen keuangan, prentice hall, jakarta. munawir, (2001), analisa laporan keuangan, liberty, yogyakarta. panji anorogo dan ninik widiyanti, (1995), pasar modal, keberadaan dan manfaatnya bagi pembangunan, rineka cipta, jakarta. sri handaru yuliati, handoyo prasetyo dan fandy tjiptono, (1996), manajemen portofolio dan analisis investasi, andi, yogyakarta. suad husnan dan enny pudjiastuti, (1994), dasar-dasar manajemen keuangan, upp amp ykpn, yogyakarta. van horne, (1988), dasar-dasar manajemen keuangan, erlangga , jakarta. weston fred dan brigham f eugene, (1990), manajemen keuangan (managerial finance), erlangga, jakarta. journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system on company performance mediated by organizational capabilities defriko gusma putra 1 *, rita rahayu 2 , and anne putri 3 abstract: research aims: this study aims to examine the effect of enterprise resource planning (erp) system implementation on company performance with organizational capabilities as a mediating variable. design/methodology/approach: this research is a quantitative study using 117 samples of manufacturing companies listed on the idx from 2013 to 2018. analysis and testing in this study employed sem-pls to test the effect of enterprise resource planning (erp) system implementation on company performance with organizational capabilities as a mediating variable. research findings: the results showed that the erp system's implementation had a significant positive effect on company performance and organizational capabilities. organizational capabilities also had a significant positive effect on company performance. besides, it was found that organizational capabilities mediated the relationship between erp system implementation and company performance. theoretical contribution/originality: this study utilized a cybernetics approach theory, resource-based view (rbv) theory, and organizational capabilities theory to investigate the mediating role of organizational capabilities in increasing the impact of erp systems on company performance. practitioner/policy implication: this study provides evidence that erp implementation makes an integrated operating system and can increase organizational capabilities by utilizing existing resources, and ultimately will also increase company performance. research limitation/implication: in this research, it is challenging to find organizational capability measures, such as marketing capability and process improvement. this study only used one intervening variable so that the information obtained from the results is still limited. keywords: enterprise resource planning (erp) system; company performance; information technology; organizational capabilities introduction the impact of intense global business competition has led companies to improve or maintain their competitiveness by using information systems, particularly to improve customer service, shorten cycle times, and reduce costs. affiliation: 1,2 department of accounting, faculty of economics, universitas andalas, west sumatra, indonesia 3 department of accounting, stie haji agus salim bukittinggi, west sumatra, indonesia *correspondence: defriko.gusma@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i2.10196 citation: putra, d.g., rahayu, r., & putri, a. (2021). the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system on company performance mediated by organizational capabilities. journal of accounting and investment, 22(2), 221-241. article history received: 07 nov 2020 revised: 17 dec 2020 11 jan 2021 accepted: 14 jan 2021 https://scholar.google.com/citations?user=aowtetwaaaaj&hl=id https://scholar.google.co.id/citations?user=zqzpummaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=_j6lihqaaaaj http://akuntansi.fekon.unand.ac.id/index.php/id/ http://akuntansi.fekon.unand.ac.id/index.php/id/ http://akuntansi.fekon.unand.ac.id/index.php/id/ http://stiehas.ac.id/s-1-akuntansi/ http://stiehas.ac.id/s-1-akuntansi/ http://stiehas.ac.id/s-1-akuntansi/ mailto:defriko.gusma@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10196 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.10196&domain=pdf putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 222 according to syofyan and putra (2020), organizations or companies are considered living things or communities that aim to achieve their creators' expectations. investors as owners hope that the investments made can impact the company's progress (sofyan, putra, & aprayuda, 2020). one of these hopes can be achieved by investing in information technology. information technology investment is needed as a goal to maintain company vitality and competitiveness and is becoming increasingly crucial for the companies’ survival and growth (lu, & jinghua, 2012). investing in information technology in a company requires a fairly large cost with a relatively large risk. however, investment in information technology can provide opportunities to increase productivity and improve business processes (putra & rahayu, 2020). facing challenges in maintaining vitality and competitiveness, companies can improve organizational capabilities. according to shang and seddon (2002), the organizational capability is the ability to carry out its activities using company resources, both tangible and intangible, to produce products in the form of goods or services. companies develop their organizational capabilities to create competitive advantage by leveraging organizational resources such as information systems and are innovation-oriented, enabling them to meet customer needs and compete in their industrial environment. organizational capabilities are created when the internal resources of the organization are integrated according to content. increasing organizational capabilities can be done in the field of information technology by implementing enterprise resource planning (erp). according to aremu, shahzad, and hassan (2019), erp is a computer-based integrated system designed to process company transactions and facilitate integrated planning, real-time production activities, and fast consumer response. an erp system can provide material resource planning and is an information system that integrates and automates all departments within a company, such as finance, human resources, logistics, etc., as well as helps the total management of company resources that have an integrated function in one system. in general, implementing an erp system cannot guarantee that the company will get added value from the system. based on a survey conducted by panorama consulting group (2010) on erp implementation in companies around the world with 1,600 company respondents, it was found that the costs incurred in implementation were greater than planned, the value obtained in implementation was less than the value in planning, and 71.5% of executives and 67.1% of employees stated that they were not satisfied with the results of the implementation carried out. erp system failure can occur when implementation experiences integration problems, lack of funds, inconsistencies in project scheduling, and user resistance to change (katerattanakul, lee, & hong, 2014). according to saade and nijher (2016), 90% of erp implementation exceeded the company's budget, and activities showed 67% of its failure rate in achieving negative or unsuccessful style erp implementation goals. based on the constraints that arise, there are several ways that the implementation of an erp system can provide maximum added value for the company, such as using the resource-based view (rbv) approach by meeting the resource-based resource criteria putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 223 valuable resources, rare resources, imperfectly imitable resources, and nonsubstitutability (vrin) to improve company performance (barney, 1991). furthermore, hastuti, dalle, and khatimi (2016) stated that resource utilization could be seen from erp, organizational capabilities, and organizational core competencies. thus, the company can take advantage of this to increase competitive advantage and provide maximum added value. research on erp implementation has been done a lot, but the results obtained are still different. hunton, lippincott, and reck (2003) showed a significant difference in companies' financial performance that adopted erp and those that did not. similar results were obtained by daoud and triki (2013) that erp affected the increase in tunisia's company performance. in line with park and park (2015), the results revealed that erp implementation could help manage company resources to increase large profits. in contrast, hsu's (2013) research uncovered that erp implementation did not affect the company's competitive advantage. similar results obtained by kristianti and achjari (2017) and acar, zaim, isik, and calisir (2017) in their research disclosed that erp implementation did not affect financial performance. moreover, research on erp system implementation on company performance cannot be separated from organizational capabilities with all the advantages obtained through erp implementation. several previous studies have ignored the mediating role of organizational capabilities, providing broader information on added value in the relationship between erp implementation and company performance (defriko, 2020). organizational capabilities are used as a mediating variable because they can determine how an organization or company gets an advantage over other companies, and organizational capabilities can increase the impact of utilizing the company's resources on its performance (rehman, mohamed, & ayoup, 2019). suhendra, filandari, indrayani, and maulana (2019) also revealed that organizational capabilities as a mediator could provide good value information in the relationship between erp system implementation and company performance. thus, organizational capabilities have a mediating role in increasing the impact of erp system implementation on company performance. hence, the authors felt it is essential to research the impact of erp system implementation on company performance mediated by organizational capabilities. this study is different from the research of suhendra et al. (2019) because it used sample selection criteria of the application of erp keywords with “enterprise resource planning” or erp, while this study expanded the search by adding vendor keywords, such as sap, oracle, peoplesoft, and others (lu, & jinghua, 2012) so that the sample criteria obtained were broader, and it is expected that the research also reveals different results. furthermore, this study added to the year of observation to 2018 compared to previous studies. research on the implementation of erp systems on company performance using organizational capabilities as mediation is still rarely done, so few kinds of literature can be used as a reference. based on the background of the problems that have been described and the differences in the results obtained in previous studies, it is vital to putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 224 research the impact of erp system implementation on company performance mediated by organizational capabilities. this research has a theoretical contribution, namely using the resource-based view theory and the organizational capabilities theory approaches by meeting the criteria for valuable resources, rare resources, imperfectly imitable resources, and nonsubstitutability (vrin) so that it can improve company performance. besides, cybernetic theory is a theory to see the implementation and evaluation, where the implementation of the erp system provides an effective choice for managers in developing organizational capabilities to improve company performance. furthermore, contribution to the practitioners by implementing erp systems can provide effective management choices in developing organizational capabilities so that they can overcome problems faced by the company by providing accurate, timely information and integration between departments in corporate decision making. thus, the organization's capability to utilize its resources impacts increasing operational and financial capabilities, thereby increasing its profitability and making the company's performance better. literature review and hypotheses development resource-based view (rbv) theory barney (1991) explains that the rbv theory focuses on the ability or capability to maintain a combination of resources that cannot be owned or built in the same way by competitors. rbv theory is very important for companies in managing resources well, including information systems and other organizational factors to create competitive advantage. according to sheikh, shahzad, and ku ishaq (2017), companies need to create value by using available, valuable, non-substitutable, rare, and inimitable resources in gaining a competitive advantage. companies can use information systems to gain a competitive advantage when the company can implement them appropriately. thus, implementing an erp system can provide maximum added value for companies, such as using the resource-based view (rbv) approach by meeting the criteria for valuable resources, rare resources, imperfectly imitable resources, and non-substitutability (vrin) to improve company performance (barney, 1991). cybernetic approach theory according to hatch and cunliffe (2006), cybernetic theory takes a system approach, which states that organizational and individual goals can be aligned if goals and standards are set, feedback mechanisms are established to compare performance with objectives (performance measures and performance evaluation systems), then adjustments are made depending on the results. the cybernetic theory is a theory with dynamic information processing so that it can process relevant information by exploring the basic concepts for system control and regulation as well as the essential properties putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 225 of the system so that the technology management in organizations can be carried out well (schuh & kramer, 2016). cybernetics plays a role in feedback system work standards, measuring system performance, and comparing the performance standards that have been set in the company. figure 1 cybernetic model source: vancouver (1996, p. 171) figure 1 shows a cybernetic model used to describe the subsystem structure of an information system. the figure describes the current or anticipated state in the perceptual signal, the desired state in the reverence signal, the difference in the error signal, and behavior action. the cybernetic control process acts as a feedback loop to reduce observed and desired states. the previous action influences subsequent actions because the previous action brings the observed state in line with the desired state. changing perceptions of environment variables cause differences and generate error signals. assuming the system can influence environment variables, the output function will affect the observed state. for example, in general, the organization's executive committee wants to maintain the customer satisfaction level. disturbance in the perception of the current level provides a change to the desired level leading to a change in the organization's output. this change is an effort to produce high-quality products to improve customer service; then, the cybernetic model provides feedback to the input function to regulate the system as a behavior and action controller. the understanding of cybernetic theory is related to the development of control systems in technology management activities. an organization or company must follow technological advances and ensure sustainability and efficiency to survive in its business environment, one of which is by utilizing information technology resources. the cybernetic theory reveals that if an organization adapts and survives in its environment, decision-makers need to receive feedback from performance indicators; if there is insufficient time to notice unexpected deviations, it is necessary to take appropriate action and observe system response (vancouver, 1996). in this study, the cybernetic theory was employed to see the implementation and evaluation, where erp putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 226 implementation provides an effective choice for managers in developing organizational capabilities (hatch & cunliffe, 2006). erp system implementation provides a means for organizations to capture, process, and provide broad direction for performance indicators in real-time conditions (markus & robey, 1998). thus, successful implementation of an erp system can improve organizational capabilities, including access to information, product variety, financial flexibility, and improve company performance. organizational capabilities approach theory according to shang and seddon (2002), organizational capabilities are the company's ability to carry out a series of activities using tangible and intangible company resources to produce products in the form of goods or services. companies develop their organizational capabilities to create competitive advantages by leveraging organizational resources such as information systems and are innovation-oriented, enabling them to meet customer needs and compete in their industrial environment. organizational capabilities can determine how an organization or company gains advantages over other organizations, and organizational capabilities can increase the impact of resource management that the company has (rehman et al., 2019). suhendra et al. (2019) also revealed that organizational capabilities as a mediator could provide good value information in the relationship between erp system implementation and company performance. according to kurniawati, gunarta, and baihaqi (2015), several measurements for organizational capabilities include the following: 1. operational capabilities operational capabilities are basic capabilities that enable a company to achieve its production goals, such as superior product quality, product flexibility and volume, fast delivery, and cost reduction (terjesen, patel, & covin, 2011; kamboj, goyal, & rahman 2015). operational capability in this study was measured employing the operating profit margin (opm). opm shows how much profit a company generates after paying production costs, such as wages, raw materials, and so on. 2. financial capabilities in this research, financial capability is financial flexibility, which measures the extent to which the company takes advantage of unexpected opportunities or deals with unexpected events depending on the company's financial policies and structure. financially flexible companies can use financial resources in response to new information about the company and its environment (hassabelnaby, hwang, & vonderembse, 2012). financial capability in this study was assessed utilizing cash debt coverage (cdc). cdc was used to see the relationship between the company's operating cash flow and its total liabilities and describe its ability to pay debts from its operations. putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 227 literature review of erp system implementation and company performance an erp system is a software program used by companies to integrate and coordinate information in each area of business processes, help the organization of all business processes in each department (aremu et al., 2019), and is used as an effective management reporting tool to support decision making (monk & wagner, 2013). almajali, masa’deh, and tarhini (2016) and aremu, shahzad, and hassan (2018) stated that an erp system could control and control all management levels in an organization by supporting efficient business processes by integrating sales, marketing, manufacturing, logistics, and accounting tasks, and staffing throughout the business. implementing erp systems in company information systems is usually the desire of companies to improve organizational performance and capabilities and increase company effectiveness and efficiency. erp systems provide a means for organizations to capture, process, and provide broad direction for performance indicators in real-time conditions (markus & robey, 1998). besides, an erp system allows an organization to maximize data sharing within the organization, reduce costs, increase customer satisfaction (forcht, ieschnick, & aldridge, 2007). therefore, erp systems can help organizations integrate information flows and process all accessible resources. thus, companies that adopt erp systems have better performance than those that do not (hunton et al., 2003 and voulgaris, lemonakis, & papoutsakis, 2015). the implementation of an erp system has been proven to improve company performance. the findings of hunton et al. (2003) proved that there was an increase in financial performance based on roa, roe, and asset turnover in 63 companies in the us that adopted erp compared to those that did not implement it. then, kallunki et al. (2011) managed to confirm that in addition to improving erp system adoption's financial performance, it could also improve non-financial performance in 70 business units in finland. in line with that, ince, imamoglu, keskin, akgun, and efe (2013) also succeeded in proving that erp systems positively impacted company performance based on individuals' perspectives using systems in companies listed in turkey's istanbul commerce database. however, they contrast with kristianti and achjari’s (2017) research findings, which failed to prove an increase in profitability after the company implemented an erp system; there was no difference in average roa and npm in the periods before and after erp implementation. it proved that the erp system's implementation did not directly impact indonesian companies' performance and profitability. not only the identification of erp implementation on performance but hassabelnaby et al. (2012) also tried to take the effect of mediating strategy and organizational capabilities on the relationship between erp implementation and company performance. their findings had proven that erp implementation would positively impact when a company used a business prospect strategy, and a business prospect strategy could increase organizational capabilities to achieve a higher financial performance level. however, they failed to find evidence that erp implementation affected organizational capabilities and organizational capabilities on financial putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 228 performance. in contrast to suhendra et al. (2019), they succeeded in showing erp systems' implementation as significant to company performance and organizational capabilities. furthermore, organizational capabilities also significantly influenced company performance, and organizational capabilities were proven to mediate the relationship between erp systems and company performance. furthermore, previous research documentation has shown erp system adoption could improve company performance in various countries, such as the us (hunton et al., 2003 and hassabelnaby et al., 2012), finland (kallunki et al., 2011), turkey (ince et at., 2013). however, in indonesian companies themselves, there are still differences in research findings. some proved that erp implementation could not improve company performance in terms of roa and npm (kristianti & achjari, 2017), while the rest revealed that erp could improve company performance in terms of roa, roe, and npm (suhendra et al., 2019). it indicates that there are still inconsistencies in research results that identify the impact of erp implementation on performance in indonesia. besides, differences in findings also exist in organizational capabilities, which are variables between erp implementation on performance. hassabelnaby et al. (2012) did not find organizational capabilities to mediate erp systems on performance, while suhendra et al. (2019) managed to find the mediating effect of organizational capabilities as a variable between erp systems and company performance. there are still differences in previous studies' findings, so it is crucial to investigate further, especially in companies in indonesia. hypotheses development erp systems can help organizations integrate information flows and process all accessible resources. thus, companies that adopt erp systems have better performance than those that do not (hunton et al., 2003 and voulgaris et al., 2015). several studies have revealed the relationship between erp system implementation and company performance, such as research by hunton et al. (2003), which showed positive and significant financial performance results by comparing companies’ performance that adopted erp with those that did not. similar results were obtained by daoud and triki (2013) that erp affected the increase in tunisia's company performance. in line with park and park (2015), the results showed that erp implementation could help manage company resources to increase large profits. based on this description, the following hypothesis was concluded: h1: erp system implementation has a significant effect on company performance. besides, the cybernetic theory reveals that if an organization adapts and survives in its environment, decision-makers need to receive feedback from performance indicators; there is insufficient time to notice unexpected deviations, it is necessary to take appropriate action and observe system response (vancouver, 1996). consistent with this theory, erp systems provide a means for organizations to capture, process, and provide broad direction for performance indicators in real-time conditions (markus & robey, putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 229 1998). thus, successful implementation of an erp system can improve organizational capabilities, including access to information, product variety, financial flexibility, and improve company performance. several studies have revealed the relationship between erp system implementation and organizational capabilities, such as shang and seddon’s (2002) research, showing that erp systems benefited from achieving organizational strategic, management, operational, and it infrastructure goals. erp systems enable more accurate and timely information coordination, reduce costs, and respond more quickly to market demands. similar results were obtained by masini and van wassenhove (2009) that the erp system significantly impacted increasing organizational capabilities. based on this description, the following hypothesis was concluded: h2: erp system implementation has a significant effect on organizational capabilities. further, information technology is beneficial for creating minimum products, time, or resources to increase organizational efficiency. efficiency considers effective access to information and has a big impact on business performance (rehman et al., 2019). information technology enables companies to perform better with new products adapted to market demands and better quality. therefore, increasing organizational capabilities through the correct use of information technology can improve company performance. several studies have revealed the relationship between organizational capabilities and financial performance, such as zehir and acar's (2006) research that showed an increase in organizational capabilities positively affecting the company's financial performance. similar results were also found by cruz-ros and gonzalez-cruz (2015) that organizational capabilities significantly affected company performance. based on this description, the following hypothesis was concluded: h3: organizational capabilities have a significant effect on company performance. furthermore, erp systems provide a means for organizations to capture, process, and provide broad direction for performance indicators in real-time conditions (markus & robey, 1998). thus, successfully implementing an erp system can improve organizational capabilities, including access to information, product variety, financial flexibility, and ultimately increase company performance. the research revealed the relationship between erp system implementation with organizational capabilities and company performance, such as research by suhendra et al. (2019), showing that the erp system's implementation made the information system integrated so that it allowed the company to be more efficient. therefore, it would affect the company's capability to maximize company resources utilization, which could putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 230 improve company performance. based on this description, the following hypothesis was concluded: h4: erp system implementation has an indirect effect on company performance mediated by organizational capabilities. figure 2 shows the conceptual framework of this research. figure 2 research model research method this study used a quantitative approach. this study’s population was all manufacturing companies listed on the idx during the observation from 2013 to 2018. sampling in this study employed a purposive sampling method with the following criteria: 1. manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx) in 2013-2018 and were not delisted from the indonesia stock exchange during the 2013-2018 observation period 2. manufacturing companies consistently published annual reports and financial statements that ended on december 31 during the 2013-2018 observation period 3. manufacturing companies with complete data regarding the variables in this study during the period 2013-2018 based on these criteria, the number of samples obtained was 117 companies. the type of data used in this study was secondary data. sources of data in this study were obtained in the form of published evidence or documentation reports. the research data was in the form of an annual report published by the idx website and the company's official website as research samples. this research instrument was company putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 231 performance (dependent variable) measured by roa, roe, and npm (kurniati et al., 2015). erp system implementation (independent variable) was gauged by dummy variables (suhendra et al., 2019) because the implementation of the erp system disclosed in the annual report encompassed non-financial disclosures, which are good news for investors and will have an impact on increasing company value. following holland's (2002) statement, investors need non-financial information because financial information is not sufficient as a basis for evaluating a company. thus, the company disclosed the erp system implementation in the annual report, and these indicators represented the company's erp system implementation. organizational capability (intervening variable) was assessed employing operating profit margin (opm) and cash debt coverage (cdc) (suhendra et al., 2019). opm shows how much profit a company generates after paying production costs, such as wages, raw materials, and so on, while cdc was utilized to see the relationship between the company's operating cash flow to its total liabilities and describes the company's ability to pay debts from its operations. the data analysis technique in this study used sem-pls. according to abdillah and hartono (2015), the advantages of using sem-pls include suitable for complex research models such as mediation and moderation, appropriate for use in models that predict the relationship of causality at the latent variable stage, stronger and more practical in the processing execution process, and suitable for research using a small sample. based on these advantages and research conducted using a mediation model, the researchers utilized sem-pls data analysis techniques. result and discussion descriptive statistics based on the analysis results in table 1, it can be seen that the total observations in the companies used as the research sample were 702 observations. the erp system average value was 0.58 with a standard deviation of 0.494. it signified that the companies that implemented an erp system in this study sample were 58% more than companies that did not use an erp system. table 1 descriptive statistics of research data n minimum maximum mean std. deviation erp 702 0 1 .58 .494 roa 702 -29.07 92.10 4.8712 9.40792 roe 702 -124.80 224.46 7.8819 23.46314 npm 702 -85.00 101.37 4.4261 12.14656 opm 702 -92.00 52.51 6.3878 12.67799 cdc 702 -135.74 244.23 22.1572 38.04395 putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 232 return on asset (roa) had a minimum value of -29.07, namely pt. asia pacific fiber tbk in 2014 and a maximum value of 92.10, namely pt. merck indonesia tbk in 2018, with an average value of 4.8712 and a standard deviation of 9.40792. it showed that every rp. 1 company asset could generate rp. 4,8712 company profit. return on equity (roe) had a minimum value of -124.80, namely pt. saranacentral bajatama tbk in 2018 and a maximum value of 224.46, namely pt. merck indonesia tbk in 2018, with an average value of 7,8819 and a standard deviation of 23,46314. it indicated that every rp. 1 company equity could generate rp. 7,8819 company profits. net profit margin (npm) had a minimum value of -85, namely pt. inti agri resource tbk in 2018 and a maximum value of 101.37, namely pt. merck indonesia tbk in 2018, with an average value of 4.4261 and a standard deviation of 12.14656. it signified that the company's ability to generate net income from sales was 4,4261. operating profit margin (opm) had a minimum value of -92, namely pt. inti agri resource tbk in 2018 and a maximum value of 52.51, namely pt. multi bintang indonesia tbk in 2017, with an average value of 6.3878 and a standard deviation of 12.67799. it denoted that the company's ability to generate operating profit from sales was 6.3878. cash debt coverage (cdc) had a minimum value of -135.74, namely pt. alumindo light metal industry tbk in 2018 and a maximum value of 244.23, namely pt. sido tbk's herbal and pharmaceutical industry in 2017, with an average value of 22.1572 and a standard deviation of 38.04395. it suggested that the amount of cash flow obtained from the company's total debt was 22.1572. measurement model (outer model) the relationship of each research variable indicator with other variables using the validity test and reliability test can be seen in figure 3. figure 3 outer model indicator putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 233 validity the convergence validity test results based on table 2 show that the three variables in this study, namely erp systems, company performance, and organizational capabilities, had an ave value higher than 0.50. it indicated that the convergence validity test results showed that the model in this study was adequate. in other words, the three variables in this research model could explain each indicator, or the bias represented each indicator. table 2 results of convergence validity average variance extracted (ave) erp system implementation 1.000 company performance 0.813 organizational capabilities 0.690 discriminant validity in this study used two criteria: fornell larcker and cross loading criteria. fornell larcker criterion by assessing the square root ave of each latent variable must be greater than the correlation with other latent variables. meanwhile, the cross loading criteria are expected indicator’s loading higher than the respective crossloading. table 3 results of discriminant validity (fornell larcker) erp system implementation company performance organizational capabilities erp system implementation 1.000 company performance 0.813 0.901 organizational capabilities 0.690 0.747 0.831 based on table 3, the discriminant validity test results showed that each variable (erp system, company performance, and organizational capabilities) had a square root value of ave higher than the correlation with other variables. it could be said that the discriminant validity in this study was quite good. meanwhile, the test results in table 4 with the cross loading criteria revealed that each indicator's loading value was greater than the cross-loading. thus, it could be interpreted that all indicators in this study were valid. table 4 results of discriminant validity (cross loadings) erp system implementation company performance organizational capabilities erp 1.000 0.229 0.236 roa 0.226 0.940 0.679 roe 0.189 0.884 0.515 npm 0.202 0.879 0.773 opm 0.231 0.743 0.912 cdc 0.150 0.451 0.741 putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 234 table 5 results of outer weight erp system implementation company performance organizational capabilities erp 1.000 roa 0.384 roe 0.292 npm 0.434 opm 0.733 cdc 0.448 the outer weight value displayed each indicator's weight to see the level of the most dominant influence of the indicator on the latent variable. from table 5, the erp system implementation variable (x) had only one indicator, so that the highest outer weight value was erp with a value of 1. furthermore, the highest outer weight value on the company performance variable (y) was npm with a value of 0.434, and the highest outer weight value on the variable organizational capabilities (z) was opm with a value of 0.733. table 6 results of outer vif values vif cdc 1.191 erp 1.000 npm 1.976 opm 1.191 roa 4.942 roe 3.917 the outer vif value test was carried out to see if there was a strong relationship between variables in a model with the provisions of the vif value <10. based on table 6, it can be seen that all variables got a value <10; this indicated that all variables had a strong relationship between variables. structural model measurement (inner model) the coefficient of determination (r square) is the overall measurement of the structural model. the inner model's main criterion is the coefficient of determination representing the number of variants described by each of the latent dependent variables. the value of r square on the company performance variable was 0.560. table 7 result of the coefficient of determination r square r square adjusted company performance 0.560 0.559 organizational capabilities 0.056 0.054 from table 7, it implied that the combined effect of the erp system variables with the organizational capabilities variables with two indicators, namely opm and cdc, jointly affected 56%. meanwhile, the r square value on the variable organizational capabilities was 0.056. it denoted that the influence of the erp system variables affected 5.6%. putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 235 table 8 result of the path coefficient erp system implementation company performance organizational capabilities erp system implementation 0.056 0.236 company performance organizational capabilities 0.733 the path coefficient test was conducted to see the relationship between constructs in the pls research model. based on the test in table 8, it was known that the effect of the erp system on company performance had a weak effect because the value was closer to 0, but the effect was positive. the effect of erp systems on organizational capabilities was also weak with positive effects. meanwhile, the effect of organizational capabilities on company performance was quite strong in a positive direction because the value was close to 1. table 9 results of inner vif values erp system implementation company performance organizational capabilities erp system implementation 1.059 1.000 company performance organizational capabilities 1.059 the inner multicollinearity test was performed to see if there was a strong relationship between variables in a model with the vif value provisions <10. based on table 9, it can be seen that all variables got a value <10; this suggested that all variables had a strong relationship between variables. hypothesis testing and discussion hypotheses testing results of this study is shown in table 10. table 10 hypothesis testing results hypothesis symbol original sample (o) t statistics (|o/stdev|) p values decision erp system implementation  company performance h1(+) 0.056 2.730 0.007 supported erp system implementation  organizational capabilities h2(+) 0.236 6.884 0.000 supported organizational capabilities  company performance h3(+) 0.733 18.237 0.000 supported erp system implementation  organizational capabilities company performance h4(+) 0.173 6.305 0.000 supported as mediating putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 236 the influence of erp system implementation on company performance the hypothesis testing results showed that the erp system had a positive and significant effect on company performance. it reinforces that implementing an erp system for the company could increase its profitability and efficiency and maximize profits from the company's assets, investments, and resources related to the implementation of the erp system. these findings then confirm the rbv theory that an organization's competitive advantage is determined by the organization's primary resources. barney (1991) explains that the rbv theory views the company as a collection of company resources and strengths. rbv theory focuses on a firm's ability or capability to maintain a combination of resources that competitors cannot have or be built in the same way. ince et al. (2013) illustrated that the successful implementation of erp systems in companies provides benefits in planning and decision making and can improve the company's financial performance. the findings in this study also support the study's findings by hunton et al. (2003), which showed positive and significant results on financial performance by comparing the performance of companies that adopted erp with those that did not. similar results were obtained by daoud and triki (2013) that erp affected the increase in tunisia's company performance. in line with park and park (2015), the results revealed that erp implementation could help manage company resources to increase large profits. thus, implementing erp is vital for improving company performance, especially in manufacturing companies, where their business activities process raw materials into finished goods. the complexity of business activities in manufacturing companies requires a system that integrates one department to another, such as an erp system (ma, nassehi, & snider, 2019). the influence of erp system implementation on organizational capabilities the hypothesis testing results revealed that the erp system positively and significantly affected organizational capabilities. it confirms that the companies in the research sample implemented erp systems positively impacted an integrated system, which influenced increasing organizational capabilities. these findings confirm the cybernetic theory, which reveals that if an organization adapts and survives in its environment, decision-makers need to receive feedback from performance indicators; there is insufficient time to notice unexpected deviations, it is necessary to take appropriate action and observe system response of the vancouver system (1996). consistent with this theory, erp systems provide a means for organizations to capture, process, and provide broad direction for performance indicators in real-time conditions (markus and robey, 1998). thus, successful implementation of an erp system can improve organizational capabilities, including access to information, product variety, financial flexibility, and improve company performance. the findings in this study also verify the findings of shang and seddon’s (2002) research, showing that erp systems had benefits for achieving organizational strategic, putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 237 management, operational, and it infrastructure goals. similar results were obtained by masini and van wassenhove (2009) that the erp system significantly impacted increasing organizational capabilities. thus, successful implementation of an erp system could improve organizational capabilities, including information access, product variety, and financial flexibility. the influence of organizational capabilities on company performance the results of hypothesis testing disclosed that organizational capabilities had a positive and significant effect on company performance. these findings confirm barney's (1991) opinion, which states that organizational resources and capabilities are key factors for sustainable and competitive advantage. the findings in this study also corroborate the findings of zehir and acar's (2006) research that the increase in organizational capabilities positively impacted the company's financial performance. similar results were also found by cruz-ros and gonzalez-cruz (2015) that organizational capabilities significantly affected company performance. thus, increasing organizational capabilities through the correct use of information technology could improve company performance. the influence of erp system implementation on company performance mediated by organizational capabilities the hypothesis testing results indicated that the erp system positively and significantly affected company performance mediated by organizational capabilities. it confirms that implementing an erp system has been proven to increase organizational capabilities by increasing company profitability and efficiency. utilizing information technology collaboration integrated with the organizational capabilities and utilization of company resources has succeeded in improving its performance. the findings in this study also support the research results of suhendra et al. (2019), which uncovered that the implementation of the erp system made the information system integrated so that it allowed the company to be more efficient, which would therefore affect the company's capability in maximizing company resources utilization, and in turn, could improve company performance. conclusion implementing the company's erp system can solve the company's problems by providing accurate, timely information and integration between departments in corporate decision making. thus, the organizational capabilities in utilizing its resources impact increasing operational and financial capabilities, thereby increasing the company's profitability and making the company's performance better. this research's theoretical contribution is to use the combining resource-based view theory approach and the organizational capabilities theory approach by meeting the putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 238 criteria for valuable resources, rare resources, imperfectly imitable resources, and nonsubstitutability (vrin) to improve company performance. besides, cybernetic theory is a theory to see the implementation and evaluation, where the implementation of the erp system provides an effective choice for managers in developing organizational capabilities to improve company performance. furthermore, the contribution to the practitioners by implementing erp systems can provide effective choices for management in developing organizational capabilities so that they can overcome problems faced by the company by providing accurate, timely information and integration between departments in corporate decision making. thus, the organizational capabilities in utilizing its resources impact increasing operational and financial capabilities, thereby increasing the company's profitability and making the company's performance better. this study's limitation is that it was challenging to find organizational capabilities measures, such as marketing capability and process improvement. this study only used one intervening variable so that the information obtained from the results was still limited. the suggestions that researchers can give for further research are finding appropriate organizational capabilities measures so that the information on the company's achievements from implementing the erp system can be more diverse. adding other intervening variables deemed to affect the relationship between erp system implementation on company performance, such as corporate governance and business strategy, can be carried out so that the results obtained are more comprehensive. references abdillah, w., & hartono, j. (2015). partial least square (pls) alternatif structural equation modeling (sem) dalam penelitian bisnis. ed.1.yogyakarta: andi acar, m. f., zaim, s., isik, m., & calisir, f. (2017). relationships among erp, supply chain orientation and operational performance: an analysis of structural equation modeling . benchmarking: an international journal, 24(5), 1291–1308. https://doi.org/10.1108/bij-11-2015-0116 almajali, d. a., masa’deh, r., & tarhini, a. (2016). antecedents of erp systems implementation success: a study on jordanian healthcare sector. journal of enterprise information management, 29(4), 549–565. https://doi.org/10.1108/jeim-03-2015-0024 aremu, a. y., shahzad, a., & hassan, s. (2018). determinants of enterprise resource planning adoption on organizations’ performance among medium enterprises. logforum, 14(2), 245–255. https://doi.org/10.17270/j.log.277 aremu, a. y., shahzad, a., & hassan, s. (2019). the empirical evidence of enterprise resource planning system adoption and implementation on firm’s performance among medium-sized enterprises. global business review, 1–30. https://doi.org/10.1177/0972150919849751 barney, j. (1991). firm resources ad sustained competitive advantage. journal of management 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177%2f014920639101700108 cruz-ros, s., & gonzalez-cruz, t. f. (2015). service firm capabilities and performance: contingent analysis of customer contact. journal of business research, 68(7), 1612– 1621. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.02.005 https://doi.org/10.1108/bij-11-2015-0116 https://doi.org/10.1108/jeim-03-2015-0024 https://doi.org/10.17270/j.log.277 https://doi.org/10.1177/0972150919849751 https://doi.org/10.1177%2f014920639101700108 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.02.005 putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 239 daoud, h., & triki, m. (2013). accounting information systems in an erp environment and tunisian firm performance. international journal of digital accounting research, 13(february), 1–35. https://doi.org/10.4192/1577-8517-v13_1 defriko, g. p. (2020). dampak implementasi sistem erp terhadap kinerja perusahaan yang dimediasi oleh kapabilitas organisasi. dissertation. universitas andalas. forcht, k. a., ieschnick, e., & aldridge, a. (2007). implementing enterprise resource planning (erp) for strategic competitive advantage. information systems, 8(2), 425– 429. retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/aadc/0db177a8b45ccc01b201131e50cc85bda147. pdf hassabelnaby, h. r., hwang, w., & vonderembse, m. a. (2012). the impact of erp implementation on organizational capabilities and firm performance. benchmarking, 19(4), 618–633. https://doi.org/10.1108/14635771211258043 hastuti, d., dalle, j., & khatimi, h. (2016). an empirical evaluation of erp values using rbv approach in indonesia. proceeding 2016 2nd international conference on science in information technology, icsitech 2016: information science for green society and environment, 26–29. https://doi.org/10.1109/icsitech.2016.7852602 hatch, m. j., & cunliffe, a. l. (2006). organization theory. oxford university press. hsu, p. f. (2013). commodity or competitive advantage? analysis of the erp value paradox. electronic commerce research and applications, 12(6), 412–424. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2013.06.004 hunton, j. e., lippincott, b., & reck, j. l. (2003). enterprise resource planning systems: comparing firm performance of adopters and nonadopters. international journal of accounting information systems, 4(3), 165–184. https://doi.org/10.1016/s14670895(03)00008-3 ince, h., imamoglu, s. z., keskin, h., akgun, a., & efe, m. n. (2013). the impact of erp systems and supply chain management practices on firm performance: case of turkish companies. procedia social and behavioral sciences, 99, 1124–1133. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.586 kamboj, s., goyal, p., & rahman, z. (2015). a resource-based view on marketing capability, operations capability and financial performance: an empirical examination of mediating role. procedia social and behavioral sciences, 189, 406–415. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.201 katerattanakul, p., lee, j. j., & hong, s. (2014). effect of business characteristics and erp implementation on business outcomes: an exploratory study of korean manufacturing firms. management research review, 37(2), 186–206. https://doi.org/10.1108/mrr-10-2012-0218 kristianti, c. e., & achjari, d. (2017). penerapan sistem enterprise resource planning: dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 21(1), 1–11. https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art1 kurniawati, m., gunarta, i., & baihaqi, i. (2015). dampak implementasi enterprise resource planning (erp) pada kinerja keuangan: pendekatan resources based view. prosiding seminar nasional manajemen teknologi xxiii. surabaya, p, 1–9. retrieved from https://mmt.its.ac.id/publikasi/dampak-implementasi-enterprise-resource-planningerp-pada-kinerja-keuangan-pendekatan-resources-based-view/ lu, z., & jinghua, h. (2012). the moderating factors in the relationship between erp investments and firm performance. journal of computer information systems, 53(2), 75– 84. retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08874417.2012.11645616 https://doi.org/10.4192/1577-8517-v13_1 https://pdfs.semanticscholar.org/aadc/0db177a8b45ccc01b201131e50cc85bda147.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/aadc/0db177a8b45ccc01b201131e50cc85bda147.pdf https://doi.org/10.1108/14635771211258043 https://doi.org/10.1109/icsitech.2016.7852602 https://doi.org/10.1016/j.elerap.2013.06.004 https://doi.org/10.1016/s1467-0895(03)00008-3 https://doi.org/10.1016/s1467-0895(03)00008-3 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.586 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.201 https://doi.org/10.1108/mrr-10-2012-0218 https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art1 https://mmt.its.ac.id/publikasi/dampak-implementasi-enterprise-resource-planning-erp-pada-kinerja-keuangan-pendekatan-resources-based-view/ https://mmt.its.ac.id/publikasi/dampak-implementasi-enterprise-resource-planning-erp-pada-kinerja-keuangan-pendekatan-resources-based-view/ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08874417.2012.11645616 putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 240 ma, a., nassehi, a., & snider, c. (2019). embracing complicatedness and complexity with anarchic manufacturing. procedia manufacturing, 28, 51–56. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.12.009 markus, m., & robey, d. (1998). information technology and organizational change: causal structure in theory and research. management science, 34(5), 583–599. https://doi.org/10.1287/mnsc.34.5.583 masini, a., & van wassenhove, l. n. (2009). erp competence-building mechanisms: an exploratory investigation of configurations of erp adopters in the european and u.s. manufacturing sectors. manufacturing & service operations management, 11(2), 274– 298. https://doi.org/10.1287/msom.1080.0215 panorama consulting grup. (2010). 2010 erp report. retrieved from https://www.panorama-consulting.com/wp-content/uploads/2016/07/2010-erpreport.pdf park, j., & park, j. (2015). enterprise resource planning and efficiency evidence from the korean property/casualty insurance companies. managerial finance, 41(4), 405–415. https://doi.org/10.1108/mf-07-2014-0182 putra, d. g., & rahayu, r. (2020). peranan implementasi tata kelola teknologi informasi (it governance) sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. jurnal inovasi pendidikan ekonomi, 10(1), 1–7. https://doi.org/10.24036/011077110 rehman, s., mohamed, r., & ayoup, h. (2019). the mediating role of organizational capabilities between organizational performance and its determinants. journal of global entrepreneurship research, 9(1), 1-20. https://doi.org/10.1186/s40497-0190155-5 saade, r. g., & nijher, h. (2016). critical success factors in enterprise resource planning implementation: a review of case studies. journal of enterprise information management, 29(1), 72–96. https://doi.org/10.1108/jeim-03-2014-0028 schuh, g., & kramer, l. (2016). cybernetic approach for controlling technology management activities. procedia cirp, 41, 437–442. https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.12.102 shang, s., & seddon, p. b. (2002). assessing and managing the benefits of enterprise system: the business manager’s perspective. information system journal, 12(4), 271–299. https://doi.org/10.1046/j.1365-2575.2002.00132.x sheikh, a. a., shahzad, a., & ku ishaq, a. (2017). the growth of e-marketing in businessto-business industry and its effect on the performance of businesses in pakistan: marketing success. international and multidisciplinary journal of social sciences, 6(2), 178190. https://doi.org/10.17583/rimcis.2017.2704 sofyan, r., putra, d. g., & aprayuda, r. (2020). does the information on the internet media respond to the stock market? proceedings of the 5th padang international conference on economics education, economics, business and management, accounting and entrepreneurship (piceeba-5 2020), 152, 510–520. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.057 suhendra, e. s., filandari, m., indrayani, e., & maulana. (2019). the direct and indirect effect of enterprise resource planning system implementation on firm performance through the organizational capabilities as a mediator. international journal of engineering and advanced technology, 8(5), 588–597. https://doi.org/10.35940/ijeat.e1084.0585c19 syofyan, r., & putra, d. g. (2020). the role of good corporate governance (gcg) implementation in indonesian company. proceedings of the 4th padang international conference on education, economics, business and accounting (piceeba-2 2019), 124, 819–825. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.148 https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.12.009 https://doi.org/10.1287/mnsc.34.5.583 https://doi.org/10.1287/msom.1080.0215 https://www.panorama-consulting.com/wp-content/uploads/2016/07/2010-erp-report.pdf https://www.panorama-consulting.com/wp-content/uploads/2016/07/2010-erp-report.pdf https://doi.org/10.1108/mf-07-2014-0182 https://doi.org/10.24036/011077110 https://doi.org/10.1186/s40497-019-0155-5 https://doi.org/10.1186/s40497-019-0155-5 https://doi.org/10.1108/jeim-03-2014-0028 https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.12.102 https://doi.org/10.1046/j.1365-2575.2002.00132.x https://doi.org/10.17583/rimcis.2017.2704 https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.057 https://doi.org/10.35940/ijeat.e1084.0585c19 https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.148 putra, rahayu, & putri the influence of enterprise resource planning (erp) implementation system … journal of accounting and investment, 2021 | 241 terjesen, s., patel, p. c., & covin, j. g. (2010). alliance diversity, environmental context and the value of manufacturing capabilities among new high technology ventures. journal of operations management, 29(1-2), 105–115. https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.07.004 vancouver, j. b. (1996). living systems theory as a paradigm for organizational behavior: understanding humans, organizations, and social processes. behavioral science, 41(3), 165–204. https://doi.org/10.1002/bs.3830410301 voulgaris, f., lemonakis, c., & papoutsakis, m. (2015). the impact of erp systems on firm performance: the case of greek enterprises. global business and economics review, 17(1), 112–129. https://doi.org/10.1504/gber.2015.066536 zehir, c., & acar, a. z. (2006). organizational capabilities and its impacts on business performance. the proceedings of 2nd international strategic management conference, 163, 163–172. retrieved from https://www.academia.edu/930681/organizational_capabilities_and_its_impacts_o n_business_performance https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.07.004 https://doi.org/10.1002/bs.3830410301 https://doi.org/10.1504/gber.2015.066536 https://www.academia.edu/930681/organizational_capabilities_and_its_impacts_on_business_performance https://www.academia.edu/930681/organizational_capabilities_and_its_impacts_on_business_performance layout desember 2008 pendahuluan program nasional pemberdayaan ma-syarakat (pnpm) mandiri adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah sejak tahun 2007 yang bertujuan untuk mempercepat penganggu-langan kemiskinan dan perluasan kesem-patan kerja. melalui pnpm mandiri, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat dilaksanakan secara bersinergi analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul kota malang vivi dwi aryanti*; masiyah kholmi; endang dwi w. jurusan akuntansi universitas muhammadiyah malang, jl. raya tlogo mas no. 246 , malang jawa timur 65144, indonesia * corresponding author, e_mail: viviridlwan@yahoo.com abstract the aims of this study is to describe the accountability and transparency of pnpm mandiri fund management in self supporting public agency (bkm) betul malang by using indicators of accountability and transparency that have been determined by indonesian governement. object of the research is bkm betul. the data obtained from the questionnaires spread result and documentation relate the rule of bkm betul funding management in 2010-2011. the analysis showed that the accountability and transparency pnpm mandiri fund management in bkm betul, from 13 indicators of accountability to ideal conditions, there were 10 indicators of accountability are fulfilled so the percentage obtained is 77%, which means that the condition is included in the fourth interval that is accountable. from 6 indicators transparency into ideal conditions, there are five indicators of transparency are fulfilled, so the percentage obtained is 83%, which means that the condition is included in the fourth interval that is transparent. based on the analysis, it can be concluded that the pnpm mandiri management of funds in the bkm betul been accountable and transparent. keywords: accountability, bkm, pnpm mandiri, transparency. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri di badan keswadayaan masyarakat (bkm) betul malang dengan menggunakan indikator akuntabilitas dan transparansi yang telah ditentukan oleh pemerintah indonesia. obyek penelitian adalah bkm betul. data diperoleh dari hasil pembagian kuesioner dan dokumentasi terkait kebijakan pengelolaan dana pnpm mandiri dan laporan pengelolaan dana pnpm mandiri tahun 2010-2011 bkm betul. hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri di bkm betul, dari 13 indikator akuntabilitas untuk kondisi ideal, ada 10 indikator akuntabilitas terpenuhi sehingga persentase yang diperoleh adalah 77%, yang berarti bahwa kondisi ini termasuk dalam interval keempat yang bertanggung jawab. dari 6 indikator transparansi dalam kondisi ideal, ada lima indikator transparansi terpenuhi, sehingga persentase yang diperoleh adalah 83%, yang berarti bahwa kondisi ini termasuk dalam interval keempat yang transparan. berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa manajemen pnpm mandiri dana di bkm betul telah akuntabel dan transparan. kata kunci: akuntabilitas, bkm, pnpm mandiri, transparansi. dan lebih terarah pada kelompok masyarakat miskin dan wilayah tertinggal (www.pnpmmandiri.org). tingkat penyim-pangan dana program nasional pemberda-yaan masyarakat (pnpm) mandiri selama 2011 mencapai 0,8% atau rp 250 miliar, dari total penyaluran rp 11,2 triliun (inilahjabar.com). tata kelola penyelengga-raan pnpm mandiri yang baik merupakan suatu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi122 kebutuhan yang tidak dapat terelak-kan, salah satunya dalam penyelenggaraan pengelolaan dananya harus mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga bebas dari kkn. hal menarik yang perlu disadari adalah terfokus pada cara meningkatkan akunta-bilitas dan transparansi dalam lembaga sektor publik termasuk di dalamnya badan keswadayaan masyarakat (bkm). bkm mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjalankan program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiri dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta diberikan wewenang untuk menyalurkan dana pnpm mandiri ke setiap masyarakat miskin melalui kelompok swadaya masyarakat (ksm). bkm ini dipilih oleh pemerintah karena keberadaan lembaga ini yang tersebar diseluruh wilayah indonesia, lebih tepatnya berada di setiap kelurahan. pelaporan pengelolaan dana pnpm mandiri yang akuntabel dan transparan merupakan kewajiban bagi bkm, karena dana yang diterima merupakan dana dari pemerintah sehingga didalam pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan demi suksesnya program pnpm mandiri serta terciptanya akunta-bilitas publik. penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku pnpm mandiri tanpa terkecuali. akunta-bilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mela-kukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil kepu-tusan baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. selain wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengam-bilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, pnpm mandiri juga wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip transparansi. transparansi dalam pelak-sanaan pnpm mandiri dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membu-tuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep pnpm mandiri, kebijakan serta pengam-bilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku pnpm mandiri baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat. adapun penelitian yang telah dilakukan untuk menilai akuntabilitas lembaga publik, yaitu rahmansyah (2011) meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana pnpm mandiri (studi pada upk bkm gadang sejahtera kota malang), diperoleh hasil bahwa 13 indikator akuntabilitas yang digunakan, hanya 11 indikator akuntabilitas yang terpenuhi. sehingga akuntabilitas pengelolaan dana pnpm mandiri pada upk bkm gadang sejahtera periode 2009-2010 sudah akuntabel. keterbatasan penelitian tersebut adalah objek yang diteliti hanya upk saja, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi untuk up-up yang lain dalam bkm. penelitian di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas lembaga publik sangat penting untuk diteliti. namun, penelitian tersebut hanya menganalisis akuntabilitas saja, sementara akuntabilitas tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya transparansi. akun-tabilitas dan transparansi merupakan elemen yang tidak dapat terpisahkan. berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pada badan keswadayaan masyarakat (bkm). pene-litian ini layak dilakukan dikarenakan masih jarang penelitian mengenai akuntabilitas dan transpa-ransi pada pengelolaan dana pnpm mandi-ri. dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul analisis akuntabilitas dan trans-paransi pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul kota malang. berdasarkan paparan di atas, maka penting vol. 14 no.2 juli 2013 123 untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana pengelolaan dana dan akunta-bilitas pengelolaan dana pnpm mandiri. studi ini dilakukan di bkm betul kota malang dengan alasan kemudahan akses dan kebersediaan pengelola untuk dimintai data dan wawancara dalam rangka pelaksanaan penelitian. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul kota malang, serta juga mengggali bagaimana praktik transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri yang dikelola oleh bkm betul kota malang. tinjauan literatur dan fokus penelitian akuntabilitas widodo (2001) sebagaimana dikutip oleh rahmanurrasjid (2008) menyatakan pertanggungjawaban sebagai akunta-bilitas merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. dalam perkembangan akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. usahausaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, efisien atau tidak prosedur yang tidak diperlukan. akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “cheks and balance” dalam sistem administrasi. akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi atau tugas yang telah diembannya (www.p2kp.org). transparansi werimon, dkk. (2007) menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. sehingga dengan adanya transparansi ini setiap orang dapat memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan terbuka. transparansi mengandung arti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. artinya setiap aktivitas selalu bisa dibuktikan melalui data yang kuat, sah, dan akurat (bakti, 2005 dalam al-makassary, 2007). transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik, dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga (www.p2kp.org). fokus dari penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu: rm 1 : bagaimana akuntabilitas pengelo-laan dana pnpm mandiri pada bkm betul kota malang. rm 2 : sejauh mana transparansi pengelo-laan dana pnpm mandiri yang dikelola oleh bkm betul kota malang. metode penelitian objek dan lokasi penelitian objek penelitian yaitu badan keswadayaan masyarakat (bkm) betul yang berlokasi di jalan bantaran barat ii no. 2 kelurahan tulusrejo kecamatan lowokwaru kota malang. jenis dan sumber data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. data primer diperoleh dari hasil kuesioner mengenai jurnal akuntansi & investasi124 akuntabilitas dan transparansi yang disebarkan kepada kelompok swadaya masyarakat atau yang biasa disebut ksm pada bkm betul. data sekunder berupa data yang diperoleh dari badan keswadayaan masyarakat betul, yaitu kebijakan pengelolaan dana pnpm mandiri dan laporan pengelolaan dana pnpm mandiri tahun 2010-2011. teknik perolehan data teknik perolehan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian yang akan dilakukan. dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara sebagai berikut: 1. dokumentasi. mengumpulkan data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang berada di bkm betul, yang berupa kebijakan pengelolaan dana pnpm mandiri dan laporan pengelolaan dana pnpm mandiri tahun 20102011 dan data yang terkait lainnya. 2. kuesioner. tujuan penyusunan kuesio-ner ini adalah untuk mendukung data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian. kuesioner ini diberikan kepada kelompok swadaya masyarakat. pengukuran akuntabilitas pnpm dalam booklet pnpm mandiri perkotaan yang diterbitkan oleh kementerian pekerjaan umum mengenai transparansi dan akuntabilitas bkm, menurut kementerian pekerjaan umum indikator akuntabilitas diantaranya adalah: 1. up-up bkm dikelola bersama secara aktif sesuai dengan rencana atau program bkm, ada pengurusnya dan rutin melakukan pertemuan. 2. pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai standar pnpm mandiri. 3. dana yang diterima bkm tersalur ke ksm utuh tanpa potongan. 4. tidak ada penyalahgunaan dana atau korupsi baik terhadap bop bkm maupun penyaluran dana. 5. penarikan dana dari rekening bank bkm ditandatangani 3 orang anggota bkm. 6. kegiatan yang dilaksanakan ksm sesuai dengan usulan yang disetujui oleh bkm. 7. anggota ksm penerima dana blm sama dengan yang diusulkan dalam proposal ksm, lpj ksm lengkap dan benar termasuk di dalamnya rincian swadaya masyarakat yang dapat direalisasikan. 8. minimal 90% dana pinjaman merupa-kan outstanding loan. 9. tingkat pengembalian pinjaman bergulir minimal 90%. 10. tidak ada pemotongan dana ksm kepada masyarakat. 11.100% penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir dan sosial adalah kk miskin yang terdaftar dalam format ps 2 (daftar kk miskin hasil pemetaan swadaya). 12. 70% penerima manfaat kegiatan lingkungan umum adalah kk miskin yang terdaftar dalam ps2. 13. pengelolaan keuangan sesuai dengan ad/art. pengukuran transparansi pnpm penilaian transparansi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi laporan penge-lolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul tahun 2010-2011 dengan menggu-nakan 6 (enam) indikator akuntabilitas yang ditentukan dalam pedoman pnpm mandiri. menurut kementerian pekerjaan umum indikator transparansi bkm diantaranya adalah: 1. dana yang diterima bkm dan pengalokasiannya diumumkan kepada masya-rakat minimal di 5 (lima) papan infor-masi (pengumuman). 2. laporan keuangan ditempel di 5 (lima) tempat vol. 14 no.2 juli 2013 125 yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 (lima) di awal bulan. 3. ksm yang termasuk di dalam daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari bkm diumumkan kepada masya-rakat minimal di 5 (lima) papan informasi (pengumuman). 4. rekening bank atas nama bkm dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota bkm diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 (lima) papan informasi (pengumuman). 5. setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek dan minimal berisi tentang nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai blm, swadaya sumber dana lain, tanggal pelaksanaan dan nama ksm pelaksana. 6. penetapan kebijakan keuangan didasar-kan pada rembug bersama. teknik analisis data teknik analisis data yang dilakukan adalah mengidentifikasi laporan pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul tahun 2010-2011 dengan didukung oleh hasil kuesioner yang disebar kepada responden. analisis yang dilakukan terdiri dari lima tahap yaitu: 1. mengidentifikasi kebijakan pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul tahun 20102011. 2. mentabulasi kuesioner berdasarkan rekapitulasi jawaban responden. 3. menguji validitas dan reliabilitas kuesioner 4. menilai akuntabilitas dan transparansi 5. mendeskripsikan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri. hasil dan pembahasan pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) yang sudah ditetapkan rembug warga kelurahan, yaitu sebagai berikut: sumber keuangan bkm betul sumber keuangan atau modal bkm betul diperoleh dari: (1) sumber pendanaan yang berasal dari dana bantuan langsung masyarakat (blm) dari pemerintah yang digunakan untuk ksm usaha ekonomi produktif, pembangunan sarana prasarana dasar dan pengembangan sosial; (2) jasa yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola oleh ksm yang sebagian penggunaan jasa tersebut untuk penambahan modal bkm; dan (3) dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. penggunaan dana pnpm mandiri di dalam ad/art bkm betul kota malang menetapkan penggunaan dana pnpm mandiri, yaitu: (1) penambahan modal bkm betul sebesar 35%; (2) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan sebesar 25%; (3) biaya operasional pengurus bkm betul sebesar 30%; dan (4) kegiatan sosial masyarakat kelurahan tulusrejo sebesar 10%. laporan keuangan bkm bkm dibantu oleh kesekretariatan dan upk diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai kegiatan bkm, membuat laporan triwulan dan tahunan yang disesuaikan dengan variabel penilaian kinerja bkm. dalam pengelolaan keuangan bkm betul menggunakan prinsip trans-paransi dan akuntabilitas. laporan keuangan bkm betul diumumkan di papan pengu-muman yang mudah dibaca dan diketahui oleh masyarakat. laporan keuangan tahunan bkm harus diaudit oleh audit independen dan hasil audit disampaikan secara terbuka dalam rembug warga. jurnal akuntansi & investasi126 uji validitas setelah data kuesioner terkumpul, maka dilakukan tahapan tabulasi data yaitu merekapitulasi jawaban responden dan melakukan uji validitas dan reliabilitas. dari hasil pengujian validitas akuntabilitas diketahui bahwa 14 item mempu-nyai nilai korelasi lebih besar dari nilai standar validitas yaitu 0,312. 7 item instrument juga mempu-nyai nilai korelasi lebih besar dari nilai standar validitas yaitu 0,312. dengan demikian item kuesioner dinyatakan valid dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. pendekatan untuk melakukan pengujian reliabilitas menggunakan cronbach‘s alpha. koefisien reliabilitas cronbach‘s alpha harus lebih besar dari 0,60 untuk dianggap bahwa semua item dalam instrument tersebut adalah reliabel. dari hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa nilai reliabilitas semua item di dalam indikator akuntabilitas dan transparansi lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan reliabel. pembahasan setelah melakukan identifikasi kebi-jakan pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul dan mentabulasi jawaban kuesioner, maka langkah selanjut-nya adalah menilai akuntabilitas dan trans-paransi pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul menggunakan 13 indikator akuntabilitas dan 6 indikator transparansi yang sudah disesuaikan. mendeskripsikan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri. berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada ksm, maka secara umum tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul dapat disajikan pada gambar 1 dan 2. pada gambar 1, ksm sebagian besar menjawab sangat setuju yaitu sebesar 45,2% dan setuju sebesar 37%. hal ini menunjukkan bahwa ksm menilai bkm sudah akuntabel dalam pengelolaan dana pnpm mandiri. dalam menilai trans-paransi, ksm juga sebagian besar menja-wab sangat setuju yaitu sebesar 44,3% dan menjawab setuju sebesar 32,9%. hal ini menunjukkan bahwa ksm menilai bkm sudah transparan dalam pengelolaan dana pnpm mandiri. gambar 1. jawaban rata-rata responden tentang akuntabilitas gambar 1. jawaban rata-rata responden tentang transparansi vol. 14 no.2 juli 2013 127 total jawaban setuju dan sangat setuju melebihi 75% dari masing-masing indikator akuntabilitas dan transparansi. jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul sudah akuntabel dan transparan. secara umum, jika ditabulasi, maka analisis data berdasarkan data yang diperoleh dari bkm maupun hasil kuesioner yang disebar kepada ksm dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6. berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul tahun 2010-2011, dari 13 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal, terdapat 10 indikator akuntabilitas yang terpenuhi, sehingga prosentase yang diperoleh yaitu 77%, yang artinya bahwa kondisi ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu akuntabel. pada 6 indikator trans-paransi yang menjadi kondisi ideal, terdapat 5 indikator transparansi yang terpenuhi, sehingga prosentase yang diperoleh yaitu 83%, yang artinya bahwa kondisi ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu transparan. simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari bkm dan hasil kuesioner yang dibagikan kepada ksm, dari 13 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal, terdapat 10 (sepuluh) indikator akuntabilitas yang terpenuhi. jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul sudah akuntabel. selanjut-nya, berdasarkan data yang diperoleh dari bkm dan hasil kuesioner yang dibagikan kepada ksm, dari 6 indikator transparansi yang menjadi kondisi ideal, terdapat 5 (lima) indikator transparansi yang terpenuhi. jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pnpm mandiri pada bkm betul sudah transparan. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. keterbatasan penelitian ini adalah; pertama, pemilihan responden dalam penyebaran kuesioner terbatas pada 40 orang dan hanya dilakukan pada ksm, belum dapat melihat perspektif pihak yang lain, seperti masyarakat yang tidak menerima manfaat dana bergulir. selain itu, penelitian ini merupakan studi kasus pada satu objek bkm, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada bkm yang lain. berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dianjurkan agar dapat menambah responden dalam penyebaran kuesioner, seperti masyarakat yang tidak menerima dana bergulir. selain itu, penelitian selanjutnya dianjurkan pula dapat memperluas cakupan penelitian agar dapat ditemukan hasil penelitian yang lebih luas serta dapat dijadikan studi komparasi untuk mengetahui bkm terbaik. daftar pustaka anonymous. 2008. pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. diakses pada 24 oktober 2011. ----anonymous. 2007. review partisipatif program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. departemen pekerjaan umum direktorat jendral cipta karya. jakarta. (diakses 10 oktober 2011) al-makassary, r. 2007. akuntabilitas lembaga swadaya masyarakat: beberapa observasi. url: http://www.interseksi.org (diakses pada 24 oktober 2011) mardiasmo. 2002. akuntansi sektor publik. andi. yogyakarta. mardiasmo. 2006. perwujudan transpa-ransi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. jurnal akuntansi pemerintah rahmansyah, a. 2011. analisis akuntabilitas pengelolaan dana pnpm mandiri (studi pada upk bkm gadang sejahtera kota malang). skripsi, universitas muhammadiyah malang. rahmanurrasjid, a. 2008. akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung-jawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (studi di kabupaten kebumen). skripsi, universitas diponegoro. sekaran, u. 2003. reseach method for business, 4ed. usa: john wiley & sons. soetrisno, y. 2007. analisis prestasi manajemen pt. pertamina (persero) jakarta timur (studi pada pt. pertamina unit diklat khusus perkapalan). skripsi, universitas muhammadiyah malang. jurnal akuntansi & investasi128 ulum, i. 2004. akuntansi sektor publik; sebuah pengantar. umm press. malang. ---ulum, i. 2011. dasar-dasar metode penelitian. power point dasardasar metode penelitian. http://ihyaul.staff.umm.ac.id (diakses 24 oktober 2011) werimon, s. i. ghozali dan m. nazir. 2007. pengaruh pertisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (studi empiris di provinsi papua). tesis, universitas diponegoro. widyastuti, a. 2009. analisis kandungan akuntabilitas dan transparansi pada perda nomor 2 tahun 2002 dan nomor 10 tahun 2004 kota malang tentang retribusi pelayanan publik. skripsi, universitas muhammadiyah malang. http://www.google.co.id/ search?q=modul+khusus+fasilitator+akuntabilitas+dan+transparansi&ie=utf8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-us:official&client=firefoxa. diakses pada 24 oktober 2011. http://www.inilahjabar.com/read/detail/1786588/penyimpanganpnpm-mandiri-capai-rp250-miliar lampiran instrumen pengukuran instrumen pengukuran transparansi pengelolaan dana pnpm mandiri indeks bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 1, halaman: 22-47, januari 2008 22 pengaruh audit manajemen, komitmen organisasional manajer, pengendalian intern terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan kinerja badan usaha milik negara di indonesia suryo pratolo e-mail : suryopratolo@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract company performance and “good corporate governance” can’t run automatically. it needs the system and personnel aspects to drive. base on the former research and literature study, researcher choose management audit, manager’s organization commitment, and internal control as exogenous variables that influence “good corporate governance” principles application and company performance. using the path analyses technique, this research results the research summary: there is a relationship between management audit, manager’s organization commitment, and internal control; there is no relationship between management audit and manager’s organization commitment on “good corporate governance” principles application directly and indirectly; there is influence of internal control on good corporate governance principles application directly; there is indirect relationship between internal control and company performance through “good corporate governance” principles application; and there is direct influence of management audit, internal control, and “good corporate governance principles application” on company performance. other research resulted outcome is that internal control has the highest influence on “good corporate governance” principles application and company performance. keywords: management audit, manager’s organizational commitment, internal control, good corporate governance, company performance pendahuluan latar belakang penelitian badan usaha milik negara (bumn) merupakan salah satu pelaku utama pereko-nomian nasional yang telah mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (dolok, 2004:2). alasan mengapa bumn diperlukan, menurut faisal (2002: 268) paling tidak ada lima faktor yang melatar belakanginya, yaitu bahwa bumn diperlukan: (1) sebagai pelopor atau perintis usaha, dimana swasta tidak tertarik untuk menggelutinya. (2) sebagai pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan pelaksana pelayanan publik. suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 23 (3) sebagai penyeimbang kekuatankekuatan swasta besar. (4) sebagai sumber pendapatan negara. menurut uu no. 19 tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian bumn adalah: (1) memberikan sumbangan bagi perkem-bangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. (2) mengejar keuntungan. (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. data menunjukkan bahwa master plan bumn belum dapat tercapai secara efektif karena capaian roa dan roe riil selama tahun 2001 sampai tahun 2004 masih di bawah target yang ditetapkan. berikut ini dipaparkan data target, realisasi, dan selisih roa dan roe: tabel 1. target dan capaian roa dan roe bumn tahun 2001-2004 tahun return on asset (%) return on equity (%) target capaian selisih target capaian selisih 2001 3,60 2,32 -1,28 19,90 14,18 -5,72 2002 3,68 2,73 -0,95 19,45 9,21 -10,24 2003 3,82 2,81 -1.01 19,94 10,32 -9,62 2004 3,90 2,49 -1.41 20,56 6,10 -14,46 sumber: data diolah pada sisi kesehatan bumn, data mengenai tingkat kesehatan bumn menunjukkan bahwa selama tahun 1999 hingga 2003 terjadi penurunan jumlah bumn yang sehat pada tahun 2001 dan peningkatan jumlah bumn yang kurang sehat dan tidak sehat pada tahun 2002, sedangkan pada tahun 2003 terjadi peningkatan bumn yang sehat dan penuruan bumn yang kurang sehat dan tidak sehat sebagai berikut: tabel 2. tingkat kesehatan bumn tahun 1999-2003 kondisi 1999 2000 2001 2002 2003 sehat sekali 103 103 94 108 128 kurang sehat 22 26 26 42 21 tidak sehat 11 8 8 7 5 total 136 137 128 157 154 sumber: kantor menneg bumn, 2003 jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 24 menurut i nyoman tjager dkk (2003: 166) dan laksamana sukardi (2005: 17), salah satu penyebab belum optimalnya kinerja keuangan bumn adalah karena penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. menurut survai pricewaterhouse coopers pada tahun 1999 terhadap investor-investor internasional ditunjukkan bahwa indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standarstandar akuntansi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standarstandar pengung-kapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. (fcgi, 2002:88). dalam rangka memperbaiki kinerja bumn melalui penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, pemerintah melalui uu no. 19 tahun 2003 yang ditetapkan pada 19 juni 2003 mengamanatkan dilaksanakannya prinsipprinsip good corporate governance seperti yang tertuang pada pasal 5 ayat 3. (sekretariat negara republik indonesia, 2003). sebelum uu no. 19 tahun 2003 diterbitkan, kementerian bumn menerbitkan keputusan menteri negara bumn no. kep 117/m-mbu/2002, tentang praktik good corporate governance pada bumn. bumn diwajibkan untuk menerapkan good corporate governance secara konsisten atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya. produk-produk perundangan tersebut menun-jukkan adanya semangat dari pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance pada bumn di indonesia. untuk menindaklanjuti keputusan menteri negara bumn no. kep-117/mmbu/2002 tentang penerapan praktik good corporate governance pada bumn, kementrian bumn melaksanakan program statement of corporate intent yang merupakan bentuk penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (kementerian bumn, 2003). secara teoritis buruknya good corporate governance di indonesia termasuk di bumn terkait dengan pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan maupun di perusahaan. dari kelima komponen pengendalian intern, komponen control environment atau lingkungan pengendalian, merupakan pondasi dari komponen pengendalian intern lainnya. lingkungan pengendalian merupakan kondisi obyektif yang ada pada organisasi. kondisi ini sebagian terbesar ditentukan oleh pimpinan organisasi, dimana lingkungan pengendalian meliputi nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dan kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia (arens et al: 2006: 274-276). berbicara tentang pengendalian intern organisasi tidak dapat dilepaskan dengan audit. untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif diperlukan fungsi audit internal dengan tugas: mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi. suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 25 dalam rangka meninjau ketidakefektivan kinerja bumn perlu ditinjau aspek ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas operasi bumn. seharusnya semakin ekonomis, semakin efisien, dan semakin efektif suatu perusahaan dikelola maka akan semakin efektif pula kinerja perusahaan tersebut. untuk melihat sejauhmana perusahaan dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif diperlukan audit ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas operasi manajerial perusahaan yang dikenal sebagai audit manajemen dimana hal tersebut tidak bisa dipenuhi hanya dengan melakukan audit keuangan. apabila dilakukan secara baik dan benar, audit manajemen secara potensial menjadi alat evaluasi yang sangat berguna. (arter, 1997:3) pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance maupun pengendalian intern tidak terlepas juga dari aspek personil yang ada di dalam perusahaan karena sebaik apapun suatu sistem dibangun, namun bila para personilnya tidak memiliki komitmen bersama untuk memajukan organisasi, maka sistem tersebut tidak akan efektif. secara teoretis, komitmen organisasi mempengaruhi perilaku seseorang dalam mendorong efektivitas organisasi (mc caul et al, 1995 dalam winwin, 2005: 18). meningkatnya popularitas konsep komitmen oganisasi didasarkan pada keyakinan bahwa komitmen organisasi memiliki implikasi, bukan saja pada pegawai dan organisasi, namun juga pada masyarakat secara keseluruhan (mathieu dan zajac, 1990:71). dari apa yang diungkapkan beberapa literatur, kondisi belum optimalnya perekonomian di indonesia termasuk di dalamya bumn menunjukkan buruknya pelaksanaan good corporate governance. pengaruh good corporate governance terhadap kinerja organisasi telah diteliti di beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan penerapan good corporate governance memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan. dari fenomena dan hasil penelitian sebelumnya tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada kinerja perusahaan bumn di indonesia. rumusan masalah fenomena kondisi kinerja bumn yang belum optimal, belum melembaganya good corporate governance, belum baiknya pengendalian intern, dan peran auditor internal dalam menunjang good corporate governance dan kinerja pada bumn, secara lebih spesifik dan lebih rinci dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) apakah terdapat hubungan audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern. (2) apakah terdapat pengaruh audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern terhadap penerapan prinsipprinsip good corporate governance baik secara parsial maupun simultan. (3) apakah terdapat pengaruh audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, pengendalian intern, dan penerapan prinsipprinsip good corporate governance jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 26 terhadap kinerja perusahaan bumn baik secara parsial maupun simultan. kajian pustaka audit manajemen audit manajemen lahir di inggris pada tahun 1932 (batra, 1997: 49). audit manajemen merupakan perkembangan audit keuangan, audit operasional dan konsultansi manajemen (innes dan lyon, 1994:73). mengenai batasan tentang audit manajemen, berikut ini dipaparkan beberapa pendapat peneliti: a. herbert (1979:4) mengungkapkan definisi audit manajemen sebagai berikut: management auditing is planning for obtaining and evaluating sufficient, relevant, material, and competent evidence by an independent auditor on the audit objective of whether an entitiy’s management, employees, or delegated agents have or have not accepted and carried out appropiate laws, regulations, policies, procedures, or other management standards for properly using its resources in an efficient and economical manner. from this evidence on the audit objective, the auditor comes to an opinion or conclusion and reports to a third party with sufficient evidence in the report to convince the third party that the conclusions is accurate, and with a recomendation for the possible correction of any deficiencies b. malan et.al (1984:9) mengungkapkan definisi audit manajemen sebagai berikut: a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding the performance of an organization, program, function or activity. evaluation is made in terms of its economy and efficiency of operations, effectiveness in achieving desired results and compliance with relevant policies, laws and regulations, for the purpose of ascertaining the degree of correspondence between performance and established criteria and communicating the results to interested users c. askey dan dale (1994:3) mengungkapkan definisi audit manajemen sebagai berikut: management audits are a systematic examination of any management system (or part of a system). the auditor assesses factual evidence to check whether the systems, practices and procedures are suitable for their intended use and effectively implemented. d. parker (1986); burrowes dan perrson (2000: 89) mengungkapkan definisi audit manajemen sebagai berikut : management auditing can be defined as an evaluation of management and the organisation’s functioning and perfor-mance with respect to economy, efficiency and suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 27 effectiveness of operating areas, activities and results. dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep audit manajemen pada intinya memiliki tiga dimensi yaitu: evaluasi ekonomisasi, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas. komitmen manajer pada organisasi komitmen berasal dari kata latin committere yang berarti menggabungkan, mempercayai dan mengerjakannya (snyder, 1994:97). organisasi adalah suatu entitas sosial yang dibangun untuk mencapai tujuan tertentu, berisi posisiposisi yang saling berinteraksi dan secara sengaja distruk-turisasi dan dikoordinasikan, serta berada di dalam lingkungan sosial yang lebih besar (bedeian, 1991:7). konsep dari komitmen organisasi didasarkan pada premis bahwa individ-individ u membentuk suatu attachment pada organisasi (ketchand & strawser, 1998:109). komitmen organisasi didefinisikan sebagai (porter et.al, 1974: 604): “relative strength of an individual’s identification with and involvement in a particular organization” menurut aranya et.al (1981) dalam poznanski dan blinc (1997:254), komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai: 1. keyakinan dan penerimaan tujuan dan nilai organisasi; 2. kemauan untuk berusaha atau bekerja keras untuk kepentingan organisasi; 3. hasrat untuk menjaga keanggotaan organisasi. komitmen organisasi merefleksikan kekuatan relatif dari sebuah identifikasi individual seseorang dalam keterlibatannya di dalam organisasi (steers, 1977 dalam randal, 1987: 461). komitmen organisasi dapat digambarkan dalam tiga komponen utama: (a) keyakinan yang kuat dari seseorang dan sebuah keyakinan terhadap tujuan organisasi; (b) keinginan seseorang untuk memberikan usaha yang sesuai untuk kepentingan organisasi; dan (c) hasrat yang jelas dari seseorang untuk memelihara keanggotaan (randal, 1987:461). semakin kuat komitmen organisasi seseorang, semakin kuat pula kecenderungan seseorang untuk diarahkan dalam tindakannya oleh standard internal yang ada. pengendalian intern manajer bertanggungjawab untuk membentuk suatu lingkungan pengendalian pada organisasinya, hal ini merupakan bagian tanggung jawab mereka dalam penggunaan sumber daya. menurut coso (1992:13) yang juga disitir oleh rand & chamber (2000:73), cangemi & singleton (2003:65), iai (2001:319.2), pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut: internal control is a process, affected by an entitiy’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:  effectiveness and efficiency of operations.  reliability of financial reporting.  compliance with applicable laws and regulations. jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 28 manajer pada organisasi harus memahami pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian intern yang efektif yang merupakan tanggungjawabnya. definisi coso tentang pengendalian intern memper-jelas bahwa pengendalian intern bukan hanya mempengaruhi laporan keuangan yang reliable tetapi juga menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya efektif untuk semua operasi. definisi menurut institute of internal auditors (iia) di dalam standar and guideline for the profesional practice of internal auditing menyatakan bahwa pengendalian intern adalah aktivitas yang berusaha untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. tujuan utama dari pengendalian intern adalah tercapainya: (1) reliabilitas dan integritas informasi. (2) kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan kebijakan. (3) pengamanan asset. (4) penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. (5) pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasi dan program. good corporate governance mencuatnya skandal keuangan yang melibatkan perusahaan besar seperti enron, worldcom, tyco, global crossing dan yang terakhir aol-warner, menuntut peningkatan kualitas good corporate governance (soegiharto, 2005: 38). terminologi good corporate governance telah dikenal dari amerika serikat pasca krisis ekonomi amerika sekitar tahun 1930an. istilah good corporate governance secara luas telah dikenal dalam dunia usaha. ada beberapa pengertian good corporate governance yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. the corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporate, such as the board, the managers, shareholders and other stekeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. by doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of ataining those objectives and monioring performance (oecd dalam siswanto dan aldridge, 2005:2). (2) corporate governance is the system by which companies are directed and managed. it influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimised (asx dalam siswanto dan aldridge, 2005:3). (3) pengertian corporate governance, yaitu (1) hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait yang terdiri atas pemegang saham, karyawan, kreditur, pesaing, pelanggan, dan lain-lain, (2) mekanisme pengecekan dan pemantauan perilaku manajemen suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 29 puncak (hirata, 2003: 1 dalam majidah, 2004:64) (4) menurut cadbury committee (sukrisno agoes, 2005), good corporate governance adalah a set of rules that define the relationship between shareholders in respect to their rights and external shareholder in respect to their right and responsibility (5) salowe (2002) dalam soegiharto (2005: 39) menyatakan bahwa good corporate governance dapat diartikan sebagai interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin adanya control dan akuntabilitas, dengan tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. (6) burns dalam carpenter (2004:8) mendefinisikan corporate governance sebagai: “a hefty sounding phrases that really just means oversight of company management making sure the business is run well and investors are treated fairly”. (7) ruin (2003:19) menyatakan bahwa corporate governance sebagai berikut: from some of the best practice guidelines that any one can come across globally, corporate governance is all about how an organization is managed; organizes its corporate and other structures; develops its culture; its policies and strategie; and deals with it various stekeholders. berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa good corporate gover-nance adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut. kinerja perusahaan performance atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan. pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (non financial performance measurement) dan pengukuran kinerja keuangan (financial performance measurement). (morse dan davis, 1996 dalam hiro tugiman, 2000:96; hirsch 1994:594-607) informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja non keuangan adalah informasi yang disajikan tidak dalam satuan uang atau rupiah (non financial information) namun dengan satuan ukur non keuangan (kaplan & atkinson, 1998:551) adapun informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (financial information), yaitu informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan seperti laba sebelum jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 30 pajak, tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya. kerangka pemikiran & perumusan hipotesis untuk mencapai tujuan bumn berupa kinerja perusahaan secara maksimal, perusahaan harus dikelola dengan baik. pengelolaan perusahaan dengan baik pada arti yang luas diistilahkan dengan konsep good corporate governance. untuk dapat mewujudkan good corporate governance diperlukan pembangunan berbagai aspek yang mendukungnya baik aspek sistem maupun aspek personil. pembangunan pada aspek sistem pada perusahaan antara lain dapat ditempuh dengan pembangunan pengendalian intern yang baik dan audit manajemen yang handal. pembangunan pada aspek personil dapat ditempuh dengan pembangunan komitmen organisasi yang tinggi dari seluruh personil perusahaan termasuk di dalamnya adalah para manajer. diharapkan dengan pembangunan kedua aspek tersebut, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dapat didukung secara komprehensif dan maksimal. berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan peneliti merumuskan paradigma penelitian sebagai berikut: gambar 1 paradigma penelitian: pengaruh audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, pengendalian intern terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan kinerja bumn di indonesia dari kerangka pemikiran dan pradigma penelitian yang telah dipaparkan, dirumuskan hipotesis sebagai berikut audit manajemen 1. evaluasi ekonomisasi 2. evaluasi efisiensi 3. evaluasi efektivitas komitmen manajer pada organisasi 1. affective commitment 2. continuance commitment 3. normative commitment penerapan prinsipprinsip good corporate governance 1. pertanggungjawaban 2. akuntabilitas 3. kewajaran 4. transparansi 5. kemandirian kinerja perusahaan 1. kinerja finansial 2. kinerja non finansial pengendalian intern 1. lingkungan pengendalian 2. penilaian risiko 3. aktivitas pengendalian 4. informasi dan komunikasi 5. pemantauan jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 32 (1) terdapat hubungan antara audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern. (2) terdapat pengaruh positif audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern terhadap penerapan prinsipprinsip good corporate governance baik secara parsial maupun secara simultan. (3) terdapat pengaruh positif audit manajemen, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan baik secara parsial maupun simultan. metode penelitian disain penelitian dan operasionalisasi variabel penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis melalui survai dan bersifat grounded. metode survai dalam pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner baik yang dikirim secara langsung dengan mendatangi responden maupun menggunakan fasilitas pos (mail survey). definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: variabel x1: audit manajemen audit manajemen adalah evaluasi fungsi dan kinerja organisasi dan manajemen terkait dengan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas area operasi, aktivitas dan hasil. (o’leary, 1996:5; kitindi, 1992:11; reider, 2002). variabel x2: komitmen manajer pada organisasi komitmen manajer pada organisasi adalah komitmen yang dimiliki oleh manajer terhadap organisasinya atau komitmen organisasi dalam arti sejauhmana manajer memiliki komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi. dimensi komitmen organisasi meliputi affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment (ketchand & strawser, 1998:111, allen & meyer, 1990:5, becker, 1960:7). variabel x3: pengendalian intern pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajer serta personil lini dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang layak berkaitan dengan pencapaian berbagai tujuan dengan kategori sebagai berikut: (1) keefektivan dan efisiensi kegiatan; (2) reliabilitas laporan keuangan atau informasi; dan (3) ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dimensi pengendalian intern meliputi lima kompenen yang saling berhubungan, meliputi (coso, 1992:16): lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. variabel y:penerapan prinsip-prinsip good corporate governance penerapan prinsip-prinsip good corporate governance adalah suatu penerapan prinsip-prinsip sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 33 kreditor, dan masyarakat sekitar. good corporate governance memiliki lima prinsip yaitu: pertanggungjawaban (reponsibility), akuntabilitas (accountability), kewajaran (fairness), transparansi (transparency) dan kemandirian. variabel z: kinerja perusahaan kinerja perusahaan yang dimaksud adalah apa yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan standar atau rencana yang pada perusahaan. dimensi kinerja perusahaan terdiri atas kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. (morse dan davis ,1996 dalam hiro tugiman 2000:96; hirsch 1994:594-607; kementerian bumn, 2002). populasi dan sampel populasi sebagai keseluruhan unit analisis penelitian ini adalah seluruh bumn berbadan hukum pt atau persero dan perum pada tingkat korporat yang meliputi 147 perusahaan. responden untuk setiap perusahaan yaitu: kepala audit internal sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan audit manajemen dan pengendalian intern, direktur utama atau pejabat setingkat direktur sebagai sumber informasi tentang komitmen manajer pada organisasi, komisaris (atau dewan pengawas) independen sebagai sumber informasi tentang penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, sekretaris korporat sebagai sumber informasi tentang kinerja perusahaan, penentuan sampel menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) dimana anggota populasi dipilih secara acak sederhana untuk ditetapkan sebagai sampel. untuk menentukan besarnya sampel dengan metode acak sederhana digunakan teknik iterasi (nirwana sk sitepu, 1994) yang diperoleh sampel sebesar 59. penentuan sampel dari populasi menggunakan teknik acak sederhana pada penelitian ini dilakukan dengan teknik pengundian. jumlah kuesioner yang dikirimkan kepada responden adalah untuk keseluruhan sampel terpilih yaitu sebesar 236 kuisioner dengan perhitungan: 59 perusahaan dengan empat kuisioner per perusahaan. metode pengujian data uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas terhadap item pertanyaan. pengujian terhadap validitas item ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor butir pertanyaan dengan total skor untuk masing-masing variabel menggunakan korelasi product momen pearson (syahri alhusni, 2002). uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua. sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik regresi berupa uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. metode pengujian hipotesis pengujian sub hipotesis pertama: hubungan antara audit manajemen (x1), komitmen manajer pada organisasi (x2), dan pengendalian intern (x3) pengujian hipotesis pertama mendasarkan pada sub struktur pertama yang mengidentifikasikan hubungan x1, x2, dan x3 berikut ini: jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 34 gambar 2. sub struktur pertama uji hipotesis 1 tentang hubungan antara variabel x1, x2, dan x3 dilakukan dengan melihat koefisien korelasi (rxixj) masingmasing hubungan antar variabel. untuk menentukan besarnya derajat keeratan dari hubungan antara variabel audit manajemen dengan komitmen manajer pada organisasi, antara variabel audit manajemen dengan variabel pengendalian intern, dan antara variabel komitmen manajer pada organisasi dengan pengendalian intern digunakan klasifikasi hubungan statistika dua variabel menurut guilford (achmad zanbar soleh, 2005:226). pengujian sub hipotesis kedua: pengaruh audit manajemen (x1), komitmen manajer pada organisasi (x2), dan pengendalian intern (x3) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (x4) pengujian hipotesis kedua mendasarkan pada sub struktur kedua yang mengidentifikasikan pengaruh dari variabel x1, x2, x3 terhadap y dengan persamaan sebagai berikut: y=pyx1x1+pyx2x2+pyx3x3+py1 persamaan struktural di atas dapat digambarkan ke dalam bentuk sebagai berikut: gambar 3. sub struktur kedua uji hipotesis 2 tentang pengaruh variabel x1, x2, x3, terhadap variabel y dilakukan dengan menguji nilai koefisien jalur yang ditaksir berdasarkan data hasil pengamatan. pengujian sub hipotesis ketiga: pengaruh audit manajemen (x1), pengendalian intern (x3) dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap kinerja perusahaan (z) pengujian hipotesis ketiga mendasarkan pada sub struktur ketiga yang mengidentifikasikan pengaruh dari variabel x1, x3 dan y terhadap z dengan persamaan sebagai berikut: z=pzx1x1+pzx3x3+pzyy+pz2 persamaan struktural di atas dapat digambarkan ke dalam bentuk sebagai berikut: gambar 4. sub struktur ketiga uji hipotesis 3 tentang pengaruh variabel x1, x3, dany terhadap variabel z dilakukan dengan menguji nilai koefisien jalur yang ditaksir berdasarkan data hasil pengamatan. py1 1 pyx3 pyx1 pyx2 x1 y x2 x3 rx2x3 rx1x2 rx1x3 y 2 pz2 x3 pzx 1 pzx 3 pzy x1 z rx2x3 rx1x2 x1 x2 x3 rx1x3 suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 35 analisis data hasil penelitian dari keseluruhan hasil analisis validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel . hasil analisis deskriptif ditunjukkan oleh jawaban responden yang menggambarkan kondisi unit analisis berdasarkan variabelvariabel yang diteliti adalah sebagai berikut. tabel 3. nilai rata-rata tertimbang jawaban responden variabel dimensi/variabel nilai kesimpulan audit manajemen dimensi evaluasi ekonomisasi 77.75% moderat tinggi dimensi evaluasi efisiensi 78.55% moderat tinggi dimensi evaluasi efektivitas 79.21% moderat tinggi variabel audit manajemen 78.43% moderat tinggi komitmen manajer pada organisasi dimensi affective commitment 85.48% tinggi dimensi continuance commitment 84.01% tinggi dimensi normative commitment 84.88% tinggi variabel komitmen manajer pada organisasi 84.97% tinggi pengendalian intern dimensi lingkungan pengendalian 70.99% moderat tinggi dimensi penilaian resiko 69.83% moderat tinggi dimensi aktivitas pengendalian 70.96% moderat tinggi dimensi informasi dan komunikasi 69.30% moderat tinggi dimensi pemantauan 70.99% moderat tinggi varabel pengendalian intern 70.55% moderat tinggi penerapan prinsipprinsip good corporate governance dimensi pertanggungjawaban 80.68% moderat tinggi dimensi akuntabilitas 80.00% moderat tinggi dimensi fairness 80.14% moderat tinggi dimensi transparansi 79.32% moderat tinggi dimensi kemandirian 70.71% moderat tinggi variabel penerapan prinsip-prinsip gcg 78.63% moderat tinggi kinerja perusahaan dimensi kinerja keuangan 69.83% moderat tinggi dimensi kinerja non keuangan 77.94% moderat tinggi variabel kinerja perusahaan 75.77% moderat tinggi sumber: data diolah dari pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas yang menyebabkan kesalahan dalam menaksir koefisien regresi. suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 1 hubungan antara audit manajemen (x1), komitmen manajer pada organisasi (x2), dan pengendalian intern (x3) hasil pengujian hipotesis pertama menggunakan program spss versi 13 adalah sebagai berikut: tabel 4. output hipotesis 1 hasil pengujian korelasi antara variabel audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berkorelasi secara signifikan. dari nilai koefisien-koefisien korelasi yang dihasilkan, gambaran hubungan struktural yang tercermin dalam sub struktur pertama adalah sebagai berikut: gambar 5. output sub struktur pertama pegujian korelasi antara variabel x1, x2, dan x3 menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern dengan skor masing-masing hubungan sebagai berikut: hubungan antara audit manajemen dengan komitmen manajer pada organisasi sebesar 90,30%; hubungan antara audit manajemen dengan pengendalian intern sebesar 87,00%; dan hubungan antara komitmen manajer pada organisasi dengan pengendalian intern sebesar 97,10%. berdasarkan pada kriteria derajat keeratan menurut guilford (achmad zanbar soleh, 2005: 226) hubungan antara audit manajemen dengan komitmen manajer pada organisasi merupakan hubungan yang sangat kuat; hubungan antara audit manajemen dengan pengendalian intern merupakan hubungan yang kuat; dan hubungan antara komitmen manajer pada organisasi dengan pengendalian intern merupakan hubungan yang sangat kuat. mendasarkan pada hasil uji hipotesis tersebut maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara audit 0.870 0.971 0.903 x1 x2 x3 correlations 1 .903 ** .870 ** .000 .000 59 59 59 .903 ** 1 .971 ** .000 .000 59 59 59 .870 ** .971 ** 1 .000 .000 59 59 59 pearson correlation sig. (2-tailed) n pearson correlation sig. (2-tailed) n pearson correlation sig. (2-tailed) n x1 x2 x3 x1 x2 x3 correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **. jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 37 manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern dapat diterima atau tidak berhasil ditolak. temuan tersebut menunjukkan bukti bahwa terdapat hubungan antara aspek sistem dalam hal ini ditunjukkan oleh variabel audit manajemen dan variabel pengendalian intern dengan aspek personil yang ditunjukkan oleh variabel komitmen manajer pada organisasi. pelaksanaan audit manajemen tanpa disertai komitmen manajer pada organisasi yang tinggi dimungkinkan audit manajemen tidak akan efektif. komitmen manajer pada organisasi tanpa disertai dengan pelaksanaan audit manajemen yang efektif yang menghasilkan feedback kinerja organisasi memungkinkan komitmem manajer juga tidak akan optimal. pengendalian intern merupakan tanggungjawab manajer, sehingga pegen-dalian intern tanpa disertai komitmen manajer pada organisasi dimungkinkan tidak akan tercipta pengendalian intern yang efektif. sebaliknya, komitmen manajer tanpa disertai dengan pengendalian intern yang bertujuan untuk menjaga reliabilitas dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan kebijakan, pengamanan asset, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasi dan program, komitmen manajer pada organisasi dimungkinkan tidak optimal. hal lain yang ditunjukkan oleh temuan tersebut adalah adanya hubungan antar sistem di dalam organisasi dalam hal ini adalah audit manajemen dan pengendalian intern. audit manajemen tanpa disertai pengendalian intern yang efektif memungkinkan audit manajemen tersebut tidak optimal pula. sebaliknya pengendalian intern yang bertujuan untuk menjaga reliabilitas dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan kebijakan, pengamanan asset, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasi dan program yang tidak disertai dengan pelaksanaan audit manajemen maka pengendalian intern tersebut tidak akan efektif pula. pengaruh audit manajemen (x1), komitmen manajer pada organisasi (x2), dan pengendalian intern (x3) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) baik secara parsial maupun simultan pengujian hipotesis penelitian kedua dilakukan dengan melakukan uji regresi persamaan berikut: y=pyx1x1+pyx2x2+pyx3x3+py 1 hasil pengujian hipotesis ke dua menggunakan software spss versi 13 pada persamaan tersebut dipaparkan sebagai berikut: suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 38 tabel 5. ouput hipotesis 2 anovab 18883.174 3 6294.391 261.638 .000a 1323.169 55 24.058 20206.344 58 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), x3, x1, x2a. dependent variable: yb. nilai-nilai standardized coefficients beta dalam tabel output tersebut merupakan nilai koefisien regresi untuk data yang sudah dibakukan yang tidak lain adalah nilai koefisien jalur. dari nilai koefisien jalur ini, gambaran hubungan struktural tercermin dalam gambar sub struktur kedua yang menunjukkan pengaruh audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance sebagai berikut: gambar 6. output sub struktur kedua uji hipotesis tentang pengaruh dari masing-masing variabel x1, x2, dan x3 terhadap variabel y secara parsial sebagai berikut: pengaruh audit manajemen (x1) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) secara parsial 0,065 0.096 0.622 0.870 0.971 0.903 x1 x2 x3 y 0.264 1 coefficients a -20.271 6.136 -3.303 .002 .163 .136 .096 1.194 .238 .424 .265 .264 1.603 .115 .467 .108 .622 4.318 .000 (constant) x1 x2 x3 model 1 b std. error unstandardized coefficients beta standardized coefficients t sig. dependent variable: y a. model summary .967 a .935 .931 4.90486 model 1 r r square adjusted r square std. error of the estimate predictors: (constant), x3, x1, x2 a. jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 39 dari hasil pengujian statistik ditunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel audit manajemen (x1) terhadap variabel penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) memiliki koefisien jalur sebesar 0,096 dan besarnya pengaruh langsung tersebut sebesar (0,096 x 0,096) x 100% = 0,92% namun secara statistik tidak signifikan pada level α=0,05 yang ditunjukkan dengan nilai sig t sebesar 0,238 (lebih besar dari nilai α=0,05). dari temuan statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa audit manajemen tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. pengaruh komitmen manajer pada organisasi (x2) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) secara parsial dari hasil pengujian statistik ditunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel komitmen manajer pada organisasi (x2) terhadap variabel penerapan prinsipprinsip good corporate governance (y) memiliki koefisien jalur sebesar 0,264 dan besarnya pengaruh langsung tersebut sebesar (0,264 x 0,264) x 100% = 6,96% namun secara statistik tidak signifikan pada level α=0,05 yang ditunjukkan dengan nilai sig t sebesar 0,115 (lebih besar dari nilai α=0,05). dari temuan statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa komitmen manajer pada organisasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. pengaruh pengendalian intern (x3) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) secara parsial dari hasil pengujian statistik ditunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel pengendalian intern (x3) terhadap variabel penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) memiliki koefisien jalur sebesar 0,622 dan besarnya pengaruh langsung tersebut sebesar (0,622 x 0,622) x 100% = 38,69% di mana secara statistik signifikan pada level α=0,05 yang ditunjukkan dengan nilai sig t sebesar 0,000 (lebih kecil dari nilai α=0,05). dari temuan statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa pengen-dalian intern berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. pengendalian intern dapat menjelaskan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance sebesar 38,69% sedangkan sisanya yaitu 61,31% dijelaskan oleh variabel lain. koefisien jalur sebesar 0,622 menunjukkan bahwa jika pengendalian intern meningkat 1% maka penerapan prinsip-prinsip good corporate governance akan meningkat 0,622%. pengaruh audit manajemen (x1), komitmen manajer pada organisasi (x2), dan pengendalian intern (x3) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) secara simultan dari pengujian terhadap pengaruh variabel audit manajemen (x1), komitmen manajer pada organisasi (x2), dan pengendalian intern (x3) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 40 governance (y) secara simultan ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel audit manajemen (x1), komitmen manajer pada organisasi (x2), dan pengendalian intern (x3) terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) secara simultan yang ditunjukkan oleh nilai f sebesar 261,638 dengan nilai sig f sebesar 0,000 (lebih kecil dari α=0,05). dari nilai r square sebesar 0,935 ditunjukkan bahwa variabel audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi dan pengendalian intern menjelas-kan variabel penerapan prinsipprinsip good corporate governance sebesar 93,5% sedangkan 6,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. hasil tersebut menun-jukkan bahwa audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dengan pengaruh yang kuat (nilai r square lebih besar dari 50%). pengaruh audit manajemen (x1), pengendalian intern (x3), dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap kinerja perusahaan (z) baik secara parsial maupun simultan pengujian hipotesis penelitian ketiga tersebut dilakukan dengan melakukan analisis regresi menggunakan program spss versi 13 dengan persamaan berikut: z=pzx1x1+pzx3x3+pzyy+pz 2 hasil pengujian regresi menggunakan software spss versi 13 pada persamaan di atas dipaparkan sebagai berikut, dimana nilai-nilai standardized coefficients beta dalam tabel output merupakan nilai koefisien regresi untuk data yang sudah dibakukan, dengan demikian nilai koefisien regresi tersebut tiada lain adalah nilai koefisien jalur. tabel 6. output hipotesis ketiga anovab 4539.710 3 1513.237 1151.605 .000a 72.271 55 1.314 4611.981 58 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), x3, x1, ya. dependent variable: zb. model summary .992 a .984 .983 1.14631 model 1 r r square adjusted r square std. error of the estimate predictors: (constant), x3, x1, y a. jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 1 coeffi ci entsa -21.140 1.439 -14.689 .000 .078 .031 .163 2.529 .014 .089 .029 .109 3.055 .003 .265 .023 .737 11.664 .000 (constant) y x1 x3 model 1 b st d. error unstandardized coef f icients beta st andardized coef f icients t sig. dependent variable: za. dari nilai koefisien jalur tersebut, gambaran hubungan struktural tercermin dalam gambar sub struktur ketiga yang menunjukkan pengaruh audit manajemen, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, dan pegendalian intern terhadap kinerja perusahan baik secara parsial maupun simultan sebagai berikut: gambar 7. output sub struktur ketiga uji hipotesis tentang pengaruh dari masing-masing variabel audit manajemen (x1), pengendalian intern (x3), dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap kinerja perusahaan (z) secara parsial dilakukan dengan membandingkan nilai sig t dari tabel output coefficients dengan nilai α=0,05. uji hipotesis tentang pengaruh dari masing-masing variabel audit manajemen (x1), pengendalian intern (x3), dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap kinerja perusahaan (z) secara simultan dilakukan dengan membandingkan nilai sig f dari tabel output anova dengan nilai α=0,05. pengaruh audit manajemen (x1) terhadap kinerja perusahaan (z) dari hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pengaruh langsung audit manajemen terhadap kinerja perusahaan memiliki koefisien jalur sebesar 0,109 dan besarnya pengaruh langsung tersebut sebesar (0,109 x 0,109) x 100% = 1,19% dan secara statistik signifikan pada level α=0,05 yang ditunjukkan dengan nilai sig t sebesar 0,003 (lebih kecil dari α=0,05). dari temuan statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa audit manajemen berpengaruh langsung signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan. audit manajemen secara parsial menjelaskan kinerja perusahaan sebesar 1,19% sedangkan sisanya yaitu 98,81% dijelaskan oleh variabel lain. koefisien jalur sebesar 0,109 menunjukkan bahwa jika audit manajemen meningkat 1% maka kinerja perusahaan akan meningkat 0,109%. pengaruh pengendalian intern (x3) terhadap kinerja perusahaan (z) secara parsial dari hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pengaruh langsung pengendalian intern terhadap kinerja perusahaan memiliki koefisien jalur 0,01 6 0,06 5 0.096 0.622 0.87 0 0.109 0.163 0.737 x 1 x 3 y z 1 2 suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 41 sebesar 0,737 dan besarnya pengaruh langsung tersebut sebesar (0,737 x 0,737) x 100% = 54,32% dan secara statistik signifikan pada level α=0,05 yang ditunjukkan dengan nilai sig t sebesar 0,000 (lebih kecil dari α=0,05). dari temuan statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh langsung secara parsial terhadap kinerja perusahaan. pengendalian intern dapat menjelaskan kinerja perusahaan sebesar 54,32% sedangkan sisanya yaitu 45,68% dijelaskan oleh variabel lain. koefisien jalur sebesar 0,737 menunjukkan bahwa jika pengendalian intern meningkat 1% maka kinerja perusahaan akan meningkat 0,737% pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap kinerja perusahaan (z) secara parsial dari hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pengaruh langsung penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan memiliki koefisien jalur sebesar 0,163 dan besarnya pengaruh langsung tersebut adalah sebesar (0,163 x 0,163) x 100% = 2,66% dan secara statistik signifikan pada level α=0,05 yang ditunjukkan dengan nilai sig t sebesar 0,014 (lebih kecil dari α=0,05). dari temuan statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh langsung sigifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan. penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dapat menjelaskan kinerja perusahaan sebesar 2,66% sedangkan sisanya yaitu 97,34% dijelaskan oleh variabel lain. koefisien jalur sebesar 0,163 menunjukkan bahwa jika audit manajemen meningkat 1% maka kinerja perusahaan akan meningkat 0,163% pengaruh audit manajemen (x1), pengendalian intern (x3), dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap kinerja perusahaan (z) secara simultan dari hasil uji pengaruh variabel audit manajemen (x1), pengendalian intern (x3), dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap kinerja perusahaan (z) secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel audit manajemen (x1), pengendalian intern (x3), dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap kinerja perusahaan (z) secara simultan yang ditunjukkan oleh nilai f sebesar 1151,605 dengan nilai sig f sebesar 0,000 (lebih kecil dari α=0,05). nilai r square sebesar 0,984 menunjukkan bahwa variabel audit manajemen, pengendalian intern, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance secara simultan menjelaskan variabel kinerja perusahaan sebesar 98,40% sedangkan 1,60% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. hasil tersebut menunjukkan bahwa audit manajemen, pengendalian intern, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dengan pengaruh yang kuat. jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 42 analisis pengaruh variabel eksogen: audit manajemen (x1), komitmen manajer pada organisasi (x2), pengendalian intern (x3), dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (y) terhadap variabel endogen: kinerja perusahaan (z) dengan menggunakan cutt of besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen sebesar 50,00%, dari temuan-temuan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) pengendalian intern berpengaruh langsung secara parsial terhadap penera-pan prinsip-prinsip good corporate governance dengan pengaruh yang lemah yang ditunjukkan dengan pengaruh langsung kurang dari 50,00%. (2) audit manajemen berpengaruh langsung secara parsial terhadap kinerja perusahaan dengan pengaruh yang lemah yang ditunjukkan dengan besarnya pengaruh langsung kurang dari 50,00%. (3) penerapan prinsip-prinsip good corpo-rate governance berpengaruh langsung secara parsial terhadap kinerja perusahaan dengan pengaruh yang lemah dengan besarnya pengaruh langsung kurang dari 50,00%. (4) pengendalian intern berpengaruh langsung secara parsial terhadap kinerja perusahaan dengan pengaruh yang kuat dengan besarnya pengaruh langsung lebih dari 50,00%. (5) pengendalian intern berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dengan pengaruh yang lemah yang ditunjukkan dengan pengaruh tidak langsung kurang dari 50,00%. kesimpulan hasil analisis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, dan pengendalian intern menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling mendukung dalam rangka pengaruhnya terhadap variabel penerapan prinsipprinsip good corporate governance dan kinerja perusahaan. temuan tersebut sesuai dengan temuan allen dan meyer (1990), steers (1977), pinder (1998). picket (2004), sawyer, et.al (2003), albrecht, et.al, (1992) coso (1992), cangemi & singleton, (2003). tidak terbuktinya pengaruh audit manajemen terhadap penerapan prinsipprinsip good corporate governance tidak sesuai dengan penelitian batra g.s (1997). diduga hal itu dimungkinkan karena informasi yang dihasilkan dari proses audit manajemen belum digunakan secara optimal dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang terutama ditunjukkan oleh tingkat kemandirian bumn yang relatif rendah dibandingkan dengan dimensi penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang lain. tidak berpengaruhnya komitmen manajer pada organisasi terhadap suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 43 penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak sesuai dengan hasil penelitian tuschke dan sanders (2003). hal tersebut terjadi dimungkinkan karena komitmen dari para manajer yang relatif tinggi tidak diimbangi dengan kemandirian perusahaan sehingga komitmen tersebut tidak mampu mendukung penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. tidak berpengaruhnya audit manajemen dan komitmen manajer pada organisasi terhadap penerapan prinsipprinsip good corporate governance yang diduga terkait dengan rendahnya kemandirian bumn indonesia peneliti memandang perlu menjelaskan terjadinya kemandirian yang rendah tersebut yang dapat dijelaskan dengan teory property rights dan teori agency. pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. hal ini sesuai dengan hasil penelitian suripto samid (1996) dan penelitian hiro tugiman (2001). temuan ini menunjukkan bahwa pada bumn di indonesia, dalam rangka peningkatan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance perusahaan perlu dilakukan peningkatan pengendalian intern. hal tersebut didukung oleh temuan secara deskriptif bahwa tingkat pengendalian intern, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, dan kinerja perusahaan bumn di indonesia relatif belum maksimal. audit manajemen berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan. hal tersebut adalah sesuai dengan hasil penelitian batra g.s (1987). temuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan bumn maka audit manajemen perlu ditingkatkan dan juga hal tersebut diperkuat dengan temuan deskriptif yang menunjukkan bahwa penerapan audit manajemen dan kinerja perusahaan bumn relatif belum maksimal sehingga untuk makimalisasi kinerja bumn, maksimalisasi audit manajemen juga harus dilakukan. penerapan prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. hal tersebut adalah sesuai dengan hasil penelitian alexander dan weiner (1998) dan penelitian tuschke dan sanders (2003). temuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan bumn, maka perlu diterapkannya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang semakin baik dimana sampai pada saat penelitian ini dilaksanakan, kedua variabel tersebut belum dicapai secara maksimal. temuan tersebut menunjukkan bahwa untuk mendukung efektivitas kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan upaya efektivitas penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. daftar pustaka achmad zanbar soleh. 2005. ilmu statistika. penerbit rekayasa sains. bandung albrecht w, steve. 1992. a common body of knowledge for the practice jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 44 of internal auditing. brigham young university allen j, natalie. & meyer, john p. 1990. the measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. journal of occupational psychology. vol. 63 arens, alvin a. et.al. 2006. auditing and assurance services. an integrated approach. 11 th edition. pearson prentice hall arter. denis r. 1997. management auditing: a result-oriented audit can provide the impetus for positive change. quality digest askey, jm. & dale, bc. 1994. internal quality management auditing: an examination. management auditing journal. vol. 9, no. 4 becker, brian e. et.al. 2000. the hr scorecard. linking people, strategy, and performance. harvard business school press. boston, massacheusetts bedeian, arthur g. & zammuto, raymond f. 1991. organizations: theory and design. the dryden press. chicago burrowes, ashley. & persson, marie. 2000. the swedish management audit: a precedent for performance and value for money audits. management auditing journal. vol. 15 cangemi, michael p., tommie, singleton. 2003. managing the audit function: a corporate audit departement procedures guide. third edition. john willey & sons. inc carpenter, gina m. 2004. good corporate governance: responding to today’s new business environment. management quarterly. vol 45 no.1 coso 1992. internal control-integrated framework. committee of sponsoring organizations of the tread way commission dolok hutagalung. 2004. disertasi: pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan sumber keunggulan terhadap kinerja keuangan: suatu analisis terhadap bumn di indonesia. universitas padjadjaran bandung faisal basri. 2002. perekonomian indonesia. penerbit erlangga, jakarta fcgi (forum for corporate governance in indonesia). 2002. tata kelola perusahaan (corporate governance) the essence of good corporate governance: konsep dan implementasi perusahaan publik dan korporasi indonesia. yayasan pendidikan pasar modal indonesia & sinergy communication suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 45 herbert, l. 1979. auditing the performance of management, lifetime learning publications, ca hiro tugiman. 2000. pengaruh peran auditor internal serta faktorfaktor pendukungnyaterhadap peningkatan pengendalian internal dan kinerja perusahaan. disertasi doktor pada universitas padjadjaran bandung. . 2004. pengendalian intern organisasi yang buruk penyebab utama indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. pidato pengukuhan jabatan guru besar. universitas widyatama. bandung . 2004. peran auditor internal dalam menunjang good corporate governance pada bumn di indonesia. artikel dipaparkan pada jurusan akuntansi politeknik pos bandung, 26 april 2004. tidak dipublikasikan hirsch, maurice l. 1994. advanced management accounting. cincinnati, ohio: south western publishing co. i. nyoman tjager, et.el.. 2003. corporate governance: tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis indonesia. pt prenhallindo, jakarta. iai-kap. 2001. standard profesional akuntan publik. penerbit salemba empat. jakarta innes, j. dan lyon, r.a. 1994. a simulated leading decision with external management audit reports. accounting, auditng & accountability. vol. 7, no. 4 kementerian bumn. (tanpa tahun). direktori bumn. melalui <http://www.eis.bumnri.go.id/diektori.htm> . 4 juni 2002. keputusan menteri badan usaha milik negara nomor: kep100/mbu/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan badan usaha milik negara (bumn). .2002. keputusan menteri badan usaha milik negara nomor: kep-117/m-mbu/2002 tentang penerapan praktek good corporate governance pada badan usaha milik negara (bumn). ketchand, alice a., and jerry r. strawser. 1998. the existence of multiple measures of organizational commitment and experience-related differences in a public accounting setting. behavioral research in accounting. vol. 10 kitindi, ernest g. 1992. performance auditing in tanzanian parastatals. international journal of government auditing. vol. 19, no. 2 http://www.eis.bumn-ri.go.id/ http://www.eis.bumn-ri.go.id/ jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 22-47, januari 2008 46 laksamana sukardi. 2000. kinerja bumn dinilai masih rendah. suara merdeka. 18 april 2002 . 2003. bumn expo 2003. suara karya. 17 september 2003 malan, roland m., dkk. 1984. performance auditing in local government. government finance officers association mathieuw and zajac. 1990. a review and meta analysis of the antecedents correlates and consequences of organizational commitment. psychological bulletin. vol. 108. nirwana sk sitepu.1994. analisis jalur (path analysis).jurusan statistik unpad o’leary, conor. 1996. performance audits: could they become mandatory for public companies?. managerial auditing journal. vol. 11, no. 1 parker, l.d. 1986. value for money auditing: conceptual, development and operational issues. australian accounting research foundation. auditing discussion paper no. 1, caulfield. picket, k.h. spencer. 1997. the internal auditing handbook. john willey & sons pinder, craig.c. 1998.work motivation in organizational behaviour. prentice hall. inc porter, l. r. steers, r. mowdays., and p. boulian. 1974. organizational commitment, job satisfaction, and turnover among pschiatric technicians. journal of applied pschology. vol. 59, no.5 poznanski, peter. j, & blinc, dennis m.. 1997. using structural equation modeling to investigate the causal ordering of job satisfaction and organizational commitment among staf accountants. behaviour research in accounting. vol.9 randal, donna m. 1987. commitment and the organization: the organization man revisited. academy of management review. vol. 12, no. 3 reider, rob. 2002. operational review: maximum results at efficient costs. third edition. john willey & sons, inc ruin, josef eby. 2003. audit committee: going forward towards corporate governance. malaysian institute of corporate governance (micg) sawyer b. lawrence, & dittenhover, a. mortimer. 2003. sawyer’s internal auditing. fifth edition. the institute of internal auditor. florida suryo pratolo, pengaruh audit manajemen, komitmen..... 47 sekretariat negara indonesia. undangundang 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara siswanto sutoyo, & aldridge, e john. 2005. good corporate governance: tata kelola perusahaan yang sehat. pt damar mulia pustaka. jakarta snyder, neil h., james j.dowd, jr, & dianne morse houghton. 1994. vision, values and courage, leadership for quality management. the free press, new york soegiharto, 2005. peran akuntan dalam menagakkan good corpoate governance. auditor. no. 18 steers, r.m. 1977. antecedents and outcomes of organizational commitment. administrative science quarterly, 22 steers, r.m. 1977. organizational effectiveness: a behavioral view. santa monica, ca: goodyear sukrisno agoes, 2005. penerapan gcg pada perguruan tinggi. auditor, no. 18 suripto samid. 1996. pengaruh satuan pengawas intern dan gaya kepemimpinan serta persepsi bawahan mengenai perilaku atasan terhadap upaya manajemen dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. disertasi doktor pada universitas padjadjaran bandung winwin yadiati. 2005. pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan dan informasi asimetri terhadap kelonggaran anggaran dan implikasinya kepada kinerja manajerial (survai pada pt telkom tbk dan pt indosat tbk. disertasi s3. unpad. bandung jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 1, halaman: 30-141, januari 2010 30 pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, dan lq 45 terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di indonesia yustitia agil reswari & ahim abdurahim e-mail: yustitiaagil@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research has a purpose to know the influence of interest, profit sharing, and lq 45 to funding in indonesian syariah bank period 2006-2008. all trials in this research use the help of spss program. the trial of quality of data use classic assumption test, whereas for the trial of hypothesis use multiple linier regression test consists oft-statistic test, determination r2 test, and statistic f test.the result of multiple linear regression test, thatis t-statistic test indicate that interest (birate) variable doesn't have an effect to funding. profit sharing variable has a positive significant effect to funding, so that with lq 45 has a positive significant effect to funding. statistic f test explain that all of independent variabel (interest, profit sharing, and lq 45) has an effect to funding, while for the trial of quality of data, explained that all of classic assumption test can be fulfilled. keywords: interest, profit sharing, lq 45, mudharabah, funding, syariah bank. pendahuluan bank syariah merupakan bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana mau-pun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bersumber pada hukum islam dari al-qur'an dan al-hadist. salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank syariah adalah dengan melihat besarnya dana pihak ketiga (dpk). sehubungan dengan itu, maka ada beberapa pihak yang beerkepentingan dengan besarnya dpk di bank syariah, yaitu bank itu sendiri, pihak manajemen, dan bank sebagai suatu perusahaan. bank mengharapkan dpk yang semakin meningkat, demi maksimalisasi pendanaan dan pembiayaan, pihak manajemen berkepentingan dengan besarnya dpk dalam kaitannya dengan penilaian kinerja manajerial, sedangkan bank sebagai suatu perusahaan juga mengharapkan tingginya dpk dalam halnya dengan optimalisasi laba perusahaan. dpk yang masuk ke bank syariah dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. produk tabungan dan deposito yang ditawarkan oleh bank syariah adalah dalam bentuk simpanan mudharabah. besarnya simpanan mudharabah secara otomatis akan mempengaruhi besarnya dpk, oleh karena itu, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan simpanan mudharabah menjadi hal yang penting. penyimpanan dana merupakan salah satu fungsi dari bank, dan tak bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya suku bunga merupakan faktor yang sangat menentukan pilihan para calon nasabah akan menabung di bank yang mana. saat tingkat bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih memilih untuk mengorbankan keinginan konsumsinya dimasa sekarang untuk kepentingan menabung. bank konvensional menawarkan tingkat suku bunga yang dapat yustitia agil reswari & ahim abdurahim, pengaruh tingkat suku bunga... 31 menarik nasabah untuk menabungkan uangnya. perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan melahirkan perdebatan diantara kalangan umat muslim berkaitan dengan suku bunga yang kemudian disebut sebagai riba. realisasinya adalah dengan beroperasinya bank-bank syariah di indonesia, yang beroperasi tanpa menggunakan bunga namun sistem bagi hasil (muhammad, 2002: 73). besarnya bagi hasil akan mempengaruhi pertimbangan para calon nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah. sebagaimana kita ketahui bahwa potensi pasar perbankan di indonesia adalah floating market, maka jumlah bagi hasil akan menjadi pembanding bagi tingkat suku bunga yang akan berpengaruh pada total simpanan mudharabah pada bank syariah. dalam perekonomian, masyarakat setidaknya memiliki tiga opsi untuk menggunakan dana yang dimilikinya. opsi yang pertama untuk konsumsi, opsi kedua adalah digunakan untuk tabungan, dan opsi terakhir, dana tersebut akan diinvestasikan. investasi merupakan tindakan penundaan / penangguhan konsumsi. tujuan seorang individu melakukan investasi adalah agar ia mendapatkan pengembalian (return) atas investasinya tersebut. bicara tentang investasi berarti berbicara tentang pasar modal. secara faktual, pasar modal telah menjadi financial nervecentre (pusat saraf financial) dunia ekonomi modern (rifqi muhammad, 2008: 70). ihsg atau lq 45 adalah pilihan bagi para investor untuk menentukan harga saham yang akan mereka gunakan sebagai tolok ukur dalam berinvestasi. dilihat dari tingkat likuiditasnya, maka lq 45 dipandang lebih baik dan akurat dalam menentukan harga saham. index lq 45 terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari sahamsaham tersebut. dengan mem-perhatikan latar belakang tersebut, maka peneliti akan meneliti tentang pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, dan lq 45 terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di indonesia. penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi bank syariah dan segenap jajarannya dan juga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis berdasarkan uu no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. bank syarih mengalami beberapa fase dalam perkembangannya. dimulai dengan beroperasinya mit ghamr local saving.bank di mesir pada tahun 1963. mit ghamr menyediakan pelayanan dasar perbankan seperti: simpanan, pinjaman, penyertaan modal, investasi langsung dan pelayanan sosial. pada tahun 1967 pengoperasian mit ghamr diambil alih oleh national bank of egypt dan bank sentral mesir yang disebabkan oleh adanya kekacauan politik. perkembangan selanjutnya adalah dengan berdirinya islamic development bank (idb), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri negara-negara oki di pakistan (1970), libiya (1973), dan jeddah (1975). sidang tersebut mengusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. berdirinya idb telah memotivasi banyak negara islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. pada akhir periode 1970-an jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 30-41, januari 2010 32 dan awal periode 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di mesir, sudan, negara-negara teluk, pakistan, iran, malaysia, bangladesh, dan turki. berkembangnya bank syariah di negara negara islam berpengaruh ke indonesia. majelis ulama indonesia dengan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan menghasilkan terbentuknya sebuah tim perbankan yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi. pada tahun 1991 berdiri pt. bmi (bank muamalat indonesia). pengaruh tingkat suku bunga terhadap simpanan mudharabah. teori konvensional tentang menabung 1. loanable funds teori ini menyebutkan bahwa makin tinggi bunga maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. hal ini berarti, pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengurangi atau mengorbankan konsumsinya untuk menambah tabungan. bunga merupakan "harga" dari (penggunaan) loanable funds atau bisa diartikan sebagai dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau dana untuk investasi. 2. liquidity preference menurut teori ini, ada tiga motif mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, motif berjaga jaga, dan spekulasi (boediono, 1982: 82). tiga motif inilah yang kemudian menjadi sumber timbulnya permintaan uang yang diberi istilah liquidity preference, artinya permintaan akan uang berlandaskan pada konsepsi bahwa umumnya orang menginginkan dirinya tetap liquid untuk memenuhi tiga motif tersebut. telah banyak penelitian yang mengangkat tentang bank syariah, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh haroon dan ahmad (2000) yang meneliti hubungan lansung tingkat bunga bank konvensional dengan simpanan di bank syariah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan di bank syariah berhubungan positif dengan simpanan bank syariah, dimana saat terjadi peningkatan tingkat keuntungan di bank syariah akan mendorong peningkatan total simpanannya. hubungan antara tingkat bunga di bank konvensional dengan simpanan di bank syariah adalah negatif, dimana apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka simpanan di bank syariah akan menurun. kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah bahwa motivasi mencari keuntungan adalah faktor utama yang mendorong nasabah untuk menabung di bank syariah. memperhatikan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis yang pertama yaitu: h1: tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah. pengaruh jumlah bagi hasil terhadap simpanan mudharabah pola menabung islami dalam al-qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam q.s annisa ayat 9 dan q.s al-baqarah ayat 266 yang menyatakan bahwa "allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani/ iman maupun secara ekonomi". menabung adalah salah satu langkah dari persiapan tersebut (antonio, 2000: 205-206). bukti lain bahwa islam sangat menganjurkan umatnya untuk menabung adalah larangan terhadap yustitia agil reswari & ahim abdurahim, pengaruh tingkat suku bunga... 33 penumpukan harta, pengenaan zakat pada harta yang menganggur melebihi batas waktu tertentu, dan penghapusan bunga. perkembangan ilmu pengetahuan secara perlahan namun pasti mulai membuka pandangan masyarakat akan perdebatan di kalangan cendekiawan muslim tentang bunga bank konvensional yang kemudian disebut sebagai riba. merunut pada fatwa mui yang telah dikeluarkan pada tanggal 24 januari 2004, bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. riba adalah tambahan (ziyadah) imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah. praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba pada zaman rasulullah saw yaitu riba nasi'ah. dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya (www. mui.or.id). sistem perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai instrumen dasarnya sebagaimana bank konvensional menggunakan suku bunga. sistem bagi hasil merupakan suatu sistem perjanjian dalam kegiatan usaha atau kerjasama. dalam kegiatan usaha tersebut, diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak, dan besarnya porsi bagi hasil harus ditentukan pada awal terjadinya akad, sesuai kesepakatan bersama yang berandaskan asas kerelaan (an-tarodhin) tanpa ada unsur paksaan (www.getskripsi.com). bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. penelitian yang dilakukan oleh metawa dan almossawi (1998) bertujuan untuk mengidentifikasikan perilaku nasabah bank syariah dalam memilih bank syariah. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keputusan nasabah dalam memilih bank syariah adalah karena didorong oleh faktor agama, dimana nasabah menekankan pada ketaatannya pada prinsip-prinsip agama islam. dengan demikian, diperoleh hipotesis yang kedua sebagai berikut: h2: jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah. pengaruh lq 45 terhadap simpanan mudharabah investasi dengan lq 45 alokasi anggaran seseorang, selain disalurkan untuk tabungan, akan disalurkan juga untuk investasi. investasi merupakan suatu tindakan yang diambil seseorang untuk menunda atau menangguhkan kegiatan konsumsinya dalam rangka menyalurkan dananya pada sektor yang produktif. pasar modal menjadi salah satu pilihan bagi investor dalam menyalurkan dana yang mereka miliki. ketersediaan informasi, yang dalam hal ini adalah indeks harga saham, merupakan suatu hal yang sangat penting, karena seorang investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal dengan cara membeli saham yang diperdagangkan, dia harus memahami dan mempercayai bahwa semua informasi telah tersedia dan mekanisme perdagangan di pasar modal dapat dipercaya. berkaitan dengan ketersediaan informasi tersebut, maka investor akan menggunakan ihsg atau lq 45 sebagai tolok ukur. dilihat dari tingkat keliquidannya, maka indeks lq45 dipandang lebih akurat dalam mematok harga saham. indeks lq 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar yang merupakan indikator likuidasi. indeks lq 45 jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 30-41, januari 2010 34 mencakup saham-saham pilihan yang terlikuid dan selalu di update setiap enam bulan sekali. semakin maraknya perdagangan di pasar modal melalui investasi ini akan mempengaruhi preferensi masyarakat dalam penyimpanan dana. jika masyarakat yang memilih berinvestasi pada saham semakin banyak, maka jumlah masyarakat yang memilih menyimpan uang dalam bentuk simpanan di bank akan semakin sedikit, dengan kata lain pergerakan yang semakin meningkat dari indeks lq 45 ini akan mempengaruhi menurunnya total tabungan masyarakat pada bank. berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis yang ketiga sebagai berikut: h3: lq 45 berpengaruh negatif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah. gambar 1. model penelitian metode penelitian obyek penelitian kali ini adalah data laporan keuangan di bank muamalat indonesia, bank syariah mandiri, dan bank syariah mega indonesia, data statistik keuangan bi, serta data lq 45. datanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan dan data-data perusahaan, biro pusat statistik atau dari bursa efek indonesia. sifat datanya adalah time seriesyaitu berasal dari laporan keuangan bulanan periode januari 2006 sampai desember 2008. teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode convenience sampling, yaitu teknik penentuan sampling dengan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara data dengan variabel-variabel yang diteliti. teknik pengambilan datanya dilakukan secara onlineyaitu dari situs resmi bank indonesia. alasan digunakannya teknik ini adalah untuk kepentingan kemudahan dan kelengkapan data. devinisi operasional variabel: 1. variabel independen tingkat suku bunga tingkat suku bunga dalam penelitian ini dapat dilihat dari bi rate. bi rate merupakan suatu tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral sebagai indikator tingkat risiko. penelitian ini menggunakan bi rate periode satu bulanan, yang diberlakukan oleh badan moneter indonesia (bank indonesia) yang bersangkutan dengan satuan tetapan berbentuk persentase. penggunaan bi rate satu bulanan sengaja dipilih oleh peneliti dengan asumsi bahwa investasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah investasi jangka pendek, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih akurat apabila menggunakan biratesatu bulanan. tingkat suku bunga jumlah bagi hasil lq 45 simpanan mudharabah h1 (-) h2 (+) h3 (-) yustitia agil reswari & ahim abdurahim, pengaruh tingkat suku bunga... 35 jumlah bagi hasil bagi hasil merupakan pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. besarnya bagi hasil yang akan dibagikan oleh bank berasal dari besarnya jumlah hak pihak ketiga yang akan dibagi hasilkan kepada nasabah. lq 45 indeks lq 45 merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria. indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham-saham tersebut serta dinyatakan dalam satuan rupiah. 2. variabel dependen variabel dependen penelitian ini adalah total simpanan mudharabah, yaitu total dari keseluruhan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah di bmi, bsm, dan bsmi. uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang melalui empat tahap pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. berkaitan dengan uji hipotesa, maka digunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus: y = a+b1x1+b2x2+b3x3+e dimana y = simpanan mudharabah bulan ke-t a = koefisien konstanta b1, b2 , b3= koefisien regresi x1= tingkat suku bunga bulan ke-t x2= jumlah bagi hasil bulan ke-t x3= lq 45 bulan ke-t analisis ini dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: uji t-statistik uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan a = 0,05. pengambilan kesimpulannya adalah dengan menggunakan ketentuan: a. jika nilai sig < a 5% maka hipotesa diterima. b. jika nilai sig > a 5% maka hipotesa ditolak. uji determinasi r 2 uji untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan melihat nilai adjusted. uji statistik f uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan/bersama-sama. dasar penentuannya dengan melihat nilai f hitung dengan tingkat signifikansinya < alpha 0,05 maka secara bersama-sama variabel independen (tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, dan lq 45) berpengaruh terhadap variabel dependen (simpanan mudharabah). hasil dan pembahasan 1. uji asumsi klasik uji normalitas uji untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. deteksi normalitas dapat dilihat dari grafik histogram maupun grafik p-plot, serta dari tabel kolmogorof smirnof dengan melihat nilai asym sig (2-tailed) di atas a = 0,05 (imam ghozali, 2002: 141). jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 30-41, januari 2010 36 gambar 2. gambar 3. hasil uji normalitas hasil uji normalitas tabel 1. hasil uji normalitas simp.mudh n 36 normal mean parameters(a,b) std. deviation 29.310128 .2419856 most extreme absolute .092 differences positive .092 negative kolmogorov-smirnov z -.086 .551 asymp. sig. (2-tailed) .922 a. test distribution is normal. b. calculated from data. melihat tampilan kedua grafik, baik grafik histogram maupun grafik normal pplot dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas. grafik histogram menunjukkan pola distribusi data yang mendekati normal, sedangkan dari grafik normal p-plot dapat dilihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. dari tabel ks (tabel 1) juga dapat dilihat kolmogorof smirnov sebesar 0,551 dengan signifikansi pada 0,922, hal ini berati bahwa data berdistribusi normal. uji multikolinearitas uji untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi. deteksi multikolinearitas dilihat dari tingkat korelasi antar variabel independen, nilai vif > 10, dan nilaieigenvaluemendekati nol (0) (imam ghozali, 2002: 91). yustitia agil reswari & ahim abdurahim, pengaruh tingkat suku bunga... 37 tabel 2. hasil uji multikolinearitas model unstandardized coefficients standardized coefficients t sigcollinearity statistics b std. error beta tolerance vif 1 (constant) 23.349 1.488 15.688 .000 bi.rate -.369 .236 -.225 -1.563 .128 .961 1.041 bg.hasil lq.45 .160 .313 .052 .128 .444 .348 3.098 2.453 .004 .020 .965 .987 1.036 1.013 a dependent variable: simp.mudh tabel 3. hasil uji multikolinearitas model lq.45 bg.hasil bi.rate 1 correlations lq.45 1.000 -.069 .099 bg.hasil -.069 1.000 -.178 bi.rate .099 -.178 1.000 covariances lq.45 .016 .000 .003 bg.hasil .000 .003 -.002 bi.rate .003 -.002 .056 a dependent variable: simp.mudh tabel 4. hasil uji multikolinearitas model dimension eigenvalue condition index variance proportions (constant) bi.rate bg.hasil lq.45 1 1 2 3 4 3.493 .505 .001 .000 1.000 2.629 50.452 107.738 .00 .00 .04 .96 .03 .93 .02 .02 .00 .00 .11 .89 .00 .00 .93 .07 a dependent variable: simp.mudh tabel 2 menunjukkan semua nilai vif < 10, sedangkan tabel 3 menunjukkan tingkat korelasi antar variabel independen yaitu antara lq 45, bagi hasil, dan bi rate. hasilnya menunjukkan angka -0,069; 0,099; dan -0,178 yang artinya korelasi antar variabel independen sebesar 6,9%; 9,9%; dan 17,8% (tidak lebih dari 90%). hasil pengujian terakhir yaitu tabel 4 memperlihatkan semua nilai eigenvalue yang tidak mendekati nol (0). ketiga hasil uji multikolinearitas di atas membuktikan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. uji autokorelasi uji untuk menguji korelasi antar anggota dalam suatu observasi yang diurutkan menurut ruang dan waktu. uji ini dilakukan dengan uji durbin-watson dengan melihat jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 30-41, januari 2010 38 nilai d-w, jika nilai d-w berada diantara 2 sampai +2 maka berarti tidak terjadi autokorelasi. model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi (singgih santoso, 2002). tabel 5. hasil uji autorelasi mod e1 r r square adjusted r square std. error of the estimate durbin watson 1 .604(a) .365 .305 .2017341 .189 tabel 5 memperlihatkan nilai d-w sebesar 0,189. hal ini berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai d-w berada antara -2 sampai +2. uji heteroskedastisitas uji untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dalam suatu residual pengamatan yang satu dengan yang lainnya. cara melihatnya adalah melalui grafik plot(imam ghozali, 2002: 105). gambar 4. hasil uji heteroskedastisitas b) uji hipotesis c) uji t-statistik tabel 6. hasil uji t-statistik berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. tabel 6 yang menunjukkan nilai koefisien bi rate -0,225 dengan sig 0,128 > a 0,05 maka berarti hipotesa pertama ditolak. variabel tingkat suku bunga (bi rate) tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah, yang dalam penelitian ini adalah bsm, bmi, dan bsmi. penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan simpanan mudharabah. hal ini (diduga) disebabkan oleh perbedaan kluster pada masyarakat indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi (menabung). terdapat kluster masyarakat konvensional yang bersifat ekonomis, ada kluster syariah yang bersifat emosional, dan ada pula yang berada diantara keduanya, dalam pemilihan tempat menabungnya, masyarakat juga dependent variable: simp.mudh regression standardized predicted value model unstandardized coefficients standardize d coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) bi.rate bg.hasil lq.45 23.349 -.369 .160 .313 1.488 .236 .052 .128 -.225 .444 .348 15.688 1.563 3.098 2.453 .000 .128 .004 .020 yustitia agil reswari & ahim abdurahim, pengaruh tingkat suku bunga... 39 sangat mempertimbangkan kelengkapan fasilitas, sehingga mereka akan memilih bank yang memiliki fasilitas yang paling lengkap sebagai tempat menabungnya. peningkatan kualitas perbankan konvensional, kemudian mendorong perbankan syariah untuk meningkatkan mutunya juga, sehingga peningkatan tingkat suku bunga tidak mempengaruhi masyarakat dalam memilih bank syariah. selain itu, dapat juga disebabkan oleh faktor pemahaman agama dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. semakin banyaknya informasi dan berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai haramnya riba yang notabene adalah suku bunga di bank konvensional, menyebabkan para nasabah tetap memilih bank syariah sebagai prioritas tempat menabungnya, dengan kata lain, semakin hari semakin banyak masyarakat yang berpandangan syariah dalam melakukan kegiatan ekonominya, tanpa menghiraukan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga (bi rate). 2. tabel 6 yang menujukkan nilai koefisien jumlah bagi hasil 0,444 dengan sig 0,004 < a 0,05 maka berarti hipotesa kedua diterima. varibel jumlah bagi hasil terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah (bsm, bmi, dan bsmi). kenaikan jumlah bagi hasil akan mendorong peningkatan jumlah simpanan mudharabah pada bank syariah, dan begitu pula sebaliknya. hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh shiffa widiastama (2006) yang meneliti pengaruh total bagi hasil, suku bunga, dan fatwa mui terhadap simpanan mudharabah pada bank muamalat indonesia periode 2001-2005. hasil penelitiannya menyatakan bahwa total bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap total simpanan mudharabah. ini menunjukan bahwa total bagi hasil yang diberikan oleh bmi menjadi tujuan utama masyarakat dalam menyimpan dananya di bmi. 3. tabel 6 yang menunjukkan nilai koefisien lq 45 0,348 dengan sig 0,02 < a 0,05 maka berarti variabel lq 45 terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah (bsm, bmi, dan bsmi). berdasarkan hipotesa penelitian yang mengungkapkan bahwa lq 45 berpengaruh negatif terhadap simpanan mudharabah, maka keputusan yang diambil adalah hipotesa ketiga ditolak. kenaikan indeks harga saham lq 45 tidak menyebabkan penurunan jumlah simpanan mudharabah di bank syariah, dan begitu pula sebaliknya. hal ini (diduga) dikarenakan investor bank syariah dan investor pasar modal adalah dua pihak yang berbeda. artinya, mereka tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya saham lq 45 atau jumlah bagi hasil, dalam pengambilan keputusan pengalokasian anggarannya. masyarakat yang memang syariah minded, tidak akan beralih untuk investasi di pasar modal walaupun indeks saham lq 45 mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya, masyarakat yang berpandangan konvensional juga tidak akan beralih untuk menyimpan dananya ke bank syariah walaupun jumlah bagi hasil bank syariah tinggi. investor bank syariah, pada dasarnya masih ragu terhadap kehalalan mekanisme perdagangan saham di pasar modal, sehingga mereka akan tetap memilih bank syariah. hal ini menyebabkan suatu kondisi dimana walaupun indeks lq 45 tinggi, jumlah simpanan di bank syariah pun tetap tinggi. jurnal akuntansi dan investasi 11 (1), 30-41, januari 2010 40 uji determinasi r 2 tabel 7. hasil uji determinasi r 2 mod e1 r r square adjusted r square std. error of the estimate durbin watson 1 .604(a) .365 .305 .2017341 .189 tabel 7 menunjukkan nilai adjusted r 2 sebesar 0,305 artinya variabel independen (tingkat suku bunga (bi rate), jumlah bagi hasil, dan lq 45) dapat menjelaskan variabel dependen (simpanan mudharabah) sebesar 30,5% sedangkan sisanya sebanyak 69,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. tabel 8. hasil uji statistik f model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .747 3 .249 6.120 .002(a) residual 1.302 32 .041 total 2.049 35 a predictors: (constant), lq.45, bg.hasil, bi.rate b dependent variable: simp.mudh tabel 8 memperlihatkan nilai f sebesar (tingkat suku bunga (bi rate), jumlah bagi hasil, 6,120 dengan sig 0,002 < alpha 0,05 maka berarti dan lq 45) berpengaruh terhadap variabel secara bersama-sama variabel independen dependen (simpanan mudharabah). persamaan regresi tabel 6 yaitu tabel coefficiets dapat memperlihatkan rumus persamaan regresi sebagai berikut: y= 23,349 + 0,444 bagi hasil 0,348 lq 45 dimana: y= simpanan mudharabah penutup berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, berdasarkan hasil uji tstatistik (parsial) dapat diketahui bahwa variabel tingkat suku bunga (bi rate) tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah, sedangkan variabel lq45 juga berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah bank syariah. kedua, berdasarkan hasil uji statistik f (simultan) diketahui bahwa secara bersamasama variabel independen (tingkat suku bunga (bi rate), jumlah bagi hasil, dan lq 45) berpengaruh terhadap variabel dependen (simpanan mudharabah). adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: pertama, penelitian ini hanya terbatas pada periode tahun 2006-2008. kedua, penelitian ini hanya memberikan sebagian kecil dari teori-teori atau asumsi yang mendasari pengaruh atau hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. maka dari itu beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya: pertama, memperpanjang periode penelitian. kedua, menambah variabel independen atau dapat juga dengan memperluas variabel dependen, misalnya dana pihak ketiga. ketiga, menambah variabel yang berhubungan dengan pilihan investasi di bank yustitia agil reswari & ahim abdurahim, pengaruh tingkat suku bunga... 41 syariah dan investasi di pasar modal. dan yang terakhir, menambah penjabaran teori-teori yang mendukung penjelasan variabel-variabel penelitian. daftar pustaka abdullah saeed, 2003, bank islam dan bunga, pustaka pelajar, yogyakarta. assriwijaya, 2006, "pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah (bank syariah mandiri)", skripsi uli yogyakarta, dipublikasikan. bekti akhmadi, 2007, "pengaruh suku bunga sbi terhadap dana pihak ketiga, pembiayaan dan kinerja pt. bank muamalat indonesia tbk", skripsi ekonomi akuntansi umy, tidak dipublikasikan. boediono, 1985, ekonomi moneter, seri sinopsis, pengantar ilmu ekonomi, no. 5, bpfe, yogyakarta. erik rio, 2006, "pengaruh tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap simpanan mudharabah (studi kasus bpr syariah bangun drajat warga yogyakarta) periode tahun 2002tahun 2005", skripsi uli yogyakarta, dipublikasikan. imam ghozali, 2002, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, undip, semarang. miftahul hassan, 2008, "pengaruh jumlah bagi hasil, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah simpanan mudharabah di bank muamalat indonesia", skripsi uin sunan kalijaga yogyakarta, tidak dipublikasikan. mubasyiroh, 2008, "pengaruh tingkat suku bunga dan inflasi terhadap total simpanan mudharabah (studi pada bank muamalat indonesia)", skripsi uin sunan kalijaga yogyakarta, tidak dipublikasikan. muhammad antonio syafi'i, 2000, bank syariah suatu pengenalan umat, tazkia institute, jakarta. muhammad, 2002, manajemen bank syariah, upp amp ykpn, yogyakarta. rifqi muhammad, 2002, akuntansi keuangan syariah,konsep dan implementasi psak syariah, edisi 1, cetakan 1, p3ei press, yogyakarta. siffa widiastama, 2006, "pengaruh total bagi hasil, suku bunga dan fatwa mui terhadap simpanan mudharabah pada bank muamalat indonesia periode 20012005", skripsi uli yogyakarta.dipublikasikan. singgih santoso, 2002, buku latihan spss statistik parametrik, pt alex media komputindo, jakarta. layout januari 2014 pendahuluan menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (iai, 2001). penelitian beasley et al. (2001) yang didasarkan pada aaers (accounting and auditing releases) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor (noviyanti, 2008; nasution, 2012). pernyataan ini didukung oleh carpenter et al. (2002) dan nasution (2012) yang mengungkapkan bahwa jika auditor lebih skeptis, mereka akan mampu lebih menaksir keberadaan kecu-rangan pengaruh beban kerja dan pengalaman auditor dalam mendeteksi kecurangan rahmawati* & halim usman prodi akuntansi stie muhammadiyah palopo, jl. jenderal soedirman, km 3 binturu, palopo, sulawesi selatan, indonesia *corresponding author, e_mail address: rahmawati345@yahoo.co.id abstract the objective of research is to determine whether the workload and audit experience affect the auditor’s ability to detect fraud. the data used in this study are primary data, samples are auditors of inspectorate in palopo city. analysis of the data used is multiple linear regression analysis. results indicate workloads does not has significant effect on the ability to detect fraud. audit experience has effect on the ability to detect fraud. keywords: workload; audit experience; ability to detect fraud. abstrak tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah beban kerja dan pengalaman audit mempengaruhi kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sampel adalah auditor dari inspektorat di kota palopo. analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. hasil penelitian menunjukkan beban kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan untuk mendeteksi penipuan. pengalaman audit memiliki efek pada kemampuan untuk mendeteksi penipuan. kata kunci: beban kerja; pengalaman audit; kemampuan untuk mendeteksi penipuan. pada tahap perencanaan audit, yang akhirnya akan mengarahkan auditor untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan pada tahap-tahap audit berikutnya. anggaran yang dikelola oleh peme-rintah melibatkan dana yang sangat besar jumlahnya, sehingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penye-lenggaraan pemerintahan harus didukung oleh suatu sistem pengawasan yang handal. tujuannya untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan mene-kan adanya penyelewengan atau korupsi terhadap dana dan anggaran pemerintah tersebut, indonesia termasuk negara yang masih tinggi tingkat korupsinya, ditunjukkan dengan posisinya yang selalu konsisten pada peringkat teratas negara○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 15 no.1 januari 2014 69 negara terkorup di dunia. tingginya workload dapat menyebab-kan kelelahan dan munculnya dysfunctional audit behavior sehingga dapat menurunkan kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan atau melaporkan penyimpangan. setiawan dan fitriany (2011) menemukan bahwa proses audit yang dilakukan ketika ada tekanan workload akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika tidak ada tekanan workload. konsekuensi yang mungkin timbul dari audit workload adalah turunnya kualitas audit dan kualitas laba (hansen et al.:2007). dengan latar belakang tersebut, sangat menarik untuk diteliti pengaruh tingkat workload pada kantor inspektorat terhadap kualitas audit kantor inspektorat. pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal. pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya penugasan audit yang dilakukan. semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan oleh immanuel setiawan slamet (2011). pengalaman juga menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak. pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa lalu. melalui pengalaman, auditor dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman (elfarini, 2007; nugraha, 2013). dari uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah beban kerja dan pengalaman audit memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mende-teksi kecurangan. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan dan dapat dijadikan tambahan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama. selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas dan prestasi peran inspektorat dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis beban kerja beban kerja (workload) adalah jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang. nasution (2012) menyebutkan bahwa beban kerja auditor dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan proses audit. beban kerja seorang auditor biasanya berhubungan dengan busy season yang biasanya terjadi pada kuartal pertama awal tahun. penyebab terjadinya busy season dari auditor adalah karena banyaknya perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir pada bulan desember. fitriany (2011) menyatakan bahwa beban kerja auditor berhubungan negatif dengan kualitas audit, semakin banyak beban kerja auditor maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. berdasarkan penelitian-pene-litian tersebut, beban kerja diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan auditor dalam mendeteksi kecu-rangan. pengalaman audit definisi pengalaman berdasarkan webster s ninth new collegiate dictionary adalah pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari suatu peristiwa melalui pengamatan langsung ataupun jurnal akuntansi & investasi70 berpartisipasi dalam peristiwa tersebut (nasution, 2012). christiawan (2002) menjelaskan bahwa semakin banyak dan kompleks tugas-tugas yang dilakukan seorang individu akan menyebabkan pengalaman individu tersebut semakin meningkat karena hal ini akan menambah dan memperluas wawasan yang dimiliki. bawono dan singgih (2011) menambahkan bahwa pekerjaan yang secara berulang-ulang dilakukan juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan pengalaman dan membuatnya menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas, serta individu tersebut lebih mengetahui hambatan-hambatan yang mungkin dialaminya. dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan seeorang dalam melakukan suatu pekerjaan, semakin berpengalaman seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. kemampuan mendeteksi kecurangan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporang keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (fraud) tersebut (sucipto, 2007). mui (2010) dan nasution (2012) menyatakan bahwa tugas pendeteksian kecurangan merupakan tugas yang tidak terstuktur yang menghendaki auditor untuk menghasilkan metode-metode alternatif dan mencari informasi-informasi tambahan dari berbagai sumber. dalam melakukan pendeteksian kecurangan auditor diharuskan memiliki beberapa kemampuan/keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan tugas pendeteksian, seperti: (a) keteram-pilan teknis (technical skills) yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi; (b) keahlian/ kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan berpandangan terbuka; dan (c) kemampuan menasehati (mentoring skill), kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi. penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu hafifah nasution (2012) yang menguji pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, fitriany (2011) yang menguji pengaruh beban kerja terhadap kualitas audit, sucipto (2007) dan mui (2010) yang menguji pengaruh pengalaman auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan. h1: diduga beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. h2: diduga pengalaman audit berpenga-ruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. metode penelitian jenis penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian penjelasan (explanatory research) yang berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel yang lain melalui pengujian hipotesis (cooper dan schindler 2006). dimensi waktu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu penelitian dengan melibatkan satu waktu tertentu dengan beberapa sampel untuk menguji hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen. vol. 15 no.1 januari 2014 71 gambar 1. model penelitian lokasi dan waktu penelitian lokasi melaksanakan kegiatan penelitian ini, penulis memilih objek penelitian di inspektorat kota palopo selama kurang lebih 2 bulan. jenis dan sumber data jenis data penelitian adalah data kuantitatif. data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angkaangka. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. data primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat actual terjadinya peristiwa (uma sekaran, 2007). data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan menyebarkan kuesioner. populasi dan sampel menurut sekaran (2006) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, keja-dian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi, sedangkan sampel adalah seba-gian dari populasi, sampel terdiri atas sejum-lah anggota yang dipilih dari populasi. populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di kantor inspektorat kota palopo, sulawesi slatan. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data dalam metode survei pada penelitian ini menggunakan kuesioner. kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternative yang didefinisikan dengan jelas (sekaran, 2006). metode analisis data metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan alat analisis statistik regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu spss versi 21.0 menggambarkan persamaan umum regresi linear berganda adalah sebagai berikut: y = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + e keterangan: y: kemampuan mendeteksi kecurangan x 1 : beban kerja x 2 : pengalaman audit a: konstanta b 1 b 2 : koefisien regresi e: error validitas dan reliabilitas instrumen uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai correlated item. total correlation dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai r hitung lebih besar dari r table dan nilainya positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan “valid”. namun sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari r table, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “tidak valid” (ghozali, 2006; evanauli dan nazaruddin, 2013). uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya tingkat keandalan alat ukur dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur tersebut memiliki hasil yang konsisten apabila jurnal akuntansi & investasi72 digunakan berkali-kali. besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukkan koefisien reliabilitas instru-men. reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien cronbachs alpha. jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliable (ghozali, 2006; evanauli dan nazaruddin, 2013).) defenisi operasional beban kerja beban kerja diukur melalui rata-rata jumlah penugasan audit yang dilakukan oleh auditor selama satu tahun pada inspektorat kota palopo. semakin rendah skor variabel ini, menunjukkan bahwa semakin ringan beban kerja yang dimiliki auditor. variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan range 1-5. pengalaman audit pengalaman diukur melalui lamanya bekerja sebagai seorang auditor, banyaknya tugas yang dilakukan pada inspektorat kota palopo. variabel ini diukur dengan meng-gunakan skala likert dengan range 1-5. kemampuan mendeteksi kecurangan kemampuan mendeteksi kecurangan dalam penelitian ini diukur dari pernyataan-pernyataan mengenai jumlah teman kerja dan kualitas auditor pada inspektorat kota palopo. variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan range 1-5. hasil dan pembahasan analisis deskriptif berdasarkan analisis deskriptif variabel kemampuan mendeteksi kecurangan mempu-nyai nilai rata-rata 3,13% dengan standar deviasi 0,30. variabel beban kerja mempu-nyai nilai rata-rata 3,02% dengan standar deviasi 0,34. variabel pengalaman audit mempunyai nilai rata-rata 3,17% dengan deviasi standar 0,40. hasil uji validitas instrumen uji validitas signifikansi dilihat dari kolom total dari setiap item pertanyaan atau pernyataan. dalam penelitian ini angka kritik adalah n – 2 = 11 – 2 = 9 dengan taraf signifikan 5% maka angka kritik untuk uji validitas dalam penelitian ini adalah 0,666. berdasarkan tabel uji validitas variabel beban kerja (x 1 ), variabel pengalaman audit (x 2 ), dan variabel kemampuan mendeteksi kecurangan (y), dapat disimpulkan bahwa tidak semua item pertanyaan/pernyataan untuk masing–masing variabel dinyatakan valid. hal ini dapat dilihat dari nilai sig. (2-tailed) pada kolom total untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada setiap variabel kurang dari 0,05 hal ini sesuai dengan kriterianya jika nilai sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka pertanyaan/ pernyataan dikatakan valid dan sebaliknya variabel lebih dari 0,05, jika nilai sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka. pertanyaan/pernyataan dikatakan tidak valid tabel 1. hasil uji reliabilitas sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pertanyaan/pernyataan dapat mengetahui jawaban responden. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua pertanyaan/pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat. vol. 15 no.1 januari 2014 73 uji reliabilitas berdasarkan dari hasil uji reliabilitas, semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal hal ini dibuktikan nilai koefisien alpha lebih dari 0,60 sehingga dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat dihandalkan atau dipercaya. uji asumsi klasik berdasarkan hasil uji asumsi klasik, meliputi: uji normalitas, heteroskidastisitas, dan multikolinearitas ditemukan nilai signifikansi lebih dari 0,05. dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik, sehingga selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis. hasil analisis regresi dan uji hipotesis dari hasil analisis regresi berganda ditemukan nilai konstanta (a) sebesar 0,623, artinya jika variabel beban kerja dan pengalaman audit nilai tetap atau sama dengan nol maka variabel kemampuan mendeteksi kecurangan nilai skornya sebesar 0,623. koefisien nilai variabel beban kerja sebesar 0,273 artinya jika variabel independen yang lain tetap sementara variabel beban kerja mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan mempengaruhi variabel kemampuan mendeteksi kecurangan sebesar 0,273. hal ini dikarenakan variabel beban kerja memiliki pengaruh positif terhadap variabel kemampuan mendeteksi kecurangan koefisien nilai variabel pengalaman audit sebesar 0,529 artinya jika variabel independen yang lain tetap sementara variabel pengalaman audit mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan mempenga-ruhi variabel kemampuan mendeteksi kecu-rangan sebesar 0,529. hal ini dikarenakan variabel pengalaman audit memiliki penga-ruh positif terhadap variabel kemampuan mendeteksi kecurangan. hasil dari uji parsial, sebagai berikut dengan membandingkan t hitung dan ttabel (n-k-1 – 11-2-1) = 8 adalah sebesar 2,306. thitung beban kerja sebesar 1,554 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,159. nilai thitung < ttabel (1,554 < 2,306) hal ini menunjukkan h1 ditolak di mana variabel beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. thitung pengalaman audit sebesar 3,522 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. nilai thitung < ttabel (3,522 > 2,306) hal ini menunjukkan h1 diterima di mana variabel pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. hasil uji f uji f dilakukan dengan membandingkan antara f hitung dengan f tabel. jika f hitung < f tabel pada taraf signifikansi 0,05, maka h1 ditolak dan sebaliknya bila f hitung > f tabel pada taraf signifikan 0,05, maka h1 diterima. dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai f hitung sebesar 9,842 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007, sedangkan f tabel terlebih dahulu dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu mencari nilai df1 dan df2. dengan jumlah sampel (n) = 11 dan jumlah variiabel (k) = 2 serta á = 0,05 diperoleh df1 (k-1 = 2-1 = 1) dan df2 (n-k-1 = 11-2-1 = 8). berdasarkan hasil dari df1 dan df2 maka diperoleh nilai f tabel sebesar 5,318. berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel beban kerja dan pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecu-rangan. hal ini bisa dilihat dengan membandingkan nilai f hitung dan f tabel dimana f hitung > f tabel (9,842 > 5,318) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,007 < 0,05). jurnal akuntansi & investasi74 tabel 2. hasil uji t analisa koefisien korelasi dan koefisien determinasi (r2) nilai adjusted r square sebesar 0,639 atau 63,9%, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu beban kerja dan pengalaman audit memiliki kontribusi atau pengaruh sebesar 63,9% terhadap kemam-puan mendeteksi kecurangan. sementara 36,1% dipengaruhi oleh variabel independen yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. dengan demikian maka kemampuan menjelaskan variable independen terhadap variable dependen pada penelitian ini berada pada level moderate (chin, 1998). diskusi dengan hasil pengujian statistik dengan menggunakan spss 21 dapat terlihat dengan jelas bahwa secara parsial t hitung beban kerja sebesar 1,554 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,159. nilai thitung < ttabel (1,554 < 2,306) hal ini menunjukkan h1 ditolak di mana variabel beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. hasil penelitian ini didukung hasil penelitian oleh hafifah nasution (2012) dan fitriany (2011) menyatakan bahwa beratnya beban pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pekerjaan akan menurunkan kepuasan kerja dan kinerja auditor dalam melaksanakan proses audit yaitu beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. hasil variabel t hitung pengalaman audit sebesar 3,522 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. nilai thitung < ttabel (3,522 > 2,306) hal ini menunjukkan h2 diterima di mana variabel pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian lain oleh sucipto (2007) dan mui (2010) yang menemukan adanya hubungan positif antara pengalaman audit dan pendeteksian kecu-rangan dimana auditor yang berpengalaman juga terbukti lebih mampu untuk menyeleksi informasi-informasi atau bukti-bukti yang relevan dan tidak relevan dalam membuat keputusan. sementara, di kota palopo jumlah auditor yang berpengalaman sangat rendah sehingga dimungkinkan untuk terjadi banyak kecurangan. sedangkan secara simultan beban kerja dan pengalaman audit) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan hal ini bisa dilihat dengan memperhatikan signifikansi nilai f < 0,05 maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. sesuai dengan fenomena yang terjadi pada kota palopo bahwa perolehan predikat disclaimer selama empat tahun berturut-turut dalam laporan keuangan kota palopo mengundang kecurigaan dari komisi pemberantasan korupsi (kpk). wakil ketua kpk haryono umar menilai buruknya laporan keuangan kota palopo bisa disebabkan oleh dugaan tindak pidana korupsi sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan. adapun pendapat dari kepala dppkad kota palopo mengatakan kalau semua itu terjadi karena kekeliruan. jika dikaitkan dengan hasil penelitian pada penelitian ini bahwa dengan adanya pengalaman audit dalam mendeteksi kecurangan-kecurangan yang telah terjadi pada kota palopo sehingga dapat diketahui kinerja laporan keuangannya, seorang auditor harus memiliki pengalaman karena auditor yang memeliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan vol. 15 no.1 januari 2014 75 kekeliruan atau kecurangan yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya sehingga dalam laporan keuangan kota palopo dengan adanya pengalaman auditor dapat mendeteksi kecurangankecurangan yang terjadi seperti halnya kadangkadang ada aset yang tidak diketahui keberadaannnya atau aset daerah yang tidak terinventarisasi dengan baik dan atas keterlambatannya dalam menyerahkan lkpd sehingga meraih predikat disclaimer. simpulan berdasarkan hasil penelitian secara empiris yang telah diuraikan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: secara parsial thitung beban kerja sebesar 1,554 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,159. nilai thitung < ttabel (1,554 < 2,306) hal ini menunjukkan h1 ditolak di mana variabel beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecu-rangan. t hitung pengalaman audit sebesar 3,522 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. nilai t hitung < t tabel (3,522 > 2,306) hal ini menunjukkan h1 diterima di mana variabel pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. secara simultan variabel beban kerja dan pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecu-rangan. hal ini bisa dilihat dengan membandingkan nilai f hitung dan f tabel dimana f hitung > f tabel (9,842 > 5,318) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,007 < 0,05). nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted r square sebesar 0,639 atau 63,9%, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu beban kerja dan penga-laman audit memiliki kontribusi atau pengaruh sebesar 63,9% terhadap kemam-puan mendeteksi kecurangan. sementara 36,1% dipengaruhi oleh variabel independen yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut, pertama, apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti ditempat yang sama sebaiknya memper-banyak pernyataan yang mmpunyai hubu-ngan terhadap variabel yang diteliti. kedua, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan lebih memperbanyak variabel dengan kemampuan mendeteksi kecurangan dan bisa mengambil sampel yang lebih luas. beberapa penelitian saya di inspektorat menggambarkan bahwa jumlah auditor senior sangat sedikit baik jumlah maupun tingkat pendidikannya. keterbatasan pene-litian ini adalah hanya hanya meneliti beban kerja dan pengalaman kerja auditor dalam mendeteksi kecurangan, sementara banyak factor lain yang terkait dengan profesionalis auditor, auditor yang ada di kota palopo sangat minim sehingga informasi yang kita dapatkan juga masih sedikit. daftar pustaka beasley, m. s., & petroni, k. r. 2001. board independence and auditfirm type. auditing: a journal of practice & theory, 20 (1), 97-114. carpenter, t., durtschi, c., & gaynor, l. m. (2002). the role of experience in professional skepticism, knowledge acquisition, and fraud detection. retrieved february, 17, 2012. chin, w.w. 1998. issues and opinion on structural equation modeling. mis quarterly, 22 (1), 3-16. donald r. cooper and pamela s. schindler, 2006, metode riset bisnis, volume 1. edisi sembilan, alih bahasa budijanto dkk. jakarta: mcgraw-hill. elfarini, e. c. 2007. pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. skripsi, universitas negeri semarang. nugraha, a. b. f. 2013. pengaruh pengalaman, due professional care, dan independensi auditor terhadap kualitas audit. eunike, c. e. 2007 .pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. semarang: fakultas ekonomi universitas negeri semarang. evanauli, r. p. dan i. nazaruddin. 2013. penerimaan auditor atas dysfunctio-nal audit behavior: sebuah pende-katan karakteristik personal auditor. jurnal akuntansi dan investasi, 14 (2), 176-190. fitriany. 2011. analisis komprehensif pengaruh kompetensi dan independensi akuntan publik terhadap kualitas audit. disertasi jurnal akuntansi & investasi76 doktoral, universitas indonesia. foster, t. 2001. 101 ways to boost customer satisfaction. terjemahan rahadjeng. jakarta: elex media computindo. ikatan akuntan indonesia-kompartemen akuntan publik (iai-kap). 2001. standar profesional akuntan publik, jakarta: salemba empat. lopez-acevedo, d. m. 2005. the effect of workload compression on audit quality. working paper, university of arkansas. mui, g. y. 2010. factors that impact on internal auditors’ fraud detection capabilities – a report for the institute of internal auditors australia. center for business forensics help university malaysia. nasution, f. h. 2012. pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. disertasi doktoral, universitas indonesia. noviyanti, s. 2008. skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 5 (1), 102125. nugraha, a. b. f. 2013. pengaruh pengalaman, due professional care dan independensi terhadap kualitas audit.http://elib.unikom.ac.id/ files/disk1/ di download pada tanggal 2 oktober 2014 pukul 10.14. sekaran, u. 2006. research method for business (metodologi penelitian untuk bisnis). jakarta: salemba empat. setiawan, l. 2011. pengaruh workload dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan kualitas komite audit sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 8 (1). 36-53. slamet, i. s. 2011. pengaruh pengalaman kerja, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit oleh akuntan publik di surabaya. sucipto. 2007. pengaruh pengalaman auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan, skripsi, universitas diponegoro. sudarmo et al. 2009. fraud auditing. diklat perjenjangan auditor ketua tim, pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan badan pengawasan keuangan dan pembangunan. tuanakotta, t. m. 2007. pengungkapan fraud di lembaga negara (tinjauan teknik audit. economic business & accounting review, 2 (1), 10-21. a aaers ability to detect fraud accounting and auditing releases accounting information system accrual-based information ahmad, a.s airlangga university press an emphasis on confronting economic cycles andreas, d. anti-corruption efforts aparat pengawasan apip asymetry information audit experience auditor b badan pusat statistik bank muamalat indonesia bank of canada working paper bank umum bank umum syariah basel committee on banking supervision bpkp bursa efek indonesia bursa efek jakarta c cash expenditure cash receipts cash-based information control effectiveness d deposit ratio e earnings per share empirical evidence from tanzania eps f financial accountability & management financial leverage financial management financing to deposit ratio g go public government financial reporting h harcourt college publishers i initial public offering integritas internal decision making ipsas islamic and conventional banking in the nineties j jfa jurnal akuntansi dan investasi jurnal informasi jurnal riset akuntansi indonesia k kontrol efektivitas l lad ldr level of significant liquid asset to deposit liquid asset to total asset m machmud, a. manajemen bank syari'ah manajemen risiko likuiditas bank masjid agung jami' menteri negara pendayagunaan aparatur negara microsoft excel muhammad saw muharam, h. n nurdjanah taufiq o obyektifitas p pasar modal pdam penawaran umum perdana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas per/04/m. pan/03/2008 per/04/m.pan/ 03/2008 perbankan konvensional perbankan syariah pp no. 71/2010 profitabilitas psak r rate of return on total asset regresi linier return on assets risiko likuiditas roa rukmini barhana s sap pp no.24/2005 signaling simposium nasional akuntansi xii sistem informasi akuntansi spss t the journal of finance the new public management thesis master of science in banking and finance trade off u undang-undang no. 8 tahun 1995 undang-undang nomor. 17 tahun 2003 underpricing universitas diponegoro universitas islam negeri maulana malik ibrahim universitas muhammadiyah yogyakarta universitas riau universitas sebelas maret uu no. 1/2004 uu no.17/2003 v variabel fdr variabel per w workload wulandari, a. layout desember 2008 pendahuluan belum lama ini muhammadiyah telah mencapai usianya yang ke-100 tahun. sebagai sebuah gerakan islam di indonesia, telah banyak kontribusi yang telah diberikan muhammadiyah kepada bangsa dan negara ini. muhammadiyah berada di garda terdepan dalam kegiatan yang sifatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. hal tersebut dilakukan muhammadiyah dengan tujuan “menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat utama, membingkai good corporate governance amal usaha muhammadiyah dalam kerangka amanah diska arliena hafni* & gina harventy jurusan akuntansi universitas muhammadiyah malang, jl. raya tlogo mas no. 246 , malang jawa timur 65144, indonesia * corresponding author, e_mail: diska_kurniawan@yahoo.com abstract this paper examines the concept of good coorporate governance that can be applied in the amal usaha muhammadiyah (aum). as one of indonesia’s largest muslim organization, muhammadiyah has thousand of amal usaha. amal usaha efforts serves a packaged for persyarikatan to realize the ideals of muhammadiyah. amal usaha can be actually be used, as a means to gain profit, but if it is pulled back to the amal usaha purposes of muhammadiyah profit oriented, that initially will have to support the activities of muhammadiyah is non profit. it is then differentiate amal usaha efforts with other companies. so we need a concept of governance on amal usaha of muhammadiyah is it not just referring to the principles of fairness, transparency, accountability and responsibility. however, this need frame of ‘amanah’ to harmonize efforts with amal usaha purposes sacred ideals of muhammadiyah. key words: good coorporate governance, amanah, amal usaha. abstrak paper ini mengkaji konsep good corporate governance yang dapat diterapkan di amal usaha muhammadiyah. sebagai salah satu organisasi islam terbesar di indonesia, muhammadiyah memiliki ribuan amal usaha. amal usaha tersebut berfungsi sebagai wadah bagi persyarikatan untuk mewujudkan cita-cita muhammadiyah. amal usaha sejatinya bisa dijadikan sarana untuk memperoleh profit, akan tetapi jika ditarik kembali kepada tujuan muhammadiyah maka amal usaha yang awalnya profit oriented nantinya harus menunjang aktivitas persyarikatan yang sifatnya non-profit. hal ini yang kemudian membedakan amal usaha dengan perusahaan lainnya. sehingga dibutuhkan suatu konsep tata kelola atas amal usaha muhammadiyah yang tidak hanya mengacu pada prinsip kewajaran, transparansi, akuntanbilitas, dan responsilitas. akan tetapi hal tersebut perlu dikemas secara apik dalam bingkai amanah untuk mengharmonisasikan tujuan amal usaha dengan cita-cita suci muhammadiyah. kata kunci: good corporate governance, amanah, amal usaha muhammadiyah adil dan makmur yang diridhai allah swt.” menuju masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai allah swt (atau dalam kata lain masyarakat islam yang sebenar-benarnya) tentu saja harus ditempuh dan diusahakan di semua aspek kehidupan. muhammadiyah mencapai tujuan tersebut melalui bidang dakwah, kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. secara operasional upaya tersebut dijalankan oleh institusi organisasi seperti majelis, lembaga, dan ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi86 amal usaha persyarikatan. hal tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 ad muhammadiyah: “untuk mencapai maksud dan tujuannya, muhmmadiyah melak-sanakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwu-judkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. usaha muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga” jelas bahwa amal usaha di sini sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidu-pan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. di samping itu amal usaha berfungsi untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan islam dalam bentuk kerja nyata, dan sebagai wadah atau sarana peribadatan bagi warga muhammadiyah. perkembangan amal usaha muhamma-diyah secara kuantitas menunjukkan angka yang spektakuler. dalam bidang pendidikan, hingga tahun 2000 muhammadiyah memiliki 3.979 taman kanak-kanak, 33 taman pendidikan alqur’an, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.332 madrasah diniyah/ibtidaiyyah, 2.143 sekolah lanjutan tingkat pertama (smp dan mts), 979 slta (smu, ma, smk), 101 sekolah kejuruan, 13 muallimin/muallimat, 3 sekolah menengah farmasi, serta 64 pondok pesantren. dalam bidang pendidikan tinggi, sampai tahun 2005, muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 sekolah tinggi, 54 akademi, serta 4 buah politeknik. dalam bidang kesehatan, hingga tahun 2000 muhammadiyah memiliki 30 rumah sakit umum (rsu), 13 rumah sakit bersalin, 80 rumah sakit bersalin, 35 balai kesehatan ibu dan anak, 63 balai pengobatan, 20 poliklinik, balkesmas, dan layanan kesehatan lain. lalu, dalam bidang kesejah-teraan sosial, hingga tahun 2000 muhamma-diyah telah memiliki 228 panti asuhan yatim, 18 panti jompo, 22 bakesos, 161 santunan keluarga, 5 panti wreda/manula, 1 panti cacat netra, 38 santunan kematian, serta 15 bpkm. dalam bidang ekonomi, hingga tahun 2000 memiliki 5 bank perkreditan rakyat (www.muhammadiyah.or.id). jumlah amal usaha yang tidak sedikit tersebut berawal dari hibah dan waqaf kader atau anggota kepada persyarikatan. sehingga tidak ada satu pun amal usaha yang menjadi milik atau atas nama pribadi. hal ini diperkuat oleh pernyataan kh. ar. fachruddin (2009): “setiap cabang muhammadiyah yang ingin langsung dan kekal hidupnya wajib berusaha memiliki sekurang-kurangnya satu hektar tanah dan sawah yang dapat mengetam dua kali setahun. kumpulkanlah uang untuk itu. asalkan sungguhsungguh insya-allah pasti dapat. kalau mendirikan taman kanak-kanak bustanul athfal tambahkan lagi satu hektar tanah sawah. kalau mendirikan sekolah dasar muhammadiyah, tambahlah lagi sekurang-kurangnya dua hektar lagi tanah sawah... setiap bangunan yang memerlukan biaya pemeliharaan, wajib saudara usahakan wakaf tanah sawah, atau tanah kebun dengan tanaman kerasnya yang dalam setiap tahun menghasilkan. janganlah cabang muhammadiyah mendirikan bangunanbangunan hanya mengharapkan bantuan pemerintah…. dari itu gembira-kanlah anggotaanggota muhamma-diyah agar suka beramal, suka berderma, suka beramal jariyah, suka berwakaf. insyaallah cabang di tempat saudara akan diberi berkah langsung oleh allah swt.” jika diperhatikan lebih dalam apa yang dinyatakan oleh kh. ar fachruddin di atas terlihat suatu pola yang dipakai untuk mendorong vol. 14 no.2 juli 2013 87 pengembangan amal usaha yang profit oriented guna mendukung amal usaha yang non-profit. dari pola ini sangat memungkinkan bahkan menjadi suatu keharusan bagi muhammadiyah untuk mengelola amal usahanya dengan sebaik baik mungkin (baca: professional). wacana mengenai tata kelola yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good corporate governance (gcg) hadir di indonesia pada tahun 1990an. pada awalnya gcg muncul sebagai akibat dari makin tingginya tuntutan kepatuhan dari pihak pengelola pasar modal, sehingga konsep ini amat relevan bagi perusahaan-perusahaan yang listing. inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan. seiring berjalannya waktu konsep gcg ini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaanperusahaan komersil saja. akan tetapi organisasi nonprofit pun juga mulai menggunakan konsep gcg. gcg dapat dijelaskan dengan teori keagenan yaitu bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan (dipihak principal) dan pengendali (dipihak agent atau manajer). principal memiliki harapan bahwa manajer akan menghasilkan return dari uang yang diinvestasikan. oleh karena itu kontrak yang baik antara principal dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi-spesifikasi apa sajakah yang harus dilakukan manajer dalam mengelola dana prinsipal, dan spesifikasi tentang pembagian return antara manajer dan prinsipal. manajemen, sebagai pihak yang diberi tugas untuk menjalankan dana dari pemilik, harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ditugaskan kepadanya. prinsipal akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif pada agent. konflik agensi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1) konflik agensi antara prinsipal dan manajer (2) konflik agensi antara prinsipal dan kreditor. penyebab konflik antara manajer dengan prinsipal di antaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana (financing decision) dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. konflik agensi antara prinsipal dan kreditor, konflik ini muncul saat prinsipal melalui manajer mengambil proyek yang risikonya lebih besar dari yang diperkirakan kreditor. pada saat proyek tersebut berhasil maka sebagian besar keuntungan akan menjadi hak prinsipal, sedangkan kreditor mendapatkan keuntungan dari bunga atas utang yang bersifat tetap, tetapi bila proyek gagal maka kreditor akan ikut menanggung kerugian tersebut. penyatuan keinginan antara prinsipal dengan manajer dan principal dengan kreditor umumnya sangat sulit dipenuhi. hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti: biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi, dan sebagainya. hal ini yang kemudian menimbulkan kesenjangan informasi (information asymmetry). kondisi semacam ini sangatlah mungkin adanya konflik yang terjadi antara pemilik dan mana-jemen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. ada asumsi yang mengemukakan sifat dasar manusia: (1) manusia pada umumnya self interest, artinya mementingkan jurnal akuntansi & investasi88 diri sendiri dan tidak mau berkorban untuk orang lain, (2) manusia mempunyai pikiran yang terbatas atas persepsi masa depan dan (3) manusia selalu menghindari risiko yang bisa menimpa dirinya sendiri atau risk averse walaupun atas cost orang lain. ketiga sifat menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan relia-bilitasnya, dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan. gcg merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. pelaksanaan gcg menuntut adanya perlin-dungan yang kuat terhadap hak-hak prinsipal. prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan gcg menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemilik, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat luas. dalam konteks ini muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki begitu banyak amal usaha bertindak sebagai prinsipal. sedangkan amal usaha dalam aktivitas sehari-hari dioperasikan oleh manajemen. yang terjadi selama ini, banyak amal usaha dioperasikan oleh anggota/ kader muhammadiyah yang sekaligus merangkap sebagai pimpinan di organisasi muhammadiyah (pemilik sekaligus pelaksana). hal ini tidak menjadi masalah ketika orang yang mengoperasikan amal usaha tersebut bisa tersikap profesional. sekalipun amal usaha sangat berpotensi untuk menghasilkan laba, akan tetapi “ruh” amal usaha di sini berbeda dengan perusahaan kebanyakan. seperti dijelaskan diawal bahwa fungsi dari amal usaha adalah sebagai salah satu wadah untuk mewujudkan cita-cita muhammadiyah. “hiduphidupilah muham-madiyah, jangan mencari penghidupan di muhammadiyah”, inilah pesan dari kh. ahmad dahlan bagi semua orang yang berada dalam lingkup persyarikatan muhammadiyah. berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan tata kelola amal usaha muhammadiyah (aum). nantinya kajian tersebut akan dikaitkan dengan konsep gcg memalui pendekatan agency theory. tujuan dari penulisan paper ini adalah membuat suatu model gcg yang dikontekstualisasikan dalam karakteristik aum, sehingga aum dapat dikelola dengan profesional dan mampu menjadi katalisator bagi muhammadiyah untuk mencapai cita-cita persyarikatan. pembahasan definisi good coorporate governance istilah good coorporate governance (gcg) pertama kali diperkenalkan oleh cadbury comitte tahun 1992 dalam laporan-nya yang dikenal sebagai cadbury report (tjager et al., 2003). sebagai sebuah konsep gcg tidak mempunyai definisi tunggal, dimana pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. gcg dalam suatu koorporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu teori pemegang saham/pemilik (shareholding theory) dan teori stakeholder (stakeholding theory). shareholding theory mangatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. share-holding theory ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh adam smith pada tahun 1776. definisi gcg yang didasarkan pada shareholding theory juga diberikan oleh monks dan minow (1995) yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik atau investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. definisi lain diajukan oleh shleifer dan vishny (1997) yang menyebutkan bahwa gcg sebagai cara atau mekanisme untuk vol. 14 no.2 juli 2013 89 meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil atau return yang sesuai dengan investasi yang sudah ditanamkan. sedangkan definisi gcg berdasar stakeholding theory, diperkenalkan oleh freeman (1984), yang menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. definisi stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, suplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. adapun definisi good corporate governance dari cadbury committee yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut: “a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the govern-ment, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”. seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. beberapa institusi indonesia mengajukan definisi gcg, antara lain oleh fcgi (forum for corporate governance in indonesia) tahun 2000 yang mendefinisikan gcg sama seperti cadbury committee, sedangkan the indonesian institute for corporate governance atau iicg (2000) mendefinisikan gcg sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama mening-katkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepen-tingan stakeholder yang lain. pengertian lain gcg menurut surat keputusan menteri negara/kepala badan penanaman modal dan pembinaan bumn no. 23/m pm/bumn/ 2000 tentang pengembangan praktik gcg dalam perusahaan perseroan (persero), good corporate governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gcg merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya. suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. suatu proses yang tansparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian berikut pengukuran kinerjanya. empat prinsip utama good coorporate governance setelah definisi gcg terpaparkan diatas maka berikut akan dijelaskan empat prinsip yang dikandung dalam gcg, yaitu fairness, transparency, accountability, dan response-bility. prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh gcg telah diterapkan dalam perusahaan. 1) fairness (kewajaran) prinsip kewajaran dalam gcg menekankan pada aspek pengelolaan suatu institusi yang didasarkan pada kewajaran dan keadilan dalam memenuhi hak-hak komisaris, direksi, pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan pada peraturan yang dibuat dan disepakati, biasanya berbentuk anggaran dasar atau anggaran rumah tangga suatu institusi atau koorporasi. pelaksanaan prinsip kewajaran ini diwujudkan dengan membuat pedoman dan peraturan-peraturan pelaksanaan perusahaan dalam rangka melindungi hak-hak stakeholder dari konflik kepentingan. jurnal akuntansi & investasi90 2) transparency (keterbukaan) dalam prinsip keterbukaan menekankan pada pelaksanaan suatu proses pengambilan keputusan secara terbuka serta mengemukakan informasi yang relevan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan institusi atau koorporasi kepada para stakeholder atau shareholder. prinsip transparansi ini sering diidentikkan dengan keutuhan informasi yang diberikan kepada para pemakainya. 3) responsibility (tanggung jawab) prinsip pertanggung jawaban adalah prinsip kesesuaian dalam pengelolaan institusi atau koorporasi terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan prinsip koorporasi yang sehat. selain itu prinsip ini juga bermakna pemenuhan kewajiban suatu institusi atau koorporasi kepada para pemangku kepentingan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan yang menjadi hak mereka. 4) accountability (akuntabilitas) prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen institusi atau koorporasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. akuntabilitas terlihat melalui pengawasan yang efektif manajer, direksi, komisaris dan pemegang saham secara seimbang. amal usaha muhammadiyah (aum) muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam yang besar di indonesia. tujuan utama muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh “penyimpangan” yang terjadi dalam proses dakwah. penyimpangan ini menyebabkan ajaran islam bercampur baur dengan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan pada daerah-daerah tertentu sebagai dampak dari upaya penyebaran agama pada zaman dahulu. gerakan muhammadiyah bercirikan semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. menampilkan ajaran islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. dalam pembentukannya muhamma-diyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah al-quran yaitu pada surat ali imran ayat 104 yang berbunyi: “dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” ayat tersebut mengandung isyarat untuk bergeraknya umat islam untuk menjalankan dakwah islam secara terorganisasi, umat yang bergerak juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. pada pasal 7 ayat 1 anggaran dasar muhammadiyah berbunyi: “untuk mencapai maksud dan tujuannya, muhmmadiyah melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan”. pasal 7 ayat 2 berbunyi: “usaha muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga” amal usaha muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya. oleh karena itu semua bentuk kegiatan amal usaha muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan itu dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban utnuk melaksanakan misi utama muhammadiyah dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah (qs: vol. 14 no.2 juli 2013 91 ali imran (3): 104 dan 110). amal usaha muhammadiyah adalah milik persyarikatan dan persyarikatan bertindak sebagai badan hukum/yayasan dari seluruh amal usaha sehingga semua bentuk kepemilikan persyarikatan hendaknya dapat diinvetarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan sah menurut hukum yang berlaku. oleh karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menja-dikan amal usaha dan pengelolaanya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (qs: an-nisa (4): 57). pimpinan amal usaha muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat (qs: al-anfal (8): 27). pimpinan amal usaha muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanat persya-rikatan. dengan semangat amanat tersebut maka pimpinan akan selalu menjaga keper-cayaan yang telah diberikan oleh persya-rikatan dengan melaksanakan fungsi mana-jemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan tanggungjawab akan kewajibannya. untuk itu setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan. pimpinan amal usaha muhammadiyah berke-wajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan, kekayaan kepada pimpinan persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. theory agency: pendekatan menganalisis aum aum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi muhammadiyah, memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaanya. muhammadiyah sebagai pemilik dari aum, memiliki cita-cita suci untuk menciptakan masyarakat islam yang sebenar-benarnya. untuk mewujudkan cita-cita tersebut muhammadiyah membentuk berbagai amal usaha. hal ini sesuai dengan spirit muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai theology al-ma’un. jika berpijak dari teori keagenan, maka jelas bahwa muhammadiyah disini berkedudukan sebagai pemilik sedangkan orang yang menjalankan aum sebagai pihak manajemen. sudah pasti tujuan aum merupakan kepanjangan tangan dari tujuan muhammadiyah. ketika tujuan aum tidak sejalan dengan tujuan muhammadiyah, tentu saja ini bukanlah hal yang diinginkan. oleh sebab itu, dalam menjalankan amal usaha dibutuhkan orang yang tepat, sekaligus orang yang memahami dan mau berkomitmen terhadap cita-cita muhammadiyah. dengan demikian adanya tarik-menarik kepentingan atau disharmonisasi antara pemilik dan manajemen amal usaha dapat dicegah sedini mungkin. hal ini didasari oleh firman allah swt: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati allah dan rasul (muhammad) dan juga janganlah kamu meng-hianati amanat-amanat jurnal akuntansi & investasi92 pertanggung jawaban tentang tindak tanduk anggota tubuh. bagi seluruh makhluk hidup yang dapat berbicara hati merupakan kesempurnaan hidup dan cahayanya. allah berfirman “dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tengan masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya?” (qs al-an’am: 22). hati yang hidup ketika didekati oleh berbagai perbuatan buruk, akan menolak dan membencinya dengan spontan dan tidak akan condong kepadanya sedikitpun, sedangkan hati yang mati tidah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. seperti yang diucapkan oleh abdullah ibnu mas’ud ra “akan binasa seseorang yang tidak mempunyai hati yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk”. penting untuk diketahui bahwa orang yang bersih hatinya memiliki kemampuan berfikir yang cerdas, cemerlang dan lebih cepat dari orang lain. namun, orang yang hatinya kotor akan disibukkan memikirkan kekurangan orang lain yang ada dipikirannya hanya kejelekan orang lain bukan berfikir menemukan gagasan-gagasan baru yang dapat membawa maju usaha yang dikelolanya. hati adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. manusia tidak bisa mengatur atau menata hati kecuali dengan memohon pertolongan allah agar dia selalu menjaga hati kita. hati adalah pangkal kehidupan. kesuksesan dan kemulyaan adalah milik orang-orang yang berhati bersih. keterkaitan antara amal usaha dan hati yang bersih sangatlah erat. harus disadari bahwa persoalan terbesar yang dihadapi dalam aktivitas bisnis adalah masalah manusianya, sedangkan yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui” (qs al anfal: 27). oleh karena itu prinsip amanah yang menjunjung tinggi kejujuran tersebut harus disertai dengan profesio-nalisme. profesionalisme adalah bagian yang penting dari prinsip amanah dan muamalah. hal ini sesuai dengan kisah putri nabi su’aib as yang memohon kepada ayahnya agar berkenan mempekerjakan nabi musa as sebagai sosok pemuda yang kuat atau professional sebagai mana firman allah swt “wahai ayahandaku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada usaha kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat (professional) lagi terpercaya (amanah) (qs al qashash: 26). dari ayat diatas tersirat bahwa kejujuran dan profesionalisme, termasuk penempatan seseorang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya merupakan bagian dari prinsip amanah dalam bisnis yang islami. betapa banyak pemimpin dalam suatu perusahaan yang ditempatkan bukan karena kemampuan dan keahliannya tetapi hanya didasari oleh pertemanan, kekeluargaan, golongan atau mungkin lobi-lobi yang disertai dengan risywah (sogokan). padahal allah swt berfirman “sesungguhnya allah memerintahkan kepadamu untuk memberikan wewenang (amanah) kepada ahlinya” (qs an nisa: 58). demikian juga dalam hadis nabi muhammad saw “apabila urusan (manajemen) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (hr buchori). menjalankan amal usaha dengan hati (qolbu) hati adalah sumber pokok dari segala kebaikan. hati adalah sang penguasa, sedangkan tubuh seseorang akan memenuhi segala perintah dan larangan hati. karena itu hati yang akan dimintai vol. 14 no.2 juli 2013 93 manusia itu sendiri sangat bergantung pada suasana hatinya. disinilah perlu pengetahuan baru dalam mengelola amal usaha yaitu bagaimana mengelola amal usaha dengan hati. jika amal usaha dijalankan dengan jujur, dengan hati yang bening maka apa yang dijalankannya insyaallah akan bermutu tinggi dan memiliki nilai pelayanan yang berkualitas. gcg amal usaha muhammadiyah dalam bingkai amanah di era saat ini penerapan gcg menjadi suatu keniscayaan dalam amal usaha muham-madiyah. tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan amal usaha di sini berbeda dengan organisasi profit lainnya. secara operasional, amal usaha memang membutuhkan profit untuk going concern usahanya. namun, jika ditarik lebih jauh kepada cita-cita muham-madiyah maka profit tersebut nantinya akan kembali kepada kegiatan dan program persyarikatan yang sifatnya non profit. oleh sebab itu pengelolaan amal usaha tidak hanya cukup didasari oleh prisip gcg: fairness, transpa-rancy, accountability, dan responsibility. tujuan dan cita-cita muhammadiyah yang sarat akan spirit ketuhanan dan spirit pembebasan mengharuskan pengelolaan amal usaha disini harus bersifat transenden. artinya adalah amal usaha merupakan ladang tempat beramal bagi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. semakin mendekatkan diri kepada allah sekaligus semakin peduli terhadap kehidupan umat (habluminallah wahabluminanas). oleh sebab itu seluruh aktivitas dalam persyarikatan ini nantinya akan menjadi bentuk pertanggungjawaban di hadapan allah dan di hadapan sesama. untuk mencapainya maka diperlukan suatu konsep amanah yang akan membingkai konsep gcg di dalam amal usaha. amanah artinya dapat dipercaya bertanggung jawab dan kredibel. amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah. ia juga merupakan salah satu moral keimanan. seseorang yang menjalankan aum haruslah memiliki sifat amanah, karena allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. allah swt berfirman “dan orangorang yang memelihara amanat-amanat dan janjijanjinya” (qs al-mu’minun: 8). menurut muhammad yusuf al-qaradawi (dalam kertajaya dan sula, 2006) menyebutkan kosekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa atau upah buruh. amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. amanah dapat ditampilkan dalam keterbu-kaan, kejujuran dan pelayanan yang optimal. allah swt berfirman “sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. sesungguhnya allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat”. (qs annisa: 58). pada kesempatan yang lain rasulullah bersabda “bahwa amanah akan menarik rezeki dan sebaliknya khianat akan mengakibatkan kefakiran” (hr al-dailami). menurut karim (2002) sifat manah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan bersikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. kumpulan individu dengan kredibilitas yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena jurnal akuntansi & investasi94 dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. gambar 1: konsep gcg dalam bingkai amanah “hidup-hidupilah muhammadiyah” menjadi credo yang tertanam dalam setiap anggotanya. secara tidak langsung hal ini menjadi spirit perjuangan dalam menjalankan roda organisasi. ada semacam “hukum alam” sebagai proses seleksi dalam kepemimpinan di muhammadiyah. seperti yang dinyatakan oleh kh ar fachruddin (2009): 95 menjadi anggota pimpinan muhammadiyah wajib bertekad menghidup-hidupkan muhammadiyah. jangan coba-coba mencari hidup hidup dalam muhammadiyah. biasanya kalau ada yang bertekad demikian, tidak usah dipelantingkan dia akan terpelanting sendiri. siapapun contohnya sudah banyak terjadi, yang vested interest, disengaja atau tidak orang itu akan tersisih dan tersingkir dari muhammadiyah. demikianlah yang biasa terjadi dan banyak sudah terjadi. dan muhammadiyah akan tetap berjalan dan berkembang terus tanpa orang-orang yang bermental demikian. orang-orang yang ikhlas karena allah, insyaallah akan tetap berdatangan, sebab bukan muhammadiyah yang memerlukan, tetapi orang-orang yang ikhlas itulah yang memerlukan muham-madiyah sebagai lapangan beramal shaleh, untuk berbakti kepada allah subhanahu wata’ala. simpulan muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam yang besar di indonesia. gerakan muhammadiyah bercirikan semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. untuk mencapai tujuan dan maksudnya muhmmadiyah melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan” dengan membentuk amal usaha-amal usaha yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan panti-panti asuhan. jelas bahwa amal usaha di sini sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah muham-madiyah dalam bidangbidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masya-rakat. dengan semakin berkembanganya amal-amal usaha sebagai lahan dakwah untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya, muhammadiyah memerlukan tata kelola terhadap amal usaha muhammadiyah dengan baik. dikarenakan amal usaha muhammadiyah mau tidak mau tetap membu-tuhkan profit untuk menjaga keberlangsungan amal usaha. akan tetapi jika ditarik kembali kepada tujuan muhammadiyah, maka sejati-nya amal usaha yang awalnya berorientasi pada profit pada akhirnya harus kembali pada tujuan muhammadiyah yang vol. 14 no.2 juli 2013 95 sifatnya “non profit”. dalam mencapai hal tersebut disamping dibutuhkan tata kelola yang baik atau selama ini dikenal dengan konsep gcg, juga diperlukan suatu “platform” yang mendasari pelaksanaan gcg pada amal usaha. dengan didasari oleh konsep amanah maka penerapan gcg dalam amal usaha akan berjalan selaras dengan cita-cita muhammadiyah. sehingga seluruh aktivitas didalam amal usaha mampu dipertanggungjawabkan baik itu kepada persyarikatan, masyarakat luas (umat) dan yang paling penting mampu dipertanggung-jawabkan dihadapan allah swt. daftar pustaka fachruddin, a. r. 2009. mengenal dan menjadi muhammadiyah. malang: umm press. freeman, r. e. 1984. strategic management: a stakeholder approach. boston: pitman publishing. kartajaya, h, dan m. syakirsula. 2006. marketing syariah. bandung: pt. mizan pustaka. karim, a. 2002. ekonomi mikro islami. the international institute of islamic though indonesia (iiiti) monks, r. a. g. dan minow, n. (1995). corporate governance. uk: blackwell business, oxford. shleifer, a. dan r. vishny. 1997. a survey of corporate governance’. journal of finance, 52, 737-783. tjager, i. n., a. alijoyo, h. r. djemat, dan b. sembodo. 2003. corporate gover-nance: tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis indonesia. paper dipresentasikan di forum corporate governance in indonesia (fcgi). indeks journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper the role of islamic corporate governance and risk toward islamic banks performance: evidence from indonesia emile satia darma1* and akhsyim afandi2 abstract: research aims: this study aims to analyze the role of islamic corporate governance mechanisms on the performance of islamic banks. besides, it also analyzes the effect of risk profiles, especially those that are directly related to bank financing, on the performance of islamic banks. design/methodology/approach: islamic banks that become the objects are sharia commercial banks (scb) and sharia business units of conventional banks (sbu). this study uses data from 20 islamic banks (11 scb and 9 sbu). the analytical tool used in this study is panel data regression. research findings: the results show that the meeting frequency of the board of commissioners (bc), sharia supervisory board (ssb), financing to deposits ratio (fdr), and bank size have a significant positive effect on the performance of islamic banks. non-performing financing (npf) has a significant negative effect on the performance of islamic banks. theoretical contribution/originality: this study utilized stakeholders theory, maqashid sharia concept, and corporate governance to investigate the role of islamic corporate governance mechanisms and risk management on islamic banks performance. practitioner/policy implication: the implication of this study is that ssb activities had a direct and robust influence on islamic banks, which have relatively larger assets. hence, the task of the sharia supervisory board should not be limited to only monitoring the conformity of transactions with sharia but also providing input so that banks can increase their profits in line with sharia. research limitation/implication: the limitation in this study is the number of corporate governance variables that was limited. keywords: islamic corporate governance; risk profile; sharia supervisory board; islamic bank performance introduction the development and growth of islamic banking in indonesia have been rapid since 2002. while it has experienced stagnation as evidenced by less than 5% of market share, since 2017, the market share of islamic banks has passed out of “five percent traps,” which means it has increased its market share above 5% to 5.74% (ojk, 2017a). islamic banking has a much smaller market share than conventional banking. in fact, the overall social performance of islamic banking in indonesia remains lower than that of affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia 2 department of economics, faculty of business and economics, universitas islam indonesia, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: esatyadarma@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.12339 citation: darma, e.s., & afandi, a. (2021). the role of islamic corporate governance and risk toward islamic banking performance: evidence from indonesia. journal of accounting and investment, 22(3), 517-538. article history received: 17 july 2021 revised: 09 aug 2021 20 aug 2021 accepted: 10 aug 2021 https://scholar.google.co.id/citations?user=vjgkmn0aaaaj&hl=en https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57199499981 https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://economics.uii.ac.id/ https://economics.uii.ac.id/ https://economics.uii.ac.id/ https://economics.uii.ac.id/ mailto:esatyadarma@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12339 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.12339&domain=pdf darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 518 neighbouring country malaysia in 2010 (sofyani et al., 2012). although islamic banking has a smaller market share than conventional banking, it has grown at a rapid pace (ojk, 2017a). regardless of the differences in the conditions outlined above, both islamic and conventional banks face the same corporate governance issues as other businesses. the inability of large companies to operate effectively results from poor corporate governance implementation (bonn & fisher, 2005). additionally, poor corporate governance necessitates the significant importance of risk management. risk management is a critical aspect of today’s business environment (gates, nicolas, & walker, 2012). this research focuses on two aspects of the company’s primary objective of achieving high performance. corporate governance entails both structure and mechanism aspects. this study aims to examine the effect of islamic corporate governance mechanism on the performance of islamic banks in indonesia. in the corporate governance mechanism, the board of commissioners is the primary required party. numerous research, including those by kang and kim (2011), liang, xu, and jiraporn (2013), al-matari, al-swidi, and btfadzil (2014), and kakanda, salim, and chandren (2017) demonstrated a positive association between the frequency of board of commissioners meetings and bank performance. by contrast, harvey pamburai et al. (2015) discovered a negative association. meanwhile, qadorah and fadzil (2018) found no relationship between the board of commissioners and company performance. due to the inconsistency of these studies’ findings, the we decided to re-examine this issue using a different set of objects in this study. an empirical study that connected corporate governance to an islamic perspective by incorporating the role of the sharia supervisory board (in indonesia, it is referred to as dewan pengawas syariah/dps) was conducted by mollah and zaman (2015). they investigated the relationship between variables associated with sharia supervisory boards (ssb), concluding that the presence of ssb had a significant positive effect on company performance. the study noted, however, that the impact may be negligible if regulations or businesses limit the role to advisory only. thus, the current study extends mollah and zaman’s (2015) findings by focusing not only on the existence of ssb but also on its activity. additionally, current study examines the effect of risk profile on the performance of islamic banks (more precisely, the risks directly related to the bank’s finances). boahene, dashah, and agyei (2012), kolapo, ayeni, and oke (2012), and nawaz et al. (2012) established an empirical link between high levels of bad loans and poor financial performance. in comparison, nguyen (2020) discovered a significant effect on large banks, but not on small banks. according to gul, irshad, and zaman (2011), the more credit provided, the higher the bank’s performance. however, kingu, macha, and gwahula (2018) stated that it would increase risk and decrease the bank’s profit rate as a percentage. therefore, we are interested in establishing and testing these linkages. darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 519 banks with substantial assets are more efficient (ajlouni, hmedat, & hmedat, 2011), which has an impact on the performance. however, as fiordelisi and marqués-ibañez argue, the larger the bank, the greater the systemic and systematic risk (2013). adelopo, lloydking, and tauringana (2018), al-homaidi, tabash, farhan, and almaqtari (2018), batten and vo (2019), bolarinwa, obembe, and olaniyi (2019), and bono (2019) all conducted research that demonstrated a positive effect of size on performance. however, bouaziz and triki (2012), as well as tariq bhutta and hasan, revealed the opposite results (2013). nguyen’s (2020) findings indicated that the influence was insignificant on both small and large institutions. thus, we are interested in reexamining different objects due to the variance of prior studies’ findings. based on the background, the study’s problem formulation is as follows: does the islamic corporate governance mechanism, which includes the roles of the board of commissioners, and sharia supervisory board, affect the performance of the bank; and does the risk profile, which takes into account non-performing financing and the financing to deposits ratio, as well as the size of the bank, affect the performance of islamic bank? this research is expected to provide information, references, and comparisons of theory and practice regarding the application of islamic financial management principles that affect bank’s performance. a distinct contribution about ssb is to develop prior studies. previously conducted research focused exclusively on the effect of ssb presence on performance. meanwhile, to improve the accuracy of the interpretation in this study, the frequency of ssb meetings is employed as a proxy for ssb activities. additionally, it is anticipated that empirical evidence will reveal that the size of islamic banks’ assets has a significant impact on their performance, implying that large islamic banks will be able to compete with large conventional banks. literature review and hypothesis development islamic corporate governance the main theories related to corporate governance are agency theory, stewardship theory, and stakeholder theory. in this study, the theoretical approach for corporate governance focuses on stakeholder theory. this is in reference to iqbal and mirakhor (2004), who assert that the islamic economic system’s corporate governance model is stakeholder driven. according to stakeholder theory, a business does not exist for its own sake but rather for the benefit of all stakeholders (amran, manaf rosli bin, & che haat mohd hassan, 2009). corporate governance practices and structures based on stakeholder theory must safeguard the interests and rights of all stakeholders (iqbal & mirakhor, 2004). what has been stated thus far is consistent with islamic economics’ objective, namely the attainment of welfare for all parties based on the concept of maqoshid sharia (sharia goals). in the context of sharia, there is an aspect of maqoshid sharia, which is to darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 520 attain benefits both in this world and in the hereafter. benefits can be achieved by maintaining five necessities: faith, life, intellect, lineage/honor, and property. chapra (2008) considers aspects of good governance as part of the process of achieving falah (well-being) in one component of maqoshid sharia, namely the aspect of property protection. the concept of maqoshid sharia can serve as a foundation for islamic economics in an effort to benefit humans, and it is viewed as capable of resolving economic problems faced by people today (chapra, 2008). the islamic economic system (including one of its manifestations in the form of islamic banking) is a part of muamalah. muamalah is a subset of islamic law which is an integral part of a perfect islamic system and cannot exist independently of other islamic rule systems governing aqidah (faith), ibadah (worship), and akhlaq (ethics) (habibullah, 2018). additionally, fiqh can be defined as the product of islamic scholars’ interpretations of sharia. the fundamental rule in fiqh muamalah (djazuli, 2006) is “al ashlu fil asyyaail ibaahatu hatta yadullad daliilu tahriimi,” that means the law of origin of everything is permissible until there is a law that shows its prohibition. as a result, the sharia supervisory board’s actions in islamic banking are critical. corporate governance, from an islamic perspective, is a system that guides and governs businesses to achieve their objectives while preserving the interests and rights of all stakeholders. it is based on the islamic socio-scientific epistemology of allah’s oneness (sodiq, 2019). from an islamic perspective, company management is responsible not only to investors but also to god (putra & wijayanti, 2020). according to bhatti and bhatti (2010), islamic corporate governance is an attempt to construct a system in which economic agents, legal systems, and corporate governance can be directed by shariabased moral and social values. islamic banking is an example of a business that adheres to islamic corporate governance. bank indonesia (2009) controls corporate governance for sharia commercial banks and sharia business units under pbi regulation number 11/33/pbi/2009. the conventional corporate governance concepts have been included in the islamic corporate governance principles (endraswati, 2015). corporate governance in the conventional sense is guided by several principles, including transparency, accountability, responsibility, independence/professionalism, and fairness (ojk, 2017b). transparency represents shiddiq (honest), accountability is consistent with shiddiq and amanah (trustworthy), responsibility is associated with amanah and tabligh (delivering the truth), independence/professionalism is associated with amanah and fathanah (intelligent), and fairness is consistent with shiddiq and amanah. it can be said that islamic corporate governance is a derivative concept of corporate governance with the distinction that it complies with islamic laws. conceptually, according to the we, there is a solid junction between maqoshid sharia, stakeholder theory, and corporate governance. these three points serve as the primary theoretical basis for this research. darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 521 bank’s risk profile risk management is also a company’s responsibility to its stakeholders. in the banking context, the risk is a potential occurrence, anticipated or unanticipated, that has a detrimental effect on the bank’s income and capital (karim, 2004). bank indonesia (2003) in pbi regulation number 5/8/2003, defines risk as the potential occurrence of events that could result in a loss to the bank. banking is a risk management business (rosly & zaini, 2008). bank risk can be defined as the compilation of probability levels for an event and the resulting consequences to occur in the bank, where each operation has the potential to generate profits or losses or threaten success. the rule of al-ghunm bilghurm states that ghurm or risk in islamic law is complemented by the possibility of profit. the risks faced by financial institutions can be generally divided into financial risks and non-financial risks (khan & ahmed, 2001). financial risks consist of market risk, credit risk, and liquidity risk. non-financial risks are broad in scope, not only operational risks and regulatory risks or legal aspects. in islamic banking, there is sharia risk in the form of risks related to the structure and function of sharia supervision at the institutional and systemic levels. islamic banks are required to employ risk management in their business (bank indonesia, 2011; ojk, 2016). from a financial point of view, the measurement of credit risk in islamic banks is informed by non-performing financing. the measurement of liquidity risk is known from the financing to deposits ratio. relationship between board of commissioners’ meeting frequency and islamic banks performance bank indonesia (2009) through pbi regulation number. 11/33/pbi/2009 stated that the board of commissioners must conduct supervision on the implementation of corporate governance in every islamic bank business activity at all levels from the highest to the lowest management. tao and hutchinson (2013) explained that the characteristics of the board (or the committees below) include elements of size, composition, meeting, and expertise. these characteristics (size, composition, meeting, and expertise) have a significant positive relationship to the company’s performance (kakanda et al., 2017). the board’s meeting frequency can be viewed as one of the key elements of the board’s effectiveness (bouaziz & triki, 2012). the board meeting functions as a means or approach for establishing effective decisions for a company (kakanda, salim, & chandren, 2016). the amount of the board’s meeting frequency indicates significant capability in counselling, supervising, and aligning management conduct to encourage the firm’s performance. some research found a positive and significant relationship between board of commissioners and company’s performance, for instance, kang and kim (2011), liang et al. (2013), al-matari et al. (2014), and kakanda et al. (2017). on the other hand, research by harvey pamburai et al. (2015) found that the meeting frequency of the board of commissioners was negatively related to the performance. in comparison, qadorah and darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 522 fadzil (2018) did not find any significant relationship between the board of commissioner’s meeting frequency and the performance. based on the explanation, the first formulation of the hypothesis proposed in this research is below. h1: meeting frequency of the board of commissioners positively affect islamic bank’s performance. relationship between sharia supervisory board’s meeting frequency and islamic banks performance stakeholders-modelled islamic corporate governance is based on two fundamental concepts of sharia principles, such as ownership rights and the framework of contracts (hasan, 2009). in islamic financial institutions, all stakeholders must comply with sharia provisions. on a practical level, this model requires a sharia supervisory board (ssb), whose role is to provide advice and supervise the company’s operations to ensure compliance with sharia principles. the existence and operation of islamic banks can be distinguished at least theoretically from conventional banks in terms of their commitment to social fairness (mollah & zaman, 2015). in order for an islamic bank to contribute to the achievement of social fairness, it is expected to obey islamic rules related to fair profit and loss sharing, equitable distribution, and prohibition of usury (interest). the main feature of islamic banking is sharia supervisory board (ssb) institution that helps to ensure their compliance with sharia principles. board members of the shariah supervisory board (ssb) have roughly equivalent status to administrators as on other boards, such as the board of commissioners or the board of directors (neifar & jarboui, 2018). the board members are appointed by the mechanism of the shareholders. bank indonesia (2009), through pbi regulation no:11/33/pbi/2009, stipulates that the appointment and/or replacement of ssb members is proposed to the general meeting of shareholders and is conducted by taking into account the recommendations of the remuneration and nomination committee. the roles of ssb will also have an impact on company performance, as empirical evidence obtained from research by mollah and zaman (2015). research on the relationship of ssb with performance is still rare. the research results by mollah and zaman (2015) showed that ssb had a significant positive effect on company performance. however, the impact can be ignored when ssb role was restricted only as an advisory by the regulations or companies. the roles of ssb in islamic banks lead to the emergence of activities in ssb itself. these activities can be proxied by the frequency of meetings (xie, davidson, & dadalt, 2003). meeting frequency is considered an important attribute of monitoring effectiveness (lin, li, & yang, 2006). therefore, the intensity in the frequency of meetings of the sharia darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 523 supervisory board is expected to influence the disclosure of islamic bank’s performance. the proposed hypothesis is as follows. h2: the frequency of meetings of the sharia supervisory board has a positive effect on the performance of islamic banks. relationship between non-performing financing and islamic banks performance high non-performing loans will harm the bank’s net profit. banks must provide items for bad debts and write-off of bad debts, which will affect profitability and capital levels (ombaba, 2013). furthermore, when bad loans exceed the bank’s capital in a relatively large amount, it will become a bank crisis. it will eventually turn into a financial crisis (karim, chan, & hassan, 2010). if the bank is not precise in providing credit or financing, then high-quality financing will be replaced by low-quality financing. in the long term, this causes a decrease in the quality of the bank’s overall financing portfolio. this also leads to the accumulation of bad loans, reduction in profitability, and capital erosion (makri, tsagkanos, & bellas, 2014). the high financing risk is a sign of the bank’s fragility in guaranteeing, monitoring, and controlling the financing portfolio (vardar & özgüler, 2015). research by boahene et al. (2012), kolapo et al. (2012), and nawaz et al. (2012) produced empirical evidence of the relationship between high levels of bad loans and low financial performance. similarly, laryea, ntow-gyamfi, and alu (2016), akter and roy (2017), and kingu et al. (2018) revealed a negative relationship between financing risk and financial performance. while in the latest research from nguyen (2020), the effect was significant on large banks and not significant on small banks. from the description, the formulation of the proposed hypothesis is as follows. h3: non-performing financing has a negative effect on the performance of islamic banks. relationship between financing to deposits ratio and islamic banks performance an efficient financial system in banking is indicated by a continuous increase in profitability and a gradual increase in the volume of funds flowing from savers to borrowers (the parties who take advantage of financing), as well as better service quality for customers (hoffmann, 2011). the bank’s profitable business will be able to withstand negative shocks in the banking system and will contribute to financial system stability. this will accelerate the economic growth of a country (elbannan, 2017). the increase in third-party funds disbursed in rising financing is expected to boost the bank’s profitability. one of the ratios in measuring financing activities is the fdr (financing to deposits ratio) or ldr at conventional banks. this financing ratio can also be used as a measure darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 524 of liquidity risk. the lower this ratio, the more liquid the bank is, and vice versa; the greater this ratio, the more illiquid the bank, even though the profit opportunity is higher (gul et al., 2011). the higher the funds given to third parties, the higher the financial performance in the form of profitability, namely roa (return on assets). research by gul et al. (2011) showed that the greater the credit or financing provided, the greater the roa. lee and hsieh (2013), vo and nguyen (2018), batten and vo (2019) also found that profitability was an essential indicator for predicting financial difficulties and bank crises. research by adelopo et al. (2018) and hasanov, bayramli, and al-musehel (2018) exhibited the effect of financing on performance, especially profitability. in contrast to these arguments, kingu et al. (2018) stated that a high ldr caused risk to increase because the amount of funds needed for credit financing is getting bigger. they showed that the percentage of bank profits decreased with the increase in the ratio of financing to deposits. this implies that the bank is increasingly vulnerable to liquidity risk and experiences financial distress when liquidity risk increases. increasingly higher ratios indicate that the bank has reached the limit of its financing capability beyond its deposits. in the end, the bank will apply more expensive schemes such as expensive deposits, debt, and equity to fund its financing. this will reduce the level of profitability. the results of the research by kingu et al. (2018) are in line with kolapo et al. (2012). the formulation of the proposed hypothesis is as follows. h4: financing to deposits ratio has a positive effect on the performance of islamic banks. relationship between company size and islamic banks performance the size of a company or bank is one of the important variables of the company’s characteristics. the greater the company’s assets, the more likely it is to have greater economic resources. the company will have more ability to reduce transaction costs; hence, its efficiency will be higher. the company’s fixed costs tend to reduce as the company grows (increasing return to scale). large banks will have a network and access to funding as well as a more significant number of customers so that they will get a more considerable fee-based income. therefore, large banks tend to be more efficient (ajlouni et al., 2011). in addition to the statements above, a larger size of the bank will hold a greater impact on the financial system and the wider economy. this occurs especially when the interconnection between banks is very close, and the economy still relies more on bank credit. default risk from the bank will be likely to simultaneously affect its relationship with systemic risk (banking industry risks) and systematic risk (market wide risks), as stated by fiordelisi and marqués-ibañez (2013). large companies cause business activities to be carried out more complex so that they will involve more stakeholders. the larger the size of the company, the number of darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 525 stakeholders involved in the company will increase. disclosure made by the company is a form of corporate responsibility to the public. based on stakeholder theory, the increasing number of stakeholders are involved in the company, the greater the obligation to disclose financial risk (amran et al., 2009). company size has a vital role in determining financial performance or profitability (salman & yazdanfar, 2012). some research that produces a positive effect of size on performance are from gul et al. (2011), singapurwoko and el-wahid (2011), salman and yazfandar (2012), pervan and visic (2012), dogan (2013), babalola (2013), adelopo et al. (2018), al-homaidi et al. (2018), batten and vo (2019), bolarinwa et al. (2019), and bono (2019). however, the negative relationship between size and performance was shown by the research of tariq bhutta and hasan (2013). the argument for the negative influence of company size according to bouaziz and triki (2012) was because large companies tend to have difficulty controlling it and the problem of free cash flow (the use of remaining cash from operational activities that can be used for dividend payments, expansion, or settlement of obligations). meanwhile, in the latest research from nguyen (2020), the effect was not significant for both small and large banks. from the description above, the formulation of the proposed hypothesis is as follows. h5: bank size has a positive effect on the performance of islamic banks. research method this research is the type of field research that using a quantitative approach. the data used are secondary data (archives) obtained from the financial statement and annual report of each islamic bank. the population in this study is islamic banks in indonesia. the sampling technique applied is purposive sampling with the criteria: (1) islamic banks in indonesia with the status of sharia commercial banks (scb) and sharia business units (sbu) of conventional banks; (2) quarterly financial statements and annual reports of scb and sbu; and (3) reporting period of islamic banks consecutively from 2014 to 2019. based on the criteria, the sample size is 20 islamic banks, consisting of 11 scbs and 9 sbus. from the 20 banks within 24 time-series, the number of observations is 480 panel data. the variable of meeting frequency of the board of commissioners (mfbc) is measured from the total meetings within a period (al-matari et al., 2014). the meeting frequency of sharia supervisory board (mfssb) is obtained from the total meetings in a period (mollah & zaman, 2015; xie, davidson, & dadalt, 2003). the variable of non-performing financing (npf) refers to a ratio of customers unrepaid financing to the total financing channeled by islamic banks to society (kingu et al., 2018). the variable of financing to deposits ratio (fdr) is a ratio of total financing volume to the total receipts of funds (gul et al., 2011). the variable of islamic bank’s size (size) is measured by using a proxy darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 526 of total assets in the financial statement of islamic bank (salman & yazdanfar, 2012; wahyono, putri, & cahya, 2020). the dependent variable of islamic bank’s performance is measured by using the profitability ratio (ongore & kusa, 2013; farida & sofyani, 2018). according to ongore and kusa (2013), return on asset (roa) is one of the main ratios that exhibits profitability or financial performance. financial performance is a representation of banking performance (kakanda, salim, & chandren, 2018). therefore, hypothesis testing is conducted by employing the dependent variable roa to the overall banks. nevertheless, a specific analysis is added for sharia commercial banks (scb) in the form of regression with the dependent variable roa and roe (return on equity). regression on roe only applies for scb since roe is not proper to sharia business unit (sbu). roe is useful to perceive financial performance from the contribution of equity; however, equities in sbu are still mixed with its conventional bank. this study uses analysis of panel data regression as follows. general equation for the overall islamic banks (hypothesis testing): roait = b10 + b11mfbcit + b12mfssbit + b13npfit + b14fdrit + b15sizeit + e1 (1) general equation for scb (additional testing): roait = b20 + b21mfbcit + b22mfssbit + b23npfit + b24fdrit + b25sizeit + e2 (2) roeit = b30 + b31mfbcit + b32mfssbit + b33npfit + b34fdrit + b35sizeit + e1 (3) the acronyms at the formulas above refer to meeting frequency of the board of commissioners (mfbc), meeting frequency of sharia supervisory board (mfssb), nonperforming financing (npf), financing to deposits ratio (fdr), and bank’s size (size). data processing as well as panel data regression analysis is established by using eviews software 11th version. result and discussion in this study, the analysis of descriptive statistics is used to explain the condition of the data. the following table summarizes the output of descriptive statistics. table 1 descriptive statistics roa mfbc mfssb npf fdr logsize mean 1.767375 5.283333 3.695833 2.304917 104.9708 12.75563 median 1.175000 5.000000 3.000000 1.720000 96.00000 12.71305 maximum 13.58000 14.00000 14.00000 16.86000 338.5200 14.05035 minimum -10.77000 0.000000 0.000000 0.000000 4.500000 11.53543 std. dev. 2.559911 2.481441 1.515123 2.046253 30.75245 0.579683 darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 527 this study applies panel data analysis. therefore, the selection of a model is made prior to hypothesis testing. in panel data regression, fixed effect model (fem) is chosen for roa of all islamic banks and scb. while random effect model (rem) is selected for roe of scb. there is no analysis using common effect model (cem). here below is the summary for the selection of the best model that fits each panel data regression. table 2 summary of determination of panel data regression dependent variable sample chow test hausman test lagrange multiplier test decision on model selection roa all banks 0.0000 0.0001 -fixed effect model (fem) roa scb 0.0000 0.0013 -fixed effect model (fem) roe scb 0.0000 0.4045 0.0000 random effect model (rem) the following step is to validate the prerequisite assumptions. following the prerequisite assumptions testing, the hypothesis is tested. because the regression model for the sample of all banks is a fixed effect model, the slope and intercept of the regression equation can be estimated using an assumption model approach. the regression produces the following results when the slope and intercept are assumed as follows. table 3 summary of regression results for roa based on slope and intercept assumptions assumption of constant slope, intercepts vary among individuals assumption of constant slope, intercepts vary among individuals and time coefficients prob. coefficients prob. c -44.33008*** 0.0000 -56.41405*** 0.0000 mfbc 0.090088** 0.0119 0.087519** 0.0151 mfssb 0.132644*** 0.0015 0.151367*** 0.0008 npf -0.143741** 0.0057 -0.168187*** 0.0031 fdr 0.011801*** 0.0000 0.012424*** 0.0001 log(size) 1.508140*** 0.0000 1.918717*** 0.0000 f-statistic 41.08491*** 0.0000 21.53940*** 0.0000 r-squared 0.693476 0.705780 significant at α 1%***; 5%**; 10% regression using the two assumptions shows a relatively indifferent result. it slightly differs in terms that variable of npf is significant at level α = 5% by using the assumption of constant slope and intercepts vary among individuals, but significant at level α = 1% with the assumption of constant slope and intercepts vary among individuals and time. however, the results of both assumptions are statistically significant. the following table summarizes the results of the hypothesis test. darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 528 table 4 summary of regression results for roa of all banks (hypothesis testing) coefficients prob. decisions mfbc 0.087519** 0,0151 h1 is accepted mfssb 0.151367*** 0,0008 h2 is accepted npf -0.168187*** 0,0031 h3 is accepted fdr 0.012424*** 0,0001 h4 is accepted log(size) 1.918717*** 0,0000 h5 is accepted significant at level α 1%***; 5%**; 10%* as a supplementary analysis, the following table presents the regression results for the dependent variables roa and roe of scb. table 5 summary of regression results for roa and roe of scb dependent variable roa dependent variable roe coefficients prob. coefficients prob. c -27.87683*** 0.0000 -143.1375*** 0.0020 mfbc 0.028120** 0.0238 0.347149 0.1951 mfssb 0.052402** 0.0165 1.301018** 0.0107 npf -0.158165*** 0.0000 -2.520177*** 0.0000 fdr 0.013277*** 0.0049 0.057841 0.2243 log(size) 0.929449*** 0.0000 4.804134*** 0.0012 f-statistic 36.48215*** 0.0000 5.511488*** 0.0000 r-squared 0.718142 0.114004 discussions the first hypothesis (h1), which states that the meeting frequency of the board of commissioners (mfbc) positively affect islamic bank performance (roa), is accepted. this result indicates the powerful influence between those variables. this also informs the effectiveness of meetings held by the board of commissioners in companies. if the findings are sorted into overall banks and scb, both displays equal significances at level α = 5%. the results of the regression above show in general that there is a strong impact in each type of bank regarding the role of meetings frequency of the board of commissioners, particularly if it is measured by using roa. the result remains insignificant for additional analysis with performance measured by roe, especially in sharia commercial banks. according to ongore dan kusa (2013), return on asset (roa) is one of the major ratios representing a company’s profitability or performance. the comparison of how much return is earned to the asset’s contribution will be more appropriate instead of equity contribution. r-squared from regression with roe as the dependent variable is much lower than roa as the dependent variable. the role or composition of the board of commissioners has a positive impact on the performance, as what has been discovered by some studies earlier. the studies are conducted by kang and kim (2011), liang et al. (2013), as well as al-matari et al. (2014). more precisely, the findings of this study support those of kakanda et al. (2017), which reveals that meeting intensity, as measured by the number of meetings, has a positive darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 529 effect on performance. however, the findings of this study contradict harvey pamburai et al. (2015), who discovered that performance was negatively impacted. similarly, it contradicts qadorah and fadzil (2018), who reported no significant relationship between the frequency of board of commissioners meetings and performance. this was suspected to be connected to issues of efficiency and disagreements between commissioners and directors. the board of commissioners’ meeting frequency relates positively with performance, presumably because the board of commissioners has media in the form of internal meetings and rakomdir (commissioners and directors’ meetings). rakomdir at the bank is a meeting convened by the board of commissioners with the board of directors’ participation. the meeting evaluates the bank’s business performance, work program reports, and financial performance. we hypothesize that this motivates the board of directors to continue improving the bank’s financial performance. in general, the bank’s annual report commits the board of commissioners to be active. the board of commissioners reviews the bank’s operations, oversees the work programs, and advises and assists the board of directors. this will help islamic banks improve their financial performance. these findings bolster the case for applying stakeholder theory in islamic banks by establishing a link between it and the practice of islamic corporate governance. additionally, the findings of this study reinforce the authority requiring islamic banks to include the intensity of their board of commissioners meetings in their annual reports. furthermore, the second hypothesis (h2) is accepted, stating that the frequency of sharia supervisory board meetings (mfssb) has a positive impact on islamic bank performance (roa). the findings of this study reveal that there is a considerable association between the frequency of dps meetings and the performance of islamic banks that utilize roa. this proves the sharia supervisory board’s effectiveness. both all banks and scb results are equally significant. if additional analysis with roe performance measures is performed, the results remain substantial. in general, the regression results above indicate that the frequency of sharia supervisory board meetings has a fairly large effect on the performance of islamic banks. the sharia supervisory board is not to be confused with the committees whose positions are under the board of commissioners. ssb is roughly comparable to the board of commissioners in terms of authority (neifar & jarboui, 2018). thus, the frequency of meetings can be used to approximate ssb activities. ssb is not viewed solely through the lens of its existence or as a sharia compliance advisor. ssb actions are not limited to these. ssb can provide alternative business policies that adhere to sharia while remaining compliant. there is currently a dearth of research on the association between ssb and performance (mollah & zaman, 2015). according to mollah and zaman (2015), ssb has a strongly favorable effect on business performance. however, the report indicates that the darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 530 impact can be disregarded when legislation or organizations limit the ssb’s duty to that of an advisor. given the preceding context, the outcomes of this study are highly significant (α = 1%) and can be considered findings based on actions. a more thorough descriptive explanation can support the statistical evidence. ssb with a high level of activity will also contribute significantly to the performance of islamic banks. when directors desire to boost bank profits without violating sharia, ssb can supply sharia solutions. not only are islamic banks constrained by operational rules (controlled by bank indonesia and the ojk), but also by dsn-mui fatwas. islamic bank products must adhere to sharia law. according to the findings of this study, we predict that the role of ssb in islamic banks will continue to grow in the future. we estimate that in the future, ssb will not only conduct regular monitoring to establish whether the bank’s contracts are sharia compliant. the role of ssb will be strengthened even further. additionally, it becomes strategic if it is capable of advising the board of directors on how to increase financial performance without contradicting sharia. moreover, it will be favorable if the dps is able to demonstrate that the syar’i contracts are more profitable than the conventional ones. furthermore, hypothesis 3 (h3), which states that non-performing financing (npf) has a negative effect on islamic bank performance (roa), is accepted. the results of this study reveal that npf has a significant negative effect on roa. consequently, it is critical to minimize and immediately address bad credit. when the results are separated amongst all banks and specifically scb, they remain equally significant. in general, the regression results above indicate that npf has a significant impact on the performance of islamic banks. the results remained significant regardless of whether they were calculated using roa or additional analysis of roe (α = 1%). the findings of this study confirm previous research indicating a negative relationship between npf and performance. the research of boahene et al. (2012), kolapo et al. (2012), and nawaz et al. (2012) establish an empirical link between high levels of nonperforming loans and poor financial performance. similarly, laryea et al. (2016), akter and roy (2017), and kingu et al. (2018) all demonstrate a negative relationship between financing risk and financial performance. nguyen’s most recent research (2020) indicates that the effect is significant for large banks but not for small banks. this study makes no distinction between large and small banks because it focuses exclusively on islamic banks, which are significantly fewer in number than conventional banks. the fourth hypothesis (h4) is also accepted. it asserts that the financing to deposits ratio (fdr) has a positive effect on the islamic bank performance (roa). the findings of this study indicate that fdr has a sizable impact on the performance of islamic banks. when the data are split over all banks and scb, they remain equally significant. overall, the regression results reveal that the importance of fdr on the bank’s performance has a robust influence (especially when measured using roa). however, when additional darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 531 analysis with roe performance measures is performed, the results are not significant. the return on assets will be better than the return on equity (ongore & kusa, 2013). adelopo et al. (2018) and hasanov et al. (2018) showed that funding affects performance, particularly profitability. increased financing will result in increased profits (gul et al., 2011). it is necessary, however, to bear in mind the trade-off between liquidity and profitability. in contrast to the approach outlined above, kingu et al. (2018) claimed that a high ldr (loan to deposits ratio) increased risk as well. this was because the amount of capital required for credit financing continues to grow. according to kingu et al. (2018), when the ratio of financing to deposits increased, the percentage of bank profits in percentage decreased. this implied that the bank is becoming increasingly susceptible to liquidity risk and is experiencing financial distress as a result. kingu et al. (2018)’s findings were consistent with kolapo et al.’s research (2012). if the bank’s channeling of funds exceeds its capacity, it is feasible to spend additional funds (e.g., capital or loans from other banks). the bank attempts to maximize profit from the massive channeling of funds, but the bank will encounter liquidity issues. the laws governing the lower and upper limits of islamic banks’ liquidity are typically safe between 78%-92%. bank indonesia and the indonesian financial services authority, on the other hand, adjusted the fdr range in a number of ways. this is feasible to enforce monetary stability and real sector development. hypothesis 5 (h5), which states that bank size has a positive effect on islamic bank performance (roa), is accepted. the findings reveal that islamic bank size has a significant impact on its performance. when the data are divided into overall banks and scb, they remain equally significant. when additional analysis with roe performance measures is performed, the regression results remain significant. the results in this study support previous research indicating a positive association between bank size and performance. the studies include adelopo et al. (2018); alhomaidi et al. (2018); batten and vo (2019); bolarinwa et al. (2019); and bono (2019). large banks will have a network and access to funding and a larger customer base, which will result in a higher fee-based revenue stream. as a result, huge banks will typically be more efficient (ajlouni et al., 2011). additionally, the larger the bank, the more influence it has over the financial sector and the broader economy. however, certain research findings contradict the above. according to fiordelisi and marquésibañez (2013), the larger the bank, the higher the risk. the bank’s default risk will almost always influence its interaction with systemic risk (risks inherent in the banking industry) and systematic risk (market wide risks). additionally, the findings of this study contradict those of tariq bhutta and hasan (2013), who demonstrated a detrimental influence on business size. bouaziz and triki (2012) suggested that large organizations frequently struggle with control and the issue of free cash flow (the use of remaining cash from operational activities that can be used for dividend payments, expansion, or settlement of obligations). similarly, nguyen (2020) indicated that the influence of bank size is negligible for both small and large darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 532 banks. however, the findings of this study reveal that bank size has a significant impact on performance. as a result, the findings of this study indicate the possibility of islamic banks merging to increase their assets. additionally, to grow its network and business coverage for the benefit of the public in general and the muslim people in particular. islamic banking research is still in its development, and additional findings are possible. conclusion based on the analysis of research results and discussions on the impact of islamic corporate governance mechanisms and bank risk profiles on the performance of islamic banks in indonesia, it can be concluded that the frequency of meetings of the board of commissioners, the sharia supervisory board, the financing to deposits ratio (fdr), and the bank’s size all have a significant positive impact on the performance of islamic banks. non-performing financing (npf) has a significant negative impact on islamic banks’ performance. this study provides practical relevance because it establishes that the activities of the board of commissioners and sharia supervisory board have a significant impact on the performance of islamic banks. the bank can establish more precise rules regarding activity mechanisms and meeting agendas on a more continuous basis. additionally, practical implications demonstrate that the strength of the bank’s assets has a significant impact on performance. these assets enable the bank to be more proficient in developing islamic banking products and expanding the business. the findings of this study support the idea of merging islamic banks to improve performance and compete with conventional banks, hence increasing islamic banks’ market share. the research’s theoretical implication is that islamic banking can benefit from the application of corporate governance and stakeholder theory. islamic banks function not just for their own benefit but also for the benefit of their stakeholders. this is in line with maqoshid sharia. the methodological implication of this research is to prove that the frequency of meetings can approximate the sharia supervisory board’s actions. meeting frequency has a significant impact on the performance of islamic banks. the primary contribution of this research is evidence that the sharia supervisory board’s actions are not restricted to delivering sharia advice or supervising contracts for sharia compliance, as was originally intended when the ssb was formed. sharia supervisory board has matured to the point where it can contribute to the bank’s financial performance. this is particularly obvious in islamic banks whose greater asset. the sharia supervisory board is expected to provide solutions and inputs to the bank without violating sharia. the limitation of this study is about the sample size of islamic banks and their assets, which are considerably smaller than those of conventional banks. we did not include additional variables that are assumed to play a role in the islamic corporate governance mechanism affecting the performance of islamic banks. suggestions for research in the darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 533 future are to increase the possible research objects, such as international islamic banks, and comparing them. additionally, it is expected for further studies to explore deeper into more variables that are potentially become components of the islamic corporate governance process. references adelopo, i., lloydking, r., & tauringana, v. (2018). determinants of bank profitability before, during, and after the financial crisis. international journal of managerial finance, 14(4), 378–398. https://doi.org/10.1108/ijmf-07-2017-0148 ajlouni, m.m., hmedat, m.w., & hmedat, w. (2011). the relative efficiency of jordanian banks and its determinants using data envelopment analysis. journal of applied finance & banking, 1(3), 33-58. retrieved from https://econpapers.repec.org/article/sptapfiba/v_3a1_3ay_3a2011_3ai_3a3_3af_3a 1_5f3_5f3.htm akter, r., & roy, j. k. (2017). the impacts of non-performing loan on profitability: an empirical study on banking sector of dhaka stock exchange. international journal of economics and finance, 9(3), 126-132. https://doi.org/10.5539/ijef.v9n3p126 al-homaidi, e. a., tabash, m. i., farhan, n. h. s., & almaqtari, f. a. (2018). bank-specific and macro-economic determinants of profitability of indian commercial banks: a panel data approach. cogent economics & finance, 6(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1548072 al-matari, e.m., al-swidi, a.k., & btfadzil, f.h. (2014). the effect on the relationship between board of directors characteristics on firm performance in oman: empirical study. middle-east journal of scientific research, 21(3), 556-574. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/292368598 amran, a., manaf rosli bin, a., & che haat mohd hassan, b. (2008). risk reporting: an exploratory study on risk management disclosure in malaysian annual reports. managerial auditing journal, 24(1), 39–57. https://doi.org/10.1108/02686900910919893 babalola, y.a. (2013). the effect of firm size on firms’ profitability in nigeria. journal of economics and sustainable development, 4(5), 90-95. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/jeds/article/view/4857/4935 bank indonesia. (2003). peraturan bank indonesia no: 5/8/pbi/2003, penerapan manajemen risiko bagi bank umum. bank indonesia. (2009). peraturan bank indonesia no: 11/33/pbi/2009, pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. bank indonesia. (2011). peraturan bank indonesia no: 13/23/pbi/2011, penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. batten, j., & vo, x. v. (2019). determinants of bank profitability. evidence from vietnam. emerging markets finance and trade, 55(6), 1417–1428. https://doi.org/10.1080/1540496x.2018.1524326 bhatti, m., & bhatti, m. i. (2010). toward understanding islamic corporate governance issues in islamic finance. asian politics & policy, 2(1), 25–38. https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01165.x https://doi.org/10.1108/ijmf-07-2017-0148 https://econpapers.repec.org/article/sptapfiba/v_3a1_3ay_3a2011_3ai_3a3_3af_3a1_5f3_5f3.htm https://econpapers.repec.org/article/sptapfiba/v_3a1_3ay_3a2011_3ai_3a3_3af_3a1_5f3_5f3.htm https://doi.org/10.5539/ijef.v9n3p126 https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1548072 https://www.researchgate.net/publication/292368598 https://doi.org/10.1108/02686900910919893 https://www.iiste.org/journals/index.php/jeds/article/view/4857/4935 https://doi.org/10.1080/1540496x.2018.1524326 https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01165.x darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 534 boahene, s.h., dasah, j., & agyei, s.k. (2012). credit risk and profitability of selected banks in ghana. research journal of finance and accounting, 3 (7). retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/2628 bolarinwa, s. t., obembe, o. b., & olaniyi, c. (2019). re-examining the determinants of bank profitability in nigeria. journal of economic studies, 46(3), 633–651. https://doi.org/10.1108/jes-09-2017-0246 bonn, i., & fisher, j. (2005). corporate governance and business ethics: insights from the strategic planning experience. corporate governance: an international review, 13(6), 730– 738. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00466.x bono, z.b. (2019). internal determinants of banks’ profitability: a case study on commercial bank of ethiopia (cbe). research journal of finance of accounting, 10(3). retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/46609 bouaziz, z., & triki, m. w. (2012). the impact of the board of directors on the financial performance of tunisian companies. corporate board role duties and composition, 8(3), 6–21. https://doi.org/10.22495/cbv8i3art1 chapra, m.u. (2008). the islamic vision of development in the light of maqāsid al-sharī‘ah. research adviser islamic research and training institute islamic development bank jeddah. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/303499103_the_islamic_vision_of_de velopment_in_the_light_of_maqasid_al-shari'ah djazuli, a. (2006). kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalahmasalah yang praktis. jakarta: kencana pranada media group. dogan, m. (2013). does firm size affect the firm profitability? evidence from turkey. research journal of finance and accounting, 4(4), 53-59. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/4977 elbannan, m. a. (2017). the financial crisis, basel accords and bank regulations: an overview. international journal of accounting and financial reporting, 7(2), 225-275. https://doi.org/10.5296/ijafr.v7i2.12122 farida, h. n., & sofyani, h. (2018). pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, afiliasi politik, dan dewan komisaris independen terhadap carbon emission disclosure : studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bei periode 2014-2016. reviu akuntansi dan bisnis indonesia, 2(2), 97-106. https://doi.org/10.18196/rab.020224 fiordelisi, f., & marqués-ibañez, d. (2013). is bank default risk systematic? journal of banking & finance, 37(6), 2000–2010. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.01.004 gates, s., nicolas, j-l., & walker, p. l. (2012). enterprise risk management: a proses for management and improved performance. management accounting quarterly, 13(3), 2838. retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00857435 gul, s., irshad, f., & zaman, k. (2011). factors affecting bank profitability in pakistan. the romanian economic journal, 14(39), 61-87. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/227487619_factors_affecting_bank_pr ofitability_in_pakistan habibullah, e. s. (2018). prinsip-prinsip muamalah dalam islam. ad deenar: jurnal ekonomi dan bisnis islam, 2(1), 25-48. https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237 harvey pamburai, h., chamisa, e., abdulla, c., & smith, c. (2015). an analysis of corporate governance and company performance: a south african perspective. south african https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/2628 https://doi.org/10.1108/jes-09-2017-0246 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00466.x https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/46609 https://doi.org/10.22495/cbv8i3art1 https://www.researchgate.net/publication/303499103_the_islamic_vision_of_development_in_the_light_of_maqasid_al-shari'ah https://www.researchgate.net/publication/303499103_the_islamic_vision_of_development_in_the_light_of_maqasid_al-shari'ah https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/4977 https://doi.org/10.5296/ijafr.v7i2.12122 https://doi.org/10.18196/rab.020224 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.01.004 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00857435 https://www.researchgate.net/publication/227487619_factors_affecting_bank_profitability_in_pakistan https://www.researchgate.net/publication/227487619_factors_affecting_bank_profitability_in_pakistan https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237 darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 535 journal of accounting research, 29(2), 115–131. https://doi.org/10.1080/10291954.2015.1006482 hasan, z. (2009). corporate governance: western and islamic perspectives. international review of business research papers, 5(1), 277-293. retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.641&rep=rep1&ty pe=pdf hasanov, f., bayramli, n., & al-musehel, n. (2018). bank-specific and macroeconomic determinants of bank profitability: evidence from an oil-dependent economy. international journal of financial studies, 6(3), 78. https://doi.org/10.3390/ijfs6030078 hoffmann, p.s. (2011) determinants of the profitability of the us banking industry. international journal of business and social science, 2, 255-269. retrieved from http://www.ijbssnet.com/journals/vol_2_no_22_december_2011/30.pdf indonesian financial services authority (ojk) (2017a). statistik perbankan syariah – desember 2017. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/pages/statistik-perbankan-syariah---desember2017.aspx indonesian financial services authority (ojk) (2017b). surat edaran otoritas jasa keuangan no:13/seojk.03/2017, penerapan tata kelola bagi bank umum. indonesian financial services authority (ojk). (2016). peraturan otoritas jasa keuangan no: 65/pojk.03/2016, penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. iqbal, z., & mirakhor, a. (2004). stakeholder model of governance in islamic economic system. islamic economic studies, 11(2), 43-63. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265024537_stakeholders_model_of_gov ernance_in_islamic_economic_system kakanda, m. m., salim, b., & chandren, s. (2016). review of the relationship between board attributes and firm performance. asian journal of finance & accounting, 8(1), 168-181. https://doi.org/10.5296/ajfa.v8i1.9319 kakanda, m. m., salim, b., & chandren, s. (2017). corporate governance, risk management disclosure, and firm performance: a theoretical and empirical review perspective. asian economic and financial review, 7(9), 836–845. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2017.79.836.845 kakanda, m. m., salim, b., & chandren, s. (2018). risk management committee characteristics and market performance: empirical evidence from listed financial service firms in nigeria. international journal of management and applied science, 4(2), 610. retrieved from http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=10970&name=risk_management_ committee_characteristics_and_market_performance:_empirical_evidence_from_ listed_financial_service_firms_in_nigeria kang, s.-a., & kim, y.-s. (2011). does earnings management amplify the association between corporate governance and firm performance?: evidence from korea. international business & economics research journal (iber), 10(2), 53-66. https://doi.org/10.19030/iber.v10i2.1793 karim, a.a. (2004). bank islam: analisis fiqih dan keuangan. depok: rajagrafindo persada. karim, m. z. a., chan, s.-g., & hassan, s. (2010). bank efficiency and non-performing loans: evidence from malaysia and singapore. prague economic papers, 19(2), 118–132. https://doi.org/10.18267/j.pep.367 https://doi.org/10.1080/10291954.2015.1006482 https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.641&rep=rep1&type=pdf https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.641&rep=rep1&type=pdf https://doi.org/10.3390/ijfs6030078 http://www.ijbssnet.com/journals/vol_2_no_22_december_2011/30.pdf https://www.researchgate.net/publication/265024537_stakeholders_model_of_governance_in_islamic_economic_system https://www.researchgate.net/publication/265024537_stakeholders_model_of_governance_in_islamic_economic_system https://doi.org/10.5296/ajfa.v8i1.9319 https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2017.79.836.845 http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=10970&name=risk_management_committee_characteristics_and_market_performance:_empirical_evidence_from_listed_financial_service_firms_in_nigeria http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=10970&name=risk_management_committee_characteristics_and_market_performance:_empirical_evidence_from_listed_financial_service_firms_in_nigeria http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=10970&name=risk_management_committee_characteristics_and_market_performance:_empirical_evidence_from_listed_financial_service_firms_in_nigeria https://doi.org/10.19030/iber.v10i2.1793 https://doi.org/10.18267/j.pep.367 darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 536 khan, t., & ahmed, h. (2001). risk management: an analysis of issues in islamic financial industry. occasional papers 91, the islamic research and teaching institute. retrieved from https://ideas.repec.org/p/ris/irtiop/0091.html kingu, p.s., macha, s., & gwahula, r. (2018). impact of non-performing loans on bank’s profitability: empirical evidence from commercial banks in tanzania. international journal of scientific research and management, 6(1), 71-79. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v6i1.em11 kolapo, t.f., ayeni, r. k., & oke, m. o. (2012). credit risk and commercial banks’ performance in nigeria: a panel model approach. australian journal of business and management research, 2(2), 31-38. retrieved from http://ajbmr.com/articlepdf/aus_20_70i2n2a4.pdf laryea, e., ntow-gyamfi, m., & alu, a. a. (2016). nonperforming loans and bank profitability: evidence from an emerging market. african journal of economic and management studies, 7(4), 462–481. https://doi.org/10.1108/ajems-07-2015-0088 lee, c.-c., & hsieh, m.-f. (2013). the impact of bank capital on profitability and risk in asian banking. journal of international money and finance, 32, 251–281. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2012.04.013 liang, q., xu, p., & jiraporn, p. (2013). board characteristics and chinese bank performance. journal of banking & finance, 37(8), 2953–2968. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.018 lin, j. w., li, j. f., & yang, j. s. (2006). the effect of audit committee performance on earnings quality. managerial auditing journal, 21(9), 921–933. https://doi.org/10.1108/02686900610705019 makri, v., tsagkanos, a., & bellas, a. (2014). determinants of non-performing loans: the case of eurozone. panoeconomicus, 61(2), 193–206. https://doi.org/10.2298/pan1402193m mollah, s., & zaman, m. (2015). shari’ah supervision, corporate governance and performance: conventional vs. islamic banks. journal of banking & finance, 58, 418– 435. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030 nawaz, m., munir, s., siddiqui, s.a., ul-ahad, t., afzal, f., asif, m., & ateeq, m. (2012). credit risk and the performance of nigerian banks. interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(7), 49-63. retrieved from https://journalarchieves25.webs.com/49-63.pdf neifar, s., & jarboui, a. (2018). corporate governance and operational risk voluntary disclosure: evidence from islamic banks. research in international business and finance, 46, 43–54. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.09.006 nguyen, t.h. (2020). impact of bank capital adequacy on bank profitability under basel ii accord: evidence from vietnam. journal of economic development, 45(1), 31-46. retrieved from http://www.jed.or.kr/full-text/45-1/2.pdf ombaba, m.k.b. (2013). assessing the factors contributing to non–performance loans in kenyan banks. european journal of business and management, 5(32), 155-162. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/9576 ongore, v.o., & kusa, g. b. (2013). determinants of financial performance of commercial banks in kenya. international journal of economics and financial, 3(1), 237-252. retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/334 https://ideas.repec.org/p/ris/irtiop/0091.html https://doi.org/10.18535/ijsrm/v6i1.em11 http://ajbmr.com/articlepdf/aus_20_70i2n2a4.pdf https://doi.org/10.1108/ajems-07-2015-0088 https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2012.04.013 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.018 https://doi.org/10.1108/02686900610705019 https://doi.org/10.2298/pan1402193m https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030 https://journal-archieves25.webs.com/49-63.pdf https://journal-archieves25.webs.com/49-63.pdf https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.09.006 http://www.jed.or.kr/full-text/45-1/2.pdf https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/9576 https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/334 darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 537 pervan, m., & visic, j. (2012). influence of firm size on its business success. croatian operational research review, 3(1), 213-223. retrieved from https://hrcak.srce.hr/96821 putra, r., & wijayanti, r. r. (2020). islamic values in the annual reports of the shariah bank to create a sharia value-added. journal of accounting and investment, 21(1), 90-113. https://doi.org/10.18196/jai.2101139 qadorah, a.a.m., & fadzil, f. h. (2018). the effect of board independence and board meeting on firm performance: evidence from jordan. journal of finance and accounting, 6(5), 105-109. http://doi.org/10.11648/j.jfa.20180605.11 rosly, s.a., & zaini, m.a.m. (2008). risk return analysis of islamic banks' investment deposits and shareholders' fund. managerial finance, 34(10), 695-707. https://doi.org/10.1108/03074350810891010 salman, a. k., & yazdanfar, d. (2012). profitability in swedish micro firms: a quantile regression approach. international business research, 5(8), 94-106. https://doi.org/10.5539/ibr.v5n8p94 singapurwoko, a., & el-wahid, m.s.m. (2011). the impact of financial leverage to profitability study of non-financial companies listed in indonesia stock exchange. european journal of economics, finance and administrative sciences, 32, 136-148. retrieved from https://www.researchgate.net/profile/arifsingapurwoko/publication/292101912_the_impact_of_financial_leverage_to_profi tability_study_of_nonfinancial_companies_listed_in_indonesia_stock_exchange/links/5ac1b7590f7e9bfc 045dafaa/the-impact-of-financial-leverage-to-profitability-study-of-non-financialcompanies-listed-in-indonesia-stock-exchange.pdf sodiq, a. (2019). implementation of islamic corporate governance: a case study in bmt nusantara umat mandiri kalidawir tulungangung. tijab (the international journal of applied business), 1(2), 106. https://doi.org/10.20473/tijab.v1.i2.2017.106112 sofyani, h., ulum, i., syam, d., & wahjuni, s. (2012). islamic social reporting index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah (studi komparasi indonesia dan malaysia), jurnal dinamika akuntansi, 4(1), 36-46. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/1958 tao, n. b., & hutchinson, m. (2013). corporate governance and risk management: the role of risk management and compensation committees. journal of contemporary accounting & economics, 9(1), 83–99. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.03.003 tariq bhutta, n., & hasan, a. (2013). impact of firm specific factors on profitability of firms in food sector. open journal of accounting, 2(2), 19–25. http://dx.doi.org/10.4236/ojacct.2013.22005 vardar, g., & özgüler, i̇ . (2015). short term and long term linkages among nonperforming loans, macroeconomic and bankspecific factors: an empirical analysis for turkey . ege academic review, 15(3), 313-326. retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/issue/39943/474597 vo, x. v., & nguyen, h. h. (2018). bank restructuring and bank efficiency. the case of vietnam. cogent economics & finance, 6(1), 1-17. https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1520423 wahyono, w., putri, e., & cahya, b. t. (2020). corporate governance strength, firm’s characteristics, and islamic social report: evidence from jakarta islamic index. https://hrcak.srce.hr/96821 https://doi.org/10.18196/jai.2101139 http://doi.org/10.11648/j.jfa.20180605.11 https://doi.org/10.1108/03074350810891010 https://doi.org/10.5539/ibr.v5n8p94 https://www.researchgate.net/profile/arif-singapurwoko/publication/292101912_the_impact_of_financial_leverage_to_profitability_study_of_non-financial_companies_listed_in_indonesia_stock_exchange/links/5ac1b7590f7e9bfc045dafaa/the-impact-of-financial-leverage-to-profitability-study-of-non-financial-companies-listed-in-indonesia-stock-exchange.pdf https://www.researchgate.net/profile/arif-singapurwoko/publication/292101912_the_impact_of_financial_leverage_to_profitability_study_of_non-financial_companies_listed_in_indonesia_stock_exchange/links/5ac1b7590f7e9bfc045dafaa/the-impact-of-financial-leverage-to-profitability-study-of-non-financial-companies-listed-in-indonesia-stock-exchange.pdf https://www.researchgate.net/profile/arif-singapurwoko/publication/292101912_the_impact_of_financial_leverage_to_profitability_study_of_non-financial_companies_listed_in_indonesia_stock_exchange/links/5ac1b7590f7e9bfc045dafaa/the-impact-of-financial-leverage-to-profitability-study-of-non-financial-companies-listed-in-indonesia-stock-exchange.pdf https://www.researchgate.net/profile/arif-singapurwoko/publication/292101912_the_impact_of_financial_leverage_to_profitability_study_of_non-financial_companies_listed_in_indonesia_stock_exchange/links/5ac1b7590f7e9bfc045dafaa/the-impact-of-financial-leverage-to-profitability-study-of-non-financial-companies-listed-in-indonesia-stock-exchange.pdf https://www.researchgate.net/profile/arif-singapurwoko/publication/292101912_the_impact_of_financial_leverage_to_profitability_study_of_non-financial_companies_listed_in_indonesia_stock_exchange/links/5ac1b7590f7e9bfc045dafaa/the-impact-of-financial-leverage-to-profitability-study-of-non-financial-companies-listed-in-indonesia-stock-exchange.pdf https://www.researchgate.net/profile/arif-singapurwoko/publication/292101912_the_impact_of_financial_leverage_to_profitability_study_of_non-financial_companies_listed_in_indonesia_stock_exchange/links/5ac1b7590f7e9bfc045dafaa/the-impact-of-financial-leverage-to-profitability-study-of-non-financial-companies-listed-in-indonesia-stock-exchange.pdf https://doi.org/10.20473/tijab.v1.i2.2017.106-112 https://doi.org/10.20473/tijab.v1.i2.2017.106-112 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/1958 https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.03.003 http://dx.doi.org/10.4236/ojacct.2013.22005 https://dergipark.org.tr/en/pub/eab/issue/39943/474597 https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1520423 darma & afandi the role of islamic corporate governance and risk … journal of accounting and investment, 2021 | 538 journal of accounting and investment, 21(2), 383-400. https://doi.org/10.18196/jai.2102155 xie, b., davidson, w. n., & dadalt, p. j. (2003). earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. journal of corporate finance, 9(3), 295–316. https://doi.org/10.1016/s0929-1199(02)00006-8 https://doi.org/10.18196/jai.2102155 https://doi.org/10.1016/s0929-1199(02)00006-8 perlindungan investor dan disclosure jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 1, halaman: 66-79, januari 2008 66 perlindungan investor pasar modal dalam perspektif legal, disclosure dan dividen di beberapa negara wahyu manuhara putra e-mail : wahyumanuhara@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract corporate governance gives certainty protection to shareholder and parties of creditor in investing at its company. mechanism of corporate governance consisted of transparancy, disclosure and fairness. corporate governance is key determinant and develope of stock market, capital and ownership structure, dividend policy and control gain of privat. purpose of this article is to explain protection of investor through mechanism disclosure, law and dividend in some countries. result of some researches indicate that united states, english and japan has high law level of protection for investor while indonesia still weakening. the disclosure level broadness of financial information there is at united states, english and japan. on the contrary, indonesia still less in disclosing its financial statements. the other result states that dividend payment policy indirectly relates to protection of investor, but influenced by law enforcement system and investment opportunitis. keyword: corporate governance, protection of investor, disclosure, law and dividend pendahuluan fenomena yang terjadi saat ini adalah semakin banyaknya perusahaan bergantung pada pendanaan dari pihak luar untuk pembiayaan kegiatan perusahaan, investasi dan menciptakan pertumbuhan. hal ini menyebabkan perusahaan perlu memastikan kepada pihak eksternal atau investor bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan efisien serta manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. kepastian ini dapat diberikan melalui sistem tata kelola perusahaan (corporate governance) untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham dan pihak kreditur sehingga pihak-pihak ini akan memperoleh keyakinan akan kembalinya investasi dengan nilai wajar dan bernilai tinggi (forum for corporate governance in indonesia, 2002). corporate governance merupakan hal yang sangat diperlukan bagi perusahaan untuk memperoleh peningkatkan modal. sebaliknya perusahaan yang mengabaikan corporate governance akan mengalami kemunduran atau kesulitan kinerjanya. ho dan wong (2001) menyatakan bahwa krisis keuangan yang melanda kawasan asia lebih disebabkan kegagalan efektivitas wahyu manuhara putra, perlindungan investor pasar modal..... 67 corporate governance di banyak perusahaan dan pasar keuangan asia. la porta et. al. (1999) membuktikan bahwa perlindungan kuat bagi investor akan meningkatkan hak properti investor, mengefektifkan mekanisme corporate governance. corporate governance utamanya terdiri dari komponen transparancy dan disclosure serta fairness. transparansi dan disclosure mengacu kepada transparansi keuangan dan disclosure informasi. sedangkan fairness terkait adanya pelaksanaan keadilan melalui penegakan legal. semakin besar transparansi dan disclosure suatu perusahaan, maka stakeholder akan mendapatkan lebih banyak informasi mengenai pengelolaan perusahaan. disclosure yang lebih baik akan berdampak positif terhadap efisiensi pasar modal (sandeep, dallas, 2002). pada bagian lain, kebijakan pembayaran dividen perusahaan berhubungan dengan perlindungan investor (la porta et. al., 2000). oleh sebab itu, perlindungan kepada investor pasar modal dapat diperoleh melalui perlindungan hukum investor, disclosure perusahaan dan dividen. penelitian corporate governance menyatakan bahwa perlindungan legal pada investor luar merupakan determinan kunci dan pengembangan pasar modal, capital dan struktur kepemilikan, kebijakan dividen dan keuntungan pengendalian privat di seluruh dunia (shleifer dan vishny, 1997 dan la porta et al, 2000 dalam leuz et al., 2001). perlindungan pihak-pihak internal dan ekstemal perusahaan menjadi penting di berbagai negara, terutama setelah terjadinya kasus enron. tanpa mengesampingkan keberadaan pihak internal dan ekstemal lain di perusahaan, perhatian perusahaan ditujukan pada perlindungan investor sebagai penyandang dana perusahaan. ketika investor mendanai perusahaan, mereka memiliki hak atau kekuatan, kreditor memiliki hak to respossess collateral (jaminan) atau untuk reorganisasi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya atau pelanggaran perjanjian hutang. shareholders memiliki hak untuk menyeleksi direktur atau menuntut direktur dan perusahsan serta berhak mendapatkan informasi mengenai perusahaan. contohnya, tanpa data akuntansi, kreditur tidak mengetahui apakah perjanjian hutang telah dilanggar (la porta, 1999). tujuan penulisan ini adalah untuk memaparkan disclosure dan hukum serta dividen dalam hubungannya dengan perlindungan investor. secara khusus akan dipaparkan mengenai perbandingan perlindungan investor di negara indonesia, amerika, inggris dan jepang. pembahasan akan diawali dengan menyajikan perlindungan sistem hukum bagi investor pemegang saham, selanjutnya akan dibahas mengenai disclosure laporan keuangan perusahaan. pada bagian akhir akan dibahas mengenai kebijakan dividen di beberapa negara. pembahasan dilakukan dengan telaah literature dan mereview berbagai penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas. investor yang dimaksud dalam paper ini adalah outsider investor, yaitu investor atau pemegang saham minoritas atau kreditur dari sebuah perusahaan jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 66-79, januari 2008 68 publik, berbeda dengan pihak lain yaitu manajemen perusahaan atau insider investor yang merupakan pemegang saham mayoritas yang akan mampu mengendalikan kebijakan perusahaan. perlindungan hukum investor perlindungan outsider investor merupakan hal yang krusial karena pada banyak negara ditemukan bukti adanya praktik penyalahgunaan atau expropriation atas sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif (la porta,1999). tindakan expropriation yang dilakukan oleh insider perusahaan berupa manipulasi laba, penjualan aset yang tidak fair, praktik transfer pricing tidak semestinya, penyertaan anggota keluarga tidak berkualitas dalam jajaran perusahaan, pembayaran gaji atau kompensasi yang berlebihan pada eksekutif serta pembangunan projek atau gedung secara berlebihan. penelitian yang berfokus pada indikasi expropriation sudah dilakukan oleh jensen & meckling, 1976 (dalam leuz et. al., 2001) yang menemukan tindakan manajemen perusahaan untuk melakukan the consumption perquisities. tindakan insider perusahaan seperti itu jelas sangat bertentangan dengan kepentingan dari investor. sehingga hal ini menimbulkan adanya indikasi agency problem, yaitu konflik antar kepentingan insider dan outsider (shleifer & vishny, 1997 dalam leuz et. al., 2001) untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut, perusahaan dituntut untuk mengkomunikasikan sumber dayanya kepada investor outsider. perusahaan dituntut harus menyediakan kualitas informasi keuangannya. penyediaan informasi keuangan perusahaan akan dapat diperoleh jika adanya perlindungan legal yang kuat bagi investor untuk bisa melakukan tekanan kepada pihak insider. beberapa penelitian yang membahas corporate governance di beberapa negara secara regularitif berfokus perlindungan outsider investor. legalitas perlindungan investor melalui corporate governance dianggap sebagai pusat pemahaman atas pola informasi keuangan perusahaan beberapa negara. la porta et. al. (1999) menemukan bahwa dari berbagai studi empiris, terdapat perbedaan antar negara berkaitan dengan perlindungan hukum investor (shareholder & creditur) dari tindakan penyalahgunaan sumber perusahaan oleh pihak internal. jensen & meckling, 1976 (dalam la porta, 1999) menunjukkan bahwa return cashflow dari proyek investasi tidak dianggap sebagai taken for granted bagi outsider investor. investor memerlukan effort yang mendukung transfer kesejahteraan melalui power yang kuat atau kepentingan investor sangat dilindungi secara legal untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. hasil penelitian leuz et. al. (2001) menunjukkan bahwa semakin tinggi perlindungan hukum bagi investor akan semakin semakin kecil kemungkinan timbulnya praktik earning management yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. sistem hukum di negara-negara dunia ini pada umumnya terdiri dari 2 wahyu manuhara putra, perlindungan investor pasar modal..... 69 sistem hukum utama, yaitu sistem common law dan sistem civil law atau code law. sistem common law memberikan aturan akuntansi untuk dikembangkan oleh badan penyusun standar sedangkan dalam sistem code law hukum menyediakan aturan akuntansi terperinci. negara jepang misalnya termasuk ke dalam kelompok negara yang memakai sistem code law (leuz et. al., 2001). sehingga dasar legal yang mendasari pembuatan regulatori akuntansi adalah code law (walton, 1998). sedangkan penyusun prinsip dan standar akuntansi ditentukan oleh 2 persyaratan hukum utama, (1) the japanese commercial code mengarahkan prinsip akuntansi dasar yang harus diikuti oleh semua perusahaan saham gabungan (kabushi kaishas) dan (2) security exchange law yang terkait pada perusahaan publik (saudagaran & solomon dalam choi, 1991). negara inggris termasuk ke dalam kelompok negara yang memakai sistem common law (leuz et. al., 2001) dan dasar legal yang mendasari pembuatan regulatori akuntansi adalah private sector standard dan statute law (walton, 1998). badan yang berwenang untuk menetapkan standar akuntansi adalah accounting standar committee (asc) sebagai pertanggungjawaban untuk mengembangkan statement of standard accounting principles (ssaps). semua perusahaan harus mengikuti companies act 1985 dan 1989. sistem keuangan inggris adalah financial reporting council, accounting standard board, dan review panel (saudagaran & solomon dalam choi, 1991). negara amerika serikat termasuk ke dalam kelompok negara yang memakai sistem common law (leuz et. al., 2001) dan dasar legal yang mendasari pembuatan regulatori akuntansi adalah private sector standard (walton, 1998). badan untuk menetapkan standar laporan keuangan adalah fasb. fasb telah mengadopsi pendekatan inclusive untuk rancangan standar (saudagaran & solomon dalam choi, 1991). indonesia termasuk ke dalam kelompok negara yang memakai sistem civil law (leuz et. al., 2001). badan pembuat standar akuntansi adalah iai. iai bekerjasama dengan badan akuntansi luar negeri untuk mengikuti perkembangan internasional, seperti asean federation of accountants, confederation of asian-pacific accountants, dan the international federation of accountants. iai juga anggota the international accounting standards committee. iai mendorong penggunaan international accuntanting standard (ias) sebagai basis untuk akuntansi keuangan standar domestik. iai secara rinci mengadopsi 21 ias untuk perusahaan publicly-listed (hadori yunus and joselito diga, dalam nabil et. al.1997). perbandingan dari beberapa negara dalam hal perlindungan legal investor pasar modal ada pada grafik 1 yang menggambarkan luasnya penyajian untuk struktur kepemilikan serta hak investor bagi perusahaan. grafik tersebut menunjukkan bahwa rangking terbesar jepang, yaitu memiliki skor 70, disusul inggris skor 54, kemudian amerika serikat 52. posisi rangking bawah adalah negara-negara amerika latin dengan skor 28 dan negara-negara emerging asia jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 66-79, januari 2008 70 39. skor yang semakin tinggi menunjukkan besarnya transparansi perusahaan untuk mengungkapkan informasi struktur kepemikikan dan hak investor. ini membuktkan bahwa negara jepang memiliki tingkat fairness dari struktur kepemilikan dan hak investor yang lebih baik dibanding dengan yang lainnya. sedangkan negara berkembang asia termasuk indonesia dengan negara amerika latin memikili struktur kepemilikan dan hak investor yang paling kecil. hasil tersebut diperkuat dengan penelitian la porta et. al. (2000) yang disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 bahwa negara amerika serikat, inggris serta jepang berada pada kelompok yang memiliki perlindungan hukum bagi investor yang tinggi sedangkan indonesia dikategorikan sebagai kelompok negara yang memiliki tingkat perlindungan investor yang rendah. hasil tersebut konsisten dengan penelitian leuz et. al. tahun 2001 pada tabel 3 yang menunjukkan bahwa negara amerika serikat, inggris serta jepang memiliki nilai atau rangking yang tinggi untuk hak investor yaitu 5 untuk amerika serikat dan inggris serta 4 untuk jepang. ini termasuk juga rangking untuk penegakan hukum memiliki rangking 9,54 untuk amerika serikat; 9,22 untuk inggris dan jepang dengan nilai 9,17. sedangkan indonesia dikategorikan sebagai negara yang lemah hak investornya dengan skor 2 serta lemah dalam penegakan hukum dengan memiliki skor 2,88. hasil penelitian la porta et. al. (2000) membuktikan bahwa perlindungan terhadap investor akan lebih kuat pada negara yang menerapkan sistem hukum common law dibandingkan dengan civil law. sedangkan pada ukuran perlindungan pada kreditor juga menunjukkan common law lebih besar dibandingkan civil law. disclosure perlindungan investor dapat dilakukan melalui mekanisme corporate governance sebagaimana penjelasan sebelumnya. menurut oecd (leuz, 2001) kunci melaksanaan corporate governance dalam memonitor kewajiban dan menegakkan hak pemegang saham adalah dengan disclosure laporan keuangan yang “true and fair”. disclosure ini juga digunakan untuk melindungi investor dari informasi asimetri (saudagaran & solomon dalam choi). mekanisme disclosure juga dibutuhkan karena adanya kepentingan yang berbeda dari pihak manajemen dan pihak eksternal. oleh karena itu dibutuhkan suatu media komunikasi bagi kedua pihak. media yang aktif digunakan dan dianggap paling baik adalah laporan keuangan. laporan keuangan merupakan mekanisme yang paling penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan investor luar (healy dan palepu, 1993 dalam meylia, 2002). namun demikian, pihak eksternal membutuhkan informasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. ini menyebabkan variasi luas pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi akuntansi yang relevan dengan pengambilan keputusan oleh pihak eksternal (meylia, 2002). demikian pula wahyu manuhara putra, perlindungan investor pasar modal..... 71 suatu negara akan memiliki tingkat perluasan disclosure laporan keuangan yang berbeda-beda pula. beberapa penelitian mengungkapkan bahwa disclosure juga digunakan oleh investor dalam menilai performance perusahaan.. leuz et. al. (2001) mengatakan bahwa laba akuntansi yang dilaporkan akan digunakan oleh outsider dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan dividen atau untuk mengganti manager perusahaan. alford et. al. (1994) membandingkan kandungan informasi dan ketepatan waktu pengungkapan laba akuntansi di beberapa negara. dengan amerika serikat sebagai benchmark penelitian membuktikan bahwa 17 negara secara signifikan berbeda dalam ketepatan waktu serta kandungan informasi dalam mengungkapakan laba akuntansi di berbagai negara. pope & walker (1999) membandingkan laba yang dilaporkan amerika serikat dan inggris menunjukkan bahwa tingkat konservatisma laba sebelum extraordinary amerika serikat lebih tinggi inggris, sedangkan laba setelah extraordinary lebih tinggi inggris dibandingkan amerika serikat. sedangkan ball, kothari, robim (2000) berpendapat bahwa dorongan pengakuan tepat waktu dari bad news lebih lemah pada inggris dibandingkan dengan amerika serikat. perbandingan masing-masing disclosure laporan keuangan beberapa negara akan disajikan berikut ini. financial statement dari jepang berupa neraca, laporan laba/rugi, laporan bisnis, proposal for appropriation of r/e dan supporting schedule. mereka menggabungkan laporan keuangan akuntansi dan laporan pajak. commercial code atau security exchange law tidak memerlukan laporan arus kas. perusahaan dibawah sel diharuskan menyediakan laporan konsolidasian yang meliputi neraca, laporan l/r, dan statement of surplus. laporan laba konsolidasian boleh dihilangkan jika perusahaan membuat laporan kombinasi income dan surplus. pada foreign currency translation, pendapatan berjalan dan pembayaran ditranslasi dengan current rate saat pertukaran sedangkan investasi, pendapatan dan pembayaran jangka panjang, convertible bond tahun berjalan ditranslasi dengan nilai tukar historis. laporan cabang dan luar negeri, current monetary item ditranslasi dengan current rate sedangkan noncurrent monetary item, securities dan nonmonetary item ditranslasikan pada historical rates. perusahaan menyediakan pengungkapan keuangan atas berbagai aspek terhadap operasi mereka selain jalur bisnis dan segmen geografi (saudagaran & solomon dalam choi, 1991). disclosure di inggris berupa dasar laporan keuangan dengan menggunakan historical cost, walaupun asset dan waktu tertentu direvaluasi. laporan terdiri dari: neraca, profit and loss account, laporan sumber-sumber dan aplikasi dana dan catatan akun. asset dan liabilities disajikan berdasar likuiditas dalam neraca, serta deskripsi hanya untuk tahun sekarang dan sebelumnya. anak perusahaan harus melaporkan semua aktivitasnya, dan laporan keuangan yang terpisah dari anak perusahaan harus dikonsolidasikan. penyesuaian translasi akun anak perusahaan tidak harus jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 66-79, januari 2008 72 mengungkapkan translasi penyesuaian kumulatif sebagai komponen yang berlawanan. faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam segmen geografis meliputi iklim ekonomi, rezim politik, peraturan pertukaran dan fluktuasi tarif pertukaran. laporan keuangan untuk segmen industri dan geografis terdiri dari penjualan, penjualan dan transfer antar segmen, profit dan asset yang digunakan (saudagaran & solomon dalam choi, 1991). disclosure di amerika serikat berupa dasar penyusunan laporan keuangan menggunakan historical cost. laporan keuangannya adalah: neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan laporan arus kas. laporan keuangan konsolidasi dibuat jika induk perusahaan secara langsung atau tidak langsung mengontrol kepemilikan mayoritas (lebih 50%) anak perusahaan dengan standar akuntansi seragam. sfas 52 mengidentifikasi kriteria untuk menentukan functional currency bagi entitas. ada 6 faktor yang dipertimbangkan, yaitu: arus kas, harga penjualan, pasar penjualan, expenses, keuangan dan transaksi antar perusahaan. ketika local currency entitas luar negeri menjadi functional currency dan dicatat dengan nilai tersebut, maka (1) semua foreign currency aktiva dan hutang diubah ke dalam $us dengan current rate dan capital accounts menggunakan historical rate. (2) pendapatan dan pengeluaran diubah dengan historical rate. (3) pengubahan gains dan losses dengan komponen terpisah dalam consolidated stockholders equity. sfas 14 menyatakan perusahaan harus mengungkapkan pendapatan, laba atau rugi operasi, dan aktiva yang terpisah antara domestik dan luar negeri jika (1) operasi di luar negeri menghasilkan pendapatan penjualan non afiliasi 10% atau lebih dari pendapatan konsolidasi atau (2) aktiva yang teridentifikasi dari luar negeri adalah 10% atau lebih dari total aktiva konsolidasi (saudagaran & solomon dalam choi, 1991). disclosure indonesia mengadaptasi dari ias. laporan keuangannya terdiri dari: neraca, laba/rugi, perubahan modal, serta laporan arus kas. arus kas diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. arus kas aktivitas operasi dilaporkan menggunakan metode langsung atau metoda yang tidak langsung. laporan konsolidasi dibuat jika induk perusahaan memiliki langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih 50%, atau kurang jika (1) suara lebih 50% berdasar perjanjian, (2) memiliki pengaruh kebijakan finansial dan operasional, dan (3) mampu mempengaruhi mayoritas manajemen. (sak, 2002) perbandingan dari beberapa negara dalam hal disclosure ada pada grafik 2 yang menggambarkan besarnya transparansi keuangan. grafik tersebut menunjukkan bahwa rangking terbesar ada pada inggris, yaitu memiliki skor 81, disusul dengan negara amerika serikat dengan skor 77, kemudian jepang dengan nilai 76. posisi yang berada pada rangking bawah adalah negara-negara amerika latin dengan 58 dan negara negara emerging asia 54. ini membuktkan bahwa negara inggris adalah negara yang memiliki tingkat transparansi tertinggi dibandingkan negara lainnya. sedangkan negara-negara wahyu manuhara putra, perlindungan investor pasar modal..... 73 berkembang di kawasan asia termasuk indonesia bersama dengan negara-negara amerika latin memiliki tingkat transparansi keuangan yang paling kecil. sedangkan untuk membuktikan tingkat disclosure dari masing-masing negara telah dilakukan penelitian oleh leuz et. al., 2001 yang ada pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa negara amerika serikat memiliki disclosure indek 71, inggris disclosure indek-nya 78 dan jepang 65 sedangkan indonesia tidak ada datanya. penelitian saudagaran & biddle, 1991 (dalam alford et. al. 1994) menemukan bukti bahwa semakin tinggi rangking disclosure mencerminkan semakin besar tingkat disclosure publik. dividen la porta et. al. (2000) membuktikan ada hubungan antara perlindungan investor dengan tingkat dividen dari perusahaan kepada pemegang saham. hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar tingkat pembayaran dividen maka akan semakin kuat tingkat perlindungan bagi pemegang saham minoritas perusahaan. insider investor akan bersedia membayar dividen masa depan untuk mendapatkan reputasi dalam menurunkan ancaman pihak pemegang saham minoritas. la porta, 1997 & 1998 (dalam leuz, 2001) membuktikan adanya perbedaan dalam agency problem terkait dengan kebijakan dividen antar negara karena adanya perbedaan dalam legal protection dari pemegang saham. negara amerika serikat, inggris, canada, australia dengan kepemilikan yang menyebar, hampir sebagian besar perusahaan besar pengelolaannya akan dikendalikan manajemen. sedangkan negara lain sebagian besar kepemilikannya dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas seperti keluarga pemilik perusahaan. apabila kebijakan perusahaan dikontrol oleh pemegang saham mayoritas akan berakibat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. untuk mengatasi agency problem tersebut diperlukan penegakan sistem law. sistem hukum akan memberikan outsider investor kekuatan untuk melindungi kepentingan investasinya terhadap tindakan expropriation dari insider investor. pada penjelasan sebelumnya bahwa negara-negara yang menerapkan hukum common law kelihatan mempunyai tingkat perlindungan hukum yang lebih baik untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, sebaliknya negara-negara yang memiliki sistem hukum civil law akan mempunyai tingkat perlindungan hukum yang lebih lemah bagi kepentingan perlindungan pemegang saham minoritas. sehingga negara yang menggunakan sistem common law akan lebih baik dalam melindungi investor minoritas, dan akan lebih tinggi dalam pembayaran dividen daripada negara yang menerapkan civil law. walaupun demikian pada investasi yang konstan, kebijakan pembayaran dividen tidak berimplikasi pada shareholder wealth (modigliani, miller, 1958 dan 1961 dalam la porta et. al., 2000). semakin besar jumlah dividen yang dibayarkan dividen, maka semakin kecil laba ditahan dan capital gain sehingga wealth dari pemegang saham tidak akan berubah. meskipun demikian jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 66-79, januari 2008 74 prediksi ini berlawanan dari penelitian lintner, 1958 (dalam la porta et. al., 2000) yang menyebutkan bahwa kebijakan dividen merupakan hal yang membingungkan bagaimana pilihan strategi perusahaan untuk memilih dividen. banyak penelitian-penelitian yang mengarah kepada dividen. seperti bhattacharya (1979); john & william (1985); miller & rock (1985) dalam la porta et. al., 2000 yang mengarahkan kepada bukti bahwa pembayaran dividen adalah berpengaruh secara signifikan untuk prediksi laba masa depan. penelitian yang dilakukan oleh eastern grook (1984); jensen (1986); fluck (1998, 1999); hart & moore (1974) myer (1998) dan gomez (2000) dalam la porta et. al., 2000 menemukan bahwa kebijakan dividen suatu perusahaan akan mengarahkan kepada terjadinya agency problem antara insider corporate dengan outsider. la porta et. al. (2000) juga menyatakan bahwa agency problem terhadap pemegang saham minoritas akan berbeda tingkatan pada berbagai negara dikarenakan faktor perlindungan investor legal yang berbeda pula. dividen adalah outcome dari suatu efektivitas sistem perlindungan investor. dalam sistem yang efektif, pemegang saham minoritas menggunakan kekuatan legal untuk menekan perusahaan agar memberikan pembayaran kas, untuk menghindari insider menggunakan kontrolnya sesuai dengan keuntungan mereka. dividen menunjukkan perbedaan kualitas perlindungan investor antar negara yang berimplikasi bahwa perlindungan baik berhubungan dengan pembayaran dividen yang tinggi, jika peluang investasi baik maka pemegang saham bersedia menerima dividen relatif lebih sedikit agar perusahaan dapat melakukan investasinya. akibatnya pada negara yang perlindungan kuat, kebutuhan reputasi akan lemah. sebaliknya, perusahaan memerlukan reputasi baik untuk mendapatkan dana dari investor yang diperoleh melalui pembayaran dividen (bagi negara yang lemah dalam perlindungan hukum investor). berdasarkan tabel 1, indonesia memiliki law protection dengan div/cf 8,72 dan div/earn 25,11; jepang memiliki high protection dengan div/cf 13,03 dan div/earn 52,88; sedangkan inggris high protection dengan div/cf 16,67 dan div/earn 36,91; amerika serikat high protection dengan div/cf 11,38 dan div/earn 22,11. rata-rata negara high protection div/cf 16,16 div/earn 35,62; law protection div/cf 9,74 div/earn 25,30. negara yang baik dalam perlindungan investor akan memberikan dividen lebih besar. dividen sebagai outcome perlindungan hukum investor memungkinkan pihak minoritas memaksa pembayaran dividen. dividen sebagai substitusi perlindungan hukum investor memungkinkan perusahaan dalam lingkungan legal yang tidak baik menetapkan reputasi baik bagi investor dengan memberikan dividen. kesimpulan perusahaan memerlukan dana eksternal dari investor. investor bersedia menanamkan uangnya kepada perusahaan wahyu manuhara putra, perlindungan investor pasar modal..... 75 jika perusahaan dapat melindungi kepentingan investor dengan melaksanakan corporate governance untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham. mekanisme corporate governance dapat diperoleh melalui disclosure informasi keuangan, perlindungan hukum yang kuat serta adanya kebijakan dividen. negara amerika serikat, inggris serta jepang memiliki tingkat perlindungan hukum yang tinggi bagi investor sedangkan negara indonesia masih lemah. perlindungan investor melalui disclosure informasi keuangan yang luas terdapat pada negara amerika serikat, inggris serta jepang. sebaliknya indonesia masih kurang dalam mengungkapkan disclosure laporan keuangannya. namun kebijakan pembayaran dividen yang besar tidak langsung berhubungan dengan perlindungan investor, tetapi dipengaruhi juga oleh sistem penegakan hukum bagi investor serta adanya peluang investasi yang baik bagi perusahaan. berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan iklim investasi perusahaan suatu negara diperlukan kesiapan dalam instrumen perlindungan bagi investor itu berupa sistem perlindungan hukum yang kuat untuk investor, disclosure informasi keuangan yang luas serta padanya kebijakan pembayaran dividen yang meningkat. daftar pustaka alford, a., j. jones, r. leftwich, dan m. zmijewski, 1994, the relative informativeness of accounting disclosure in different countries, journal of accounting research, vol 31, hal 188 213. ball, r., s.p. kothari, dan a. robin, 2000, the effect of international factors on properties of accounting earnings, journal of accounting and economics, vol 29, hal 1-51. choi, frederick d.s., 1991, handbook of international accounting, john wiley & sons , inc. forum for corporate governance in indonesia, 2002. www.fcgi.com. ho, simon s.h., k.s. wong, 2001, a study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure, journal of international accounting, auditing & taxation, vol 10, hal 139 – 156. la porta, r., florencio lopez, a. shleifer, dan r. vishny, 1999, investor protection: origin, consequences, reform, national bureau of economic research working paper series no 7428. la porta, r., florencio lopez, a. shleifer, dan r. vishny, 2000, agency problems and dividend policies around the world, the journal of finance, vol lv no 1, hal 1-33. leuz, c., dhananjay n., dan peter d. http://www.fcgi.com/ jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 66-79, januari 2008 76 wysocki, 2001, investor protection and earnings management: an international comparison, working paper. nabil baydoun, a. nishimura, dan r. willet yunus, 1997, accounting in indonesia, accounting in the asia – pasific region, john wiley & sons (asia) pte. ltd. pope, peter f., martin walker, 1999, international differences in the timeliness, conservatism, and classification of earnings, journal of accounting research, vol 37, hal 53-86. sandeep a. patel, dan george dallas, 2002, transparancy and disclosure: overview of methodology and study result – united states, standard & poor’s setting the standard. sari, maylia pramono, 2002, tuntutan disclosure sebagai media komunikasi menghadapi dunia bisnis modern, paper teori akuntansi, unpublish. walton, p., axel haller, dan b. raffournier, 1998, international accounting, international, thomson business press. ikatan akuntan indonesia, 2002, standar akuntansi keuangan, salemba empat. wahyu manuhara putra, perlindungan investor pasar modal..... 77 lampiran grafik 1 sumber: sandeep a. patel, dan george dallas, 2002, transparancy and disclosure: overview of methodology and study result – united states, standard & poor’s setting the standard. tabel 1 sumber : leuz, c., dhananjay n., dan peter d. wysocki, 2001, investor protection and earnings management: an international comparison, working paper. jurnal akuntansi dan investasi 9 (1), 66-79, januari 2008 78 tabel 2 sumber: la porta, r., florencio lopez, a. shleifer, dan r. vishny, 2000, agency problems and dividend policies around the world, the journal of finance, vol lv no 1, hal 1-33. tabel 3 sumber: leuz, c., dhananjay n., dan peter d. wysocki, 2001, investor protection and earnings management: an international comparison, working paper. wahyu manuhara putra, perlindungan investor pasar modal..... 79 grafik 2 sumber: sandeep a. patel, dan george dallas, 2002, transparancy and disclosure: overview of methodology and study result – united states, standard & poor’s setting the standard. tabel 4 sumber: leuz, c., dhananjay n., dan peter d. wysocki, 2001, investor protection and earnings management: an international comparison, working paper. layout juli 2015 pendahuluan pemerintah bertanggungjawab menyaji-kan laporan terkait pengalokasian dana masyarakat secara transparan dan akuntabel.upaya untuk menjamin hal ini adalah dengan adanya jasa audit untuk menentukan keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. pada dasarnya, hasil audit mampu meningkatkan kualitas informasi, namun dalam prakteknya masih terdapat perilaku auditor yang dapat menyebabkan berku-rangnya kualitas audit. salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit astia putriana; novita weningtyas respati*; chairina program studi akuntansi, universitas lambung mangkurat, jalan brigjend h. hasan basri kotak pos 29 banjarmasin, kalimantan selatan, 70123, telp +62 511 3305116 indonesia. *corresponding author, e_mail address:novifeunlam@yahoo.com abstract the purpose of this research is to examine the effect of time pressure, audit risk, materiality, review procedure and quality control, need for achievement, and professional commitments on the auditor in premature termination on audit procedures. this reseach applies a mail survey as data collection method and convienece sampling as sample collection method. research subjects are 106 auditor at the supreme audit board of the republic of indonesia (bpk ri) representative of south kalimantan and central kalimantan. empirical evidence finds that audit risk effect toward premature termination on the audit procedures. however, time pressure, materiality, review procedure and quality control, need for achievement and professional commitment does not effect toward premature termination on the audit procedures. keywords: factors; premature sign off; audit procedures. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tekanan waktu, risiko audit, materialitas, reviu prosedur dan kontrol kualitas, kebutuhan untuk berprestasi, dan komitmen profesional auditor terhadap penghentian dini pada prosedur audit. penelitian ini berlaku survei mail sebagai metode pengumpulan data dan convienece sampel sebagai metode pengumpulan sampel. subjek penelitian adalah 106 auditor di badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) perwakilan kalimantan selatan dan kalimantan tengah. bukti empiris menemukan bahwa efek risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. namun, tekanan waktu, materialitas, review prosedur dan kontrol kualitas, kebutuhan untuk berprestasi dan komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. kata kunci: faktor-faktor; penghentian dini; prosedur audit. audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit (kholidiah dan murni (2014). penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign off) didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantikan dengan langkah yang lain (lestari, 2010). praktik penghentian prematur prosedur audit sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan, karena jika salah satu langkah dalam prosedur audit tidak dilakukan, maka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2015.0037.121 131 jurnal akuntansi & investasi122 kemungkinan auditor membuat judgement yang salah akan semakin tinggi. kesalahan pembuatan judgement yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (heriningsih, 2002). badan pemeriksa keuangan (bpk) sebagai salah satu lembaga yang melakukan audit atas pemerintahan dalam praktiknya juga tidak bisa terlepas dari berbagai situasi dan kondisi sulit. auditor pemerintah sewaktu-waktu dapat terdorong untuk melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. banyaknya tugas audit yang diemban tidak sebanding dengan jumlah auditor yang dimiliki dan jumlah entitas yang diaudit bpk. bpk wilayah regional provinsi kalimantan selatan harus melakukan audit atas 13 kabupaten/kota dan provinsi kalimantan selatan, sedangkan jumlah auditor yang dimiliki bpk-ri perwakilan provinsi kalimantan selatan hanya 56 orang. begitupula untuk wilayah regional provinsi kalimantan selatan, bpk harus melakukan audit atas 14 kabupaten/kota dan jumlah auditor yang dimiliki bpk-ri perwakilan provinsi kalimantan selatan hanya 50 orang. weningtyas et al. (2006) menyatakan bahwa proses penghentian prematur atas prosedur audit tidak hanya disebabkan oleh faktor internal auditor, akan tetapi juga dapat disebabkan dari faktor situasional pada saat melaksanakan proses audit yang merupakan faktor eksternal. faktor eksternal meliputi tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas sedangkan faktor internal adalah karakteristik personal. terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penghentian prematur atas prosedur audit yaitu penelitian menurut kholidiah dan murni (2014), andani (2014), qurrahman dan mirdah (2012), lestari (2010) dan weningtyas et al. (2006). salah satu faktor yang memengaruhi perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit menurut kholidiah dan murni (2014) dan andani (2014) adalah tekanan waktu. beberapa faktor lainnya yang juga dapat memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit, diantaranya risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas serta need for achievement. penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh kholidiah dan murni (2014). penelitian ini akan menguji kembali pengaruh tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas serta need for achievement terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. perbedaan penelitian ini dengan penelitian kholidiah dan murni (2014) terletak pada penambahan variabel independen yaitu komitmen profesional. alasan penambahan variabel komitmen profesional karena berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh andani (2014), komitmen profesional merupakan bagian dari faktor internal yang diduga dapat memengaruhi penghentian prematur prosedur audit. berbeda dengan banyak penelitian sebelumnya terkait faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas pro sedur audit selama ini lebih ditekankan kepada auditor independen dan jarang mengambil subjek pada auditor yang bekerja di kantor bpk, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di bpk ri perwakilan kalimantan selatan dan kaliman-tan tengah. berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian maka tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, need for ahievement, komitmen profesional berpe-ngaruh terhadap terjadinya penghentian prematur prosedur audit. alat analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah analisis regresi berganda. doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 vol. 16 no.2 juli 2015 123 tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori atribusi teori atribusi memberikan penjelasan proses bagaimana kita menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. lebih jauh, teori ini diarahkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara kita menilai individu secara berbeda, terrgantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu (robbins, 2008). teori atribusi (robbins, 2008) menyatakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, seseorang berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi (robbins, 2008). teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar menemukan faktor-faktor penyebab auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. penyebab perilaku penghentian prematur prosedur audit secara internal mengacu pada sesuatu yang ada pada diri auditor seperti kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement) dan komitmen profesional. sedangkan penyebab eksternal mengacu pada lingkungan luar yang memengaruhi perilaku auditor seperti adanya tekanan waktu, risiko audit, materialitas, serta prosedur review dan kontrol kualitas dari tempat auditor bekerja (evanauli dan nazaruddin, 2013). tekanan waktu dan penghentian prematur atas prosedur audit time pressure memiliki dua dimensi yaitu time budget pressure dan time deadline pressure.time budget pressure adalah keadaan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat. time deadline pressure adalah keadaan dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (kholidiah dan murni, 2014). semakin tinggi tekanan waktu yang dirasakan auditor maka perilaku penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin tinggi pula. hipotesis yang diajukan yaitu: h 1 : tekanan waktu berpengaruh positif terhadap penghentian prematur prose-dur audit. risiko audit dan penghentian prematur atas prosedur audit menurut standar audit seksi 312 disebutkan: “risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.” ketika auditor menginginkan risiko audit yang rendah berarti auditor ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang material. agar bahan bukti tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi adanya salah saji yang material maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah prosedur yang lebih banyak pula. oleh karena itu, auditor tidak akan melakukan penghentian terhadap prosedur audit jika risiko rendah. hal ini dikarenakan jika auditor melakukan peng-hentian prosedur audit maka kemungkinan terjadinya salah saji akan semakin besar. berdasarkan argumen di atas maka diduga semakin rendah risiko audit yang diinginkan auditor, semakin rendah keinginan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. hipotesis yang akan diajukan yaitu: h 2 : risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 jurnal akuntansi & investasi124 materialitas dan penghentian prematur atas prosedur audit materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan peruba-han atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu (mulyadi, 2011). tingginya tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor menunjukkan semakin tinggi jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. semakin tinggi tingkat materialitas yang ditentukan oleh auditor maka semakin sedikit bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor. hal ini menunjukkan adanya kecenderungan auditor untuk mengabaikan prosedur audit tertentu. pengabaian ini dilakukan karena auditor beranggapan tingginya nilai salah saji yang dapat diterima tidaklah memerlukan prosedur audit yang lengkap sehingga tidak berpengaruh terhadap opini audit. pengabaian seperti inilah yang menimbulkan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. semakin tinggi tingkat materialitas yang ditetapkan maka kecen-derungan menghentikan prosedur audit semakin tinggi, sehingga formulasi hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: h 3 : materialitas berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. prosedur review dan kontrol kualitas dan penghentian prematur atas prosedur audit weningtyas et al. (2006) mendefinisikan prosedur review sebagai pemeriksaan terhadap kertas kerja yang dilakukan oleh auditor pada level tertentu. fokus dari prosedur review ini terutama pada hal-hal yang terkait dengan pemberian opini. berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai standar auditing. kholidiah dan murni (2014) menemukan adanya pengaruh prosedur review dan kontrol kualitasterhadap penghentian prematur atas prosedur audit. hasil penelitian ini didukung oleh qurrahman dan mirdah (2012), lestari (2010) dan weningtyas et al. (2006) yang membuktikan bahwa prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. semakin tinggi prosedur review dan kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan praktik tersebut, sehingga formulasi hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: h 4 : prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh negatif terhadap peng-hentian prematur atas prosedur audit. need for achievement dan penghentian prematur atas prosedur audit need for achievement adalah merupakan jenis motivasi. mcclelland dalam prihatsanti (2010) mendefinisikan need for achievement sebagai keinginan seorang individu untuk meningkatkan, atau mempertahankan pada kemampuannya tingkat tinggi dalam kegiatan tertentu. individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi adalah individu yang mampu mempertahankan standar kinerja tinggi dan mempunyai keinginan untuk menyelesaikan tugas yang sulit (riyadiningsih, 2002). oleh karena itu, individu dengan need for achievement tinggi cenderung menghindari tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. mereka mengedepankan mutu dan berusaha menjalankan pekerjaan sesuai standar profesional, dan ini dapat menurunkan terjadinya perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. semakin tinggi need for achievement dalam diri auditor maka akan doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 vol. 16 no.2 juli 2015 125 semakin rendah keinginan auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. maka formulasi hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: h 5 : need for achievement berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. komitmen profesional dan penghentian prematur atas prosedur audit komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi. (aranya dan ferris, 1984). penelitian jeffry dan weatherholt dalam silaban (2009) menunjukkan auditor dengan komitmen profesional kuat lebih taat pada aturan dibandingkan dengan auditor yang memiliki komitmen profesional rendah. qurrahman dan mirdah (2012) menyebutkan bahwa komitmen professional berpengaruh terhadap peng-hentian prematur prosedur audit. hasil ini juga didukung oleh penelitian terbaru yang dilakukan oleh andani (2014) yang membuktikan bahwa komitmen professional berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit. berdasarkan argumen dan beberapa hasil penelitian sebelumnya. diduga komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. semakin tinggi komitmen profesional yang dimiliki, maka keinginan auditor untuk melakukan peng-hentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah. maka formulasi hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: h 6 : komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. metode penelitian model penelitian berdasarkan perumusan hipotesis, maka model penelitian untuk menguji pengaruh antara tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, need for achievement dan komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit ditunjukkan di gambar 1. jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh dari pendapat dari pendapat dari auditor bpk-ri perwakilan provinsi kalimantan selatan dan bpk-ri perwakilan provinsi kalimantan tengah (106 auditor). metode pengumpulan data menggunakan mail survey. tteknik penentuan sampel adalah convenience sampling yaitu memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti. sampel penelitian yang digunakan dalam analisis sebanyak 52. hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. pengiriman kuisioner dilakukan pada tanggal 18 november 2014 yang berjumlah 60 eksamplar pada bpk-ri perwakilan provinsi kalimantan selatan dan 50 eksemplar pada bpk ri perwakilan provinsi kalimantan tengah. kuisioner kembali pada tanggal 24 desember 2014 berjumlah 40 eksamplar pada bpk-ri perwakilan provinsi kalimantan selatan dan 25 eksemplar pada bpk ri perwakilan provinsi kalimantan tengah. jumlah kuisioner yang kembali adalah berjumlah 65 eksamplar dengan tingkat pengembalian 59,09%. tingkat pengembalian yang demikian tersebut dikarenakan waktu penelitian yang bertepatan dengan waktu para auditor pemerintah melakukan pemeriksaan sehingga kebanyakan dari mereka berada di luar kota pada saat kuisioner dibagikan. tabel 1 menyajikan tingkat pengembalian kuisioner. tabel 2 menunjukkan deskripsi profil responden dalam penelitian ini yang meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, usia serta lama pengalaman kerja. doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 jurnal akuntansi & investasi126 definisi operasional dan pengukuran variabel variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghentian prematur atas prosedur audit. variabel independen adalah tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, need for achievement, dan komitmen profesional. definisi operasional dan pengukuran dari masingmasing variabel akan dijelaskan berikut ini: tekanan waktu tekanan waktu berkaitan dengan kondisi tekanan yang dirasakan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari lestari (2010). ada 5 item yang digunakan untuk mengukur tekanan waktu dengan skala 5 (lima) poin. format respon menunjukkan mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). skor yang tinggi menunjukkan tingginya tekanan waktu yang dirasakan oleh responden dan sebaliknya skor rendah menunjukkan rendahnya tekanan waktu yang dirasakan responden. risiko audit risiko audit berkaitan dengan risiko yang berani ditanggung auditor dalam hal tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya sehingga mengandung salah saji material. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari lestari (2010). ada 3 item yang digunakan untuk mengukur risiko audit dengan skala 5 (lima) poin. format respon menunjukkan mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). skor yang tinggi menunjukkan tingginya risiko audit yang berani ditanggung responden dan sebaliknya skor rendah menunjukkan rendahnya risiko audit yang berani ditanggung responden. materialitas materialitas berkaitan dengan besarnya nilai salah saji yang dihilangkan yang dapat berpengaruh terhadap pertimbangan orang untuk mempercayai informasi laporan keuangan. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari lestari (2010). ada 3 item yang digunakan untuk mengukur materialitas dengan skala 5 (lima) poin. format respon menunjukkan mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). skor yang tinggi menunjukkan tingginya nilai salah saji yang dihilangkan responden yang dapat berpengaruh terhadap pertimbangan orang untuk mempercayai informasi laporan keuangan, dan sebaliknya skor rendah menunjukkan rendahnya nilai salah saji yang dihilangkan responden yang dapat berpengaruh terhadap pertimbangan orang untuk mempercayai informasi laporan keuangan. prosedur review dan kontrol kualitas prosedur review dan kontrol kualitas terkait dengan pemeriksaan dan kontrol atas prosedur review dan kontrol kualitas pelaksanaan prosedur audit dan kertas kerja di bpk-ri perwakilan provinsi kalimantan selatan dan tengah dalam mendeteksi tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari lestari (2010). ada 5 item yang digunakan untuk mengukur prosedur review dan kontrol kualitas dengan skala 5 (lima) poin. format respon menunjukkan mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). skor yang tinggi menunjukkan tingginya prosedur review dan kontrol kualitas yang dimiliki oleh bpk, dan sebaliknya skor rendah menunjukkan menunjukkan rendahnya prosedur review dan kontrol kualitas yang dimiliki oleh bpk. doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 vol. 16 no.2 juli 2015 127 need for achievement need for achievement terkait dengan keinginan individu dalam meningkatkan atau mempertahankan kinerja yang tinggi. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari prihatsanti (2010). ada 5 item yang digunakan untuk mengukur need for achievement dengan skala 5 (lima) poin. format respon menunjukkan mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). skor yang tinggi menunjukkan tingginya need for achievement yang dimiliki responden dan sebaliknya skor rendah menunjukkan rendahnya need for achievement yang dimiliki responden. komitmen profesional komitmen profesional terkait dengan kekuatan atas keterlibatan individu terhadap profesi yang digelutinya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari silaban (2009). ada 18 item yang digunakan untuk mengukur komitmen profesional dengan skala 5 (lima) poin. format respon menunjukkan mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). skor yang tinggi menunjukkan tingginya komitmen profesional yang dimiliki responden. penghentian prematur atas prosedur audit penghentian prematur atas prosedur audit merupakan keadaan dimana auditor melakukan tindakan penghentian satu atau beberapa prosedur audit tanpa menggantinya dengan prosedur lain. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari lestari (2010). ada 10 item yang digunakan untuk mengukur penghentian prematur atas prosedur audit dengan skala 5 (lima) poin. format respon menunjukkan mulai dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat setuju (skor 5). skor yang tinggi menunjukkan tingginya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan responden dan sebaliknya skor rendah menunjukkan rendahnya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan responden. hasil dan pembahasan proses analisis data yang dilakukan meliputi gambar 1 model penelitian doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 jurnal akuntansi & investasi128 proses pemilihan data, karakteristik responden, statistik deskriptif, pengujian asumsi-asumsi klasik, uji kelayakan model, dan pengujian hipotesis. hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 hasil uji hipotesis. hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit. hasil analisis regresi menunjukan nilai t hitung sebesar -2,434 dengan tingkat signifikansi 0,019 (p > 0,05). walaupun tingkat signifikansinya diterima namun arah koefisien menunjukkan arah yang berlawanan dengan hipotesis, oleh karena itu hipotesis ditolak. bukti empiris hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan waktu berarti maka semakin rendah kecenderungan auditor melakukan tindakan pengentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan. hasil penelitian ini menolak hipotesis yang diajukan, hal ini diduga auditor telah terbiasa bekerja dalam tekanan waktu. meskipun anggaran waktu yang diberikan sangat ketat dan auditor sering melakukan lembur, namun auditor masih menyediakan waktu cadangan untuk menyelesaikan pekerjaan audit sehingga auditor cenderung mampu tetap melaksanakan seluruh prosedur audit. tabel 3. hasil uji hipotesis hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit. hasil analisis didukung dengan hasil analisis tabel 1. tingkat pengembalian kuisioner tabel 2. deskripsi profil responden doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 vol. 16 no.2 juli 2015 129 regresi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,979 dengan tingkat signifikansi 0,000 (p < 0,05). bukti empiris ini menunjukkan bahwa ketika auditor menginginkan risiko yang rendah berarti auditor ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang material. agar bahan bukti tersebut dapat mendeteksi adanya salah saji yang material maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah prosedur yang lebih banyak pula. hal ini membuat auditor menghindari perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. sebaliknya ketika auditor menginginkan risiko yang tinggi berarti diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih sedikit dan jumlah prosedur yang sedikit pula. hal ini membuat auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. hasil pengujian menunjukkan bahwa materialitas tidak berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit. hal ini didukung dengan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 1,190 dengan tingkat signifikansi 0,240 (p > 0,05). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materialitas tidak menjadi faktor yang dapat memengaruhi auditor dalam melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. hal ini diduga karena materialitas melekat pada laporan keuangan sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi tahapan audit yang dilakukan oleh auditor. dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. oleh karena itu auditor hanya dapat memberikan keyakinan melalui tingkat materialitas yang ditetapkan. selain itu, perancangan prosedur pemeriksaan dan pemilihan sampel telah mempertimbangkan materialitas, sehingga prosedur audit yang dirancang telah applicable dengan sampel yang dipilih. hasil penelitian menunjukkan prosedur review dan kontrol kualitas tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit. hal ini didukung dengan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar -0,591 dengan tingkat signifikansi 0,558 (p > 0,05). hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur review dan kontrol kualitas yang dijadikan kontrol atas pelaksanaan tugas yang dibebankan bukan menjadi faktor penghalang bagi auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. hal ini disebabkan karena ketika auditor melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit, auditor tetap merasa mampu menghasilkan hasil audit yang berkualitas, sehingga auditor mungkin saja tetap melakukannya meskipun telah diciptakan prosedur review dan kontrol kualitas terhadap pekerjaannya. bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan need for achievement tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit. hasil analisis regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,796 dengan tingkat signifikansi 0,079 (p > 0,05). penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa need for achievement yang merupakan pengaruh internal dalam diri auditor tidak memberi pengaruh terhadap perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit. hal ini diduga perilaku penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan pekerjaan seperti adanya tekanan waktu ataupun adanya produk hukum yang ketat mengikat auditor.. hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit. hal ini didukung hasil analisis regresi yang menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,297 dengan tingkat signifikansi doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 jurnal akuntansi & investasi130 0,201 (p > 0,05). penolakan hipotesis dalam penelitian ini diduga karena sedikitnya auditor dengan jabatan fungsional tinggi yang menjadi responden penelitian ini. responden mayoritas masih pemeriksa pertama. berdasarkan peraturan bpk no. 4 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pemeriksa, pemeriksa pertama memiliki peran sebagai anggota tim yunior, anggota tim senior dan ketua tim yunior sehingga diduga dengan peran yang masih tergolong di level rendah tersebut auditor belum memiliki komitmen profesional yang tinggi. simpulan berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa tekanan waktu dan materialitas tidak berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. prosedur review dan kontrol kualitas, need for achievement, komitmen profesional tidak berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. beberapa implikasi yang diharapkan pada penelitian ini adalah: bpk diharapkan dapat terus mengupayakan perbaikan pada beberapa faktor eksternal yang dapat mendorong auditor melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit, seperti melakukan evaluasi atas time budget dan time deadline dengan mengadministrasikan atau membuat skedul kerja dengan realistis, mengkomunikasikan risiko audit dan materialitas dengan jelas kepada auditor, memberikan pemahaman akan pentingnya risiko audit dan materialitas demi menghasilkan audit yang berkualitas. selain itu bpk sebaiknya serius menjalankan dan memperketat prosedur review dan kontrol kualitas agar tindakan penghentian prematur atas prosedur audit tidak terjadi. selain itu, bpk diharapkan terus mampu mengoptimalkan diklat-diklat demi meningkatkan motivasi dan profesionalisme auditor agar mindset untuk tetap bertanggungjawab, berkomitmen dan patuh terhadap peraturan terus terjaga. penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. beberapa keterbatasan ini tersebut antara lain: penelitian ini menggunakan objek auditor bpk sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak mengambil objek pada auditor kap, sehingga diduga terjadi anomali penelitian karena penelitian ini dilakukan pada auditor bpk. selain itu penelitian ini dilakukan di bulan november sampai awal januari yang merupakan masa sibuk kerja auditor dalam mengaudit sehingga peneliti mengalami kesulitan mendapatkan data dan responden tidak memahami kuisioner dengan baik. keterbatasan lain yakni instrumen pengukuran variabel penelitian ini semuanya menggunakan instrumen dari penelitian sebelumnya yang disesuaikan dengan bahasa yang berbeda dari aslinya, sehingga diduga ada kelemahan dalam penerjemahan instrumen yang menyebabkan terjadinya perubahan makna yang sebenarnya ingin dicapai. penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan dugaan terjadinya anomaly penelitian dari sektor swasta ke sektor public dengan mempertimbangkan secara lebih mendalam terkait perbedaan karakteristik objek dan kuisioner yang dipakai. penelitian berikutnya sebaiknya mempertimbangka nuntuk memperluas jangkauan penelitian, tidak hanya terfokus pada auditor di bpk-ri perwakilanprovinsi kalimantan selatan dan kalimantan tengah. penelitian selanjutnya hendaknya melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara sehingga lebih dapat dipastikan data yang didapatkan lebih akurat. kuisioner sebaiknya diberi ilustrasi dan gambaran umum atas variabel yang ingin diteliti sehingga dapat doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 vol. 16 no.2 juli 2015 131 menyamakan persepsi responden dengan peneliti mengenai penelitian yang diselenggarakan. penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel karakteristik internal lainnya yang kemungkinan berpengaruh terhadap penghentian premature atas prosedur audit seperti komitmen organisasi, self esteem, dan motivasi. daftar pustaka almar’atus, a. 2013. pengaruh time pressure, audit risk, need for achievement, quality control dan review procedures terhadap premature sign-off. skripsi, universitas airlangga. andani, n. m. s. dan i. m. mertha. 2014. pengaruh time pressure, audit risk, professional commitment dan locus of control pada penghentian prematur prosedur audit. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 6 (2), 185-196 aranya, n., dan k. r. ferris. 1984. a reexamination of accountants organi-zation-profesional conflict. the accounting review, 59 (1), 1-15. arens a. a.. 2011. auditing and assurance services an integrated approach-an indonesia adaptation; jasa audit dan assurance pendekatan terpadu (adaptasi indonesia). amir abadi jusuf. (terjemahan). buku 1. jakarta: salemba empat. arikunto, suharsimi. 2014. prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik. jakarta: rineka cipta. badan pemeriksa keuangan, 2007. peraturan badan pemeriksa keuangan republik indonesia no. 01 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. badan pemeriksa keuangan, 2010. peraturan bpk ri no. 4 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pemeriksa pada badan pemeriksa keuangan. badan pemeriksa keuangan, 2014. keputusan bpk-ri nomor 3/k/ixiii.2/7/2014 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana badan pemeriksa keuangan. evanauli, r. p. dan i. nazaruddin. 2013. penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior: sebuah pendekatan karakteristik personal auditor. jurnal akuntansi dan investasi, 14 (2), 176-190. ghozali, i. 2011, aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss19, edisi kelima. semarang: badan penerbit universitas dipenogoro. heriningsih, s. 2002. penghentian prematur atas prosedur audit : studi empiris pada kantor akuntan publik. wahana, 2 (8), 111-123. kholidiah dan s. a. murni. 2014. analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghentian prematur (prematur sign-off) atas prosedur audit (studi kasus pada kantor akuntan publik di jawa timur). paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi xvii, mataram. lestari, a. p. 2010. faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku auditor dalam penghentian prematur atas prosedur audit. skripsi.universitas dipenogoro semarang. mulyadi. 2012. auditing, edisi 6. salemba empat. jakarta. prihatsanti, u. 2010. hubungan kepuasan kerja dan need for achievement dengan kecenderungan resistance to change pada dosen undip semarang. jurnal psikologi undip, 8 (2) 45-57. qurrahman, t. dan a. mirdah. . 2012. pengaruh time pressure, risiko audit.materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, locus of control serta komitmen profesional terhadap penghentian prematur prosedur audit : studi empiris pada kap di palembang. e-jurnal binar akuntansi, 1 (1) 35-49. riyadiningsih. 2002. hubungan variabel kepribadian dan motivasional dengan tingkat kinerja individual. jurnal bisnis dan ekonomi. robbins, p. s. 2008. perilaku organisasi. edisi duabelas. jakarta: penerbit salemba empat. silaban, a. 2009. perilaku disfungsional auditor dalam melaksanakan program audit : studi empiris di kantor akuntan publik. disertasi, universitas dipone-goro surodilogo, l. b.. 2010. analisis pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pt sumber sehat semarang. skripsi, universitas diponegoro. weningtyas, suryanita, doddy setiawan, dan hanung triatmoko, 2006. penghentian prematur atas prosedur audit. paper dipresentasikan di simposium nasional akuntansi ix, padang. doi: 10.18196/jai-2015.0037 121 131 indeks a accounting horizons activity based costing advance in international accounting akuntan indonesia akuntansi keuangan syariah alang merah indonesia analisis determinan aplikasi analisis multivariate applying voluntary asia audit delay audit delay audit procedures auditing: a journal of practice & theory auditor's quality australian austrian team for intellectual potential b b. c. smith badan pemeriksa keuangan badan pengawas pasar modal badan usaha milik negara badung bali bangli banjarmasin banking and insurance beattie bej bpk buleleng bursa efek indonesia c call for paper capital disclosure centre for finance and credit markets committee of sponsoring organization of the treadw competitive advantages coso d dang-duc data mining denpasar dewan standar akuntansi keuangan dinas sosial disclosure dsak e east asia region eps f filipina financial accounting theory financial performance financial statement users g gaap gianyar good governance h hotel di indonesia human capital i ifrs ikatan akuntan indonesia implementation indonesia intellectual capital intellectual disclosure international financial reporting standards international journal of economic and finance international organization for standarization intervening investor iso j jakarta jembrana journal accounting and business research jurnal akuntansi dan investasi jurnal bisnis dan akuntansi jurnal dinamika akuntansi jurnal psikologi undip jurnal riset akuntansi indonesia k karangasem kdd klungkung knowledge based business konsumsi kuwait l labor based business leverage library research likuiditas literasi locus of control london m macmillan malaysia mann-whitney market value mcgraw-hill multivariate n national bureau of economic research nber nurunnabi o organisasi nirlaba ournal of general internal medicine p pakistan palembang peraturan nomor viii.g.7 personal finance personal financial knowledge physical capital pmi positive accounting theory premature sign off purposive sampling purwokerto r reexamination of accountants resource-based view of the firm roe s semarang simplisitic specification simposium nasional akuntansi xv stakeholder standar akuntansi keuangan stock exchange structural capital stva suharsimi surabaya universitas airlangga universitas diponegoro universitas udayana v vaca vahu vaic value added value added human capital value added intellectual coefficient variabel kepribadian vietnam w widayanti world bank y yogyakarta z zahn indeks zakat zimbabwe perbedaan values spesifik antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 issn: 1411-6227 129 pentingnya perbandingan nilai-nilai spesifik antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil sri suryaningsum, sucahyo heriningsih, & ketut aryani email : srisuryaningsum@gmail.com universitas pembangunan nasional veteran yogyakarta abstract this research analyzed, appeals and differentiaves the specific values between accounting students and civil engineering students from some universities in jogjakarta. specific values is value which differentiaves student behavior specifically where specific values contens about individuality value, social value, theoretical values, and esthetic value. the data is used a questioner from rokeach’s model and schwartz’s model. measurement is conducted with likert scale. the analysis instrument uses t-test. the result of analysis show that there differentiation the specific value between accounting students and engineering students where the differentiation is in the esthetic value. key words : accounting student, civil engineering student, specific values abstrak penelitian ini dianalisis, banding dan membedakan nilai-nilai tertentu antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa teknik sipil dari beberapa perguruan tinggi di jogjakarta. nilai-nilai tertentu adalah nilai yang membedakan perilaku siswa secara khusus di mana nilai-nilai tertentu contens tentang nilai individualitas, nilai sosial, nilai-nilai teoritis, dan nilai estetika. data yang digunakan dalam kuesioner dari model yang rokeach dan model schwartz. pengukuran dilakukan dengan skala likert. instrumen analisis menggunakan t-test. hasil analisis menunjukkan bahwa ada pembedaan nilai spesifik antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa teknik di mana diferensiasi adalah nilai estetika. kata kunci: akuntansi mahasiswa, mahasiswa teknik sipil, nilai tertentu pendahuluan latar belakang setiap mahasiswa memiliki nilai-nilai personal yang berbeda. perbedaan ini menarik para ahli-ahli sosiologi dan psikologi sosial untuk menelitinya selama beberapa dekade. allport dan vernon (1960) dalam fathonah (1999) merupakan sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 130 salah satu peneliti pertama yang mencoba mengukur nilai-nilai personal secara empiris. dalam sebagian besar revisinya mengenai study of values (1960), data yang dikumpulkan menengarai bahwa mahasiswa dalam program studi berbeda memiliki nilai-nilai profile yang berbeda pula. perbedaan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berbeda. budaya mempunyai pengertian makro (misal budaya indonesia) dan pengertian mikro yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, ras, agama, kelas sosial ekonomi, dan pilihan karir atau pekerjaan (rosenberg, 1957, dalam fathonah, 1999). lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan kampus, juga ikut berpengaruh terhadap terbentuknya nilai-nilai mahasiswa. tahun 1952, cornell values study melakukan survei tahunan untuk memonitor perubahan nilai-nilai personal mahasiswa. penelitian mengenai nilainilai personal mahasiswa ini penting karena nilai-nilai personal mahasiswa memberikan masukan terhadap program pendidikan di perguruan tinggi dan karena mahasiswa mewakili kelompok calon pemimpin sebuah organisasi di masa yang akan datang (kumar, 1995, dalam fathonah, 1999). seorang pemimpin maupun pembuat keputusan yang profesional sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai personal-nya dalam strategi pembuatan keputusan perusahaan. profesi akuntansi juga mengakui pentingnya values dalam bisnis. statement on auditing standards (sas) no. 78 (aicpa 1995) menghendaki auditor untuk memperoleh pemahaman mengenai integritas dan nilai-nilai ethical klien. walaupun beberapa penelitian telah menguji profile dari mahasiswa akuntansi, namun sangat sedikit yang meneliti mengenai values spesifik. di indonesia, personal values telah dilakukan oleh fathonah (1999), sedangkan penelitian ini dimotivasi oleh penelitian fathonah (1999), namun demikian penelitian ini berbeda dalam beberapa hal, antara lain : (1) pada penelitian sebelumnya, fathonah (1999) meneliti mahasiswa akuntansi dan kedokteran pada satu universitas. sedangkan pada penelitian ini, yang diteliti adalah mahasiswa akuntansi dan teknik sipil pada beberapa universitas, yaitu ugm, uii, upn, uajy, dan stie ykpn, sehingga sampel yang diperoleh lebih luas. (2) pada penelitian sebelumnya, kedua program studi memiliki ikatan profesi. sedangkan pada penelitian ini hanya program studi akuntansi yang memiliki ikatan profesi, sedangkan teknik sipil tidak memiliki ikatan profesi, sehingga diharapkan mahasiswa akuntansi memiliki profesionalisme yang tinggi. (3) pada penelitian sebelumnya, kedua program studi memiliki mata kuliah etika yang diajarkan secara khusus. pada penelitian ini, hanya program studi akuntansi yang memiliki mata kuliah etika yang terkandung dalam mata kuliah auditing 1, auditing 2, dan praktikum auditing, sedangkan pada program studi teknik sipil, mata kuliah muatan etika telah tercakup dalam mata kuliah falsafah ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan mahasiswa akuntansi memiliki nilai-nilai personal yang lebih baik daripada mahasiswa teknik sipil. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 131 rumusan masalah personal values adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap individu, karena lingkungan yang membentuknya dalam hal ini jurusan akuntansi dan teknik sipil tiap-tiap kelompok jurusan tersebut mahasiswanya memiliki nilai-nilai spesifik yang berbeda. berlandaskan pemahaman tentang personal values, penelitian ini menganalisis apakah ada perbedaan value spesifik antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil. kerangka teoritis salah satu komponen perilaku adalah sikap (attitudes). sikap adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman, dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, objek, dan situasi yang berhubungan dengannya. nilai-nilai (values) berhubungan erat dengan sikap dalam arti bahwa nilai dapat digunakan sebagai suatu cara mengorganisir sejumlah sikap. dalam giacomino dan akers (1998), posner et al. (1987) mendefinisi values sebagai “general standards by which we formulate attitudes and beliefs and according to which we behave.” sementara nystrom (1990) dalam giacomino dan akers (1998) menyatakan bahwa values adalah “normative beliefs about proper standards of conduct and prefered or desired results.” schwartz (1992) dalam giacomino dan akers (1998) mendefinisi values sebagai “desirable goals varying in importance that serve as guiding principles in peoples’ live.’’ dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa values (nilai-nilai) mempengaruhi perilaku manusia. kesimpulan yang lebih khusus lagi adalah bahwa values mempengaruhi etika. etika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penilaian baik atau buruk terhadap suatu perilaku. personal values dan values spesifik rokeach (1973) dalam giacomino dan akers (1998) merupakan salah seorang investigator lain yang mempelajari pangukuran nilai-nilai personal . definisi nilai-nilai personal dikemukakan sebagai berikut: “to say that a person has a value is to say that he has an enduring belief that a specific mode of conduct or end state of existence is personally and socially preferable to alternative modes of conduct or end states of existence.” ada dua macam values yang bisa diambil dari definisi di atas: instrumental values dan terminal values. instrumenta valuesl adalah kepercayaan yang memberikan petunjuk bagaimana bertingkah laku (misalnya kesopanan atau kerukunan) yang secara personal maupun sosial sangat diperlukan. terminal values adalah kepercayaan yang memberikan bagian akhir dari kehidupan sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 132 (misalnya ketenangan atau kedamaian dunia) yang secara personal maupun sosial keberadaannya itu diusahakan dengan kerja keras. menurut rokeach (1973) dalam fathonah (1999), seseorang yang memiliki instrumental values lebih baik dibandingkan terminal valuesnya; dia memahami hirarki belief-attitude-values, dalam hal ini terminal values merupakan urutan pertama, nilai-nilai instrumental merupakan urutan kedua, dan attitudes serta belief lainnya merupakan urutan ketiga dalam hal pentingnya. values spesifik adalah nilai yang secara khusus membedakan perilaku manusia, dalam hal ini mahasiswa, dimana values spesifik meliputi value individualitas, value teoretis, value sosial, dan value estetis, dan merupakan konstruk dari personal values yang sangat berkaitan erat (fathonah, 1999). tabel 1 ini menggambarkan konstruk dan elemen pengukurnya. tabel 1 konstruk dan elemen pengukur konstruk elemen pengukur 1. individualitas 2. sosial 3. teoretis 4. estetis  capable  self-respect  ambitious  successful  healthy  inner harmony  self-discipline  family security  wisdom  equality  obedient  clean  helpful  intelligent  mature love  creativity  honest  responsible  independent  meaning in life  wealth  national security  true friendship  enjoying  freedom  forgiving  broadminded  loyal  moderate  curious  a world of beauty keempat konstruk tersebut dideskripsikan sebagai berikut: seseorang yang individualis memiliki karakter sebagai berikut: mampu untuk berkompeten dengan cara yang efisien dan efektif (capable); percaya pada diri sendiri (self-respect); suka bekerja keras dan bercita-cita tinggi (ambitious); dan bisa mencapai tujuan (successful); mampu menjaga kesehatan mental dan fisik (healthy); mampu untuk bertindak secara jujur, ikhlas, dan tulus hati (honest); bisa dipercaya dan diandalkan (responsible); percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain (independent); mampu untuk menentukan tujuan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 133 hidupnya sendiri (meaning in life), menginginkan hidup yang tenang dan tentram (inner harmony); serta mencari dan mengumpulkan kekayaan (wealth). seseorang yang sosial dicirikan sebagai berikut: tahan terhadap segala macam godaan (self-discipline); lebih mencintai orang lain (family security); pemahaman yang dewasa tentang hidup (wisdom); peduli dengan kondisi negara (national security); lebih suka bersahabat dengan banyak orang (true friendship); menikmati setiap kegiatan yang dilakukan (enjoying); memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang (equality); serta menyukai kebebasan dalam bertindak dan berpikir (freedom). seseorang yang teoritis dikarakteristikkan sebagai berikut: lebih mementingkan kewajiban dibanding hak (obedient); lebih mementingkan kebersihan, kerapian, keteraturan (clean); lebih suka bekerja untuk kepentingan orang banyak (helpful); sangat menyukai untuk berpikir secara logis (intelligent); lebih bersedia untuk memaafkan kesalahan orang lain (forgiving); berpikiran luas dan toleran dengan ide dan kepercayaan orang lain (broadminded); setia kepada teman dan kelompok (loyal); dan menghindari tindakan dan perasaan yang ekstrim (moderate). seseorang yang estetis ditunjukkan dengan perasaan emosi yang dalam (mature love); lebih menyukai sesuatu yang unik serta lebih suka berimaginasi (creative); lebih suka menyelidiki dan lebih mudah tertarik dengan sesuatu (curious); serta lebih menyukai keindahan alam dan kesenian (a world of beauty). penelitian sebelumnya sebagian besar penelitian yang berfokus pada nilai-nilai dari accounting menggunakan instrumen yang diciptakan oleh rokeach (1973), yang meminta pendapat responden untuk meranking 18 nilai-nilai instrumental dan 18 nilai-nilai terminal. tabel 2 berikut berisi 18 nilai-nilai terminal dan 18 nilai-nilai instrumental. tabel 2 rokeach instrument nilai-nilai terminal nilai-nilai instrumental a comfortable life an exciting life a sense of accomplishment a world at peace a world of beauty equality family security freedom happiness inner harmony mature love national security ambitious broadminded capable cheerful clean courageous forgiving helpful honest imaginative independent intellectual sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 134 pleasure salvation self-respect social recognation true friendship wisdom logical loving obedient polite responsible self-controlled swindle et al. (1987) dalam giacomino dan akers (1998), menggunakan rokeach value survey, untuk melakukan survei terhadap anggota akuntan publik mengenai nilai-nilai (values) mereka. akuntan publik meranking keselamatan keluarga (family security), kepercayaan kepada orang lain (self-respect), dan kebahagiaan (happiness) sebagai tiga values tertinggi; sedangkan tiga values terendah adalah keindahan alam (a world of beauty), keamanan negara (national security), dan rasa hormat kepada orang lain (social recognation). para peneliti menyimpulkan bahwa akuntan publik lebih berorientasi pada personal values daripada social values. walaupun akuntan publik dalam penelitian ini tidak menggambarkan values mahasiswa akuntansi, tetapi mereka memberikan dasar untuk hasil penelitian ini maupun penelitian di masa yang akan datang. pinac-ward et al. (1998) dalam giacomino dan akers (1998) juga melakukan penelitian terhadap nilai-nlai (values) akuntan publik dengan menggunakan rokeach value survey. mereka menemukan bukti tambahan yaitu akuntan publik meranking kejujuran (honest) dan dapat dipercaya (responsible) sebagai values pertama dan kedua, memenuhi kewajiban (obedient) dan keberanian (courageous) sebagai nilai-nilai terakhir untuk nilai-nilai instrumental. untuk nilai-nilai terminal, akuntan publik meranking kepercayaan kepada seseorang (self-respect) dan keluarga sebagai nilai pertama dan kedua, serta rasa hormat kepada orang lain (social recognation), keindahan alam (a world of beauty), dan pengalaman yang membangkitkan semangat (an exciting life) sebagai nilai yang terakhir. temuan ini pararel dengan penelitian swindle et al. (1987). feather (1970, dalam fathonah, 1999) dengan menggunakan rokeach instrumen, melakukan penelitian terhadap mahasiswa australian university dan menemukan bahwa mahasiswa yang mempelajari ilmu-ilmu humaniora meranking “a world of beauty” lebih tinggi dibanding mahasiswa lainnya. penelitian-penelitian yang lain mengenai nilai-nilai personal dan professional attributes telah secara konsisten menunjukkan rating yang tinggi untuk value honest (jujur). fagenson (1993) dalam giacomino dan akers (1998), menggunakan rokeach instrumen, menemukan bahwa entrepreneurs meranking honest (jujur) paling tinggi diantara terminal values, sementara manajer meranking honest pada ranking kedua. dalam survei ini, entrepreneurs pria, seperti manajer pria dan wanita, meranking family security tertinggi diantara 18 nilai terminal sementara entrepreneurs wanita meranking family security pada urutan kedua. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 135 abdul mohammadi (1996) dalam giacomino dan akers (1998) melakukan survei terhadap auditor, mahasiswa akuntansi yang telah lulus, dan dosen akuntansi dengan tujuan untuk “memberikan bukti yang berkaitan dengan personal dan professional attributes yang penting untuk etika auditing, dan seharusnya dimasukkan dalam kursus etika dan profesionalisme seperti kursus auditing.” dia menemukan bahwa personal attributes (seperti “honesty”) diranking lebih penting daripada professional attributes, dan bahwa honesty merupakan nilai yang paling tinggi diantara 40 nilai-nilai yang disurvei. salah satu implikasi yang dia tegaskan adalah bahwa aicpa’s code of professional conduct seharusnya diperluas untuk mengakui personal ethical attributes (aicpa, 1996). fatt (1995, dalam ratri, 2000), menggunakan responden publik, mahasiswa, dan akuntan di singapura untuk menguji tentang kualitas personal akuntan yang diharapkan. untuk menguji perbedaan pendapat diantara ketiga kelompok responden (bentuk pendapat adalah kurang penting, cukup penting, penting), fatt menggunakan alat analisis chi-square. secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari keseluruhan responden (380 responden) menyatakan kualitas terpenting yang harus dipunyai oleh akuntan adalah integritas, baru kemudian sikap etis, dan analitis. beberapa penelitian yang telah dilakukan di amerika serikat mengenai jenis kelamin membuktikan bahwa nilai-nilai antara wanita dan pria adalah berbeda. beltramini dkk. (1984) dalam akaah (1989), telah menemukan bahwa wanita lebih concern dengan masalahmasalah etika dibanding pria. akaah (1989), menguji perbedaan dalam research judgments antara professional marketing pria dan wanita, menyimpulkan bahwa wanita mempunyai etika yang lebih tinggi dibanding pria. sikula dan costa (1994, dalam fathonah, 1999) menemukan bahwa mahasiswa pria dan wanita secara etis sama. namun demikian, mahasiswa wanita dan pria secara signifikan berbeda dalam 4 nilai: an exciting life, a world of peace, forgiving, dan imaginative. beberapa penelitian mengenai nilai-nilai personal antara wanita dan pria telah membuktikan bahwa nilai-nilai personal antar kedua kelompok tersebut memang berbeda. namun demikian, penelitian yang lain tidak menunjukkan perbedaan antara wanita dan pria dalam value systems mereka. dalam giacomino dan akers (1998), fagenson (1993) mengukur value systems dari entrepreneurs dan business manajer wanita dan pria. dia menemukan bahwa entrepreneurs dan manajer mempunyai value systems yang sangat berbeda, sementara jenis kelamin mempunyai sangat sedikit perbedaan dalam value systems mereka. sedangkan davis dan welton (1991) dalam giacomino dan akers (1998) menemukan bahwa baik training etika maupun jenis kelamin merupakan faktor signifikan dalam mengevaluasi persepsi etika seseorang. isalikis dan ortiz-buonafina (1990) dalam giacomino dan akers (1998), ketika mengukur reaksi mahasiswa bisnis (wanita dan pria) terhadap skenario etika, menyimpulkan bahwa etika wanita sangat mirip dengan etika pria, dan keduanya sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 136 menggunakan proses serupa untuk mengevaluasi situasi etika. tetapi dalam penelitian ini tidak membahas tentang jenis kelamin, sehingga hal tersebut diabaikan. cakupan materi perbedaan kedua program studi tersebut terlihat jelas terutama dalam mata kuliah keahlian (mkk) sedangkan mata kuliah dasar umum (mkdu) hampir sama. berikut adalah perbedaan mkdu yang ada di program studi akuntansi dan teknik sipil: tabel 3 perbandingan mkdu program studi mkdu jumlah sks akuntansi teknik sipil agama pancasila kewiraan ilmu alamiah dasar ilmu budaya dasar agama pancasila kewiraan bahasa inggris 2 2 2 2 2 2 2 2 2 mkdu yang ada di program studi akuntansi 10 sks, sedangkan teknik sipil 8 sks. bahasa inggris yang di teknik sipil termasuk mkdu ternyata di akuntansi termasuk mata kuliah dasar keahlian (mkdk). etika profesi akuntan terdapat dalam standar profesional akuntan publik (spap) dan dimasukkan dalam auditing 1 (3 sks). auditing 2 (3 sks) membahas bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, membuat laporan audit, serta memberikan pendapat atas laporan keuangan. auditing 3 (3 sks) lebih banyak berkaitan dengan analisis kasus. sedangkan pada program studi teknik sipil, tidak membahas etika secara khusus. etika sudah tercakup dalam mata kuliah falsafah ilmu pengetahuan (2 sks), yang membahas tentang ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi, dan tanggung jawab moral. ternyata muatan etika lebih banyak terdapat dalam program studi akuntansi (9 sks) dibandingkan dengan teknik sipil (2 sks). oleh karena itu, seharusnya mahasiswa akuntansi memiliki personal values yang lebih baik jika dibandingkan dengan mahasiswa teknik sipil. hipotesis proses belajar yang ada di akuntansi juga berbeda dengan proses belajar yang ada di teknik sipil. teknik sipil lebih banyak menekankan pada praktikum dibandingkan dengan akuntansi. praktikum yang begitu banyak menyebabkan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 137 mahasiswa teknik sipil lebih individualis karena sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja keras dalam menyelesaiakan praktikum sehingga mempunyai sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan sosial lainnya. oleh karena itu, hipotesis nol yang diajukan adalah sebagai berikut: h01: tidak ada perbedaan value individualitas antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil. h02: tidak ada perbedaan value sosial antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil. terbatasnya waktu yang dimiliki oleh seorang mahasiswa teknik sipil untuk berinteraksi dengan orang lain ataupun untuk mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, menyebabkan dia berpandangan tidak luas. namun demikian, dia setia kepada teman dan kelompoknya, lebih toleran dengan orang lain, suka berpikir secara logis, dan lebih mementingkan kewajiban. sikap tersebut menggambarkan value teoretis yang dimiliki mahasiswa teknik sipil lebih tinggi jika dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. berdasarkan masalah tersebut, maka hipotesis nol yang diajukan adalah sebagai berikut: h03: tidak ada perbedaan value teoretis antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil. dalam praktikum, mahasiswa bekerja harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh instruktur praktikum. jadi, mahasiswa teknik sipil tidak memiliki kreativitas dalam melakukan praktikum. hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi, yang harus kreatif dalam menyelesaikan soal terutama yang berkaitan dengan analisis kasus. oleh karena itu, hipotesis nol yang akan diuji adalah sebagai berikut: h04: tidak ada perbedaan value estetis antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil. metoda penelitian metoda pengumpulan data yang digunakan adalah survei. survei ini dilakukan dengan cara mengedarkan kuesioner, dari model rokeach dan schwartz yang diadaptasi oleh fathonah (1999), yang berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan values spesifik. pertanyaan-pertanyaan ini merupakan instrumen untuk mengukur values spesifik. populasi dan sampel populasi target dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi dan teknik sipil yang belajar di lembaga pendidikan tinggi yang terdapat di wilayah daerah istimewa yogyakarta. sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi dan teknik sipil tingkat ketiga sampai dengan tingkat akhir. alasan peneliti menggunakan sampel ini karena diasumsikan mahasiswa yang duduk di tingkat ketiga sampai dengan tingkat akhir sudah mengambil mata kuliah yang mengandung muatan etika. sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 138 sampel penelitian untuk mahasiswa ini diambil dari lima universitas yaitu mahasiswa jurusan akuntansi di ugm, uii, upn, uajy, dan stie ykpn. sedangkan untuk jurusan teknik sipil, diambil dari mahasiswa di ugm, uii, dan uajy. untuk mendapatkan sampel yang cukup, kuesioner didistribusikan kepada mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. dari kelompok responden ini, mereka yang mengisi kuesioner dengan lengkap dan benar akan menjadi sampel dalam penelitian ini. definisi operasional pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah nilai-nilai individualitas, nilai-nilai sosial, nilai-nilai teoretis, dan nilai-nilai estetis. (1) nilai individualitas adalah nilai yang berkaitan dengan sikap dan kepentingan pribadi seseorang. (2) nilai sosial adalah nilai dalam bersikap yang lebih mementingkan orang lain. (3) nilai teoretis adalah suatu nilai dalam bersikap yang lebih mengutamakan kritik dan pendekatan rasional dalam menemukan suatu kebenaran. (4) nilai estetis adalah nilai dalam bersikap yang lebih mengutamakan keindahan dan keharmonisan. alat analisis data setelah dilakukan pengujian data yang meliputi pengujian validitas dan reliabilitas maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis dengan uji-t dengan tingkat kepercayaan 95 % (=5%). analisis data deskripsi sampel penelitian dalam penelitian ini total kuesioner yang disebar sebanyak 200 lembar. kuesioner disebar kelima perguruan tinggi. total pengembalian kuesioner dapat ditampilkan sebagai berikut: tabel 4 program studi responden program studi kuis yang disebar kuis yang kembali persentase (%) mhs. akuntansi 100 88 88 % mhs. teknik sipil 100 59 59 % jumlah 200 147 73,5 % tingkat pengembalian sebesar 73,5% termasuk sangat bagus karena penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi satu persatu calon responden. dengan cara ini disamping memperoleh tingkat pengembalian yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 139 tinggi, juga dilakukan pengecekan responden apakah calon memenuhi persyaratan sebagai responden. analisis hasil penelitian analisis data dilakukan dengan melakukan komputasi data statistik yang dikumpulkan. data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diedarkan kepada para mahasiswa akuntansi dan teknik sipil. dari 200 kuesioner yang tersebar, terkumpul 149 kuesioner. namun yang dapat digunakan untuk diolah lebih lanjut adalah 147 kuesioner. sedangkan 2 kuesioner yang lainnya dianggap tidak layak karena adanya kesalahan-kesalahan seperti adanya jawaban ganda dan tidak lengkapnya pengisian. dari data yang terkumpul dilakukan tiga macam analisis. analisis pertama dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengukuran valid dan reliabel. analisis kedua dilakukan dengan menampilkan statistik deskriptif dari responden. analisis ketiga dilakukan dengan menggunakan uji-t. pengujian validitas dan reliabilitas pengujian ini dilakukan untuk menguji sejauhmana tingkat kevalidan dan keandalan data yang terkumpul. hanya data yang lolos uji validitas dan reliabilitas yang dapat diteruskan untuk dianalisis selanjutnya. uji validitas tabel 5 hasil uji validitas variabel nilai-nilai spesifik kuesioner yang diuji signifikasi individualitas 2, 4, 5, 7, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 30 0,2679 – 0,5856 sosial 1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 29 0,1797 – 0,5724 teoretis 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 0,3774 – 0,5858 estetis 8, 9, 14, 31 0,2962 – 0,4937 total 31 berdasarkan tabel di atas, pengujian validitas dilakukan terhadap kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel nilai-nilai spesifik dengan melihat korelasi item dengan skor total seluruh item. setelah dilakukan pengujian validitas, ada satu kuesioner yang tidak valid yaitu kuesioner nomor satu. walaupun alpha yang diperoleh sudah cukup, tetapi peneliti ingin memperkuat dan mempertegas hasil uji validitas sehingga dilakukan pengedropan pada kuesioner nomor satu. gambaran umum item kuesioner setelah pengedropan yaitu : sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 140 tabel 6 hasil uji validitas setelah pengedropan variabel nilai-nilai spesifik kuesioner yang diuji signifikasi individualitas 2, 4, 5, 7, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 30 0,2612 – 0,5887 sosial 3, 6, 10, 11, 12, 13, 29 0,2683 – 0, 5866 teoretis 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 0,3762 – 0,5859 estetis 8, 9, 14, 31 0,2944 – 0,4908 total 30 berdasarkan tabel signifikasi maka kuesioner diatas dikatakan valid karena hasil yang diperoleh lebih besar dari r tabel 0,193 dan bernilai positif. uji reliabilitas uji reliabilitas menghasilkan total cronbach alpha () sebesar 0,8867. hal ini menunjukkan bahwa kuesioner cukup andal apabila digunakan untuk mengukur kembali objek yang sama, dengan hasil yang ditunjukkan relatif tidak berbeda. gambaran umum item kuesioner setelah dilakukan uji reliabilitas pada tabel berikut: tabel 7 hasil uji reliabilitas variabel nilai-nilai spesifik kuesioner yang diuji alpha if item deleted individualitas 2, 4, 5, 7, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 30 0,8800 – 0,8864 sosial 3, 6, 10, 11, 12, 13, 29 0,8801 – 0,8864 teoretis 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 0,8799 – 0,8846 estetis 8, 9, 14, 31 0,8819 – 0,8865 total 30 berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari masing-masing variabel tinggi. statistik deskriptif hasil statistik deskriptif dari skor nilai-nilai spesifik masing-masing item dapat dilihat pada tabel berikut : jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 141 tabel 8 statistik deskriptif masing-masing item n minimu m maximu m mean std. dev. individualit as sosial teoretis estetis valid n (listwise) 147 147 147 147 147 2,73 2,75 0,63 0,25 6,55 6,50 6,25 6,25 5,157 1 4,820 6 4,504 3 4,003 4 0,7375 0,7296 0,8906 1,0964 berdasarkan tabel 8, dapat disimpulkan bahwa, pertama, mean dari masingmasing variabel berbeda. nilai mean terbesar terdapat pada variabel individualitas sebesar 5,1571 yang menunjukkan bahwa hal dominan yang mempengaruhi nilainilai spesifik adalah nilai individualitas. kedua, adanya standar deviasi yang tinggi sebesar 1,0964 yang terdapat pada variabel estetis menandakan bahwa para responden tidak sepakat dalam memberikan penilaian. pengujian hipotesis tabel 9 berikut ini menunjukkan hasil uji-t : tabel 9 hasil uji-t values spesifik  individualitas 0,774 0,771 sosial 0,189 0,191 teoretis 0,725 0,736 estetis 0,01 0,01 berdasarkan tabel hasil uji-t tersebut, maka : (1) hipotesis 1, h0-nya dinyatakan dengan, “tidak ada perbedaan nilai individualitas antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil.” hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil dalam hal nilai individualitas. mahasiswa akuntansi memiliki nilai individualitas yang sama dengan mahasiswa teknik sipil. hal ini mungkin disebabkan karena mahasiswa akuntansi dan teknik sipil dituntut untuk mampu bekerja keras dan bertindak jujur dalam sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 142 menyelesaikan praktikum sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan diandalkan. (2) hipotesis 2, h0-nya dinyatakan dengan, “tidak ada perbedaan nilai sosial antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil.” hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil dalam hal nilai sosial. mahasiswa akuntansi dan mahasiswa teknik sipil memiliki nilai sosial yang sama. hal ini mungkin disebabkan karena dalam melakukan praktikum, mahasiswa teknik sipil melakukannya secara berkelompok, sehingga secara tidak langsung mahasiswa teknik sipil berinteraksi dengan mahasiswa lain. (3) hipotesis 3, h0-nya dinyatakan dengan, “tidak ada perbedaan nilai teoretis antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil.” hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil dalam hal nilai teoretis. mahasiswa akuntansi dan mahasiswa teknik sipil memiliki nilai teoretis yang sama. hal ini mungkin disebabkan karena mahasiswa akuntansi memiliki waktu luang untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga bisa berpandangan luas dan bersikap toleran dengan orang lain. (4) hipotesis 4, h0-nya dinyatakan dengan, “tidak ada perbedaan nilai estetis antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil.” hasil menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil dalam hal nilai estetis. hal ini mungkin disebabkan karena mahasiswa akuntansi harus kreatif dalam menyelesaikan soal terutama yang berkaitan dengan analisis kasus. di samping itu, mahasiswa akuntansi memiliki waktu luang yang lebih banyak sehingga dapat menikmati kesenian dan keindahan alam. kesimpulan, implikasi dan kelemahan kesimpulan dalam hal nilai individualitas, sosial, dan teoretis tidak ada perbedaan secara signifikan antara mahasiswa akuntansi dan teknik sipil. hanya dalam hal nilai estetis mahasiswa akuntansi dan teknik sipil berbeda. implikasi dari penelitian ini adalah bahwa program pendidikan harus lebih berfokus pada kemampuan teknis karena persiapan mahasiswa untuk memasuki dunia profesi yang lebih banyak membutuhkan keahlian teknis. pendidik harus lebih banyak menyelipkan ulasan etis ke dalam mata kuliah yang diajarkan, misalnya memberi tugas untuk menganalisis sebuah kasus. hasil diskusi implikasi etis dari analisis kasus seharusnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah melalui kurikulum. mahasiswa harus lebih memikirkan bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan etika itu dipecahkan dan bagaimana mereka sebagai individu akan berhubungan dengan masalah-masalah ini sebelum mereka menemukan situasi yang sebenarnya di dunia kerja. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 143 kelemahan penelitian ini mempunyai kelemahan yang menyebabkan hasil menjadi tidak optimal. kelemhan ini adalah perbandingan hanya dilakukan dengan satu program studi dalam hal ini akuntansi dengan teknik sipil, akibatnya hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk program studi yang lain. untuk penelitian mendatang sampel bisa diperluas dengan membandingkan values spesifik antara mahasiswa akuntansi dengan beberapa program studi yang lain, misalnya dengan hukum, teknik arsitektur, dan bahasa pada beberapa universitas.dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah mahasiswa akuntansi hal ini tidak bisa digunakan untuk melihat secara spesifik bagi nilai akuntan publik, nilai akuntan pendidik, dan nilai akuntan manajemen. untuk penelitian mendatang bisa dilakukan penelitian yang lebih berfokus pada masingmasing akuntan pendidik, akuntan manajemen, dan akuntan publik sesuai dengan bidang yang ditekuni. referensi akaah, lp. 1989. differences in research ethics judgments between male and female ethical behavior. journal of business ethics 13. 417430. akaah, lp. , lund. d. 1994. the influence of personal and organizational values on marketing professionals’marketing profesional. journal of business ethics 8. (5). 371381. fathonah, siti. 1999. perbedaan values spesifik antara mahasiswa akuntansi dan kedokteran. skripsi. fe ugm. giacomino, d. akers, m. 1998. an examination of the differences between personal values and value types of female and male accounting and nonaccounting majors. issues in accounting education 13. 565-584. gibson, ivancevich, donnelly. 1997. organizations behavior structure processes. irwin mcgraw-hill. greenberg. j dan r. baron. 1995. behavior structure and process. business publication inc., plano, texas. gul, a.f. and y.m., chia. 1994. the effect of management accounting systems, perceived environmental uncertainty and decentralization on managerial performance: a test of three way interaction. accounting, organizations and society 19. sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 144 hall. richard h. 1991. organizations: structures, processes, and outcomes, new jersey, prentice hall, inc. hogarth, robin m. 1994. the psycholoy of decision. judgment and choice. jhon wiley & sons. hufman, karen;vernoy, marn; dan williams, barbara, (1987), psychology in action, john wiley and sons, inc,singapore. kumar, kamalesh. 1997. values profiles of busniness students in the 1960s and in the 1990s: a comparison. journal of education for business. 140-143. muluk. m.r. khairul. 1998. komunikasi budaya organisasi: upaya membangun budaya kuat. usahawan. no. 11 th xxvii november 1998. nasution, andi hakim. 2000. ilmu untuk kehidupan dan penghidupan, basis edisi khusus pendidikan. no. 07-08, tahun ke-49, juli – agustus 2000. nystrom, p.c. 1990. differences in moral values between corporations. journal of business ethics 9. 971-979. pines, m., the civilizing of genie, psychology today, 1981. prakarsa, wahjudi. (1996). transpormasi pendidikan akuntansi menuju globalisasi. konvensi nasional akuntansi iii. jakarta: ikatan akuntansi indonesia. reigeluth, charles m., 1983. instructional design theories and models. an overview of their current status, new jersey. lawrence erlbaum associates, publishers. schein, h.edgar. 1984. comming to a new awareness of organizational culture, sloan management review, winter. sukirno. (1999). pengaruh kesempatan pembelajaran organisasi dan kualitas pengajaran pada hubungan antara partisipasi dosen dalam pengambilan keputusan dengan hasil belajar mahasiswa pada perguruan tinggi di diy. tesis. pascasarjana fe ugm. suwardjono. (1992).gagasan pengembangan pendidikan dan profesi di indonesia: kumpulan artikel. bpfe. yogyakarta. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 129-146, juli 2005 145 ward. (1996). how the accounting profession in australia is adapting with its changing bisiness environment. konvensi nasional akuntansi iii. jakarta: ikatan akuntansi indonesia. winataputra, udin, s. (2001). model-model pembelajaran inovatif. bahan ajar pekerti-aa, dirjend dikti, depdiknas. zainudin, m, puspitasari, s. (2001). strategi peningkatan kualitas pendidikan tinggi i, bahan ajar pekerti-aa, dirjend dikti, depdiknas. kuesioner berikut adalah beberapa pernyataan tentang niai-nilai personal. anda diminta untuk memberikan penilaian dengan cara menyilang (x) salah satu angka yang tersedia. penjelasan dalam kurung akan membantu anda memahami maksudnya. petunjuk penilaian berlawanan dengan values tidak sangat paling saya penting penting penting -1 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 1. equality (kesempatan yang sama bagi semua orang) 2. inner harmony (ketenteraman diri) 3. freedom (kebebasan bertindak dan berpikir) 4. meaning in life (tujuan hidup) 5. wealth (kekayaan) 6. national security (melindungi negara dari musuh) 7. self-respect (percaya pada diri sendiri) 8. creativity (sesuatu yang unik, imaginasi) 9. mature love (kedalaman emosi) 1 0. self-discipline (pengendalian diri, tahan terhadap godaan) 1 1. family security (saling mencintai satu dengan yang lain) 1 2. wisdom (pemahaman yang dewasa tentang hidup) sri suryaningrum, sucahyo h. & ketut a, pentingnya perbandingan..... 146 1 3. true friendship (dukungan teman, persahabatan yang tulus) 1 4. a world of beauty (keindahan alam dan kesenian) 1 5. independent (kepercayaan diri, tidak tergantung pada orang lain) 1 6. moderate (menghindari perasaan dan tindakan yang ekstrim) 1 7. loyal (setia kepada teman, kelompok) 1 8. ambitious (bekerja keras, bercita-cita tinggi) 1 9. broadminded (toleran dengan ide dan kepercayaan yang berbeda) 2 0. forgiving (bersedia memaafkan kesalahan orang lain) 2 1. successful (prestasi, pencapaian tujuan) 2 2. healthy (sehat secara fisik dan mental) 2 3. capable (kompeten, efisien, efektif) 2 4. honest (jujur, ikhlas, tulus hati) 2 5. clean (kebersihan, kerapian, keteraturan) 2 6. obedient (patuh, memenuhi kewajiban) 2 7. intelligent (cara berpikir yang logis, suka berpikir) 2 8. helpful (bekerja untuk kebahagiaan orang lain) 2 9. enjoying (menikmati makanan, seks, waktu luang, kepuasan diri) 3 0. responsible (bisa dipercaya dan diandalkan) 3 1. curious (ketertarikan dengan sesuatu, suka menyelidiki) jenis kelamin : 1. pria 2. wanita fakultas/jurusan/nim:………………………………………. layout juli 2015 pendahuluan ketepatwaktuan dalam pelaporan keua-ngan (timeliness of financial reporting) merupakan salah satu kriteria kualitas informasi akuntansi. informasi dalam laporan keuangan agar dapat digunakan untuk membuat keputusan yang relevan maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu dan akurat. nilai dari ketepatwaktuan pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan relevansi informasi. hal ini karena semakin lama waktu laporan keuangan diterbitkan dampak konvergensi ifrs, karakteristik perusahaan, dan kualitas auditor terhadap audit delay dwi ratmono* & puspa avinda dwi septiana program studi akuntansi, universitas diponegoro, jl. h. prof. soedarto, sh. tembalang semarang, 50275, telp. +62 24 76486851 / 76486853, indonesia. *corresponding author, e_mail address: dwi_ratmono@yahoo.com abstract the objective of this study is to examine the influence of ifrs implementation on the audit delay. to focus on the impact of audit delay, this study controls the effect of company’s characteristics. characteristics of the company used in this study are the company size, the leverage, and the loss announcement. the population used in this study is all of the manufacturing company listed in indonesia stock exchange for 2010 until 2013 period. the study uses the purposive sampling for the sampling method. the criteria of the sample which is used is company must have published audited financial report for four years successively and used rupiah, so that the number of the sample in this study is 416 observations. there are two variables that do not affect the audit delay, those ifrs implementation, and loss announcement..the results shows that the company size, leverage and the auditor’s quality significantly affect audit delay. keywords: audit delay;ifrs implementation;company’s characteristics; auditor’s quality. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh implementasi ifrs terhadap audit delay. dalam rangka memfokuskan pada dampak audit delay, penelitian ini mengendalikan pengaruh karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, leverage, dan pengumuman rugi. populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia untuk periode 2010-2013. penelitian ini menggunakan teknik penyampelan dengan tujuan (purposive sampling) sebagai metode sampling. kriteria yang digunakan adalah perusahaan harus mempunyai laporan keuangan auditan yang dipublikasikan selama 4 tahun secara konsisten dan menggunakan mata uang rupiah sehingga diperoleh 416 observasi. terdapat dua variabel yang tidak mempengaruhi audit delay yaitu implementasi ifrs dan pengumuman rugi. hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay. kata kunci:audit delay;implementasi ifrs; karakteristik perusahaan; kualitas auditor ke publik, tingkat akurasi dan relevansi infor-masi yang ada akan semakin menurun. hal tersebut nantinya menyebabkan keputusan yang dihasilkan dari laporan tersebut menjadi kurang andal. dalam rangka mencapai ketepatwaktuan dalam penyajian laporan keuangan auditor independen pada masa sekarang ini menghadapi beberapa masalah yang dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian audit (audit delay). beberapa faktor yang dapat memperpanjang audit delay seperti kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, jenis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2015.0034.86 95 vol. 16 no.2 juli 2015 87 industri, dan sistem pengendalian internal perusahaan (yacoob dan ayoib, 2012). dengan adanya hambatan hambatan inilah yang memungkinkan auditor untuk menunda publikasi laporan audit dan memperpanjang masa audit atau yang biasa disebut audit delay. konvergensi international financial reporting standards (ifrs) di beberapa negara juga menjadi faktor yang menyebabkan semakin lamanya waktu audit. hal ini karena penerapan ifrs merupakan hal yang baru sehingga perlu dipelajari dan dipahami terlebih dahulu termasuk oleh auditor (yacoob dan ayoib, 2012). pene-rapan ifrs juga membutuhkan pengung-kapan yang lebih luas dan menggunakan lebih banyak fair value yang menyebabkan auditor membutuhkan waktu dan usaha yang lebih dalam melakukan audit. auditor juga dituntut mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk meyakinkan kebenaran penyajian laporan perusahaan. dengan kondisi-kondisi tersebut memung-kinkan auditor untuk menunda publikasi laporan audit dan laporan keuangan auditan apabila dirasakan perlu untuk memperpanjang masa audit. karakteristik perusahaan yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. dengan karakteristik perusahaan yang berbedabeda ini auditor akan membutuhkan sejumlah pengumpulan bukti yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi perusahaan, hal ini akan berpengaruh pada panjang pendeknya waktu audit. karakteristik perusahaan yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, pengumuman rugi dan tingkat leverage perusahaan. selain karakteristik perusahaan, kualitas auditor juga memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. kualitas ini nantinya dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit. hal tersebut kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur auditor yang berbedabeda. penelitian ini bermaksud menganalisis hubungan antara penerapan pengadopsian ifrs di indonesia terhadap audit delay. hal ini penting diteliti karena dampak konvergensi ifrs pada audit delay masih terbatas bukti empirisnya (yacoob dan ayoib, 2012). penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi dengan memberikan bukti empiris dampak fenomena penerapan ifrs pada audit delay. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan ketidak-konsistenan hasil penelitian terdahulu tentang dampak penerapan ifrs pada ifrs pada audit delay. untuk menjelaskan ketidak-konsistenan tersebut, penelitian ini menambahkan faktor-faktor seperti kualitas auditor, ukuran perusahaan, leverage, dan pengumuman rugi untuk diuji pengaruhnya terhadap audit delay. dengan memasukkan variablevariabel tersebut ke dalam model penelitian diharapkan dapat diperoleh validitas internal hasil penelitian yang lebih memadai. penelitian ini juga berkontribusi pada praktik dan kebijakan terkait impelementasi ifrs. hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator seperti dewan standar akuntansi keuangan (dsak) ikatan akuntan indonesia terkait kompleksitas standar akuntansi berbasis ifrs yang mereka susun. demikian juga bagi badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan dalam menyikapi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan karena implementasi ifrs. penelitian ini juga diharapkan berkontribusi dengan mem-berikan bahan evaluasi bagi kantor akuntan pubik (kap) dalam menyiapkan para auditornya untuk dapat menyesuaikan dengan ifrs sehingga tidak menurunkan kinerjanya dalam melakukan audit. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis audit delay audit delay merupakan topik menarik bagi para doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 jurnal akuntansi & investasi88 stakeholder, auditor juga perusa-haan. hal ini karena audit delay dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang akan dibuat oleh para stakeholder. kualitas keputusan tersebut terkait dengan relevansi informasi keuangan perusahaan. karena semakin lama audit delay semakin berkurang tingkat relevansi laporan keuangan tersebut. hal ini akan mempengaruhi keakuratan pembuatan keputusan stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keputusan investasi pada perusahaan. banyak faktor yang dapat menyebabkan penyajian laporan keuangan tidak tepat waktu, atau dengan kata lain mengalami audit delay. salah satu faktor yang dapat menyebabkan audit delay adalah penerapan ifrs. ifrs masih pada tahap awal penera-pannya di indonesia. tahapan awal penera-pan ifrs dapat menyebabkan auditor memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak untuk memverifikasi penerapan ifrs perusahaan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. penggunaan fair value yang lebih banyak dibandingkan peraturan sebelumnya juga mendukung semakin kompleksnya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yaacob dan ayoib (2011) yang menemukan bahwa penerapan ifrs di malaysia mempengaruhi secara positif audit delay. artinya dengan adanya penerapan ifrs di malaysia maka berpengaruh terhadap lebih panjangnya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit. yacoob dan ayoib juga melakukan penelitian tentang ifrs pada tahun 2012 dengan proksi frs 138. hasilnya yacoob dan ayoib (2012) menemukan bahwa penerapan frs 138 mempengaruhi secara positif audit delay. artinya, dengan adanya penerapan frs 138 tingkat audit delay di malaysia semakin meningkat. berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 1 : penerapan ifrs memiliki pengaruh positif pada audit delay variabel independen kedua adalah ukuran perusahaan. terdapat berbagai cara untuk mengukur perusahaan. salah satunya dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap audit delay. perusa-haan yang besar memiliki kemampuan untuk mendorong auditor untuk menyelesaikan audit tepat waktu. beberapa penelitian sebelumnya mendukung pernyataan ini. sebagai contoh, hasil penelitian owusu-ansah (2000), kartika (2009), ahmad (2003) dan margaretta (2011), menyatakan bahwa audit delay memiliki hubungan negatif dengan ukuran perusahaan. artinya bahwa semakin besar aset perusahaan maka semakin pendek audit delay. dari penelitian terdahulu dapat disim-pulkan bahwa ukuran perusahaan akan berpengaruh secara negatif terhadap audit delay (owusu-ansah, 2000),. hal tersebut karena semakin besar perusahaan maka perusahaan memiliki kemampuan untuk mendesak auditor untuk melakukan audit lebih cepat. selain itu, perusahaan yang ukurannya besar cenderung diberikan tekanan lebih besar untuk melakukan audit dengan cepat karena ada monitor yang ketat dari pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan seperti pemegang saham. hal ini karena pemegang saham berkepentingan terhadap hasil investasi mereka. berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 2 : ukuran perusahaan memiliki penga-ruh negatif terhadap audit delay variabel leverage terkait dengan kemampuan perusahaan membayar hutang. tingkat leverage besar sering diidentikan dengan kinerja perusahaan yang buruk. hal ini menyebabkan auditor akan melakukan audit lebih lama. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh febrianty (2011). doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 vol. 16 no.2 juli 2015 89 dalam penelitiannya yang menggunakan sampel perusahaan sektor perdagangan yang listing di bei pada tahun 2007-2009 menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara audit delay dengan tingkat leverage perusahaan. hal tersebut karena leverage mengindikasikan buruknya keuangan perusahaan, yang akan membuat auditor meningkatkan perhatiannya pada laporan keuangan perusahaan. selain itu alasan lainnya yang diungkapkan oleh febrianty (2011) meng-audit utang membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang mengaudit modal. beberapa hasil penelitian mendukung adanya pengaruh positif leverage terhadap audit delay (owusu-ansah (2000), ahmed (2003), febrianty, 2011). berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 3: leverage memiliki pengaruh positif terhadap audit delay variabel pengumuman rugi terkait dengan badnews yang disampaikan perusahaan. owusuansah (2000) dan wiwik utami (2006) mengungkapkan perusahaan yang memiliki kinerja baik (good news) akan melaporkan lebih tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (bad news). perusahaan yang menderita rugi cenderung meminta auditor untuk menunda publikasi laporan keuangannya agar tidak mempengaruhi keputusan investor. penjelasan ini sejalan dengan teori sinyal yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan kondisi yang baik akan dengan sengaja memberi sinyal pada pasar. hal ini juga sejalan dengan penelitian iskandar dan trisnawati (2010) yang mengungkapkan audit delay dapat dipengaruhi oleh kerugian yang dialami perusahaan. jika perusahaan mengalami rugi maka auditor cenderung berhati-hati dalam memastikan nilai kerugian sehingga proses audit akan lebih panjang (iskandar dan trisnawati, 2010). berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 4 : pengumuman rugi memiliki pengaruh positif terhadap audit delay untuk pengukuran kualitas auditor digunakan jenis kantor akuntan publik (kap). kap yang berafiliasi dengan big four memiliki kualitas auditor yang lebih baik dibanding dengan non big four. kualitas auditor ini juga ditentukan oleh sumberdaya yang dipekerjakan di kap tersebut. iskandar dan trisnawati (2010) beranggapan bahwa kap yang lebih besar dinilai lebih mampu melaksanakan audit secara efisien dan lebih efektif daripada kap yang lebih kecil serta memiliki fleksibilitas dalam menjadwal pelaksanaan audit sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. selain itu, kap besar diyakini dapat memberikan keyakinan yang lebih mengenai kualitas auditor. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh wiwik utami (2006) serta iskandar dan trisnawati (2010). mereka menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kap yang berafiliasi dengan kap asing mengalami audit report lag yang lebih pendek. dari penjelasan diatas terbentuk hipotesis bahwa kap yang berafiliasi dengan big four memiliki kualitas yang lebih baik dan hal ini akan memperpendek audit delay. hal ini juga karena kap tersebut mempertahankan reputasi mereka. maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut: h 5 : kualitas auditor memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay metode penelitian model penelitian berdasarkan perumusan hipotesis, maka dibuat mdel penelitian sebagaimana yang disajikan pada gambar 1. doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 jurnal akuntansi & investasi90 gambar 1. model penelitian variabel penelitian berdasar penelitian yacoob dan ayoib (2012) , maka variabel penerapan ifrs diukur dengan menggunakan variabel dummy. pada periode penerapan ifrs maka perusahaan akan diberikan nilai 1, jika tidak maka perusahaan akan diberi nilai 0. iai mencanangkan bahwa standar akuntansi internasional (ifrs) berlaku di indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan (www.iaiglobal.or.id). oleh sebab itu maka: nilai 1 diberikan untuk periode observasi pada tahun 2012 dan 2013. nilai 0 diberikan untuk periode observasi tahun 2010 dan 2011. cara mengukur ukuran perusahaan adalah menghitung total aset yang dimiliki perusahaan. untuk menghitung leverage caranya dengan membagi total utang dibagi dengan total aset. variabel pengumuman rugi diukur dengan menggunakan variabel dummy. perusahaan akan diberi nilai satu jika mengalami rugi dan akan diberi nilai nol jika sebaliknya. cara mengukur variabel kualitas auditor adalah dengan menggunakan variabel dummy. nilai satu diberikan jika perusahaan diaudit oleh kap big four. sedangkan jika selain big four maka akan diberi nilai nol. penentuan sampel pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. dalam penentuannya ditetapkan kriteria: pertama, perusahaan manufaktur berturutturut terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. kedua, laporan perusahaan lengkap selama 4 tahun metode analisis metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen (independen) terhadap satu variabel dependen. berikut ini merupakan persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini: delay: waktu antara tanggal tahun berakhir laporan tahunan perusahaan dengan tanggal laporan auditan ifrs: periode penerapan ifrs aset: total asset yang dimiliki perusahaan leverage: total liabilitas/total aset rugi: laba/rugi tahun berakhir kap: auditor eksternal perusahaan hasil dan pembahasan berdasarkan sampel yang telah diamati maka ditetapkan 416 data yang digunakan dalam penelitian ini. sampel tersebut terdiri dari 104 perusahaan setiap tahunnya. tabel 1. statistik deskriptif panel a: variabel non-katagorikal doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 vol. 16 no.2 juli 2015 91 panel b: variabel katagorikal pada tabel di atas terlihat bahwa variabel delay yang menggambarkan panjang waktu pelaporan keuangan memiliki nilai maksimum sebesar 150 hari yang dimiliki oleh perusahaan sunson textile manufacture pada tahun 2011 sedangkan waktu delay paling pendek (nilai minimum) adalah sebesar 31 hari yang dimiliki oleh perusahaan holcim indonesia tbk pada tahun 2010. rata-rata panjang delay 416 perusahaan ini adalah 76 hari. waktu audit delay ini lebih pendek dibandingkan waktu audit delay pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yacoob dan ayoib (2012). pada penelitian sebelumnya di malaysia ratarata waktu penyelesaian waktu audit adalah 100 hari. variabel audit delay memiliki standar deviasi 15,32. standar deviasi audit delay lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, dengan kata lain simpangan data yang ada relatif kecil, artinya nilai dari setiap sampel berada disekitar ratarata hitungannya. variabel aset memiliki rata-rata rp 6.376.518.273.672 dengan nilai maksimum rp 213.994.000.000.000 yang dimiliki oleh perusahaan astra internasional pada tahun 2013. nilai terendah dalam sampel tersebut adalah sebesar rp 10.582.842.395 yang dimiliki oleh pt alam karya unggul tbk. artinya pt alam karya memiliki ukuran paling kecil diantara keseluruhan sampel. variabel leverage sendiri memiliki rata-rata 0,54 dengan standar deviasi 0,48. tingkat leverage paling tinggi dimiliki oleh perusahaan asia pasific fibers sebesar 3,34. tingkat leverage terendah dalam sampel adalah sebesar 0,03 yang dimiliki oleh perusahaan jaya pari steel, artinya kemampuan aset perusahaan tersebut untuk menutupi utang/ liabilitas hanya 3%. variabel ifrs, rugi, dan kap merupakan variabel dummy yang memiliki nilai 1 dan nilai 0. pada variabel penerapan ifrs nilai 1 diberikan ketika periode penerapan ifrs, sedangkan nilai 0 diberikan untuk periode sebelum penerapan ifrs. oleh sebab itu, pada tahun 2012 dan 2013 seluruh perusahaan diberi nilai 1. nilai 0 diberi untuk perusahaan pada tahun 2010 dan 2011 karena ifrs belum diterapkan secara penuh pada periode tersebut. pada periode penerapan ifrs perusahaanperusahaan yang menjadi sampel mengalami delay selama 76 hari sedangkan sebelum periode penerapan mereka mengalami delay selama 76 hari dari statistik deskriptif ini tidak ditemukan perbedaan antara periode setelah penerapan ifrs dan periode sebelum penerapan ifrs variabel rugi juga merupakan variabel dummy. perusahaan akan diberi nilai 1 jika mengalami kerugian, sedangkan perusahaan yang mengalami laba akan diberi nilai 0. dari jumlah sampel 416 perusahaan sampel yang ada 16% sampel mengalami kerugian. terdapat perbedaan waktu audit delay pada perusahaan yang mengalami kerugian dan perusahaan yang mendapat keuntungan. pada perusahaan yang mengalami kerugian memiliki rata-rata audit delay sebanyak 82 hari. sebaliknya, perusahaan yang mendapat keuntungan memiliki waktu audit delay yang lebih pendek yaitu sebanyak 75 hari. variabel terakhir yang menggunakan dummy adalah kualitas auditor yang diwakili oleh kap. variabel ini akan diberi nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh kap yang berafiliasi dengan big four, sedangkan 0 jika diaudit oleh non big four. dari 416 sampel sebanyak 184 perusahaan diaudit oleh kap big four sedangkan 232 perusahaan diaudit oleh non big four. kap big four rata-rata mengalami delay doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 jurnal akuntansi & investasi92 selama 73 hari sedangkan kap non big four mengalami delay rata-rata selama 78 hari. sebelum dilakukan analisis hasil pengujian hipotesis, terlbeih dahulu dilakukan evaluasi hasil pengujian asumsi regresi ordinary least squares (ols) atau asumsi klasik. hasil pengujian menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai variance inflation factor (vif) di bawah nilai 10. tabel 2. ringkasan hasil uji hipotesis demikian juga hasil pengujian glejser dan durbin-watson (dw) menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. hasil pengujian kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa asumsi normalitas juga telah terpenuhi. dengan demikian data penelitian dapat digunakan untuk tahap pengujian hipotesis (ghozali, 2011). output sebagaimana yang disajikan pada tabel 2 merupakan hasil dari pengolahan regresi linier berganda. untuk bagian ini akan dibahas hasil uji koefisien determinasi. penelitian ini menggunakan nilai adjusted r squared untuk mengevaluasi model regresi. hasil regresi menunjukan bahwa nilai adjusted r-squared sebesar 0,05 artinya 5% variasi delay yang digambarkan oleh variabel ifrs, aset, leverage, rugi, dan kap, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain diluar model. uji selanjutnya yang akan dibahas adalah uji statistik f. uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel dependen, dan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. dari hasil output diketahui bahwa probabilitas uji f adalah 0,000014 nilai ini berada dibawah 0,05 artinya model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. dari lima variabel independen yang dimasukan kedalam model regresi terdapat dua variabel yang tidak signifikan. salah satu variabel yang bernilai tidak signifikan adalah variabel penerapan ifrs. variabel penerapan ifrs memiliki nilai signifikansi sebesar 0,88. nilai koefisien variabel sebesar 0,19 dengan nilai yang negatif. dari data nilai signifikansi variabel dan koefisien yang ada tersebut, maka h 1 dalam penelitian ini ditolak. artinya, tidak terdapat pengaruh antara penerapan ifrs dengan audit delay. penjelasan dari hasil ini mungkin terjadi karena iai sebagai lembaga yang bertang-gungjawab dalam merumuskan standar telah berhasil mensosialisasikan mengenai perubahan standar yang terjadi sehingga baik manajemen maupun auditor sudah siap saat terjadinya penerapan standar baru yang berbasis ifrs. auditor yang melakukan audit juga sudah memiliki kemampuan yang memadai sehingga penerapan peraturan baru tidak begitu mempengaruhi kinerja auditor dalam melakukan audit. hasil tersebut sejalan dengan margaretta (2011) dalam penelitian-nya yang berjudul pengaruh penerapan ifrs terhadap keterlambatan waktu penyam-paian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. hasil penelitian margaretta (2011) tersebut menyebutkan bahwa penerapan ifrs tidak doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 vol. 16 no.2 juli 2015 93 memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay. namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh yaacob dan ayoib (2011). yaacob dan ayoib menemukan bahwa adopsi ifrs mempengaruhi secara positif audit delay. dalam model regresi terlihat bahwa variabel aset yang mewakili variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifi-kansi sebesar 0,02 dan memiliki koefisien yang bernilai negatif. karena nilai signifi-kansinya berada dibawah 5% dan memiliki koefisien yang bernilai negatif, maka h 2 dalam penelitian ini diterima. artinya, ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada audit delay dengan arah yang berlawanan, jika perusahaan besar maka audit delay cenderung pendek begitu pula sebaliknya. hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh kartika (2009), owusu-ansah (2000), serta ahmed (2003) penelitian mereka membuktikan bahwa ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan audit delay. margaretta (2011) juga mendapat hasil yang sama dalam penelitian-nya meskipun menggunakan proksi yang berbeda yaitu log pendapatan. hal tersebut karena semakin besar perusahaan maka perusahaan memiliki kemampuan untuk mendesak auditor untuk melakukan audit lebih cepat. selain itu, perusahaan yang ukurannya besar biasanya lebih banyak mendapat tekanan dari stakeholder yang memiliki andil dalam perusahaan untuk menerbitkan laporan tepat waktu sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut dalam membuat keputusan. perusahaan juga mendapat pengawasan yang banyak dari pihak eksternal sehingga perusahaan akan berusaha menerbitkan laporan keuangan lebih awal. namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil yang didapat oleh yaacob dan ayoib (2012), serta haryani dan wiratmaja (2014). mereka menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara audit delay dengan ukuran perusahaan. variabel leverage merupakan salah satu variabel yang bernilai signifikan. variabel ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,07 dengan nilai koefisien yang bernilai positif. dari hasil regresi variabel ini maka bisa diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara leverage perusahaan dengan audit delay, yang artinya h 3 dalam penelitian diterima. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh febrianty (2011). dalam penelitiannya febrianty (2011) dapat membuktikan bahwa leverage mempengaruhi audit delay secara positif. hal ini terjadi karena tingkat leverage mencerminkan kinerja buruk perusahaan. kinerja buruk ini mungkin saja terjadi akibat manajemen yang buruk. hal ini akan membuat auditor melakukan audit lebih dalam sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. variabel lain bernilai tidak signifikan pengumuman rugi. pengumuman rugi memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,11 artinya variabel ini nilai signifikansinya lebih dari 0,10. variabel ini juga memiliki koefisien yang bernilai positif. dari data tersebut maka dapat diambil kesimpulan h4 dalam penelitian ditolak. hal ini berarti tidak terdapat pengaruhnya antara pengumuman rugi perusahaan terhadap ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan perusahaan. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian haron et al. (2006) yang berhasil menemu-kan bahwa laba/rugi operasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap audit delay. hal ini berkaitan dengan ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini, dimana kebanyakan perusahaan yang mengalami kerugian diabaikan dalam pelaporan keuangannya karena kerugian dianggap sebagai hal yang biasa. namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh yaacob dan ayoib (2012), wiwiek utami (2006), ahmed (2003). dalam penelitiannya yaacob dan ayoib (2012) doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 jurnal akuntansi & investasi94 menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengumuman rugi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. hal ini karena biasanya perusahaan yang mengalami kerugian akan meminta auditor menunda penerbitan laporan auditan sehingga “bad news” tidak begitu mempengaruhi keputusan yang akan diambil stakeholder. variabel kualitas auditor merupakan variabel lain yang bernilai signifikan karena nilai signifikansinya dibawah 0,10 dengan koefisien yang bernilai negatif. variabel ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,05. dengan begitu pada kesimpulan ini besarnya kantor akuntan publik memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, maka h5 dalam penelitian diterima. hasil yang sama didapat oleh penelitian yang dilakukan iskandar dan trisnawati (2010). mereka menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kap berafiliasi dengan big four mengalami audit report lag yang lebih pendek. hal ini karena menurut ahmad dan kamarudin (2003) dalam iskandar dan trisnawati (2010), kap yang lebih besar dinilai lebih mampu melaksanakan audit secara efisien dan lebih efektif daripada kap yang lebih kecil serta memiliki fleksibilitas dalam menjadwal pelaksanaan audit sehingga audit dapat diselesaikan secara tepat waktu. selain itu, kap besar diyakini dapat memberikan keyakinan yang lebih mengenai kualitas auditor. simpulan hasil analisis menunjukkan ukuran perusahaan, leverage, dan kualitas auditor mempengaruhi secara signifikan audit delay pada tingkat yang berbeda. variabel ukuran perusahaan dan kualitas auditor berpengaruh secara negatif terhadap audit delay, sedangkan tingkat leverage mempengaruhi secara positif audit delay. dua variabel lain sisanya bernilai tidak signifikan. variabel tersebut adalah penerapan ifrs dan pengumuman rugi. manfaat penelitian antara lain menjadi bahan evaluasi terutama bagi kantor akuntan publik (kap) dalam menyiapkan para auditornya dalam menghadapi perubahan standar akuntansi keuangan (sak). selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi dewan standar akuntansi keuangan (dsak) dalam mengkaji dampak psak baru yang berbasis ifrs terhadap lamanya proses audit. hasil penelitian ini juga berkontribusi bagi literatur akuntansi dengan memberikan bukti empiris dampak konvergensi ifrs di negara code law seperti indonesia. penelitian ini memiliki beberapa keter-batasan diantaranya definisi audit delay pada penelitian ini belum memperhitungkan waktu perikatan karena definisi audit delay yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. selain itu, populasi dari penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja sehingga hasil hanya terbatas pada perusahaan manufaktur. pada penelitian ini juga dapat dilihat dari kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel audit delay pada model penelitian sebesar 5%, berarti sejumlah 95% persen varians dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar model dan variabel independen yang digunakan hanya terbatas pada lima variabel. keterbatasan lain adalah pengunaan proksi dalam pengukuran implementasi ifrs dengan variabel dummy. atas dasar keterbatasan tersebut , untuk penelitian selanjutnya disarankan agar definisi audit delay yang digunakan sebaiknya memperhatikan waktu perikatan audit, agar definisi tersebut lebih tepat digunakan. selanjutnya, sebaiknya industri yang digunakan tidak terbatas pada industri manufaktur. penelitian mendatang dapat mengembangkan pengukuran variabel implementasi ifrs selain dengan variabel dummy misalnya dengan menganalisis implementasi psak doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 vol. 16 no.2 juli 2015 95 berbasis ifrs. saran terakhir, sebaiknya variabel independen yang digunakan lebih banyak lagi dan mencari variabel baru untuk diteliti. daftar pustaka ahmed, k. 2003. the timeliness of corporate reporting: a comparative study of south asia. advance in international accounting, 16, 1743. febrianty. 2011. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit delay perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di bei periode 2007-2009. jurnal ekonomi dan informasi akuntansi (jenius), 1 (3), 294-320 ghozali, imam. 2011. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. haron, h, b. hartadi, dan e. subroto. 2006. analysis of factors influencing audit delay (empirical study at public companies in indonesia), jurnal riset akuntansi indonesia, 6 (1), 95-121 haryani, j. dan wiratmaja. 2014. pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, penerapan ifrs dan kepemilikan publik pada audit delay, ejurnal akuntansi universitas udayana 6 (1), 63-78 iskandar, m. j. dan tisnawati. 2010. faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia, jurnal bisnis dan akuntansi 12 (3),175-186. kartika, a. 2009. faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay di indonesia. jurnal bisnis dan ekonomi, 16 (1), 1-17. margaretta, s. 2011. pengaruh penerapan ifrs terhadap keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. skripsi, universitas bina nusantara. owusu-ansah, s. 2000. timeliness of corporate financial reporting in emerging capital market: empirical evidence from the zimbabwe stock exchange. journal accounting and business research, 30 (3), 241-254 utami, w. 2006. analisis determinan audit delay: kajian empiris di bursa efek jakarta. bulletin penelitian, (09), 1-14. yaacob, n. m. dan c. a. ayoib. 2011. ifrs adoption and audit timeliness: evidence from malaysia. the journal of american academy of business, 17, 122-118. yaacob, n. m. dan c. a. ayoib. 2012. adoption of frs 138 and audit delay in malaysia”. international journal of economic and finance, 4 (1), 167-179. doi: 10.18196/jai-2015.0034 86 95 indeks a accounting horizons activity based costing advance in international accounting akuntan indonesia akuntansi keuangan syariah alang merah indonesia analisis determinan aplikasi analisis multivariate applying voluntary asia audit delay audit delay audit procedures auditing: a journal of practice & theory auditor's quality australian austrian team for intellectual potential b b. c. smith badan pemeriksa keuangan badan pengawas pasar modal badan usaha milik negara badung bali bangli banjarmasin banking and insurance beattie bej bpk buleleng bursa efek indonesia c call for paper capital disclosure centre for finance and credit markets committee of sponsoring organization of the treadw competitive advantages coso d dang-duc data mining denpasar dewan standar akuntansi keuangan dinas sosial disclosure dsak e east asia region eps f filipina financial accounting theory financial performance financial statement users g gaap gianyar good governance h hotel di indonesia human capital i ifrs ikatan akuntan indonesia implementation indonesia intellectual capital intellectual disclosure international financial reporting standards international journal of economic and finance international organization for standarization intervening investor iso j jakarta jembrana journal accounting and business research jurnal akuntansi dan investasi jurnal bisnis dan akuntansi jurnal dinamika akuntansi jurnal psikologi undip jurnal riset akuntansi indonesia k karangasem kdd klungkung knowledge based business konsumsi kuwait l labor based business leverage library research likuiditas literasi locus of control london m macmillan malaysia mann-whitney market value mcgraw-hill multivariate n national bureau of economic research nber nurunnabi o organisasi nirlaba ournal of general internal medicine p pakistan palembang peraturan nomor viii.g.7 personal finance personal financial knowledge physical capital pmi positive accounting theory premature sign off purposive sampling purwokerto r reexamination of accountants resource-based view of the firm roe s semarang simplisitic specification simposium nasional akuntansi xv stakeholder standar akuntansi keuangan stock exchange structural capital stva suharsimi surabaya universitas airlangga universitas diponegoro universitas udayana v vaca vahu vaic value added value added human capital value added intellectual coefficient variabel kepribadian vietnam w widayanti world bank y yogyakarta z zahn indeks zakat zimbabwe layout desember 2008 pendahuluan dalam sebuah perusahaan, kemampuan dalam mengelola resiko sangat penting karena merupakan indikasi adanya penyimpangan dari tingkat pengembalian yang diharapkan. semakin kecil resiko maka semakin besar kemungkinan tingkat pengembalian akan tercapai (gitman dan zutter, 2012). berdasarkan peraturan bank indonesia pbi no.5/8/pbi/2003 dan perubahannya no.11/ 25/pbi/2009 perihal penerapan manajemen resiko pada bank umum, terdapat 8 pengaruh resiko likuiditas terhadap profitabilitas bank konvensional di indonesia farah margaretha* & krishna aditya fakultas ekonomi universitas trisakti, jl. kyai tapa no.1, grogol petamburan, kota jakarta barat, dki jakarta, indonesia *corresponding author, e_mail address: farahmargaretha@yahoo.com abstract the purpose of this study is to acknowledge the relationship between conventional bank's liquidity risk towards profitability, which companies are listed in indonesian stock exchange between 2008-2011. the independent variables in this study are deposits, cash reserves, liquidity gap, and non performing loan, whereas dependent variable is profitability. the sampling method being used is purposive sampling with total number of 30 banks and the data analysis method being used is linear regression. the result of the study shows that there is positive relationship between deposits and cash reserves towards profitability, and negative relationship between liquidity gap and non performing loan towards profitability. this result indicates that to achieve maximum profitability, a firm has to manage it's cash reserves and cash flows, whereas investor has to pay attention of total asset total liabililties ratio and npl ratio. keywords: risk management; liquidity risk; deposits; cash reserves; non performing loan; profitability. abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara risiko likuiditas perbankan konvensional terhadap profitabilitas, yaitu dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia antara 2008-2011. variabel bebas dalam penelitian ini adalah deposito, cadangan kas, kesenjangan likuiditas, dan pinjaman melakukan non, sedangkan variabel terikat adalah profitabilitas. metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah 30 bank dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear. hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara deposito dan cadangan kas terhadap profitabilitas, dan hubungan negatif antara kesenjangan likuiditas dan kredit non performing terhadap profitabilitas. hasil ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keuntungan maksimal, perusahaan memiliki untuk mengelola itu cadangan kas dan arus kas, sedangkan investor harus memperhatikan total aset rasio jumlah liabililties dan rasio npl. kata kunci: manajemen risiko; risiko likuiditas; deposito; cadangan kas; pinjaman non performing; profitabilitas. resiko yang harus dikelola bank yaitu: resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, dan resiko kepatuhan. penelitian ini akan berfokus pada resiko likuiditas bank dalam pengaruhnya terhadap profitabilitas. bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 14 no.2 juli 2013 97 lembaga kepercayaan. sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah (siamat, 2009). krisis moneter yang berkepanjangan selama beberapa tahun ini telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni karena semakin banyaknya perusahaan yang tutup, perbankan yang dilikuidasi dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur, mengingatkan bahwa betapa besar dampak ekonomi yang akan ditimbulkan apabila terjadi kegagalan usaha perbankan. situasi krisis ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perbankan yang ditimbulkan oleh sistem bunga pada perbankan konvensional terhadap inflansi dan investasi (mahmud dan rukmana, 2010). untuk itu perlu dilakukan serangkaian analisis yang sedemikian rupa sehingga kemungkinan kesulitan keuangan dan bahkan kegagalan usaha perbankan dapat dideteksi sedini mungkin. rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor perbankan, lemahnya manajemen bank, moral sumber daya manusia (sdm), serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesia (bi). kuantitas bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuan bersaing di pasar, sehingga banyak bank yang sebenarnya kurang sehat atau bahkan tidak sehat secara financial. sehat tidaknya suatu perusahaan atau perbankan, dapat dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya dalam suatu perusahaan perbankan tersebut. likuiditas sangat penting bagi perbankan, maka bank harus bisa menjaga kasnya dengan seimbang. kas terlalu besar akan mening-katkan resiko likuiditas yang disebabkan oleh banyaknya uang yang menganggur, sehingga kondisi keuangan bank tidak efisien. likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi pada saat nasabah melakukan penarikan, jika bank tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah, berarti bank tersebut mengalami resiko likuiditas. dalam industri perbankan resiko kegagalan yang terjadi biasanya disebabkan oleh kegagalan dalam menangani portofolio kredit ataupun kesalahan manajemen perusahaan yang berakibat pada kesulitan keuangan bahkan kegagalan usaha perbankan, sehingga pada akhirnya dapat merugikan kegiatan perekonomian nasional dan merugikan masyarakat selaku pemilik dana. tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasiorasio dalam kinerja keuangan. analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasilhasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan diterapkan. dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui keadaan serta perkembangan finansial perusahaan dengan hasil-hasil yang telah dicapai di waktu lampau dan di waktu yang sedang berjalan. dalam penelitian ini resiko likuiditas tidak hanya berdampak terhadap performa namun juga reputasi sebuah bank (jenkinson, 2008). kepercayaan terhadap sebuah bank akan menjadi sebuah taruhan apabila dana yang diminta oleh kreditur tidak tersedia tepat pada waktunya. tingkat likuiditas yang rendah juga dapat menyebabkan sebuah bank mendapatkan penalti dari pembuat regulasi, dalam hal ini adalah bank indonesia. saat ini, resiko likuiditas telah menjadi jurnal akuntansi & investasi98 sebuah tantangan dalam dunia perbankan modern. kompetisi bunga deposito, keragaman produkproduk funding dan pasar modal, serta kemajuan teknologi telah merubah struktur funding dan resiko manajemen (akhtar, 2007). sebuah bank dengan aset, pendapatan, dan modal yang besar dapat saja jatuh apabila tidak memperhatikan tingkat likuiditas. idealnya, dunia perbankan selalu siap dalam menghadapi perubahan kebijakan moneter yang berdampak terhadap kecenderungan likuiditas secara umum, pembayaran pinjaman jangka pendek, serta kebutuhan-kebutuhan transaksi dari bank-bank itu sendiri (akhtar, 2007). sebagai lembaga keuangan dengan peran penting bagi roda perekonomian negara, sebuah bank harus mampu mengelola berbagai resiko yang harus dihadapi. jika tidak diperhatikan dengan benar, maka resiko-resiko ini akan memberikan efek negatif pada masyarakat. penelitian ini bertujuan menga-nalisis pengaruh beberapa resiko likuiditas yaitu: simpanan nasabah, cadangan kas, liquidity gap, dan non performing loan (npl) serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank-bank konvensional di indonesia. hasil penelitian diharapkan akan membantu pihak manajemen untuk mengurangi resiko likuiditas dan menjaga tingkat pengembalian bank yang diharapkan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengaruh simpanan nasabah terhadap profitabilitas deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian (kuncoro dan suharjono, 2008) sekaligus merupakan sumber pendapatan utama dalam perbankan. sebagian besar operasi perbankan berasal dari dana deposito. jika sejumlah besar nasabah menarik simpanan pada satu waktu akan memaksa sebuah bank untuk meminjam dana dari bank sentral dengan biaya tinggi. sebuah bank dengan simpanan deposito cukup tidak akan menghadapi masalah tersebut, sehingga untuk meningkatkan profitabilitas penting bagi sebuah bank untuk meningkatkan simpanan deposito. pengaruh cadangan kas terhadap profitabilitas besarnya kas yang dimiliki oleh suatu bank mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan profitabilitas bank tersebut (mikkelson dan partch, 2003). suatu bank dengan jumlah kas besar mempunyai daya tarik dan mampu menarik pendatang baru untuk masuk ke dalam industri. cara mudah untuk melihat kondisi sebuah bank adalah dengan melihat besarnya total aktiva. meskipun belum tentu menjamin kelangsungan usaha sebuah bank, namun daya tarik bisnis yang semakin tinggi akan mendorong pendatang baru untuk masuk ke dalam industri sehingga laba usaha menjadi normal. setiap bank akan berupaya untuk selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan kreditur sewaktu-waktu, namun dalam jangka panjang upaya tersebut dapat merugikan. sebuah bank jika hanya menyimpan cadangan kas tidak saja dapat kehilangan peluangpeluang pasar namun juga dapat menanggung biaya tinggi, dimana untuk peningkatan cadangan kas akan mengurangi profitabilitas bank (holmstrom dan tirole, 2000). pengaruh liquidity gap terhadap profitabilitas salah satu sebab utama terjadinya resiko likuiditas adalah perbedaan jatuh tempo cash inflow dan cash outflow (charumathi, 2008). keadaan ini dapat menimbulkan selisih waktu jatuh tempo pembayaran antara aset dan vol. 14 no.2 juli 2013 99 kewajiban. selisih ini dapat diukur dengan menggunakan maturity gap antara aset dan kewajiban (falconer, 2001). selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pada satu periode maturity didefinisikan sebagai liquidity gap (goodhart, 2008). semakin tinggi liquidity gap dapat meningkatkan resiko likuiditas, dimana peningkatan liquidity gap dapat mengurangi profitabilitas bank (arif dan anees, 2012). pengaruh npl terhadap profitabilitas saat ini, sebagian besar bank berfokus pada pemberian kredit korporasi. hal tersebut menimbulkan sebuah tantangan bagi pihak manajemen untuk menjaga posisi rasio likuiditas (karim et al., 2010). pada umum-nya, pemberian kredit ini bersifat jangka panjang dan dapat menciptakan masalah likuiditas bagi bank. proses pembayaran jatuh tempo kredit dapat mengalami kemunduran sehingga meningkatkan rasio non performing loan (npl). npl mencerminkan resiko kredit, semakin kecil npl semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. sebaliknya, semakin tinggi npl dapat meningkatkan resiko likuiditas, dimana peningkatan npl dapat mengurangi profita-bilitas bank. berdasarkan uraian di atas, maka penelitian akan dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara resiko likuiditas yang terdiri dari simpanan nasabah, cadangan kas, liquidity gap, dan non performing loan (npl) serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank-bank konvensional di indonesia. pengaruh masing-masing variabel harus diteliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dalam laporan keuangan yang mempengaruhi profitabilitas bank. penjabaran kerangka pemikiran diperlihatkan melalui kerangka berpikir sebagai berikut: hipotesis penelitian arif dan anees (2012) menemukan bahwa penarikan deposito dalam jumlah besar dapat menciptakan krisis likuiditas, dan memaksa bank untuk meminjam dana pada bank sentral dengan cost tinggi, sehingga peningkatan simpanan nasabah berdampak positif terhadap profitabilitas bank. gul et al. (2011) menyatakan bahwa simpanan nasabah memiliki hubungan positif terhadap roa dan roe, namun berpengaruh negatif terhadap roce dan nim sebagai tolak ukur pengukuran profitabilitas. kumar dan gulati (2010) menemukan bahwa total deposits berpengaruh positif terhadap net-interest income, sebagai tolak ukur profitabilitas. berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya bahwa terdapat pengaruh positif antara simpanan nasabah atau deposits terhadap profitabilitas, maka penelitian ini akan melihat apakah simpanan nasabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. h1: simpanan nasabah berpengaruh positif terhadap profitability. arif dan anees (2012) menemukan bahwa besarnya cadangan kas dapat mengurangi resiko likuiditas terhadap cost peminjaman dana serta ketergantungan pada repo market, sehingga peningkatan cadangan kas berdampak positif terhadap profitabilitas bank. harford et al. (2003) menemukan bahwa penggunaan sejumlah besar cadangan kas untuk investasi berpengaruh positif terhadap sales growth. sedangkan holmstrom dan tirole (2000) menemukan bahwa sebuah bank jika hanya menyimpan cadangan kas tidak saja dapat kehilangan peluang-peluang pasar namun juga dapat menanggung biaya tinggi, dimana untuk peningkatan cadangan kas akan berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih jurnal akuntansi & investasi100 banyak menemukan pengaruh positif antara cadangan kas terhadap profitabilitas, maka penelitian ini akan melihat apakah cadangan kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. h2: cadangan kas berpengaruh positif terhadap profitability. arif dan anees (2012) menemukan bahwa gap negatif antara aset dan kewajiban dapat meningkatkan resiko likuiditas terhadap pemenuhan kewajiban sewaktu-waktu serta penurunan investasi, sehingga peningkatan liquidity gap berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. charumathi (2008) menemukan bahwa gap negatif dalam jumlah besar pada satu waktu akan berdampak pada peningkatan interest rate risk karena potensi terjadinya call money borrowing, sehingga berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas. berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan melihat apakah liquidity gap berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. h3: liquidity gap berpengaruh negatif terhadap profitability. arif dan anees (2012) menemukan bahwa peningkatan rasio npl dapat meningkatkan resiko likuiditas akibat kegagalan pengembalian pinjaman jangka panjang dan menurunkan pendapatan, sehingga peningkatan npl berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. haneef et al. (2012) menemukan bahwa kegagalan loan recovery berdampak pada peningkatan rasio npl, sehingga mengakibatkan penurunan revenue. karim et al. (2010) menemukan bahwa peningkatan npl mengakibatkan penurunan cost efficiency. berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya bahwa terdapat pengaruh negatif antara non performing loan dengan profitabilitas, maka penelitian ini akan melihat apakah non performing loan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. h4: npl berpengaruh negatif terhadap profitability. metode penelitian populasi dan sampel sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi bank-bank konvensional yang terdaftar di bei pada periode 2008-2011. jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diperoleh dari laporan keuangan bank-bank konvensional di indonesia yang terdaftar di bei selama periode 2008-2011 dan telah dipublikasikan pada indonesian capital market directory (icmd). metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan perbankan yang memiliki saham tercatat dan diperdagangkan di bursa efek indonesia (bei) dari tahun 2008-2011; (2) perusahaan perbankan dimiliki pemerintah, swasta domestik maupun swasta asing, dan (3) memiliki laporan keuangan lengkap yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal selama periode pengamatan. gambar 1. skema kerangka berpikir operasional variabel penelitian pengukuran variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. vol. 14 no.2 juli 2013 101 tabel 1. variabel dependen dan independen metode analisis data pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program spss ver.17.00. oleh karena terdapat lebih dari satu variabel independen, maka digunakan analisis statistik deskriptif, metode regresi linear, dan uji t atau uji parsial. adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: analisis statistik deskriptif analisis deskriptif merupakan bagian dari ilmu statistik yang hanya mengolah, menyajikan data dengan menganalisis tabel atau grafik. pada analisis ini tidak ada hipotesis atau pengujian secara statistik sehingga kesimpulan diperoleh hanya berdasarkan visualisasi angka yang disajikan. dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum variabel variabel yang mempengaruhi profitabilitas selama periode 2008-2011. teknik analisis analisis dilakukan untuk melihat pengaruh antara simpanan nasabah, cadangan kas, liquidity gap, dan npl terhadap profitability. dalam hal ini metode statistik yang digunakan adalah model regresi linear berganda. persamaan regresi pada penelitian ini menggunakan variabel dependen profitability dengan empat variabel independen yang berbeda di setiap model (simp, kas, lg, npl), dijelaskan sebagai berikut: model 1 profitability = á + â (simp) + å model 2 profitability = á + â (kas) + å model 3 profitability = á + â (lg) + å model 4 profitability = á + â (npl) + å keterangan : simp = simpanan nasabah kas = kas lg = liquidity gap npl = non performing loan ± = konstanta ² = koefisien regresi å = error term uji hipotesis pengujian parsial dilakukan untuk menguji koefisien regresi dengan melihat signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. dasar pengambilan keputusan untuk pengujian secara parsial ini adalah sebagai berikut: 1. jika signifikansi < alpha 0,05 maka ho ditolak. 2. jika signifikansi > alpha 0,05 maka ho diterima. hasil dan pembahasan deskripsi obyek penelitian penelitian ini menggunakan data laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi periode 2008-2011 pada bank-bank konvensional yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei), dimana sebanyak 31 bank terdaftar di bei pada tahun 2011. setelah melalui proses pemilihan dan evaluasi kelengkapan data, maka didapatkan 30 bank yang layak diteliti. bank eksekutif internasional tbk. tidak disertakan karena delisted pada tahun 2009. jurnal akuntansi & investasi102 tabel 2. pemilihan sampel tabel 3. daftar bank-bank konvensional di indonesia jika dilihat dari sumber kepemilikan, terdapat 6 perusahaan perbankan milik pemerintah (20%) dan 24 perusahaan perbankan milik swasta nasional (80%) pada sampel penelitian. bank mutiara tbk dikategorikan dalam perusahaan milik pemerintah, dikarenakan kepemilikan sahamnya saat ini dikuasai oleh lembaga penjamin simpanan (lps). sedangkan bank jabar banten tbk sebagai bank pemerintah merupakan satusatunya bank pembangunan daerah yang terdaftar di bei. analisis statistik deskriptif analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas selama periode observasi penelitian. berdasarkan hasil statistik deskriptif, maka dapat diinterpretasikan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, nilai standar deviasi dan nilai koefisien varian pada tabel 4 dan tabel 5. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa simpanan nasabah memiliki pengaruh positif terhadap profitability. hal ini sesuai dengan penelitian oleh arif dan anees (2012), bahwa penarikan deposito dalam jumlah besar dapat menciptakan krisis likuiditas dan memaksa bank untuk meminjam dana pada bank sentral dengan cost tinggi, sehingga peningkatan simpanan nasabah berdampak positif terhadap profitabilitas bank. hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian oleh gul et al. (2011), dimana simpanan nasabah memiliki hubungan positif terhadap roa dan roe. hasil penelitian juga didukung oleh kumar dan gulati (2010) yang menemukan bahwa simpanan nasabah berpengaruh positif terhadap net-interest income. sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan profitabilitas maka manajer bank perlu untuk memperbanyak simpanan nasabah. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa cadangan kas memiliki pengaruh positif terhadap profitability. hal ini sesuai dengan penelitian oleh arif dan anees (2012), bahwa besarnya cadangan vol. 14 no.2 juli 2013 103 kas dapat mengurangi resiko likuiditas terhadap cost peminjaman dana serta ketergantungan pada repo market, sehingga peningkatan cadangan kas berdampak positif terhadap profitabilitas bank. hasil penelitian juga didukung oleh hasil penelitian harford et al. (2003), dimana peningkatan cadangan kas berpengaruh positif terhadap sales growth. teori yang menyatakan bahwa penumpukan cadangan kas dapat menanggung biaya tinggi (holmstrom dan tirole, 2000) dimana peningkatan cadangan kas akan berdampak negatif terhadap profitabilitas bank tidak terbukti di sini. hasil ini menunjukkan bahwa besarnya cadangan kas mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja perusahaan, sekaligus menunjukkan bahwa semakin tinggi cadangan kas maka semakin besar profitabilitas suatu perusahaan. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa liquidity gap memiliki pengaruh negatif terhadap profitability. hal ini sesuai dengan penelitian oleh arif and anees (2012), bahwa gap negatif antara aset dan kewajiban dapat meningkatkan resiko likuiditas terhadap pemenuhan kewajiban sewaktuwaktu serta penurunan investasi, sehingga peningkatan liquidity gap berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian oleh charumathi (2008), tabel 4. hasil analisis statistik tabel 5. hasil uji t *koefisien regresi signifikan pada level 1% jurnal akuntansi & investasi104 dimana peningkatan gap negatif dalam jumlah besar pada satu periode akan berdampak terhadap peningkatan interest rate risk, dan berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas. hasil penelitian menunjukkan bahwa liquidity gap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dimana semakin kecil liquidity gap maka semakin besar profitabilitas suatu perusahaan. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa npl memiliki pengaruh negatif terhadap profitability. hal ini sesuai dengan penelitian oleh arif dan anees (2012), bahwa peningkatan rasio npl dapat meningkatkan resiko likuiditas akibat kegagalan pengemba-lian pinjaman jangka panjang dan menurun-kan pendapatan, sehingga peningkatan npl berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian oleh haneef et al. (2012), dimana peningkatan npl akibat kegagalan loan recovery mengakibatkan penurunan revenue, sebagai tolak ukur profitabilitas. hasil ini menunjukkan pentingnya pemantauan pinjaman-pinjaman jangka panjang secara periodik, karena pengaruhnya terhadap profitabilitas sebuah perusahaan. simpulan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh resiko likuiditas terhadap profitabilitas bank-bank konvensio-nal di indonesia yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) pada periode 2008-2011. berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan simpanan nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitability. cadangan kas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitability. liquidity gap memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitability. terakhir, npl memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitability. implikasi dari penelitian ini diantaranya: bagi perusahaan, hasil ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam pengelolaan likuiditas. jika perusahaan dapat mengelola persediaan dan siklus kas dengan tepat, maka peningkatan profitabilitas akan tercapai. bagi investor, dalam berinvestasi sebaiknya investor memperhatikan resiko likuiditas pada perusahaan yang akan diinvestasikan. investor sebaiknya berinvestasi pada perusahaan dengan total aset lebih besar dari total kewajiban, serta rasio npl yang kecil. penelitian ini masih jauh dari sempurna, mengingat terdapat banyak keterbatasan dalam pengambilan sampel maupun metode yang digunakan. keterbatasan-keterbatasan ini diantaranya sebagai berikut: pertama, penelitian ini terbatas pada perusahaan dalam bidang perbankan konvensional yang tercatat di bursa efek indonesia (bei). kedua, periode penelitian hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu empat tahun pada periode 2008-2011. saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain, pertama penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang tidak hanya terbatas pada jenis perbankan konvensional, namun menambah sampel pada jenis perbankan syariah agar hasil yang diperoleh lebih mencerminkan populasi. penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan rasio keuangan yang lebih umum seperti: return on capital employed (roce), net interest margin (nim) (gul et al., 2011), net interest income (nii) (kumar dan gulati, 2010), dan interest rate risk (charumathi, 2008). daftar pustaka karim, a. m. a., s. g. chan dan s. hassan. 2010. bank efficiency and non performing loan: evidence from malaysia and singapore. prague economic papers, 2, 118-132. akhtar, s. 2007. pakistan changing risk management paradigm vol. 14 no.2 juli 2013 105 perspective of the regulator, 38, 1-5. al janabi, m. a. m. 2009. asset market liquidity risk management: ageneralized theoretical modeling approach for trading and fund management portfolios. munich personal repec archive, 19498, 3-7. almilia, l. s., dan w. herdiningtyas. 2007. analisa rasio camel terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan perioda 2000-2002. jurnal akuntansi dan keuangan, 7 (2), 13-17. arif, a., dan a. n. anees. 2012. liquidity risk and performance of banking system. journal of financial regulation and compliance, 20, 182-195. bates, t. w., k. m. kahle dan r.stulz. 2009. why do u.s. firms hold so much more cash than they used to?. journal of finance, 64, 1985-2021. brown, c., y. chen., dan c. shekhar. 2011. institutional ownership and firm cash holdings. financial research network, 10, 9-12. brunnermeier, m., dan l. h. pedersen. 2009. market liquidity and funding liquidity. oxford university press, 22, 1-38. chaplin, g., a. emblow., dan i. michael. 2000. banking system liquidity: developments and issues. financial stability review, 4, 93-112. charumathi, b. 2008. asset liability management in indian banking industry with special reference to interest rate risk management in icici bank. 1 (2), 1-5. culp, c. l. 2008. the risk management process-business strategy and tactics. john wiley & sons. djiwandono, j.s. (2012), "skandal libor", kompas, 02-08-2012 duchin, r. 2010. cash holdings and corporate diversification. journal of finance, 65, 955-992. duffie, d., n. garleanu., dan l. h. pedersen. 2005. over-thecounter markets. econometrica, 73 (6), 1815-1847. falconer, b. 2001. structural liquidity: the worry beneath the surface. balance sheet, 9 (3),13-19. gitman, l. j. dan c. j. zutter, 2012. principle of managerial finance (13th ed.). boston: pearson education inc. goodhart, c. 2008. liquidity risk manage-ment. financial stability review, 11 (6), 7-12. gul, s., f. irshad., k. zaman. 2011. factors affecting bank profitability in pakistan. the romanian economic journal, 39, 61-82. hanafi, m. m., dan a. halim. 2009. analisa laporan keuangan. upp stim ykpn. haneef, s., t. riaz., m. ramzan., m. a. rana., h. m. ishaq., dan y. karim. 2012. impact of risk management on non performing loan and profitability of banking sector of pakistan. international journal of business and social science, 3 (7), 308-314. harford, j., w. mikkelson., dan m. m. partch. 2003. the effect of cash reserves on corporate investment and performance in industry downturns. 32, pp.1-18. holmstrom, b., dan j. tirole. 2000. liquidity and risk management. journal of money credit and banking, 32 (3), 296-317. jenkinson, n. 2008. strengthening regimes for controlling liquidity risk. euro money conference on liquidity and funding risk management, 6, 9-14. kuncoro, m., dan suharjono. 2008. manajemen perbankan: teori dan aplikasi. yogyakarta: bpfe. kuswadi. 2008. memahami rasio-rasio keuangan bagi orang awam. elex media komputindo. mahmud dan rukmana. 2010. bank syariah: teori, kebijakan dan studi empiris di indonesia. erlangga. mikkelson, w. h., dan m. m. partch. 2003. do persistent large cash reserves hinder performance?. journal of quantitative and financial analysis, 38 (2), 275-294. myers, s.c. dan n. s. majluf. 1984. corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. journal of financial economics, 13, 187221. nguyen, j. 2011. market concentration and other determinants of bank profitability: evidence from panel data. international research journal of finance and economics, 70, 8-17. opler, t., l. pinkowitz., r. stulz., dan r. williamson. 1999. the determinants and implications of corporate cash holdings. journal of financial economics, 52, 3-46. pfrimmer, e. 2010. liquidity and trust in financial markets. 25, 2-5. rivai, v., a. p. veithzal dan f. n. idroes. 2009. bank and financial institution management-conventional and sharia system. pt. raja grafindo persada. rosch, c. g. 2012. market liquidity: an empirical analysis of the impact of the financial crisis, ownership structures and insider trading. doctoral dissertation, technischen universitat munchen. sartono, a. 2008. manajemen keuangan teori dan aplikasi. yogyakarta: bpfe. sholihin, a. i. 2010. buku pintar ekonomi syariah. pt. gramedia pustaka utama. siamat, d. 2009. manajemen lembaga keuangan: kebijakan moneter dan perbankan (5th ed.). jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia. sinungan, m. 2009. manajemen dana bank (5th ed.). jakarta: penerbit kencana. indeks journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) credit distribution in east java banks evita hayatun nufus 1 , idah zuhroh 1* , and muhammad sri wahyudi suliswanto 1 abstract: research aims: the purpose of this study was to determine the credit distribution level used as working capital assistance for micro, small, and medium enterprises (msmes) during the covid-19 pandemic. design/methodology/approach: this study used a sample of 8 cities/regencies in east java. meanwhile, the micro, small, and medium enterprises (msmes) credit recipients were the population of the sample areas. this research's analysis model was panel data regression (generalized least square) by considering the emergence of heteroscedasticity in cross-section data between regional objects. the control variables outside the covid-19 were the bi rate, third-party funds (tpf), and inflation. research findings: this study’s results showed that the covid-19 pandemic had a significant negative impact only on medium-sized business loans, while micro and small business loans are more resilient. besides, micro, small, and medium enterprises (msmes) credit was significantly positively influenced by tpf; inflation did not affect credit; the bi rate only negatively affected medium-sized business credit. theoretical contribution/originality: studies on micro, small, and medium enterprises (msmes) credit-related to economic phenomena and monetary policy have been widely carried out. however, the catastrophic virus that causes longterm economic uncertainty and impacts banks and micro, small, and medium enterprises (msmes) still requires in-depth study. also, this study employed the gls model that considers heteroscedasticity, which is still rarely used in previous studies. practitioner/policy implication: this research can be essential information for the indonesian financial services authority (otoritas jasa keuangan or ojk) and bank indonesia (bi) in policymaking, both regulatory aspects and bank liquidity provision, in stimulating micro, small, and medium enterprises (msmes) credit, especially in the covid-19 pandemic era. research limitation/implication: the impact of covid-19 on micro, small, and medium enterprises (msmes) loans is still classified based on micro, small and medium. it is still not grouped based on the micro, small, and medium enterprises (msmes) business sector in various cities and regencies in east java. the analysis has not been clustered based on the spatial concentration of the micro, small, and medium enterprises (msmes) recipient areas. keywords: msmes credit; third-party funds (tpf); bi rate; inflation; covid-19; investment affiliation: 1 department of development economics, faculty economic and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia *correspondence: idahzuhro@umm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i2.10701 citation: nufus, e.h., zuhroh, i., & suliswanto, m.s.w. (2021). analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) credit distribution in east java banks. journal of accounting and investment, 22(2), 342-360. article history received: 29 dec 2020 revised: 13 jan 2021 12 feb 2021 accepted: 04 mar 2021 https://scholar.google.co.id/citations?user=xfx1htwaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=ek-nk5uaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=ek-nk5uaaaaj&hl=en https://ep.umm.ac.id/id/ https://ep.umm.ac.id/id/ https://ep.umm.ac.id/id/ https://ep.umm.ac.id/id/ https://ep.umm.ac.id/id/ mailto:idahzuhro@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10701 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.10701&domain=pdf nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 343 introduction sars-cov-2, commonly known as covid-19, is a virus caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. based on information from the covid-19 task force, this virus has a swift spread rate. apart from having an impact on decreasing the public health level, the covid-19 pandemic has indirectly caused economic suffering around the world and a global economic downturn (bartik, bertrand, cullen, glaeser, luca, & stanton, 2020; disemadi & shaleh, 2020; maital & barzani, 2020; mckibbin & fernando, 2020; wyplosz, 2020). declining demand, disruption of supply chains, cancellation of export orders, and lack of raw materials are examples of hampered economic activity due to the current covid-19 virus outbreak (shafi, liu, & ren, 2020). even the european commission also stated that france and italy are at risk of experiencing a recession due to the covid-19 pandemic (wyplosz, 2020). in indonesia, one of the economic sectors identified as being affected by the covid-19 pandemic is the micro, small and medium enterprises (msmes) sector due to the tendency to lack of business capital resulting from decreased income, which is in line with the current decline in people's purchasing power (bahtiar & saragih, 2020; nasution, erlina, & muda, 2020; pratiwi, 2020; sarmigi, 2020; thaha, 2020). the decrease in the level of people's purchasing power on msmes products is undoubtedly one of the main factors for msmes having difficulty earning income, which is also one of the main working capital for business actors to continue running their business (nasution et al., 2020; pakpahan, 2020; sarmigi, 2020). the same thing also happen ed in pakistan, where the covid-19 pandemic has also resulted in msmes in pakistan experiencing a decline in income (shafi et al., 2020). in indonesia, it is estimated that around 1,785 cooperatives and 163,713 msmes experienced a decline in sales, lack of capital, and hampered distribution. the ministry of cooperatives and msmes reported that around 37,000 msmes stated that they were affected by the covid-19 pandemic, marked by a 56 percent decline in sales, 22 percent difficulty in financing, 15 percent difficulty in distributing goods, and 4 percent difficulty in getting raw materials (thaha, 2020). the decline in msmes capital also occurred in pakistan, europe, england, and india (singh & bodla, 2020; juergensen, guimón, & narula, 2020; albonico, mladenov, & sharma, 2020; shafi et al., 2020). during a pandemic like this, the msmes sector really needs special attention from the government because this business sector is one of the largest contributors to domestic income and an economic sector with high employment (bahtiar & saragih, 2020; pratiwi, 2020). the ministry of cooperatives and small and medium enterprises stated that msmes had difficulty obtaining capital to run businesses. meanwhile, capital is significant for the sustainability of its business. thus, with the lack of working capital, msmes overcomes this by making loans at banks, both at people's credit banks (bpr) or conventional banks. moreover, the decline in the existence and income of msmes during the pandemic has resulted in business actors experiencing difficulties in repaying loans according to maturity (supeno & hendarsih, 2020). based on the april 1 press conference, the nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 344 ministry of finance stated that the result of msmes not running their businesses normally led to an increase in bad credit at msmes (sihaloho, 2020). it can be said that this pandemic has also had an impact on the financial sector and banking performance in the field of crediting and financing in indonesia due to disruption in the debtors’ performance and capacity in carrying out credit payment obligations (disemadi & shaleh, 2020). besides, this pandemic will also reduce credit distribution to the public by banks (supeno & hendarsih, 2020). the same thing happened to indian banks that they had to reduce credit loans to business actors due to the government policy to lockdown during the covid-19 pandemic (singh & bodla, 2020). moreover, in turkey, the covid19 pandemic has also impacted reducing credit claim rates (zahariadis, petridou, & oztig, 2020). in the current pandemic situation, several banks have difficulty raising public funds (singh & bodla, 2020; ningsih & mahfudz, 2020). meanwhile, the financing applied for business loans at banks cannot be separated from the collection of third-party funds (widiyanti, mariso, & sjahruddin, 2014). collecting third-party funds (tpf) is one of the crucial activities in channeling credit used for the development of the business and investment world so that when people find it difficult to save, the business and investment world is difficult to develop (parenrengi & hendratni, 2018). also, banks distribute credit to the public to improve their standard of living and business actors to improve their capital system (mulyati, 2017). besides impacting banks' difficulty in collecting third-party funds, the covid-19 pandemic can also result in changes in a country’s inflation rate (meyer, prescott, & sheng, 2020). changes in the high inflation rate will certainly affect the level of bank loans to the public because it will decrease real interest rates, impacting decreasing the public's desire to raise funds in banks (tika, 2015). changes in inflation level can also affect bi's interest rate policy (yodiatmaja, 2012). the bi interest rate is related to the inflation rate, namely the rate of decline and increase in the bi interest rate according to the inflation target rate (haryanto & widyarti, 2017). the bi rate also has a relationship with bank lending because the bi rate is an interest rate resulting from bank indonesia's policy, reflecting a country's monetary policy (jayanti & deky, 2016). an increase in bi interest rates can affect an increase in loan interest rates, which will reduce public initiatives in borrowing funds from banks (putra & rustariyuni, 2014). based on the description above, it can be said that covid-19 impacts decreasing the msmes’ income levels, which directly causes a decrease in the msmes’ capital in indonesia. since the covid-19 pandemic took place in indonesia, more or fewer researchers have researched the impact of the covid-19 pandemic on msmes players' capital growth (amri, 2020; bahtiar & saragih, 2020; nasution et al., 2020; pratiwi, 2020; sarmigi, 2020). however, with the findings of various studies above, it still has not been found a study that investigated how the role of banks as credit lenders for msmes, which incidentally is one form of financial assistance provided by banks in terms of capital for msmes players. research on bank credit performance during the covid-19 pandemic states that credit growth is still occurring, but this growth has decreased before the covid-19 pandemic (supeno & hendarsih, 2020). until now, specific research nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 345 on how the development of credit distribution to msmes during the covid-19 pandemic using quantitative analysis has not been found. therefore, this study analyzed how micro, small and medium enterprises' capital system through credit distribution amid the covid-19 pandemic. specifically, this research investigated how the impact of covid-19 on lending based on quantitative data to provide a detailed explanation of the impact of the covid-19 pandemic on msmes credit distribution. this study took the population of credit distribution in east java using a sample of data from 8 regencies in east java, and the analysis in this study was carried out based on the scale of the credit distribution business: micro, small, and medium. by conducting this research, the authors hope to provide views to policymakers, especially in the financial sector, regarding the importance of helping msmes capital survive amid the current pandemic. apart from analyzing the impact of lending, it is essential to provide an overview of future research on how the covid-19 pandemic affects bank lending. with the increasing number of researchers conducting research on msmes and credit during the covid-19 pandemic, it is expected that many innovative solutions will emerge to help msmes in dealing with the difficulty of obtaining business capital amid the covid-19 pandemic. literature review research on economic phenomena on banking economic phenomena that occur in the world will indirectly impact the indonesian banking system's stability, as happened in 1998 in indonesia (oktavilia, 2008). the economic crisis phenomenon will lead to a banking financial crisis resulting from reduced financial liquidity (sudarsono, 2009). it can also reduce bank lending expansion and an increase in the number of non-performing loans due to reduced profitability from the economic slowdown (bollard, hunt, & hodgetts, 2011). after the global economic crisis that occurred in 1997 and 2008, the current volume iii crisis has occurred again due to the spread of covid-19. the phenomenon of the covid-19 pandemic has indirectly impacted the banking financial sector (dermigug et al., 2011). it can be concluded that economic phenomena in various parts of the world will affect the banking financial sector, either directly or indirectly (nugrahanti & novia, 2012; seelye & ziegler, 2020). role of credit in micro, small, medium enterprises (msmes) credit is all types of loans that must be returned or paid along with interest by the debtor or borrower to the creditor following the agreement agreed by both parties (mulyati, 2017). credit or financing for micro, small, and medium enterprises pro vides working capital and investment from banks to business actors (hasanah & priantina, 2017). besides, the indonesian economy's resilience cannot be separated from the role of micro, small and medium enterprises, so that the role of banking is very much needed to assist msmes players in obtaining business capital through credit distribution nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 346 (khotimah & atiningsih, 2018). the term msmes credit distribution to banks is usually referred to as people's business credit (kur) (anggraini & nasution, 2013). as for the regulation of the minister of finance number 4/pmk/2015 concerning guidelines for the implementation of people's business credit states, the purpose of forming kur is to create synergistic effectiveness and collaboration between business actors and government agencies/local government agencies (azmi, 2016). the effect of third-party funds (tpf) on credit distribution of micro, small, and medium enterprises (msmes) in previous research (febrianto & muid, 2013), it was revealed that third-party funds had a significant positive effect on credit distribution by commercial banks listed on the idx 2009-2012. in research (aldila, 2012), third-party funds (tpf) had a significant positive effect on msmes credit distribution to commercial banks in indonesia. thirdparty funds (tpf) are sources of funds collected by increasing public funds, including savings, current accounts, and deposits (khotimah & atiningsih, 2018). third-party funds (tpf) are the largest source of funds generated and relied on by every bank because they are funds raised from public funds and can reach 80-90% of managed funds (febrianto & muid, 2013). if the level of collecting third-party funds (tpf) is higher, the bank can increase the amount of credit distribution (sari, 2013). basically, banking's main activity is collecting funds and channeling these funds back to the public in the form of credit. h1: third-party funds (tpf) have a significant role in increasing credit distribution of micro, small, and medium enterprises (msmes). the effect of inflation on credit distribution of micro, small, and medium enterprises (msmes) the money demand theory by keynes (mankiw, 2003) states that the demand for cash will be used for transactions and precautionary motives depending on the amount of income. it is triggered that if the income increases, it will be in line with the amount of cash to be transacted and if it gets higher, it will lead to an increase in inflation (perlambang, 2010). the increase in inflation will be overcome by a discounted monetary policy issued by bank indonesia (bi), namely increasing the interest rate on bank deposits to encourage people to save their money in banks and increasing the loan interest rates to reduce credit distribution to reduce the amount of money circulating in the community. research by hasanah and priantina (2017) revealed that inflation positively affected msmes credit disbursement by commercial banks from 2007 to 2013. in further research by tresnawati (2019), inflation positively and significantly affected the credit distribution of msmes in islamic banks and sharia business units on java island in 2010-2017. furthermore, inflation is an indicator of economic stability in a particular area (central statistics agency/bps). the general definition of inflation is the value at which the price nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 347 level prevails in an economy (ramandhana, jayawarsa, & aziz, 2018). thus, the inflation rate could significantly affect an item’s production level. if the inflation rate is high, the public will usually withdraw the funds deposited in the bank. then, it results in a decrease in bank income, which will later impact decreasing the bank lending level. whereas if there is an increase in loan interest rates because of an increase in inflation, it can undoubtedly hinder banks from channeling credit. h2: inflation has a significant role in decreasing credit distribution of micro, small, and medium enterprises (msmes). the effect of bi rate on credit distribution of micro, small, and medium enterprises (msmes) in keynesian theory, the real sector economic activity will show the amount of aggregate expenditure, which will affect the determination of national income, while the function of interest rates in the real sector will trigger the balance of the goods market, where the equation forms the is curve (akhyar syahnur, & asmawati, 2019). with the balance of the is-lm curve because of the increase in money market interest rates controlled through bank indonesia (bi), it will trigger an increase and decrease in lending rates for lending to the real sector of msmes. in the research (ichwani & dewi, 2018), there was an increase in msmes credit amount when the bi7day reverse repo rate was enacted. therefore, this study suggested that bank indonesia focus more on determining bi & days repo because of the policy. it affects the amount of msmes credit and is expected to increase the state treasury. previous research by wicaksana (2013) stated that the bi rate affected the amount of msmes credit disbursement to commercial banks operating in indonesia for the period january 2011-may 2013. bi rate is one of the policies issued by bank indonesia (bi) as a reflection of a monetary attitude or stance (haryanto & widyarti, 2017). the bi rate is a monetary operation whose efforts are made to manage liquidity on the money market to achieve monetary policy targets. the bi rate can be used to determine the margin (difference) between the loan interest rate and the deposit interest rate. if there is an increase in loan interest rates, the credit level extended will be even lower. h3: bi rate has a significant role in decreasing credit distribution of micro, small, and medium enterprises (msmes). based on the literature review, the authors briefly summarized the framework outline in this study, as shown in figure 1. nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 348 figure 1 conceptual framework research method this study used quantitative data research with a variable relationship test approach. the type of data used in this research method itself was secondary data in quantitative. secondary data was obtained from the bi sekda data source for the variable of credit distribution and third-party funds (tpf), the inflation data from the central statistics agency (bps), and the bi rate data from the official website data bi.go.id. this study took a population in east java province; of 38 districts/cities, the authors used the purposive sampling method based on the survey results on the consumer price index (cpi) that the east java province government had determined. it was due to the inflation data’s completeness and availability. thus, the authors got a sample of 8 cities/districts in east java to be research objects. the period of observation was 2018.01 to 2020.08, and it involved 160 observations. this study employed the effect test with the panel data regression method (pooled data) utilizing the eviews 2009 program, which would choose the best approach from the common effect, fixed effect, and random effect using a panel data regression test, namely the chow test, hausman test, and the lagrange multiplier test. the best model selection only followed the chow test criteria based on the common equation with the alternative hypothesis of the fix effect model at α = 5%. the next step was to test the classical assumptions in the form of non-heteroscedasticity and non-autocorrelation. testing non-multicollinearity and normality is not required in panel data analysis (kuncoro, 2012). if the panel data model contains heteroscedasticity without autocorrelation, it will be corrected by a cross-section weight. conversely, if the model is exposed to autocorrelation and heteroscedasticity, it will be corrected by the sur crosssection model. the next step was to perform statistical tests both partially (t -test) and simultaneously (f test) at α = 5%. this study investigated how much the independent variables' development and influence: third-party funds (tpf), inflation, and bi rate on the dependent variable: msmes credit distribution. nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 349 this research had two research variables, namely the independent and the dependent variables. detail about independent and dependent variables is presented in table 1. table 1 operational definition of variable variable operational definition indicator third-party fund (tpf) third-party fund (tpf) is one source of funds collected by public funds improvements (khotimah & atiningsih, 2018; widiyanti et al., 2014). the total amount of third-party funds (giro, time deposit, savings) in all banks in 8 sample cities/ regencies in east java was measured in millions of rupiahs. inflation inflation is a situation where the tendency of an increase in the price level is general and continuous (tika, 2015) the inflation rate in each sample of 8 cities/regencies in east java was measured in percentage units. bi rate bi rate is one of the government policies issued by bank indonesia as one of the monetary operations in managing money market liquidity (haryanto & widyarti, 2017) the bi rate was taken in the bi-7 day reserve repo rate provisions, measured in percent. credit micro enterprises micro enterprises are productive businesses established by individuals and/or business entities in accordance with the criteria for micro-businesses stipulated in law number 20 of 2008 concerning micro, small and medium enterprises (tika, 2015) the amount of credit disbursed to micro-entrepreneurs was in accordance with the stipulated business actor qualifications, measured in millions of rupiahs. credit small enterprises small enterprises are productive business groups that are independent or established by business entities that are not directly related to medium or large businesses in accordance with the criteria for small businesses stipulated in law number 20 years 2008 concerning micro, small and medium enterprises (tika, 2015) the amount of credit disbursed to small business actors was in accordance with the stipulated business actor qualifications, measured in units of millions of rupiah. credit medium enterprises medium enterprises are productive business groups that are independent or established by business entities that are not directly related to small or large businesses in accordance with the criteria for small businesses stipulated in law number 20 of 2008 about micro, small and medium enterprises (tika, 2015) the amount of credit disbursed to medium-sized business actors was in accordance with the stipulated business actor qualifications, measured in units of millions of rupiah. the equation model is as follows: nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 350 from the three regression equations above, the impact of covid-19 on msmes credit distribution was shown by the regression coefficient β4. the covid-19 event was proxied by the qualitative dummy variable (d), where the period before covid-19 was before march 2020 (d = 0) and the covid-19 period (d = 1) was march 2020 until the observation of august 2020. the dependent variable (km, kk and kmen) was the amount of credit extended by banks in each district/city in east java. in addition to the covid-19 pandemic variable, the model included the variables of macroeconomic control and monetary policy in the form of inflation (inf) and the benchmark interest rate (birate), and bank-specific variables, namely third-party funds (tpf). all regression coefficients for the control variable can be interpreted as the elasticity of msmes lending. the covid-19 pandemic shows a difference in msmes credit distribution before and during covid-19 if β4 is statistically significant at α = 5%. the first-order test was in the form of statistical hypothesis testing for the covid-19 (dummy) variable and control variables in accordance with the previous j ournal and empirical studies, revealing that covid-19 had a negative effect on the msmes credit distribution. control variables of birate and inflation had a negative effect on msmes credit distribution. on the other hand, tpf had a positive effect on extending credit. statistical testing concluded a significant influence between the dependent and independent variables by comparing the critical value (t-table) and t statistic. if t stat> ttable (α = 5%), the null hypothesis is rejected, or the hypothesis statement related to the influence between the dependent and independent variables in the model can be accepted. the simultaneous test showing the f stat> f table means that the model can explain the msmes credit changes well. the coefficient of determination (r2 adjusted) informs the model's ability to explain bank lending to msmes. the 22-panel data estimation model, the second-order test (test model selection and fulfillment of classical assumptions), and the first-order test (statistical test) utilized the ev iews 9 software. result and discussion development of msmes credit distribution during the covid-19 pandemic the covid-19 pandemic is one of the biggest challenges for micro, small and medium enterprises' sustainability. one of the efforts to support the existence of msmes in the community is tightening health protocols in carrying out economic activities for msmes, reducing grace periods for paying msme’s debt or credit and easing people's business credit (kur) to maintain msmes financial liquidity (pakpahan, 2020). nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 351 figure 2 levels of credit distribution for micro, small, and medium enterprises in 8 cities/regencies of east java april-august 2020 source: development of msmes credit in east java (processed by the author) the figure of the development of micro business credit disbursement in 8 cities/regencies in east java showed a decline from april to august 2020, to be exact, the first five months of covid-19. however, the decline in the distribution of microbusiness loans was not that significant. meanwhile, the figure above displays a stable graph, where the decrease and increase were not so significant from april to august 2020 in the first five months of covid-19. in this case, it was mentioned that covid-19 did not really impact lending to micro, small and medium enterprises in the first five months of the covid-19 pandemic. figure 3 levels of collecting third party funds cities/regencies of east java april-august 2020 nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 352 figure 4 non-performing loans in 8 cities/regencies of east java april-august 2020 source: development of spi tpf and npl (author processed) at the beginning of the covid-19 pandemic in indonesia, banking indirectly hit indonesia's banking sector, including east java banking. based on the graphic analysis above, it is found that non-performing loans or non-performing loans in east java banking have increased since april-august, but this has also been followed by the movement to raise the number of third-party funds, which has also increased. so, it can be concluded that during the covid-19 pandemic that occurred in east java, the level of credit distribution continued to increase; this was also accompanied by an increase in the collection of third-party funds. however, this was also accompanied by an increase in non-performing loans as measured by the increase in non-performing loans since april-august. figure 5 bi rate and inflation data in 8 cities/regencies of east java april-august 2020 source: development of the bi rate and inflation bi.go.id, bps (author processed) nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 353 the analysis results showed that the bi rate or bi benchmark interest rate obtained from the bi-7 day reserve repo rate data displayed a movement that could be said to be stable. with the reference interest rate's stability level, it was not surprising if the level of credit distribution in east java during the covid-19 pandemic did not experience a significant decline. furthermore, if looking at the macroeconomic variable, namely inflation, the data revealed that the inflation rate in 8 cities/regencies in east java fluctuated; namely, a sharp increase in june, reaching 1.53%, then dropping dramatically in july -0.39%. it could be said that the fluctuation of the initial inflationary movement was when the covid-19 pandemic occurred and at the time the psbb (large-scale social restrictions) in east java was established. with the psbb policy implemented in the first month of june, the community tended to be consumptive in basic supplies for quarantine so that it could trigger fluctuating movements in the inflation rate in east java. however, the drastic increase and decrease did not really influence the level of bank lending. hence, it could be inferred that the macro inflation variable had no significant effect on bank lending. the analysis results of the effect of the independent variables (tpf, inflation, bi rate) on the dependent variable (credit distribution for micro, small, medium enterprises) details about the analysis result of the effect independent variables on dependent variables (credit distribution) for micro, small, and medium enterprises are exhibited in table 2, table 3, and table 4. table 2 eviews data results through common effect-cross section weight approach on dependent variable: micro variable coefficient probability description c 5.354393 0.00000 significant tpf 0.486317 0.00000 significant inflation -0.000131 0.99800 not significant bi rate 0.803253 0.68420 not significant dummy 0.076587 0.05240 not significant from the panel data regression analysis, the results exposed that the variable c (micro business) coefficient and the third-party funds (tpf) variable showed a significant positive probability, meaning that it affected the distribution of micro-business loans. it supports previous research from widiyanti et al. (2014), stating that tpf positively influenced micro, small, and medium enterprises (msmes) lending. the independent variable coefficient of inflation, bi rate, and dummy showed insignificant probability. it signified that the variables of inflation, the bi rate, and the dummy did not influence micro-business credit distribution. hence, it could be concluded that the hypothesis about the third-party fund was accepted, but the hypotheses of inflation and bi in the distribution of microloans in east java banking were rejected. nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 354 table 3 eviews data results through common effect-cross section weight approach on dependent variable: small variable coefficient probability description c 3.852347 0.00000 significant tpf 0.612653 0.00000 significant inflation 0.007094 0.80210 not significant bi rate 2.115154 0.03280 significant dummy 0.035932 0.06980 not significant from the panel data regression analysis, the results disclosed that the variable c (small business) coefficient, the third-party funds (tpf), and bi rate variables showed a significant positive probability, indicating that they affected small business credit distribution. it reinforces previous research (hasanah & priantina, 2017; khotimah & atiningsih, 2018; mulyati, 2017), which found that tpf positively influenced msmes credit distribution. the independent variable of inflation’s coefficient and the dummy variable showed insignificant probability. it denoted that the inflation and dummy variables did not affect the credit distribution to small businesses. this study’s results support previous research (pratiwi, 2019) that inflation had a positive but insignificant effect on msmes lending in islamic commercial banks in indonesia. it can be then inferred that the third-party funds and bi rate variables' hypothesis were accepted, yet the hypothesis concerning the inflation variable was rejected in the distribution of micro business credit in east java banking. table 4 eviews data results through common effect-cross section weight approach on dependent variable: medium variable coefficient probability description c -2.088288 0.00000 significant tpf 0.98453 0.00000 significant inflation 0.006728 0.74940 not significant bi rate -2.062784 0.00980 significant dummy -0.100416 0.00000 significant from the panel data regression analysis, results uncovered that the variable coefficient c (small business) showed a significant negative probability, affecting the credit distribution to medium-sized businesses. the independent variable coefficient of third party funds (tpf) displayed a significant positive probability, and the bi rate had a significant negative effect on the distribution of medium-sized business loans. it supports previous research by puspita (2018), which stated that third-party funds (tpf) had a significant effect on msmes credit distribution. data of indonesian conventional commercial banks and ramandhana et al. (2018) revealed that the bi rate had a significant negative effect on the distribution of people's business credit (kur) to commercial banks in indonesia for the period 2013-2017. meanwhile, the independent variable coefficient of inflation showed a positive insignificant probability. it indicated that the inflation variable did not influence medium-sized business credit distribution. it corroborates with previous research by husriah (2020) that inflation had no effect and was positive on msmes credit distribution at pt. bank perkreditan rakyat (persero) tbk, nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 355 branch of ahmad yani makasar. meanwhile, the dummy variable had a negative effect on the credit distribution to medium enterprises. it could be denoted that the variables of third-party funds and bi rate supported the hypothesis, yet the inflation variable did not support the hypothesis in the distribution of micro business credit in east java banking. based on the panel data regression analysis (generalized least square) by considering the emergence of heteroscedasticity in the cross-section data between the area objects above, it could be concluded that there were differences between the regression results of micro, small and medium enterprises. these differences could not be separated from the difference in the amount of bank credit distribution in the 8 sample cities/regencies because the differences based on this scale could repr esent the amount of credit extended by banks. micro and small enterprises tend to get a smaller amount of credit disbursed than medium-sized businesses due to differences in capital requirements and differences in the amount of income that each business actor will receive based on the scale. the results of the dummy variables for micro and small businesses stated that there was no influence on the credit distribution level in 8 cities/regencies in east java after the covid-19 pandemic for the first five months. the covid-19 pandemic did not affect the level of credit disbursement to micro and small businesses with probability values of 0.05240 and 0.06980. inversely proportional to the distribution of medium business loans, the analysis results found that the covid-19 pandemic had a negative effect on lending to medium-sized businesses with a probability value of 0.00000 and decreased credit disbursement of -0.100416% every time the dummy variable value increased by 1%. the results did not affect the distribution of credit for micro and small businesses because, during the covid-19 pandemic, the ministry of cooperatives and smes made special programs for msmes players, including: 1. the existence of restructuring and subsidies for micro-business credit interest rates 2. there was a special credit restructuring for cooperatives through lpdb kumkm. 3. the micro sector, which is quite large in number and most vulnerable to covid-19, received pre-employment cards for day laborers in the cluster. even so, the financial services authority (ojk) revealed that it would reduce the impact of covid-19 by employing the banking sector to facilitate credit payments for the micro, small and medium business sector (bahtiar & saragih, 2020; pratiwi, 2020). the covid-19 pandemic during april-august 2020 was identified as influencing the distribution of medium business loans. it could occur because medium-sized businesses had the highest levels of income, labor, and credit acceptance rates among micro and small businesses (tika, 2015). thus, medium-sized businesses were in the msmes group with many risks of being affected by the covid-19 pandemic. nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 356 in theory, the covid-19 pandemic should be closely related to increasing inflation. because when it is related to the keynesian theory, if th e amount of cash to be transacted is higher, an increase in inflation will occur (perlambang, 2010). however, it contrasts with the direct events during the first five months of the covid-19 pandemic, namely that there was no identified increase in inflation in east java. thus, it could be concluded that the covid-19 pandemic did not have such a significant effect on increasing inflation in east java. this study’s results also supported that the inflation rate did not affect msmes credit distribution. it supports that inflation was not dangerous for the real sector of msmes, and bank indonesia did not issue a discount policy to overcome the money supply in society. at the end of this study, it could be signified that the covid-19 pandemic is a new noneconomic phenomenon that is indirectly related to changes in the economic system, both globally and regionally. new phenomena that impact the economy can also affect the country's financial system, including banking (nugrahanti & novia, 2012; seelye & ziegler, 2020). it is what can explain the identification of covid-19, which impacts credit distribution, especially credit to msmes. the economic crisis phenomenon will affect the level of financial liquidity, leading to a reduction in credit expansion by financial parties and can increase the risk of non-performing loans (bollard et al., 2011; sudarsono, 2009). moreover, the new phenomenon of the covid-19 pandemic is currently very challenging for micro, small, and medium business actors. thus, this identification is robust, and it has been proven that covid-19 has impacted reducing the credit distribution level to msmes business actors at the medium scale business. conclusion based on the research results and discussion, it could be concluded that regarding the distribution of micro and small business credit, the covid-19 pandemic did not affect increasing or decreasing credit distribution in 8 cities/regencies in east java. it was displayed from the probability results of the dummy variables of 0.05240 and 0.06980. meanwhile, the distribution of medium-sized business loans showed that the covid-19 pandemic had a negative effect on the credit distribution level to medium-sized businesses. it was shown by the probability of a dummy variable of 0.00000, with a variable coefficient of -0.100416. thus, if there were an increase in the dummy variable by 1%, there would be a decrease in credit distribution by -0.100416% in 8 cities/regencies of east java when the covid-19 pandemic occurred. based on the results and conclusions above, the authors suggest that the government should strive to help micro, small, and medium-sized businesses in stimulating credit distribution because medium-sized businesses are also among the businesses most affected by the current covid-19 pandemic. the government must be able to issue policies that can support msmes businesses during the covid-19 pandemic. this research was conducted using only the first five months of data during the covid19 pandemic by only looking at the credit distribution based on a business scale. nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 357 therefore, it needs to be studied further on the impact of covid-19 on msmes credit distribution. this study can be used as a reference for future academics and researchers, with the hope of researching msmes credit distribution based on the business sector, business capital, and investment capital during the covid-19 pandemic to help msmes in getting working capital to run their businesses amid this covid-19 pandemic. besides, it can be carried out for the sustainability of msmes to become one of the economic sectors ready to respond to various economic shocks in the future. references akhyar, m., syahnur, s., & asmawati, a. (2019). analisis interaksi kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian indonesia. jurnal perspektif ekonomi darussalam, 5(2), 112–123. https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15080 albonico, m., mladenov, z., & sharma, r. (2020). how the covid-19 crisis is affecting uk small and medium size enterprises. retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/howthe-covid-19-crisis-is-affecting-uk-small-and-medium-size-enterprises aldila, g. f. (2012). analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat suku bunga, dan non performing loan terhadap penyaluran kredit umkm pada bank umum di indonesia. jurnal ekonomi pembangunan, 10(1), 81. https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3719 amri, a. (2020). dampak covid-19 terhadap umkm di indonesia. jurnal brand, 2(1), 147– 153. retrieved from https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/605 anggraini, d., & nasution, s. (2013). peranan kredit usaha rakyat (kur) bagi pengembangan umkm di kota medan (studi kasus bank bri). jurnal ekonomi dan keuangan, 1(3). azmi, n. (2016). peranan kredit usaha rakyat untuk pengembangan umkm. undergraduate thesis. universitas islam indonesia. bahtiar, r.a., & saragih, j.p. (2020). dampak covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm . info singkat, 7(6), 19-24. retrieved from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-xii-6-ii-p3dimaret-2020-1982.pdf bartik, a. w., bertrand, m., cullen, z., glaeser, e. l., luca, m., & stanton, c. (2020). the impact of covid-19 on small business outcomes and expectations. proceedings of the national academy of sciences, 117(30), 17656-17666. https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117 bollard, a., hunt, c., & hodgetts, b. (2011). the role of banks in the economy-improving the performance of the new zealand banking system after the global financial crisis. bis central bankers’ speeches. retrieved from https://www.bis.org/review/r110810b.pdf disemadi, h. s., & shaleh, a. i. (2020). banking credit restructuring policy amid covid -19 pandemic in indonesia. jurnal inovasi ekonomi, 5(2), 63–70. https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790 febrianto, d. f., & muid, d. (2013). analisis pengaruh dana pihak ketiga, ldr, npl, car, roa, dan bopo terhadap jumlah penyaluran kredit (studi pada bank umum yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2009-2012). diponegoro journal of accounting, 2(4), 259-269. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5921 https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15080 https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-covid-19-crisis-is-affecting-uk-small-and-medium-size-enterprises https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-covid-19-crisis-is-affecting-uk-small-and-medium-size-enterprises https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3719 https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/605 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-xii-6-ii-p3di-maret-2020-1982.pdf https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-xii-6-ii-p3di-maret-2020-1982.pdf https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117 https://www.bis.org/review/r110810b.pdf https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5921 nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 358 haryanto, s. b., & widyarti, e. t. (2017). analisis pengaruh nim, npl, bopo, bi rate dan car terhadap penyaluran kredit bank umum go public periode tahun 2012-2016. diponegoro journal of management, 6(4), 942=952. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/18062 hasanah, n., & priantina, y. (2017). pengaruh tingkat suku bunga, inflasi dan rasio kecukupan modal terhadap penyaluran kredit umkm oleh bank umum di indonesia tahun 2007-2013. jurnal informasi akuntansi dan keuangan (infak), 3(2), 106–113. retrieved from http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/infak/article/view/179 ichwani, t., & dewi, r. s. (2018). pengaruh perubahan bi rate menjadi bi 7 day reverse repo rate terhadap jumlah kredit umkm. jurnal manajemen dan bisnis, 1(1), 67-76. retrieved from https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/view/1337 jayanti, s., & deky, d. (2016). pengaruh inflasi dan bi rate terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus pada bank umum syariah). i-economics: a research journal on islamic economics, 2(2), 86-105. retrieved from http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/1026 juergensen, j., guimón, j., & narula, r. (2020). european smes amidst the covid -19 crisis: assessing impact and policy responses. journal of industrial and business economics, 47(3), 499–510. https://doi.org/10.1007/s40812-020-00169-4 khotimah, f. q., & atiningsih, s. (2018). pengaruh dpk, npl, ldr dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit umkm (studi pada bpr di kota semarang tahun 2013 2016). jurnal stie semarang, 10(2), 42–57. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i2.198 maital, s. & barzani, e. (2020). the global economic impact of covid-19: a summary of research haifa israel: samuel neaman institute. retrieved from https://www.neaman.org.il/en/the-global-economic-impact-of-covid-19-asummary-of-research mckibbin, w. j., & fernando, r. (2020). the global macroeconomic impacts of covid-19: seven scenarios. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729 meyer, b. h., prescott, b., & sheng, x. s. (2020). the impact of the covid-19 pandemic on business expectations. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3690489 mulyati, s. (2017). pengaruh dana pihak ketiga (dpk), non performing loan (npl) dan loan to deposito ratio (ldr) terhadap penyaluran kredit periode 2013-2016 (pada pt. bank perkreditan rakyat di kabupaten bima). undergraduate thesis. fakultas ekonomi dan bisnis islam uin alauddin makassar. nasution, d. a. d., erlina, e., & muda, i. (2020). dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian indonesia. jurnal benefita, 5(2), 212-224. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313 ningsih, m. r., & mahfudz, m. s. (2020). dampak pandemi covid-19 terhadap manajemen industri perbankan syariah: analisis komparatif. point, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576 nugrahanti, y. w., & novia, s. (2012). mekanisme corporate governance terhadap kinerja perbankan. jurnal manajemen, 11(2), 151–170. oktavilia, s. (2008). deteksi dini krisis perbankan indonesia: identifikasi variabel makro dengan model logit. jejak: jurnal ekonomi dan kebijakan, 1(1), 1–14. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/1448 pakpahan, a. k. (2020). covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. jurnal ilmiah hubungan internasional, 59–64. retrieved from https://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnalilmiahhubunganinternasiona/article/vie w/3870 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/18062 http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/infak/article/view/179 https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/view/1337 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/1026 https://doi.org/10.1007/s40812-020-00169-4 https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i2.198 https://www.neaman.org.il/en/the-global-economic-impact-of-covid-19-a-summary-of-research https://www.neaman.org.il/en/the-global-economic-impact-of-covid-19-a-summary-of-research https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729 https://doi.org/10.2139/ssrn.3690489 https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313 https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/1448 https://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnalilmiahhubunganinternasiona/article/view/3870 https://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnalilmiahhubunganinternasiona/article/view/3870 nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 359 parenrengi, s., & hendratni, t. w. (2018). pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank. jurnal manajemen strategi dan aplikasi bisnis, 1(1), 9–18. https://doi.org/10.36407/jmsab.v1i1.15 perlambang, h. (2017). analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga sbi, nilai tukar terhadap tingkat inflasi. media ekonomi, 18(2), 49–69. https://doi.org/10.25105/me.v18i2.2251 pratiwi, m.i. (2020). dampak covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. jurnal ners, 4(2), 30-39. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/1023 putra, i. g. o. p., & rustariyuni, s. d. (2014). pengaruh dpk, bi rate, dan npl terhadap penyaluran kredit modal kerja pada bpr di provinsi bali tahun 2009-2014. e-jurnal ekonomi pembangunan universitas udayana, 4(5), 451–464. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/12129 ramandhana, d. y., jayawarsa, a. a. k., & aziz, i. s. a. (2018). pengaruh inflasi, suku bunga bi rate, pertumbuhan ekonomi, non performing loan (npl) dan capital adequacy ratio (car) terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (kur) pada bank umum di indonesia periode 2013-2017. warmeda economic development journal, 1(1), 30– 40. retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wedj/article/view/1117 sari, g.n. (2013). faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum di indonesia (periode 2008.1 – 2012.2). jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 1(3), 931–941. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2298 sarmigi, e. (2020). analisis pengaruh covid-19 terhadap perkembangan umkm di kabupaten kerinci. al dzahab islamic economy journal, 1(1), 1-17. retrieved from http://scholar.google.com/scholar?cluster=11657954505854208290&hl=en&oi=sch olarr seelye, n., & ziegler, p. (2020). impacts of covid-19 on banking. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3645556 shafi, m., liu, j., & ren, w. (2020). impact of covid-19 pandemic on micro, small, and medium-sized enterprises operating in pakistan. research in globalization, 2. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.100018 sihaloho, e. d. (2020). dampak covid-19 terhadap perekonomian indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/h2d7c singh, j. & bodla, b.s. (2020). covid-19 pandemic and lockdown impact on india's banking sector: asystemic literature review. in raj pal singh, anupama singh and rakesh kumar, covid-19 pandemic: a global challenge, 21–32. sudarsono, h. (2009). dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di indonesia: perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. la_riba, 3(1), 12–23. https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art2 supeno, w., & hendarsih, i. (2020). kinerja kredit terhadap profitabilitas bpr pada masa pandemi covid-19. jurnal akrab juara, 5(4), 147-161. retrieved from http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1290 thaha, a. f. (2020). dampak covid-19 terhadap umkm di indonesia. jurnal brand, 2(1), 147-153. retrieved from https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/607 tika, r. m. (2015). pengaruh car, ldr, npl, tingkat inflasi, dan kebijakan perubahan aturan definisi umkm terhadap share penyaluran kredit umkm oleh perbankan di indonesia. jurnal ilmiah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, 3(2). retrieved from https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1864 https://doi.org/10.36407/jmsab.v1i1.15 https://doi.org/10.25105/me.v18i2.2251 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/1023 https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/12129 https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wedj/article/view/1117 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2298 http://scholar.google.com/scholar?cluster=11657954505854208290&hl=en&oi=scholarr http://scholar.google.com/scholar?cluster=11657954505854208290&hl=en&oi=scholarr https://doi.org/10.2139/ssrn.3645556 https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.100018 https://doi.org/10.31219/osf.io/h2d7c https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art2 http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1290 https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/607 https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1864 nufus, zuhroh, & suliswanto analysis of covid-19 impact on micro, small, and medium enterprises (msmes) … journal of accounting and investment, 2021 | 360 tresnawati, l. (2019). pengaruh dpk, npf dan inflasi terhadap pembiayaan syariah sektor umkm pada bank syariah dan unit usaha syariah di pulau jawa tahun 2010-2017. undergraduate thesis. universitas islam indonesia. wicaksana, m. b. p. (2013). pengaruh faktor kinerja bank dan bi rate terhadap jumlah penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah. undergraduate thesis. universitas bakrie. widiyanti, w., mariso, m., & sjahruddin, s. (2014). analisis pengaruh car, roa, npl, bopo, dan dpk terhadap penyaluran kredit umkm di indonesia. jurnal online mahasiswa fakultas ekonomi, 1(2). wyplosz, c. (2020). economics in the time of covid-19. cepr press yodiatmaja, b. (2012). hubungan antara bi rate dan inflasi pendekatan kausalitas toda yamamoto. jejak: jurnal ekonomi dan kebijakan, 5(2). https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/3902 zahariadis, n., petridou, e., & oztig, l. i. (2020). claiming credit and avoiding blame: political accountability in greek and turkish responses to the covid-19 crisis. european policy analysis, 6(2), 159-169. https://doi.org/10.1002/epa2.1089 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/3902 https://doi.org/10.1002/epa2.1089 journal of accounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper corporate social responsibility motives in batik enterprises during the covid-19 pandemic: an exploratory study yusef widya karsana*, francisca reni retno anggraini, and fransiscus asisi joko siswanto abstract research aims: the study aims to describe corporate social responsibility (csr) activities by micro, small, and medium enterprises (msmes) during the pandemic, ascertain the csr motives, and analyze the relationship between these motives and the characteristics of social and green entrepreneurship. design/methodology/approach: this research was qualitative. data were collected through focus group discussions (fgd) with the indonesian batik lovers group (iblg) sekar jagad and in-depth interviews with batik entrepreneurs. research findings: batik entrepreneurs can still survive with the help of iblg sekar jagad, which continued to aid through collaboration with various government agencies. batik entrepreneurs successfully survived by modifying the employee compensation model. regarding the prevention of environmental pollution, they still use synthetic materials, but the use has been strictly controlled. in addition, their motive for continuing to carry out csr activities is batik preservation. theoretical contribution/originality: this research provides an additional discussion on the motivation of msmes in csr activities. practitioner/policy implication: this research provides information for the government to increase the awareness of batik business actors to carry out csr activities voluntarily. this study result can be used to develop msmes mentoring models to support social and green entrepreneurship achievement. research limitation/implication: the limitation of the study is that the study only involved three informants from the batik enterprise actors, so the conclusions are only based on the interviews of these three informants. keywords: covid-19 pandemic; msmes; csr activities; social and green entrepreneurship; batik entrepreneurs introduction the covid-19 pandemic has severely hit the economy of the world and indonesia. in addition to affecting large entrepreneurs, the covid-19 pandemic also impacts micro, small, and medium enterprises (msmes) widely spread in indonesia (republika). to save msmes from adversity due to the covid-19 pandemic, the government of indonesia has issued various regulations. the government issued government regulation no. 23 of 2020 (pp 23/2020) regarding the implementation of the national affiliation: department of accounting, faculty of economics, universitas sanata dharma, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: karsana0105@gmail.com doi: 10.18196/jai.v23i3.13486 citation: karsana, y. w., anggraini, f. r. r., & siswanto, f. a. j. (2022). corporate social responsibility motives in batik enterprises during the covid-19 pandemic: an exploratory study. journal of accounting and investment, 23(3), 478-501. article history received: 27 dec 2021 revised: 12 feb 2022 09 jun 2022 26 jun 2022 accepted: 13 jul 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=ktvlvruaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?user=anq-_acaaaaj&hl=en&oi=ao https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=wsu4ozwaaaaj https://www.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/akuntansi/ https://www.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/akuntansi/ https://www.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/akuntansi/ https://www.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/akuntansi/ mailto:karsana0105@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13486 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13486 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.13486&domain=pdf karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 479 economic recovery program to support state financial policies for handling the corona virus disease 2019 (covid-19) pandemic and/or to face dangerous threats to national economy and/or financial system stability and national economic rescue. one of these regulations stipulates that the government can carry out an economic recovery program through the allocation of state spending, one of which is by providing interest subsidies for groups of ultra-micros, micro, small, and medium enterprises affected by covid-19 (kemenkeu, 2020). moreover, for large companies, the csr practice is mandatory and regulated through formal regulations. it is different with msmes. csr practices in msme are still voluntary and are largely determined by intrinsic factors, namely the characteristics of individuals who make decisions. based on this consideration, the researchers think that the csr practice for msmes business actors is interesting and important to explore. on the other side, efforts to disseminate the concepts of social and green entrepreneurship for msmes must be continuously carried out and supported to ensure sustainable development. in this regard, limited natural resources, increasing world population, and degradation of biodiversity are important reasons for ecology's concern. in addition, as the tendency to consume more products has caused environmental damage, many businesses are trying to raise awareness of the importance of controlled consumption of natural resources. related to that, keraf (1998) presented five principles of business ethics: autonomy, honesty, fairness, mutual benefit, and moral integrity. aguilera et al. (2007) also identified three motives of csr activities: (1) instrumental, (2) relational, and (3) moral consideration. for this reason, this study captures and further analyzes the csr activities of msmes during the pandemic when they must focus on saving their business. in this case, csr activities are one of the pillars of running an ethical business. although research on csr motives in msmes has been carried out in several countries, research on this theme has never been found in indonesia. the only research on csr motivation in indonesia has been conducted by ramadhani et al. (2021) on 30 companies with the largest market capitalization values listed on the indonesia stock exchange in 2019. they found that compliance with regulations is the biggest motivation for these companies to disclose social and environmental responsibilities. some scholars also argue that msmes are uncertain about the business benefits of environmental improvement and hence only make these improvements if they reduce their business costs (revell & blackburn, 2007). in addition, efforts to promote environmental and social improvement have faced resistance and skepticism (parker et al., 2009; nejati et al., 2014). additionally, some research studies showed that many small businesses considered the environment a “peripheral” rather than a core business issue (peters & turner, 2004; redmond et al., 2008). furthermore, each msme has unique characteristics according to its sector. to achieve a more focused scope, this study chose msmes in the batik industry sector. this sector was chosen because indonesian batik was designated as an intangible cultural heritage by unesco on 2 october 2009. in addition, specifically, unesco has recognized yogyakarta as the center of world batik based on seven criteria, one of which is a consistent effort to preserve the batik industry. according to mr. bambang, an informant of the research, karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 480 yogyakarta city is considered to have met this criterion because in this city lives the oldest batik maker in the world, aged 132 years, who is still actively drawing batik manually. in addition, efforts to preserve batik are carried out consistently by continuously introducing and teaching batik throughout indonesia and the world. another criterion used by unesco is the result of an assessment of the environmentally friendly process. based on testing on batik waste, unesco stated that the waste from the batik-making process in yogyakarta still meets the safe threshold so that it does not cause pollution to the environment. from the economic aspect, the batik industry is also relevant to representing msmes in yogyakarta, as seen from the significant number of batik business units. based on data from the office of industry and trade, in 2019, the number of batik msmes in yogyakarta reached 1,195 business units employing around 5,771 workers. the production value of the batik industrial sector in yogyakarta reached more than 300 billion rupiahs (ministry of industry/kemenperin, 2020) therefore, this study aims to explore the csr activities of batik enterprises in yogyakarta and their motives. the results of this study are expected to provide an understanding of how batik entrepreneurs participate in supporting social entrepreneurship and green entrepreneurship achievement during the covid-19 pandemic. in this case, the impact of the covid-19 pandemic has also been felt by batik entrepreneurs. they claimed to have experienced a sharp decrease in sales volume. bambang, as one of the informants, stated that the sales volume of batik had declined 90%. batik entrepreneurs in the areas of pekanbaru and solok, west sumatra, also claimed to have experienced a decline in sales volume of 85% (siregar, 2021; oktria, 2020), and the batik entrepreneurs in semarang claimed to have experienced a decline in sales of 75% (kompas, 2021). further, this study result can then be used as a basis for developing msmes mentoring models to support social and green entrepreneurship achievement. besides, the motive of msmes business actors to practice csr is interesting and important. in contrast to csr in large companies, which are mandatory and regulated through formal regulations, csr practices in msme are still voluntary and are largely determined by intrinsic factors, i.e., the characteristics of individuals who make decisions. looser and wehrmeyer (2016) found that the csr implementation by smes in switzerland was driven more by a commitment based on morals. nejati and amran (2009) also uncovered that csr practices in malaysian smes were influenced by intrinsic factors, including personal beliefs, values, and religion. this research was qualitative with a phenomenological approach by observing the actions of the indonesian batik lovers group sekar jagad (iblg sekar jagad) administrators, group members, and msmes in carrying out csr activities. this study chose a qualitative method because it was driven by several previous studies, which stated that msmes carried out environmental practices through informal policies or silent csr (perrini et al., 2007; russo & tencati, 2009). in addition, csr practices in small businesses are strongly influenced by various more contextual factors, such as the owner's personality, organizational capabilities and resources, and contextual factors (lepoutre & heene, 2006). besides, qualitative methods are expected to explore actors' motivations through in-depth interviews so that researchers can uncover the emotional context of msme actors, which karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 481 is difficult to reveal in quantitative studies. moreover, qualitative studies are suitable for the batik industry because this business does offer not only physical specifications but also involves qualitative aspects, such as artistic taste and culture. hence, the research aims to answer the following three questions. (1) what csr activities are carried out by batik entrepreneurs during the covid-19 pandemic? (2) what is the motive of these batik entrepreneurs to carry out csr activities? (3) can the motive be related to the characteristics of social entrepreneurship and green entrepreneurship? literature review corporate social responsibility (csr) csr is a broad concept whose form of activities depends on the company and its industry. aside from being a corporate social activity that can benefit the community, csr activities can also increase the company's business recognition. csr activities can help forge stronger bonds between employees and the company, boost morale, and help employees and company owners or management feel more connected to the world and the community around them. therefore, the csr program can be one of the company's strategies for building a positive image of the company's existence in the community. fernando (2020) defines csr as a self-regulated business model that helps companies become socially responsible—to themselves, their stakeholders, and the public. by practicing csr, also called corporate citizenship, companies can realize their various impacts on society, including economic, social, and environmental. kotler and nance (2005) also define csr as a corporate commitment to improving the welfare of the surrounding community through business practice policies and the contribution of corporate resources. in indonesia, the definition of csr is contained in the 2007 company law (in article 1 point 3), stating that social and environmental responsibility is the company's commitment to take part in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment for the company itself, the local community, and society in general. moreover, the increasing public awareness of environmentally friendly business practices and social awareness has given rise to green entrepreneurship. green entrepreneurs are entrepreneurs who consciously seek to create business models that are economically profitable, environmentally conscious, and create social value (cleanairlawncare, 2019). thus, three dimensions can be used to identify whether entrepreneurs can be grouped into green entrepreneurs: the economic dimension (clean growth), social care, and environmental friendliness. the concept of a green entrepreneur is crucial for the sustainable economic development of a country. if every business is run using the green entrepreneur concept, this practice will make a significant contribution to eliminating unemployment, poverty, and environmental problems. therefore, the motive of msmes business actors to practice csr is interesting and important to be explored. csr practices in large companies have been regulated through karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 482 regulations, and these regulations must be implemented. in comparison, the practice of csr in msme is still voluntary and is largely determined by intrinsic factors, covering the characteristics of individuals who make decisions. nejati and amran (2009) found that csr practices in malaysian smes were influenced by intrinsic factors: personal beliefs, values, and religion. looser and wehrmeyer (2016) also revealed that the csr implementation by smes in switzerland was driven more by a commitment based on morals rather than the goal of maximizing profit. they referred to the drivers of csr activities as soft assets, such as partnership networks and values. aguilera et al. (2007) stated that three general motives drive csr programs: (1) instrumental (self-interest driven), (2) maintaining relations with stakeholders (stakeholders' expectations/relational), and (3) moral consideration. concerning instrumental motivation, companies are motivated to seek control because control can maximize outcomes that benefit the company. it means that csr is carried out with a motive to have a positive impact on the company’s financial performance. to maintain relations with stakeholders, the csr program is also carried out to foster relationships with potential stakeholders, such as employees, customers, and suppliers. the ultimate goal of this motive is also to improve the company’s financial performance. in addition, in terms of moral consideration motive, the csr program is based on moral imperatives. it indicates that the company is morally aware that its operations, directly or indirectly, have interfered with the interests of the community, so it is obligated to pay attention to them. this motive is concerned with ethical standards. social contract theory during the covid-19 pandemic, social and green entrepreneurs face various problems in their survival efforts. apart from maintaining their business continuity, they must also pay attention to the interests of other stakeholders. they must think creatively and innovatively to take advantage of opportunities without compromising the interests of society. in this situation, moral awareness is vital to maintain their orientation as social and green entrepreneurs. this study used social contract theory as a framework to explain the phenomena being investigated. however, because this is qualitative research, the theory involved may not only be limited to social contract theory but also cover other relevant theories. the social contract theory was first put forward by jean jacques rousseau in 1762, who defined it as an individual’s agreement to give up their natural liberty to create a general will to maintain social order and protect their rights (sumiyana, 2019). in this case, companies run their business by providing goods and services that individuals want or need. the individuals then interact with the companies in one or more roles: customers, employees, suppliers, investors, and others. without these individuals, the company would not run. thus, there is a reciprocal dependence between companies and individuals, which creates a moral responsibility for companies to help stakeholders, even in times of financial crisis, regardless of whether these actions are beneficial or detrimental (van der vegt et al., 2015). karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 483 therefore, csr activities can be seen as an effort for companies to build social capital that will be useful for establishing social contracts with the community and other stakeholders. thus, the social contract produces various potential motives for implementing csr programs. in addition, good company managers are those who can maintain the company’s sustainability in the long term. to ensure this sustainability, it is not enough for managers to pay attention to economic aspects only; they should also pay attention to social and environmental aspects. hence, companies that can synergize these three aspects will ensure the sustainability of the company, increase company value, improve legitimacy, and increase profitability (lindawati & puspita, 2015) moreover, the company has a causal relationship with the environment and society. companies that care about the environment, such as managing waste properly, will positively impact the company, for example, ensuring the availability of water resources needed to ensure the company's survival. the company's concern with society will align the company's operations with the expectations of the community so that it will increase the company's legitimacy (lesmana & tarigan, 2014; lindawati & puspita, 2015). manuel and herron (2020) found that philanthropic csr programs during the covid-19 pandemic were largely motivated by utilitarianism and deontology in response to the needs of internal and external stakeholders. in this respect, the pandemic has had different impacts but is generally detrimental to lower-income individuals. by understanding csr practices and motives, early on, msmes facilitators can choose the right mentoring approach (model) for msmes to create independent msmes with social concerns and protect the environment. unfortunately, no research in indonesia currently raises the issue of the motivation of msmes to practice csr. previous research in several countries found that csr activities in smes were more strongly driven by intrinsic motivation (graafland & van de ven, 2006; grimstad et al., 2020). longo et al. (2005) also revealed that smes did csr because they were driven by moral or ethical considerations from owner-managers. for this reason, this study seeks to explore the csr types carried out by msme, especially batik business actors, and the underlying motivation. the researchers proposed a proposition or research question: whether msmes, especially batik business actors, carry out csr practices based on instrumental motives, relationships, and moral considerations? research method a case study was chosen because the researchers would deeply explore programs, events, processes, and activities carried out by msmes during the covid-19 pandemic. the object or variable being explored was the type of csr activities and the motivation driving mse business actors to carry out csr activities during the covid-19 pandemic. the study used a qualitative approach because the research was carried out on natural object conditions karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 484 to obtain in-depth data on the csr activity practices carried out by msmes during the covid-19 pandemic. data were collected through fgd and in-depth interviews. fgd (focus group discussion) with several msmes in yogyakarta negatively and positively affected by the covid-19 pandemic. the fgd was then conducted to get an overview of csr activities during the pandemic. the msmes for in-depth interviews were selected based on certain characteristics (for example, those who gave interesting or distinctive statements about the csr activities and their motives). thus, the fgd revealed their motives for csr activities and then grouped them. from each group, a representative was selected for indepth interviews to capture the characteristics of the entrepreneur. this study, therefore, interviewed three main informants through personal interviews or focus group discussions (fgd). the three informants were the management of the iblg sekar jagad, the chairperson of batik group sekar nitik, and the owner of the batik company nakula sadewa. table 1 shows the profiles of the three informants. table 1 informants’ profile iblg “sekar jagad” chairperson of batik group sekar nitik owner of the batik company nakula sadewa name mr. afif syakur (3rd chairperson) mrs. aminah mr. bambang address pandega marta 37 a, pogung, yogyakarta, indonesia (0274) 580 665 kembangsongo, trimulyo, bantul yogyakarta iropaten trihajo sleman yogyakarta date of interview 18 june 2021 10 august 2021 11 august 2021 duration of interview +/three hours +/two hours +/three hours data were then analyzed with the following steps (sugiyono) data reduction, data display, and drawing conclusions. first, data reduction was done by summarizing, choosing the key factors, focusing on the key factors, and then finding themes and patterns. researchers tried to find the entrepreneurs’ motives for csr activities in this stage. then, the data display was intended to organize and arrange the data in a pattern of relationships to make it easier to understand. in this stage, the researchers mapped the csr activities and the entrepreneurs’ motives in carrying out csr activities. after mapping the csr activities and motives, the researchers could draw conclusions about the characteristics of social and green entrepreneurs concerning csr activities. karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 485 result and discussion findings focus group discussion with iblg sekar jagat focus group discussions (fgds) were conducted to confirm the results of document searches regarding activities carried out during the covid-19 pandemic (2020-2021). the fgd was attended by the 3rd chairperson of iblg sekar jagad, mr. afif syakur, and several other administrators. the fgd was held for about three hours, from 13.00 to 16.00. in the fgd, the respondents were very enthusiastic about explaining the vision and mission of iblg sekar jagad and the activities carried out. at the beginning of the discussion, mr. afif expressed his desire to cooperate with universities to achieve iblg sekar jagat's vision, namely "excellent indonesian batik at the world level". he said this vision would be achieved if all indonesian people knew and loved batik. as a national cultural heritage, batik will be sustainable if the younger generation is willing to appreciate and introduce batik to the whole world. below is a transcript of some parts of mr. afif's statement: “we actually need students, and we will be encouraging them, so it might be necessary to involve students from several batch years to help us. it would be great if this could be done. thus, after you understand our work, you should send students to visit sekar jagad.” he further said: “we need a written work like a book that tells various things about batik. there are many brains, but to make it into a book, it takes young people... so, if we were allowed to tell stories about batik, it could be written. however, it cannot be written if we do not have the opportunity to talk about batik. we need it, maybe something like that.” in addition, iblg sekar jagad membership consists of batik observers who care about preserving batik culture. most of them were not batik business owners. their members came from various backgrounds, such as university professors and business actors. one of the administrators stated: “i prefer to be called a batik lover, not an expert.” iblg sekar jagad also aided batik msmes with large and small turnovers. they served all msmes and only asked for payment from those willing and able to pay the training fees. they also provided free training to msmes who could not afford to pay. mr. afif admitted: karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 486 “we serve msmes throughout indonesia. if they are big businesses, we ask them to pay a premium; if they are small businesses, we ask them to pay as much as possible. hence, it all depends on their abilities.” iblg sekar jagad has also cooperated with government offices, such as the manpower office so that the office's budget could fund the training. usually, msmes who had been trained were then invited to attend exhibitions to promote their products. according to iblg sekar jagad administrators, the products from msmes that received training at every exhibition were almost always sold out. “well, that is one of our efforts to encourage msmes in other regions. thus, we come to give training, cooperate, and help them become popular. then, we initiate the cheap batik market. hence, it was usually like that.” moreover, iblg sekar jagad has collaborated with almost all agencies in yogyakarta, such as the tourism office, culture office, industry office, cultural value preservation center, and the women's empowerment office. during the covid-19 pandemic, iblg sekar jagad collaborated with the indonesian central bank (bi). iblg sekar jagad provided white cotton broadcloths for free to batik craftspeople, and then they were asked to make batik with the theme "covid-19". the quality works were then selected and auctioned. it motivated the craftspeople to take part in the competition. if their work is appreciated and bought at a high price, it will help them save their business. “the batik market during the pandemic was very deserted, so many craftspeople were unemployed. then, we gave them fare, wax, and canting. now, because we are a non-profit organization, we asked other parties for funds, and thank god, they believed and were willing to provide funding. after that, we selected good products and auctioned them. we were collaborating with bi.” in 2021, similar activities were also carried out. the training area was expanded not only on java island but also to bali and kalimantan islands. in yogyakarta, iblg sekar jagad has its training center, i.e., joglo mlati. the trainees were given white cotton broadcloth, wax, and canting. they were also trained from the basics, from drawing batik motifs to dyeing wax colors. iblg sekar jagad also conducted communication training for msmes to promote their products sold at reasonable prices. it held two training, especially for msmes, so that they could talk about their products. one administrator said: "thus, it is hoped that their products can be priced more expensively because they can tell stories that their products have special characteristics, for example, from kulonprogo or sleman." one training conducted was in collaboration with the center for the preservation of values and culture entitled “distinguishing jogja and solo batik, stamping and writing, printing and handwriting”. iblg sekar jagad had also conducted training for prisoners at karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 487 the wirogunan penitentiary, yogyakarta. all these activities were carried out to continue introducing batik to anyone so that they fell in love with batik. in addition, iblg sekar jagad provided training in other areas outside yogyakarta and even outside java island by developing the local batik. the batik model or pattern taught is not a yogyakarta batik model but a local batik pattern in the area. they said they wanted to promote local culture so that batik culture would become indonesian. to fund its activities, iblg sekar jagad asked each member for a fee of idr20,000 per month. focus group discussion with batik group “sekar nitik”. the batik group "sekar nitik" is located in kembangsongo rt 03-trimulyo, jetis subdistrict, bantul regency, with approximately 20 batik craftspeople. sekar nitik batik is the oldest batik in yogyakarta. to collect data, the researchers interviewed the group leader, mrs. aminah. when the researchers asked about the impact of the covid-19 pandemic, mrs. aminah said that the covid-19 pandemic did not have much of an impact on her business because they still received orders for batik from iblg sekar jagad. according to mrs. aminah, iblg sekar jagad usually ordered raw batik, meaning that the batik craftspeople in the “sekar nitik” batik group only did the painting (drawing the motifs only), and then iblg sekar jagad would color the batik themselves. apart from receiving orders from iblg sekar jagad, this group also produced its batik. thus, they stated that production had remained stable due to stable orders. one problem was the delivery delay, as sometimes group members needed to participate in activities iblg sekar jagad, such as design competitions. in addition, sales were usually done in bulk, the price determined and agreed upon in advance. therefore, the craftspeople could already estimate how much profit they could get. regarding funding, the craftspeople in the “sekar nitik” batik group also received a loan from bri (bank rakyat indonesia). with an average monthly income of one million rupiahs, they could still repay the loan and pay interest. when the researchers asked about the impact of batik production activities on environmental pollution, mrs. aminah admitted that the impact was minimal. they managed the waste carefully by doing sedimentation and multiple filtering, and the remaining wax that could not be filtered (the amount was very small) could be safely burned. focus group discussion with batik enterprise “nakula sadewa” batik enterprise “nakula sadewa” is a batik company located in iropaten, triharjo, sleman, yogyakarta and owned by mr. raden bambang sumardiyono (mr. bambang). this production house was established in 1997. nakula sadewa batik is well known at home and abroad because of its various achievements. for this reason, batik "nakula sadewa" continues to strive to preserve and maintain the quality of its products to retain customer satisfaction. in 2020, batik "nakula sadewa" became the general champion and represented indonesia in japan. karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 488 in this study, data were obtained from mr. bambang through interviews for approximately 3.5 hours, starting from 09.30 to 13.00. it was revealed that mr. bambang is a very experienced entrepreneur because he has often traveled abroad and given training in various countries. one of the countries that often invited him to give training was japan. japan also entered a cooperation contract with the batik company "nakula sadewa" to manufacture batik as a kimono material. during his career, mr. bambang had the vision to introduce authentic batik, namely applying hot wax to cloth using a canting (a pen-like instrument consisting of a small copper reservoir with a spout on a wooden handle). “not only painting using canting but also dipping into hot wax. batik is only waxed as a color barrier. without hot wax, it is not batik.” to introduce the indonesian batik, mr. bambang has traveled the world and held exhibitions in 26 countries. in addition, mr. bambang also helped create an international curriculum for batik with the rector of ikd and the bandung institute of technology. after two years, the curriculum was completed, and now, since 2015, indonesian batik has been recognized by unesco. mr. bambang further said that yogyakarta had been recognized as the center of world batik by unesco because it met seven criteria. one of them is the existence of the oldest batik painter, who is 132 years old and continues to paint batik. indonesian batik was also designated as an intangible cultural heritage by unesco on 2 october 2009, which was later commemorated as world batik day. in addition, the process of making batik shall not pollute the environment. unesco tested the waste generated from the batik process and found that the waste was safe. another requirement is the willingness of batik craftspeople to teach the batik-making process throughout indonesia and the world. currently, mr. bambang wants to promote the indonesian batik by using the characteristics of each region as its icon. for example, sleman is known for its “parijoto” batik motifs, kulon progo with “lanthing” motifs, margodadi with “centhil” and “liya kencana” motifs, and jambi with “angsa guwo” motifs. teaching batik using local characteristics can also elevate regional culture. in addition, mr. bambang also wants to empower women as batik craftspeople as women tend to be more careful and patient in painting batik. meanwhile, the men are better suited for coloring work. moreover, to limit the circulation of printed batik, mr. bambang decided to become a member of the regional representative council, yogyakarta. with this role, mr. bambang has participated in making policies related to saving hand-drawn batik, which printed batik currently threatens, offering many motifs with various colors but at a relatively cheaper price. mr. bambang stated: "we went to schools such as elementary or junior high schools that have not given batik lessons. it is the duty of regional council members because we need to maintain the status of the world batik city. we will provide certification for karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 489 elementary or junior high schools that have given batik lessons and give them ideas about the motifs and their meanings.” by becoming a council member, mr. bambang could also understand batik appropriately. he further said: thus, as people from yogyakarta, our attitude towards batik must be completely consistent and supportive, not denigrating.” however, during the pandemic, mr. bambang's batik business was greatly disrupted because employees had to work from home, there were no promotional activities abroad, and they could not conduct training in indonesia due to travel restrictions. as a result, sales dropped drastically. in addition, because celebrations such as weddings were not allowed during the pandemic, only a few people bought batik. fortunately, universities such as gadjah mada university and the bandung institute of technology ordered batik uniforms for their employees. currently, mr. bambang is providing batik training in collaboration with the yogyakarta provincial culture service with funding from the yogyakarta special status fund. through this activity, mr. bambang wished that his knowledge of batik could be transmitted to many people so that batik culture could be preserved. he said: “this training and funding opportunity must be optimized because if the participants are already disappointed with the trainer, they will not believe the material presented. nevertheless, if they are satisfied, they will build a good relationship; for example, they will call when there is a problem. thus, this opportunity must be used as well as possible to grow and maintain interest in batik.” further, his mission in providing training to many people is to raise public awareness to appreciate batik because it requires a long and complex process, so the price becomes expensive. thus far, people think that batik is overpriced. he stated: "please do not see that batik is too expensive because actually, the price of batik is proportional to the complexity of the process and the quality." the valuable lesson mr. bambang learned during the pandemic was that he became more concerned about his business. before the pandemic, his business was often left behind due to frequent traveling abroad. in addition, mr. bambang has been focusing on training batik craftspeople in yogyakarta, especially in margodadi village, seyegan sub-district. during this pandemic, mr. bambang could also identify good-performance employees, while other employees were hired as project workers. the project workers would only be paid if they could submit their batik products. mr. bambang admitted: karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 490 "during the pandemic, we can choose employees who are truly bona fide. i produce batik only to help the unemployed people in my neighborhoods. however, if they are not talented in batik making, it is better to ask them to find another job.” he further said: “over the years, i have spent much money helping them. because of the pandemic, i did not fire them, just laid them off because the company had to close according to government rules. after i laid them off, i chose only good workers. i did this by calling two of my assistants, and they would tell the other workers that the number of workers is reduced [due to the pandemic].” during the covid-19 pandemic, employee salary payments were also changed from monthly to project wages. before the pandemic, workers only worked effectively for two hours, even though their working hours were from 08.00 to 15.00. during the pandemic, they worked from home by making batik, and when it was finished, the results were handed over, and they received their wages. he stated: “if their performance is good, the output is more flexible, so i only pay those who actually work. i usually give instructions that one cloth should be finished in one week. if the results are good, i will provide additional work, but if the results are only average, i pay the wages, but i do not provide additional projects because i prioritized the more skilled employees.” furthermore, during the pandemic, the batik nakula sadewa company continued to comply with health protocols by wearing masks while working and reducing the number of employees during working hours. in addition, older employees got a lower share of the workload so that they could have more rest. mr. bambang also helped small craftspeople who could not buy white cotton broadcloth directly from the factory that they could buy from him. usually, he bought white cotton broadcloth in bulk directly from the factory. then, these craftspeople could be able to sell the raw batik, which had not been colored, to mr. bambang to be later colored. they could also buy back the colored cloth from mr. bambang and sell them. regarding the environment, mr. bambang has his way of managing waste from his batik production process. he disagreed that eco-green batik is only natural because only a few people liked batik with natural coloring due to their dull color. therefore, mr. bambang still used synthetic dyes with more environmentally friendly colors. therefore, he did not use “natural dyes” but “environmentally friendly dyes”. according to mr. bambang, several producers of batik with natural dyes have been trying to discredit batik with synthetic colors by publishing false information that synthetic colors can cause brain cancer. according to him, this information is clearly wrong because the coloring, which is harmful and damaging to the environment, comes from printed batik. if managed properly, mr. bambang ensures that synthetic dyeing waste will not pollute the environment. karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 491 “our synthetic dyes do not pollute the environment because we precipitate them before disposing of them. for example, naphthol is precipitated, and salt is also precipitated. then, the white foam on the surface can water the plants, and the sediment is taken, filtered, and collected. once separated, the last deposit usually remains only a little, so it is safe to burn it.” according to mr. bambang, the price of environmentally friendly dyes was up to 20 times more expensive than the price of synthetic dyes that were not environmentally friendly. however, eco-friendly dyes can be used many times. the color is “softer,” while the cheap dyes usually result in a very "striking" color. in yogyakarta, most batik makers already use environmentally friendly synthetic dyes, so the batik price is much more expensive than batik produced in solo or pekalongan. when asked about his successor, mr. bambang said that his children were not yet interested in batik, but there were already others who could succeed him. he said that he would not force his children to continue his business. he said: “i care more about the community than my family. this family will automatically be known as the batik family because many people started learning batik from me. i hope that in the end, my children will also be interested in continuing this tradition.” csr activities carried out by msmes during the covid-19 pandemic based on the results of fgds and interviews with batik entrepreneurs, csr activities carried out during the pandemic can be divided into three aspects: economic, environmental, and social. economically, the covid-19 pandemic has tremendously impacted the income of batik entrepreneurs. mr. bambang, the owner of the batik business “nakula sadewa”, said that his turnover fell by 90% because it was impossible to hold exhibitions at home and abroad. for iblg "sekar jagad", the covid-19 pandemic has also stopped some of their planned activities so that the goals that had been set could not be achieved. on the other hand, this pandemic has forced them to think rigorously about how they should survive and continue to work. therefore, many ways of working were then changed to make it cost-efficient. before the pandemic, they still recorded considerable profits, so they had not considered production cost efficiency. for instance, mr. bambang, the owner of the batik enterprise "nakula sadewa," changed the form of compensation from fixed wages to project wages. after this change, mr. bambang could achieve labor cost efficiency. for iblg sekar jagad, the covid-19 pandemic also gave them the idea to conduct a batik design competition with the theme covid-19. the batik products from this competition were then auctioned off, part of the auction proceeds was given to craftspeople, and the rest was used for operational costs. the batik group "sekar nitik" also did not stop production because iblg "sekar jagad" continued giving orders. karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 492 regarding the environment, they have made efforts to reduce environmental pollution long before the covid-19 pandemic. so far, batik has been considered to pollute the environment because of synthetic dyes, but this assumption is wrong. instead, batik makers try to reduce the risk of pollution by using good-quality dyes that are environmentally friendly. they also disagreed that environmental pollution could only be overcome using natural dyes; natural materials make batik unattractive because the color tends to be "dull". in addition, environmental pollution can be prevented by properly managing production waste. thus, batik can remain attractive, and its production does not cause environmental pollution. therefore, iblg "sekar jagad" and "nakula sadewa" provided intensive training on how to manage production waste properly by doing sedimentation and multiple filtering, and the remaining wax that could not be filtered (the amount was very small) could be safely burned. in the social aspect, during the pandemic, various social activities were carried out by the informants. iblg "sekar jagad" was increasingly more intense in raising funds by inviting various parties to be involved in activities such as a batik designing competition with the theme "covid-19", which was a collaboration between iblg "sekar jagad" with government agencies and textile enterprises. the resulting products of the competition were then auctioned with the involvement of bank indonesia. thus, batik craftspeople could still work and earn income from this activity. furthermore, this activity was also a promotional event to find new consumers interested in batik made by the contestants. the batik business "nakula sadewa" has also tried to keep its employees working by asking them to make batik from home, which would be purchased according to the quality. in addition, mr. bambang, the owner of nakula sadewa, continued to conduct training, especially in areas in yogyakarta, so that more people could produce batik. this way, he wished that everyone would appreciate batik and that the batik tradition could be preserved. this training was funded by the yogyakarta provincial government through the special status fund. for mrs. aminah and the “sekar nitik” group members, when their business could be maintained, they could care about their neighbors. to ease the economic burden of the community affected by the pandemic, they also invited her closest neighbors to be involved in the batik coloring process so that they could earn income. msmes’ motive for carrying out csr activities the motive for implementing csr activities is to preserve the environment and maintain good relations with all stakeholders (employees and communities), so the batik industry can survive. those who were affected would still be assisted to survive. in this case, iblg "sekar jagad" has motivated batik craftspeople by aiding in the form of cloth, wax, and batik equipment for free to craftspeople who took part in a batik designing competition with the theme of covid-19. in addition, the design results were then auctioned, and the proceeds were divided proportionally among the craftspeople and organizers. in addition, mr. bambang, the owner of the batik business "nakula sadewa", was motivated to continue to preserve batik. he did not close his business but simply changed karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 493 the payroll system to a variable salary system to reduce fixed costs. in addition, mr. bambang has been a batik instructor for villages in yogyakarta, with funding from the special status fund, to widely introduce the process of making batik so that people will realize that the process is complex, so it is only natural that batik is sold at a high price. msmes motives and characteristics of social and green entrepreneurship social entrepreneurs are usually practical, innovative, and sustainable to positively impact society, especially the lower and marginalized economic classes. meanwhile, green entrepreneurs always try to actively deal with environmental problems by continuously trying to protect and preserve the environment to impact society and the economy positively. green entrepreneurs are also entrepreneurs with environmental awareness and use eco-friendly materials. based on the csr activities carried out, it can be stated that iblg's "sekar jagad" mission was to preserve the batik tradition so that they continuously strive to ensure that batik craftspeople do not become extinct due to the covid-19 pandemic. the iblg "sekar jagad" administrators have been collaborating with big enterprises, especially textile enterprises and government agencies, namely the yogyakarta provincial government and bank indonesia yogyakarta office, to hold a batik design competition with the theme of covid-19. this competition could provide income for batik craftspeople who participated in the competition where their works would be auctioned. craftspeople who could produce good works also received orders for making batik so that their batik business could survive. as the owner of the batik business "nakula sadewa", mr. bambang also continued to maintain his business by changing the working pattern of his employees to become more efficient. he has also been an instructor of batik training to villages funded with special status funds provided by the yogyakarta provincial government. in addition, iblg "sekar jagad" has provided training on environmentally friendly coloring methods so that every batik craftsman would know how to dye that does not pollute the environment. mr. bambang, the owner of the batik business "nakula sadewa," has also practiced the coloring process using environmentally friendly materials, which will not pollute the environment, although the price is more expensive. in figure 1, the researchers showed a diagram illustrating the relationship between csr activities, the motives for csr activities, and the characteristics of entrepreneurs who run social and green entrepreneurship. based on the diagram, it can be seen that there was a relationship between csr activities and the motive for csr activities with social and green entrepreneurship characteristics. discussion the covid-19 pandemic has had negative impacts on the development of msmes. the negative impact was a drastic decrease in sales turnover, even up to 90%. (bambang, 2021; kompas, 2021; oktria, 2020; siregar, 2021). it was due to the decline in people's purchasing power and the absence of ceremonial events such as weddings. before, people karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 494 almost always wore batik on these ceremonial occasions, but since such activities were prohibited during the pandemic, they did not buy or order batik. in addition, for large-size enterprises, the covid-19 pandemic has stopped them from exhibiting and giving training abroad and outside the region. it has thus reduced sales turnover even further. however, batik entrepreneurs did not simply give up in this condition. they started thinking about how to make the company's performance more efficient and effective. for micro-scale entrepreneurs, the challenge to survive is much bigger, especially if they do not receive assistance from the government. for example, the indonesian batik lovers group (iblg) sekar jagad, helping batik craftspeople, sought solutions to help these micro-entrepreneurs. they held a batik design competition with the theme of covid-19, and the resulting products were then auctioned off. this activity was carried out by iblg sekar jagad in collaboration with government agencies and bank indonesia. meanwhile, larger batik entrepreneurs have tried to overcome the problems caused by the pandemic by taking efficient measures, such as changing the compensation system for employees. they also provided training in batik making in villages by utilizing special status funds from yogyakarta provincial government. they could then carry out other social activities by increasing their economic capacity. figure 1 csr activities by msmes environmental aspect 1. conducting training on synthetic color waste management so as not to pollute the environment (ppbi sekar jagad) 2. treating waste properly so that the remaining synthetic dyes do not pollute the environment (batik enterprise nakula sadewa) social aspect 1. cooperating with textile enterprises, government agencies/offices, and bank indonesia to organize a design competition with the theme of covid-19 (ppbi sekar jagad) 2. giving orders to small craftspeople to produce batik (ppbi sekar jagad) 3. keeping employees working even though it is done from home (batik enterprise nakula sadewa) 4. providing training on batik making for many people, especially those in rural areas by promoting local themed batik designs (batik enterprise nakula sadewa) economic aspect 1. maintaining business by improving efficiency, for example by changing employee salary scheme 2. seeking other income breakthroughs, such as conducting training by utilizing grant funds from the government (special status fund) 3. participating in a batik design competition with the theme of covid19 organized by ppbi sekar jagad entrepreneurs’ motives 1. maintaining good relations with stakeholders (employees, community, government) in order to maintain the preservation of batik as an authentic indonesian culture recognized by unesco 2. maintaining business continuity in order to generate profit in the midst of the covid-19 pandemic which has caused a lot of losses for entrepreneurs 3. establishing a group with a commitment to preserving batik so that it can help batik craftspeople to continue running their business characteristics of green and social entrepreneurship 1. the batik entrepreneurs who became the informants of this research are already running social entrepreneurship because: a. ppbi "sekar jagad" has tried to help msmes maintain their business by cooperating with many parties to aid batik msmes by organizing a covid-19-themed batik design competition. the resulting products were auctioned, thereby generating income for the batik craftspeople. b. they retain employees by looking for a “win-win” solution where employees continue to earn income and the company can improve efficiency by implementing a projectbased wage system. 2. the batik entrepreneurs who became the informants of this research are already running green entrepreneurship because they carry out batik training and synthetic dyeing waste management so that the waste does not pollute the environment. csr activities by msmes karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 495 moreover, they had carried out csr activities related to the environment long before the pandemic and continued to do so during the pandemic with proper processing of the waste from batik coloring. their motive for carrying out this csr activity was to ensure that batik remains sustainable and continues to be recognized by the world as indonesia's authentic culture. therefore, various efforts have been made to maintain the business of batik craftspeople or entrepreneurs, one of which is by maintaining good relations with stakeholders (employees, community, and government). this csr activity has also helped maintain business continuity so that craftspeople could generate little profit amid the covid-19 pandemic, which has caused them many losses. for instance, iblg sekar jagad's commitment to preserving batik has benefited batik craftspeople, especially micro-scale entrepreneurs, to continue running their businesses. in this study, batik entrepreneurs who were respondents have already run social entrepreneurship because they helped msmes maintain the business by cooperating with many parties to aid batik msmes by organizing training and batik-making competitions. these activities generated income for batik craftspeople. they have also tried to retain employees by implementing a “win-win” solution, where employees could still earn income, and the company could improve efficiency by implementing a project-based wage system. the entrepreneurs also displayed the characteristics of green entrepreneurs because they conducted training and carried out proper waste management so that the waste did not pollute the environment. to increase confidence about the information validity and reliability from batik business actors, the researchers then conducted a cross-check (triangulation of sources) with informants representing government institutions, namely ms. ratna from the cooperative service and ms. pudji from the cultural service, yogyakarta special region. according to mrs. ratna, the cooperative agency has collaborated with sekar jagad to help market batik by providing free-of-charge marketing facilities at the yogyakarta international airport gallery, pasar kota gede. meanwhile, mrs. puji from the culture service stated that to save the batik business, sekar jagad had collaborated with the cultural service to obtain financial assistance from the specialty fund for yogyakarta special region in carrying out training activities for batik entrepreneurs. the aid funds were used to pay the honorarium of resource persons and instructors. further, the results of this study are new findings that, at the same time, refute previous research that efforts to promote environmental and social improvement have faced resistance and skepticism (parker et al., 2009; nejati et al., 2014). this study showed that msmes had made awareness of csr practices on a limited scale. this research also revealed that csr practices were aimed at employees, fellow batik entrepreneurs (bambang, 2021; sekar jagad, 2021), and the surrounding environment (aminah, 2021). nevertheless, this finding is slightly different from nejati et al., 2014); stakeholders considered influential in csr practices were employees and customers. in this case, this study uncovered that business partners' employees were csr targets. it was probably due to the uniqueness of the batik business, where business actors were still individuals and weak, so the effort to work together became a spirit considered crucial. in addition, the karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 496 desire to preserve batik culture also raised the spirit of mutual assistance for batik entrepreneurs to preserve batik products and businesses. even in a pandemic, batik entrepreneurs have tried their best to retain their employees by changing the recruitment and payroll system (bambang, 2021). the employees were taken from the surrounding community who had lost their jobs due to the pandemic (aminah, 2021). nejati and amran (2009) stated that most msmes also had an operating environment within a limited scope, so the surrounding community was the closest stakeholder and was affected by their business activities. therefore, attention to the closest community is a priority because it greatly affects the continuity of the business. based on interviews and the discussion results with informants, they stated that the motivation to do csr during this pandemic was mainly driven by the desire to maintain relationships and based on moral considerations of wanting to help business partners and other stakeholders in dealing with difficult situations during the pandemic. the informants also admitted that they needed to maintain good relations with all stakeholders, such as business partners, employees, the community, and the government. they also realized that unesco's recognition of indonesian batik is a reputation and asset that needs to be maintained, so they needed to strengthen each other's cooperation to maintain this reputation. in carrying out csr activities during this pandemic, informants stated that they did not think about the motive of wanting to dominate stakeholders for personal benefits. the motivation described is in accordance with the statement of aguilera et al. (2007), especially the motive to maintain the relationship with stakeholders (stakeholders' expectations/ relational) and the moral principle to lighten the burden on society (deontological). meanwhile, they ignored the instrumental motive, which was driven by self-interest. in addition, this study's results align with previous research, which found that csr activities in smes were more strongly driven by intrinsic motivation (graafland & van de ven, 2006; grimstad et al., 2020). longo et al. (2005) also showed that msmes did csr because they were driven by moral or ethical considerations from owner-managers. this research also answered the long unfinished debate about whether organizations' csr practices are more driven by financial interests (margolis & walsh, 2003; roman et al., 1999). besides, the literature on strategic management has emphasized that the success and survival of a corporation are determined by the organization's ability to manage stakeholders. further explanation of the reasons for csr activities can be related to social contract theory and stakeholder theory. social contract theory suggests that a reciprocal dependence between companies and individuals creates a moral responsibility for companies to help stakeholders even in times of financial crisis, regardless of whether these actions are beneficial or detrimental (van der vegt et al., 2015). thus, companies run their business by providing goods and services that individuals want or need. the individuals then interact with the companies in one or more roles: customers, employees, suppliers, investors, and others. without these individuals, the company would not run. this theory means that business activities are not only in the private sphere of business actors but also have become the public sphere. karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 497 this principle emphasizes that business activities must comply with the values and norms mutually agreed upon in the community. therefore, every decision taken is not only based on economic considerations but must also carry out a social mission. by using social contract theory, the researchers can explain that entrepreneurs carry out csr activities to create social capital for their business, and then this social capital is useful for building social contracts with the community and other stakeholders. meanwhile, stakeholder theory states that the existence of a company is strongly influenced by the support of its stakeholders. the theory highlights that the success and survival of a corporation are determined by the organization's ability to manage stakeholders. stakeholders are also groups or anyone affected by the process of achieving organizational goals (freeman, 2010). besides, organizations are tools for identifying and reconciling the interests of different stakeholders, so organizations are to pay attention to the interests of the wider constituency in certain ways by considering ethical issues (simmons, 2004). thus, in all its activities, entrepreneurs need to pay attention to the prosperity of stakeholders fairly. during the pandemic period, batik business actors have carried out various activities that can verify social contract theory and stakeholder theory, although at a small level and volume. activities such as using environmentally friendly dyes, retaining employees in difficult situations, giving orders to smaller business actors, and assisting small batik entrepreneurs are examples of csr awareness by batik actors in yogyakarta. in the context of the pandemic period, batik entrepreneurs' csr activities can be said to be an effort to carry out the enabling, empowering, and protecting functions. enabling is an effort to create a climate so that the potential community that exists in the community can develop; empowering is an effort to strengthen the potential that the community already has; protecting is an effort to protect the weak community (kartasasmita, 1996). conclusion due to the covid-19 pandemic, batik msmes experienced a drastic decrease in sales turnover, up to 90%. (bambang, 2021; kompas, 2021; oktria, 2020; siregar, 2021). it was due to the decline in people's purchasing power and restrictions on ceremonial events, such as weddings. for larger enterprises, the covid-19 pandemic has closed access to exhibitions and training abroad and outside the region. in these difficult conditions, the indonesian batik lovers group (iblg) sekar jagad, supporting batik craftspeople, sought solutions to help these msmes. they held a batik design competition with the theme of covid-19, and the resulting work was auctioned off. this activity was carried out by iblg sekar jagad in collaboration with government agencies and bank indonesia. they also took efficiency measures by changing the compensation system for employees from fixed to project-based wages and providing training on batik making in villages funded by the special status fund of yogyakarta province. their motive for carrying out this csr activity was to ensure that batik remains karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 498 sustainable and continues to be recognized by the world as indonesia's authentic culture. therefore, various efforts have been made to maintain the business of batik craftspeople or entrepreneurs by maintaining good relations with stakeholders (business partners, employees, community, and government). in addition, the batik entrepreneurs who became the informants in this research have been running social entrepreneurship because they helped msmes maintain the business by cooperating with many parties to aid batik msmes by organizing a batik design competition, and the resulting products were auctioned to generate income for the craftspeople. they have also tried to retain employees by looking for a “win-win” solution, where employees could still earn income, and the company could improve operational efficiency by implementing a project-based wage system. the entrepreneurs also matched the characteristics of green entrepreneurs because they have conducted training and carried out proper waste management so that the waste does not pollute the environment. in yogyakarta, the batik entrepreneurs knew that they should create a harmonious and balanced relationship with all their business partners and their environment, following the values, norms, and culture of the local community. hence, even though they were in a difficult situation due to the pandemic, they were still committed to helping reduce the pandemic impacts (suffering) on employees, local communities, and business partners. further, the results of this study have practical implications for stakeholders who will develop msmes using the concept of green entrepreneurs. msmes development should be carried out using an approach oriented toward creating moral awareness and building smes' awareness of the need to improve relational quality (solidarity) with business partners and other stakeholders. thus, these msmes can develop their businesses using the concept of green entrepreneurs, which has a positive impact on the economy, society, and environment. this research also provides theoretical implications in an additional discussion on the motivation of msmes in csr activities and provides some answers to the long unfinished debate about whether organizations' csr practices are more driven by financial interests (margolis & walsh, 2003; roman et al., 1999). in this case, this study showed that smes did csr because they were driven by moral or ethical considerations from owner-managers. however, this research is still a preliminary study on csr behavior in msme entrepreneurs, especially batik business actors. the limitation of the study is that the study only involved three informants, so the conclusions were only based on the results of interviews and observations of these three informants. therefore, the results of this study might not represent and could not be used to generalize the conditions of all batik enterprises in yogyakarta. hence, further research can complement this research with quantitative methods by surveying more batik enterprises in yogyakarta to obtain a general conclusion regarding the conditions faced by these enterprises. in addition, future research can also add an analysis of the business actor characteristics influencing the motives of csr behavior for msme entrepreneurs. karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 499 references aguilera, r. v., rupp, d. e., williams, c. a., & ganapathi, j. (2007). putting the s back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social change in organizations. academy of management review, 32(3), 836–863. https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275678 cleanairlawncare. (2019). what is green entrepreneurship? retrieved from https://cleanairlawncare.com/what-is-green-entrepreneurship/ fernando, j. (2020). corporate social responsibility (csr). investopedia. retrieved from https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp freeman, r. e. (2010). strategic management: a stakeholder approach. cambridge university press. graafland, j., & van de ven, b. (2006). strategic and moral motivation for corporate social responsibility. journal of corporate citizenship, 2006(22), 111–123. https://doi.org/10.9774/gleaf.4700.2006.su.00012 grimstad, s. m. f., glavee-geo, r., & fjørtoft, b. e. (2020). smes motivations for csr: an exploratory study. european business review, 32(4), 553–572. https://doi.org/10.1108/ebr-01-2019-0014 kartasasmita, g. (1996). pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan. jakarta: pt. pustaka cidesindo. keraf, s. (1998). etika bisnis dan profesi: tuntunan dan relevansinya. (rev. ed). yogyakarta: kanisius. kompas. (2021). tak ada wisatawan, omzet batik semarangan turun 75 persen. retrieved from https://www.kompas.tv/article/143134/tak-ada-wisatawan-omzet-batik-semaranganturun-75-persen kotler, p., & nance, l. (2005). corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. john wiley & sons inc lepoutre, j., & heene, a. (2006). investigating the impact of firm size on small business social responsibility: a critical review. journal of business ethics, 67(3), 257–273. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9183-5 lesmana, y, & tarigan, j. (2014). pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja keuangan perusahaan publik dari sisi asset management ratios. business accounting review, 2(1), 101–110. retrieved from https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/1368 lindawati, a., & puspita, m. (2015). corporate social responsibilty: implikasi stakeholder dan legitimacy gap dalam peningkatan kinerja perusahaan. jurnal akuntansi multiparadigma, 6(1), 157-174. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013 longo, m., mura, m., & bonoli, a. (2005). corporate social responsibility and corporate performance: the case of italian smes. corporate governance: the international journal of business in society, 5(4), 28–42. https://doi.org/10.1108/14720700510616578 looser, s., & wehrmeyer, w. (2016). ethics of the firm, for the firm or in the firm? purpose of extrinsic and intrinsic csr in switzerland. social responsibility journal, 12(3), 545– 570. https://doi.org/10.1108/srj-07-2015-0097 manuel, t., & herron, t. l. (2020). an ethical perspective of business csr and the covid-19 pandemic. society and business review, 15(3), 235–253. https://doi.org/10.1108/sbr-06-2020-0086 margolis, j. d., & walsh, j. p. (2003). misery loves companies: rethinking social initiatives by business. administrative science quarterly, 48(2), 268–305. https://doi.org/10.2307/3556659 https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275678 https://cleanairlawncare.com/what-is-green-entrepreneurship/ https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp https://doi.org/10.9774/gleaf.4700.2006.su.00012 https://doi.org/10.1108/ebr-01-2019-0014 https://www.kompas.tv/article/143134/tak-ada-wisatawan-omzet-batik-semarangan-turun-75-persen https://www.kompas.tv/article/143134/tak-ada-wisatawan-omzet-batik-semarangan-turun-75-persen https://doi.org/10.1007/s10551-006-9183-5 https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/1368 https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013 https://doi.org/10.1108/14720700510616578 https://doi.org/10.1108/srj-07-2015-0097 https://doi.org/10.1108/sbr-06-2020-0086 https://doi.org/10.2307/3556659 karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 500 ministry of finance (kemenkeu). (2020). desain program pemulihan ekonomi nasional untuk umkm dan dunia usaha rampung, pemerintah terbitkan aturan pp 23/2020 (13 mei 2020). retrieved from https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/75 ministry of industry/kemenperin. (2020). innovating jogja 2020 tumbuhkan ikm kerajinan dan batik di masa pandemi. retrieved from https://kemenperin.go.id/artikel/21917/innovating-jogja-2020-tumbuhkan-ikmkerajinan-dan-batik-di-masa-pandemi nejati, m., & amran, a. (2009). corporate social responsibility and smes: exploratory study on motivations from a malaysian perspective. business strategy series, 10(5), 259–265. https://doi.org/10.1108/17515630910989150 nejati, m., amran, a., & hazlina ahmad, n. (2014). examining stakeholders’ influence on environmental responsibility of micro, small and medium-sized enterprises and its outcomes. management decision, 52(10), 2021–2043. https://doi.org/10.1108/md02-2014-0109 oktria, o. (2020). pandemi covid-19, usaha batik alami penurunan penjualan. retrieved from https://www.gatra.com/news-484647-ekonomi-pandemi-covid-19-usaha-batik-alamipenurunan-penjualan.html parker, c. m., redmond, j., & simpson, m. (2009). a review of interventions to encourage smes to make environmental improvements. environment and planning c: government and policy, 27(2), 279–301. https://doi.org/10.1068/c0859b perrini, f., russo, a., & tencati, a. (2007). csr strategies of smes and large firms. evidence from italy. journal of business ethics, 74(3), 285–300. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9235-x peters, m., & turner, r. k. (2004). sme environmental attitudes and participation in local‐ scale voluntary initiatives: some practical applications. journal of environmental planning and management, 47(3), 449–473. https://doi.org/10.1080/0964056042000216555 ramadhani, r., rasyid, e. r, & fontanella, a. (2021). motivasi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. jurnal akuntansi kompetitif, 4(2), 105-117. retrieved from https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/667 redmond, j., walker, e., & wang, c. (2008). issues for small businesses with waste management. journal of environmental management, 88(2), 275–285. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.02.006 republika. (2020). terdampak covid-19, 48,6 persen umkm indonesia tutup. retrieved from https://www.republika.co.id/berita/qjw3nw383/terdampak-covid19-486-persenumkm-indonesia-tutup revell, a., & blackburn, r. a. (2007). the business case for sustainability? an examination of small firms in the uk’s construction and restaurant sectors. business strategy and the environment, 16(6), 404-420. https://doi.org/10.1002/bse.499 roman, r. m., hayibor, s., & agle, b. r. (1999). the relationship between social and financial performance. business & society, 38(1), 109–125. https://doi.org/10.1177/000765039903800105 russo, a., & tencati, a. (2008). formal vs. informal csr strategies: evidence from italian micro, small, medium-sized, and large firms. journal of business ethics, 85(s2), 339– 353. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9736-x simmons, j. (2004). managing in the post‐managerialist era. management decision, 42(3/4), 601–611. https://doi.org/10.1108/00251740410518985 siregar, t. (2021). usaha batik alami penurunan omzet. retrieved from https://rri.co.id/pekanbaru/ekonomi/1210470/usaha-batik-alami-penurunan-omzet sugiyono, s. (2013). metode penelitian manajemen. bandung: alfabeta. https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/75 https://kemenperin.go.id/artikel/21917/innovating-jogja-2020-tumbuhkan-ikm-kerajinan-dan-batik-di-masa-pandemi https://kemenperin.go.id/artikel/21917/innovating-jogja-2020-tumbuhkan-ikm-kerajinan-dan-batik-di-masa-pandemi https://doi.org/10.1108/17515630910989150 https://doi.org/10.1108/md-02-2014-0109 https://doi.org/10.1108/md-02-2014-0109 https://www.gatra.com/news-484647-ekonomi-pandemi-covid-19-usaha-batik-alami-penurunan-penjualan.html https://www.gatra.com/news-484647-ekonomi-pandemi-covid-19-usaha-batik-alami-penurunan-penjualan.html https://doi.org/10.1068/c0859b https://doi.org/10.1007/s10551-006-9235-x https://doi.org/10.1080/0964056042000216555 https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/667 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.02.006 https://www.republika.co.id/berita/qjw3nw383/terdampak-covid19-486-persen-umkm-indonesia-tutup https://www.republika.co.id/berita/qjw3nw383/terdampak-covid19-486-persen-umkm-indonesia-tutup https://doi.org/10.1002/bse.499 https://doi.org/10.1177/000765039903800105 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9736-x https://doi.org/10.1108/00251740410518985 https://rri.co.id/pekanbaru/ekonomi/1210470/usaha-batik-alami-penurunan-omzet karsana, anggraini, & siswanto, corporate social responsibility motives in batik enterprises … journal of accounting and investment, 2022 | 501 sumiyana, s. (2019). mengapa akuntan wajib memahami45 teori-teori it, is, ict, dan knowledge yang mengaksentuasi ri 4.0? presented on workshop memahami 40 teori it, is dan ict dan knowledge yang mengaksentuasi revolusi industri 4.0. van der vegt, g. s., essens, p., wahlström, m., & george, g. (2015). managing risk and resilience. academy of management journal, 58(4), 971–980. https://doi.org/10.5465/amj.2015.4004 https://doi.org/10.5465/amj.2015.4004 layout januari 2016 pendahuluan selama periode tahun 2013, pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas. hal itu tercermin dari bertambahnya kantor cabang perbankan syariah dari sebanyak 386 menjadi 407 kantor. sementara kantor cabang pembantu (kcp) dan kantor kas (kk) telah bertambah sebanyak 232 kantor pada periode yang sama. secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan desember 2013 dibandingkan tahun sebe-lumnya meningkat dari 1.745 kantor menjadi 1.998 kantor (www.bi.go.id). evaluasi pembiayaan perumahan akad murabahah versus kredit konvensional berdasarkan volatilitas harga riwayat artikel:diterima 17 sep 2015 direvisi 20 okt 2015 disetujui 30 nov 2015 sahlan hasbi* & kuncoro hadi program studi ekonomi dan keuangan syariah,universitas indonesia, jl. prof. dr. sumitro djojohadikusumo ui depok 16424, tel. 021 727 2425, 727 2646, indonesia. *corresponding author, e_mail address: sahlan.hasbi@gmail.com abstract the purpose of this study was to determine whether the pattern of housing financing murabaha or conventional mortgages can overcome the volatility of house prices after the maturity of the financing. the data used is the housing finance murabaha installment in bank syariah mandiri and bank brisyariah and conventional housing loan installment consumer loan interest is based on the national private bank. the study says that housing finance murabaha at bank syariah mandiri, bank brisyariah and conventional mortgages experienced a capital loss caused due to the volatility of house prices where the market value of the home after the maturity of the financing is higher than the value of the house based on murabaha financing and conventional loans. keywords: murabaha contract; mortgage financing; effectively the floating rate; volatility of prices; capital loss abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah pola murabahah pembiayaan perumahan atau kpr konvensional dapat mengatasi volatilitas harga rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. data yang digunakan adalah pembiayaan perumahan murabahah angsuran di bank syariah mandiri dan bank brisyariah dan kpr bunga kredit angsuran konsumen konvensional didasarkan pada bank swasta nasional. studi ini mengatakan bahwa murabahah pembiayaan perumahan di bank syariah mandiri, bank brisyariah dan hipotik konvensional mengalami kerugian modal disebabkan karena volatilitas harga rumah di mana nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan yang lebih tinggi dari nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah dan pinjaman konvensional. kata kunci:kontrak murabahah; pembiayaan kpr; suku bunga efektif; volatilitas harga; kerugian modal bank syariah, sebagaimana bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah. bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah yaitu: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (mura-bahah), pembelian barang yang ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 23 diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (salam), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (istishna’), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ijarah), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (kafalah), pengalihan hutang (hawalah), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (qardh) (antonio, 2009). berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2013 yang dikeluarkan oleh bank indonesia (www.bi.go.id), perbankan syariah mampu tumbuh sekitar 24% dengan total aset rp 242,276 triliun. pembiayaan telah mencapai rp 184,12 triliun dan penghimpunan dana telah mencapai angka rp183,53 triliun. penghimpunan dana masyarakat terbesar diperoleh dalam bentuk deposito yaitu rp 107,81 triliun (58,74% dari total penghim-punan dana) diikuti oleh tabungan sebesar rp 57,20 triliun (31,17%) dan giro sebesar rp 18,52 triliun (10,09%). penyaluran dana masih didominasi piutang murabahah sebesar rp 110,56 triliun atau 60,05% dari total penyaluran dana, diikuti pembiayaan musyarakah sebesar rp 39,87 triliun (21,71%) dan pembiayaan mudharabah sebesar rp 13,62 triliun (7,40%), serta pembiayaan ijarah sebesar rp 10,48 triliun (5,69%). dominannya pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat bisa dimaklumi karena rasionalisasi yang dijadikan alasan oleh bank antara lain karena bank syariah cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (fixed income) dari tingkat margin murabahah yang telah ditentukan di depan tersebut, sehingga bank syariah sebagai mudharib dapat memberikan nisbah bagi hasil yang cukup menarik bagi para shahibul mal (deposan dan penabung mudharabah). semakin tinggi margin yang diminta bank kepada nasabah pembeli (murabahah) maka semakin besar pula pendapatan bank syariah yang dibagikan kepada shahib mal-nya. pada gilirannya sumber dana mudharabah yang dihimpun dapat dipertahankan jumlahnya bahkan diharapkan semakin meningkat. perkembangan pembiayaan muraba-hah dari tahun 2006 sampai dengan 2013 dapat disimak pada tabel 1. jumlah outstanding piutang murabahah di perbankan syariah setiap tahun semakin meningkat dari rp 12.626 milyar pada 2006 hingga rp 110.565 milyar pada 2013. sedangkan porsi piutang murabahah terhadap total pembiayaan secara prosentase memang sedikit mengalami penurunan dari 61.8% di tahun 2006 menjadi 60.0% di tahun 2013. akan tetapi penurunan prosentase ini berbanding terbalik dengan tingkat outstanding piutang murabahah yang justru semakin meningkat. itu artinya, dari aspek pembiayaan yang lain di perbankan syariah juga mengalami tabel 1. posisi produk piutang murabahah perbankan syariah sumber : statistik perbankan syariah bank indonesia (2004-2011) (www.bi.go.id). doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi24 peningkatan, sehingga pembiayaan murabahah menjadi menurun dari segi prosentase. dan secara tidak langsung hal itu menggambarkan prospek perbankan syariah yang setiap tahun semakin dinamis. dalam perspektif fiqih, murabahah sendiri merupakan transformasi dari bentuk peminjaman tradisional ke dalam bentuk perjanjian jual beli, dimana kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. dalam hukum islam, jual beli hukumnya jaiz (boleh). dalam murabahah, ketika harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati maka harga tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad. apabila terjadi perubahah maka akad tersebut menjadi batal. cara pembayaran dan jangka waktu murabahah disepakati bersama oleh para pelaku akad, boleh secara lumpsum ataupun secara angsuran. begitu juga dengan pembiayaan murabahah untuk kepemilikan rumah (kpr) di bank syariah, yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas rumah yang dijual. harga dan keuntungan harus disebutkan, begitu pula sistem pembayarannya, semuanya ditetapkan di depan sebelum akad resmi (ijab qabul) dinyatakan secara tertulis. berbeda dengan pembiayaan perumahan di bank konvensional yang menggunakan suku bunga sebagai dasar untuk menetapkan besarnya angsuran. bunga yang diberlakukan pada pembiayaan perumahan konvensional adalah bunga efektif dengan sistem floating (mengambang) sehingga besarnya angsuran setiap bulan akan berbeda. hal ini disebabkan karena adanya perhitungan faktor bunga yang mempengaruhi besarnya cicilan setiap bulan. kondisi ini menjadikan nasabah harus membayar angsuran mereka dalam jumlah yang berbeda untuk setiap bulan tergantung pada suku bunga pada bulan saat pembayaran dilakukan (rama, 2011). berdasarkan teori ekonomi konvensional, yakni teori time value of money (hanley dan spash, 1993), bahwasanya apresiasi seseorang akan lebih tinggi terhadap nilai uang hari ini dibandingkan nilai mata uang yang akan datang karena terdapat positive time preference. hal ini menyebabkan pula adanya kesenjangan harga suatu barang pada saat ini dan yang akan datang. harga suatu barang tidak akan sama nilainya pada waktu yang berbeda dan akan cenderung naik seiring dengan perputaran waktu tidak terkecuali harga rumah. kondisi ini disebabkan oleh adanya inflasi pada suatu kegiatan ekonomi. tingkat inflasi yang tinggi ikut memicu naiknya harga bahan bangunan dan tanah, yang berdampak pada melambungnya harga rumah. walcott (1987) mengemukakan empat faktor yang dapat mempengaruhi nilai harga rumah (tanah dan bangunan) antara lain pertama, faktor ekonomi yang ditunjukkan dengan hubungan permintaan dan penawaran yang disebabkan oleh kemampuan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. kedua, faktor sosial ditunjukkan dengan karakteristik penduduk, tingkat pendidikan dan lain lain yang membentuk pola penggunaan tanah pada suatu wilayah. ketiga, faktor pemerintah, yakni kebijakan pemerintah dalam hal bidang pengembangan atau penggunaan tanah (zoning). keempat, faktor fisik, antara lain tata letak atau lokasi dan ketersediaan fasilitas sosial. interaksi faktor-faktor tersebut di atas menciptakan nilai yang tercermin dalam prinsip ekonomi permintaan dan penawaran yang dapat kita lihat sebagaimana hasil riset indonesian property watch (ipw) yang dikutip dari detik finance yang mencatat kenaikan harga tanah (rumah) di kawasan depok 15%-24% (lihat juga: adrian sutawijaya, 2004). kenaikan harga rumah ini sejalan dengan permintaan akan rumah di kota depok yang doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 25 semakin meningkat setiap tahunnya. sebagaimana hasil perhitungan area analytics berdasarkan data dari urbanindo (2014), sejak bulan juli 2012 hingga april 2013 pemasaran properti untuk daerah depok setiap bulan selalu meningkat, di akhir bulan april 2013 total properti yang dipasarkan mencapai 1.602 properti. total tersebut meliputi rumah sebanyak 1.157 buah, tanah 361 unit, sisanya ruko dan ruang usaha/properti komersial. secara spesifik, trend kenaikan harga rumah di kota depok dapat dilihat pada pola kenaikan rumah yang terjadi di perumahan grand depok city tipe alamanda dengan luas bangunan 36 m2 dan luas tanah 90 m2 pada juni tahun 2012 dengan harga rp. 448 juta dan pada juni 2014 sudah mencapai harga rp. 685 juta atau naik sebesar 34.60% selama kurun waktu dua tahun. kenaikan harga rumah ini sejalan dengan nilai inflasi yang selalu meningkat sebagaimana yang terlihat pada gambar 2. kenaikan harga tanah dan bangunan di kota depok yang dinilai overvalue disebabkan oleh beberapa hal, yakni pembangunan infrastruktur berupa rencana pembangunan ruas tol depokantasari dan cinere-bogor-jagorawi masing-masing sepanjang 18,2 kilometer dan 14 kilometer, munculnya fasilitas-fasilitas komersial baru diantaranya adalah depok town square (lippo), itc depok (duta pertiwi) dan margo city square (djarum), depok town center (gapura prima grup) serta adanya rencana pembangunan rumah gambar 1. perkembangan jenis properti yang tersedia di kota depok sumber: http://masnov.com/trend-properti-di-kota-depok-2014 gambar 2. perkembangan harga rumah di perumahan grand depok city (gdc) dan nilai inflasi di indonesia sumber : badan pusat statistik dan developer perumahan gdc (2011-2014) doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi26 sakit internasional di universitas indonesia sebagai rumah sakit pendidikan yang ikut memicu kenaikan harga tanah yang cukup signifikan (www.masnov.com). harga jual rumah dalam akad murabahah pada pembiayaan perumahan yang yang sudah ditentukan besarannya sejak awal akad dan bersifat tetap berpotensi terjadi kesenjangan jika dibandingkan dengan harga rumah yang cenderung selalu meningkat. kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko harga, yang merupakan volatilitas komoditas harga rumah sepanjang periode pembiayaan. nasabah berpotensi mendapatkan manfaat moneter ketika harga barang yang dibiayai melalui akad murabahah akan naik melebihi harga awal ketika kontrak murabahah ditandatangani. jika kenaikan harga rumah melebihi tingkat margin pada murabahah yang sudah ditentukan di awal akad, maka bank berpotensi mengalami capital loss dan opportunity loss, karena akumulasi angsuran yang diperoleh tidak bisa lagi dipergunakan untuk berinvestasi pada obyek yang sama. namun jika tingkat margin yang sudah ditentukan di awal akad bisa mengakomodasi kenaikan harga di masa yang akan datang, maka bank akan memperoleh keuntungan. berdasarkan paparan argumentasi di atas, maka penting untuk dilakukan kajian studi kasus apakah pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah memiliki risiko atas margin yang lebih kecil dari potensi kenaikan harga asset yang dimurabahah-kan. oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi model pembiayaan perumahan syariah berbasis murabahah. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi khususnya terkait manajemen risiko bank syriah dalam menetapkan nilai akad murabahah terkait kepemilikan rumah. manajemen risiko penting menjadi pusat perhatian karena hal tersebut akan berkaitaa pada keberlanjutan usaha dan keberlanjutan profitabilitas suatu entitas, dalam hal ini adalah perbankan syariah. tinjauan literatur dan fokus penelitian pembiayaan murabahah murabahah diambil dari kata “ribh” yang berarti keuntungan, keuntungan atau penambahan. dalam murabahah, penjual harus mengungkapkan biaya dan kontrak terjadi pada margin yang disepakati keuntungan. kontrak ini dipraktekkan di zaman pra-islam. al-marghinani (1957) telah mendefinisikan murabahah sebagai penjualan berbagai macam barang dengan besaran harga yang sudah ditentukan oleh penjual dengan adanya penambahan keuntungan dalam jumlah yang tetap. dengan demikian, penjual harus mengungkapkan kepada pembeli besaran modal yang dibutuhkan untuk usahanya atau memberitahu seberapa besar biaya yang sudah dikeluarkan. menurut imam malik, muraba-hah dilakukan dan diselesaikan dengan pertu-karan barang dimana harga yang dibebankan sudah termasuk margin keuntungan yang disepakati bersama. berdasarkan definisi tersebut, dasar untuk murabahah dinyatakan valid jika pembeli mengetahui harga dasar, biaya tambahan jika ada dan jumlah keuntungan (zandi et al., 2012). dalam konteks pembiayaan murabahah dapat didefinisikan sebagai pembiayaan dengan harga pokok dan margin yang besarannya sudah ditentukan di depan dengan jangka waktu pembiayaan yang sudah pasti pula. pembiayaan murabahah menjadi skema pembiayaan favorit di banyak bank syariah di dunia. hal ini disebakan oleh (a) tingkat pengembalian dari murabahah yang telah ditentukan, tetap dan berkesinambungan (b) pembiayaan untuk perdagangan tidak memerlukan doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 27 banyak upaya untuk memantau, bekerja sama atau mengevaluasi seperti pembiayaan berbasis investasi dan (c) risiko gagal bayar relatif rendah. sementara bagi pengusaha, murabahah memiliki kelelebihan karena (i) marjin tetap sepanjang periode pengembalian pembayaran (ii) tidak ada biaya untuk keterlambatan pembayaran / default (iii) menggunakan aset yang dibeli sebagai jaminan, dan lain lain (ismal, 2009). pembiayaan perumahan di perbankan syariah dan perbankan konvensional pembiayaan perumahan dalam istilah bank konvensional kredit pemilikan rumah merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah atau renovasi rumah. pembiayaan perumahan sendiri muncul karena adanya kebutuhan memiliki rumah yang semakin lama semakin tinggi tanpa diimbangi daya beli yang memadai oleh masyarakat (hardjono, 2008). skema kredit perumahan bank konvensional menjadikan suku bunga sebagai dasar keuntungan bank. bunga atas pinjaman yang harus dibayarkan akan semakin besar dengan semakin panjangnya jangka waktu yang disepakati. kondisi ini pada akhirnya juga berpengaruh terhadap besaran angsuran yang harus disetorkan nasabah karena adanya fluktuasi bunga yang dibebankan bank kepada nasabah. teknik perhitungan bunga kredit perumahan konvensional pada umumnya terdiri dari (rivai, 2006): add on basis pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulannya juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit lunas. rumusnya: a = m+i (m x n) n dimana: a = angsuran i = tingkat suku bunga m = pokok pinjaman n = tenor effective interest rate/ annuitas pada sistem ini, digunakan bunga (tahunan atau bulanan) yang dikenakan pada sisa pokok utang (saldo efektif). besarnya cicilan bulanan adalah tetap dan terdiri dari cicilan pokok utang (principal repayment) dan cicilan bunga. rumusnya adalah: angsuran = i x m ( 1 + i )n ( 1 + i )n 1 di mana: m = pokok pinjaman i = tingkat suku bunga n = tenor pinjaman dalam prakteknya, metode pembebanan bunga pada kredit perumahan menggunakan suku bunga tetap (flat rate) dan suku bunga mengambang (floating rate). dan yang paling sering digunakan bank konvensional adalah perhitungan angsuran dengan sistem bunga efektif dengan metode pembebanan bunga floating (mengambang). bunga floating membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya asetiap bulan (kasmir, 2013). kondisi ini secara akumulatif menjadikan jumlah keuntungan yang diterima bank konvensional akan berbeda-beda untuk tiap tahunnya. pembiayaan perumahan murabahah adalah doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi28 pembiayaan rumah berbasis syariah, di mana unsurunsur suku bunga dan ketidakpastian yang dilarang. tidak seperti pembiayaan perumahan konvensional, pembiayaan perumahan syariah memiliki peneka-nan pada tingkat perolehan keuntungan (margin) yang telah disepakati sebelumnya antar penjual dan pembeli bukan dari suku bunga sehingga besarnya angka angsuran tidak akan berfluktuasi, bahkan jika terjadi kenaikan harga rumah. dalam pembiayaan rumah syariah, nasabah menentukan rumah yang diinginkan untuk dibeli dan bank membeli rumah dari pengembang/ pemilik dengan harga normal secara tunai, dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, karena harga tersebut sudah termasuk mark up (margin keuntungan). nasabah kemudian membayar kembali kepada bank secara cicilan (maali et al., 2006). selisih antara harga pasar (harga pokok) dan mark up harga (harga jual) adalah keuntungan bagi bank, yang dapat diterima dalam konteks pembiayaan perumahan syariah (hamid et al., 2011). beberapa perbedaan antara kredit perumahan konvensional dan pembiayaan perumahan syariah, pertama, di bawah sistem keuangan konvensional besarnya bunga yang dibebankan ditentukan atas dasar permintaan dan penawaran modal sementara berdasarkan perumahan syariah pembebanan sistem sewa terhadap properti ditentukan melalui permintaan dan penawaran aset nyata. oleh karena itu pada kredit perumahan konven-sional tidak terkait dengan penciptaan utilitas sementara dalam pembiayaan perumahan syariah, sektor keuangan terkait erat dengan sektor riil. tanpa memiliki keterkaitan antara keuangan dan sektor nyata, itu bagaikan pembiayaan semu yang tidak menambah nilai apapun kepada masyarakat secara keseluruhan. kedua, bank konvensional tidak memiliki underlying asset, maka berbagi risiko dan keuntungan dari properti tidak diperlukan sementara dalam pembiayaan syariah kepemilikan properti dan berbagi risiko serta manfaat melekat dengan kepemilikan. setiap kerusakan atau kerugian yang terjadi pada properti bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah akan dibagi oleh bank syariah dengan nasabah sesuai dengan porsi kepemilikan yang mereka punya dan kondisi ini tidak terjadi pada pembiayaan perumahan konvensional. ketiga, return untuk bank konvensional dimulai sejak tanggal fasilitas pemberian kredit dilakukan sementara kondisi ini tidak terjadi pada pembiayaan perumahan syariah. keempat, bank konvensional akan terus menerima angsuran (mengandung bunga dan pokok) bahkan jika properti tidak bisa digunakan dan membutuhkan beberapa perbaikan. selama periode perbaikan bank syariah tidak menerima sewa. akhirnya return bank konvensional ditetapkan berdasarkan bunga sementara pembiayaan perumahan syariah akan menerima sewa sebagai bagian dari segala apresiasi (depresiasi) (hanif, 2010). berikut adalah skema pembiayaan kpr syari’ah dengan skim murabahah: gambar 3. ilustrasi skema piutang murabahah pada bank syariah sumber: karim (2010) dengan sedikit modifikasi keterangan: 1a: developer perumahan menjual rumah kepada pihak bank syari’ah secara tunai. 1b: bank syari’ah membeli kepada developer selaku supplier secara tunai. 2a: bank syari’ah menjual rumah sebesar harga pokok/ asal ditambah keuntungan yang disepakati bersama, kepada nasabah pembiayaan perumahan syari’ah secara tangguh/ angsuran. doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 29 2b: nasabah membeli kepada bank syariah secara angsuran. volatilitas harga rumah volatilitas adalah pengukuran statistik untuk fluktuasi harga selama periode tertentu (firmansyah, 2006). volatilitas harga rumah menunjukkan penurunan dan peningkatan harga rumah dalam periode tertentu. volatilitas harga pasar terjadi akibat masuknya informasi baru ke dalam pasar. akibatnya para pelaku pasar melakukan penilaian kembali terhadap asset yang mereka perdagangkan. pada pasar yang efisien, tingkat harga akan melakukan penyesuaian dengan cepat sehingga harga yang terbentuk mencerminkan informasi baru tersebut (anton, 2006). nilai rumah (tanah dan bangunan) dalam konteks pasar properti adalah nilai pasar wajar yaitu nilai yang ditentukan atau ditetapkan oleh pembeli yang ingin membeli sesuatu dan penjual ingin menjual sesuatu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam kondisi wajar tanpa ada tekanan dari pihak luar pada proses transaksi jual beli sehingga terjadi kemufakatan. pembeli dan penjual mempunyai tenggang waktu yang cukup atas properti yang diperjualbelikan dan bertindak untuk kepentingan sendiri. penentuan nilai suatu properti menurut american institute of real estate appraiser (wolcott, 1987) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan perbandingan data pasar (market data com-parison approach), pendekatan biaya (cost approach) dan pendekatan pendapatan (income approach). tanah mempunyai kekuatan ekonomis di mana nilai atau harga tanah sangat tergantung pada penawaran dan permintaan. dalam jangka pendek penawaran sangat inelastis, ini berarti harga tanah pada wilayah tertentu akan tergantung pada faktor permintaan, seperti kepadatan penduduk dan tingkat pertumbu-hannya, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat serta kapasitas sistem transportasi dan tingkat suku bunga (eckert, 1990). hasil penelitian fahirah (2012), mengemukakan faktorfaktor yang dapat mempengaruhi nilai harga tanah dan bangunan antara lain: 1. faktor ekonomi, ditunjukkan dengan hubungan permintaan dan penawaran dengan kemampuan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. variabel permintaan meliputi jumlah tenaga kerja, tingkat upah,daya beli masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat suku bunga. variabel penawaran meliputi jumlah tanah yang tersedia, biaya perijinan, pajak dan biaya overhead lainnya. 2. faktor sosial, ditunjukkan dengan karakteristik penduduk yang meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kejahatan, pola hidup masyarakat dan lain-lain. setiap kawasan mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri begitupun halnya dengan lingkungan perumahan. untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman sebagai tempat tinggal tentunya ada beberapa hal penting yang menjadi aturan dan telah disepakati bersama. hal ini biasanya menjadi pertimbangan dalam memilih tempat tinggal. 3. faktor pemerintah (regulasi), seperti halnya berkaitan dengan ketentuan perundangundangan dan kebijakan pemerintah bidang pengembangan atau penggunaan tanah (zoning). penyediaan fasilitas dan pelayanan oleh pemerintah mempengaruhi pola penggunaan tanah, misalnya fasilitas keamanan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 4. faktor fisik, antara lain kondisi lingkungan yang meliputi struktur/jenis tanah, kontur, bebas banjir, tata letak atau lokasi dan ketersediaan doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi30 fasilitas sosial. 5. aksesibilitas, yang meliputi ketersediaan transportasi (angkutan umum), kondisi jalan (aspal/belum), lebar jalan, jarak ke pusat kota, jarak ke tempat kerja, jarak ke sarana pendidikan. 6. ketersediaan fasilitas. ketersediaan fasilitas sangat mempengaruhi nilai tanah dan bangunan antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. penelitian terdahulu beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain: sudarso kaderi wiryono et al. (2011) menemukan, pertama, hanya bukopin syariah yang mengikuti kepatuhan murabahah dengan kurva imbal hasil yang datar dan yang lain tidak. kedua, rata-rata yield curve bukopin syariah sejak awal sampai akhir perjanjian pembiayaan perumahan murabahah meng-ekspos hasil yang sangat tinggi untuk mengatasi secara signifikan atas dua risiko utama, yaitu risiko jatuh tempo dan risiko inflasi. dan bank syariah lain mengadopsi kurva imbal hasil positif yaitu bni syariah, mandiri syariah, bri syariah, dan btn syariah dengan menerapkan tarif yang lebih rendah pada awal pembiayaan perumahan dan meningkat secara perlahan hingga jatuh tempo pembiayaan untuk mengatasi perbedaan rate deposito dan risiko yang muncul (risiko jatuh tempo dan risiko inflasi. penelitian lain dari al-mutairi (2010) menemukan pembiayaan rumah islami tidak lebih mahal daripada pembiayaan rumah konvensional. 93% dari responden memilih bank syariah karena kepatuhan prinsip syariah. pada saat yang sama 70% dari nasabah bank konvensional ingin beralih ke perbankan syariah. mayoritas responden tidak tahu tentang perbedaan formal mengenai perbankan konvensional dan perbankan syariah. jadi kita bisa menganggap bahwa pelanggan sebelum memilih bank mereka untuk kpr yang tidak membuat analisis komparatif dari kedua sistem perbankan. selain itu, habibullah (2005) menemukan pembiayaan murabahah yang memiliki return yang lebih baik adalah pembiayaan murabahah konsumsi dan pembiayaan murabahah yang memiliki risiko lebih kecil adalah pembiayaan murabahah modal kerja. hasil uji t mengha-silkan bahwa return semua pembiayaan tidak berbeda secara signifikan. sedangkan nugroho (2006) menemukan bank muamalat indonesia periode januari 2001 sampai dengan desember 2004, diperoleh kesimpulan bahwa faktor biaya overhead, dan bagi hasil dana pihak ketiga (dpk) secara signifikan mempengaruhi margin murabahah, sedangkan volume pembi-ayaan murabahah dan profit target tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah walaupun terdapat korelasi. dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya tersebut, penelitian ini memiliki persamaan, yakni membahas tentang pembi-ayaan murabahah dan pembiayaan perumahan serta halhal yang terkait dengan margin pembiayaan beserta risikonya. dari sisi jenis obyek penelitian, penelitian sudarso kaderi wiryono et al. (2011) merupakan penelitian yang memiliki kesamaan terdekat dengan penelitian ini, di mana sama-sama meneliti pada pembiayaan perumahan murabahah pada bank syariah di indonesia, meskipun metode penelitiannya berbeda. adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut ialah: (1) penelitian ini fokus pada isu keuntungan yang akan diperoleh bank syariah pada pembiayaan perumahan berakad murabahah (piutang murabahah) yang menggunakan fixed margin, dan jika dihitung berdasarkan bunga floating yang berlaku di bank konvensional; (2) penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 31 bank syariah mandiri dan bank bri syariah dengan kondisi yang terkini (update) karena menggunakan data kurun 9 tahun terakhir sebelum tahun pembuatan penelitian ini; dan (3) jenis penelitian adalah causal comparative dengan pengujian hipotesis menggunakan statistik analitik, yaitu dengan menggunakan uji-t sampel berpasangan (paired sample t-test). metode penelitian jenis penelitian penelitian ini merupakan studi kasus, dari sudut pandang causal comparative atau dikenal juga dengan istilah ex post facto (setelah fakta), yakni penelitian yang mencoba menentukan suatu sebab dari sesuatu yang sudah terjadi. variabel perlakuan pada desain penelitian ini merupakan kejadian yang sudah terjadi, maka tidak ada perlakuan (treatment) yang dilakukan oleh peneliti. data dan sumber data data yang digunakan pada penelitian ini adalah time series yang merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu periode bulanan yang terdiri dari; (1) data margin pembiayaan perumahan murabahah di bank syariah mandiri periode april 2005–oktober 2013 dan bank brisyariah periode 2008 – 2013; dan (2) data suku bunga kredit konsumtif pada bank swasta nasional periode april 2005 – oktober 2013 yang dikeluarkan olah bank indonesia. dalam pengumpulan data sehubungan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara sebagai berikut; (1) penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian guna memperoleh penge-tahuan secara teoritis dengan cara membaca dan mencatat dari berbagai sumber literatur, text book, artikel-artikel, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti; dan (2) penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian secara langsung ke sumber data untuk mendapatkan data sekitar masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan data primer berupa angsuran pem-biayaan perumahan di bank syariah mandiri dan bank brisyariah periode april 2005–oktober 2013. variabel – variabel penelitian nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah pembiayaan perumahan dengan akad murabahah di bank syariah merupakan salah satu pembiayaan yang berbasis natural certainty contract (ncc) yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah dan waktu (timing). margin keuntungan + harga beli = nilai rumah nilai rumah berdasarkan kredit konvensional pembiayaan perumahahan pada bank konvensional menggunakan bunga mengam-bang (floating rate) sebagai dasar acuan besarnya nilai angsuran dengan pola efektif. perhitungan bunga pembiayaan perumahan dengan bunga effective floating adalah porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. nilai rumah atas dasar harga pasar pendekatan perbandingan harga jual (sales comparison approach), atau metode perbandingan data pasar yaitu pendekatan dengan mempertimbangkan penjualan dari rumah sejenis atau pengganti data pasar yang terkait, yang nantinya menghasilkan estimasi nilai melalui proses membandingkan objek penilaian dengan transaksi rumah yang sebanding. (modul penilaian pendekatan data pasar, 2008). harga jual rumah pembanding + penyesuaian = indikasi nilai rumah doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi32 teknik analisa data sebelum dilakukan analisis data dilakukan perhitungan nilai capital gain/loss dari pembiayaan perumahan yang dihitung dengan menggunakan rumus capital gain aktiva tunggal sebagai berikut: cg/l = np – hb x 100 % hb dimana: cg/l = persentase capital gain (loss) pembiayaan perumahan selama periode pembiayaan np = nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan hb = harga beli pengujian terhadap data dan analisa dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan statistik analitik, yaitu dengan menggunakan uji-t (t-test). uji-t yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji t paired sample test). di mana jumlah sampel < 30 data dan dengan tingkat kepercayaan 95%. hasil pembahasan nilai jual rumah dalam pembiayaan perumahan murabahah dan kredit perumahan konvensional sebelum menentukan harga jual akad murabahah pada pembiayaan pemilikan rumah, bank syariah menentukan besaran margin dalam bentuk persentase rate tertentu. rate ini adalah nilai relatif imbal hasil tahunan yang diharapkan oleh bank syariah dari setiap pembiayaan yang tersalurkan dengan besaran yang sudah pasti dan tetap hingga berakhirnya masa pembiayaan. dengan demikian, total marjin akan ditentukan oleh besarnya plafond dan margin yang dikenakan secara annuitas. selain itu, total margin juga akan ditentukan oleh jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka dengan plafond dan pricing yang sama total margin akan semakin besar (karim, 2010). dalam kredit perumahan konvensional, suku bunga menjadi dasar untuk menetapkan besaran angsuran pada kredit bank konvensional. karena suku bunga selalu berfluktuasi tergantung pada kondisi dalam dunia keuangan, maka suku bunga yang dikenakan kepada nasabah juga berfluktuasi. ini akan masuk akal jika nasabah harus membayar angsuran mereka dalam jumlah yang berbeda untuk setiap bulan tergantung pada suku bunga pada bulan saat pembayaran dilakukan. sehingga, besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh bank konvensioanl sangat dipengaruhi oleh besarnya fluktuasi bunga bank yang berlaku untuk setiap bulannya. hal ini disebabkan karena kredit pemilikan rumah konvensional menggunakan bunga floating sebagai dasar penentuan besaran margin keuntungan kredit. pada pembiayaan perumahan dengan akad murabahah, bank tidak dapat mengubah angsuran pembiayaan nasabah hingga berakhirnya masa pembiayaan. ini sebagai akibat harga jual yang telah disepakati di awal pembiayaan. dengan demikian, pada akad murabahah bank syariah menghadapi risiko income gap yang lebih besar, yaitu pada saat biaya dana meningkat sementara margin akad murabahah yang berjalan tidak dapat diubah. ilustrasi komparasi angsuran dalam pembiayaan perumahan menggunakan akad murabahah dan kredit konvensional dapat dilihat pada gambar 3. lokasi obyek murabahah tidak ikut mempengaruhi seberapa besar margin yang dibebankan kepada nasabah. tetapi, besaran margin ini bisa dinegosiasikan antara nasabah dengan bank pada saat awal akad pembiayaan akan dilakukan. pembiayaan perumahan murabahah di bank syariah mandiri (bsm) komparasi nilai rumah berdasarkan akad murabahah dan kredit konvensional disebab-kan oleh perbedaan penentuan pola margin keuntungan. berdasarkan sampel penelitian di atas, doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 33 gambar 4. komparasi angsuran pembiayaan perumahan dalam akad murabahah dan konvensional sumber: bank syariah mandiri dan bank brisyariah tabel 2. spesifikasi sampel nasabah pembiayaan perumahan murabahah tabel 3. komparasi nilai rumah murabahah dan konvensional (nasabah bank syariah mandiri) doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi34 nilai rumah berdasarkan akad murabahah sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan berdasarkan akad konvensional yakni rata-rata sekitar 0.9% – 5%, tergantung pada tenor (jangka waktu) pembiayaan. selisih nilai rumah pada pembiayaan perumahan murabahah dan konvensioanal dengan tenor 5 tahun adalah 0.9% – 1,9%, dan untuk tenor 8 tahun adalah sebesar 5%. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan besaran margin antara pembiayaan dengan akad murabahah dan kredit konvensional tidak berbeda jauh. dan makin mempertegas penelitian yang sudah dilakukan chong dan liu, (2009) bahwa pricing pembiayaan murabahah masih menggunakan suku bunga sebagai benchmark pembiayaan perumahan di bank syariah. pembiayaan perumahan murabahah di bank brisyariah (bris) berdasarkan sampel penelitian di bank brisyariah, selisih nilai rumah berdasarkan akad murabahah dibandingkan dengan pembiayaan berdasarkan kredit konvensional yakni sekitar 0.6% – 1.8% atau antara rp. 1.270.000 – rp. 4.826.093,. jangka waktu pembiayaan adalah selama 5 tahun dengan plafon pembiayaan yang berbeda-beda. bank brisyariah memberlakukan tingkat margin yang berbeda-beda untuk tiap nasabah. seperti pembiayaan perumahan pada sampel 1 dengan lokasi obyek murabahah di perum puri permata blok e larangan selatan ciledug dengan plafon pembiayaan bank sebesar rp. 239.000.000,dengan margin 14.50% p.a diperoleh nilai rumah berdasarkan pembiayaan dengan akad murabahah sebesar rp. 398.395.550,70,dan jika dihitung dengan menggunakan suku bunga kredit konsumtif menurut bank swasta nasional maka diperoleh nilai rumah sebesar rp. 403.221.643,93,pembiayaan perumahan dengan menggunakan suku bunga kredit konsumtif menurut bank swasta nasional lebih mahal rp 4.826.093,23,atau selisih sebesar 1.2 % jika dibandingkan dengan nilai jual rumah dengan akad murabahah. tabel 4. komparasi nilai rumah murabahah dan konvensional (nasabah bank brisyariah) tabel 5. biaya pembangunan rumah tinggal di jakarta sumber: www.arsitek88.com (2014) doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 35 nilai rumah setelah jatuh tempo pembiayaan berdasarkan nilai pasar tahapan yang harus dilakukan adalah dengan menentukan nilai pasar tanah dengan menganggap tanah tempat rumah ini berdiri sebagai tanah kosong kemudian membandingkan harga tanah masing-masing data pembanding. sedangkan untuk menghitung nilai bangunan, perlu dilakukan perhitungan perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membangun atau mengganti properti baru yang meliputi biaya atau harga bahan, upah buruh, biaya tenaga ahli dan semua yang berkaitan seperti biaya angkutan, biaya pemasangan, atas setiap m2 dari luas bangunan. nilai bangunan yang sudah diketahui, perlu dilakukan perhitungan nilai penyusutannya. perhitungan penyusutan atas sebuah rumah sangat ditentukan oleh berapa lama umur ekonomis/ umur manfaat dari properti tersebut. umur ekonomis obyek penelitian ini yang berupa rumah tinggal tipe menengah (standar) yakni 30 tahun dan tipe menengah mewah adalah 40 tahun (mappi, 2014). berdasarkan hasil retaksasi yang telah dilakukan terhadap obyek murabahah setelah pembiayaan jatuh tempo diketahui bahwa nilai pasar sampel 1 yang terletak di bumi pelita kencana, pondok cabe kecamatan pamulang tangerang selatan adalah rp. 277,370,000 atau lebih tinggi nilainya rp. 5,647,370 jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah dan lebih tinggi sebesar rp. 8,363,790 jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan kredit konvensional. nilai taksasi rumah yang menjadi agunan sampel 2 adalah rp 536,250,000,-. setelah lima tahun pembiayaan berjalan (pembiayaan jatuh tempo), nilai retaksasi obyek murabahah tersebut diketahui nilai pasarnya sudah meningkat lebih dari tiga kali lipatnya atau menjadi rp. 1,765,110,000,-. dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan perumahan murabahah yang sebesar rp. 704,349,913.19,maka terdapat selisih nilai sebesar rp. 1,060,760,086.81,terhadap nilai pasar . dan jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan kredit konvensional maka terdapat selisih nilai sebesar rp. 1,067,317,470.87,-. kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai properti (rumah) di kalibata sangat signifikan. nilai taksasi rumah yang menjadi agunan sampel 3 adalah rp 500,000,000,-. setelah lima tahun pembiayaan berjalan (pembiayaan jatuh tempo), retaksasi dilakukan terhadap obyek murabahah tersebut dan diketahui bahwa nilai pasarnya sudah meningkat lebih dari empat kali lipatnya atau menjadi rp. 2,111,270,000,-. dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan perumahan murabahah yang sebesar rp. 663,005,820.69,maka terdapat selisih nilai sebesar rp. 1,448,264,179,-. dan jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan kredit konvensional maka terdapat selisih nilai sebesar rp. 1,461,058,008,-. kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai properti (rumah) di ciputat sangat signifikan. nilai taksasi rumah berdasarkan nilai pasar rumah untuk sampel 4 setelah pembiayaan jatuh tempo adalah rp 331,475,760,atau lebih tinggi nilainya rp. 11,991,239,jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah dan lebih tinggi nilainya sebesar rp. 28,405,549,jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan kredit konvensional. berdasarkan hasil retaksasi yang penulis lakukan terhadap obyek murabahah setelah pembiayaan jatuh tempo diketahui bahwa nilai pasar sampel 1 bank bri syariah adalah rp. 436,822,500 atau lebih tinggi nilainya rp. 38,426,949,-. jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah dan jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan kredit konvensional maka nilai pasar rumah setelah jatuh doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi36 tempo pembiayaan akan lebih tinggi sebesar rp. 33,600,856,-. hasil retaksasi nilai pasar sampel 2 bank brisyariah adalah rp. 242,711,250 atau lebih tinggi nilainya rp. 26,278,486 jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah dan lebih tinggi nilainya sebesar rp. 27,548,489 jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan kredit konvensional. nilai taksasi rumah yang menjadi agunan pada sampel 3 bank brisyariah adalah rp 196,220,000,-. setelah lima tahun pembiayaan berjalan (pembiayaan jatuh tempo), retaksasi dilakukan terhadap obyek murabahah tersebut dan diketahui bahwa nilai pasarnya sudah meningkat menjadi rp. 426,594,000,-. dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan perumahan murabahah yang sebesar rp. 243,727,126.58,maka terdapat selisih nilai sebesar rp. 182,866,873. dan jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan kredit konvensional rp. 239,299,715.48,maka terdapat selisih nilai sebesar rp. 187,294,285,-. kenaikan nilai rumah yang sangat signifikan setelah pembiayaan jatuh tempo disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi. sebagaimana temuan pene-litian fahirah et al. (2010) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah dan bangunan pada perumahan adalah: faktor lokasi dan aksesibilitas faktor lokasi dan aksesibilitas rumah akan menentukan nilai ekonomi rumah tersebut. kenaikan nilai properti (rumah) pada sampelsampel penelitian dipengaruhi oleh lokasi yang cukup strategis dari masing-masing sampel dan didukung oleh aksebilitas yang baik, serta rencana pembangunan fasilitas infrastruktur dimasa mendatang akan sangat mendukung aksebilitas menuju obyek penelitian. seperti akses jalan tol jorr (jakarta outer ring road) yang mendukung akses menuju pondok cabe, ciputat, kalibata, jatiwaringin, ciledug dan jalan tol borr (bogor outer ring road/sentul selatan) yang memudahkan akses ke bogor serta rel kereta dan feeder aptb (angkutan perbatasan terintegrasi busway) menjadikan lokasi obyek penelitian yang terletak ciputat dan pondok cabe cukup mudah dicapai. kondisi ini menjadikan harga rumah naik dengan cepat dan cukup signifikan melebihi nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah maupun konvensional. rencana pembangunan ruas tol depok-antasari dan cinere-bogor-jagorawi juga ikut mendongkrak nilai rumah yang berada di kawasan ciledug, pondok cabe, serta ciputat. faktor ketersediaan fasilitas. fasilitas yang dimaksudkan adalah fasilitas pendidikan tinggi, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, sarana pendidikan, tempat ibadah, pelayanan kese-hatan, pusat perbelanjaan, sarana kebersihan dan persampahan. keberadaan fasilitas pendidikan tinggi, keberadaan beberapa fasilitas perbelanjaan modern ikut mendorong meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal di ciputat, pondok cabe, ciledug, kalibata, jatiwaringin. faktor ekonomi keterbatasan lahan dan mahalnya tempat tinggal di jakarta, membuat masyarakat perkotaan menyasar pinggiran kota seperti depok, bogor, tangerang, bumi serpong damai, bekasi, untuk mencari tempat tinggal. kondisi ini mendorong munculnya embrio-embrio real estate, dengan model cluster-cluster perumahan kecil yang kurang dari 2 hektar. tingginya permintaan lahan perumahan di pinggiran kota jakarta mendorong harga rumah naik cukup tinggi. faktor sosial ditunjukkan dengan karakteristik pendu-duk doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 37 seperti jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada sampel-sampel penelitian. sebagai contoh kepadatan penduduk kecamatan pamulang yang mencapai 10.674 orang/km2 dan kepadatan penduduk kecamatan ciputat yang mencapai 10.457 orang/km2. interaksi faktor-faktor tersebut di atas menciptakan nilai yang tercermin dalam prinsip ekonomi permintaan dan penawaran. permintaan juga dipengaruhi oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan tetapi dibatasi oleh kemampuan daya beli. seperti pada permintaan, penawaran suatu komoditas dipengaruhi juga oleh kegunaan dan keterbatasan di pasar. sebagaimana yang dikemukakan wolcott (1987) bahwa konsep nilai suatu properti (rumah ) ditimbulkan karena adanya faktor-faktor ekonomi berupa kegunaan (utility), kelangkaan (scarcity), keinginan (desire/ demand), serta daya beli efektif (effective purchasing power). nilai rumah dari sampel-sampel penelitian berdasarkan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan perumahan murabahah dan kredit perumahan konven-sional. pembiayaan murabahah mengandung risiko spesifik yang berbeda baik dengan skema pembiayaan syariah lainnya maupun kredit konvensional berbasis bunga yakni risiko terkait harga jual (rahmawaty, 2007). perbandingan nilai rumah setelah jatuh tempo pembiayaan dengan nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah maupun konvensional menjadi tolak ukur untung tidaknya perbankan dalam melakukan bisnis pembiayaan perumahan. kondisi ini berbeda dengan akad lain, seperti akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan akad sewa (ijarah), dimana bank syariah memiliki kesempatan untuk membuat klausul perubahan (review) pricing pembiayaan selama masa berjalannya pembiayaan. evaluasi pola pembiayaan yang lebih menguntungkan dan cocok untuk mengatasi volatilitas harga rumah. capital gain/loss pembiayaan perumahan murabahah dan kredit konvensional dari tabel 7 diketahui nilai capital loss tertinggi pembiayaan perumahan bank mandiri syariah terdapat pada sampel 3 sedangkan nilai capital loss pembiayaan perumahan brisyariah tertinggi terdapat pada sampel 3 yaitu 75%. berdasarkan tabel 8 diketahui capital loss tertinggi terdapat pada tabel 6. capital gain/loss pembiayaan perumahan murabahah doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi38 sampel 3 yaitu 224.7% sedangkan terendah terdapat pada sampel 1 yaitu 3.1 %. sedangkan nilai capital loss pembiayaan perumahan bank brisyariah jika dihitung berdasarkan suku bunga kredit konsumtif menurut bank swasta nasional adalah 8.3% 78.3%, dimana nilai capital loss tertinggi terdapat pada sampel 3 yaitu 78.3% sedangkan nilai capital loss terendah 8.3%. uji beda dua rata-rata (t-test paired sampel test) pembiayaan murabahah dan kredit konvensional. uji beda menggunakan t-test paired sampel test dengan level of signifikan 95%. nilai t-hitung yang dihasilkan adalah sebesar -1.945 pada derajat bebas 2 dengan sig 0.191. karena sig (2-tailed) > 0.05, maka keputusan pengujian ialah menerima hipotesis nol (h 0 ). dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembiayaan perumahan murabahah di bank syariah mandiri tidak lebih menguntungkan daripada perhitungan berdasarkan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. sedangkan hasil pengujian nilai rumah tabel 7. capital gain/loss kredit perumahan konvensional tabel 8. hasil uji beda t-test pembiayaan murabahah dan kredit konvensioanal atas nasabah bank syariah mandiri tabel 9. hasil uji beda t-test pembiayaan murabahah nasabah bank brisyariah doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 39 berdasarkan kredit perumahan konvensional dengan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan diketahui nilai t-hitung yang dihasilkan adalah sebesar -1.949 pada derajat bebas 2 dengan sig 0.191. karena sig (2-tailed) > 0.05, maka keputusan pengujian ialah menerima hipotesis nol (h 0 ). berdasarkan hasil pengujian nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah dengan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan, maka diketahui nilai t-hitung dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembiayaan perumahan atas nasabah bank syariah mandiri jika dihitung menggunakan suku bunga kredit konsumtif bank swasta nasional juga tidak lebih menguntungkan daripada perhitungan berdasarkan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan, yang mananilai hitung yang dihasilkan adalah sebesar 1.634 pada derajat bebas 2 dengan sig 0.243. karena sig (2-tailed) > 0.05, maka keputusan pengujian ialah menerima hipotesis nol (h 0 ). dari hasil analisis statistik tersebut dapat dikatakan bahwa pembiayaan perumahan murabahah di bank brisyariah tidak lebih menguntungkan daripada perhitungan berdasarkan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. hasil pengujian nilai rumah berdasarkan kredit perumahan konvensional dengan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan diketahui nilai thitung yang dihasilkan adalah sebesar -1.578 pada derajat bebas 2 dengan sig 0.254. karena sig (2tailed) > 0.05, maka keputusan pengujian ialah menerima hipotesis nol (h 0 ). dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembiayaan perumahan atas nasabah bank brisyariah jika dihitung menggunakan suku bunga kredit konsumtif bank swasta nasional juga tidak lebih menguntungkan daripada perhitungan berdasarkan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. sebagaimana yang tertulis pada hasil uji beda dua rata-rata (ttest paired sampelt test), pada kondisi ini menunjukkan bahwa pricing pembiayaan murabahah maupun pricing pembiayaan konvensional masih belum bisa mengakomomodir perubahan harga rumah yang naik secara simultan dan signifikan walaupun pembiayaan perumahan dengan menggunakan akad murabahah lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menggunakan akad konvensional. sehingga perlu diberlakukan model akad-akad lainnya yang sesuai ketentuan syariah yang bisa diterapkan sebagai pengganti ataupun sub-stitusi akad murabahah. seperti penerapan akad ijarah yang selama ini sudah berjalan, dengan produk ijarah mumtahiya bit tamlik ataupun akad musyarakah mutanaqishah. simpulan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain adalah bahwa nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri jika dibandingkan dengan kredit perumahan konvensional dengan tenor pembiayaan 5 tahun lebih tinggi 0.9% – 1.9%. dan untuk tenor pembiayaan 8 tahun, nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah lebih tinggi 5% dibandingkan nilai rumah berdasarkan kredit konvensional. sedangkan selisih nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah di bank brisyariah jika dibandingkan dengan kredit perumahan berdasarkan suku bunga konvensional dengan tenor pembiayaan 5 tahun yakni sekitar 0.6% – 1.8% . selanjutnya, nilai rumah berdasarkan pembiayaan perumahan di bank syariah mandiri dan bank brisyariah dengan akad murabahah maupun berdasarkan kredit perumahan konvensional memiliki selisih nilai yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. selain itu, pembiayaan perumahan murabahah lebih doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 jurnal akuntansi & investasi40 menguntungkan jika dibandingkan dengan kredit perumahan konvensional. akan tetapi pembiayaan perumahan dengan akad murabahah maupun degan kredit konvensional, kedua pola pembiayaan tersebut tidak cocok diaplikasikan jika dimaksudkan untuk mengatasi volatilitas harga rumah. dari hasil penelitian ini, implikasi penting yang dapat dijadikan masukan dalam praktik perbankan syariah terkait isu manajemen risiko di pembiayaan kepemilikan rumah dengan knsep murabahah, yaitu perlu diimplementa-sikan model-model alternatif akad di dalam pembiayaan kepemilikan perumahan untuk mengatasi volatilitas harga rumah. penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya menguji pada kasus di tempat tertentu dan pembiayaan murabahah pada dua bank syariah. selain itu, tahun yang dibandingkan tidak sama karena keterbatasan akses pemerolehan data oleh peneliti. berdasarkan keterbatasan tersebut maka sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam hal penyimpulan secara umum atas kasus serupa yang terjadi di tempat berbeda. selain itu, oleh sebab penelitian ini masih merupakan penelitian awal dan dalam pandangan penulis masih merupakan inisiatif penelitian yang perlu dikembangkan lebih lanjut serta disempurna-kan, maka sangat disarankan untuk para akdemisi, peneliti dan praktisi untuk mengem-bangkan penelitian ini guna memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah baik secara teoritis maupus praktis. daftar pustaka al-qur’an al-karim. al-mutairi, humoud. a comparison betwen islamic and conventional home financing in kuwait: client perceptions of the facilites offered by the national bank of kuwait and kuwait finance house. durham theses. durham university. 2010. al-marghinani, 1957, “al-hidaya”, translated into english by charles hamilton. premier book house, lahore. anton, a. (2006). analisis model volatilitas return saham (studi kasus pada saham lq 45 di bursa efek jakarta) (doctoral dissertation, program pascasarjana universitas diponegoro). antonio, muhammad syafii. bank syariah dari teori ke praktik. jakarta: gema insani press, 2009. chong, b.s. & liu, m.h. (2009). islamic banking: interest free or interest-based? pacific basin finance journal, 17, 125-144. eckert, j.k. property appraisal and assessment administration, iaao. chicago illinois. 1990. fahirah, f. 2012. identifikasi faktor yang mempengaruhi nilai jual lahan dan bangunan pada perumahan tipe sederhana, jurnal smartek, vol. 8 no. 4, 2010. hamid, ayesha, dan omar masood. selection criteria for islamic home financing: a case study of pakistan. journal of qualitative research in financial markets. volume 3. issue 2. p. 117-130. emerald group publishing. 2011. hanif, muhammad dan syed tahir hijazi. islamic house financing: a critical analysis and comparison with conventional morgage. middle eastern finance and economics. issue 6. 2010. hanley, n., & spash, c. l. (1993). cost-benefit analysis and the environment (vol. 499). cheltenham: edward elgar. hardjono. mudah memiliki rumah lewat kpr. jakarta: pt. pustaka grahatama, 2008. ismal, rifki. assessing moral hazard problem in murabahah financing. journal of islamic economics, banking and finance. volume-5 number-2. p.102-112. 2009. karim, adiwarman azwar. bank islam: analisis fiqih dan keuangan. jakarta: rajawali pers, 2010. maali, b., casson, p., & napier, c. (2006). social reporting by islamic banks. abacus, 42(2), 266-289. nugroho, r., 2006. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan (studi empiris pada pt. bank tabungan negara (persero),cabang bandung). tesis. program studi magister manajemen program pasca sarjana universitas dipenogoro. rama, ali, wisnu wardhana, farid kurnia rahman, ilham reza ferdian. islamic benchmarking an alternative to interest (evidence from home financing in malaysia). islamic economics and finance pedia. international islamic university malaysia. 2011. rahmawaty, a. (2007). ekonomi syari’ah: tinjauan kritis produk murabahah dalam perbankan syari’ah di indonesia. jurnal ekonomi islam: la riba, 1(2), 189-203. rivai, v., 2005. performance appraisal. jakarta: raja grafindo persada. sutawijaya, a. 2004. analisisfaktor-faktor yang mempengaruhi nilai jual tanahsebagai dasar penilaian nilai jual objek pajak (njop) pbb di kota semarang. jurnal ekonomi pembangunan, 9 (1), 6578 walcott, richard c. the appraisal of real estate american institute of real estate appraiser. north michigan. chicago illonois. 1987. wiryono, sudarso kaderi, barli suryanta, dan oktofa yudha sudrajad. analysis on the dynamics of yield curve of murabaha in indonesian sharia morgage financing: the case of indonesian sharia banks. annual international conference on micro and macro economics. 2011. zandi, gholamreza, noraini mohd. ariffin and alireza shahabi. 2012. some issues on murabahah practices in iran and malaysian islamic banks. african journal of business management vol. 6 (24), pp. 7066-7073. fatwa dan peraturan perundangan: departemen keuangan republik indonesia. modul penilaian pendekatan data pasar. dikeluarkan doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 vol. 17 no.1 januari 2016 41 oleh pusat pendidikan dan pelatihan keuangan umum badan pendidikan dan pelatihan keuangan untuk dtss penilaian properti dasar. 2008. fatwa dsn-mui no: 04/dsn-mui/iv/2000 tentang murabahah. fatwa dsn-mui no: 13/dsn-mui/ix/2000 tentang uang muka dalam murabahah. fatwa dsn-mui no: 16/dsn-mui/ix/2000 tentang diskon dalam murabahah. fatwa dsn-mui no: 17/dsn-mui/ix/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. fatwa dsn-mui no: 23/dsn-mui/iii/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. fatwa dsn-mui no: 84/dsn-mui/xii/2012 tentang metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) di lembaga keuangan syariah. peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. kamus besar bahasa indonesia. http://www.mappi.or.id/static-321-umur-ekonomis.html http://www.bi.go.id. doi: 10.18196/jai.2016.0042. 22 41 a adrian sutawijaya agency theory agency theory al-marghinani al-tamwil bi al-murabahah analisis fiqih dan keuangan b bali bandung banjarmasin bantul barli suryanta bni bri syariah btn c capital loss ceo charles hamilton chicago chicago illonois cincinnati connecticut conventional home financing corporate governance culture shock d denpasar driver of dakwah e edward elgar. effectively the floating rate encyclopedia of business end-user f farid kurnia rahman g gaap gema insani press, generally accepted accounting principles i ifrs ikatan akuntan indonesia ilham reza ferdian illinois ima india indonesia infomation system research institute of management accountants intermediary institution international islamic university malaysia iran islam islamic banks issues in accounting education j j. zimmerman jakarta jawa tengah journal for the scientific study of religion journal of accounting research journal of accounting research journal of business ethics journal of practice and theory journal of state taxation jurnal ekonomi k kamboja kamus besar bahasa indonesia kantor cabang pembantu kasihan kontrak murabahah kuwait l lahore m mahasaraswati makassar malaysian manado mandiri syariah mcleon model modified jones mortgage financing muhammad syafii muhammadiyah murabaha contract murabahah practices in iran n national tax journal new chinese accounting standards new york new zealand non-anonymous north michigan o oktofa yudha sudrajad p pacific basin finance journal pakistan palembang pascasarjana universitas diponegoro pembiayaan kpr perbankan syari'ah persero philippines pontianak pt. pustaka grahatama purwokerto r raja grafindo persada s sarbanes-oxley semarang semolo singaraja sistem informasi akuntansi software stie perbanas sudarso kaderi suku bunga efektif surabaya surakarta sutami syariah syed tahir hijazi t tamantirto teori akuntansi the accounting review the impairment of assets. the quality management journal tinjauan kritis produk murabahah u udayana ummu universitas gadjah mada universitas sebelas maret university of washington v volatilitas harga volatility of prices w washington whistleblowing wisnu wardhana wrongdoing y yogyakarta layout januari 2014 pendahuluan krisis yang melanda indonesia pada pertengahan tahun 1997 salah satu penyebabnya yaitu rendahnya penerapan corporate governance (wahananto, 2009). hal ini terlihat dari praktek pengelolaan perusahaan yang tidak maksimal dan tidak sehat pada berbagai sektor. sehingga, hal ini diperlukan pembenahan berupa pengelolaan perusahaan yang baik agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. memasuki abad ke-21 dan ditambah dengan adanya krisis global yang semakin memperburuk keadaan ekonomi dan mem-buat banyak pengaruh implementasi syariah governance terhadap loyalitas nasabah intan purnamasari* & emile satia darma program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, d.i. yogyakarta, 55183, telp +274 387656, indonesia. *corresponding author, e_mail address: esatyadarma@gmail.com abstract the research aims to examine and obtain empirical study on the effect of syariah governance implementation on customer loyalty. the object of this research is islamic banking in yogzyakarta. collecting data used purposive sampling method on islamic banking customers in yogyakarta. a total of 102 respondents used as samples in this study. the analysis tool used is multiple regression with spss 15.0. testing the quality of the data used in this research is a classic assumption test, while the hypothesis testing used the t test analysis method. the results of the research showed that fairness and syariah compliance has a positive significant effect on customer loyalty, while transparency, accountability, responsibility, and independency doesn’t have positive significant effect on customer loyalty. key words: syariah governance; customer loyalty; islamic banking abstrak penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh studi empiris tentang pengaruh penerapan syariah governance terhadap loyalitas pelanggan. objek penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di yogyakarta. pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada pelanggan perbankan syariah di yogyakarta. sebanyak 102 responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan spss 15.0. pengujian kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis uji t. hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan kepatuhan syariah memiliki efek positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan tidak memiliki efek positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan.kata kunci: syariah governance; loyalitas pelanggan; perbankan syariah perusahaan bangkrut, perusahaan dituntut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam pengelolaan perbankan kususnya bank syariah (wahananto, 2009). hal tersebut didukung dengan adanya peraturan bank indonesia no. 8/14/pbi/ 2006 pasal 2 ayat (1) pbi dan pasal 34 ayat 1 undangundang no. 21 tahun 2008 ten-tang perbankan syariah. peraturan tersebut ditegaskan bahwa perbankan wajib melaksa-nakan prinsip-prinsip corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keman-dirian, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vol. 16 no.1 januari 2015 13 dan kewajaran di setiap kegiatan usahanya. perbedaan filosofi pada perbankan syariah dengan konvensional menjadi sebab utama adanya perbedaan dalam konsep corporate governance. perbedaan implemen-tasi corporate governance pada perbankan syariah dan konvensional terdapat pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah. menurut idat (2003) dan junusi (2012) dalam beberapa masa telah terjadi penurunan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. berdasarkan riset dan penelitian tentang preferensi masyarakat yang dilakukan oleh bank indonesia berkerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. penerapan syariah compliance di perbankan syariah bertujuan untuk mengurangi praktik riba, gharar, dan semua transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. selain itu, dengan adanya penerapan syariah compliance akan menuntut perbankan utuk menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal serta menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah dijalankan dengan baik seperti dalam hal pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. di sisi lain, perkembangan bank syariah di indonesia yang semakin meningkat memunculkan kompetensi yang ketat. hal tersebut mengharuskan perbankan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada stakeholders terkhusus kepada nasabah bank, tujuannya adalah untuk menjaga loyalitas nasabah perbankan itu sendiri. pada konteks perbankan syariah khususnya, loyalitas nasabah dapat dijadikan indikator keberhasilan perkembangan bank syariah karena dengan adanya loyalitas akan membuat nasabah enggan untuk meng-gunakan jasa keuangan yang lain. hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan kegiatan perbankan syariah yang diharapkan akan terus berkem-bang. loyalitas nasabah memiliki peran yang penting bagi pihak perbankan karena dengan mempertahankan mereka dapat meningkatkan kinerja keuangan serta mempertahankan kelangsungan hidup perbankan dalam jangka panjang. penelitian yang mengaitkan hubungan antara syariah governance dan loyalitas nasabah khususnya di perbankan syariah masih jarang dilakukan. oleh karenanya, penting untuk dilakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah apakah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, keadilan, dan syariah com-pliance berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah perbankan syariah. hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan implikasi dalam ranah praktik, dan kontribusi khususnya dalam pengembangan konsep syariah governance. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori persepsi menurut kamus besar bahasa indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. persepsi menurut manusia yang satu belum tentu sama dengan persepsi manusia yang lainnya. perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengalaman, pengetahuan, serta sudut pan-dang yang berbeda. persepsi juga mempunyai hubungan tentang pola pikir seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian ditafsirkan. dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya yang kemudian diinterpresikan untuk membentuk sesuatu yang berarti. jurnal akuntansi & investasi14 syariah governance istilah syariah governance dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari konsep corporate governance dan syariah compliance. menurut umam (2011) corpo-rate governance adalah sebuah peraturan dan sistem yang digunakan untuk menetapkan dan mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. menurut junusi (2012) shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. sehingga syariah governance adalah suatu sistem, peraturan, dan proses yang digunakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam serta memonitoring, mengatur, dan mendorong kinerjanya secara efisien agar menghasilkan nilai tambah yang berkesinambungan bagi stakeholders dalam jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. dalam penelitian ini syariah governance adalah pengembangan dari konsep corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, keadilan, dan syariah compliance. transparansi merupakan suatu keterbukaan dalam melakukan suatu proses kegiatan di dalam perusahaan. menurut umam (2011) dengan diterapkannya transparansi perbankan diwajibkan mengung-kapkan informasi secara relevan, akurat, dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders dan tentunya harus diiringi kebenaran atas informasi tersebut. adanya transparansi dapat mendorong pengungkapan informasi serta keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga stakeholders dapat mengu-kur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut kegiatan bank. sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban bank untuk memberikan jawaban atau keterangan mengenai kinerja serta tindakan pimpinan organisasi kepada stakeholders. penerapan prinsip akuntabilitas ini menuntut perbankan untuk menyampaikan informasi layanan yang akurat, kelengkapan informasi layanan, serta kebijakan yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku dan diharapkan hal ini memeberikan manfaat lebih untuk stakeholders. pertanggungjawaban merupakan kese-suaian dalam melakukan pengelolaan suatu perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (arbaina, 2012). artinya adalah segala bentuk kebijakan yang sudah diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta tidak memiliki pelanggaran akan membuat nasabah merasa aman dan percaya dalam melakukan berbagai macam bentuk transaksi. pertanggungjawaban juga merupakan bentuk kepedulian perbankan kepada masyarakat dan lingkungan. dengan kepeduliaan yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan akan membuat penilaian positif dari nasabah terhadap bank. kemandirian yaitu keadaan dimana suatu perusahaan dikelola dengan independen dan professional tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. artinya disini bahwa perbankan harus melindungi semua kepentingan stakeholder agar dapat terpenuhi dengan semestinya. selain itu perlunya sikap objektif yang harus diterapkan oleh perbankan dalam setiap pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kualitas pelayanan yang baik kepada para nasabah dan diharap-kan akan meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank. keadilan atau sering yang disebut dengan fairness merupakan suatu keadilan dan kesestaraan dalam memenuhi hak-hak stake-holders yang timbul atas dasar perjanjian serta perundangan yang berlaku. fairness merujuk pada perlakuan yang setara kepada stakeholder sesuai dengan kriteria dan proporsisi yang seharusnya (wahananto, 2010). vol. 16 no.1 januari 2015 15 loyalitas menurut suyuthi (2012) loyalitas nasabah adalah wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih. menurut ratnasari (2012) loyalitas nasabah adalah kesetiaan nasabah terhadap produk-produk perbankan yang ditandai dengan dilakukannya pemaikaian suatu produk perbankan secara berulang tanpa terpengaruh situasi serta berbagai startegi pemasaran untuk berpindah ke produk atau jasa perbankan lain karena sudah memiliki keyakinan dan sikap positif secara subjektif maupun objektif atas produk atau jasa perbankan tersebut. sehingga loyalitas adalah kesetiaan nasabah terhadap perbankan yang telah menyediakan barang dan jasa yang ditandai dengan dilakukannya pemakaian secara berulang yang timbul karena keinginan diri sendiri dan tanpa adanya paksaan untuk berlangganan dalam jangka waktu yang lama. hubungan antara transparansi dengan loyalitas nasabah kurniati (2008) menjelaskan bahwa transparansi merupakan pengungkapan informasi penting bagi semua pihak berkepentingan agar mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi dan telah terjadi. loyalitas pelanggan menurut afifatuzzulfa (2013) didefinisikan sebagai respon yang berkaitan erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari kontinuitas relasi, dan biasanya tercermin dalam pembelian berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar dedikasi maupun kendala pragmatis. nasabah membutuhkan transparansi dalam hal informasi sehingga bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diban-dingkan serta mudah diakses oleh nasabah sesuai dengan haknya. nasabah yang menda-patkan kemudahan dalam mengakses kepentingannya akan merasa senang karena kebutuhan yang diharapkan sudah terpenuhi. adanya keterbukaan informasi serta pengung-kapannya secara relevan, akurat, mudah diakses serta penyampaian dalam bahasa yang mudah dipahami ini akan membuat nasabah merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan, hal ini membuat nasabah tetap loyal terhadap perbankan serta enggan untuk berpindah menggunakan jasa keuangan yang lain. hal ini juga didukung dalam penelitian jumaizi (2011) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik suatu hipotesis: h1: transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasa-bah. hubungan antara akuntabilitas dengan loyalitas nasabah akuntabilitas menurut nurohmah (2012) adalah kewajiban untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan atau kewenangan meminta keterangan. perbankan harus menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing bidang organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. nasabah adalah costumer yang memerlukan pelayanan yang jelas dari perbankan sehingga apabila pelayanan suatu perbankan mampu memberikan informasi dan pelayanan produk serta jasa yang dibutuhkan nasabah serta perbankan syariah mampu melaksanakan tanggungjawab atas kewe-nangan yang diberikan oleh nasabah maka akan membuat nasabah loyal terhadap perbankan tersebut. hal ini didukung dalam penelitian jumaizi (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. berdasarkan jurnal akuntansi & investasi16 teori diatas maka diturunkan hipotesis: h2: akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. hubungan antara responsibilitas dengan loyalitas nasabah menurut juliansyah (2014) dalam menjaga kelangsungan usahanya perbankan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. selain itu bank juga harus bertindak sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. apabila perbankan taat pada peraturan yang telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum serta peduli terhadap lingkungan dan masyarakat maka akan meningkatkan kepercayaan nasabah, sehingga berdampak kepada loyalitas nasabah terhadap bank. berdasarkan penelitian yang dilakukan umam (2011) menyatakan bahwa good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. salah satu prinsip dari good corporate governance yang dimaksud dari penelitian tersebut adalah pertanggungjawaban. berdasarkan teori diatas maka diturunkan hipotesis: h3: responsibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. hubungan antara kemandirian dengan loyalitas nasabah menurut wahananto (2010) kemandirian adalah keadaan dimana pengelolaan suatu perusahaan dilakukan secara professional tanpa benturan kepentingan serta pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-unda-ngan yang berlaku serta menjalankan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. bank syariah yang dikelola secara profesional akan menjadi nilai tambah bagi bank syariah di mata nasabah. bank syariah yang mampu melaku-kan melakukan aktivitas usahanya dengan profesional, bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, serta melindungi kepentingan nasabah akan membuat nasabah merasa aman dan terlindungi. apabila perbankan bersikap melindungi kepentingan nasabah dan bersikap objektif maka nasabah akan merasa terlindungi dan akan bersikap lebih loyal. umam (2011) menemukan bahwa good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. hal ini sesuai dengan salah satu prinsip good corporate governance yaitu kemandirian. berdasarkan teori diatas maka diturunkan hipotesis: h4: kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah hubungan antara keadilan dengan loyalitas nasabah menurut komisi nasional hak asasi manusia (lihat: kurniati, 2008) kewajaran berkaitan dengan keadilan bagi semua kepentingan shareholders dan semua transakasi yang berhubungan dengan pihak yang berkepentingan. kepuasan nasabah akan terjadi apabila harapan mereka sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan bahkan melebihi apa yang diharapkan. apabila perbankan mampu meneliti kriteria spesifik masing-masing produk dan jasa yang akan diberikan kepada nasabah serta mem-perlakukan nasabah secara adil dan sama dalam memenuhi hak-hak nasabah maka hal ini akan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. berdasarkan penelitian yang dilakukan umam (2011) menjelaskan bahwa good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. keadilan merupakan salah satu prinsip dari penerapan good corporate governance di perbankan. berdasarkan teori diatas maka diturunkan hipotesis: h5: keadilan berpengaruh positif signi-fikan terhadap loyalitas nasabah. vol. 16 no.1 januari 2015 17 hubungan antara syariah compliance dengan loyalitas nasabah menurut junusi (2013) syariah compliance merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsipprinsip syariah yang artinya bank dalam operasinya mengikuti ketentuan syariah islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. umumnya nasabah yang menabung di perbankan syariah ingin menjalankan bisnis ataupun transaksi dengan cara yang halal karena selama ini praktik perbankan syariah kurang memperhatikan prinsipprinsip syariah. semakin baik pelaksanaan syariah compliance dalam praktik perbankan, maka akan membuat nasabah semakin yakin dan mantap bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat islam. adanya syariah compliance akan membuat loyalitas nasabah terhadap perbankan meningkat. wardayati (2011) melakukan penelitian dengan hasil bahwa syariah compliance merupakan indikator berpengaruh dalam implementasi syariah governance. berdasarkan teori diatas maka diturunkan hipotesis: h6: syariah compliance berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. metode penelitian jenis penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara langsung dari penyebaran kuesioner kepada nasabah sebagai objek penelitian yang terpilih. adapun objek penelitian yang digunakan adalah perbankan syariah di yogyakarta, dengan menggunakan sampel nasabah perbankan syariah di yogyakarta. teknik pengambilan sampel sampel pada penelitian ini adalah nasabah bank umum syariah (bus) di yogyakarta yang pada saat penelitian ini dilakukan masih menjadi nasabah bank syariah. model penelitian model penelitian penelitian ini disajikan pada gambar 1. definisi operasional variabel penelitian definisi operasional adalah penjabaran dari masing-masing variabel terhadap indikatorindikator yang membentuknya. indicator-indikator variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: loyalitas nasabah loyalitas adalah kesetiaan nasabah terhadap bank dalam bentuk keputusan untuk berlangganan dalam jangka waktu yang lama. adapun indikator yang digunakan untuk mengukur loyalitas nasabah adalah repeat, retention, dan referral dengan skala likert 5 poin (umam, 2011). transparansi transparansi adalah pengungkapan informasi untuk semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dengan pasti apa yang telah dan akan terjadi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi baik yang materiil dan non materiil. adapun indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi adalah keterbukaan dan informasi yang relevan dengan skala likert 5 poin (wardayati, 2011). akuntabilitas akuntabilitas adalah kewajiban individu atau penguasa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. adapun indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan penilaian jurnal akuntansi & investasi18 dalam kinerja dan pengambilan keputusan dengan skala likert 5 poin (wardayati, 2011). gambar 1. model penelitian responsibilitas responsibilitas adalah keadaan dimana perusahaan harus patuh pada hukum yang berlaku dalam melaksanakan semua kegiatan perusahaan serta bertanggungjawab kepada semua pihak yang berkepentingan. menurut wardayati (2011) adapun indikator yang digunakan untuk mengukur responsibilitas adalah taat pada peraturan dan menurut umam (2011) indikator yang digunakan peduli dengan lingkungan serta masyarakat sekitar dengan skala likert 5 poin. kemandirian umam (2011) menyatakan bahwa kemandirian adalah perbankan harus bersifat objektif serta bebas dari segala bentuk tekanan dalam setiap pengambilan keputusan ataupun tindakan agar hak dari setiap bagian yang ada didalam bank dapat terpenuhi semua sesuai dengan semestinya. adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kemandirian adalah pengelolaan yang professional dan tanggung jawab serta independen tanpa campur tangan siapapun dengan skala likert 5 poin (junusi, 2012). keadilan keadilan merupakan perlakuan yang adil dan setara untuk memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul karena perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan adalah keadilan dan kesetaraan dengan skala likert 5 poin (junusi, 2012). syariah compliance syariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. syariah compliance bertujuan untuk menj-amin teraplikasinya prinsipprinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah. adapun indikator yang digunakan untuk mengukur syariah compliance adalah bebas riba dan gharar, bisnis yang halal, pengelolaan usaha yang amanah dengan skala likert 5 poin (junusi, 2012). metode pengolahan dan analisis data pembahasan hasil penelitian ini terdari dari pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskesdatisitas), uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. uji regresi linier berganda dilakukan dalam rangka menguji apakah hipotesis diterima atau tidak. hipotesis diterima apabila nilai signifikansi < nilai probabilitas yaitu 0,05 (prawesti dan indrasari, 2014). hasil dan pembahasan hasil uji kualitas instrumen hasil uji validitas hasil uji validitas instrumen ditemukan bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki r hitung > dari r tabel (0,195) dan bernilai positif. dengan demikian butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. sehingga semua item pertanyaan memenuhi syarat atau dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan mampu mewakili variabel yang diteliti. uji reliabilitas dilakukan dengan teknik cronbach alpha dan membandingkan koefisiensi alpha vol. 16 no.1 januari 2015 19 dengan koefisien r yaitu 0,6 (chamal, 2008). berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa semua variabel yang digunakan memiliki nilai cronbach alpha > 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. hasil uji asumsi klasik pengujian normalitas menggunakan uji kolmogorov-smirnov sebesar 0,207 > 0,05. hasil ini menunjukan bahwa data berdistribusi normal. uji multikolinieritas dengan melihat vif dan tolerance. diketahui nilai tolerance semua variabel independen dalam penelitian ini lebih besar dari 0,10 dan nilai vif untuk semua variabel independen kurang dari 10. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini. pengujian heteroskedastisitas meng-gunakan grafik scatterplot yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji durbin-watson (d-w). berdasarkan uji tersebut diketahui nilai d-w berada diantara interval -2 dan 2. hal ini menunjukan bahwa tidak ada autokorelasi. hasil uji koefisien determinasi (adjusted r square) berdasarkan analisis data dengan regresi berganda ditemukan koefisien determinasi (adjusted r square) adalah 0,175 atau 17,5% yang berarti variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 17,5%, sedangkan sisanya sebesar 82,5% (100%17,5%) dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini. hasil pengujian hipotesis ringkasan dari hasil uji t untuk mengetahui pengaruh syariah governance terhadap loyalitas nasabah ditunjukka pada tabel 3. uji hipotesis 1 bank syariah sangat menjunjung tinggi transparasi kepada nasabah maupun dengan pihakpihak terkait dengan bank syariah. transparansi merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan dari bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam mengakses semua kepentingan nasabah yang berhubungan dengan bank syariah seperti memberikan keterbukaan informasi keuangan dan non keuangan, penyampaian informasi yang jelas, relevan, dan tepat waktu. tabel 1. hasil uji reabilitas adanya kemudahan akses yang diberikan oleh bank syariah akan membuat nasabah merasa nyaman karena apa yang mereka butuhkan dapat terpenuhi. kenyamanan yang didapatkan nasabah tersebut dapat mening-katkan loyalitas nasabah kepada bank syariah. hal ini didukung oleh penelitian jumaizi (2011) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, namun penelitian ini menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. hasil pengujian hipotesis (h 1 ) telah memberikan jurnal akuntansi & investasi20 bukti bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara transparansi terhadap loyalitas nasabah. berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh melalui uji t memiliki nilai sebesar 0,028 denan koefisien regresi sebesar 0,004 dan taraf signifikansi sebesar 0,977 lebih besar dari 0,05 dengan demikian hipotesis ditolak. pengujian ini secara statistik membuk-tikan variabel transparansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah perbankkan syariah. diduga hal ini terjadi karena adanya kepercayaan nasabah kepada bank syariah dalam melakukan semua aktifitas usahanya telah diatur berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan. keper-cayaan inilah yang membuat nasabah sudah mengamanahkan semua bentuk kegiatan usahanya dengan bank syariah tanpa memperhatikan hal-hal yang lainnya seperti transparansi. selain itu diduga adanya ketidaktahuan nasabah terkait transparansi yang diberikan bank syariah kepada nasabah menjadi salah satu faktor hipotesis satu ditolak hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian umam (2011) yang menyatakan bahwa good corporate governance berpenga-ruh terhadap loyalitas nasabah. hal ini juga bertentangan dengan penelitian jumaizi (2011) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah uji hipotesis 2 bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melakukan aktivitas usahanya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing unit kerja yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi bank syariah. bank syariah yang mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan nasabah dengan jelas, benar, dan bertanggung jawab jika ada kesalahan serta mampu melaksanakan tanggung jawab atas kewe-nangan yang diberikan maka akan membuat nasabah loyal terhadap perbankan tersebut. hal ini didukung penelitian jumaizi (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. akan tetapi dalam penelitian ini menyatakan bahwa tabel 2. statstik deskriptif data dari responden tabel 3.hasil uji hipotesis vol. 16 no.1 januari 2015 21 akuntabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasaba. hasil pengujian hipotesis (h 2 ) telah memberikan bukti bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara akunta-bilitas terhadap loyalitas nasabah. berdasar-kan hasil perhitungan yang telah diperoleh melalui uji t memiliki nilai sebesar 1,412 dengan koefisien regresi sebesar 0,246 dan taraf signifikansi sebesar 0,161 lebih besar dari 0,05 dengan demikian hipotesis ditolak. menurut hasil analisa pengujian ini menya-takan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah kepada perbankkan syariah. hal ini diduga karena nasabah hanya memperhatikan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh setiap unit kerja bank syariah. selain itu diduga rendahnya pengetahuan nasabah mengenai pentingnya informasi terkait kebijakan yang diambil oleh bank syariah menjadi salah satu penyebab mengapa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian umam (2011) yang menyatakan bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian jumaizi (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas ber-pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. uji hipotesis 3 perbankkan syariah dalam kelangsungan usahanya harus berpegang pada prinsip kehatihatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan yang ada. bank syariah yang taat pada peraturan yang berlaku, bertanggung jawab pada layanan yang diberikan, tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah, serta peduli pada lingkungan menjadi salah satu pertimbangan nasabah untuk tetap loyal kepada bank syariah. hal ini didukung penelitian umam (2011) yang menyatakan bahwa salah satu indikator untuk meningkatkan loyalitas nasabah adalah dengan meningkatkan prinsip responsibilitas pada perbankkan syariah. akan tetapi dalam penelitian ini menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. hasil pengujian hipotesis (h 3 ) telah memberikan bukti bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara responsibilitas terhadap loyalitas nasabah. berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh melalui uji t memiliki nilai sebesar -2,183 dengan koefisien regresi sebesar -0,427 dan taraf signifikansi sebesar 0,031 kurang dari 0,05 dengan demikian hipotesis ditolak karena arah koefisiennyanya yang negatif. pengujian ini secara statistik membuktikan variabel responsibilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah perbankkan syariah. diduga responsibilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah karena kurangnya pengetahuan nasabah mengenai peraturan perundang-undangan tentang bank syariah. selain itu diduga minimnya sosialisasi bank syariah kepada nasabah terkait dengan bentuk kepedulian bank syariah kepada masyarakat serta lingkungan membuat hal ini menjadi faktor mengapa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. tidak banyak nasabah yang mengetahui tentang bentuk kepedulian bank syariah kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian umam (2011) yang menyatakan bahwa good corporate governance berpenga-ruh terhadap loyalitas nasabah. uji hipotesis 4 pengelolaan bank syariah secara profesional akan menjadi nilai tambah bagi bank syariah di mata nasabah. bank syariah yang mampu melakukan aktivitas usahanya dengan profesional, bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, serta jurnal akuntansi & investasi22 melindungi kepentingan nasabah akan membuat nasabah merasa aman dan terlindungi. adanya keamanan dan perlindungan dari bank syariah atas aktivitas yang dilakukan dengan nasabah membuat nasabah loyal kepada bank syariah sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. hal ini didukung dalam penelitian umam (2011) yang menyatakan bahwa salah satu indikator untuk meningkatkan loyalitas nasabah adalah dengan meningkatkan prinsip kemandirian atau independensi pada perbankkan syariah. akan tetapi dalam penelitian ini menyatakan bahwa kemandirian tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. hasil pengujian hipotesis (h 4 ) telah memberikan bukti bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara kemandirian terhadap loyalitas nasabah. berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh melalui uji t memiliki nilai sebesar 0,466 dengan koefisien regresi sebesar 0,099 dan taraf signifikansi sebesar 0,642 lebih besar dari 0,05 dengan demikian hipotesis ditolak. pengujian ini secara statistik membuktikan variabel kemandirian tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah perbankkan syariah. hal ini diduga karena adanya tingkat kepercayaan yang lebih dari nasabah terhadap kinerja bank syariah yang sudah mempunyai otoritas yang mengatur dan mengawasinya. nasabah beranggapan bahwa setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank syariah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga diduga nasabah tidak peduli terhadap kemandirian bank syariah. hasil ini berlawanan dengan pengujian yang dilakukan oleh umam (2011) yang menyatakan bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. uji hipotesis 5 perlakuan bank syariah kepada nasabah dengan memperlakukan nasabah secara sama dan adil dalam memenuhi hak-hak nasabah membuat loyalitas nasabah kepada bank syariah semakin tinggi. tidak hanya itu adanya kesempatan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk memberikan masukan ataupun kritikan serta menindak-lanjuti keluhan nasabah membuat loyalitas nasabah semakin meningkat. semakin baik penerapan keadilan di perbankkan syariah maka semakin meningkat loyalitas nasabah kepada bank syariah. hal ini didukung penelitian umam (2011) yang menyatakan bahwa salah satu indikator untuk meningkatkan loyalitas nasabah adalah dengan meningkatkan prinsip keadilan pada perbankkan syariah. hasil pengujian hipotesis (h 5 ) telah memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara keadilan terhadap loyalitas nasabah. berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh melalui uji t memiliki nilai sebesar 2,458 dengan koefisien regresi sebesar 0,379 dan taraf signifikansi sebesar 0,016 kurang dari 0,05 dengan demikian hipotesis diterima. pengujian ini secara statistik membuktikan variabel keadilan berpengaruh positif signifikan terha-dap loyalitas nasabah perbankkan syariah. hasil ini berlawanan dengan pengujian junaedi (2012) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh umam (2011) yang menyatakan bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. uji hipotesis 6 adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam melakukan transaksi keuangan dan non keuangan membuat perbankkan harus menerapkan syariah compliance dalam setiap unit usahanya. faktor vol. 16 no.1 januari 2015 23 utama nasabah tetap loyal pada bank syariah adalah ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan dengan masalah keimanan dan keyakinan terhadap pengharaman riba bagi umat islam. hal ini terbukti dengan meningkatkan syariah compliance maka loyalitas nasabah kepada bank syariah akan meningkat. hal ini didukung penelitian wardayati (2011) yang menyatakan bahwa syariah compliance merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan loyalitas nasabah hasil pengujian hipotesis (h 6 ) telah memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara syariah compliance terhadap loyalitas nasabah. berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh melalui uji t memiliki nilai sebesar 2,333 dengan koefisien regresi sebesar 0,301 dan taraf signifikansi sebesar 0,022 kurang dari 0,05 dengan demikian hipotesis diterima. pengujian ini secara statistik membuktikan variabel syariah compliance berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah perbankkan syariah. hasil ini konsisten dengan penelitian wardayati (2011) dan junusi (2013) yang menyatakan bahwa syariah compliance berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah simpulan berdasarkan pengujian statistik regresi berganda, ditemukan hasil bahwa: pertama, transparansi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah kepada perbankan syariah. kedua, akuntabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah kepada perbankan syariah. ketiga, responsibilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah kepada perbankan syariah. keempat, kemandirian tidak berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah kepada perbankan syariah. kelima, keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah kepada perbankan syariah. keenam, syariah compliance berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah kepada perbankan syariah. adapun adjusted r square sebesar 0,175 yang berarti variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, keadilan, dan syariah compliance dapat menjelaskan17,5% sedangkan sisanya 82,5% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini. penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian yakni penelitian ini hanya terbatas pada bank umum syariah di yogyakarta. selain itu, penelitian hanya menggunakan 6 variabel independen yang hanya menghasilkan koefisien adjusted r square sebesar 0,175 atau 17,5% sedangkan sisanya 82,5% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini. oleh karenanya penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan memasukkan semua sektor perbankan syariah yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah agar mendapatkan hasil yang komprehensif. selain itu penelitian selanjutnya agar menambah variabel penelitian dan memperluas sample penelitian agar lebih dapat di generalisasikan. daftar pustaka afifatuzzulfa, o. 2013. pengaruh brand image dan persepsi syariah terhadap loyalitas nasabah di bank syariah hasil konversi dari bank konvensional (studi kasus di bank syariah mandiri semarang). skripsi, institut agama islam negeri walisongo. arbaina, e. s. 2012. penerapan good corporate governance pada perbankan di indonesia. jurnal akuntansi unesa, 1 (1), 15-30. asrori. 2011. pengungkapan syariah compliance dan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. jurnal dinamika akuntansi, 3 (1), 45-61. chamal imron, a. 2008. kinerja citra, sikap merek, ekuitas merek, kepuasan, dan loyalitas nasabah pt bank rakyat indonesia (persero) tbk. kantor cabang cik ditiro yogyakarta. skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. darmawati, d. dan khomsiyah. 2005. hubungan corporate governance dan kinerja perusahaan. skripsi universitas trisakti. ghozali, imam 2011, aplikasi analisis multivariante dengan program spss, semarang: penerbit universitas diponegoro. idat, d. g.. 2002. trend bank syariah: penurunan terhadap kepatuhan prinsip syariah. media akuntansi, 33, 30-31 jurnal akuntansi & investasi24 junusi, r. 2012. implementasi syariah governance serta implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. paper di presentasikan di aicis surabaya. juliansyah. 2014. pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja sektor perbankan (studi pada perusahaan sektor perbankkan yang terdaftar di bei periode 2007-2011). skripsi universitas muhammadiyah yogyakarta. jumaizi. 2011. good governance badan amil zakat, infak, dan sedekah dan dampaknya terhadap keputusan dan loyalitas muzaki. makalah ilmiah informatika, 2 (3), 38-49. junaedi, a. t. 2012. analisis pengaruh kualitas pelayanan, keadilan, dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah bank syariah (studi pada nasabah bank syariah di provinsi riau). jurnal aplikasi manejemen, 10 (1), 22-35. knkcg, pedoman good corporate governance perbankan indonesia. jakarta: komite nasional kebijakan corporate governance. kurniati, y. 2008. analisis pengaruh pelaksanaan good corporate governance terhadap kualitas pelayanan pemberian kredit (studi kasus: pt. bank lampung, lampung). skripsi, institut pertanian bogor. labesi, thereza michiko. 2013. analisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di pt bank sulut kantor pusat manado. jurnal emba, 1 (4), 1274-1283. lutfinanda, a. 2013. analisis pengaruh pengungkapan syariah compliance terhadap kepatuhan perbankan syariah pada prinsip syariah (studi kasus pada bpr syariah di kota semarang). skripsi, universitas muhammadiyah semarang. marniati. 2010. analisis penerapan prinsip good corporate governance (gcg) terhadap kinerja karyawan di bagian administrasi umum rumah sakit umum daerah dr. zainoel abidin banda aceh. tesis, universitas sumatera utara. muhammad. 2011. manajemen bank syari’ah. yogyakarta: sekolah tinggi ilmu manajemen ykpn. nurohmah, a. 2012. analisis pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance (gcg) terhadap kepercayaan nasabah pada bank muamalat kendal. skripsi, institut agama islam negeri walisongo. prawesti, l. dan a. indrasari. 2014. informasi akuntansi dan nonakuntansi terhadap initial return saham. jurnal akuntansi dan investasi, 15 (1), 19-32. ratnasari, y. 2011. pengaruh corporate governance terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didalam sustainability report. skripsi, universitas diponegoro. santoso, s. 2012. analisis spss pada statistik parametrik. jakarta: pt. elex media komputindo. sanusi, a. 2011. metodologi penelitian bisnis. jakarta: salemba empat. seravina, m. 2008. pengaruh penerapan corporate social responsibility (csr) terhadap loyalitas nasabah tabungan britama (studi kasus pada nasabah pt bank rakyat indonesia (persero) tbk. cabang bogor. skripsi, institut pertanian bogor. sugiono. 2004. metode penelitian bisnis. bandung: cv alfabeta. sukardi, budi. 2012. kepatuhan syariah (syariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di indonesia. skripsi, institut agama islam negeri surakarta. susana, 2013. persepsi nasabah terhadap kinerja karyawan bank mandiri syariah di yogyakarta. skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. suyuthi, masyita. 2012. analisis pengaruh customer relationship terhadap loyalitas nasabah pada pt bank sulselbar di makasar. skripsi, universitas hsanuddin. umam, m. 2011. pengaruh penerapan good corporate governance terhadap loyalitas nasabah (studi pada bprs artha mas abadi pati). skripsi, institut agama islam negeri walisongo. wahananto, edi. 2009. penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (gcg) di bank syariah (studi di pt bank syariah mandiri cabang malang). skripsi, universitas brawijaya. wardayati, s. m. 2011. implikasi shariah governance terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. skripsi, universitas jember. a akuntan publik akuntansi sektor publik american journal of economics anggaran penda-patan dan belanja negara annual reports apbn aplikasi analisis multivariante b banda aceh bank lampung bank sulut bank syariah bantul batang biaya pendidikan bprs artha mas abadi bulletin akuntan publik c corporate social responsibility csr customer loyalty customer relationship d depreciation dirjen pajak e empirical evidence in spanish empirical evidence of iran eraturan pemerintah no 58 tahun 2005 evolution of the governmental accounting f finance in east asia financial accounting theory financial statements g good corporate governance i iasb ifrs indonesia international accounting standart board international financial reporting standars international journal of business international journal of business and management international journal of information science and t islamic banking j j. m. alekam jakarta journal of financial economic journal of global management jurnal akuntansi dan investasi jurnal aplikasi manejemen jurnal reviu akuntansi dan keuangan jurnal riset akuntansi indonesia k kabupaten batang kepatuhan syariah kingdom of bahrain komite nasional kebijakan corporate governance. korea l lkpd lpkd m malaysia malaysian institute of accountants manado manila masa studi media akuntansi menteri keuangan metode-metode pembebanan pajak metodologi penelitian bisnis n nganjuk p padang pati pendidikan profesi akuntansi penerbit bumi aksara peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 philippine pisikologi pendidikan pp no. 24 tahun 2005 pp ri no. 71 th 2010 pratama indomitra prinsip syariah provinsi riau psak r raminten reputasi dan kepercayaan bank syariah revaluation s sekolah tinggi ilmu manajemen ykpn. semarang sharia banks simda simposium nasional akuntansi xiii skpd standar akuntansi keuangan standar akuntansi pemerintah. statistik parametrik syariah compliance syariah governance t tax regulatory thailand the 34th annual congress of the european accountin the accounting review the international journal of digital accounting re thereza michiko thompson international business transfer pricing tunneling incentive u ujian sertifikat akuntan publik undang undang no 1 tahun 2004 undang undang nomor 17 tahun 2003 undang undang nomor 32 tahun 2004 undang-undang no. 33/2004 undang-undang no. 5 tahun 2011 undang-undang nomor 17 tahun 2003 unesa universitas brawijaya universitas diponegoro universitas muhammadiyah yogyakarta universitas sumatera utara universitas trisakti university utara malaysia upper saddle river new jersey usap w wajib pajak y yogyakarta z zainoel abidin journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows arief ichwanul hasan 1 and tastaftiyan risfandy 2 * abstract: research aims: this paper investigates whether islamic windows have better stability than full-fledged islamic banks. design/methodology/approach: a sample of 14 islamic banks and 19 islamic windows banks in indonesia from 2013 to 2018 was used in this study. both ordinary least squares and panel fixed effects were employed to examine the stability of both islamic banks’ types. research findings: our empirical result suggested that full-fledged islamic banks were less stable than their islamic windows counterparts. this result remained consistent after running the model with different estimators and conducting various robustness tests. theoretical contribution/originality: our result implies that islamic windows could enjoy their market position to maintain stability without converting themselves into full-fledged islamic banks because the islamic banking market's current condition is highly competitive. practitioner/policy implication: our empirical evidence supports the indonesian governments' policy in converting islamic windows banks into full-fledged islamic banks if the market's competitive condition is well monitored by the regulators. research limitation/implication: this research result is limited only to the indonesian setting and can be different if the analysis is taken using a sample from other countries. keywords: islamic banks; full-fledged; islamic windows; stability, indonesia introduction the global economy dynamics show a great impact in many sectors at the domestic level, including the banking industry. as a result, in indonesia, the banking industry is demanded to make breakthroughs to improve its performance in several aspects of the business. this breakthrough is in the form of the banks’ efforts to have a new mindset in looking at existing problems and opportunities from different perspectives. one of the options utilized by banking institutions in indonesia is opening an islamic business unit within conventional banks' umbrella, or widely known as islamic window banks. the islamic windows are considered an opportunity for conventional banks to expand their business and market share, considering that approximately 87% of indonesia's population is muslim (pew research center, 2009). affiliation: 1,2 department of management, faculty of economics and business, universitas sebelas maret, central java, indonesia *correspondence: tastaftiyan.risfandy@staff.uns.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.10287 citation: hasan, a.i. & risfandy, t. (2021). islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows. journal of accounting and investment, 22(1), 192-205. article history received: 16 nov 2020 revised: 07 jan 2021 12 jan 2021 accepted: 14 jan 2021 https://feb.uns.ac.id/feb/s1-manajemen/ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57193524279 https://feb.uns.ac.id/feb/s1-manajemen/ https://feb.uns.ac.id/feb/s1-manajemen/ https://feb.uns.ac.id/feb/s1-manajemen/ https://feb.uns.ac.id/feb/s1-manajemen/ mailto:tastaftiyan.risfandy@staff.uns.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10287 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows journal of accounting and investment, 2021 | 193 the financial system's efficiency can be measured in terms of the efficiency achieved in mobilizing savings from surplus savings units and allocating funds to deficit savings units in the economy (obaidullah, 2006). with the presence of islamic banks and islamic window banks, all banks' elements are expected to contribute in a more precise and targeted manner to improve business and economic growth. islamic banks have the potential to develop in the future and experience faster growth than conventional banking after the 2008 crisis. in terms of performance, the difference in conventional banks' efficiency compared to islamic banks is insignificant (ismail, shabri abd. majid, & rahim, 2013). the phenomenon currently being faced by islamic banking is the difficulty in penetrating the conventional banks’ market share. bank indonesia has long been targeting a market share of 5% of total national banking assets, which implements the vision for indonesian islamic banking development. this target was only achieved after more than five years of being determined, based on statistical data. the market share of indonesian islamic banking until 2018 reached around 5.7 percent, and it was about five times lower than malaysia (rofi’ah, 2017). through regulation no.11/10/pbi/2009, bank indonesia requires the conventional bank to spin-off the islamic window banks owned if the portion of islamic window banks' assets has reached 50% of its parent. conventional banks are required to separate the islamic business unit by 2023 or 15 years after enacting law number 21 of 2008 concerning islamic banking. this separation has the aim to maximize the implementation of islamic banking principle intervention from the parent. moreover, the spin-off is intended to make islamic commercial banks more flexible in making decisions and compete with their conventional peers to contribute more to the national economy (abdul-majid, saal, & battisti, 2011a; rongiyati, 2015). according to the otoritas jasa keuangan (ojk/indonesia financial services authority) statistics, in 2019, there were 14 islamic banks and 19 islamic window banks in indonesia. in 2016, islamic banks' market share only constituted 5.13%, meaning that indonesian banking can fulfill the 5% after 18 years of the law. according to the ojk, this condition is not in line with the government's vision of realizing a growing, sustainable, and equitable islamic financial services industry that can contribute to the national economy and financial system stability towards indonesia's realization as the world's center for islamic finance. although many studies have compared islamic banks and conventional banks' performance, few studies have compared the performance of full-fledged islamic banks and islamic windows. to the best of our knowledge, several previous studies, such as abedifar, molyneux, and tarazi (2013), alraheb and tarazi (2018), and ibrahim and rizvi (2017), only compared the risk and stability of islamic banks against conventional banks. meanwhile, the other studies, such as aik and tan (2012); ismail et al. (2013), kamaruddin, safa, and mohd (2008), mobarek and kalonov (2014) and salami and adeyemi (2015), have studied differences in the performance of islamic commercial banks and islamic business units; they only focused on the efficiency, and all of them hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows used malaysian setting. therefore, this study investigates the stability of islamic commercial banks and islamic business units in indonesia to determine whether islamic units within conventional banks (islamic windows) have better stability than full-fledged islamic banks or vice versa. using a dataset of 14 full-fledged islamic banks and 19 islamic windows banks in indonesia from 2013 to 2018, it was found that the full-fledged islamic banks were less stable than islamic ones. this result signals that the islamic banking market is highly competitive, as suggested by some studies (meslier, risfandy, & tarazi, 2017; risfandy, tarazi, & trinugroho, 2020). this result enriches the literature in islamic banks, particularly in comparing islamic banks and islamic windows, showing that the latter has better stability than the former. our result suggested that islamic windows could enjoy their market positions without converting themselves into full-fledged islamic banks because the current islamic banking market condition, especially in indonesia, is highly competitive. nevertheless, this result does not indicate that full-fledged islamic banks are not a good option for the islamic banking market. the conversion of islamic windows into full-fledged islamic banks can be an option for the indonesian banking market if only the regulator maintains the islamic banking market competitive condition. the remainder of this paper is as follows. section two provides a review of related literature. section three highlights the methodology. section four presents the empirical results. section five concludes the research. literature review islamic banks’ business model islamic banks are specifically characterized by the prohibition of collecting or paying interest at a predetermined rate (obaidullah, 2006). the principles of islamic banking transactions are regulated by the figh al-muamelat, which only allows profit sharing (pls) and non-profit sharing agreements (abedifar et al., 2013). therefore, islamic banks use production sharing agreements, buy and resell the required goods or services with an agreed margin, and collect fees for services provided under the contract to earn income (čihák & hesse, 2010). profit-sharing agreements (pls), a financing method such as mudarabah and musharakah, make islamic banks face specific risks related to this financing (ashraf, rizwan, & l’huillier, 2016). in a contract like this, the bank is quite dependent on the borrower, the bank's relationship with the customer is purely a business partner, and therefore, the bank cannot require collateral to cover possible losses from this funding (abedifar et al., 2013; hassan, khan, & paltrinieri, 2019). besides, the possibility of moral hazard, unbalanced information, limited access to financial records, and the obligation to bear part of the loss (musharakah) or the whole (mudarabah) lead to an increase in islamic bank credit risk (abedifar et al., 2013; kabir, worthington, & gupta, 2015). journal of accounting and investment, 2021 | 194 hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows on the one hand, islamic banking seems to benefit from several factors that reduce credit risk. a profit-sharing system (pls) allows islamic banks to share losses with depositors (how, karim, & verhoeven, 2005). islamic bank operations based on islamic principles attract customers with a high religiosity level, who have high market discipline and loyalty and do not default (abedifar et al., 2013; baele, farooq, & ongena, 2014). however, on the other hand, the limitation of ways to manage risk causes islamic banks to face higher credit risk. among them, kabir et al. (2015) suggested a prohibition of using debt-based instruments to limit credit risk. then, speculative methods, such as swaps, futures, and options, are prohibited, and collateral is not permitted (abedifar et al., 2013; hassan et al., 2019). also, there is an obligation to bear all losses, causing islamic banks' credit risk to be higher than commercial banks (bourkhis & nabi, 2013; sundararajan & errico, 2002). high credit risk requires islamic banks to have more effective risk management (sundararajan & errico, 2002). islamic windows banks the islamic window banks began when the central bank of malaysia or bank negara malaysia (bnm) introduced the “interest-free banking scheme” in 1993, which allows conventional banks to offer islamic banking products to customers (aik & tan, 2012). this scheme has proven successful in malaysia and has brought islamic banking assets to rm94.6 billion, which was 8% of malaysia's total banking assets in 2012 (abdul-majid, saal, & battisti, 2011b). in indonesia, the islamic windows were established after the issuance of law no. 10 of 1998. with a more explicit legal basis, several conventional banks have established islamic window banks because commercial banks can diversify their revenue by operating in islamic, conventional, or both ways (umam, 2010). conventional banks, such as bank mega, bank mandiri, bank bni, bank bri, and others, started islamic windows (namely, bank mega syariah, bank mandiri syariah, bank bni syariah, and bank bri syariah) entering the islamic banking market that, at that time, only bank muamalat indonesia acted as a single player. because the islamic window banks' operation uses assets and resources from its conventional parent bank, islamic window banks can have better efficiency than fullfledged islamic banks (salami & adeyemi, 2015). conventional banks have a separate islamic banking division to run islamic window banks business (abdul-majid et al., 2011b). islamic window banks' business activity reports and islamic banking portfolios are included in the conventional parent's main financial report. conventional banks must form committees containing islamic banking experts to determine the products’ suitability offered with islamic principles, and it must periodically be reported (abdulmajid et al., 2011b). islamic banks’ stability there has been extensive research comparing the stability of islamic banks and commercial banks. these studies used accounting parameters, such as non-performing loans (npl), loan-loss reserve, and z-score. abedifar et al. (2013) examined the differences in risk faced by islamic banks, conventional banks with islamic window journal of accounting and investment, 2021 | 195 hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows journal of accounting and investment, 2021 | 196 banks, and conventional banks using the z-score as a proxy for measuring insolvency loan-loss reserve as a proxy for credit risk. using data from 24 countries for ten years between 1999 and 2009, they revealed that small islamic banks' credit risk was lower in muslim-majority countries than conventional banks. besides, from the side of bankruptcy risk, small islamic banks appeared more stable. other researchers like faye, triki, and kangoye (2013) observed the efficiency, business orientation, and asset quality of islamic banking and commercial banks in 45 african countries from 2005 to 2010. the results of the study revealed that islamic banks were more stable with higher z-scores and lower npls. in contrast, beck, demirgüç-kunt, and merrouche (2013) examined the stability, efficiency, and orientation of islamic and general banking businesses in 22 asian and european countries in 2005-2009. the empirical results showed that the asset quality seen from the npl of islamic banks had a smaller npl value, meaning that islamic banks' quality was better. likewise, with stability, a higher z-score of islamic banks signified conventional banks were more unstable than islamic banks. based on data from the middle east and north africa (mena) and southeast asia countries in 2000-2008, rajhi and hassairi (2012) found a smaller z-score on large conventional banks, indicating that large conventional banks tended to be less stable than islamic banks, and small islamic banks were less stable than small conventional banks. too big to fail prior to 2008, banks in many countries worldwide competed to increase their size to boost profits using cheap international sources of funds. it resulted in a bank's scale, becoming very large and even exceeding the country's gdp where the bank was located (demirgüç-kunt & huizinga, 2013). however, after the 2008 crisis, the united states and the european union governments issued regulations to curb the growth rate of bank growth by increasing the amount of bank capital and liquidity and tightening provisions on risky activities (beccalli, anolli, & borello, 2015). many reasons drive a bank to grow to be very large, one of which is to get the status too big to fail (tbtf). it is done to reap the benefits of cheap funding from financial security funds related to the bank size increase (demirgüç-kunt & huizinga, 2013). too big to fail, or tbtf as it is called, began to get into the hot air in 1984, when the 7th largest us bank, continental illinois, was about to crash. the us deposit insurance agency (fdic) immediately took action and provided unlimited guarantees for all public funds in the bank. as a bank in the top 10 in the us, the fall of continental illinois would have a devastating effect on us financial stability (völz & wedow, 2011). a bank pursuing tbtf status will use existing resources to continue to grow beyond the optimal size (völz & wedow, 2011). this finding is supported by some studies (kane, 2000; penas & unal, 2004). the merger of several banks that will give birth to a tbtf bank will increase the shareholders’ wealth (kane, 2000) and increase debt holders' profits (penas & unal, 2004). the banking industry that continues to improve will make banks bigger to disrupt economic stability if they go bankrupt, and the bank becomes hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows journal of accounting and investment, 2021 | 197 too big to be rescued (völz & wedow, 2011). banks that are large and important in financial stability can increase value by downsizing or separating, especially in weak economies (demirgüç-kunt & huizinga, 2013). research method this paper utilized a dataset of 14 full-fledged islamic banks and 19 islamic windows banks in indonesia from 2013 to 2018. the data were obtained from the banks' annual reports and the website of the ojk. in order to avoid the presence of outliers in the data that could cause bias regression results, extreme values were minorized in the data at 1% and 99% percentiles. the final sample reached 110 observations. the stability measures used in this study were the z-score and non-performing loans (npl), which have been extensively employed in the literature (abedifar et al., 2013; beck et al., 2013; čihák & hesse, 2010; hassan et al., 2019; ibrahim & rizvi, 2017; kabir et al., 2015). while the npl could be a proxy to measure asset quality, it could also measure bank stability along with the z-score (risfandy et al., 2020). the ability of the zscore to identify risks, both across periods and during the crisis (2008-2011), is at least as good as the camels, but the z-score requires fewer data, and the z-score proves to be more effective when the bank business may be more sophisticated as is the case for large and commercial banks (chiaramonte, croci, & poli, 2015). the z-score is calculated as follows: z-score = (roa + car) / σ (roa). roa is the rate of return on assets; car is the ratio of capital to assets; whereas σ (roa) is the standard deviation of the rate of return on assets (roa). the lower the z-score, the greater the possibility for a bank to go bankrupt, and conversely, a high z-score indicates that the bank is more stable (abedifar et al., 2013). this study's first independent variable, which is the main variable of interest, was islamic windows banks (iw). it is a dummy variable that takes a value equal to one if it is an islamic window and zero if it is a full-fledged islamic bank. therefore, iw's significant coefficient suggests a significant difference between full-fledged and islamic windows' stability. in this paper, several control variables were also employed. first, solvency risk was considered one of the determinants of bank stability, following risfandy et al. (2020) and ibrahim, salim, abojeib, and yeap (2019). higher solvency is associated with higher stability. second, the cost to income ratio (cir) was used to proxy efficiency. it was calculated by dividing the total operating cost by total income. a higher ratio indicates lower efficiency. this proxy has been used previously, such as abedifar et al. (2013) and kwan and eisenbeis (1997). they revealed that the cost inefficiency positively influenced bank stability in terms of credit risk. third, nim was utilized to proxy profitability. as suggested by prior empirical studies, profitability is an essential determinant of bank stability (beck et al., 2013; čihák & hesse, 2010; risfandy et al., 2020). credit risk will decrease if profitability increases (kabir et al., 2015). other studies suggested that stability was negatively related to the level of probability (worrell, maechler, & mitra, 2007). fourth, financing deposit ratio (fdr) was introduced. this variable assesses banks' ability to convert deposits into profitable loans with higher hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows ratios indicate a higher level of intermediation (alraheb, nicolas, & tarazi, 2019). the ratio values of more than one show that some of the lendings come from other sources than savings, leading to instability (beck, demirgüç-kunt, & levine, 2010). fifth, logta was employed as the last control variable in this study. this variable is regarded as crucial to differ full-fledged islamic banks and islamic windows because islamic windows bank has a relatively smaller size when compared to islamic banks (abedifar et al., 2013; bourkhis & nabi, 2013; čihák & hesse, 2010). larger banks will be easier and have a better chance of diversifying risk through their ability, experience, and their network of branches. the size of the bank, therefore, is predicted to have a positive relationship with stability. to investigate whether islamic windows’ stability differs from their full-fledged counterparts, an econometric specification was formed as follows. (1) where i and t refer to bank and time index, respectively. the equation (1) is estimated using the ordinary least squares (ols) and panel random effect (re). the choice of using re for panel data analysis is because the main variable of interest of iw (islamic windows) is a rarely changing variable or relatively time-invariant variable. the use of fixed effects, in this case, is inappropriate (arifin, hasan, & kabir, 2020; doumpos, hasan, & pasiouras, 2017). the coefficient of β_1become the main focus; if the β_1 significant, it implies that islamic windows’ stability differs from their full-fledged counterparts. result and discussion descriptive statistics the descriptive statistics of the variables are presented in table 1. the mean of each variable is consistent with most of the previous studies. indonesian islamic banks had a high capital-assets-ratio with a mean value of 23%, suggesting that islamic banks were high-capitalized compared to the conventional banks, as reported by some studies (beck et al., 2013; meslier et al., 2017, among others). islamic banks also had considerably good efficiency, as can be seen from the average value of cost to income ratio (cir) 89%. the average value of net interest margins was 6%, which was lower than indonesian islamic rural banks (trinugroho, risfandy, & ariefianto, 2018). from the variable fdr, it could be seen that islamic banks in indonesia, on average, had allocated 93% of their deposits for lending. it is also interesting to see that in the rightmost column, islamic banks only significantly differed from islamic windows in terms of efficiency (cir) and profitability (nim). journal of accounting and investment, 2021 | 198 hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows table 1 descriptive statistics and variables explanation (n = 96) variable explanation mean std. dev. min max diff. (t-stat.) logzit logarithm of the z-score to proxy stability. the z-score is computed as (roait+carit)/sdroa 2.428 0.444 1.909 3.501 -0.856 iwit islamic windows dummy variable equals one if islamic windows 0.115 0.320 0 1 carit capital-assets-ratio to proxy solvency 23.094 13.491 12.010 63.890 0.552 cirit cost to income ratio to proxy efficiency 89.373 15.796 51.680 134.630 4.596*** nimit net interest margin to proxy profitability 6.202 2.362 2.440 11.990 -3.241*** fdrit funding to deposit ratio 93.909 19.401 63.600 157.770 0.018 logtait logarithm of total assets to proxy size 16.006 1.208 13.372 17.837 -0.031 table 2 correlation matrix and variance inflation factors (vif) iw car cir nim fdr logta vif iw 1 1.34 car -0.057 1 2.48 cir -0.428 -0.131 1 1.35 nim 0.317 0.106 -0.291 1 1.17 fdr -0.002 0.652 -0.152 0.134 1 1.77 logta 0.003 -0.643 -0.034 -0.040 -0.448 1 1.78 notes: please see table 1 for the description of variables. the correlation matrix and variance-inflation-factors (vif) is provided in table 2. it could be seen that there were no multicollinearity problems as all of the variable's correlation coefficients were less than 0.7, and the highest vif was 2.4. regression results the regression result of equation (1) is shown in table 3. it showed that the main variable of iw was significant and positively affected logz. it implied that the stability of full-fledged islamic banks was significantly different from islamic windows. more surprisingly, the positive sign suggested that islamic windows' stability was better than the full-fledged counterparts. this empirical finding may contradict the indonesian government's spirit issuing regulation no.11/10/pbi/2009, namely to motivate each islamic windows bank to convert themselves into full-fledged islamic banks when they reach a specific size. there is a possible reason behind this finding. the literature has been widely discussed that the islamic banking market's competitive condition has been considerably high (meslier et al., 2017; risfandy et al., 2020). islamic banks have to compete with: (1) the other islamic banks and (2) conventional banks. if an islamic windows bank decides to convert itself into a full-fledged islamic bank, they have to compete with two other types of banks in the very competitive market, and this is not an easy task to do. although they are usually owned by their conventional parents after the conversion, the condition will be relatively different because they do not have direct journal of accounting and investment, 2021 | 199 hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows journal of accounting and investment, 2021 | 200 financial "backup" as previously. indeed, full-fledged islamic banks are more independent than islamic windows, but if it could not fulfill islamic windows' trade-off, converting them into full-fledged is meaningless. therefore, this finding did not necessarily suggest islamic windows not to convert into full-fledged islamic banks. the islamic windows could still have a plan to convert into islamic banks if the government (regulator) maintains the competitive condition, especially in the islamic banking market. this finding is also consistent with the recent works by trinugroho, santoso, irawanto, and pamungkas (2020). using the difference-in-difference (did) method, they found evidence that both performance and efficiency declined following a spin-off (the separation of islamic windows from its parents to be a full-fledged islamic bank). the new full-fledged islamic banks had an inferior performance at least for four years after the conversion. trinugroho et al. (2020) argued that although full-fledged islamic banks' capital would increase after the spin-off, they could not reach similar economies of scale as conventional banks. it was because their size was relatively small compared to existing conventional banks in the market. the spin-off also has several disadvantages, such as potential loss of revenue diversification and disruption in the business and operations (prasetyo, luxianto, baskoro, adawiyah, & putri 2019). table 3 main results ols re (1) (2) iw 0.101 *** 0.103 *** (3.84) (3.68) car 0.0315 *** 0.0315 *** (14.69) (13.80) cir -0.00443 *** -0.00410 *** (-4.87) (-3.24) nim 0.00613 0.00341 (1.44) (0.78) fdr -0.00342 *** -0.00306 *** (-3.28) (-3.60) logta -0.0486 *** -0.0440 *** (-4.80) (-3.30) constant 3.063 *** 2.948 *** (14.41) (10.79) n obs. 96 96 n banks 13 13 r-sq. 0.56 0.57 notes: regression results based on equation (1) using ordinary least squares (column (1)) and random effects estimator (column (2)). the dependent variable is logz. please see table 1 for the description of variables. year fixed effects are included in all estimations. robust tstatistics are in parentheses. ***, **, and * denotes significance in 1%, 5%, and 105 levels respectively. regarding control variables, it was observed that car had a positive association with logz. the banks with higher solvency were associated with higher stability. cir journal of accounting and investment, 2021 | 201 hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows negatively impacted logz, implying that banks with lower stability (higher cir) were better stable (higher logz). it was not found a significant coefficient for nim, which implied that islamic banks' stability was not affected by how they set their margins. fdr had a negative impact on logz, indicating that higher lending distributed by islamic banks was associated with lower stability. it might be because, different from conventional banks with several funding sources (e.g., money market), islamic banks have only depositors' funds. logta as a proxy of size showed a negative sign, signifying that a larger bank had a larger default probability. it is consistent with (čihák & hesse, 2010) and the too-big-to-fail (tbtf) theory. larger banks have a complex structure and operations that make them vulnerable to being the default. robustness checks to test our result's consistency, several robustness checks were conducted and presented the result in table 4. table 4 robustness checks (1) (2) (3) (4) (5) iw 0.119 *** 0.0865 *** 0.0843 *** 0.103 *** 0.264 *** (3.27) (3.07) (3.20) (2.82) (4.97) car 0.0329 *** 0.0334 *** 0.0294 *** 0.0315 *** (13.25) (15.78) (11.51) (22.79) cir -0.00271 * -0.00279 * -0.00366 *** -0.00410 *** (-1.94) (-1.93) (-2.63) (-5.31) nim -0.00128 -0.00323 -0.00155 0.00341 (-0.24) (-0.73) (-0.35) (0.75) fdr -0.00311 *** -0.00256 *** -0.00306 *** (-3.24) (-2.66) (-4.30) logta -0.0202 -0.0373 ** -0.0440 *** (-1.20) (-2.32) (-3.29) l.car 0.0274 *** (14.53) l.cir 0.00123 (0.45) l.nim 0.0292 *** (2.74) l.fdr -0.00118 (-0.63) l.logta -0.0258 (-0.98) constant 2.521 *** 2.110 *** 2.610 *** 2.948 *** 1.794 ** (7.51) (12.72) (8.17) (11.08) (2.56) n obs. 96 96 96 96 84 n banks 13 13 13 13 13 year fe no yes yes yes yes r-sq. 0.46 0.56 0.56 0.66 0.72 notes: regression results based on equation (1) using a random-effects estimator. the dependent variable is logz. please see table 1 for the description of variables. robust t-statistics are in parentheses. ***, **, and * denotes significance in 1%, 5%, and 105 levels respectively. first, year fixed effects were excluded from the estimation to see whether the sign of iw is affected by the year dummy. the result in column (1) showed that the iw remained hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows significant. second, it was excluded logta because, from the correlation matrix in table 2, it had a considerably high correlation coefficient with car (0.643). however, after excluding logta from estimation, the result was still similar. third, still related to the multicollinearity issue, fdr was excluded, which had a correlation coefficient of 0.652 with car. again, the result was still similar, suggesting that this current model was free from multicollinearity issues, and the significance of iw was not driven by other variables in the model. fourth, it was also tested whether the random effect estimators with robust standard errors were relevant. therefore, equation (1) was re-estimated using non-robust standard errors, and the result in column (4) confirmed that the result remained unchanged. last, bank fundamental variables in the equation's right-hand side were often associated with the endogeneity problem stems from the reverse-causality problem. therefore, it was lagged all of the independent variables and obtained a similar result, as depicted in column (5). conclusion this paper intends to answer whether the islamic windows have better or lower stability than their full-fledged counterparts. it was empirically compared the stability of islamic banks vs. islamic windows banks using the regression approach. the ordinary least squares and panel random effects estimators were used in this study. strong evidence was found that the stability of full-fledged islamic banks was weaker than islamic windows. indonesian islamic windows had better stability. this empirical result could be because islamic windows are still directly supported by their parents from full-fledged islamic banks independent in any aspect. considering that the islamic banking industry, including indonesia, is highly competitive, enjoying becoming islamic windows could be a safe option to remain in the market and maintain stability. however, the result does not mean that the indonesian government's policy to increase islamic banks' share by promoting full-fledged islamic banks is wrong. instead, the current empirical evidence suggests policymakers to monitor the competitive condition in the indonesian banking market because, as suggested by many studies, in the islamic banking industry, higher competition is empirically associated with lower banking stability (albaity, mallek, & noman, 2019; kabir & worthington, 2017; risfandy et al., 2020). the indonesian government could have the policy to increase the number of full-fledged islamic banks, but the competitive condition should be monitored. the result obtained from this research might be limited only to the indonesian context. although a single country study offers a specific and unique result compared to multiple countries, no generalization can be made from a single country study. this study's analysis is also limited only in comparing the full-fledged vs. islamic windows banks' stability. the further study still can examine the stability of two bank types by considering some other factors, e.g., age. indeed, the newly converted full-fledged islamic banks may have lower performance than the other islamic windows in a similar market. the future examination can also be enlarged into more than one country because other countries also have islamic windows operating in a similar market, as explained by abedifar et al. (2013). journal of accounting and investment, 2021 | 202 hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows journal of accounting and investment, 2021 | 203 references abdul-majid, m., saal, d. s., & battisti, g. (2011a). efficiency and total factor productivity change of malaysian commercial banks. the service industries journal, 31(13), 2117– 2143. https://doi.org/10.1080/02642069.2010.503882 abdul-majid, m., saal, d. s., & battisti, g. (2011b). the impact of islamic banking on the cost efficiency and productivity change of malaysian commercial banks. applied economics, 43(16), 2033–2054. https://doi.org/10.1080/00036840902984381 abedifar, p., molyneux, p., & tarazi, a. (2013). risk in islamic banking. review of finance, 17(6), 2035–2096. https://doi.org/10.1093/rof/rfs041 aik, n.-c., & tan, k.-e. (2012). a study of cost and profit efficiency of the full-fledged islamic banks and islamic windows in malaysia. segi review, 5(1), 41–46. albaity, m., mallek, r. s., & noman, a. h. m. (2019). competition and bank stability in the mena region: the moderating effect of islamic versus conventional banks. emerging markets review, 38(february), 310–325. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.01.003 alraheb, t. h., & tarazi, a. (2018). local versus international crises and bank stability: does bank foreign expansion make a difference? applied economics, 50(10), 1138–1155. https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1352081 alraheb, t. h., nicolas, c., & tarazi, a. (2019). institutional environment and bank capital ratios. journal of financial stability, 43, 1–24. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2019.05.016 arifin, t., hasan, i., & kabir, r. (2020). transactional and relational approaches to political connections and the cost of debt. journal of corporate finance, 65(desember), 20-40. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101768 ashraf, d., rizwan, m. s., & l’huillier, b. (2016). a net stable funding ratio for islamic banks and its impact on financial stability: an international investigation. journal of financial stability, 25(july), 47–57. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2016.06.010 baele, l., farooq, m., & ongena, s. (2014). of religion and redemption: evidence from default on islamic loans. journal of banking & finance, 44, 141–159. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.005 beccalli, e., anolli, m., & borello, g. (2015). are european banks too big? evidence on economies of scale. journal of banking & finance, 58, 232–246. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.014 beck, t., demirgüç-kunt, a., & levine, r. (2010). financial institutions and markets across countries and over time: the updated financial development and structure database. the world bank economic review, 24(1), 77–92. https://doi.org/10.1093/wber/lhp016 beck, t., demirgüç-kunt, a., & merrouche, o. (2013). islamic vs. conventional banking: business model, efficiency and stability. journal of banking & finance, 37(2), 433–447. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016 bourkhis, k., & nabi, m. s. (2013). islamic and conventional banks’ soundness during the 2007-2008 financial crisis. review of financial economics, 22(2), 68–77. https://doi.org/10.1016/j.rfe.2013.01.001 chiaramonte, l., croci, e., & poli, f. (2015). should we trust the z-score? evidence from the european banking industry. global finance journal, 28, 111–131. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.02.002 čihák, m., & hesse, h. (2010). islamic banks and financial stability: an empirical analysis. journal of financial services research, 38(2), 95–113. https://doi.org/10.1007/s10693010-0089-0 https://doi.org/10.1080/02642069.2010.503882 https://doi.org/10.1080/00036840902984381 https://doi.org/10.1093/rof/rfs041 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.01.003 https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1352081 https://doi.org/10.1016/j.jfs.2019.05.016 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101768 https://doi.org/10.1016/j.jfs.2016.06.010 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.005 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.014 https://doi.org/10.1093/wber/lhp016 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016 https://doi.org/10.1016/j.rfe.2013.01.001 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.02.002 https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0 https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0 hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows journal of accounting and investment, 2021 | 204 demirgüç-kunt, a., & huizinga, h. (2013). are banks too big to fail or too big to save? international evidence from equity prices and cds spreads. journal of banking and finance, 37(3), 875–894. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.10.010 doumpos, m., hasan, i., & pasiouras, f. (2017). bank overall financial strength: islamic versus conventional banks. economic modelling, 64(august), 513-523. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.03.026 faye, i., triki, t., & kangoye, t. (2013). the islamic finance promises: evidence from africa. review of development finance, 3(3), 136–151. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2013.08.003 hassan, m. k., khan, a., & paltrinieri, a. (2019). liquidity risk, credit risk and stability in islamic and conventional banks. research in international business and finance, 48(september), 17–31. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.006 how, j. c. y., karim, m. a., & verhoeven, p. (2005). islamic financing and bank risks: the case of malaysia. thunderbird international business review, 47(1), 75–94. https://doi.org/10.1002/tie.20041 ibrahim, m. h., & rizvi, s. a. r. (2017). do we need bigger islamic banks? an assessment of bank stability. journal of multinational financial management, 1(1), 1–38. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.002 ibrahim, m. h., salim, k., abojeib, m., & yeap, l. w. (2019). structural changes, competition and bank stability in malaysia’s dual banking system. economic systems, 43(1), 111–129. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.09.001 ismail, f., shabri abd. majid, m., & rahim, r. a. (2013). efficiency of islamic and conventional banks in malaysia. journal of financial reporting and accounting, 11(1), 92– 107. https://doi.org/10.1108/jfra-03-2013-0011 kabir, m. n., & worthington, a. c. (2017). the ‘competition–stability/fragility’ nexus: a comparative analysis of islamic and conventional banks. international review of financial analysis, 50, 111–128. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.02.006 kabir, m. n., worthington, a., & gupta, r. (2015). comparative credit risk in islamic and conventional bank. pacific basin finance journal, 34, 327–353. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.001 kamaruddin, b. h., safa, m. s., & mohd, r. (2008). assessing production efficiency of islamic banks and conventional bank islamic windows in malaysia. international journal of business and management science, 1(1), 31–48. retrieved from http://www.safaworld.org/ijbms/abs/abstracts%20v1n12008/ijbms%20vol%20 1%20no%201%20july%2008-abs%202.pdf kane, e. j. (2000). incentives for banking megamergers: what motives might regulators infer from event-study evidence? journal of money, credit and banking, 32(2), 671–701. https://doi.org/10.2307/2601202 kwan, s., eisenbeis, r.a. (1997). bank risk, capitalization, and operating efficiency. journal of financial services research, 12, 117–131. https://doi.org/10.1023/a:1007970618648 meslier, c., risfandy, t., & tarazi, a. (2017). dual market competition and deposit rate setting in islamic and conventional banks. economic modelling, 63(july), 318–333. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.013 mobarek, a., & kalonov, a. (2013). comparative performance analysis between conventional and islamic banks: empirical evidence from oic countries. applied economics, 46(3), 253–270. https://doi.org/10.1080/00036846.2013.839863 obaidullah, m. (2006). islamic financial products. asia-pacific business series, 59–86. https://doi.org/10.1142/9789812773050_0005 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.10.010 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.03.026 https://doi.org/10.1016/j.rdf.2013.08.003 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.006 https://doi.org/10.1002/tie.20041 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.002 https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.09.001 https://doi.org/10.1108/jfra-03-2013-0011 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.02.006 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.001 http://www.safaworld.org/ijbms/abs/abstracts%20v1n12008/ijbms%20vol%201%20no%201%20july%2008-abs%202.pdf http://www.safaworld.org/ijbms/abs/abstracts%20v1n12008/ijbms%20vol%201%20no%201%20july%2008-abs%202.pdf https://doi.org/10.2307/2601202 https://doi.org/10.1023/a:1007970618648 https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.013 https://doi.org/10.1080/00036846.2013.839863 https://doi.org/10.1142/9789812773050_0005 hasan & risfandy islamic banks’ stability: full-fledged vs islamic windows journal of accounting and investment, 2021 | 205 penas, m. f., & unal, h. (2004). gains in bank mergers: evidence from the bond markets. journal of financial economics, 74(1), 149-179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2003.05.004 pew research center. (2009). mapping the global muslim population. pew research center report. retrieved from https://www.pewresearch.org/wpcontent/uploads/sites/7/2009/10/muslimpopulation.pdf prasetyo, m. b., luxianto, r., baskoro, r.a., adawiyah, w., & putri, n.i.s. (2019). the role of capital on islamic bank spin-offs in indonesia. the south east asian journal of management, 13(2), 119–139. https://doi.org/10.21002/seam.v13i2.11179 rajhi, w., & hassairi, s. a. (2012). islamic banks and financial stability: a comparative empirical analysis between mena and southeast asian countries. ssrn electronic journal, 37, 149-177. https://doi.org/10.2139/ssrn.2010126 risfandy, t., tarazi, a., & trinugroho, i. (2020). competition in dual markets: implications for banking system stability. global finance journal, (december). https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100579 rofi’ah, n. (2017). analisis deskriptif perkembangan perbankan syariah di asia tenggara (2004-2016). the journal of tauhidinomics, 1(2), 105–123. rongiyati, s. (2015). pengembangan perbankan syariah melalui pelaksanaan kewajiban pemisahan unit usaha syariah. negara hukum, 6(1), 65–78. retrieved from https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/247 salami, o. l., & adeyemi, a. a. (2015). malaysian islamic banks’ efficiency: an intra-bank comparative analysis of islamic windows and full-fledged subsidiaries. international journal of business and society, 16(1), 19–38. https://doi.org/10.33736/ijbs.551.2015 sundararajan, v., & errico, l. (2002). islamic financial institutions and products in the global financial system: key issues in risk management and challenges ahead. islamic finance, 52-84. https://doi.org/10.4135/9788132107675.n3 trinugroho, i., risfandy, t., & ariefianto, m. d. (2018). competition, diversification, and bank margins: evidence from indonesian islamic rural banks. borsa istanbul review, 18(4), 349–358. https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.006 trinugroho, i., santoso, w., irawanto, r., & pamungkas, p. (2020). is spin-off policy an effective way to improve performance of islamic banks? evidence from indonesia. research in international business and finance, 56(october), 101-120. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352 umam, k. (2010). peningkatan ketaatan syariah melalui pemisahan (spin-off) unit usaha syariah bank umum konvensional. mimbar hukum, 22(3), 607–624. retrieved from https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16239 völz, m., & wedow, m. (2011). market discipline and too-big-to-fail in the cds market: does banks’ size reduce market discipline? journal of empirical finance, 18(2), 195– 210. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.01.001 worrell, d., maechler, a. m., & mitra, s. (2007). decomposing financial risks and vulnerabilities in eastern europe. imf working papers, 7(248), 1-20. https://doi.org/10.5089/9781451868111.001 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2003.05.004 https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2009/10/muslimpopulation.pdf https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2009/10/muslimpopulation.pdf https://doi.org/10.21002/seam.v13i2.11179 https://doi.org/10.2139/ssrn.2010126 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100579 https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/247 https://doi.org/10.33736/ijbs.551.2015 https://doi.org/10.4135/9788132107675.n3 https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.006 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352 https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16239 https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.01.001 https://doi.org/10.5089/9781451868111.001 jurnal akuntansi dan investasi vol. 11 no. 2, halaman: 148-165, juli 2010 148 pengaruh size, likuiditas, profitabilitas, risiko, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal (studi empiris pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia) siti hardanti & barbara gunawan e-mail : sitihardanti@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research was carried out to test the influence of the size, liquidity, profitability, risks and sales growth towards the simultaneously and partially capital structure. the object of this research was all manufacture industries listed in indonesian stocks exchange (ise). the sample of this research was 71 manufacture industries selected using the purposive sampling technique which was based on three criteria: 1) the manufacture industries that were listed and active in the indonesian stock exchange during the research period; 2) the companies had positive profits during the research period; 3) the manufacture companies that must have complete data in indonesian capital market directory (icmd). the research data were secondary data which were obtained from icmd in the years of 2005-2008 in the ise umy corner. the result of analysis showed three findings. 1) simultaneously, the size, liquidity, profitability, risks, and sales growth influence the capital structure. 2) partially, the size gave positive and significant influence towards capital structure, while the liquidity and profitability gave negative significant influence towards the capital structure. 3) partially, the risks and sales growth did not influence the capital structure. keywords: capital structure, size, liquidity, profitability, risks, and sales growth. pendahuluan latar belakang penelitian di era pembangunan seperti saat ini, persaingan di dunia usaha baik sektor industri maupun jasa menjadi semakin ketat. kondisi ini menjadikan setiap perusahaan saling berusaha untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (wijaya dan hadianto, 2008). dalam manajemen keuangan, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah mengenai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. pada prinsipnya, setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasinya sehari-hari, untuk investasi ataupun untuk kepentingan lainnya. pemenuhan kebutuhan dana tersebut dapat berasal dari hasil operasi perusahaan (sumber internal) atau sumber external. salah satu permasalahan yang mendasar pada sebuah perusahaan adalah mengenai struktur modal. siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 149 struktur modal (husnan, 2000) adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. karena itu para manajer keuangan harus tetap memperhatikan cost of capital dalam menetapkan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri atau dipenuhi dengan modal asing (sukarno, 2004). seorang manajer keuangan mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan pendanaan perusahaan. proses pengambilan keputusan untuk memilih pendanaan mana yang lebih efisien sering sekali menjadi dilema bagi manajer keuangan (nurrohim, 2008). dalam mengelola struktur modal, sebuah perusahaan harus sangat berhati-hati karena adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan struktur modal yang banyak dan kompleks serta mempunyai konsekuensi finansial yang berbeda-beda. keputusan pendanaan dan rencana investasi yang dibuat oleh perusahaan dapat membentuk suatu struktur modal yang dapat meminimumkan biaya modal sehingga dapat memaksimumkan usaha dalam mencapai salah satu tujuan perusahaan yaitu kesejahteraan para pemegang saham (djakman dan halomoan, 2001). mengingat banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan pentingnya struktur modal sebuah perusahaan, maka banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal. selain penelitian juga terdapat teori-teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai perilaku pendanaan perusahaan. teori tersebut antara lain signaling theory, pecking order theory, dan trade off theory. rumusan masalah penelitian (1) apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap struktur modal? (2) apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal? (3) apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal? (4) apakah risiko berpengaruh negatif terhadap struktur modal? (5) apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal? tujuan penelitian (1) untuk menguji apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap struktur modal. (2) untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. (3) untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. (4) untuk menguji apakah risiko berpengaruh negatif terhadap struktur modal. (5) untuk menguji apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal. kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis hasil penelitian terdahulu wijaya dan hadianto (2008) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa struktur aktiva dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 148-165, juli 2010 150 likuiditas ditemukan berpengaruh negatif terhadap struktur modal dan mendukung pecking order theory, sedangkan profitabilitas ditemukan berpengaruh positif terhadap struktur modal. penelitian yang dilakukan nurrohim (2008) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. aditya (2006) melakukan penelitian dengan judul studi empiris faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta periode tahun 2000-2003. hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. sedangkan variabel likuiditas dan profitabilitas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. margaretha dan sari (2005) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan multinasional di indonesia periode 2000-2004. berdasarkan hasil penelitan, peneliti menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap struktur modal. prabansari dan kusuma (2005) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur go public di bursa efek jakarta. secara parsial ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap struktur modal, sedangkan risiko bisnis mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. nasruddin (2004) meneliti faktor-faktor yang menentukan keputusan struktur modal pada perusahaan industri farmasi di bursa efek jakarta tahun 1998-2001. hasil penelitian menunjukkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan risiko memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan rasio hutang, dan variabel risiko memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan rasio hutang. saidi (2002) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur go public di bej tahun 1997-2002. secara parsial menunjukkan variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal, sementara risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. harjanti dan tandelilin (2007) meneliti pengaruh firm size, tangible assets, growth opportunity, profitability, dan business risk pada struktur modal perusahaan manufaktur di bej. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa firm size mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap leverage (proksi struktur modal) sedangkan profitability berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. variabel lain yaitu growth opportunity dan business risk tidak berpengaruh terhadap struktur modal. penelitian lain juga dilakukan oleh sartono dan sriharto (1999) mengenai faktor-faktor penentu struktur modal perusahaan manufaktur di indonesia tahun 1994-1997. dalam rentang waktu penelitian antar tahun 1994-1997, hanya faktor size, profitability, dan growth yang terbukti mempengaruhi struktur modal. struktur modal modal menurut munawir (2001) dalam prabansari dan kusuma (2005) menggambarkan hak pemilik atas perusahaan, yang timbul sebagai akibat penanaman (investasi) yang dilakukan oleh pemilik atau siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 151 para pemilik. menurut husnan (2000) struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. struktur modal menurut sartono (1998) dalam setyawan dan laksito (2008) adalah perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa dalam suatu perusahaan. dalam melakukan investasi, perusahaan berusaha untuk menciptakan nilai, yaitu selisih lebih antara pengembalian atas proyek dengan nilai ekonomis yang dikorbankan untuk proyek tersebut. oleh karena itu struktur modal akan menentukan sejauh mana, bagaimana nilai diciptakan yang tercermin dari laba dan harga saham perusahaan (nanok, 2008). struktur modal yang optimum (riyanto, 2001) adalah strutur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata (average cost of capital). oleh karena itu, manajemen dalam menetapkan struktur modal tidak bersifat kaku (dengan satu patokan) tetapi disesuaikan dengan keadaan perusahaan (djakman dan halomoan, 2001). menurut warner (1997) dalam sofiati (2001) semakin besar penggunaan hutang tidak akan meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari biaya hutang yang lebih murah ditutup dengan naiknya biaya modal sendiri. berikut beberapa diantara teori tentang struktur modal adalah signaling theory menurut brigham dan houston (1999) dalam andrianto dan wibowo (2007) perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal yang optimal. teori lain dikemukakan oleh myers (1984) dalam christianti (2008) yang menyatakan bahwa perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi perusahaan). apabila pendanaan dari luar (exsternal financing) diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. lain halnya dengan trade off theory dimana keputusan terbaik adalah keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua instrumen pembiayaan (nurrohim, 2008). menurut brigham (2001), hutang mempunyai keuntungan pada biaya bunga yang mempengaruhi penghasilan kena pajak, sehingga hutang menjadi lebih rendah. ukuran perusahaan (size) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan. ukuran perusahaan juga menunjukkan aktivitas yang dimiliki perusahaan. ukuran perusahaan terbukti memiliki peranan penting dalam menentukan pilihan struktur modal yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. perusahaan besar cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada investor luar daripada perusahaan kecil (nasruddin, 2004). perusahaan yang semakin besar maka perusahaan tersebut akan membutuhkan modal yang tinggi pula, sehingga perusahaan mengambil kebijakan jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 148-165, juli 2010 152 untuk menambah modal dari pihak luar (hutang). penelitian yang dilakukan oleh sartono dan sriharto (1999), aditya (2006), saidi (2002) serta harjanti dan tandelilin (2007), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. pengaruh lain ditunjukkan dengan hasil penelitian margaretha dan sari (2005) serta nasruddin (2004) yang menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal. berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis: h1: ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap struktur modal. likuiditas posisi likuiditas perusahaan berhubungan dengan apakah perusahaan mampu melunasi kewajibannya yang jatuh tempo dalam jangka pendek. rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar (brigham dan houston, 2001). jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan “kekuatan membayar” dari perusahaan yang bersangkutan. perusahaan yang banyak menggunakan aktiva lancar berarti perusahaan tersebut dapat menghasilkan aliran kas untuk membiayai aktivitas operasi dan investasinya (wijaya dan hadianto, 2008). ukuran rasio lancar yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melunasi hutang jangka pendeknya. berkurangnya hutang jangka pendek berakibat menurunnya proporsi hutang dalam struktur modal. penelitian terdahulu oleh wijaya dan hadianto (2008), menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. selain itu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh aditya (2006) menemukan bukti bahwa variabel dependen yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis: h2: likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. profitabilitas tujuan perusahaan secara umum didirikan adalah menghasilkan laba atau keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (wijaya dan hadianto, 2008). profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. sartono dan sriharto (1999) mengatakan bahwa tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menjadikan penggunaan hutang yang relatif kecil. karena itu perusahaan yang mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi (profitable) akan cenderung banyak memanfaatkan dana sendiri untuk keperluan investasi (setyawan dan laksito, 2008). penelitian yang dilakukan oleh nurrohim (2008), nasruddin (2004), sartono dan sriharto (1999), aditya (2006), prabansari dan kusuma (2005), serta harjanti dan tandelilin (2007) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 153 struktur modal. hasil berbeda (wijaya dan hadianto, 2008) serta saidi (2002) yang menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis: h3: profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. risiko risiko adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. apabila perusahaan tidak dapat menanggung biaya-biaya operasi yang ditimbulkan dalam kegiatan operasinya maka perusahaan tersebut akan dihadapkan pada risiko kebangkrutan. risiko perusahaan diukur oleh dampak proyek terhadap ketidakpastian tentang laba perusahaan di masa depan (brigham dan houston, 2001). risiko perusahaan yang tinggi pada umumnya lebih mengutamakan pendanaan internal daripada penggunaan hutang maupun penerbitan saham. penelitian yang dilakukan oleh prabansari dan kusuma (2005) menunjukkan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. selain itu nasruddin (2004) juga melakukan penelitian yang menemukan bukti bahwa risiko bisnis perusahaan berpengaruh negatif terhadap stuktur modal. berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis: h4: risiko berpengaruh negatif terhadap struktur modal. pertumbuhan penjualan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi kemungkinan akan kekurangan pendapatan untuk mendanai pertumbuhan tinggi tersebut secara internal. pertumbuhan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil (saidi 2004). sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah, kebutuhan modal baru relatif kecil, sehingga dapat dipenuhi oleh laba ditahan (setyawan dan laksito, 2008). sartono (1998) dalam sukarno (2004) berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung menggunakan sumber dana dari luar. penelitian yang dilakukan oleh sartono dan sriharto (1999) serta aditya (2006) menunjukkan bukti bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan sumber dari luar sehingga semakin tinggi struktur modalnya. berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis: h5: pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 148-165, juli 2010 154 gambar 1 model penelitian metoda penelitian obyek penelitian obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang aktif dan terdaftar di bei selama tahun 2005-2008. sektor manufaktur dipilih untuk menghindari adanya industrial effect, yaitu risiko industri yang berbeda antara sektor industri yang satu dengan yang lain. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa indonesian capital market directory (icmd) yang terdapat di pojok bei umy. teknik pengambilan sampel pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria: 1)perusahaan telah terdaftar dan aktif di bei selama periode penelitian. 2)perusahaan mempunyai data icmd yang lengkap selama tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 di pojok bei umy. 3)perusahaan yang menghasilkan laba positif selama periode penelitian. teknik pengumpulan data pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data menggunakan data dari media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan. definisi operasional variabel penelitian variabel dependen (y) variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal yaitu perimbangan antara modal sendiri dengan modal asing (sujoko dan soebiantoro, 2007). struktur modal dalam penelitian ini menggunakan total debt to total assets (tdta) yaitu rasio total hutang terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir tahun tertentu (wijaya dan hadianto, 2008). tdta = total hutang/ total aktiva ukuran perusahaan (size) likuiditas profitabilitas risiko pertumbuhan penjualan struktur modal siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 155 variabel independen size (x1) mengacu penelitian yang dilakukan wijaya dan hadianto (2008), ukuran perusahaan diproksi dengan logaritma natural total penjualan perusahaan selama satu tahun tertentu. size = ln (total penjualan) likuiditas (x2) likuiditas yang dimaksudkan yaitu rasio lancar (current ratio) perusahaan pada akhir periode tahun tertentu (aditya, 2006). current ratio = total aktiva lancar/total kewajiban lancar profitabilitas (x3) profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut (aditya, 2006): net profit margin (npm) = total laba bersih/total penjualan risiko (x4) risiko bisnis dalam penelitian ini diukur menggunakan basic earning power ratio. basic earning power ratio = ebit/total aktiva pertumbuhan penjualan (x5) pertumbuhan penjualan dihitung sebagai persentase pertumbuhan penjualan pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya (aditya, 2006). pertumbuhan penjualan = penjualan tahun t – penjualan tahun t-1 penjualan tahun t-1 statistik deskriptif tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan penyajian data penelitian dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti rata-rata (mean) dan standar deviasi (ietje, 2006). uji kualitas data (uji asumsi klasik) sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik pada model regresi. uji normalitas penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan one-sample kolmogorov-smirnov. pengujian one-sample kolmogorov-smirnov dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikannya lebih besar daripada alpha 0,05. uji multikolonieritas untuk menguji ada tidaknya multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance atau vif. model regresi akan bebas dari multikolonieritas jika nilai tolerance > 0,10 atau jika vif < 10 (ghozali, 2006). uji autokorelasi model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (algifari, 2000). pengujian autokorelasi dalam penelitian ini melalui run test dan tidak terjadi autokorelai apabila nilai asymp. sig. > alpha 0,05 (ghozali, 2006). uji heteroskedastisitas metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan uji white dengan meregres residual kuadrat (u 2 t) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen. dari persamaan regresi ini didapatkan nilai r 2 jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 148-165, juli 2010 156 untuk menghitung c 2 hitung, dimana c 2 hitung = n x r 2 . pengujiannya adalah jika c 2 hitung < c 2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (ghozali, 2006). uji hipotesis dan analisis data hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan program spss versi 15 for windows. secara umum persamaan untuk regresi linier berganda penelitian ini adalah: y = β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + β4 x4 + β5 x5 +  y : struktur modal perusahaan i pada tahun t β0 : konstanta β1-5 : koefisien variabel x1 : size perusahaan i pada tahun t x2 : likuiditas perusahaan i pada tahun t x3 : profitabilitas perusahaan i pada tahun t x4 : risiko perusahaan i pada tahun t x5 : pertumbuhan penjualan perusahaan i pada tahun t  : error uji koefisien determinasi (adjusted rsquare) nilai adjusted rsquare menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variasi variabel tergantung. uji nilai f (secara bersama-sama) uji nilai f adalah uji untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu struktur modal, apabila nilai signifikansi fhitung lebih kecil dari alpha (0,05). uji nilai t (secara individu) uji nilai t adalah uji yang digunakan untuk menguji keterkaitan secara individu antara variabel bebas variabel terikat yaitu struktur modal. koefisien regresi digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan hipotesis diterima jika nilai sig (p value) < 0,05 (α). analisis data dan pembahasan statistik deskriptif berdasarkan teknik purposive sampling dapat diketahui dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei terdapat 71 perusahaan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 yang memenuhi kriteria. berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui rata-rata (mean) dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. hasil tersebut menunjukkan 71 perusahaan sampel penelitian dengan periode penelitian empat tahun, sehingga jumlah observasi penelitian sebanyak 284. berdasarkan tabel tersebut juga dapat dijelaskan bahwa struktur modal memiliki rata-rata sebesar 0,4709 dengan standar deviasi sebesar 0,19604. ukuran perusahaan (size) memiliki rata-rata sebesar 13,9128 dengan standar deviasi sebesar 1,44012. likuiditas memiliki rata-rata sebesar 2,3832 dengan standar deviasi sebesar 2,67337. profitabilitas memiliki rata-rata sebesar 0,0623 dengan standar deviasi sebesar 0,06918. risiko memiliki rata-rata sebesar 0,1088 dengan standar deviasi sebesar 0,12046 dan pertumbuhan penjualan memiliki rata-rata sebesar 0,2229 dengan standar deviasi sebesar 0,28290. siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 157 pengujian asumsi klasik uji normalitas pada tabel 2 menunjukkan nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,225 > alpha (0,05) berarti data berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. uji multikolonieritas pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai vif < 10 dan nilai tolerance > 0,1 untuk semua variabel maka persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolonieritas. autokorelasi hasil perhitungan tabel 4 menunjukkan nilai test sebesar -0,00615 dengan probabilitas 0,634 > 0,05 (tidak signifikan), artinya tidak ada autokorelasi. heteroskedastisitas berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai r 2 sebesar 0,323 dengan (n) sebesar 284 maka chisquares hitung (n x r 2 ) adalah sebesar 91,732 . sedangkan nilai kritis chi-squares tabel pada α = 5% dengan df sebesar 284 adalah 324,31. chi squares hitung < nilai kritis chi squares tabel, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. pengujian hipotesis uji f (uji simultan) berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai signifikansi fhitung sebesar 0,000. hal ini menunjukkan bahwa signifikan fhitung lebih kecil dari signifikan 0,05, yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, risiko, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. koefisien determinasi (adjusted rsquare) berdasarkan tabel 8, diperoleh nilai adjusted rsquare sebesar 0,378, hal ini berarti 37,8% variasi perubahan struktur modal dapat dijelaskan oleh variasi perubahan dari ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, risiko, dan pertumbuhan penjualan. dengan demikian terdapat 62,2% variasi perubahan struktur modal yang dijelaskan oleh variasi variabel lainnya di luar model penelitian ini. uji t (secara individu) dari tabel 6 tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: struktur modal = 0,258+0,024size0,033likuiditas-0,567profitabilitas berdasarkan dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 6 dapat diinterpretasikan hasil uji t sebagai berikut: ukuran perusahaan (size) nilai signifikan ukuran perusahaan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau (0,000 < 0,05) dengan koefisien regresi sebesar 0,024, maka dapat dinyatakan ukuran perusahaan secara parsial mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap struktur modal. dengan demikian, hipotesis ke-1 (h1) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal, diterima. ukuran perusahaan terbukti memiliki peranan penting dalam menentukan pilihan struktur modal yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. perusahaan yang besar biasanya lebih memiliki reputasi yang lebih baik pada pasar hutang dan menghadapi kendala informasi yang lebih rendah saat melakukan pinjaman sehingga lebih mudah memperoleh modal di pasar dibandingkan dengan perusahaan kecil. jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 148-165, juli 2010 158 dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan semakin memiliki tingkat hutang (dana eksternal) yang lebih besar. hasil ini konsisten dengan penelitian prabansari dan kusuma (2005), sartono dan sriharto (1999), aditya (2006), saidi (2002), serta harjanti dan tandelilin (2007) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. hasil penelitian ini mendukung teori trade off yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan dana eksternal (hutang). likuiditas nilai signifikan likuiditas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau (0,000 < 0,05) dengan koefisien regresi sebesar -0,033, maka dapat dinyatakan likuiditas secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap struktur modal. dengan demikian, hipotesis ke-2 (h2) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, diterima. hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan menggunakan aktiva lancarnya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan dalam jangka pendeknya dari pada hutang jangka panjang, sehingga makin besar tingkat likuiditas perusahaan maka semakin kecil struktur modal perusahaan yang berarti semakin kecil penggunaan hutang (dana eksternal). ketersediaan kas dan aktiva lancar lainnya yang dimiliki perusahaan selain persediaan ternyata mampu digunakan untuk menutup hutang jangka pendek perusahaan. tertutupnya hutang jangka pendek mengakibatkan menurunnya proporsi hutang secara keseluruhan dalam struktur modal. hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh wijaya dan hadianto (2008) serta aditya (2006). hasil penelitian ini juga mendukung teori pecking order yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kemampuan likuiditas tinggi cenderung menggunakan dana internal daripada dana external (hutang) profitabilitas nilai signifikan profitabilitas sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 atau (0,003 < 0,05) dengan koefisien regresi sebesar -0,567, maka dapat dinyatakan profitabilitas secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap struktur modal. dengan demikian, hipotesis ke-3 (h3) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, diterima. semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadikan kebutuhan dana khususnya dari investor baik dalam jangka pendek maupun panjangnya makin kecil. perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan dana internal untuk keperluan operasi maupun investasinya. perusahaan dengan tingkat keuntungan yang lebih besar memiliki sumber pendanaan internal yang lebih besar dan memiliki kebutuhan untuk melakukan pembiayaan investasi melalui pendanaan external yang lebih kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi kebutuhan dana dapat diperoleh dari laba ditahan. hasil penelitian ini mendukung teori pecking order yang menyatakan bahwa bahwa perusahaan pertama akan menggunakan laba yang ditahan sebagai dana investasi dan kemudian beralih ke obligasi dan ekuitas baru hanya jika diperlukan. hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh nurrohim (2008), nasruddin (2004), sartono dan siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 159 sriharto (1999), prabansari dan kusuma (2005), aditya (2006), serta harjanti dan tandelilin (2007). risiko nilai signifikan risiko sebesar 0,121 lebih besar dari 0,05 atau (0,121 > 0,05) dengan koefisien regresi sebesar -0,174, maka dapat dinyatakan risiko secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. dengan demikian, hipotesis ke-4 (h4) yang menyatakan bahwa risiko berpengaruh negatif terhadap struktur modal, tidak diterima. hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya risiko bisnis suatu perusahaan ternyata tidak mempengaruhi struktur modalnya. perusahaan dengan risiko yang tinggi belum tentu lebih memilih pendanaan internal daripada external (hutang), demikian pula sebaliknya dengan risiko perusahaan yang rendah belum tentu akan lebih menyukai pendanaan dari luar untuk membiayai aktivitas operasi maupun investasinya. hal tersebut, disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang dihadapkan pada suatu keputusan yang mengharuskan perusahaan untuk menggunakan hutang karena kebutuhan perusahaan untuk melakukan perluasan usaha maupun keterbatasan dana yang mengharuskan perusahaan menggunakan dana dari luar. perusahaan lebih menyukai keseimbangan antara pendanaan dari luar dengan modal sendiri untuk menghindari kebangkrutan sehingga tidak mengandalkan pada satu sumber pendanaan. tidak berpengaruhnya risiko bisnis dalam penelitian ini dikarenakan pengukuran indikator risiko bisnis yang dihadapi perusahaan sulit untuk diukur atau ditentukan secara pasti. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh saidi (2002) serta harjanti dan tandelilin (2007) namun tidak konsisten dengan penelitian prabansari dan kusuma (2005) dan nasruddin (2004). pertumbuhan penjualan nilai signifikan pertumbuhan penjualan sebesar 0,147 lebih besar dari 0,05 atau (0,147 > 0,05) dengan koefisien regresi sebesar 0,048, maka dapat dinyatakan pertumbuhan penjualan secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. dengan demikian, hipotesis ke-5 (h5) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal, tidak diterima. hal ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan semakin tinggi pula pemakaian hutangnya tidak berlaku dalam penelitian ini. keberadaan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi maupun rendah ternyata tidak mempengaruhi pemilihan strktur modal perusahaan. ketidaksignifikanan pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal perusahaan dalam penelitian ini disebabkan karena faktor pengukuran indikator. hal ini karena tingkat pertumbuhan bagi perusahaan diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan penjualan sedangkan tingkat pertumbuhan perusahaan tidak dapat diukur secara pasti dan tidak dapat hanya dilihat berdasarkan pertumbuhan penjualannya. hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh harjanti dan tandelin (2007) serta tidak konsisten dengan penelitian aditya (2006). jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 148-165, juli 2010 160 kesimpulan berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpukan pertama, hasil pengujian regresi secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel-variabel variabel ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, risiko dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. kedua, hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel-variabel ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal sedangkan likuiditas dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, sedangkan risiko dan pertumbuhan penjualan ternyata tidak berpengaruh terhadap struktur modal. ketiga, hasil nilai koefisien determinasi atau adjusted rsquare sebesar 0,378 menunjukkan 37,8% variasi perubahan struktur modal dapat dijelaskan oleh variasi perubahan dari ukuran perusahaan (size), likuiditas, profitabilitas, risiko, dan pertumbuhan penjualan sedangkan 62,2% variasi perubahan struktur modal yang dijelaskan oleh variasi variabel lainnya di luar model penelitian ini. keterbatasan dan saran penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya jumlah sampel terbatas hanya sebanyak 71 perusahaan dan hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur dengan tahun 2005-2008. adapun saran yang dapat diajukan oleh penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan. bagi para manajer keuangan yang akan melakukan rencana pendanaan hendaknya tetap lebih berhati-hati terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. penggunaan variasi variabel lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap struktur modal misalnya, struktur kepemilikan dan tipe industri. penggunaan proksi yang berbeda yang dapat mencerminkan tingkat risiko dan pertumbuhan perusahaan. daftar referensi aditya, j. 2006. faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. skripsi mahasiswa s1 uii algifari. 2000. analisis regresi, edisi 2, yogyakarta: upp amp ykpn. andrianto dan wibowo. 2007. pengujian teori pecking order pada perusahaanperusahaan non keuangan lq45 periode 2001-2005. jurnal usahawan, no.12, tahun xxxvi: 43-53. brigham, f eugene and joel f houston. 2001. manajemen keuangan, edisi kedelapan, jakarta: erlangga. christianti, ari. 2008. pengujian pecking order theory (pot): pengaruh leverage terhadap pendanaan surplus dan defisit pada industri manufaktur di bursa efek indonesia. jurnal riset akuntansi dan keuangan, vol. 4, no.1. siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 161 djakman, c. d., dan halomoan, g. 2001. pengujian pecking order hyphotesis pada emiten di bursa efek jakarta 1994 dan 1995. jurnal riset akuntansi indonesia., vol. 4, no.3, september: 303-313. ghozali. 2006. aplikasi analisis multivariate dengan program spss, undip: semarang. hanafi. 2000. analisis laporan keuangan, edisi 2, yogyakarta: upp amp ykpn. harjanti, t., dan tandelilin, e. 2007. pengaruh firm size, tangible assets, growth opportunity, profitability, dan business risk pada struktur modal perusahaan manufaktur di indonesia: studi kasus di bej. jurnal ekonomi dan bisnis, vol. 1, no.1 maret:1-9. husnan, suad. 2000. manajemen keuangan, edisi keempat, yogyakarta: bpfe. ietje nazaruddin. 2006. modul praktikum statistika. yoyakarta: upfe umy. margaretha, f., dan l. sari. 2005. faktorfaktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan multinasional di indonesia. media riset bisnis dan manajemen, vol. 5, no. 2 agustus: 230-252. nanok, y. 2008. capital structure determinan di indonesia. akuntabilitas, vol. 7, no.2, maret: 122-127. nasruddin. 2004. faktor-faktor yang menentukan keputusan struktur modal: studi empirik pada perusahaan industri farmasi di bursa efek jakarta. jurnal akuntansi dan investasi, 5 (1): 47-62. nurrohim, h. 2008. pengaruh profitabilitas, fixed asset ratio, kontrol kepemilikan dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di indonesia. sinergi, vol. 0, no. 1 januari: 11-18. prabansari, y., dan kusuma, h. 2005. faktorfaktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur go public di bursa efek jakarta. sinergi, edisi khusus on finance: 1-15. riyanto, bambang. 2001. dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, edisi keempat, yogyakarta: penerbit bpfe. saidi. 2002. faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur go public di bej tahun 1997-2002. jurnal bisnis dan ekonomi, vol. 11, no. 1: 44-58. sartono, r. a., dan sriharto, r. 1999. faktorfaktor penentu struktur modal perusahaan manufaktur di indonesia. sinergi, vol. 2, no. 2: 175-187. setyawan, s. h., dan h. laksito. 2008. pengujian pecking order theory pada emiten syariah di bursa efek jakarta. jurnal keuangan dan perbankan, vol. 12, no.1 januari: 22-28. jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 148-165, juli 2010 162 sofiati. 2001. pengaruh timbal balik antara utang dan ekuitas terhadap struktur modal perusahaan-perusahaan gopublic di bursa efek jakarta. kompak, no. 1 januari: 40-56. sujoko dan soebiantoro, u. 2007. pengaruh struktur kepemilikan saham, leverage, faktor intern dan faktor ekstern terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur di bursa efek jakarta). jurnal manajemen dan kewirausahaan, vol. 9, no. 1: 41-48. sukarno, a. 2004. analisis variabel-variabel yang mempengaruhi struktur keuangan dan pengaruh bersama beban bunga, return on asset terhadap rentabilitas modal sendiri pada industri makanan dan minuman yang go public di bursa efek jakarta. jurnal beta, vol. 2, no. 1: 17-133 wijaya, m. s. v. dan hadianto, b. 2008. pengaruh struktur aktiva, ukuran, likuiditas, dan profitabilitas terhadap struktur modal emiten sektor ritel di bursa efek indonesia: sebuah pengujian hipotesis pecking order. jurnal ilmiah akuntansi, vol. 7, no.1 mei: 71-84. lampiran tabel 1 statistik deskriptif descriptive statistics ,4709 ,19604 284 13,9128 1,44012 284 2,3832 2,67337 284 ,0623 ,06918 284 ,1088 ,12046 284 ,2229 ,28290 284 st ruktur modal (y ) size/ukuran perusahaan (x1) likuiditas (x2) prof itabilitas (x3) risiko (x4) pert umbuhan penjualan (x5) mean st d. dev iation n siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 163 tabel 2 hasil uji normalitas one-sample kolmogorov-smirnov test 284 ,0000000 ,15320212 ,062 ,053 -,062 1,045 ,225 n mean std. dev iat ion normal parameters a,b absolute positiv e negativ e most extrem e dif f erences kolmogorov -smirnov z asy mp. sig. (2-tailed) unstandardiz ed residual test distribution is normal.a. calculated f rom data.b. tabel 3 hasil uji multikolonieritas coeffi cientsa ,903 1,108 ,914 1,094 ,501 1,995 ,468 2,137 ,980 1,020 size/ukuran perusahaan (x1) likuiditas (x2) prof itabilitas (x3) risiko (x4) pert umbuhan penjualan (x5) model 1 tolerance vi f collinearity statistics dependent variable: st ruktur modal (y )a. tabel 4 hasil uji autokorelasi model summaryb ,569a ,323 ,296 ,06128 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), x1. x2. x3.x4.x5, x1_kuadrat, x2_kuadrat, x5_kuadrat, x3_kuadrat, risiko (x4), pertumbuhan penjualan (x5), likuiditas (x2), prof itabilitas (x3), x4_kuadrat, size/ ukuran perusahaan (x1) a. dependent variable: res1_kuadratb. jurnal akuntansi dan investasi 11 (2), 148-165, juli 2010 164 tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas runs test -,00615 142 142 284 139 -,476 ,634 test valuea cases < test value cases >= test value total cases number of runs z asy mp. sig. (2-tailed) unstandardiz ed residual mediana. tabel 6 hasil uji regresi linier berganda (uji t) coeffi cientsa ,258 ,095 2,720 ,007 ,024 ,007 ,177 3,589 ,000 -,033 ,004 -,453 -9,236 ,000 -,567 ,188 -,200 -3,022 ,003 -,174 ,112 -,107 -1,557 ,121 ,048 ,033 ,069 1,455 ,147 (constant) size/ukuran perusahaan (x1) likuiditas (x2) prof itabilitas (x3) risiko (x4) pert umbuhan penjualan (x5) model 1 b st d. error unstandardized coef f icients beta st andardized coef f icients t sig. dependent variable: st ruktur modal (y )a. tabel 7 hasil uji f anovab 4,234 5 ,847 35,445 ,000a 6,642 278 ,024 10,877 283 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), pertumbuhan penjualan (x5), risiko (x4), size/ukuran perusahaan (x1), likuiditas (x2), prof itabilitas (x3) a. dependent variable: struktur modal (y)b. siti hardanti & barbara gunawan, pengaruh size, likuiditas,...... 165 tabel 8 hasil uji koefisien determinasi model summary ,624a ,389 ,378 ,15457 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), pertumbuhan penjualan (x5), risiko (x4), size/ukuran perusahaan (x1), likuiditas (x2), prof it abilitas (x3) a. layout juli 2015 pendahuluan konsep data mining merupakan bagian dari konsep teknologi informasi yang berkaitan dengan data dan informasi. gupta dan anggarwal (2012) menyatakan konsep data mining sebagai proses atau teknik pemodelan yang mempergunakan analisis dengan variasi data yang banyak untuk mendapatkan pola dan hubungan diantara variasi data tersebut. kehadiran data mining dilatarbelakangi dengan adanya masalah data explosion atau ledakan data yang dialami oleh banyak organisasi yang telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya (data pembelian, data perancangan data mining untuk analisis kriteria nasabah kredit yang potensial dan manfaatnya untuk customer relationship management perbankan putu sukma kurniawan* program studi akuntansi, universitas pendidikan ganesha, jalan udayana no.11 singaraja, indonesia. *corresponding author, e-mail address: putusukmakurniawan@gmail.com abstract the presence of data mining problems caused by the explosion of data experienced by many organizations that have accumulated so many years of data (purchasing data, sales data, customer data, transaction data, and others). examples of industries that use data mining is the banking industry. there are still many banks using conventional methods in the analysis of their customers. this would lead to high operating costs for the bank. the concept of data mining can help banks to get a better analysis of their customers and also help in making the concept of customer relationship management. data mining can help bank to create profiling customer. results or final output obtained if the bank can execute customer relationship management is increasing customer loyalty to the bank, increasing profitability, and reducing customer acquisition costs. keywords: data mining;customer relationship management;customer;profiling customer;customer loyalty. abstrak kehadiran masalah data mining disebabkan oleh ledakan data yang dialami oleh banyak organisasi yang telah terakumulasi bertahun-tahun (data pembelian, data penjualan, data pelanggan, data transaksi, dan lain-lain). contoh industri yang menggunakan data mining adalah industri perbankan. masih banyak bank menggunakan metode konvensional dalam analisis pelanggan mereka. hal ini akan mengakibatkan biaya operasi yang tinggi bagi bank. konsep data mining dapat membantu bank untuk mendapatkan analisis yang lebih baik dari pelanggan mereka dan juga membantu dalam membuat konsep manajemen hubungan pelanggan. data mining dapat membantu bank untuk membuat pelanggan profiling. hasil atau output akhir yang diperoleh jika bank dapat mengeksekusi manajemen hubungan pelanggan meningkat loyalitas pelanggan ke bank, meningkatkan profitabilitas, dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan. kata kunci:data mining;pengelolaan hubungan pelanggan;pelanggan;profil pelanggan;kesetiaan pelanggan. penjualan, data nasabah, data transaksi, dan datadata lainnya) (fadli, 2011). data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan data lain dalam perusahaan diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. perusahaan-perusahaan besar dalam berbagai industri, misalnya manufaktur, perbankan, dan retail atau transaksi kartu kredit dari sebuah bank dalam seharinya tentu akan menghasilkan banyak data dan di dalam data tersebut dapat terkandung informasi yang penting bagi perusahaan. adanya banyak data dalam perusahaan ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2015.0040.155 174 jurnal akuntansi & investasi156 inilah yang disebut dengan data explosion atau ledakan data. dapat diayangkan besarnya ukuran data yang dapat didapatkan jika nanti proses ini telah berjalan beberapa tahun dan sangat rugi bagi perusahaan jika dari data-data tersebut tidak didapatkan sebuah informasi. pertanya-annya sekarang, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna lalu dibuang, ataukah kita dapat me‘nambang’-nya untuk mencari ‘emas’, ‘berlian’ yaitu informasi yang berguna untuk organisasi atau perusahaan (fadli, 2011). banyak diantara perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak data tapi miskin informasi (fadli, 2011). rygielski et al. (2002) berpendapat bahwa data mining bertujuan untuk mengekstrak atau mendapatkan informasi tersembunyi dari database yang besar. informasi yang tersembunyi nantinya dapat dipergunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis perusahaan. penggunaan aplikasi data mining di indonesia lebih banyak dipakai dalam perbankan, industri, dan jasa (fadli, 2011). dalam bisnis perbankan misalnya, data mining dipergunakan untuk membantu penawaran produk perbankan khususnya yang terkait dengan penawaran kredit kepada nasabah. permasalahan penggunaan data mining dalam perbankan muncul karena belum banyak bank yang menerapkan aplikasi data mining yang tepat dan masih memakai sistem yang konvensional atau tradisional dalam melakukan penawaran produk perbankan kepada nasabah. di banyak tmpat, masih banyak bank yang mempergunakan sistem tradisional dalam melakukan pemasaran. sistem pemasaran secara tradisional adalah sistem pemasaran yang selalu berfokus pada bagaimana cara untuk mendapatkan pelanggan yang banyak tanpa mengetahui dan memahami bagaimana karakteristik pelang-gan tersebut (rygielski et al., 2002). sistem konvensional yang dimaksud adalah pihak bank menghubungi nasabah satu persatu untuk menawarkan produk perbankan atau mengklasifikasikan semua nasabah yang sudah melunasi kreditnya ke dalam target pemasaran (khususnya untuk penawaran kredit). fadli (2011) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa dari 100% nasabah yang dihubungi oleh pihak bank, mungkin hanya 10% nasabah saja yang benar-benar serius untuk memperhatikan penawaran tersebut. secara harfiah berarti 90% dana yang diperlukan untuk menghubungi nasabah tersebut akan terbuang sia-sia. inilah yang menyebabkan biaya operasional bank dalam melakukan penawaran produk perbankan kepada nasabah menjadi tinggi. persoalan ini merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada. aplikasi data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli-pembeli yang memang potensial untuk membeli produk tertentu (fadli, 2011). mungkin tidak sampai presisi 100%, tapi jika dapat menyaring 20% saja dari data yang ada, tentunya 80% dana untuk menghubungi nasabah dapat digunakan untuk hal lainnya (fadli, 2011). masalah sistem penawaran kepada nasabah yang masih mempergunakan sistem konvensional juga berpengaruh terhadap pola pelayanan bank kepada nasabah. bank akan melakukan pelayanan atau penawaran produk perbankan yang sama kepada semua nasabah. padahal belum tentu semua nasabah memerlukan atau menginginkan produk perbankan yang sama. ini sangat terkait dengan customer relationship management yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah. jika pihak bank tidak mengetahui kebutuhan dan keinginan dari nasabah, tentu saja loyalitas nasabah kepada bank tersebut akan semakin menurun. konsep customer relationship management merupakan konsep bisnis doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 157 yang berpusat pada pelanggan sehingga konsep ini sangat penting agar hubungan antara bank dan nasabah dapat terjaga dengan baik. mengingat begitu pentingnya data mining terhadap operasional suatu organisasi, khusus-nya untuk bank, maka sudah seharusnya manajemen menerapkan konsep data mining dan melihat manfaatnya untuk customer relationship management bank kepada nasabah. tulisan ini akan membahas permasalahan yang menyangkut penerapan konsep data mining dalam perbankan dan manfaatnya untuk customer relationship management perbankan. riset ini memiliki kontribusi dalam hal memahami pentingnya data mining bagi bisnis perbankan dan memberikan pemahaman mengenai hubungan antara data mining dengan customer relationship management perbankan. jika data mining dan customer relationship management perbankan dilakukan dengan baik dalam bisnis perbankan, diharapkan bisnis perbankan akan semakin baik kedepannya. tinjauan literatur dan fokus penelitian data mining data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. sampai sekarang masih terjadi perdebatan untuk menempatkan data mining di bidang ilmu apa karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan (artificial intelligence), statistik, dan sebagainya. ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. pihak lain berpendapat bahwa database berperanan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar (ukuran data dapat mencapai terabyte) dan disini terlihat peran penting database terutama dalam optimisasi query-nya (fadli, 2011). definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in databases (kdd) (sucahyo, 2003). data mining merupakan bidang penelitian inter disiplin yang intinya adalah gabungan antara machine learning, statistic, dan database. pada dasarnya data mining bertujuan untuk mengekstraksi pengetahuan yang masih tersembunyi dari data yang sangat besar yang hasilnya tidak hanya akurat tetapi harus dapat dipahami oleh pengguna. sifat mudah dapat dipahami sangat penting bilamana pencarian pengetahuan akan digunakan untuk mendukung sebuah keputusan yang dibuat oleh pengguna, dalam hal ini biasanya pihak manajemen suatu perusahaan (kapiudin, 2008). bagaimanapun pencarian pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh pengguna, tidak akan dapat diinterpretasikan secara benar. dalam kasus ini kemungkinan pengguna tidak akan cukup yakin dengan pencarian pengetahuan yang digunakan untuk pengambilan keputusan karena akan menyebabkan keputusan yang salah. data mining juga merupakan proses menganalisa data dari perspektif yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi informasi-informasi penting yang dapat dipakai untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, atau bahkan keduanya. secara teknis, data mining dapat disebut sebagai proses untuk menemukan korelasi atau pola dari ratusan atau ribuan field dari sebuah relasional database yang besar (mabrur dan lubis, 2012). kemampuan data mining untuk mencari informasi bisnis yang berharga dari basis data yang sangat besar dapat dianalogikan dengan penambangan logam mulia dari lahan sumbernya. teknologi atau aplikasi data mining ini dapat dipakai untuk (mabrur dan lubis, 2012): 1. prediksi trend dan sifat-sifat bisnis, dimana data doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi158 mining mengotomatisasi proses pencarian informasi di dalam basis data yang besar. 2. penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya, dimana data mining “menyapu” basis data, kemudian mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya tersembunyi. dalam aplikasinya, data mining sebenarnya merupakan salah satu bagian proses knowledge discovery in database (kdd) yang bertugas untuk mengekstrak pola atau model dari data dengan menggunakan suatu algoritma yang spesifik. adapun proses kdd sebagai berikut (mabrur dan lubis, 2012) : 1) data selection : pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam kdd dimulai. 2) preprocessing : sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning dengan tujuan untuk membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak (tipografi). juga dilakukan proses enrichment, yaitu proses “memperkaya” data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk kdd, seperti data atau informasi eksternal. 3) transformation : yaitu proses coding pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. proses coding dalam kdd merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam database. 4) data mining : proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. 5) interpretation/evaluation: pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. tahap ini merupakan bagian dari proses kdd yang disebut dengan interpretation. tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya atau tidak. penerapan data mining analisa pasar dan manajemen untuk analisa mengenai pasar, sumber data yang dapat digunakan seperti transaksi kartu kredit, kartu anggota club tertentu, kupon diskon, keluhan pembeli, ditambah dengan studi tentang gaya hidup publik. beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan data mining antara lain (tama, 2009): 1) menembak target pasar data mining dapat melakukan pengelompokan (clustering) dari model-model pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap setiap pembeli sesuai dengan karakteristik yang diinginkan seperti kesukaan atau selera yang sama, tingkat penghasilan yang sama, kebiasaan membeli, dan karakteristik lainnya. 2) melihat pola beli konsumen dari waktu ke waktu data mining dapat digunakan untuk melihat pola beli konsumen dari waktu ke waktu. sebagai contoh, ketika seseorang baru saja menikah bisa saja dia kemudian memutuskan untuk pindah dari single account ke joint account. 3) cross market analysis kita dapat memanfaatkan aplikasi data mining untuk melihat hubungan antara penjualan satu produk dengan produk lainnya. 4) profil customer data mining dapat melihat profil customer sehingga dapat mengetahui kelompok customer tertentu suka membeli produk apa saja. 5) identifikasi kebutuhan customer dapat mengidentifikasi produk apa saja yang doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 159 terbaik untuk tiap kelompok customer dan faktor apa saja yang dapat menarik konsumen baru. 6) menilai loyalitas customer 7) informasi summary dapat digunakan untuk membuat laporan summary yang bersifat multi dimensi dan dilengkapi dengan informasi statistik lainnya. analisa perusahaan dan manajemen resiko 1) perencanaan keuangan dan evaluasi aset data mining dapat membantu melakukan analisis dan prediksi cash flow serta dapat melakukan contingent claim analysis untuk mengevaluasi aset. selain itu dapat digunakan untuk analisis tren. 2) perencanaan sumber daya aplikasi data mining dapat dipergunakan untuk melihat ringkasan informasi serta pola pembelanjaan dan pemasukan dari masingmasing resource. hal ini dapat dimanfaatkan untuk resouce planning. 3) persaingan data mining dapat membantu untuk memonitor pesaing-pesaing dengan melihat market direction mereka. data mining juga dapat melakukan pengelompokan customer dan dapat memberikan variasi harga untuk masing-masing grup. 4) telekomunikasi aplikasi data mining dapat melihat jutaan transaksi yang masuk dan melihat transaksi mana sajakah yang masih harus ditangani secara manual. tujuannya adalah untuk menambah layanan otomatis. customer relationship management konsep manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management atau crm) memegang peranan yang sangat penting di dalam suatu perusahaan atau organisasi (tama, 2009). kunci keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya bergantung kepada kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi juga bergantung kepada seberapa besar upaya perusahaan dalam memuaskan kebutuhan pelanggan, bagaimana memberikan pelayanan yang baik, dan bagaimana memastikan pelanggan tersebut untuk menjadi pelanggan yang setia (rygielski et al., 2002). konsep crm dalam beberapa tahun terakhir ini telah berkembang menjadi konsep penting yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala enterprise, seperti bank, perusahaan retail, dan perusahaan penyedia jasa layanan lainnya. filosofi dasarnya adalah menempatkan bisnis untuk lebih fokus kepada pelanggan (customer). crm merupakan gabungan antara proses bisnis dan teknologi untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku pelanggan (laudon dan laudon, 2010). pengetahuan yang didapat digunakan untuk meningkatkan (enhance) layanan kepada pelanggan, mendapatkan (acquire) pelanggan yang baru, dan juga mempertahankan (retain) pelanggan, yang sangat erat kaitannya dengan loyalitas pelanggan itu sendiri (tama, 2009). di dalam crm biasanya fokus kepada tiga area yaitu penjualan (sales), layanan pelanggan (customer service), dan otomasi pemasaran (marketing automation). penjualan meliputi semua hal yang berhubungan dengan area penjualan, call center penjualan, dan e-commerce. layanan pelanggan meliputi seluruh area layanan termasuk layanan berbasis internet sedangkan pada area sales force automation (sfa) meliputi perangkat (tool) bi (business intelligence), analisis data, dan aplikasi manajemen lainnya. landasan untuk mencapai keberhasilan crm adalah adanya informasi pelanggan dan data transaksi pelanggan yang akurat. untuk hasil yang maksimal diperlukan suatu analisis data dari seluruh data transaksi yang ada. seperti diketahui, basis data sendiri memiliki doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi160 volume yang sangat besar, yang kebanyakan berasal dari software bisnis seperti aplikasi keuangan, enterprise resource planning (erp), dan aplikasi crm itu sendiri. data ini kemudian menjadi sangat kompleks dan kurangnya pengetahuan yang bisa diperoleh sehingga diperlukan suatu analisis. selain informasi pelanggan yang akurat, teknik pemasaran seperti cross-selling mutlak diperlukan bagi perusahaan yang ingin berkompetisi di pasar. cross-selling sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari crm dan telah diakui sebagai teknik pemasaran yang efektif serta telah terbukti meningkatkan revenue perusahaan seiring dengan meningkatnya jumlah lines per order dan meningkatnya customer loyalty and profitability. penggunaan konsep crm dalam perusahaan akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, mengurangi biaya, dan pada akhirnya di masa yang akan datang perusahaan dapat lebih kompetitif. kasus yang diangkat: salah satu tugas dari bidang marketing perbankan adalah melakukan analisis data nasabahnya untuk mengetahui nasabah-nasabah yang berpotensi melakukan kredit atau nasabah-nasabah yang tertarik terhadap penawaran kredit yang dilakukan oleh bank. pada umumnya, metode yang digunakan untuk menganalisis data nasabah adalah dengan cara mengklasifikasikan atau memasukkan semua nasabah yang telah melunasi angsuran kreditnya ke dalam target pemasaran, sehingga metode ini menyebabkan tingginya biaya operasional marketing. oleh karena itu, permasalahan pada tulisan ini membahas mengenai perancangan sebuah aplikasi data mining yang berfungsi untuk memprediksi kriteria nasabah kredit yang berpotensi melakukan peminjaman (kredit) atau berpotensi tertarik terhadap penawaran kredit yang dilakukan oleh bagian dana bank x yang berlokasi di kota singaraja, kabupaten buleleng, provinsi bali. tugas bagian dana bank x selama ini adalah mencari nasabah yang berkeinginan menabung dan melakukan kredit dan/atau menghimpun dana masyarakat berupa kredit, dana tabungan, deposito, simpanan, dan pinjaman lainnya. berdasarkan informasi yang didapat dari pihak internal bank, metode yang digunakan untuk menentukan target pasar selama ini adalah mengklasifikasikan semua nasabah yang telah melunasi angsuran kreditnya ke dalam target pemasaran (khususnya penawaran kredit), padahal belum tentu semua nasabah tersebut akan tertarik melakukan peminjaman kredit kembali. oleh karena itu, untuk meningkatkan loyalitas nasabah bank tersebut, maka bagian dana ini dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi pemasaran, baik produk maupun layanan jasa perbankan yang akan ditawarkan kepada nasabah khususnya dalam masalah perkreditan. hal ini dapat direalisasikan jika diperoleh informasi yang cukup mengenai nasabah untuk membantu proses pengambilan keputusan di bidang marketing, salah satunya adalah dengan melakukan peramalan atau memprediksi kriteria nasabah untuk kepentingan target pemasaran. secara umum, permasalahan yang terjadi di bank x sama dengan permasalahan analisis kredit yang dialami oleh bank yang terdapat pada tulisan mabrur dan lubis (2012). tulisan ini juga akan melihat manfaat apa yang nantinya didapatkan oleh bank x jika melakukan data mining terhadap nasabahnya dilihat dari sudut pandang customer relationship management. berdasarkan latar belakang permasalahan dan kasus yang diangkat, maka fokus penelitian ini dinyatakan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut: rm 1 : bagaimana perancangan sistem data mining untuk analisis kriteria nasabah kredit pada bagian dana bank x? doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 161 rm 2 : apa manfaat data mining bagi bank x dalam kaitannya dengan customer relationship management? metode penelitian model penelitian penelitian ini dilakukan dengan merancang konsep desain data mining dalam industri perbankan yang bertujuan untuk mengetahui kriteria nasabah yang potensial untuk tertarik dalam penawaran kredit yang dilakukan oleh bank. desain penelitian dilaku-kan dengan memperbaiki sistem eksisting yang sudah ada pada bank x dan mengganti sistem eksisting dengan sistem baru yang menggunakan data mining. tahapan peran-cangan diawali dengan membuat database kriteria nasabah, menyusun pohon keputusan terkait nasabah yang potensial, dan meng-hubungkannya dengan konsep customer relationship management dalam perbankan. objek penelitian dan teknik perancangan objek penelitian ini adalah bank x yang berlokasi di kota singaraja, kabupaten buleleng, provinsi bali. teknik perancangan sistem data mining bank x ini menggunakan teknik pohon keputusan. teknik pohon keputusan dipergunakan untuk mendapatkan kriteria nasabah yang potensial dalam melakukan peminjaman kredit. hasil dan pembahasan analisis sistem data mining sistem eksisting prosedur pencarian nasabah yang dilakukan oleh bagian dana bank x kabupaten buleleng berdasarkan sistem eksisting dapat dilihat pada gambar 1 prosedur pencarian dimulai dari mengakses database nasabah sampai nanti didapatkan data semua nasabah yang sudah melunasi angsuran kreditnya. berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak internal, prosedur pencarian nasabah yang dilakukan oleh bank x ini mirip dengan prosedur pencarian nasabah pada bank yang dijadikan objek analisis oleh mabrur dan lubis (2012). secara umum bank x sudah memiliki sistem pengajuan kredit kepada calon debitur. artinya calon debitur dapat mengisi form pengajuan aplikasi kredit yang terdapat pada bank x. datadata yang harus dimasukkan oleh calon debitur dalam form pengajuan kredit tersebut adalah identitas calon debitur, jenis kredit, jumlah kredit dan tujuan penggunaan kredit, dan jaminan yang disertakan oleh debitur dalam pengajuan kredit. data-data yang diisi oleh calon debitur inilah yang selanjutnya akan dimasukkan dalam database untuk nantinya dipergunakan sebagai dasar penentuan kriteria nasabah yang potensial. pada tahap ini penulis tidak melakukan observasi ke bank dan mendapatkan informasi dari pihak internal bahwa data nasabah kredit di bank x kabupaten buleleng tersimpan dalam database dengan bentuk file microsoft excel dengan nama kredit_nasabah. penulis tidak melakukan observasi terhadap database nasabah bank x sehingga penulis mengasumsikan bahwa database tersebut terdiri dari 18 fields (tabel 1). penentuan asumsi fields-fields didasarkan pada fields-fields yang terdapat dalam database bank yang dijadikan objek pembahasan dalam jurnal mabrur dan lubis (2012). data dalam fields tersebut merupakan datadata nasabah (identitas nasabah) yang dimiliki oleh pihak bank. batasan masalah dalam perancangan sistem data mining ini, yaitu penulis tidak merancang sistem data mining secara komputerisasi karena penulis tidak memahami bahasa pemrograman algoritma. berdasarkan tulisan mabrur dan lubis (2012), perancangan aplikasi data mining membutuhkan suatu bahasa pemrograman algoritma. perancangan sistem data mining pada tulisan ini lebih ditekankan pada penentuan kriteria nasabah yang potensial dan doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi162 menghubungkan antara hasil analisis sistem data mining dengan konsep customer relationship management. berdasarkan tabel 1, field yang dijadikan parameter target (class), yaitu field status_nasabah yang berisi nilai parameter aktif dan tidakaktif. nilai parameter aktif berarti nasabah masih mempunyai angsuran kredit kepada bank, sedangkan tidak aktif berarti nasabah sudah tidak mempunyai angsuran kredit kepada bank lagi (sudah melunasi pembayaran kreditnya). metode yang dipergunakan untuk merancang sistem data mining pada bank x ini sama dengan sistem perancangan data mining yang terdapat dalam tulisan mabrur dan lubis (2012). berdasarkan data-data pada field tersebut, maka teknik classification bisa diterapkan untuk melakukan data mining pada data tersebut. teknik classification merupakan salah satu teknik data mining yang dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan ketentuan tertentu untuk melihat sebuah pola atau sebuah informasi. bentuk dasar dari teknik classification ini adalah membuat pohon keputusan (decision tree classifier) (farooqi dan raza, 2011). dalam membuat pohon keputusan ini kita harus menentukan terlebih dahulu parameter yang dijadikan ketentuan sebagai dasar pembentukan pohon keputusan. parameter-parameter pembuat pohon keputusan ini harus didasarkan pada datadata yang terdapat dalam database bank. menurut mabrur dan lubis (2012), adapun kolom atau field yang bisa diambil sebagai parameter-parameter pembentuk pohon keputusan adalah: (a) parameter umur (umur), (b) parameter desa (desa), (c) kecamatan (kecamatan), (d) status marital (status_marital), (e) nilai pinjaman (nilai_pinjaman), dan (f) jumlah angsuran (jml_angsuran). sistem eksisting prosedur pencarian nasabah ini akan diperbaiki dengan menggunakan aplikasi data mining. tujuannya adalah selain untuk melakukan pencarian nasabah, informasi yang terdapat dalam database sebagaimana ditampilkan tabel 1 akan dipergunakan juga untuk melakukan analisis kriteria nasabah yang tertarik terhadap penawaran kredit yang dilakukan oleh bank berdasarkan karakteristik yang spesifik. data nasabah yang terdapat pada database bank x sudah mencakup semua parameterparameter yang diperlukan untuk analisis dalam data mining. berikut penjelasan mengapa memilih parameterparameter seperti yang telah dijelaskan, yaitu: 1) parameter umur. parameter umur dipergunakan untuk melihat rentang umur nasabah. penawaran kredit akan cenderung diberikan kepada nasabah yang berada pada umur produktif. nasabah yang berada pada umur yang produktif diasumsikan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. 2) parameter desa dan kecamatan. parameter desa dan kecamatan dipergunakan untuk melihat sebaran wilayah tempat tinggal nasabah, apakah terdapat di pusat kota, pinggir kota, atau pedesaan. 3) parameter status marital. parameter status marital nasabah dipergunakan untuk melihat apakah nasabah sudah berkeluarga atau belum. 4) parameter nilai pinjaman dan jumlah angsuran. parameter nilai pinjaman dan jumlah angsuran dipergunakan untuk menganalisis rekam jejak nasabah dalam memohon kredit dan kelancaran nasabah dalam melunasi kreditnya. parameter nilai pinjaman dan jumlah angsuran ini dapat dipergunakan untuk penilaian resiko kredit macet yang kemungkinan dapat muncul. desain sistem dengan data mining perancangan sistem data mining pada bank x ini didasarkan pada langkah-langkah perancangan data mining yang terdapat pada tulisan gupta dan doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 163 anggarwal (2012). gupta dan anggarwal (2012) memberikan langkah-langkah perancangan data mining agar nantinya output atau keluaran data mining dapat dipergunakan dalam konsep crm secara efektif. tabel 1. database nasabah berdasarkan konsep langkah-langkah perancangan yang disarankan oleh gupta dan anggarwal (2012), maka penjelasan masing-masing tahap adalah: 1) tahap 1 mendefinisikan permasalahan bisnis. pada tahap ini didefinisikan permasalahan yang dialami oleh bank dan dihubungkan dengan konsep crm bank. pada kasus bank x permasalahannya adalah belum adanya analisis mengenai kriteria nasabah yang berpotensi tertarik terhadap penawaran kredit yang dilakukan oleh bank. 2) tahap 2 membangun database. pada tahap ini bank x sudah memiliki database mengenai data nasabah sehingga data-data tersebut yang akan dianalisis. 3) tahap 3 dan tahap 4 menyusun dan mempersiapkan data untuk memba-ngun model. pada tahap ini ditentukan terlebih dahulu parameter-parameter yang diperlukan untuk analisis kriteria nasabah. parameter yang dipergunakan adalah umur, wilayah, status marital, nilai pinjaman, dan jumlah angsuran. 4) tahap 5 membangun model. pada tahap ini dibuat pohon keputusan yang didasarkan pada parameter-parameter yang sudah ditentukan. 5) tahap 6 mengevaluasi model. pada tahap ini pohon keputusan yang sudah dibuat dievaluasi apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan apakah hasilnya dapat menjawab permasalahan bisnis yang dihadapi oleh bank x. 6) tahap 7 mengembangkan model dan melihat hasil model. pada tahap ini dilakukan pengembangan terhadap sistem data mining yang sudah dibuat dan melihat hasil akhirnya. tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 sudah dijalankan dengan mengidentifikasi permasalahan bisnis bank x, memilih database yang akan dipergunakan, dan menentukan parameter untuk membuat pohon keputusan. langkah berikutnya adalah tahap 5, yaitu membangun model (membuat pohon keputusan). sebelum membuat aplikasi data mining, maka terlebih dahulu dibuat pohon keputusan yang nantinya dijadikan dasar dalam menentukan karakteristik spesifik nasabah. contoh pohon keputusan yang terbentuk dapat dilihat pada gambar 3. setelah pohon keputusan terbentuk secara utuh, maka dibuat aturan prediksi berdasarkan hasil pembentukan pohon keputusan tersebut. aturan prediksi ini dibuat berdasarkan data transaksi, data nasabah, dan data keuangan yang terdapat di database. contoh pembentukan pohon keputusan adalah sebagai berikut (mabrur dan lubis, 2012) : doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi164 dalam pohon keputusan untuk analisis pada bank x, status aktif (nasabah yang masih memiliki kredit/nasabah yang belum melunasi kreditnya) diasumsikan tidak berpotensi untuk tertarik pada penawaran kredit yang akan diberikan oleh bank dan status tidak aktif (nasabah yang sudah melunasi kreditnya) diasumsikan berpotensi untuk tertarik pada penawaran kredit yang akan diberikan oleh bank. parameter yang dipergunakan dalam pohon keputusan ini adalah umur, desa dan kecamatan, status marital, nilai pinjaman, dan jumlah angsuran. dengan menggunakan pohon keputusan yang terdapat dalam tulisan mabrur dan lubis (2012), maka pohon keputusan untuk analisis data mining bank x dapat dilihat pada gambar 4. berdasarkan pohon keputusan yang telah dibuat untuk analisis pada bank x, maka didapatkan beberapa kriteria nasabah yang berpotensi untuk tertarik terhadap penawaran kredit yang akan diberikan oleh bank, yaitu 1) jika nasabah tersebut berdomisili di daerah banyuning, maka nasabah tersebut berpotensi untuk tertarik terhadap penawaran kredit. ini ditentukan dengan status tidak aktif (nasabah sudah melunasi kreditnya) untuk nasabah yang berdomisili di daerah banyuning. 2) untuk nasabah yang berdomisili di daerah sambangan, parameter yang dipergunakan adalah parameter umur. jika nasabah tersebutgambar 1. activity diagram sistem eksisting sumber: mabrur dan lubis (2012) gambar 2. langkah-langkah perancangan sistem data mining sumber: gupta dan anggarwal (2012) gambar 3. contoh pohon keputusan sumber: mabrur dan lubis (2012) doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 165 berumur lebih dari 50 tahun, maka statusnya adalah aktif (nasabah belum melunasi kreditnya) dan jika nasabah tersebut berumur kurang dari 50 tahun, maka statusnya adalah tidak aktif (nasabah sudah melunasi kreditnya). 3) untuk nasabah yang berdomisili di daerah pemaron, parameter yang dipergunakan adalah umur, jenis kelamin, dan status marital. nasabah yang berpotensi untuk tertarik terhadap penawaran kredit adalah nasabah lakilaki dengan status menikah dan berumur kurang dari 50 tahun (nasabah memiliki status tidak aktif) berdasarkan pohon keputusan tersebut, maka kriteria nasabah yang berpotensi untuk tertarik terhadap penawaran kredit yang ditawarkan oleh bank x, yaitu: 1) nasabah yang berdomisili di daerah banyuning, 2) nasabah yang berdomisili di daerah sambangan dan berumur kurang dari 50 tahun, 3) nasabah yang berdomisili di daerah pemaron, berjenis kelamin laki-laki, status marital menikah, dan berumur kurang dari 50 tahun. berdasarkan hasil dari analisis pohon keputusan maka bagian dana bank x dalam konteks ini sudah memiliki beberapa kriteria nasabah yang potensial. strategi pemasaran yang nantinya akan dilakukan oleh bagian dana bank x harus terfokus pada nasabah-nasabah yang masuk dalam kriteria nasabah yang potensial. setelah pohon keputusan selesai dan ditentukan karakteristik spesifik dari nasabah, maka selanjutnya adalah membangun aplikasi data mining. pada tahap ini, penulis belum membangun aplikasi data mining dalam sistem bank x sehingga untuk pembahasan berikutnya didasarkan pada pembahasan tulisan mabrur dan lubis (2012). gambar 4. pohon keputusan data mining bank x doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi166 pembahasan mengenai use case diagram aplikasi data mining dan activity diagram dari mengimpor data dalam aplikasi data mining didasarkan pada sistem yang sudah terpasang di bank yang dijadikan objek analisis pada tulisan mabrur dan lubis (2012). diharapkan nantinya use case diagram aplikasi data mining dan activity diagram mengimpor data yang nantinya terpasang pada sistem bank x akan sesuai dengan sistem yang terpasang pada bank yang dijadikan objek analisis pada tulisan mabrur dan lubis (2012). gambar 5 menunjukkan use case aplikasi data mining yang dibangun sehingga tampak jelas interaksi antara pengguna dengan aplikasi data mining. bagian yang terkait dengan aplikasi data mining ini adalah bagian dana. bagian ini mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menangani aplikasi seperti melakukan login, import data, mengatur parameter, memproses pohon keputusan, melakukan prediksi, menguji kriteria nasabah, dan membuat laporan (mabrur dan lubis, 2012). bagian dana inilah yang nantinya akan mengetahui kriteria atau karakteristik nasabah yang sebaiknya diberikan penawaran. bagian dana inilah yang nantinya dapat memberikan keputusan mengenai bentuk penawaran apa yang sebaiknya diberikan kepada nasabah dengan karakteristik tertentu, yang berkaitan dengan customer profiling yang dihasilkan oleh aplikasi data mining. interaksi antara pengguna (bagian dana) dengan aplikasi data mining yang terjadi pada setiap aktivitas di atas, akan diperjelas dengan menggunakan activity diagram. sebagai contoh dapat dilihat gambar 6 yang menunjukkan activity diagram “mengimpor data.”. impor data dilakukan tahap 6 dan tahap 7 sesuai dengan tahap-tahap perancangan data mining yang terdapat dalam tulisan gupta dan anggarwal (2012). pada tahap 6, aplikasi data mining yang sudah dibuat dievaluasi untuk melihat apakah aplikasi data mining yang sudah dibuat dapat membantu menjawab permasalahan bisnis bank. pada tahap 7, jika pada aplikasi data mining yang sudah dibuat ditemukan adanya kesalahan, maka kesalahan tersebut diperbaiki sehingga didapat gambar 5. use case diagram aplikasi data mining sumber: mabrur dan lubis (2012) doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 167 aplikasi data mining yang lebih baik. rygielski et al. (2002) menjelaskan bahwa hasil pola atau informasi yang didapatkan dari aplikasi data mining tidak boleh langsung dipercaya begitu saja. harus ada tahap verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank sebelum menggunakan hasil aplikasi data mining tersebut. verifikasi terhadap hasil data mining sangat diperlukan agar pihak yang menggunakan keluaran dari aplikasi data mining ini tidak salah dalam mengambil keputusan. setelah melakukan analisis dan perancangan, maka diharapkan bahwa aplikasi yang dibangun dapat membantu bagian dana bank x dalam menganalisis data nasabah untuk menentukan target pemasaran kredit dan untuk memperoleh nasabah yang potensial sehingga diharapkan biaya gambar 6. activity diagram mengimpor data sumber: mabrur dan lubis (2012) doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi168 operasional marketing perbankan dapat ditekan seminimal mungkin. jadi perancangan aplikasi data mining ini telah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang diharapkan. manfaat perancangan sistem data mining pembahasan dalam bagian ini akan ditekankan mengenai manfaat perancangan aplikasi data mining bagi pihak bank. manfaat perancangan data mining untuk analisis kriteria nasabah ini erat kaitannya dengan penilaian risiko dan bentuk penawaran yang diberikan kepada nasabah dengan karakteristik tertentu. penilaian risiko kredit adalah komponen kunci dalam proses pinjaman kredit perbankan (dass, 2008). tanpa melakukan proses penilaian risiko kredit, pemberi pinjaman tidak akan mampu membuat penilaian obyektif untuk memberikan pinjaman kepada calon debitur. manajemen risiko kredit dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok dasar: (1) credit scoring atau rating (peringkat) kredit untuk penilaian persetujuan kredit; dan (2) analisis rating kredit untuk penilaian dari pelanggan atau probabilitas produk dari perubahan tingkat risiko. dalam pinjaman kredit, penilaian risiko biasanya merupakan upaya untuk mengukur risiko kerugian bagi kreditur ketika membuat keputusan pinjaman tertentu. desai dan kulkarni (2013) berpendapat pula bahwa manfaat data mining bagi bank adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan nasabah, khususnya dalam konsep customer relationship management. konsep data mining dapat dipergunakan untuk mengetahui segmentasi nasabah, prediksi pembayaran dari nasabah, mendeteksi transaksi yang mencurigakan, dan scoring kredit. bank yang melakukan data mining akan dapat mengidentifikasi segmen nasabahnya dan berpeluang untuk meningkatkan profitabilitas dengan melakukan akuisisi nasabah yang lebih efektif (rygielski et al., 2002). rygielski et al. (2002) berpendapat bahwa data mining bermanfaat bagi bank untuk mendeteksi adanya fraud atau kecurangan. adanya fraud dalam bank akan menimbulkan biaya yang besar bagi bank. bank dapat mendeteksi pola-pola dari fraud dengan menganalisis data transaksi masa lalu dari nasabah. gambar 7. fungsi data mining bagi bank manfaat untuk customer relationship management customer profiling pembahasan berikutnya akan ditujukan untuk manfaat data mining dalam konsep customer relationship management perban-kan. bank memiliki database besar yang berisi banyak data transaksional dan rincian lainnya dari perusahaan. informasi bisnis yang berharga dapat diekstraksi dari database penyimpanan data. metode statistik tradisional tidak memiliki kapasitas dan skala untuk menganalisa data, dan karenanya metodologi data mining modern digunakan untuk proses pengambilan keputusan tidak hanya di bidang perbankan dan lembaga keuangan, tetapi juga di seluruh industri (dass, 2008). profiling pelanggan adalah proses data mining yang membangun profil kelompok pelanggan yang berbeda dari database pelanggan perusahaan yang ada. informasi yang diperoleh dari proses ini dapat doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 169 digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemahaman kinerja bisnis, membuat inisiatif metode pemasaran baru, segmentasi pasar, analisis risiko, dan merevisi kebijakan terkait pelanggan perusahaan (dass, 2008). keuntungan dari data mining adalah bahwa aplikasi ini dapat dipergunakan untuk menangani sejumlah besar data dan mempelajari struktur dan pola yang melekat dalam data. hal ini dapat menghasilkan aturan dan model yang berguna dalam memungkinkan keputusan yang dapat diterapkan untuk kondisi bisnis di masa depan. profiling pelanggan bertujuan untuk mengkarakterisasi fitur kelompok pelanggan. banyak teknik data mining yang dapat dipergunakan untuk mencari profil kelompok pelanggan secara khusus dan sistematis, misalnya dengan menggunakan teknik artificial intelligence. profiling pelanggan juga menggunakan banyak metode pemodelan prediktif. teknik pemodelan prediktif yang berlaku dapat dikategorikan ke dalam pendekatan yang lebih luas. profiling pelanggan bertujuan untuk mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dalam menggunakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. keuntungan perusahaan melakukan profiling pelanggan adalah perusahaan dapat mengetahui apa yang diingikan pelanggan dan apa yang dikeluhkan pelanggan sehingga respon perusahaan terhadap pelanggan dapat meningkat. data mining sering digunakan untuk menetapkan skor untuk pelanggan tertentu atau prospek yang menunjukkan kemungkinan bahwa individu akan berperilaku dengan cara tertentu (dass, 2008). sebagai contoh, skor untuk nasabah dapat dipergunakan untuk mengukur kecenderungan nasabah untuk merespon penawaran kartu kredit atau kecenderungan nasabah untuk beralih ke produk perbankan lainnya. data mining dapat berguna dalam fase hubungan perusahaan-pelanggan, misalnya akuisisi pelanggan, meningkatkan nilai pelanggan, dan retensi pelanggan. bank kemudian menggunakan model risiko kredit mereka untuk mengklasifikasikan responden atau nasabah ini di risiko kredit yang baik atau di risiko kredit yang macet. berdasarkan konsep ini, maka data mining dapat dipergunakan oleh bank untuk melihat dan mengelompokkan nasabah kepada kategori nasabah yang nantinya lancar dalam pembayaran kredit atau kategori nasabah yang berpotensi kurang baik dalam gambar 8. mind map data mining dan customer relationship management doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi170 pembayaran kredit. farooqi dan raza (2011) berpendapat bahwa salah satu dari ruang lingkup konsep customer relationship management adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baru mengenai apa yang diperlukan oleh konsumen, motivasi konsumen, dan perilaku konsumen. jika didasarkan pada ruang lingkup ini, maka data mining merupakan salah satu alat yang dapat dipakai oleh perusahaan (bank) untuk memprediksi keinginan pelanggan (nasabah). bank dapat melakukan profiling terhadap nasabah dan dari hasil profiling tersebut, bank dapat mengetahui kebutuhan nasabah dan melakukan strategi pemasaran yang tepat terhadap nasabah tersebut. mind map data mining dan customer relationship management marketing dan customer care kompetisi yang tinggi dalam industri keuangan membuat keputusan bisnis yang cerdas dalam pemasaran lebih penting untuk penargetan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan dengan pelanggan (robbins, 1994). ada kebutuhan untuk melayani pelanggan dan menentukan strategi pemasaran bagi keberhasilan dan kelang-sungan usaha (daft, 2002). hal ini dimungkinkan dengan bantuan data mining dan analisis prediktif untuk membuat strategi tersebut. hal ini memungkinkan analisis dan perhitungan indikator kunci yang membantu bank untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan nasabah yang terkena dampak di masa lalu dan apa yang nasabah butuhkan di masa depan. informasi tentang data pribadi pelanggan juga dapat memberikan indikasi yang mempengaruhi permintaan di masa mendatang (dass, 2008). dalam kasus analisis debitur ritel dan perusahaan yang kecil, tugas pemasaran biasanya akan mencakup faktor tentang nasabah sendiri, catatan kredit, dan peringkat yang dibuat oleh lembaga pemeringkat eksternal. dengan munculnya data mining telah menjadi mungkin bagi bank untuk memperkuat akuisisi nasabah mereka dengan pemasaran langsung dan membangun kontak multichannel untuk meningkatkan pengembangan nasabah terhadap penjualan produk perbankan. sangat mungkin bagi bank-bank untuk menggunakan data yang tersedia untuk mempertahankan nasabah yang sudah ada dan mengidentifikasi peluang untuk menjual layanan tambahan pada nasabah. data mining juga dapat membantu bank dalam menyesuaikan berbagai penawaran promosi (dass, 2008). dalam konteks ini misalnya pengiriman penawaran kredit dapat disesuaikan sesuai segmen account nasabah di bank. hal ini juga memungkinkan bagi bank untuk mengetahui masalah mengenai nasabah yang mungkin bisa menghindar dari pembayaran kredit di masa depan dari catatan pembayaran masa lalu mereka dan profil dan pola data yang tersedia. hal ini juga dapat membantu bank dalam menyesuaikan hubungan dengan nasabah sehingga kerugian di masa depan dapat diturunkan ke level minimum. teknik data mining dapat memberikan bantuan besar kepada bank, lembaga keuangan, dan perusahaan dalam industri lain untuk melakukan penargetan yang lebih baik untuk memperoleh nasabah baru, deteksi penipuan secara real-time, menyediakan produk-produk berbasis segmen nasabah yang lebih baik, analisis pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu untuk retensi yang lebih baik, dan hubungan untuk mendeteksi pola dalam pengambilan keputusan dan sikap proaktif dalam pasar yang sangat kompetitif. secara garis besar aplikasi data mining dibangun dari database yang dimiliki oleh bagian dana bank x yang berisi data transaksi, data nasabah, dan data keuangan. bagian dana memiliki kewenangan doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 171 sepenuhnya untuk mengelola aplikasi data mining mulai dari mengimpor data, membuat pohon keputusan, menentukan karakteristik spesifik nasabah, dan menentukan tipe penawaran untuk target nasabah tertentu. kriteria nasabah ini terkait dengan customer relationship management, yaitu khususnya customer profiling untuk membuat kelompok nasabah dengan kriteria tertentu yang nantinya akan menentukan tipe atau cara marketing apa yang sesuai untuk kelompok nasabah tersebut. manfaat data mining dalam industri perbankan dapat membantu bank untuk mengidentifikasi produk apa saja yang terbaik untuk tiap kelompok customer dan faktor apa saja yang dapat menarik nasabah baru. dengan menggunakan data mining untuk menentukan profiling nasabah, bank akan memiliki target konsumen (nasabah) yang lebih jelas dan akan meningkatkan respon nasabah terhadap penawaran produk perbankan yang dilakukan oleh pihak bank. segmentasi promosi yang tepat akan meningkatkan tingkat respon nasabah dan akan mengurangi biaya operasional perusahaan, khususnya biaya promosi (farooqi dan raza, 2011). jika dilihat dari hasil analisis aplikasi data mining untuk kriteria nasabah kredit yang potensial, maka bank x seharunya berfokus menerapkan konsep customer relationship management pada nasabah dengan kriteria, yaitu nasabah yang berdomisili di daerah banyuning, nasabah yang berdomisili di daerah sambangan dan berumur kurang dari 50 tahun, dan nasabah yang berdomisili di daerah pemaron, berjenis kelamin laki-laki, status marital menikah, dan berumur kurang dari 50 tahun. konsep customer relationship mana-gement merupakan proses bisnis yang berpusat pada pelanggan. konsep customer relationship management merupakan penggabungan antara proses bisnis yang ada di dalam internal perusahaan dan teknologi untuk mengem-bangkan dan mendapatkan pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam mengenai perilaku pelanggan. pengetahuan atau informasi yang didapat digunakan untuk meningkatkan (enhance) dan menambah layanan kepada pelanggan, mendapatkan (acquire) pelanggan yang baru, dan juga mempertahankan (retain) pelanggan, yang sangat erat kaitannya dengan loyalitas pelanggan itu sendiri (tama, 2009). tujuan yang diharapkan dari proses ini adalah entitas dapat menargetkan adanya nasabah baru, meningkatkan layanan kepada nasabah, dan mempertahankan nasabah (meningkatkan loyalitas nasabah). tujuan akhir yang diharapkan dengan adanya customer relationship management yang baik adalah memaksimalkan nilai pelanggan yang berarti mengembangkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan untuk jangka panjang (kotler dan keller, 2008). terdapat beberapa cara untuk meningkatkan nilai pelanggan, yaitu (1) meningkatkan nilai dari produk yang pelanggan punyai, (2) menjual produk yang baik kepada pelanggan, dan (3) tetap menjaga hubungan dengan pelanggan untuk jangka waktu yang lama (rygielski et al., 2002). secara sederhana customer relationship management dapat diartikan sebagai bagai-mana manajemen perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan bagaimana membangun sebuah hubungan yang efektif dengan pelanggan (gupta dan anggarwal, 2012). farooqi dan raza (2011) berpendapat bahwa ruang lingkup dari konsep customer relationship management adalah menginteg-rasikan aktivitas dari marketing, penjualan, dan pelayanan dalam satu tujuan besar. aktivitas marketing, penjualan, dan pelayanan merupakan aktivitas yang berpusat kepada pelanggan sehingga mau tidak mau perusahaan harus memiliki visi dan misi yang kuat terhadap pelanggan. kundre et al. (2013) berpendapat bahwa keberadaan pelanggan bagi doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi172 perusahaan bukan hanya sebagai sumber pendapatan perusahaan saja, tetapi juga merupakan sebuah aset jangka panjang bagi perusahaan. aset jangka panjang ini harus terus dijaga dan dipertahankan dengan menggunakan konsep customer relationship management sehingga perusahaan menda-patkan manfaat untuk jangka panjang. dalam konsep crm terdapat istilah customer life cycle (clc). farooqi dan raza (2011) dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam konsep clc terdapat tiga komponen penting, yaitu akuisisi pelanggan, menjaga loyalitas pelanggan, dan membuat hubungan yang baik dengan pelanggan. akuisisi pelanggan berarti bahwa entitas harus berupa untuk memperoleh target pasar yang baru atau dengan kata lain entitas harus menambah pangsa pasar. dalam konsep menjaga loyalitas pelanggan, maka entitas harus menjaga agar konsumen tetap loyal membeli produk perusahaan. untuk menjaga loyalitas pelang-gan, entitas dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan dengan memberikan pelaya-nan yang terbaik. komponen terakhir dalam konsep clc adalah entitas menjalin hubungan baik dengan pelanggan yang dapat diartikan bahwa entitas menempatkan konsumen sebagai pusat perhatian yang utama dalam kegiatan perusahaan (farooqi dan raza, 2011). konsep clc inilah yang menjadi tujuan akhir dari penerapan crm bagi perusahaan. diharapkan dari penerapan crm pada perusahaan, akan terjalin sebuah value chain yang baik antara bank (perusahaan) dengan nasabah (konsumen). untuk mendukung konsep customer relationship management agar dilaksanakan dengan baik oleh bank, maka terdapat beberapa pendukung rantai nilai customer relationship management, yaitu budaya organisasi, teknologi informasi dan database yang baik, dan sumber daya manusia. budaya organisasi atau perusahaan sangat penting dalam mendukung penerapan crm di perusahaan. bank harus memiliki visi dan misi untuk meningkatkan nilai yang dimiliki oleh nasabah. tanpa adanya visi dan misi tersebut, maka bank tidak akan memiliki pandangan untuk membina hubungan dengan nasabah untuk jangka waktu yang lama. budaya organisasi harus berubah dari orientasi terhadap produk menjadi orientasi terhadap pelanggan jika ingin menerapkan crm dengan baik (rygielski et al., 2002). manajemen perusahaan harus membuat visi bahwa perusahaan menerapkan konsep crm dan visi tersebut harus dipahami oleh semua karyawan perusahaan. gambar 9. pendukung rantai nilai crm kotler dan keller (2008) berpendapat bahwa perusahaan harus mengetahui karakteristik pelanggan mereka. langkah pertama dalam menerapkan proses crm adalah perusahaan harus mengetahui informasi mengenai pelanggan (customer). untuk konsep crm dalam perbankan, maka bank harus mengumpulkan informasi mengenai nasabah dan menyimpannya dalam database untuk melihat karakteristik nasabah. database pelanggan (customer database) adalah kumpulan informasi komprehensif tentang pelanggan yang dapat diakses dan diper-gunakan untuk tujuan pemasaran, pengembangan produk, penjualan produk atau jasa, dan memelihara hubungan dengan pelanggan (kotler dan keller, doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 vol. 16 no.2 juli 2015 173 2008). untuk mendukung penerapan crm, maka bank harus memiliki sistem teknologi informasi dan database nasabah yang baik. alasan bahwa perusahaan harus memiliki database yang kuat adalah karena database perusahaan dapat digolongkan sebagai aset atau sumber daya perusahaan dan dapat dimasukkan sebagai sumber daya konseptual perusahaan. sumber daya konseptual perusahaan merupakan sumber daya perusahaan yang tidak berwujud tapi memiliki kegunaan yang penting. contoh dari sumber daya konseptual, yaitu data dan informasi yang dimiliki oleh perusahaan. semakin besar perusahaan memanfaatkan database pelanggan yang perusahaan miliki, maka perusahaan semakin banyak memperoleh informasi yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam crm. informasi dan data yang dimiliki oleh perusahaan harus dimanfaatkan dengan baik. baye (2010) berpendapat bahwa salah satu tujuan utama perusahaan menggunakan secara maksimal sumber daya yang dimiliki adalah untuk memaksimalkan laba (maximizing profits) dan meminimalkan kerugian (minimizing losses). faktor lain yang dapat mendukung penerapan crm yang baik di perusahaan adalah sumber daya manusia perusahaan tersebut. sdm perusahaan bertugas untuk mengembangkan strategi crm, menggunakan teknologi informasi untuk melakukan analisis terhadap crm, dan membentuk hubungan yang baik dengan pelanggan. sdm perusahaan merupakan lini depan bagi perusahaan untuk membina hubungan yang baik dengan pelanggan. farooqi dan raza (2011) dalam tulisannya memberikan beberapa manfaat dari peru-sahaan yang melakukan crm dengan baik, yaitu; (1) perusahaan yang melakukan crm dengan baik akan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan dan akan mendapatkan pelanggan yang loyal yang berakibat pada meningkatnya pendapatan dan pengurangan biaya dan (2) perusahaan yang melakukan crm dengan baik akan berfokus pada pelanggan yang menguntungkan. pelanggan yang menguntungkan ini didapat dengan membuat segmentasi pelanggan yang efisien. segmentasi pelanggan ini dapat diperoleh dengan melakukan analisis terhadap perilaku individual pelanggan. simpulan berdasarkan pembahasan (analisis sistem) yang telah dikemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu data mining dapat dipergunakan oleh organisasi atau entitas untuk tujuan operasional organisasi atau entitas dan dipergunakan juga untuk memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dalam menentukan strategi pemasaran, baik produk maupun layanan jasa perbankan yang akan ditawarkan kepada nasabah khususnya dalam masalah perkreditan. manfaat data mining untuk konsep customer relationship management perbankan adalah untuk membentuk kelompok nasabah (customer profiling) dan untuk bidang marketing dan customer care. saran yang dapat disampaikan, yaitu sebaiknya setiap organisasi atau entitas menggunakan data mining untuk kemudahan analisis database sehingga data yang dimiliki dapat dimaksimalkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. saran untuk penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai pentingnya data mining bagi industri selain industri perbankan. dengan membahas data mining bagi industri selain industri perbankan maka dapat diketahui fungsi data mining dalam bisnis secara keseluruhan. ucapan terima kasih ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 jurnal akuntansi & investasi174 pengelola dan pegawai bank x yang telah menjadi informan dalam penelitian ini. semoga pembahasan penelitian ini dapat membantu kinerja bank x menjadi lebih baik lagi. penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ketua jurusan akuntansi program s1 universitas pendidikan ganesha, singaraja yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini. daftar pustaka baye, m. r. 2010. managerial economics and business strategy (7th ed.). usa: mcgraw-hill. daft, r. l. 2002. manajemen (edisi kelima). jakarta: penerbit erlangga. dass, r.. 2008. data mining in banking and finance: a note for bankers. working paper, indian institute of management ahmedabad. desai, d. b. and r. v. kulkarni. 2013. a review: application of data mining tools in crm for selected banks. international journal of computer science and information technologies. 4 (2), 199-201. fadli, a. 2011. konsep data mining. artikel populer ilmukomputer.com. farooqi, m. r. dan k. raza. 2011. a comprehensive study of crm through data mining techniques. paper presented at the national conference; nccist-2011. september 09, 2011. gupta, g. dan h. anggarwal. 2012. improving customer relationship management using data mining. international journal of machine learning and computing. 2 (6), 874-877. kapiudin, m. 2008. data mining untuk klasifikasi pelanggan dengan ant colony optimization. jurusan teknik informatika, fakultas teknologi industri – universitas kristen petra. kotler, p. dan k. l. keller. 2008. manajemen pemasaran. jakarta: penerbit erlangga. kundre, a. j., w. irya, dan t. suselo. 2013. penerapan customer relationship management. dengan dukungan teknologi informasi pada po. chelsy. paper dipresentasikan pada acara seminar nasional teknologi informasi dan multimedia 2013. stmik amikom yogyakarta, 19 januari 2013. laudon, kenneth c. dan p. j. laudon. 2010. management information systems (11th ed.). usa: pearson prentice hall. mabrur, a. g. dan r. lubis. 2012. penerapan data mining untuk memprediksi kriteria nasabah kredit. jurnal komputer dan informatika (komputa). 1 (1), 53-57. robbins, s. p. 1994. teori organisasi struktur, desain, dan aplikasi. jakarta: penerbit arcan. rygielski, c., j. c wang, dan d. c. yen. 2002. data mining techniques for customer relationship management. technology in society. 24, 483-502. sucahyo, y. g. 2003. data mining menggali informasi yang terpendam. artikel populer ilmukomputer.com. tama, b. a. 2009. implementasi teknik data mining di dalam konsep customer relationship management. paper dipresentasikan pada acara konferensi nasional sistem dan informatika 2009; bali, november 14, 2009. doi: 10.18196/jai-2015.0040 155 174 indeks a accounting horizons activity based costing advance in international accounting akuntan indonesia akuntansi keuangan syariah alang merah indonesia analisis determinan aplikasi analisis multivariate applying voluntary asia audit delay audit delay audit procedures auditing: a journal of practice & theory auditor's quality australian austrian team for intellectual potential b b. c. smith badan pemeriksa keuangan badan pengawas pasar modal badan usaha milik negara badung bali bangli banjarmasin banking and insurance beattie bej bpk buleleng bursa efek indonesia c call for paper capital disclosure centre for finance and credit markets committee of sponsoring organization of the treadw competitive advantages coso d dang-duc data mining denpasar dewan standar akuntansi keuangan dinas sosial disclosure dsak e east asia region eps f filipina financial accounting theory financial performance financial statement users g gaap gianyar good governance h hotel di indonesia human capital i ifrs ikatan akuntan indonesia implementation indonesia intellectual capital intellectual disclosure international financial reporting standards international journal of economic and finance international organization for standarization intervening investor iso j jakarta jembrana journal accounting and business research jurnal akuntansi dan investasi jurnal bisnis dan akuntansi jurnal dinamika akuntansi jurnal psikologi undip jurnal riset akuntansi indonesia k karangasem kdd klungkung knowledge based business konsumsi kuwait l labor based business leverage library research likuiditas literasi locus of control london m macmillan malaysia mann-whitney market value mcgraw-hill multivariate n national bureau of economic research nber nurunnabi o organisasi nirlaba ournal of general internal medicine p pakistan palembang peraturan nomor viii.g.7 personal finance personal financial knowledge physical capital pmi positive accounting theory premature sign off purposive sampling purwokerto r reexamination of accountants resource-based view of the firm roe s semarang simplisitic specification simposium nasional akuntansi xv stakeholder standar akuntansi keuangan stock exchange structural capital stva suharsimi surabaya universitas airlangga universitas diponegoro universitas udayana v vaca vahu vaic value added value added human capital value added intellectual coefficient variabel kepribadian vietnam w widayanti world bank y yogyakarta z zahn indeks zakat zimbabwe jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 2 hal: 35-53, juli 2009 pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responcibility disclosure) pada laporan tahunan (studi empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek indonesia) hapsari diah rahmawati univesitas muhammadiyah yogyakarta ietje nazaruddin univesitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research is aims to examine the influence of structure ownership are considered by corporate social responsibility disclosure at annual report 2005-2007. the sample of this research is indonesian stock exchange listed companies of the period 2005-2007, reporting complete annual report and reporting corporate social disclosure, and published at indonesian capital market directory (icmd). the analysis method used is multiple regression. this result of the research shows that foreign ownership, institutional ownership, public ownership do not have effect to csr disclosure, and management ownership have effect to csr disclosure. keyword: corporate social responsibility; foreign ownership; institutional ownership; public ownership; management ownership. pendahuluan pergeseran filosofis pengelolaan entitas bisnis yang didasarkan pada teori keagenan (agency theory) yaitu tanggung jawab perusahaan yang hanya berorientasi kepada pengelolaan (agen) dan pemilik (principles) mengalami perubahan kepada pandangan manajemen modern yang didasarkan pada teori stakeholder, yaitu terdapatnya perubahan tanggung jawab perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan perusahaan sangat berhubungan erat dengan pola (setting) lingkungan sosial dimana perusahaan berada (kholis, 2001). akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap aktivitas suatu unit usaha. tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas atas pengelolaan dana ke dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya. keterkaitan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta manfaat sosial (social benefits) dan biaya sosial (social cost) yang ditimbulkannya merupakan sisi aspek sosial pertanggungjawaban manajemen (suwaldiman, 2000). pengungkapan kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi didalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada stakeholder dan investor lainnya. pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholder lainya tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan csr: lingkungan dan sosial dalam setiap aspek kegiatan operasinya (darwin, 2007 dalam machmud dan djakman 2008). hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 36 csr sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (financial) saja. tapi tanggung jawab sosial harus berpijak pada triple bottom line yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (daniri, 2008 dalam machmud dan djakman, 2008). hal yang sama dikemukakan oleh nurlela dan islahuddin (2008) single bottom line adalah nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan sedangkan triple bottom line yaitu selain segi finansial seperti sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin sebuah perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. menurut penelitian susanto (1994), na'im dan rachman (2000) dan marwata (2006) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang secara statistis signifikan antara struktur kepemilikan asing terhadap kualitas ungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan indonesia. besarnya kepemilikan asing tidak mempengaruhi kualitas ungkapan sukarela karena jumlah kepemilikan asing yang kecil tersebut tersebar kepada banyak investor, sehingga kepemilikan masingmasing investor menjadi sangat kecil untuk dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan (termasuk dalam pengungkapan informasi). kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (faizal 2004 dalam machmud dan djakman, 2008). hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. kepemilikan manajemen adalah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. menurut anggraini (2006) dari hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah yang sesuai dengan prediksi. semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di dalam program csr. berdasarkan teori agensi rasio kepemilikan publik yang tinggi memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan karena kepemilikan publik yang tinggi diprediksi akan menyebabkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi pula, hal ini dikaitkan dengan tekanan dari pemegang saham agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena publik yang merupakan bagian dari masyarakat luar perusahaan akan bereaksi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan. menurut penelitian susanto (1994), na'im dan rachman (2000) dan marwata (2006) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang secara statistis signifikan antara tingkat kepemilikan publik terhadap kualitas ungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan indonesia. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian machmud dan djakman (2008), penelitian ini meneliti mengenai “pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility disclosure) pada laporan tahunan perusahaan: studi empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek indonesia”. berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambah variabel yaitu kepemilikan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 35-53 37 manajemen, dan tingkat kepemilikan saham publik dan menambah periode penelitian selama tahun 2005-2007. berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu untuk megetahui: apakah kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) pada laporan tahunan perusahaan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) pada laporan tahunan perusahan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, dapat menjadikan perusahaan lebih aware terhadap pengungkapan csr dimasa mendatang, seperti halnya pengungkapan csr yang dilakukan oleh negara-negara eropa dan united stated sebagai salah satu informasi yang penting, dapat memberikan informasi bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melihat luas pengungkapan csr perusahaan dikarenakan kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat, bagi pemerintah, dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan csr yang sesuai dengan kondisi indonesia. tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipothesis 1. tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. pengungkapan informasi csr dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (haniffa et al dalam machmud dan djakman 2008). pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social resposibility adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (darwin, 2004 dalam anggraini, 2006). sedangkan menurut the world business council for sustainable development (wbcsd), corporate social responsibility didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan (nurlela dan islahuddin, 2008). csr sangat berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), artinya suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata pada faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang (nurmansyah, 2006). pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut sustainability reporting. sustainability reporting adalah pelaporan mengenai hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 38 kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (nurlela dan islahuddin, 2008). 2. pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility disclosure. pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien (hendriksen, 1991 dalam nurlela dan islahuddin, 2008). pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yaitu merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. pengungkapan sosial menurut deegan dan rankin (1996) dalam ahmad dkk. (2003) adalah berkenaan dengan interaksi suatu organisasi dan lingkungan sosial termasuk pengungkapan yang berhubungan dengan sumber daya manusia keterlibatan masyarakat, lingkungan yang alami, keselamatan produk dan energi. a. pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam menyusun dan mengungkapkan informasi tentang aktivitas pertanggungjawaban sosial perusahaan. zhegal & ahmed (1990) dalam anggraini (2006) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb.: i. lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan. ii. energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll. iii. praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial. iv. sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni. v. produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi. b. kepemilikan asing menurut organizational legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari stakeholder-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (barkemeyer, 2007 dalam machmud dan djakman, 2008). pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperhatikan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam ownership dan trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. penelitian marwata (2006) jugamenemukan hal yang sama, bahwa tidak terdapat hubungan yang secara statistis signifikan antara struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan indonesia. hal ini dikarenakan besarnya kepemilikan asing tidak mempengaruhi pengungkapan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 35-53 39 sukarela karena jumlah kepemilikan asing yang kecil tersebut tersebar kepada banyak investor, sehingga kepemilikan masing-masing investor menjadi sangat kecil untuk dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan (termasuk dalam pengungkapan informasi). sedangkan penelitian tanimoto dan suzuki (2005) dalam machmud dan djakman (2008) melihat luas adopsi gri dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di jepang, membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di jepang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi gri dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. machmud dan djakman (2008) meneliti dengan menggunakan 107 sampel perusahaan publik yang terdaftar di bei untuk tahun 2006. menemukan hasil bahwa struktur kepemilikan asing termasuk kepemilikan asing eropa dan united state tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan di bei tahun 2006. hal tersebut dikarenakan investor asing di indonesia belum mempertimbangkan kriteria sosial dan lingkungan, sehingga kebutuhan akan informasi tanggung jawab sosial belum menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. dari landasan teori dan penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h1: kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) laporan tahunan. c. kepemilikan institusional kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti asuransi, bank, dana pensiun, dan asset managemen (koh dalam machmud dan djakman, 2008). tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. perusahaan dengan kepemilikan saham yang besar (lebih dari 596) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (arif, 2006 dalam machmud dan djakman, 2008). barnae dan rubin (2005) dalam machmud dan djakman (2008) melakukan penelitian untuk melihat csr sebagai konflik berbagai stakeeholders menunjukkan hasil bahwa institusional ownership tidak memiliki hubungan terhadap csr. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh machmud dan djakman (2008) yang meneliti dengan menggunakan 107 sampel perusahaan publik yang terdaftar di bei untuk tahun 2006. menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr) dalam laporan tahunan perusahaan di bei tahun 2006. dari landagan teori dan penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h2: kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) laporan tahunan. d. kepemilikan manajemen junaidi (2006) dalam nurlela dan islahuddin (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen adalah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 40 konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (jensen & meckling, 1976 dalam anggraini, 2006). dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (gray, et. al.,1998 dalam anggraini, 2006) anggraini (2006) meneliti mengenai pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaanperusahaan yang terdaftar bursa efek jakarta). hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah yang sesuai dengan prediksi. perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis tinggi (high-profile) cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan ain. marwata (2006) semakin besar kepemilikan manajemen akan semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena manajemen memiliki akses yang luas terhadap informasi perusahaan tanpa harus melalui laporan tahunan yang dipublikasi. dari landasan teori dan penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h3: kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) laporan tahunan. e. tingkat kepemilikan public tingkat kepemilikan saham oleh publik yang dimaksud disini adalah presentase saham yang dimiliki oleh publik. publik sebagai bagian dari masyarakat akan bereaksi atas masalahmasalah yang ditimbulkan oleh perusahaan, sehingga publik dinilai akan menekan perusahaan untuk lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. menurut naim dan rakhman (2000) semakin besar porsi kepemilikan saham oleh publik, maka semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. hal ini disebabkan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin luas. menurut naim dan rakhman (2000) melakukan penelitian tentang analisis hubungan antara kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan struktur modal dan tipe kepemilikan perusahaan. dengan mengambil sampel sebanyak 32 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej. hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara prosentase kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan pengungkapan.hal ini dikarenakan investor publik yang kebanyakan investor kecil tidak mempunyai kekuatan tawar yang seimbang dengan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 35-53 41 manajemen, sehingga tidak ada perbedaan besarnya tuntutan informasi antara situasi jika mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh publik. dari landasan teori dan penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h4: tingkat kepemilikan saham oleh publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) laporan tahunan. f. model penelitian dari uraian diatas dapat meggambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: metode penelitian 1. obyek/subyek penelitian populasi dari obyek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). sampel yang digunakan adalah perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) dan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) dalam laporan tahunan perusahaan selama periode 20052007. 2. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder berupa data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya melainkan berupa laporan tahunan dan icmd (indonesian capital market directory) yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun. 3. teknik pengambilan sampel sampel dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu sampel dari satu populasi dengan kriteria tertentu. dalam penelitian ini kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut: a. sampel yang dipilih adalah semua perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama tahun 2005-2007, dan mempublikasikan berturut-turut sehingga perusahaan yang telah didelisting dari bursa tidak dimasukkan sebagai sampel. b. perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan mempublikasikan laporan keuangan lengkap (termasuk catatan atas laporan keuangan) selama periode 2005. 2007. c. menerbitkan laporan pertanggungjawaban sosial. 4. teknik pengumpulan data karena keseluruhan data merupakan data sekunder, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitan ini adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari icmd (indonesian capital market directory) dan laporan tahunan perusahaan hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 42 selama periode 2005-2007 yang tersedia di pojok bei umy (universitas muhammadiyah yogyakarta). 5. operasionalisasi variabel a. variabel dependen atau variabel terikat (y) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. variabel dependen dalam penelitian ini adalah corporate social disclosure index (csdi) dengan menggunakan indikator gri (global reporting iniviatives) meliputi economic, environment, labor practices, human right, society, dan product responsibility. content analisis untuk melihat pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan menggunakan: 1 = terdapat pengungkapan sesuai dengan indikator gri. 0 = tidak terdapat pengungkapan sesuai dengan indikator gri. perhitungan untuk mencari angka indeks ditentukan dengan formulasi sebagai berikut: indeks = 𝑁 𝐾 keterangan: n = jumlah skor pengungkapan tanggung jawab sosial yang dipenuhi k = jumlah skor yang diharapkan (skor maksimal) b. variabel independen atau variabel bebas variabel independen adalah variabel yang secara sendiri-sendiri atau bersamasama mempengaruhi variabel dependen. ada 4 variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini dalam hubunganya dengan pengaruh yang diberikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) dalam laporan tahunan, yaitu: 1. kepemilikan asing (𝑋1) kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham asing (> 5%) dalam laporan tahunan perusahaan dan indonesian capital market directory untuk tahun 20052007. 2. kepemilikan institusional (𝑋2) kepemilikan saham institusi dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham institusi (> 5%) dalam laporan tahunan perusahaan dan indonesian capital market directory untuk tahun 20052007. 3. kepemilikan manajerial (𝑋3) kepemilikan manajemen diukur berdasarkan prosentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen dalam laporan tahunan perusahaan dan indonesian capital market directory untuk tahun 20052007. 4. tingkat kepemilikan publik (𝑋4) tingkat kepemilikan publik dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham yang dimiliki oleh publik dalam laporan tahunan perusahaan dan indonesian capital market directory untuk tahun 2005-2007. c. variabel kontrol 1. tipe industri kriteria untuk menentukan perusahaan dengan high-profile dengan low-profile digunakan pengelompokkan menurut roberts (1992), preston (1977) dan patten (1991) dalam hackston & milne jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 35-53 43 (1996) dalam anggraini (2006). perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sabagai industri yang high-profile. untuk perusahaan yang iow-profile, yang meliputi bidang bangunan, keuangan dan perbankan, suplier peralatan medis, retailer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga. variabel dummy, yaitu: 1 = perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile 0 = perusahaan yang termasuk dalam industri yang low-profile 2. ukuran perusahaan ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti,pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log natural asset, dsb. dalam penelitian ini ukuran perusahaan adalah ratarata ukuran perusahaan tahun 20052007. 6. metoda analisis data i. uji statistik deskriptif statistik deskriptif memberikan informasi atau penjelasan mengenai nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi tentang kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan tipe industri dari sampel penelitian. ii. uji asumsi klasik a. multikolinieritas untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau vie model regresi akan bebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance > 0,10 dan vif < 10. b. heteroskedastisitas untuk melihat adanya problem heteroskedastisitas dengan uji glejser, pengujiannya dengan meregresikan variabel independen dengan variabel nilai absolut residual. data tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05. c. autokorelasi uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (ghozali, 2005). pengujian autokorelasi menggunakan durbin watson. jika angka dw diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi (singgih santoso, 2000). d. normalitas menguji apakah sebuah model regresi, varaibel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. uji hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 44 normalitas data dilakukan dengan one sample kolmogorov-smirnov test untuk mengetahui distribusi data. penelitian ini, penulis menggunakan kolmogorovsmirnov untuk menguji normalitas data. data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai kolmogorov-smirnov test » 0,05. iii. uji hipotesis hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan alasan bahwa dalam penelitian ini melibatkan beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan memasukkan beberapa variabel independen dan satu variabel dependen, yang terdiri dari struktur kepemilikan sebagai faktor independensi serta satu variabel dependen yaitu luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility disclosure) pada laporan tahunan. secara umum formula dari regresi linier berganda untuk sampel dapat ditulis sebagai berikut: y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑏5𝑋5 + 𝑏6𝑋6 + € keterangan y :corporate social disclosure index perusahaan berdasarkan indikator gri a : konstanta 𝑏1𝑏6 : koefisien regresi 𝑋1 : kepemilikan asing 𝑋2 : kepemilikan institusional 𝑋3 : kepemilikan manajerial 𝑋4 : tingkat kepemilikan saham public 𝑋5 : tipe industri 𝑋6 : ukuran perusahaan € : kesalahan acak yang berkaitan dengan y kesimpulan mengenai hipotesis dilakukan berdasarkan determinasi (𝑅2) dan uji nilai f serta uji nilai t a. koefisien determinan (adjusted 𝑅2) koefisien determinan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingginya derajat hubungan antara variabel-variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. dalam regresi berganda, informasi adjusted 𝑅2lebih bermakna karena pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (nazaruddin, 2005: 56). b. uji koefisien regresi serentak (uji nilai f) uji nilai f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara serentak dapat mempengaruhi variabel dependen. nilai t digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. c. uji korelasi regresi parsial (uji nlai t) uji nilai t digunakan untuk menguji keterkaitan antara variabel kepemilikan asing (𝑋1), kepemilikan institusonal (𝑋2), kepemilikan manajerial (𝑋3), tingkat kepemilikan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 35-53 45 saham (𝑋 ) terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) pada laporan tahunan. maka kriteria hipotesis diterima/ditolak: 1) jika nilai sig (p value) > α (0,05) maka ha ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 2) jika nilai sig (p value) < α (0,05) maka ha diterima artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. analisis dan pembahasan a. gambaran umum obyek penelitian pada bab ini akan disajikan hasil dari analisis data berdasarkan pangamatan sejumlah variabel yang digunakan dalam model analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility disclosure) pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 2005-2007. berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, diperoleh sampel sebanyak 313 perusahaan, beberapa perusahaan terpaksa harus dikeluarkan karena adanya kesalahan pada saat pengolahan data, sehingga sampel akhir menjadi 308 perusahaan. berikut ini ringkasan prosedur pemilihan sampel: tabel 4.1 ringkasan prosedur pemilihan sampel kriteria perusahaan 2005 2006 2007 perusahaan yang terdaftar di bei tahun 2005-2007 339 344 398 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan (15) (135) (187) perusahaan yang tidak mengungkapkan csr (222) (102) (107) perusahaan yang terpilih sebagai sampel 102 107 104 jumlah sampel dalam tahun pengamatan 313 b. statistik deskriptif berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui statistik deskriptif dari masing-masing variabel. dari 308 sampel ini luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang terkecil adalah 0,05 dan luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang terbesar adalah 0,28. nilai rata-rata dari 308 pengungkapan ini adalah 0,1474 dengan standar deviasinya sebesar 0,04120. rata-rata variabel kepemilikan asing adalah 0,2424 dengan standar deviasinya sebesar 0,28790. nilai rata-rata dari variabel kepemilikan institusional adalah 0,4109 dengan standar deviasinya sebesar 0, 31814. nilai rata-rata dari variabel kepemilikan manajemen adalah 0, 0136 dengan standar deviasinya sebesar 0, 05901. nilai rata-rata dari variabel kepemilikan publik adalah 0, 2771 sedangkan untuk standar deviasinya adalah 0, 19520. hasil pengujian deskriptif statistik juga menunjukkan nilai mean ukuran perusahaan dan tipe industri sebesar 28,4964 dan 0,44 dengan standar deviasinya sebesar 2,00759 dan 0,498. hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 46 tabel 4.2 hasil statistik deskriptif n minimum maximum mean std. deviation csdi 308 ,05 ,28 ,1474 ,04120 saham_asing 308 ,00 1,00 ,2424 ,028790 saham_institusional 308 ,00 ,99 ,4109 ,31814 saham_manjanerial 308 ,00 ,59 ,0136 ,05901 saham_publilk 308 ,00 ,97 ,2771 ,19520 ukuran 308 20,16 33,40 28,4964 2,00759 tipe 308 0 1 ,44 ,498 valid n (listwise) 308 sumber: hasil analisis data c. hasil uji asumsi klasik pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas. jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. i. uji multikolinearitas. hasil perhitungan nilai tolerance pada tabel 4.3 menunjukkan nilai tolerance untuk variabel kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan tipe industri adalah (0,714), (0,658), (0,924), (0,824), (0,922). tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. hasil perhitungan nilai variance inflation factor (vif) juga menunjukkan hal yang sama yaitu nilai vif untuk variabel kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan tipe industri adalah (1,401), (1,521), (1,082), (1,213), (1,085), (1,015). tidak ada variabel independen yang memiliki nilai vif lebih dari 10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. tabel 4.3 hasil pengujian multikolinearitas model colinearity stastistic tolerance vif 1 (constant) saham_asing ,714 1,401 saham_institusional ,658 1,521 saham_manjanerial ,924 1,082 saham_publilk ,824 1,213 ukuran ,922 1,085 tipe ,985 1,015 ii. uji autokorelasi. hasil output pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai tidak terjadi autokorelasi, untuk menguji autokorelasi dalam model regresi penelitian ini digunakan durbin-watson dw test. dari hasil pengujian diperoleh angka dw sebesar 1,647, diantara -2 dan +2 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari autokorelasi. jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 2 hal: 35-53, juli 2009 tabel 4.4 hasil pengujian autokorelasi model r r square adjusted r square std. error of the estimate durbin-watson 1 ,503(a) ,253 ,238 ,03596 1,647 sumber: hasil analisis data iii. uji heterokedastisitas hasil perhitungan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan tipe industri adalah (0,545), (0,436), (0,570), (0,448), (0,383), (0,250) diatas nilai alpha 0,05. jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. tabel 4.5 hasil pengujian heterokedastisitas model unstandarized coefficients standarized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) ,044 ,018 2,453 ,015 saham_asing -,003 ,005 -,041 -,606 ,545 saham_institusional -,004 ,005 -,055 -,779 ,436 saham_manjanerial ,012 ,021 ,034 ,569 ,570 saham_publilk ,005 ,007 ,048 ,760 ,448 ukuran -,001 ,001 -,052 ,874 ,383 tipe -,003 ,002 ,066 1,153 ,250 sumber: hasil analisis data iv. uji normalitas pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat distribusi data, apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. pengujian normalitas yang dilakukan terhadap residual statistik pada tabel 4.5 diperoleh nilai kolmogorov-smirnov z sebesar 0,381 dan tidak signifikan pada alpha 0,05. jadi dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi secara normal. tabel 4.6 hasil pengujian normalitas unstandarized residual n 308 normal parameters (a,b) mean ,0000000 std. deviation ,03560223 most extremes differemces absolute ,052 positive ,036 negative -,052 kolmogorov-smirnov z 0,908 asymp. sig. (2-tailed) ,381 sumber: hasil analisis data hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 48 d. pengujian hipotesis alat analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan memasukan variabel kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik sebagai variabel independen, sedangkan ukuran perusahaan dan tipe industri sebagai variabel kontrol, sedangkan variabel dependennya adalah corporate social disclosure index (csdi). 1. uji nilai t tabel 4.7 hasil uji nilai t model unstandarized coefficients standarized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) -,120 ,031 -3,876 ,000 saham_asing ,011 ,008 ,078 1,322 ,187 saham_institusional ,011 ,008 ,088 1,426 ,155 saham_manjanerial -,079 ,036 -,114 -2,191 ,029 saham_publilk ,000 ,012 -,001 -,010 ,992 ukuran ,009 ,001 ,435 8,385 ,000 tipe ,015 ,004 ,178 3,555 ,000 sumber: hasil analisis data hasil perhitungan pada tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: csdi = 0,120 + 0,011𝐴𝑆𝐼𝑁𝐺 + 0,011𝐼𝑁𝑆𝑇0,079𝑀𝐴𝑁𝐽+ 0,000𝑃𝑈𝐵 + 0,009𝑆𝐼𝑍𝐸 + 0,015𝑇𝐼𝑃𝐸 a. hipotesis petama (𝐻1) hasil pengujian hipotesis pertama yang ditunjukkan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa kepemilikan asing mempunyai nilai sig 0,187 atau lebih besar dari nilai alpha, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. b. hipotesis kedua (𝐻2) hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai nilai sig 0,155 atau lebih besar dari nlai alpha, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. c. hipotesis ketiga (𝐻3) hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai nilai sig 0,029 atau lebih kecil dari nlai alpha, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. d. hipotesis keempat (𝐻4) hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh publik mempunyai nilai sig 0,992 atau lebih besar dari nlai alpha, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap luas jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 35-53 49 pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. pengujian yang dilakukan terhadap variabel kontrol menunjukkan nilai sig untuk ukuran perusahaan dan tipe industri yaitu (0,000) dan (0,000). nilai sig tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. 2. uji nilai f tabel 4.8 hasil uji nilai f model sum of squares df mean square f sig 1 regression ,132 6 ,022 17.019 ,000(a) residual ,389 301 ,001 total ,521 307 sumber: hasil analisis data hasil pengujian nilai f pada tabel 4.8 menunjukkan nilai signifikan f sebesar 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan tipe industri secara ' serentak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. 3. uji koefisien determinasi (adjusted 𝑅2) tabel 4.9 hasil uji koefisien determinasi (adjusted 𝑹𝟐) model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 ,503(a) ,253 ,238 ,03596 hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 4.9 menunjukkan nilai adjusted 𝑅2 sebesar 0,238 menunjukkan bahwa 23,8% variabel corporate social disclosure index (csdi) dijelaskan oleh faktor kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan tipe industri sedang sisanya sebesar 76,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. pembahasan hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr) pada laporan tahunan perusahaan di bei tahun 2005-2007. hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan di indonesia masih relatif kecil, sehingga masih kurang kesadaran para pihak asing dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) dalam laporan tahunan perusahaan. dapat kita ketahui, bahwa di negaranegara luar terutama eropa dan united state merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan masalah lingkungan dan sosial. hal ini menjadikan perusahaan multinasional mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga reputasi perusahaan. berbeda dengan perusahaan di indonesia yang masih kurang memperhatikan dalam masalah sosial dan lingkungan. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh marwata (2006) dan machmud dan djakman (2008) bahwa kepemilikan asing pada perusahaan di indonesia tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan. hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 50 hasil pengujian hipotesis kedua juga menunjukkan hasil yang sama, karena dari hasil pengujian diketahui bahwa tidak ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr) pada laporan tahunan perusahaan di bei tahun 2005-2007. hasil penelitian ini terjadi karena kepemilikan institusional yang terdiri dari perbankan, asuransi, dana pensiun, dan asset management di indonesia masih kurang memperdulikan tanggung jawab sosial untuk diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, investor institusi cenderung tidak menuntut perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial (csr) secara detail (khususnya yang sesuai dengan indikator gri) dalam laporan tahunan perusahaan. kepemilikan institusional hanya sebagai pihak yang memonitor kinerja manajemen, jadi yang meningkatkan kinerja manajemen perusahaan lebih ditentukan oleh manajemen sebagai pengelola perusahaan. penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh barnae dan rubin (2005) dan machmud dan djakman (2008) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan. hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr) pada laporan tahunan perusahaan di bei tahun 2005-2007. semakin besar kepemilikan manajerial akan semakin besar pula perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh anggraini (2006) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial perusahaan. hal ini juga mendukung teori keagenan, yaitu perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan memilih metode dan tekhnik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah dengan tujuan untuk mengungkapkan informasi sosial, karena dengan pengungkapan informasi sosial dapat membangun image perusahaan dan mendapatkan perhatian masyarakat. semakin besar kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, akan mendorong manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan, dalam hal ini kontrak dan biaya pengawasan menjadi rendah sehingga perusahaan cenderung akan mengungkapkan informasi sosial. hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr) pada laporan tahunan perusahaan. hal ini dikarenakan jumlah kepemilikan publik yang masih relatif kecil. di samping itu, banyaknya investor dengan jumlah kepemilikan publik yang kecil, maka kepemilikan masing-masing investor menjadi sangat kecil, jadi investor tidak memiliki kekuatan dengan manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial) dalam laporan tahunan perusahaan. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh marwata (2006) bahwa tidak ada hubungan antara kepemilikan publik dan kualitas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan simpulan dan saran a. simpulan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel sebanyak 308 (tiga ratus delapan) perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode pengamatan antara tahun 2005-2007, dapat disimpulkan bahwa: 1. kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 35-53 51 2. kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. 3. kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. 4. kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) pada laporan tahunan perusahaan. b. keterbatasan penelitian penelitian ini memiliki keterbatasan ntara lain: 1. item-item pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini menggunakan indikator gri yang jumlahnya sebanyak 79 item pengungkapan, yang meskipun sudab dilakukan penyesuaian dengan kondisi di indonesia tidak tertutup kemungkinan kurang mencerminkan kondisi yang ada di indonesia. 2. periode pengamatan yang masih relatif pendek, hanya selama tiga tahun. 3. analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan adjusted r sguare yang rendah hanya sebesar 0,238. oleh karena itu, terdapat kemungkinan untuk menghasilkan variabel-variabel baru ke dalam penelitian berikutnya. c. saran 1. item-item pegungkapan csr hendaknya diperbaharui sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. 2. terdapatnya unsur subyektifitas dalam menentukan indeks pengungkapan, karena tidak adanya suatu ketentuan baku yang dapat dijadikan standar dan acuan, sehingga penentuan indeks untuk indikator gri yang sama dapat berbeda antar setiap peneliti. 3. untuk peneliti selanjutnya agar menambah periode pengamatan daftar pustaka ahmad, nazli, n., dkk., 2003, “corporate social responsibility disclosure in malaysia: an analysis of annual report of klse listed companies”, itum journal of economics and management, vol. 1, november, hal. 54. anggraini, reni, retno ft., 2006, “pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta)”, makalah simposium nasional akuntansi, ix, agustus, hal. 5-8. darwin, ali., 2004, “penerapan sustainability reporting di indonesia”. konvensi nasional akuntansi v, program profesi lanjutan. yogyakarta, 13-15 desember. fitriany. 2001. “signifikansi perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek jakarta”. simposium nasional akuntansi iv. bandung. 30-31 agustus. freedman, milton and jaggi. m. (1988), “an analysis of the association between pollution disclosure and economic performance”, accounting, auditing & accountability journal,vol. 1 no, 2, pp. 43-58. ghozali, imam, 2002, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, edisi 2, cetakan pertama, badan penarbit universitas diponegoro, semarang. hackaton, david and milne, marcus j., (1996). " some determinants of social hapsari diah rahmawati & ietje nazaruddin pengaruh struktur kepemilikan … 52 and environmental disclosures in new zaeland companies", accounting auditing and accountability journal, vol. 9, no. 1, pp. 77-108 hasibuan, rizal, 2001, " pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sosial”, tesis, universitas diponegoro, semarang henny dan murtanto, 2001, “analisis pengungkapan sosial pada laporan tahunan”, media riset akuntansi, auditing dan informasi, vol.t, no.2 agustus. kasmadi dan susanto, djoko. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di indonesia, jurnal akuntansi & manajemen, stie ykpn 2006. kholis, azizul., 2002, “tinjauan teoritis akuntansi sosial (social accounting) dan penerapanya di indonesia”, media riset akuntansi, auditing dan informasi, vol.2, no.2 agustus. machmud, novita dan djakman, chaerul d., 2008, “pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (csr disclosure) pada laporan tahunan perusahaan: studi empiris pada perusahaan yang tercatat di bursa efek indonesia tahun 2006)”, makalah simposium nasional akuntansi, xi, oktober, hal. 2. maksum, azhar dan kholis, azizul, “analisis tentang pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas sosisl perusahaan (corporate social responsibilities dan social accounting), studi empiris di kota medan", media riset akuntansi, auditing dan informasi, vol.2, no.2 agustus. marwata, 2006, “hubungan antara karakteristik perusahaan dan kualitas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan publik di indonesia', simposium nasional akuntansi iv.bandung. 30-31 agustus. mathews, m.r (1995). “social and environmental accounting: a practical demonstration of ethical concern", journal of business ethics, vol. 14, pp663-671 na'im dan rakhman, 2000, "analisis hubungan antara kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan struktur modal dan tipe kepemilikan perusahaan”, jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol. 15, no 1, 70-82, januari 2000. nazaruddin, ietje, 2005, praktikum komputer statistika, upfe umy, yogyakarta. nurlela, rika dan islahuddin, 2008, “pengaruh corporate sosial responsibility terhadap nilai peusahaan dengan persentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta)”, makalah simposium nasional akuntasi, x, oktober, hal. 1-25. nurmansyah, agung, 2006, “corporate social responsibility: isu dan implentasinya”, jurnal kajian bisnis stie widiya wiwaha yogyakarta, vol. 14, januariapril, no. 1, hal. 87-90. sembiring, 2005, “ karakteristik perusahaan dan pengungkapan taggung jawab sosial: studi empiris pada perusahaan yang tercatat di bursa efek jakarta”, simposium nasional akuntansi viii, solo, 15-16 september, hal. 379. simanjuntak, binsar h. dan lusi widiastuti. 2004. faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta. jurnal riset akuntansi indonesia. vol. 7, no, 3, september, hal, 251-366. suwalgiman, 2000, “pentingnya pertimbangan tanggungjawab sosial perusahaan dalam penetapan tujuan pelaporan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 35-53 53 keuangan dalam conceptual framework pelaporan keuangan indonesia”, jurnal akuntansi dan auditing indonesia, vol. 4, juni, no, 1, hal. 67-66. tarjo, dan jogiyanto, 2003, “analisa free cash flow dan kepemilikan manjerial terhadap kebijakan utang pada perusahaan publik di indonesia”, makalah simposium nasional akuntansi, vi, oktober, hal. 282. utomo, muhammad, muslim, 2000, “praktek pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan di indonesia (studi perbandingan antara perusahaanperusahaan high-profile dan lowprofile)”., proceedings simposium nasional akuntansi 3, hal. 99-122. wahidahwati, 2002, “pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada kebijakan hutang perusahaan, sebuah perspektif teori agency, jurnal riset akuntansi indonesia, vol 5, no.1, januari 2002, hal 1-16. yuniati, emylia 2001, “analisis tingkat pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta, media riset akuntansi, auditing dan informasi, vol.1, no.1 april. zuhroh, diana dan heri, i putu, pande, sukmawati, 2003, “ analisis pengaruh luas pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan terhadap reaksi investor ( studi kasus pada perusahaan high profile di busa efek jakarta)”, simposium nasional akuntansi vi. surabaya, 16-17 agustus journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper does the board of commissioners’ characteristics relevant to the sustainable finance disclosure in indonesian banks? rahayu* and djuminah abstract: research aims: this study aims to investigate empirical evidence of the board of commissioners’ characteristics (independent commissioners, educational level of the president commissioner, and board of commissioner meetings) on sustainable finance disclosure. design/methodology/approach: this study used panel data regression with 205 observations distributed in balanced panel data. the main data analysis was 164 data in 2015-2018, as the voluntary disclosure period. in addition, additional analysis was carried out for 41 data in 2019 as a mandatory disclosure period to achieve robust results. research findings: the regression results revealed that the independent commissioners and board of commissioner meetings had a significant positive effect on sustainable finance disclosure. meanwhile, the educational level of the president commissioner did not show a significant effect on sustainable finance disclosure. in additional tests, the educational level of the president commissioner and board of commissioner meetings did not affect the sustainable finance disclosure after being mandatory. theoretical contribution/originality: the results of this study can be used as additional support for agency theory and stakeholder theory. moreover, to the best of the authors' knowledge, this research is the first to use the financial services authority (ojk) regulation 51/pojk.03/2017 as a guideline to measure sustainable finance disclosure. practitioner/policy implication: the research result can be used by ojk to evaluate regarding banking commitments in disclosing sustainable finance in indonesia. research limitation/implication: the weakness in this study is the measurement of sustainable finance disclosure using content analysis techniques so that there is an element of author subjectivity in it. for further research, it is hoped that several readers will be able to provide measurements related to the disclosure. keywords: board of commissioners’ characteristics; sustainable finance disclosure; banks; indonesia introduction the world commission on environment and development defines sustainable development as a development that carrying out in the present without having a detrimental impact on future generations (keeble, 1988). sustainable development has three main focus affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas sebelas maret, central java, indonesia *correspondence: rahayu97@student.uns.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i2.14163 citation: rahayu, r., & djuminah, d. (2022). does the board of commissioners’ characteristics relevant to the sustainable finance disclosure in indonesian banks? journal of accounting and investment, 23(2), 209-228. article history received: 05 mar 2022 revised: 16 apr 2022 accepted: 17 apr 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=oons6kgaaaaj&hl=en https://akuntansi.feb.uns.ac.id/ https://akuntansi.feb.uns.ac.id/ https://akuntansi.feb.uns.ac.id/ https://akuntansi.feb.uns.ac.id/ mailto:rahayu97@student.uns.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14163 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14163 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14163 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.14163&domain=pdf rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 210 dimensions: environmental, social, and economic aspects (united nations, 2021). the concept of sustainability has an important role for companies in carrying out their operating activities. companies that prioritize the concept of sustainability can avoid the costs that can harm the environment, society, and economy in the future (rodriguez et al., 2002). therefore, companies need to pay attention to the activity that can negatively impact their business and reputation. company activities that ignore the concept of sustainable development can incur costs relating to the impact of carbon emissions. deforestation in indonesia is the largest contributor to carbon emissions (barri et al., 2018). indonesia had to pay the cost of 100 million dollars annually due to emissions from these activities (bappenas, 2015). the study from forest watch indonesia (2014) stated that sumatera, kalimantan, and papua have the highest deforestation rates in indonesia. the rate of deforestation in indonesia reaches 1.13 hectares annually (fwi, 2014). based on these problems, banks are considered institutions that provide funds in illegal deforestation areas (kpmg siddharta advisory, 2020). financial services authority (ojk) as the authority in indonesia, responds to these problems through collaboration with various parties to support the sustainable finance region (ojk, 2014). this collaboration manifests in the roadmap for sustainable finance in indonesia, published in december 2014. financial services companies and other stakeholders use the roadmap to harmonize their business activities' environmental, social, and economic aspects. the roadmap is divided into two stages to achieve sustainable finance in indonesia. the first is the medium-term development plan (rpjm) for 2015-2019, and the second stage is the long-term development plan (rpjp) for 20052025. the focus of activities in the rpjm is conducting socialization, training in environmental analysis, developing green products, and coordinating sustainable finance policies ojk, 2014). in addition, sustainable finance is a commitment from financial services companies to achieve sustainable growth through harmonizing environmental, social, and economic aspects (fibras, 2020). sustainable finance disclosure is also known as sustainability reporting; corporate social responsibility (csr) reporting; environmental, sustainable, and governance reporting; triple bottom line reporting; environmental reporting; and the other that about non-financial information (shauki, 2021). the implementation of sustainable finance by financial services companies can be disclosed in each financial services company's sustainability reports or annual reports. in the early stages of launching the roadmap in indonesia, disclosure of sustainable finance is still voluntary for financial services companies. however, following the issuance of ojk regulation (pojk) number 51/pojk.03/2017, disclosure of sustainable finance for financial service companies, including commercial bank business category (buku) 3, buku 4, and foreign banks, was mandatory on january 1, 2019. the number of financial service institutions that issued sustainability reporting before mandatory regulations were still low, only 9% (bappenas, 2019). rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 211 on the other hand, the board of commissioners’ characteristics is the factors that influence dealing with environmental and social problems (minciullo, 2019). based on the board's view, environmental and social are crucial issues; therefore, the board of commissioners has special attention to these issues. the board of commissioners’ attention to environmental and social issues will encourage them to increase the company's environmental and social disclosures. the research of khaireddine et al. (2020) supports those statements, stating that board independence and board meetings positively influenced the disclosure of governance, environment, and ethics. however, research in several countries shows different results regarding the effect of board characteristics on social and environmental disclosure. it is due to differences in the model of the board structure related to the management and supervision processes in various companies and countries (kirana & prasetyo, 2021; lukviarman, 2016). board independence did not affect environmental disclosure in turkish companies (akbas, 2016). in india, board independence also did not affect csr disclosure (joshi & hyderabad, 2019). meanwhile, the independent board positively influenced environmental disclosure in the united states (giannarakis et al., 2019). sankara et al. (2017) also asserted that independent boards influenced csr disclosure in the united states. in indonesia, taufik's (2021) research found that board of director meetings did not affect csr in financial and non-financial companies, while independent directors had a positive effect on csr. in contrast, sektiyani and ghozali (2019) revealed that the number of commissioner meetings showed a significant positive effect on csr disclosure in all companies listed on indonesia stock exchange (idx), but independent commissioners did not affect csr disclosure. kirana and prasetyo (2021) researched non-financial listed on idx showing similar results, stating that independent commissioners did not affect csr disclosure. moreover, research by effendi (2019) on manufacturing companies listed in idx uncovered that the educational level of the president commissioner did not affect environmental disclosure. meanwhile, juhairiyah et al. (2018) stated that the educational level of the president commissioner had a significant negative effect on environmental disclosure. based on the problems, inconsistent results in previous studies, and the rare research on sustainable finance disclosure in banking, this research is crucial. thus, this study aims to determine whether the board of commissioners’ characteristics (independent commissioners, educational level of the president commissioner, and board of commissioner meetings) influence sustainable finance disclosure in indonesian banks for 2015-2019. however, banking operations do not have a direct impact on the environment. hence, the support of banking for sustainability can be proven by supporting global warming mitigation, achieving low-carbon economic conditions, supporting environmentally-friendly investments, and supporting the rpjm program (ojk, 2014). this research has several contributions to readers. first, the results of this study contribute to an extended body of knowledge and practices related the sustainable finance disclosure, the board of commissioners’ characteristics, and as an additional rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 212 supporting reference for agency theory and stakeholder theory. second, concerning practicality, this research can be used by ojk to evaluate regarding banking commitments in disclosing sustainable finance in indonesia. moreover, this research provides novelty by using the pojk number 51/pojk.03/2017 as a guideline to measure sustainable finance disclosure in indonesian banks. the remainder of this study is structured as follows: literature review and hypotheses development, research method, results and discussion, and the conclusion. literature review and hypotheses development theoretical framework corporate governance and sustainability are two interrelating issues for the sustainability of a company's operations (aras & crowther, 2008). to describe the relationship between corporate governance and sustainability, this study used agency theory and stakeholder theory. minciullo (2019) stated that the two theories are complementary and then the relationship between corporate governance and sustainability cannot be explained only using one of the two theories. agency theory discusses conflicts between shareholders and managers because of differences in interests (jensen & meckling, 1976). stakeholder power is an important attribute of organizing the relationship between shareholders and managers, which will impact the company's sustainability (ullmann, 1985; van der laan smith et al., 2005). it is why agency theory and stakeholder theory are two complementary perspectives in explaining the concepts of corporate governance and sustainability. according to jensen and meckling (1976), the board of commissioners is a stakeholder who plays an important role in aligning goals between shareholders and managers. the board of commissioners is also the governing body in the company with a role in ensuring the achievement of good corporate governance (lukviarman, 2016). based on agency theory, providing transparency to shareholders can achieve the practice of good corporate governance. it is because transparency is one of the principles of good corporate governance (khaireddine et al., 2020; knkg, 2006). besides, companies carry out transparency to reduce the asymmetry of information between shareholders and managers (rathnayaka mudiyanselage, 2018). asymmetry information is an agency problem because managers feel superior in obtaining company information from shareholders (fuhrmann et al., 2016). in this case, stakeholder theory supports companies' transparency in social and environmental disclosures to shareholders (orazalin, 2019). independent commissioners and sustainable finance disclosure according to agency theory, an independent commissioner is considered more effective than the executive board in evaluating manager performance (adel et al., 2019). an independent commissioner does effective performance to reduce agency problems between managers and shareholders. based on the stakeholder theory perspective, the rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 213 independent commissioner pays more attention to all stakeholder's interests to impact the effectiveness of its performance (kathy rao et al., 2012). based on those statements, the role of an independent commissioner not only reduces agency problems but also as a representative of all stakeholders (ntim & soobaroyen, 2013). as a stakeholder representative, an independent commissioner will support the company in disclosing sustainable finance. the research of kiliç et al. (2015) supports this statement, showing that an independent board had a significant positive effect on csr reporting in turkish banking. sharif and rashid (2014) researched banking in pakistan and showed significant positive results between independent boards and csr reporting. the study result is in line with the results of research by arayssi et al. (2020) and javaid lone et al. (2016) that found that the independent board had a positive effect on the disclosure of environmental, social, and governance. based on the theory and previous research, the authors developed the hypothesis as follows: h1: independent commissioner has a positive influence on sustainable finance disclosure. educational level of the president commissioner and sustainable finance disclosure in line with agency theory, companies must control using resources to make strategic decisions regarding agency problems (bendickson et al., 2016). a commissioner's level of education is a factor that can influence the taking of strategic decisions (fernandes et al., 2018). compared to other commissioner members, the president commissioner is the party with greater influence in making decisions (haniffa & cooke, 2005). president commissioners with economic and business education backgrounds tend to be more strategic in making decisions related to environmental and social disclosure (lewis et al., 2013). it aligns with the general guidelines for good corporate governance in indonesia, which requires that one of the commissioner members have an economic or financial education background (knkg, 2006). the research of rahindayati et al. (2015) on financial companies in indonesia supports those statements, stating that the board with economic and business education background had a positive effect on csr disclosure. moreover, katmon et al. (2017) reported significant positive results between board level of education and csr disclosure. based on the theory and the results of previous research, the hypothesis in this study is: h2: the educational level of the president commissioner has a positive influence on sustainable finance disclosure. board of commissioner meeting and sustainable finance disclosure the board of commissioner meeting is an activity that must be carried out and aims to evaluate the company's risks, including environmental and social issues. based on the rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 214 stakeholder theory view, one of the purposes of the board of commissioner meeting is to reduce stakeholder worries about risks and problems that may occur in the uncertainty of the business environment (nguyen et al., 2021). the agency theory perspective also supports this statement, suggesting that an increase in the number of board of commissioner meetings indicates that the need for supervising and coordinating board of commissioner members increases (vafeas, 1999). the research of jizi et al. (2013) on banking in the united states also supports the statement of the theories, finding that the frequency of board meetings positively affected csr disclosure. shrivastava and addas (2014) also reported consistent results, showing that board meetings positively affected environmental, social, and governance disclosures. based on the theory and the results of previous research, the authors formulated the following hypothesis: h3: the board of commissioner meeting has a positive influence on sustainable finance disclosure. figure 1 describes the conceptual framework of this research based on the hypotheses made. board of commissioners’ characteristics h1 h2 h3 figure 1 conceptual framework research method population, samples, and data the population in this study was all banks registered at idx during the 2015-2019 period. sampling in this study used the purposive sampling technique. the sampling criteria included: first, banks registered at idx during 2015-2019 (never delisted); second, each bank had an annual report for 2015-2019; third, having complete data related to the variables used in this study. based on the criteria above, the samples obtained were 41 banks. the total observations in this study amounted to 205 observations, distributed as balanced panel data. 1. independent commissioners 2. educational level of the president commissioner 3. board of commissioner meetings sustainable finance disclosure control variables: 1. return on asset 2. bank size 3. bank age rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 215 the authors used 2015-2019 as the research period, dividing it into two. first, the year 2015-2018 was the voluntary disclosure period. the authors used this year because 2015 is the initial period for implementing the sustainable finance roadmap in indonesia. then, this research was only limited to 2018 because that year was the last period of sustainable finance conducting voluntary. the authors wanted to know how banks' enthusiasm in indonesia responded to sustainable finance disclosure before finally being mandatory in 2019. the authors also did additional tests to achieve robustness for this research. additional tests were conducted by testing samples in 2019, which 2019 is the year after pojk number 51/pojk.03/2017 was set as mandatory. years after 2019 were not used in this study sample due to covid-19. to the best of the authors' knowledge, data after 2019 could not be compared with data before covid-19 occurred. the authors' reason for using banking as a sample is that banking is a financial service company with an important role in sustainable finance. in this case, one of the roles of banks is to monitor every company that will get funding from the bank. the company that submits the loan to banks must meet requirements relating to environmental management, such as business permits and environmental impact analysis (amdal). in carrying out these activities, banks can disclose them in a sustainability report or annual report. based on this statement, this study used the data from each bank's annual reports and sustainability reports in indonesia for 2015-2019. research model and variables this research used a quantitative approach. the dependent variable in this study was sustainable financial disclosure. sustainable finance disclosure is defined as the number of disclosure items in the sustainability report or annual report. the measurement of sustainable finance disclosure utilized a scoring technique based on pojk guidelines number 51/pojk.03/2017. based on these guidelines, sustainable finance disclosure consists of seven main indicators with 67 items required to disclose. banks that disclose are given a value of 1 per item, and those who do not disclose are given a value of 0. the independent variables in this study were the board of commissioners’ characteristics, proxied to be independent commissioners, the educational level of the president commissioner, and board of commissioner meetings. in this study, independent commissioners show the percentage of independent commissioners divided by the total board of commissioners in a bank. the educational level of the president commissioner is the last education level of the president commissioner, and the measurement of the educational level of the president commissioner is described in table 1. meanwhile, the board of commissioner meetings is defined as the frequency of meetings held by the board of commissioners for one year. this study also used control variables: return on asset, banking size, and banking age. the summary of variables' operational definitions is presented in table 1. rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 216 table 1 the operationalization of variables to test the hypotheses in this study, the authors used panel data regression analysis. the statistical tool utilized to process the data was the stata 14.0 application. the authors selected the best model using the chow and hausman tests to choose the best model between the common, fixed-effect, and random-effect models. the regression model to show the relationship between the board of commissioner’ characteristics and sustainable finance disclosures with the control variable are presented as follows: sfd = α + β1inb + β2ble + β3bom + β4roa + β5bsi + β6bag + ε (1) description: sfd = sustainable finance disclosure; inb = independent board; ble = educational level of president commissioner; bom = board of commissioner meeting; roa = return on asset; bsi = bank size; bag = bank age; α = constant; β1-β6 = regression coefficient; ε = residual (error). variables operationalization references dependent variable sustainable finance disclosure (sfd) based on the guideline of pojk number 51/pojk.03/2017 𝑆𝐹𝐷 = ∑ 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 the financial services authority (2017) independent variables independent commissioners (inb) 𝐼𝑁𝐵 = ∑ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 arayssi et al. (2020) educational level of the president commissioner (ble) the last education of the president commissioner: level education economic and business non-economic and business s1 2 1 s2 4 3 s3 6 5 own authorship board of commissioner meetings (bom) frequency of commissioner meetings held in one year khaireddine et al. (2020) control variables return on asset (roa) 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 = 𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 hermawan and mulyawan (2014) bank size (bsi) log(total assets) nguyen et al. (2021) bank age (bag) calculation from the year the bank was founded to the sample year. orazalin (2019) rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 217 result and discussion descriptive statistics table 2 reports the descriptive statistics results to see the distribution of research data in the 2015-2018 period. the mean sustainable finance disclosure showed a yield of 40.3% in the period of disclosure, which was still voluntary (2015-2018). these results indicate that the mean banking sector in indonesia was not too enthusiastic about disclosing sustainable finance. the descriptive statistics results also revealed that banks still had not made sustainable finance disclosures. it was reflected in the minimum value of sustainable finance disclosure, showing a value of 0. however, some banks have made almost perfect sustainable finance disclosures, evidenced by the maximum value of the sustainable finance disclosure being 95.5% of the required items. table 2 descriptive statistics variable observation mean minimum maximum sd sfd 164 0.403 0.000 0.955 0.283 inb 164 0.581 0.333 1.000 0.108 ble 164 3.487 1.000 6.000 1.674 bom 164 12.439 2.000 57.000 11.455 roa 164 0.008 -0.111 0.107 0.024 bsi 164 13.479 11.822 15.112 0.800 age 164 46.207 0.000 123.000 25.284 notes: sfd = sustainable finance disclosure; inb = independent commissioners; ble = educational level of president commissioner; bom = board of commissioner meeting; roa = return on asset; bsi = bank size; bag = bank age; sd = standard deviation. the independent commissioners' mean showed 58.1%, with a minimum score of 33.3% and a maximum score of 100%. these results are in line with pojk no. 33/pojk.04/2014 requirement of a minimum number of independent commissioners to be 30% of the total board of commissioner members (ojk, 2014a). the president commissioner’s mean level of education was 3, meaning that the mean of commissioner president’s last education was a master's in non-economics and business. then, the mean of the board of commissioner meetings held by banks in indonesia was 12 times a year. this result aligns with the minimum requirements of pojk no. 33/pojk.04/2014, which is 6 times a year (ojk, 2014). the mean return on assets in indonesian banking for 2015-2018 was 0.8%, indicating that the average bank obtaining net profit from asset management was 0.8%. the mean banking size was 13.47, with a nature value of idr 131,310,284,757,831. the smallest banking size was 11.82 with a nature value of idr 664,673,471,410, namely pt bank artos indonesia tbk. meanwhile, the largest bank size was 15.11 with a nature value of idr 1,296,898,292,000,000, namely pt bank rakyat indonesia (persero) tbk. in addition, the mean age for banking in indonesia from the sample data in this study was 46 years. the youngest banking age in indonesia was pt bank jtrust indonesia tbk, which only started operating in 2015. meanwhile, this study's oldest banking age sample was pt bank rakyat indonesia (persero) tbk, with 123 years in 2018. rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 218 pearson correlation table 3 reports the correlation results between the variables and vif analysis. based on table 3, the educational level of the president commissioner and board of commissioner meetings showed a positive correlation, and this result supports the initial hypotheses made. in addition, multicollinearity occurs when the coefficient value between variables exceeds 0.8 (gujarati & porter, 2009). the results from table 3 show that there was no multicollinearity. it was also supported by the results of the vif value, which did not exceed a value of 10. the highest correlation occurred between the variable sustainable finance disclosure and bank size, 0.780, with a p-value of 0.000. table 3 pearson correlation, vif n=164 sfd inb ble bom roa bsi age vif sfd 1.000 inb -0.129* 1.000 1.21 ble 0.053 0.142* 1.000 1.06 bom 0.582*** -0.010 0.064 1.000 1.56 roa 0.314*** 0.006 0.144* 0.230*** 1.000 1.26 bsi 0.780*** 0.296*** 0.097 0.565*** 0.419*** 1.000 2.28 age 0.540*** 0.217*** -0.003 0.383*** 0.263*** 0.554*** 1.000 1.48 notes: *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01 sfd = sustainable finance disclosure; inb = independent commissioners; ble = educational level of president commissioner; bom = board of commissioner meetings; roa = return on asset; bsi = bank size; bag = bank age. trend analysis of sustainable finance disclosure before knowing the regression test results between the board of commissioners’ characteristics and sustainable finance disclosure, the authors reported an additional description of sustainable finance disclosures. table 4 describes the trend of sustainable finance disclosure in indonesian banking from 2015 to 2018. table 4 the trend of sustainable finance disclosure based on main indicator main indicator based on pojk number 51/pojk.03/2017 2015 2016 2017 2018 1. sustainability strategy 19.5% 19.5% 14.6% 34.1% 2. performance overview of sustainability aspects 46.8% 49.0% 54.1% 52.7% 3. company profile 28.7% 28.7% 71.3% 81.3% 4. description of the board of directors 22.7% 22.0% 17.8% 28.0% 5. sustainability governance 22.8% 20.3% 19.9% 24.0% 6. sustainability performance 38.1% 41.5% 47.0% 51.3% 7. independent party verification 2.4% 7.3% 4.9% 19.5% average 25.9% 26.9% 32.8% 41.6% total observation: 164 rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 219 banks' mean disclosure of sustainable finance in indonesia in the voluntary period increased every year, namely 25.9% in 2015, 26.9% in 2016, 32.8% in 2017, and 41.6% in 2018. however, only the sustainability performance indicator increased disclosure from 2015 to 2018. meanwhile, five of the seven main indicators of pojk number 51/pojk.03/2017 showed fluctuating results in 2015-2018. it indicates that banks in indonesia had not been consistent in disclosing sustainable finance during voluntary periods. regression results and discussion table 5 reports the panel regression test results, which aimed to test the hypotheses proposed. the authors conducted the chow and hausman tests to determine the best model for this research. the results obtained that the best model selected from the test was the random effect model. moreover, the regression test results on models 1 to 4 showed similar results between the board of commissioners’ characteristics and sustainable finance disclosure with the control variables. the regression results reported a significant positive effect between the independent commissioners and sustainable finance disclosure. meanwhile, the educational level of the president commissioner did not show any effect on sustainable finance disclosure. moreover, the board of commissioner meeting revealed a significant positive effect on sustainable finance disclosure. in contrast, return on assets as a control variable did not affect sustainable finance disclosure. meanwhile, bank size and age showed a significant positive effect on sustainable finance disclosure. the first regression results reported that the independent commissioners had a significant positive effect on sustainable finance disclosure (β = 0.264; p = 0.048). these results indicate that h1 was accepted, meaning that a higher percentage of independent commissioners in the banks would increase the sustainable finance disclosure. in this case, an independent commissioner is a board from outside the company and has no relationship with the company. it makes the independent commissioners always act independently and are committed to complying with every existing regulation. the independent commissioners are more concerned with sustainable finance disclosure, which is a form of compliance with existing regulations. in line with stakeholder theory, the independent commissioners act as stakeholder representatives. therefore, the independent commissioners have high accountability for sustainable finance disclosures. this result is also consistent with agency theory, proposing that the more independent commissioners there will be, the more effective in evaluating managers' performance, especially those related to the performance of dealing with environmental and social problems. it is why the higher percentage of independent commissioners in the banks will increase voluntary disclosure, namely sustainable finance disclosure. the result of this study is in line with previous studies, including arayssi et al. (2020); giannarakis et al. (2019); ofoegbu et al. (2018); kiliç et al. (2015); sharif and rashid (2014), which stated that the independent commissioners had a significant positive effect on the disclosure of environmental, social, and governance. rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 220 table 5 regression results notes: *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01 sfd = sustainable finance disclosure; inb = independent commissioners; ble = educational level of president commissioner; bom = board of commissioner meetings; roa = return on asset; bsi = bank size; bag = bank age. the second regression results showed that the educational level of the president commissioner did not affect sustainable finance disclosure (β = -0.005; p = 0.525). this result does not support agency theory and the hypothesis made, so h2 was declined. based on the research sample data distribution, most of the last commissioner president's education came from economics and business. based on this data, it can be concluded that the background of the commissioner president that came from economics and business did not guarantee that the company complied with ojk regulations to disclose sustainable finance. research from harvard university in the united states also stated that soft skills are considered more important in running a business than educational background. the result of this study agrees with the research of khan et al. (2019), fernandes et al. (2018), and fitri (2016), who found insignificant results between the educational level of the president commissioner and corporate social and environmental disclosure. the third regression results supported the hypothesis, meaning that h3 was accepted. this study indicates that the board of commissioner meetings had a significant positive effect on sustainable finance disclosure (β = 0.004; p = 0.004). uncertainty in today's business environment makes stakeholders worry about a company's sustainability. the board of commissioner meetings is one of the activities that can reduce stakeholder worrying, in line with the stakeholder theory statement. in conducting a board of commissioner models random effect model 1 2 3 4 variables sfd sfd sfd sfd independent variables inb 0.006*** (0.333) 0.048** (0.264) ble 0.404 (-0.002) 0.525 (-0.005) bom 0.000*** (0.004) 0.004*** (0.004) control variables roa 0.210 (-0.500) 0.351 (-0.240) 0.351 (-0.231) 0.533 (-0.381) bsi 0.000*** (0.263) 0.000*** (0.249) 0.000*** (0.214) 0.000*** (0.231) age 0.002*** (0.001) 0.004*** (0.001) 0.008*** (0.001) 0.000*** (0.001) observation 164 164 164 164 r2 0.6412 0.6269 0.6519 0.6606 f-statistic 284.14 267.20 297.78 305.55 prob. (f-stat) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 hausman’s test 0.8267 0.8198 0.7453 0.9013 rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 221 meetings, the board of commissioners will discuss the risks and threats that can disrupt the company's sustainability. the board of commissioners will also make strategic plans to reduce these risks and threats by making social and environmental disclosures. the results of this study also reinforce the agency theory, stating that meetings held regularly and with high quality would improve the coordination and supervision of the board of commissioners for the company. the number of commissioner meetings indicates the discipline of the board of commissioners, so it creates effectiveness in carrying out their duties. the board of commissioners will be increasingly motivated to comply with all existing regulations, including ojk regulations, to disclose sustainable finance. the result of this study is in line with the results of nguyen et al. (2021); khaireddine et al. (2020); naseem et al. (2017); shrivastava and addas (2014); jizi et al. (2013), revealing that the board of commissioner meetings had a significant positive effect on the disclosure of environmental, ethical, and governance. in addition, return on assets showed results that had no effect on sustainable finance disclosure (β = -0.381; p = 0.533). meanwhile, bank size revealed a significant positive effect on sustainable finance disclosure (β = 0.231; p = 0.000). large companies tended to have greater responsibilities to stakeholders because they were in the spotlight. the result of this study is in accordance with research by adel et al. (2019), ofoegbu et al. (2018), and muttakin et al. (2015). moreover, bank age showed a significantly positive effect on sustainable finance disclosure (β = 0.001; p = 0.000). the older bank age improved banking system quality by complying with existing government regulations. arayssi et al. (2020) and shamil et al. (2014) reported the same result that bank age had a significant positive effect on sustainability reporting. additional analysis the authors carried out the additional analysis to achieve robust results. additional analysis was conducted by examining banking data for the year 2019. this additional test used 41 banking samples. the authors wanted to know whether the board of commissioners’ characteristics also affected sustainable finance disclosure after the pojk number 51/pojk.03/2017 is mandatory. table 6 and table 7 present the additional test results. table 6 displays the results of the descriptive statistics, while table 7 reports the regression results after sustainable finance disclosure becomes mandatory. table 6 shows that the average sustainable finance disclosure reached 57.9% of the 100% required. these results indicate a good start from indonesian banks in responding to sustainable finance disclosure after being mandatory. the minimum value for banks that disclosed sustainable finance was already at the level of 23.8%. it shows better results than the results in the voluntary period that there were still banks that had not made any disclosures at all. the maximum value for sustainable finance disclosure was at the level of 95.5%, showing that some banks had almost perfect results in the disclosure of sustainable finance. rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 222 table 6 descriptive statistics after mandatory variable observation mean minimum maximum sd sfd 41 0.579 0.238 0.955 0.217 inb 41 0.580 0.500 1.000 0.102 ble 41 3.536 1.000 6.000 1.674 bom 41 13.048 4.000 60.00 13.302 roa 41 0.113 -0.158 3.000 0.497 bsi 41 13.518 11.758 15.151 0.824 age 41 48.707 4.000 124.00 25.504 notes: sfd = sustainable finance disclosure; inb = independent commissioners; ble = educational level of president commissioner; bom = board of commissioner meeting; roa = return on asset; bsi = bank size; bag = bank age; sd = standard deviation. the regression results after mandatory are shown in table 7. this additional test only used one-year observation, so the model chosen was the simplest, namely the common effect model. the regression results showed that the independent commissioner significantly and negatively affected sustainable finance disclosure (β = -0.656; p = 0.025). this result is not in line with agency theory and stakeholder theory that an independent commissioner has an important role concerning sustainable finance disclosure. after mandatory sustainable finance disclosure, the regression results stated that the higher the independent commissioner, the lower the sustainable finance disclosure. the minimum percentage of independent commissioners was 50% in 2019 (table 6). this result showed a higher percentage than the minimum number of independent commissioners in 2015-2018 (table 2). based on this result, it can be concluded that too many percentages of independent commissioners in a bank were ineffective and had a negative effect on sustainable finance disclosure. in this regard, adel et al. (2019) stated that a higher percentage of independent boards would decrease the company's need to ensure stakeholders through disclosure. ghabayen et al. (2016) conducted research in jordanian banking and reported the same results. the study results revealed that a higher percentage of independent boards could decrease csr disclosure. baalouch et al. (2019) and sankara et al. (2017) also found that independent boards significantly and negatively affected corporate ethics and environmental disclosure. meanwhile, the regression results in table 7 state that the educational level of the president commissioner and board of commissioner meetings did not affect sustainable finance disclosure. after the disclosure of sustainable finance is mandatory, the influence of the educational level of the president commissioner and commissioner meetings is reduced. it is because all banks must comply with ojk regulations to disclose sustainable finance. thus, the educational level of the president commissioner and the number of commissioner meetings will make banks continue to disclose sustainable finance. the research of ofoegbu et al. (2018) and giannarakis (2014) supports the results of this study, stating that the board meeting had no significant effect on corporate social and environmental disclosure. meanwhile, the educational level of the president rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 223 commissioner showed consistent results, and it did not affect sustainable finance disclosure both in the voluntary and mandatory periods. table 7 regression result after mandatory notes: *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01 sfd = sustainable finance disclosure; inb = independent commissioners; ble = educational level of president commissioner; bom = board of commissioner meeting; roa = return on asset; bsi = bank size; bag = bank age. conclusion the regression results uncovered that the independent commissioners and board of commissioner meetings had a significant positive effect on sustainable finance disclosure. meanwhile, the educational level of the president commissioner did not show a significant effect on sustainable finance disclosure. however, regression results in the mandatory period showed different results. the independent commissioners significantly and negatively affected sustainable finance disclosure. still, the educational level of the president commissioner showed consistent results with the voluntary period, which did not affect sustainable finance disclosure. in contrast, the board of commissioner meetings did not affect sustainable finance disclosure during the mandatory period. the results of this study have contributed as an additional reference for agency theory and stakeholder theory, relating the effect of the board of commissioners’ characteristics on sustainable finance disclosure. in addition, practitioners can use the results of this research as an evaluation regarding banking commitments in disclosing sustainable finance. to the best of the authors' knowledge, this research is the first study that uses models common effect model 1 2 3 4 variables sfd sfd sfd sfd independent variables inb 0.006*** (-0.704) 0.025** (-0.656) ble 0.357 (-0.006) 0.807 (-0.003) bom 0.115 (0.002) 0.493 (0.001) control variables roa 0.010** (-0.129) 0.034** (-0.107) 0.049** (-0.096) 0.037** (-0.120) bsi 0.001*** (0.114) 0.003*** (0.115) 0.016** (0.093) 0.015** (0.103) age 0.138 (0.001) 0.050* (0.002) 0.051* (0.002) 0.277 (0.001) observation 41 41 41 41 r2 0.4275 0.3199 0.3445 0.4036 f-statistic 8.47 5.70 6.26 5.51 prob. (f-stat) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 224 the pojk 51/pojk.03/2017 guidelines to measure sustainable finance disclosure. hence, the authors can only compare the study results with previous studies that used other guidelines. this study also has weaknesses relating to the content analysis techniques, and there is an author subjectivity in it. for further research, the authors hope that several readers will be able to provide measurements relating to sustainable finance disclosure. references adel, c., hussain, m. m., mohamed, e. k. a., & basuony, m. a. k. (2019). is corporate governance relevant to the quality of corporate social responsibility disclosure in large european companies? international journal of accounting & information management, 27(2), 301–332. https://doi.org/10.1108/ijaim-10-2017-0118 akbas, h. e. (2016). the relationship between board characteristics and environmental disclosure: evidence from turkish listed companies. south east european journal of economics and business, 11(2), 7–19. https://doi.org/10.1515/jeb-2016-0007 aras, g., & crowther, d. (2008). governance and sustainability: an investigation into the governance and sustainability an investigation into the relationship between. management decision, 46(3), 433–448. https://doi.org/10.1108/00251740810863870 arayssi, m., jizi, m., & tabaja, h. h. (2020). the impact of board composition on the level of esg disclosures in gcc countries. sustainability accounting, management and policy journal, 11(1), 137–161. https://doi.org/10.1108/sampj-05-2018-0136 baalouch, f., ayadi, s. d., & hussainey, k. (2019). a study of the determinants of environmental disclosure quality: evidence from french listed companies. journal of management and governance, 23(4), 939–971. https://doi.org/10.1007/s10997-01909474-0 barri, m. f., setiawan, a. a., oktaviani, a. r., prayoga, a. p., & ichsan, a. c. (2018). unstoppable deforestation "portraits of deforestation in north sumatera, east kalimantan, and north maluku. forest watch indonesia. retrieved from https://fwi.or.id/wpcontent/uploads/2018/02/deforestasi%20tanpa%20henti%2020132016_fwi_eng.pdf bendickson, j., muldoon, j., liguori, e., & davis, p. e. (2016). agency theory: the times, they are a-changin’. management decision, 54(1), 174–193. https://doi.org/10.1108/md-02-2015-0058 effendi, b. (2019). ukuran perusahaan, dewan komisaris dan environmental disclosure. jurnal riset akuntansi tirtayasa, 3(1), 1-19. retrieved from https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jra/article/view/4974 fernandes, s. m., bornia, a. c., & nakamura, l. r. (2018). the influence of boards of directors on environmental disclosure. management decision, 57(9), 2358–2382. https://doi.org/10.1108/md-11-2017-1084 fibras (giz). (2020). sustainable finance: an overview june 2020. retrieved from https://www.giz.de/en/downloads/sustainable%20finance_english_version.pdf fitri, a. (2016). analisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan. akrual: jurnal akuntansi, 7(2), 176–199. https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p163-177 forest watch indonesia (fwi). (2014). potret keadaan hutan indonesia periode 2009 – 2013. retrieved from https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/pkhi-20092013_update__sz.pdf https://doi.org/10.1108/ijaim-10-2017-0118 https://doi.org/10.1515/jeb-2016-0007 https://doi.org/10.1108/00251740810863870 https://doi.org/10.1108/sampj-05-2018-0136 https://doi.org/10.1007/s10997-019-09474-0 https://doi.org/10.1007/s10997-019-09474-0 https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/02/deforestasi%20tanpa%20henti%202013-2016_fwi_eng.pdf https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/02/deforestasi%20tanpa%20henti%202013-2016_fwi_eng.pdf https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/02/deforestasi%20tanpa%20henti%202013-2016_fwi_eng.pdf https://doi.org/10.1108/md-02-2015-0058 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jra/article/view/4974 https://doi.org/10.1108/md-11-2017-1084 https://www.giz.de/en/downloads/sustainable%20finance_english_version.pdf https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p163-177 https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/pkhi-2009-2013_update__sz.pdf https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/pkhi-2009-2013_update__sz.pdf rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 225 fuhrmann, s., ott, c., looks, e., & guenther, t. w. (2016). the contents of assurance statements for sustainability reports and information asymmetry. accounting and business research, 47(4), 369–400. https://doi.org/10.1080/00014788.2016.1263550 ghabayen, m. a., mohamad, n. r., & ahmad, n. (2016). board characteristics and corporate social responsibility disclosure in the jordanian banks. corporate board: role, duties and composition, 12(1), 84–99. https://doi.org/10.22495/cbv12i1c1art2 giannarakis, g. (2014). corporate governance and financial characteristic effects on the extent of corporate social responsibility disclosure. social responsibility journal, 10(4), 569–590. https://doi.org/10.1108/srj-02-2013-0008 giannarakis, g., andronikidis, a., & sariannidis, n. (2019). determinants of environmental disclosure: investigating new and conventional corporate governance characteristics. annals of operations research, 294(1-2), 87–105. https://doi.org/10.1007/s10479-01903323-x gujarati, d. n., & porter, d. c. (2009). basic econometrics (5th ed). mcgraw-hill irwin. haniffa, r. m., & cooke, t. e. (2005). the impact of culture and governance on corporate social reporting. journal of accounting and public policy, 24(5), 391–430. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001 hermawan, m. s., & mulyawan, s. g. (2014). profitability and corporate social responsibility: an analysis of indonesia’s listed company. asia pacific journal of accounting and finance, 3(1), 15–31. javaid lone, e., ali, a., & khan, i. (2016). corporate governance and corporate social responsibility disclosure: evidence from pakistan. corporate governance: the international journal of business in society, 16(5), 785–797. https://doi.org/10.1108/cg-05-2016-0100 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x jizi, m. i., salama, a., dixon, r., & stratling, r. (2013). corporate governance and corporate social responsibility disclosure: evidence from the us banking sector. journal of business ethics, 125(4), 601–615. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2 joshi, g. s., & hyderabad, r. l. (2019). the influence of board characteristics on csr disclosure: evidence from indian companies. international journal of management, technology and engineering, 9(1), 1706-1720. juhairiyah, j., afifudin, a., & junaidi, j. (2018). pengaruh dewan komisaris terhadap environmental disclosure pada perusahaan manufaktur yang listing di bei tahun 2015-2017. jurnal ilmiah riset akuntansi, 7(6), 114–128. kathy rao, k., tilt, c. a., & lester, l. h. (2012). corporate governance and environmental reporting: an australian study. corporate governance: the international journal of business in society, 12(2), 143–163. https://doi.org/10.1108/14720701211214052 katmon, n., mohamad, z. z., norwani, n. m., & farooque, o. a. (2017). comprehensive board diversity and quality of corporate social responsibility disclosure: evidence from an emerging market. journal of business ethics, 157(2), 447–481. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3672-6 keeble, b. r. (1988). the brundtland report: “our common future”. medicine and war, 4(1), 17–25. https://doi.org/10.1080/07488008808408783 khaireddine, h., salhi, b., aljabr, j., & jarboui, a. (2020). impact of board characteristics on governance, environmental and ethical disclosure. society and business review, 15(3), 273–295. https://doi.org/10.1108/sbr-05-2019-0067 khan, i., khan, i., & senturk, i. (2019). board diversity and quality of csr disclosure: evidence from pakistan. corporate governance: the international journal of business in society, 19(6), 1187–1203. https://doi.org/10.1108/cg-12-2018-0371 https://doi.org/10.1080/00014788.2016.1263550 https://doi.org/10.22495/cbv12i1c1art2 https://doi.org/10.1108/srj-02-2013-0008 https://doi.org/10.1007/s10479-019-03323-x https://doi.org/10.1007/s10479-019-03323-x https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001 https://doi.org/10.1108/cg-05-2016-0100 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2 https://doi.org/10.1108/14720701211214052 https://doi.org/10.1007/s10551-017-3672-6 https://doi.org/10.1080/07488008808408783 https://doi.org/10.1108/sbr-05-2019-0067 https://doi.org/10.1108/cg-12-2018-0371 rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 226 kiliç, m., kuzey, c., & uyar, a. (2015). the impact of ownership and board structure on corporate social responsibility (csr) reporting in the turkish banking industry. corporate governance, 15(3), 357–374. https://doi.org/10.1108/cg-02-2014-0022 kirana, a. d., & prasetyo, a. b. (2021). analyzing board characteristics, ownership structure and company characteristic to csr disclosure. accounting analysis journal, 10(1), 62–70. https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.41944 komite nasional kebijakan governance (knkg). (2006). pedoman umum good corporate governance indonesia. retrieved from https://ecgi.global/download/file/fid/9660 kpmg siddharta advisory. (2020). sustainable finance in indonesia. retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/id/pdf/2020/06/id-sustainable-finance-inindonesia.pdf lewis, b. w., walls, j. l., & dowell, g. w. s. (2013). difference in degrees: ceo characteristics and firm environmental disclosure. strategic management journal, 35(5), 712–722. https://doi.org/10.1002/smj.2127 lukviarman, n. (2016). corporate governance: menuju penguatan konseptual dan implikasi di indonesia. era adicitra intermedia. minciullo, m. (2019). corporate governance and sustainability. https://doi.org/10.1007/978-3030-18885-6 ministry of national development planning (bappenas). (2015). sintesis: mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau untuk indonesia yang sejahtera. retrieved from http://greengrowth.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/20160510161722.gggi_roadmap_synthesis_ind_lores_ spread.pdf ministry of national development planning (bappenas). (2019). kontribusi sektor swasta untuk pencapaian tpb/sdgs. pedoman teknis penyusunan rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb)/ sustainable development goals (sdgs). muttakin, m. b., khan, a., & subramaniam, n. (2015). firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility. pacific accounting review, 27(3), 353–372. https://doi.org/10.1108/par-01-2013-0007 naseem, m. a., rehman, r. u., ikram, a., & malik, f. (2017). impact of board characteristics on corporate social responsibility disclosure. journal of applied business research (jabr), 33(4), 801–810. retrieved from https://clutejournals.com/index.php/jabr/article/view/10001 nguyen, t. h. h., elmagrhi, m. h., ntim, c. g., & wu, y. (2021). environmental performance, sustainability, governance and financial performance: evidence from heavily polluting industries in china. business strategy and the environment, 30(5), 2313– 2331. https://doi.org/10.1002/bse.2748 ntim, c. g., & soobaroyen, t. (2013). corporate governance and performance in socially responsible corporations: new empirical insights from a neo-institutional framework. corporate governance: an international review, 21(5), 468–494. https://doi.org/10.1111/corg.12026 ofoegbu, g. n., odoemelam, n., & okafor, r. g. (2018). corporate board characteristics and environmental disclosure quantity: evidence from south africa (integrated reporting) and nigeria (traditional reporting). cogent business & management, 5(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1551510 orazalin, n. (2019). corporate governance and corporate social responsibility (csr) disclosure in an emerging economy: evidence from commercial banks of kazakhstan. corporate governance: the international journal of business in society, 19(3), 490–507. https://doi.org/10.1108/cg-09-2018-0290 https://doi.org/10.1108/cg-02-2014-0022 https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.41944 https://ecgi.global/download/file/fid/9660 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/id/pdf/2020/06/id-sustainable-finance-in-indonesia.pdf https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/id/pdf/2020/06/id-sustainable-finance-in-indonesia.pdf https://doi.org/10.1002/smj.2127 https://doi.org/10.1007/978-3-030-18885-6 https://doi.org/10.1007/978-3-030-18885-6 http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20160510161722.gggi_roadmap_synthesis_ind_lores_spread.pdf http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20160510161722.gggi_roadmap_synthesis_ind_lores_spread.pdf http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20160510161722.gggi_roadmap_synthesis_ind_lores_spread.pdf https://doi.org/10.1108/par-01-2013-0007 https://clutejournals.com/index.php/jabr/article/view/10001 https://doi.org/10.1002/bse.2748 https://doi.org/10.1111/corg.12026 https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1551510 https://doi.org/10.1108/cg-09-2018-0290 rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 227 rahindayati, n., ramantha, i., & rasmini, n. (2015). pengaruh diversitas pengurus pada luas pengungkapan corporate social responsibility perusahaan sektor keuangan. ejurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana, 4(5), 312–330. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/12562 rathnayaka mudiyanselage, n. c. s. (2018). board involvement in corporate sustainability reporting: evidence from sri lanka. corporate governance: the international journal of business in society, 18(6), 1042–1056. https://doi.org/10.1108/cg-10-2017-0252 rodriguez, s., roman, m., sturhahn, s., & terry, e. (2002). sustainability assessment and reporting for the university of michigan’s ann arbor campus. center for sustainable systems university of michigan (issue april). retrieved from https://css.umich.edu/publication/sustainability-assessment-and-reporting-universitymichigans-ann-arbor-campus sankara, j., lindberg, d. l., & nowland, j. (2017). are board governance characteristics associated with ethical corporate social responsibility disclosures? the case of the mandatory conflict minerals reporting requirement. journal of leadership, accountability and ethics, 14(3). retrieved from https://www.articlegateway.com/index.php/jlae/article/view/1599 sektiyani, w., & ghozali, i. (2019). pengaruh karakteristik dewan terhadap pengungkapan csr (studi empiris seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2017). diponegoro journal of accounting, 8(3). retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25645 shamil, m. m., shaikh, j. m., ho, p., & krishnan, a. (2014). the influence of board characteristics on sustainability reporting empirical evidence from sri lankan firms. asian review of accounting, 22(2), 78–97. https://doi.org/10.1108/ara-09-2013-0060 sharif, m., & rashid, k. (2013). corporate governance and corporate social responsibility (csr) reporting: an empirical evidence from commercial banks (cb) of pakistan. quality & quantity, 48(5), 2501–2521. https://doi.org/10.1007/s11135-013-9903-8 shauki, e. (2021). sustainability reporting, integrated reporting, esg reporting, and laporan keberlanjutan: the ifrs foundations initiatives aiming for mandatory reporting. undergraduate thesis, universitas negeri sebelas maret. october 25, 2021. handoutprint. shrivastava, p., & addas, a. (2014). the impact of corporate governance on sustainability performance. journal of sustainable finance & investment, 4(1), 21–37. https://doi.org/10.1080/20430795.2014.887346 taufik, m. (2021). the influence of the bod`s characteristics toward corporate social responsibility: study non-financial and financial firms in indonesia. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 25(2), 194–208. https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss2.art9 the financial services authority (ojk). (2014). peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/pojk.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 375). retrieved from https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/documents/pojk33direksidandewankomisarisemitenatauperusahaanpublik_ 1419319443.pdf the financial services authority (ojk). (2014). roadmap keuangan berkelanjutan di indonesia roadmap for sustainable finance in indonesia 2015-2019. retrieved from https://www.ojk.go.id/files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuanganberkelanjutan.pdf the financial services authority (ojk). (2017). salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/ pojk.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/12562 https://doi.org/10.1108/cg-10-2017-0252 https://css.umich.edu/publication/sustainability-assessment-and-reporting-university-michigans-ann-arbor-campus https://css.umich.edu/publication/sustainability-assessment-and-reporting-university-michigans-ann-arbor-campus https://www.articlegateway.com/index.php/jlae/article/view/1599 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25645 https://doi.org/10.1108/ara-09-2013-0060 https://doi.org/10.1007/s11135-013-9903-8 https://doi.org/10.1080/20430795.2014.887346 https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss2.art9 https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/documents/pojk33direksidandewankomisarisemitenatauperusahaanpublik_1419319443.pdf https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/documents/pojk33direksidandewankomisarisemitenatauperusahaanpublik_1419319443.pdf https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/documents/pojk33direksidandewankomisarisemitenatauperusahaanpublik_1419319443.pdf https://www.ojk.go.id/files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf https://www.ojk.go.id/files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf rahayu & djuminah does the board of commissioners’ characteristics relevant … journal of accounting and investment, 2022 | 228 lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 169). retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturanojk/documents/pages/pojk-penerapan-keuangan-berkelanjutan-bagi-lembagajasa-keuangan,-emiten,-dan-perusahaan-publik/sal%20pojk%2051%20%20keuangan%20berkelanjutan.pdf ullmann, a. a. (1985). data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social performance, social disclosure, and economic performance of u.s. firms. academy of management review, 10(3), 540–557. https://doi.org/10.5465/amr.1985.4278989 united nations. (2021). social development for sustainable development. retrieved from https://www.un.org/development/desa/dspd/2030agenda-sdgs.html vafeas, n. (1999). board meeting frequency and firm performance. journal of financial economics, 53(1), 113–142. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(99)00018-5 van der laan smith, j., adhikari, a., & tondkar, r. h. (2005). exploring differences in social disclosures internationally: a stakeholder perspective. journal of accounting and public policy, 24(2), 123–151. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.007 https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/documents/pages/pojk-penerapan-keuangan-berkelanjutan-bagi-lembaga-jasa-keuangan,-emiten,-dan-perusahaan-publik/sal%20pojk%2051%20-%20keuangan%20berkelanjutan.pdf https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/documents/pages/pojk-penerapan-keuangan-berkelanjutan-bagi-lembaga-jasa-keuangan,-emiten,-dan-perusahaan-publik/sal%20pojk%2051%20-%20keuangan%20berkelanjutan.pdf https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/documents/pages/pojk-penerapan-keuangan-berkelanjutan-bagi-lembaga-jasa-keuangan,-emiten,-dan-perusahaan-publik/sal%20pojk%2051%20-%20keuangan%20berkelanjutan.pdf https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/documents/pages/pojk-penerapan-keuangan-berkelanjutan-bagi-lembaga-jasa-keuangan,-emiten,-dan-perusahaan-publik/sal%20pojk%2051%20-%20keuangan%20berkelanjutan.pdf https://doi.org/10.5465/amr.1985.4278989 https://www.un.org/development/desa/dspd/2030agenda-sdgs.html https://doi.org/10.1016/s0304-405x(99)00018-5 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.007 jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 2 hal: 87-105, juli 2009 pengaruh earnings management terhadap nilai perusahaan: praktik corporate governance sebagai variabel moderating duwi nur romadhon universitas muhammadiyah yogyakarta barbara gunawan universitas muhammadiyah yogyakarta rudy suryanto universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the aim of this research is to examine the effect of earnings management to the firm value: corporate governance practice as moderating variable. the sample of this research was extracted with purposive sampling method. the populations of this research are all of the company which are listed at indonesian stock exchange (idx). based on purposive sampling method, 142 companies are considered being the sample in this study. the results of the research show that: ownership manajerial has a significant negative effect on firm value and quality of audit has a significant positive effect on the firm value. keyword: corporate governance; earnings management; firm value; managerial ownership; outside independent director; institutional ownership; audit quality; committee audit; board of commisioner pendahuluan dalam jangka panjang, tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya (fama, 1978 dalam untung dan hartini, 2006). harga saham yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke depan. salah satu cara yang dilakukan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan adalah earnings management (manajemen laba) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu. adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen dapat menimbulkan masalahmasalah keagenan (agency cost). konflik keagenan dapat memicu munculnya sikap oportunistik manajemen dalam melaporkan laba. manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. manajer sebagai pengelola mempunyai kewajiban kepada pemilik untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan. akan tetapi, terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, dan kondisi ini mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini sebagai pemegang saham). asimetri informasi dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (richardson, 1998 dalam arif dan bambang, 2007). tindakan manajemen laba telah muncul dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi pada perusahaan-perusahaan besar di amerika serikat yang telah diketahui publik secara luas seperti enron, merck, world com, dan xerox. kasus serupa juga terjadi di indonesia, seperti skandal pt. lippo tbk dan pt. kimia farma tbk. kurangnya independensi akuntan dan sangat lemahnya corporate governance yang duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 88 diterapkan perusahaan memberikan andil dalam kegagalan suatu perusahaan (porter, 1991 dalam ratna, 2006). corporate governance merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan sebagai suatu alat yang bisa memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan modern. corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (monks dan minow, 2001 dalam ratna, 2006). teori agensi memberikan pandangan bahwa masalah manajemen laba dapat diatasi dengan pengawasan sendiri melalui good corporate governance yaitu pertama, meningkatkan kepemilikan manajerial (jensen dan meckling, 1976 dalam vinola, 2008). kedua, meningkatkan kepemilikan saham oleh investor institusional. ketiga, melalui peran monitoring dewan komisaris independen (barnhart dan rosenstein, 1998 dalam vinola, 2008). keempat, kualitas audit yang dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi yang memadai dan bersikap independen (sekar, 2003 dalam vinola, 2008). kelima, melalui peran komite audit. keenam, memperkecil ukuran dewan komisaris. arif dan bambang (2007). tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipothesis earnings management dan nilai perusahaan binter dan dolan (1996) dalam hamonangan dan mas'ud (2006) melakukan penelitian antara manajemen laba sebagai proksi kualitas laba dan nilai perusahaan dengan menggunakan variabel leverage dan firm size. hasil penelitian tersebut ditemukan bukti bahwa baik dengan menggunakan laba bersih atau ordinary income yang digunakan sebagai sasaran manajemen laba, leverage merupakan determinan negatif yang signifikan secara statistik. sedangkan firm size berhubungan secara negatif namun secara statistik tidak signifikan. sloan (1996) dalam vinola (2008) menguji sifat kandungan informasi komponen akrual dan komponen aliran arus kas apakah terefleksi dalam harga saham. terbukti bahwa kinerja laba yang berasal komponen akrual sebagai aktifitas earnings management memiliki persistensi yang lebih rendah dibanding aliran kas. laba yang dilaporkan lebih besar daripada aliran kas operasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan saat ini. hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan vinola (2008) yang membuktikan bahwa earnings management berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. manajer melakukan tindakan manajemen laba karena termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h1: earnings management berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan kepemilikan institusional dan nilai perusahaan shleifer dan vishny (1986) dalam vinola (2008) berpendapat bahwa tingkat kepemilikan institusional dalam proporsi yang cukup besar akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan. dasar argumentasi ini adalah semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen. nisa (2004) dalam vinola (2008) berpendapat investor institusional adalah pemilik sementara sehingga hanya terfokus pada laba sekarang. perubahan pada laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. jika perubahan ini tidak menguntungkan investor, maka investor dapat melikuidasi sahamnya. hasil penelitiannya menyatakan bahwa investor institusional biasanya memiliki saham dengan jumlah besar sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. untuk menghindari tindakan likuidasi dari investor, jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 89 manajer akan melakukan tindakan manajemen laba. penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan vinola (2008) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan. pendapat ini didukung oleh bukti empiris yang ditemukan oleh barclay dan holderness (1990) dalam the 2nd national conference, yang menemukan pengaruh positif signifikan tingkat kepemilikan institusional dalam jumlah yang cukup besar terhadap nilai perusahaan. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h2: kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan bernhart dan rosenstein (1998) dalam hamonangan dan mas'ud (2006) yang menguji hubungan antara kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris terhadap nilai perusahaan menemukan bahwa nilai perusahaan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan manajerial sampai dengan 5%, kemudian menurun pada saat kepemilikan manajerial 5% sampai 25%, dan kemudian meningkat kembali seiring dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial secara berkelanjutan. hamonangan dan mas'ud (2006) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba yang diukur dengan discretionary accruals dan nilai perusahaan yang diukur dengan tobin's q, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba, sedangkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan adalah negatif. mendukung penelitian tersebut, vinola (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h3: kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan komisaris independen dan nilai perusahaan brown dan caylor (2004) dalam andri dan hanung (2007 meneliti pengaruh corporate governance terhadap kinerja operasional (return on equity, profit margin and sales growth), penilaian (tobin's q) dan shareholder payout (dividend yield dan share repurchases). corporate governance diukur dengan menggunakan gov score, yang berdasar pada data yang disediakan institusional shareholder services. govscore merupakan campuran dari 51 faktor yang mencakup 8 kategori corporate governance antara lain audit dan board of directors. hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan. dengan tata kelola yang lebih baik relatif lebih profitable, memiliki tobin's q yang lebih dan pembayaran kepada pemegang saham yang lebih baik. penelitian andri dan hanung (2007) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. ada kemungkinan bahwa komposisi komisaris independen yang tinggi bukan jaminan bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik, sehingga pasar menganggap komposisi komisaris independen bukanlah faktor yang mereka pertimbangkan dalam mengapresiasi nilai perusahaan. hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan vinola (2008) yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h4: komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan ukuran dewan komisaris dan nilai perusahaan hasil penelitian jensen, 1993; lipton dan lorsch, 1992; yermack, 1996 dalam ratna (2006) menemukan bukti bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 90 yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi sedikit. eisenberg et al. (1998) dalam ratna (2006) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di finlandia. jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam corporate governace, dimana keberadaanya menentukan kinerja perusahaan. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h5: ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. kualitas audit bradbury et al. (2004) dalam agung (2005) komite audit dalam melaksanakan tugasnya menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal. adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan atas laporan keuangan (anderson et al., 2003 dalam agung, 2005). de angelo (1981) dalam nizarul et al., (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kap yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan kap yang kecil. hasil penelitian vinola (2008) membuktikan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, artinya nilai perusahaan akan meningkat jika diaudit oleh auditor yang berasal dari kap besar (big 4). maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h6: kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan komite audit silveira dan barros (2006) dalam vinola (2008) meneliti pengaruh kualitas corporate governance terhadap nilai pasar atas 154 perusahaan brazil yang terdaftar di bursa efek pada tahun 2002. mereka membuat suatu governance index sebagai ukuran atas kualitas corporate governance. sedangkan ukuran untuk market value perusahaan menggunakan dua variabel yaitu tobin's q dan pbv. hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kualitas corporate governance yang positif dan signifikan terhadap nilai pasar perusahaan. klien, 2001; defond dan jiambalvo, 1991; mcmulen, 1996 dalam agung (2005) melakukan penelitian tentang keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan. hasil penelitian cenderung mendukung keberadaan komite audit karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. hamonangan dan mas'ud (2006) menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas dan nilai perusahaan yang dihitung dengan tobin's q. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h7: komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. kepemilikan institusional, earnings management dan nilai perusahaan pratana dan mas'ud (2003) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan manajemen laba. artinya kepemilikan institusional mampu mengurangi manajemen dalam melakukan tindakan manajemen laba melalui proses monitoring yang efektif. berbeda dengan penelitian yang dilakukan arif dan bambang (2007), hasil jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 91 penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap discretionary accruals. hasil penelitian ini sejalan dengan konsep atau pandangan yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada current earnings (porter, 1992 dalam pratana dan mas'ud, 2003). akibatnya manajer terpaksa melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manipulasi laba. hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian vinola (2008). maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h8: kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dan nilai perusahaan kepemilikan manajerial, earnings management dan nilai perusahaan warfield et al., (1995) dalam vinola (2008) yang menguji kepemilikan manajerial dengan discretionary accruals dan kandungan informasi laba menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan discretionary accruals. demikian halnya penelitian oleh pratana dan mas'ud (2003) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajer dalam bentuk manajemen laba. arif dan bambang (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. hasil penelitian menemukan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik. berbeda dengan penelitian tersebut, hasil penelitian yang dilakukan vinola (2008) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial bukan sebagai variabel pemoderasi. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h9: kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dan nilai perusahaan. komisaris independen, earnings management dan nilai perusahaan dechow et al., 1996 dalam vinola (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laba lebih besar kemungkinannya apabila dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki chief executive officer (ceo) yang merangkap menjadi chairman of board. tindakan manipulasi laba yang dilakukan manajemen dapat diatasi dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen. hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh vinola (2008) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memonitor manajemen dalam rangka menyelaraskan perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h10: komisaris independen memiliki pengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dan nilai perusahaan ukuran dewan komisaris, earnings management dan nilai perusahaan penelitian pratana dan mas'ud (2003) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan manajemen laba. artinya ukuran dewan komisaris yang lebih besar mampu mengurangi tindakan manajemen laba. berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan arif dan bambang (2007) membukitkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan. hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan marihot dan doddy (2007) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 92 memiliki dewan komisaris yang besar maka peluang tindak manajemen laba yang dilakukan manajer semakin besar. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h11: ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dan nilai perusahaan kualitas audit, earnings management dan nilai perusahaan penelitian yang dilakukan oleh sekar (2003) menguji pengaruh independensi dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. hasil penelitian menunjukan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, serta independensi berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. selain itu, mekanisme corporate governance berpengaruh secara statistis signifikan terhadap integritas laporan keuangan. hogan (1997) dalam nizarul et al., (2007) menjelaskan bahwa kantor auditor besar dapat memberikan kualitas audit yang baik dimana dapat mengurangi terjadinya underpricing pada saat perusahaan melakukan initial public offering (ipo). teoh dan wong (1993) dalam vinola (2008) juga menemukan bukti bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas laba yang diukur dengan erc, diduga klien dari auditor non big 4 cenderung lebih tinggi dalam melakukan manajemen laba. hasil penelitian yang dilakukan vinola (2008), menyimpulkan bahwa kualitas audit dengan peran auditornya akan mampu menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian tentang integritas angka-angka akuntansi yang dilaporakan manajemen. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h12: kualitas audit memiliki pengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dan nilai perusahaan komite audit, earnings management dan nilai perusahaan komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya good corporate governance. dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. penelitian xie et al., (2003) dalam andri dan hanung (2007) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. hasil penelitiannya menyebutkan bahwa komite audit mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan marihot dan doddy (2007). berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan andri dan hanung (2007) membuktikan bahwa keberadaan komite audit independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. linda (2004) menguji pengaruh interaksi antara dewan komisaris dan komite. audit terhadap praktik manajemen laba. hasil penelitiannya menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan komite audit justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi di perusahaan. maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: h13: komite audit memiliki pengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dan nilai perusahaan metode penelitian 1. pemilihan sampel dan data populasi dari obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) selama periode jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 93 2004-2007. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya melainkan berupa laporan tahunan dan indonesian capital market directory (icmd) yang terdaftar di bei tahun 20042007. teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan mengggunakan metode purposive judgemental sampling, dengan kriteria sebagai berikut: a. perusahaan manufaktur yang telah listing di bei tahun 2004-2007 secara berturut-turut. b. perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) yang berakhir pada tanggal 31 desember selama periode pengamatan 2004-2007. c. perusahaan yang memiliki data mengenai komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan auditor. 2. definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian a. variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai tambah bagi pemegang saham, nilai saham akan tercermin dari harga pasar sahamnya (andri dan hanung, 2007). nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan tobin's q yang dihitung dengan menggunakan rumus: q = 𝑀𝑉𝐸 + 𝐷 bve + d keterangan: q = nilai perusahaan mve = nilai pasar ekuitas (equity market value) d = nilai buku total hutang bve = nilai buku dari ekuitas (equity book value) b. variabel independen dalam penelitian ini adalah earnings management earnings management merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (schipper, 1989 dalam arif dan bambang, 2007). penggunaan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan modified jones model (dechow et al., 1995 dalam i putu, 2008). tac = nit cfoit .................................... (1) nilai total akrual (ta) diestimasi dengan persamaan regresi ols sebagai berikut: tait/ait-1 = β1 (1/ait-1) + β2(δ revit/ait-1) + β3 (ppeit/ait-1) + e .................................. (2) dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non discretionary accruals (nda) dapat dihitung dengan rumus: ndait = β1 (1/ait-1) + β2 (δ revit/ait-1 δrecit/ait) + β3 (ppeit/ait 1) ....................... (3) dait = tait/ait-1 –ndait ........................ (4) keterangan: dait = discretionary accruals perusahaan i periode ke t ndait = non discretionary accruals perusahaan i pada periode ke t tait = total akrual perusahaan i pada periode ke t nit = laba bersih perusahaan i pada periode ke t cfoit = aliran kas dari aktifitas operasi perusahaan i pada periode ke t ait-1 = total aktiva perusahaan i pada periode ke t δrevt = perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t ppeit = aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t δrecit = perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t e = error duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 94 c. variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah good corporate governance yang meliputi: kepemilikan institusional kepemilikan institusional adalah jumlah persentase saham yang dimiliki oleh institusi (beiner et al., 2003 dalam arif dan bambang, 2007). indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. kepemilikan manajerial kepemilikan manajerial adalah jumlah persentase saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (gideon, 2005). indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial berdasarkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. komisaris independen komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sematamata demi kepentingan perusahaan (knkg, 2004 dalam arif dan bambang, 2007). komisaris independen yang memiliki sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman good corporate governance guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. ukuran dewan komisaris ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (beiner et al., 2003 dalam arif dan bambang, 2007. ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. instrumen penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian arif dan bambang (2007). kualitas audit kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (de angelo dalam nizarul, dkk., 2007). variabel kualitas audit adalah variabel dummy, nilai 1 untuk auditor yang berafiliasi dengan kap big four, dan 0 jika sebaliknya. komite audit sesuai dengan kep. 29/pm/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan (marihot dan doddy, 2007). variabel komite audit diukur dengan membagi jumlah komite audit independen dengan jumlah total komite audit. d. variabel kontrol variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. ukuran perusahaan dapat diukur dari natural logaritma nilai pasar ekuitas perusahaan pada akhir, yaitu jumlah saham beredar pada akhir tahun dikalikan dengan harga pasar saham akhir tahun. 3. uji kualitas data pengujian asumsi klasik sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar dan pengujian yang dilakukan diantaranya: (1) menguji normalitas data dengan dilakukan dengan melakukan one-ample kolmogrov-smirnov test), (2) menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser, (3) menguji multikolinieritas dengan melihat tolerance dan variance inflation factor (vif), (4) menguji autokorelasi dengan menggunakan uji durbin-watson. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 95 4. pengujian hipotesis persamaan model regresi pertama untuk menguji hipotesis 1 menggunakan regresi linier sederhana dengan asumsi ordinary least square (ols). persamaan matematis untuk regresi linier sederhana adalah: qit = α0 + α1+ em + α2 upit persamaan model regresi kedua untuk menguji hipotesis 2,3,4,5,6 dan7 menggunakan analisis regresi berganda. model persamaan matematis untuk regresi berganda adalah: qit = α0 + α1kep.instit + α2kepmanit + α3kiit + α4udkit + α5kait + α6komait + α7upit persamaan model regresi ketiga untuk hipotesis 8,9,10,11,12 dan 13 akan diuji dengan analisis regresi linier uji interaksi atau moderate regression analysis (mra). model persamaan matematis untuk mra adalah: qit = α0 + α1 emit + α2 komlndit + α3 kepmanit + α4 kait+ α5 keplnsit + α6 komait + α7 udkit + α8 emit * komlndit + α9 em kepmanit α10 em* kait + α111 em *keplnsit + α12 em*koma + α14 em*udk + α14 upit keterangan: em = earnings management komlnd = komisaris independen kepman = kepemilikan manajerial ka = kualitas audit keplns = kepemilikan institusional koma = keberadaan komite audit udk = ukuran dewan komisaris q = tobin's q up = ukuran perusahaan uji nilai t pengujian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel penelitian berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara individual. uji nilai f pengujian nilai f menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (imam, 2007: 84). koefisien determinasi (adjusted r2) koefisien determinasi (r2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. analisis dan pembahasan gambaran umum subyek perusahaan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bel. sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu 548 perusahaan yang listing di bei selama 20042007, terdapat 406 sampel perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sehingga total sampel yang digunakan sebanyak 142 perusahaan. uji statistik deskripstif tabel 1 menunjukkan bahwa variabel nilai perusahaan (0) memiliki nilai minimum sebesar 8,6285 dan nilai maksimum sebesar 15,0966, nilai rata-rata sebesar 12,861902 dengan standar deviasi 1,1946869. variabel kepemilikan institusional (kep.inst) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,98, nilai rata-rata sebesar 0,3944 dengan standar deviasi 0,31347. variabel kepemilikan manajerial (kep.man) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,26, nilai rata-rata sebesar 0,0162 dengan standar deviasi 0,04399. variabel komisaris independen (ki) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,75, nilai rata-rata sebesar 0,3687 dengan standar deviasi 0,09587. variabel ukuran dewan komisaris (udk) memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 10, nilai rata-rata sebesar 3,88 dengan standar deviasi 1,626. variabel kualitas audit (ka) memiliki nilai minimum duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 96 sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata sebesar 0,69 dengan standar deviasi 0,464. variabel komite audit (koma) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 1,00, nilai rata-rata sebesar 0,4685 dengan standar deviasi 0,23008. uji kualitas data uji normalitas uji normalitas persamaan regresi pertama pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai kolmogrov-smirnov z sebesar 0,892 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) yang diperoleh model regresi lebih dari a 0,404), berarti berdistribusi normal. uji normalitas persamaan regresi kedua pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai kolmogrov-smirnov z sebesar 0,954 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) yang diperoleh model regresi lebih dari a 0,322), berarti berdistribusi normal. uji normalitas persamaan regresi ketiga pada tabel 4 menunjukkan nilai kolmogrov smirnov z sebesar 0,854 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) yang diperoleh model regresi lebih dari a 0,474), berarti berdistribusi normal. uji multikolinieritas uji multikolinieritas persamaan regresi pertama pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel discretionary accrual (da) sebesar 0,999 dengan nilai vif 1,001, ukuran perusahaan (up) sebesar 0,999 dengan nilai vif 1,001. uji multikolinieritas persamaan regresi kedua pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel kepemilikan institusional (kep.inst) sebesar 0,974 dengan nilai vif 1,027; kepemilikan manajerial (kep.man) sebesar 0,942 dengan nilai vif 1,061; komisaris independen (ki) sebesar 0,888 dengan nilai vif 1,126; ukuran dewan komisaris (udk) sebesar 0,533 dengan nilai vif 1,877; kualitas audit (ka) sebesar 0,775 dengan nilai vif 1,324; komite audit (koma) sebesar 0,769 dengan nilai vif 1,301; ukuran perusahaan (up) sebesar 0,530 dengan nilai vif 1,888. nilai vif yang diperoleh dari model regresi dari semua variabel < 10, berarti tidak terjadi multikoliniearitas. uji multikolinieritas persamaan regresi ketiga pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel discretionary accruals (da) sebesar 0,022 dengan nilai vif 45,763; da yang dimoderat dengan kep.inst sebesar 0409 dengan nilai vif 2,442; da yang dimoderat dengan kep.man sebesar 0,803 dengan nilai vif 1,245; da yang dimoderat dengan ki sebesar 0,030 dengan nilai vif 33,553 ; da yang dimoderat dengan udk sebesar 0,079 dengan nilai vif 12,726; da yang dimoderat dengan ka sebesar 0,208 dengan nilai vif 4,804; da yang dimoderat dengan koma sebesar 0,117 dengan nilai vif 8,528; ukuran perusahaan (up) sebesar 0,493 dengan nilai vif 2,209. uji autokorelasi uji autokorelasi persamaan regresi pertama pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai durbin-watson sebesar 1,961, maka dapat disimpulkan persamaan pertama tidak terdapat autokorelasi. uji autokorelasi persamaan regresi kedua pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai durbin-watson sebesar 1,974, maka dapat disimpulkan persamaan pertama tidak terdapat autokorelasi. uji autokorelasi persamaan regresi ketiga pada tabel 10 menunjukkan bahwa nilai durbin-watson sebesar 1,976, maka dapat disimpulkan persamaan pertama tidak terdapat autokorelasi. uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas persamaan regresi pertama pada tabel 11 menunjukkan bahwa nilai sig untuk variabel discretionary accruals (da) sebesar 0,623; ukuran perusahaan (up) sebesar 0,076. uji heteroskedastisitas persamaan regresi kedua pada tabel 12 menunjukkan bahwa bahwa nilai sig untuk variabel kepemilikan institusional (kep.inst) sebesar 0,731; kepemillikan manajerial (kep. man) sebesar 0,959; komisaris independen (ki) jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 97 sebesar 0,928; ukuran dewan komisaris (udk) sebesar 0,838; kualitas audit (ka) sebesar 0,140; komite audit (koma) 0,301; ukuran perusahaan (up) sebesar 0,344. nilai sig yang diperoleh dari model regresi dari semua variabel > alpha (0,05), berarti model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. uji heteroskedastisitas persamaan regresi ketiga pada tabel 13 menunjukkan bahwa nilai sig untuk variabel discretionary accruals (da) sebesar 0,966; da yang dimoderat dengan kep.inst sebesar 0,845; da yang dimoderat dengan kep.man sebesar 0,274; da yang dimoderat dengan ki sebesar 0,506; da yang dimoderat dengan udk sebesar 0,194; da yang dimoderat dengan ka sebesar 0,904; da yang dimoderat dengan koma sebesar 0,637; ukuran perusahaan (up) sebesar 0,340. nilai sig yang diperoleh dari model regresi dari semua variabel > alpha (0,05), berarti model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. uji hipotesis analisis persamaan regresi pertama tabel 14 dapat dilihat nilai koefisien determinan (adjusted r2) menunjukkan angka 0,116. tabel 15 menunjukkan variabel da menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,696 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h1 ditolak, artinya variabel da tidak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. variabel ukuran perusahaan (up) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < alpha 0,05 yang berarti ukuran perusahaan (up) yang dijadikan variabel kontrol ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. analisis persamaan regresi kedua tabel 16 dapat dilihat nilai koefisien determinan (adjusted r2) menunjukkan angka 0,192. tabel 17 dapat dilihat nilai signifikansi f sebesar 0,000. nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi (a) sebesar 0,05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). tabel 18 menunjukkan variabel kep. inst memiliki nilai signifikansi sebesar 0,243 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h2 ditolak. variabel kepemilikan manajerial (kep.man) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 < alpha 0,05 yang berarti bahwa h3 diterima. variabel komisaris independen (ki) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,287 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h4 ditolak. variabel ukuran dewan komisaris (udk) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,976 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h5 ditolak. variabel kualitas audit (ka) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,019 < alpha 0,05 yang berarti bahwa h6 diterima. variabel komite audit (koma) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,166 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h7 ditolak. analisis persamaan regresi ketiga tabel 19 dapat dilihat nilai koefisien determinan (adjusted r2) menunjukkan angka 0,178. tabel 20 dapat dilihat nilai signifikansi f sebesar 0,000. nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi (a) sebesar 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen (discretionary accruals, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit dan moderat) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). tabel 21 menunjukkan variabel interaksi antara da dengan kep.inst memiliki nilai sig sebesar 0,474 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h8 ditolak. variabel interaksi antara da dengan kepemilikan manajerial memiliki nilai sig sebesar 0,981 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h9 ditolak. variabel interaksi antara da dengan komisaris independen memiliki nilai sig sebesar 0,522 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h10 ditolak. variabel interaksi antara duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 98 da dengan ukuran dewan komisaris memiliki dengan nilai sig sebesar 0,341 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h11 ditolak. variabel interaksi antara da dengan kualitas audit memiliki nilai sig sebesar 0,250 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h12 ditolak. variabel interaksi antara da dengan komite audit memiliki nilai sig sebesar 0,650 > alpha 0,05 yang berarti bahwa h13 ditolak. pembahasan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. alasan mengapa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai kekayaan yang ditunjukkan pada neraca tidak memiliki hubungan dengan nilai pasar. hal ini disebabkan perusahaan memiliki kekayaan yang tidak bisa terlihat dalam neraca, seperti reputasi yang baik dan prospek yang sangat cerah. hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian andri dan hanung (2007) yang menemukan bahwa kualitas laba yang diproksi dengan discretionary accruals tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. hal ini dapat dijelaskan melalui peran kepemilikan institusional yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga masalah keagenan tidak teratasi. berbagai cara dapat dilakukan manajer untuk memiliki informasi lebih dibanding investor, akibatnya investor tidak yakin terhadap kualitas perusahaan dan tidak mau membeli saham perusahaan sehingga harga saham perusahaan menjadi turun. hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian vinola (2008) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan diterima. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sudarma (2004) dalam hamonangan dan mas'ud (2006) yang menemukan struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. artinya bahwa komposisi dari kepemilikan manajerial dan institusional menjadi penentu nilai perusahaan. semakin berkurangnya komposisi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta meningkatnya kepemilikan public akan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai perusahaan. hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian hamonangan dan mas'ud (2006) dan vinola (2008). hipotesis keempat yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan ditolak. hasil penelitian ini mendukung penelitian andri dan hanung (2007) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. alasan mengapa komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan karena banyak perusahaan menempatkan komisaris independen yang tidak memiliki kompeten pada bidang akuntansi atau keuangan berdasarkan pada latar belakang yang dicantumkan dalam annual report. komposisi komisaris independen yang tinggi bukan merupakan jaminan bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik, sehingga pasar menganggap komposisi komisaris independen bukanlah faktor yang mereka pertimbangkan dalam mengapresiasi nilai perusahaan. hipotesis kelima yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan ditolak. hal ini dapat dijelaskan melalui struktur pengelolaan di indonesia yang cenderung terjadi cross-directorship (adanya keterhubungan antara anggota dewan komisaris perusahaan dengan anggota dewan komisaris lain) dapat memperlemah fungsi service dan kontrol dari dewan komisaris. jika investor mengetahui bahwa anggota dewan komisaris suatu perusahaan menjadi pejabat di perusahaan lain maka investor akan memberikan penilaian yang rendah terhadap perusahaan. hal ini wajar mengingat di indonesia kondisi tesebut jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 99 dianggap sebagai kolusi dan nepotisme yang cenderung negatif. hasil penelitian ini mendukung penelitian dwi (2007) yang menemukan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. hipotesis keenam yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. artinya nilai perusahaan akan meningkat jika diaudit oleh auditor yang berasal dari kap besar (big4). kantor audit yang besar menunjukkan kredibilitas auditor yang semakin baik, yang berarti kualitas audit yang dilakukan semakin baik pula (hogan, 1997; teoh dan wong, 1993 dalam vinola, 2008). hasil penelitian ini mendukung penelitian piot (2001) dalam vinola (2008) dan vinola (2008). hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. anggota komite audit yang independen suatu perusahaan adalah merupakan salah satu dari anggota dewan komisaris independen. telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa banyak perusahaan menempatkan komisaris independen yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi maupun keuangan sepertinya menjadi pengaruh hipotesis ketujuh ditolak. hal ini mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktik corporate governance di perusahaan yang terdaftar di bei. hasil ini diperkuat dengan penelitian sekar (2003) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan, sedangkan nuryanah (2004) dalam tumirin (2007) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan. hipotesis kedelapan membuktikan bahwa kepemilikan institusional bukan merupakan variabel pemoderasi. penyebab tidak signifikannya hubungan ini adalah karena dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan batasan ukuran kepemilikan institusi dan juga ukuran institusi sendiri. institusi yang kecil kurang aktif dalam memberikan tekanan pada aktivitas manajemen dibandingkan dengan institusi yang lebih besar. hasil penelitian ini juga mendukung penelitian vinola (2008) yang menemukan kepemilikan intitusional bukan sebagai variabel pemoderasi. hal ini berarti bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mampu menjadi salah satu mekanisme good corporate governance untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. hipotesis kesembilan menemukan bahwa kepemilikan manajerial bukan sebagai variabel pemoderasi. hal ini dapat dijelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak mampu menjalankan perannya untuk meminimalisir tindakan manajemen dalam memanipulasi laba. alasan lain karena struktur kepemilikan manajerial di indonesia masih sangat kecil dan didominasi oleh keluarga. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yuniasih dan wirakusuma (2007) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial bukan sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan return on asset dan nilai perusahaan. hipotesis kesepuluh menemukan bahwa komisaris independen bukan sebagai variabel pemoderasi. hal ini dapat dijelaskan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif (asian develepment bank dalam gideon, 2005). hipotesis kesebelas menemukan bahwa ukuran dewan komisaris bukan sebagai variabel pemoderasi. penjelasan yang dapat diberikan bahwa penambahan anggota dewan komisaris dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (pengendali/founders) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat (gideon, 2005). fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif maka kinerja perusahaan akan menurun, dengan menurunya kinerja perusahaan maka nilai perusahaan tidak duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 100 dapat tercapai. hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian andri dan hanung (2007). hipotesis keduabelas menemukan bahwa kualitas audit bukan sebagai variabel pemoderasi. alasan mengapa kualitas audit bukan sebagai variabel pemoderasi karena kurangnya independensi auditor. independensi auditor merupakan suatu hal penting yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan baik di kalangan praktisi, pembuat kebijakan ataupun para akademisi (sekar, 2003). hal ini dikarenakan pendapat yang diberikan oleh auditor berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. auditor diharapkan dapat membatasi praktek manajemen laba serta membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan. namun demikian efektifitas dan kemampuan auditor untuk mendeteksi manajemen laba tergantung kepada kualitas auditor tersebut. hipotesis ketigabelas menemukan bahwa komite audit bukan sebagai variabel pemoderasi. alasan mengapa komite audit bukan sebagai variabel pemoderasi antara manajemen laba dan nilai perusahaan karena banyak perusahaan menempatkan komisaris independen yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi maupun keuangan sepertinya menjadi pengaruh hipotesis ketigabelas ditolak. alasan lain yaitu aliran informasi dan komunikasi antara dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit tidak lancar, peran komisaris yang oportunis, pemahaman fungsi komite audit masih rendah, kendala implementasi good corporate governance berkaitan fungsi rapat umum pemegang saham yang masih kabur. penelitian ini mendukung penelitian i putu (2008) yang menyatakan bahwa good corporate governance yang diproksikan dengan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. ukuran perusahaan yang dijadikan variabel kontrol memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini menandakan bahwa pasar lebih mengapresiasi perusahaan besar. ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki kinerjanya, sehingga pasar bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan sahamnya karena percaya akan mendapatkan pengembalian yang menguntungkan dari perusahaan tersebut. simpulan dan saran simpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada 2 hipotesis yang diterima yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. sebelas hipotesis hasilnya ditolak yaitu kepemilikan institutional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kualitas audit, komite audit bukan sebagai variabel pemoderasi antara manajemen laba dan nilai perusahaan. saran 1. penelitian selanjutnya dapat menggunakan indeks corporate governance yang diterbitkan oleh indonesian institute of corporate governance (iicg) sebagai ukuran praktik corporate governance dalam perusahaan. 2. penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan sampel dari jenis industri yang lain dan menambah periode pengamatan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. keterbatasan 1. ada masalah kurang teratasinya multikorelasi pada model regresi ketiga dengan variabel moderating. 2. penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan industri manufaktur dengan periode pengamatan yang relatif pendek, yaitu hanya 4 tahun. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 101 daftar pustaka andri rachmawati dan hanung triatmoko, 2007, "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi 10 makasar, 26-28 juli 2007. arif ujiyantho dan bambang pramuka, 2007, "mekanisme corporate governance, manajemen laba, dan kinerja keuangan'", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi 10 makasar, 26-28 juli 2007 dwi yana, 2007, "pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan dimoderasi oleh good corporate governance", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi 10 makasar, 26-28 juli 2007. gideon boediono, 2005, "kualitas laba: studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur", kumpualan makalah simposium nasional akuntansi 8 solo, 15-16 september 2005. hamonangan siallagan dan mas'ud machfoedz, 2006, "mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi 9 padang, 23-26 agustus 2006. i putu, 2008, "auditor eksternal, komite audit, dan manajemen laba", jurnal riset akuntansi indonesia, vol 11, januari, hal 97-116. ietje n., 2005, praktikum komputer statistika, upfe, yogyakarta. imam ghozali, 2007, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, bpud. marihot nasution dan doddy setiawan, 2007, "pngaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan indonesia" , kumpulan makalah simposium nasional akuntansi 10 makasar, 26-28 juli 2007. kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi 10 makasar, 26-28 juli 2007. pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan: sebuah tinjauan hubungan non-linear, the 2nd national conference ukwms, surabaya, 6 september 2008. pratana pm. dan mas'ud machfoedz, 2003. "analisa hubungan mekanisme corporate governance dan indikasi manajemen laba", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi vi surabaya. ratna w., 2006, "mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan (financially distressed firms)", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi 9 padang. 23-26 aøustus 2006. sekar mayangsari, 2003, "analisis pengaruh independensi, kualitas audit, serta mekanisme corporate governance terhadap integritas laporan keuangan', kumpulan makalah simposium nasional akuntansi vi surabaya. tumirin, 2007, "analisa penerapan good corporate govern ance dan nilai perusahaan", jurnal beta, vol 4, september, hal. 17-33. untung w. dan hartini p.p, 2006, "implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening", makalah simposium nasional akuntansi 9 padang, 23-26 agustus 2006. vinola herawaty, 2008, "peran praktik corporate governance sebagai moderating variable dari pengaruh earnings management terhadap nilai perusahaan", kumpulan makalah simposium nasional akuntansi xi. yuniasih dan wirakusuma, 2007, "perngaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan nizarul alim, dkk., 2007, "pengaruh duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 102 good corporate governance sebagai variabel pemoderasi", www.ejournal. unud.ac.id lampiran tabel 2 uji normalitas persamaan pertama one-sample kolmogorov-smirnov test unstandardized residual kolmogorov-smirnov z 0,892 asymp. sig. (2-tailed) 0,404 tabel 3 uji normalitas persamaan kedua one-sample kolmogorov-smirnov test unstandardized residual kolmogorov-smirnov z 0,954 asymp. sig. (2-tailed) 0,322 tabel 4 uji normalitas persamaan ketiga one-sample kolmogorov-smirnov test unstandardized residual kolmogorov-smirnov z 0,854 asymp. sig. (2-tailed) 0,474 tabel 5 hasil uji multikolinieritas persamaan pertama variabel tolerance nilai vif kesimpulan da 0,999 1,001 tidak terjadi multikolinieritas up 0,999 1,001 tidak terjadi multikolinieritas sumber: olah data tabel 6 hasil uji multikolinieritas persamaan kedua variabel tolerance nilai vif kesimpulan kep.ins 0,974 1,027 tidak terjadi multikolinieritas kep.man 0,942 1,061 tidak terjadi multikolinieritas ki 0,888 1,126 tidak terjadi multikolinieritas udk 0,533 1,877 tidak terjadi multikolinieritas ka 0,775 1,324 tidak terjadi multikolinieritas koma 0,769 1,301 tidak terjadi multikolinieritas up 0,530 1,888 tidak terjadi multikolinieritas tabel 7 hasil uji multikolinieritas persamaan ketiga variabel tolerance nilai vif kesimpulan da 0,022 45,763 terjadi multikolinieritas kep.ins 0,958 1,044 tidak terjadi multikolinieritas kep.man 0,929 1,076 tidak terjadi multikolinieritas ki 0,830 1,204 tidak terjadi multikolinieritas udk 0,509 1,966 tidak terjadi multikolinieritas ka 0,721 1,387 tidak terjadi multikolinieritas koma 0,695 1,439 tidak terjadi multikolinieritas da *kep.ins 0,409 2,442 tidak terjadi multikolinieritas da *kep.man 0,803 1,245 tidak terjadi multikolinieritas da *ki 0,030 33,553 terjadi multikolinieritas da *udk 0,079 12,726 terjadi multikolinieritas da *ka 0,208 4,804 tidak terjadi multikolinieritas da *koma 0,117 8,528 tidak terjadi multikolinieritas up 0,493 2,029 tidak terjadi multikolinieritas sumber: olah data jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 103 tabel 8 hasil uji autokolerasi persamaan pertama nilai durbin-watson keterangan 1,961 tidak ada autokolerasi sumber: olah data tabel 9 hasil uji autokolerasi persamaan kedua nilai durbin-watson keterangan 1,974 tidak ada autokolerasi sumber: olah data tabel 10 hasil uji autokolerasi persamaan kedua nilai durbin-watson keterangan 1,976 tidak ada autokolerasi sumber: olah data tabel 11 hasil uji heteroskedatisitas persamaan pertama variabel t sig keterangan da -0,493 0,623 non heteroskedatisitas up -1,788 0,076 non heteroskedatisitas sumber: olah data tabel 12 hasil uji heteroskedatisitas persamaan kedua variabel t sig keterangan kep.inst 0,344 0,731 non heteroskedatisitas kep.man 0,051 0,959 non heteroskedatisitas ki -0,091 0,928 non heteroskedatisitas udk 0,205 0,838 non heteroskedatisitas ka -1,485 0,140 non heteroskedatisitas koma 1,039 0,301 non heteroskedatisitas up -0,951 0,344 non heteroskedatisitas sumber: olah data tabel 13 hasil uji heteroskedatisitas persamaan kedua variabel t sig keterangan da 0,042 0,966 non heteroskedatisitas kep.ins 0,608 0,544 non heteroskedatisitas kep.man 0,095 0,925 non heteroskedatisitas ki -0,198 0,843 non heteroskedatisitas udk 0,445 0,657 non heteroskedatisitas ka -1,431 0,155 non heteroskedatisitas koma 0,398 0,691 non heteroskedatisitas daxkep.inst 0,196 0,845 non heteroskedatisitas daxkep.man 1,099 0,274 non heteroskedatisitas daxki -0,668 0,506 non heteroskedatisitas daxudk 1,306 0,194 non heteroskedatisitas daxka 0,120 0,904 non heteroskedatisitas daxkoma -0,472 0,637 non heteroskedatisitas up -0,958 0,340 non heteroskedatisitas sumber: olah data tabel 14 hasil goodness of fit test model regresi 1 model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 ,359(a) ,129 ,116 1,1230463 sumber: olah data duwi nur romadhon, barbara gunawan, & rudy suryanto pengaruh earnings management … 104 tabel 15 hasil pengujian signifikan nilai t model regresi 1 model r square adjusted r square standardized coefficients t sig b std. error beta 1 (constant) da up 7,427 ,395 ,206 1,210 1,009 ,046 ,031 ,357 6,139 ,391 4,501 ,000 ,696 ,000 sumber: olah data tabel 16 hasil goodness of fit test model regresi 1 model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 ,482(a) ,232 ,192 1,0738127 sumber: olah data tabel 17 hasil pengujian signifikan nilai f model regresi 2 model sum of squares df mean square f sig. 1 regression residual total 46,734 154,512 201,246 7 134 141 6,676 1,153 5,790 0,000(a) sumber: olah data tabel 18 hasil pengujian signifikan nilai t model regresi 2 model r square adjusted r square standardized coefficients t sig b std. error beta 1 (constant) kep.ins kep.man ki udk ka koma up 8,401 ,343 -6,673 1,069 -,002 ,533 -,625 ,150 1,247 ,292 2,118 1,001 ,076 ,224 ,448 ,060 ,090 -,246 ,086 -,003 ,207 -,120 ,261 5,888 1,171 -3,151 1,068 -,031 2,379 -1,394 2,508 ,000 ,243 ,002 ,287 ,976 ,019 ,166 ,013 sumber: olah data tabel 19 hasil goodness of fit test model regresi 3 model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 ,510(a) ,260 ,178 1,0830557 sumber: olah data tabel 20 hasil pengujian signifikan nilai f model regresi 3 model sum of squares df mean square f sig. 1 regression residual total 52,274 148,972 201,246 14 127 141 3,734 1,173 3,183 ,000(a) sumber: olah data jurnal akuntansi dan investasi, 10 (2), 87-105 105 tabel 21 hasil pengujian signifikan nilai t model regresi 3 model r square adjusted r square standardized coefficients t sig b std. error beta 1 (constant) da kep.ins kep.man ki udk ka koma daxkep.inst daxkep.man daxki daxudk daxka daxkoma up 8,334 1,743 ,368 -6,719 1,292 -,022 ,535 -,412 -2,374 ,425 9,956 -,826 -2,846 2,651 ,149 1,486 6,580 297 2,151 1,044 ,079 ,231 ,476 3,305 17,446 15,501 ,865 2,465 5,823 ,063 ,137 096 -,247 ,104 -,031 ,208 -,079 -,086 ,002 ,284 -,260 -,193 ,101 ,258 5,608 ,265 1,236 -3,123 1,238 -,286 2,310 -,867 -,718 ,024 ,642 -,955 -1,155 ,455 2,372 ,000 ,792 ,219 ,002 ,218 ,776 ,023 ,387 ,474 ,981 ,522 ,341 ,250 ,650 ,019 sumber: olah data penelitian yang terkait dengan pergantian/perputaran saham dalam perhitungan suatu indeks telah dilakukan oleh beberapa peneli jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 issn: 1411-6227 98 pengujian kandungan informasi pada peristiwa dimasukannya saham dalam daftar indeks lq45 rita kusumawati e-mail : ritakusumawati@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this study is to examine information content of stock inclusion in lq45 index list. it is seen from whether there is abnormal return or not that can be obtained around the announcement date. it is also seen the increase and the decrease of stock liquidity and asymmetric information around the announcement date. the research samples were selected using purposive sampling method from all stocks registered in jakarta stock exchange (jse) during july 1997-july 2001 period. the sample stocks contained of 79 newly included stocks in lq45 list during july 1997-july 2001 period. we find that market reacted positively toward the newly included stocks in lq45 index list indicated by the existence of : 1) significant positive abnormal return around announcement date; 2) trade volume increasing(it meant that there was stock liquidity rate increasing); and 3) bid ask spread decreasing after the announcement. key words : lq45 index, information content, stock liquidity, asymmetric information abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kandungan informasi dari inklusi saham di daftar lq45. hal ini dilihat dari apakah ada abnormal return atau tidak yang bisa didapatkan di sekitar tanggal pengumuman. hal ini juga terlihat peningkatan dan penurunan likuiditas saham dan informasi asimetris sekitar tanggal pengumuman. sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dari seluruh saham yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) selama juli 1997-juli periode 2001. sampel saham yang terkandung dari 79 saham yang baru masuk dalam daftar lq45 selama juli 1997-juli periode 2001. kami menemukan rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 99 bahwa pasar bereaksi positif terhadap saham-saham yang baru masuk dalam daftar indeks lq45 ditunjukkan dengan adanya: 1) signifikan abnormal return positif di sekitar tanggal pengumuman; 2) volume perdagangan meningkat (itu berarti bahwa ada tingkat likuiditas saham meningkat); dan 3) bid ask spread menurun setelah pengumuman. kata kunci: indeks lq45, isi informasi, likuiditas saham, informasi asimetris pendahuluan peristiwa dimasukkannya suatu saham dalam perhitungan indeks banyak menarik perhatian beberapa peneliti. diantaranya adalah penelitian terhadap s&p 500 indeks, dilakukan oleh shleifer (1986), harris & gurel (1986), jain (1987), pruitt & wei (1989), dhillon & johnson (1991) serta erwin & miller (1998); dan penelitian terhadap indeks lq45 oleh srirahmawati (2001). para peneliti tersebut berhasil menunjukkan adanya reaksi pasar terhadap pengumuman ditambahkannya suatu saham dalam perhitungan indeks walaupun argumen yang diajukan berkaitan dengan penyebab terjadinya reaksi tersebut berbeda. shleifer (1986) berpendapat bahwa reaksi pasar yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan harga pada saham-saham yang diumumkan masuk dalam daftar s&p 500 indeks lebih dipacu oleh imperfect substitutes hypothesis dimana dua saham yang identik jika salah satunya dimasukkan dalam indeks tersebut maka tidak lagi bersubstitusi secara sempurna karena permintaan yang lebih besar pada saham yang dimasukkan dalam indeks. shleifer juga mengemukakan beberapa alternatif kemungkinan penyebab reaksi pasar di seputar peristiwa dimasukkannya saham dalam indeks yaitu: pertama, berlakunya information hypothesis yaitu pengumuman s&p 500 index addition tersebut memiliki kandungan informasi karena dianggap sebagai jaminan atas kualitas perusahaan. kedua, kenaikan harga yang terjadi disebabkan adanya price pressure hypothesis. ketiga, adanya segmentasi pasar. keempat, adanya liqudity hypothesis, dimana pengumuman s&p 500 index addition s&p 500 index addition akan diikuiti oleh penyelidikan yang lebih mendalam terhadap saham-saham yang dimasukkan dalam indeks oleh pelaku pasar. harris & gurel (1986) yang mengamati saham-saham yang masuk dalam perhitungan s & p 500 menyatakan bahwa peningkatan harga yang terjadi setelah pengumuman disebabkan oleh adanya permintaan yang meningkat atas jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 100 saham yang dimasukkan dalam indeks. kenaikan harga bersifat temporer,harga akan kembali normal dalam beberapa hari kemudian. menurut mereka kenaikan harga yang temporer ini disebabkan oleh adanya price pressure hypothesis. sementara itu, dhillon & johnson (1991), erwin dan miller (1998) dan srirahmawati (2001) berpendapat bahwa reaksi pasar yang terjadi diseputar tanggal pengumuman dimasukkannya saham dalam indeks disebabkan oleh berlakunya information hypothesis dimana saham-saham yang masuk dalam daftar perhitungan indeks akan mendapatkan penelitian yang lebih mendalam oleh analis dan investor, dan peningkatan volume membuat saham-saham tersebut semakin likuid sehingga kondisi tersebut membuat harga saham meningkat dan bid/ask spread menurun. penurunan bid/ask spread pada saham-saham yang dimasukkan dalam perhitungan indeks menurut mereka disebabkan oleh adanya penurunan asymmetric information.. penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah pengumuman ditambahkannya suatu saham dalam daftar indeks lq45 memiliki kandungan informasi yang dapat mempengaruhi pasar. ada tidaknya pengaruh ini akan dilihat dari perubahan harga di seputar tanggal pengumuman. pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi event study. pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar terhadap pengumuman. jika pengumuman mengandung informasi, maka pasar diharapkan akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham yang bersangkutan. perubahan harga akan ditunjukkan dengan adanya abnormal return disekitar tanggal pengumuman. penelitian ini juga ingin menguji apakah pengumuman ditambahkannya suatu saham dalam daftar perhitungan indeks lq45 berpengaruh terhadap likuiditas saham-saham yang masuk dalam daftar perhitungan indeks lq45. likuiditas saham diukur dengan aktivitas volume perdagangan saham. disamping itu juga akan diamati apakah perubahan-perubahan yang terjadi disekitar tanggal pengumuman ditambahkannya suatu saham dalam perhitungan indeks lq45 disebabkan oleh penurunan asymmetric information. kajian teori dan hipotesis indeks lq45 indeks lq45 diluncurkan pertama kali pada tanggal 24 februari 1997, merupakan indeks yang dihitung dari harga 45 saham dengan kapitalisasi rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 101 terbesar yang terpilih dari seluruh saham yang diperdagangkan di bursa efek jakarta sehingga dianggap mewakili pasar. hari dasar perhitungannya adalah pada tanggal 13 juni 1994 dengan nilai dasar 100. untuk seleksi awal digunakan data pasar dari juli 1993 – juni 1994, hingga terpilih 45 emiten yang meliputi 72 % dari total kapitalisasi pasar dan 72,5 % dari nilai total transaksi di pasar reguler. indeks lq45 dibentuk dengan maksud untuk melengkapi indeks yang ada sebelumnya yaitu ihsg dan indeks sektoral, bukan untuk menggantikannya. adapun tujuan pembentukan indeks ini adalah untuk menyediakan sarana yang obyektif dan andal bagi analis keuangan, manajer investasi, investor, serta para pelaku pasar modal lainnya dalam memonitor pergerakan harga saham yang secara aktif diperdagangkan di lantai bursa. untuk dapat masuk dalam daftar perhitungan indeks lq45, suatu saham harus memenuhi kriteria-kriteria, yaitu: (1) masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir) (2) urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir) (3) telah tercatat di bej paling sedikit 3 bulan (jsx co.id.) bursa efek jakarta secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam perhitungan indeks lq45. penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal februari dan agustus. saham-saham yang tidak lagi memenuhi kriteria seleksi indeks lq45, akan dikeluarkan dari penghitungan indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria. rumus perhitungan indeks ini adalah sebagai berikut: indeks lq45 = dasarnilai pasarnilai x 100 event study dan information content studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. event study digunakan untuk menguji kandungan informasi untuk melihat reaksi pasar dari suatu pengumuman. jika pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini merupakan pengujian efisien pasar secara informasi bentuk setengah kuat. jones (1997) menjelaskan bahwa pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar dari suatu pengumuman. jika jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 102 pengumuman mengandung informasi (information content), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. reaksi pasar ini akan ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. apabila menggunakan abnormal return, maka suatu pengumuman yang mengandung informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar, seperti tampak pada gambar berikut ini : gambar1. kandungan informasi suatu peristiwa teori bid ask spread dan asymmetric information bid merupakan harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh calon pembeli pada suatu saat tertentu untuk suatu unit dagangan dari sekuritas tertentu. ask merupakan harga terendah yang dapat diterima oleh calon penjual dari surat berharga yang sama. kedua harga tersebut secara bersama membentuk suatu catatan harga, dan perbedaan antara kedua harga tersebut yang disebut dengan spread. dalam literatur struktur mikro, terdapat dua model prinsip perilaku perdagangan dealer yang bisa menjelaskan bid ask spread (hasbrouk dan sofianos, 1993). model yang pertama adalah model pengendalian inventori (inventori control). model ini mempertimbangkan masalah penahanan sekuritas dalam jumlah tertentu yang besarnya ditentukan oleh tingkat resiko yang dihadapi oleh dealer. model ini didasarkan pada model optimisasi ekonomi klasik. dealer mengendalikan inventorinya tidak melalui penetapan waktu dan kuantitas pesanan stock, tetapi dengan cara penyesuaian harga (jumlah) sekuritas yang dia miliki secara aktif. pengendalian harga secara aktif perlu dilakukan, karena bila penyusunan harga ditentukan berdasarkan keseimbangan ada abnormal return tidak ada abnormal return pengumuman peristiwa ada kandungan informasi tidak ada kandungan informasi rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 103 pesanan rata-rata akan mengakibatkan inventori yang tidak stationer. model yang kedua adalah model informasi asimetri, yang memfokuskan pada pengungkapan adverse selection cost dari sejumlah pedagang yang memberikan suatu permintaan atau penawaran ke pasar yang terdiri dari pedagang yang tidak bisa dibedakan dari sisi informasi yang dipunyainya. harga penawaran jual (ask) dan harga permintaan beli (bid) sangat menentukan dalam membentuk nilai saham, dan harga yang ditetapkan tersebut merupakan cerminan dari biaya transaksi secara implisit dihadapi para investor. stool (1989) menyatakan bahwa bid ask spread merupakan fungsi dari tiga komponen biaya yaitu, adverse selection cost, inventory holding cost, dan order processing cost. adverse selection cost mengacu pada perkiraan resiko kerugian yang dialami dealer dalam perdagangan dengan investor yang memiliki informasi lebih. inventory holding cost menunjukkan keputusan tarik menarik dealer, yaitu antara menahan banyak saham atau menahan sedikit saham dengan mempertimbangkan opportunity cost yang menyebabkan biaya yang besar dari inventory cost. sementara order processing cost merupakan fee yang dibayarkan untuk pelayanan order jual dan order beli. termasuk biaya telpon, biaya pembuatan laporan bulanan, serta kompensasi lama waktu penyiapan kertas kerja yang diperlukan dalam transaksi. glosten dan milgrom (1985) telah membangun suatu model intuitif yang menggambarkan adverse selection cost serta dampaknya terhadap bid ask spread. pada dasarnya dealer berdagang dipasar berhadapan dengan dua tipe investor. pertama, adalah pedagang dengan informasi superior (informed trader) dan yang kedua adalah pedagang dengan informasi inferior (liquidity trader). para dealer berharap mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan liquidity trader, serta mencoba meminimalkan kerugian dari perdagangan dengan informed trader. resiko menderita kerugian dalam perdagangan dengan investor yang memiliki informasi yang lebih baik darinya akan dijadikan acuan dalam menentukan adverse selection cost. pada saat dealer sering tidak mengetahui apakah suatu perdagangan dilaksanakan untuk keperluan likuiditas atau didasarkan pada keunggulan informasi, maka saat itu spread disesuaikan untuk merefleksikan sejumlah resiko yang dihadapi oleh dealer. ketika volume saham yang diperdagangkan oleh pedagang yang mendasarkan diri pada informasi di pasar melebihi volume dari liquidity trader, maka dealer akan memperlebar spread. kemudian, dikarenakan adanya suatu informasi disebarkan melalui pengumuman publik, mengakibatkan informasi dapat mengalir dengan baik ke dealer maupun kepada investor yang kurang mempunyai informasi. kondisi tersebut akhirnya jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 104 membawa dealer dan uninformed trader dapat bersaing dengan inform traders. adanya pegurangan informasi asimetri akan menurunkan adverse selection cost yang dihadapi, dan pada akhirnya membawa pada penetapan bid ask spread yang sempit. dengan demikian bid ask spread dapat digunakan sebagai proksi dari asymmetric information. hipotesis ada tiga macam hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini. ketiga hipotesis tersebut adalah: (1) terdapat abnormal return positif yang signifikan secara statistik pada saham-saham yang baru dimasukkan dalam daftar indeks lq45 disekitar tanggal pengumuman. (2) terjadi peningkatan volume perdagangan yang signifikan pada sahamsaham yang baru dimasukkan dalam daftar perhitungan indeks lq45 setelah tanggal pengumuman (3) terjadi penurunan bid/ask spread yang signifikan pada saham-saham yang baru dimasukkan dalam daftar indeks lq45 setelah pengumuman metode penelitian metodologi penelitian ini menggunakan model pasar (market model) dengan window 21 hari perdagangan yaitu pengujian berdasarkan pengamatan harga saham 10 hari sebelum pengumuman ( t –10) untuk mengantisipasi kebocoran informasi, pada saat pengumuman (t = 0), dan 10 hari setelah pengumuman (t +10). periode estimasi 120 hari digunakan untuk menentukan parameter  dan  dari model yang digunakan. pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dari seluruh saham yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) selama periode juli 1997-juli 2001. sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: (1) telah terdaftar di bej sebelum tahun pengamatan (2) termasuk dalam daftar saham yang baru dimasukkan dalam daftar perhitungan indeks lq45. (3) tidak melakukan pengumuman lain, seperti: pengumuman deviden, laporan keuangan, atau stock split selama 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman ditambahkannya suatu saham dalam daftar perhitungan indeks lq45. rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 105 (4) dan datanya tersedia secara lengkap di dpm (database pasar modal) ugm maupun di prpm ( pusat referensi pasar modal) bej. jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas adalah sebanyak 79 sampel saham. data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dipublikasikan bej yang terdiri dari: (1) daftar saham-saham yang dimasukkan dalam perhitungan indeks lq45 selama periode juli 1997-juli 2001 yang diumumkan bej beserta tanggal pengumumannya. (2) data return harian, harga penutupan, bid price, ask price, volume penutupan saham, jumlah saham yang beredar serta return pasar dalam periode estimasi dan di sekitar tanggal pengumuman ditambahkannya suatu dalam daftar perhitungan indeks lq45 selama periode juli 1997-juli 2001 yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya jsx statistic, dpm ugm dan prpm bej. metode analisis data dan pengujian hipotesis. pengujian terhadap hipotesa pertama dilakukan dengan cara mengamati ada atau tidaknya abnormal return yang signifikan dalam periode jendela. pengujian terhadap hipotesa kedua dilakukan dengan cara menghitung besarnya total aktivitas perdagangan dan membandingkan nilainya untuk periode sebelum dan sesudah pengumuman. pengujian terhadap hipotesis ketiga dilakukan dengan cara menghitung relative bid/ask spread dan membandingkan nilainya untuk periode sebelum dan sesudah pengumuman. pengujian abnormal return untuk menguji adanya abnormal return di sekitar tanggal pengumuman dilakukan tahaptahap berikut: a. menghitung  dan  nilai alfa () dan beta () masing-masing saham dihitung dengan menggunakan data return selama periode estimasi (120 hari sebelum periode jendela). nilai alfa () dan beta () ini koreksi dengan menggunakan metode koreksi fowler dan rorke dengan menggunakan empat lead dan empat lag. hal ini dilakukan karena menurut hartono dan suriatno (1999), pasar modal di indonesia ( bej ) tergolong pasar yang tipis ( thin market ) yang artinya bahwa bej memiliki jumlah transaksi perdagangan yang sangat tipis atau jarang. keadaan ini dapat menimbulkan biasnya hasil perhitungan beta () akibat perdagangan yang tidak sinkron jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 106 (non synchronous trading ). metode fowler dan rorke yang dimaksud adalah yang menggunakan periode empat lead dan empat lag, yaitu yang dirumuskan sebagai berikut: rumus: ri,t = i + i -4 (rmt-4) + i -3 (rmt-3) + i -2 (rmt-2) + i -1 (rmt-1) + i 0 (rmt 0) + i +1 (rmt+1) + i +2 (rmt+2) + i +3 (rmt+3) + i +4 (rmt+4) + ε it dalam hal ini: ri,t : = return sekuritas i pada hari ke-t rmt : = return pasar pada hari ke-t i = alfa koreksi sekuritas i i n = beta hasil regresi return periode n lead dan n lag ε it: = kesalahan residu sekuritas i pada hari ke-t selanjutnya dihitung faktor penentu bobot (ρ) dalam pengkoreksian beta dengan meregresikan return pasar melalui rumus berikut: rmt = i + ρ 1 (rmt-1) + ρ2 (rmt-2) + ρ3 (rmt-3) + ρ4 (rmt-4) + ε it nilai ρ kemudian digunakan untuk menentukan besarnya bobot (w) dalam pengkoreksian beta dengan memasukannya dalam rumus berikut: 4321 4321 1 22221 2221     w 4321 4321 2 22221 221     w 4321 4321 3 22221 21     w 4321 4321 4 22221 1     w terakhir, dihitung beta koreksi sekuritas (i) dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot masing-masing periode dengan beta dari hasil regresi return sekuritas sesuai dengan rumus berikut: i = w-4 i -4 + w-3 i -3 + w-2 i -2 + w-1 i -1 + i 0 + w1 i +1 + w2 i 2 +w3 i 3 + w4 i 4 b. menghitung ekspektasi return setelah diperoleh nilai beta koreksi yang dihitung dari return saham dan return pasar selama periode estimasi maka return ekspektasian periode jendela dapat dihitung dengan menggunakan market model. rumus market model yaitu: rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 107 e (ri,t) = i + irmt c. menghitung abnormal return nilai abnormal return dihitung dengan mengurangkan return sekuritas pada periode jendela dengan return ekspektasinya. rumus penghitungan abnormal return adalah sebagai berikut: a ri,t = ri,t – ( eri,t) a ri,t : abnormal return sekuritas i pada hari ke-t ri,t : return sekuritas i pada hari ke-t e ri,t : expected return sekuritas i pada hari ke-t. d. menguji signifikansi abnormal return pengujian ini sekaligus merupakan pengujian hipotesis pertama dan kedua. pengujian signifikansi abnormal return untuk event study, dilakukan dengan menggunakan t-test yang diperoleh melalui standardized abnormal return (hartono, 1998). standardized abnormal return (return tidak normal standarisasi) ini merupakan hasil bagi dari abnormal return dengan standar error of the estimate (kesalahan standar estimasi) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: i ti ti see ar sar , ,  dalam hal ini: sari,t : standardized abnormal return sekuritas i pada hari ke-t ar,i,t : abnormal return sekuritas pada hari ke-t ssei : standard error of the estimate sekuritas i. sedangkan standard error of the estimate (kesalahan standar estimasi) diperoleh dengan rumus berikut: 21 )( 2      t rr see tn tij tj i dengan hasil perhitungan sari,t, selanjutnya dapat diketahui nilai thitung dari abnormal return masing-masing sekuritas pada hari ke-t. pengujian abnormal return ini biasanya dilakukan semua sekuritas pada masingmasing hari dalam periode jendela, karena itu nilai t-hitung untuk semua sekuritas masing-masing hari pada periode jendela merupakan rata-rata jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 108 sari,t semua sekuritas (sar portofolio) pada hari ke-t dalam periode jendela yang dirumuskan sebagai berikut: k ar ar k t ti t    1 , pengujian aktivitas volume perdagangan aktivitas volume perdagangan dihitung dengan rumus uji signifikansi statistik nilai aktivitas volume perdagangan ini dilakukan dengan membandingkan nilai aktivitas volume perdagangan 10 hari sebelum pengumuman dengan nilai aktivitas volume perdagangan 10 hari sesudah pengumuman. hasil pengujian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar menerima atau menolak hipotesis kedua pengujian relative bid/ask spread nilai bid/ask spread yang digunakan dalam penelitian ini adalah relative bid/ask spread yang dihitung dengan mengurangkan nilai ask price dengan bid price dan membagi selisihnya dengan rata-rata bid dan ask. rumus perhitungan relative bid/ask spread adalah sebagai berikut: spreadi,t = (aski,t – bidi,t) / {(aski,t + bidi,t)/2} uji signifikansi statistik nilai relative bid/ask spread ini dilakukan dengan membandingkan nilai relative bid/ask spread 10 hari sebelum dengan nilai relative bid/ask spread 10 hari sesudah pengumuman. hasil pengujian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar menerima atau menolak hipotesis ketiga. hasil penelitian hasil perhitungan dan pengujian abnormal return diseputar tanggal pengumuman rata-rata abnormal return selama 21 hari periode jendela seperti yang tampak pada tabel 1 dan gambar 2 menunjukkan nilai yang tidak berpola dan sulit untuk diramalkan.  saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t tva i,t =  saham perusahaan i yang beredar pada waktu t rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 109 gambar 2 rata-rata abnormal return di seputar tanggal pengumuman -2.00e-02 -1.50e-02 -1.00e-02 -5.00e-03 0.00e+00 5.00e-03 1.00e-02 1.50e-02 2.00e-02 2.50e-02 3.00e-02 t10 t9 t8 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1 t0 t+ 1 t+ 2 t+ 3 t+ 4 t+ 5 t+ 6 t+ 7 t+ 8 t+ 9 t+ 10 hari ke a a r series1 rata-rata abnormal return positif terjadi pada hari ke t-8, t-7, t-5, t-2, t-1, t=0, t+1, t+2, t+3, t+4, t+6, t+7 dan t+10. banyaknya abnormal return positif yang terjadi disepanjang 21 periode jendela mencerminkan bahwa pasar menafsirkan pengumuman dimasukkan saham dalam daftar indeks lq45 sebagai sinyal positif. rata-rata abnormal return tertinggi terjadi pada hari keempat setelah pengumuman (t+4) yaitu sebesar 0.0263. sedangkan rata-rata abnormal return terendah terjadi pada hari kesembilan setelah pengumuman (t+9) yaitu sebesar –0.0175. hasil pengujian secara statistik terhadap nilai rata-rata abnormal return seperti yang tampak pada tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata abnormal return positif dan signifikan terjadi pada hari ke t-5, t=0, t+1, t+3, dan t+4 masingmasing pada tingkat signifikansi 1% dan 5 %. secara keseluruhan dari semua nilai t hitung dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif pertama (h1) diterima, artinya secara statistik terdapat abnormal return positif pada saham-saham yang baru dimasukkan dalam daftar perhitungan indeks lq45 disekitar tanggal pengumuman. ini menunjukkan adanya reaksi positif dari pasar atas dimasukkannya saham tersebut dalam daftar perhitungan indeks lq45. abnormal return positif yang signifikan yang terjadi pada t-5 sebelum pengumuman menunjukkan adanya kebocoran informasi sebelum peristiwa pergantian/ditambahkannya suatu saham dalam daftar indeks lq45. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 110 tabel 1 hasil uji t statistik average abnormal return hari keaar standar dev t hitung sign(2 tailed) t-10 -7.60e-03 6.7902e-02 -1.001 .32 t-9 -4.50e-03 8.5977e-02 -0.464 .644 t-8 4.95e-03 .10605382 0.415 .679 t-7 7.92e-03 8.2105e-02 0.857 .394 t-6 -1.60e-02 7.4557e-02 -1.95** .055 t-5 2.10e-02 5.0608e-02 3.684*** .00 t-4 -1.80e-04 5.6919e-02 -0.027 .978 t-3 -8.30e-03 8.5094e-02 -0.872 .386 t-2 5.10e-03 8.7672e-02 0.518 .606 t-1 5.60e-04 6.2817e-02 0.079 .937 t-0 1.98e-02 7.5460e-02 2.336** .022 t+1 2.06e-02 7.2779e-02 2.52*** .014 t+2 5.92e-03 8.5221e-02 0.617 .539 t+3 7.27e-03 2.8763e-02 2.248** .027 t+4 2.63e-02 .11136111 2.099** .039 t+5 -5.00e-03 5.4962e-02 -0.817 .417 t+6 1.38e-02 9.1741e-02 1.334 .186 t+7 1.71e-02 9.8064e-02 1.546 .126 t+8 -1.10e-02 6.7825e-02 -1.421 .159 t+9 -1.75e-02 7.3045e-02 -2.126** .037 t+10 2.64e-03 5.2079e-02 0.451 .653 keterangan: *** : signifikan pada tingkat signifikansi 1 %. ** : signifikan pada tingkat signifikansi 5 %. * : signifikan pada tingkat signifikansi 10 %. hasil perhitungan dan pengujian aktivitas volume perdagangan ( trading volume activity) perhitungan aktivitas volume perdagangan (tva) dilakukan dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan tersebut pada kurun waktu yang sama. aktivitas volume perdagangan selama 21 hari periode jendela terlihat pada gambar 3 berikut ini: rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 111 gambar 3 aktivitas volume perdagangan saham di seputar tanggal pengumuman 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 t-10 t-9 t-8 t-7 t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t=0 t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10 hari ke tv a tva setelah pengumuman ditambahkannya suatu saham dalam daftar indeks lq45, saham-saham yang diumumkan masuk dalam indeks lq45 mengalami peningkatan aktivitas volume perdagangan dibandingkan sebelum pengumuman. peningkatan aktivitas volume perdagangan yang tajam terjadi pada hari t-1 sebelum pengumuman. pada hari-hari selanjutnya aktivitas volume perdagangan naik turun. peningkatan ini menurut penulis dipacu oleh ekspektasi pasar terhadap peningkatan likuiditas saham-saham tersebut, yang kemudian mengakibatkan banyaknya permintaan (demand) atas saham-saham yang dimasukkan dalam daftar indeks lq45. nilai rata-rata aktivitas volume perdagangan pada periode sebelum pengumuman dan setelah pengumuman pada saham-saham yang dimasukkan adalah sebagai berikut: tabel 2 hasil uji beda dua rata-rata trading volume activity(tva) sebelum dan setelah pengumuman keterangan means std dev t hitung sign(2 tailed) sebelum 0.00398 0.00540 2.48 .015 sesudah 0.00489 0.006746 nilai rata-rata tva sesudah pengumuman mengalami kenaikan sebesar 0.00091 atau 22 % dibandingkan periode sebelum pengumuman. hasil uji statistik dengan uji paired sample t test menunjukkan nilai t hitung untuk sebesar 2.48 dengan tingkat probabilitas kesalahan yang ditunjukkan dengan nilai sig ( 2 tailed ) sebesar 0,015 ( lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 % ). berdasarkan nilai t hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ratajurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 112 rata tva sebelum pengumuman berbeda secara signifikan dengan rata-rata tva setelah pengumuman. nilai rata-rata tva seperti yang tampak pada table 2 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata volume perdagangan saham pada periode setelah pengumuman ditambahkannya suatu saham daftar indeks lq45 . hasil ini mendukung diterimanya hipotesis dua (h2) yang berarti terjadi peningkatan volume perdagangan yang signifikan pada saham-saham yang baru dimasukkan dalam daftar perhitungan indeks lq45 setelah tanggal pengumuman. hasil perhitungan dan pengujian relative bid ask spread perilaku bid ask spread selama 21 hari periode jendela seperti yang tampak pada gambar 4 menunjukkan bahwa setelah pengumuman dimasukkannya suatu saham dalam daftar indeks lq45, nilai rata-rata relative bid ask spread mengalami penurunan dibandingkan sebelum pengumuman. nilai rata-rata relative bid ask spread pada periode sebelum pengumuman adalah sebesar 0.1164 sedangkan nilai relative bid ask spread pada periode setelah pengumuman adalah sebesar 0.0772 (lihat tabel 3). dengan kata lain setelah pengumuman dimasukkannya saham dalam daftar indeks lq45 terjadi penurunan nilai relative bid ask spread sebesar 0.0392 atau 33.67 % dibandingkan periode sebelumnya. gambar 4 perilaku bid ask spread di seputar tanggal pengumuman 0 0.05 0.1 0.15 0.2 t10 t8 t6 t4 t2 t= 0 t+ 2 t+ 4 t+ 6 t+ 8 t+ 10 hari ke s p r e a d bid ask spread rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 113 tabel 3 hasil uji beda dua rata-rata relative bid ask spread sebelum dan sesudah pengumuman keterangan means std dev t hitung sign(2 tailed) sebelum 0.1164 0.2836 2.0 .047 sesudah 0.0772 0.1553 hasil uji t statistik dengan uji paired sample t test seperti yang tampak pada tabel 3 menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.0 dengan tingkat probabilitas kesalahan yang ditunjukkan dengan nilai sig(2 tailed) sebesar 0,047 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 % ). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa h3 diterima, artinya terjadi penurunan nilai relative bid ask spread yang signifikan pada saham-saham yang baru dimasukkan dalam daftar perhitungan indeks lq45 setelah tanggal pengumuman. menurunnya nilai relative bid ask spread ini memberikan bukti empiris adanya penurunan asymmetric information pada saham-saham yang masuk dalam daftar indeks lq 45. kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumuman yang dikeluarkan bej tentang dimasukkannya suatu saham dalam daftar indeks lq45 mempunyai kandungan informasi yang ini terlihat dengan munculnya reaksi pasar disekitar tanggal pengumuman tersebut. pasar bereaksi positif terhadap saham-saham yang dimasukkan dalam daftar indeks lq45, ini tercermin dengan adanya abnormal return positif yang signifikan disekitar tanggal pengumuman, meningkatnya volume perdagangan dan menurunnya nilai bid ask spread. reaksi positif ini terjadi karena sahamsaham tersebut dianalisis secara lebih mendalam oleh pelaku pasar, sehingga mengurangi asymmetric information. penurunan asymmetric information akan direspon pasar melalui penurunan bid ask spread saham, yang berarti likuiditas saham yang bersangkutan mengalami peningkatan. peningkatan likuiditas selanjutnya akan mendorong kenaikan harga saham. keterbatasan meskipun hasil empiris menunjukkan dukungan terhadap hipotesis yang diajukan, namun terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini. kelemahan tersebut diantaranya adalah: jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 114 (1) periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah juli 1997 – juli 2001, dimana saat itu pasar modal di indonesia terkena dampak krisis sehingga memungkinkan adanya bias hasil penelitian. (2) pemilihan sampel yang tidak random memberikan kelemahan dalam desain riset ini karena dapat memungkinkan adanya selection bias dan mempengaruhi normalitas data sampel yang diambil. (3) riset ini mengukur asymetric information berdasarkan spread pasar, bukan spread dealer sebagaimana yang seharusnya digunakan. hal ini dapat mempengaruhi pengukuran proksi asymetric information mengingat spread pasar umumnya lebih kecil dari spread dealer. daftar pustaka amihud, y. dan h. mendelson, 1986. asset pricing and the bid ask spread. journal of financial economics 14, 223 – 249. ____________, 1989. the effect of beta, bid-ask spread, residual risk, and size on stock return. journal of finance 44, 479 – 486. beneish, messod d. dan robert e. whaley, 1995. information cost and liquidity effect from changes in the dow jones industrial average list. journal of financial and quantitative analysis 30, 135 – 157. ___________, 1996. an anatomy of “ s & p game” the effect of changing the rules. the journal of finance 51, 1909-1930. brennan, michael j., 1998. stripping the s & p 500 index. financial analysist journal, 12-22. callahan, m. carolyn, charles m. lee, dan teri l. yohn, 1997. accounting information and bid ask spread. accounting horizon 11, 50 – 60. copeland, t. dan d. galal, 1983. information effect on the bid ask spread, journal of finance 38, 1457-1469. chan k.c., dan g. s. seow , 1985. the effect of inventory cost and adverse information on relative bid ask spread : the case of telefonos de mexico shares , financial practice and education, vol 5(2), fall/winter. rita kusumawati, pengujian kandungan informasi pada..... 115 demsetz, h., 1968. the cost of transacting. quarterly journal of economics 82, 44-54. dhillon, u dan h. johnson, 1991. changes in standard and poor’s 500 list. journal of businnes 64, 75 – 85. elton, edwin j. dan martin j gruber. 1995 modern portfolio theory and investment analysis. new york : john wiley & sons, inc., edisi kelima. erwin, gayle r dan james m milerr, 1998. the liquidity effect associated with addition of a stock to the s&p 500 index: evidence from bid/ask spread. the financial review 33, 131-147. fama, l. fisher, m. jensen dan roll. 1969.the adjustment of stock prices to new information, economic review, no. 10, hal 1 – 21. hamilton, j., dan e. gurel, 1986. price and volume effect associated with changes in the s&p 500 list: new evidence for the existence of price pressures, journal of finance 41, 815-829. hartono, m.j., 1998. teori portofolio dan analisis investasi, bpfe, edisi pertama. jain, p.c., 1987, the effect on stock price of inclution in or exclution from the s & p 500, financial analyst journal 43, 58-65 jones, c. p., 1996.investment analysis and management, new york, ny: john wiley & sons, inc. fifth edition. katoppo, aristides et al., 1997. pasar modal indonesia: restrokpesi 5 tahun swastanisasi bej. jakarta: pustaka sinar harapan pruitt, s., dan wei, k. 1989. institutional ownership and changes in the s&p 500. journal of finance 44: 509 –13. roll, richard, 1984. a simple implicit measure of effective bid ask spread in an efficient market. journal of finance 39, 1127 – 1139. jurnal akuntansi dan investasi vol. 4 no. 2, hal: 98-116, juli 2003 116 shleifer, a., 1986. do demand curve for stocks slope down ? journal of finance 41, 579-590. stoll, h.r. 1989, infering the component of the bid ask spread : theory and empirical test. journal of finance, vol 44, 115 – 134. srirahmawati, 2001. analisis reaksi pasar terhadap turnover saham dalam daftar indeks lq 45: analisis abnormal return dan bid ask spread, thesis tidak dipublikasikan. pasca sarjana universitas gadjah mada. journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper comparative study of the financial reporting act: a case study of indonesia michelle claudia 1 *, lindawati gani 1 , and rafika yuniasih 1 abstract: research aims: thi s s tudy eval uates the indones i an fi nanci al reporti ng bi l l (hereafter: bi l l ) and provi des a recommendati on to the bi l l . design/methodology/approach: a comparati ve s tudy was carri ed out by compari ng the bi l l wi th fi nanci al reporti ng acts and other rel ated s tatutory from the uni ted states of ameri ca, the uni ted ki ngdom, and twenty -s even members of the as i an-oceani an standard-setters group (aossg). research findings: from the total of 24 countri es , 60 documents were found, whi ch were then manual l y analyzed for content and themes . bas ed on the s tudy res ul ts : s tandard-s etti ng board, accountant certi fi cati on, and practi ce moni tori ng program were propos ed to be i ncl uded i n the bi l l . theoretical contribution/originality: there are few s tudi es on the fi nanci al reporti ng act; therefore, thi s s tudy s eeks to contri bute to thi s gap. practitioner/policy implication: thi s s tudy’s res ul ts provi de i ns i ght for regul ators and s trengthen the accounti ng profes s i ons as preparers and audi tors of fi nanci al s tatements and other rel ated profes s i ons . research limitation/implication: the l i mi tati on of thi s res earch i s to conduct a comparati ve s tudy of the indones i an fi nancial rep orti ng bi l l wi th the s el ected countri es ’ fi nanci al reporti ng acts and s i mi l ar s tatutory. keywords: a comparati ve study; eval uati on cas e study; fi nanci al reporti ng act; stakehol der theory introduction a financial statement is a form of managements or agents’ responsibilities in carrying out their obligations to manage the business that has been entrusted by the owner or principal (jensen & meckling, 1976). as the managing party, agents have more information about the entity than the principal and tend to attempt to monopolize information and not disclose it to shareholders, regulators, and other stakeholders, known as information asymmetry (scott, 2015). even though agents should have good intentions to prepare financial reports that are free from material misstatement (tuanakotta, 2013), the fact is that there have been many cases of manipulation of financial statements in indonesia, especially in recent years, causing enormous losses to the state and society. the most recent case in 2018 was pt asuransi jiwasraya (persero), which caused losses to the state up to 16.81 trillion rupiahs ( audit board of the republic indonesia, 2020) by manipulating financial reports since 2006 (audit board of the republic indonesia in katadata, 2020a). affiliation: 1 de partment of accounting, fa culty of economics a nd business, uni ve rsitas i ndonesia, west ja va, i ndonesia *correspondence: michelleclaudiatjahjonoo@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/ja i .v22i 2.10935 citation: cl a udia, m., ga ni, l., & yuni asih, r. (2021). compa ra tive study of the fi nancial reporting act: a ca s e study of i ndonesia. journal of accounting and investment, 22(2), 310-341. article history received: 22 ja n 2021 revised: 29 ja n 2021 accepted: 19 fe b 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=8387723100 https://scholar.google.com/citations?user=bwxeysgaaaaj&hl=en https://www.feb.ui.ac.id/department-of-accounting/ https://www.feb.ui.ac.id/department-of-accounting/ https://www.feb.ui.ac.id/department-of-accounting/ https://www.feb.ui.ac.id/department-of-accounting/ mailto:michelleclaudiatjahjonoo@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10935 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.10935&domain=pdf claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 311 previously, there were also several other cases of financial statement manipulations, such as pt garuda indonesia (persero) tbk for the 2018 annual financial report audit (lkta) (otoritas jasa keuangan, 2019), pt sunprima nusantara financing f or lkta 2017 and interim financial reports as of march 31, 2018 (pefindo, 2018), and pt tiga pilar sejahtera for lkta 2017 (katadata, 2020b). the state and corporate losses may be calculated, but the losses caused by reduced or even loss of public trust ca nnot be measured due to a damaged reputation. therefore, it is essential for the government to play a role in regulating financial reporting to reduce information asymmetry and potential exploitation in the form of financial statement manipulation. in the 1945 constitution article 1, paragraph 3, it is written that indonesia is a law state (house of representatives, 2002), which means that all aspects of life in the indonesian state must be based on the law without exception regarding financial reporting. the legal basis for financial reporting in indonesia is dominated by government or public sector financial regulations, and there is no specific law to cover financial reporting for entities other than the public sector (figure 1). figure 1 the urgency of the financial reporting act source: processed data by the end of 2019, indonesia's government still discussed the indonesian financial reporting bill (hereinafter: bill). this study was conducted to evaluate the bill to help regulators formulate it as a legal basis that covers and protects all relevant stakeholders through comparisons to improve quality and obtain the highest standards (bhutta & huq, 1999). since the bill was just recently available, there was no research or study regarding this topic in the indonesian context. therefore, it is crucial to conduct a study to evaluate the bill. in this research, a comparative study of the bill with the financial reporting act and similar statutory of other countries was carried out. the samples and references in evaluating the bill were obtained from countries whose standard setters are members of the asian-oceanian standard-setters group (aossg) along with the usa and the uk. the aossg is a group of accounting standard-setting organizations, including the institute of indonesia chartered accountants (iai or ikatan akuntan indonesia). claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 312 therefore, it is relevant to the indonesian financial reporting bill's discussion compared to the countries in the same group. united states of america has the sarbanes -oxley act in response to the turmoil in the u.s. capital markets resulting from bankruptcies and other accounting scandals to restore investor confidence (abdullah & al-jafari, 2011). therefore, the sarbanes-oxley act will be a good model in evaluating the bill . the uk was selected because it was the first country to launch a code of corporate governance in 1992, which became a code of best practice to be used as a benchmark. the study's scope is limited to laws related to financial reporting acts (with keyword searches: financial reports, annual reports, accountants, accounting) to obtain similar relevant statutory to be compared with the indonesian financial reporting bill. the analysis scope was carried out only for financial reporting of business entities ot her than the public sector because public sector entities refer to law no. 17 of 2003 on state finance (indonesia, 2003). this study's contribution is that there are few studies on the financial reporting act in the indonesian context. therefore, this stud y seeks to contribute to the gap, provides insights for regulators, and strengthens the accounting professions as preparers and auditors of financial statements and other related professions. literature review stakeholder theory robert edward freeman, who pioneered the stakeholder theory, explained that stakeholder means any individual or group that has the potential to influence or be influenced by an entity’s achievements (freeman, 1984). freeman explained that the organization evolved from a relatively simple activity, namely buying raw materials from suppliers, processing them, and selling them to customers. as technology develops and business expands, the factors affecting the company also expand. companies may also experience separation due to ownership and control called the "managerial view" of the company (donaldson & preston, 1995; freeman, 1984) and then become scattered due to banks and shareholders' funding. therefore, the company leader (top management) must simultaneously consider and aim to satisfy all parties, which are the stakeholders. freeman explicated that management tends to react to short-term decision-making compared to long-term decisions that may impact the public. as a democratically authorized entity, the government must intervene in the public interest (freeman, 2004). therefore, in this case study, the government's role is vital to make regulations that cover and protect all relevant stakeholders and, ultimately, for the public interest. besides, deloitte argued that manage ment, audit committees, regulators, standard setters, investors, and auditors are parts that are interconnected with one another and form what is called the financial reporting ecosystem. the financial reporting ecosystem aims to serve the public interest with complete, accurate, and transparent financial disclosures of entities. it can be realized if all stakeholders of the financial reporting ecosystem carry out a significant assessment. benefits to the public from stakeholders in claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 313 the financial reporting ecosystem that raise awareness of emerging challenges and require more oversight, specific assessments, and documentation are clarity regarding the responsibilities of management, audit committees, regulators, standard setters, investors, auditors, and other stakeholders (deloitte, 2020). previous studies there are not many previous studies related to laws or regulations regarding financial reporting; therefore, this study seeks to contribute to this gap. one report that describes topics related to financial reporting regulation is the world bank report entitled reports on the observance of standards and codes (rosc), which focuses on three policy areas: (a) accounting and auditing, (b) corporate governance, and (c) bankruptcy and creditors' rights. rosc accounting and auditing is the closest to the topic in this case study as it focuses on regulations related to financial reporting (world bank, 2018). in the report, the world bank stated that financial reporting and auditing requirements are fragmented and inconsistent across different types of entities; therefore, legislative support is essential for all financial reporting. also, there are several agencies that carry out quality supervision and assurance activities, such as financial professional development center (pppk or pusat pembinaan profesi keuangan), financial services authority (ojk or otoritas jasa keuangan), indonesian public accountants association (iapi or ikatan akuntan publik indonesia), and audit board of the republic indonesia (bpk or badan pemeriksa keuangan), but the roles and responsibilities have some overlaps and duplications. another study with a similar scale but a different focus from this study is mamic-sacer’s research, which analyzed the accounting regulatory framework and the application of national standards in the european union (hereinafter: eu) to determine the basic features of accounting standard-setting in 28 eu member countries. she found that some eu member states did not have national accounting standards, accounting principles were incorporated into corporate actions and accounting laws, and the national accounting standard-setting bodies were government organizations in almost half of the member countries (mamic-sacer, 2015). besides, hossen conducted a swot (strength, weakness, opportunity, and threat) analysis of the bangladesh financial reporting act. he found that all businesses need transparent financial accounting reports from small to large entities and comply with applicable standards. also, bangladesh financial reporting act will increase investors' confidence in the capital market because they can rely on financial reports that are guaranteed transparency, accountability, and corporate governance to make investment decisions (hossen, 2016). this study is different from previous studies as it focuses on analyzing the bill, which will be used as the legal basis for preparing the financial report. research framework figure 2 shows the research framework, an evaluation case study of the indonesian financial reporting bill, comparing to the financial reporting acts and similar statutory published by selected countries. a comparison was made between the 2019 bill with the claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 314 financial reporting acts and similar statutory of the selected countries in the first stage. then, the selected countries’ financial reporting statutory against the 2019 bill was compared. figure 2 research framework source: data processed based on this process, it was found several aspects regulated in the selected countries’ financial reporting statutory but not yet regulated in the 2019 bill. these aspects were then analyzed for recommendations. however, pppk held a public hearing on the 2020 bill at the end of december 2020, in which the content is different from the 2019 bill. in response to the public hearing and the 2020 bill, this study compared the results of the comparison of the 2019 bill and the selected countries with the 2020 bill and then analyzed the aspects proposed to be added in the indonesian financial reporting bill . claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 315 research method sampling countries countries used as comparison were member countries of the asian -oceanian standardsetter group (aossg), the usa, and the uk. the aossg comprises 27 accounting standard-setting organizations from countries in the asia-oceania region, as seen in figure 3, including the institute of indonesia chartered accountants (iai or ikatan akuntan indonesia). one of the main objectives of aossg members is to discuss the application of international financial reporting standards (ifrs) to contribute to the development and implementation of the ifrs standards by collaborating with the governments, regulators, and related international organizations (for example, international accounting standards board or iasb) to improve the quality of financial reporting (asian oceanian standard setters group, 2020) . besides, the united states of america has the sarbanes-oxley act in response to the turmoil in the u.s. capital markets resulting from bankruptcies and other accounting scandals to restore investor confidence by improving internal control, corporate governance system, and disclosure requirements, which at the same time, increasing the reliability of financial reporting (abdullah & al-jafari, 2011).therefore, the sarbanes-oxley act will be a good example to evaluate the bill. meanwhile, united kingdom was selected because it was the first country to launch a code of corporate governance in 1992, which became a code of best practice (committee on the financial aspects o f corporate governance, 1992). therefore, in this comparative study, uk was chosen to be used as a benchmark. figure 3 asian-oceanian standard setters group member jurisdictions source: www.aossg.org (2020) claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 316 the aossg country members, namely the people's republic of china and south korea, were exempted from this study because they had a scope of regulation that in indonesia was already regulated in law no. 17 of 2003 concerning state finance. also, there were no acts relating to financial reporting publicly available in syria and uzbekistan, leaving the total number of countries selected to be compared with the bill of 24 countries and 60 documents. data collection and analysis data collection was carried out by downloading all the acts and similar statutory relating to financial reporting, with keywords "(name of the country selected) financial reporting act". a total of sixty-nine documents were found and then analyzed the content by reading the table of contents and based on the keywords "financial reporting", "financial reports", "accounting", "accountants". data analysis started with skimming the bill 2019 and the financial reporting acts of the selected countries. an evaluation (ellet, 2018) was performed by comparing the contents of the bill 2019 with the selected countries, then categorized them based on the themes compiled from the contents of the bill 2019. furthermore, the content found in selected countries’ acts that had not been regulated in the bill 2019 was added to the existing theme. in the bill drafting development, a public hearing was conducted by pppk in december 2020. bill 2019 was then compared to the bill 2020 based on the framework of bill 2020 and was analyzed further to recommend aspe cts as an insight for bill 2020. result and discussion comparison of the indonesian financial reporting bill comparison of bill 2019 with selected countries’ statutory based on the comparison with 60 statutory from 24 selected countries and content analysis of the bill 2019, 10 contents were obtained and classified by theme, as follows: theme i: the reporting entity or management 1. reporting entities this aspect defines the categories of entities that are required to prepare the financial report. in australia, all entities must disclose financial reports: public companies, large proprietary companies, and registered schemes, while in bangladesh, only public companies are required. the categories of entities required to prepare financial reports in the state of kazakhstan are individual companies, individual entrepreneurs, small business subjects, legal entities, big business, and public interest organizations, while in the state of nepal, public companies are required. for new zealand, large com panies, public entities, and companies with ten or more shareholders are obliged to prepare annual reports. besides, the philippines requires share-issuer companies to give the claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 317 annual reports within 135 days after the end of the issuer’s fiscal year. the state of singapore exempts dormant companies, thailand requires registered partnership, limited company or public limited company, and joint venture, and vietnam obliges representative offices of foreign companies operating in vietnam, individual business and cooperation or joint venture. the united states of america (hereinafter: usa) governs in the sarbanes-oxley act 2002 regarding public corporate’s responsibility for financial reporting, and the united kingdom (hereinafter: uk) regulates the duty of all companies to maintain accounting records in the companies act of 2006. 2. preparers’ qualifications this aspect outlines the qualification required for the financial report preparers. the state of cambodia regulates that individual or legal entity can p ractice the accounting profession unless registered as a member of the professional accounting board and have a professional license(s) from the national accounting (cambodia, 2016). cambodia also stipulates the qualifications of directors, stating that any legally competent person over 18 years old may serve as a director and not be required to be a shareholder or meet any other qualification (cambodia, 2005). in vietnam, a director or general director must meet the criteria to have relevant professional qualifications and business management experience (vietnam, 2005). meanwhile, thailand regulates that the person charged with the accounting duty must provide accountant qualifications (thailand, 2000). 3. accounting standards this aspect obliges the preparation of financial statements to comply with the accounting standards. the state of australia regulates that the financial report for a financial year must comply with the accounting standards (australia, 2017). brunei darussalam obliges compliance with the accounting standards' requirements, which gives a true and fair view of the profit or loss arising out of the company ’s operation (brunei darussalam, 2018). cambodia's state requires that enterprises prepare financial statements yearly in compliance wi th the conceptual framework and cambodian accounting standards and align with the international accounting standards (cambodia, 2016). dubai also regulates that companies shall apply the international accounting standards and practices upon preparing their periodical and annual accounts (dubai, 2015). besides, hong kong stipulates the financial statement that must contain a statement that it has been prepared according to the applicable accounting standards (hong kong, 2014). also, the state of india regulates that financial statements should give a true and fair view of the company’s situation and comply with the accounting standards (india, 2013). kazakhstan obliges that financial reporting be prepared according to international standards and requirements of the republic of kazakhstan legislation on accounting and financial reporting (kazakhstan, 2007). malaysia stipulates that financial statements required to be lodged under any law administered by the securities commission, the central bank, or the registrar of companies must be prepared in accordance with the approved accounting standards (malaysia, 2012). in mongolia, a business entity and claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 318 organization's financial statement shall conform with the international accounting standards (mongolia, 2002). new zealand requires companies to ensure that the company's financial statements comply with generally accepted accounting practices (new zealand, 1993). meanwhile, the state of the philippines regulates that financial statements must be consistent with generally accepted accounting principles adopted by the accounting standards council (philippines, 2000). moreover, singapore regulates that the financial statements should comply with the accounting standards requirements and give a true and fair view of the company's financial position and performance (singapore, 2006). in sri lanka, it is regulated that every specified business enterprise must prepare its accounts in compliance with the sri lanka accounting standards (sri lanka, 1995). the state of thailand sets that a securities company shall prepare its accounts stating true and accurate business operation and financial condition, which must conform to the accounting standards (thailand, 2019). meanwhile, the usa instructs that financial statements must reflect all material matters under generally accepted accounting principles and regulations of the commission (united states, 2002). 4. signature this aspect describes a requirement for a company ’s financial statements to be approved and signed by a responsible party. australia's law regulates this requirement; it stipulates that an annual financial report must be signed by a director of an entity (australia, 2017). brunei darussalam regulates that two of the directors signed financial statements on behalf of the board (brunei darussalam, 2018). in hong kong, the company’s financial statements must be approved by the board of directors and signed on behalf of the board by the company's director (hong kong, 2014). the state of india requires that the board of directors approve financial statements before they are signed on behalf of the board, at least by the company’s chairperson (india, 2013). kazakhstan regulates that financial reporting shall be signed by the management and the chief accountant of an organization (kazakhstan, 2007). in macau, the annual or accounting period accounts shall be signed by the entrepreneur (in the case of an individual) and all administrators (in the case of collective person commercial entrepreneurs) (macau, 2000). the state of mongolia obliges that either the director, chairman, and head of a financial department, senior accountant of the business entity, and organization or the contracted accountant shall sign and stamp in the financial statements (mongolia, 2002). in nepal, the annual financial statements and the board of directors’ report should be approved by the board of directors and signed by the board of directors' chairperson and at least one director (nepal, 2006). new zealand regulates that an annual report must be signed on behalf of the board by two company directors (new zealand, 1993). vietnam state sets that financial statements must be signed by the compilers, chief accountants, and the representatives at law of the accounting units, and it must be accountable for their contents (vietnam, 2003). in the usa, the principal executive officer(s) and the principal financial officer(s), or persons performing similar claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 319 functions, should certify in each annual or quarterly report submitted (united states, 2002). besides, the united kingdom requires that the company’s financial statements be approved by the board of directors and signed on behalf of the board by a company's director. 5. audit this aspect explains the requirement of financial statements of certain reporting entities to be audited by independent auditors. this requirement is also regulated by other statutory from selected countries as follows: australia (large companies), bangladesh (public interest entities), brunei darussalam (exemption for dormant companies), cambodia (general and limited partnership, private and public limited company), dubai (joint stock companies and limited liability companies), hong kong (listed corporations), iraq (mixed and private companies), malaysia (limited liability partnership and foreign limited liability companies), mongolia (limited liability and public companies), nepal (public companies), new zealand (large companies (including overseas, public entity, and companies with 10 or more shareholders (with exemption)), singapore (every company), sri lanka (specified business enterprises), thailand (listed companies), vietnam (shareholding companies), the united states (issuer or publicly traded shares companies), and the uk (exemption for small companies, dormant companies, and nonprofit-making companies subject to public sector audit). 6. eligible parties to receive financial statements this aspect defines the parties who are eligible to receive financial statements. the bill 2019 states parties eligible to receive financial reports from reporting entities, namely: (a) financial reporting authorities, (b) institutions that are authorized to handle the entity, and (c) other relevant stakeholders. some of the selected countries regulate their corporations act regarding the shareholders’ right of a financial report and/or compulsory lodge to specific regulators. the state of australia regulates that financial statements are to be submitted to the australian securities and investments commission (hereinafter: asic) and be made avail able for all shareholders (australia, 2017). cambodia stipulates that a company's shareholders and creditors may examine the corporate records during the company's usual business hours and may take extracts free of charge. payment of a reasonable fee is ch arged to the person who extracts information from a public limited company (cambodia, 2005). whereas, the state of india standardizes shareholders' right to audited financial statements and the obligation to file a copy of the financial statement company to the (companies) registrar (india, 2013). the state of iraq regulates that statements and reports shall be sent to the (companies) registrar, and shareholders have the right to obtain copies of the annual report, other statements, and reports (iraq, 2004). in new zealand, a company or an overseas company must register the financial statements and auditor’s report to the registrar (new zealand, 1993). philippines state sets shareholders’ right to financial statements as required by the commission (philippines, 2018). singapore stipulates that a copy of the claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 320 financial statements, which is duly audited, should be sent to all persons entitled to receive notice of the company's general meetings (singapore, 2006). sri lanka instructs the duty of specified busine ss enterprises to submit to the sri lanka accounting and auditing standards monitoring board a copy of the annual accounts (sri lanka, 1995). in thailand, a securities issuing company should prepare the following financial statements and submit them to the sec office (thailand, 2019). meanwhile, vietnam regulates that such shareholding companies' annual financial statements must have been audited before submission to the general meeting of shareholders and must be sent to the inspection committee for evaluation (vietnam, 2005). theme ii: institutions 7. establishment of the financial reporting council this aspect specifies the establishment, powers, and duties of the regulator in charge of financial reporting matters. australia established asic to maintain, facilitate, and improve the performance of the financial system and the entities within that system and receive, process, and store efficiently and quickly the information given to asic. members of asic is to consist of not fewer than three nor more th an eight members and must have experience in one or more of the following fields: (a) business; (b) administration of companies; (c) financial markets; (d) financial products and financial services; (e) law; (f) economics; (g) accounting (australia, 2018). in bangladesh, the regulator in charge of financial reporting matters is the financial reporting council (hereinafter: frc), with one of the objectives to enhance the reliability of the financial reports by setting necessary regulations, standard guidelines, and codes. frc also ensures the qualitative standard of financial reporting, accounting, and auditing enforcement, as well as the compliance of reporting requirement, and gives recommendation or advice to the government about the financial and nonfin ancial report, financial statement, annual report, accounting and auditing, or subjects related (bangladesh, 2015). in the state of hong kong, the establishment of financial reporting council monitors the compliance by listed entities of regulatory requirements for financial reports; the members of the frc must have knowledge in accounting, auditing, finance, banking, law, administration, or management (hong kong, 2020). besides, nepal state regulates nepal securities board's establishment to get the financial statements and financial reports submitted by any corporate body having issued securities to be reviewed or examined by accounts experts as required (nepal, 2007). whereas, philippines state stipulates securities and exchange commission's function to develop and implement an electronic filing and monitoring system, including submission of reports (philippines, 2018). in singapore state, the establishment of accounting and corporate regulatory authority functions to establish and administer a repository of documents and information relating to business entities and provide access to the public to such documents and information (singapore, 2005). in sri lanka, there is sri lanka accounting and auditing standards monitoring board who receive and examine reports from specified business claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 321 enterprises to determine whether it has been prepared in compliance with the sri lanka accounting standards (sri lanka, 1995). meanwhile, vietnam establishes the state administration of enterprises, whose functions are to examine, inspect, and deal with breaches of the observance of business conditions, organizing the administration of business operation, formulating the system of vietnamese standards, and dealing with offenses of quality standards (vietnam, 2005). 8. financial accounting standards board this aspect identifies the board's establishment, powers, and duties in charge of preparing the accounting or financial reporting standards. in australia, australia accounting standards board (hereinafter: aasb) is the party in charge to make accounting standards (australia, 2017), while the frc oversees the processes for setting accounting and auditing standards but does not have the power to direct the aasb concerning the development or making of a particular standard (aust ralia, 2018). in bangladesh, the power and functions of the frc are to set, implement, and ensure compliance with internationally accepted quality standards set by the international accounting standards board (iasb), international auditing and assurance st andards board (iaasb), or related other international bodies (bangladesh, 2015). then, the state of cambodia regulates the establishment of the national accounting council (hereinafter: nac), and one of its functions is to prepare, update, and approve drafts of accounting and auditing standards and their enforcement (cambodia, 2016). whereas, india sets that the central government may prescribe the standards of accounting as recommended by the institute of chartered accountants of india, in consultation with and after examining the recommendations made by the national financial reporting authority. the state of malaysia regulates the establishment of the malaysian accounting standards board as the standard-setting body whose function is to determine and issue accounting standards to prepare financial statements (malaysia, 2012). mongolia state orders that the central state administrative body organize the implementation of legislation on accounting and monitor its fulfillment to develop the accounting standa rd in conformity with the international accounting standard (mongolia, 2002). in new zealand, the external reporting board's functions are to prepare and issue financial reporting standards (new zealand, 2018). meanwhile, the philippines state establishes financial reporting standards council (frsc) as an accounting standard -setting body and the auditing and assurance standards council (aasc) as an auditing standardsetting body (philippines, 2003). in singapore state, the accounting standards council's es tablishment functions to formulate accounting standards (singapore, 2008). in sri lanka, it regulates that accounting standards committee make recommendations and assist the institute of chartered accountants of sri lanka in adopting accounting standards ( sri lanka, 1995). besides, the state of thailand legalizes that accounting standards are set by the institute of certified accountants and auditors of thailand and the federation of accounting professions (thailand, 2000). vietnam stipulates that the minis try of finance should claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 322 prescribe the accounting standards based on international accounting standards (vietnam, 2003). 9. professional association institutions this aspect defines the establishment, powers, and duties of the professional association institution that supports financial reporting. the state of bangladesh regulates the incorporation of a body corporate by the name of the institute of chartered accountants of bangladesh (bangladesh, 1973). in cambodia, the accounting and auditing professions shall be governed and supported by only one professional body, and individuals or legal entities can be accountants and/or auditors only if registered in the list of members of the accounting and auditing professional body (cambodia, 2016). the state of india stipulates the incorporation of the institute of chartered accountants of india (institute of chartered accountants of india, 2013). kazakhstan polices that professional organization has rights to participate in the development of national standards and participate in developing regulatory legal acts on issues of accounting and financial reporting (kazakhstan, 2007). in the state of malaysia, it establishes malaysian institute of accountants, and it functions to determine the qualifications association members, provide for the training and education of persons practicing or intending to practice the profession of accountancy, approve and supervise the qualification examination, and regulate the practice of the profession of accountancy in malaysia (malaysia, 2016). new zealand establishes an accountants' association under the name new zealand institute of chartered accountants (new zealand, 2013). pakistan state regulates the incorporation of the institute of cost and management accountants of pakistan a s an accountants association institution (institute of cost and management accountants of pakistan, 2014). in thailand, the federation of accounting professions has the objectives to promote and develop the accounting professions and promote unity and upho ld honor of members and provide welfare and assistance among members (thailand, 2000). in the uk, it is regulated in the companies act that one of the qualifications of public companies secretary is that he/she is a member of any of the institute of chartered accountants in england and wales, the institute of chartered accountants of scotland, the association of chartered certified accountants, the institute of chartered accountants in ireland, the institute of chartered secretaries and administrators, the chartered institute of management accountants, and the chartered institute of public finance and accountancy (united kingdom, 2006). theme iii: legal aspects 10. forms of violation, investigation, and penalty this aspect explains the forms of violation and the consequences regarding financial reporting. the state of australia regulates that falsifying information and concealing books relevant to the investigation are violations and subjected to sanctions (australia, 2018). in bangladesh, if any director, manager, officer, or contributory of any company claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 323 destroys or alters of fraudulently any books papers or is privy to the making of any fraudulent entry belonging to the company with the intent to deceive any person, he shall be liable to fine and imprisonment of maximum seven years (bangladesh, 1994). brunei darussalam stipulates that for any unqualified person actions as a director of the company, he shall be liable to a fine of $50 for every day between the day he ceased to be qualified and the earliest day on which it is proved that he acted as a director (brunei darussalam, 2018). in cambodia, a person who makes or assists in making a misleading report is guilty of an offense, as well as a company that without reasonable cause fails to send copies of financial statements to shareholders (cambodia, 2005). dubai sets that concealing the company's true financial position is subjected to imprisonment and fines (dubai, 2015). in hong kong, it is regulated that a person knowingly or recklessly provides any misleading, false, or deceptive information in a particular material is a form of violation and punished to a fine and imprisonment. in india, giving false statements, falsifying, and destroying documents during the course of inspection or investigation will be imprisoned (india, 2013). the state of iraq regulates that failure to submit the required statements and information will be subject to punishment of a fine of not more than 300,000 dinars for every day of delay, and company official who purposely gives inaccurate information will be subject imprisonment for a period of not more than one year, or a fine of not more than 12,000,000 dinars, or both (iraq, 2004). besides, the state of mongolia regulates that if a business entity fails to maintain accountin g records and prepare financial statements, a fine of 30000 – 60000 tugrugs shall be imposed upon officials and 60000 250,000 tugrugs the entity (mongolia, 2002). in nepal, the officers who prepare any false annual financial statements and the directors who approve shall be liable to punishment (nepal, 2006). meanwhile, new zealand regulates that if a company's financial statements are not completed and signed within the time specified or fail to comply with an applicable financial reporting standard, the company is liable on conviction to a fine maximum of $50,000 (new zealand, 1993). in pakistan, where a company has committed an offense with the consent or due to any neglect of the director, manager, secretary, or other officers of the company, such persons shall also be deemed guilty and punished accordingly (institute of cost and management accountants of pakistan, 2014). whereas, the state of philippines regulates that any person willfully certifies a report, knowing it contains incomplete, inaccurate, false, or misleading information or statements, shall be punished with a fine ranging from ₱20,000. 00 to ₱200,000.00. when the wrongful certification is injurious to the public, the punishment will be ranging from ₱40,000.00 to ₱400,000.00 (philippines, 2018). in sri lanka, any person or a party to the destruction or falsification of any register, accounting records, book, paper, or other document belonging to a company shall be guilty of an offense and liable to a fine maximum of one million rupees or a term of imprisonment maximum five years or both (sri lanka, 2007). thailand makes regulations that any person who makes a false entry or modifies supporting documents to distort the company's true condition shall be liable to imprisonment maximum of two years or a fine maximum of forty thousand baht, or both (thailand, 2000). besides, vietnam state describes the forms of violation such as forging, falsely declaring, not claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 324 recording in accounting books, destroying or deliberately damaging accounting records before archival time limit, and threatening on accountants in the duty of accounting work (vietnam, 2003). in the usa, tampering or concealing a record or document and obstructing or influencing any official proceeding, or attempts to do so, shall be fined or imprisoned not more than 20 years, or both (united states, 2002). lastly, the uk regulates that it is an offence for knowingly or recklessly deliver to the registrar, a document that is misleading or deceptive in a material matter. this offence is subject to imprisonment maximum two years or a fine, or both (united kingdom, 2006). table 1 bill 2019 compared to selected countries’ statutory theme content countries re porting enti ty/ ma na gement re porting enti ti es aus tralia, ka zakhstan, nepal , new zealand, philippines , singapore , tha iland, vietnam, the usa, and the uk pre pa re rs’ qua l ification ca mbodia, thailand, and vietnam accounti ng sta ndards aus tralia, brunei da russalam, ca mbodia, dubai, hong kong, india , ka zakhs tan, mala ysia, mongolia, new zealand, philippines , si ngapore, sri lanka, thailand, a nd the usa si gnature aus tralia, brunei da russalam, hong kong, india , ka zakhs tan, ma ca u, mongolia, nepal, ne w zealand, vi etnam, a nd the usa audi t aus tralia, bangladesh, brunei da russalam, ca mbodia, dubai , hong kong, i ra q, mala ysia , mongolia , nepal , new zealand, singapore , sri la nka, thailand, vietnam, the usa, and the uk enti tl ement to re ce ive financial sta te ments aus tralia, ca mbodia, india , i raq, ne w zealand, philippines , si ngapore, sri lanka, thailand, a nd vietnam i ns titution es ta blishment of the fi nancial re porting council aus tralia, bangladesh, hong kong, nepal , philippines , singapore , sri la nka, a nd vietnam i ns titution fi nancial accounti ng sta ndards board aus tralia, bangladesh, cambodia , mala ysia, mongolia, ne w ze a land, philippines, singapo re, sri lanka, thailand, a nd vietnam profe s sional as s ociation i ns titutions ba ngladesh, ca mbodia, india , ka zakhs tan, mala ysia , new zealand, pa ki stan, thailand, a nd the uk le ga l as pects forms of vi olations, i nve stigation, a nd pe nalty aus tralia, bangladesh , brunei da russalam, ca mbodia, india, i raq, mongolia, ne pal, ne w zealand, pakis tan, philippines, sri lanka , tha iland, vietnam, usa, and the uk source: data processed claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 325 comparison of selected countries’ statutory with bill 2019 after categorizing the content of the bill 2019, the content analysis continued to the selected countries’ acts and statutory. six contents relating to financial reporting were founded to be regulated in the selected countries’ acts and statutory that had not been regulated in the bill 2019. they were then categorized according to the themes built from the structure of the bill 2019, as follows: theme i: reporting entities or management 1. reporting entity classification this aspect regulates the criteria that classify entities based on their business scale. the state of australia regulates differences in small or large entities and financial records based on different groups of entities (australia, 2017). hong kong regulates classification based on the company’s total revenue, total assets, and the average number of company employees (hong kong, 2014). meanwhile, the state of new zealand regulates financial reporting levels for various classes of reporting entities (new zealand, 2018). 2. internal control the internal control aspect polices that the reporting entity has a good internal control system because it affects the quality of the financial reports produced. the state of india has laws regarding internal audits (india, 2013), and the state of iraq also has laws and regulations regarding internal audits (iraq, 2004). besides, the state of kazakhstan stipulates that management must ensure the organization of internal control (kazakhstan, 2007), while the state of macau regulates credit institutions must maintain well-organized accounting records, good administrative structures, and systems that are adequate internal control (macau, 1993). the state of mongolia governs internal audits and the rights and obligations regarding internal audits (mongolia, 2002). the philippines requires that every securities class entity must have and maintain an adequate system of internal accounting controls to provide reasonable assurance (philippines, 2000). the state of singapore also requires that every public company and subsidiary design and maintain an adequate internal accounting system to provide adequate assurance (singapore, 2006). meanwhile, the united states regulates public accountants' responsibility and corporate responsibility for financial reports (united states, 2002). 3. good governance this section is regulated in regulations and laws in the context of the reporting entity's responsibilities in carrying out its business operations. the state of australia regulates access to directors (australia, 2017), the state of cambodia regulates the rights of directors and the approval of the annual financial report and the signatures of one or more directors (cambodia, 2005), and the state of nepal regulates the audit committee claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 326 (nepal, 2006). the state of new zealand stipulates that comp any directors must act in good faith and the company's best interest (new zealand, 1993). the state of vietnam regulates supervisors in a company and their rights and duties (vietnam, 2005). the united states sets the audit committee of public companies (united states, 2002), and the united kingdom regulates the authorities that can make rules, corporate governance concerning issuers, and criminal acts and fines related to corporate governance (united kingdom, 2006). theme ii: institution, professional association category 4. practice monitoring program this section regulates practical supervision by professional associations for accountants in business or internal accountants for reporting entities. the state of india regulates the establishment of a quality review board (india, 1959), while the state of thailand prohibits the practice of the accounting or accounting profession unless it is a member or has been registered by the accounting professional federation, as well as the powers and duties of the accounting profession supervisory commission (thailand, 2004). vietnam regulates accounting inspection, which contains checking the performance of the content of accounting work and the professional association institution, examining management organization and accounting practices and ensuring accounting compliance with other legal provisions (vietnam, 2003). theme iii: legal aspects 5. appeal the appeal provides for further action if the reporting entity does not accept the provisions of the authority. the state of bangladesh regulates the appeal against the council's decision and the establishment of the authority of appeals (bangladesh, 2015). the state of hong kong regulates that a company may appeal to the administrative appeals board within three weeks after an indictment (hong kong, 2014). it is an essential insight as the bill will appoint a system operator (penyelenggara sistem) for conducting the administration duties of reporting entities that there should be an independent body for the reporti ng entities to appeal when there is no agreement between the reporting entities and system operator in a case of a dispute. however, this aspect exceeds this study’s scope and is more appropriate to be discussed further from law’s perspective. 6. legal protection in the context of ensuring legal protection for the authority in carrying out its obligations related to these laws and regulations and for employees or stakeholders related to the reporting entity, the example is reporting indications of law violations by the reporting entity. legal protection for the authority in carrying out its obligations is regulated by the state of brunei darussalam, namely protection from personal responsibility and the claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 327 minister's power to release (brunei darussalam, 2010) . the state of hong kong regulates regarding immunity for the registrar and public officials from civil liability and civil action in respect of anything done in good faith (hong kong, 2014). the state of india provides protection against actions taken in good faith (institute of chartered accountants of india, 2013), the state of malaysia regulates protection against prosecution, and due process (malaysia, 2012), the state of pakistan has protection against actions taken in good faith (institute of cost and management accountants of pakistan, 2014), the state of singapore protects against lawsuits or other legal proceedings (singapore, 2005), and the state of sri lanka guarantees no prosecutions shall be placed against the council for any act in good faith carried out or intended to be carried out by the council under this law or at the direction of the commission (sri lanka, 1995, 2009). also, for employees or stakeholders related to reporting entities regulated in the united states of america laws, protection is for employees of public companies who provide evidence of fraud and retaliation against informants (united states, 2002). nevertheless, this aspect exceeds this study ’s scope and is more appropriate to be discussed further in law ’s perspective. table 2 selected countries’ statutory compared to ruu pk ri 2019 theme content countries re porting enti ty/ ma na gement re porting entity cl a ssifications aus tra lia a nd ne w zealand good corporate gove rna nce aus tralia, ca mbodia, i raq, ne pal, new zealand, si ngapore, the usa, and the uk i nte rnal control ca mbodia, india , i ra q, japan, kazakhsta n, ma cau, mongolia, philippines , singapore , thailand, vie tnam, a nd the usa i ns titution pra cti ce monitoring progra m brunei da russalam, cambodia , india, i raq, mongolia, ne pa l, sri lanka, thailand, a nd vi etnam le ga l as pects appe al* ba ngladesh and i ndia le ga l protection* brunei da russalam, ca mbodia, india , ma cau, mala ysia, si ngapore, sri lanka, and the usa source: data processed * exceeds the scope of the study, will not be analyzed further comparison of ruu pk ri 2019 and selected countries’ statutory with the ruu pk ri 2020 the comparison with selected countries resulted in six aspects regulated in the statutory documents of selected countries, which were not regulated yet in the ruu pk ri 2019. however, in the ruu pk ri drafting development, a public hearing on the ruu pk ri was held in december 2020 by the financial professional development center (pppk or pusat pembinaan profesi keuangan), and the ruu pk ri 2020 has a ccommodated several aspects so it will not be discussed further. these aspects include: 1. entity group aspects 2. internal control 3. good governance 4. development and supervision claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 328 several aspects were previously regulated in the ruu pk ri 2019 but are now no longer regulated or different in the ruu pk ri 2020; these aspects would be analyzed further. the first is professional associations, previously regulated in articles 1, 2, 20 and 37 of the ruu pk ri 2019, but not regulated in the ruu pk ri 2020. the second is a bout financial report standard committee and the consultative and supervisory committee, previously regulated in articles 1 and 19 of the ruu pk ri 2019 concerning the institute of indonesia chartered accountants' financial accounting standards board (here inafter: dsak) but later changed to the financial report standard committee (kslk or komite standar laporan keuangan) in the ruu pk ri 2020 article 23 and 24. third, accountant certification was previously regulated in article 20 of the ruu pk ri 2019 but not regulated in the ruu pk ri 2020. lastly, appeal and legal protection had not been regulated in the ruu pk ri 2019 and has not completely regulated in the ruu pk ri 2020 (article 27 paragraph 3). however, these aspects exceed this study ’s scope and are more appropriate to be discussed further in law ’s perspective. proposed aspects to be included in the ruu pk ri 2020 standard-setting board in indonesia, the party that carries out the function of preparing financial reporting standards for private entities in indonesia is the dewan standar akuntansi keuangan, hereinafter referred to as dsak and is part of the iai, with the task to perform the formulation, development, and approval of the framework for the preparation and presentation of financial statements, financial accounting standards (sak), interpretation of sak (isak), revocation of sak, technical bulletin, and other products related to sak. dsak also responds to questions from the government, authorities, associations, and foreign institutions rel ated to sak (institute of indonesia chartered accountants, 2020a). dsak members go through an open selection process and serve for four years. dsak is formed and responsible to the iai national executive board, hereinafter abbreviated as dpn iai (dewan pengurus nasional). figure 4 displays the iai organization structure, consisting of the advisory board, the dpn iai, and the honorary council (majelis kehormatan). the advisory board functions to provide direction and advice to the national governing council iai and is responsible to congress. the dpn iai is a management structure at the national level, responsible to the congress, organizes and oversees the governing body (kelengkapan kepengurusan), compartments, and iai region. the honorary council is a judi cial body at the appellate level and is responsible to congress. figure 4 exhibits clearly the separation of duties and responsibilities from the financial accounting standards board (dsak) as the standard drafting party and the financial accounting standards consultative board (dksak, dewan konsultatif standar akuntansi keuangan) that provides direction and priority scale for the choice of standards and interpretations to be applied to dsak. dksak can also provide considerations regarding the appointment and dismissal of dsak members and raise funds in the framework of claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 329 preparing financial accounting standards. there are three functions called the three -tier governance structure: (1) supervision, (2) governance and funding, and (3) standardsetting. in iai's organizational structure (figure 4), the supervisory and governance and funding functions are carried out by dksak, while the dsak does the standard-setting function. it is then called a two-tier governance structure, meaning that two separate organs carry out three functions. ideally, the three functions (supervision, governance and funding, and standard-setting) run separately and are carried out by three separate organs to minimize conflicts of interest (ifrs foundation, 2018), as adopted by the ifrs foundation in figure 6. in the ruu pk ri 2020, there are regulations regarding system operator in article 20, financial report standard committee (kslk or komite standar laporan keuangan) in article 23, and consultative and supervisory committees in articl e 24. figure 4 institute of indonesia chartered accountants organizational structure source: institute of indonesia chartered accountants (2020) the system operator has the authority to organize a reporting system, foster and supervise reporting entities coordinated by ministries and/or institutions that have the authority according to the provisions of laws and regulations, receive, review, and manage financial report data (administration), and propose membership of the standards committee. article 23 describes that the financial reporting standards committee is (1) recommended by the minister and established through a presidential decree and (2) responsible for compiling and stipulating and other tasks related to the formulation and implementation of standards. the consultative and supervisory committee is formed by the minister and is tasked with providing consultation, opinion, and supervising the preparation and standard-setting. an illustration can be obtained from the ruu pk ri 2020, as shown in appendix 1. claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 330 from appendix 1, it appears that the kslk will replace the dsak in formulating and implementing accounting standards and other duties related to it. however, there is influence from the system operator, namely in: 1. proposing membership of the standards committee (article 20 paragraph 2d) 2. evaluating the preparation and applicability of the standard (article 20 paragraph 2e) 3. carrying out studies on the development and application of the standards (article 20 paragraph 2f) this influence impacts the independence of the kslk, which should be an independent body in preparing and implementing financial reporting standards used by the reporting entities (including state-owned enterprises/bumn and regional-owned enterprises/bumd). however, kslk members are recommended by the system operator, which is a government institution compared to dsak iai members who go through an open selection process. this process guarantees more of the competence and independence of members of standard compilers of financial statements. ifrs foundation as the best practice has a three-level governance structure, as shown in figure 5; standard-setter consists of experts (international accounting standards board or iasb), containing 14 members from various countries and backgroun ds: academia, the accounting profession, investment, financial reporting, regulation, and standardsetting. the board issues ifrs and ifrs standards for msme standards (ifrs foundation, 2018) and is overseen by trustees from around the world (ifrs foundati on trustees), who ensure that the organization follows the processes set out in the due process handbook. the trustees are responsible to the public authority's monitoring board. figure 5 ifrs foundation organizational structure source: ifrs foundation financial report (2018, p. 17) the ifrs advisory council provides advice to trustees and the board (international financial reporting standards foundation, 2017). based on the analysis, the recommendations related to the financial reporting are as follow s: the system operator focuses more on fostering and supervising reporting entities in coordination with the competent ministries and/or agencies in accordance with claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 331 applicable laws (article 20 paragraph 2b), receiving, reviewing, and managing reporting entity financial report data (article 20 paragraph 2c) and a reporting system (article 20 paragraph 2a), an integrated one gate financial reporting electronic information system (article 1). there is no need to establish a financial report standard committee (kslk) because it has been well managed by the financial accounting standards board (dsak iai). comparison of standard setters for financial statements of other countries also reveals that the countries of pakistan (institute of chartered accountants of pakistan (icap)), sri lanka (institute of chartered accountants of sri lanka (ca sri lanka)), and thailand (federation of accounting professions (fap)) also apply the same. if kslk still is formed, then (a) the selection of members is open and not assignme nt or recommended by the minister or recommended by the system operator, and (2) it is recommended that a three-tier governance structure be established: (a) supervision, (b) governance and funding, and (c) standard-setting. accountant certification in the ruu pk ri 2020, there is no regulation regarding accountant certification, but in article 10 (1), it is stated that the preparer of financial statements for specific reporting entities must be a registered accountant held by the minister. regarding regi stered accountants, it is regulated in the regulation of the minister of finance of the republic of indonesia number 216/pmk.01/2017 article 2, which states that one of the requirements to be registered as a registered accountant is to have proof of passin g the accounting profession certification exam organized by the accountant professional association, which in indonesia, there are professional accountants (iai), public accountants (iapi), and management accountants (iami, ikatan akuntan manajemen indonesia) that are national and recognized by the minister ( ministry of finance, 2017). based on the decree of the minister of finance of the republic of indonesia number 263/kmk.01/2014 concerning the establishment of the institute of indonesia chartered accountants (iai) as the professional accountants association, iai is responsible for holding professional accountant certification examinations and issuing professional accountant certificates (ministry of finance, 2014a). it strengthens the argument that the ruu pk ri 2020 regulates the professional association as an institution that prepares its members to become part of the financial reporting support professionals. figure 6 exhibits the path that must be followed to become a registered accountant ( institute of indonesia chartered accountants, 2020b). claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 332 figure 6 pathway to become a registered accountant source: institute of indonesia chartered accountants (2020b, p. 10) this study conducted comparisons with selected countries, including aspects of accountant certification regulated in their laws and regulations, and found that india has the law on companies in 2013 and the cost accountants and working accountants act 1959; the state of kazakhstan has the law on accounting and financial reporting in 2007; the state of pakistan has the law on management and cost accountants in 1990; the philippines had the law on accounting practices in 2003; the state of thailand has the law on the accounting profession; the state of vietnam has the law on accounting law regulating about accountant certification. therefore, it is recommended that the ruu pk ri has regulations regarding professional associations, including the aspect of accountant certification, which is a requirement for financial reporting preparers to be registered accountants. practice monitoring program in the ruu pk ri 2019, there are regulations regarding professional associations (chapter vii) or professional organizations (indonesia, 2019). the ruu pk ri 2020 regulates financial reporting supporting professionals (chapter viii, article 26), but there are no regulations related to professional associations that play a role in overseeing these financial reporting supporting professionals (indonesia, 2020). the claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 333 practice monitoring program aspect in this research’s context is a program by the professional accountants association in supervising the practice of its members, accountants in business, or internal accountants. four countries regulate aspects of the practice monitoring program in their laws and regulations. india, in the act of working accountants and cost and works accountants of 1959, established a quality review board, which is the same as pppk of the republic of indonesia, which guides members of the institute (same with the institute of indonesia chartered accountants (iai)) to improve the quality of practice and compliance with professional regulations. in the 1995 law on accounting and auditing standards, sri lanka established the accounting and auditing standards supervisory agency. thailand in the accounting professional act in 2004 regulates the requirement for all professional accountants to be members of or registered in the accounting professional federation, qualifications, and prohibitions of accountants, as well as the accounting profession supervisory commission, which is the same as pppk of the republic of indonesia to oversee the performance of the accounting professional federation (the same as the indonesian accounting association). in the accounting law in 2003, vietnam established a body that regulates inspection based on law, the content of the examination, and the responsibilities and rights of the party being examined or supervised. the second part of article 10c of the ruu pk ri 2019 concerning the functions, duties, and powers of the financial reporting authority states that the function of the opk is to supervise reporting entities. it means that the opk will supervise the reporting entities, including all financial reporting activities and outputs, namely financial reports. however, it indicates that opk does not function to supervise the practice of accountants as compilers of financial reports because accountants are under the auspices of the institute of indonesia chartered accountants (iai) and are fostered and supervised by pppk on behalf of the ministry of finance which has authority over the accounting profession (in which, there are practical accountants and public accountants), the appraisal profession, and the actuarial profession ( financial professional development center, 2020). chapter 7 article 20 paragraph 2g concerning the professional association of accountants states that the professional association of accountants must meet the criteria, one of which is "having organizational mechanisms to enforce discip line for its members". it means that the ruu pk ri 2019 only regulates the criteria so that the republic of indonesia can recognize the professional association of accountants' functions. thus, the supervision of accounting practices by the professional association of accountants for its members, namely accountants in business or internal accountants for reporting entities under the professional accountants association's auspices, has not been regulated in the ruu pk ri 2019. in its development, the ruu pk ri 2019 was revised and reported publicly through the public hearing by pppk to become the ruu pk ri 2020 and has accommodated the guidance and supervision of the financial reporting supporting professions, namely in claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 334 article 20g and article 26 (2). howeve r, there are some overlapping powers, as shown by panel a in figure 7. in article 20g, system operator develops and supervises financial reporting supporting professions. article 26 (2) states that the minister's financial reporting supporting profession i s fostered and supervised. regulation of the minister of finance number 206/pmk.01/2014 concerning the organization and work procedure of the ministry of finance establishes pppk as an institution for the preparation of policy formulations, guidance, devel opment, and supervision of the financial profession: accountants, public accountants, accounting technicians, appraisers, public appraisers, and actuaries (ministry of finance, 2014b). figure 7 diagram of the authority for trustees and supervisors of financial reporting supporting professionals source: data processed based on the decree of the minister of finance of the republic of indonesia number 263/kmk.01/2014 concerning the establishment of the institute of indonesia c hartered accountants (iai) as the professional accountants association, iai has the responsibility panel b panel a claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 335 to provide continuing professional education and implement discipline for its members (ministry of finance, 2014a). panel b in figure 7 shows that iai will be more effective in fostering and supervising its members who are included in the financial reporting support profession and other financial reporting support professional associations. pppk, as an institution authorized by the minister, is recommended to coordinate with professional associations in supervising its members who are preparers of financial reports. meanwhile, pppk coordinates with system operators whose primary focus is to foster and supervise reporting entities. therefore, both reporting entities and compilers of financial statements can be fostered together to improve financial reporting quality. this study recommends that iai and other professional associations have a practice monitoring program for members under its auspices and coordinate with pppk on behalf of the ministry of finance. the system operator should also implement a monitoring program and mechanism for reporting entities. conclusion the difference in ownership structure and management of an entity causes agents or management to have more information because they carry out operational activities with the potential to exploit this information asymmetry for personal gain (jensen & meckling, 1976; scott, 2015). a financial report is a form of accountability from the agent/management to the principal/owner who has authorized and functions to bridge information asymmetry. therefore, the preparation and disclosure of information in the financial statements must be regulated, in this case, by the government as the regulator. because the entity is influenced by and influences many parties (stakeholders) in carrying out its business activities (freeman, 1984), regulations related to financial reporting should also cover and protect all reporting entity stakeholders. this research is a comparison study of the indonesian financial reporting bill (ruu pk ri) with the financial reporting acts and similar statutory of selected countries included in the asia-oceania standard setter group (asian-oceanian standard-setters group (aossg)), united states of america, and united kingdom. secondary data, namely legal documents, were downloaded and then starting from the ruu pk ri 2019, the content was categorized based on its themes. compared to the selected countries’ statutory, the ruu pk ri 2019 already contains regulations that are also accommodated in selected countries’ statutory. when compared, there were six additional aspects regulated in the selected countries’ statutory but not yet regulated in the ruu pk ri 2019. however, in the bill drafting development, a public hearing on the ruu pk ri 2020 was conducted by pppk and had already accommodated most of these recommendations. however, several changes were then analyzed and recommended, including the aspects of the professional association and i ts role in the financial accounting standard-setting, accountant certification, and practice monitoring program. regarding the financial accounting standard-setting, this study recommends the system operator to be more focused on the administrative tasks , which are fostering and supervising reporting entities in coordination with the competent ministries and/or claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 336 agencies, receiving, reviewing, and managing reporting entity financial report data and organizing reporting system, an integrated one gate financial reporting electronic information system. also, there is no need to establish a financial report standard committee (kslk) because it has been well managed by the financial accounting standards board (dsak iai). nevertheless, if kslk will still be forme d, then (a) the selection of members should be open and not assignment or recommended by the minister or recommended by the system operator, and (2) it is recommended that a three-tier governance structure be established: (a) supervision, (b) governance and funding, and (c) standard-setting. accountant certification by the institute of indonesia chartered accountants (iai) as an association of financial reporting support professionals is recommended to be regulated in the ruu pk ri because it is a requirement for financial reporting preparers registered accountants. accountant in business or internal accountant of the reporting entity is the party who prepares the financial statements and plays a role in the reliability of the financial statements. therefore, iai is recommended to have a practice monitoring program for its members, namely professionals under its auspices and coordinated by pppk on behalf of the ministry of finance. this study has limitations since it only carries out a comparative study of the bill with the financial reporting acts and similar statutory and is limited to a sample of selected countries, leaving other countries for further research. additional perspectives from other stakeholders, such as public accountants (auditors), the management or corporate accountants from the preparers, the financial services authority (otoritas jasa keuangan) as a regulator of financial reporting entities listed in the indonesian capital market are needed to be conducted to obtain a complete and comprehensive understanding in evaluating the ruu pk ri 2020. claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 337 appendix claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 338 references abdullah, k.a., & al-jafari, m. k. (2011). the effect of sarbanesoxley act ( sox ) on corporate value and performance. european journal of economics, finance and administrative sciences, 33, 42-55. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/288710298_the_effect_of_sarbanesoxley_act_sox_on_corporate_value_and_performance asian oceanian standard setters group. (2020). about us. retrieved from https://www.aossg.org/ australia. (2017). corporations act 2001. retrieved from https://www.legislation.gov.au/details/c2017c00328 australia. (2018). australian securities and investments commission act 2001. retrieved from https://www.legislation.gov.au/details/c2018c00438 audit board of the republic of indonesia. (2020). state losses in the jiwasraya case rp. 16.81 trillion. press conference. retrieved from https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_post_1583807718.pdf bangladesh. (1973). chartered accountants act 1961 and 1973. retrieved from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-442.html bangladesh. (1994). the companies act. retrieved from https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/companiesact_ 0.pdf bangladesh. (2015). the financial reporting act, pub. l. no. registered no. da-1, 1. retrieved from https://www.frcbd.org/rules-and-regulations/ bhutta, k. s., & huq, f. (1999). benchmarking – best practices: an integrated approach. benchmarking: an international journal, 6(3), 254–268. https://doi.org/10.1108/14635779910289261 brunei darussalam. (2010). accountants order. retrieved from http://www.agc.gov.bn/agc%20images/laws/gazette_pdf/2010/en/s115.p df brunei darussalam. (2018). companies act chapter 39. retrieved from http://www.agc.gov.bn/agc%20images/laws/act_pdf/(clean%20version) %20cap%2039.pdf cambodia. (2005). law on commercial enterprises. retrieved from https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh011en.pdf cambodia. (2016). law on accounting and auditing. retrieved from http://huskyandpartners.com/images///law%20library/accounting%20and%20 auditing/20180819law%20on%20accounting%20and%20auditing_2016_en.pdf.pdf deloitte. (2020). financial reporting ecosystem (pp. 301–326). retrieved from https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/covid -19/financial-reportingecosystem-spring-2020.html# house of representatives. (2002). the constitution of the republic of indonesia of 1945. retrieved from http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 donaldson, t., & preston, l. e. (1995). the stakeholder theory of the corpo ration: concepts, evidence, and implications. academy of management review, 20(1), 65–91. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992 dubai. (2015). federal law no. 2 of 2015 on commercial companies. retrieved from https://u.ae/en/information-and-services/business/business-regulations ellet, w. (2018). the case study handbook: a student’s guide. harvard business school publishing. freeman, r. e. (1984). strategic management: a stakeholder approach. pitman publishing ins. https://www.researchgate.net/publication/288710298_the_effect_of_sarbanes-oxley_act_sox_on_corporate_value_and_performance https://www.researchgate.net/publication/288710298_the_effect_of_sarbanes-oxley_act_sox_on_corporate_value_and_performance https://www.aossg.org/ https://www.legislation.gov.au/details/c2017c00328 https://www.legislation.gov.au/details/c2018c00438 https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_post_1583807718.pdf http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-442.html https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/companiesact_0.pdf https://www.frcbd.org/rules-and-regulations/ https://doi.org/10.1108/14635779910289261 http://www.agc.gov.bn/agc%20images/laws/gazette_pdf/2010/en/s115.pdf http://www.agc.gov.bn/agc%20images/laws/gazette_pdf/2010/en/s115.pdf http://www.agc.gov.bn/agc%20images/laws/act_pdf/(clean%20version)%20cap%2039.pdf http://www.agc.gov.bn/agc%20images/laws/act_pdf/(clean%20version)%20cap%2039.pdf https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kh/kh011en.pdf http://huskyandpartners.com/images/law%20library/accounting%20and%20auditing/20180819-law%20on%20accounting%20and%20auditing_2016_en.pdf.pdf http://huskyandpartners.com/images/law%20library/accounting%20and%20auditing/20180819-law%20on%20accounting%20and%20auditing_2016_en.pdf.pdf http://huskyandpartners.com/images/law%20library/accounting%20and%20auditing/20180819-law%20on%20accounting%20and%20auditing_2016_en.pdf.pdf https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/covid-19/financial-reporting-ecosystem-spring-2020.html https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/covid-19/financial-reporting-ecosystem-spring-2020.html http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992 https://u.ae/en/information-and-services/business/business-regulations claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 339 freeman, r. e. (2004). the stakeholder approach revisited. zeitschrift für wirtschaftsund unternehmensethik, 5(3), 228–241. https://doi.org/10.5771/1439-880x-2004-3-228 hong kong. (2014). hong kong cap 622 companies ordinance (english). retrieved from https://ww w.elegislation.gov.hk/hk/cap622?pmc=1&m=1&pm=0 hong kong. (2020). financial reporting council ordinance cap 588. hong kong. retrieved from https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap588?m=1&pm=0&pmc=1 hossen, s. (2016). financial reporting act (fra), 2015: a revolutionary era for ensuring effective capital market and economic development in bangladesh. global journal of management and business research. retrieved from https://journalofbusiness.org/index.php/gjmbr/article/view/1959 ifrs foundation. (2018). annual report ifrs 2018. retrieved from www.ifrs.org/aboutus/who-we-are.%0ahttps://www.ifrs.org/-/media/feature/aboutus/funding/annual-report-2013.pdf institute of indonesia chartered accountants. (2020a). financial accounting standard board. retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/dsak institute of indonesia chartered accountants. (2020b). becoming a chartered accountant. retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/ca/menjadi-ca india. (1959). the cost and works accountans act. retrieved from https://www.mca.gov.in/ministry/actsbills/pdf/cost_and_works_accountants_act_ 1959.pdf india. (2013). the companies act. retrieved from http://www.mca.gov.in/ministry/pdf/companiesact2013.pdf indonesia. (2003). law of the republic of indonesia number 17 of 2003 on state finance. retrieved from https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/200 indonesia. (2019). draft financial reporting bill of the republic of indonesia. indonesia. (2020). draft financial reporting bill of the republic of indonesia. retrieved from http://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/draf-rancangan-undang-undangpelaporan-keuangan institute of chartered accountants of india. (2013). the chartered accountants act 1949. retrieved from https://legislative.gov.in/sites/default/files/a1949-38_0.pdf institute of cost and management accountants of pakistan. (2014). cost and management accountants regulations, 1990 (amended 2014). retrieved from https://www.icmap.com.pk/pdfs/act_n_regulations.pdf international financial reporting standards foundation. (2017). about us. retrieved november 12, 2020, from https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/ iraq. (2004). company law no. 21 of 1997. retrieved from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83220&p_count ry=irq&p_count=235 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x katadata. (2020a). the supreme audit agency reveals the results of the jiwasraya insurance investigation to the house of representatives today. retrieved from https://katadata.co.id/berita/2020/02/03/bpk-ungkap-hasil-investigasi-asuransijiwasraya-ke-dpr-hari-ini katadata. (2020b). tps food restates financial report 2017, loss swells to idr 5 trillion. retrieved from https://katadata.co.id/berita/2020/02/12/tps-food-sajikan-ulanglapkeu-2017-rugi-membengkak-jadi-rp-5-triliun kazakhstan. (2007). law on accounting and financial reporting 2007. retrieved from https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=15233 https://doi.org/10.5771/1439-880x-2004-3-228 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622?pmc=1&m=1&pm=0 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap588?m=1&pm=0&pmc=1 https://journalofbusiness.org/index.php/gjmbr/article/view/1959 http://www.ifrs.org/about-us/who-we-are.%0ahttps:/www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/funding/annual-report-2013.pdf http://www.ifrs.org/about-us/who-we-are.%0ahttps:/www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/funding/annual-report-2013.pdf http://www.ifrs.org/about-us/who-we-are.%0ahttps:/www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/funding/annual-report-2013.pdf http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/dsak http://iaiglobal.or.id/v03/ca/menjadi-ca https://www.mca.gov.in/ministry/actsbills/pdf/cost_and_works_accountants_act_1959.pdf https://www.mca.gov.in/ministry/actsbills/pdf/cost_and_works_accountants_act_1959.pdf http://www.mca.gov.in/ministry/pdf/companiesact2013.pdf https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/200 http://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/draf-rancangan-undang-undang-pelaporan-keuangan http://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/draf-rancangan-undang-undang-pelaporan-keuangan https://legislative.gov.in/sites/default/files/a1949-38_0.pdf https://www.icmap.com.pk/pdfs/act_n_regulations.pdf https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/ https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83220&p_country=irq&p_count=235 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83220&p_country=irq&p_count=235 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://katadata.co.id/berita/2020/02/03/bpk-ungkap-hasil-investigasi-asuransi-jiwasraya-ke-dpr-hari-ini https://katadata.co.id/berita/2020/02/03/bpk-ungkap-hasil-investigasi-asuransi-jiwasraya-ke-dpr-hari-ini https://katadata.co.id/berita/2020/02/12/tps-food-sajikan-ulang-lapkeu-2017-rugi-membengkak-jadi-rp-5-triliun https://katadata.co.id/berita/2020/02/12/tps-food-sajikan-ulang-lapkeu-2017-rugi-membengkak-jadi-rp-5-triliun https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=15233 claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 340 ministry of finance. (2014a). decree of the minister of finance of the republic of indonesia number 263 / kmk.01 / 2014 concerning the establishment of the stitute of indonesia chartered accountants as the professional accountants association. retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/image/ca/pmk akuntan 2014.pdf ministry of finance. (2014b). minister of finance regulation number 206 / pmk.01 / 2014 concerning the organization and work procedure of the ministry of finance. retrieved from https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/206~pmk.01~2014perlamp.pdf ministry of finance. (2017). regulation of the minister of finance of the republic of indonesia number 216 / pmk.01 / 2017 concerning registered accountants. retrieved from https://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/1386/pmk-216pmk.01-2017-akuntan-beregister.pdf macau. (1993). financial system act. retrieved from https://bo.io.gov.mo/bo/i/93/27/declei32_en.asp macau. (2000). commercial code. pub. l. no. decree-law no. 40/99/m. retrieved from https://bo.io.gov.mo/bo/i/99/31/codcomen/codcom0601.asp#c3a642 malaysia. (2012). financial reporting act 1997, pub. l. no. 558, 24. retrieved from http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/02_financial_reporting/financial _reporting.pdf malaysia. (2016). accountants act no. 94 of 1967. mamic-sacer, i. (2015). the regulatory framework of accounting and accounting standardsetting bodies in the european union member states. financial theory and practice, 39(4), 393–410. retrieved from https://doi.org/10.3326/fintp.39.4.3 mongolia. (2002). law of mongolia on accounting (revised). retrieved from http://lehmanlaw.mn/wp-content/uploads/2016/04/1.accounting2001.pdf nepal. (2006). companies act, 2063. retrieved from https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/electronic/87481/99755/f449961155 /npl87481.pdf nepal. (2007). securities act 2063. retrieved from http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2018/10/securitiesact-2063-2007.pdf new zealand. (1993). companies act 1993, new zealand legislation. retrieved from http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/dlm319570.html?src =qs new zealand. (2013). new zealand institute of chartered accountants act 1996. retrieved from https://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0039/22.0/dlm391364.html new zealand. (2018). financial reporting act 2013. retrieved from https://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0101/latest/whole.html philippines. (2000). the securities regulation code. retrieved from https://boi.gov.ph/sdm_downloads/ra-8799-the-securities-regulation-code/ philippines. (2003). regulating the practice of accountancy in the philippines [republic act no. 9298]. retrieved from http://www.picpa.com.ph/attachment/6920169527387.pdf philippines. (2018). revised corporation code of the philippines. retrieved from https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2019/ra_11232_2019.html financial professional development center. (2020). profile of the financial professional development center. retrieved from https://www.pppk.kemenkeu.go.id/in/page/profil scott, w. r. (2015). financial accounting theory (7th ed.). pearson canada. http://iaiglobal.or.id/v03/image/ca/pmk%20akuntan%202014.pdf https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/206~pmk.01~2014perlamp.pdf https://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/1386/pmk-216-pmk.01-2017-akuntan-beregister.pdf https://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/1386/pmk-216-pmk.01-2017-akuntan-beregister.pdf https://bo.io.gov.mo/bo/i/93/27/declei32_en.asp https://bo.io.gov.mo/bo/i/99/31/codcomen/codcom0601.asp#c3a642 http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/02_financial_reporting/financial_reporting.pdf http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/02_financial_reporting/financial_reporting.pdf https://doi.org/10.3326/fintp.39.4.3 http://lehmanlaw.mn/wp-content/uploads/2016/04/1.accounting2001.pdf https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/electronic/87481/99755/f449961155/npl87481.pdf https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/electronic/87481/99755/f449961155/npl87481.pdf http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2018/10/securities-act-2063-2007.pdf http://www.lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2018/10/securities-act-2063-2007.pdf http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/dlm319570.html?src=qs http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/dlm319570.html?src=qs https://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0039/22.0/dlm391364.html https://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0101/latest/whole.html https://boi.gov.ph/sdm_downloads/ra-8799-the-securities-regulation-code/ http://www.picpa.com.ph/attachment/6920169527387.pdf https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2019/ra_11232_2019.html https://www.pppk.kemenkeu.go.id/in/page/profil claudia, gani, & yuniasih comparati ve study of the fi nanci al reporti ng act: … j o u rn al o f ac c o u n ti n g an d in v es tmen t , 2021 | 341 singapore. (2005). accounting and corporate regulatory authority act 2004. retrieved from https://sso.agc.gov.sg/act/acraa2004 singapore. (2006). companies act 1994. retrieved from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=70983&p_classif ication=01.03 singapore. (2008). accounting standards act, pub. l. no. 39. retrieved from https://sso.agc.gov.sg/act/asa2007 sri lanka. (1995). sri lanka accounting and auditing standards. retrieved from http://www.slaasc.lk/pdf/01.pdf sri lanka. (2007). companies act no. 07 of 2007. retrieved from http://ww w.drc.gov.lk/en/?page_id=1933 sri lanka. (2009). securities and exchange commission of sri lanka 1987 (amended). retrieved from https://www.srilankalaw.lk/yearwisepdf/2009/securities_and_exchang e_commission_of_sri_lanka(amendment)_act,_no._47_of_2009 .pdf thailand. (2000). accounting act b.e. 2543. retrieved from https://www.dbd.go.th/dbdweb_en/download/pdf_law/accounting_act_ be2543/act/act_accout_be2543.pdf thailand. (2004). accounting professions act, b.e. 2547. retrieved from https://www.tfac.or.th/upload/9414/m0uin4zczj.pdf thailand. (2019). securities and exchange act, 2535 retrieved from https://ww w.sec.or.th/en/documents/actandroyalenactment/act/act-sea1992amended.pdf tuanakotta, t. m. (2013). detecting financial statement manipulation. salemba empat publishing. united kingdom. (2006). uk companies act 2006. retrieved from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf united states. (2002). sarbanes-oxley act of 2002. retrieved from https://pcaobus.org/about/history/documents/pdfs/sarbanes_oxley_act_of_ 2002.pdf vietnam. (2003). the accounting law. retrieved from https://luatminhkhue.vn/en/law no-03-2003-qh11-dated-june-17--2003-of-the-national-assembly-on-accounting.aspx vietnam. (2005). law on enterprises. retrieved from http://www.vietnamlaws.com/freelaws/lw60na29nov05enterprises%5b10apr06 %5d.pdf world bank. (2018). reports on the observance of standards and codes accounting and auditing indonesia. retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/478551576872263951/indonesiareport-on-the-observance-of-standards-and-codes-accounting-and-auditing.pdf https://sso.agc.gov.sg/act/acraa2004 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=70983&p_classification=01.03 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=70983&p_classification=01.03 https://sso.agc.gov.sg/act/asa2007 http://www.slaasc.lk/pdf/01.pdf http://www.drc.gov.lk/en/?page_id=1933 https://www.srilankalaw.lk/yearwisepdf/2009/securities_and_exchange_commission_of_sri_lanka(amendment)_act,_no._47_of_2009.pdf https://www.srilankalaw.lk/yearwisepdf/2009/securities_and_exchange_commission_of_sri_lanka(amendment)_act,_no._47_of_2009.pdf https://www.srilankalaw.lk/yearwisepdf/2009/securities_and_exchange_commission_of_sri_lanka(amendment)_act,_no._47_of_2009.pdf https://www.dbd.go.th/dbdweb_en/download/pdf_law/accounting_act_be2543/act/act_accout_be2543.pdf https://www.dbd.go.th/dbdweb_en/download/pdf_law/accounting_act_be2543/act/act_accout_be2543.pdf https://www.tfac.or.th/upload/9414/m0uin4zczj.pdf https://www.sec.or.th/en/documents/actandroyalenactment/act/act-sea1992-amended.pdf https://www.sec.or.th/en/documents/actandroyalenactment/act/act-sea1992-amended.pdf http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf https://pcaobus.org/about/history/documents/pdfs/sarbanes_oxley_act_of_2002.pdf https://pcaobus.org/about/history/documents/pdfs/sarbanes_oxley_act_of_2002.pdf https://luatminhkhue.vn/en/law-no-03-2003-qh11-dated-june-17--2003-of-the-national-assembly-on-accounting.aspx https://luatminhkhue.vn/en/law-no-03-2003-qh11-dated-june-17--2003-of-the-national-assembly-on-accounting.aspx http://www.vietnamlaws.com/freelaws/lw60na29nov05enterprises%5b10apr06%5d.pdf http://www.vietnamlaws.com/freelaws/lw60na29nov05enterprises%5b10apr06%5d.pdf http://documents.worldbank.org/curated/en/478551576872263951/indonesia-report-on-the-observance-of-standards-and-codes-accounting-and-auditing.pdf http://documents.worldbank.org/curated/en/478551576872263951/indonesia-report-on-the-observance-of-standards-and-codes-accounting-and-auditing.pdf journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper the evaluation of performance indicators development: a study on indonesian financial transaction report and analysis center (ppatk) dedy kurniawan* and rusdi akbar abstract: research aims: this research aims to evaluate the development of performance indicators using the performance blueprint analysis tools and know what factors are instrumental in the development of performance indicators for public organizations in indonesia using institutional isomorphism point of view. design/methodology/approach: the study comprised qualitative research undertaken at one public organization, the indonesian financial transaction reports and analysis center (ppatk) in jakarta. research findings: this study revealed that the ppatk business process was still not optimally aligned with the performance blueprint analysis tools. this study also uncovered eleven factors that play a role in the development of performance indicators: mindset, business process, comfort zone, technical competence, regulation, activity plan, process, drafting, management commitments, monitoring and evaluation, reward and punishment, and performance data management. theoretical contribution/originality: this study contributes to knowledge of the institutional isomorphism’s influence, primarily normative isomorphism at a public organization. also, this research is the first research to use the performance blueprint more thoroughly, with six types of analysis. practitioner/policy implication: this study has implications for ministries/institutions and regulatory agencies to implement the performance blueprint in the development process of performance indicators. research limitation/implication: the limitations of this study are that the results of the performance blueprint analysis tools did not yet have the criteria as the basis for assessment of findings, and this research only employed a qualitative method; therefore, the resultant conclusions are still minimum. keywords: performance blueprint; performance indicators; public organizations; institutional isomorphism introduction the indonesian financial transaction report and analysis center (ppatk) is one of the central government agencies obligated to deliver and report performance accountability. the assessment result of the akip ppatk evaluation from 2010 until 2018 indicated that the ppatk’s performance affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: dedyk21@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.11157 citation: kurniawan, d., & akbar, r. (2021). the evaluation of performance indicators development: a study on indonesian financial transaction report and analysis center (ppatk). journal of accounting and investment, 22(3), 426-459. article history received: 16 feb 2021 revised: 22 mar 2021 accepted: 27 may 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=56611694000 https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/ mailto:dedyk21@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/11157 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.11157&domain=pdf kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 427 accountability has not fulfilled the expected rate “a” (ppatk performance report, 2018). it was inversely proportional to the achievement of the financial accountability of an unqualified opinion (wtp) from 2006 until 2018 for 13 consecutive years. besides, ppatk was awarded in the classification of archival implementation guidelines with the best predicate accreditation “a” from 2016 until 2021, issued by the national archives of the republic of indonesia (anri). ppatk also won the public agency information disclosure award in 2018 for the category of non-structural public bodies. however, these achievements have not been followed by achievements in the field of performance accountability, as shown in table 1 and 2. table 1 results of ppatk’s performance accountability evaluation assessment no rated components value weight years 2010 2011 2012 2013 2014 1 performance planning 35 17.51 21.15 23.53 24.15 24.15 2 performance measurement 20 10.92 11.79 11.95 12.31 12.71 3 performance reporting 15 8.13 8.31 9.05 10.35 10.35 4 internal evaluation 10 0.25 3.08 4.10 6.17 6.26 5 performance achievement 20 10.50 11.93 12.68 12.55 13.05 evaluation result value 100 47.31 56.26 61.31 65.53 66.52 performance accountability level c cc cc b b table 2 results of ppatk’s performance accountability evaluation assessment no rated components value weight years 2015 2016 2017 2018 1 performance planning 30 24.28 24.00 24.80 24.84 2 performance measurement 25 16.88 18.05 18.48 18.51 3 performance reporting 15 11.08 11.08 11.26 11.27 4 internal evaluation 10 8.00 8.00 8.00 8.00 5 performance achievement 20 12.01 12.42 13.05 13.11 evaluation result value 100 72.25 73.55 75.59 75.73 performance accountability level bb bb bb bb source: letter of the minister of empowerment of state apparatus and bureaucratic reform number: b/3782/m.pan-rb/11/2013; number: b/2956/m.pan-rb/08/2014; number: b/3989/m.pan-rb/12/2015; number: b/583/m.aa.05/2017; number: b/5685/m.aa.05/2018; number: b/840/m.aa/05/2018. moreover, in accordance with the letter of the ministry of finance's bureaucratic reform number b/840/m.a.05/2018, the evaluation of the ministry of state apparatus utilization and bureaucratic reform on ppatk’s performance accountability in 2018 showed that ppatk still had several problems. first, the implementation of performance management in the work unit was still a formality and has not described the work unit's performance. performance management was formed only based on the fulfillment of obligations and has not been implemented factually. second, the formulation of strategic targets and performance indicators at the work unit level has not been outcome oriented. some strategic targets and performance indicators were still outputoriented, especially for strategic targets and program performance indicators. third, planning and budgeting in echelon ii units have not been in accordance with business processes and functional tasks. the structure description into a business process has not kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 428 been optimal, and some work unit activities still did not describe the causality relationship with the organizational outcome and objectives. fourth, some components of performance accountability assessment on government agencies systems were still weak; the formulation of ppatk work unit’s key performance indicator/iku was still not in accordance with the organizational level, such as many iku for echelon i still used output performance indicators. as for the performance report, it was still not good because the non-achievement of the target analysis explanation was not adequate. besides, the performance agreement has not been adequately laid out/cascading because there was no visible alignment of the performance measures of subordinates with the performance of their superiors, and there was no gradual description of performance. another weakness is that the cascading performance of ppatk has not been utilized to review the performance alignment between the target and components/sub-components, so it could not be used to perform budget efficiency. moreover, individual performance measures have not been aligned with organizational performance measures. lastly, the quality of performance accountability evaluation has not triggered improvements in the implementation of performance management in ppatk. based on the information, it can be identified that the implementation of the performance measurement system in ppatk has not been optimal. it was due to various factors affecting both internal and external factors. for example, one of the problems in implementing a performance accountability system is the problem in the development of performance indicators (sihaloho & halim, 2005). there have been many previous studies on performance measurement system problems. the majority of the research examined the extent to which internal and external factors affected performance measurement systems in indonesia. for example, wijaya and akbar (2013) stated that organizational goals and objectives, information, and external pressures influenced the implementation of performance measurement systems. the research results of sofyani, akbar, and ferrer (2018) revealed that institutional isomorphism still has a dominant effect on the implementation of performance measurement systems in local governments in indonesia, resulting in a failure in the implementation of performance measurement systems. another study by ahyaruddin and akbar (2017) found that coercive pressures resulted in accountability reporting as merely a formality to meet regulatory obligations, indicating pseudoperformance. according to akbar, pilcher, and perrin's (2015) research, some agencies with low management motivation chose to mimic other agencies did or mimetic isomorphism. meanwhile, agencies with better resources tended to utilize external consultants or local universities as sources of knowledge or normative isomorphism. the several studies’ results related to this study have some conclusions. first, the performance measurement/accountability system implementation since the reform era has not been optimal. second, the implementation of performance measurement/performance accountability systems is still influenced by internal and external pressures that cause performance reports only to describe pseudo kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 429 performance. third, internal and external factors affecting the implementation of performance measurement/performance accountability systems can be explained by institutional theory (coercive, mimetic, and normative isomorphism). similar research that investigated problems about performance measurement systems in indonesia has been widely found. however, the research still has limitations that only examined in the scope of municipal/district government, so it could not be generalized as a description of the practices of performance measurement systems’ implementation in indonesia at large (sihaloho & halim, 2005; sofyani et al., 2018; risakotta & akbar, 2018; pratiwi & akbar, 2018). another research suggestion is to expand the research object by replicating the research object in the provincial government (second layer) or central government agency (first layer). thus, with the inclusion of all three layers of government (central, provincial, and regional), it is expected that broader and holistic results can be obtained to support national efforts in evaluating a decade of reform (akbar, 2011). it also aims to improve the policy practices of performance measurement systems and accountability in the future. therefore, it is necessary to research objects in the first layer, namely ministries/institutions in the central government, and the second layer, namely the provincial government, so that the practices of performance measurement systems in indonesia can be described more widely. this research also provides academic and practical contributions through case studies in ppatk. academically, this research contributes to the literature on the development of performance indicators and institutional theory. the literature contribution in this study relates to the selection of research objects. research objects were selected to enlarge population areas and expand the scope of other public sector organizations. previous research still has limitations that only examined the scope of municipal/district government only, so it could not be generalized as a description of the practices of performance measurement systems’ implementation in indonesia at large (sihaloho & halim, 2005; akbar et al., 2015; tiro & akbar, 2018; husaini & akbar, 2017; sofyani et al., 2018). other research has also suggested expanding population areas and the scope of other public sector organizations (ahyaruddin & akbar, 2016). the selection of research objects at this central agency is expected to provide new knowledge about the development of the performance accountability assessment of government agencies system/sakip implementation in central government agencies, which according to the 2015-2019 rpjmn baseline data, as much as 60.2% have obtained a good performance accountability assessment of government agencies/akip value (b). furthermore, the selection of research objects in the central government is also hoped to contribute new knowledge about the institutional isomorphism’s influence, primarily normative isomorphism in central government agencies. furthermore, previous research using performance blueprint analysis tools has been found. however, previous research has not used a complete performance blueprint kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 430 analysis tool. this study used a more complete performance blueprint analysis tool than previous research, which previously employed 4 (four) analysis tools: relationship conformity analysis in the performance planning process, analysis of conformity of information between sakip documents, analysis of performance indicators with smart criteria, and orientation analysis of performance indicators with friedman quadrants (tiro & akbar, 2018; husaini & akbar, 2017). meanwhile, this current study used 6 (six) analytical tools: logic model program visualization, relationship conformity analysis in the performance planning process, sakip document conformity analysis, friedman quadrant four-quadrant analysis, smart analysis, and frequency, intensity, targeted (fit) analysis. in practice, this research is vital for ppatk, considering the difficulties faced by management in improving its performance. this study’s results are expected to contribute to ppatk in understanding the problems of the performance accountability system implementation and formulating strategies to perform better. this study also provides information to ppatk and other related parties in evaluating the development of performance indicators to improve future performance indicators. besides, this research also provides information about potential problems and discovers important issues for ppatk, regulators, evaluators, government auditors, and universities to contribute to indonesian government agencies' policies and performance accountability practices in the future. literature review performance accountability the performance accountability of government agencies is one of the bureaucracy reform strategic policies of the indonesian government. accountability is the organization’s ability to consider every action in the past decisions, wisdom in the decision-making, the efficient and effective execution of actions, and the value of the action’s impacts (stufflebeam, 1971). the indonesian government began introducing performance accountability for public agencies through presidential instruction no. 7 of 1999 about government agency performance accountability. the presidential instruction is the impact of governance reform to transform the system from a new order era, which was said to be corrupt, un-transparent, and un-accountable, to a reform era that emphasizes a better, responsible, transparent, and accountable government (sofyani et al., 2018). performance measurement lohman, fortuin, and wouters (2004) identified performance measurement as a valuation activity to achieve specific targets derived from the organization's strategic objectives. performance measurements can be used to assess work progress against predetermined goals and objectives (mahsun, 2006). performance measurements are also used to monitor the strategy’s implementation by comparing the actual results with kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 431 strategic goals and objectives (lan & bpkp, 2000). performance measurement can also improve the quality of decision-making and accountability (lan & bpkp, 2000). sadjiarto (2000) mentioned five benefits of performance measurement of a government entity. first, performance measurement improves the quality of decision-making. second, performance measurements improve internal accountability. third, performance measurements improve public accountability. fourth, performance measurement supports strategic planning and goal setting. fifth, performance measurements allow an organization to use the resources effectively. performance indicators to measure and increase performance accountability in government agencies, each government agency needs to establish a performance indicator. according to hughes and bartlett (2002), performance indicators are options or combinations of choices from multiple action variables aimed at determining some or all the performance aspects. furthermore, according to article 1, presidential regulation no. 29 of 2014, performance indicators are defined as the measure of success that will be achieved from program performance and planned activities. thus, performance indicators are a means of calculation and measurement used as a basis for assessing or viewing performance levels. performance indicators development the development of performance indicators is an essential factor that needs to be considered to make performance information helpful. the utilization of performance information includes the adoption stage of performance measure development and the implementation stage of performance information for reporting, budget allocation, and assisting decision-making (julnes & holzer, 2001). the adoption phase is the development stage of organizational capacity in developing performance indicators and decision-making about performance measures to be used or adopted. meanwhile, at the implementation stage, performance indicators development results are evaluated, selected, and implemented in strategic planning up to performance r eporting. institutional theory dimaggio and powell (1983) stated three types of changes in the institutional form of isomorphism: coercive isomorphism, mimetic isomorphism, and normative isomorphism. institutional theory is the formation of an organization due to institutional environmental pressures that cause institutionalization. the concept underlying institutional theory is based on the idea that to survive, an organization must convince the public of its legitimacy so that it deserves to be supported (meyer and rowan, 1977). this opinion is reinforced by brignall and modell (2000), who stated that external and internal pressures are the cause of an organization making adjustments aimed at gaining legitimacy, secure access to resources, and long-term survival. kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 432 the institutional theory put forward by scott (2008) stated that regulatory pressures and normative systems cause an organization to adopt management practices. this opinion is used to explain actions and decision-making in public organizations. according to basuki and ridha (2012), the institutional theory emerged as a solid and widespread basis for explaining the individuals and organizations’ actions caused by exogenous factors (dacin, 1997; dacin et al., 2002), external factors (frumkin & galaskiewicz, 2004), social factors (scott, 2004), community expectation factors (ashworth, boyne, & delbridge, 2009), and environmental factors (jun & weare, 2010). the organizational environment is a source of norms and values that influence the organization's actions through "taken-for-granted" assumptions regarding behavior, organizational form, and processes considered valid (ashworth at al., 2007). organizations that prioritize legitimacy will tend to try to conform to external expectations or social expectations where the organization is located (dimaggio & powell, 1983). besides, it causes organizations to focus on external systems that are symbolic only (meyer & rowan, 1977). institutional isomorphism public organizations tend to face pressure to gain legitimacy, resulting in the emergence of homogenization or isomorphism with other public organizations (dimaggio & powell, 1983). this homogenization phenomenon occurs due to external environmental pressures to an organization to respond similarly (prayudi & basuki, 2014). in specific, dimaggio and powell (1983) described isomorphism as a limited process that forces a unit in the population to resemble another unit facing similar problems. there are three isomorphism types of institutional form changes: first, coercive isomorphism, i.e., organizations take examples of some form or adopt other organizations due to pressure from the government, other organizations, or the wider community. second, mimetic isomorphism is the impersonation or imitation of an organization against another organization judged better. third, normative isomorphism is a change caused by the demands of the organization’s professionalism itself. coercive isomorphism coercive isomorphism is the process of adjusting to similarity or equalization through coercion. pressure comes from external political influence and legitimacy or regulation pressure. dimaggio and powell (1983) stated that coerciveness is a formal and informal pressure on an organization conducted by another organization. coercive pressure can also come from the communities’ culture and expectations where the organization is located. a coercive isomorphism is a form of external pressure that results in an organization being forced to obey the rules to achieve its goals. the pressure in question comes from the organization’s external environment that can be in the form of regulations, executives, communities, groups in professional organizations, and so on (prayudi & basuki, 2014). kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 433 changes to organizations based on coercive pressure will cause the organization to think more about political influence than its technicalities (ashworth et al., 2007). meanwhile, the transparency of financial reporting is only a formality aimed at gaining legitimacy (basuki & ridha, 2012). coercive isomorphism stems from political influence and organizational efforts to pursue legitimacy (akbar, pilcher, & perrin, 2012). legitimacy in the form of regulations is prepared to regulate existing practices better. legitimacy can cause an organization to tend to engineer conditions to look good in front of external parties. mimetic isomorphism mimetic isomorphism is the process by which an organization imitates another organization that succeeds in one field. mimetic isomorphism is the occurrence of environmental uncertainty towards an organization, where the manager tends to direct his subordinates to imitate the organization that has succeeded. this impersonation is done even though the impersonation organization does not know why a desire for efficiency and effectiveness drives impersonation. dimaggio and powel (1983) referred to mimetic isomorphism in modeling terms to respond to uncertainty. this uncertainty is caused by the many regulations issued by the central government that impact the local government (akbar et al., 2015) because of the reform movement. modeling is done as a basis of convenience in making decisions for copycat other organizations, or the tendency to imitate other organizations is done to achieve legitimacy (akbar, 2011) by way of imitating other organizations considered to have a successful track record (sofyani et al., 2018). it is because the local government has difficulty understanding the regulations and evaluating the program output directly (akbar et al., 2015). the lack of understanding of the organization in responding to new regulations results from the organization's uncertainty about regulation. uncertainty can be caused by things outside the organization, such as rapid percentage changes in a specific time frame, the existence of different regulations from each other, and so on (basuki & ridha, 2012). in a state of uncertainty, organization leaders tend to decide that the best response for an organization is to emulate other organizations they think are better. normative isomorphism normative isomorphism is often associated with professionalism. the higher the normative isomorphism in an organization will increase the likelihood of achieving the organization's objectives. normative isomorphism comes from formal education in a particular field that encourages and disseminates normative beliefs so that if professionalism increases, then normative pressures will also increase (dimaggio & powel, 1983). kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 434 normative isomorphism is professionalism in capturing normative pressures that arise in a particular field. normative isomorphism is another form of management commitment. primarisanti and akbar (2015) stated that management's commitment represents the emotional bond of individuals within an organization to engage to achieve the organization's mission, values, and objectives. management commitment is a concrete measure of the extent to which management has the attention, advice, and responsibility to meet the organization's goals. implementing the performance measurement system will be successful if there is support and commitment from all elements in the organization, starting from the upper level, the intermediate level, and the lower level. management's commitment has a positive relationship with accountability and organizational performance (ahyarudin & akbar, 2016). therefore, in this study, to answer the second research question, it needs to be deepened through a semi-open interview about what factors appear in developing performance indicators in ppatk explained by institutional theory. before, the previous studies’ results have supported institutional theories related to the organization’s compliance with external pressures as an obligation to implement certain practices directed by the government (prayudi & basuki, 2014). therefore, this research tries to confirm the reliability of implementing the institutional theory on public sector organizations in the central government. previous studies previous research was conducted by frumkin and galaskiewicz (2004) entitled "institutional isomorphism and public sector organizations". this study examined the vulnerability level of public sector organizations to coercive, mimetic, and normative isomorphism compared to organizations in the business and non-profit sectors. the results concluded that public sector organizations were, in fact, more susceptible to all three institutional isomorphisms than business organizations and non-profit organizations, while the influence of institutional isomorphism on business and nonprofit organizations was sporadic. a study carried out by lawton, mckevitt, and millar (2000) entitled "coping with ambiguity: reconciling external legitimacy and organizational implementation in performance measurement" researched the implementation of performance measurements at 74 public sector organizations in the united kingdom (uk). this research focused on the extent to which the organization was subject to coercive and mimetic pressures, considered the key to an organization's failure. the results concluded that public organizations persisted even though they could not meet the target, and crucial stakeholders ignored the organization's performance management and performance measurement system results. this research also proved that managers developed mechanisms to meet external (coercive) demands or pressures and at the same time adopted accurate measurements reflecting their experience of organizational (mimetic) performance. these findings are similar to research by risakotta and akbar (2018); ahyaruddin and akbar (2018); and manafe and akbar (2014), stating that mimetic isomorphism is caused by coercive pressures in the form of regulation. kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 435 research conducted by akbar et al. (2015) found that although employees got coercive pressure through presidential instruction (inpres) no. 7 of 1999 on lakip, many organizations did not report and carry out reporting properly. it is in accordance with the research results by risakotta and akbar (2018); pratiwi and akbar (2018); ahyaruddin and akbar (2018); primarisanti and akbar (2015); manafe and akbar, 2014; basuki and ridha, (2012); prayudi and basuki (2014); and wijaya and akbar (2013). the study also found that organizations with low management motivation tended to mimic (mimetic isomorphism) of other organizations. meanwhile, organizations with good resources tended to use external consultants or local universities utilized as a source of shared knowledge. the study also revealed that management's commitment influenced the use of performance indicators at the mid-level and top-level managers. these findings align with research by pratiwi and akbar (2018); ahyaruddin and akbar (2016); wijaya and akbar (2013); and basuki and ridha (2012). however, the limitation of this research is that the research object only included district/city governments, so it was less able to generalize the practices of performance measurement systems in indonesia. the suggestion for the subsequent research is to expand the research object by replicating the research object in the provincial government (second layer) or central government agency (first layer). with the inclusion of all three layers of government (central, provincial, and regional), it is expected that broader and holistic results can be obtained. tiro and akbar’s (2018) study entitled "evaluation of performance measurement system implementation; study at the office of national unity and politics bantul". this study’s results found that in the office of national unity and politics of bantul regency, there were still some discrepancies in the implementation of the performance measurement system, especially between performance agreements and performance reports in terms of program setting and performance indicators. then, based on the evaluation of the performance blueprint model, in general, the program performance indicators set were still effort-oriented (56% effort quantity and 44% effort quality%) and have not been impact-oriented. the limitations of this research were only conducted on strategic planning documents and performance reporting in 2016. this research was also only conducted on one regional device work unit/skpd, namely the office of national unity and politics of bantul regency, so that the generalization power was low. ahyarudin and akbar’s (2016) research entitled "the relationship between the use of a performance measurement system, organizational factors, accountability, and the performance of public sector organizations" found that accountability and performance practices in government organizations were driven by coercive isomorphism caused by a desire to gain legitimacy and political support. coercive isomorphism caused pseudo performance because government organizations reporting their performance were limited to formalities to meet regulatory obligations. accountability and performance practices were also influenced by mimetic isomorphism caused by the many central and regional regulations confusing the local government. the findings are in line with a study by manafe and akbar (2014); risakotta and akbar (2018); pratiwi and akbar (2018); and syachbrani and akbar (2013). this research’s limitation is that the research object was only in skpd in the diy provincial government environment, so that the research results kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 436 could only be generalized in the area. it was recommended to enlarge the population area and expand the scope of other public sector organizations providing services to the public. further, sofyani et al. (2018) study entitled "20 years of performance measurement system (pms) implementation in indonesian local governments: why is their performance still poor?" was conducted by qualitative method and involved respondents as many as six district/city governments in the diy province. according to this study, the performance measurement system for public agencies was introduced through presidential instruction no. 7 of 1999 to change the system from a new order era, considered non-transparent, towards a more responsible, transparent, and accountable reform era. the results revealed that institutional isomorphism dominated performance measurement systems, namely coercive isomorphism causing the performance measurement system implementation to be less successful. improving the quality of performance measurement implementation could be done by improving normative isomorphism. there are essential aspects to be aware of. first, it needs to strive for structured and sustainable training and an open attitude to changes in suitable mechanisms of action. these findings agree with the study results of s yahbrani and akbar (2013); risakotta and akbar (2018); baskoro and akbar (2018); and primarisanti and akbar (2015). second, incentives to stimulate the sakip implementation and agency performance’s achievement need to be provided. these findings are in line with the results of syachbrani and akbar (2013); baskoro and akbar (2018); and primarisanti and akbar (2015). third, it needs to put professional individuals with high self-efficacy character and conscientiousness. these findings are consistent with the research results of risakotta and akbar (2018); and manafe and akbar (2014). however, this study’s limitation is that respondents were limited to six district/city governments in the diy province. research advised to enlarge population areas and expand the scope of other public sector organizations. based on some of the research, the researchers can find some gaps. the gap in this study relates to the selection of research objects. research objects were selected to enlarge population areas and expand the scope of other public sector organizations. previous research still has limitations that only examined the scope of municipal/district government, so it could not be generalized as a description of the practices of performance measurement system implementation in indonesia at large (sihaloho & halim, 2005; akbar et al., 2015; tiro & akbar, 2018; husaini & akbar, 2017; sofyani et al., 2018). other research has also suggested expanding population areas and the scope of other public sector organizations (ahyaruddin & akbar, 2016). the selection of research objects in this central agency is expected to provide new knowledge about the sakip implementation development in central government agencies. according to 2015-2019 rpjmn baseline data, as much as 60.2% has obtained a good akip value (b). the selection of research objects in the central government is also expected to contribute new knowledge about institutional isomorphism’s influence, primarily normative isomorphism in central government agencies. therefore, it is necessary to research objects in the first layer as ministries/institutions in the central kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 437 government and the second layer as provincial governments. with the cover of all three layers of government (central, provincial, and regional), it is hoped that broader and holistic results can be obtained to support national efforts in evaluating a decade of reform (akbar, 2011). on the other hand, it can be identified that the implementation of the performance measurement system in ppatk has not been optimal. it was due to various factors affecting it, both internal and external factors. one of the problems in implementing a performance accountability system is the problem in the development of performance indicators (sihaloho & halim, 2005). therefore, this research focused on utilizing a performance blueprint as a solution in the development of performance indicators. besides, this study employed a more complete performance blueprint analysis tool than previous research by using 6 (six) analysis tools. after the evaluation based on the performance blueprint was implemented, the next step needs to deepen what factors appear in developing performance indicators through a semi-open interview, explained by institutional theory. based on the importance of research objects in the ministries/institutions in the central government, this study highlighted two research questions (rq). rq1: how to evaluate the development of ppatk performance indicators using the performance blueprint analysis tools? rq2: what factors play a role in the development of performance indicators on ppatk? research method this qualitative study used the case study method. the type of data in this study was primary data, obtained through interviews, and secondary data were gathered through documentation. the required documents were the strategic plan of the year 2015-2019, the working plan of 2018, performance report of 2018, performance agreement of 2018, the evaluation result of akip in 2018, activity operational directive (pok) of 20 18, term of reference (tor) of 2018, and other supporting documents. the research also conducted in-depth interviews with related parties. the selection of respondents employed the gate-keepers technique (hennink, inge, & bailey, 2011), namely selecting respondents with specific competencies based on the advice or direction of key respondents, the head of planning and budget. respondent consisted of nine people grouped into three scope interviews: performance accountability, development of performance indicators in strategic plans, and the factors that play a role in developing performance indicators in ppatk. each group had different questions according to the context of the deepening needed. the interview scopes were prepared to select respondents and gain knowledge of a problem more comprehensive. kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 438 respondents were grouped into 3 (three) interview scopes—first, the scope of performance accountability. respondents consisted of 3 (three) people: 1 (one) performance report constituent staff, 1 (one) inspectorate staff as performance reviewer, and 1 (one) echelon iii official who experienced more than 10 (ten) years as the person in charge of ppatk performance report. respondent selection criteria included knowledge of performance accountability issues in ppatk, covering problems regarding performance planning, and the scope of performance indicator development in strategic plans. concerning the second interview scope, the respondents consisted of 3 (three) people: 1 (one) strategic planning staff, 1 (one) budgeting staff, and 1 (one) echelon iii official who experienced more than ten years in strategic planning ppatk. the criteria for selecting respondents were knowledge of the planning process, budgeting, and constraints in the preparation of planning and budgeting in ppatk. third, regarding the scope of deepening of factors that play a role in developing performance indicators in ppatk, the respondents consisted of 3 (three) people: 1 (one) echelon iii official, 1 (one) echelon ii official, and 1 (one) echelon i official. respondent selection criteria should know business processes, institutional, individual performance assessment, performance allowances, regulatory conditions, management commitments, and overall ppatk management. the research design described in figure 1. figure 1 research design research problems rq-1 rq-2 secondary data document primary data interview performance blueprint textual data analysis conclusion  triangulation of source  member checking triangulation of method w o r k i n g p a p e r kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 439 data analysis followed the stage of performance blueprints (longo, 2002). first, the researchers visualized the program logic model (plm). second, the conformity analysis of output, outcome, and objective indicators, and third, a conformity analysis of performance indicator information used from strategic plan documents to performance reporting were carried out. fourth, the analysis with the four quadrants friedman was performed. the fifth, smart analysis, consisted of specific, measurable, actionoriented, relevant, and timed criteria (knowlton & phillips, 2013). sixth, a fit analysis consisting of frequency, intensity, and targeted was carried out (knowlton & phillips, 2013). data analysis techniques 1. documentation analysis a. logic flow analysis the data analysis stage followed the evaluation stage of the performance blueprint. first, logic flow analysis identified the suitability of performance indicator information from strategic plan documents to performance reporting. besides, this identification was carried out to assess the suitability of output performance indicators (activity performance indicators/ikk) in support of achieving outcomes (program performance indicators/ikp) and organizational objectives (strategic objectives performance indicators/ikss). the logic flow model is shown in figure 2. figure 2 logic model flow the evaluation results of logic flow regarding the suitability of the information on performance indicators were used as interview material. it was done to gain an in-depth view and understanding of the evaluation results. 1. the conformity of information between documents 2. the conformity of output indicators, outcomes, and objectives strategic plan annual working plan performance agreement strategic objectives activity program performance indicators kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 440 b. friedman's four quadrant analysis after the logic flow analysis was done, the next step was to perform friedman’s fourquadrant analysis. this four-quadrant analysis was conducted to map the orientation of performance indicators that ppatk has compiled, whether it has been results-oriented or not. the first step of this analysis was to classify each program performance indicator (ikp) into four categories of friedman quadrants: quantity of effort, quality of effort, the quantity of effect, and quality of the effect. the classifying steps can be seen in figure 3. ikp effort effect quantity quality quantity quality ikp-1 ikp-2 ikp-n output effort quantity (4) quantity (2) effect quantity (3) quantity (1) figure 3 friedman’s performance indicators map (longo, 2002, p. 5) this analysis also identified ikp set by ppatk according to the classification of ikp orientation distinguished by service-delivery outcomes and benefit-based outcomes received by the community (community outcomes). illustrations can be seen in the figure 4. output effort effect quantity (4) quantity (3) quality (2) quality (1) services outcome the impact on the development of service quality, such as cost effectiveness, integrated service system, client satisfaction, etc. society outcome the impact on the changing conditions of society at large, such as welfare, health, education, etc. figure 4 identification of friedman’s outcome indicators (longo, 2002, p. 7) kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 441 c. smart and fit criteria analysis in order to evaluate the development of performance indicators, smart criteria, including specific, measurable, achievable, relevant, and timed criteria, were used. the smart criteria used in this study were analytical models developed by knowlton and phillips (2013). smart criteria were employed to test ppatk's program performance indicators (ikp) in describing its strategic objectives and objectives. the smart analysis process can be described in figure 5. ikp characteristics specific measurable achievable relevant timed ikp-1 ikp-n figure 5 identification of ikp with smart criteria the second step to testing the quality of a model was to consider the fit criteria. fit is a criterion for considering the inner process elements of a program, project, or idea depicted in a model. fit includes the following. first, frequency is the quantity of an ideal activity. second, intensity is the volume of strength or intensity required. third, the targeted community or the intended audience is clearly illustrated. the fit analysis process can be seen in figure 6. activity characteristics frequency intensity targeted act-1 act -2 act -n figure 6 identification of activities with fit criteria 2. interview analysis after performance evaluation, researchers subsequently analyzed the interview results utilizing textual data analysis techniques by creswell (2014), as shown in figure 7. kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 442 figure 7 qualitative research data analysis (creswell, 2014, p. 263) result and discussion the first step in this research was to conduct research exposure to competent ppatk employees. the presentation was made to the head of planning and budgeting department, planning staff, budget staff, and performance report staff. it was done so that ppatk could understand the research purpose and provide direction, advice, and materials needed for documentation analysis. besides, this exposure also provided understanding for gate keepers in recommending respondents in accordance with the interview’s purpose. after exposure, the next step was the collection of documentation as analytical material. in this study, the documentation obtained was a strategic plan for the period 2015 2019, annual working plan in 2018, performance agreement in 2018, performance report in 2018, evaluation results of akip in 2018, operational guidelines for activities (pok) in 2018, term of reference (tor) in 2018, and other materials such as minutes, exposure materials, meeting materials, annual reports, etc. data analysis followed the evaluation stages of the performance blueprint. first, an analysis of the program logic model (plm) visualization analysis was performed. second, analysis of logic flow of conformity of vision, mission, objectives, objectives, and strategic goals performance indicator (ikss) in ppatk performance planning was carried out. third, logic flow analysis was conducted to determine the suitability of vision, mission, objectives, objectives, and indicators in performance planning and the suitability of the information in planning documents to performance reporting. fourth, friedman's quadrant analysis was done. fifth, smart and fit analyses were performed. interpretation description connect themes/descriptions validate information accuracy raw data coding reading data organize and prepare data theme kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 443 the program logic model visualization analysis plm analysis in this research was conducted by describing the existing ppatk strategy map from ppatk 2015-2019 strategic plan visually into plm. the strategy map of ppatk 2015-2019 based on the modified balanced scorecard described in figure 8. figure 8 strategic objective (so) map of ppatk 2015-2019 with balanced score card source: ppatk strategic plan 2015-2019 so-13 so-12 so-14 so-1 so-4 so-3 so-5 so-2 so-10 so-6 so-8 so-11 so-7 so-9 human capital organization capital informatio n capital financial capital stakeholder internal process learning & growth kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 444 the explanation of each strategy objectives (so) are as follows: so-1 increasing effectiveness of tppu &pt prevention and eradication cooperation so-2 improved reporting compliance so-3 increasing the ability of whistleblowers and law enforcement officials in tppu & pt prevention and eradication so-4 improved analysis results, examination results, and actionable information so-5 increasing quality of research results of tppu &pt so-6 fulfillment of legal products prevention and eradication of tppu & pt so-7 the increasing reliability of ppatk information technology systems so-8 improved quality of ppatk performance management so-9 increased accountability of ppatk's financial management so-10 improving the quality of ppatk human resources so-11 the realization of effective bureaucratic reform of ppatk so-12 increasing public perception of the prevention and eradication of tppu &pt so-13 increased follow-up on recommendations for prevention and eradication of tppu &pt so-14 increasing disclosure of tppu &pt cases in this research, the researchers used the performance blueprint to evaluate the development of performance indicators held by ppatk. performance blueprint is an innovation in the use of logic models as a tool for planning and evaluation. the performance blueprint offers a clear strategy for mapping these types of performance indicators through friedman's quadrant four-quadrant approach (longo, 2002), as shown in figure 9. figure 9 performance blueprint model with quadrant friedman (longo, 2002, p. 4) the results of strategy mapping with performance blueprint/program logic models (plm) as shown in figure 10. input & resources supplier, vendor, collaborator, 3 rd parties activities, strategy, & service client & costumer quantity quantity quality output quality result effort services outcome community outcome outcome kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 445 resources program/ activities output outcome objectives 1 objectives 2 goal prog 1 act-1 output 1 outcome 1 so-1 so-12 goal 1 act-2 output 2 so2 act-3 output 3 so-3 so-13 government act-4 output 4 so-4 human resources act-5 output 5 so-5 budget act-6 output 6 so-6 so-14 infrastructure so-7 reporting party investigating party prog 2 act-7 output 7 outcome 2 so-8 goal 2 it systems act-8 output 8 so-9 report database act-9 output 9 so-10 aml regime act10 output 10 so-11 regulation act11 output 11 fatf act12 output 12 prog 3 act13 output 13 outcome 3 figure 10 visualization of program logic model (plm) of ppatk strategic map 2015-2019 based on figure 10, it is known that the ppatk strategy map still had disharmony, ranging from resource utilization to objectives. in the development of performance indicators, there was still a slight misalignment in activity 11, namely the management of information technology ppatk, and activity 12, namely the management of the legal field of ppatk. both activities should be placed at the learning and growth perspective level (supporting activities) that support the second goal's strategic objectives. however, in reality, both activities were placed as so-6 and so-7 that support the first goal (core activities). it shows the discrepancy between the formulation of activities and the goals to be achieved. this problem was caused by the sectoral ego of both work units who wanted to be at the level of internal process perspective (core activities) that supports the first goal. these findings are supported by the following interview results. "the existing strategic plan still needs to be improved. it is likely because of the lakip evaluation that many business processes are not reflected in the business process. it is still confusing. some work units do not fit with their “houses”. is it egocentric, or is there another policy?" "taking an example, a unit genre should be a supporting unit, but because he feels his role in supporting is quite important, vital enough so that he wants to appear in the top position .... if we describe it with a strategic map, it almost does not say anything. so, x x kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 446 everybody wants to appear above; it does not show a picture of a good strategic map, in my opinion". the conformity analysis of output, outcome, and objective indicators the preparation of the strategic plan must prescribe rpjmn, which is then lowered into the strategic plan into vision, mission, objectives, objectives, programs, and activities as shown in table 3. table 3 alignment of vision, mission, objectives, and objectives relationships in ppatk performance plan 2015-2019. nawa cita (development priority rpjmn 2015-2019) 1. bring back the country to protect the entire nation and provide a sense of security to all citizens 3. build indonesia from the periphery by strengthening the regions and villages within the framework of the unitary state 4. strengthen the presence of the state in reforming the system and law enforcement that is free of corruption, dignified, and trustworthy. 7. realize economic independence by mobilizing strategic sectors of the domestic economy ppatk vision to be an independent and trusted financial intelligence institution in preventing and eradicating money laundering and terrorism financing ppatk mission 1. increase the value for the analysis results and the ppatk examination results 2. increasing the role and support in the prevention and eradication of money laundering, terrorism financing, and other crimes in indonesia 3. improving the effectiveness of ppatk's internal management ppatk goals 1. improving the effectiveness of prevention and eradication of money laundering, terrorism financing, and other crimes in indonesia 2. the realization of reliable governance in supporting the implementation of the duties, functions, and authorities of ppatk source: ppatk strategic plan 2015-2019 ppatk, as one of the government institutions, has related duties and functions with the first, third, fourth, and seventh nawa cita. referring to the nawa cita, ppatk developed a strategic plan with the vision of becoming an independent and trusted financial intelligence institution in preventing and eradicating money laundering and terrorism financing. the vision means that ppatk supports sustainable economic development, which is focused on resilience priorities and the financial sector’s competitiveness. furthermore, the vision is passed down into mission and purpose. to achieve the organization's objectives, ppatk developed strategic goals up to programs. sustainability in ppatk performance planning, starting from the program's objectives, programs, and performance indicators, was then ana lyzed using logic flows. based on the logic flow analysis, the following things were found. first, the first strategic objective (so-1) has been aligned with the mission and goals, but the program did not kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 447 yet have a programs performance indicator (ikp). the program has also not been relegated to activities and activities performance indicator (ikk) to support the achievement of strategic objectives. second, there were 10 strategic objectives (so-2, so-4, so-5, so-7, so-9, so-10, so-11, so-12, so-13, and so-14) aligned with the mission and goals, but the strategic objectives performance indicator (ikss) had similar measuring instruments to the ikp. third, the strategic objective (so-8) has been downgraded into the program, but there was no ikp yet. fourth, some ikps have been the percentage of completeness of the training curriculum and the percentage of graduation of training participants, but not aligned/did not support specific strategic programs and objectives. finally, both ikp should support programs to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing. the conformity analysis of performance indicator information used on strategic plan to performance report implementation of performance planning must have a harmonized logic flow. this logic flow can be seen through the suitability of performance indicators from planning to performance reporting. this suitability is intended so that programs der ived from the central government to ministries/institutions remain consistently supporting the achievement of government goals, as shown in table 4. table 4 the flow of information conformity logic between strategic plan, working plan, performance agreements, and performance report (lakip) no strategic goals performance indicator (ikss) strategic plan working plan performance agreements performance report 1. aml perception index and terrorism financing √ √ √ √ 2. percentage of ppatk recommendations in the prevention and eradication of aml and terrorism financing are followed up. √ √ √ √ 3. percentage of fatf recommendations adopted in domestic policy √ √ √ √ 4. the percentage of national risk assessment (nra) recommendations that were followed up √ √ √ √ 5. percentage increase in disclosure of aml cases and terrorism financing in indonesia √ √ √ √ 6. percentage of cooperation followed up √ √ √ 7. the level of quality of aml research results and terrorism financing √ √ √ 8. number of analysis results, inspection results, and actionable information √ √ √ 9. percentage of reports from reporting parties that meet reporting standards √ √ √ 10. reporting party compliance index √ √ √ 11. percentage of trainees' graduation √ √ √ 12. percentage fulfillment of aml legal products and terrorism financing √ √ √ 13. ppatk information technology governance index √ √ √ 14. percentage of ppatk employees who have a good employee performance assessment √ √ √ 15. value of ppatk performance √ √ √ √ 16. value of reform implementation √ √ √ √ 17. auditor (bpk) opinion √ √ √ √ number of strategic goal performance indicators (ikss) 17 percentage of conformity 47% kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 448 based on the logic flow analysis, it is known that ppatk in establishing ikss has not shown the suitability of information flow between documents, from planning to reporting. thus, it shows the inconsistency of ppatk to realize the organizational goals. the cause of the inconsistency is that the working plan documents were required to be compiled through an application called “krisna”. krisna application combines the existing planning platform in the ministry of national development planning/bappenas into a single system directly connected to the budgeting application system in the ministry of finance. however, in practice, krisna application is not in line with the rules of strategic planning as stipulated in regulation of the ministry of national development planning/bappenas no. 5 of 2014 on procedures for the preparation of strategic plans of the ministry/institution of 2014-2015. besides, krisna application is also not in line with presidential regulation no. 29 of 2014 on the government agency performance accountability system to determine the type of performance indicators. the four quadrants friedman’s analysis all performance accountability systems are defined by identifying these indicators in the criteria of quantity and quality of effort and impact (friedman, 2000). the quantity of effort is how much service can be provided, while the quality of effort is how well the service has been provided. besides, the quantity of impact is how much customers are better, while the quality of impact is how much percentage of customers is better and how they get better. based on the identification of program performance indicators utilizing the friedman quadrant (see table 4), the results were obtained as follows. in quadrant two, there were 4 (four) indicators, namely performance indicators oriented to the quality of effort. in quadrant three, there was 1 (one) indicator oriented to the quantity of effect. in quadrant one, 15 (fifteen) indicators have been oriented to the quality of the effect. last, 17 (seventeen) indicators were concerning outcome services and as many as 3 (three) indicators of community outcomes. based on friedman’s quadrant analysis results, it is known that ppatk ikp was dominated by impact-oriented indicators (5% impact quantity and 75% impact quality%) and effort-oriented (20% effort quality). nevertheless, ikp ppatk was still majority oriented service outcome at 85%, and the remaining 15% was the oriented-community outcome, as shown in table 5. kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 449 table 5 identification of program performance indicator (ikp) with friedman's quadrant approach no description of program performance indicator (ikp) effort effect service outcome community outcome qty qual qty qual 1 percentage of fatf recommendations adopted in domestic policy √ √ 2 the percentage of nra recommendations that were followed up √ √ 3 percentage increase in disclosure of aml and tf cases in indonesia √ √ 4 percentage of cooperation followed up √ √ 5 number of ha, hp, and actionable information √ √ 6 the quality level of aml and tf research results √ √ 7 percentage of ppatk recommendations in the prevention and eradication of aml and tf are followed up. √ √ 8 percentage of reports from reporting parties that meet reporting standards √ √ 9 reporting party compliance index √ √ 10 index of the reporting party's understanding of reporting obligations and reporting procedures √ √ 11 percentage fulfillment of aml and tf legal products √ √ 12 legal review quality index √ √ 13 the value of implementing ppatk bureaucratic reform √ √ 14 percentage of graduation of training participants √ √ 15 akip ppatk value √ √ 16 cpc opinion √ √ 17 percentage of ppatk employees who have good employee performance √ √ 18 percentage achievement of ppatk performance targets √ √ 19 percentage of completeness of training curriculum √ √ 20 percentage fulfillment of ppatk infrastructure √ √ amount 0 4 1 15 17 3 percentage 0% 20% 5% 75% 85% 15% smart analysis to evaluate the development of performance indicators, smart criteria were utilized, including specific, measurable, action-oriented, realistic, and timed criteria. the smart analysis model used in this study is an analysis model developed by knowlton and phillips (2013). the smart criteria as shown in table 6. table 6 smart criteria and key questions criteria key questions specific what will be done is clear and related to the purpose? measurable can content be measured in quantity and quality? action-oriented can content influence changes in care, knowledge, skills/behavior? realistic does the content meet reasonable criteria, and is it worth achieving? timed does the content state the duration and illustrate the timeframe in the progress of achieving the results? based on these five key questions, researchers analyzed program performance indicators (ikp). the source document needed for analysis was the 2015-2019 strategic plan. the smart analysis results are presented in the table 7. kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 450 table 7 smart analysis results no program performance indicators (ikp) s m a r t 1 percentage of fatf recommendations adopted in domestic policy √ √ √ √ √ 2 the percentage of nra recommendations that were followed up √ √ √ √ 3 percentage increase in disclosure of aml cases and terrorism financing in indonesia √ √ √ √ √ 4 percentage of cooperation followed up √ √ √ √ 5 number of analysis results, inspection results, and actionable information √ √ √ 6 the level of quality of aml research results and terrorism financing √ √ √ √ √ 7 percentage of ppatk recommendations in the prevention and eradication of aml and terrorism financing are followed up √ √ √ √ 8 percentage of reports from reporting parties that meet reporting standards √ √ √ √ √ 9 reporting party compliance index √ √ √ √ √ 10 index of the reporting party's understanding of reporting obligations and reporting procedures √ √ √ √ √ 11 percentage fulfillment of aml legal products and terrorism financing √ √ √ √ 12 legal review quality index √ √ √ √ √ 13 the value of implementing ppatk bureaucratic reform √ √ √ √ √ 14 percentage of graduation of training participants √ √ √ √ √ 15 akip ppatk value √ √ √ √ √ 16 cpc opinion √ √ √ √ √ 17 percentage of ppatk employees who have good employee performance √ √ √ √ √ 18 percentage achievement of ppatk performance targets √ √ √ 19 percentage of completeness of training curriculum √ √ √ √ 20 percentage fulfillment of ppatk infrastructure √ √ √ √ amount of program performance indicators (ikp) 20 20 20 20 20 percentage of ikp matching with all criteria 60% based on the table 7, it is known that out of a total of 20 ikp, only 12 ikp met all smart criteria or by 60%. it also supports the evaluation of the ministry of utilization of state apparatus and bureaucratic reform, stating that the formulation of strategic targets and indicators at the work unit level has not been outcome oriented. concerning the ministry of finance’s findings, ppatk also acknowledged weaknesses in the development of such indicators. it is known from the interview results as follows. "for some indicators, yes, but for others, not really. some indicators are already outcome-oriented, but some are still output-oriented. so, when defining the measuring instrument, there are indicators that still do not dare to measure by the outcome oriented because the output-oriented is much easier to reach, but the impact is not visible in the output, so fulfillment is purposed only. however, the impact is actually difficult to reach, and it needs additional effort. well, it may be the recommendations have not reflected clearly to be outcome-oriented." fit analysis fit is a criterion for considering the process elements in a program, project, or idea drawn in a model. fit stands for frequency which is the amount/quantity of an ideal activity; intensity is the volume of strength or intensity needed; intended community or audience targeted can be described clearly, as shown in table 8. kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 451 table 8 fit criteria and key questions criteria key questions frequency are activities carried out with the appropriate amount to obtain the desired results? intensity have activities been carried out with sufficient depth and concentration to obtain the desired results? targeted has the activity been carried out for the right purpose and in accordance with a particular segment? based on these three key questions, the researchers analyzed the sub-activities as shown in table 9. table 9 fit analysis results no description of activities f i t 1 education and training planning √ x √ 2 implementation of education and training √ √ √ 3 monitoring and evaluation of the implementation of education and training √ x √ 4 internal audit services √ x √ 5 planning services √ x √ 6 monitoring and evaluation services √ x √ 7 financial management services √ x √ 8 office services √ x √ 9 hr management services √ x √ 10 organization management services √ x √ 11 bureaucratic reform services √ x √ 12 internal services √ x √ 13 state-owned goods management services √ x √ 14 general services √ x √ 15 office services √ x √ 16 legal services √ x √ 17 legal aid services √ x √ 18 network of domestic cooperation √ x √ 19 follow-up monitoring of analysis results, inspection results, and information √ x √ 20 network of foreign cooperation prevention and eradication of aml & pt √ x √ 21 public relations and information services √ x √ 22 information technology strategic plan √ x √ 23 data and information services √ x √ 24 compliance audit results and custom audits √ √ √ 25 compliance monitoring results √ x √ 26 assistance services to the reporting party √ x √ 27 report quality evaluation results √ x √ 28 technical guidance and assistance to the reporting party √ √ √ 29 analysis results √ x √ 30 analysis result information √ x √ 31 aml & tf examination results √ x √ 32 aml research results & pt √ x √ 33 national risk assessment √ x √ total number of components 33 33 33 number of components that meet criteria 33 3 33 % of components that meet criteria 100% 9% 100% source: pok and tor documents in 2018 kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 452 from the table 9, it is known that, in general, the work unit in ppatk in formulating activities has considered the needs of the desired frequency of activities and targets but has not paid enough attention to the intensity of activities to achieve the desired output (9%). besides, the work unit also did not have specific criteria or measures in drawing up its activity plan. work units in ppatk tended to use historical data or data last year in planning activities. these findings are supported by the following interview results. "in a certain measure, usually based on last year, historical data. however, usually, if, for example, audit activities are usually at least five times, we set it five times. then twice for dts discussion and finalize discussion. that is it. it relatively relays on habits end up being the benchmark". "in my opinion, personally, instead of a serious study, it might be more appropriate to call it to pay attention to what last year's historical data was like". ppatk should pay more attention to the frequency, intensity, and targets in planning activities. the number of budget revisions proved it during 2018, which reached 67 proposed revisions from units, consisting of 18 dipa revision proposals and 49 pok revision proposals. meanwhile, the number of budget revisions averaged more than 15 times per year. the number of proposed revisions was due to the planned activities not appropriately prepared. the activity plan was prepared only as a prerequisite for obtaining a budget only. it shows the influence of coercive isomorphism in activity planning. these findings are also supported by the respondents' interview results as follows. "in the last three years, there are many revisions which happens almost every month. the total dipa and pok revision are above 15 times per year .... this problem is caused by the activity plan not prepared as it should be. for example, we try to capture whether the drafting of this budget is copy-paste or not. it turns out that there are several work units exactly copy-paste the same as the previous year. although it is a routine activity, at least there is a change of location. nevertheless, they think "the important thing is the budget is available, later we revise in the current year." interview result analysis after the performance evaluation, researchers subsequently analyzed the interview results using textual data analysis techniques by creswell (2014). in this study, efforts to maintain validity and reliability were carried out through the following steps. first, the triangulation used in this study was the triangulation method and triangulation. second, member checking is the process of checking data to test the accuracy of the temporary research results by confirming them with the respondent. third, qualitative research procedures were compiled to manage reference materials, namely supporting materials as basic proof (cross-check) data that researchers had discovered. the interview was conducted at ppatk headquarters from may 21, 2019, to may 28, 2019. respondents were selected utilizing the gate-keepers technique, namely selecting respondents with specific competencies based on the advice or direction of key kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 453 respondents, namely the head of planning and budget. this study selected 9 (nine) respondents as interview respondents. the interview analysis process is presented in figure 11. figure 11 qualitative research data analysis (creswell, 2014, p. 263) respondents in interviews were directly involved parties and knew factors that play a role in developing performance indicators. therefore, interview respondents were grouped into 3 (three) interview scopes—first, the scope of performance accountability. the respondents consisted of 3 (three) people: 1 (one) performance report constituent staff, 1 (one) inspectorate staff as performance reviewer, and 1 (one) echelon iii official who experienced more than 10 (ten) years as the person in charge of ppatk performance report. respondent selection criteria were knowledge of performance accountability issues in ppatk as a whole, including problems regarding performance planning. second, in the scope of development of performance indicators in strategic plans, the respondents consisted of 3 (three) people: 1 (one) strategic planning staff, 1 (one) budgeting staff, and 1 (one) echelon iii official who experienced more than ten years in strategic planning ppatk. the criteria for selecting respondents were knowledge of the planning process, budgeting, and constraints in the preparation of planning and budgeting in ppatk. third, concerning the scope of deepening of factors that play a role in developing performance indicators in ppatk, the respondents consist of 3 (three) people: 1 (one) echelon iii official, 1 (one) echelon ii official, and 1 (one) echelon i official. respondent selection criteria should know business processes, institutional, individual performance assessment, performance allowances, regulatory conditions, management commitments, and overall ppatk management. the respondent's overview is described as shown in table 10. table 10 qualitative respondents overview no code position gender date duration 1 r1 staff female may 21, 2019 33:54' 2 r2 echelon iii official male may 21, 2019 46:55' 3 r3 echelon iii official male may 21, 2019 46:08' 4 r4 staff female may 22, 2019 29:23' 5 r5 staff male may 22, 2019 49:46' 6 r6 staff female may 22, 2019 24:17' 7 r7 echelon iii official male may 24, 2019 47:28' 8 r8 echelon ii official male may 27, 2019 52:48' 9 r9 echelon i official male may 28, 2019 38:08' kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 454 the interviews conducted on 9 (nine) respondents produced 187 statements. the statements were then compiled into writings/transcripts and given a respondent code to disguise identity. the next step was to analyze the interview as follows. first, the respondent's statements were read, and the data were annotated. data annotation was done by writing down the statement’s main idea. second, the statements were grouped into specific categories and assigned a category code. th e grouping of 187 statements resulted in 36 categories given category codes b.1 until b.36. third, the 36 categories were then regrouped into specific themes and given the theme code. this category grouping produced 11 themes with theme codes a.1 through a.11. the list of themes and categories are shown in table 11. table 11 list of themes and categories no categories categories code theme themes code 1 change of mindset b1 mindset a1 2 work unit mindset b2 3 leadership mindset b3 4 cascading b4 business process a2 5 sectoral ego b5 6 institutional evaluation b6 7 organizational structure b7 8 comfort zone phenomenon b8 comfort zone a3 9 determination of performance targets b9 10 access to training b10 technical competence a4 11 training design b11 12 training quantity b12 13 quality training b13 14 technical instructions b14 regulation a5 15 regulatory overlap b15 16 historical data b16 activity plan a6 17 budgeting activities b17 18 evaluation of activities b18 19 contents of the 2020-2024 plan b19 the strategic plan drafting process a7 20 leadership involvement in the 2020-2024 strategic plan b20 21 application of logic model engineering in the 2020-2024 strategic plan b21 22 stages of drafting the 2020-2024 plan b22 23 strategic plan 2015-2019 b23 24 the commitment of the drafting team b24 commitment a8 25 official commitment b25 26 leadership commitment b26 27 utilization of performance information b27 28 internal monitoring and evaluation b28 monitoring and evaluation a9 29 external evaluation b29 30 evaluation guidelines b30 31 organizational culture b31 reward and punishment a10 32 budget rewards and penalties b32 33 institutional status b33 34 incentives b34 35 business process performance b35 performance data management a11 36 information technology systems b36 the interview coding process found 11 themes to answer the second research question regarding what factors play a role in the development of performance indicators in ppatk: (1) mindset. leaders and employees still did not see performance accountability as necessary. unfortunately, it is also a prevalent phenomenon in all government kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 455 agencies. (2) business processes. business processes in ppatk were still not aligned, causing the organizational structure not to be ideal. this unaligned business process also caused misalignment in the implementation of strategic plans. (3) comfort zone. some work units were still reluctant to accept the challenge, so performance indicators and targets tended to be set low or easy to achieve. (3) technical competencies. ppatk's human resources quality was good, but there was limited access, poor development design, lack of training intensity, and lack of guidance from the government, causing its technical competence to be lacking. (4) regulation. sectoral egos from 3 (three) ministries, namely the ministry of national development planning, the ministry of finance, and the ministry of utilization of state apparatus and bureaucratic reform, caused regulatory overlap. it resulted in difficulties for ppatk in meeting the provisions of the three ministries. (5) activity plan. the preparation of activities in the ppatk majority was still not well planned, just fulfilling the obligation to get a budget. (6) the process of drafting the plan. the preparation of the 2020-2024 plan has been implemented systematically. the advantage of drafting the 2020-2024 plan is the effort to increase commitment at every organizational level. (7) management commitment. the 2015-2019 strategic plan has not been satisfactory because the entire ppatk ranks have not committed optimally to making the plan as a reference/guideline that must be adhered to. (8) monitoring and evaluation. monitoring and evaluation of performance by management, the role of the inspectorate in performance evaluation, and the role of the ministry of finance as an external evaluator have not been optimal. (9) rewards and punishments. the application of performance allowances could not be made because of the unclear institutional status of ppatk. (10) performance data management. business process performance has not been well mapped, so performance information management has not been optimal. besides, performance data management has not y et utilized information technology. conclusion based on the performance blueprint evaluation, it was generally obtained the following conclusions. first, the ppatk business process still did not show the alignment, shown through the visualization result of the ppatk program logic model. second, the development of performance indicators has not given a picture of the appropriate logic flow, ranging from the long-term state planning (rpjmn) up to the strategic plan. there was an inconsistency of information about the performance indicators revealed in the work plan document. the program performance indicators developed by ppatk majority have been categorized as result-oriented (result quantity 5% and result quality 75%) and 20% effort quality. the program performance indicators have also been categorized as community outcomes 15% and service outcomes 85%. third, the program performance indicators developed by ppatk have fulfilled 60% of smart criteria. last, the activities organized by ppatk had already met the criteria of frequency (100%) and targeted (100%), but they did not meet the criteria of intensity (9%). as for the interview analysis, conclusions were obtained about the factors having a role in the development of performance indicators in ppatk, including mindset, business kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 456 processes, comfort zones, technical competence, regulation, activity plan, drafting process management, monitoring and evaluation, reward and punishment, and performance data management. based on the conclusion, the suggestions given to the ppatk are as follows. first, ppatk needs to improve the business process that will imply organizational structure aligning with organizational strategy. second, ppatk needs to monitor and evaluate performance to maintain management commitment r egarding the strategic planning implementation. third, ppatk needs to increase human resources capacity. fourth, ppatk needs clarity of institutional status so that performance allowances can be applied immediately. fifth, ppatk needs to develop information technology systems for performance data management. sixth, ppatk needs to design an assignment or a special unit as performance manager/performance management. seventh, ppatk needs to apply the logic model concepts to strategic planning. secondly, as for the advice for regulators/governments, they need to design an integrated regulation to eliminate the regulatory overlap and an integrated information technology system to support performance data management. the regulators/governments also need to implement the logic model in every process in the performance accountability system, from planning to reporting. meanwhile, subsequent research may find the assessment criteria for the performance blueprint analysis tool and use a mixed method to reinforce the conviction conclusion. these research limitations are that performance blueprint analysis tools still did not have the criteria as the basis for assessment findings, and this study used qualitative methods with a minimalist conclusion. the advice for further research is to expand the scope of research objects to strengthen the whole picture of research. expansion can be done by selecting research objects, namely government agencies both in the center and at the provincial government. this research uses qualitative method with minimalist data, so to add confidence to the conclusion, further research is recommended to use mixed method. also, it is recommended to build a criterias to assess the research findings. references ahyaruddin, m., & akbar, r. (2016). the relationship between the use of a performance measurement system, organizational factors, accountability, and the performance of public sector organizations. journal of indonesian economy and business, 31(1), 1-22. https://doi.org/10.22146/jieb.10317 ahyaruddin, m., & akbar, r. (2017). akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata? jurnal akuntansi & auditing indonesia, 12(2), 105–117. https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3 ahyaruddin, m., & akbar, r. (2018). indonesian local government’s accountability and performance: the isomorphism institutional perspective. jurnal akuntansi dan investasi, 19(1), 1-11. https://doi.org/10.18196/jai.190187 https://doi.org/10.22146/jieb.10317 https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3 https://doi.org/10.18196/jai.190187 kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 457 akbar, r. (2011). performance measurement and accountability in indonesian local government. thesis. school of accounting curtin business school. retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11937/1910 akbar, r., pilcher, r. a., & perrin, b. (2015). implementing performance measurement systems. qualitative research in accounting & management, 12(1), 3–33. https://doi.org/10.1108/qram-03-2013-0013 akbar, r., pilcher, r., & perrin, b. (2012). performance measurement in indonesia: the case of local government. pacific accounting review, 24(3), 262–291. https://doi.org/10.1108/01140581211283878 ashworth, r., boyne, g., & delbridge, r. (2007). escape from the iron cage? organizational change and isomorphic pressures in the public sector. journal of public administration research and theory, 19(1), 165–187. https://doi.org/10.1093/jopart/mum038 baskoro, f., & akbar, r. (2018). mengevaluasi sistem pengukuran kinerja di instansi publik: studi pada badan penanggulangan bencana daerah. jati: jurnal akuntansi terapan indonesia, 1(2), 52-63. https://doi.org/10.18196/jati.010206 basuki, h., & ridha, m. a. (2012). the impact of external pressure, environmental uncertainty, and commitment of management on implementation of financial reporting transparency. the indonesian journal of accounting research (ijar), 15(2). retrieved from https://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/252 brignall, s., & modell, s. (2000). an institutional perspective on performance measurement and management in the “new public sector.” management accounting research, 11(3), 281–306. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136 creswell, j. w. (2014). research design: quantitative, qualitative, and mixed methods approaches. 4 th edition. california: sage publishing. dimaggio, p. j., & powell, w. w. (1983). the iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. american sociological review, 48(2), 147-160. https://doi.org/10.2307/2095101 friedman, m. (2009). trying hard is not good enough. 1st edition. washington: fpsi publishing. frumkin, p., & galaskiewicz, j. (2004). institutional isomorphism and public sector organizations. journal of public administration research and theory, 14(3), 283–307. https://doi.org/10.1093/jopart/muh028 hennink, m., inge, h., & bailey, a. (2011). qualitative research methods. 1st edition. london: sage publishing. hughes, m. d., & bartlett, r. m. (2002). the use of performance indicators in performance analysis. journal of sports sciences, 20(10), 739–754. https://doi.org/10.1080/026404102320675602 husaini, h., & akbar, r. (2017). evaluasi pengembangan indikator kinerja studi pada badan pusat statistik (bps). accounting and business information systems journal, 3(2), 1-14. retrieved from https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59314 julnes, p. de l., & holzer, m. (2001). promoting the utilization of performance measures in public organizations: an empirical study of factors affecting adoption and implementation. public administration review, 61(6), 693–708. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00140 knowlton, l. w., & phillips, c. c. (2013). the logic model guide book. 2nd edition. california: sage publications inc. lawton, a., mckevitt, d., & millar, m. (2000). developments: coping with ambiguity: reconciling external legitimacy and organizational implementation in performance measurement. public money & management, 20(3), 13–20. https://doi.org/10.1111/1467-9302.00218 http://hdl.handle.net/20.500.11937/1910 https://doi.org/10.1108/qram-03-2013-0013 https://doi.org/10.1108/01140581211283878 https://doi.org/10.1093/jopart/mum038 https://doi.org/10.18196/jati.010206 https://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/252 https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136 https://doi.org/10.2307/2095101 https://doi.org/10.1093/jopart/muh028 https://doi.org/10.1080/026404102320675602 https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59314 https://doi.org/10.1111/0033-3352.00140 https://doi.org/10.1111/1467-9302.00218 kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 458 lohman, c., fortuin, l., & wouters, m. (2004). designing a performance measurement system: a case study. european journal of operational research, 156(2), 267–286. https://doi.org/10.1016/s0377-2217(02)00918-9 longo, p. j. (2002). the performance blueprint, an integrated logic model developed to enhance performance measurement literacy: the case of performance -based contract management. annual conference of the american evaluation association. november 6-10th. retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ed471543.pdf mahsun, m. (2006). pengukuran kinerja sektor publik. 1st edition. yogyakarta: bpfe. manafe, m. w. n., & akbar, r. (2014). accountability and performance: evidence from local government. journal of indonesian economy and business, 29(1), 56-73. https://doi.org/10.22146/jieb.v29i1.6213 meyer, j. w., & rowan, b. (1977). institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. american journal of sociology, 83, 2. retrieved from https://www.jstor.org/stable/2778293 ministry of administrative reform and bureaucratic reform. (2018). letter of the minister of administrative reform and bureaucratic reform number b/840/m.aa.05/2018 concerning the evaluation of performance accountability of government agencies in 2018. pratiwi, i., & akbar, r. (2018). komitmen afektif manajemen, implementasi sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas, dan kinerja organisasi publik dalam perspektif teori institusional dan teori strukturasi. jurnal akuntansi keuangan dan bisnis (jakb), 11(1), 1-10. retrieved from https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1628 prayudi, m. a., & basuki, h. (2014). hubungan aspek power, penerapan sistem pengendalian administratif, akuntabilitas, dan efisiensi program jaminan kesehatan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 11(1), 57–77. https://doi.org/10.21002/jaki.2014.04 primarisanti, h., & akbar, r. (2015). factors influencing the success of performance measurement: evidence from local government. journal of indonesian economy and business, 30(1), 56-71. https://doi.org/10.22146/jieb.7334 republic of indonesia. (1999). presidential instruction number 7 of 1999 on performance accountability of government agencies. republic of indonesia. (2014). presidential regulation number 29 of 2014 concerning government agency performance accountability system. risakotta, k. a., & akbar, r. (2019). the effect of internal and external accountability, job motivation and education on local government official’s performance. journal of indonesian economy and business, 33(3), 257-272. https://doi.org/10.22146/jieb.13921 sadjiarto, a. (2000). akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. jurnal akuntansi dan keuangan, 2(2), 138-150. retrieved from https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15674 scott, w. r. (2008). approaching adulthood: the maturing of institutional theory. springer science and business media b.v, 37, 427-442. retrieved from https://www.jstor.org/stable/40345595 sihaloho, f. l., & halim, a. (2005). pengaruh faktor-faktor rasional, politik, dan kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah daerah. simposium nasional akuntansi viii, solo. september 15-16th. retrieved from https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/kasppa-02.pdf sofyani, h., akbar, r., & c. ferrer, r. (2018). 20 years of performance measurement system (pms) implementation in indonesian local governments: why is their performance https://doi.org/10.1016/s0377-2217(02)00918-9 https://files.eric.ed.gov/fulltext/ed471543.pdf https://doi.org/10.22146/jieb.v29i1.6213 https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1628 https://doi.org/10.21002/jaki.2014.04 https://doi.org/10.22146/jieb.7334 https://doi.org/10.22146/jieb.13921 https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15674 https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/kasppa-02.pdf kurniawan & akbar the evaluation of performance indicators development … journal of accounting and investment, 2021 | 459 still poor? asian journal of business and accounting, 11(1), 151–184. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6 state administration agencies (lan) & financial and development supervisory agency (bpkp). (2000). akuntabilitas dan good governance. bogor: bogor agricultural university (ipb). stufflebeam, d. l. (1971). the relevance of cipp evaluation model for educational accountability. paper presented at the annual meeting of the american association of school administrators. retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ed062385 syachbrani, w., & akbar, r. (2013). faktor-faktor teknis dan keorganisasian yang memengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 3(2), 447-464. retrieved from https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/2112/2266 tiro, a. a. a., & akbar, r. (2018). evaluasi penerapan sistem pengukuran kinerja (studi pada kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten bantul). accounting and business information systems journal, 6(2), 1-15. retrieved from https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59097 wijaya, a. h. c., & akbar, r. (2013). the influence of information, organizational objectives and targets, and external pressure towards the adoption of performance measurement system in public sector. journal of indonesian economy and business, 28(1), 62-83. https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6230 https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6 https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/2112/2266 https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59097 https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6230 journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: research paper determinants of investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic erni suryandari fathmaningrum* and tiyas puji utami abstract: research aims: this study aims to determine the effect of herding behavior, accounting information, and information technology on investment decisions through investment interest during the covid-19 pandemic. design/methodology/approach: using the purposive sampling method, this study used a sample of investors who had just invested in the indonesian capital market during the covid-19 pandemic. this quantitative study employed primary data based on questionnaires distributed to respondents via the internet. respondents in this study were 241 investors. hypothesis testing in this study utilized sem-pls analysis through the smart pls 3.0 application. research findings: the results showed that herding behavior did not affect investment decisions through investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. meanwhile, accounting information and technology information influenced investment decisions through investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. theoretical contribution/originality: the study results contribute to the literature (body of knowledge), especially as additional discussion toward theory and literature related to herding behavior, accounting information, and information technology on investors decisions through investment interest to invest in the capital market, which is still very limited. keywords: herding behavior; accounting information; information technology; investment interest; investment decision; capital market introduction in 2020, the world was shocked by the emergence of corona virus disease 2019 (covid-19) that has caused changes in all community activities, including activities in the capital market. this situation has significantly impacted indonesia and made the jakarta composite index (jci) fluctuate (muklis, 2016). it is evidenced by data showing that stock indexes in various countries, such as the nasdaq and dow jones industrial average (djia), the nikkei 225 in japan, the hang seng index in hong kong, shanghai in china, the ftse 100 index in london, and the dax index in germany, have been reported by various mass media to be volatile during the covid-19 phase (junaedi & salistia, 2020). affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: erni@umy.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i1.13408 citation: fathmaningrum, e. s., & utami, t. p. (2022). determinants of investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic. journal of accounting and investment, 23(1), 147-169. article history received: 17 dec 2021 revised: 01 jan 2022 accepted: 19 jan 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=qtzeqpkaaaaj&hl=en https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:erni@umy.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13408 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13408 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.13408&domain=pdf fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 148 in indonesia itself, covid-19 was first announced on march 2, 2020, a pandemic. after being declared a pandemic, the jci trend declined and closed to the level of 5,361 (kusnandar & bintari, 2020). it was recorded until december 2020 in indonesia that the jci movement experienced its lowest point in march as the beginning of the month after indonesia was first confirmed to have reported covid-19. however, quoted from the indonesia stock exchange (idx) page, during the covid-19 pandemic, the frequency of daily transactions in the capital market reached a record high, which was 619 thousand times as of november 30, 2020. on december 30, 2020, the indonesia stock exchange (idx) held a press release, stating that during 2020, the number of investors increased 56% from 2.48 million to 3.87 million investors, consisting of stock, bond, and mutual fund investors. according to town (2020), in his research, investing during the covid-19 pandemic was the right decision because many people sold their shares, which caused the stock price to be cheap. however, investors must also make adjustments, one of which is by being careful in choosing a holistic and diverse investment portfolio since the stock market in various countries has decreased (ngwakwe, 2020). the high enthusiasm and increasing number of investors in the capital market during the covid-19 pandemic occurred because they were influenced by several factors in practice, including accounting information and psychological factors in making investment decisions (latief & niu, 2020). in terms of its form and content, accounting information can strongly influence the investment decision-making process (hartono, 2008). the concept of accounting information used in making investment decisions emphasizes "how financial statements can be more useful?" it means that accounting information in financial statements must provide useful value to its users in terms of decision making so that the content of accounting information is an important consideration in the investment decision-making process; thus, it can be said that accounting information is useful for investors (puspitaningtyas, 2012). research on the importance of accounting information for potential investors and investors was pioneered by baker and haslem (1973) and provided the result that an investor needs different information to analyze their instruments in the capital market; it can happen since it may be that each investor needs different information. good information to support investment decisions is needed because if investors do not get good information, they risk investment returns from their wealth (kartini & nugraha, 2015). decisions are taken based on irrational considerations so that the results are also irrational (komala & kartini, 2017). furthermore, accounting information is related to market value and contains information obtained from the company's financial statements through fundamental analysis techniques (puspitaningtyas, 2012). fundamental analysis is a technique carried out to provide benefits for the relationship between accounting information and market values and is expected to provide benefits for investors in estimating the expected rate of return and risk from stock investments in making investment decisions (puspitaningtyas, 2012). the investment decision in question is buying, selling, or maintaining share ownership. research on the effect of accounting information on investment decisions has been conducted previously, such as research carried out by akbar et al. (2016), rakhmatulloh and haryono (2019), and somathilake (2020), which stated that accounting information fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 149 did not affect investment decision making, and investors did not pay attention to fundamental analysis. in contrast to research conducted by obaidat (2016) and latief and niu (2020), it is asserted that accounting information influenced investment decisions. next is the psychological factor. the psychological factor in question is the possibility that an investor's investment decision-making is influenced by cognitive and emotional factors (umboh & atahau, 2019). it is also explained in behavioral finance theory that in making financial decisions, an individual may be influenced by psychological factors. behavioral finance is a psychological and social science theory regarding the human side in decisionmaking (prosad et al., 2015). if investors have involved psychological or emotional factors in deciding to invest, it will cause investors not to think rationally (komala & kartini, 2017). as described by alquraan et al. (2016), investors' psychological behavior that influences their decisions is divided into risk perception, herding, loss averse, and belief. during the covid-19 pandemic, financial behavior that may influence investment decisions is herding behavior because this behavior is the investor’s behavior influenced by cognitive factors and follows other investors in making investment decisions (setiawan et al., 2018). research on the influence of herding behavior on investment decisions has been carried out by vijaya (2014) and putri and isbanah (2020). however, in contrast to research conducted by alquraan et al. (2016) and setiawan et al. (2018), herding behavior did not affect investment decisions, where investors tended to receive information and conduct analysis before buying shares and did not have a tendency to follow the noise in the market. furthermore, technological developments also significantly influence the capital market (negara & febrianto, 2020). as a facility provider, the indonesia stock exchange (idx) provides convenience for investors and potential investors to invest in the capital market. in addition, the financial services authority (ojk) is tasked with overseeing the rapid development of various investment transaction platforms. investment trends among the public are also supported by many public figures who provide information about the investment. all investment information can be accessed online through various internet platforms (ummah et al., 2021). research on information technology has also been conducted several times. as explained by ummah et al. (2021), information technology is increasingly advanced and provides convenience, affecting investment decisions. however, in studies carried out by amalia et al. (2020) and cahya and setyarini (2020), information technology did not affect investment decisions. based on the inconsistent results of previous studies, the researchers added the investment interest variable as an intervening variable between the independent variable and the dependent variable as the novelty of this study. investment interest itself is defined as a desire for an object that causes him to carry out activities (khairani, 2017). as an intervening variable, investment interest is supported by the theory of planned behavior, suggesting that a person's interest will be an intermediary for factors that have a certain impact (tandio & widanaputra, 2016). ajzen (1991) also explained that desires fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 150 could influence the emergence of behavior; it indicates that the higher the individual's desire, the higher the probability of it happening. the higher a person desires to make an investment or interest in investing, the higher he is to make investment decisions. moreover, previous research on investment interest is still little done. the results obtained by umboh and atahau (2019) and zaniarti et al. (2017) stated that herding behavior variables could affect investment interest. in addition, kasmir (2013) and hasanaj and kuqi (2019) revealed that accounting information influenced investment interest. also, negara and febrianto (2020) affirmed that the advancement of information technology affected investment interest in the capital market. information technology also impacted the process of buying and selling securities. thus, this research provides practical benefits for stakeholders, especially in making investment policies in the capital market, and for investors to be more careful and look at accounting information in making decisions. in addition, this study also contributes to the literature, particularly as an additional discussion of the determinants of investment decisions in the capital market, including herding behavior, accounting information, and information technology, which are still very limited. literature review and hypotheses development theory of planned behavior the theory of planned behavior is an enhanced theory of reasoned action, with the addition of the perceived behavioral control variable. as in the theory of reasoned action, the primary focus in this theory is that individual intentions can influence someone to do something. ajzen (1991) further explained that a person's intention is assumed to be a desire that influences the emergence of behavior; it indicates that the higher the individual's desire, the higher the probability of it happening. furthermore, explained by triwijayanti and koesworo in situmorang et al. (2014), the desire to do something is influenced by a specific desire to behave. in the theory of planned behavior, it is explained that humans act according to intentions, influenced by behavior, subjective norms, and behavioral control (tandio & widanaputra, 2016). ajzen (1991) also stated three dimensions of the relationship between intention and behavior: attitude towards the behavior, subjective norm, and perceived behavioral control. the relationship between this theory and this research is that during the covid-19 pandemic, a person has a positive attitude towards investing in the capital market (attitude towards the behavior), supported by an environment that can influence him to invest (subjective norm), and the ease of accessing or investing (perceived behavioral control); thus, investors will have higher intentions and ultimately invest in the capital market. it is supported by situmorang et al. (2014) statement that investors will seek fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 151 various information about investing in the capital market if they have the intention or interest. utility theory tversky and kahneman (1981) explained utility theory as a decision with risks and goals to get maximum results. this theory assumes that individuals who make decisions are rational, but often, decision-makers are not rational when making their choices. neumann and morgenstern, who proposed utility theory, argue that in making investment decisions, investors already have the knowledge, information, confidence, and skills regarding the analysis of investment opportunities and consequences (pradhana, 2018). in this theory, it is described that individuals who make decisions are considered to have a rational nature, but often, in determining their decisions, individuals are not rational. it can be concluded that utility theory studies how investors avoid risk. based on this utility concept, each individual action aims to maximize the amount of utility to achieve satisfaction (puspitaningtyas, 2012). in this case, accounting information is included in the actions of investors to avoid risk and get maximum wealth (sumtoro & anastasia, 2015). behavioral finance kahneman and tversky (1979) asserted that human behavior in making decisions is based on psychological factors; making a risky decision can be interpreted as a choice or gamble. this behavior is called financial behavior. behavioral finance is an approach that explains how humans make investments or activities related to finance, influenced by psychological factors (sumtoro & anastasia, 2015). studies on behavioral finance have shown that cognitive and emotional factors influence rational behavior in investment decisions. thus, the herding behavior research variable is one of behavioral finance since herding is a situation when rational people start behaving irrationally by following other people's judgments when making decisions that can lead to mistakes (simões vieira & valente pereira et al., 2015). herding behavior and investment interest the theory of planned behavior explains that one dimension of the relationships between the determinants of intention and behavior is subjective norms. subjective norms elucidate that, before the covid-19 pandemic, perhaps, someone did not believe in investing, who then invested after seeing friends or other people invest and get a profit. it is relevant to herding behavior, which is the behavior of investors who follow other investors (setiawan et al., 2018). herding behavior is also part of behavioral finance and includes irrational behavior that does not base its decisions on information or the company's fundamental values. the emergence of herding behavior is because the benefits offered are an attraction or interest for investors, according to umboh and atahau (2019). furthermore, according to nandar et al. (2018), one of the factors for the occurrence of interest is the environment fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 152 or scope in accordance with the wishes or needs. therefore, it is relevant to the state of the covid-19 pandemic. the higher the level of herding behavior, the higher the interest in investing. the effect of herding behavior on investment interest has been studied by umboh and atahau (2019) and zaniarti et al. (2013), revealing that herding behavior positively affected investment interest with student investors respondents at eight campuses in north sulawesi province, indonesia. h1: herding behavior positively influences the investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. accounting information and investment interest accounting information is the output of accounting, divided into two general categories: financial accounting information and management accounting information. the accounting information used includes reports, stock valuations, expected profits of the company, and the current stock exchange, to be analyzed to get a profit on the funds that have been invested (efendi, 2015). under utility theory studying how investors avoid risk, each individual action aims to maximize the amount of utility to achieve satisfaction (puspitaningtyas, 2012). from the explanation above, investors will use accounting information to perform fundamental analysis of the company to get maximum profit or return. in this regard, accounting information is very much needed in the economic situation caused by the covid-19 pandemic. the covid-19 pandemic has caused investors to be more careful in choosing companies to use accounting information to choose the appropriate company. the better the accounting information provided, the more interested investors are in investing in the company. previous research conducted by kasmir (2013) and hasanaj and kuqi (2019) asserted that the better the company's productivity is presented in accounting information, the more attractive the company is to investors and will be more attractive to investors. h2: accounting information has a positive effect on investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. information technology and investment interest advances in information technology have now grown far and facilitated all human affairs. in investment, all needs regarding investment information can be accessed through information technology. in addition, the government continues to promote and educate the public about investment and the capital market using information technology, for example, the program of "yuk nabung saham" [let us save shares]. fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 153 in this case, social media is an advancement in information technology that makes it easier for humans to communicate. the government has also penetrated social media to educate the public. many social media provide information and training or online seminars to the public. for companies themselves, information technology is a vital strategy to compete in the business world (mastura et al., 2020). following the theory of planned behavior regarding the context of perceived behavior control, investors have obtained information through increasingly sophisticated technology to provide convenience, knowledge, and insight so that investment interest is higher. in addition, many conveniences are obtained from advances in information technology; according to research by negara and febrianto (2020), technological advances affected investment interest since they impacted the ease of making the investment process. in line with the research of ummah et al. (2021), isticharoh and kardoyo (2020), and cahya and kusuma (2019), information technology influenced investment interest. h3: information technology has a positive effect on investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. investment interest and investment decisions an investment decision is to invest in one or more assets to gain future profits (hartono & wahyuni, 2017). meanwhile, investment interest is a desire for an object and causes the person to carry out activities regarding investment (khairani, 2017). these activities are like finding out about different types of investments, taking the time to learn about them, and encouraging the person to make an investment decision or give it a try. it is also under the theory of planned behavior. in connection with the covid-19 situation, many people are experiencing economic and financial problems, which causes people to be more careful. it can be concluded that society desires to improve its situation and causes a person to carry out investment activities. thus, the higher the public interest, the more influential it will be on investment decisions during the covid-19 pandemic. investment interest influenced investment decisions, as researched by sulistyowati (2017), sakdiyah et al. (2018), and ummah et al. (2021). if someone is interested in investing, it will encourage him to take investment decisions. h4: investment interest has a positive effect on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic. herding behavior and investment decisions investors are considered rational if investment decisions are made based on consideration of the risks and rewards obtained (alquraan et al., 2016). however, fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 154 according to behavioral finance, cognitive and emotional factors can influence investors in making investment decisions, and one of them is herding behavior. liem (2017) explained that herding behavior is the follow-up behavior of an investor in making decisions for various reasons. the influence of the people around can lead to the emergence of herding behavior. someone with herding behavior will be easily influenced by the decisions of others (gozalie & anastasia, 2015). the higher the level of herding, the higher the level of investment decisions (putri & isbanah, 2020). during the covid-19 pandemic, there has been an increase in the number of investors on the indonesia stock exchange (idx). public awareness about investment continues to soar, and 2020 is the peak when people decide to invest in the capital market. investing has then become like a trend followed by many people. this situation encourages other investors to follow the decision of most investors in investing. thus, the more investors who join to start investing, the higher the investment decision in the capital market. studies on herding behavior have been carried out by vijaya (2014) and putri and isbanah (2020), finding that herding behavior affected investment decisions. their sample data used investors at the investment gallery in surabaya city by distributing questionnaires. h5: herding behavior has a positive effect on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic. accounting information and investment decisions accounting information is used by investors to assess the company's fundamentals, analyze the company's prospects in the future, and calculate the company's profitability (rakhmatulloh & haryono, 2019). in accordance with utility theory, accounting information is employed to avoid risk and maximize profits (tversky & kahneman, 1981). if an investor has high accounting information, he will increasingly analyze the company's prospects in the future for investment decision-making (sumtoro & anastasia, 2015). in a state of the covid-19 pandemic, investors must have appropriate and adequate information in making investment decisions since the capital market during a pandemic will be highly volatile due to unstable conditions. research on accounting information has been carried out by several previous researchers, such as bashir (2013), who studied finance students, bankers, and teachers in pakistan. according to his research, accounting information affected investment decisions. it is supported by obaidat (2016), who researched amman stock exchange (ase) investors in jordan and latief and niu (2020), who researched pt. mnc sekuritas manado investors. h6: accounting information has a positive effect on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic. fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 155 information technology and investment decisions advances in information technology provide comfort and convenience to humans. information technology provides information quickly, such as capital market developments and stock price movements to companies that need funds on the stock exchange. technological advances are also used by companies to become a competitive strategy in the market. online trading provided by the company encourages people to make investment decisions easier (cahya & setyarini, 2020). therefore, it can be concluded that the more advanced information technology, the more it will encourage investment decision-making. it is in line with the explanation in the theory of planned behavior regarding the context of perceived behavioral control. prospective investors have obtained information through increasingly sophisticated technology to provide convenience, knowledge, and insight, resulting in more potential investors making investments. information technology has been studied by previous researchers, such as ummah et al. (2021) and amalia et al. (2020), stating that information technology influenced investment decisions with the ease and convenience provided. h7: information technology has a positive effect on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic. investment interest as intervening ajzen (1991) suggested that a person's desire or interest would be the intermediary of factors with a high probability of occurrence. another factor, in this case, is the psychological factor, which has a big role in determining decision-making (sumtoro & anastasia, 2015). here, herding or investor behavior that tends to follow the majority of other investors might influence investors' actions during the covid-19 pandemic due to environmental conditions and the increasing number of investors in indonesia. it is reinforced by research conducted by umboh and atahau (2019) that herding behavior affected investment interest and sakdiyah et al. (2018) that interest influenced investment decisions. h8: herding behavior has a positive effect on investment decisions in the capital market through investment interest during the covid-19 pandemic. furthermore, the theory of planned behavior explains that someone who wants to do something will begin with an interest or desire. someone with an investment interest will find out about a type of investment, ranging from advantages, disadvantages, investment performance, and others (situmorang et al., 2014), and spend more time studying it (ajzen, 1991). in this case, accounting information is a factor with an impact on potential investors to invest in the capital market during the covid-19 pandemic, with their interests or desires as intermediaries. fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 156 accounting information is also utilized by investors to assess the company's fundamentals and prospects in the future. if individuals have more accounting information through investors' investment interests, they are more likely to make investment decisions. this statement is reinforced by research conducted by latief and niu (2020), obaidat (2016), and sakdiyah et al. (2018), stating that accounting information is used for fundamental analysis that affects investment decisions. h9: accounting information affects investment decisions in the capital market through investment interest during the covid-19 pandemic. in addition, advances in information technology provide convenience and comfort for investors to invest. the benefits of information technology not only make it easier for investors to get information easily but are also used by companies to become a vital strategy to compete in the market. the government also continues to provide information on the capital market and investment through information technology with the “yuk nabung saham” program to the public. the amount of information provided and the existing campaigns will lead to someone interested in investing. under the theory of planned behavior, what is related to the determinants of interest is the individual's perception of whether it is easy to realize a behavior, and information technology provides convenience in investing in the capital market. to invest, someone will have characteristics, such as how much effort they put into finding out about a type of investment, ranging from advantages, weaknesses, investment performance, and others (situmorang et al., 2014). investors will also use existing information technology to continue to explore information. thus, the role of information technology has an influence on investment decisions through investment interest, supported by research by isticharoh and kardoyo (2020), negara and febrianto (2020), ummah et al. (2021), cahya and kusuma (2019), and sakdiyah et al. (2018). h10: information technology has a positive effect on investment decisions in the capital market through investment interest during the covid-19 pandemic. based on the hypotheses developed, this study formulated a research model, as shown in figure 1. research method this quantitative research used a questionnaire instrument distributed online to investors who had just started investing in the indonesian capital market during the covid-19 pandemic. due to a large number of investors, the researchers employed a purposive sampling technique using the sample size according to hair et al. (2010), namely the "10 times rule". the minimum sample must be 60 (6 x 10); this study used 241 samples and met these requirements. the criteria that had to be met by investors who were fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 157 respondents in this study were investors who had started their investments during the covid-19 pandemic, which included investing in stocks, mutual funds, and bonds. figure 1 research model the data used in this study consisted of primary data obtained directly from research respondents using a measuring instrument in the form of a questionnaire using a 5-point liker scale: 1 indicating "strongly disagree" to 5 indicating "strongly agree". the instruments used were adapted from khan (2017) for investment decisions, situmorang et al. (2014) and kotler and keller (2009) for investment interest, vijaya (2014) and kudryavtsev et al. (2013) for herding behavior, obaidat (2016) for accounting information and suryani (2013) for information technology. before testing the hypothesis using partial least square (pls), the researchers tested the common method variance (cmv) utilizing spss v22 to find out that the data used did not have the potential for bias or error, such as self-reported bias, complexity, ambiguity, and questionnaire scale format (mackenzie & podsakoff, 2012). furthermore, pls is latent variable modeling used by several dependent constructs that have been used by many business and accounting studies (sholihin & ratmono, 2015). the pls approach is also suitable for this research since it requires a relatively small sample size and a weak theoretical basis (chin et al., 2003). according to hair et al. (2014), pls requires stages consisting of (1) model specifications, (2) evaluation of external models, and (3) evaluation of the inner model. result and discussion instrument and data quality test using a questionnaire, this study used a sample of investors who have recently invested in the indonesian capital market during the covid-19 pandemic. the questionnaire was herding behavior accounting information information technology investment interest investment decisions fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 158 distributed through social media, such as whatsapp, twitter, telegram groups regarding mutual fund investment, and the highest gain was through instagram @ngertisaham. the investments followed by respondents in the indonesian capital market were stocks, mutual funds, and bonds. table 1 outer loading latent variable code indicators outer loading investment decisions id1 having knowledge about investment 0.680 id2 feeling safe to invest in the capital market because it is under the supervision of the financial services authority (fsa) 0.806 id3 feeling safe to invest in the capital market because idx is the regulator 0.867 id4 feeling safe to invest in the capital market because it is protected by law 0.827 investment interest ii1 the desire to find out about the basics of investing 0.804 ii2 the desire to find out about investments from other figures 0.721 ii3 taking the time to learn more about investing 0.792 ii4 confidence 0.565 herding behavior hb1 investment decisions are influenced by others. 0.551 hb2 investment decisions depend on other people's decisions. 0.763 hb3 reacting quickly to changes in other investors' decisions 0.404 hb4 preferring to buy shares if the shares are in demand from the start 0.144 hb5 if the volume of shares were higher in the market in the last month, it would increase the number of stock market holdings. -0.404 accounting information ai1 previous profit 0.8 33 ai2 liquidity 0.827 ai3 stock price in the market 0.784 ai4 total assets 0.848 ai5 previous cash flow 0.855 information technology it1 using technology to get information quickly and accurately 0.890 it2 different types of mass media provide more information. 0.901 it3 technology can help transact at any time. 0.861 it4 online trading applications provide convenience. 0.648 it5 facilitating consumer and company communication 0.763 it6 fast and accurate service 0.818 before testing the formulated hypothesis using pls, the common method variance (cmv) test was carried out utilizing the spss v.22 application to avoid the causes of errors in testing the data. from the cmv test, the results obtained were 34.602%. it means that the tested data indicates that cmv did not occur in this study. next, the researchers tested the hypothesis, starting with the outer model test. the outer model consists of validity and reliability tests. the validity test consists of convergent validity and discriminant validity. convergent validity uses the outer loading value with each indicator showing a result of more than 0.5 (table 1). fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 159 from these results, according to hair et al. (2006), indicators that did not meet the requirements of less than 0.5 were hb3, hb4, and hb5, so they had to be eliminated. thus, the convergent validity results were met. furthermore, in pls, discriminant validity is typically assessed using the fornell-lacker criterion. in statistical terms, if the square root of ave for constructs is higher than the correlations between it and any other construct in the model, discriminant validity is established (fornell & larcker, 1981) (table 2). table 2 discriminant validity test results using fornell-lacker herding behavior accounting information investment decisions investment interest information technology herding behavior 0.878 accounting information -0.207 0.830 investment decisions -0.280 0.516 0.798 investment interest -0.092 0.406 0.506 0.726 information technology -0.266 0.544 0.736 0.519 0.818 as shown in table 3, the ave values of all constructs were higher than their highest crosscorrelation. it can be concluded that discriminant validity was also fulfilled (gefen & straub, 2005). in addition, the value of cronbach's alpha for each construct was more than 0.6, and the value of composite reliability for all constructs showed results in accordance with the rule of thumb, as shown in table 3 (chin et al., 2003; fornell & larcker, 1981). thus, it can be concluded that all constructs had met the criteria of validity and reliability, and then testing for hypotheses could be done. table 3 cronbach’s alpha, composite reliability, and ave cronbach's alpha composite reliability ave herding behavior 0.728 0.870 0.771 accounting information 0.887 0.917 0.689 investment decisions 0.806 0.875 0.637 investment interest 0.701 0.815 0.528 information technology 0.899 0.923 0.669 the summary of the results of hypothesis testing is presented in table 4. these results show that herding behavior did not influence investment interest or investment decisions. meanwhile, accounting information and information technology positively influence investors' investment interests and investment decisions during the covid-19 pandemic. furthermore, this study revealed that investment interest could intervene in the relationship between accounting information and information technology on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic. meanwhile, the herding behavior variable did not have an influence either directly or through investment interest on investors' investment decisions. fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 160 table 4 hypothesis results hypothesis original sample(o) t-statistic p-values conclusion hb -> ii h1 0.061 1.039 0.150 not supported ai -> ii h2 0.175 2.117 0.017 supported it -> ii h3 0.444 5.449 0.000 supported ii -> id h4 0.154 2.718 0.003 supported hb -> id h5 0.066 1.470 0.067 not supported ai -> id h6 0.128 2.201 0.014 supported it -> ki h7 0.562 8.006 0.000 supported hb -> ii -> id h8 0.009 0.960 0.169 not supported ai -> ii -> id h9 0.027 1.656 0.049 supported it -> ii -> id h10 0.068 2.271 0.012 supported hb: herding behavior; ai: accounting information; it: information technology; ii: investment interest; id: investment decisions the influence of herding behavior on investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic based on the research results above, herding behavior did not affect investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. research on herding behavior on investment interest in the capital market has also been carried out by umboh and atahau (2019) and zaniarti et al. (2013), showing that herding behavior positively affected investment interest. in contrast to previous research conducted by umboh and atahau (2019), only conducted for student investors at the idx investment gallery in eight campuses in north sulawesi province, this research developed into investors who invest during the covid-19 pandemic, which is spreading throughout indonesia. furthermore, research on herding behavior on investment interest is still difficult to find. related to this, the theory of planned behavior states that the environment can affect a person's interest, but from the hypothesis testing results, it can be concluded that investors had a desire to invest by finding their information and analyzing the information obtained without environmental influences, who had high enthusiasm for following the market (situmorang et al., 2014). the influence of accounting information on investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic in this study, accounting information positively affected investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. research on the effect of accounting information on investors' investment interest in the capital market is still little done, and literature on this matter is still difficult to find. meanwhile, accounting information has an essential role in starting to invest in the capital market. under utility theory, information is used to avoid risk and get the maximum benefit in the future. accounting information is the basis for an investor to assess the company's fundamentals, especially during a pandemic like this. from the results of testing this research hypothesis, during the covid-19 pandemic, investors are still very concerned about accounting information published by companies or the indonesia stock exchange (idx). in accordance with research carried out by kasmir (2013), the better the productivity of the company presented in accounting information, fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 161 the more attractive the company is to investors and the more attractive it will be for investors. it is also reinforced by hasanaj and kuqi (2019), stating that accounting information in financial statements is influential in attracting investors to invest. the better the financial statements presented, the higher the investment interest. the influence of information technology on investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic based on the theory of planned behavior, one of the factors that can lead to a desire is the perceived behavioral control of easy or difficult, which makes a certain behavior in each individual (ajzen, 1991). the context in this research is that information technology will make it easier for investors to invest in the capital market with the help of an internet connection. the government also supports it with the “yuk nabung saham” program, which invites the public to invest in the capital market (negara & febrianto, 2020). unlimited technological advances also provide space for potential publics, which may influence sharing information and experiences on the internet about investing in the capital market. thus, it can encourage public investment interest to start investing in the capital market (ummah et al., 2021). during the covid-19 pandemic, a positive signal in the ease of obtaining information and making investments will also increase investment interest in the capital market. the easier it is for people to access and obtain information, the higher the interest in investing in the capital market during the covid-19 pandemic. this research aligns with studies conducted by negara and febrianto (2020), cahya and kusuma (2019), isticharoh and kardoyo (2020) and ummah et al. (2021), who found that information technology had a positive effect on investment interest in the capital market. also, supported by sukirno’s (2011) opinion, one of the factors that can determine the level of interest in investing in the capital market is information technology. the influence of investment interest on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic in this study, investment interest positively affected investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic. it is in accordance with the theory of planned behavior that in doing something, someone begins with interest (ajzen, 1991). during the covid-19 pandemic, people are also still experiencing economic and financial difficulties, so without realizing it, people desire to improve their economic situation by being more careful in using their money. in addition, people use this pandemic period as a good strategy to start investing in the capital market. it is supported by town (2020) statement that the pandemic period is the right moment to start investing since many investors are selling their portfolios. this research is in line with research conducted by sulistyowati (2017), sakdiyah et al. (2018), and ummah et al. (2021). furthermore, the results of this study extend the results of previous studies, most of which examined the effect of investment interest on fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 162 investment decisions in students. the results of this study also tested investment interest in investors who had just invested in the capital market during the covid-19 pandemic. the influence of herding behavior on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic from the research results obtained, indonesian investors were not influenced by herding behavior in making investment decisions. it indicates that in making investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic, investors are not affected by the investment decisions of other investors. meanwhile, according to zaniarti et al. (2013), the attitude of herding is easy to influence novice investors to change their stance when in an urgent situation. in this regard, the covid-19 pandemic can be an urgent situation since it causes financial problems. however, maybe because of the urgency of investors to invest and not have herding behavior, investors will be more careful in investing their money in the capital market because of this pandemic. this research is supported by previous research conducted by alquraan et al. (2016) and setiawan et al. (2018). a study by alquraan et al. (2016) examined the herding behavior of individual investors in saudi arabia and stated that individual investors in saudi arabia still paid attention to fundamental analysis in decision making. the influence of accounting information on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic utility theory proposes that accounting information is used to avoid risk and get the maximum benefit (sumtoro & anastasia, 2015). the results of this study align with the theory that investors who made investment decisions during the covid-19 pandemic used existing accounting information to avoid risk in a volatile market. this study is also in line with research conducted by bashir (2013), which examined finance students, bankers, and teachers in pakistan. according to his research, accounting information impacted investment decisions. it is supported by obaidat (2016), who researched amman stock exchange (ase) investors in jordan and latief and niu (2020), who examined investors of pt mnc sekuritas manado. also, another researcher, such as al sawalqa (2012), also researching in jordan, found that the accounting information contained in the annual financial statements is the most important and vital source of information for investment decisions in the capital market. moreover, these results agree with the research of chen et al. (2001) and angelovska (2014). the influence of information technology on investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic information technology positively affected investment decisions in the capital market during the covid-19 pandemic in this study. information technology makes it easy for investors to analyze and filter investment products in the capital market they want. advances in information technology also help investors analyze through applications fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 163 connected via the internet, and smartphones can be utilized (ummah et al., 2021). in addition, the company uses technological advances to become a competitive strategy in the market. one of them is online trading provided by the company, which will encourage investors to make investment decisions easier (cahya & setyarini, 2020). it is also reinforced by the theory of planned behavior, stating that investors have obtained information through increasingly sophisticated information technology so that investment decisions in the capital market are also getting higher. moreover, this research supports the research conducted by ummah et al. (2021) on the influence of information technology on investment decisions in the capital market for students at the investment gallery, sunan ampel state islamic university surabaya. this study also aligns with the research of amalia et al. (2020) and mastura et al. (2020). the influence of herding behavior on investment decisions through investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic the results of this study uncovered that investment decisions during the covid-19 pandemic were not influenced by subjective norms described in the theory of planned behavior. it means that investment interest could not mediate the relationship between psychological factors, namely herding and investment decisions. the state of the covid19 pandemic causing the trend of investment to increase also did not provide incentives for investors to know information about investments not to cause investors to make investment decisions. here, research on herding behavior is still very difficult to find. the results of this study extend the findings of zaniarti et al. (2017), who found that most novice investors will have high herding behavior because they may be able to change their stance, especially when under pressure. as in the covid-19 pandemic, people are under financial pressure. thus, most likely, they will go with the flow of their environment without any basis for further analysis. in addition, the current research is an extension of previous research with the result that, perhaps due to pressure during the covid-19 pandemic, people will be more careful in investing their capital. however, their research is limited to investors in the idx investment gallery with ab mitra sinarmas sekuritas regional west java, while this present study included indonesian investors. the influence of accounting information on investment decisions through investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic accounting information positively affected investment decisions through investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. from the point of view of the theory of planned behavior, everything begins with interest (ajzen, 1991). when investors have an interest, investors will find out various information about investing in the capital market (situmorang et al., 2014). investment interest will mediate other factors, which have a more likely impact. an investor will also use accounting information to analyze before deciding on an investment to reduce risk (sumtoro & anastasia, 2015), and this statement is in line with fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 164 utility theory. it supports research conducted by latief and niu (2020), obaidat (2016), and sakdiyah et al. (2018), stating that accounting information is used for fundamental analysis, which influences investment decisions through the desire or interest in investment. the influence of information technology on investment decisions through investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic information technology positively affected investment decisions through investment interest in the capital market during the covid-19 pandemic. here, the theory of planned behavior argues that doing everything begins with interest (ajzen, 1991). thus, it is explained that what is related to the determinant of interest is the individual's perception of whether it is easy to realize a behavior, and information technology intended in this study provides convenience for an investor in making investment decisions in the capital market. someone interested in investing will make an effort to find information about the type of investment, advantages and disadvantages, investment performance until conducting investment analysis (situmorang et al., 2014). investors will also seek such information using advances in information technology; therefore, the easier access to the capital market using information technology will be, the higher the influence of investors to make investment decisions in the capital market. this research agrees with previous studies carried out by isticharoh and kardoyo (2020), negara and febrianto (2020), ummah et al. (2021), cahya and kusuma (2019), and sakdiyah et al. (2018) regarding the influence of information technology on investment decisions through investment interest. conclusion this study aims to obtain empirical evidence on the effect of herding behavior, accounting information, and information technology on investment decisions through investment interest in investors who have just started investing in the indonesian capital market during the covid-19 pandemic. based on the test results, it is known that investment decisions in the indonesian capital market during the covid-19 pandemic were influenced by accounting information and information technology, both directly and through investment interest. thus, it can be denoted that investors tend to be rational in making investment decisions by using accounting information as consideration and supported by the development of information technology to invest in the capital market. meanwhile, the herding behavior variable, directly or indirectly through investment interest, showed no effect. based on these results, it can be concluded that when investing in the capital market during the covid-19 pandemic, investors were not influenced by psychological factors, and it supports the results of the explanation above that accounting information affected investment decisions. the results of this study provide theoretical and practical implications. theoretically, this research extends the findings regarding herding behavior and accounting information on fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 165 investment interest in the capital market, contributing to academics and researchers by supporting the theory and results of previous research on the same topic. practically, it is expected that in making investment decisions, investors are more careful and use accounting information as the basis for making decisions. to the stakeholders, it is recommended to improve the quality of services, especially the use of information technology in the capital market. however, the limitations of this study are the limited literature on variables of herding behavior and accounting information on investment interest, and the researchers only focused on investors who have just started investing during the covid-19 pandemic. the researcher's suggestion to further researchers is to add interview techniques to support their findings so that the research results are more accurate and increase the number of respondents so that they do not only focus on investors who are just starting to invest during the covid-19 pandemic. references ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t akbar, m., salman, a., mughal, k. s., mehmood, f., makarevic, n., & campus, i. (2016). factors affecting the individual decision making: a case study of islamabad stock exchange. european journal of economic studies, 15(1), 242–258. https://doi.org/10.13187/es.2016.15.242 al sawalqa, f. (2012). different sources of corporate financial information and investment decision opportunity: evidence from amman stock exchange. international journal of business and management, 7(7), 110–120. https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n7p110 alquraan, t., alqisie, a., & al shorafa, a. (2016). do behavioral finance factors influence stock investment decisions of individual investors? (evidences from saudi stock market). american international journal of contemporary research, 6(3), 159–169. retrieved from http://www.aijcrnet.com/journals/vol_6_no_3_june_2016/16.pdf amalia, n., malikah, a., & mahsuni, a. w. (2020). faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada investasi saham. jurnal ilmiah riset akuntansi, 9(1), 47–57. retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/7436 angelovska, j. (2014). determining the factors that influence investors’ decisions to buy or sell stocks on the macedonian stock market. economic development, 16(3), 137–151. baker, h. k., & haslem, j. (1973). information needs of individual investors. journal of accountancy, 136, 64-90. bashir, t. (2013). an assessment study on the factors influencing the individual investor decision making behavior. iosr journal of business and management, 9(5), 37–44. https://doi.org/10.9790/487x-0953744 cahya, a. d., & setyarini, e. (2020). menguji keputusan berinvestasi dari perspektif pemblajaran pasar modal, kemajuan teknologi, uang saku mahasiswa dan bauran pemasaran (galeri investasi bursa efek indonesia fakultas ekonomi ust). upajiwa dewantara: jurnal ekonomi, bisnis dan manajemen daulat rakyat, 4(1), 15–26. retrieved from https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/upajiwa/article/view/6857 cahya, b. t., & kusuma, n. a. (2019). pengaruh motivasi dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi saham. al-masharif: jurnal ilmu ekonomi dan keislaman, 7, 192–207. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t https://doi.org/10.13187/es.2016.15.242 https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n7p110 http://www.aijcrnet.com/journals/vol_6_no_3_june_2016/16.pdf http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/7436 https://doi.org/10.9790/487x-0953744 https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/upajiwa/article/view/6857 fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 166 retrieved from http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almasharif/article/view/2182 chen, c. j. ., chen, s., & su, x. (2001). is accounting information value-relevant in the emerging chinese stock market? journal of international accounting, auditing and taxation, 10(1), 1–22. https://doi.org/10.1016/s1061-9518(01)00033-7 chin, w. w., marcolin, b. l., & newsted, p. r. (2003). a partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. information systems research, 14(2), 189–217. https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 efendi, d. (2015). pengaruh informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas terhadap kinerja manajer. journal of accounting and investment, 8(2), 137-146. retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/633 fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 39– 50. https://doi.org/10.2307/3151312 gefen, d., & straub, d. (2005). a practical guide to factorial validity using pls-graph: tutorial and annotated example. communications of the association for information systems, 16, 91– 109. https://doi.org/10.17705/1cais.01605 gozalie, s. & anastasia, n. (2015) pengaruh perilaku heuristics dan herding terhadap pengambilan keputusan investasi properti hunian. finesta, 3(2), 28–32. retrieved from https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-keuangan/article/view/3576 hair, j.f., black, w.c., babin, b.j., anderson, r.e. & tatham, r.l. (2006). multivariate data analysis. vol. 6. pearson prentice hall, upper saddle river. hartono, e. f. & wahyuni, d. u. (2017). analisis faktor-faktor keputusan investasi pada perusahaan property dan real estate. jurnal ilmu dan riset manajemen, 6(6). retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/1648 hartono, j. (2008). teori portofolio dan analisis investasi. 5th ed. yogyakarta: bpfe. hasanaj, p., & kuqi, b. (2019). analysis of financial statements. humanities and social science research, 2(2), 17-27. https://doi.org/10.30560/hssr.v2n2p17 isticharoh, i., & kardoyo, k. (2020). minat investasi diprediksi dari motivasi diri, pengetahuan investasi, dan teknologi media sosial. economic education analysis journal, 9(3), 892-906. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/42414 junaedi, d., & salistia, f. (2020). dampak pandemi covid-19 terhadap pasar modal di indonesia. al-kharaj : jurnal ekonomi, keuangan & bisnis syariah, 2(2), 109–131. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.112 kahneman, d., & tversky, a. (1979). prospect theory: an analysis of decision under risk. econometrica, 47(2), 263–291. https://doi.org/10.2307/1914185 kartini, k., & nugraha, n. f. (2015). pengaruh illusions of control, overconfidence dan emotion terhadap pengambilan keputusan investasi pada investor di yogyakarta. jurnal inovasi dan kewirausahaan, 4(2), 115–123. https://doi.org/10.20885/ajie.vol4.iss2.art6 kasmir, k. (2013). analisis laporan keuangan. jakarta: rajawali pers. khairani, m. (2017). psikologi belajar. yogyakarta: aswaja pressindo. khan, m. z. u. (2017). impact of availability bias and loss aversion bias on investment decisions making, moderating role of risk perception. journal of modern developments in general management & administration (impact: jmdgma), 1(1), 17–28. komala, d. s., & kartini. (2017). pengaruh availability bias, loss aversion bias, dan representativeness bias terhadap pengambilan keputusan investasi. forum manajemen indonesia (fmi) ke-9, 135. kotler, p., & keller, k. l. (2009). manajemen pemasaran. jakarta: erlangga. http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/al-masharif/article/view/2182 http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/al-masharif/article/view/2182 https://doi.org/10.1016/s1061-9518(01)00033-7 https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/633 https://doi.org/10.2307/3151312 https://doi.org/10.17705/1cais.01605 https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-keuangan/article/view/3576 http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/1648 https://doi.org/10.30560/hssr.v2n2p17 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/42414 https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.112 https://doi.org/10.2307/1914185 https://doi.org/10.20885/ajie.vol4.iss2.art6 fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 167 kudryavtsev, a., cohen, g., & hon-snir, s. (2013). “rational” or “intuitive”: are behavioral biases correlated across stock market investors? contemporary economics, 7(2), 31–53. https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.81 kusnandar, d. l., & bintari, v. i. (2020). perbandingan abnormal return saham sebelum dan sesudah perubahan waktu perdagangan selama pandemi covid-19. jurnal pasar modal dan bisnis, 2(2), 195–202. https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.49 latief, n. f., & niu, f. a. l. (2020). accounting information and psychological factors in capital market : do these affect the investors’ decisions to invest? jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 10(2), 335-348. https://doi.org/10.22219/jrak.v10i2.12931 liem, w. k a. (2017). perilaku herding pada indeks sektoral dan saham-saham terpilih. thesis. universitas atma jaya yogyakarta. mackenzie, s. b., & podsakoff, p. m. (2012). common method bias in marketing: causes, mechanisms, and procedural remedies. journal of retailing, 88(4), 542–555. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2012.08.001 mastura, a., nuringwahyu, s., & zunaida, d. (2020). pengaruh motivasi investasi, pengetahuan investasi dan teknologi informasi terhadap minat berinvestasi di pasar modal. jiagabi (jurnal ilmu administrasi niaga/bisnis), 9(1), 64-75. retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/6125 muklis, f. (2016). perkembangan dan tantangan pasar modal indonesia. al masraf (jurnal lembaga keuangan dan perbankan), 1(1), 1–12. nandar, h., rokan, m. k., & ridwan, m. (2018). faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah melalui galeri investasi iain zawiyah cot kala langsa. kitabah: jurnal akuntansi dan keuangan syariah, 2(2), 179-205. retrieved from http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jaks/article/view/4148 negara, a. k., & febrianto, h. g. (2020). pengaruh kemajuan teknologi informasi dan pengetahuan investasi terhadap minat investasi generasi milenial di pasar modal. business management journal, 16(2), 81-95. https://doi.org/10.30813/bmj.v16i2.2360 ngwakwe, c. (2020). effect of covid-19 pandemic on global stock market values: a differential analysis. œconomica, 16(2), 255–269. retrieved from https://dj.univdanubius.ro/index.php/audoe/article/view/258 obaidat, a. (2016). the value relevance of accounting information in emerging stock exchange markets “case of jordan.” research journal of finance and accounting, 7(12), 184. https://iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/31530 pradhana, r. w. (2018). pengaruh financial literacy, cognitive bias, dan emotional bias terhadap keputusan investasi (studi pada investor galeri investasi universitas negeri surabaya). jurnal ilmu manajemen (jim), 6(3), 108–117. retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/23849 prosad, j. m., kapoor, s., & sengupta, j. (2015). theory of behavioral finance. advances in finance, accounting, and economics, 1–24. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-74844.ch001 puspitaningtyas, z. (2012). relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 16(2), 164-183. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i2.214 putri, r. a., & isbanah, y. (2020). faktor-faktor yang memengarui keputusan investasi pada investor saham di surabaya. jurnal ilmu manajemen, 8(1), 197–209. retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/30746 rakhmatulloh, d., & haryono, n. a. (2019). pengaruh overconfidence, accounting information, dan behavioural motivation terhadap keputusan investasi di kota surabaya. jurnal ilmu manajemen (jim), 7, 796–806. retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/29272 https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.81 https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.49 https://doi.org/10.22219/jrak.v10i2.12931 https://doi.org/10.1016/j.jretai.2012.08.001 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/6125 http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jaks/article/view/4148 https://doi.org/10.30813/bmj.v16i2.2360 https://dj.univ-danubius.ro/index.php/audoe/article/view/258 https://dj.univ-danubius.ro/index.php/audoe/article/view/258 https://iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/31530 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/23849 https://doi.org/10.4018/978-1-4666-7484-4.ch001 https://doi.org/10.4018/978-1-4666-7484-4.ch001 https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i2.214 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/30746 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/29272 fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 168 sakdiyah, h., mahsuni, a. w., & mawardi, m. c. (2018). pengaruh minat dan perilaku investor terhadap pilihan keputusan pada investasi beresiko. jurnal ilmiah riset akuntansi, 7(1), 101–112. retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1338 setiawan, y. c., atahau, a. d. r., & robiyanto, r. (2018). cognitive dissonance bias, overconfidence bias dan herding bias dalam pengambilan keputusan investasi saham. afre (accounting and financial review), 1(1), 17–25. https://doi.org/10.26905/afr.v1i1.1745 sholihin, m., & ratmono, d. (2015). analisis sem-pls dengan warp pls 3.0. yogyakarta: andi. simões vieira, e. f., & valente pereira, m. s. (2015). herding behaviour and sentiment: evidence in a small european market. revista de contabilidad, 18(1), 78–86. https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2014.06.003 situmorang, m., andreas, a., & natariasari, r. (2014). pengaruh motivasi terhadap minat berprestasi di pasar modal dengan pemahaman investasi dan usia sebagai variabel moderat. jurnal online mahasiswa (jom) bidang ilmu ekonomi, 1(2), 1–18. retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/4675 somathilake, h. (2020). factors influencing individual investment decisions in colombo stock exchange. international journal of scientific and research publications (ijsrp), 10(5), 579–585. https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.05.2020.p10166 sukirno, s. (2011). teori pengantar ekonomi makro. jakarta : rajawali press. sulistyowati, n. w. (2017). pengaruh motivasi ekstrinsik dan prestasi belajar akuntansi terhadap minat investasi dan keputusan investasi mahasiswa fe program studi akuntansi unesa. jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan, 3(1), 76–90. https://doi.org/10.26740/jepk.v3n1.p76-90 sumtoro, a., & anastasia, n. (2015). perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi properti residensial di surabaya. finesta, 3(1), 41–45. suryani, t. (2013). perilaku konsumen di era internet: implikasinya pada strategi pemasaran. graha ilmu. tandio, t., & widanaputra, a. (2016). pengaruh pelatihan pasar modal, return, persepsi risiko, gender, dan kemajuan teknologi pada minat investasi mahasiswa. e-jurnal akuntansi, 16(3), 2316-2341. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21199 town, p. (2020). how to invest during pandemic. rule on investing. retrieved from https://www.ruleoneinvesting.com/blog/how-to-invest/how-to-invest-duringpandemic/ tversky, a., & kahneman, d. (1981). the framing of decisions and the psychology of choice. science, 211(4481), 453–458. https://doi.org/10.1126/science.7455683 umboh, j. e., & atahau, a. d. r. (2019). investment interest and consumptive behaviour of student investors: between rationality and irrationality. jurnal dinamika manajemen, 10(1), 14–31. https://doi.org/10.15294/jdm.v10i1.16837 ummah, a., ahsan, m., & anas, a. (2021). students’ investment decisions with intention as an intervening variable. equilibrium: jurnal ekonomi syariah, 9(1), 135-152. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9995 vijaya, e. (2014). an empirical analysis of influential factors on investment behaviour of retail investors in indian stock market: a behavioural perspective. international journal in management and social science, 2(12), 296–308. retrieved from https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijmss&volume=2&issue=12& article=027 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1338 https://doi.org/10.26905/afr.v1i1.1745 https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2014.06.003 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/4675 https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.05.2020.p10166 https://doi.org/10.26740/jepk.v3n1.p76-90 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21199 https://www.ruleoneinvesting.com/blog/how-to-invest/how-to-invest-during-pandemic/ https://www.ruleoneinvesting.com/blog/how-to-invest/how-to-invest-during-pandemic/ https://doi.org/10.1126/science.7455683 https://doi.org/10.15294/jdm.v10i1.16837 https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9995 https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijmss&volume=2&issue=12&article=027 https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijmss&volume=2&issue=12&article=027 fathmaningrum & utami determinants of investment decisions in the capital market … journal of accounting and investment, 2022 | 169 zaniarti, s., ida, i., & novita, f. (2017). perilaku investor galeri investasi bei dengan ab mitra sinarmas sekuritas jawa barat. modus jurnal ekonomi dan bisnis, 29(2), 176– 200. retrieved from https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/1330 https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/1330 journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper government expenditure and economic growth in vietnam: does public investment matter in the long-term? hoa thi nguyen abstract: research aims: this study focuses on the correlation between public investment, current expenditure and payment for government debt, and economic growth in short-run and long-run estimations. design/methodology/approach: macro data of vietnam in the period 1991-2020 were extracted from the world bank and the vietnam general statistics office. this research employed the autoregressive distributed lag (ardl) for time series. research findings: the results of this study uncovered that an improvement in public investment could enhance economic growth; it is also true of the government’s current spending. however, it is worth noting that the coefficients of changes in public investment and government current spending reduced the economic growth change in one and two periods ago. moreover, debt payment was found to have a negative effect on the economy at all lags with different levels of significance. theoretical contribution/originality: this study provides empirical evidence on the role of government spending in economic growth, thereby confirming that keynesian theory still holds in the case of vietnam. the study also verifies the vital role of government activity in regulating economic development through investment and expenditure. practitioner/policy implication: some important implications for policymakers focusing on government spending are: (i) the government needs to have an investment strategy that focuses on the important areas, such as infrastructure and technology foundation. (ii) government needs to improve accountability and transparency in the management. (iii) supportive policies on capital, technology, human resources, and the market must be continued to encourage economic investment activities. (iv) the selection, evaluation, and approval of investment portfolios should be carefully and appropriately made. research limitation: this study was limited by looking at the overview of government spending with economic growth, ignoring the spending structure due to the lack of necessary data. therefore, the following studies need to clarify the spending structure of vietnam to determine which expenditure types have negative/positive impacts on economic growth, thereby providing incentive solutions and necessary support from the government. keywords: public investment; public expenditure; economic growth; vietnam; ardl introduction governments’ interference in worldwide economic activities was scarcely observed before the great recession of 1930. however, for the next affiliation: faculty of finance – banking, university of finance – marketing, ho chi minh city, vietnam *correspondence: nguyenhoa@ufm.edu.vn doi: 10.18196/jai.v23i2.14666 citation: nguyen, h. t. (2022). government expenditure and economic growth in vietnam: does public investment matter in the longterm? journal of accounting and investment, 23(2), 310-329. article history received: 09 may 2022 revised: 18 jun 2022 accepted: 19 jun 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://en.ufm.edu.vn/ https://en.ufm.edu.vn/ https://en.ufm.edu.vn/ mailto:nguyenhoa@ufm.edu.vn https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14666 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14666 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.14666&domain=pdf nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 311 decades, especially with the widespread keynes’ theory of total demand, governments have been taking on a larger role in stabilizing output and employment. in developing countries, the government’s involvement in the economy has been enhanced to eradicate poverty and improve economic growth. public policies in most developing countries are meant to address the market’s flaws and assist its normal functioning. additionally, they are popularly used to increase investment and even production in the public sector (nguyen & darsono, 2022; thanh et al., 2020, van et al., 2020; awode, 2019; muqorrobin, 2015) as known, the classical view holds that the market economy will establish equilibriums and optimal allocations of resources so that society will reach full employment; unemployment, if any, is due to a temporary and voluntary imbalance. thus, the competitive free-market economic model is optimal from the classical point of view. however, the reality of the movement of the market economy in capitalist countries has refuted that. indeed, economic crises and unemployment continued to occur. taking the opposite approach, keynes's view holds that state intervention is necessary to combat the crisis and unemployment, thereby increasing aggregate economic demand, stimulating consumption, and encouraging entrepreneurs to invest and do business. keynes' view is consistent with the view of the economic development model in vietnam, which has been identified as the "development of a multi-component commodity economy, operating according to the market mechanism, with the management of the state, as “socialist orientation.” thus, the state's macro-regulatory and management role are important in ensuring the market's efficiency and socialist orientation. according to the economic growth theory, the growth rate is determined by capital formation, and thus fiscal policy plays an important role (asandului et al., 2021; topcu et al., 2020). economic growth, price stability, the balance of payments, and exchange rate stability are among the most vital macroeconomic goals on which governments mainly focus (blanchard et al., 2010). fiscal policy refers to the government’s modifications of taxes and expenditures to obtain certain macroeconomic goals, especially public investment. for example, the government can increase the tax rate to generate more revenue for public expenditures, such as building roads, hospitals, and schools, and providing needed public services, thereby promoting economic growth by stimulating aggregate demand. conversely, the government can also cut public spending activities to reduce pressure on inflation, thereby stabilizing the macro-economy. although it is widely accepted that the significance of investment drives national economic growth, the question of how public investment influences growth is still fragmented. following keynes’ theory of fiscal policy, the extent to which public expenditures can increase the total demand leading to output growth, depends on the level of the spending multiplier (cwik & wieland, 2011). keynesian economists are inclined to suggest increasing public spending on socio-economic issues and infrastructure activities to promote economic growth. they estimate the value of government through public investment and government expenditure. from this perspective, public investments promote economic dynamism, especially during recessions, when the national self-regulatory mechanisms cannot keep the economy in equilibrium due to the rigidity of the labor market (jahan et al., 2014). nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 312 besides, according to the classical view, the economy "corrects itself" from the short to the long run. assume aggregate demand falls in the short run because firms cut back on investment during a crisis. the economy shrinks output and labor in the short run below potential, which means entering a recession. because demand is low, prices and wages fall. when prices fall, spend less, save more, and lower interest rates. gradually, when interest rates and wages decrease, businesses take advantage of opportunities to increase investment, and prices fall, causing households to increase spending gradually. as a result, the economy moves along the aggregate demand curve, and output adjusts back to long-run equilibrium. however, keynes's view in general theory of employment, interest and money argues that prices may be flexible in the long run but cannot cause the economy to self-correct back to full employment. in this case, the need to consume or save depends not only on interest rates but also on expectations about the future. interest rates represent people's willingness to hold money, and keynes called this need to hold money "liquidity preference" (keynes, 1936). this view is also supported by khan and kumar (1997), al-yousif (2002), ramirez and nazmi (2003), bukhari et al. (2007), cooray (2009), alshahrani and al-sadiq (2014), su and bui (2017), and nguyen and trinh (2018) who claim that the expansion of public investment and spending contributes to a country’s economic growth. contrastingly, the classical and neoclassical perspectives consider fiscal policies futile due to direct and indirect repressive effects. fölster and henrekson (2001), afonso and furceri (2010), and nurudeen and usman (2010) indicate that the increase in public spending decelerates the advance of the national economy, while zouhar et al. (2021) show the inconclusive relation between government spending and economic growth through the survey of the empirical literature. these theories suggest that increased public expenditures cause the replacement of private goods with public goods, reducing private spending even on key goods and services. indirectly, the public investment and governmental expenditures create pressure on credit markets, pushing up interest rates (du, 2015). once interest rates rise, they affect not only the government but everyone else, including the private sector, stifling private investment, and hindering economic growth. furthermore, this perspective argues that the government may choose to finance its increased spending by raising taxes, which can distort market prices, and resource allocations and even cause tax evasion/avoidance behaviors, eventually negatively impacting the economic growth (antwi et al., 2013; widmalm, 2001). thus, the relation between public investment, government spending, and economic growth has been controversial empirically and theoretically. in vietnam, during the five years of 2015-2020, public investment has been made at 2 million billion vnd, which is considered to contribute significantly to the total economic output through the spillover effect. due to the impact of the covid-19 pandemic, public investment has become a key resource for post-pandemic economic recovery. capital for public investment is concentrated and arranged for strategic infrastructure projects, such as roads, airports, ports, irrigation works, electricity, communication, and infrastructure of urban areas, industrial parks, hospitals, schools, national target programs for new rural construction, and sustainable poverty reduction (gso, 2020). in terms of regions, the nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 313 public investment capital of the central government in the 2016-2020 period would be allocated to the following regions: north central and central coast (27%), northern mountains (24%), dong nai and the mekong river delta (17%), the red river delta (13%), the southeast (12%), and the central highlands (7%)1. in addition, in vietnam, investment efficiency, known as the incremental capital output ratio (icor), is a general economic indicator that reflects how much additional investment capital is needed to increase one unit of gross domestic product (gdp). the icor of public investment declined in 2015 2020; specifically, the icor in the 2016-2019 period was 6.1, lower than the nearly 6.3 level in the 2011-2015 period2. however, considering the whole year of the 2020 pandemic, the icor of the 2016-2020 period was about 8.5, resulting in a sharp decrease in gdp in 2020 compared to previous years. although public investment is considered an essential factor of the economy, the proportion of state investment in total social investment gradually decreased, from an average of 39.11% in 2011-2015 to 34% between 2016 and 2020. therefore, it raises the question of whether increasing the size of public investment will increase the size of the economy in vietnam. to the author’s best knowledge, studies on the impact of public investment are still limited in vietnam. several studies have shown that public investment has a positive role in economic growth, but the findings are very different in the short and long term (nguyen & nguyen, 2021; nguyen & trinh, 2018; diep et al., 2016; tran & le, 2014). the limitations of these studies lie in the different approaches and the use of different data sets. therefore, this study fills the gap left by the research by using the autoregressive distributed lag (ardl) method to find the short-term and long-term effects of public investment, applied to the data set from 1991 to 2020 generated from the vietnam general statistics office and world bank. this approach provides a more comprehensive view than other approaches such as var and vecm because it does not require many samples and only estimates a single equation instead of a system of equations (pesaran, 1997; pesaran & shin, 1999). thus, it makes the ardl approach the best model in the vietnamese context. in summary, the keynesian, classical, and neoclassical views offer two different positions regarding the relationship in general and causality between public investment and the economy’s growth. while keynes’s view holds that the causality runs from government spending to economic growth, classical and neoclassical schools argue an opposite direction of causality. however, both can be true, depending on the characteristics of each economy. according to the world bank, developing countries have recently achieved middle-income status through development restructuring. after examining the regional output growth and fiscal trends, this study empirically analyzes the effects of public investment on economic growth in vietnam. the model’s development is based on considering the properties of observed 30-year macroeconomic data and a broad review of the previous literature. this study also develops a model focusing on public investment and economic growth to clarify these relationships. the study is structured as follows: part 1 focuses on the nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 314 research’s essential targets, while part 2 presents a literature review and model development. part 3 shows data and methodology. part 4 discusses the main results, and finally, part 5 offers conclusions and implications. literature review and hypotheses development according to perotti (2007), there are two conflicting mechanisms of the transmission of public investment into production. on the one hand, the neoclassical view on the transmission mechanism of fiscal policy predicts that the increase in public spending after a deficit will decline the private consumption and real wages. specifically, when government expenditure increases, the representative households suffer an increase in the cost of taxes that negatively affects their wealth. the expectation of future tax hikes lessens current consumption and leisure while increasing labor supply and output (perotti et al., 2007). on the other hand, modern keynesian models indicate that the government’s spending can enhance the total demand for labor. labor demand growth may be strong enough to effectively offset the loss in real wage caused by a surge of labor supply, consequently raising the real wage. with the assumption that most families have credit constraints and cannot modify their long-term consumption (galí et al., 2007), a higher real wage leads to greater consumption (perotti, 2007; petrović et al., 2021). moreover, because infrastructure services are highly complementary, neo-keynesians also support that increased investment in public infrastructure can boost short-term total demand by providing fiscal stimulus and gathering private investment. thus, the increase of public capital in infrastructure possibly boosts the productivity of other inputs, such as the labor market and the engagement of private capital, reducing per-unit costs of the output (cohen & paul, 2004; teruel & kuroda, 2005). by enhancing the marginal productivity of private capital, public infrastructure may increase the capital return rate and promote economic growth (agénor, 2004; agénor & moreno-dodson, 2006). thus, empirical studies on the relationship between public investment and growth are developed in different directions, considering both the shortand long-term effects. initially, aschauer (1989) found that government investment in ‘core infrastructure’, e.g., streets, highways, airports, and other public capital, could stimulate output expansion in the united states from 1949 to 1985, showing that public investment is a critical determinant of productive capacity. then, barro (1990) demonstrated that public investment positively affects economic growth through endogenous growth models. similarly, easterly and rebelo (1993) discovered that public investment in transportation and telecommunications in emerging nations results in stronger economic growth. in the 2000s, ramirez and nazmi (2003) showed that public or private expenditure could support economic growth, using the cross-country data from latin american countries between 1983 and 1993. meanwhile, angelopoulos et al. (2007) revealed that economic growth depends on the typical components of public investment and the government’s proportion of spending. besides, bukhari et al. (2007) demonstrated that the dynamics of public investment had nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 315 a favorable impact on growth rates using ardl analysis in east asian countries between 1971 and 2000. using a var model for portugal, alfredo and jorge (2007) confirmed that the investment in road transportation is a potent lever for encouraging private investment, employment, and economic growth in the long term. also, calderon (2009) analyzed the impact of the infrastructure advance on the economic growth in 39 african nations. he concluded that expanding infrastructure supply and improving infrastructurerelated services positively contributed to economic growth. recently, nannan and jianing (2012) and jedwab and storeygard (2022) pointed out that public investment provides the basic foundation for a country to achieve higher economic growth and better quality of life, such as public services, security, water, electricity, and transportation services in both developing and developed countries. however, in contrast, views such as keefer and knack (1997) and dabla-norris et al. (2012) indicated that public investment might have limited benefits on economic development, contingent on the strength of institutions. besides, swaby (2007) found that public investment positively influenced gdp, but this effect was not statistically significant, using jamaica's vector error correction model (vecm). modebe et al. (2012) also reiterated in the recent empirical literature separating government expenditure into public investment and current spending. then, they estimated their relationships with economic growth from 1987 to 2010 in nigeria. research results showed that current spending had a positive and insignificant impact on economic growth, while public investment had a negative and negligible impact on economic growth. in addition, adu and ackah (2014) investigated the government’s investment and spending in the shortand long-term in ghana, using an ardl model with annual data ranging from 1970 to 2010. their study concluded that public expenditure significantly and negatively impacted economic growth, but current spending positively affected economic growth both in the long run and short run. it further suggested a fiscal regulation and efficiency in disbursing public investment to generate positive future benefits. meanwhile, dash (2016) estimated the impact of state spending on private investment in india from 1970 to 2013 by including an endogenously driven structural break in the ardl model developed by pesaran and shin (1999) and pesaran et al. (2001). after controlling for economic variables, the baseline finding showed that a 1% increase in public investment as a ratio to gdp led to 0.81 and 0.53% decreases in private investment as a ratio to gdp in the long run (approximately four to five years) and short-run (about two to three years), respectively. moreover, several studies researched the impacts of public investment in vietnam; however, they are inconsistent and primitive. to (2012) demonstrated that both private and state investment had a statistically significant beneficial influence on yield, using vecm to estimate impulse response. however, state spending crowded out a private investment with minor effects in the first few years and high effects after the fifth year. in addition, tran and le (2014) examined the influence of public investment on economic advances from 1988 to 2012 in vietnam, applying the ardl model. according to the study’s findings, the influence of public investment on economic growth was not statistically significant in the short term, but it had a crowding-in effect over the long run. diep et al. (2016) also employed the ardl model in combination with the co-integration of variables using the boundary method of pesaran (1997). although the long-term nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 316 correlations between public investment and economic growth were found, there was little evidence to support the usefulness of public investment in a total amount of investment in the short term, as indicated by the findings. recently, nguyen and trinh (2018) found that public investment positively affected economic growth from the second year and negatively constrained long-term growth. in summary, previous studies only analyzed each factor individually and did not provide consistent empirical evidence on the role of these factors in the relationship between public expenditure and growth. therefore, it needs to be further explored in individual country contexts. moreover, previous empirical studies in vietnam are limited because these studies lie in the different approaches and the use of different data sets. for this reason, this study addresses the gap left by previous research by applying the ardl approach to the data set from 1991 to 2020 to determine public investment’s shortand long-term consequences. accordingly, this study analyzes and tests the role of public investment in vietnam’s economic growth from 1991 to 2020 in vietnam. in the context of vietnam, the researcher argues that vietnam's economic growth is influenced by government intervention in the market through spending and investment under the background of keynesian theory. thus, the hypotheses of this study are the following: h1: public investment spending positively affects economic growth in the short run. h2: public investment spending positively affects economic growth in the long run. research method model according to pesaran and shin (1999) and pesaran et al. (2001), the ardl method has more advantages than the other time-series analysis methods. (1) if the sample size is small, the ardl model is a more statistically significant approach for testing cointegration. (2) in contrast to conventional methods for finding long-run relationships, the ardl method does not estimate a system of equations; instead, it only estimates a single equation. (3) other co-integration techniques require all regressors included in the association to be at the same level of delay; meanwhile, the regressors can have different optimal lags in the ardl approach. also, (4) the ardl method allows the least squares (ols) technique to estimate the co-integration when the delay of the model is determined. therefore, it made the ardl method the best model in this case. the general ardl equation is expressed as: 𝑌𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝛼𝑖 𝑌𝑡−𝑘 𝑛 𝑘=1 + ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑡−𝑖 𝑚 𝑖=0 + 𝜑1𝑌𝑡−1 + 𝜑2𝑋𝑡−1 + 𝑡 (1) where: • 𝑌𝑡−𝑘 and 𝑋𝑡−𝑖 are stationary variables that can be used with i(0) or i(1), and 𝑐, 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 are usually estimated by ols; thus,  𝑡 is the white noise, and 𝑚, 𝑛 are lag orders. in this paper, the set of 𝑋 variables is the public investment (govinv), government nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 317 payment for external debts (govpay), and current expenditure of government (govexp), respectively. meanwhile, 𝑌 is gross domestic production (gdp). all variables were transformed to nature logarithm values. • 𝑌𝑡−1 and 𝑋𝑡−1 are variables at t 1 lag, showing the long-term effects. then, this study specified to long-run model from equation (1) as follows: 𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖 𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑘 𝑛 𝑘=1 + ∑ 𝛽2𝑖 𝐺𝑂𝑉𝐼𝑁𝑉𝑡−𝑖 + 𝑚1 𝑖=0 ∑ 𝛽3𝑖 𝐺𝑂𝑉𝑃𝐴𝑌𝑡−𝑖 𝑚2 𝑖=0 + ∑ 𝛽4𝑖 𝐺𝑂𝑉𝐸𝑋𝑃𝑡−𝑖 𝑚3 𝑖=0 + 𝑡 (2) the short-run dynamic parameters were obtained by estimating an error correction model (ecm) associated with the long-run estimates: 𝐺𝐷𝑃𝑡 = 0 + ∑ 1𝑖 𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑘 𝑛 𝑘=1 + ∑ 2𝑖 𝐺𝑂𝑉𝐼𝑁𝑉𝑡−𝑖 + 𝑚1 𝑖=0 ∑ 3𝑖 𝐺𝑂𝑉𝑃𝐴𝑌𝑡−𝑖 𝑚2 𝑖=0 + ∑ 4𝑖 𝐺𝑂𝑉𝐸𝑋𝑃𝑡−𝑖 𝑚3 𝑖=0 + 𝜑′𝑒𝑐𝑚𝑡−1 + 𝑡 (3) where 𝑘𝑖 , 𝛽𝑘𝑖 are long-run and short-run dynamic coefficients of the model’s convergence to equilibrium, and 𝜑′ is the speed of adjustment to long-run equilibrium following a system shock. data the research data were vietnam’s macro data, collected from the general statistics office and world bank from 1991 to 2020 to ensure the data reliability. research data were organized into time-series data and logarithmic to reduce magnitude differences between data types while retaining information. this study chose vietnam as a model for the study on the effects of public spending because (1) vietnam is one of the countries with impressive economic growth rates in asean; (2) its increased public investment and government spending have increased over 30 years; (3) despite this, many scholars still assessed that the effectiveness of public investment in vietnam is not impressive (to, 2012; tran and le, 2014; diep et al., 2016; nguyen and trinh, 2018). therefore, it is very meaningful to consider the issues of public spending and economic growth in the context of vietnam, in which developing countries are under the pressure of political-economic crises-society. therefore, it is necessary to determine the right development direction to overcome difficulties and maintain economic growth. methodology the ardl method was processed in three steps: unit root test: this step is performed on the variables to check whether the variables are stationary at the unit root i(0) or stationary at the first difference i(1) to avoid spurious regression results (gujarati et al., 2017). this study used both the augmented dickey-fuller (adf) test of dickey and fuller (1979) and the phillips perron (pp) test of the phillips and perron (1988). adrl bound test: this test was conducted according to two main procedures. the first procedure was to estimate the ardl equation using ols to check for the existence of nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 318 a long-term correlation between the variables. then, the f-statistic was taken for the combined significance level for these variables’ coefficients in their lagged states. when the critical value of the f-statistic is greater than the upper limit, it can be concluded that there is a co-integration between the variables. on the contrary, rejecting the null hypothesis of no co-integration is impossible. adrl estimation: the study determined the lag of the variables in the ardl model using the sbc or aic criteria. then, ardl estimation with defined lags was then applied to test the long-run relationship and short-run impacts of variables by error correction model (ecm), based on the ardl approach for co-integration. result and discussion data and descriptive statistics table 1 presents the statistical results of the variables in this study (number of observations, mean, standard deviation, minimum and maximum values). it can be observed that the mean of economic growth (lngdp) was 6.8895, and its standard deviation was 1.3252, respectively; its minimum and maximum values were recorded from 4.3400 to 8.7472. it displayed a positive trend of economic growth in vietnam from 1991 to 2020. in addition, the mean of public investment (govinv) and government spending (govexp) were 4.2716 and 5,0575, respectively, while their standard deviations were 1.4125 and 1.4305, respectively. then, the minimum and maximum values of public investment were 0.9988 and 6.1540, while the minimum and maximum values of government spending were 2.0909 and 7.0193. finally, government debt servicing (govpay) had a mean of 3.4870, a standard deviation of 1.3057, and minimum and maximum values of 0.3097 and 5.1693. they showed the government spending priorities for 1991-2020, with the majority going to current expenditure and public investment, respectively. table 1 descriptive statistics variable obs mean std. dev. min max lngdp 30 6.8895 1.3252 4.3400 8.7472 lngovinv 30 4.2716 1.4125 0.9988 6.1540 lngovpay 30 3.4870 1.3057 0.3097 5.1693 lngovexp 30 5.0575 1.4305 2.0909 7.0193 source: world bank (2021) during the period 1991 2020, it can be observed that the growth of the economy (gdp) had the same trend as the increase in public investment (govinv) and government spending (govexp). meanwhile, debt payments (govpay) tended to decrease, and there seemed to be no association with economic growth, as shown in figure 1. nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 319 figure 1 the linear relationship between public investment, government spending, and gross domestic production source: world bank, 2021 empirical findings in both adf and pp unit root tests in table 2, the absolute value of the statistic was less than its critical values at i(0), so this study could not reject the null hypothesis, excluding the govinv and lngovpay variables. meanwhile, the absolute value of the statistic was smaller than its critical values at i(1). therefore, the researcher could conclude that variables were stationary at the root level i(0) at a 5% significance level, excluding the lngovinv and lngovpay. therefore, these results in the unit root test provided important evidence to use the ardl co-integration approach proposed by pesaran and shin (1999), which is suitable for checking the long-run relationship among the variables. table 2 unit root tests variables lag t-statistic value of adf unit root test critical value at 5% t-statistic value of pp unit root test critical value at 5% results lngdp i(0) -1.5013 -2.9719 -2.7095 -2.9678 non-stationary lngdp i(1) -3.4195** -2.9719 -3.4160** -2.9678 stationary lngovinv i(0) -1.703749 -2.9719 -3.2682** -2.9678 stationary lngovinv i(1) -8.5497*** -2.9719 -8.5496*** -2.9678 stationary lngovpay i(0) -3.8225*** -2.9719 -3.8225*** -2.9678 stationary lngovpay i(1) -3.6686** -2.9719 -3.6286** -2.9678 stationary lngovexp i(0) -0.9316 -2.9719 -2.4837 -2.9678 non-stationary lngovexp i(1) -3.2850** -2.9719 -3.2849** -2.9678 stationary note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5%, and 1%. table 3 shows the tests of the long-run co-integration relationship among the variables (pesaran, 1997). in this step, if the obtained value of the f-statistic is greater than the upper critical bound, the long-run relationship between the variables exists. otherwise, if 200,0000 400,0000 600,0000 800,0000 1.000,0000 1.200,0000 1.000,0000 2.000,0000 3.000,0000 4.000,0000 5.000,0000 6.000,0000 7.000,0000 govinv govpay govexp gdp nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 320 the obtained value of the f-statistic is less than the lower critical bound, the long-run relationship does not exist. however, if obtained f-statistic value falls between the lower and upper critical bounds, the long-run relationship is inconclusive (mintz, 1991; tilahun, 2021). table 3 adrl bound test for co-integration k value of fstatistic the critical value bounds, according to pesaran (1997) (restricted constant và no trend) 90% 95% 97,5% 99% i(0) i(1) i(0) i(1) i(0) i(1) i(0) i(1) 3 7.3181 2.37 3.20 2.79 3.67 3.15 4.08 3.65 4.66 note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5%, and 1%. due to the many variables and the small sample size in this model, the number of lags incorporated in the ardl dynamic equations was limited over a period. the ardl bound test results in table 3 showed that the f-statistic 7.3181 was higher than the upper critical bound test both in i(0) and i(1) (pesaran et al. (2001) and narayan (2004)), corresponding to the significance level of 1%. thus, hypothesis h0 was rejected, and hypothesis h1 was accepted, stating a co-integration relationship among variables. in other words, the model had a long-run relationship among these variables. also, the optimal lag order (4, 5, 3, 4) was chosen based on akaike information criterion (aci), shown in figure 2. figure 2 ardl lag selection based on akaike information criteria in the next steps, figure 3 and figure 4 depict the cumulative sum of recursive residuals (cusum) and cumulative sum of square of residuals (cusumsq) plots. both figures of cusum and cusumsq stayed within the critical boundaries at 5% significance. the finding provided evidence that the model parameters had no structural instability. thus, the long-run estimation was stable and had no structural break. thus, these ardl estimates were reliable and valid, paving the way for interpreting estimates in an ardl approach. nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 321 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2016 2017 2018 2019 2020 cusum 5% significance figure 3 cusum: cumulative sum of recursive residuals -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2016 2017 2018 2019 2020 cusum of squares 5% significance figure 4 cusumsq: cumulative sum of the square of residuals similarly, table 4 presents the results of the error diagnostic tests for the ardl approach. these tests were performed because the validity of the ardl results was based on the satisfaction of ols assumptions. the statistical values were all greater than 0.100, confirming that the model did not violate the estimation errors; therefore, the ardl estimation was reliable. table 4 error diagnostic tests for the ardl approach diagnostic error test f-statistic p-value heteroskedasticity breusch-pagan-godfrey (h0: homoskedasticity) 0.6120 0.8008 serial correlation breusch-godfrey serial correlation lm test (h0: no serial correlation at up to 2 lags) 0.7576 0.1210 functional form ramsey’s reset test using the square of the fitted values (h0: functional form is correct specification) 0.6891 0.2874 note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5%, and 1%. nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 322 then, the next step was estimating the appropriate ardl model to find out the long-run coefficients, presented in table 5. table 5 adrl estimation for long-run coefficients dependent variable: lngdp ardl estimation coefficient standard error t-statistic p-value lngovinv 0.4356*** 0.0695 6.2714 0.0015 lngovpay -0.0302 0.0357 -0.8467 0.4358 lngovcex 0.5411*** 0.0654 8.2765 0.0004 c 2.4086*** 0.0647 37.2196 0.0000 note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5%, and 1%. based on table 5, public investment and the government’s current expenditure had positive effects in a long-term relationship at 1% statistically significant. as the table results, a 1% increase in public investment will cause 0.4356% in gdp. meanwhile, 1% growth in the government’s current spending will increase economic growth by 0.5411% at 1%, statistically significant in the long-run time. these findings confirm keynes’s view that government expenditure plays an important role in the development of the economy. the findings of this study in vietnam are also consistent with the view of calderon (2009), nannan and jianing (2012), and jedwab and storeygard (2022) and support that government spending has a relationship with economic growth, each of its components having different effects on growth. in this study, the government’s current spending was associated with higher growth than a public investment with a greater coefficient. therefore, this study suggested that the keynes theory is supported in the case of vietnam, affirming the role of government intervention in the market economy to correct errors and promote aggregate demand growth through public spending and investment. thus, it could be concluded that the role of government current spending is vital for economic growth in vietnam due to the significant boost in aggressive demand. however, it is noteworthy that debt servicing expenditures had no impact on economic growth at statistical significance, implying that these activities were not the drivers of economic growth in the long run. moreover, its negative coefficient requires further studies on the role of debt payment on economic growth in future studies as a premise for consideration of the government’s foreign debt. next, table 6 presents the error correction estimation for short-run coefficients. furthermore, the error correction term (ect) is obtained from the corresponding model for the long run, whose coefficients are estimated by normalizing the equation. the ect indicates how the dynamic model is adjusted to restore equilibrium; thus, it must be statistically significant and have a negative coefficient. banerjee et al. (1998) stated that the highly significant ect confirms a stable long-run relationship. the results in table 5 show that the estimated negative coefficient of ect was very significant, confirming a long-run relationship between the variables with their significantly different lags. indeed, the ecm coefficient of 1.8711 implies that the deviation from long-run growth in gdp would be adjusted to equilibrium next year. the high coefficient of r-squared also explains that about 96.43% of gdp changes were due to changes in public investment, debt servicing, and current government spending. additionally, the dw statistic did not suggest autocorrelation, and the f statistic showed unbiased results. nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 323 table 6 adrl error correction estimation for short-run coefficients dependent variable: lngdp error correction estimation for selected ardl coefficient standard error t-statistic p-value lngdp (-1) 0.8691 0.1643 5.2894 0.0032 lngdp (-2) 0.2269 0.1418 1.6007 0.1703 lngdp (-3) 1.3399 0.1620 8.2737 0.0004 lngdp 0.3301 0.0643 5.1366 0.0037 lngovinv (-1) -0.2303 0.0605 -3.8054 0.0126 lngovinv (-2) -0.2438 0.0704 -3.4614 0.0180 lngovinv (-1) 0.0818 0.0440 1.8581 0.1223 lngovinv (-2) 0.1123 0.0277 4.0560 0.0098 lngovpay -0.1387 0.0270 -5.1322 0.0037 lngovpay (-1) -0.0191 0.0242 -0.7908 0.4649 lngovpay (-2) -0.1009 0.0269 -3.7425 0.0134 lngovexp 0.3407 0.0720 4.7288 0.0052 lngovexp (-1) -0.7303 0.1289 -5.6639 0.0024 lngovexp (-2) -0.7179 0.1256 -5.7144 0.0023 lngovexp (-3) -0.4917 0.0985 -4.9898 0.0041 ect (-1)* -1.8711 0.2306 -8.1156 0.0005 r-squared 0.9643 akaike info criterion -4.9887 adjusted r-squared 0.9048 schwarz criterion -4.2086 durbin-watson stat 2.4849 hannan-quinn criterion -4.7723 ec = lngdp – (0.4356* lngovinv – 0.0302* lngovpay + 0.5411* lngovexp + 2.4086) note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5%, and 1%. () is t-test results. on the other side, the short-term results revealed a significantly positive relationship between the change in gdp and the change in public investment in the base year, consistent with the long-term results. as is the case, in the long run, this result suggests that wagner’s law applies to vietnam, as the economic growth is influenced by the amount of public investment and government expenditure in the economy. however, it is worth noting that the coefficients of changes in public investment 1 and 2 periods ago reduced the change in current gdp. this effect was similarly found in current government expenditure. it indicates that public investment and current spending appear to be the crowding-out effect of non-state investments, as has been shown in previous studies (ahmed & miller, 2000; farla et al., 2016; nguyen and trinh, 2018). therefore, this finding reinforces the view that public investment and current expenditure must be implemented properly while playing an important role in the economy. meanwhile, debt payment was found to have a negative effect on the economy at all lags with different levels of significance, confirming that debt repayment carries a burden on the national economy. conclusion the study focuses on the relationship between government expenditure activities, such as public investment, debt repayment, recurrent expenditure, and economic growth in vietnam. this study used vietnam macro data for the period 1991 2020, extracted from nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 324 the databases of the world bank and the general statistics office of vietnam. to fit the time series data, this study employed the adrl approach to investigate expenditure variables' shortand long-term effects on economic growth. theoretically, this study provides empirical evidence on the role of government spending in economic growth, confirming that keynesian theory still holds in the case of vietnam. the study results also indicate that an investment improvement could boost economic growth; the same is true of current government spending. according to the keynesian school, an increase in public investment and recurrent government spending boosts the demand for labor, leading to an increase in real wages, which causes an increase in consumer demand. thus, aggregate demand in the economy is driven by an increase in spending under the expansionary fiscal policy (galí et al., 2007). furthermore, an increase in public investment brings infrastructure and technology, boosting the productivity of other inputs, such as labor and private capital. as a result, it reduces unit output costs, increases return on capital and promotes economic growth (cohen & paul, 2004; agénor, 2004). however, this study also uncovered the crowding out of public investment and government spending through its negative effect on economic growth at later lags. according to previous studies by ahmed and miller (2000), farla et al. (2016), and nguyen and trinh (2018), public investment can crowd out other forms of capital investment in the economy, so controlling government investment spending becomes essential. other contributions of this study provide some key implications for policymakers focusing on government spending. first, to promote economic growth, the government needs to have an investment strategy focusing on the areas that create the infrastructure and technology foundation of the economy, as mentioned by wagner’s law. the researcher also believes that the government needs to improve accountability and transparency in the management and use of public investment capital and current expenditure activities at all management levels. it requires the government to continue to reform the public financial system as a top priority. moreover, supportive policies on capital, technology, human resources, and the market need to be continued to encourage investment activities in the economy. besides, investment portfolio selection, evaluation, and approval should be carefully and appropriately made. nevertheless, this study was limited by looking at the overview of government spending with economic growth, ignoring the spending structure due to the lack of necessary data. thus, the following studies need to clarify the spending structure of vietnam to determine which expenditures have negative/positive impacts on economic growth, thereby providing incentive solutions and necessary support from the government. extended studies should also focus on sustainable investment (see darsono et al., 2022a, darsono et al., 2022b), cultural dimensions (see darsono et al., 2021), monetary instrument, public investment, and economic growth (johari et al., 2022), public debt, budget deficit, and sustainable economic development (van et al., 2020), and innovation and economic growth (see phung et al., 2019). nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 325 endnote: 1 see more at https://kinhtevadubao.vn/chat-luong-dau-tu-cong-nhin-lai-giai-doan-20162020-va-nhung-giai-phap-trong-thoi-gian-toi-22450-22450.html. 2 directives 13/ct-ttg of the prime minister of vietnam, dated may 23rd, 2021, on speeding up and improving the quality of construction of the medium-term public investment plan for the 2021-2025 period. references adu, f., & ackah, i. (2014). revisiting government spending and growth analysis in ghana: a disaggregated analysis from 1970 to 2010. journal of economics and international finance, 6(7), 134–143. https://doi.org/10.5897/jeif2014.0570 afonso, a., & furceri, d. (2010). government size, composition, volatility and economic growth. european journal of political economy, 26(4), 517–532. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.02.002 agénor, p.-r. (2004). the economics of adjustment and growth. harvard university press. agénor, p-r., & moreno-dodson, b. (2006). public infrastructure and growth: new channels and policy implications. policy research working paper; no. 4064. world bank, washington, dc. retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8880 ahmed, h., & miller, s. (2000). crowding-out and crowding-in effects of the components of government expenditure. contemporary economic policy, 18(1), 124–133. https://doi.org/10.1111/j.1465-7287.2000.tb00011.x alfredo, m. p., & jorge, m. a. (2007). public investment in transportation infrastructures and industry performance in portugal. journal of economic development, 32(1), 1–20. https://doi.org/10.35866/caujed.2007.32.1.001 alshahrani, s., & alsadiq, a. (2014). economic growth and government spending in saudi arabia: an empirical investigation. imf working papers, 14(3). https://doi.org/10.5089/9781484348796.001 al-yousif, y. k. (2002). financial development and economic growth. review of financial economics, 11(2), 131-150. https://doi.org/10.1016/s1058-3300(02)00039-3 angelopoulos, k., economides, g., & kammas, p. (2007). tax-spending policies and economic growth: theoretical predictions and evidence from the oecd. european journal of political economy, 23(4), 885-902. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.10.001 antwi, s., zhao, x., & mills, e. f. e. a. (2013). consequential effects of budget deficit on economic growth: empirical evidence from ghana. international journal of economics and finance, 5(3). https://doi.org/10.5539/ijef.v5n3p90 asandului, m., lupu, d., maha, l.-g., & viorică, d. (2021). the asymmetric effects of fiscal policy on inflation and economic activity in post-communist european countries. postcommunist economies, 33(7), 899–919. https://doi.org/10.1080/14631377.2020.1867430 aschauer, d. a. (1989). is public expenditure productive? journal of monetary economics, 23(2), 177–200. https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0 awode, s. (2019). fiscal policy management and private investment in nigeria: crowding-out or crowding-in effect?. jurnal ekonomi & studi pembangunan, 20(1), 11-26. https://doi.org/10.18196/jesp.20.1.5011 https://doi.org/10.5897/jeif2014.0570 https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.02.002 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8880 https://doi.org/10.1111/j.1465-7287.2000.tb00011.x https://doi.org/10.35866/caujed.2007.32.1.001 https://doi.org/10.5089/9781484348796.001 https://doi.org/10.1016/s1058-3300(02)00039-3 https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.10.001 https://doi.org/10.5539/ijef.v5n3p90 https://doi.org/10.1080/14631377.2020.1867430 https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0 https://doi.org/10.18196/jesp.20.1.5011 nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 326 banerjee, a., dolado, j., & mestre, r. (1998). error-correction mechanism tests for cointegration in a single-equation framework. journal of time series analysis, 19(3), 267–283. https://doi.org/10.1111/1467-9892.00091 barro, r. j. (1990). government spending in a simple model of endogeneous growth. journal of political economy, 98(5, part 2), 103–125. https://doi.org/10.1086/261726 blanchard, o., dell’ariccia, g., & mauro, p. (2010). rethinking macroeconomic policy. rethinking macroeconomic policy, 10(3), 2–19. https://doi.org/10.5089/9781455224982.004.a001 bukhari, s. a. h. a. s., ali, l., & saddaqat, m. (2007). public investment and economic growth in the three little dragons: evidence from heterogeneous dynamic panel data. the international journal of business and information, 2(1), 57-79. calderon, c. (2009). infrastructure and growth in africa. policy research working papers: the world bank. retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4117 cohen, j. p., & paul, c. j. m. (2004). public infrastructure investment, interstate spatial spillovers, and manufacturing costs. review of economics and statistics, 86(2), 551–560. https://doi.org/10.1162/003465304323031102 cooray, a. (2009). government expenditure, governance and economic growth. comparative economic studies, 51(3), 401–418. https://doi.org/10.1057/ces.2009.7 cwik, t., & wieland, v. (2011). keynesian government spending multipliers and spillovers in the euro area. economic policy, 26(67), 493–549. https://doi.org/10.1111/j.14680327.2011.00268.x dabla-norris, e., brumby, j., kyobe, a., mills, z., & papageorgiou, c. (2012). investing in public investment: an index of public investment efficiency. journal of economic growth, 17(3), 235–266. https://doi.org/10.1007/s10887-012-9078-5 darsono, s. n. a. c., wong, w.-k., ha, n. t. t., jati, h. f., & dewanti, d. s. (2021). cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region. journal of accounting and investment, 22(1), 133-149. https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10318 darsono, s. n. a. c., wong, w.-k., nguyen, t. t. h., & wardani, d. t. k. (2022a). the economic policy uncertainty and its effect on sustainable investment: a panel ardl approach. journal of risk and financial management, 15(6), 254. https://doi.org/10.3390/jrfm15060254 darsono, s. n. a. c., wong, w.-k., tran thai ha, n., jati, h. f., & dewanti, d. s. (2022b). good governance and sustainable investment: the effects of governance indicators on stock market returns. advances in decision sciences, 26(1), 69-101. https://doi.org/10.47654/v26y2022i1p69-101 dash, p. (2016). the impact of public investment on private investment: evidence from india. vikalpa: the journal for decision makers, 41(4), 288-307. https://doi.org/10.1177/0256090916676439 dickey, d. a., & fuller, w. a. (1979). distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. journal of the american statistical association, 74(366), 427431. https://doi.org/10.2307/2286348 diep, g. l., dang, v. c., & bui, d. t. (2016). enhancing quality and efficiency of public investment in vietnam up to 2020. journal of asian business and economic studies, 23(01), 02-24. https://doi.org/10.24311/jabes/2016.23.1.01 du, l. (2015). positive correlation between government expenditure and real interest rate: testing ramsey model based on american and chinese data. procedia economics and finance, 30, 202–212. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01287-3 https://doi.org/10.1111/1467-9892.00091 https://doi.org/10.1086/261726 https://doi.org/10.5089/9781455224982.004.a001 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4117 https://doi.org/10.1162/003465304323031102 https://doi.org/10.1057/ces.2009.7 https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2011.00268.x https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2011.00268.x https://doi.org/10.1007/s10887-012-9078-5 https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10318 https://doi.org/10.3390/jrfm15060254 https://doi.org/10.47654/v26y2022i1p69-101 https://doi.org/10.1177/0256090916676439 https://doi.org/10.2307/2286348 https://doi.org/10.24311/jabes/2016.23.1.01 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01287-3 nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 327 easterly, w., & rebelo, s. (1993). fiscal policy and economic growth. journal of monetary economics, 32(3), 417–458. https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90025-b farla, k., de crombrugghe, d., & verspagen, b. (2016). institutions, foreign direct investment, and domestic investment: crowding out or crowding in? world development, 88, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.04.008 fölster, s., & henrekson, m. (2001). growth effects of government expenditure and taxation in rich countries. european economic review, 45(8), 1501–1520. https://doi.org/10.1016/s0014-2921(00)00083-0 galí, j., lópez-salido, j. d., & vallés, j. (2007). understanding the effects of government spending on consumption. journal of the european economic association, 5(1), 227–270. https://doi.org/10.1162/jeea.2007.5.1.227 gujarati, d., porter, d., & gunasekar, s. (2017). basic econometrics. mcgraw-hill education. jahan, s., mahmud, a. s., & papageorgiou, c. (2014). what is keynesian economics? finance & development, 51(3), 53-54. retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm jedwab, r., & storeygard, a. (2021). the average and heterogeneous effects of transportation investments: evidence from sub-saharan africa 1960–2010. journal of the european economic association, 20(1), 1–38. https://doi.org/10.1093/jeea/jvab027 johari, s. m., wong, w. k., anjasari, i. p., ha, n. t. t., & thuong, t. t. h. (2022). the effect of monetary instrument of islamic banking financing channel towards the economic growth in indonesia. jurnal ekonomi & studi pembangunan, 23(1), 124–139. https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.13198 keefer, p., & knack, s. (1997). why don't poor countries catch up? a cross-national test of an institutional explanation. economic inquiry, 35(3), 590-602. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1997.tb02035.x keynes, j. m. (1936). the general theory of employment, interest and money. united kingdom: palgrave macmillan. khan, m. s., & kumar, m. s. (1997). public and private investment and the growth process in developing countries. oxford bulletin of economics and statistics, 59(1), 69-88. https://doi.org/10.1111/1468-0084.00050 mintz, j. m. (1991). the role of wealth taxation in the overall tax system. canadian public policy/analyse de politiques, 17(3), 248. https://doi.org/10.2307/3551635 modebe, n., okafor, r., onwumere, j., & ibe, i. (2012). impact of recurrent and capital expenditure on nigeria's economic growth. european journal of international management, 4(19), 67-74. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/3586 muqorrobin, y. (2015). factors influencing economic growth in indonesia: error correction model (ecm). jurnal ekonomi & studi pembangunan, 16(1), 1-13. retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1210 nannan, y., & jianing, m. (2012). public infrastructure investment, economic growth and policy choice: evidence from china. proceedings of the 2012 international conference on public management (icpm-2012). https://doi.org/10.2991/icpm.2012.37 nguyen, c. t., & trinh, l. t. (2018). the impacts of public investment on private investment and economic growth. journal of asian business and economic studies, 25(1), 15-32. https://doi.org/10.1108/jabes-04-2018-0003 nguyen, h. t., & darsono, s. n. a. c. (2022). the impacts of tax revenue and investment on the economic growth in southeast asian countries. journal of accounting and investment, 23(1), 128-146. https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13270 https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90025-b https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.04.008 https://doi.org/10.1016/s0014-2921(00)00083-0 https://doi.org/10.1162/jeea.2007.5.1.227 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm https://doi.org/10.1093/jeea/jvab027 https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.13198 https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1997.tb02035.x https://doi.org/10.1111/1468-0084.00050 https://doi.org/10.2307/3551635 https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/3586 https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1210 https://doi.org/10.2991/icpm.2012.37 https://doi.org/10.1108/jabes-04-2018-0003 https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13270 nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 328 nguyen, k. t., & nguyen, h. t. (2021). the impact of investments on economic growth: evidence from vietnam. the journal of asian finance, economics and business, 8(8), 345353. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no8.0345 nurudeen, a., & usman, a. y. (2010). government expenditure and economic growth in nigeria, 1970-2008: a disaggregated analysis. business and economics journal, 1-11. perotti, r. (2007). in search of the transmission mechanism of fiscal policy. nber working paper series. https://doi.org/10.3386/w13143 perotti, r., reis, r., & ramey, v. (2007). in search of the transmission mechanism of fiscal policy [with comments and discussion]. nber macroeconomics annual, 22, 169–249. https://doi.org/10.1086/ma.22.25554966 pesaran, m. (1997). the role of economic theory in modelling the long run. economic journal, 107(440), 178-191. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00151 pesaran, m. h., & shin, y. (1999). an autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. econometrics and economic theory in the 20th century, 371–413. https://doi.org/10.1017/ccol521633230.011 pesaran, m. h., shin, y., & smith, r. j. (2001). bounds testing approaches to the analysis of level relationships. journal of applied econometrics, 16(3), 289–326. https://doi.org/10.1002/jae.616 petrović, p., arsić, m., & nojković, a. (2021). increasing public investment can be an effective policy in bad times: evidence from emerging eu economies. economic modelling, 94, 580-597. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.004 phillips, p. c. b., & perron, p. (1988). testing for a unit root in time series regression. biometrika, 75(2), 335-346. https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335 phung, t. d., van, v. t. t., thuong, t. t. h., & ha, n. t. t. (2019). innovation and economic growth: the contribution of institutional quality and foreign direct investment. asian economic and financial review, 9(11), 1266-1278. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.911.1266.1278 ramirez, m. d., & nazmi, n. (2003). public investment and economic growth in latin america: an empirical test. review of development economics, 7(1), 115-126. https://doi.org/10.1111/1467-9361.00179 su, t. d., & bui, t. m. h. (2017). government size, public governance and private investment: the case of vietnamese provinces. economic systems, 41(4), 651-666. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.01.002 swaby, r. (2007). public investment and growth in jamaica. a bank of jamaica working paper. retrieved from http://cepr.net/documents/publications/jamaica-qr-2011-04.pdf teruel, r. g., & kuroda, y. (2005). public infrastructure and productivity growth in philippine agriculture, 1974–2000. journal of asian economics, 16(3), 555-576. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.04.011 thanh, s. d., hart, n., & canh, n. p. (2020). public spending, public governance and economic growth at the vietnamese provincial level: a disaggregate analysis. economic systems, 44(4), 100780. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100780 tilahun, s. (2021). the determinants of public investment in ethiopia: an ardl approach. cogent economics & finance, 9 (1). https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1929680 to, t. t. (2012). public investment ‘crowd out’ private investment? a look from experimental model of vecm. retrieved from http://vepr.org.vn/upload/533/20170428/nc-27.pdf topcu, e., altinoz, b., & aslan, a. (2020). global evidence from the link between economic growth, natural resources, energy consumption, and gross capital formation. resources policy, 66, 101622. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101622 https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no8.0345 https://doi.org/10.3386/w13143 https://doi.org/10.1086/ma.22.25554966 https://doi.org/10.1111/1468-0297.00151 https://doi.org/10.1017/ccol521633230.011 https://doi.org/10.1002/jae.616 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.004 https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335 https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.911.1266.1278 https://doi.org/10.1111/1467-9361.00179 https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2017.01.002 http://cepr.net/documents/publications/jamaica-qr-2011-04.pdf https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.04.011 https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100780 https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1929680 http://vepr.org.vn/upload/533/20170428/nc-27.pdf https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101622 nguyen government expenditure and economic growth in vietnam: … journal of accounting and investment, 2022 | 329 tran, n. n. a. & le, h. p. (2014). impact of public investment on economic growth in vietnam: an experimental look of ardl model. development and integration, 19, 3-10. van, v., ha, n., quyen, p., anh, l., & loi, d. (2020). the relationship between public debt, budget deficit, and sustainable economic development in developing countries: the role of corruption control. jurnal ekonomi & studi pembangunan, 21(1), 84-104. https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5033 widmalm, f. (2001). tax structure and growth: are some taxes better than others? public choice, 107(3/4), 199–219. retrieved from http://www.jstor.org/stable/30026199 zouhar, y., jellema, j., lustig, n., & trabelsi, m. (2021). public expenditure. how to achieve inclusive growth, 457–496. https://doi.org/10.1093/oso/9780192846938.003.0013 https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5033 http://www.jstor.org/stable/30026199 https://doi.org/10.1093/oso/9780192846938.003.0013 journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper taxing celebrity social media endorsements income: a preliminary study of instagram celebrities afrizal tahar 1 *, listya maharani rizkia 2 , and eko hariyanto 3 abstract: research aims: this study investigates how taxation should be applied to the income of instagram celebrities (‘celebgrams’) obtained from endorsement activities on social media. in detail, this study aims to find out how income from endorsement could be categorized as taxable income, as well as investigating how a possible collection strategy could be executed. in addition, this study explores the perceptions of celebgrams regarding the taxation of their endorsement income. design/methodology/approach: semi-structured interviews were employed to obtain the data from an informant samples made up of a tax official, a tax consultant, a tax academic, an information technology expert, and several celebgrams. research findings: the results of this study reveal that celebgram income from endorsement can be taxable in the categories of both income tax and valueadded tax. in addition, endorsement tax needs a special unit dedicated to its collection supported by capable employees and adequate information technology. moreover, the majority of the celebgrams agree that if their income from endorsement is to be taxed, this should be based on fair and clear treatment. theoretical contribution/ originality: this research is a pioneering study related to the topic of tax on social-media endorsement income. practitioner/policy implication: this study result can be used as inputs for regulators to optimize tax revenue from indonesia’s large e-commerce sector, and especially from endorsement activities. research limitation/implication: this research was conducted in yogyakarta using a qualitative approach. therefore, generalizations from the results of this research cannot be made. keywords: celebrity; endorsement; income; instagram; tax introduction the rapid development of information technology in era 4.0 has shifted the paradigm around society’s search for income. the emergence of various social-media platforms has not only served to connect people, but has also created a new market place (cahyono, 2016; rahman & panuju, 2017). social media itself provides an online space in which people can exchange information and interact. the term ‘social media’ refers in particular to new media, such as those internet-enabled social-networking affiliation: 1, 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia. 3 department of accounting, universitas muhammadiyah purwokerto, purwokerto, indonesia *correspondence: afrizal@umy.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103167 citation: tahar, a., rizkia, l. m., & hariyanto, e. (2020). taxing celebrity social media endorsements income: a preliminary study of instagram celebrities. journal of accounting and investment, 21(3), 602-621. article history received: 08 july 2020 reviewed: 14 july 2020 05 aug 2020 revised: 24 july 2020 10 aug 2020 accepted: 05 sep 2020 mailto:afrizal@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10052 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 603 sites such as facebook, twitter, youtube, instagram, blogspot and many others (utami, lestari, & putri, 2016) today, it can be seen that several social-media platforms such as facebook, instagram and twitter have become the main initiator marketplaces for e-commerce in many developing countries, including indonesia. many companies use social media because they recognize the need to engage in existing social-media conversations to protect their company or brand reputation, to increase customer engagement, and/or to increase online sales (keegan & rowley, 2017). social media offers active interaction between businesses and customers. in addition, social media can also broaden the scope and reach of marketing (virtanen, björk, & sjöström, 2017). instagram is an example of a social-media format that companies use in establishing interactive communications with their customers. instagram entered the online world in 2010 as a free mobile application allowing users to edit and share images and videos from their mobile devices (virtanen et al., 2017). today, internet users tend to be more interested in visual language than text. this makes instagram a very effective promotional medium. instagram maximizes its features through pictures and videos to a greater extent than other social-media sites. this allows users to see the desired product easily, and that is where business people see opportunities (febiyan, 2015). the number of instagram users is increasing. in 2016, worldwide users reached 600 million, 22 million (3.67%) of these in indonesia. by 2018, instagram users in indonesia reached 59 million, making it the fourth-largest user in the world after the united states (121 million), india (71 million), and brazil (64 million) (okefinance, 2019), implying that the country offers great opportunities to market products or services through instagram (yusup, rais, & sari, 2018). given the level of growth in instagram users detailed above, promotional strategy on social media such as instagram has today become an important new trend. one strategy employed by companies is to hire out endorsement services to individuals posting creative content who have many followers and significant influence on social media. such individuals are known as instagram celebrities of ‘celebgrams’. businesspeople see celebgrams as influential in terms of marketing potential. in recent years, endorsement services are very often used in promoting a product or service because it is considered an effective and efficient marketing method by companies. therefore, many online businesses allocate large amounts of funds each year for endorsement activities using celebgram services (wijaya & sugiharto, 2019). endorsements are usually carried out by celebrities or celebgrams 1 (damopolii, 2017). companies use endorsement services as an advertising mode to increase consumer interest in products and/or services and someone who has made an endorsement will be financial compensated for it. from an economic point of view, the endorsement 1 ‘celebrity’ refers to artists, actors, musicians, and other art workers who are popular in a country. in contrast, ‘celebgram’ refers to individuals who have a lot of followers and significant influence on social media, usually instagram, and who post significant creative content. tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 604 clearly forms an additional income stream and this raises the potential for tax revenue. in indonesia, the directorate general of taxes under the coordination of the ministry of finance is currently reviewing the tax system for the social-media sector. improvements in tax systems and governance are crucial for optimizing the the government’s tax collection efforts (chen & tsai, 2018; sebele-mpofu, 2020). tax collection in indonesia for individual income uses a self-assessment system in which taxpayers calculate and self-assess their tax obligations (sofyani, tahar, & murtin, 2019). this approach has the weakness of requiring taxpayers to be active in meeting their tax obligations, namely in calculating, reporting and paying. situmorang (2019) contends that ignorance of the taxation system and its processes among celebrities makes collection of tax revenue from endorsement ineffective. hasibuhan (2019) argues that in indonesia the ineffectiveness of tax revenue collection from endorsement results from lack of clarity in the regulations and procedure for the taxing of such payments. this phenomenon is also experienced by many other countries, such as the difficulty in determining when online transactions should be taxed, and whether online transactions are tangible property, services or intangibles (noronha & vinten, 2003). in addition, the lack of socialization related to the taxation of endorsement income has resulted in celebrities being less than compliant in their tax obligations (palil, akir, & ahmad, 2013). research related to taxes collected from endorsement income earned by celebgrams or from other activities on social media is still very scarce, especially in indonesia. in fact, indonesia’s e-commerce market share is the largest in the asean, reaching us$40 billion in 2019 and recording four-fold growth since 2015 with an average growth rate of 49% per year (ansah, 2019). these numbers show the potential for significant amounts of new state tax revenue from the e-commerce sector, including from endorsement activities. hifani (2015) states that singapore has designated influencers including celebrities as income tax objects. damopolii (2017) argues that from a legal perspective, income earned by celebrities and youtubers must be taxed in accordance with the provisions of legislation. in his research it is also stated that the government has an important role in disseminating laws and regulations. the government also needs to make reforms to the law in accordance with social and technological developments. from the study by damopolii (2017) has risen a research gap related to how the tax treatment and mechanisms of endorsement income are operated technically from an accounting point of view, and this present research is conducted to address this gap. explicitly, this research aims to answer the following problems: 1. how is the income of celebgrams derived from endorsement activities taxed? 2. what is the tax collection strategy for celebgram income from endorsement activities? 3. what are the celebgrams’ perceptions around the application of endorsement tax? this research is a pioneering study related to the topic of tax on social-media endorsement income. this study can therefore be seen as a prelude to more in-depth study in the future on a similar topic. from an economic viewpoint, this research is important in ensuring that the potential for state tax revenue can be maximized and the tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 605 money generated from the revenue can be allocated for development. this study contributes to the literature in several ways. theoretically, it adds to the body of knowledge by extending discussions of planned behaviour and attribution theory in endorsement tax compliance contexts. practically, the implications of this research can be used as inputs for regulators seeking to optimize tax revenue from indonesia’s large e-commerce sector, and especially from endorsement activities. literature review this study employs two theoretical foundations, namely the theory of planned behaviour (tpb) (ajzen, 1991) and the theory of attribution (fritz, 1958). these two theories have been used to explore the perceptions (as a part of attitude) and intentions of celebgrams towards taxation of their endorsement activities. theory of planned behavior theory of planned behaviour (tpb) is an extension of the theory of reasoned action (tra). in tra, it is explained that a person’s intention towards a particular behaviour is formed by two main factors, namely attitude towards the behaviour and subjective norms (ajzen & fishbein, 1975), while in tpb one more factor is added, namely perceived behavioural control (ajzen, 1991) (see figure 1). as stated by ajzen (1991), tpb is suitable for explaining any behaviour which requires planning, such as entrepreneurship. according to ajzen (1991), attitude is a factor within a person (subject) who gives a positive or negative response to an assessment of something. the attitude towards behaviour is the degree to which a person exhibits a favourable or unfavourable evaluation of a behaviour. this depends on the person’s assessment of the expected outcomes of that behaviour (hardeman, johnston, johnston, bonetti, wareham, & kinmonth, 2002; krueger & carsrud, 1993; tung, 2011). for example, if someone thinks something is useful for them, they will give a positive response to it; on the contrary, if something is not useful then they will give a negative response. from this description, the tax obligations imposed on endorsement activities are very likely to foster a contingent attitude in a celebgram, either positive or negative. figure 1 theory of planned behaviour (tpb) source (ajzen, 1991, p. 182) tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 606 a subjective norm is a person’s perception of other people’s thoughts that will support or not support them in doing something. a subjective norm is a social pressure faced by individuals to do or not do something (ajzen, 1991). tung (2011, p. 79) argues that ‘[a] subjective norm relates to the beliefs that other people encourage or discourage to carry out a behaviour’. an individual will tend to perform a behaviour if motivated by other people who also agree to do the behaviour (hardeman et al., 2002; malik & younus, 2019). this means that compliance with tax levied on endorsement activity would be related to public agreement. if the majority of celebgrams obey the endorsement tax, then it would trigger other celebgrams to obey too because they considered it as being the right thing to do. moreover, behavioural control is the perception of ease or difficulty in carrying out a behaviour (ajzen, 1991). behavioural control relates to beliefs about the availability of support and resources or the existence of barriers to performing an behaviour (control beliefs) (tung, 2011; malik & younus, 2019). this aspect is related to the ease or difficulty of implementing taxation. if tax processes make compliance difficult, then there is a high probability that celebgrams will be reluctant to fulfil their tax obligations, and vice versa. theory of attribution the theory of attribution was introduced by heider (1958) and argues that humans are bound by psychological processes that connect their subjective experiences with various objects that exist. these various objects are then cognitively reconstructed in order to become sources of the consequences of perceptual experiences. conversely, when people try to imagine an object, they will relate the experience to their ‘realm’. furthermore, heider (1958) argues that people tend to organize their attitudes so as not to cause conflict. for example, if a person agrees with someone’s right to have an abortion, as do other people, then their attitude is consistent or balanced. however, if they agree with abortion but it turns out that their close friends and people around them do not agree with abortion, then they are in an imbalanced situation. as a result, they feel stressed, uncomfortable, and will try to change their attitude to adjust to the people around them, for example by acting as though they no longer completely agree with abortion. through changing attitudes in this way, people become more comfortable. this condition indicates that in order to continue their activities and match with those around them, people interpret information to decide the causes of their and others behaviours. moreover, heider (1958) introduced the concept of ‘causal attribution’ – the process of explaining the causes of a behaviour. in everyday life, there are two types of causes, namely internal and external. internal causes (internal causality) are attributes inherent in a person or their personal qualities, while external causes (external causality) exist in the environment or situation in which they are located. in the context of this study, it can be assumed that attribution has an association with tax compliance. the absence of detailed regulations governing endorsement tax tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 607 becomes the basis for one’s cognition that complying with this tax may not be essential. this is closely related to what heider (1958) previously explained: that the cause of a person’s behaviour can be in the form of external causality, namely environmental and situational factors. some studies using this theory in tax compliance contexts are highlighted in the next section. proposition development studies related to taxation using tpb have been undertaken by some scholars. the focus of their studies is on whether the internal aspects of the individual, such as attitude and subjective norms, are related to tax awareness and eventually trigger tax compliance by an individual. jimenez and iyer (2016) establish that societal norms and personal belief systems strengthen trust, and trust thus formed can strengthen the intention to comply with the tax system. hastuti, suryaningrum, susilowati, muchtolifah (2014) researched e-filing attitudes, subjective norms, and perceived behaviour control of taxpayers towards intention to use e-filing systems in indonesia. they found that indonesian citizens’ intention to use e-filing facilities to report their annual tax income is dependent upon their attitudes and their behavioural controls on the system. andreas and savitri (2015) discovered that taxpayers’ awareness as determined by attitude and subjective norms has a full mediating role in the relationship between service quality and taxpayers’ compliance. moreover, a study undertaken by bhutta, rasheed, and khan (2019) reveals that perceived behavioural control, subjective norms, attitude towards behaviour and moral obligation variables have noteworthy effects on the dependent variable (tax compliance behaviour). intention to comply plays the role of mediator in the relationship between independent and dependent variables. however, the latest study undertaken by sutrisno and dularif (2020) reveals that subjective norms do not affect the tax compliance of taxpayers. these inconsistent results from previous research are an important basis for the need to further explore the tpb premise, especially in the context of endorsement taxes as a new issue in taxation. based on some prior studies mentioned above that use tpb as their theoretical underpinning, we formulate the following propositions as guidance for investigating celebgrams perceptions and intentions towards endorsement tax: p1: the celebgram’s attitude will lead to the intention to comply with the endorsement tax. p2: subjective norms believed by the celebgram will lead to the intention to comply with the endorsement tax. p3: perceived behavioural control of the celebgram will lead to the intention to comply with the endorsement tax. tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 608 furthermore, using attribution theory, paramaduhita and mustikasari (2018) determined what factors may affect taxpayer compliance. they found that taxpayer’s perceptions of penalties, law enforcement, tax treatment and the use of tax money simultaneously had positive effect on taxpayer’s compliance. pitaloka, kardoyo, and rusdarti (2018) found that tax socialization, as a part of external causality in attribution theory, increases understanding of tax regulations and has a significant effect on tax compliance. the same result was also obtained by vousinas (2017). however, yuniarta and purnamawati (2020) found that external causality aspects of the individual such as tax socialization do not have a significant effect on tax compliance. the inconsistencies in the results of these prior studies suggest the importance of further exploration. starting from the premise put forward by heider (1958) in attribution theory, and previous research results as highlighted above, we formulate another proposition as guidance for investigating the celebgram perception of tax regulation and its relationship with intentions around endorsement tax compliance: p4: whether or not there are specific regulations as a situation (external) causality will affect the attitude of the celebgram in complying with the endorsement tax. research method this research adopts a qualitative approach and uses primary data. we use research by sayidah and assagaf (2019) as a reference in investigating tax issues using qualitative research designs. qualitative research is descriptive in nature and tends to use analysis that focuses on process and meaning (a subject perspective) (creswell & creswell, 2017; patton, 1990). the data were gathered directly by conducting semi-structured interviews. this approach allowed the interviewers to have some control over the interview while giving the interviewees some space to present their views in more detail (eriksson & kovalainen, 2008). this research was conducted in yogyakarta, indonesia. determination of research informants used a purposive sampling approach aimed at finding data in accordance with predetermined criteria and the aims and objectives of the study (sekaran & bougie, 2016; zikmund, babin, carr, & griffin, 2013). the informants selected for this study are celebgrams domiciled in yogyakarta who have more than 10,000 followers and often receive endorsement income, together with a tax official, tax consultant, tax academic, and information technology expert. before collecting research data through interviews, the researchers formally obtained permission from all informants by sending an official email and letter. after obtaining approval and arranging times and places to meet, the interviews were conducted faceto-face. prior to the interviews, we also prepared an interview protocol and audio recording devices (kvale & brinkmann, 2015). the interview protocol was used so that the interviews conducted did not deviate from the research objectives. this protocol was prepared not only based on research objectives but also based on theories relating to the problem under study. at the same time, the recording device was useful as a tool during interviews, enabling researchers to concentrate on the data collection process tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 609 without having to stop to record answers from the informants. in data collection, audio interview recording was carried out after obtaining prior permission from all informants. the names of the informants were conveyed anonymously prior to the interview being conducted. this aimed to ensure informant confidence so that they would be willing to provide information and ideas in a flexible and unstressed manner (cooper & schindler, 2014). we explained the objectives of this study and gave a free hand to informants to answer or not for every question asked. following miles and huberman (1992), the data analysis techniques adopted in this study were as follows: (1) data transcription, in which the conversion was converted into a written form. this was done on the same day as the interview so that all important information in a certain context was still remembered by the researcher for recording. the purpose of this process was to determine the adequacy of the data obtained so that it was relevant to the research focus; (2) data reduction, namely the process of selecting, separating, paying attention to simplification, abstracting and transforming raw data that arose from the written records created in the field. the amount of data obtained from the field was quite large, so it needed to be recorded carefully and in detail. reducing data means summarizing, choosing the main mentions, and focusing on important mentions that match the problem formulation. data reduction is a form of analysis that sharpens, classifies, directs, removes unnecessary information, and organizes data in such a way that final conclusions can be drawn and verified; (3) data display, which aimed to make it easier for researchers to see the overall picture or specific parts of the research. data display was carried out through by describing the results of the interviews outlined in the form of description with narrative text, and supported by other important notes from when the interview was conducted to arrive at a conclusion; and (4) drawing of conclusions, as the conducting of continuous verification throughout the research process, namely during data collection. we tried to analyse and look for patterns, themes, similarities, things that often arose, hypotheses, and so on, and these are outlined in the conclusions. in this study, conclusions were drawn up by taking the essence of a series of categories of research results based on the results of the interviews. to ensure the validity and reliability of the data, we conducted several procedures such as re-checking the results of transcriptions, to make sure no mistakes were made during the transcription process, and debriefing with fellow researchers (peer de-briefing) to improve the accuracy of research results (creswell, 2012; sofyani, akbar, & ferrer, 2018). result and discussion to show the origin of the information gathered and to aid readability, the informants are codified as shown in table 1. tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 610 table 1 codification of informants no. code of informant job interview date 1 to tax official 16 september 2019 2 con tax consultant 30 august 2019 3 aca tax academic 21 august 2019 4 it information technology expert 17 august 2019 5 cel1 celebgram 1 31 july 2019 6 cel2 celebgram 2 31 july 2019 7 cel3 celebgram 3 4 august 2019 8 cel4 celebgram 4 8 august 2019 9 cel5 celebgram 5 14 august 2019 research question (rq) 1: what is the tax treatment of the income of celebgrams from endorsement activities? tax categorization of endorsement income from the interviews conducted with three of the informants – a tax official, a tax consultant, and a tax academic – it was found that income tax from endorsement activities can be treated in three ways: as main work income tax, as service activity income tax, and as income tax from side jobs which are recognized as wages or honoraria. possible differences in the tax treatment of this endorsement income reflects differences in terms of calculation (tax base), withholding, and reporting, as well as the final or non-final nature of the tax. these three possible treatments are important for government consideration in determining tax regulations for income from endorsement activities. “he/she (the celebgram) gets a fee from the advertisements they insert in their content, meaning that they seems to be selling services. then what taxes will be imposed? the first is definitely income tax, and the second is value-added tax (vat)” (#to). “for a business, it (endorsement income) can also be subject to income tax no. 23 (for provision of services) of 0.5% ... if indeed it (endorsement income) meets the requirements, it is in that category” (#to). “… it (treatment for income from endorsement) depends, there can be two (possible treatments), celebgram works personally or has management. if he/she is a person, he/she must report an annual tax return (atr) every year. if the endorsement includes other (additional) income, the income must be added to the atr. if he/she uses management, that means all income besides the endorsement is added up, for example, if he/she has other businesses” (#con) apart from being considered as eligible for income tax, we also found that endorsement activities can be subject to value-added tax (vat). this is because endorsement is included in the category of selling/buying of services. however, what has not been specified is the endorsement vat rate, whether 10%, i.e. the same as the general vat rate in indonesia, or subject to a special rate such as, for example, freight forwarding, which is only 1%. this lack of clarity is a strong argument for why it is urgent for the tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 611 government to formulate specific rules related to endorsement taxation so that there is clarity for celebrities about when an income from endorsement activities can be taxed and what the payment and tax reporting procedures are. rq 2: what is the tax collection strategy for celebgram income from endorsement activities? before discussing the possibility of a strategy for taxing income from endorsement activities, we first present the obstacles government faces in optimizing the tax potential of such activities. constraints faced by tax officials from the interview conducted with the tax official, it is evident that the main obstacle faced by the tax directorate general in optimizing taxes from endorsement activities is related to the availability of complete information regarding the endorsement transactions carried out by celebgrams for companies/entrepreneurs. in addition, the very large number of celebgrams in indonesia adds to the complexity of overseeing this tax. “… the problem (endorsement tax by celebgrams) is related to data and information…. that is what we have not got so far...” (#to) “with thousands of celebgrams, it is impossible for us to check one by one every day. the entrance is definitely from the data. the key is data. when the data is there, we can oversee their activities ...” (#to) however, the limitations faced by the tax directorate general have not been followed up by the formation of a special unit to handle this celebgram tax. this can be seen clearly from the excerpt from an interview with the tax official who thinks that celebgram tax is the same as other income. “actually, it is the same as other taxpayers, there is no special treatment ...” (#to) on the other hand, however, the tax official admits that the tax management technique applied must be different. “this is something new to us regarding the problem, not the regulation, but the business process… what is the tax treatment now? yes, still using the old one (regulation), there is no difference.” (#to) the next obstacle we found was that the realization of potential taxes among celebgrams still depends on the employer/organization. this means that if the employer deducts the celebgram’s tax on the amount paid for endorsement services, that tax will be received by the government, while if the employer does not make the deduction, the potential tax will not be realized. tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 612 “as long as the seller issues a tax invoice, we will know what kind of transaction it is, and we can trace it then…” (#to) furthermore, according to a tax academic, the problem faced by the tax directorate general regarding the optimization of tax take from celebgrams is that there is no truly capable person in the tax directorate general who fully understands the celebgram business model or the appropriate method to supervise its taxation. “… there are no capable people at the tax office regarding the collection of endorsement and celebgram taxes. the way to overcome the obstacles is to find people who master the system and who master the model of how celebrities operate...” (#aca) the strategy for endorsement tax collection from the interview results, it was found that thus far the tax directorate general has relied on third parties for deducting income tax from the endorsement activities of celebgrams. as a result, when the employer does not make a deduction, the celebgrams do not pay the tax. the tax official claims that because of the self-assessment nature of individual tax, celebgrams are required to actively manage their tax obligations on the basis of their own awareness of the legal requirements. however, hoping that celebgrams are aware of their tax obligations when they actually do not understand them will lead to sub-optimal tax collection. for this reason, a possible strategy other than relying on third-party employers is to ask for help from other third parties such as banks to track the expenditure transactions of celebgrams. from this information, it will be evident how much celebgrams’ monthly expenses are, and from this can be deduced how much wealth they have. also, this can be the entry point for auditing celebgrams receiving high-value endorsements. another possibility is the formation of a special unit so that tax control in the socialmedia sector can be run effectively. the taxation academic surveyed claims that to optimize the exploration of tax potential from endorsement activities a special unit needs to be created so that endorsement tax management can be run effectively and efficiently. a special team that is capable in the field of information technology is needed, given that endorsement occurs in the world of social media. the tax consultant interviewee suggested that tax takes from endorsement activities must involve a third party, namely employers or banks and the social-media developers where endorsement activities occur. “… we have to control, have cooperation from third parties or parties that provide jobs to them.” (#con) the tax payments made by the employer can be used as a technical strategy for the taxation of celebgrams. the government could apply a policy in which, if the employer does not withhold tax on the endorsement income of celebgrams as instructed, the tax is imposed on the employer themselves. thus, the employer as a third party will be encouraged to deduct the endorsement tax. for this purpose, experts in it, social media and digital business processes are needed to collect data and monitor celebgram tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 613 accounts, especially as related to their activities on social media. account blocking mechanisms can be implemented if celebgrams are identified as violating tax regulations. “the directorate general of taxes (dgt) must also have a control system for cyberspace. dgt must have a system that records transactions that occur among celebgrams. it can be in cooperation with banks…” (#con) “... there should be its own division that specifically handles celebgrams and endorsements taxes” (#aca) rq 3: what are celebgrams’ perceptions about the application of endorsement tax? celebgrams’ tax knowledge from the interviews conducted, it was found that none of the celebgrams carried out their tax obligations. this is confirmed by evidence in which they admit that they do not have taxpayer identification numbers (tins). all celebgram informants said that they had never received specific tax socialization information from the government through their instagram account inboxes and stated that this is the reason they do not fulfil their tax obligations. so far, their knowledge regarding taxation has been obtained from mass media and lectures. meanwhile, the tax official informant claims that the directorate has a tax socialization team for income seekers in cyberspace, including celebgrams. these findings indicate that the efforts of the tax directorate general in disseminating taxation information to celebgrams is still not optimal. this is an important consideration for the government. “... we do tax socialization to celebgrams through social media by sending messages to their accounts .... we have a community and we usually do socialization ...” (#to) “in particular, i never got socialization from the director general of taxes ... so i learned tax from instagram because i followed the finance minister.” (#cel2) “... i have not received tax socialization yet. i studied tax on campus …” (#cel3) “... no (socialization related to taxes). but i know a little about taxes from social media, namely instagram and twitter ...” (#cel4) celebgrams’ perception of endorsement tax from the interview results, we found that three out of five celebgrams agreed that their income from endorsement activities should be taxed as long as there were certain limits. from our interpretation, the limits here refer to clear rules regarding how much income is subject to tax and how to report income and process payments. this is intended to ensure that there is no confusion among celebgrams, the majority of whom, in fact, do not understand their tax obligations in relation to the income they earn from endorsement activities. tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 614 “it is okay if it (endorsement income) is taxed … the important thing is it is still reasonable, right? we have received income from there (instagram) ... just agree if you (government) want to apply as long as there are limits” (#cel1) “yes, agree, because that is indeed an income …” (#cel2) however, we also found that two celebgrams considered that their income from endorsement activities should not be taxed. they argued that the endorsement income for their business was obtained by their own efforts without any contribution from the government. hence, when the income they receive has to be taxed, they consider it unfair. in addition, the lack of clarity of endorsement tax regulation was also the reason for cel5 not to be willing to take care of their tax obligations. “for me, i do not agree ... we are doing our own business, and there is no connection with the government. so, in my opinion, there is no need for our income from the endorsement to be deducted for tax” (#cel4). “i do not agree, because, in my opinion, the endorsement tax is unclear in terms of how much the inclusion is. so, we do not know how much tax should be paid ...” (#cel5) from the arguments of these two celebgrams, it is important that the government in particular should note the importance not only of exploring tax potential but also of providing benefits to celebgrams as taxpayers, albeit indirectly. this aims to show to the public that the government does not appear to want to profit from its efforts without providing benefits to the community. in addition, simplifying the process of taxation would increase tax compliance among celebgrams. based on our investigations, it is found that endorsement income can be subject to three types of income tax: regular, additional, and service provision. in addition, this income is also a possible subject for vat. these possibilities are important for consideration by the tax directorate general in determining specific regulations related to endorsement taxation. at present, however, the absence of specific taxation regulations on endorsement income makes it unclear how it should be treated. andreas and savitri (2015) argues that a clear understanding of tax regulations by taxpayers and the quality of service that taxpayers receive have an influence on taxpayer compliance. hasseldine, hite, james, and toumi (2007) also found that persuasive communication from tax units will provide clarity to taxpayers regarding their tax obligations. this policy will contribute to improving tax compliance by taxpayers. hence, specific regulation and a special unit controlling all matters relating to taxes on social-media activities is pivotal. these suggestions are in line with the premises of tpb (ajzen, 1991), in that the presence of specific and legitimate regulations will become preferences that shape the subjective norms of celebgrams and subsequently will relate to their attitudes and behavioural intentions. in addition, from the attribution theory point of view, the existence of regulation becomes an external causality that will become a consideration in celebgrams’ cognitions around their behaviour (heider, 1958). this is because formal regulations on endorsement taxes would shape the public’s perception such that if someone violates the regulation, then that person is judged as being ‘bad’. thus, specific tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 615 regulation will lead to the encouragement of celebgrams to comply with endorsement tax to avoid stigmatization and to present balanced behaviour to society. furthermore, this study also confirms that the celebgrams interviewed had not fulfilled their tax obligations because they had never received socialization by the tax directorate general regarding their tax obligations. however, the directorate general claims that they are disseminating taxation information to celebgrams through social media. this indicates that the socialization delivered online to businesses, and especially to celebgrams, is still not optimal. this finding is an important point for the government as the tax regulator. based on this finding it can be interpreted that the poor effectiveness of socialization has led to insufficient understanding among celebgrams of their tax obligations, which in turn leads to non-compliance with tax obligations. however, it was in fact found that the celebgrams had the intention to comply with taxation regulations. this can be seen from the approval of the majority of the celebgrams of the idea of endorsement income tax if properly regulated. additionally, we found that the celebgrams who had the intention to comply were those with little knowledge of taxation. therefore, it is crucial for the government to intensify and improve the effectiveness of its endorsement tax outreach programme to celebgrams. savitri and musfialdy (2016) found that the tax socialization carried out by the government is an important factor in increasing individual taxpayer compliance. meanwhile, pitaloka et al. (2018) found that the socialization of taxation affects and strengthens the relationship between understanding tax rules and taxpayer compliance. moreover, this finding confirms the premise of tpb that knowledge owned by a person can lead to awareness of an obligation and is associated with attitudes and subjective norms. this will lead to an intention to behave obediently (andreas & savitri, 2015; bhutta et al., 2019). this finding also confirms attribution theory, in that socialization as an external causality that will encourage individuals to behave obediently, in this case in the aspect of taxation (heider, 1958). this is because people who are the objects of socialization will experience increased knowledge and awareness regarding the obligations they must fulfil. in addition, it was found that the majority of the celebgrams (three out of five) agreed with the imposition of tax on their income from endorsement activities. they felt that the imposition of tax would be acceptable as long as the taxation process was fair, simple and clearly regulated. in terms of fairness, they expected that only income above the non-taxable income threshold of rp4,500,000 (equivalent at around us$322) should be taxed in the current indonesian context. this is in line with findings by siahaan (2012), mukhlis, utomo, and soesetio (2015), azmi, zainuddin, mustapha, and nawi (2016), and alshira’h and abdul-jabbar (2019) that in order to improve tax compliance, the aspect of justice provided by the government to the community has a very crucial role. meanwhile, to increase the perception of taxpayer fairness, effective two-way communication between tax authorities and taxpayers is significant (azmi et al., 2016; siahaan, 2012). additionally, this finding is consistent with musimenta (2020) who suggests that easy taxation processes will encourage tax compliance. therefore, the complexity of tax administration that often occurs in developing countries must be tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 616 addressed. tambun and kopong (2017) found that the existence of e-filing technology has a significant effect on the willingness of taxpayers to fulfil their tax obligations. the same results were also found by several studies (e.g. indah & setiawan, 2020; obert, rodgers, tendai, & desderio, 2018; purba, simanjuntak, rumapea, sembiring, siahaan, goh, & purba, 2019; solichah & soewarno, 2019). in addition to improving the ease of handling taxes, e-tax applications will also make it easier to trace the track record of the tax obligations of celebgrams (sofyani, riyadh, & fahlevi, 2020; maulana yusup, hardiyana, & sidharta, 2015). from the tpb point of view, an easier tax system will be related to the perceived behavioural control of celebgrams (ajzen, 1991). perceived behavioural control is related to the perception of whether endorsement tax processing is easy or difficult or even personally detrimental (malik & younus, 2019). musimenta (2020) discovered that if taxpayers find it easy to settle tax obligations, then there would be an intention to comply with them, and similar research results have been obtained by hastuti et al., (2014), jimenez and iyer (2016) and bhutta et al. (2019). in addition, this finding also relates to attribution theory in which heider (1958) explains that the environment, in this case the tax system (musimenta, 2020; paramaduhita & mustikasari, 2018), will affect tax compliance. another issue is that two of the interviewed celebgrams disagree that their income from endorsement should be taxed. the absence of any government contribution in providing endorsement work and unclear endorsement tax regulations are their reasons for this view. this finding is important for the tax directorate general to consider, so that efforts can be made to optimize income tax from endorsement income not only by emphasizing the legitimacy of activity by the government in ‘asking for money’ from people but also by providing benefits to celebgrams as taxpayers, albeit indirectly. in addition, it is again important to note that unclear regulatory issues made celebgrams reluctant to process their tax payments. unfortunately, the tax authorities claim that because indonesia adheres to a self-assessment system, individual taxation is an obligation of each person. tax officials indirectly give the impression that there is no assistance from the government regarding tax management, and that every income earner must take care of their own tax obligations. however, as well as the self-assessment system which obliges individuals to take care of taxes independently, the government through the tax directorate general should actively participate in providing facilities that make taxation easier, for example by providing special e-tax applications for calculation, reporting and payment, as already highlighted above. the convenience provided will create an image of the government’s contribution to assisting celebgrams in fulfilling their tax obligations. this will make it easier for celebgram taxpayers, and thus it is hoped that they will be more willing to fulfil their tax obligations (musimenta, 2020). tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 617 conclusion this study aims to investigate how the income tax treatment of income from endorsement activities is operated in indonesia, what the tax withholding strategy is for endorsement tax, and the perceptions of celebgrams about the application of tax to their endorsement income. this study concludes that the income tax on endorsement activities could be taxed in the category of general income tax and value-added tax. this research also discovers that not all celebgrams fulfil their tax obligations. this is due to a lack of understanding of taxes among celebgrams and to their not receiving adequate socialization related to taxation from the tax directorate general. however, it was found that the majority of celebgrams agreed that their income from endorsement should be taxed as long as the treatment was fair and there was clear regulation. another finding is that the treatment of income tax from endorsement activities by celebgrams is still not specifically regulated. the lack of effective tax socialization or the provision of services to celebgrams by the tax directorate general is also a crucial point. these issues make some celebgrams reluctant to pay their taxes. moreover, data and information problems due to the absence of a special unit handling taxes from the ecommerce sector and a lack of employees who are capable in the field of e-commercebased business processes are also obstacles in optimizing the exploration of tax potential among celebgrams in particular. arising from these findings, the strategies that need to be considered by the government to optimize the realization of tax potential in the e-commerce sector, especially from the endorsement income of celebgrams, are as follows: first, there is a need for specific regulations that regulate the technical treatment of endorsement tax calculations, reporting and payment. second, socialization related to taxation obligations needs to be reconsidered, given that what has been done so far has not been effective. it is important to consider the implementation of e-tax systems to make it easier for celebgrams to handle their taxes and thus to increase their tax compliance. third, and crucially, it is necessary for the government to consider the formation of a special unit under the tax directorate general to handle taxes from the e-commerce sector. recruitment of millennial employees who are capable in the field of ecommerce-based business processes and who have the required knowledge related to information-technology-based control mechanisms, auditing and accounting is also highly recommended. acknowledgement the researchers would like to extend his gratitude to the universitas muhammadiyah yogyakarta. this research is funded under penelitian dasar kolaboratif dalam negeri 2019/2020 scheme. letter of assignment number: 034/pen-lp3m/1/2020. tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 618 references ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t ajzen, i., & fishbein, m. (1975). a bayesian analysis of attribution processes. psychological bulletin, 82(2), 261-277. https://doi.org/10.1037/h0076477 alshira'h, a. f., & abdul-jabbar, h. (2019). the effect of tax fairness on sales tax compliance among jordanian manufacturing smes. academy of accounting and financial studies journal, 23(2), 1-11. retrieved from https://www.abacademies.org/articles/theeffect-of-tax-fairness-on-sales-tax-compliance-among-jordanian-manufacturing-smes8091.html andreas, & savitri, e. (2015). the effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax id number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating variables. procedia-social and behavioral sciences, 211, 163-169. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024 ansah, s. (2019). pangsa pasar e-commerce indonesia tembus usd40 miliar (indonesia's e-commerce market share reaches usd40 billion). retrieved from https://www.makassarinside.com/pangsa-pasar-e-commerce-indonesia-tembususd40miliar/#:~:text=makassarinside.com%2c%20jakarta%20%e2%80%93%20pangsa,ra ta%2drata%2049%25%20setahun azmi, a. a. c., zainuddin, s., mustapha, m. z., & nawi, y. (2016). the mediating effect of tax fairness on the relationship between knowledge, complexity and voluntary tax compliance. asian journal of accounting perspectives, 9(1), 1-12. https://ajap.um.edu.my/article/download/5897/3613/ bhutta, z. m., rasheed, r., & khan, a. b. (2019). psychological factors affecting tax compliance behavior of pakistani tax payer: an extended theory of planned behavior perspective. pakistan journal of social sciences (pjss), 39(4), 1453-1464. retrieved from http://pjss.bzu.edu.pk/website/journal/article/5ed2b115245dc/page cahyono, a. s. (2016). the influence of social media on social change in indonesia. jurnal publiciana, 9(1), 140-157. retrieved from http://jurnalunita.org/index.php/publiciana/article/view/79 chen, k.-s., & tsai, h. (2018). taxing the rich policy, evasion behavior, and portfolio choice: a sustainability perspective. cogent business & management, 5(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1526362 cooper, d., & schindler, p. (2014). business research methods. the mcgraw− hill companies. creswell, j. w. (2012). research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. california: sage publication. creswell, j. w., & creswell, j. d. (2017). research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. california: sage publications. damopolii, i. n. (2017). pajak penghasilan pada kegiatan youtuber dan selebgram dalam penggunaan media sosial berdasarkan undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. lex privatum, 5(3), 67-72. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15870 eriksson, p., & kovalainen, a. (2008). qualitative research in business studies. london: sage publication. febiyan, a. (2015). pengertian instagram dan keistimewaanya (understanding instagram and its features). retrieved from https://www.dumetdevelopment.com/blog/pengertian-instagram-dankeistimewaannya https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t https://doi.org/10.1037/h0076477 https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-tax-fairness-on-sales-tax-compliance-among-jordanian-manufacturing-smes-8091.html https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-tax-fairness-on-sales-tax-compliance-among-jordanian-manufacturing-smes-8091.html https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-tax-fairness-on-sales-tax-compliance-among-jordanian-manufacturing-smes-8091.html https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024 https://www.makassarinside.com/pangsa-pasar-e-commerce-indonesia-tembus-usd40-miliar/#:~:text=makassarinside.com%2c%20jakarta%20%e2%80%93%20pangsa,rata%2drata%2049%25%20setahun https://www.makassarinside.com/pangsa-pasar-e-commerce-indonesia-tembus-usd40-miliar/#:~:text=makassarinside.com%2c%20jakarta%20%e2%80%93%20pangsa,rata%2drata%2049%25%20setahun https://www.makassarinside.com/pangsa-pasar-e-commerce-indonesia-tembus-usd40-miliar/#:~:text=makassarinside.com%2c%20jakarta%20%e2%80%93%20pangsa,rata%2drata%2049%25%20setahun https://www.makassarinside.com/pangsa-pasar-e-commerce-indonesia-tembus-usd40-miliar/#:~:text=makassarinside.com%2c%20jakarta%20%e2%80%93%20pangsa,rata%2drata%2049%25%20setahun https://ajap.um.edu.my/article/download/5897/3613/ http://pjss.bzu.edu.pk/website/journal/article/5ed2b115245dc/page http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79 http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79 https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1526362 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15870 https://www.dumetdevelopment.com/blog/pengertian-instagram-dan-keistimewaannya https://www.dumetdevelopment.com/blog/pengertian-instagram-dan-keistimewaannya tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 619 fritz, h. (1958). the psychology of interpersonal relations. new york: john wiley. hardeman, w., johnston, m., johnston, d., bonetti, d., wareham, n., & kinmonth, a. l. (2002). application of the theory of planned behaviour in behaviour change interventions: a systematic review. psychology and health, 17(2), 123-158. https://doi.org/10.1080/08870440290013644a hasibuhan, l. s. (2019). curahan hati youtuber yang masih kebingungan soal pajak (youtubers still confused about the tax). retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20190113122455-4-50410/curahan-hatiyoutuber-yang-masih-kebingungan-soal-pajak hasseldine, j., hite, p., james, s., & toumi, m. (2007). persuasive communications: tax compliance enforcement strategies for sole proprietors. contemporary accounting research, 24(1), 171-194. https://doi.org/10.1506/p207-004l-4205-7nx0 hastuti, s., suryaningrum, d. h., susilowati, l., & muchtolifah. (2014). implementation of decomposed theory of planned behavior on the adoption of e-filling systems taxation policy in indonesia. expert journal of business and management, 2(1), 1-8. retrieved from http://business.expertjournals.com/ark:/16759/ejbm_201hastuti2014pp1-8.pdf hifani, n. (2015). terpisah dari kementerian keuangan, iras lebih leluasa. retrieved from https://www.majalahpajak.net/terpisah-dari-kementerian-keuangan-iras-lebihleluasa/ indah, n. p. i. p., & setiawan, p. e. (2020). the effect of tax awareness, taxation sanctions, and application of e-filing systems in compliance with personal taxpayer obligations. american journal of humanities and social sciences research, 4(3), 440-446. retrieved from https://www.ajhssr.com/the-effect-of-tax-awarenesstaxation-sanctions-and-application-of-e-filing-systems-in-compliance-with-personaltaxpayer-obligations-2/ jimenez, p., & iyer, g. s. (2016). tax compliance in a social setting: the influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. advances in accounting, 34, 17-26. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001 keegan, b. j., & rowley, j. (2017). evaluation and decision making in social media marketing. management decision, 55(1), 15-31. https://doi.org/10.1108/md-10-20150450 krueger, n. f., & carsrud, a. l. (1993). entrepreneurial intentions: applying the theory of planned behaviour. entrepreneurship & regional development, 5(4), 315-330. https://doi.org/10.1080/08985629300000020 kvale, s., & brinkmann, s. (2015) interviews: learning the craft of qualitative research interviewing. 3rd edition. sage publications, thousand oaks, ca. malik, m. s., & younus, s. (2019). determinants of tax-compliance behaviour explored by slippery slope framework and theory of planned behaviour: an evidence from small business owner. journal of management sciences, 6(2), 33-47. https://doi.org/10.20547/jms.2014.1906203 miles, m. b., & huberman, a. m. (1992). qualitative data analysis. usa: sage publication. mukhlis, i., utomo, s. h., & soesetio, y. (2015). the role of taxation education on taxation knowledge and its effect on tax fairness as well as tax compliance on handicraft smes sectors in indonesia. international journal of financial research, 6(4), 161-169. https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p161 musimenta, d. (2020). knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in uganda. cogent business & management, 7(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220 https://doi.org/10.1080/08870440290013644a https://www.cnbcindonesia.com/news/20190113122455-4-50410/curahan-hati-youtuber-yang-masih-kebingungan-soal-pajak https://www.cnbcindonesia.com/news/20190113122455-4-50410/curahan-hati-youtuber-yang-masih-kebingungan-soal-pajak https://doi.org/10.1506/p207-004l-4205-7nx0 http://business.expertjournals.com/ark:/16759/ejbm_201hastuti2014pp1-8.pdf https://www.majalahpajak.net/terpisah-dari-kementerian-keuangan-iras-lebih-leluasa/ https://www.majalahpajak.net/terpisah-dari-kementerian-keuangan-iras-lebih-leluasa/ https://www.ajhssr.com/the-effect-of-tax-awareness-taxation-sanctions-and-application-of-e-filing-systems-in-compliance-with-personal-taxpayer-obligations-2/ https://www.ajhssr.com/the-effect-of-tax-awareness-taxation-sanctions-and-application-of-e-filing-systems-in-compliance-with-personal-taxpayer-obligations-2/ https://www.ajhssr.com/the-effect-of-tax-awareness-taxation-sanctions-and-application-of-e-filing-systems-in-compliance-with-personal-taxpayer-obligations-2/ https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001 https://doi.org/10.1108/md-10-2015-0450 https://doi.org/10.1108/md-10-2015-0450 https://doi.org/10.1080/08985629300000020 https://doi.org/10.20547/jms.2014.1906203 https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p161 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220 tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 620 noronha, c., & vinten, g. (2003). taxation of ecommerce in hong kong: applying uk and us experience. managerial auditing journal, 18(9), 702-709. https://doi.org/10.1108/02686900310500451 obert, s., rodgers, k., tendai, m. j., & desderio, c. (2018). effect of e-tax filing on tax compliance: a case of clients in harare, zimbabwe. african journal of business management, 12(11), 338-342. https://doi.org/10.5897/ajbm2018.8515 okefinance. (2019). membedah gelimang penghasilan selebgram indonesia. retrieved from https://www.economy.okezone.com/read/2019/02/14/320/2017981/membedahgelimang-penghasilan-selebgram-indonesia palil, m. r., akir, m., & ahmad, w. (2013). the perception of tax payers on tax knowledge and tax education with level of tax compliance: a study the influences of religiosity. asean journal of economics. management and accounting, 1(1), 118-129. retrieved from http://fem.ipb.ac.id/miicema/e-journal/v1n1/8.pdf paramaduhita, a. v., & mustikasari, e. (2018). non-employee individual taxpayer compliance. asian journal of accounting research, 3(1), 112-122. https://doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0007 patton, m. q. (1990). qualitative evaluation and research methods: sage publications. pitaloka, l. k., kardoyo, k., & rusdarti, r. (2018). the socialization of tax as a moderation variable towards the taxpayer compliance of industrial performer in kudus regency. journal of economic education, 7(1), 45-51. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec/article/view/24059 purba, d. h. p., simanjuntak, m., rumapea, m., sembiring, y. n., siahaan, s. b., goh, t. s., & purba, e. n. (2019). the effect of implementation of e-filing system on taxpayer compliance with the understanding of the internet. paper presented at the 2019 international conference of computer science and information technology (icosnikom). retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9107303/proceeding rahman, i. a., & panuju, r. (2017). communication strategy for fair n pink product marketing through instagram social media. wacana: jurnal ilmiah ilmu komunikasi, 16(2), 214-224. https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.26 savitri, e., & musfialdy. (2016). the effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. procedia-social and behavioral sciences, 219, 682-687. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051 sayidah, n., & assagaf, a. (2019). tax amnesty from the perspective of tax official. cogent business & management, 6(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909 sebele-mpofu, f. y. (2020). governance quality and tax morale and compliance in zimbabwe’s informal sector. cogent business & management, 7(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662 sekaran, u., & bougie, r. (2016). research methods for business: a skill building approach. new jersey: john wiley & sons. siahaan, f. o. (2012). the influence of tax fairness and communication on voluntary compliance: trust as an intervening variable. international journal of business and social science, 3(21), 191-198. retrieved from http://www.ijbssnet.com/journals/vol_3_no_21_november_2012/20.pdf situmorang, a. (2019). ini alasan youtuber dan selebgram mangkir bayar pajak (this is the reason why youtuber and celebrity are absent from paying taxes). retrieved from https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-youtuber-dan-selebgram-mangkir-bayarpajak.html sofyani, h., akbar, r., & ferrer, r. c. (2018). 20 years of performance measurement system (pms) implementation in indonesian local governments: why is their https://doi.org/10.1108/02686900310500451 https://doi.org/10.5897/ajbm2018.8515 https://www.economy.okezone.com/read/2019/02/14/320/2017981/membedah-gelimang-penghasilan-selebgram-indonesia https://www.economy.okezone.com/read/2019/02/14/320/2017981/membedah-gelimang-penghasilan-selebgram-indonesia http://fem.ipb.ac.id/miicema/e-journal/v1n1/8.pdf https://doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0007 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec/article/view/24059 https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9107303/proceeding https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.26 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051 https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662 http://www.ijbssnet.com/journals/vol_3_no_21_november_2012/20.pdf https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-youtuber-dan-selebgram-mangkir-bayar-pajak.html https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-youtuber-dan-selebgram-mangkir-bayar-pajak.html tahar, rizkia, & hariyanto taxing celebrity social media endorsements income: … journal of accounting and investment, 2020 | 621 performance still poor?. asian journal of business and accounting, 11(1), 151-227. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6 sofyani, h., riyadh, h. a., & fahlevi, h. (2020). improving service quality, accountability and transparency of local government: the intervening role of information technology governance. cogent business & management, 7(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690 sofyani, h., tahar, a., & murtin, a. (2019). perpajakan di indonesia (taxation in indonesia). yogyakarta: baskara media. solichah, n. n., & soewarno, n. (2019). the effect of e-filing implementation, level of tax comprehension, and tax sanction on formal compliance of individual taxpayer. paper presented at the 2018 international conference on islamic economics and business (iconies 2018). retrieved from https://www.atlantispress.com/proceedings/iconies-18 sutrisno, t., & dularif, m. (2020). national culture as a moderator between social norms, religiosity, and tax evasion: meta-analysis study. cogent business & management, 7(1), 118. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1772618 tambun, s., & kopong, y. (2017). the effect of e-filing on the of compliance individual taxpayer moderated by taxation socialization. south east asia journal of contemporary business, economics and law, 13(1), 45-51. retrieved from http://www.seajbel.com/wpcontent/uploads/2017/11/acc-267.pdf tung, l. c. (2011). the impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention of engineering students. city university of hongkong: run run shaw library, 11(1), 67-86. retrieved https://scholars.cityu.edu.hk/en/theses/theses(5b5fccf9-280b-4df0-a3c261ea70ea35ea).html utami, m. a., lestari, m. t., & putri, b. p. s. (2016). analysis of marketing communication strategy of telkom university in 2015/2016 through social media instagram. eproceedings of management, 3(1), 859–866. retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/299906057.pdf virtanen, h., björk, p., & sjöström, e. (2017). follow for follow: marketing of a start-up company on instagram. journal of small business and enterprise development, 24(3), 468484. https://doi.org/10.1108/jsbed-12-2016-0202 vousinas, g. l. (2017). shadow economy and tax evasion. the achilles heel of greek economy. determinants, effects and policy proposals. journal of money laundering control, 20(4), 386-404. https://doi.org/10.1108/jmlc-11-2016-0047 wijaya, f., & sugiharto, s. (2015). pengaruh celebrity endorsement terhadap purchase intention denganbrand image sebagai variabel intervening (studi kasus iklan produk perawatan kecantikan pond’s). jurnal manajemen pemasaran, 9(1), 16-22. https://doi.org/10.9744/pemasaran.9.1.16-22 yuniarta, g. a., & purnamawati, i. g. a. (2020). spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. journal of financial crime, 27(3), 1-13. https://doi.org/10.1108/jfc-03-2020-0045 yusup, m., hardiyana, a., & sidharta, i. (2015). user acceptance model on e-billing adoption: a study of tax payment by government agencies. asia pacific journal of multidisciplinary research, 3(4), 150-157. retrieved from http://www.apjmr.com/wpcontent/uploads/2015/11/apjmr-2015-3.4.5.19.pdf yusup, m., rais, n. s. r., & sari, y. k. (2018). representasi pemasaran melalui majalah mini menggunakan media sosial instagram. journal cerita, 4(1), 63-75. https://doi.org/https://doi.org/10.33050/cerita.v4i1.629 zikmund, w. g., babin, b. j., carr, j. c., & griffin, m. (2013). business research methods. boston: cengage learning. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690 https://www.atlantis-press.com/proceedings/iconies-18 https://www.atlantis-press.com/proceedings/iconies-18 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1772618 http://www.seajbel.com/wp-content/uploads/2017/11/acc-267.pdf http://www.seajbel.com/wp-content/uploads/2017/11/acc-267.pdf https://scholars.cityu.edu.hk/en/theses/theses(5b5fccf9-280b-4df0-a3c2-61ea70ea35ea).html https://scholars.cityu.edu.hk/en/theses/theses(5b5fccf9-280b-4df0-a3c2-61ea70ea35ea).html https://core.ac.uk/download/pdf/299906057.pdf https://doi.org/10.1108/jsbed-12-2016-0202 https://doi.org/10.1108/jmlc-11-2016-0047 https://doi.org/10.9744/pemasaran.9.1.16-22 https://doi.org/10.1108/jfc-03-2020-0045 http://www.apjmr.com/wp-content/uploads/2015/11/apjmr-2015-3.4.5.19.pdf http://www.apjmr.com/wp-content/uploads/2015/11/apjmr-2015-3.4.5.19.pdf https://doi.org/https:/doi.org/10.33050/cerita.v4i1.629 journal ofaccounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence dwi orbaningsih1*, arif wahyu nur kholid2, and agus eko sujianto3 abstract research aims: this study aims to examine the effect of the size of the board of commissioners, board of directors, audit committee, profitability, and sales growth on the financial distress of mining sector companies listed on the indonesia stock exchange (idx). design/methodology/approach: this research applied a quantitative approach by choosing the type of associative research. the data were in the form of financial documentation of companies listed on the idx between 2015 and 2019. research findings: the results showed that profitability and the audit committee positively affected the low potential of financial distress. therefore, the greater the profitability of the company and the audit committee could minimize the company experiencing financial distress. on the other hand, sales growth, the board of directors, and the board of commissioners had no significant effect on financial distress. theoretical contribution/originality: the results provide an empirical explanation that profitability and the size of the audit committee are essential variables in avoiding financial distress. in addition, other theoretical contributions are the use of agency, signaling, and resource dependency theories to explain the phenomenon of financial distress. research limitation: this study has several limitations. the population was only mining sector companies, and the types of independent commissioners/boards of directors were not separated. therefore, this study provides recommendations for future research, i.e., expanding the population, including moderating and/or control variables to avoid bias in the results and include other factors triggering financial distress. keywords: audit committee size; profitability; good corporate governance; financial distress introduction the indonesian economy is highly dependent on fossil fuels, such as oil, coal, and natural gas, which meet more than 80% of national energy needs (world bank, 2022). rapid economic growth, increasing demand for energy, and increased use of fossil fuels have also led to a substantial increase in co2 emissions in indonesia. besides, the country is genuinely concerned about rising emissions, especially from the energy sector (raihan et al., 2022). in this case, mining is no stranger to harsh climates; many industries already operate in unsustainable conditions, and the mining sector faces pressure from governments, investors, and the public affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas gajayana malang, east java, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia 3 department of islamic economic, faculty of islamic economics and business, universitas islam negeri sayyid ali rahmatullah tulungagung, east java, indonesia *correspondence: dwi.orbaningsih2022@gmail.com doi:10.18196/jai.v23i3.15146 citation: orbaningsih, d., kholid, a. w. n., & sujianto, a. e. (2022). determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence. journal of accounting and investment, 23(3), 563-575. article history received: 19 jun 2022 revised: 26 aug 2022 accepted: 29 aug 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=egwondsaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=hwvbgjeaaaaj&hl=en https://www.unigamalang.ac.id/ https://www.unigamalang.ac.id/ https://www.unigamalang.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://febi.uinsatu.ac.id/ https://febi.uinsatu.ac.id/ https://febi.uinsatu.ac.id/ https://febi.uinsatu.ac.id/ https://febi.uinsatu.ac.id/ mailto:dwi.orbaningsih2022@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15146 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15146 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.15146&domain=pdf orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 564 to reduce emissions and is responsible for 4 to 7% of greenhouse gas (ghg) emissions globally (delevingne et al., 2020). the green economy movement and zero emissions by countries in the world also both cause mining sector companies to experience turmoil and pressure, impacting mining operations (cao et al., 2021). in addition, many countries are starting to oppose coal mining commodities and oil since they are not environmentally friendly, even though coal is one of the highest revenue contributors to mining companies and contributes to indonesia's economic growth in exports (raihan et al., 2022). moreover, regional governments are undertaking various economic reform plans and development strategies to transform the green economy and renewable energy. this event can then increase regional companies' financial distress risk (elbannan, 2021). the impact of the green economy campaign and the movement toward zero emissions will decrease sales of mining sector companies. on the one hand, companies will incur inflated costs to make the energy transition from fossil to renewable energy for mining operations (fattahi et al., 2021; igogo et al., 2021). the decline in financial conditions and the swelling of operational costs are symptoms of financial distress. the co mpany's financial crisis could also be caused by severe liquidity problems that could not be fixed without changing the size or structure of its operations (dwijayanti, 2010). therefore, applying the agency theory principle, where there is a division of au thority between the manager and the company owner, is expected to prevent bankruptcy because the power is handed over to those with expertise in their fields (li & li, 1999). in addition, this financial distress information can be used as an early warning sign of bankruptcy and allows management to take timely action to avoid problems before they become problems (yati & patunrui, 2017). several studies have highlighted numerous factors causing the possibility of financial distress, including problems with cash flow, substantial liabilities, the occurrence of losses in the company's operations, and poor good corporate governance (gcg) (rohmadini et al., 2018). helena and saifi (2018) noted that the board of directors could affect the occurrence of financial distress. likewise, the study by munawar et al. (2018) revealed that the audit committee had a significant influence on financial distress. besides, rohmadini et al. (2018) explained that roe had a negligible impact on financial difficulties. meanwhile, wijarnarto and nurhidayati (2016) found that roe had a negative effect on financial distress. based on several previous studies, it has been proven that there are still inconsistencies in the results of each variable. this inconsistency could be because the samples involved in earlier research were diverse. therefore, context-specific studies are needed to find more focused empirical evidence. thus, this study aims to re-examine the determinants of financial distress in only one sector, mining companies. practically, the results of this research are expected to be an input for mining companies to mitigate the risks of financial distress that may occur due to the zero -emission carbon movement and the green economy. in addition, this study is expected to add to the discussion on the issue of financial distress in the specific sector, i.e., mining, which has orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 565 the potential for financial difficulties due to future renewable energy issues, as discussed earlier. literature review and hypotheses development according to yati and patunrui (2017), financial distress refers to a company's financial situation when it experiences severe liquidity problems and cannot carry out normal activities. this aspect becomes a term describing the case, i.e., the company is in a state of bankruptcy, where the company cannot pay off debt, failure in cash management, inability to pay off debt, and violation of agreements with creditors that lead to legal action. meanwhile, the gcg variables are vital to study in financial distress issues, including the board of commissioners as a part that plays a crucial role in a company. the board of commissioners is obliged collectively to conduct a supervisory role on the company's policies and supervise its running by providing recommendations to its directors. meanwhile, the board of directors is a person who, together with other members of the board of directors, must decide or usually make decisions in determining the appropriate action. then, the audit committee is based on the definition given by the indonesian audit committee association, which is a group of experienced and independent people who play a role in supporting and improving the supervisory functions of the commissioners, such as in the process of preparing company financial reports, risk management, audit implementation, and implementation of good corporate governance. according to manzaneque et al. (2015), the board of commissioners impacts financial distress. although previous studies often found that the size of the board of commissioners did not influence financial distress, based on the theory, the board of commissioners affects financial distress. the research results of sastriana and fuad (2013) wrote about the independent board of commissioners, which negatively influenced the financial distress of the banking industry listed on the indonesia stock exchange from 2009 to 2012. meanwhile, permana and serly's (2021) research suggested that the board of commissioners negatively influenced the occurrence of financial distress in stateowned enterprises in indonesia. likewise, the study by hanifah and purwanto (2013) showed that the board of commissioners had a negative effect on the occurrence of financial distress in manufacturing companies that have gone public on the indonesia stock exchange. h1: the size of the board of commissioners has a significant influence on financial distress. in the gcg mechanism, the board of directors appropriately controls and manages the company's resources to pursue results. the board of directors is also tasked with formulating the company's vision and mission. aside from setting values, another function is to devise and propose long or short-term programs to be discussed at the general meeting of shareholders so that the board of commissioners can approve them. the increasing number of the board of directors is expected to improve its performance in orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 566 managing a company. the performance of the board of directors that continues to improve then increases the company's profits, which in turn can minimize the occurrence of financial distress. a study by apriliana (2021); helena and saifi (2018) informed about the board of directors, which partially had a positive and significant effect on financial distress. meanwhile, in their research, hanifah and purwanto (2013) and sastriana and fuad (2013) uncovered that the board of directors's size negatively affected financial distress. h2: the size of the board of directors has a significant influence on financial distress. the task of the audit committee is to assess, review, and provide direction to the board of commissioners on the effectiveness of the internal control system, the effectiveness of the external auditor's duties, and the performance of the internal audit function. a large number of audit committees are expected to be able to carry out their duties as supervisors and decision makers even better. by implementing the right supervisory and decision-making strategy, the board of directors can prevent financial distress. this hypothesis is formulated based on munawar et al.’s (2018) study, containing information about audit bodies that significantly affected financial distress. more technically described by haziro et al. (2017), christian (2017), and masak and noviyanti (2019), in their research, the audit committee had a positive influence on financial distress. it indicates that the larger the size of the audit committee can affect the condition of financial distress. it is also mentioned that the audit body is one of the fundamental units of the company that helps oversee and regulate the company's management. even less strong company management has the potential to cause financial distress. h3: the size of the audit committee has a significant influence on financial distress. according to rohmadini et al. (2018), companies with high profits reflect the level of success in carrying out the company's operational activities and the success rate in terms of the roe ratio obtained. thus, the greater the roe, the less financial distress will occur. this hypothesis is formulated based on research by ayu et al. (2017) and rohmadini et al. (2018), stating that roe partially had a positive effect on financial distress. on the other hand, the research results of wijarnarto and nurhidayati (2016) wrote that roe significantly negatively affected estimating the occurrence of financial distress in companies. h4: profitability has a significant influence on financial distress. sales growth reflects a company's capability to increase its sales in each period. according to rani (2017), if it is against an organization with a negative growth rate, a company with positive and robust sales progress will be more likely to survive and minimize the risk of financial problems. sales growth that tends to increase is expected to increase profit acquisition to reduce the occurrence of financial distress. as the research results obtained orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 567 by hosea et al. (2020), aprian et al. (2019), and sutra and mais (2019), the increase in sales had a positive influence related on the relationship with financial distress that occurred in companies engaged in the mining sector listed on the indonesia stock exchange in 2015-2017, retail trading sub-sector companies on the indonesia stock exchange, and automotive and component manufacturing sub-sectors companies listed on the indonesia stock exchange from 2012 to 2016. however, there was a negative effect on sales growth related to financial distress, as researched by wulandari and fitria (2019). h5: sales growth has a significant influence on financial distress. research method this associative study examined the causal relationship among variables using hypothesis testing (singarimbun & effendi, 2012). the variables studied were the size of the board of commissioners (x1), the size of the board of directors (x2), the size of the audit committee (x3), profitability (x4), sales growth (x5), and financial distress (y). this quantitative research approach utilized secondary data in the form of numbers obtained from financial reports published by mining companies on the indonesia stock exchange from 2015 to 2019. thus, the population in this study was mining sub-sector companies for the 20152019 period listed on the indonesia stock exchange (idx), totaling 46 companies. meanwhile, the samples were selected using purposive sampling involving 11 companies with criteria: first, as a company engaged in the mining sector and on the 2015-2019 bei list; second, experiencing a loss or decrease in sales at least two times in the observation period. variable measurement and operation financial distress was the dependent variable in this study, referring to the financial condition of the company that faces severe liquidity problems, causing difficulties in operating the company (yati & patunrui, 2017). according to ayu et al. (2017), companies experiencing financial problems can be characterized by ownership of an interest coverage ratio of less than 1. the measurement of the dependent variable using the icr (interest coverage ratio) functioned to estimate the company's ability to pay interest on its debt to avoid bankruptcy. thus, the increasing icr causes the company to be better able to pay its interest expense (andreas et al., 2009; atina & rahmi, 2019; hidayat & meiranto, 2014; permata & juliarto, 2021). the next is the size of the board of commissioners. as an integral unit, the board of commissioners is responsible for carrying out management control and providing recommendations to the board of directors. according to thesarani (2017), the size of the board of commissioners could be seen in the company's number of boards of commissioners in that period. regarding the size of the board of directors, sukandar and rahardja (2014) explained that the existence of the board of directors is crucial to determine where the policy direction is and how the shortand long-term resource strategy is used by the company. orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 568 in addition, the size of the audit committee. the audit committee is an independent body that acts as an intermediary between external auditors and corporations; besides that, it also plays a role in supervising the board of commissioners and internal auditors (surya & yustiavanda, 2006). this variable was assessed based on the number of audit bodies in the corporation (wardoyo & veronica, 2013). furthermore, return on equity (roe) measures the company's profitability concerning shareholder equity. the higher the roe, the more efficient the company's management generates profits and growth from equity financing. in line with that (boubaker et al., 2018; widati, 2015; van horne & junior, 2012), roe was used as a measure of profitability in explaining financial distress. the last variable was sales growth. kasmir (2016) asserted that sales growth proves the company's ability to optimize its sales in each period. with the increase in sales, the company's assets (cash and/or accounts receivable) are expected to increase and prevent financial distress. data analysis the data analysis method in this study went through six stages, and the first was residual normality. residual normality is a term that refers to the normal state of data. according to ghozali (2006), this test is used to identify whether the research variables in the regression model are normally distributed. normal or near-normal data distribution is a sign of a good model. if the asymp. sig (2-tailed) value of the kolmogorov-smirnov model exceeds 5%, the requirements are met. the second was the multicollinearity test. according to ghozali (2006), this test is vital to see whether the regression model or path analysis identifies a correlation between independent variables. there should be no correlation between the independent variables in a good model. to determine whether there is multicollinearity, the value of vif (variance inflation factor) was looked at. if the value is < 10, there is no multicollinearity. the third test was heteroscedasticity. in sujianto (2009), one way to check heteroscedasticity is to observe the spread of variance contained in the scatterplot graph of the spss output. the fourth was autocorrelation. to test the relationship between one residual and another observation residual, one of the assumptions in the use of the ols (ordinary least square) model is that there is no autocorrelation, stated as e (ei, ej) 0 and i≠j, whereas if there is autocorrelation, it is denoted e (ei, ej) 0 and i j (winarno, 2015). the fifth was multiple regression. this multiple-regression technique was used to comprehensively understand the relationship between the independent and dependent variables. then, the use of multiple regression analysis or 2 tailed in this study aimed to test whether the independent variables had a positive or negative sign. moreover, the dependent variable in this study was financial distress (y), while the independent variables were the size of the board of commissioners (x1), the size of the board of directors (x2), the size of the audit committee (x3), profitability (x4), and sales growth (x5). finally, hypothesis testing with a t-test is an individual test to determine the effect of each cause variable on the effect variable. the first, second, third, fourth, and fifth hypothesis orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 569 tests were conducted, and the partial testing was by comparing the significant t-test value with =5% (ghozali, 2006). the hypothesis will be accepted if the significance of t is less than or equal to 5%. on the other hand, it is rejected if the probability value is > 5%. in addition, concerning simultaneous testing (f-test), sujianto (2009) explained that the f-test is to determine the contribution of all independent variables together to the dependent variable. result and discussion the test results on the variables of the board of commissioners, directors, audit committee, profitability, sales growth, and financial distress proved that the data could be distributed normally, indicated by the asymp. sig. (2-tailed) value of 0.200 higher than the level of significant (α) 0.05. therefore, the data of this study were normally distributed. this test also proved whether the regression model had a strong relationship between independent variables since there should be no relationship or no symptoms of multicollinearity. in addition, the test results found no signs of multicollinearity, evidenced by the tolerance value. the vif values of the board of commissioners’ size variable, the board of directors’ size variable, the audit committee size variable, the profitability variable, and the sales growth variable were more significant than 0.10 and less than 10.00. then, the independent variables were unrelated, or the independent variables were free from multicollinearity. in addition, this research was free from the assumption of autocorrelation and heteroscedasticity, so the study was blue (best linear unbiased estimator) and could proceed to the multiple regression test stage (table 1). table 1 regression analysis results variable coefficients t sig. size of board of commissioners -0.005 -0.023 0.982 size of board of directors 0.048 0.234 0.816 size of the audit committee 0.310 2.036 0.049* profitability 0.379 2.592 0.013* sales growth -0.080 -0.516 0.609 dependent variable: financial distress proxy: icr (interest coverage ratio) furthermore, the t-test was conducted to examine the effect of each independent variable on the dependent variable. the results confirmed that the variable size of the audit committee had a significant value of 0.049, more diminutive than 0.05. also, it had a standard regression coefficient of 0.310 or a positive notation. it indicates that the size of the audit committee had a positive and significant effect on icr. in other words, the size of the audit committee was positively associated with minimal risk of financial distress. this study is in accordance with previous studies from munawar et al. (2018) and helena and saifi (2018). thus, the hypothesis, "audit committee size has a significant influence on financial distress," was tested. additionally, the t-test results of the profitability variable had a significant value of 0.013, smaller than 0.05. it denotes that profitability had a substantial effect on icr. besides, the standard regression coefficient of the profitability variable had a positive sign of 0.379. in other words, profitability also positively affected the low risk of financial distress. this orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 570 result contradicts erayanti (2019), rohmadini et al. (2018), ayu et al. (2017), and wijarnarto and nurhidayati (2016). hence, the hypothesis "profitability has a significant effect on financial distress" was tested. however, the other three independent variables had a significance level greater than 0.05, i.e., 0.982 (size of the board of commissioners), 0.816 (size of the board of directors), and 0.609 (sales growth). it signifies that the three variables did not significantly affect financial distress; therefore, hypotheses 1, 2, and 5 were not supported. this result contradicts manzaneque et al. (2015) and helena and saifi (2018) that the board of commissioners considerably influenced financial distress conditions. however, the results of this research align with those of aprian et al. (2019), perdana & dillak (2019), and rani (2017). discussion from the perspective of resource dependency theory, a board of commissioners is essential for a company, where the board of commissioners has a role in monitoring and coordinating the duties and policies determined by the board of directors. with the board of commissioners, it is expected to minimize agency problems that occur between shareholders and the board of directors. the board of commissioners is also tasked with providing recommendations to the board of directors. however, this study’s findings indicate that there was no role for the board of commissioners on the issue of financial distress. according to anjana (2017), companies with many boards of commissioners can hinder the monitoring function. it is because more and more boards of commissioners with diverse abilities can lead to differences of opinion in providing advice to the board of directors, allowing for debate between the board of commissioners in reviewing the strategy implemented by the board of directors. then, it can hamper the monitoring function of the board of commissioners. on the other hand, a small board of commissioners can also be less effective in overseeing the company's running. furthermore, the size of the board of directors was also found not to affect the company's financial distress. the results of this study are relevant to the research of barney and ouchi in ikhsan and suprasto (2008), stating that agency theory has similarities with the transaction cost perspective, which assumes self-interest and is bound by rationality. based on agency theory, the more the board of directors, the more interested each board of directors, which can increase the conflict of objectives between the board of directors. in addition, the audit committee is an experienced and independent committee whose mission is to maximize the commissioners’ supervisory function in preparing financial reports, risk management, auditing, and implementing good corporate management (effendi, 2009). based on the results of this study, the audit agency had a significant influence on financial distress, meaning that the size of the audit committee could avoid financial distress. helena and saifi (2018) noted that the formation of the audit committee's supervisory function in the resource dependence theory depends on the number of members on the committee. according to the statement, the number of audit committees dramatically influences the course of the supervisory function. it is consistent with salloum et al.’s (2014) finding that the audit committee significantly affected orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 571 financial distress. thus, the better the quality of the audit committee, the company could minimize the possibility of experiencing financial distress. moreover, this study uncovered that profitability, as measured by roe, had a significant effect on low risk of financial distress. these results align with pham vo ninh et al. (2018) that the more asset productivity and profitability, the lower the probability of financial distress. in this case, profitability shows that management has maximized the return on investment. if the roe is close to the value of one, the company has demonstrated effectiveness and efficiency in obtaining profits from capital (equity). meanwhile, if the roe value moves to zero, the company is less efficient in managing capital to earn a profit. thus, if equity management is carried out to the maximum extent possible, the profits obtained will be even more significant and can further prevent financial distress. lastly, sales growth did not contribute to reducing the risk of financial distress. in this regard, sales growth reflects a company's capability to increase sales in each period. according to aprian et al. (2019), every increase in sales does not always get a higher net profit due to the burden that also increases along with the rise in sales. as a result, the net profit obtained is minor or even negative. these small profits can then affect the company's financial condition, which may lead to financial distress. conclusion based on the study's results, it can be concluded that the audit committee and profitability significantly positively affected financial distress. however, the size of the board of directors, the size of the board of commissioners, and sales growth had no significant effect on financial distress. this research has practical implications, i.e., the audit committee's role needs to be improved because of its contribution to suppressing icr, leading to a lower risk of financial distress. apart from the audit committee, company profitability is also another key to reducing financial distress. furthermore, this study has several limitations. the population was only mining sector companies, and the types of the board of commissioners/independent directors were not separated. in addition, this study did not pay attention to implementing good corporate governance, such as ownership concentration, board competence, and others. therefore, this study provides recommendations for future research, i.e., expanding the population, including moderating and/or control variables to avoid bias in the results and include factors triggering financial distress. references andreas, a., tanjung, a. r., & sentosa, h. (2009). pengaruh financial distress dan good corporate governance terhadap rakayasa laporan keuangan. jurnal ekonomi, 17(2), 38–50. retrieved from https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/je/article/view/722 https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/je/article/view/722 orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 572 anjana, v. (2017). pengaruh kepemilikan institutional kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit, dewan komisaris, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. undergraduate thesis. stie perbanas surabaya. aprian, t., nurhayati, n., & nurcholisah, k. (2019). the effect of sales growth and financial expertise of audit committee to financial distress (empirical studies at automotive and component of manufacture company listed on indonesian stock exchange of 2012-2016). undergraduate thesis. universitas islam bandung. apriliana, v. (2021). pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas dan corporate governance terhadap financial distress (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2015-2019). undergraduate thesis. universitas muhammadiyah magelang. atina, a., & rahmi, e. (2019). analisis rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2017. jurnal ecogen, 2(3), 387-398. https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7410 ayu, a. s., handayani, s. r., & topowijono, t. (2017). pengaruh likuditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress studi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2015. jurnal administrasi bisnis, 43(1), 138–147. retrieved from http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1707 boubaker, s., hamza, t., & vidal-garcía, j. (2018). financial distress and equity returns: a leverage-augmented three-factor model. research in international business and finance, 46(4), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.09.003 cao, j., ho, m. s., ma, r., & teng, f. (2021). when carbon emission trading meets a regulated industry: evidence from the electricity sector of china. journal of public economics, 200(8), 104470. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104470 delevingne, l., glazener, w., grégoir, l., & henderson, k. (2020). climate risk and decarbonization: what every mining ceo needs to know. retrieved from https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-riskand-decarbonization-what-every-mining-ceo-needs-to-know dwijayanti, s. p. f. (2010). penyebab, dampak, dan prediksi dari financial distress serta solusi untuk mengatasi financial distress. jurnal akuntansi kontemporer, 2(2), 191205. retrieved from http://journal.wima.ac.id/index.php/jako/article/view/444 effendi, m. a. (2009). the power of good corporate governance: teori dan implementasi. jakarta: salemba empat. elbannan, m. a. (2021). on the prediction of financial distress in emerging markets: what matters more? empirical evidence from arab spring countries. emerging markets review, 47(2), 100806. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100806 erayanti, r. (2019). pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap prediksi financial distress. jurnal riset akuntansi & perpajakan, 6(1), 38-51. https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.01.4 fattahi, m., mosadegh, h., & hasani, a. (2021). sustainable planning in mining supply chains with renewable energy integration: a real-life case study. resources policy, 74(5), 101296. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.11.010 ghozali, i. (2006). aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. hanifah, o. e., & purwanto, a. (2013). pengaruh struktur corporate governance dan financial indicators terhadap kondisi financial distress. diponegoro journal of https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7410 http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1707 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.09.003 https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104470 https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-risk-and-decarbonization-what-every-mining-ceo-needs-to-know https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-risk-and-decarbonization-what-every-mining-ceo-needs-to-know http://journal.wima.ac.id/index.php/jako/article/view/444 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100806 https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.01.4 https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.11.010 orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 573 accounting, 2(2), 648-662. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3310 haziro, a. l., bramanti, g. w., & negoro, n. p. (2017). pengaruh karakteristik komite audit terhadap financial distress perbankan indonesia. jurnal sains dan seni its, 6(1), 32–36. helena, s., & saifi, m. (2018). pengaruh corporate governance terhadap financial distress (studi pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2016). jurnal administrasi bisnis, 60(2), 143–152. hidayat, m. a., & meiranto, w. (2014). prediksi financial distress perusahaan manufaktur di indonesia. diponegoro journal of accounting, 3(3), 538-548. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6198 hosea, i. a., siswantini, t., & murtatik, s. (2020). leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan terhadap financial distress pada perusahaan ritel di bei. prosiding biema business management, economic, and accounting national seminar. igogo, t., awuah-offei, k., newman, a., lowder, t., & engel-cox, j. (2021). integrating renewable energy into mining operations: opportunities, challenges, and enabling approaches. applied energy, 300(20), 117375. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117375 ikhsan, a., & suprasto, h. b. (2008). e-book teori akuntansi dan riset multiparadigma. yogyakarta: graha ilmu. kasmir, k. (2016). analisis laporan keuangan. jakarta: raja grafindo persada. li, d. d., & li, s. (1999). an agency theory of the bankruptcy law. international review of economics & finance, 8(1), 1–24. https://doi.org/10.1016/s1059-0560(99)00002-7 manzaneque, m., priego, a. m., & merino, e. (2016). corporate governance effect on financial distress likelihood: evidence from spain. revista de contabilidad, 19(1), 111– 121. https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.04.001 masak, f., & noviyanti, s. (2019). pengaruh karakteristik komite audit terhadap financial distress. international journal of social science and business, 3(3), 237–247. https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21002 munawar, i., firli, a., & iradianty, a. (2018). the effect of good corporate governance towards financial distress (a study on textiles & garments subsector listed in indonesia stock exchange in the period of 2012-2016). e-proceeding of management, 5(2), 1867–1877. perdana, n. s., & dillak, v. j. (2019). pengaruh rasio likuiditas, leverage, dan sales growth terhadap financial distress (studi kasus pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2016). eproceedings of management, 6(1), 668–674. permana, f. d., & serly, v. (2021). pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kemampuan memprediksi financial distress: studi pada perusahaan bumn. jurnal eksplorasi akuntansi, 3(4), 908–921. https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.402 permata, d., & juliarto, a. (2021). prediksi financial distress menggunakan variabel keuangan dan variabel non keuangan. diponegoro journal of accounting, 10(2), 1-13. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/31027 pham vo ninh, b., do thanh, t., & vo hong, d. (2018). financial distress and bankruptcy prediction: an appropriate model for listed firms in vietnam. economic systems, 42(4), 616–624. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.05.002 raihan, a., muhtasim, d. a., pavel, m. i., faruk, o., & rahman, m. (2022). an econometric analysis of the potential emission reduction components in indonesia. cleaner production letters, 3(2), 100008. https://doi.org/10.1016/j.clpl.2022.100008 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3310 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6198 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117375 https://doi.org/10.1016/s1059-0560(99)00002-7 https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.04.001 https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21002 https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.402 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/31027 https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.05.002 https://doi.org/10.1016/j.clpl.2022.100008 orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 574 rani, d. r. (2017). pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, agency cost, dan sales growth terhadap kemungkinan terjadinya financial distress (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2015). undergraduate thesis. universitas riau. rohmadini, a., saifi, m., & darmawan, a. (2018). pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap financial distress (studi pada perusahaan food & beverage yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2016). jurnal administrasi bisnis, 61(2), 11–19. salloum, c., azzi, g., & gebrayel, e. (2014). audit committee and financial distress in the middle east context: evidence of the lebanese financial institutions. international strategic management review, 2(1), 39–45. https://doi.org/10.1016/j.ism.2014.09.001 sastriana, d., & fuad, f. (2013). pengaruh corporate governance dan firm size terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress). diponegoro journal of accounting, 2(4), 130-139. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/4463 singarimbun, m., & effendi, s. (2012). metode penelitian survei. jakarta: lp3es. sujianto, a. e. (2009). aplikasi statistik dengan spss 16.0. jakarta: prestasi pustaka. sukandar, p. p., & rahardja, r. (2014). pengaruh ukuran dewan direksi dan dewan komisaris serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di bei tahun 2010-2012). diponegoro journal of accounting, 3(3), 689-695. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6211 surya, i., & yustiavanda, i. (2006). penerapan good corporate governance: mengesampingkan hakhak istimewa demi kelangsungan usaha. jakarta: kencana prenada media group. sutra, f., & mais, r. (2019). faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress dengan pendekatan altman z-score pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017. jurnal akuntansi dan manajemen, 16(1), 34 72. https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.267 thesarani, n. j. (2017). pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap struktur modal. nominal, barometer riset akuntansi dan manajemen, 6(2). https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16641 van horne, j. c., & junior, j. m. w. (2012). prinsip-prinsip manajemen keuangan. jakarta: salemba empat. wardoyo, w., & veronica, t. m. (2013). pengaruh good corporate governance, corporate social responsibility & kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. jurnal dinamika manajemen, 4(2), 132–149. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/2757 widati, l. w. (2015). pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity, untuk memprediksi kondisi financial distress. proceeding sendi_u. retrieved from https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/3268 wijarnarto, h., & nurhidayati, a. (2016). pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi financial distress pada perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi & bisnis, 2(02), 117–137. retrieved from http://journal.stie-yppi.ac.id/index.php/jab/article/view/222 winarno, w. w. (2015). analisis ekonometrika dan statistika dengan eviews. yogyakarta: upp stim ykpn. world bank. (2022). world development indicators (wdi). retrieved from https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators https://doi.org/10.1016/j.ism.2014.09.001 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/4463 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6211 https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.267 https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16641 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/2757 https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/3268 http://journal.stie-yppi.ac.id/index.php/jab/article/view/222 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators orbaningsih, kholid, & sujianto determinants of financial distress of mining sector companies: indonesia evidence journal of accounting and investment, 2022 | 575 wulandari, v. s., & fitria, a. (2019). pengaruh kinerja keuangan, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. jurnal ilmu dan riset akuntansi, 8(1), 1–19. retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1834 yati, s., & patunrui, k. i. a. (2017). analisis penilaian financial distress menggunakan model altman (z-score) pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2015. jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis, 5(1), 55-71. https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.275 http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1834 https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.275 journal of accounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia rakotoarisoa maminaina heritiana sedera1, tastaftiyan risfandy1,2,3,*, and inas nurfadia futri3 abstract: research aims: this study attempts to investigate the effect of financial inclusion on bank profitability in the indonesian context. design/methodology/approach: the sample of this study consisted of 93 commercial banks in indonesia between 2015 and 2020. the researchers used panel data regression with a fixed effects approach to investigate the nexus between financial inclusion and bank profitability. research findings: it was found that financial inclusion positively affected bank profitability in three different dimensions of financial inclusion: access, availability, and usage. theoretical contribution/originality: most of the previous papers have investigated the impact of financial inclusion on the national levels, such as how financial inclusion affects economic growth. meanwhile, this paper examines the impact of financial inclusion on bank-level profitability, an issue relatively unexplored in the literature, particularly in indonesia. the use of three dimensions of financial inclusion in the context of a developing economy is also the novelty of this article. practitioner/policy implication: the result of this study can also assist policymakers, such as the central bank of indonesia, in designing better strategies and regulations to achieve higher financial inclusion and boost the economy's development. research limitation/implication: the result of this paper might only be applied to indonesia’s specific setting or developing countries. keywords: financial inclusion; bank profitability; commercial bank, emerging economy, indonesia introduction the financial institution plays a vital role in contributing to economic growth and promoting financial inclusion by providing facilities to households (kanungo & gupta, 2021). financial inclusion is defined as the accessibility and availability of financial service facilities at an affordable price to any individual within the country. many financial services exist, such as lending, borrowing, transferring, payments, and saving (wang & luo, 2021). moreover, it also can be interpreted as the process of making and ensuring that financial service is available to all populations. financial inclusion aims to make the financial product available for the vulnerable or unprivileged population as it will help to elevate the individual affiliation: 1 faculty of economics and business, universitas sebelas maret, central java, indonesia 2 center for fintech and banking, universitas sebelas maret, central java, indonesia 3 research group griska, faculty of economics and business universitas sebelas maret, central java, indonesia *correspondence: tastaftiyan.risfandy@staff.uns.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i3.14721 citation: sedera, r. m. h., risfandy, t., & futri, i. n. (2022). financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia. journal of accounting and investment, 23(3), 398-412. article history received: 16 may 2022 revised: 06 jun 2022 accepted: 05 jul 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.fr/citations?user=yb2sfmoaaaaj&hl=en https://akuntansi.feb.uns.ac.id/ https://akuntansi.feb.uns.ac.id/ https://akuntansi.feb.uns.ac.id/ mailto:tastaftiyan.risfandy@staff.uns.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14721 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14721 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.14721&domain=pdf sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 399 economy and welfare of society, especially for the low-income population (lal, 2018). meanwhile, financial inclusion is determined by the access, availability, and usage of banking products and services (erlando et al., 2020). access is defined as the spread of financial services into society. availability refers to banking infrastructure facilities available and useable by customers. in addition, usage relates to the utilization of banking products. the global financial index in 2021 indicates that 515 million adults worldwide had an account at a financial institution or through a mobile money provider between 2014 and 2017 (oz-yalaman, 2019). the data also reveal that roughly 69% of adults now have an account, up from 62% in 2014 increased from 51% in 2011. however, although financial service development can promote the expansion of inclusive finance, most people in developing countries do not have access to financial services due to the lack of financial institutions, innovative technology, and infrastructure compared to the population in developed countries. also, people who live in rural areas are more affected and are excluded from access to financial services (iqbal & sami, 2017). high-income economies also have higher access to financial inclusion than developing economies, as indicated by 94% in developed countries with banking accounts compared to only 63% in those emerging countries (zins & weill, 2016). previous studies have mostly associated financial inclusion and economic growth, such as oz-yalaman (2019), showing that financial inclusion contributed significantly to economic development. it was also reported that financial inclusion could reduce inequality and alleviate poverty (kumar et al., 2022), increase employment (iqbal & sami, 2017), empower women (dwumfour, 2017), enhance human development (datta & singh, 2019), favor education (ongo nkoa & song, 2020), and support the new start-up business (shihadeh et al., 2018). another study also found that financial inclusion supports the development of firms, especially micro, small, and medium enterprises (beck et al., 2005). on the other hand, this paper looks at an indonesian setting, an emerging economy that focused on improving financial inclusion in recent years. the president of indonesia (mr. joko widodo) launched presidential decree no. 82 of 2016 concerning the national inclusive finance strategy, targeting 75% of the adult population to access financial services in 2019. as a result, the strategy has successfully reached its initial target. the government announced that at the end of 2019, financial inclusion increased from 67.8% in 2016 to 76.19% in 2019. in this matter, to achieve optimal financial inclusion in the economy, banks hold a crucial role because they provide intermediary facilities for the excess and shortfall of the fund (allen et al., 2016). moreover, the development of innovation and technology in recent decades likely helped the bank to invent new services and products promising in tackling financial exclusion. the rise of financial technology, such as mobile banking, e-wallet, and online lending, can augment access to inclusive finance, especially among low-income groups. therefore, financial inclusion then assists in eradicating the gap between higherincome and lower-income households and promoting social equilibrium. sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 400 regarding the bank's role in promoting financial inclusion, ramzan et al. (2021) note that the support of government and financial institutions escalates the financial inclusion level. in general, inclusive finance creates a huge gap between emerging and developed economies since the rate of unbanked adults residing in emerging economies is relatively high compared to advanced economies (wang & luo, 2021). for this reason, this study aims to examine the link between financial inclusions and bank performance from an indonesian perspective. in addition, focusing on the emerging market provides a significant understanding of the possible relationship between inclusive finance and banking soundness. moreover, a higher degree of financial inclusion can assure banking stability (ahamed & mallick, 2019; khmous & besim, 2020). issaka jajah et al. (2020) suggest that studying the relationship between financial inclusion and banks has been ignored, especially regarding economic and financial institution development. therefore, this paper examines the role of financial inclusion in enhancing banks’ profitability. furthermore, previous studies have focused on determining the impact of financial inclusion on bank profitability, such as al-eitan et al. (2022) and shihadeh et al. (2018), which conducted a study in jordan, issaka jajah et al. (2020) in sub sub-saharan africa, and kumar et al. (2022) in japan. the findings of these studies showed the significant impact of financial inclusion in enhancing a bank’s profit. however, the related studies highlighted that the relationship between financial inclusion and bank profitability is unclear as it depends on the different measurements of financial inclusion (issaka jajah et al., 2020; kumar et al., 2022; al-eitan et al., 2022). in contrast, this present study measures financial inclusion with the three dimensions of access, availability, and usage, following erlando et al. (2020). using the three dimensions of national-level financial inclusion toward bank-level profitability would provide new insight into the literature. in addition, the empirical investigation of financial inclusion and banks' profitability focuses on emerging market economies. besides, research in this area is still limited, particularly in the indonesian context. the issue is also still unexplored in the literature, specifically whether financial inclusion can significantly increase commercial banks’ profitability in indonesia. since this study focuses on a single country, indonesia, the researchers expected that a holistic point of view concerning the link between financial inclusion and bank performance could be provided from this study. the result of this study can also assist policymakers, such as the central bank of indonesia, in designing better strategies and regulations to achieve higher financial inclusion and boost the economy's development. also, since financial inclusion plays a vital role in the stability of the financial sector, particularly the banking industry, from the banks’ perspective, they will learn from this study what they need to increase their profitability especially related to the expansion of banking facilities including access, availability, and usage. literature review and hypotheses development financial inclusion: scope of the study, factors affecting, and economic growth sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 401 previous studies have empirically studied financial inclusion in individual, firm, and statelevel data. allen et al. (2016) showed that financial inclusion positively affected the political and legal aspects. beck et al. (2005) found that a firm operating in a country with a good financial system and transparency tended to have lower financial constraints. zins and weill (2016) uncovered that amplifying bank branches in remote areas contributed to poverty mitigation. thus, firstly, the researchers can conclude that financial inclusion can help build better social stability (ozili, 2020). secondly, banks operating in higher institutional quality provide flexibility in processing the administration procedure and legal documents (risfandy et al., 2022). lastly, inclusive finance supports the economy's growth as it aims to reduce the gap among the social class (datta & singh, 2019). the recent change in information technology improves the financial inclusion landscape. referring to kanungo and gupta (2021), one of the key factors contributing to inclusive finance is possibly the diffusion of technology across the nation, such as mobile phone access, the internet, and the innovation of financial products. the growth of digital banking allows financial institutions to offer higher quality, reduce costs, and increase the efficiency of services (jayasekara, 2021). for instance, digital banks, e-wallets, e-lending, and e-payment in indonesia indicate that inclusive finance is moving forward. banna et al. (2021) also emphasizes that fintech companies have emerged on the market and provided an immense offer to the user, permitting individuals in underserved rural areas to benefit from the service and the product. in addition, iqbal and sami (2017) reviewed factors affecting financial inclusion. they mentioned that geographical location could affect the availability of banking services because the bank office mainly operates and is available in urban areas. accordingly, the population living in rural areas has less opportunity to access financial services, highlighting that commercial banks are not interested in expanding their service to less populated areas. also, the absence of legal identity and gender biases affects financial inclusion. some individuals do not have legal status documents, such as national identity cards. in addition, women are also subjected to and excluded from using the financial service (allen et al., 2016), as some cultures forbid women to manage their financial aspects and religious reasons. financial illiteracy has also become another barrier and challenge for financial inclusion (andreou & anyfantaki, 2021). besides, bank charge also demotivates low-income household from creating an account as commercial banks have a higher charge (bernini & brighi, 2018). plus, terms and conditions set by banks put much pressure on customers. since loan facilities are one of the bank's services, most banks are interested in large-scale borrowers, and hence small-scale borrowers are a victim of rejection. previous studies have also revealed that financial inclusion supports economic growth and financial stability. frame and white (2012) suggested that the economy currently relies heavily on banking transactions; it can help build a sustainable financial system that is more effective and efficient in monetary policy. however, mehrotra and yetman (2015) stated that the rapid growth of financial inclusion might allow low-income households previously excluded without considering their payback parity. in other words, the growing number of small-scale loans may also threaten bank efficiency. sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 402 financial inclusion and bank profitability: prior empirical results overall, there are two contrasting findings about the relationship between financial inclusion and bank profitability. most papers found a positive association, such as issaka jajah et al. (2020), which conducted a study focusing on sub-saharan africa. they employed bank-level financial inclusion for the independent variable and bank-level profitability for the dependent variable. the study result suggests that increasing bank branches and atms positively affected banks’ profitability. another study, kumar et al. (2022), focused on the developed market economy using a sample of 122 japanese banks. kumar et al. (2022) uncovered the influence of bank branches on bank profitability, such as the number of loan accounts and atms. in this case, the authors assume that increased bank networking across remote areas assures bank revenue. thus, financial inclusion development is essential in the advanced market as it assures financial stability while augmenting the banks’ profit. shihadeh et al. (2018), using a sample of 13 jordanian commercial banks, discovered that the relationship between financial inclusion and bank profitability depended on financial inclusion indicators. they utilized financial inclusion indicators, such as the number of atms, number of atm services, and number of credit cards. the results revealed a positive relationship between the number of atms and return on assets (roa). thus, the availability of atms that enable individuals to deposit, transfer, and withdraw money made the customers financially inclusive. similarly, shihadeh and liu (2019) explained that expanding bank branches could result in higher profitability, as larger banks can invest more in expanding their network. other studies have also found a positive relationship between the branches and the bank's performance indicator, such as bernini and brighi (2018) and kumar et al. (2022), who uncovered that the increase of the branches affected the increase in net income and roa. meanwhile, a negative association can be observed in a study by al-eitan et al. (2022). similar to shihadeh et al. (2018), they used a sample of 13 jordanian commercial banks to determine the significant role of financial inclusion on bank revenue. the studies employed similar measurements of financial inclusion, such as availability of services, access to financial services, and use of financial services. the result showed that the profitability of jordanian banks was negatively and significantly impacted by the number of accounts and the deposit size. in contrast, shihadeh et al.'s (2018) studies found a positive and significant impact of atms’ facilities and services and smes on bank profit. thus, the availability of financial services facilities helps the bank to make a profit. hypothesis development: financial inclusion and bank profitability this current study investigates the impact of financial inclusion on bank profitability in developing markets. prior studies have found strong evidence that financial inclusion helps the bank to generate more revenue (shihadeh et al., 2018; kumar et al., 2022; aleitan et al., 2022; issaka jajah et al., 2022). expanding banking services and products allows banks to attract more customers and expand their market share. hence, the present study assumes that the increase in the number of individuals registered in the sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 403 formal financial system is predicted to benefit the bank by increasing profitability. thus, improving financial inclusion in the country supports the economy and the bank’s growth. the researchers, therefore, constructed a hypothesis based on the prior findings and the above discussion. h: financial inclusion positively impacts bank profitability. research method data and sample in this paper, the researchers extracted the data from various sources. data on the financial inclusion and commercial banks were collected from the central bank of indonesia (bank indonesia—bi), indonesia financial service authority (otoritas jasa keuangan—ojk), and central bureau of statistic (badan pusat statistik—bps). the central bank of indonesia provided data on the number of atms, number of bank branches, number of accounts, number of transactions per debit card, and number of transactions per credit card. the central bureau of statistics provided data on the number of credit cards and debit cards per 100,000 adults, whereas indonesia financial services authority provided all bank-level data that the researchers used in this paper. regarding the sample, the researchers used all commercial banks available in the population as a sample to obtain a more generalized result covering the whole banking industry. based on the ojk, there were 109 commercial banks in indonesia, consisting of two types of banks: islamic and conventional. therefore, the researchers eliminated the islamic banks on the list since they used a different ratio type and measurement than conventional banks. the researchers also eliminated several banks with uncompleted data in the sample period of 2015-2020. then, the final sample contained 93 out of 110 commercial banks from 2015 to 2020, yielding 558 bank-year observations. variables and measurements table 1 shows variable definition, notation, measure, and sources. this paper employed return on asset (roa) to measure bank profitability following prior studies (issaka jajah et al., 2020; izzeldin et al., 2021; risfandy, 2018; shihadeh et al., 2018). as a dependent variable, roa is an indicator to see the profitability of a bank relative to its total assets; it was computed by dividing net income by total assets. regarding the primary independent variable, there are various definitions of financial inclusion. in this paper, financial inclusion refers to the access to financial services and products for everyone at a lower cost that should be available at any time and location. in addition, financial inclusion is when an individual possesses an account at a formal institution like a bank account. it allows one to save or borrow a sum of money formally and permits registering for insurance or enabling transaction payment upon purchasing (zins & weill, 2016). moreover, the financial inclusion index level is classified into three sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 404 categories: (1) access, (2) availability, and (3) usage (hanivan & nasrudin, 2019). table 1 variable definition, notation, measure, and sources variables notation measure references data sources dependent variable return on assets roa profit before tax/total assets (%) (issaka jajah et al., 2020; risfandy, 2018) ojk independent variables (finc) access number of debit card dc number of debit card per 100,000 adults (erlando et al., 2020; hanivan & nasrudin, 2019) bps number of credit card cc number of credit card per 100,000 adults (erlando et al., 2020; hanivan & nasrudin, 2019) bps number of accounts account number of bank accounts per 100,000 adults (erlando et al., 2020; hanivan & nasrudin, 2019) bi availability number of bank branches branch number of bank branches per 100,000 adults (erlando et al., 2020; hanivan & nasrudin, 2019) bi number of atm atm number of atms per 100,000 adults (erlando et al., 2020; hanivan & nasrudin, 2019) bi usage credit card transaction cctr number of transactions per credit card per month (erlando et al., 2020; hanivan & nasrudin, 2019) bi debit card transaction dctr number of transactions per debit card per month (erlando et al., 2020; hanivan & nasrudin, 2019) bi control variables bank size logsize the logarithm of total assets of banks (risfandy, 2018) ojk net interest margin nim (investment incomeinterest expense)/average earning asset (risfandy et al., 2022) ojk cost to income ratio cir operating cost/total income (%) (chen et al., 2021) ojk loan deposit ratio ldr total loans/ total deposit (risfandy, 2018) ojk notes: ojk = indonesia financial services authority, bps = central bureau of statistic, bi = bank indonesia. “access” measures the penetration level of financial services within the society and determines the accessibility of formal financial services. here, the number of credit cards per 100,000 adults, the number of debit cards per 100,000 adults, and the number of sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 405 accounts were utilized for the access dimension. then, “availability” refers to the existence of banking infrastructure installed in a certain location, so the users can easily withdraw or transfer money anytime. some indicators of “availability” the researchers used in this paper were the number of atms and bank branches per 100,000 adults. lastly, the “usage” dimension alludes to the transaction level done by the credit card and debit card holder within a certain period. this study’s datasets provided the number of credit card and debit card transactions. in this paper, the researchers also included some controls. previous studies, such as mirzaei et al. (2013) and kumar et al. (2022), found that bank-specific variables, such as loan-to-deposit ratio, net interest margin, cost-to-income ratio, and bank size, were correlated with the bank’s profitability. the loan-to-deposit ratio (ldr) assesses a bank’s liquidity by comparing its loans to its total deposit. meanwhile, bitar et al. (2020) uncovered that liquidity ratio is the major factor in determining bank profitability. in addition, net interest margin (nim) was used by risfandy et al. (2022) to measure a bank’s profitability and efficiency. technically, nim was computed by dividing total earning assets. it has been argued that the nim positively impacted bank profits and efficiency, and it is suggested that higher profits were associated with lower banks’ fragility (ahamed et al., 2021). then, the cost-to-income ratio (cir) is an indicator of bank operational inefficiency that measures the bank's performance in maximizing income while minimizing cost. in this case, the researchers follow chen et al. (2021) to measure inefficiency by dividing operating cost by total income. previous studies have also found strong evidence of the link between bank inefficiency and profitability (issaka jajah et al., 2020). the other control variable used in this study was bank size (logsize), measured by the natural logarithm of the bank’s total assets. in general, the correlation between bank size and profit is positive as large banks can generate higher profit from the economics of scale and the market domination since larger banks tend to have a variation of products and services relative to smaller banks (baselga-pascual & emilia, 2021). in contrast, other studies, such as owen and pereira (2018), stated that when banks are getting larger, it may negatively affect bank performance due to increased operational costs related to bureaucracy, management process, and structure of larger banks. empirical model the researchers estimated the following empirical model to investigate the impact of financial inclusion (finc) on bank profitability: 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐹𝐼𝑁𝐶𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑜𝑔𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝑁𝐼𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐼𝑅𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝜀 … (1) where subscripts i and t represent bank and time (year) dimensions, respectively. since this study’s datasets consisted of cross-sectional and time-series dimensions, the researchers used panel data analysis to estimate the equation (1). the researchers also utilized fixed-effects analysis to allow for a quasi-correlation between firm-level controls and bank-fixed characteristics (wooldridge, 2016). sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 406 result and discussion descriptive statistics the descriptive statistics in table 2 demonstrate the mean, standard deviation, minimum, and maximum values of variables used in this study. the roa as a measure of bank profitability ranged from -16 % to 6.28 %, with a mean value of 1.39%. each indicator for financial inclusion, including access, availability, and usage, is described in table 1. the statistic showed that debit cards were more familiar among the adult population in indonesia than credit cards. therefore, the number of debit card users had a higher mean, 59.682 relatives to debit card users, which was only 6,470 per 100,000 adult populations. also, the mean of account holders per 100,000 adult population was 5,790, indicating that more than half of the adult population owned a formal account. on average, there were 12 commercial bank branches per 100,000 adult populations, with a minimum of 11 and a maximum of 13 branches. the availability of atms per 100,000 adults was relatively high, where the mean number of atms facilities was 39.21 per 100,000 adults, ranging from 37.86 to 40.29. regarding the usage dimension, statistically, the number of transactions per credit card had a mean of 1.59, while it was 3.86 for the number of transactions per debit card. for the bank-specific variables, the bank size (in logarithm form) had a mean of 16.81, with a minimum of 16.11 and a maximum of 21.07. the mean net interest margin (nim) was 6.27, while the mean values of cost to income ratio (cir) and loan to deposit ratio (ldr) were 86.25 and 108.24, respectively. table 2 descriptive statistics variables notation obs. mean sd min max dependent variable return on assets (%) roa 558 1.39 2.15 -16 6.28 independent variables (finc) access number of debit card dc 558 59,682 9,220 43,713 74,620 number of credit card cc 558 6,470 1,390 6,193 6,654 number of accounts account 558 5,790 1,007 4,371 7,462 availability number of bank branches branch 558 12 0.69 11.23 12.57 number of atm atm 558 39.21 0.89 37.86 40.29 usage credit card transaction cctr 558 1.59 0.19 1.25 1.87 debit transaction dctr 558 3.86 0.32 3.30 4.26 control variables bank size logsize 558 16.81 1.53 13.11 21.07 net interest margin nim 558 6.27 27.39 -59.03 645 cost to income ratio cir 558 86.25 18.06 48.41 167.90 loan deposit ratio ldr 558 108.24 70.25 51.68 598.84 notes: please see table 1 for variable explanation and measurements. sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 407 empirical results and discussion table 3 displays the regression analysis results using the fixed effects (fe) method. as aforementioned earlier, financial inclusion used three dimensions: access (displayed in columns (1)-(3)), availability (columns (4) and (5)), and usage (columns (5) and (6)). overall, the researchers could see that financial inclusion positively affected bank profitability in three different dimensions of financial inclusion. the use of credit card— cc (access dimension), number of branches—branch (availability), and number of debit card transactions—dctr (usage dimension) were positively and significantly related to bank profitability proxied by roa. overall, this study’s finding supports the proposed hypothesis and the prior studies. table 3 regression results access availability usage cc dc account branch atm cctr dctr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) finc 0.113*** -0.002*** -0.0208*** 0.388*** 0.0676 0.260 0.506*** (3.54) (-3.99) (-4.36) (4.29) (1.44) (1.23) (3.77) logsize 0.127 0.208 0.279 0.293 -0.104 -0.0858 0.108 (0.88) (1.39) (1.81) (1.87) (-0.78) (-0.65) (0.77) nim 0.000363 0.000590 0.000623 0.000724 0.000426 0.000327 0.000518 (0.22) (0.36) (0.39) (0.45) (0.26) (0.20) (0.32) cir -0.063*** -0.062*** -0.0628*** -0.063*** -0.063*** -0.063*** -0.062*** (-27.48) (-27.36) (-27.58) (-27.64) (-27.25) (-27.11) (-27.41) ldr 0.000710 0.000725 0.000823 0.000870 0.000530 0.000487 0.000676 (1.60) (1.64) (1.86) (1.95) (1.19) (1.09) (1.53) cons. -2.751 4.383 3.200 3.200 5.849* 7.779*** 2.933 (-0.72) (1.82) (1.29) (1.29) (2.10) (3.43) (1.12) n obs. 558 558 558 558 558 558 558 n bank 93 93 93 93 93 93 93 r-sq 0.7140 0.7066 0.6961 0.6934 0.6975 0.7004 0.7157 notes: the table provides the fixed effects (fe) regression result for equation (1), with robust standard errors clustered at the firm levels. financial inclusion (finc) was measured by the three dimensions: access (columns (1)-(3)), availability (columns (4)-(5)), and usage (columns (6)-(7)). the dependent variable was bank profitability proxied by roa. please see table 1 for the definition of each variable presented in this regression table. *, **, and *** denotes significance in 10%, 5%, and 1% levels, respectively. the positive sign of cc means that the bank's profitability might increase when the number of credit cards increases. this finding is similar to david et al. (2016) and issaka jajah et al. (2020). the more people have credit cards, the more people have complete access to bank services, especially for payment. having a credit card is not as easy as having a debit card, and not all people can get credit cards since the bank must verify the customer profile first. however, once people have a credit card, it could significantly contribute to the bank's income (fees income) since credit card subscription and fees are substantially higher than a debit card. sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 408 the more branches in an area (proxied by 100,000 adults) also positively impacted the bank's profitability. although this study focused on an emerging country, the researchers discovered similar findings to the previous study conducted in a developed market. kumar et al. (2022) stated that the existence of bank branches contributes to banks' profitability. the result also aligns with ahamed and mallick (2019). they mentioned that the number of bank branches and the increase of customers are interdependent, leading to increased deposits, loan portfolios, and risk diversification. also, expanding the bank branch network then plays an essential role in generating bank revenue. thus, a bank can enhance its performance through branching by penetrating underserved locations while improving financial inclusion (shihadeh & liu, 2019). moreover, the bank’s roa positively and significantly influenced the debit card transaction (dctr). it can be interpreted as account holders with high-frequency usage can support banks' growth, especially in generating profits. in this regard, debit card transaction requires a high volume of cash in advance of good trade relative to the credit card transaction, which can save some amount by delaying payment (david et al. 2016). the financial transaction is usually done through a formal financial institution, for instance, a bank, where they can generate profit from transaction costs within debit card usage (choi, 2019). in other words, the increase in the frequency of debit transactions would significantly assure the bank's revenue because the banks can generate a significant sum of money from the transaction cost and other related fixed costs. indeed, from table 3, the researchers also found some anomalies. two variables showed a negative sign: the number of debit cards—dc and the number of bank accounts— account. in this case, debit cards are deemed a payment method linked directly with the bank account (sik & lee, 2010), which might not directly affect banking profitability. debit card holders have only utilized it as an alternative way to substitute cash usage, for instance, to minimize and avoid carrying cash to be more secure and convenient. on the other hand, a credit card is a payment instrument. therefore, the increase in debit cards and bank accounts in this study did not significantly affect bank profitability because these two represent the intermediation role of the bank. this paper also revealed two variables with no significant impact on bank performance. first, column (5) shows that atms did not significantly impact performance. kumar et al. (2022) support this finding since the presence of atms is not necessarily contributing to bank profits. moreover, the development of mobile and internet banking in indonesia may replace or reduce the use of atms, where customers can do transactions and payments remotely. in addition, kondo (2020) argues that the atm service is only an alternative service to minimize the waiting line of the customer at the teller of banks' branches. second, in column (6), cctr did not significantly impact bank performance. in this case, credit cards are not popular in indonesia, and indonesian customers still prefer debit card transactions. this study’s findings are similar to the other study indicating that credit card transactions were lower in many countries such as 1% in france, 1% in netherland, 2% in germany, and 2% in austria (david et al., 2016). sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 409 regarding bank-level control variables, this study’s results disclosed that bank size (size) had no significant relationship with bank profitability. under the promotion of financial inclusion, bank size might not be the main key factor in driving profitability. the researchers also uncovered that net interest margin (nim) was not correlated with bank profitability. this result suggests a negative sign for the cost-to-income ratio (cir), suggesting that banks can lower the operating cost to mitigate their return volatility and ameliorate operation activities (ahamed et al., 2021). thus, the increase in the cost-toincome ratio may reduce the banks’ profitability. also, the empirical result showed that the loan deposit ratio (ldr) did not impact the banks' profits. conclusion this paper aims to examine the influence of financial inclusion at the country level on bank-level profitability, particularly on commercial banks in the indonesian context. the researchers found strong evidence of the link between financial inclusion and bank profitability. specifically, the researchers uncovered that country-level financial inclusion in three categories (access, availability, usage) could significantly improve bank profitability. this result is robust in various measurements of financial inclusion. the study findings provide a significant implication for the banking industry and the central bank, particularly in indonesia, in crafting a new policy. in this case, the banks are the key players in promoting inclusive finance and the main actors in attaining the sustainable development goal of providing accessibility and availability of financial services and product for all. at the same time, the bank would have the opportunity to increase its profitability and extend its market share. therefore, commercial banks can understand the specific aspect of financial inclusion that needs to be facilitated in improving their business activities, such as adding more branches or giving customers rewards to increase their debit card transactions. moreover, this study’s empirical result is strong and can be used by policymakers or practitioners. however, it has to be noted that due to the sample limit, i.e., indonesian commercial banks, the result of this study cannot be generalized in a broader or crosscountry context. it might be applicable for emerging economies with similar characteristics to indonesia if it needed to be brought into a broader view. in addition, the result might not be similar to the islamic banks' context since islamic banks were excluded from the sample. therefore, investigating the impact of financial inclusion for only islamic banks but using a cross-country sample might be a good avenue for future research agenda. references ahamed, m. m., & mallick, s. k. (2019). is financial inclusion good for bank stability? international evidence. journal of economic behavior and organization, 157, 403–427. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.07.027 https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.07.027 sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 410 ahamed, m. m., ho, s. j., mallick, s. k., & matousek, r. (2021). inclusive banking, financial regulation and bank performance: cross-country evidence. journal of banking and finance, 124, 106055. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106055 al-eitan, g. n., al-own, b., & bani-khalid, t. (2022). financial inclusion indicators affect profitability of jordanian commercial banks: panel data analysis. economies, 10(2), 38. https://doi.org/10.3390/economies10020038 allen, f., demirguc-kunt, a., klapper, l., & peria, m. s. m. (2016). the foundations of financial inclusion: understanding ownership and use of formal accounts. journal of financial intermediation, 27, 1–30. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003 andreou, p. c., & anyfantaki, s. (2021). financial literacy and its influence on internet banking behavior. european management journal., 39(5), 658-674. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.12.001 banna, h., hassan, m. k., & rashid, m. (2021). fintech-based financial inclusion and bank risk-taking: evidence from oic countries. journal of international financial markets, institutions and money, 75, 101447. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101447 baselga-pascual, l., & emilia, v. (2021). female leadership and bank performance in latin america. emerging markets review, 48, 100807. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100807 beck, t., demirgüç-kunt, a., & maksimovic, v. (2005). financial and legal constraints to growth: does firm size matter? journal of finance, 60(1), 137–177. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00727.x bernini, c., & brighi, p. (2018). bank branches expansion, efficiency and local economic growth. regional studies, 52(10), 1332–1345. https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1380304 bitar, m., pukthuanthong, k., & walker, t. (2020). efficiency in islamic vs. conventional banking: the role of capital and liquidity. global finance journal, 46, 100487. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100487 chen, w-d., chen, y., & huang, s-c. (2021). liquidity risk and bank performance during financial crises. journal of financial stability, 56, 100906. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100906 choi, h. s. (2019). money, debit card, gross-settlement risk, and central banking. the north american journal of economics and finance, 50, 100993. https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.100993 datta, s. k., & singh, k. (2019). variation and determinants of financial inclusion and their association with human development: a cross-country analysis. iimb management review, 31(4), 336–349. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.07.013 david, b., abel, f., & patrick, w. (2016). debit card and demand for cash. journal of banking & finance, 73, 55–66. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.08.009 dwumfour, r. a. (2017). explaining banking stability in sub-saharan africa. research in international business and finance, 41, 260–279. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.027 erlando, a., riyanto, f. d., & masakazu, s. (2020). financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern indonesia. heliyon, 6(10), e05235. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235 frame, s., & white, l. j. (2012). technological change, financial innovation, and diffusion in banking. the oxford handbook of banking, 1–37. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199640935.013.0019 hanivan, h., & nasrudin, n. (2019). a financial inclusion index for indonesia. buletin ekonomi moneter dan perbankan, 22(3), 351-366. https://doi.org/10.21098/bemp.v22i3.1056 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106055 https://doi.org/10.3390/economies10020038 https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003 https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.12.001 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101447 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100807 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00727.x https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1380304 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100487 https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100906 https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.100993 https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.07.013 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.08.009 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.027 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235 https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199640935.013.0019 https://doi.org/10.21098/bemp.v22i3.1056 sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 411 iqbal, b. a., & sami, s. (2017). role of banks in financial inclusion in india. contaduría y administración, 62(2), 644–656. https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.01.007 issaka jajah, y., anarfo, e. b., & aveh, f. k. (2020). financial inclusion and bank profitability in sub-saharan africa. international journal of finance & economics, 27(1), 32-44. https://doi.org/10.1002/ijfe.2135 izzeldin, m., johnes, j., ongena, s., pappas, v., & tsionas, m. (2021). efficiency convergence in islamic and conventional banks. journal of international financial markets, institutions and money, 70, 101279. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101279 jayasekara, s. d. (2021). deficient regimes of anti-money laundering and countering the financing of terrorism: agenda of digital banking and financial inclusion. journal of money laundering control, 24 (1), 150-162. https://doi.org/10.1108/jmlc-04-20200035 kanungo, r. p., & gupta, s. (2021). financial inclusion through digitalisation of services for well-being. technological forecasting and social change, 167, 120721. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120721 khmous, d. f., & besim, m. (2020). impact of islamic banking share on financial inclusion: evidence from mena. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 13(4), 655–673. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2019-0279 kondo, k. (2010). do atms influence bank profitability in japan?. applied economics letters, 17 (3), 297–303. http://dx.doi.org/10.1080/13504850701720379 kumar, v., thrikawala, s., & acharya, s. (2022). financial inclusion and bank profitability: evidence from a developed market. global finance journal, 53, 100609. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100609 lal, t. (2018). impact of financial inclusion on poverty alleviation through cooperative banks. international journal of social economics, 45(5), 808–828. https://doi.org/10.1108/ijse-05-2017-0194 mehrotra, a. and yetman, j. (2015). financial inclusion – issues for central banks, bis quarterly review, 5, 83–96. retrieved from https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503h.pdf mirzaei, a., moore, t., & liu, g. (2013). does market structure matter on banks’ profitability and stability? emerging vs. advanced economies. journal of banking and finance, 37(8), 2920–2937. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.031 ongo nkoa, b. e., & song, j. s. (2020). does institutional quality affect financial inclusion in africa? a panel data analysis. economic systems, 44(4), 100836. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100836 owen, a. l., & pereira, j. m. (2018). bank concentration, competition, and financial inclusion. review of development finance, 8(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2018.05.001 ozili, p. k. (2020). social inclusion and financial inclusion: international evidence. international journal of development issues, 19(2), 169–186. https://doi.org/10.1108/ijdi07-2019-0122 oz-yalaman, g. (2019). financial inclusion and tax revenue. central bank review, 19(3), 107– 113. https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.08.004 ramzan, m., amin, m., & abbas, m. (2021). how does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? evidence from pakistan. research in international business and finance, 55, 101314. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101314 risfandy, t. (2018). equity financing and islamic banks’ profitability: evidence from the biggest muslim country. jurnal keuangan dan perbankan, 22(3), 496–505. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2150 https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.01.007 https://doi.org/10.1002/ijfe.2135 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101279 https://doi.org/10.1108/jmlc-04-2020-0035 https://doi.org/10.1108/jmlc-04-2020-0035 https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120721 https://doi.org/10.1108/imefm-07-2019-0279 http://dx.doi.org/10.1080/13504850701720379 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100609 https://doi.org/10.1108/ijse-05-2017-0194 https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503h.pdf https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.031 https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100836 https://doi.org/10.1016/j.rdf.2018.05.001 https://doi.org/10.1108/ijdi-07-2019-0122 https://doi.org/10.1108/ijdi-07-2019-0122 https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.08.004 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101314 sedera, risfandy, and futri financial inclusion and bank profitability: evidence from indonesia journal of accounting and investment, 2022 | 412 risfandy, t., tarazi, a., & trinugroho, i. (2022). competition in dual markets: implications for banking system stability. global finance journal, 57, 100579. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100579 shihadeh, f. h., hannon, a.(.t.)., guan, j., haq, i.u., & wang, x. (2018). does financial inclusion improve the banks’ performance? evidence from jordan", kensinger, j.w. (ed.) global tensions in financial markets (research in finance, 34), emerald publishing limited, bingley, 117-138. https://doi.org/10.1108/s0196382120170000034005 shihadeh, f., & liu, b. (2019). does financial inclusion influence the banks risk and performance? evidence from global prospects. academy of accounting and financial studies journal, 23(3). retrieved from https://www.abacademies.org/abstract/doesfinancial-inclusion-influence-the-banks-risk-and-performance-evidence-from-globalprospects-8284.html sik, y., & lee, m. (2010). journal of economic dynamics & control a model of debit card as a means of payment. journal of economic dynamics and control, 34(8), 1359–1368. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2010.03.003 wang, r., & luo, h. (robin). (2022). how does financial inclusion affect bank stability in emerging economies? emerging markets review, 51, 100876. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100876 wooldridge, j. m. (2016). introductory econometrics: a modern approach. cengage learning. boston, ma. zins, a., & weill, l. (2016). the determinants of financial inclusion in africa. review of development finance, 6(1), 46–57. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100579 https://doi.org/10.1108/s0196-382120170000034005 https://doi.org/10.1108/s0196-382120170000034005 https://www.abacademies.org/abstract/does-financial-inclusion-influence-the-banks-risk-and-performance-evidence-from-global-prospects-8284.html https://www.abacademies.org/abstract/does-financial-inclusion-influence-the-banks-risk-and-performance-evidence-from-global-prospects-8284.html https://www.abacademies.org/abstract/does-financial-inclusion-influence-the-banks-risk-and-performance-evidence-from-global-prospects-8284.html https://doi.org/10.1016/j.jedc.2010.03.003 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100876 https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001 jurnal akuntansi dan investasi vol. 9 no. 2, halaman: 138-158, juli 2008 intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan; suatu analisis dengan pendekatan partial least squares maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto e-mail : mayaervina@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstarct this research aims to know the relationship between intellectual capital components (human capital, structural capital, and customer capital) with company’s performance and manufacture industry in indonesia. this study examines 50 companies that listed in indonesian capital market directory from 2003 until 2007 the financial report that published every years. the result show that there is significant positive relations amng intellectual capital with company’s performance. but the result not support relationship between intellectual capital with future company’s performance and future company’s performance with rate of growth of intellectual capital (rogic). keywords: intellectual capital, company’s performance, and partial least squares. pendahuluan latar belakang penelitian menyadari akan persaingan global yang semakin ketat & berat, maka perlu perubahan paradigma yang semula hanya mengandalkan resources-based competitiveness menjadi knowledge-based competitiveness. hal ini dikarenakan kondisi persaingan yang terus menerus mengalami perubahan sehingga menuntut perusahaan harus selalu inovatif dalam mengembangkan diferensiasi produknya (ivada & buwono, 2006). toumi & nonaka dalam djajadiningrat (2007) menyatakan bahwa pengetahuan yang selalu diciptakan oleh individu-individu dapat dimunculkan dan diperluas oleh organisasi melalui interaksi sosial dimana pengetahuan yang tersirat (tacit knowledge) diubah menjadi pengetahuan yang tersurat (explicit knowledge). penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengutamakan penggunaan sumber daya manusia akan lebih efisien dan ekonomis, yang nantinya akan memberikan keunggulan dalam persaingan (rupert, 1998 dalam sawarjuwono & kadir, 2003). standfield (1999) dalam widyaningdyah (2008) percaya akan dampak yang sangat nyata atas aset tak berwujud, bahkan dari hasil studinya dapat diambil kesimpulan bahwa eksekutif mulai kehilangan kepercayaan atas data historis laporan keuangan dan mulai menggunakan informasi tambahan untuk pengambilan keputusan strategis. aset yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diukur berdasarkan kinerja perusahaan. aset ini dianggap telah maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 139 mencerminkan nilai perusahaan. akan tetapi, penilaian tersebut belum menunjukkan nilai sebenarnya karena perusahaan memiliki nilai tersembunyi (hidden value) yang tidak nampak dalam laporan keuangan. nilai tersembunyi tersebut dapat membedakan perusahaan yang satu dengan lainnya dan memberikan keunggulan bersaing (bucklew & edvinson, 1999 dalam rachmawati, dkk 2007). nilai tersembunyi memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan, seperti: ide cemerlang dan kompetensi para pekerja, system, infrastruktur perusahaan, serta riset dan pengembangan. inilah yang disebut dengan intellectual capital atau ic (rachmawati, dkk 2007). di indonesia, pengakuan intellectual capital dan pelaporannya dalam neraca belum diperhatikan secara serius. sehingga elemen intellectual capital yang sebenarnya mungkin dikuasai oleh suatu perusahaan tidak diakui dan tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. hal ini tentu sangat merugikan perusahaan, karena dengan tidak diakuinya aset pengetahuan yang dikuasai perusahaan membuat nilai perusahaan menjadi lebih rendah daripada semestinya (ivada, 2004). dengan demikian dalam fenomena intellectual capital ini dapat dilihat dua hal yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian ini. yang pertama adalah disadari atau tidak intellectual capital adalah komponen sangat penting bahkan bisa dianggap terpenting bagi perusahaan, yang kedua bahwa pengakuan intellectual capital pada saat ini yang seharusnya telah menjadi suatu keniscayaan, belum banyak dilakukan oleh perusahaanperusahaan di indonesia (ivada, 2004). namun, karena sangat sulit untuk melakukan pengukuran dan pelaporan secara pasti berapa nilai ic yang dimiliki perusahaan, aset tak berwujud ini sering kali tidak terdeteksi sebagai kekayaan perusahaan, sehingga tidak diletakkan dalam neraca atau sebagai elemen disclosure. andersen dalam sawarjuwono & kadir (2003) serta partanen (1998) menyatakan bahwa ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai aktiva tidak berwujud perusahaan, yaitu: (1) marked based, yaitu meliputi nilai pasar yang dapat disamakan. (2) economic based, meliputi net cash flow/earnings. (3) hybrid based model, meliputi pendekatan aset. aset tak berwujud diakui jika: (a) kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari asset tersebut (b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal (psak no.19 paragraf 20). salah satu efek tidak dilaporkannya ic secara eksternal adalah kurangnya informasi bagi investor tentang pengembangan sumber daya tak berwujud perusahaan yang mana hal ini akan menyebabkan persepsi investor akan resiko menjadi lebih tinggi. stewart (1997) dalam astuti & sabeni (2005) menyatakan bahwa kalaupun ada intangible asset yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan, kebanyakan masih didasarkan pada nilai historis (historical cost) bukan potensinya dalam menambah nilai. perusahaan yang gagal mengenali ic yang dimiliki dan dikuasainya, tidak akan dapat memaksimalkan ic tersebut sebagai competitive advantage yang sangat vital bagi perusahaan (ivada & buwono, 2006). berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengemjurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 140 bangan penelitian dengan judul “intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan; suatu analisis dengan pendekatan partial least squares. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian ulum, dkk 2008. berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambah tahun pengamatan yaitu dari tahun 2003-2007, membandingkan pengaruh ic terhadap kinerja perusahaan 1 tahun dan 2 tahun ke depan, serta populasi berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2003–2007. rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) apakah terdapat pengaruh positif intellectual capital (ic) terhadap kinerja keuangan perusahaan? (2) apakah terdapat pengaruh positif intellectual capital (ic) terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan? (3) apakah terdapat pengaruh positif ratarata pertumbuhan intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan? tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai: (1) pengaruh intellectual capital (ic) terhadap kinerja keuangan perusahaan. (2) pengaruh intellectual capital (ic) terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. (3) pengaruh rata-rata pertumbuhan intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. (4) hidden value yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. (5) perbandingan pengaruh ic terhadap kinerja perusahaan 1 tahun dan 2 tahun ke depan. manfaat penelitian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya: (1) bidang teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang relevan pada bidang akuntansi di indonesia, khususnya mengenai pengungkapan intellectual capital. (2) bidang praktik penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan pertimbangan bagi perusahaan, terutama bagi investor dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi. tinjauan pustaka landasan teori intellectual capital (ic) modal intelektual merupakan modal intangible, yang tidak dapat diraba seperti gedung atau pabrik, tetapi "hidup" dalam manusia, seperti struktur, proses, budaya, atau stakeholder organisasi (tobing, 2007). modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 141 untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan (ancok, 2008). lonnquist & mettanen dalam rupidara (2008) menyatakan bahwa modal intelektual memiliki potensi memajukan organisasi dan masyarakat. mouritsen (1998) dalam purnomisidhi (2006) menyatakan bahwa intellectual capital adalah masalah pengetahuan organisasi yang luas dan bersifat unik sehingga memungkinkan untuk terus menerus beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah. secara general, modal intelektual adalah ilmu pengetahuan atau daya pikir, dikuasai/dimiliki oleh perusahaan, tidak berwujud (tidak memiliki bentuk fisik) yang dengannya perusahaan akan mendapatkan tambahan keuntungan atau kemapanan proses usaha dan yang memberikan perusahaan suatu nilai dibanding dengan competitor atau perusahaan lain (ivada, 2004). bontis et al. (2000) dalam ulum, dkk (2008) menyatakan bahwa secara umum para peneliti mengidentifikasi tiga konstruk utama dari ic, yaitu: human capital (hc), structural capital (sc), dan customer capital (cc). human capital merupakan sumber inovasi dan pembaharuan karena ide-ide baru dan baik diciptakan/dihasilkan oleh manusia (daum, 2003 dalam sampurno, 2007). dalam situasi krisis seperti ini, perusahaan bisa saja mengurangi biaya sumber daya manusia. namun sebelum mengambil keputusan tersebut, para employer perlu memikirkan akibat yang terjadi di perusahaan, seperti pincangnya kompetensi, beratnya beban kerja, hilangnya kesempatan sukses, macetnya proses investasi di manusia yang sebetulnya membawa bobot pengetahuan, intelektual, jaringan sosial, service yang merupakan “added value” yang tak terbatas (rachman & savitri, 2008). structural capital meliputi semua pengetahuan dalam organisasi diluar individu (human), diantaranya adalah database, struktur organisasi, strategi, sistem-prosedur dan segala sesuatu yang memberikan nilai perusahaan melebihi nilai bukunya (bontis et al, 2000 dalam rachmawati, dkk 2007). human capital akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan structur capital jika hubungan tersebut bersifat langsung dari pada hubungan tersebut tidak bersifat langsung dengan customer capital sebagai variabel intervening. (astuti 2005 dalam kuryanto & syafrudin, 2008). customer capital atau modal pelanggan adalah hubungan organisasi dengan orangorang yang berbisnis dengan organisasi tersebut. customer capital muncul dalam bentuk proses belajar, akses dan kepercayaan. ketika sebuah perusahaan atau seseorang akan memutuskan membeli dari suatu perusahaan, maka keputusan didasarkan pada kualitas hubungan mereka, harga, dan spesifikasi teknis. pengetahuan yang dimiliki bersama adalah bentuk tertinggi customer capital (sugeng, 2000). value added intellectual coefficient (vaic). pulic (1998) dalam ulum, dkk (2008) menyatakan bahwa metode vaic didesain untuk menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki perusahaan. metode ini dilakukan dengan cara mengukur kemampuan perusahaan untuk menciptakan value added (va). pulic (1998) dalam ulum, jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 142 dkk (2008) menyatakan bahwa va adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation). va dihitung sebagai selisih antara output dan input (pulic, 1999 dalam ihyaul dkk 2008). tan et al., (2007) dalam ulum, dkk (2008) menyatakan bahwa output (out) merepresentasikan revenue yang mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (in) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue. hubungan antara ic dan kinerja perusahaan. hubungan intellectual capital dengan kinerja keuangan perusahaan telah dibuktikan secara empiris oleh beberapa peneliti dalam berbagai pendekatan di beberapa negara. bontis (2000) dalam kuryanto & syafruddin (2008) menyatakan bahwa ic berpengaruh positif dengan kinerja perusahaan di malaysia tanpa memperhatikan jenis industrinya. hong (2007) dalam kuryanto syafruddin (2008) menyatakan bahwa ada pengaruh modal intelektual dengan kinerja perusahaan pada 150 perusahaan yang terdaftar di bursa efek singapura. kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis pengaruh ic terhadap kinerja keuangan perusahaan. praktik akuntansi konservatisme menekankan bahwa investasi perusahaan dalam intellectual capital yang disajikan dalam laporan keuangan, dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai buku. jika nilai pasarnya efisien, maka investor akan memberikan nilai yang tinggi terhadap perusahaan yang memiliki ic lebih besar (riahi dkk 2003 dalam ulum, dkk 2008). tan et al., (2007) dalam ulum, dkk (2008) menyatakan bahwa ic mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. dengan menggunakan vaic yang diformulasikan oleh pulic (1998; 1999; 2000) sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan (corporate intellectual ability). berdasarkan uraian diatas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut: h1: terdapat pengaruh positif intellectual capital (ic) terhadap kinerja perusahaan. pengaruh ic terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. ic tidak hanya berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan tahun berjalan, bahkan ic juga dapat memprediksi kinerja keuangan masa depan (chen et al., dkk 2005 dalam ulum, dkk 2008). untuk menguji kembali proposisi tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah: h2a: terdapat pengaruh positif intellectual capital (ic) terhadap kinerja keuangan perusahaan 1 tahun ke depan . h2b: terdapat pengaruh positif intellectual capital (ic) terhadap kinerja keuangan perusahaan 2 tahun ke depan . pengaruh rogic terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan jika perusahaan yang memiliki ic lebih tinggi akan cenderung memiliki kinerja masa depan yang lebih baik, maka logikanya rata-rata pertumbuhan dari ic (rate of growth of intellectual capital) juga akan memilki hubungan positif dengan kinerja keuangan masa depan (tan et al., 2007 dalam ulum, maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 143 dkk 2008). maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah: h3a: terdapat pengaruh positif rata-rata pertumbuhan intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan 1 tahun ke depan. h3b: terdapat pengaruh positif rata-rata pertumbuhan intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan 2 tahun ke depan. model penelitian model penelitan ini menggambarkan intellectual capital sebagai variabel dependen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel independen. model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut: gambar 2.1. model penelitian h1 h2a h3a h2b h3b intellectual capital company’s performance vaca roa vahu gr ato stva future company’s performance intellectual capital roa t+1 vaca rogic gr t+1 ato t+1 vahu r-stva t+1 stva r-vaca t+1 intellectual capital r-vahu t+1 future company’s performance vahu rogic vaca stva r-vahu t+2 r-vaca t+2 r-stva t+2 roa t+2 gr t+2 ato t+2 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 144 metode penelitian obyek penelitian populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2003-2007 dan melaporkan laporan keuangan secara berkala. penelitian ini menggunakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel untuk periode 2003-2007. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari bursa efek indonesia. data sekunder tersebut terdiri dari: (1) data akuntansi berupa laporan keuangan tahunan untuk periode 20032007. (2) total pendapatan, total biaya, ekuitas bersih untuk periode 2003-2007. (3) laba bersih, total aset, serta beban karyawan untuk periode 2003-2007. teknik pengambilan sampel metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representative. kriteria yang digunakan sebagai sampel sebagai berikut: (1) seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) untuk periode 2003-2007. (2) menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik untuk periode 2003-2007. (3) memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari indonesian capital market directory (icmd) dan laporan keuangan tahunan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei), diperoleh dari pusat data ugm dan sebagian dari situs www.idx.co.id yang diperoleh dengan cara mendownload. definisi operasional variabel penelitian variabel independen intellectual capital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja ic yang diukur berdasarkan value added yang diciptakan oleh physical capital (vaca), human capital (vahu), dan structural capital (stva). kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan dengan nama vaic yang dikembangkan oleh pulic (1998; 1999; 2000). formulasi perhitungan vaic adalah sebagai berikut: output (out) – total penjualan dan pendapatan lain. input (in) – beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan). value added (va) – selisih antara output dan input human capital (hc) – beban karyawan. capital employed (ce) – dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih). structural capital (sc) – va – hc vahu = va / hc vaca = va / ce va = out / in http://www.idx.co.id/ maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 145 value added capital employed (vaca) – rasio dari va terhadap ce. rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari ce terhadap value added organisasi. value added human capital (vahu) – rasio dari va terhadap hc. rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam hc terhadap value added organisasi. structural capital value addded (stva) – rasio dari sc terhadap va. rasio ini mengukur jumlah sc yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari va dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan sc dalam penciptaan nilai. value added intellectual coefficient (vaic) – mengindikasikan kemampuan intellectual organisasi. vaic dapat juga dianggap sebagai bpi (business performance indicator). selain vaic, variabel independen lainnya adalah rate of growth of ic (rogic) yang merupakan selisih antara ic dari tahun ke-t dengan nilai ic tahun ket-1 dan selesih antara ic dari tahun ke-t dengan nilai ic tahun ket-2. variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial performance (perf). variabel kinerja keuangan menggunakan proksi profitabilitas roe (chen et al., 2005; tan et al., 2007 dalam ulum, dkk 2008), roa (chen et al., 2005 dalam ulum, dkk 2008), dan produktivitas ato (firer dan william 2003 dalam ulum, dkk 2008) dan gr (chen et al., 2005 dalam ulum, dkk 2008). return on total assets (roa). roa merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total assets (chen et al., 2005 dalam ulum, dkk 2008). roa dikalkulasi dengan formula: ato. ato adalah rasio dari total pendapatan terhadap nilai buku dari total asset (firer dan william, 2003 dalam ulum, dkk 2008). gr. gr mengukur perubahan pendapatan perusahaan. peningkatan pendapatan biasanya merupakan sinyal bagi perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang. (chen et al., 2005 dalam ulum, dkk 2008). uji kualitas data uji kualitas data meliputi reliabilitas dan uji validitas, serta pengujian model struktural (inner model). uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite reliability yang dihasilkan dengan perhitungan pls untuk masing-masing konstruk. nilai suatu konstruk dikatakan {( pendapatan tahun ket : pendapatan tahun ke t-1)-1} x 100% ato = total pendapatan : total aset roa = laba bersih : total aset rogic = vaict – vaic t-2 rogic = vaict – vaic t-1 vaic = vaca + vahu + stva stva = sc / va jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 146 reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70. namun, pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (ghozali, 2000). uji validitas dilakukan dengan menggunakan evaluasi measurement (outer) model yaitu dengan menggunakan convergent validity (besarnya loading factor untuk masing-masing konstruk). convergent validity dari measurement model dengan indikator refleksif dapat dilihat dari original sample estimate, yang merupakan korelasi antara masing-masing skor indikator dengan skor konstruknya (ghozali, 2005). indikator individu dianggap valid jika original sample estimate nilainya diatas 0,50. pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel, nilai signifikansi dan r-square dari model penelitian. model struktural dievaluasi dengan menggunakan r-square untuk variabel dependen, stone-geisser qsquare test untuk predictive relevance dan uji t seta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. semakin tinggi nilai r-square maka dapat dikatakan semakin baik persamaan strukturnya. uji hipotesis dan analisis data pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan structural equation model (sem) dengan menggunakan software partial least square (pls). pls adalah model persamaan struktural (sem) yang berbasis komponen atau varian (variance). menurut ghozali (2005) pls merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan sem berbasis covariance menjadi berbasis varian. sem yang berbasis kovarian umumnya menguji kualitas/teori, sedangkan pls lebih bersifat predictive model. pls merupakan metode yang powerfull (wold, 1985 dalam ghozali, 2005) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. misalnya data harus berdistribusi normal, sampel tidak harus besar. selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, pls juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. pls sebuah pilihan teknik yang cocok karena ukuran sampel yang kecil, normally attribute variable, dan penggunaan formative daripada indicator reflektif (hong, 2007; ghozali, 2006 dalam kuryanto & syafruddin, 2008). pengujian hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t-statistik. signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. kriteria untuk menolak dan menerima hipotesis yangn diajukan dapat dilihat dari perbandingan antar nilai t-hitung dan t-tabel. jika nilai t-hitung > t-tabel, yaitu 1,645 maka ha diterima. hasil penelitian dan pembahasan gambaran umum obyek penelitian obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) untuk periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 250 perusahaan manufaktur. metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. daftar perusahaan yang dijadikan sampel dapat dilihat pada lampiran 1 dan rincian jumlah perusahaan maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 147 yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 4. 1 sebagai berikut: tabel 4.1 rincian jumlah perusahaan kriteria perusahaan jumlah perusahaan manufaktur yang listing di bei secara berturutturut selama tahun 2003-2007. 146 perusahaan yang tidak memiliki laba bersih secara berturutturut selama tahun 2003-2007. (96) jumlah perusahaan sampel 50 jumlah sampel selama tahun pengamatan 250 statistik deskriptif statistik deskriptif vaic dalam penelitian ini menyajikan mean dan standard deviation, seperti yang terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini: tabel 4.2 statistik deskriptif vaic variabel mean standard deviation stva 0,198 0,299 vaca 0,907 0,209 vahu 0,742 0,352 vaic 1,847 0,86 sumber: hasil analisis data tabel 4.2. menunjukkan statistik deskriptif atas variabel dependen vaic dan komponen yang membentuknya, yaitu: stva, vaca, vahu untuk periode tahun pengamatan 2003 sampai dengan 2007. tabel diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) vaic industri manufaktur di indonesia adalah sebesar 1,847 dengan standar deviasi 0,86. nilai mean stva sebesar 0,198 dengan standar deviasi 0,299. nilai mean vaca sebesar 0,907 dengan standar deviasi 0,209. nilai mean vahu sebesar 0,742 dengan standar deviasi 0,352. statistik deskriptif kinerja keuangan 1 tahun dan 2 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: tabel 4.3. statistik deskriptif kinerja keuangan variabel lag 1 tahun lag 2 tahun mean standard deviation mean standard deviation ato 0,802 0,371 0,761 0,369 gr 0,343 0,489 0,331 0,494 roa 0,222 0,375 0,121 0,364 sumber: hasil analisis data jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 148 tabel 4.3. menunjukkan statistik deskriptif atas ukuran-ukuran variabel independen (kinerja keuangan perusahaan), yaitu: ato, gr, roa untuk periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) yang menggunakan lag 1 tahun lebih besar dari pada lag 2 tahun. nilai mean ato yang menggunakan lag 1 tahun sebesar 0,802 dengan standar deviasi 0,371. nilai mean gr sebesar 0,343 dengan standar deviasi 0,489. nilai mean roa sebesar 0,222 dengan standar deviasi 0,375. sedangkan nilai ratarata (mean) ato yang menggunakan lag 2 tahun sebesar 0,761 dengan standar deviasi 0,369. nilai mean gr sebesar 0,331 dengan standar deviasi 0,494. nilai mean roa sebesar 0,121 dengan standar deviasi 0,364. uji validitas data uji kualitas data meliputi reliabilitas dan uji validitas. hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 4.4: setelah menghilangkan indikatorindikator yang tidak signifikan dan hanya melibatkan indikator yang signifikan atau yang mendekati signifikan, maka dapat diketahui bahwa semua konstruk memiliki nilai composite reliability diatas 0,70 maka semua konstruk dikatakan reliabel, dapat dilihat pada tabel 4.5. setelah menghilangkan indikatorindikator yang tidak signifikan dan hanya melibatkan indikator yang signifikan atau yang mendekati signifikan, maka dapat diketahui bahwa indikator ic hanya vaca dan indikator perf hanya ato yang memiliki nilai original sample estimate diatas 0,50 maka kedua indikator tersebut dikatakan valid, dapat dilihat pada tabel 4.7: tabel 4.4 hasil uji reliabilitas hipotesis konstruk composite reliability keterangan h1 ic 0,666 reliabel perf 0,334 tidak reliabel h2a & h3a ic 0,767 reliabel perf 0,443 tidak reliabel rogic 0,803 reliabel h2b & h3b ic 0,793 reliabel perf 0,292 tidak reliabel rogic 0,801 reliabel sumber: output smart pls 2009. tabel 4.5 hasil uji reliabilitas hipotesis konstruk composite reliability keterangan h1 ic 1,000 reliabel maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 149 perf 1,000 reliabel h2a & h3a ic 0,999 reliabel perf 1,000 reliabel rogic 0,998 reliabel h2b & h3b ic 1,000 reliabel perf 1,000 reliabel rogic 0,998 reliabel sumber: output smart pls 2009. hasil uji validitas h1 disajikan pada tabel 4.6 dibawah ini: tabel 4.6 hasil uji validitas h1 original sample estimate mean of subsamples standard deviation t-statistic keputusan ic stva -0,005 0,125 0,294 0,017 tidak valid vaca 0,502 0,433 0,428 1,173 valid vahu 0,498 0,341 0,311 1,600 tidak valid perf ato 1,000 0,579 0,434 2,305 valid gr -0,010 0,162 0,444 0,023 tidak valid roa -0,012 0,118 0,300 0,041 tidak valid sumber: output smart pls 2009. tabel 4.7 hasil uji validitas h1 original sample estimate mean of subsamples standard deviation t-statistic keputusan ic vaca 1,000 1,000 0,000 valid perf ato 1,000 1,000 0,000 valid sumber: output smart pls 2009. hasil uji validitas h2a & h3a serta h2b & h3b disajikan pada tabel 4.8 berikut: tabel 4.8 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 150 hasil uji validitas h2a & h3a serta h2b & h3b original sample estimate mean of subsamples standard deviation t-statistic keputusan h2a & h3a ic stva -0,146 0,245 0,452 0,323 tidak valid vaca 0,990 0,671 0,490 2,022 valid vahu 0,990 0,662 0,462 2,142 valid perf ato 0,973 0,705 0,379 2,564 valid gr -0,028 -0,040 0,302 0,094 tidak valid roa 0,305 0,538 0,300 1,014 tidak valid rogic r-stva 0,027 0,235 0,356 0,077 tidak valid r-vaca 0,998 0,677 0,576 1,733 valid r-vahu 0,998 0,742 0,495 2,016 valid h2b & h3b ic stva -0,034 0,380 0,332 0,103 tidak valid vaca 0,999 0,770 0,365 2,733 valid vahu 0,999 0,635 0,456 2,190 valid perf ato 0,999 0,615 0,460 2,172 valid gr -0,052 0,139 0,425 0,123 tidak valid roa -0,039 0,462 0,378 0,103 tidak valid rogic r-stva 0,013 0,258 0,353 0,037 tidak valid r-vaca 0,998 0,851 0,267 3,744 valid r-vahu 0,998 0,634 0,451 2,216 valid sumber: output smart pls 2009. setelah menghilangkan indikatorindikator yang tidak signifikan dan hanya melibatkan indikator yang signifikan atau yang mendekati signifikan, maka dapat diketahui variabel-variabel yang dapat dikatakan valid, yaitu untuk indikator ic hanya vaca dan vahu, indikator perf hanya ato, serta indikator rogic hanya rvaca dan r-vahu yang memiliki nilai original sample estimate diatas 0,50. dalam konteks ini, variabel-variabel yang valid dari h2a & h3a sama dengan h2b & h3b, dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini: maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 151 tabel 4.9 hasil uji validitas h2a & h3a serta h2b & h3b original sample estimate mean of subsamples standard deviation t-statistic keputusan h2a & h3a ic vaca 0,999 0,961 0,071 14,022 valid vahu 0,999 0,872 0,206 4,842 valid perf ato 1,000 1,000 0,000 valid rogic r-vaca 0,998 0,789 0,457 2,184 valid r-vahu 0,999 0,812 0,360 2,776 valid h2b & h3b ic vaca 0,999 0,940 0,074 13,454 valid vahu 1,000 0,777 0,269 3,714 valid perf ato 1,000 1,000 0,000 valid rogic r-vaca 0,998 0,932 0,153 6,537 valid rvahu 0,998 0,771 0,491 2,035 valid sumber: output smart pls 2009. pengujian model struktural tabel berikut ini merupakan hasil estimasi rsqure dengan menggunakan smart pls. tabel 4.10 nilai r-square variabel rsquare ic-perf 0,867 ic & rogicperf (a) 0,294 ic & rogicperf (b) 0,028 sumber: output smart pls, 2009 setelah menghilangkan indikatorindikator yang tidak signifikan dan hanya melibatkan indikator yang signifikan atau yang mendekati signifikan, maka dapat dilihat besarnya hubungan antar variabel, namun sebelum dan sesudah dihilangkan indikator yang tidak signifikan hasilnya tidak jauh beda. hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: tabel 4.11 nilai r-square variabel rsquare ic-perf 0,873 ic & rogic0,299 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 152 perf (a) ic & rogicperf (b) 0,028 sumber: output smart pls, 2009 tabel 4.11 menunjukkan nilai r-square konstruk ic-perf sebesar 0,873, artinya variabel ic mampu menjelaskan variabel perf sebesar 87,3 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain. nilai r-square konstruk ic & rogic-perf 1 tahun ke depan sebesar 0,299, artinya variabel ic & rogic mampu menjelaskan variabel perf sebesar 29,9 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. sedangkan nilai r-square konstruk ic & rogic-perf 2 tahun ke depan sebesar 0,028, artinya variabel ic & rogic mampu menjelaskan variabel perf sebesar 2,8 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. semakin tinggi nilai r-square, maka semakin besar kemampuan variabel independen tersebut menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan strukturnya. pengujian hipotesis pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan structural equation model (sem). pengujian dilakukan dengan bantuan program smart pls. hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: gambar 4.1 full model sem h1 gambar 4.2 full model sem h2a & h3a ic perf rogic ato t+1 r-vaca t+1 vahu vaca -0,125 0,999 0,998 0,132 0,999 0,999 1,000 r-vahu t+1 ic perf vaca ato 1,000 1,000 0,935 maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 153 gambar 4.3 full model sem h2b & h3b berdasarkan hasil pengujian dengan pls sebagaimana ditunjukkan gambar diatas dapat diketahui seberapa besar pengaruh indikator-indikator yang membentuk vaic, perf dan rogic. tabel 4.12 berikut ini menyajikan hasil uji hipotesis yang diajukan. pengujian hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t-statistik. signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. dalam konteks ini, batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah diatas 1,282 untuk p < 0,10; 1,645 untuk p < 0,05; dan 2,326 untuk p < 0,01 (1-tailed). setelah menghilangkan indikatorindikator yang tidak signifikan dan hanya melibatkan indikator yang signifikan atau mendekati signifikan, maka dapat dilihat pada tabel 4.12 bahwa h2 & h3 ditolak. hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh ic terhadap kinerja perusahaan masa depan dan rata-rata pertumbuhan ic terhadap kinerja perusahaan masa depan. artinya, hasil pengujian tersebut hanya mendukung hipotesis 1, yaitu adanya pengaruh ic terhadap kinerja perusahaan. tabel 4.12 hasil uji hipotesis hipotesis variabel original sample estimate standard deviation t-statistic kesimpulan h1 ic-> perf 0,935 0,487 1,917 diterima h2a ic-> perf 0,132 30,276 0,004 ditolak h2b ic->perf 0,199 2,702 0,074 ditolak h3a rogic>perf -0,125 30,362 0,004 ditolak h3b rogic-0,565 2,846 0,198 ditolak 1,000 ic rogic perf 0,199 ato t+2 0,999 1,000 0,998 0,998 -0,565 r-vahu t+2 r-vaca t+2 vahu vaca jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 154 >perf sumber: output smart pls, 2009 pengujian hipotesis 1 hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah ic berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. dalam konteks ini, ic diuji terhadap kinerja keuangan perusahaan pada tahun yang sama. gambar 4.1 dan tabel 4.12 menunjukkan arah positif 0,935 dengan nilai t-statistik sebesar 1,917 berarti signifikan pada p < 0,05 (1-tailed). dengan demikian, h1 diterima. pengujian hipotesis 2 hipotesis 2a hipotesis 2a yang diajukan dalam penelitian ini adalah ic berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. dalam konteks ini, ic diuji terhadap kinerja perusahaan 1 tahun ke depan. gambar 4.2 dan tabel 4.12 menujukkan arah positif 0,132 dengan nilai t-statistik sebesar 0,004 berada dibawah 1,645 berarti tidak signifikan pada p < 0,05 (1-tailed). dengan demikian, h2a ditolak. hipotesis 2b hipotesis 2b yang diajukan dalam penelitian ini adalah ic berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. dalam konteks ini, ic diuji terhadap kinerja perusahaan 2 tahun ke depan. gambar 4.3 dan tabel 4.12 menujukkan arah positif 0,199 dengan nilai t-statistik sebesar 0,074 berada dibawah 1,645 berarti tidak signifikan pada p < 0,05 (1-tailed). dengan demikian, h2b ditolak. pengujian hipotesis 3 hipotesis 3a hipotesis 3a yang diajukan dalam penelitian ini adalah rata-rata pertumbuhan intellectual capital (rogic) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan masa depan. dalam konteks ini, rogic diuji terhadap kinerja perusahaan 1 tahun ke depan. gambar 4.2 dan tabel 4.12 menunjukkan arah negatif -0,125 dengan nilai t-statistik sebesar 0,004 berada dibawah 1,645 berarti tidak signifikan pada p < 0,05 (1-tailed). dengan demikian h3a ditolak. hipotesis 3b hipotesis 3b yang diajukan dalam penelitiann ini adalah rata-rata pertumbuhan intellectual capital (rogic) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan masa depan. dalam konteks ini, rogic diuji terhadap kinerja perusahaan 2 tahun ke depan. gambar 4.3 dan tabel 4.12 menunjukkan arah negatif -0,565 dengan nilai t-statistik sebesar 0,198 berada dibawah 1,645 berarti tidak signifikan pada p < 0,05 (1-tailed). dengan demikian, h3b ditolak. pembahasan hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar 1,917 berarti signifikan pada p < 0,05 (1-tailed). hal ini mengindikasikan bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ulum, dkk 2008 namun maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 155 tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kuryanto & syafruddin, 2008. hipotesis 2a dan 2b dalam penelitian ini ditolak, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar 0,004 dan 0,074 berarti tidak signifikan pada p < 0,05 (1-tailed). hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kuryanto & syafruddin (2008). namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian ulum, dkk (2008) serta penelitian hong (2007) dalam kuryanto & syafruddin (2008) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ic sebuah perusahaan, semakin tinggi kinerja perusahaan masa depan sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh ic terhadap kinerja perusahaan masa depan. karena ic disini bukan merupakan suatu komponen utama perusahaan, sehingga sulit untuk mengukur kinerja perusahaan di masa yang akan datang. hipotesis 3a dan 3b dalam penelitian ini ditolak, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar 0,004 dan 0,198 berarti tidak signifikan pada p < 0,05 (1-tailed). hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kuryanto & syafruddin (2008) serta penelitian ulum, dkk (2008). namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian tan et al., (2007) dalam ulum, dkk (2008) dan hong (2007) dalam kuryanto & syafruddin (2008) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara tingkat pertumbuhan ic sebuah perusahaan dengan kinerja masa depan perusahaan. jika semakin tinggi nilai ic perusahaan, maka semakin tinggi nilai kinerja masa depannya. secara logis tingkat pertumbuhna ic berpengaruh dengan kinerja perusahaan masa depan. hasil h3 mengkonfirmasi ulang hasil dari h2 bahwa ic merupakan alat kompetitif sehingga menuntut perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan ic dalam menjaga tingkat kompetitif perusahaan tersebut (bontis, 1998 dalam kuryanto & syafruddin, 2008). hal ini berarti bahwa untuk konteks industri manufaktur di indonesia, perusahaan belum secara maksimal mengelola dan mengembangkan kekayaan intelektualnya untuk memenangkan kompetisi (competitive advantage). intellectual capital belum menjadi tema yang menarik untuk dikembangkan oleh setiap perusahaan agar dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. simpulan, saran dan keterbatasan penelitian simpulan berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1) berdasarkan hasil pengujian dengan pls diketahui bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh ic terhadap kinerja keuangan perusahaan selama lima tahun pengamatan, yaitu dari tahun 2003 sampai dengan 2007. sehingga dengan demikian maka h1 diterima. (2) output pls mengindikasikan bahwa secara statistik tidak terdapat pengaruh ic terhadap kinerja keuangan masa depan, baik 1 tahun maupun 2 tahun ke depan. sehingga dengan demikian maka h2 ditolak. (3) output pls menyajikan bukti bahwa secara statistik tidak terdapat pengaruh rogic terhadap kinerja keuangan jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 156 perusahaan masa depan, baik 1 tahun maupun 2 tahun ke depan. sehingga dengan demikian, maka h3 ditolak. saran saran penulis dalam penelitian ini adalah penelitian selanjutnya sebaiknya disarankan menggunakan semua jenis perusahaan, baik perbankan maupun manufaktur sehingga sekaligus dapat (1) menguji kontribusi ic terhadap kinerja perusahaan dilihat dari jenis industri yang berbeda. (2) bagi manajer khususnya pada perusahaan berbasis pengetahuan harus mengetahui pentingnya ic. karena ic merupakan sebuah faktor penting yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk dapat berkompetisi di pasar global, dan bagi ikatan akuntan indonesia (iai) dapat menetapkan standar yang lebih baik dalam pengungkapan ic. (3) karena ada kemungkinan bahwa pengaruh ic terhadap kinerja keuangan perusahaan tidak hanya dalam selisih 1 tahun dan 2 tahun, tetapi 3 tahun berikutnya, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk mpengaruh ic terhadap kinerja perusahaan dengan lag 3 tahun. artinya ic tahun ke-n diuji dengan kinerja tahun ke n+3 sehingga dengan demikian periode pengamatan juga perlu ditambah, tidak hanya 5 tahun mungkin 6 atau 9 tahun. keterbatasan sebagaimana lazimnya penelitian empiris, hasil penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: (1) bukti yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 3 ukuran kinerja keuangan yang digunakan, hanya ato yang secara statistik signifikan untuk menjelaskan konstruk kinerja perusahaan. hal ini mengindikasikan bahwa ukuran-ukuran kinerja tersebut tidak tepat untuk digunakan sebagai proksi atas kinerja keuangan yang dalam hal ini berposisi sebagai variabel dependen, dimana variabel independennya adalah ic. terkait dengan hal tersebut, maka perlu dicari ukuran kinerja lain yang lebih sesuai. (2) sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja sehingga tidak dapat melakukan perbandingan jenis industri mana yang memiliki kontribusi terhadap intellectual capital. (3) penelitian ini menggunakan model pulic, yaitu value added intellectual coefficient (vaic) yang digunakan untuk mengukur ic perusahaan. namun model tersebut sulit digunakan untuk laporan keuangan di indonesia karena pengungkapan ic yang masih kurang. daftar pustaka 202.155.2.90/corporate actions/new info jsx/jenis informasi/01/laporan keuangan/02 soft copy laporan keuangan/laporan%20keuangan%20ta hun%202003. 202.155.2.90/corporate actions/new info jsx/jenis informasi/01/laporan keuangan/02 soft copy laporan http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 maya ervina, ahim abdurahim & rudy suryanto, intellectual capital….. 157 keuangan/laporan%20keuangan%20ta hun%202004. 202.155.2.90/corporate actions/new info jsx/jenis informasi/01/laporan keuangan/02 soft copy laporan keuangan/laporan%20keuangan%20ta hun%202005. 202.155.2.90/corporate actions/new info jsx/jenis informasi/01/laporan keuangan/02 soft copy laporan keuangan/laporan%20keuangan%20ta hun%202006. 202.155.2.90/corporate actions/new info jsx/jenis informasi/01/laporan keuangan/02 soft copy laporan keuangan/laporan%20keuangan%20ta hun%202007. agnes utami widyaningdyah. 2008. “sebuah tinjauan akuntansi atas pengukuran dan pelaporan knowlwdge ”. the 2 nd national conference ukwms. ahmed riahi belkaoui. 2003. “intellectual capitan and firm performance of us multinational firms. a study of the resource-based stakeholder views. journal of intellectual capital. http://www.emeraldinsight.com/14691930.htm. bambang purnomosidhi. 2006. ”praktik pengungkapan modal intelektual pada perusahaan publik di bej”. jurnal riset akuntansi indonesia. vol.9 no.1, januari pp. 1-20. bambang setiarso.2006. ”pengelolaan pengetahuan dan modal intelektual untuk pemberdayaan ukm. http://118.98.171.131/pengelolaan pengetahuan dan modal intelektual untuk pemberdayaan ukm/index.htm. benny kuryanto & m. syafruddin. 2008. ”pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan”. simposium nasional akuntansi xi. agustus. pp. 16-22. dyna rachmawati, dkk.2007. ”analisis pengaruh intellectual capital terhadap kinerja bisnis: studi empiris di indonesia. jurnal ekonomi. no.2 hal 166-183. eileen, rachman & syilvina savitri. 2008. “human capital”. november, 2008. www.eileenrachman.com/index2.php?o ption:com:conten&do_pdf:i&id:27 elvia, ivada. 2004. ”persepsi akuntan atas pengakuan & pelaporan intellectual capital . jurnal akuntansi & keuangan. vol.3 no.2 hal 153-166. elvia, ivada & andy dwi bayu buwono. 2006. “intellectual capital realization process (icrp), sebuah upaya memetakan & membentuk persediaan intellectual capital bagi perusahaan”. benefit. vol.10 no.2 hal 177-193. ihyaul, ulum, dkk. 2008. “intellectual capital dan kinerja keuangan perusahaan: suatu analisis dengan pendekatan partial least squares”. simposium http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://202.155.2.90/corporate%20actions/new%20info%20jsx/jenis%20informasi/01/laporan%20keuangan/02 http://www/ http://118.98.171.131/pengelolaan http://www.eileenrachman.com/index2.php?option:com:conten&do_pdf:i&id:27 http://www.eileenrachman.com/index2.php?option:com:conten&do_pdf:i&id:27 jurnal akuntansi dan investasi 9 (2), 138-158, juli 2008 158 nasional akuntansi xi. agustus. pp. 131. ikatan akuntan indonesia. 2002. “pernyataan standar akuntansi keuangan”. no.19. salemba empat. jakarta. imam, ghozali. 2008. “ structural equation modeling metode alternatif dengan partial least squares (pls)”, edisi ii, badan penerbit universitas diponegoro. imam sugeng nd. 2000. “mengukur & mengelola intellectual capital. jurnal ekonomi & bisnis indonesia. vol. 15 no. 2 hal 247-256. indonesian capital market directory, 2003. ______________________________, 2004. ______________________________, 2005. ______________________________, 2006. ______________________________, 2007. muhammad jufri. 2007. “mengembangkan kompetensi manusia: strategi unggul membangun kemandirian daerah. http://www.lanmakasar.info/dokumen/artikel%20jufri. pdf. hal 1-16. neil rupidara. 2008. “modal intelektual & strategi pengembangan organisasi & sumber daya manusia. buletin pskti uksw. hal 1-28. paul l. tobing. 2007. “rapuhnya modal intelektual kita”. november. http://groups, yahoo.com/group/sulteng/message/2570 . pratiwi dwi astuti & arifin sabeni. 2005. “hubungan intellectual capital dan business performance dengan diamond specification: sebuah perspektif akuntansi”. simposium nasional akuntansi viii. september. pp. 694707. sampurno. 2007. “ peran aset nirwujud pada kinerja perusahaan. studi industri farmasi indonesia. agustus. http:// strategic-manage.com. surnatjahja, djajadiningrat. 2007. “mengelola pengetahuan dan modal intelektual dengan pembelajaran organisasi: suatu gagasan untuk institut teknologi bandung. tjiptohadi sawarjuwono & agustine prihatin kadir. 2003. “ intellectual capital: perlakuan, pengukuran & pelaporan (sebuah library research)”. jurnal akuntansi & keuangan. vol.5 no.1. pp.31-51. www.itb.ac.id/focus/focus_file/orasi%20ilmia h%20prof.%20ir.%20surnatahja%20dj ajadiningrat%20m.sc,%20. http://groups/ http://www.itb.ac.id/focus/focus_file/orasi%20ilmiah%20prof.%20ir.%20surnatahja%20djajadiningrat%20m.sc, http://www.itb.ac.id/focus/focus_file/orasi%20ilmiah%20prof.%20ir.%20surnatahja%20djajadiningrat%20m.sc, http://www.itb.ac.id/focus/focus_file/orasi%20ilmiah%20prof.%20ir.%20surnatahja%20djajadiningrat%20m.sc, journal ofaccounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed on the indonesia stock exchange imam muhtadin1*, faris rahman zain1, edi purwanto2, and tiyas puji utami3 abstract research aims: this study examined the determinants of profitability of stateowned banking companies on the indonesia stock exchange, including adequacy ratio (car), operating costs and operating income (ocoi), loan to deposit ratio (ldr), and non-performing loan (npl). design/methodology/approach: this study is quantitative research with a type of exploratory. the population in this study was all state-owned banks listed on the indonesia stock exchange for the period 2012-2018 and used the saturated sample technique, or the entire population was taken as a sample. the data analysis method employed in this study was a panel data regression model (a combination of time series and cross section) utilizing the eviews 9. research findings: the results in this study revealed that the car and ocoi had a negative effect on bank profitability as proxied by roa. meanwhile, ldr and npl did not affect the profitability of state-owned banks. theoretical contribution/originality: the research contributes to the literature and practice. practically, these results can be used for management to maintain the banking system's internal condition in pursuing profitability. keywords: capital adequacy ratio; operating costs and operating income; loan to deposit ratio; non-performing loan; profitability introduction banking is one of the main pillars of the indonesian economy and plays a vital role as a financial intermediary (sari, 2015). the relationship between the profitability of the banking sector and economic growth is also significantly meaningful (pamularsih, 2015; rajan & zingales, 1998). banks with excellent financial performance and high competitiveness can actively channel commercial loans to businesses, significantly contributing to economic growth and a rapid business environment. hence, the determinants of bank profitability are essential not only for bank managers but also for other stakeholders, such as bank indonesia, the financial services authority, bankers’ associations, and the government. these determinants are helpful for managers and relevant authorities to formulate future strategies and policies to increase the banking sector's profitability in indonesia (pamularsih, 2015). affiliation: 1 department of management, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah jakarta, jakarta capital special region, indonesia 2 universitas terbuka, south tangerang, banten, indonesia 3 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: imammuhtadin@umj.ac.id doi:10.18196/jai.v23i3.15246 citation: muhtadin, i., zain, f. r., purwanto, e., & utami, t. p. (2022). determinants of banking profitability: the case of stateowned banks listed on the indonesia stock exchange. journal of accounting and investment, 23(3), 576-587. article history received: 28 jun 2022 revised: 25 jul 2022 accepted: 16 sep 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=aarkpr0aaaaj&hl=en&oi=ao https://febumj.ac.id/index.php/program-studi/sarjana/manajemen/ https://febumj.ac.id/index.php/program-studi/sarjana/manajemen/ https://febumj.ac.id/index.php/program-studi/sarjana/manajemen/ https://febumj.ac.id/index.php/program-studi/sarjana/manajemen/ https://www.ut.ac.id/en https://www.ut.ac.id/en https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:imammuhtadin@umj.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15246 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15246 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.15246&domain=pdf muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 577 in addition, the role of banks is huge in encouraging the economic growth of a country in today's modern world. almost all business sectors, including industry, trade, agriculture, plantations, services, and housing, need banks as partners in conducting financial transactions (ismail, 2018). thus, the existence of a modern economy as a banking intermediary institution must have good performance because, with good performance, banks will more easily gain customers' trust. as stated in bank indonesia regulation number 3/1/2011, bank indonesia stipulates the soundness of commercial banks, which can be assessed from the bank's inherent risk profile and the quality of application of credit risk management applications. therefore, return on assets (roa) is considered necessary in measuring the effectiveness of banks in generating profits by utilizing their assets. the greater the roa, the better the bank's performance because the rate of return is getting bigger (husnan, 2009). banks, as financial institutions, also supply credit from those who have excess funds to those who need funds; from this, the bank can generate profits based on the difference in interest with the loans taken (hafiz et al., 2019). yet, not all disbursed loans are riskfree due to the risk of improper payments and loss of credit (pamularsih, 2015). financial ratios that generally affect roa are npl (representing credit risk), capital adequacy ratio (car), representing capital, and ldr (representing liquidity risk) (hafiz et al., 2019). research related to the determinants of bank profitability has been carried out by several previous researchers, but there are still inconsistencies in the research results. as done by soedarmono et al. (2013), soares and yunanto (2018), and apriani and mansoni (2019), car did not affect bank profitability, while the results of juwita et al. (2018) and bernardin (2016) stated that car had a positive effect on bank profitability. furthermore, ldr positively impacted bank profitability (prasanjaya & ramantha, 2013; soares & yunanto, 2018). this result contradicts the results of rohimah (2021), aprilia and handayani (2018), and hutagalung et al. (2013). likewise, npl had a positive and significant effect on profitability (hutagalung et al., 2013; praja & hartono, 2018; soares & yunanto, 2018). meanwhile, this finding disagrees with the statement that npl did not affect roa (aini, 2013; aprilia & handayani, 2018; vernanda & widyarti, 2016). in addition, related studies on the case of state-owned banks are still relatively limited, especially in the indonesian context. moreover, it was found that from 2012 to 2018, the average roa decreased in stateowned banks (hafiz et al., 2019). it is the reason for analyzing the internal factors of stateowned banks listed on the indonesia stock exchange (idx). this research, therefore, proposed a novelty by adding other internal factors, i.e., operational costs and operating income (ocoi), to measure the level of efficiency and ability of banks to carry out their operational activities. this study also contributes to the literature, especially regarding the influence of internal factors on banking profitability as proxied using roa. furthermore, this research provides a practical contribution to management and stakeholders, such as bank indonesia, the financial services authority, or even investors, in decision-making. muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 578 literature review and hypotheses development profitability the profitability ratio is an analysis of profit, and various elements that constitute profit are essential because a company’s survival and success depend on its ability to generate profits (hafiz et al., 2019). company profitability analysis is also the central part of financial statement analysis. all financial statements can be used for profitability analysis, but the most important is the income statement. in this study, roa was used as a proxy for profitability since roa can take into account the ability of bank management to obtain overall profits. if roa increases, the company's profitability will also increase (husnan & pudjiastuti, 2004). capital adequacy ratio (car) the capital adequacy ratio (car) is a ratio that measures capital adequacy to risk from bank assets. according to soedarmono et al. (2013), car compares the ratio of capital to risk-weighted assets according to the government. car is also a ratio that shows how far all bank assets containing risks (credit, investment, securities, and claims on other banks) are financed from the bank's capital funds in addition to obtaining funds from other sources. besides, car indicates a bank's ability to cover a decrease in its assets because of bank losses caused by risky assets, such as loans (hafiz et al., 2019). based on bank indonesia regulations, bank capital consists of core capital and supplementary capital, while rwa (risk weighted assets) is calculated based on the value of each asset item on the balance sheet multiplied by its respective risk weight. the higher the car, the better the condition of a bank. based on bank indonesia regulation number 15/12/pbi/2013 concerning the minimum capital adequacy requirement for commercial banks, the minimum car for commercial banks in indonesia is 8%. further, capital assessment is intended to assess the adequacy of bank capital in securing position risk exposure and anticipating risk exposures that will arise. quantitative assessment of the capital factor is carried out by evaluating the components of adequacy, projections (forward trends) of capital, the ability of capital to cope with risks, the ability to maintain the need for additional capital from profits, capital plans to support business growth, access to sources of capital, and financial performance of shareholders. in this study, capital adequacy was measured by car. car is also a guideline for banks to expand in the credit sector. in this regard, the role of capital is crucial because, apart from being used for expansion purposes, it is also used as a "buffer" to absorb losses from business activities. in this case, the bank must comply with the minimum capital adequacy requirement (kpmm) applicable to capital increase (se. internal bi, 2004). technically, analysis of capital is also known as solvency analysis or capital adequacy analysis, which aims to understand whether the existing bank capital is sufficient to support bank activities carried out muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 579 efficiently and whether the bank's capital will be able to absorb unavoidable losses, and whether the bank's wealth (shareholder's wealth) will get bigger or smaller. in addition, subordinated loans include all forms of obligations that contain interest to be paid in a fixed amount in the future. meanwhile, preferred shares are those whose dividends and asset claims can be subordinated to depositors and all creditors of commercial banks. at the same time, common equity is the total of common shares, retained earnings, and reserve shares. thus, it can be concluded that the greater the car, the greater the roa. in this case, the bank's financial performance is increasing or improving (bernardin, 2016; juwita et al., 2018). from this explanation, a hypothesis could be formulated: h1: capital adequacy ratio (car) has a positive effect on profitability (roa). loan deposit ratio (ldr) according to bank indonesia (se. intern bi, 2004), the assessment of the liquidity aspect reflects the bank's ability to manage an adequate level of liquidity to meet its obligations promptly and to meet other needs. in addition, banks must also be able to ensure that activities are managed efficiently in the sense that banks can reduce high liquidity management costs and, at any time, the bank can liquidate their assets quickly with minimal losses. if the measurement results are far above the target and limit, the bank is likely to experience liquidity difficulties, which in turn will cause pressure on bank income. the standard used by bank indonesia for the ldr ratio is 80% to 110% (purwoko & sudiyatno, 2013). if the ldr ratio of a bank is below 80% (e.g., 60%), it can be concluded that the bank can only distribute 60% of the total funds raised. because the primary function of a bank is to function as an intermediary between parties who have excess funds and those who lack funds, the ldr ratio of 60% means that 40% of all funds raised are not channeled to parties in need, so it can be said that the bank does not perform its function properly. then, if the bank's ldr ratio reaches more than 110%, it means that the total credit provided by the bank exceeds the funds raised (suryani, 2011). the higher the ldr, the riskier the bank's liquidity conditions; conversely, the lower the ldr indicates the bank's lack of effectiveness in lending. if a bank's ldr ratio is at the standard set by bank indonesia, the profit earned will increase (assuming the bank can channel its credit effectively). with growing profits, roa will also increase because profit is a component of roa. it is in line with research conducted by prasanjaya and ramantha (2013), susilowati and tiningrum (2019), and soares and yunanto (2018), which stated that the level of liquidity (ldr) had a positive and significant effect on profitability (roa). furthermore, the more optimal the bank's liquidity level, the greater the third-party funds are disbursed in the form of credit. the greater the amount of credit given, the greater the profit to be obtained. thus, the bank's financial performance will increase. from this explanation, the hypothesis was formulated: muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 580 h2: loan to deposit ratio (ldr) has a positive effect on profitability (roa). non-performing loan (npl) the npl reflects the magnitude of the credit risk faced by the bank; the smaller the npl, the smaller the credit risk borne by the bank (hafiz et al., 2019). here, banks providing credit must analyze the debtor's ability to repay their obligations. after the credit is granted, the bank is required to monitor the use of credit and the knowledge and compliance of the debtor in fulfilling obligations. thus, if a bank has a high npl, it will increase both the cost of reserves for productive assets and other costs, thus affecting the bank's performance. credit risk proxied by non-performing loans (npl) has a negative effect on bank financial performance as proxied by return on assets (roa) (hafiz et al., 2019; winarso & salim, 2017). thus, if the npl is higher, it will decrease roa, which also means a decline in the bank's financial performance. vice versa, if the npl falls, the roa will increase so that the bank's financial performance can be said to be getting better. h3: non-performing loan (npl) has a negative effect on profitability (roa). operating costs per operating income (ocoi) in this study, ocoi was used as an independent variable affecting roa based on its relationship with the level of bank risk, leading to bank profitability (roa). according to rivai and arifin (2010), the ocoi ratio compares operational costs in measuring efficiency and the bank's ability to carry out its operations. in this case, it should be noted that the main business of banks is to collect funds from the public and then channel them back to the community in the form of credit so that interest expense and interest yields are the most significant portions for banks. operational efficiency can be achieved through careful planning, activity, setting measurable revenue targets, and limiting expenses. based on bank indonesia regulations, the normal ocoi ranges from 94%-96%. here, operational costs are used to measure the level of efficiency and the bank's ability to carry out its operational activities. banks also incur operational costs to conduct their core business activities (such as interest, labor, marketing, and other operating costs). meanwhile, operating income is the bank's primary income, namely interest income obtained from the placement of funds in credit and other operating income. in reducing their operational costs, efficient banks can reduce losses due to bank inefficiency in managing their business so that the profits obtained will also increase. according to bank indonesia, operating efficiency is measured by comparing total operating costs with total operating income, often called ocoi. this ocoi ratio measures the ability to operate income to cover operational costs. the increasing ratio muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 581 reflects the bank's lack of ability to reduce operational costs and increase its operating income, which can cause losses because banks are less efficient in managing their business (se. intern bi, 2004). bank indonesia sets the best figure for the ocoi ratio below 90% because if the ocoi ratio exceeds 90% to close to 100%, the bank can be categorized as inefficient in carrying out its operations. it aligns with research conducted by harun (2016), (hutagalung et al., 2013), and alfian and pratiwi (2021), stating that operating costs per operating income (ocoi) had a negative effect on profitability (roa). h4: operating costs per operating income (ocoi) have a negative effect on profitability (roa). based on the developed hypothesis, this study formulated a research model presented in figure 1. figure 1 research model research method this quantitative study used secondary data from historical financial ratios of banking companies listed on the idx obtained from the financial reports published by bank indonesia in the indonesian banking directory for 2012-2018. the period was considered sufficient to follow the development of the bank's performance because it used time series data and covered the latest period of published financial statements issued by bank indonesia. the banks that became the research population were bank mandiri, bri, bni, and btn. the sampling technique used was a saturated sample, where all the research population was drawn into the research sample. the research variables consisted of the independent variables, namely car, ldr, ocoi, and npl, and the dependent variable, i.e., profitability, proxied by roa. in this study, the ratio used to measure profitability was roa because roa can consider the ability of bank management to earn overall profits. if roa increases, the company's profitability will also increase (husnan & pudjiastuti, 2004). then, car was used to measure bank capital, ldr car ldr npl ocoi profitability (roa) h1 h2 h3 h4 muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 582 to measure credit or third-party funds, ocoi for operational costs, and npl for credit problems. the detailed measurement of variables is presented in table 1. table 1 variable measurements variable formula source adequacy ratio (car) (tier 1 capital + tier 2 capital): risk-weighted assets harmono (2015) and hafiz et al. (2019) operating costs and operating income (ocoi) (operating expenses: net sales) x 100% hutagalung et al. (2013) loan to deposit ratio (ldr) total loans: total deposit bank indonesia through bank indonesia circular letter no. 6/23/dpnp may 31, 2004 non-performing loan (npl) (non-performing loan: total loans) x 100% hafiz et al. (2019) return on asset operating income: total assets hafiz et al. (2019); brigham and houston (2011) the data analysis method used a panel data regression model (a combination of time series and cross section) using the chow-test, hausman test, and lagrange multiplier test utilizing the statistical application program eviews 9.0. then, a panel data test was used to select the best data test for the research model. the following analytical model used in this study to determine the effect of the factors of ownership structure, capital structure, and liquidity on the value of companies listed on the idx was panel data regression; the equation used is as follows: yit = β0 + β1 x1it + β2x2it + β3x3it + β4x4it + ϵit ……………………………………………………………….. (1) where: yit = roa (return of asset); x1it = car (capital adequacy ratio); x2it = ldr (loan to deposit ratio); x3it = ocoi (operating costs per operational income); x4it = npl (nonperforming loan); β0 = constant; β1 … β4 = regression coefficient (slope); ϵit = error. result and discussion panel data regression test this study used panel data from banking for the 2012-2018 period. to examine the relationship between bank profitability (roa) and car, ldr, ocoi, and npl, a panel data regression model was estimated using the common effect model, fixed effect model, and random effect model. table 2 panel data regression test results testing probability testing conclusion uji chow-test result common effect vs. fixed effect fixed effect f-test 0.0000 chi-square 0.0000 lagrange multiplier 0.0026 common effect vs. random effect random effect hausman test 0.0000 fixed effect vs. random effect fixed effect muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 583 table 2 presents the results of the panel data regression test with three tests to select the best data test for this research model. from the chow test results, the probability results of the f and chi-square tests were 0.000 or less than 0.05. it indicates that the estimation model approach followed the fixed effect model. in other words, the fixed effect model was better than the common effect model in this study. in addition, the probability value of the breusch-pagan lagrange multiplier test of 0.0000 was smaller than the 0.05 alpha. it denotes that the estimation model approach followed the random effects model. in other words, the random effect model was better than the common effect model in this study. then, based on the hausman test results, it can be seen that the probability value in the random test period was 0.0026, less than 0.05, so it can be concluded that the fixed method effect model was better than the random effect model in this study. moreover, the model selection was made using the chow test, langrange multiplier, and hausman test. from the chow test results, it can be concluded that the fixed effect model was better than the common effect model. the langrange multiplier test concluded the random model, and from the hausman test, it is supposed that the fixed effect model was better than the random effect model. therefore, the more dominant panel model was the fixed effect model. hypothesis testing results the first and fourth hypothesis tests were based on the t-test, showing that the p-value results were less than 0.05, namely 0.0248 and 0.0000 (table 3). thus, it can be concluded that car and ocoi affected roa in state-owned banks listed on the idx with a negative coefficient value. meanwhile, for the second and third hypotheses, the p-value was more than 0.05, 0.8238, and 0.7069. hence, it can be concluded that ldr and npl did not affect roa for 2012-2018. thus, car had a negative impact on profitability, while ldr and npl did not affect bank profitability. table 3 hypothesis test results variables hypothesis coefficient t-value p-value conclusion car h1 -0.038608 -2.427011 0.0248 not supported ldr h2 -0.001916 -0.225555 0.8238 not supported npl h3 0.024191 0.381384 0.7069 not supported ocoi h4 -0.092803 -0.225555 0.0000 supported adjusted r2 0.982697 dependent variable: profitability (roa) in addition, the r² test was used to determine the relationship’s suitability between the independent and the dependent variables in a regression equation. the coefficient of determination described the influence of the variables car, ldr, ocoi, and npl on roa or examined the degree of closeness of the relationship between variables. based on the data processing results, the r-squared value was 0.982697. it signifies that the independent variables in this study, namely car, ldr, npl, and ocoi, together could explain the dependent variable, i.e., the return on assets of 98.26%. meanwhile, the remaining 0.74% was explained by other variables outside the research model. muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 584 based on the results obtained, the first hypothesis was not supported. car had a negative effect on the profitability of state-owned banks listed on the idx. it might be due to the car being owned by large banks, and banks were reluctant to expand the market, causing lower income and resulting in lower profits. it is also supported by pinasti et al. (2018) that a good car ratio must be above the minimum requirement of 8%. however, conditions in which the car ratio is too high are also not good for banks. it is because if the car is too high, for example, 100%, it indicates that the bank does not circulate funds from other parties. banks that do not channel their funds will then experience losses. in addition, too high car means that the capital owned by the bank is too large, reflecting that the bank is less efficient in channeling its funds. thus, it is input for bank indonesia to review the latest regulations related to car so that banks have a reference for the ideal highest point for the car ratio (hafiz et al., 2019; pinasti et al., 2018). however, this result contradicts the findings by bernardin (2016) and juwita et al. (2018). hypothesis 2 regarding the positive effect of ldr on profitability was not supported. the results of this study do not reinforce the research conducted by prasanjaya and ramantha (2013), susilowati and tiningrum (2019), and soares and yunanto (2018), which stated that ldr had a positive effect on roa. in this case, ldr is the ratio between loans given to customers compared to funds that come in from the public (pinasti et al., 2018). bank indonesia has determined that the lower limit for the ldr is 78%, and the upper limit that can be tolerated is 92%. thus, in addition to collecting funds, the bank must always maintain the bank ldr ratio or increase the amount of credit extended by the public. when banks cannot maintain credit stability to the public, it will disrupt profit or profitability (soares & yunanto, 2018). in addition, disbursing substantial amounts of credit can potentially increase the number of bad loans, which can impact decreasing profits; besides, if credit can be channeled effectively, it will bring profits to banks (pinasti et al., 2018). the results of this study are in line with research conducted by hutagalung et al. (2013), pinasti et al. (2018), and hafiz et al. (2019). furthermore, hypothesis 3 was not supported; the results obtained are that npl did not affect profitability as proxied by roa. these results are consistent with the findings of hutagalung et al. (2013), aini (2013), aprilia and handayani (2018), and vernanda and widyarti (2016). it might be due to the high capital adequacy level (car), but banks had not optimally utilized their capital. here, the bank intermediation function has not been maximized as indicated by the suboptimal lending (ldr) (hutagalung et al., 2013). even though income is obtained not solely from lending, ldr is not significant to roa. banks in indonesia can improve their performance by carrying out operational activities through various innovative banking strategies to control ocoi, earn asset quality (npl), and optimize the bank intermediation function (ldr). meanwhile, hypothesis 4 was supported. ocoi had a negative effect on bank profitability as proxied by roa. these results corroborate research from hutagalung et al. (2013), harun (2016), (pinasti et al., 2018), and alfian and pratiwi (2021). in this regard, achieving a high level of efficiency is the hope of each bank because achieving efficiency means that management has successfully utilized its resources efficiently. muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 585 on the other hand, the high ocoi ratio indicates that the bank has not been able to use its resources or has not been able to run its operational activities efficiently, which will result in a decrease in profitability (pinasti et al., 2018). meanwhile, the smaller the ocoi ratio, the more efficient the bank is in conducting its business activities, so the opportunity to earn higher profits will be higher. then, the more efficient a bank is, the better its performance. improved bank performance will further increase public confidence in banks. consequently, increasing public trust can enhance the number of third-party funds (dpk) collected by a bank. besides, people are encouraged to use bank services and products, such as loans or credit. the high dpk and public contribution to bank products are expected to increase profitability (hutagalung et al., 2013). this research contributes to banks maintaining the ocoi ratio in accordance with the provisions of bank indonesia, which is below 85%. if the ocoi ratio exceeds 85% to 100%, the bank can be categorized as inefficient in its operations. besides ocoi, banks must also consider other internal factors to maintain management stability and deal with market problems. this research also contributes to stakeholders in decision-making, such as bank indonesia, the financial services authority, and investors. conclusion this research attempts to determine bank profitability using car, ocoi, ldr, and npl variables. the study was conducted on state-owned banks listed on the idx using data from 2012-2018. the results showed that car had a negative effect on the profitability of state-owned banks on the idx. it might be because banks were reluctant to expand the market, which caused lower income, resulting in lower profits. in a similar vein, ocoi negatively affected the profitability of state-owned banks. it indicates that the bank had a high-efficiency level in utilizing existing resources. furthermore, ldr and npl did not affect profitability as proxied by roa. this study contributes to the literature on internal factors affecting bank profitability. this research also contributes to bank management's attention to ratios, such as car, ldr, npl, and ocoi. nevertheless, this study has a limitation, i.e., using a short period. thus, it is recommended for further research to add the period and the number of samples. furthermore, the study was limited to the internal factors of car, ldr, npl, and ocoi. hence, further research can examine other internal factors, such as nim, financing to deposit ratio (fdr), third party funds (dpk), and loan to funding ratio (lfr). references aini, n. (2013). pengaruh car, nim, ldr, npl, bopo, dan kualitas aktiva produktif terhadap perubahan laba (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bei) tahun 2009–2011. dinamika akuntansi keuangan dan perbankan, 2(1), 14-25. retrieved from https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/2104 alfian, m., & pratiwi, a. (2021). pengaruh car, bopo, npl dan ldr terhadap roa pada pt bank rakyat indonesia (persero) tbk. jurnal ekonomi dan bisnis dharma andalas, https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/2104 muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 586 23(2), 299-307. retrieved from https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jebd/article/view/234 apriani, s. d., & mansoni, l. (2019). pengaruh car, ldr dan npl terhadap profitabilitas pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) (studi kasus pt.bank bukopin tbk tahun 2005-2018). jurnal ekonomi manajemen perbankan, 1(2), 86-94. https://doi.org/10.32897/jemper.v1i2.227 aprilia, j., & handayani, s. r. (2018). pengaruh capital adequacy ratio, biaya operasional per pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap return on asset dan return on equity (studi pada bank umum swasta nasional devisa tahun 2012–2016). jurnal administrasi bisnis, 61(3). retrieved from http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2611 bernardin, d. e. y. (2016). pengaruh car dan ldr terhadap return on assets. jurnal ecodemica jurnal ekonomi manajemen dan bisnis, 4(2), 232-241. brigham, e. f., & houston, j. f. (2006). dasar-dasar manajemen keuangan. jakarta: salemba empat. hafiz, m. s., radiman, sari, m., & jufrizen. (2019). analisis faktor determinan return on asset pada bank bumn yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal manajemen dan keuangan, 8(2), 107-122. https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1681 harmono, m. k. b. b. s. (2014). pendekatan teori. kasus, dan riset bisnis. jakarta: pt bumi aksara. harun, u. (2016). pengaruh ratio-ratio keuangan car, ldr, nim, bopo, npl terhadap roa. jurnal riset bisnis dan manajemen, 4(1), 67-82. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/12352 husnan, s. (2009). teori portofolio dan analisis sekuritas. 4th ed. yogyakarta: upp stim ykpn. husnan, s., & pudjiastuti, e. (2004). dasar-dasar manajemen keuangan. yogyakarta: upp amp ykpn. hutagalung, e., djumahir, d., & ratnawati, k. (2013). analisa rasio keuangan terhadap kinerja bank umum di indonesia. jurnal aplikasi manajemen, 11(1), 122-130. retrieved from https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/502 ismail, m. (2018). manajeman perbankan: dari teori menuju aplikasi. jakarta: kencana. juwita, s., raga, p. d. j., prasetyo, f. i., & rimawan, e. (2018). effect of car (capital adequacy ratio), ocoi (operational costs on operational revenues) and ldr (loan to deposit ratio) to roa (return on assets) pd bank pasar bogor city. international journal of innovative science and research technology, 3(6), 305-309. retrieved from https://ijisrt.com/effect-of-car-capital-adequacy-ratio-bopo-operational-costs-onoperational-revenues-and-ldr-loan-to-deposit-ratio-to-roa-return-on-assets-pd-bankpasar-bogor-city pamularsih, d. (2015). pengaruh ldr, npl, nim, bopo, car dan suku bunga terhadap profitabilitas pada sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2009-2013. jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas pandanaran semarang, 1(1), 1-20. pinasti, w. f., & mustikawati, rr. i. (2018). pengaruh car, bopo, npl, nim dan ldr terhadap profitabilitas bank umum periode 2011-2015. nominal, barometer riset akuntansi dan manajemen, 7(1), 126-142. https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19365 praja, n. b. a., & hartono, u. (2018). pengaruh ukuran perusahaan, capital adequacy ratio (car), loan to deposit ratio (ldr), non performing loan (npl) terhadap profitabilitas pada bank umum swasta nasional devisa yang terdaftar di indonesia periode 2012-2016. jurnal ilmu manajemen, 7(1), 1-12. https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jebd/article/view/234 https://doi.org/10.32897/jemper.v1i2.227 http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2611 https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1681 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/12352 https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/502 https://ijisrt.com/effect-of-car-capital-adequacy-ratio-bopo-operational-costs-on-operational-revenues-and-ldr-loan-to-deposit-ratio-to-roa-return-on-assets-pd-bank-pasar-bogor-city https://ijisrt.com/effect-of-car-capital-adequacy-ratio-bopo-operational-costs-on-operational-revenues-and-ldr-loan-to-deposit-ratio-to-roa-return-on-assets-pd-bank-pasar-bogor-city https://ijisrt.com/effect-of-car-capital-adequacy-ratio-bopo-operational-costs-on-operational-revenues-and-ldr-loan-to-deposit-ratio-to-roa-return-on-assets-pd-bank-pasar-bogor-city https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19365 muhtadin, zain, purwanto, & utami determinants of banking profitability: the case of state-owned banks listed … journal of accounting and investment, 2022 | 587 prasanjaya, a., & ramantha, i. (2013). analisis pengaruh rasio car, bopo, ldr dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di bei. e-jurnal akuntansi, 4(1), 230-245. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/5912 purwoko, d., & sudiyatno, b. (2013). faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank (studi empirik pada industri perbankan di bursa efek indonesia). jurnal bisnis dan ekonomi, 20(1), 25-39. rajan, r. g., & zingales, l. (1998). financial dependence and growth. the american economic review, 88(3), 559–586. http://www.jstor.org/stable/116849 rivai, v., & arifin, a. (2010). islamic banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi. jakarta; bumi aksara. rohimah, e. (2021). analisis pengaruh bopo, car, dan npl terhadap roa pada bank bumn tahun 2012-2019 (studi pada bank bumn yang go public di bursa efek indonesia). jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi, 1(2), 133-145. retrieved from https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/39 sari, d. i. (2015). analisis terhadap peranan dan strategi bank indonesia serta pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di indonesia. moneter-jurnal akuntansi dan keuangan, 2(1), 29-36. retrieved from https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/957 soares, p., & yunanto, m. (2018). the effect of npl, car, ldr, oer and nim to banking return on asset. international journal of economics, commerce and management, 6(3), 40-55. soedarmono, w., machrouh, f., & tarazi, a. (2013). bank competition, crisis and risk taking: evidence from emerging markets in asia. journal of international financial markets, institutions and money, 23(1), 196–221. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2012.09.009 suryani, s. (2011). analisis pengaruh financing to deposit ratio (fdr) terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia. walisongo: jurnal penelitian sosial keagamaan, 19(1), 47-74. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.212 susilowati, e. m., & tiningrum, e. (2019). tata kelola perbankan ditinjau dari kinerja keuangan dilihat dari profitabilitas perbankan. probank, 4(1), 9–14. https://doi.org/10.36587/probank.v4i1.420 vernanda, s. d., & widyarti, e. t. (2016). analisis pengaruh car, ldr, npl, bopo, dan size terhadap roa (studi pada bank umum konvensional yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2015). diponegoro journal of management, 5(3), 1040-1052. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/14879 winarso, e., & salim, i. a. (2017). the influence of risk management to the return on asset (roa) banking sector (case study of bank in indonesia listed in indonesia stock exchange). advances in economics and business, 5(7), 382–393. https://doi.org/10.13189/aeb.2017.050702 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/5912 http://www.jstor.org/stable/116849 https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/39 https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/957 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2012.09.009 https://doi.org/10.21580/ws.19.1.212 https://doi.org/10.36587/probank.v4i1.420 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/14879 https://doi.org/10.13189/aeb.2017.050702 assalamu alaikum wr wb. bismillahirrohmaanirrohim, alhamdulillahirabbil aalamiin. puji syukir marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat allah swt. yang atas rahmat dan nikmat yang dikaruniakan oleh-nya, segala urusan kita dapat selesai dengan baik. sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada nabi besar muhammad saw. yang menjadi suri tauladan ummat muslimin dan mu’minin di dunia ini. semoga syafaat beliau dapat kita peroleh di hari akhirat nanti. dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penerbita jurnal akuntansi dan investasi (jai) volume 18 nomor 1, edisi januari 2017, khususnya kepada para reviewer dan editorial board yang telah sudi menyediakan waktu untuk memberikan penilaian, kritik, saran dan rekomendasi atas semua artikel yang masuk ke jai. berbagai masukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas artikel yang dipublikasikan oleh jai. selain itu, kami juga menghaturkan banyak terima kasih kepada para anggota editorial team, yang telah berupaya untuk mengawal proses perbaikan artikel oleh para penulis agar sesuai dengan saran dan rekomenadasi dari para reviewer dan editorial board. kami juga menghaturkan banyak terima kasih kepada para kontributor atau penulis yang telah bersedia mengajukan naskahnya untuk dapat dimuat di jai, serta atas kesediaan dan kesabaran dalam memrevisi dan memperbaiki artikel sesuai saran reviewer dan editorial board yang mana seringkali masukan tersebut sangat banyak dan sangat kritis, sehingga perbaikan memerlukan waktu yang tidak sebentar. semua hal itu kami lakukan tidak lain agar kualitas dari artikel yang diterbitkan oleh jai dapat terjamin, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan ilmu akuntansi, baik secara teoritis maupun praktis. pada jai volume 18 nomor 1, edisi januari 2017 ini termuat tulisan artikel beberapa peneliti dari berbagai universitas terkemuka dalam hal riset akuntansi, yakni universitas gadjah mada, universitas indonesia, universitas airlangga, universitas mataram, dan universitas muhammadiyah yogyakarta. isu yang diangkat cukup beragam. mulai dari isu kualitas laba pada era pengadopsian international financial reporting standard (ifrs) oleh tri utami dan indra wijaya kusuma, rahma wijayanti dan vera diyanti mengupas isu volatilitas laba pada entitas perbankan syariah dan konvensional yang masih dalam isu pengadopsian ifrs, dan ada pula isu-isu akuntansi sektor publik yang tentunya masih sangat hangat untuk diteliti. secara spesifik, artikel-artikel akuntansi secktor publik tersebut mengupas fenomena audit di pemerintah daerah oleh hasanati, akram, muh, irwan, dan juga isu akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam isu akuntansi berbasis akrual oleh baiq nurrizkiana, lilik handayani, erna widias dan dwi anugrah putra, prayitno basuki, sri pancawati martiningsih. selanjutnya, niluh putu dian rosalina handayani narsa dan kadek pranetha prananjaya meneliti isu perilaku etis secara mendalam dengan menghadirkan variabel yang masuk dalam kategori internal dan eksternal. selanjutnya ada pula isu terkait kemampuan mendeteksi kecurangan dalam fenomena kantor akuntan publik (kap) kecil, financial disress, dan framing information effect pada implementasi ifrs 8 dan psak 5, yang semuanya merupakan artikel dari peneliti universitas muhammadiyah yogyakarta. untuk lebih jelasnya, pembaca dapat menyimak semua artikel tersebut pada jai volume 18 nomor 1, edisi januari 2017 ini yangtersedia secara online di laman berikut: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/issue/view/251 semoga apa yang dihadirkan oleh jai dapat menjadi manfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi kebaikan bagi para penulis artikel dan pengelola jai. amin ya rabbal alamin. selamat membaca !. wassalam, yogyakarta, 1 januari 2017 editor in chief jai harjanti widiastuti http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/issue/view/251 layout januari 2014 pendahuluan krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1997 membawa risiko likuiditas menjadi isu terpenting dalam agenda para praktisi dan otoritas perbankan. menurut basel committee on banking supervision (1997), risiko likuiditas timbul dari ketidakmampuan pihak bank untuk memenuhi kewajibannya atau untuk memenuhi kebutuhan segera. kurangnya likuiditas dapat menghalangi organisasi untuk mendapatkan keuntungan bahkan dapat mengarah pada penjualan investasi dan asset lainnya sehingga pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada perbankan syariah dan konvensional di indonesia peni nugraheni* & whinda febrianti iskandar alam program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, telp. 0274-387656 (174), d.i. yogyakarta, indonesia. *corresponding author, e_mail address: peninugraheni@yahoo.com abstract this research aims to test the influence of liquidity risk to profitability in the sharia and conventional banking empirically, and also to compare the existence of liquidity risk and profitability in the sharia and conventional banking. financing to deposit ratio (fdr), liquid asset to deposit (lad), and liquid asset to total asset (lta) as the proxy of liquidity risk. profitability was proxied by return on asset (roa). the results show that in sharia banking, fdr and lta influence profitability positively and significanly, while the lad influence negatively to the profitability. in the conventional banking, lta variable effects negative and significant to the profitability and for the fdr and lad have not significant effect on profitability. the research also finds that variables of fdr and lta in conventional and sharia banking have significant differences, while lad and roa in conventional and sharia banking have not significant differences.key words: sharia banking; conventional banking; liquidity risk (fdr, lad, lta); profitability. abstrak penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada perbankan syariah dan konvensional secara empiris, dan juga bertujuan untuk membandingkan keberadaan risiko likuiditas dan profitabilitas dalam syariah dan konvensional perbankan. pembiayaan untuk deposit ratio (fdr), financing to deposit ratio (fdr), liquid asset to deposit (lad), dan liquid asset to total asset (lta) sebagai proksi risiko likuiditas. profitabilitas diproksiian oleh return on asset (roa). hasil penelitian menunjukkan bahwa di perbankan syariah, fdr dan lta berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan lad ber pengaruh negatif terhadap profitabilitas. dalam perbankan konvensional, efek variabel lta negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan untuk fdr dan lad berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. penelitian ini juga menemukan bahwa variabel fdr dan lta di perbankan konvensional dan syariah memiliki perbedaan yang signifikan, sementara lad dan roa dalam perbankan konvensional dan syariah memiliki perbedaan tidak signifikan. kata kunci: perbankan syariah; perbankan konvensional; risiko likuiditas (fdr, lad, lta); profitabilitas. akan mempengaruhi profitabilitas dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (subramanyam dan wild, 2011). berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa likuiditas yang tinggi seringkali diasumsikan dengan profitabilitas yang rendah, sehingga terjadi trade off (tarik ulur) antara likuiditas dengan profitabilitas. untuk itu sangat penting bagi manajemen agar mengelola likuiditasnya dengan optimal. mengelola likuiditas merupakan salah satu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ jurnal akuntansi & investasi2 prioritas dari suatu lembaga keuanganan, termasuk perbankan. berkaca dari krisis kemarin, perbankan seharusnya memiliki asset likuid yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya untuk mengurangi kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitaan pen-danaan (bordeleau and graham, 2010). pengelolaan likuiditas yang baik dapat menunjang kesehatan dan kestabilan perbankan, dan mengurangi risiko kebangkrutan (noraini, 2013). beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara likuiditas dengan profitabilitas (noraini, 2013; muharram dan kurnia, 2012; hua shen et al., 2009; antariksa, 2005; margaretha dan aditya, 2013). ketika perbankan memegang asset berupa kas yang besar, kesempatan untuk memberikan pembiayaan atau kredit dalam rangka memaksimalkan pendapatan menjadi terbatas. sebaliknya, ketika semua dana disalurkan untuk pembiayaan sehingga dapat menghasilkan profit yang besar, tetapi likuiditas menjadi rendah sehingga bank mungkin menghadapi risiko likuiditas yang tinggi. oleh karena itu, bagaimana mengelola likuiditas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kelangsungan hidup perbankan, baik bagi bank syariah maupun bank konvensional. penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas yang diwakili oleh tiga rasio likuiditas yaitu financing deposit ratio (fdr), liquid asset to deposit (lad) dan liquid asset to total asset (lta) terhadap profitabilitas di bank syariah dan bank konvensional. penelitian tentang likuiditas di masing-masing jenis perbankan telah banyak dilakukan, namun masih sedikit yang membandingkan likuiditas antar kedua jenis bank tersebut. diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas di bank syariah dan konvensional serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan likuiditas diantara keduanya. penelitian ini disusun dengan pembagian sebagai berikut: bagian pertama diawali dengan pendahuluan, bagian kedua membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan perbankan syariah, risiko likuiditas dan profitabilitas. penjelasan tentang pengolahan data akan dijelaskan pada bagian metodologi penelitian diikuiti dengan pembahasan hasil. bagian terakhir membahas tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya tinjauan literatur dan perumusan hipotesis bank syariah dan bank konvensional menurut undang-undang ri nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. berkembangnya perbankan syariah di indonesia yang dimulai dari berdirinya bank muamalat pada tahun 1992, memberikan alternatif pilihan bagi para nasabah untuk menyimpan dananya. bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank yang menjalankan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalannkan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. menurut machmud dan rukmana (2010) perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, penyelesaian sengketa, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja, sedangkan perbedaan yang paling mendasar antara bank konvensional dan bank syariah sendiri vol. 15 no.1 januari 2014 3 dapat dilihat dari pembayaran bunga atau bagi hasil (muhammad, 2005). perbedaan tersebut secara langsung akan memengaruhi kom-posisi total pendapatan dan laba perbankan yang nantinya akan bermuara pada roa (return on asset) yang pada penelitian ini dijadikan proksi bagi profitabilitas perbankan. sementara itu muhammad (2010) menyatakan bahwa bank syariah memiliki karakteristik yang hampir sama dengan bank konvensional karena memiliki bentuk badan hukum yang sama yaitu perseroan terbatas (pt), sedang perbedaan signifikan adalah adanya dewan pengawas syariah (dps) yang bertugas mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. risiko likuiditas mengelola likuiditas menjadi prioritas utama suatu lembaga keuangan dan persoalan likuiditas adalah persoalan operasional sehari-hari dalam dunia perbankan. likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan atau kegagalan perbankan. berdasarkan peraturan bank indonesia nomor 5/8/pbi/2003, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank sementara likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban segera atau sebelum jatuh tempo (antariksa, 2005). penilaian aspek likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai dalam rangka memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. bank juga harus dapat mengelola kegiatannya secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi asetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal (se. intern bi, 2004). ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya bisa berdampak pada timbulnya kerugian atau kebangkrutan perbankan. karena itu, manajemen risiko likuiditas menjadi penting untuk menjaga kelangsungan hidup perbankan. perbedaan sistem antara bank syariah dan konvensional menimbulkan tingkat risiko yang berbeda. bank konvensional yang menggunakan system bunga untuk memberi imbalan kepada nasabah penabung memiliki cost of fund dan tidak tergantung dengan keuntungan yang diperoleh, sementara bank syariah mengadopsi system bagi hasil untuk nasabah penyimpan. karena itu, bank konvensional memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah (muharjam dan penta, 2011). pengukuran risiko likuiditas aspek likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, diantaranya yaitu financing deposit ratio (fdr), liquid asset to deposit (lad) dan liquid asset to total asset (lta). financing to deposit ratio (fdr) merupakan rasio yang membandingkan pembiayaan dengan dana pihak ketiga atau deposit. fdr mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas karena semakin besar rasio ini menandakan semakin besar pula pembiayaan yang akan berpe-ngaruh pada kenaikan pendapatan. meningkatnya laba, maka profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (roa) juga akan meningkat. liquid asset to deposit (lad) merupa-kan rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan para deposan dengan aset yang paling likuid yang dimiliki pihak bank. rasio lad yang tinggi menunjukkan rendahnya risiko likuiditas, namun tingkat profitabilitas bank juga rendah karena bank tidak mengelola dananya secara optimal untuk menghasilkan laba. liquid asset to total asset (lta) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jurnal akuntansi & investasi4 aset likuid yang ada dari total aset yang dimiliki (antariksa, 2005). rasio lta mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas, karena jika kas yang tersedia pada sebuah bank terlalu besar, menunjukkan tidak efisiennya manajemen bank tersebut dalam menjalankan kegia-tannya sehingga akan berpengaruh pada rendahnya profitabilitas. pengukuran profitabilitas profitabilitas dapat diukur dengan rasio return on asset (roa). roa merupakan parameter akuntansi yang paling kompre-hensif dalam mengukur kinerja perbankan (iqbal, 2001) dan menjadi indicator effisiensi dan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. roa dihitung berdasarkan perbandingan laba bersih sebelum pajak dan total aktiva, dan menjadi indicator efisiensi dan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. pengaruh fdr (financing to deposit ratio) terhadap profitabilitas menurut muhammad (2005) financing to deposit ratio (fdr) adalah seberapa besar dana pihak ketiga dilepaskan untuk pembiayaan atau kredit. pada bank konvensional sendiri fdr dikenal dengan ldr (loan to deposit ratio). rasio fdr yang tinggi menandakan likuiditas bank yang rendah dan mengakibatkan tingginya risiko likuiditas, karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan atau pemberian kredit semakin besar. pembiayaan yang cukup besar menandakan bank mengelola sebagian besar dananya dalam bentuk pembiayaan/ kredit, yang berarti pendapatan bagi hasil/bunga dari pembiayaan/ kredit juga meningkat dan hal tersebut secara otomatis membuat profitabilitas bank akan meningkat. sementara rasio fdr yang rendah menunjukkan bank kurang produktif. penelitian pada perbankan syariah yang menguji fdr terhadap profitabilitas yang dilakukan antariksa (2005) menunjukkan bahwa fdr memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. hal tersebut kemung-kinan disebabkan pembiayaan yang disalurkan tidak memberikan keuntungan yang besar bagi bank. sementara itu, penelitian pada perbankan konvensional yang dilakukan mahardian (2008) membuktikan bahwa ldr memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut: h 1a : terdapat pengaruh positif fdr (financing to deposit ratio) terha-dap profitabilitas pada perbankan syariah. h 1b : terdapat pengaruh positif ldr (loan to deposit ratio) terhadap profita-bilitas pada perbankan konvensi-onal. fdr menunjukkan seberapa besar pembiayan atau pemberian kredit dari dana pihak ketiga yang diperoleh. perbedaan sistem operasional antara perbankan konvensional dan syariah, terutama pada perbedaan sistem pendanaan dan pembiayaan dimana perbankan syariah dianggap lebih mengutamakan pembiayaan pada sektor riil dibandingkan dengan perbankan konven-sional. hal tersebut secara langsung akan memengaruhi pendapatan yang merupakan komponen dari laba dan tentunya juga akan membedakan risiko likuiditasnya. penelitian rosnia (2011) yang mengambil sampel di malaysia menunjukkan bahwa rasio ldr bank konvensional lebih tinggi dari bank syariah dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: h 1c : terdapat perbedaan yang signifikan antara fdr/ldr (financing/ loan to deposit ratio) pada bank syariah dan konvensional. vol. 15 no.1 januari 2014 5 pengaruh lad (liquid asset to deposit) terhadap profitabilitas rasio lad merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu bank untuk membayar kembali simpanan para deposan menggunakan aset yang paling likuid yang dimiliki pihak bank. menurut davis (2008) dalam hua shen dkk, (2010), bank dapat terhindar dari risiko likuiditas dengan memiliki proporsi aset likuid yang memadai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan segera atau sebelum jatuh tempo. saat ini sudah banyak instrument yang tersedia yang dapat digunakan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana para nasabah yang ingin menarik dananya dalam bentuk uang tunai maupun kebutuhan segera lainnya (antariksa, 2005), termasuk perbankan syariah, meskipun instrument keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas terbatas karena harus memenuhi ketentuan syariah. karena itu, likuiditas merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh perbankan syariah (noraini, 2012). namun demikian, kelebihan aset likuid menandakan bank tidak efisien dalam memanfaatkannya dananya sehingga dapat memengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas. dengan demikian, semakin tinggi lad maka akan semakin rendah profitabilitas, artinya lad memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. hasil penelitian pada perbankan mengenai pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas yang dilakukan hua shen dkk (2009) menunjukkan bahwa bahwa rasio lad memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. dari kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut: h 2a : terdapat pengaruh negatif lad (liquid asset to deposit) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. h 2b : terdapat pengaruh negatif lad (liquid asset to deposit) terhadap profitabilitas pada perbankan konvensional. lad mengukur kemampuan suatu bank untuk membayar kembali simpanan para deposan menggunakan aset yang paling likuid yang dimiliki pihak bank. sistem operasional yang berbeda antara perbankan syariah dan konvensional, terutama perbedaan sistem bunga dan bagi hasil mampu memengaruhi elastisitas permintaan nasabah. hal tersebut secara otomatis akan memengaruhi pendapatan yang merupakan komponen dari laba, dan juga akan membedakan risiko likuiditasnya. salim (2001) yang meneliti bank syariah dan konvensional di negara-negara timur tengah menyebutkan bahwa rasio likuiditas di bank syariah lebih rendah dari bank konvensional. dari uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis: h 2c : terdapat perbedaan yang signifikan antara lad (liquid asset to deposit) pada bank syariah dan konvensional. pengaruh lta (liquid asset to total asset) terhadap profitabilitas rasio lta merupakan salah satu ukuran risiko likuiditas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset likuid yang ada dari total aset yang dimiliki pihak bank (antariksa, 2005). rasio lta yang tinggi, menandakan semakin besar tersedianya jumlah aset yang siap dikonversikan menjadi kas dan menunjukkan likuiditas bank yang cukup baik. akan tetapi semakin banyak kas yang menganggur di bank karena tidak digunakan untuk operasional mengakibatkan bank kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba dan kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas (machmud dan rukmana, 2010). dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi rasio lta maka profitabilitas jurnal akuntansi & investasi6 semakin rendah. penelitian pada perbankan syariah mengenai pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh antariksa (2005) serta machmud dan rukmana (2010) menunjukkan bahwa rasio lta berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. sementara faizulayev (2011) menyimpulkan bahwa lta di 18 bank syariah dan 18 bank konvensional yang tersebar di 5 negara tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut: h 3a : terdapat pengaruh negatif lta (liquid asset to total asset) terhadap profitabilitas pada per-bankan syariah. h 3b : terdapat pengaruh negatif lta (liquid asset to total asset) terhadap profitabilitas pada per-bankan konvensional. lta mengukur seberapa besar aset likuid yang ada dari total aset yang dimiliki pihak bank. sistem operasional yang berbeda antara perbankan syariah dan konvensional, salah satunya pada pemilihan instrumen likuiditas yang mampu memberikan profitabilitas dimana perbankan konvensional dianggap lebih banyak berinvestasi pada instrumen pasar keuangan dibandingkan dengan sektor riil. keterbatasan bank syariah dalam memilih instrument keuangan yang harus sesuai dengan syariah juga merupakan faktor yang memengaruhi likuiditas bank syariah. hal tersebut secara otomatis akan memengaruhi pendapatan yang merupakan komponen dari laba dan juga akan membedakan risiko likuiditasnya. dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: h 3c : terdapat perbedaan signifikan antara rasio lta (liquid asset to total asset) pada bank syariah dan konvensional. return on assets (roa) pada perbankan konvensional dan syariah berdasarkan jenisnya, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (muhammad, 2005). kegiatan operasional bank syariah meng-gunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. sistem operasional yang berbeda antara bank konvensional dan syariah tentu saja akan memengaruhi komposisi pendapatannya yang kemudian akan bermuara pada laba masing-masing lembaga keuangan tersebut. laba yang berbeda secara otomatis akan memengaruhi perbedaan profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan return on assets (roa). moin (2007) yang meneliti profitabilitas antara bank syariah dan konvensional di pakistan menemukan bahwa bank konvensional lebih profitable dan secara signifikan berbeda dengan bank syariah. sementara faizulayev (2011) juga mengindikasikan perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan konvensional. dari teoriteori dan penelitian terdahulu dari, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: h 4 : terdapat perbedaan yang signifikan antara return on assets (roa) pada perbankan syariah dan konvensional. metode penelitian objek/subjek penelitian objek dari penelitian ini adalah bank umum konvensional dan syariah yang telah berdiri lebih dari satu tahun dan memublikasikan laporan keuangannya pada website resmi bank indonesia. vol. 15 no.1 januari 2014 7 jenis data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing bank yang disampaikan pada bank indonesia melalui website resminya. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu dengan mempertimbangan beberapa kriteria tertentu. kriteria tersebut yaitu; (1) telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun terhitung dari dilakukannya penelitian; (2) memublikasikan laporan keuangannya pada website resmi bi (www.bi.go.id); dan (3) bank umum konvensional yang digunakan sebagai pembanding adalah bank konvensional 1yang pada saat penelitian dilakukan memiliki total aset yang sama dan/atau mendekati bank umum syariah yang dijadikan objek penelitian ini. teknik pengumpulan data metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang diperoleh dan berhubungan dengan penelitian ini. data diperoleh dari mengakses situs resmi bank indonesia (www.bi.go.id). definisi operasional variabel penelitian variabel independen variabel independen dalam penelitian ini adalah risiko likuiditas yang diukur dengan fdr, lad dan lta. fdr (financing to deposit ratio)/ ldr (loan to deposit ratio) fdr merupakan alat ukur risiko likuiditas yang menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga yang digunakan untuk pembiayaan atau pemberian kredit. fdr merupakan proksi dari risiko likuiditas, yang menunjukan perbandingan antara pembiayaan terhadap deposit. fdr dihitung dengan menggunakan rumus: lad (liquid asset to deposit) lad digunakan untuk mengukur kemam-puan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga, dengan menggunakan alat likuid. lad merupakan perbandingan antara liquid asset dengan deposit. lad dihitung dengan menggunakan rumus: lta (liquid asset to total asset) lta merupakan alat ukur risiko likuiditas yang menunjukkan besarnya aktiva lancar atas total aktiva yang dimiliki. lta dihitung menggunakan rumus: variabel dependen profitabilitas variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan roa. return on asset (roa) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. semakin besar roa suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset. roa dapat dirumuskan sebagai berikut: jurnal akuntansi & investasi8 uji hipotesis dan analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan software spss versi 17 dengan beberapa tahapan pengujian. tahap pertama diuji dengan alat analisis regresi linear berganda dan tahap selanjutnya melakukan pengujian dengan alat independent sample t-test untuk menguji apakah terdapat perbedaan mean antar dua kelompok yang saling independen secara signifikan. persamaan model regresi yang diajukan adalah sebagai berikut: y = á + â 1 x 1 + â 2 x 2 + â 3 x 3 + å y = roa á = konstanta â = koefisien regresi x 1 = fdr x 2 = lad x 3 = lta å = variabel yang tidak diteliti dalam penelitian hasil dan pembahasan perusahaan perbankan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang telah berdiri lebih dari 1 tahun dan menerbitkan laporan keuangannya pada website resmi bank indonesia per 31 juni 2011 sampai 31 juni 2012, yaitu sebanyak 22 perusahaan yang terdiri dari 11 bank umum syariah dan 11 bank umum konvensional yang memiliki total aset yang sama dan atau mendekati total aset bank umum syariah yang dijadikan subjek penelitian, sedangkan objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan semesteran sebanyak 33 untuk perbankan syariah 33 untuk perbankan konvensional. ukuran kinerja keuangan perusahaan diukur dengan proksi return on assets (roa). nilai ratarata roa dari sampel penelitian selama tahun 2011-2012 pada bank umum syariah sebesar 0,0100; artinya bank umum syariah mampu memperoleh laba 1% dari nilai total aset perusahaan. nilai ratarata roa pada bank umum konvensional sebesar 0.0126, artinya bank umum konvensional mampu memperoleh laba hingga 1,26% dari nilai total aset perusahaan. tabel 1. statistik deskriptif uji validitas data untuk menguji kualitas data sebelum dilaukannya uji hipotesis maka ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. pada penelitian ini baik data perbankan syariah maupun perbankan konvensional telah memenuhi asumsi normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinieritas. tabel 2. hasil uji f pada perbankan syariah vol. 15 no.1 januari 2014 9 hasil uji hipotesis uji regresi bank umum syariah berdasarkan pengujian statistik f dapat diketahui bahwa nilai f hitung adalah 19,657 dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu fdr, lad, dan lta berpengaruh signifikan secara simultan (bersamasama) terhadap return on assets (roa). tabel 3. hasil pengujian regresi linier pada perbankan syariah dari hasil uji statistik yang ditunjukkan tabel 3, maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut: roa = -0,010 + 0,008fdr – 0,014lad + 0,078lta + å diperoleh bahwa variabel fdr dan lta memiliki tanda koefisien positif, sedangkan lad memiliki tanda koefisien negatif. hasil tersebut berarti bahwa fdr dan lta yang semakin meningkat akan meningkatkan roa, sedangkan lad yang semakin meningkat akan menurunkan roa. hasil pengujian signifikansi variabel independen secara individual menunjukkan bahwa variabel fdr terhadap roa menunjukkan arah positif sebesar 0,008 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 < alpha (0,05). yang berarti bahwa fdr memiliki pengaruh yang sgnifikan terhadap roa. dengan demikian hipotesis 1a diterima. pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel lad terhadap roa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034 < alpha (0,05) dengan koefisien regresi menunjukan arah negatif sebesar 0,014. hasil tersebut menunjukkan bahwa lad memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap roa. dengan demikian hipotesis 2a diterima. pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel lta terhadap roa menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 < alpha (0,05) dengan arah positif sebesar 0,078. hasil tersebut menunjukkan bahwa lta berpengaruh positif signifikan terhadap roa. dengan demikian hipotesis 3a ditolak. uji koefisien determinasi (adjusted r2) hasil penguian koefesien diterminasi dapat dilihat pada tabel 4. berdasarkan tabel 4 dapat dilihat besarnya adjusted r square adalah 0,636. hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 63,6%, sedangkan sisanya sebesar 36,4% (100%-63,6%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi yang dianalisis. tabel 4. hasil pengujian koefisien determinasi pada perbankan syariah uji regresi bank umum konvensional dari pengujian statistik f dapat diketahui bahwa nilai f hitung adalah 5,474 dengan nilai signifikan 0,004 yang lebih kecil dari alpha (0,05). hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu ldr, lad, dan lta berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap return on assets (roa). jurnal akuntansi & investasi10 tabel 5. hasil uji f tabel 6. hasil pengujian regresi linier pada perbankan konvensional dari hasil uji statistik yang ditunjukkan tabel 6, maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut: roa = 0,030 0,011ldr + 0,012lad 0,050lta + e diperoleh bahwa variabel ldr dan lta memiliki koefisien dengan tanda negatif yang berarti bahwa ldr dan lta yang semakin meningkat akan menurunkan roa. sementara itu lad menunjukkan tanda koefisien positif yang artinya jika lad meningkat akan meningkatkan roa. hasil dari pengujian signifikansi variabel independen secara individual pada perbankan konvensional ditemukan variabel ldr terhadap roa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,082 > alpha (0,05). hasil tersebut menunjukkan bahwa ldr tidak memiliki pengaruh yang sgnifikan terhadap roa. dengan demikian hipotesis 1 b ditolak. pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel lad terhadap roa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,053 > alpha (0,05). hasil tersebut menunjukkan bahwa lad tidak memiliki pengaruh sgnifikan terhadap roa. dengan demikian hipotesis 2 b ditolak. sedangkan pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel lta terhadap roa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.001 < alpha (0,05) dengan arah koefisien regresi menunjukan arah negatif sebesar -0,050. hasil tersebut menunjukkan bahwa lta berpengaruh negatif signifikan terhadap roa. dengan demikian hipotesis 3 b diterima. uji koefisien determinasi (adjusted r2) tabel. 7 hasil pengujian koefisien determinasi berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas besarnya adjusted r square adalah 0,296 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 29,6%, sedangkan sisanya sebesar 70,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi yang dianalisis. uji independent sample t-test uji independent sample t-test dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas di pernakan syariah dan konvensional. analisis variabel financing to deposit ratio (fdr) pada perbankan syariah dan konvensional. berdasarkan tabel 8 pada kolom levene’s test untuk variabel fdr dapat dilihat bahwa besarnya nilai probabilitas adalah 0,027 < alpha (0,05), maka h o ditolak atau dapat dinyatakan bahwa kedua varians berbeda, sehingga dalam membandingkan kedua populasi dengan t-test digunakan dasar equal variance not assumed (diasumsikan kedua varians tidak sama). terlihat bahwa t hitung untuk fdr pada kolom vol. 15 no.1 januari 2014 11 equal variance not assumed adalah 2,706 dengan nilai probabilitas 0,010 < alpha (0,05), artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas yang diwakili oleh financing to deposit ratio (fdr) pada perbankan syariah dan konvensional. hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1c diterima. analisis variabel liquid aset to deposit (lad) berdasarkan tabel 8 pada kolom levene’s test unutk variabel lad dapat dilihat besarnya nilai probabilitas adalah 0,097 > alpha (0,05), maka h o diterima atau dapat dinyatakan bahwa kedua varians sama, sehingga dalam membandingkan kedua populasi dengan t-test digunakan dasar equal variance assumed (diasumsikan kedua varians sama). terlihat bahwa t hitung untuk lad pada kolom equal variance assumed adalah -0,752 dengan nilai probabilitas 0,455 > alpha (0,05), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan perbankan syariah dan konvensional dalam membayar kembali simpanan para deposan dengan menggunakan aset yang paling likuid. hasil tersebut bertentangan dengan hipotesis yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 c ditolak. analisis variabel liquit asset to total asset (lta) berdasarkan tabel 8 pada kolom levene’s test untuk variabel lta dapat dilihat bahwa besarnya nilai probabilitas adalah 0,469 > alpha (0,05), maka h o diterima atau dapat dinyatakan bahwa kedua varians sama, sehingga dalam membandingkan kedua populasi dengan t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance assumed (diasumsikan kedua varians sama). terlihat bahwa t hitung untuk lta pada kolom equal variance assumed adalah -3,058 dengan nilai probabilitas 0,003 < alpha (0,05), maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada besaran aset likuid dari total aset yang dimiliki perbankan syariah dan konvensional. hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3c diterima. analisis rasio return on assets (roa) berdasarkan tabel 8 pada kolom levene’s test untuk variabel roa dapat dilihat besarnya nilai probabilitas adalah 0,752 > alpha (0,05), maka h o diterima atau dapat dinyatakan bahwa kedua varians sama, sehingga dalam membandingkan kedua populasi dengan t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance assumed (diasumsikan kedua varians sama). terlihat bahwa t hitung untuk roa pada kolom equal variance assumed adalah -1,764 dengan nilai probabilitas 0.083 > alpha (0,05), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang digunakan. hasil tersebut bertentangan dengan hipotesis yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 ditolak. pengaruh financing to deposit ratio (fdr) terhadap return on assets (roa) hasil pengujian statistik untuk hipotesis 1 a menunjukkan tingkat signifikansi fdr sebesar 0,005 yang lebih kecil dari alpha (0,05). hasil yang berbeda ditunjukkan pada pengujian statistik untuk hipotesis 1b yang menunjukkan tingkat signifikansi fdr sebesar 0,082 lebih besar dari alpha (0,05). kedua hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa fdr pada perbankan syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan fdr pada perbankan konvensional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jurnal akuntansi & investasi12 roa. dari hasil pengujian statistik disimpulkan bahwa h 1a diterima dan h 1b ditolak, artinya dalam penelitian ini semakin tinggi fdr bank syariah maka semakin tinggi roa, sehingga fdr dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan manajemen bank syariah untuk memperoleh laba tinggi. sebaliknya, semakin tingginya fdr bank konvensional tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh laba yang tinggi. hasil penelitian ini pada bank syariah ini menunjukkan bahwa fdr berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang berarti semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka profitabilitas akan semakin meningkat. hasil tersebut tidak konsisten dengan antariksa (2005) yang menunjukkan hasil yang negative. sementara itu hasil penelitian pada bank konvensional menunjukkan bahwa ldr tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang artinya berlawanan dengan hasil penelitian dari mahardian (2009). hasil penelitian tersebut bisa disebabkan karena manajemen penyaluran pembiayaan yang kurang bisa mengoptimalkan pendapatan dari usaha yang dibiayai atau jangka waktu yang pendek dalam penyaluran dibandingkan jangka waktu penghimpunan dana sehingga keuntungan yang didapat tidak maksimal. selain itu besarnya pemberian pembiayaan tidak didukung dengan kualitas pembiayaan. kualitas pembiayaan yang buruk akan meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan yang bermasalah atau non performing financing terutama bila pemberian pembiayaan dilakukan tidak menggunakan prinsip kehatihatian, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan laba. pengaruh liquid asset to deposit (lad) terhadap return on assets (roa) hasil pengujian statistik untuk hipotesis 2a menunjukkan nilai probabilitas lad sebesar 0,034 yang lebih kecil dari alpha (0,05) dengan arah koefisien regresi negatif sebesar -0,014. hasil yang berbeda ditunjukkan pada pengujian statistik untuk hipotesis 2b yang menunjukkan tingkat signifikansi lad sebesar 0,053 lebih besar dari alpha (0,05). hasil pengujian membuktikan bahwa lad pada bank syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap roa. semakin tinggi rasio lad menandakan semakin membaiknya tingkat likuiditas perbankan, dengan membaiknya tingkat likuiditas berarti perbankan mempunyai risiko likuiditas yang rendah, karena banyaknya alat-alat likuid yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpanan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk uang tunai, namun terlalu banyak alat-alat likuid yang tersedia dapat menurunkan profitabilitas bank. hasil sebaliknya ditunjukkan pada pengujian di bank konvensional, yang menunjukkan bahwa lad tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. hal tersebut kemungkinan disebabkan adanya jumlah aset yang siap dikonversikan menjadi kas tidak mampu memberikan keuntungan bagi bank. perbedaan hasil penelitian pada perbankan syariah dan konvensional tersebut kemungkinan juga disebabkan karena adanya perbedaan elastisitas permintaan pembiayaan yang terjadi antara bank syariah dan bank konvensional (antariksa, 2005). pengaruh liquid asset to total asset (lta) terhadap return on assets (roa) hasil pengujian statistik untuk hipotesis 3a menunjukkan nilai probabilitas lta sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05) dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,078. hasil yang berbeda ditunjukkan pada pengujian statistik untuk hipotesis 3b yang menunjukkan nilai probabilitas lta sebesar 0,001 yang lebih kecil vol. 15 no.1 januari 2014 13 dari tingkat signifikansi (0,05) dengan arah koefisien regresi negatif sebesar -0,050. dari kedua hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3a ditolak dan hipotesis 3b diterima. hasil pengujian pengaruh lta terhadap roa di bank konvensional membuktikan bahwa semakin tinggi lta maka profitabilitas suatu bank akan semakin menurun karena semakin besar likuiditas suatu bank berarti bank tersebut tidak memaksimalkan asetnya untuk dilemparkan pada pembiayaan. sebaliknya, hasil pengujian pada bank syariah membuktikan bahwa semakin tinggi lta maka semakin tinggi pula profitabilitas bank. hal tersebut kemungkinan disebabkan karena bank syariah mampu memaksimalkan aset likuid yang dimilikinya untuk memperoleh profitabilitas. financing to deposit ratio (fdr) pada perbankan syariah dan konvensional hasil pengujian statistik menunjukkan nilai t hitung untuk fdr pada kolom equal variance not assumed adalah 2,707 dengan probabilitas 0,010 < alpha (0,05), maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas yang diwakili oleh financing to deposit ratio (fdr) pada perbankan syariah dan konvensional. sistem operasional yang berbeda antara perbankan syariah dan konvensional mengenai konsep pembiayaan terbukti dapat membedakan risiko likuiditas yang diwakili dengan besaran dana pihak ketiga yang dimanfaatkan kedua jenis bank untuk pembiayaan. liquid asset to deposit (lad) pada perbankan syariah dan konvensional hasil pengujian statistik menunjukkan nilai t hitung untuk lad pada kolom equal variance assumed adalah -0,752 dengan probabilitas 0,455 > alpha (0,05), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan perbankan syariah dan konvensional dalam membayar kembali simpanan para deposan dengan menggunakan aset yang paling likuid (lad). berangkat dari total aset yang sebanding diduga memengaruhi kemampuan kedua jenis bank dalam membayar kembali simpanan para deposan menggunakan aset yang paling likuid yang dimiliki. liquid asset to total asset (lta) pada perbankan syariah dan konvensional hasil pengujian statistik menunjukkan nilai t hitung untuk lta pada kolom equal variance not assumed adalah -3,058 dengan probabilitas 0,003 < alpha (0,05) maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada besaran aset likuid dari total aset yang dimiliki perbankan syariah dan konvensional. sistem operasional yang berbeda diantara kedua jenis bank mampu membedakan besaran likuid aset dari total keseluruhan aset yang dimiliki bank meskipun kedua jenis bank berangkat dari total aset yang sebanding. total aset yang sebanding ternyata tidak memengaruhi besaran likuid aset yang terkandung didalamnya. return on assets (roa) pada perbankan syariah dan konvensional hasil pengujian statistik menunjukkan nilai t hitung untuk roa pada kolom equal variance assumed adalah -1,764 dengan probabilitas 0,083 > alpha (0,05), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perbankan syariah dan konvensional dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang digunakan. berangkat dari total aset yang sebanding dan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap perbankan syariah diduga memengaruhi kemampuan aset yang dimiliki bank dalam menghasilkan laba. uji koefisien determinasi pada perbankan syariah menunjukkan nilai adjusted r2 sebesar 0,636 artinya kemampuan risiko likuiditas pada jurnal akuntansi & investasi14 perbankan syariah dalam menjelaskan variasi perubahan profitabilitas adalah sebesar 63,6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. sementara itu, uji koefisien determinasi pada perbankan konvensional menunjukkan nilai adjusted r2 sebesar 0,296 artinya kemampuan risiko likuiditas pada perbankan konvensional dalam menjelaskan variasi perubahan profitabilitas adalah sebesar 29,6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. perbandingan uji koefisien determinasi tersebut menunjukkan nilai adjusted r2 pada perbankan syariah (0,636) lebih besar dari nilai adjusted r2 pada perbankan konven-sional (0,296), artinya pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada perbankan syariah lebih besar dibandingkan dengan perbankan konvensional. hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh lebih tingginya fdr pada perbankan syariah (1,0161) dibandingkan dengan fdr pada perbankan konvensional (0,7526) yang menunjukkan lebih besarnya pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah yang berdampak pada rendahnya likuiditas perbankan syariah. selain itu, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah memiliki risiko yang lebih tinggi dari sistem bunga pada perbankan konvensional. hal tersebut mengakibatkan tingginya risiko likuiditas pada bank syariah. namun, tingginya risiko likuiditas pada bank syariah mampu memengaruhi tingginya profitabilitas dengan keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan yang dikeluarkan. simpulan berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hasil dari pengujian statistik dengan regresi di perbankan syariah menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara fdr terhadap roa, lad terhadap roa, dan lta terhadap roa, maka h 3a ditolak. sedangkan hasil pengujian statistik dengan regresi di perbankan konvensional menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara fdr terhadap roa, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lad terhadap roa, dan terdapat pengaruh negatif signifikan antara lta terhadap roa. maka h 3b diterima. hasil pengujian statistik dengan independent sample t-test menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara financing/loan to deposit ratio (fdr/ldr) pada perbankan syariah dan konvensional. namun, dari hasil pengujian statistik dengan independent sample t-test pula ditemukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara liquid asset to deposit (lad) pada perbankan syariah dan konvensional. selanjutnya, hasil pengujian statistik dengan independent sample t-test menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara liquit asset to total asset (lta) pada perbankan syariah dan konvensional. terakhir, hasil pengujian statistik dengan independent sample t-test menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return on assets (roa) pada perbankan syariah dan konvensional. keterbatasan dalam penelitian ini adalah rentang waktu penelitian ini relatif singkat yaitu semseter pertama dan kedua tahun 2011 dan semester pertama tahun 2012. keterbatasan ini dikarenakan mayoritas bank umum syariah (bus) yang terdaftar pada bank indonesia baru memublikasikan laporan keuangannya pada pertengahan 2010. penelitian ini akan lebih baik apabila data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan yang memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. selain itu, identifikasi terhadap profitabilitas secara umum dapat diukur dengan menggunakan rasio return on asset (roa) dan return on equity (roe), tetapi dalam vol. 15 no.1 januari 2014 15 penelitian ini hanya menggunakan rasio return on asset (roa) sebagai tolak ukur pengukuran profitabilitas. berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan setelah menyimpulkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihakpihak yang berkepentingan. risiko likuiditas menjadi salah satu fokus bank indonesia sebagai risiko yang harus diperhitungkan dalam mengelola suatu bank. risiko likuiditas mencerminkan tingkat suatu bank tidak dapat memenuhi kewajiban segera terhadap nasabah dan kreditur lainnya dengan nilai cash asset yang ada. hal ini tentu sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena bisnis perbankan didasarkan atas kepercayaan masyarakat. jadi likuiditas harus diperhatikan agar kepercayaan masyarakat terpelihara dan bisnis perbankan dapat berjalan lancar. adapun saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambah risiko-risiko perbankan lainnya yang dapat memengaruhi profitabilitas bank. penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih akurat bila sampel diperluas baik periode penelitian maupun jumlah bank yang akan diteliti. daftar pustaka ahmad, a.s, dan t. m. mohammad. how islamic banks of malaysia managing liquidity? an emphasis on confronting economic cycles. international journal of business and social science, 4 (7) 57-73. andreas, d. dan w. gabrielle. 2011. determinants of bank profitability before and during the crisis: evidence from switzerland. journal of international financial. antariksa, r. 2005. pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas (studi kasus pada pt bank muamalat indonesia, tbk). tesis, universitas indonesia. bank indonesia. 2009. manajemen risiko likuiditas bank. website bank indonesia: www.bi.go.id bank indonesia. 2011. laporan keuangan publikasi semesteran. website bank indonesia: www.bi.go.id bank indonesia. 2012. laporan keuangan publikasi semesteran. website bank indonesia: www.bi.go.id basel committee on banking supervision. 1997. website:http:// www.bis.org/ publ/bcbs30a.pdf bordeleau, e, dan c. graham. 2010. the impact of liquidity on bank profitability, bank of canada working paper. website:http:// www.econstor. eu/bitstream/10419/53928/1/642546703. pdf faizulayev, a. 2011. comparative analysis between islamic banking and conventional banking firms in terms of profitability 2006-2009. thesis master of science in banking and finance, eastern mediterranean university, gazimaðusa, north cyprus. ghozali, i. 2006. aplikasi analisis multi-variate dengan program spss edisi 4. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. shen, c. h., dan y. k. chen, l. f. kao, dan c. l. yeh. 2009. bank liquidity risk and performance. website:http:// www.finance.nsysu.edu.tw/sfm/17thsfm/program/ fullpaper/ 083231345511.pdf iqbal, m. 2001. islamic and conventional banking in the nineties: a comparative study. islamic economic studies, 8 (2). 1-27. machmud, a. dan rukmana. 2010. bank syariah (teori, kebijakan, dan studi empiris di indonesia). erlangga: jakarta. madishetti, s. dan rwechungura, k.a. 2013. determinant of bank profitability in a developing economy: empirical evidence from tanzania. asian journal of research in banking and finance, 3 (11),46-65. mahardian., p. 2011. analisis pengaruh rasio car, bopo, npl, nim dan ldr terhadap kinerja keuangan perbankan (studi kasus perusahaan perbankan yang tercatat di bej periode juni 2002 – juni 2007). thesis magister manajemen program studi magister manajemen univer-sitas diponegoro. margaretha, f. dan k. aditya. 2013. pengaruh resiko likuiditas terhadap profitabilitas bank konvensional di indonesia. jurnal akuntansi dan investasi, 14 (2), 98-110. meythi. 2005. rasio keuangan yang paling baik untuk memprediksi pertumbuhan laba: suatu studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta. jurnal ekonomi dan bisnis, 11 (2) 37-51. muhammad. 2005. manajemen bank syari’ah. penerbit upp amp ykpn: yogyakarta. muharam, h. dan h. p. kurnia. 2012. the influence of fundamental factors to liquidity risk on banking industry: comparative study between islamic bank and conventional bank in indonesia. paper dipresentasikan di conference in business, accounting and management (cbam), sema-rang. nazaruddin, i. 2009. modul praktik komputer statistika. laboratorium akuntansi universitas muhamm-adiyah yogya-karta: yogyakarta. noraini, m. a. 2012. liquidity risk management and financial performance in malaysia: empirical evidence from islamic banks. aceh international journal of social sciences. 1 (2), 68-75. rosnia, m. norhazlina, i., elmirina, o. and hishamuddin, a.w. 2011. financial performance of islamic banks versus conventional banks in malaysia. paper presented at the asia-pacific business research conference (apb), kuala lumpur. rosyadi, i. f. 2004. analisis perbandingan kinerja bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan rasio keuangan. tesis, universitas indonesia. shaikh, s. s. 2009. risk management in islamic and conventional jurnal akuntansi & investasi16 banks: a differential analysis. journal of independent studies and research, 7 (2), 67-70. thamrin., m., liviawati, dan r. wiyati. 2011. analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional serta pengaruhnya terhadap analisis investasi. pekbis jurnal, 3 (1), 406-412 yuliani. 2007. hubungan efisiensi operasional dengan kinerja profitabilitas pada sektor perbankan yang go publik di bursa efek jakarta, jurnal manajemen & bisnis sriwijaya, 5, 45-57. a aaers ability to detect fraud accounting and auditing releases accounting information system accrual-based information ahmad, a.s airlangga university press an emphasis on confronting economic cycles andreas, d. anti-corruption efforts aparat pengawasan apip asymetry information audit experience auditor b badan pusat statistik bank muamalat indonesia bank of canada working paper bank umum bank umum syariah basel committee on banking supervision bpkp bursa efek indonesia bursa efek jakarta c cash expenditure cash receipts cash-based information control effectiveness d deposit ratio e earnings per share empirical evidence from tanzania eps f financial accountability & management financial leverage financial management financing to deposit ratio g go public government financial reporting h harcourt college publishers i initial public offering integritas internal decision making ipsas islamic and conventional banking in the nineties j jfa jurnal akuntansi dan investasi jurnal informasi jurnal riset akuntansi indonesia k kontrol efektivitas l lad ldr level of significant liquid asset to deposit liquid asset to total asset m machmud, a. manajemen bank syari'ah manajemen risiko likuiditas bank masjid agung jami' menteri negara pendayagunaan aparatur negara microsoft excel muhammad saw muharam, h. n nurdjanah taufiq o obyektifitas p pasar modal pdam penawaran umum perdana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas per/04/m. pan/03/2008 per/04/m.pan/ 03/2008 perbankan konvensional perbankan syariah pp no. 71/2010 profitabilitas psak r rate of return on total asset regresi linier return on assets risiko likuiditas roa rukmini barhana s sap pp no.24/2005 signaling simposium nasional akuntansi xii sistem informasi akuntansi spss t the journal of finance the new public management thesis master of science in banking and finance trade off u undang-undang no. 8 tahun 1995 undang-undang nomor. 17 tahun 2003 underpricing universitas diponegoro universitas islam negeri maulana malik ibrahim universitas muhammadiyah yogyakarta universitas riau universitas sebelas maret uu no. 1/2004 uu no.17/2003 v variabel fdr variabel per w workload wulandari, a. journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper evaluating the effect of fair value adjustments to investment property based on profitability ratios anet smit*, beitske van der niet, and martin botha abstract: research aims: the aim of the study was to determine whether fair value adjustments to investment property affect the profitability ratios of listed companies. design/methodology/approach: to investigate the problem, a brief literature overview of performance analysis through ratio calculations, as well as fair value measurement are discussed. these discussions are based on the international financial reporting standards (ifrs), ifrs 13 and international accounting standards (ias), ias 40. ias 40 addresses how the value of investment property may be recognised through the fair value model. to determine whether the recognition of fair value adjustments affect the profitability ratios of sampled companies, the wilcoxon rank test and cohen’s d-value were used as statistical measures to fulfil this objective. the top 40 companies as listed on the johannesburg stock exchange (jse) in south africa were populated, and judgment sampling was applied to calculate the sampling frame. research findings: the results demonstrate that 50% to 75% of the sampled companies had profitability ratios, which were impacted by the recognition of fair value adjustments. these findings are relevant to potential investors who need to interpret financial ratios to improve investment decisions. finally, the study recommends that the prospective investor eliminate fair value adjustments when profitability ratios are calculated. theoretical contribution/originality: the contribution of the study is that fair value adjustments (favourable or unfavourable) relating to ias 40 affect the decisions taken by users of the financial statements. substantial changes to profit or loss and/or investment property significantly impact ratio analysis outcomes and, therefore, investor decision making. the research contributes to the use of fair value adjustments and its impact on profitability ratios. practitioner/policy implications: regulators may benefit from the findings when considering regulatory reforms of accounting practices as well as the disclosures required that assist the users of financial statements. keywords: financial ratios; jse listed companies; investor decisions; profitability ratios; fair value adjustments; investment property introduction this study is grounded by the principles issued by the international accounting standard board (iasb) in 2019. in 2019 there were 16 international financial reporting standards (ifrs) and 29 international accounting standards (ias). although this study is performed affiliation: nwu business school, south africa *correspondence: anet.smit@nwu.ac.za doi: 10.18196/jai.v23i2.14404 citation: smit, a., niet, b. v-d., botha, m. (2022). evaluating the effect of fair value adjustments to investment property based on profitability ratios. journal of accounting and investment, 23(2), 330-347. article history received: 04 apr 2022 revised: 31 may 2022 accepted: 28 jun 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57189369596 https://commerce.nwu.ac.za/business-school mailto:anet.smit@nwu.ac.za https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14404 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14404 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.14404&domain=pdf smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 331 on companies listed on the johannesburg stock exchange in south africa, it deals with international financial reporting standards (ifrs) and specifically with ias 40. according to al-khadash and khasawneh (2014), some ifrs standards may pose a threat to distorting profits. alves (2019) agreed with this argument that accounting choices based on ias 40, make the comparability of the financial statements more difficult. the accounting theory to approach these kinds of decision-making choices is the rational choice theory. the approach of this theory is based on the purpose to support decisionmaking. the rational choice theory will help in providing clear insights about why and how a few sections or principles are selective in accounting scenarios (hoque et al., 2013). the introduction proposed the importance of profitability analysis to investors and the profit distortion of johannesburg stock exchange (jse) listed entities by recognising fair value adjustments under ias 40. from an accountancy standpoint, jse listed companies are obliged to prepare financial statements based on international financial reporting standards (ifrs) (pricewaterhousecoopers (pwc), 2019). however, some ifrs standards may pose a threat to distorting profits (al-khadash & khasawneh, 2014). the same argument was mentioned by alves (2019) that accounting choices of the ias 40, make the comparability of the financial statements more difficult. investors analyse financial statements when making financial and investment decisions (correia et al., 2011). among such analyses, the investor may be especially interested in analysing the entity's profitability (dillalo, 2015). investors often consider profits generated by an entity to be the cornerstone of their decision, as a return on investment is required (dillalo, 2015). due to the inherent nature of accountancy, it is possible to influence profit generation through the application of accounting standards. one such instance is the recognition of fair value adjustments. such adjustments may be recognised through profit or loss accounts, which, in return, may lead to increases or decreases in net profit for the year. under these circumstances, it becomes evident that no cash was generated, yet profits may be affected. international accounting standard 40 (ias 40) serves as an example where fair values are recognised through profit or loss when revaluations of investment properties occur (ias, 2017a: a16). based on the discussions above, the research gap identified was whether profitability ratios are impacted by the recognition of fair value adjustments on investment property. literature review ias 40 allows an investment property to be evaluated by applying the fair value model. the fair value model permits fair value adjustments to investment property through profit or loss (iasplus, 2019). al-khadash and khasawneh, (2014), trajkovska et al. (2016) and andrews (2014) mentioned the following limitations of fair value measurements: • it distorts profit, as it does not relate to day-to-day operations; • it is not exact, as it relies on best estimates; • valuations may be manipulated through over-or underestimation; • valuations may be performed more than once annually; and • it creates uncertainty for investors, as fair value changes may often occur. smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 332 despite these limitations, investors are particularly interested in scrutinising the profitability of entities (dillalo, 2015). users of financial reports can analyse financial statements through ratio analysis to evaluate financial performance, including profitability (correia et al., 2011). the above-listed limitations of fair value measurements can influence ratio analysis and investor decision making if items in the ratio calculations include fair value adjustments recognised through profit or loss. based on the problem discussed above, the study's primary objective was to determine whether fair value adjustments to investment property affect the profitability ratios of sampled listed companies. to investigate the problem, a brief literature overview of performance analysis through ratio calculations, and fair value measurement through ifrs 13 and ias 40 are discussed. the scope of the literature review is limited to two variables: investment property valuations and their effect on profitability ratios. although this study is performed on companies listed on the johannesburg stock exchange in south africa, it deals with international financial reporting standards (ifrs). referring to a study by wahyuni et al. (2020) on the adoption of ifrs in indonesia, the study identified the theme of fair value implementation as dominant in 20 articles or 52.63% of the sample studied. according to the study, the implementation of the fair value principle in ifrs is expected to make the financial information more neutral. due to the dominance of fair value in the study of wahyuni et al. (2020), the next step is to discuss the concept of fair value in more detail. the concept of fair value since 1973, accounting regulators have proposed the application of fair value accounting rather than traditional accounting (biondi, 2011). the international financial reporting standard (ifrs) 13 defines fair value as the price to be received for an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants on measurement date (ifrs, 2017a: a635). al-khadash and khasawneh (2014) highlight that fair value is subject to criticism. it leads to the distortion of profit; these adjustments are not exact; valuations are costly to generate; it leaves valuations subject to manipulation; and replaces historical accounting concepts which are well understood. andrews (2014) adds to this view by stating that fair value accounting does not promote financial transparency. it goes against the fundamental purpose of accounting and creates uncertainty for investors (andrews, 2014). this viewpoint is shared by (wahyuni, 2011), which mentioned that the implementation of fair value is considered as the greatest challenge for accounting professionals, who have never practice fair value implementation in their indonesian financial accounting standards. trajkovska et al. (2016) agreed that fair value measurements have several disadvantages. namely, they lead to significant changes in value and can occur more than once per annum. low valuations create investor dissatisfaction as decreases in the value of assets lead to losses for the investor, and valuations depend on market situations. the opposite also applicable, high valuations create investor satisfaction and increase the value of assets and leads to profits for the investor. smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 333 in a study conduct by alves (2019) the results indicated that firms with a higher leverage tend to select the fair value method when measure investment property. this implies that the higher the firm debt/equity ratio, managers might choose the accounting method that increase income. the implication of this decision is that the fair value method strengthens the companies’ asset base, reduce the debt ratio, and then re-establish the companies’ borrowing capacity. despite critique against fair value, several accounting standards allow for fair value measurement (trajkovska et al., 2016). calculation of specific financial ratios requires the incorporation of profit before interest and tax, profit for the year, as well as asset values (zutter & smart, 2015). fair value categories ifrs 13 defines fair value as the price to be received for an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants on measurement date (ifrs, 2017a: a635). the fair value is measured in several ways. according to pricewaterhousecoopers (pwc) (2008), three different levels of fair value measurement exist: • level 1 refers to quoted prices of identical assets or liabilities in an active market. these estimates are considered most reliable; • level 2 is quoted prices of similar assets or liabilities in an active market or identical or similar assets or liabilities that do not trade in a dynamic market. these estimates are considered less reliable than those of level 1; or • level 3, which are unobservable inputs for assets and liabilities, are based on the available information. these estimates are most subjective and generally considered less reliable than levels 1 and 2. this argument is consistent with the findings of the study performed by mehnaz et al. (2022) which indicates that additional disclosures of fair value on level 3 properties, specifically during uncertain times, enhance the value of the information for auditors and investors. these findings underwrite the debate about the informativeness of expanded fair value disclosures. analysis of ifrs 13 – fair value accounting in terms of accounting standards, fair value accounting is addressed by ifrs 13. according to koppeschaar et al. (2016), the objective of ifrs 13 is to state a definition for fair value measurement, the measurement methods available and how fair value adjustments should be disclosed in the financial statements of an entity. the scope of ifrs 13 encumbers all accounting standards that permit fair value recognition but specifically exclude the following standards (koppeschaar et al., 2016): • ifrs 2: share-based payment; • ifrs 16: leases; • ias 2: inventories; • ias 36: impairment losses; smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 334 • ias 19: employee benefits; and • ias 26: retirement benefit plans. since ias 40 is not explicitly excluded from the scope of this standard, it may be suggested that its fair value measurements are subject to ifrs 13. accordingly, the measurement distinguishes between non-financial assets and financial assets and liability and equity instruments. figure 1 was constructed to explain these concepts. figure 1 measurement in terms of ifrs 13 source: adapted from koppeschaar et al. (2016, p. 773) figure 1 demonstrates that non-financial assets, financial assets and liability and equity are measured differently. non-financial assets necessitate that market participants determine the highest and best use. financial assets should be valued by applying observable inputs rather than unobservable inputs. liabilities and equity are valued per the fair value hierarchy, as explained in figure 1. the initial measurement of all financial assets and liabilities should be done in terms of fair value when the transactions occur. although the transaction value and fair value may differ, recognition is done at fair value (koppeschaar et al., 2016). initial recognition is done at cost for non-financial assets (such as investment property). subsequently, accounting policies should indicate how and when re-measurement may occur to record the asset at its fair value. disclosure in terms of ifrs is affected by the fair value hierarchy level used to determine the fair value (refer to discussion above). if level 1 or level 2 are applied in valuation, the disclosure will consist of: • valuation techniques and inputs used to develop the fair value measurement; and • the effect of fair value adjustments on profit/loss or other comprehensive income (oci). if level 3 is applied in calculating the fair value, disclosure should be more comprehensive. quantitative information relating to valuation techniques should be disclosed. such valuation techniques may be based on the market, cost, and income approaches. the following explains these approaches briefly (koppeschaar et al., 2016): smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 335 • market approach: relates to prices used in market transactions related to similar assets or liabilities. such information may be extracted from an inactive market; • cost approach: refers to the replacement cost when replacing an asset, as is in its current condition and form; • income approach: refers to convert potential future cash flows to a single discounted present value. this present value should reflect the current market expectations and future amounts. furthermore, reconciliation should be performed between opening and closing balances. a description of the valuation process should be indicated, and sensitivity analysis should be performed if unobservable inputs are changed from previous estimates. in a study performed by ma and wells (2021) they argued that the value relevance of level 3 fair values, is significantly reduced, specifically when the valuation assumptions were too optimistic. taplin et al. (2014) highlight that several accounting standards allow for fair value adjustment recognition. among these are ias 40. ias 40 makes provisions for two valuation models: cost and fair value valuation models (iasplus, 2019). if entities decide to apply the fair value model, profits and losses arising from valuation are recognised through profit or loss. they are listed in the statement of profit or loss and other comprehensive income (koppeschaar, et al., 2014). notably, the fair value of investment property should be disclosed in footnotes if the entity selects to carry investment property on the cost model (taplin et al., 2014). property is defined as land and buildings, part of a building or both. undeveloped land may also be categorised as an investment property (koppeschaar et al., 2014). ias 40.30 states that it is unlikely that such property is fairer represented by the cost model than the fair value model. therefore, switching from a fair value model to a cost model is prohibited (ifrs, 2017b: b112). the application of the fair value model is contradictory to accounting principles applied to property, plant and equipment (ppe) in ias 16. when ppe is revaluated, gains and losses are treated as other comprehensive income (oci) (koppeschaar et al., 2014). oci is considered a non-distributable reserve, not forming part of profit or loss (sowden-service, 2019). it is submitted that both ias 40 and ias 16 deal with land and buildings, yet fair value adjustments to investment property are recognised through profit or loss. the differentiation in the treatment of gains and losses purely arises from the intention of use. figure 2 was constructed to demonstrate the differences in treatment of fair value adjustments among ias 40 and ias 16. figure 2 illustrates that ias 40 and ias 16 treat fair value adjustments differently. ias 40 only allows adjustments if the fair value model is applied. under such circumstances, the fair adjustments affect the net profit or loss. affecting the profit and loss figures is not the case when using ias 16. this standard allows fair value adjustments if the revaluation model is applied and the asset's value increases above the historical carrying value. however, the adjustment is not recorded as part of net profit or loss but recognised as other comprehensive income (oci). oci is not considered as an inclusion when profitability ratios are analysed. on the contrary, net profit or loss is included in the smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 336 profitability ratio analysis. therefore, fair value adjustments from ias 40 affect profitability ratios, while ias 16 does not. figure 2 differences in treatment of fair value adjustment financial ratios and analysis ratio analysis is a predictive tool for analysing the performance of prospective investments. it measures profitability, liquidity, operational performance, debt management and market performance (marx et al., 2017). it is submitted that such ratio analysis may be helpful to investors who wish to invest in any company. the concept of duality requires debits and credits to be equal (myburgh, et al., 2012). therefore, fair value accounting transactions implicate consequences for the statement of profit or loss and affect the statement of financial position. informed decision-making necessitates analysing financial statements by the calculation of ratios, in this study, specifically those that impact the profitability of an entity. table 1 indicates the most important ratios that affect profitability. table 1 profitability ratios category explanation of category ratios relating to the category profitability the ability to apply the entity's assets to generate revenue and returns. • gross profit margin; • operating profit margin; • net profit margin; • return on investment; • return on equity; and • return on net assets. source: adapted from lovemore and brummer (2010) and marx et al. (2017). in their study, taplin et al. (2014) found that fair value accounting is significantly related to earnings management since changes in fair value are recognised through profit or loss. christensen and nikolaev (2008) posit that debt-to-asset ratios are affected by fair value adjustments, as increases in asset values will lead to a decrease in such a ratio. a south african study by philander (2016) found that fair value adjustments affect five ratios: interest cover, financial leverage, net current assets per share, tangible assets smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 337 value per share and equity-to-debt. from these findings, it is apparent that fair value measurements may impact financial statement analysis for users. the focus of this study is directed towards profitability ratios, as investors are mainly concerned with the profitability of entities (dillalo, 2015). after discussing the two main variables in the study, the following section addressed the research method, followed by the results. research method according to pallant (2016), quantitative research aims to collect data expressed in numerical terms. field (2009) adds to this view by positing that quantitative data necessitates statistical analysis. in the light of these opinions, it is submitted that this research is quantitative. according to field (2009), data should be analysed for a minimum of five years if the researcher intends to obtain reliable research findings. the period under review was 2015 to 2019. this review period encumbers the most recent financial data published by the population of companies. in this research, the population consists out of the top 40 listed companies based on their market capitalisation. market capitalisation is calculated by multiplying the number of issued shares by the company’s market price per share (adkins, 2018). several previous studies have made use of the top 40 jse. listed companies as population (de villiers & middelberg, 2013), robbetze (2015) and saunders (2016). non-probability sampling is applied in the form of judgement sampling. judgement sampling entails that the researcher uses judgement in determining the sampling. this method requires the researcher to compile criteria with which the element must comply if included in the sample (creswell, 2015). the following criteria were set up for sampling selection: • data relating to the company should be made available by iress; • data relating to investment property value should be available on iress for all years under review to ensure consistency; and • the companies should be jse listed for the entire period of review. companies listed after 2014 will be excluded, as five years' information will not be available. after these criteria were applied, 12 companies remained in the sample. the data collection is directed towards collecting the information about the different variables, namely: • profitability ratios (including fair value adjustments) of the sampled companies; • profitability ratios (excluding fair value adjustments) of the sampled companies; • share prices are collected from iress. the researcher calculates profitability ratios to ensure that the same formulae are applied to calculate profitability ratios before and after, including fair value adjustments. these recalculations contribute to consistency in the study. smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 338 statistical analysis was approached in four steps. in the first step, the financial data retrieved from iress were used to calculate profitability ratios, with fair value adjustment included in calculations. subsequently, the financial data of the sampled companies were adjusted to exclude the fair value adjustments of the sampled companies. the profitability ratios were then recalculated to observe changes in the different ratios. the following profitability ratios were used in the study: operating profit, net profit margin, return on investment (roi), returns on equity (roe) and return on net assets (rona). two different statistical tests were performed, the paired t-test and the measurement of cohen’s d-value. welman and kruger (2011) state that paired t-testing is applied to establish whether mean scores differ significantly, while cohen’s d, measures how large (or small) the significant difference is. cohen’s d values could range between -1 and 1 (welman & kruger, 2011). from the starting point the research variables were tested through paired t-tests. the type of t-testing performed was impacted by data distribution. if data are normally distributed, a paired t-test is performed. if data are skewed, the wilcoxon rank test was calculated. in step one, the data was assumed to be non-normally distributed, as only five observations (i.e. five years’ data per company) were collected. according to field (2009), the assumptions of normality do not apply when the number of observations (n) is less than 30. a wilcoxon rank test was performed in step two, as abnormality was assumed. lastly, in step three, cohen’s d-values were calculated. effect size (cohen's d) expresses the magnitude of variables' effect on one another (field, 2009). in this research, the same ratios were applied in analysis, except for fair value adjustments being eliminated in the case of the ratio being calculated exclusive of the fair value adjustment. thus, the researcher can posit that, objectively, the size effect of paired ratios should display a small effect size. if not, it can be proposed that fair value adjustments distort ratio measurements. result and discussion sampled companies’ data were processed and analysed, by three consecutive stages. the wilcoxon rank test results were calculated and displayed for the first stage. secondly, the effect size tests were done and subsequently, a summary of the findings followed. results according to the wilcoxon rank test the wilcoxon rank test determines whether mean scores differ significantly between profitability ratios excluding fair value adjustments and profitability ratios including fair value adjustments. in terms of this rank test, the significance score (i.e., 'p') indicates whether a significant difference exists among the mean scores of the paired profitability ratios. according to pallant (2016), a p-value equal to or lesser than 0.05 reveals significance. table 2 was constructed to demonstrate testing among the profitability ratios (including and excluding fair value adjustments). smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 339 table 2 wilcoxon rank test for all companies (2015 – 2019) company details operating profit margin before and after fair value adjustment net profit margin before and after fair value adjustment return on investment before and after fair value adjustment return on equity before and after fair value adjustment return on net assets before and after fair value adjustment 1. z score -0.405 -0.405 -0.405 -1.483 -0.405 p-value 0.686 0.686 0.686 0.038 0.686 2. z score -1.069 -1.069 -1.069 -1.461 -1.069 p-value 0.285 0.285 0.285 0.044 0.285 3. z score -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 p-value 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 4. z score -0.674 -0.674 -2.023 -0.674 -2.023 p-value 0.5 0.5 0.043 0.5 0.043 5. z score -1.826 -1.826 -1.826 -1.214 -1.826 p-value 0.068 0.068 0.068 0.225 0.068 6. z score -0.365 -0.365 -0.365 -1.753 -0.365 p-value 0.715 0.715 0.715 0.080 0.715 7. z score -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 p-value 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 8. z score -2.023 -2.023 -2.023 -0.405 -2.023 p-value 0.043 0.043 0.043 0.686 0.043 9. z score -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 p-value 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 10. z score -2.023 -2.023 -2.023 -0.405 -2.023 p-value 0.043 0.043 0.043 0.686 0.043 11. z score -2.023 -2.023 -2.023 -0.135 -2.023 p-value 0.043 0.043 0.043 0.893 0.043 12. z score -2.023 -2.023 -2.023 -1.214 -2.023 p-value 0.043 0.043 0.043 0.225 0.043 total p-values equal or less than 0.05 58% 58% 67% 25% 67% in table 2 the z-scores as well as the p values were identified. all the p values with a value equal to or less than 0,05 are printed in bold. by analysing the differences in operating profit margin before and after fair value adjustment, seven out of the twelve companies (58%) showed a significant effect when fair value adjustments have been implemented. in the ratio’s net profit margin and return on net assets (rona), the significant difference in the before and after calculations were also evident in 58% of the companies. return on investment (roi) ration has the highest effect of 67 % while the ratio return on equity (roe) has the lowest effect with 25 %. results from the measuring of effect sizes stage two necessitates the calculation of the effect sizes. the effect size measure was calculated by dividing the z-score by the square root of the number of observations, smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 340 namely ‘n’ (pallant, 2016). in all the companies, n equals 5. the conventional frame of reference posits: • an effect size measure smaller than or equal to 0.1 indicates a small effect; • an effect size measure of 0.3 indicates a medium effect; and • an effect size measure of 0.5 indicates a more significant effect. table 3 effect sizes for all companies (2015 – 2019) company details operating profit margin before and after fair value adjustment net profit margin before and after fair value adjustment return on investment before and after fair value adjustment return on equity before and after fair value adjustment return on net assets before and after fair value adjustment 1. z score -0.405 -0.405 -0.405 -1.483 -0.405 cohen d -0.1811 -0.1811 -0.1811 -0.6632 -0.1811 2. z score -1.069 -1.069 -1.069 -1.461 -1.069 cohen d -0.4781 -0.4781 -0.4781 -0.6534 -0.4781 3. z score -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 cohen d -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.9047 4. z score -0.674 -0.674 -2.023 -0.674 -2.023 cohen d -0.3014 -0.3014 -0.9047 -0.3014 -0.9047 5. z score -1.826 -1.826 -1.826 -1.214 -1.826 cohen d -0.8166 -0.8166 -0.8166 -0.5429 -0.8166 6. z score -0.365 -0.365 -0.365 -1.753 -0.365 cohen d -0.1632 -0.1632 -0.1632 -0.7840 -0.1632 7. z score -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 cohen d -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.9047 8. z score -2.023 -2.023 -2.023 -0.405 -2.023 cohen d -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.1811 -0.9047 9. z score -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 -2.023 cohen d -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.9047 10. z score -2.023 -2.023 -2.023 -0.405 -2.023 cohen d -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.1811 -0.9047 11. z score -2.023 -2.023 -2.023 -0.135 -2.023 cohen d -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.060 -0.9047 12. z score -2.023 -2.023 -2.023 -1.214 -2.023 cohen d -0.9047 -0.9047 -0.9047 -0.5429 -0.9047 table 3 was constructed to display cohen’s d values. in table 3 the effect sizes equal to 0,5 and more are highlighted in bold. from the possible 60 cohen-d scores (twelve companies x five ratios per company), 42 scores have an effect size that indicate a significant effect. this an indication that an average of 70% of the ratios calculated and compared has significantly been affected by fair value adjustments. stage three summarises findings that were obtained for the sampled companies. the wilcoxon rank test was applied to measure whether significant differences existed within the mean scores of profitability ratios, including and excluding fair value adjustment. following the chosen statistical measure (wilcoxon rank test), the probability score should be 0.05 or less to result in a statistical significance. table 4 serves as a summary to demonstrate the smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 341 significance (sig.) or insignificance (insig.) of the findings relating to the wilcoxon rank test. table 4 wilcoxon rank test results company name operating profit margin including and excluding fair value adjustments net profit margin including and excluding fair value adjustments roi ratio including and excluding fair value adjustments roe ratio including and excluding fair value adjustments rona ratio including and excluding fair value adjustments absa insig. insig. insig. insig. insig. firstrand insig. insig. insig. insig. insig. growthpoint sig. sig. sig. sig. sig. hammerson insig. insig. sig. insig. insig. investec insig. insig. insig. insig. insig. nedbank insig. insig. insig. insig. insig. nepi sig. sig. sig. sig. sig. old mutual sig. sig. sig. insig. sig. redefine sig. sig. sig. sig. sig. remgro sig. sig. sig. insig. sig. sanlam sig. sig. sig. insig. sig. standard bank sig. sig. sig. insig. sig. % of companies significant 58% 58% 67% 25% 58% as shown in table 4, the percentage of companies that resulted in significant mean score differences range between 25% and 67%. for the operating and net profit margins and the rona ratio, 58% of companies demonstrated substantial differences in mean scores. the roi ratio provided the highest percentage significance, totalling 67% of companies sampled. the sampled entities proved to deliver the lowest significance rate in terms of roe ratios. thus, it can be suggested that fair value adjustments profoundly affect the mean values of roi ratios. in addition, fair value adjustments least affect the mean scores of roe ratios. the results of this study can be argued in context with the findings of alves (2019) which stated that the fair value method strengthens the asset base of companies, reducing the debt ratio, while it increases the company’s borrowing capacity. previously table 3 has shown the calculations of the d values. the size effect ranged between small, medium or large, where 0.1 was small, 0.3 was medium, and 0.5 or more was classified as large. table 5 was constructed to indicate the collective outcome of the d-values. from table 5, the effect sizes of the different profitability ratios can be observed. in terms of the operating and net profit margin, it can be derived that 25% of the companies demonstrated a small cohen d-value, 8% showed a medium cohen d-value and 67% smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 342 demonstrated a large cohen d-value. the roi and rona ratios both indicated that 17% of the companies demonstrated a small cohen d-value, 8% demonstrated a medium cohen d-value, and 75% of the companies revealed a large cohen d-value. for the roe ratio, it was discovered that 33% of the companies demonstrated a small cohen d-value, while 67% of the companies demonstrated a large cohen d-value. no medium-size effect was recorded. from the above discussions, 67% to 75% of companies recorded a large cohen d-value, which means that fair value adjustments resulted in a large difference in mean score values. in conclusion of the findings, table 6 was constructed as a summary to determine whether fair value adjustments to investment property affect the profitability ratios of sampled listed companies. table 5 cohen d-value results company name operating profit margin including and excluding fair value adjustments net profit margin including and excluding fair value adjustments roi ratio including and excluding fair value adjustments roe ratio including and excluding fair value adjustments rona ratio including and excluding fair value adjustments absa small small small large small firstrand medium medium medium large medium growthpoint large large large large large hammerson small small large small large investec large large large large large nedbank small small small large small nepi large large large large large old mutual large large large small large redefine large large large large large remgro large large large small large sanlam large large large small large standard bank large large large large large % with small size effect 25% 25% 17% 33% 17% % with mediumsize effect 8% 8% 8% 0% 8% % with large size effect 67% 67% 75% 67% 75% in terms of the empirical analysis, as performed and discussed in the previous sections, it can be advised that 67% of the sampled companies had an operating profit margin that was affected by fair value recognition. within the same sample, 67% displayed a net profit margin sensitive to fair value adjustment recognition. a total of 75% of the sampled entities had roi and rona ratios that were sensitive to fair value recognition. these results confirm the study of christensen and nikolaev (2008) that posits that debt-to-asset ratios are affected by fair value adjustments. although 50% of the sampled organisations proved to be exposed to fair value adjustment recognitions, the roe ratio seemed to be least affected. smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 343 table 6 the effect of fair value adjustments on profitability ratios company name operating profit margin including and excluding fair value adjustments net profit margin including and excluding fair value adjustments roi ratio including and excluding fair value adjustments roe ratio including and excluding fair value adjustments rona ratio including and excluding fair value adjustments absa x x x ✓ x firstrand x x x ✓ x growthpoint ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ hammerson x x ✓ x ✓ investec ✓ ✓ ✓ x ✓ nedbank x x x ✓ x nepi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ old mutual ✓ ✓ ✓ x ✓ redefine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ remgro ✓ ✓ ✓ x ✓ sanlam ✓ ✓ ✓ x ✓ standard bank ✓ ✓ ✓ x ✓ % of companies affected 67% 67% 75% 50% 75% statistically, at least half of the selected companies were affected in terms of profitability ratios by the recording of fair value adjustments pertaining to ias 40. this measurement can be as high as 75% when specific ratios such as roi and rona are studied. these results correlate with the findings of bandyopadhyaya, changling & wolfeb in 2017 on canadian firms who have adopted ifrs and in particular ias 40. the study focusses on the usefulness of fair value adjustments and the role of accounting conservatism. they have measured the relevance of canadian real estate investment trust companies (reit)s' fair value adjustments insofar as they are predictive of future outcomes (future cash flows). the findings indicated that arbitrary fair value measurements will likely lead to current accounting numbers such as asset revaluations, being less predictive of future cash flows. conclusion in total, 50% to 75% of the sampled companies had profitability affected by fair value adjustments. focus needs to be placed on the fact that fair value adjustments are estimations rather than tangible increases or decreases. the nature of fair value adjustments and the effect on profitability ratios resulted in managerial proof that profitability ratios should be calculated excluding fair value adjustments when ias 40 is applied. awareness should be brought to the investors that tangible returns, such as dividends, depending on the availably of cash and the necessary cash flow. therefore, cash flow line items should also be analysed. smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 344 from a managerial perspective, the research findings have the following implications: (1) it assists in understanding how profitability, including and excluding fair value measures, affect investors when fair value accounting is applied. this study demonstrated that profitability ratios of sampled entities were indeed sensitive to fair value adjustments posted through profit or loss accounts. between 50% and 75% of the companies sampled were affected by this recognition; (2) the research established an understanding that fair value is not a tangible increase/decrease due to business performance but rather an estimated change in the value of an asset held for capital appreciation or rental income. due to the nature of this line item and the high probability of effect on profitability ratios, the investor should calculate these ratios excluding the fair value adjustment; (3) research results can make investors aware that upward fair value adjustments can increase the entity's net value. however, this increase is 'artificial' as no guarantee exists that such an adjustment may materialise upon disposal of investment property. thus, these adjustments are estimates only and should be ignored in the case of profitability analysis; (4) research results can make investors aware that profits and cash flows are different. profits contain non-cash items such as fair value adjustment and depreciation. (5) furthermore, profits are calculated based on accrual accounting. thus, increases in profitability do not reflect actual money balances; (6) from this research, it is apparent that investors value profitability measures in determining probable returns. increases in fair value are not reflected in dividend payments, as dividend payments result from available cash flow rather than available profit. therefore, it is suggested that investors also consider the analysis of cash flow measures when making investment decisions. the recommendation based on this research is that profitability ratios of sampled entities were affected by the recognition of fair value adjustments and that the investor should eliminate fair value adjustment measures when profitability is analysed. fair value adjustments are estimations of value increases or decreases relating to investment property. fair value does not encapsulate any actual business performance. therefore, investors are made aware that other measures, especially those that analyse cash flow, should be studied when estimating tangible returns. the result of this study correlates with a recent study of olante and lassini (2022) focusses on the management choice between fair value and cost for investment property under ias 40 in europe. olante and lassini’s stated that the results of their study are important for standard setters, as it indicates that although the preparers of financial statements recently gained more experience by using fair value in europe, this increased experienced may be insufficient to lead to adoption of fair value for investment properties. although investors may value profitability ratios a great deal, they are cautioned to eliminate fair value adjustments before calculating them. other options include the analysis of cash flow to ensure that dividends can be paid. ultimately, there is no ratio that guarantees investment decision success. this study has two limitations. firstly, it only focuses on selected companies listed on the jse in south africa. therefore, it might not be representative of other companies. the scope of the study is limited to two variables: investment property valuation (ias 40) and its effect on profitability ratios. future research could add more ratio’s to be investigated or to look at additional disclosures on smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 345 market liquidity and profitability. to conclude, the study conceivably allows a better understanding of the complexity of managerial decisions. references adkins, w. (2018). how to calculate the market capitalization of a company. retrieved from https://smallbusiness.chron.com/large-market-capitalization-indicate-bettercompany-35583.html al-khadash, h. a. & khasawneh, a. y. (2014). the effect of the fair value option under ias 40 on the volatility of earnings. journal of applied finance and banking, 4(5), 95-113. retrieved from https://www.scienpress.com/journal_focus.asp?main_id=56&sub_id=iv&issue=12 87 alves, s. (2019). accounting for investment property: determinants of accounting policy choice by portuguese listed firms. international journal of accounting and taxation, 7(2), 1-10. https://doi.org/10.15640/ijat.v7n2a1 andrews, e. l. (2014). fair value accounting isn’t fair. retrieved from https://www.gsb.stanford.edu/insights/charles-lee-why-fair-value-accounting-isntfair bandyopadhyay, s. p., chen, c., & wolfe, m. (2017). the predictive ability of investment property fair value adjustments under ifrs and the role of accounting conservatism. advances in accounting, 38, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2017.05.002 biondi, y. (2011). the pure logic of accounting: a critique of the fair value revolution. accounting, economics, and law, 1(1), 1-46. https://doi.org/10.2202/2152-2820.1018 christensen, h. b., & nikolaev, v. v. (2008). who uses fair-value accounting for nonfinancial assets following ifrs adoption? ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1265371 correia, c., flynn, d., uliana, e. & wormald, m. (2011). financial management. 7th ed. cape town: juta academic. creswell, j.w. (2015). a concise introduction to mixed methodology research. united kingdom: sage. de villiers, r. r., & middelberg, s. l. (2013). determining the impact of capitalising longterm operating leases on the financial ratios of the top 40 jse-listed companies. international business & economics research journal (iber), 12(6), 655. https://doi.org/10.19030/iber.v12i6.7871 dillalo, m. (2015). profitability ratios every investor should know. retrieved from https://www.fool.com/ investing/general/2015/10/10/3-profitability-ratios-everyinvestor-should-know.aspx field, a. (2009) discovering statistics using spss. 3rd edition. london: sage publications ltd. hoque, z., a. covaleski, m., & n. gooneratne, t. (2013). theoretical triangulation and pluralism in research methods in organizational and accounting research. accounting, auditing & accountability journal, 26(7), 1170-1198. https://doi.org/10.1108/aaajmay-2012-01024 international accounting standard (ias 40). (2019). investment property. retrieved from https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-40-investment-property/ international accounting standards board. (iasb) (2019). iasb update december 2019. retrieved from https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2019/iasbupdate-december-2019/ international financial reporting standards (ifrs). (2017a). the annoted ifrs standard – part a1. london: ifrs foundation. https://smallbusiness.chron.com/large-market-capitalization-indicate-better-company-35583.html https://smallbusiness.chron.com/large-market-capitalization-indicate-better-company-35583.html https://www.scienpress.com/journal_focus.asp?main_id=56&sub_id=iv&issue=1287 https://www.scienpress.com/journal_focus.asp?main_id=56&sub_id=iv&issue=1287 https://doi.org/10.15640/ijat.v7n2a1 https://www.gsb.stanford.edu/insights/charles-lee-why-fair-value-accounting-isnt-fair https://www.gsb.stanford.edu/insights/charles-lee-why-fair-value-accounting-isnt-fair https://doi.org/10.1016/j.adiac.2017.05.002 https://doi.org/10.2202/2152-2820.1018 https://doi.org/10.2139/ssrn.1265371 https://doi.org/10.19030/iber.v12i6.7871 https://doi.org/10.1108/aaaj-may-2012-01024 https://doi.org/10.1108/aaaj-may-2012-01024 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-40-investment-property/ https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2019/iasb-update-december-2019/ https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2019/iasb-update-december-2019/ smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 346 international financial reporting standards (ifrs). (2017b). the annoted ifrs standard – part b1. london: ifrs foundation. johannesburg stock exchange (jse). (2013). main board. retrieved from https://www.jse.co.za/capital/main-board johannesburg stock exchange (jse). (2016). guidelines to listing on the jse. retrieved from https://www.jse.co.za/sites/default/files/media/documents/201904/guidelines%20to%20listing%20on%20the%20jse.pdf koppeschaar, z. r., rossouw, j., deysel, d. j., sturdy, j., van wyk, h. a., gaie-booysen, f. f., papageorgiou, k., smith, c., van der merwe, c. m. & schmulian, a. (2014). descriptive accounting. 19th ed. durban: lexisnexis. koppeschaar, z. r., rossouw, j., deysel, d. j., sturdy, j., van wyk, h. a., gaie-booysen, f. f., papageorgiou, k., smith, c., van der merwe, c. m. & schmulian, a. (2016). descriptive accounting. durban: lexisnexis. lovemore, f.c.h. & brummer, l.m. (2010). the abc of financial management. pretoria: van schaik. ma, l. & wells, p. a. (2021). evaluation of fair value relevance and the sensitivity to valuation assumptions. retrieved from https://ssrn.com/abstract=3958670 marx, j., de swardt, c., pretorius, m. & roslynn-smith, w. (2017). financial management in southern african. 5th. ed. cape town: pearson. mehnaz, l., rahman, a., & kabir, h. (2022). relevance of supplementary fair value disclosures under market uncertainty: effects on audit fees and investors’ pricing. managerial auditing journal. https://doi.org/10.1108/maj-07-2021-3263 myburgh, j. e., fouche, j. p, cloete, m. (2012). accounting – an introduction. 11th ed. pretoria: van schaik. olante, m. e., & lassini, u. (2022). investment property: fair value or cost model? recent evidence from the application of ias 40 in europe. advances in accounting, 56, 100568. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2021.100568 pallant, j. (2016). spss survival manual: a step by step guide to data analysis using spss program (6th ed.). london, uk: mcgraw-hill education. philander, k. d. (2016). the usefulness of fair value measurement in financial statements of south african listed companies. dissertation. north-west university. retrieved from https://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/24936 pwc (2019). pwc ifrs overview 2019. retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/auditservices/ifrs/publications/ifrs-19/pwc-ifrs--overview-2019.pdf pwc. (2008). financial services. retrieved from https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/fs1_2008.pdf robbetze, n. (2015). the effect of earnings per share categories on the share prices of the top 40 jse listed companies. dissertation. north-west university. retrieved from https://repository.nwu.ac.za/handle/10394/17113 sharenet. (2018). top 100 listed companies by market capitalisation on jse and altx. retrieved from http://www.sharenet.co.za/index.phtml?content=/free/topco.phtml sowden-service, l. (2019). gripping gaap. 20th ed. united kingdom: lexisnexis. taplin, r., yuan, w., & brown, a. (2014). the use of fair value and historical cost accounting for investment properties in china. australasian accounting, business and finance journal, 8(1), 101–113. https://doi.org/10.14453/aabfj.v8i1.6 trajkovska, o. g., temjanovski, r., & koleva, b. (2016). fair value accounting-pros and cons. journal of economics, 1(2). retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/je/article/view/1594 wahyuni, e. t. (2011). the accountant perceptions of the ifrs convergence plan in indonesia. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 1(2), 85-96. https://www.jse.co.za/capital/main-board https://www.jse.co.za/sites/default/files/media/documents/2019-04/guidelines%20to%20listing%20on%20the%20jse.pdf https://www.jse.co.za/sites/default/files/media/documents/2019-04/guidelines%20to%20listing%20on%20the%20jse.pdf https://ssrn.com/abstract=3958670 https://doi.org/10.1108/maj-07-2021-3263 https://doi.org/10.1016/j.adiac.2021.100568 https://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/24936 https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-19/pwc-ifrs--overview-2019.pdf https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-19/pwc-ifrs--overview-2019.pdf https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/fs1_2008.pdf https://repository.nwu.ac.za/handle/10394/17113 http://www.sharenet.co.za/index.phtml?content=/free/topco.phtml https://doi.org/10.14453/aabfj.v8i1.6 https://js.ugd.edu.mk/index.php/je/article/view/1594 smit, niet, & botha evaluating the effect of fair value adjustments … journal of accounting and investment, 2022 | 347 wahyuni, e., puspitasari, g., & puspitasari, e. (2020). has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016. journal of accounting and investment, 1(1), 19-44. https://doi.org/10.18196/jai.2101135 welman j.c. & kruger, s.j. (2011). research methodology. 5th ed. cape town: oxford university press. zutter, c. j., & smart, s. b. (2019). principles of managerial finance, 15th edition. pearson. https://doi.org/10.18196/jai.2101135 journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) adeyemi adebayo* and barry ackers abstract: research aims: this paper undertakes a cross-country comparative analysis of corporate governance of state-owned enterprises (soes) in singapore and south africa, two countries using two different models for organising soes, with specific reference to agreement with the world bank’s themes on framework for good corporate governance practices for soes. the aim of this paper is to identify similarities and differences in practice and to document how the states have fared using different models. design/methodology/approach: the paper deploys a pragmatic mixed methods approach explored in two empirical phases, the first phase conducted between the second quarter of 2017 and the third quarter of 2019, with the second phase conducted between the third and fourth quarters of 2019, to understand the practices utilised by south african and singaporean soes. the data emerging from these two phases, were compared to the framework for good corporate governance practices for soes issued by the world bank. research findings: findings suggest although south african soes have good corporate governance practices in place, however, compared with south african soes, singaporean soes are better organised and governed. theoretical contribution/originality: this paper contributes to the scholarly discourse on soes by expanding the discourse on public sector entrepreneurship and opening up new debates and research areas on corporate governance of soes, an important component of public sector entrepreneurship. keywords: board remuneration; corporate governance; organising models; ownership models; singapore; south africa; state-owned enterprises; world bank framework for good corporate governance for soes introduction “state-owned enterprises (soes) have become important instruments of social and economic policy in industrialised mixed economies and in developing countries. the use of soes as instruments of public policy and the resulting clashes between these enterprises and private firms on the one hand and government and other controllers on the other, are causing concern. public committees in different countries as well as international organisations have been searching for positive theory for guidance in handling the multitude of problems related to these enterprises” (aharoni, 1981). affiliation: college of accounting sciences, university of south africa, south africa *correspondence: adebaao@unisa.ac.za doi: 10.18196/jai.v23i1.13830 citation: adebayo, a., & ackers, b. (2022). insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes). journal of accounting and investment, 23(1), 170-195. article history received: 29 jan 2022 revised: 19 feb 2022 accepted: 21 feb 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57288505800 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=56576386400 https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/colleges/accounting-sciences/about-the-college https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/colleges/accounting-sciences/about-the-college https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/colleges/accounting-sciences/about-the-college mailto:adebaao@unisa.ac.za https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13830 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13830 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.13830&domain=pdf adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 171 this paper explores and compares the corporate governance practices of soes in singapore and south africa – two countries with distinct models for organising soes – with particular reference to the world bank’s (2014) framework for good corporate governance practices for soes. the world bank’s (2014) framework for good corporate governance practices for soes (hereafter the world bank’s framework) is one of the two globally recognised frameworks for influencing good corporate governance practices in soes; with the other the oecd guidelines for corporate governance in soes. there is noticeable overlap in the themes in both frameworks such that the discussion of one, as in this study, covers the other. considering that soes in most quarters of the world are usually faced with numerous corporate governance problems (okhmatovskiy et al., 2021; bird, 2020; grossi et al., 2015) undermining their abilities to deliver mandates and usually requiring state bail outs, the world bank developed its framework as a way of assisting soes improve their corporate governance and limit their depletion of national resources, which has been a trend in many quarters of the world. this framework contains good corporate governance practices for soes. it is believed that adherence to these practices enables soes to be more likely to fulfil their mandates. this paper aims to identify differences and similarities in practice and understand how these states have fared using different corporate governance models. theoretical sampling (adebayo & ackers, 2021) was employed in selecting singapore and south africa based on rival arguments on structuring soes. the first argues that separating commercial from social objectives eliminates the organising of soes under state ministries (see keynes (1926, pp. 41–45) for this argument) and results in soes better achieving their mandates. singapore is a top sample utilising this model. an opposing argument is that soes operate better when they are overseen by state ministries, resulting in ensuring competition for curtailing the atrocities of private ownership (see marx 1887 (1967) for this argument); south africa is a top country where this model is deployed. thus, although singapore and south africa are both at different stages of economic development, singapore and south africa are developing countries (un, 2021). other countries deploying the holding company model type identified by the oecd (2005) such as austria, czech republic, hungary, italy, and slovakia; that might have been explored instead of singapore are classified as developed countries by the un’s (2021) classification under world economic situation and prospects, 2021. comparing soes organised in these manner with the best practices stipulated by the world bank (2014) has implications for theory and practice, particularly developing countries that should leverage their soes to achieve their broader socioeconomic objectives. the seminal quote by aharoni (1981) confirms that soes are important socioeconomic instruments, able to assist states in delivery of their socioeconomic mandates. however, in order to achieve these socioeconomic objectives, without burdening the taxpayer with additional costs, it is imperative that soes are correctly structured, organised, governed and consistently apply sound corporate governance practices (mcdonald, 2020; parker, 2020). the relatively important role of soes is evidenced by the observation that the majority of public sector employees are employed in soes, and not in the central administration (bernier, florio & bance, 2020; rentsch & finger, 2015). moreover, soes usually tend to operate in important strategic state sectors (clo, 2020; stan et al., 2014). adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 172 the evolution and contribution of soes is highlighted by their expanding size, as well as their changes that have influenced and reorganised their features and roles in terms of governance rules, regulatory frameworks, business re-engineering, accountability and transparency standards (florio et al., 2018). despite their potential important contribution, soes are frequently plagued by serious problems involving corporate governance. the agency problem impacting corporate governance practices in private-sector enterprises (pses), are also prevalent in soes. however, the scope of corporate governance problems in soes appears to more extensive than in pses, cutting across more areas (papenfuß, 2020; allini et al., 2016), with soe agency issues usually being more problematic than in pses (amoako & goh, 2015; grossi et al., 2015;). thus, aharoni’s (1981) observation that public sector role-players in different countries including international organisations, have been exploring possible positive theory to guide their mitigating of multiple issues facing these enterprises, still equally applies today after several years, indicating that the problems associated with these soes were never really resolved. even before the recent covid-19 pandemic which has decimated most economies and severely impacted the provision of publicly provided goods and services, soes in several countries often required state bail outs due to their inefficiency and ineffectiveness. ironically, despite this inefficiency and ineffectiveness, the number of soes across the world continues to increase, due to their perceived socioeconomic importance (grossi et al., 2015). since most soes usually operate in strategic sectors important to their owning states (clo, 2020; stan et al., 2014), results in shareholding states readily bailing out distressed soes. in addition to employing the majority of the public sector workforce (rentsch & finger, 2015), in terms of value, soes are directly involved in up to threequarters of the public-linked investments, with debt ratio often higher compared to the core public sector administration (bernier et al., 2020; del bo et al., 2017; grossi et al., 2015). additionally, soes in many states also utilise major national resources, with the possibility of either depleting or increasing these resources. therefore, the effectiveness and efficiency of soes greatly influence the socioeconomic competitiveness and performance of shareholding states (kloviene & gimzauskiene, 2016; grossi et al., 2015). thus, government, observers as well as society cannot afford to neglect these state enterprises given their documented importance. notwithstanding the existence of frameworks (oecd, 2014; 2005; world bank, 2014) on good corporate governance practices to assist soes improve their corporate governance practices, these governance frameworks are largely disregarded by soes in many countries. comparing corporate governance practices of five south african soes to the guidelines on corporate governance in soes by the organisation for economic cooperation and development (oecd) (oecd, 2015), thomas (2012) found that soe corporate governance is not as detailed as required by the oecd guidelines. although soes were expected to comply with the oecd guidelines, since aharoni (1981) had earlier highlighted the issue of corporate governance in soes, this observation was not surprising. similarly, van thiel, van genugten and voorn (2020) and daiser et al. (2017) adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 173 warned that soe corporate governance indirectly poses a major challenge for owning states. this paper contributes to the scholarly discourse on soes in the following four ways. the first, examines structural soe corporate governance in terms of soe ownership and organising models. the second, documents similarities and differences in the approaches adopted by the two countries to govern their soes, to learn from their experiences by identifying practices to improve soe performance. the third, compares the extent to which the corporate governance practices of singaporean and south african soes are aligned with the good corporate governance practice’s themes contained in the world bank’s framework, which is arguably the best, and one of the two primary frameworks available to assess soe corporate governance practices. the fourth, expands the discourse on public sector entrepreneurship, by opening up new debates and research areas on soe corporate governance. literature review corporate governance in soes following bernier’s (2014) observation that public entrepreneurship is an important but under-researched area in the public arena, it is imperative to explore public entrepreneurship viz-a-viz soes, the main component of public entrepreneurship. in this context, klein et al. (2010) note that public entrepreneurship is manifest in a variety of activities, such as changing the institutional environment or rules of the game, establishing new public organisations, creating and managing new public resources, and exploiting spill-overs by private role-players for providing wider public services and goods. accordingly, for the purposes of this study, public entrepreneurship refers to the innovative management of existing, publicly owned resources to achieve established ends (klein et al., 2010). in this context, this paper explores the innovative management of soes in singapore and south africa. the discussion below indicates that corporate governance is critical in public entrepreneurship. as previously indicated, the agency problem impacting pses corporate governance practices, also arises in soes, but the scope of soes corporate governance issues tends to be larger and cuts across more areas (papenfuß, 2020; allini et al., 2016; ), with agency issues in soes usually being more problematic (van thiel et al., 2020; amoako & goh, 2015; grossi et al., 2015). not only is the specification of contract in soes usually blurry (putniņš, 2015), meaning it is often more problematic to differentiate between owners and managers and to document their respective roles (van thiel et al., 2020; aharoni, 1981), specifying the costs associated with the public service obligations (psos) of soes is also more difficult. incentives in soes are more problematic, since bureaucrats and not private sector role-players often manage soes (fan et al., 2013). moreover, there is often the lack of zeal to ensure socioeconomic efficiency. soe managers seldom lookout for cost efficient opportunities, especially when it means they will have to invest more time and management effort in terms of the requirement of special skills from them. furthermore, adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 174 public sector role-players are often conflicted by having to prioritise several deliverables to which they share limited time (subramanian, 2015; aharoni, 1981), as well as it often being impossible to clearly articulate the desired end goal due to frequently conflicting socioeconomic objectives. this agency problem is also exacerbated by free rider and soft budget constraints (sbc) problems in soes. the free rider problem entails lax behaviour by soe managers caused by inadequate monitoring mechanisms exacerbated by two other corporate governance issues impacting soes, i.e. political interference and corruption; while sbc involves lax behaviour by soes management executives, seeing that owning states perceive soes as too big to fail (chang, 2007). the components of agency problems in soes are discussed below. agency problems in soes specifying social costs the first problem is specifying the costs of psos of soes. it is usually difficult to specify the psos costs of soes. specifying the cost of soes psos for the purposes of compensating soes for undertaking psos is an uphill task. aharoni (1981) notes that separating social and commercial objectives poses difficulties as it is usually difficult to establish psos. recently, mcdonald (2020) and plūmiņš and ščeulovs (2016) have agreed that when soes pursue non-commercial objectives, there is the likelihood of reduced good corporate governance practices as well as reduced efficiency and effectiveness. compared to the reality in contemporary times, separating social and commercial objectives may likely result in reduced corporate governance challenges. as a way of covering up mismanagement, soes often hide behind psos (amoako & goh, 2015). thus, in some states, soes are exempted from psos. for example, in new zealand, even though the state-owned enterprises act 1986 mandates that soes are to engage in psos, and that the treasury is to compensate soes for any possible loss incurred for engaging in psos, this provision is generally not in use as a result of soes focusing on commercial operations (laking, 2012). the ownermanager problem a key challenge facing soes is the owner-manager problem. soes rightful owners, citizens do not manage soes. this indicates that as obtainable in pses, executives will not act like an owner-manager will act. meaning the distinction between manager and agent in terms of ownership and management relationship in soes is blurry. although citizens are supposed to be the recognised owners, states are the documented owners, since only a fraction of citizens are represented in managing soes. hence, the agency relationship in soes is always complicated resulting in the difficulty of establishing monitoring mechanisms. the complication in the agency relationship results in non-existent or weak monitoring resulting from the close link between documented owners in the form of politicians and managers (bureaucrats and/or civil servants) (van thiel et al., 2020; li et al., 2012). hence, since most of the soes all over the world, are often faced with numerous challenges, it is often impossible to establish failures that may be attributed to managerial problems of soes (o’toole et al., 2016). adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 175 the free-rider problem monitoring of soes is seldom difficult for reasons that several parties may claim ownership of soes (peng et al., 2016; kankaanpää et al., 2014). the main challenge is that even though several parties may claim ownership, they are not necessarily active in formulating and implementing monitoring mechanisms as a result of the costs involved, shouldered by the party responsible for formulating and implementing monitoring mechanisms, while the ensuing benefits will be enjoyed by all the parties that could claim ownership (velotti et al., 2012). although citizens, recognised as one of the parties that could claim ownership – may be willing to mount monitoring mechanism, they usually do not have the exposure and means to do so. collectively, citizens are not part of the soes and the government, with only a small fraction represented. thus, it is usually not feasible for citizens to come together to implement this monitoring mechanism. hence, there is no readily available information for monitoring soes. where available, the associated costs of obtaining such information is normally high as there is usually a great deal of uncertainty (kankaanpää et al., 2014), coupled with public sector role-players being torn between the various deliverables to which they share their time (subramanian, 2015; aharoni, 1981). soft budget constraints commentators have submitted that sbcs result in anti-competitive behaviour by soes (grosman et al., 2016; gumede, 2016). the term sbc was coined by hungarian economist, janos kornai (kornai, 1998; kornai et al., 2003), to denote the characteristics of the then socialist enterprises under central planning. however, recently, the term has been explored in explaining lax management of soes in capitalist economies, sustained by political sbcs (chang, 2007). soes are very important to states, especially in states where they are deployed to provide public services and goods and/or where they are in strategic state sectors (clo, 2020; stan et al., 2014). the implication of this is that shareholding states are more than prepared to bail out ailing soes. that shareholding states are always willing to bail out ailing soes means that there is less focus on deploying resources efficiently (o’toole et al., 2016). resulting in little or no focus on maximising socioeconomic performance and surplus (stan et al., 2014). thereby reducing the pressure by executives to deliver viable investments (guo & clougherty, 2015), since soes are already perceived to be too big and too important to fail (pargendler et al., 2013). mitigating corporate governance issues of soes commentators (vergotine & thomas, 2016; maloa & bussin, 2016; world bank, 2014) have noted that certain practices contribute positively to mitigating issues related to corporate governance in soes. among which are auditing, risk management and incentives. the idea in this study is that ownership, organising and governance models to a great extent assist in mitigating corporate governance related issues in soes. even though it is recognised that incentives, auditing and risk management appear to be effective mechanisms in limiting issues of corporate governance in soes, they do not deliver a comprehensive solution for reasons that they focus excessively on internal adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 176 organisational issues. thus, a more holistic approach covering organisational, internal and external issues is needed for mitigating issues of corporate governance in soes. this holistic approach should encompass a combination of elements that include organising, ownership, internal and external legal and regulatory frameworks as well as governance models. the world bank’s framework provides best practices guidelines along these lines. structural ownership and organising models for soes confirming the multidimensional nature of corporate governance, the singapore code of corporate governance provides a key definition of corporate governance, as having the appropriate people, processes and structures in place to direct and manage the business and affairs of the organisation, enhancing long-term value creation, cognisant of the interests of other stakeholders (monetary authority of singapore, 2018). this definition highlights the importance of structure as an important component of the corporate governance process. it should be noted that structure has both internal and external components. whereas people and processes are primarily internal elements, organising and ownership models appear to be the two most important external structural corporate governance aspects in soes. the two primary models of soe ownership are whollyand partly-owned enterprises. the oecd (2015) and balbuena (2014) note three different models for organising soes: centralised, decentralised or sector ministry and dual ministry models. these organising models are typically associated with wholly-owned soes. although the wholly-owned model usually comprises centralised, dual or decentralised organising models, singularly or in combination; with the partly-owned ownership model tending towards a holding company, as reflected in the continuum illustrating the relationship between the organising and ownership models depicted in figure 1, the partly-owned model cannot be categorically classified as a holding company model. figure 1 continuum of soe ownership and organising models (adapted from oecd, 2015 & balbuena, 2014). decentralised organising model the traditional model for organising soes is the decentralised model. in this model, responsibility for managing and monitoring soes resides with the relevant sector ministry, which is normally a single line ministry. although several states commonly used this model before the 1970s reforms (oecd, 2005), and most states subsequently adopting other models, others including czech republic, germany, south africa, and developing states in particular, still tend to utilise this model. adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 177 dual organising model in the dual organizing model, the line (as is the case with the decentralised organising model) ministry partners with a special ministry/department in overseeing soes. this model emerged as a widespread practice about two decades ago (balbuena, 2014). the broad acceptance of this model is attributed to the owning states believing that accountability, monitoring and control over a soe will improve when two ministries, and not only one, are shareholders in a soe. in this model, widely used in many developed countries such as italy, new zealand and switzerland (oecd, 2005), the ministry/department of finance/national treasury, is normally the principal (special) ministry, with the line ministry typically being the primary ministry. hence, the line ministry becomes accountable to the principal ministry. centralised organising model soes are overseen by a central ministry in the centralised model. this central ministry is not usually the line or specialised ministry, but a ministry especially established with the express purpose of overseeing soes. in most cases, this specially created ministry, is usually overseen by another ministry, commonly the national treasury or the ministry/department of finance. thus, differentiating between the decentralised, centralised and dual models. while the centralised model was seldom used prior to the 2000s, it has since emerged as the most common model deployed for organising soes in contemporary times, especially by western countries. the oecd (2005) confirms that this centralised model is increasingly being deployed, particularly by the nordic and asian countries (clarke, 2015), as well as a number of the oecd states (oecd, 2005). holding company organising model although chen (2016) argues that the holding company model seems to be a centralised model, this holding company model (as we will observe in the discussion of findings below) appears not to fit into any of the oecd’s (2005) three primary models of organising soes discussed above. research method this cross-country comparative study used a pragmatic mixed methods approach conducted in two distinct phases to establish similarities and differences in corporate governance practices, as well as the extent of conformance with the world bank’s framework. the first empirical phase comprising content analysis, analysed the annual reports of the soes, corporate governance documents, the internal and external legal and regulatory frameworks of the soes considered, corporate governance codes, the corporate websites, practice guides, board charters, as well as corporate legislation and relevant governance frameworks and reports in south africa and singapore, for necessary information. annual reviews, journal articles, company publications, and web pages were also scrutinised for pertinent information. in the second phase, semi-structured adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 178 interviews were conducted with purposively selected senior officials at soes, corporate governance experts, as well as with directors responsible for providing oversight for these soes. the world bank’s framework was used to compare the respective corporate governance characteristics of south african and singaporean soes. the framework identifies good corporate governance practices for soes including ownership and organising models, legal and regulatory issues, financial and fiscal discipline, methods of monitoring performance and accountability, transparency and disclosure, boards of directors, as well as special issues in mixed ownership and implementing reforms. the resulting empirical data were analysed and discussed within the context of six relevant components of the world bank’s framework. the units of analysis in the study population included all soes and similar enterprises – sovereign wealth funds (swfs) and state invested enterprises (sies). swfs are enterprises that invest any form of reserves on behalf of governments, while sies are corporatised enterprises in which the state exercises control by means of minority stakes or pyramidal organisational structures. a total of 15 purposively selected soe experts across all purposively selected soes (managers, oversight directors, specialists and corporate governance experts) in both countries, were interviewed in the second phase to obtain deeper insights into the observations arising from the first phase, content analysis. in all, nine experts were interviewed in south africa and six in singapore. the interviews covered fourteen soes in both singapore and south africa and a university in singapore where two corporate governance experts were interviewed. to preserve confidentiality, the names and organisations represented by interview participants are withheld, with the identities of participants being anonymised. although provision was made to interview more participants, no new information was obtained (data saturation) after interviewing the 15th participant. ashe (2012) importantly notes that two to ten participants are usually sufficient for a researcher to reach a saturation point. the interviews were used narratively (williams, 2011) in a constructive manner (bujold, 2004) for confirming, where appropriate, or refuting observations from the first phase (dai et al., 2016). result and discussion structural ownership and organising models of south african and singaporean soes for reasons that there is usually lack of accountability and focus on core ownership function in the decentralised and dual models, countries are increasingly adopting a more centralised approach by creating advisory bodies and ownership entities. this advisory model entails establishing advisory or coordinating bodies such as enterprise specific departments to assist in promoting good governance practices in individual enterprise by professionalising the state’s ownership role thereby bringing stability to soes as a whole (world bank, 2014). also, in terms of ownership, considering the inherent limitations in the advisory bodies model, more recently, countries are moving to more centralised approaches in which soes ownership authority is concentrated in a single specialised adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 179 entity (world bank, 2014). in this kind of ownership model, the specialised entity is the shareholder representative charged with oversight responsibility for soes, this is the holding company model. the specialised entity represents the state and is also charged with exercising all ownership functions. ownership models although both singapore and south africa have whollyand partly-owned soes, from an organising perspective, they use different models to structure their soes. figure 2, depicts the relationships between the organising and ownership models of soes in the two countries. figure 2 ownership and organising models of south african and singaporean soes organising models soes in south africa are organised using two of the three primary models identified by the oecd (2015), being either decentralised or centralised, whereas singaporean soes are organised under the holding company model (table 1). in addition to some south african soes being overseen in a decentralised model by the national treasury (ministry of finance), or by various national departments, the department of public enterprises (dpe) was especially established under a centralised model to provide oversight over seven of the major south african soes. the soes controlled by the dpe as of february 2022 are alexkor, denel, south african forestry company limited (safcol), eskom, transnet, south african airways (saa), and the south african express (sae). when compared to the models of organising soes in several countries, the singaporean model is relatively unique, not clearly falling into any of the three primary organising models described in the literature, i.e. centralised, decentralised or dual models. despite chen (2016) positioning it as a centralised model, singaporean soes cannot be classified as being controlled under a centralised model, since all soes in a centralised model are usually overseen by a state department/ministry (balbuena, 2014). however, temasek, the singaporean holding company, was specifically established in 1974 as an investment holding company, overseen by the ministry of finance (chen, 2016; lei et al., 2015). all the soes are in turn owned by temasek. aside from the soes it owns, temasek also invests in sies. thus, temasek is more appropriately situated under the oecd’s (2005) adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 180 “other specific structures – holding companies” category, and not under the centralised model category. table 1 structural organising and ownership models of south african and singaporean soes world bank’s best practices south africa singapore creating advisory bodies advisory body in south africa (department of public enterprises) creating ownership entities other soes under the decentralised model ownership entity in singapore (temasek) legal and regulatory frameworks applicable to south african and singaporean soes considering that shortcomings arise where soes operate in line with private company law, especially where there is no proper framework governing states’ role as owners and their relationships with soes, the world bank (2014) contends that soes should have their own specific law. in addition to this, soes should be corporatised in order to make them operate better. corporatisation entails reorganising soes in line with legal entity in which corporate structures is similar to pses, including the establishment of executive management, a board of directors, as well as shareholders (world bank, 2014). the main objective of this corporatisation is to allow states to run soes efficiently on a more commercial basis, while retaining ownership. further, soes should be subjected to equal application of broader laws and regulations necessary in creating a level playing ground and achieving competitive neutrality between soes and pses such that ownership does not limit one while promoting the other. furthermore, soes should be increasingly subjected to capital market discipline in terms of listing shares of corporatised soes on the stock exchanges in order to ensure soes are subjected to more stringent corporate governance requirements obtainable under securities laws. securities laws normally contain stringent requirements for independent directors on the board, fairly treating minority shareholders, and ensuring comprehensive and timely financial and nonfinancial reporting (world bank, 2014). when soes are listed, they are subjected to capital market scrutiny, through exposure to oversight of expert analysts, financial media and rating agencies (world bank, 2014). the analysis of archival documents indicated that in addition to the south african companies act which contains specific provisions for soes (south african government, 2008), individual south african soes are regulated by their own enabling acts (legislation). the companies act stipulates that its provisions, which apply to publicly listed companies, apply equally to soes. other relevant south african regulations, legislation and frameworks include the public finance management act 1999 (pfma), treasury regulations, public audit act, protocol on corporate governance in the public sector, as well as the king iii and king iv reports on corporate governance, which contain the code of corporate practices and conduct that inter alia applies to soes and agencies subject to the pfma. even though s1 of the pfma does not require soes to have psos, the dpe indicates that the goal of the enterprises under its oversight are to unlock growth, create jobs, drive industrialisation, and develop skills, in order to contribute to wider social adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 181 objectives. similarly, gumede (2016) and bhorat et al. (2015) note that the objective of the anc’s1 proposed nationalisation of soes in 1994, which was gradually implemented in the early 2000s, after the realisation that privatisation was not the panacea to address the inequity of south africa’s apartheid legacy; was to leverage soes in pursuing growth and development as well as creating employment and for redistribution objectives. the singaporean companies act incorporates singaporean soes (singapore statutes online, 2006). the prescripts of the singapore companies act regulating private entities, accordingly apply to temasek as well as the soes under temasek. nevertheless, that temasek is a private company owned by the state, exempts it from certain provisions of singaporean company law applicable to private companies. these exemptions include a requirement for temasek to only submit audited financial statements to the minister of finance, and not to singapore’s company registry (chen, 2016). as a result, parties outside the company are prevented from accessing privileged information relating to temasek’s financial statements, apart from that revealed in the temasek annual review, which it started publishing in 2004. hence, only information disclosed in the temasek annual review are publicly available. further, the prime minister and any other ministers do not have the constitutional authority to interfere in the management affairs of temasek or the soes under temasek. hence, the state does not participate in the daily running of temasek or its soes, relating to management, regulation and investment. similarly, in another deviation from the legislative prescripts, temasek designs its voting structure, is able to pass resolutions through written means, and is not compelled to hold an annual general meeting. although the singaporean prime minister is constitutionally entitled to temasek’s information, for the prime minister to use this power, the entire state cabinet will have to approve (chen, 2016). however, the prime minister must ratify the appointment and removal of temasek’s directors. while this provision applies to temasek, it is not directly applicable to the soes under temasek. the singaporean practice guidance or the code of corporate governance for listed companies is another relevant governance framework (monetary authority of singapore, 2018). while the content analysis observations suggest that the legal and regulatory frameworks applicable to south african and singaporean soes both appear adequate, singapore’s soes appear less transparent and accountable than south african soes, primarily due to temasek’s exemptions from corporate governance best practice (table 2). moreover, the codes of corporate governance for guiding soes in both countries appear to be suitable. however, since publicly listing soes represents one of the strongest soe regulatory practices (world bank, 2014), it may be argued that singaporean soes are better regulated as they are publicly listed on stock exchanges and are thus subjected to better capital market discipline, despite the annual reports or financial statements of some of the soes not always being publicly available. 1 african national congress (anc) – the ruling party in south africa since the first democratic elections in 1994.tab adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 182 table 2 legal and regulatory frameworks applicable to south african and singaporean soes world bank’s best practices south africa singapore soes should have specific laws soes do not have specific laws soes do not have specific laws soes should be corporatised soes are not corporatised soes are corporatised soes should be subjected to equal application of laws and regulations soes are subjected to equal application of laws and regulations soes are subjected to equal application of laws and regulations monitoring performance and accountability of south african and singaporean soes effective performance monitoring is an important function of the owning state. the world bank (2014) submits that there is the need for the owning states to firstly build baseline information on the portfolio of its soes and remove impediments to financial reporting by companies in the portfolio, before creating performance-monitoring system. this usually involves generating a list of the companies in the portfolio as well as coding the companies based on their legal, regulatory and operational status. further, there is a need for setting soe mandates, objectives and strategies, which constitutes steps in preparing performance agreements. further is that outlining the individual mandate of each soes is key for defining accountability and also for determining the scope of psos, and for forming a basis for more specific targets for the company’s operations (world bank, 2014). also, there is the need to structure performance agreements once the mandate is set. performance agreements are used for communicating the government’s expectations for soe performance to each soe and to the public. the empirical content analysis revealed that in addition to setting south african soes mandates, schedule 2 soes and schedule 3 business enterprises are also required by the pfma to prepare and submit annual budgets, annual reports as well as financial statements. in addition, schedule 3 soes are to submit an annual project plan (app), and schedule 2 soes must prepare a statement of corporate plan (socp). the socp should cover the soes affairs and that of their subsidiaries for the forthcoming three financial years. this socp thus incorporates expected revenue, expenditure and activity plans for the forthcoming three years. also, the shareholding state communicates with the advisory body in south africa, dpe, via the statement of strategic intent (sosi). soes use the sosi to express their policy objectives to the dpe. the soe boards are responsible for ensuring alignment between the socp and the sosi. these are incorporated into a shareholder compact. the shareholder compact represents a performance agreement between soes and the shareholding and it is one of the accountability documents deployed by the shareholding ministry and the owning state to track soe performance. as noted in the first empirical phase – content analysis phase and in literature, soes use several accountability documents overlapping in their use and in their description. interview participant f (a director of oversight for soes) explained: “schedule 3 soes prepare an app, which is linked to their strategic plan, a five-year document that sets out their planned activity for the next five years. the app is a one-year plan from the five-year strategic plan detailing how projects and targets are to be adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 183 implemented and achieved. the annual report then links all the quarterly reports, the strategic plan and app together. while the pfma requires the schedule 3 entities to prepare a sosi and have app, the revenue generating soes (schedule 2) enterprises have the socp.” while the sosi and socp serve the same purpose, basically, the socp is like merging the strategic intent and the app and the strategic plan into one. by comparison, schedule 2 soes also prepare a strategic plan. this strategic plan is a three-year document refined each year with forward looking information into the three years. thus, sosi and app apply to schedule 3 soes whereas sosi and socp apply to schedule 2 soes. differentiating between their respective roles, participant g commented: “the shareholder compact is a written contract agreement between the minister and the chairperson of the board – the minister on behalf of the government and the chairperson of the board on behalf of the enterprise”. this agreement details matters that the board and the soe are to achieve as well as those responsible for achieving the detailed goals. the agreement also documents the rights and responsibilities of the shareholding minister and the director general2 . where necessary, in addition to those outlined in the legislation, the minister often require soes to adhere to further accountability documents for the soes to comply with. as against what is obtainable in south africa, temasek in singapore primarily monitors its portfolio of soes by setting clearly defined mandates for each soe and by carefully constituting adequate functional boards for its soes. the carefully constituted strong boards report directly to temasek and not to the state. the observation that south africa does not clearly distinguish between pfma schedule 2 and schedule 3 entities, results in mandates and objectives that are unclear, except when provided for in the soes individual establishing legislation. this ambiguity has significant implications on the strategies used to fulfil mandates. notwithstanding, with reference to the world bank’s framework, findings under this theme suggest that the accountability and monitoring mechanisms for soes in south africa are more robust than in singapore (table 3). table 3 monitoring performance and accountability of south african and singaporean soes world bank’s best practices south africa singapore building baseline information soes have baseline information soes have baseline information setting mandates, strategies and objectives owner sets mandates, strategies and objectives owner sets mandates, strategies and objectives structuring performance agreements soes have structured performance agreements soes do not have structured performance agreements 2 whereas the minister is the elected official appointed by government as the executive authority, the director general is the executive head of the ministry. adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 184 financial and fiscal discipline of south african and singaporean soes the world bank (2014) submits that owning states need to identify and separate out psos. soes in many countries were created as commercial entities. these soes are thus made to perform noncommercial psos. psos are also known as quasi-fiscal activities, public service agreements (psas), or community service obligations (world bank, 2014). governments tend to use soes to pursue public policy rather than through regular budget channels. the world bank (2014) submits that psos include providing services to underserved communities or offering services at a price below cost. thus, the profits of soes involved in psos are usually well below profits from operating at full capacity. if psos are separated, identified and the relative costs are established, psos should be financed directly from the budget in order to document the size and amount of the government transfer. thus, it is possible for states to purchase psos from soes under arm’s-length commercial contracts and inform pses suppliers the price with which they may compete to provide such services (world bank, 2014). this will enable soes to be subjected to market practices and discipline in terms of obtaining funds from market operations. thus, reducing the access of soes to direct and indirect public funding, allows owning states to facilitate the commercial orientation of soes, enabling them to be fiscally and financially responsible for their operations. table 4 financial and fiscal discipline of south african and singaporean soes world bank’s best practices south africa singapore identify and separate public service obligations psos are not identified and separated do not usually have psos finance psos directly from the budget psos are not financed directly from the budgets psos are financed directly from the budgets obtain funds from market operations soes obtain part of their funding from market operations soes obtain funding from market operations and loans from temasek and banks the content analysis revealed that singaporean soes appear more fiscally and financially disciplined compared with south african soes (table 4). although both south african and singaporean soes have psos, the approach adopted to achieve these psos, significantly differentiates the fiscal and financial discipline of soes in the two countries. temasek drives soes in singapore to operate exclusively as commercial entities in order to contribute towards the national budget for providing major social services. nevertheless, despite not being mandatory, singaporean soes also perform psos, but they are not compensated by their shareholder as a result of the soes operating purely on commercial basis. in south africa, psos is not separated from the commercial mandate for the schedule 3 soes that are not profit oriented and even for some profit –oriented schedule 2 soes. even though soes report on these psos, there is difficulty in determining the cost of psos of soes. in addition, some south african soes receive part of their operational funding from the budgetary transfers in form of grants to fund their government mandates, whereas singaporean soes are entirely funded from the proceeds of their business operations. the major sources of funds for singaporean soes are dividends from portfolio and distributions from funds, divestment proceeds from investment sales. adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 185 additional funding sources also include new capital from the shareholder, temasek eurocommercial paper, temasek bonds, shareholder and bank borrowings (temasek, 2017). boards of directors of south african and singaporean soes there should be clear separation between the ceo and the chairperson (world bank, 2014). also, there is need to create a balanced board for soes consisting of three distinct categories of directors: executive directors, who are the ceo and other senior full-time executives of the company; nonexecutive directors, who are not part of the executive team or are not employed by the company; and independent directors, who in the purest form are directors with no material relationship to the company (world bank, 2014). in creating a balanced board, soes are to ensure reduced representation of state roleplayers on boards. in this context, boards that are composed mainly of state representatives usually lack the required skills and objectivity key to proper boards functioning. such board members are normally used in pursuing policy goals. professional criteria should, thus, be adopted for selecting and dismissing board members. it is key to note that large boards tend to reduce performance considering that it prevents detailed consideration of important issues, thus making decisions cumbersome. also decisionmaking in large boards is usually time-consuming as it takes time to build consensus between different factions on the boards. hence, in oecd countries, the maximum number of directors representing each soe board ranges from 9 to 15 members – which is about ideal for soes (world bank, 2014). board structure and composition play an important role in organisational stewardship and performance. participant b noted that “board size often affects board independence”. there are essentially two types of board structures for soes – unitary and two-tier boards. in the unitary board structure, the board of directors are the governing body and comprises of independent non-executive directors that supervise management executives who are charged with the daily running of the soes; while the shareholders are at the top of the hierarchy (wang, 2014). in a two-tier board, a supervisory board is charged with controlling management and the independent directors (jungmann, 2006). both south african and singaporean soes utilise unitary single-tier board structures, with average south african boards having eleven directors, and average singaporean board comprising nine directors. the board committees are similar in both countries, where soes do not have industry-specific committees. the chairpersons and ceos of soes in both south africa and singapore are separate people, each performing distinct specified roles in the soes. the selection and appointment of board members are similar in both countries. the nominations committees recommend candidates for appointment or reappointment. in both south africa and singapore, it is required that a majority of the board members are non-executive directors. although it may not be easily determined whether singaporean soe boards are influenced by nepotism, compared to south africa soes boards, singaporean soes boards are better constituted in terms of experience and skills. the tenure of directors in singaporean soes is for an initial three years, which is reviewed annually at the annual general meeting, and may be renewed a maximum of three times, thus allowing directors to act for a maximum total of nine years. the initial tenure of directors in south africa is for three years, and similar to singapore, which is adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 186 reviewed annually as is the case in singapore. however, unlike in singapore, if it can be established that independence has not and will not be compromised, it is possible that a non-executive director of a south african soe may continue in office after nine years. in south africa, the board charter stipulates the role of the board and that of its committees. in singapore, the practice guidance and soe-specific terms of reference stipulate the terms of reference of the board and the board committees. the training of board members in singapore appears better structured than in south africa. in addition to ongoing training, it is documented that newly recruited board members in singapore are trained when they assume duty. in this context, it appears that the board structure in south africa does not adequately allow for the type of models in place. in this regard, participant f asserted: “soes boards often forget that they are state-owned and instead act like they are pses. this results in a number of problems in the enterprises. thus, the minister and the responsible department have to be competent enough to carry out their oversight duties as outlined in the pfma. once this oversight is not fulfilled, problems set in”. however, although both the minister and the relevant ministry may discharge their oversight obligations, problems may persist due to a lack of competency by those charged with managing the soes. hence, it becomes important to maintain a balanced relationship between the shareholding ministry with that of the board and management of soes. in this regard, participant f noted: “once you overlook this relationship, it becomes a problem. i have been doing oversight for five years, i know that where we have problems is that people who are supposed to be doing oversight don’t do their jobs, and otherwise they could have eliminated most problems while at the infant stage”. table 5 shows comparison of boards of directors between soes in south africa and singapore. table 5 boards of directors of south african and singaporean soes world bank’s best practices south africa singapore separation between ceo and chairperson ceos are and chairpersons are two different people ceos are and chairpersons are two different people balanced boards for soes there are usually balanced boards there are usually balanced boards professional criteria be adopted for selecting board members professional criteria are adopted for selecting board members professional criteria are adopted for selecting board members board size the board size is usually ideal the board size is usually ideal remuneration of south african and singaporean soes boards the remuneration of board members ought to be competitive and packaged in a manner that attracts, motivates, and retains qualified people that are capable of serving the interests of the company (world bank, 2014). salaries and benefits of executive directors should encourage both internal and external competition and should be linked to performance. further, particular attention is to be paid to the effectiveness of compensation plans in attracting and motivating ceos and other senior executives. remuneration of non-executive directors should also be competitive to attract, motivate, and retain qualified people (world bank, 2014). the world bank (2014) submits that soes may be categorised according to their characteristics to enable comparison of adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 187 remuneration package by soe industry and size, since there are wide differences between industries, especially in financial and non-financial sectors. board remuneration in each country is structured differently (table 6). non-executive directors in south africa are paid a fixed monthly salary and are reimbursed for any expenses incurred in discharging their duties. although remuneration is benchmarked with industry and markets, the final pay is fixed by the shareholder, after consulting with the national treasury and taking into account the recommendations of the remuneration committee. additionally, for soes under the control of the dpe, the remuneration of directors is packaged taking into account the remuneration and incentive standards of the dpe for soes executive directors, prescribed officers and non-executive directors. table 6 remuneration of south african and singaporean soes boards world bank’s best practices south africa singapore remuneration should be competitive remuneration not as competitive as in pses remuneration is as competitive as in pses remuneration should be determined by the board/committee remuneration determined by the board/committee and the dpe, where applicable remuneration is determined by professionals outside soes soes to be grouped according to their characteristics soes are not grouped according to their characteristics soes are grouped according to their characteristics by contrast, the practice in singapore is to hire a remuneration consultant to determine the appropriate remuneration of non-executive directors taking the specific regulatory, operating and competitive environment into account. non-executive directors are paid a retainer as directors’ fees, as well as variable remuneration according to their contribution relating to board meeting attendance and board committee membership. while a larger percentage (between 70 and 85%) of remuneration is paid in cash and the balance is sorted in the form of shares, which non-executive directors may only dispose a year after the expiration of their tenure. this is key in ensuring that non-executive directors hold a minimum of the shares of the soes during their tenure, ensuring that the interests of directors are aligned with that of the shareholders. the composition of the remuneration packages of singaporean non-executive directors suggests that they are better compensated when compared to their south african soes counterparts. it is worth noting that the world bank (2014) found that the compensation of non-executive soe directors in indonesia, thailand and singapore were higher than other major companies, both privately and publicly owned. arguing that appropriate remuneration is crucial for organisational survival, liu and zhang (2015) assert that reasonable incentivised contracts packaged by owning states can motivate executives of soes to concentrate efforts towards ultimately attaining the mandates of soes. participant a observes: ”one of the reasons, if not the main, for reduced public sector presence on the boards of south african soes relates to remuneration, since the national treasury does not want public sector officials to earn double salaries – one for working for the government and the other for working for the soe”. participant k confirmed this by stating: ”apart from the representative of the department, no other public official would be willing to serve on the board of soes when they will not be compensated for their soe board activities”. in this adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 188 regard, the world bank (2014) specifies that government officials on boards of soes should not be compensated for such role. disclosure and transparency of south african and singaporean soes soes, especially large soes, should be listed on stock exchanges (world bank, 2014). listing soes on the stock exchanges assists in overcoming corporate governance issues and permits good corporate governance in terms of strong internal control practices and reporting. also, where the state is the sole or major shareholder, listing soes sustains commitment to good governance and financial reporting (world bank, 2014). further, soes should be subjected to standard reporting requirements. the world bank (2014) notes that timely, accurate, and adequately audited financial statements constitute one of the most important tools for holding the management of soes and soes themselves accountable. soes should thus be subjected to reporting requirements as obtained in pses. pses are often mandated to publicly make their reports available to the general public. hence, soes are to emulate this by preparing financial and non-financial reports. non-financial reporting is key considering that soes usually have non-financial objectives. also, soes should have internal control unit and reports are to be subjected to external audit. independent external audit contributes to the credibility of soe financial reporting and provides reasonable assurance to the owner, investors, and the general public that the financial statements fairly represent their operations (world bank, 2014). both south african and singaporean soes prepare integrated reports and have internal audit functions, as well as audit and risk committees. although south african soes prepare their financial accounts following the international financial reporting standards (ifrs), a majority of the singaporean soes prepare their accounts in line with the singapore financial reporting standards (sfrs). however, with concurrence of the securities regulator, soes listed in singapore may also use ifrs (ifrs, 2021). south african and singaporean soes both adhere to their respective national codes of corporate governance – king iv in south africa and the practice guidance in singapore – disclosing their operational and governance performance and board structure in their annual reports (where publicly available). in addition, south african soes are obliged to report on their psos and mandates. moreover, the scope of the statutory audit performed by the auditor general of south africa has been expanded to include establishing whether the soe’s accounting authority3 , designed, applied, implemented, and reported on the adoption of the combined assurance model, as codified in king iv code. the combined assurance model combines several assurance services for the purposes of enabling an effective control environment; aimed at improving organisational internal information integrity (iodsa, 2016; decaux & sarens, 2015). participants in this combined assurance model include the governing body and its committees, the audit committee, internal and external assurance providers, regulatory inspectors and other external assurance providers (iodsa, 2016). other regulatory inspectors and assurance providers 3 the accounting authority is the governing body of an soe charged with fiduciary responsibilities prescribed by the pfma (south africa, 1999) and the companies act (south africa, 2008). adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 189 include but not limited to the south african bureau of standards, the civil aviation authority for airlines, the health and safety commission for manufacturing companies, and the independent communications authority for telecommunication companies. it appears the disclosure of soes in south africa is better than that of soes in singapore, especially since the reports of a number of singaporean soes are not publicly available as seen in the case of media corp and pavilion energy confirmed on the websites of the companies, raising questions about their transparency and public accountability (table 7). nevertheless, despite some singaporean soes not publishing their results, it appears singaporean soes are still better transparent compared with south african soes, especially those publishing their financial statements, since singapore is perceived as a more transparent and accountable country. additionally, singaporean soes are subjected to better capital market discipline as they are listed on stock exchanges (world bank, 2014). moreover, a combination of lower corruption levels in singaporean soes and in the country in general (transparency international, 2020), suggests that singaporean soes appear to be better accountable compared with south african soes. table 7 disclosure and transparency of south african and singaporean soes world bank’s best practices south africa singapore listing soes on stock exchanges soes are not listed on stock exchanges soes are listed on stock exchanges subjecting soes to standard reporting requirements soes are subjected to standard reporting requirements soes are subjected to standard reporting requirements subjecting soes to internal control/audit and external audit soes are subjected to internal control/audit and external audit soes are subjected to internal control/audit and external audit conclusion despite notable differences between soes in south africa and singapore, they are both comparable in a number of ways. although singaporean and south african soes are being known by additional terminologies, such as socs, gbes and glcs, this paper generically refers to these enterprises as soes, following the assertion by grossi et al. (2015) contending that soes is an umbrella term used widely by academics, international organisations and practitioners to identify these enterprises. the ownership and organising models have emerged as the main difference between south african and singapore soes. whereas south african soes are organised in terms of the centralised and decentralised models, singaporean soes are overseen by a holding company, temasek. it is submitted that this single difference has contributed to the different levels of soe performance in these countries. in this regard, the world bank (2014) and the oecd (2005) note the decentralised model is no longer in use in many states, with reforms in many states pushing soes towards the centralised and dual models, despite these models not appearing as robust as the holding company model. adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 190 the holding company model is less bureaucratic and allows soes to operate more in line with pses practices and to be listed on relevant stock exchanges, when compared with the other models. when reforming soes, it is not surprising that states often consider centralised and dual models, since political interference tends to be heightened in the decentralised model, which results in politically connected public sector role-players promoting their personal and political interests through soes. even though the dual model is still widely used, the centralised model appears to be referred for soe reforms in many states. it is however, inappropriate to conclude that a particular model has emerged as dominant, since such a conclusion cannot be reached without an extensive evaluation of adequately represented owning states and soes. moreover, depending on the particular circumstances of each state, states will continue tweaking these organising models to suit their own circumstances, making it difficult to identify the specific model in use (christiansen & kim, 2014). after comparing singaporean and south africa soes with the primary corporate governance themes emerging from the world bank’s framework, it would appear that soes in singapore have complied better with best corporate governance practices relative to soes in south africa, which is attributed to most singaporean soes being listed on various stock exchanges. in addition, when compared with south african soes, singaporean soes are governed by seasoned business-oriented managers, ensuring greater focus on soe efficiency and effectiveness. while this study focused mainly on soes and associated sies and swfs, it is hoped that the discussions and findings in this study are useful to public entrepreneurship audience considering that the discussions and findings cover the public entrepreneurship areas identified by klein et al. (2010). including the institutional environmental changes that have taken place within soes in the countries, encompassing regulatory requirements, management practices and structural changes. this study also covers the establishment of public organisations (in this case soes) in terms of creation and management, with the hope of exploiting spill-overs by private role-players, while mitigating market failures for the purposes of further offering wider public goods and services, as argued by klein et al. (2010). future studies on public entrepreneurship with regards to soes could test the different organising models to establish which are more suitable for the current social, economic and political cycles. this type of study could adopt an appropriate rationale of comparative corporate governance, since comparing organising and ownership models of soes appears to be the most suitable way to comparatively study soes corporate governance (ahmad & omar, 2016). such a study promises new insights into how soes can be effectively organised, owned, governed and structured in order to fulfil their stateprovided mandates, thereby improving soe efficiency and effectiveness, simultaneously enhancing their ability to increase, rather than deplete national resources. future studies could also explore the impact of performance monitoring and accountability on soe efficiency and effectiveness. this will assist in documenting the extent to which soes pay attention to accountability and performance issues, which are adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 191 key tenets in corporate governance and public management. since the paradox of soes in south africa appearing to have better performance monitoring mechanisms, but not performing as well as soes in singapore, while interesting were beyond the scope of this paper, further studies could explore this aspect of compliance as well. future studies could further explore the relationship between board tenure and board independence and the impact on soe effectiveness. this will further inform our understanding on the point at which board independence could be compromised, in relation to the different models of board tenure in singaporean and south african soes. further studies could also explore the impact of board remuneration on soe performance. while these types of studies, using different methods, have already been undertaken in pses, there is paucity of such on soes. this will provide important insights into whether board and management incentives are likely to improve soe performance, following florio’s (2014) submission that when executives of soes are not appropriately motivated, observers should understand the reason why firms whose executives are less remunerated, are likely to perform worse than those whose executives are better remunerated. similarly, further studies could also explore the effects of the shareholding of non-executive directors on soe efficiency and effectiveness. references adebayo, a., & ackers, b. (2021). sampling theoretically for comparison. the electronic journal of business research methods, 19(1), 42–56. https://doi.org/10.34190/ejbrm.19.1.2434 aharoni, y. (1981). peformance evaluation of state-owned enterprises: a process perspective. management science, 27(11), 1340-1347. retrieved from https://www.jstor.org/stable/2631221 ahmad, s., & omar, r. (2016). basic corporate governance models: a systematic review. international journal of law and management, 58(1), 73-107. https://doi.org/10.1108/ijlma-10-2014-0057 allini, a., manes rossi, f., & hussainey, k. (2016). the board’s role in risk disclosure: an exploratory study of italian listed state-owned enterprises. public money and management, 36(2), 113-120. http://dx.doi.org/10.1080/09540962.2016.1118935 amoako, g., & goh, m.k. (2015). corporate governance practices of state-owned enterprises in ghana: an analysis. the iup journal of corporate governance, 14(2), 44-63. retrieved from https://ssrn.com/abstract=2673473 ashe, p.a. (2012). governance in antigua and barbuda: a qualitative case study of five state-owned enterprises. unpublished doctoral thesis. university of phoenix, usa. balbuena, s.s. (2014). state-owned enterprises in southern africa: a stocktaking of reforms and challenges. oecd corporate governance working papers, 13, 1-52. https://doi.org/10.1787/5jzb5zntk5r8-en bernier, l., florio, m., & bance, p. (2020). introduction. in bernier, l., florio, m., & bance, p. (eds.), the routledge handbook of state-owned enterprises (1st ed.). routledge. https://doi.org/10.4324/9781351042543 bhorat, h., hirsch, a., kanbur, r., ncube, m., & levy, b. (2015). commanding heights: the governance of state-owned enterprises in contemporary south africa. oxford scholarship online. https://doi.org/10.34190/ejbrm.19.1.2434 https://www.jstor.org/stable/2631221 https://doi.org/10.1108/ijlma-10-2014-0057 http://dx.doi.org/10.1080/09540962.2016.1118935 https://ssrn.com/abstract=2673473 https://doi.org/10.1787/5jzb5zntk5r8-en https://doi.org/10.4324/9781351042543 adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 192 bird, m. g. (2020). state-owned enterprises: rising, falling and returning? a brief overview. (1st ed). routledge. bujold, c. (2004). constructing career through narrative. journal of vocational behavior, 64(3), 470–484. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.12.010 chang, h-j. (2007). state-owned enterprise reform. national development strategies. united nations department for economic and social affairs (undesa). new york, usa. retrieved from https://hajoonchang.net/wpcontent/uploads/2012/01/pn_soereformnote.pdf chen, c. c. h. (2016). solving the puzzle of corporate governance of state-owned enterprises: the path of temasek model in singapore and lessons for china. northwestern journal of international law and business. 36(2), 303-370. research collection school of law. retrieved from https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/1693 christiansen, h., & kim, y. (2014). state-invested enterprises in the global marketplace: implications for a level playing field. oecd corporate governance working papers. https://doi.org/10.1787/5jz0xvfvl6nw-en clarke, d. (2015). blowback: how china’s efforts to bring private-sector standards into the public sector backfired. in liebman, b.l. & milhaupt, c.j. (eds.). regulating the visible hand?: the institutional implications of chinese state capitalism. oxford university press, oxford, uk. clo, s. (2020). varieties of state capitalism and reformed state-owned enterprises in the new millennium. in bernier, l., florio, m., & bance, p. (eds.), the routledge handbook of state-owned enterprises (1st ed.). routledge. https://doi.org/10.4324/9781351042543 dai, n. t., tan, z. s., tang, g., & xiao, j. z. (2017). ipos, institutional complexity, and management accounting in hybrid organisations: a field study in a state-owned enterprise in china. management accounting research, 36, 2–23. https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.07.006 daiser, p., ysa, t., & schmitt, d. (2017). corporate governance of state-owned enterprises: a systematic analysis of empirical literature. international journal of public sector management, 30(5), 447–466. https://doi.org/10.1108/ijpsm-10-2016-0163 decaux, l., & sarens, g. (2015). implementing combined assurance: insights from multiple case studies. managerial auditing journal, 30(1), 56–79. https://doi.org/10.1108/maj08-2014-1074 del bo, c. d., ferraris, m., & florio, m. (2017). governments in the market for corporate control: evidence from m&a deals involving state-owned enterprises. journal of comparative economics, 45(1), 89–109. https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.11.006 fan, j. p. h., wong, t. j., & zhang, t. (2012). institutions and organizational structure: the case of state-owned corporate pyramids. journal of law, economics, and organization, 29(6), 1217–1252. https://doi.org/10.1093/jleo/ews028 florio, m. (2014). contemporary public enterprises: innovation, accountability, governance. journal of economic policy reform, 17(3), 201–208. https://doi.org/10.1080/17487870.2014.913823 florio, m., ferraris, m., & vandone, d. (2018). motives of mergers and acquisitions by stateowned enterprises. international journal of public sector management, 31(2), 142–166. https://doi.org/10.1108/ijpsm-02-2017-0050 grosman, a., okhmatovskiy, i., & wright, m. (2016). state control and corporate governance in transition economies: 25 years on from 1989. corporate governance: an international review, 24(3), 200–221. https://doi.org/10.1111/corg.12145 grossi, g., papenfuß, u., & tremblay, m.-s. (2015). corporate governance and accountability of state-owned enterprises. international journal of public sector management, 28(4/5), 274–285. https://doi.org/10.1108/ijpsm-09-2015-0166 https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.12.010 https://hajoonchang.net/wp-content/uploads/2012/01/pn_soereformnote.pdf https://hajoonchang.net/wp-content/uploads/2012/01/pn_soereformnote.pdf https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/1693 https://doi.org/10.1787/5jz0xvfvl6nw-en https://doi.org/10.4324/9781351042543 https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.07.006 https://doi.org/10.1108/ijpsm-10-2016-0163 https://doi.org/10.1108/maj-08-2014-1074 https://doi.org/10.1108/maj-08-2014-1074 https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.11.006 https://doi.org/10.1093/jleo/ews028 https://doi.org/10.1080/17487870.2014.913823 https://doi.org/10.1108/ijpsm-02-2017-0050 https://doi.org/10.1111/corg.12145 https://doi.org/10.1108/ijpsm-09-2015-0166 adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 193 gumede, w. (2016). the political economy of state-owned enterprises restructuring in south africa. journal of governance and public policy, 6(2), 69-97. guo, w., & clougherty, j. a. (2015). the effectiveness of the state in chinese outward foreign direct investment: the “go global” policy and state-owned enterprises. advances in international management, 141–159. https://doi.org/10.1108/s1571502720150000028009 institute of directors southern africa (iodsa). (2016). king iv report on governance for south africa report on governance for south africa. retrieved from: https://cdn.ymaws.com/www.iodsa.co.za/resource/collection/684b68a7-b768465c-8214-e3a007f15a5a/iodsa_king_iv_report_-_webversion.pdf international financial reporting standards (2021). who uses ifrs standards?. available at: https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-byjurisdiction/view-jurisdiction/singapore/ jungmann, c. (2006). the effectiveness of corporate governance in one-tier and twotier board systems: evidence from the uk and germany. european company and financial law review, 3(4), 426-474. https://doi.org/10.1515/ecfr.2006.019 kankaanpää, j., oulasvirta, l., & wacker, j. (2014). steering and monitoring model of stateowned enterprises. international journal of public administration, 37(7), 409–423. https://doi.org/10.1080/01900692.2013.858355 keynes, j.m. (1926). the end of laissez-faire. leonard and virginia woolf, london, uk. klein, p. g., mahoney, j. t., mcgahan, a. m., & pitelis, c. n. (2010). toward a theory of public entrepreneurship. european management review, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.1057/emr.2010.1 kloviene, r., & gimzauskiene, e. (2016). pecularities of performance measurement in stateowned enterprises – the case of lithuania. zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche unternehmen, 39(1-2), 188–199. https://doi.org/10.5771/03449777-2016-1-2-188 kornai, j. (1998). the place of the soft budget constraint syndrome in economic theory. journal of comparative economics, 26(1), 11–17. https://doi.org/10.1006/jcec.1997.1505 kornai, j., maskin, e., & roland, g. (2003). understanding the soft budget constraint. journal of economic literature, 41(4), 1095–1136. retrieved from http://www.jstor.org/stable/3217457 laking, r. (2012). state-owned enterprises. retrieved from https://teara.govt.nz/en/stateowned-enterprises/print lei, z., liebman, b.l., & milhaupt, c.j. (2015). soes and state governance. in liebman, b.l. & milhaupt, c.j. (eds.). regulating the visible hand?: the institutional implications of chinese state capitalism. oxford university press, oxford, uk. li, s., xia, j., long, c. x., & tan, j. (2012). control modes and outcomes of transformed state-owned enterprises in china: an empirical test. management and organization review, 8(2), 283–309. https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2011.00232.x liu, f., & zhang, l. (2018). executive turnover in china’s state-owned enterprises: government-oriented or market-oriented? china journal of accounting research, 11(2), 129–149. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.12.003 maloa, f., & bussin, m. (2016). determinants of executive compensation in south african state-owned enterprises. african journal of employee relations (formerly south african journal of labour relations), 40(1), 8–24. https://doi.org/10.25159/2520-3223/5857 marx, k. (1887). capital: a critique of political economy. new york: international publishers. mcdonald, d. (2020). don’t get too excited: the structural limits of state-owned enterprises in capitalist economies. in bernier, l., florio, m., & bance, p. (eds.), the routledge https://doi.org/10.1108/s1571-502720150000028009 https://doi.org/10.1108/s1571-502720150000028009 https://cdn.ymaws.com/www.iodsa.co.za/resource/collection/684b68a7-b768-465c-8214-e3a007f15a5a/iodsa_king_iv_report_-_webversion.pdf https://cdn.ymaws.com/www.iodsa.co.za/resource/collection/684b68a7-b768-465c-8214-e3a007f15a5a/iodsa_king_iv_report_-_webversion.pdf https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/view-jurisdiction/singapore/ https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/view-jurisdiction/singapore/ https://doi.org/10.1515/ecfr.2006.019 https://doi.org/10.1080/01900692.2013.858355 https://doi.org/10.1057/emr.2010.1 https://doi.org/10.5771/0344-9777-2016-1-2-188 https://doi.org/10.5771/0344-9777-2016-1-2-188 https://doi.org/10.1006/jcec.1997.1505 http://www.jstor.org/stable/3217457 https://teara.govt.nz/en/state-owned-enterprises/print https://teara.govt.nz/en/state-owned-enterprises/print https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2011.00232.x https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.12.003 https://doi.org/10.25159/2520-3223/5857 adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 194 handbook of state-owned enterprises (1st ed.). routledge. https://doi.org/10.4324/9781351042543 monetary authority of singapore. (2018) practice guidance corporate governance. monetary association of singapore, singapore. retrieved from https://www.mas.gov.sg/regulation/practice-notes/practice-guidance---corporategovernance o’toole, c. m., morgenroth, e. l. w., & ha, t. t. (2016). investment efficiency, stateowned enterprises and privatisation: evidence from viet nam in transition. journal of corporate finance, 37, 93–108. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.12.011 oecd (2005). corporate governance of state-owned enterprises: a survey of oecd countries. oecd, paris, france. retrieved from https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstateownedenterprises/corporategovernanceofstateownedenterprisesasurveyofoecdcountries.htm oecd (2015). oecd guidelines on corporate governance of state-owned enterprises. oecd, paris, france. retrieved from https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporategovernance-soes.htm okhmatovskiy, i., grosman, a., & sun, p. (2021). hybrid governance of state-owned enterprises. oxford handbook of state capitalism and the firm. papenfuß, u. (2020). corporate governance of state-owned enterprises: conceptualization, challenges and perspectives for the public corporate governance field. in bernier, l., florio, m., & bance, p. (eds.), the routledge handbook of state-owned enterprises (1st ed.). routledge. https://doi.org/10.4324/9781351042543 pargendler, m., musacchio, a., & lazzarini, s. g. (2013). in strange company: the puzzle of private investment in state-controlled firms. cornell international law journal, 46, 569– 610. retrieved from https://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol46/iss3/3/ parker, d. (2020). state-owned enterprise and privatisation: some lessons from the uk. in bernier, l., florio, m., & bance, p. (eds.), the routledge handbook of state-owned enterprises (1st ed.). routledge. https://doi.org/10.4324/9781351042543 peng, m. w., bruton, g. d., stan, c. v., & huang, y. (2016). theories of the (state-owned) firm. asia pacific journal of management, 33(2), 293–317. https://doi.org/10.1007/s10490-016-9462-3 plūmiņš, m., & ščeulovs, d. (2016). development of state-owned enterprises of transport industry in latvia. economics and business, 29(1), 65–75. https://doi.org/10.1515/eb2016-0023 putniņš, t. j. (2015). economics of state-owned enterprises. international journal of public administration, 38(11), 815–832. https://doi.org/10.1080/01900692.2014.982289 rentsch, c., & finger, m. (2015). yes, no, maybe: the ambiguous relationships between state-owned enterprises and the state. annals of public and cooperative economics, 86(4), 617–640. https://doi.org/10.1111/apce.12096 singapore statutes online. (2006) companies act 1967. singapore statutes online, singapore. retrieved from https://sso.agc.gov.sg/act/coa1967 south african government. (1999). public finance management act. south african government. retrieved from https://www.gov.za/documents/public-financemanagement-act south african government. (2008) companies act 71 of 2008. south african government. retrieved from https://www.gov.za/documents/companies-act stan, c. v., peng, m. w., & bruton, g. d. (2013). slack and the performance of state-owned enterprises. asia pacific journal of management, 31(2), 473–495. https://doi.org/10.1007/s10490-013-9347-7 https://doi.org/10.4324/9781351042543 https://www.mas.gov.sg/regulation/practice-notes/practice-guidance---corporate-governance https://www.mas.gov.sg/regulation/practice-notes/practice-guidance---corporate-governance https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.12.011 https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/corporategovernanceofstate-ownedenterprisesasurveyofoecdcountries.htm https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/corporategovernanceofstate-ownedenterprisesasurveyofoecdcountries.htm https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/corporategovernanceofstate-ownedenterprisesasurveyofoecdcountries.htm https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm https://doi.org/10.4324/9781351042543 https://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol46/iss3/3/ https://doi.org/10.4324/9781351042543 https://doi.org/10.1007/s10490-016-9462-3 https://doi.org/10.1515/eb-2016-0023 https://doi.org/10.1515/eb-2016-0023 https://doi.org/10.1080/01900692.2014.982289 https://doi.org/10.1111/apce.12096 https://sso.agc.gov.sg/act/coa1967 https://www.gov.za/documents/public-finance-management-act https://www.gov.za/documents/public-finance-management-act https://www.gov.za/documents/companies-act https://doi.org/10.1007/s10490-013-9347-7 adebayo & ackers insights on corporate governance practices of state-owned enterprises (soes) journal of accounting and investment, 2022 | 195 subramanian, s. (2015). corporate governance, institutional ownership and firm performance in indian state-owned enterprises. asia-pacific journal of management research and innovation, 11(2), 117–127. https://doi.org/10.1177/2319510x15576273 temasek. (2017). about us. temasek. retrieved from https://www.temasek.com.sg/en/about-us thomas, a. (2012). governance at south african state‐owned enterprises: what do annual reports and the print media tell us? social responsibility journal, 8(4), 448–470. https://doi.org/10.1108/17471111211272057 transparency international. (2020). corruption perceptions index. transparency international. retrieved from https://www.transparency.org/en/cpi/2020 united nations (un). (2021). world economic situation and prospects. united nations. retrieved from https://www.un.org/en/world-economic-situation-and-prospects2021 van thiel, s., van genugten, m., & voorn, b. (2020). principals and agents: the relationship between governments and state-owned enterprises. in bernier, l., florio, m., & bance, p. (eds.), the routledge handbook of state-owned enterprises (1st ed.). routledge. https://doi.org/10.4324/9781351042543 velotti, l., botti, a., & vesci, m. (2012). public-private partnerships and network governance: what are the challenges? public performance & management review, 36(2), 340–365. retrieved from http://www.jstor.org/stable/23484724 vergotine, h., & thomas, a. (2016). enterprise risk management at south african stateowned companies. journal of contemporary management, 13, 674–701. retrieved from https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/ejc195176 wang, j. (2014). the political logic of corporate governance in china’s state-owned enterprises. cornell international law journal, 47(3), 631-669. retrieved from https://ww3.lawschool.cornell.edu/research/ilj/upload/wang-final.pdf williams, c. (2011). research methods. journal of business & economics research (jber), 5(3), 65-72. https://doi.org/10.19030/jber.v5i3.2532 world bank (2014). corporate governance of state-owned enterprises: a toolkit. california: world bank. retrieved from http://hdl.handle.net/10986/20390 https://doi.org/10.1177/2319510x15576273 https://www.temasek.com.sg/en/about-us https://doi.org/10.1108/17471111211272057 https://www.transparency.org/en/cpi/2020 https://www.un.org/en/world-economic-situation-and-prospects-2021 https://www.un.org/en/world-economic-situation-and-prospects-2021 https://doi.org/10.4324/9781351042543 http://www.jstor.org/stable/23484724 https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/ejc195176 https://ww3.lawschool.cornell.edu/research/ilj/upload/wang-final.pdf https://doi.org/10.19030/jber.v5i3.2532 http://hdl.handle.net/10986/20390 journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper income diversification and financial performance: the mediating effect of banks’ size, ownership structure, and the financial crisis in vietnam phan gia quyen1, nguyen tran thai ha2,3, susilo nur aji cokro darsono2,4, and tran dang thanh minh*1,3 abstract: research aims: this study focuses on the correlation between income diversification and financial performance, taking into account banks’ size, type of ownership, and the financial crisis. design/methodology/approach: this study uses financial data of 29 commercial banks in vietnam during the period from 2005 to 2018. this research employs a generalized method of moments (gmm) regression. research findings: the results do not find statistical evidence of a direct effect of banks’ income diversification on their financial performance. however, when considering the classification factors, such as the bank’s size and ownership type, the findings show that big banks and state-owned banks could take advantage of diversification strategies to boost their profitability. moreover, the study has proven that income diversification generates a significant positive effect on banks’ financial performance during the crisis time. theoretical contribution/originality: this study provides a theoretical evidence on the direct effect of income diversification on a bank’s financial performance concerning banks’ size, ownership type, and the financial crisis. practitioner/policy implication: further, this research also offers the bank’s managers, policymakers, and investors an insight of good banks’ financial performance in the context of an unstable economy. research limitation/implication: the limitations still exist in this research, such as (1) the number of banks participating in the research sample was a predictable limitation; (2) this research mainly focused on financial variables but ignored the variables representing the managers’ behavior and the banks’ organizational structure; (3) the future studies can focus on these aspects to explore further the hidden picture of diversification strategy and banking performance. keywords: income diversification; financial performance; ownership structure; financial crisis; commercial banks; vietnam. introduction commercial banks are considered financial intermediaries to mobilize the excess capital and provide credits to those in need. therefore, in order to perform these functions properly, commercial banks need to stabilize their present and future financial growth. affiliation: 1 faculty of economics and law, vietnam national university, ho chi minh city, vietnam 2 department of business administration, college of management, asia university, taichung, taiwan 3 faculty of finance and accounting, saigon university, ho chi minh city, vietnam 4 department of economics, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: tdtminh@sgu.edu.vn this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i2.10775 citation: quyen, p.g., ha, n.t.t., darsono, s.n.a.c., & minh, t.d.t. (2021). income diversification and financial performance: the mediating effect of banks’ size, ownership structure, and the financial crisis in vietnam. journal of accounting and investment, 22(2), 296-309. article history received: 07 jan 2021 revised: 12 feb 2021 accepted: 13 feb 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57208839948 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57204740195 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57209856840 https://en.uel.edu.vn/ https://en.uel.edu.vn/ https://en.uel.edu.vn/ https://cm3.asia.edu.tw/bin/home.php?lang=en https://cm3.asia.edu.tw/bin/home.php?lang=en https://cm3.asia.edu.tw/bin/home.php?lang=en https://cm3.asia.edu.tw/bin/home.php?lang=en http://taichinhketoan.sgu.edu.vn/web/ http://taichinhketoan.sgu.edu.vn/web/ http://taichinhketoan.sgu.edu.vn/web/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ mailto:tdtminh@sgu.edu.vn http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/10775 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.10775&domain=pdf quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 297 due to the commercial banks’ characteristics, their profits usually arrive from two main sources: net interest income and non-interest income. while the former is the main source of income and expected to be significantly affected by the state bank of vietnam's (sbv) monetary policy administration, such as interest rates and monetary policy (nguyen & phan, 2018a), the latter is considered an income diversification strategy by focusing on non-traditional business activities. these strategies have recently gained more commercial banks' interests since they promote foreign exchange trading, securities trading, and services. moreover, in the context of an uncertain and volatile economy, banks’ main activities, such as lending, face significant challenges. figure 1 shows that there was a great interest’s fluctuation during the period from 2005 to 2018. especially from 2011 to 2016, vietnam's interest rates tended to decline significantly from 18.09% in august 2011 to 6.25% in december 2018, and the downtrend still continued. this situation encourages commercial banks to consider further promotions on non-traditional business activities to increase their financial efficiency and offset the fluctuations in net interest income affected by interest rates. therefore, income diversification is a critical choice in the context of the downward interest rate as the current period. figure 1 interest rate movements in vietnam from 2005 to 2018 source: imf, 2019 however, the theoretical and empirical studies on the role of income diversification in banks' financial performance have not come to a truly clear/unified conclusion. on the one hand, some previous studies, such as baele, de jonghe, and vander vennet (2007), chiorazzo, milani, and salvini (2008), elsas, hackethal, and holzhäuser (2010), sanya and wolfe (2010), suggested that income diversification, which was represented by the ratio of non-interest income, could boost banks’ profits. on the other hand, the studies of stiroh and rumble (2006) and mercieca, schaeck, and wolfe (2007) found the opposite evidence that income diversification reduced banks’ financial performance. this variance is still not clarified in prior studies. moreover, previous studies in vietnam have ignored the moderating role of size and type of ownership, as well as macroeconomic conditions, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2 0 0 5 t 1 2 0 0 5 t 8 2 0 0 6 t 3 2 0 0 6 t 1 0 2 0 0 7 t 5 2 0 0 7 t 1 2 2 0 0 8 t 7 2 0 0 9 t 2 2 0 0 9 t 9 2 0 1 0 t 4 2 0 1 0 t 1 1 2 0 1 1 t 6 2 0 1 2 t 1 2 0 1 2 t 8 2 0 1 3 t 3 2 0 1 3 t 1 0 2 0 1 4 t 5 2 0 1 4 t 1 2 2 0 1 5 t 7 2 0 1 6 t 2 2 0 1 6 t 9 2 0 1 7 t 4 2 0 1 7 t 1 1 2 0 1 8 t 6 rate of interest (%) quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 298 when investigating this relation. the studies of kristo (2013) and phan and daly (2020) stated that big banks could have a scale advantage to foster activities that could increase their profits, while their size could secure them against market risks. this advantage can produce an increase in commercial banks’ financial performance through business diversification strategies. besides, state-owned banks can gain various benefits from state relations in market access, financial resources, and other preferential supports, as the conclusions of nguyen, moslehpour, vo, and wong (2020) and nguyen, vo, phung, and le (2019). regardless of the above potential benefits, non-traditional business strategies have not been comprehensively explored, especially in the context of transitional markets, such as vietnam. firstly, although banks take part as the financial pillar of the whole economy, the financial crisis and global economic recession have brought many difficulties for the banking system, including non-performing loans, losses, and bankruptcy. according to the sbv’s report in 2019, the decline of traditional business was followed by the noteworthy reduction of banks’ financial performance based on two accounting ratios: return on total assets (roa) and return on equity (roe). for example, in 2012, roe was 4.7%, which was 3.57 times less than the highest value, 16.8% in 2008; roa was 0.4%, 4.35 times less than the value of 1.74% in 2008. this study notes that the period of 2006 – 2007 and 2008 – 2009 is identified the financial crisis. the report’s figures demonstrate that macroeconomic conditions create remarkable effects on commercial banks’ main activities, which forces them to take non-traditional business activities into considerations. previous studies remain the lack of empirical evidence on the role of income diversification, which comprises the identification of the correlation between banks’ income diversification and financial performance based on different measures, and a credible empirical model taking into account bank’s size, type of ownership, and financial crisis. this study, thus, directly solves this research gap and examines its importance to the financial system in vietnam. the research findings are expected to contribute to diversification theory and banks’ risk management strategies in emerging markets. the study is structured as follows: part 1 focuses on the research’s essential role, while part 2 presents a literature review. part 3 develops empirical models, methods, measurements, and data collection. part 4 discusses principal results, and finally, part 5 summaries and offers some recommendations. literature review and hypotheses development diversification theory is about diversifying investments, which is a form of risk management strategy. by combining multiple asset classifications to reduce the overall portfolio risk, banks also concentrate on income diversification strategies to eliminate asymmetric information, thereby lessening financial intermediation costs and achieving a higher financial efficiency level (hamdi, hakimi, & zaghdoudi, 2017). however, these strategies also contain more risks leading to higher chances of failure. therefore, the quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 299 empirical evidence on the role of income diversification strategies in banks' financial performance remains mixed. the supporting views state that income diversification strategy measured by the non-interest income ratio certainly promotes bank’s financial performance (baele et al., 2007; chiorazzo et al., 2008; elsas et al., 2010; sanya & wolfe, 2010). froot and stein (1998) argued that diversification was a bank’s “shield” of insolvency risk, diminished financial distresses caused by focusing on undiversified business activities. furthermore, diversification is a mechanism to promote profitability and efficiency, especially when the scale and scope of operations increase (landskroner, ruthenberg, & zaken, 2005). operation diversification reinforces banks' supervision, so it is possible to eliminate information asymmetry by using critical information from the lending relationships to boost the provision of other financial services, such as securities underwriting or insurance, and vice versa (baele et al., 2007). besides, business diversification promotes non-interest income, which in turn can reduce return's cyclical variation in an unstable economy (sanya & wolfe, 2010). also, diversification creates competitive pressure among banks in many different market segments, encouraging them to increase innovation and efficiency in service delivery, cost management, and operational efficiency (landskroner et al., 2005). by contrast, other studies have found the negative effect of income diversification on banks' financial performance (stiroh & rumble, 2006; mercieca et al., 2007). there are many reasons that income diversification reduces a bank's financial performance; for example, the potential costs associated with diversification possibly outweigh the benefits; managers are forced to operate beyond their expertise, reducing the bank's comparative advantage (klein & saidenberg, 1998). elsas et al. (2010) pointed out that there existed agency problems related to diversification activities, ineffective resource allocations, information asymmetry caused by the conflicts between headquarter managers and those in branches/transaction offices, and managers' own reckless behaviors in seeking profitability due to shareholders' pressures. the agency problem can arise when managers pursue profit diversification by engaging in activities with a higher risk level than shareholders' acceptance (goddard, mckillop, & wilson, 2008). additionally, saghi-zedek (2016) argued that the presence of some dominant shareholder groups generated an impact on a bank's diversification. they found that banks without dominant shareholders or with only a family shareholder and/or a state shareholder operating diversification would lead to financial disadvantages. due to the prioritized goal of controlling and maintaining stability, public sector banks with higher state ownership levels are less likely to pursue non-interest income (časni, badurina, & sertić, 2014). nevertheless, some scholars have focused on analyzing why there is an inconsistency in the relationship between these two factors. in particular, several studies have found the difference between large and small banks in the ability to implement income diversification strategies to improve their financial performance (mercieca et al., 2007; kristo, 2013; phan & daly, 2020). they argued that large-scale banks had more wellequipped technical infrastructure, higher professional expertise, and higher scale advantages, which could support their financial performance improvement through income diversification without hesitation of costs or risks. for example, using the sample of banks in italy, chiorazzo et al. (2008) found a strong relationship between big banks’ quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 300 diversification and their financial performance. similarly, goddard et al. (2008) found out that similar diversification strategies created different effectiveness for small and large financial institutions in the u.s. the authors recommended that small credit institutions should limit business diversification through non-interest income due to the lack of required expertise and the adequate market share to launch business diversification. these findings have proven that the bank's size can explain the difference in the empirical results of the effect of non-interest income on financial performance. based on these arguments, the first hypothesis was developed as follows: h1: bigger banks gain better financial performance through income diversification. another issue is a type of ownership, as saghi-zedek (2016) claimed that the presence of dominant shareholders impacted bank’s diversification activities. they found that diversification led to banks' financial disadvantages without dominant shareholders or only with a family shareholder or state shareholder. pennathur, subrahmanyam, and vishwasrao (2012) uncovered that banks’ type of ownership produced a specific effect on their non-interest income in india. they argued that public banks were less likely to pursue non-interest income, subsequently notably lower risks than private banks. from a legal perspective, it appears that diversification benefits public banks rather than private banks in india, arguing that state-owned banks operate more efficiently than other banks because they are easily linked to the government's sponsored programs, such as public services and preferential supports. therefore, these banks will have more opportunities to generate more non-interest income from service fees than other private banks. consequently, it will drive the rate of income diversification and significantly impact the state-owned banks’ performance. based on this argument, the second hypothesis was set: h2: state-owned banks gain better financial performance through income diversification. moreover, it is believed that financial institutions’ diversification benefits the financial system’s stability. according to nguyen and phan (2018b), banks consent to increased risks under the loose monetary policy, thus exacerbating the banking system's vulnerability and increasing non-performing loans in the future, especially during the period of the financial crisis. similarly, elsas et al. (2010) argued that business diversification was one of the banks' strategies to deal with uncertainty and improve future performance. the authors used data from nine countries (australia, canada, france, germany, italy, the united kingdom, the united states, spain, and switzerland) from 1996 to 2008 to examine the impact of revenue diversification on banks' value and proved that revenue diversification could improve bank's profits, even during the 20072008 financial crisis. following this argument, the study sets the third hypothesis: h3: banks gain better financial performance through income diversification during the period of the financial crisis. quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 301 research method this study used annual data from 29 commercial banks' financial statements in vietnam during the period between 2005 and 2018 aggregated by stoxplus.com. we noted that due to limited data access, extracted data was unbalanced panel data. however, this issue would not influence the results if an appropriate method was employed. thus, this study developed a quantitative model of a bank’s financial performance, including the determinants of banks’ profitability that could be affected by three inconsistent problems: continuously increased profits, unobserved/ignored variables, and statistical estimation bias. to ensure consistency, this study proposed the following dynamic model: (1) where is a bank’s financial performance, represented by two ratios: roa (return on total assets) and roe (return on equity). is a bank’s size calculated by the natural logarithm of total assets. reflects a bank’s credit risk, computed by the ratio of credit risk provision costs to the outstanding balance. in vietnam, a nonperforming loan is classified as debt group 3, 4 and 5, according to circular no. 08/2017/tt-nhnn dated august 1st, 2017, issued by sbv. indicates a bank’s capitalization, measured by the ratio of total equity to total assets. signals the bank’s liquidity, calculated by the ratio of liquid assets to total assets; the greater value of this ratio indicates the bank’s lower liquidity risk. represents a bank’s cost efficiency, computed by the ratio of operating costs to total assets. implies a bank’s scale progress, measured by the growth of the bank’s total assets. reflects a bank’s income diversification, denoted by the ratio of non-interest income to total operating income. lastly, is a set of macroeconomic factors in vietnam, including economic growth, interest, and inflation. besides, to investigate the variation of income diversification’s effects on banks’ profits regarding banks’ size and ownership type, the study added the interactive variables between dummy variables of size, type of ownership and financial crisis, and income diversification. the (1) equation is adjusted as follows: (2) where is the dummy variables of size, type of ownership, and the financial crisis: representing a bank’s size is set as 1 if the bank i’s total assets at time t is greater than the sample’s average assets, and 0 if otherwise. reflecting a bank’s ownership type is set as 1 if it is a state-owned bank at time t, and 0 if otherwise. indicating the financial crisis is coded as 1 if the time t is classified as the period of the financial crisis, and 0 if otherwise. quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 302 using dummy variables enables categorizing banks into different groups of size, type of ownership, and economic periods, thereby clarifying the income diversification’s effects on commercial banks’ financial performance, according to the suggestion of chen and king (2004) . equation (2) exhibits that the total effects of diversification on banks’ profit are dependent on the dummy variable : regression methods, such as the fixed effect model (fem) and random effect model (rem), cannot fully address endogenous problems, thus causing estimation biases when they are applied to dynamic models (1) and (2). thereby, this study employed the twosteps system generalized method of moments or 2-step s-gmm to solve the inconsistency, autocorrelations, and endogenous problems, similar to most previous studies on banks’ risks (sharma & anand, 2018; nguyen & phan, 2018a; nguyen & phan, 2018b; moudud-ul-huq, zheng, gupta, hossain, & biswas, 2020). result and discussion data and descriptive statistics this part provides general statistics of variables, such as means, standard deviations, medians, minimum and maximum values. these results are shown in table 1. table 1 descriptive statistics variables means std. dev. min max observations roa 0.008638 0.006792 -0.01341 0.059519 329 roe 0.093712 0.06533 -0.12884 0.305671 329 size 31.94385 1.276059 28.41987 34.81112 329 creditrisk 0.005664 0.005109 -0.00485 0.034808 329 equity 0.087842 0.057037 0.02388 0.442778 329 liquid 0.381481 0.125273 0.07942 0.815974 329 cost 0.015978 0.005083 0.003821 0.032893 329 div 0.218646 0.158829 0.00341 0.989652 329 growth 0.213953 0.232795 -0.53856 1.4897 329 source: stocxplus.com it is revealed that the means of banks’ financial performance (roa and roe) were -0.0086 and 0.0937, respectively, while the minimum and maximum values of roa were -0.0134 and 0.0595 and roe were -0.1288 and 0.3057. also, the standard deviations of roa and roe were 0.0068 and 0.0653, respectively, implying that commercial banks in the sample had intensive financial performance differences. table 2 demonstrates the estimation results on the effects of income diversification, measured by the ratio of non-interest income, on banks’ financial performance, quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 303 represented by roa and roe. regression results with two-step s-gmm showed that the p-values from ar (2) and hansen tests were higher than 10%, indicating no autocorrelation was found, and all instrument variables were valid, claiming the regression results were credible, and estimation problems were fixed. table 2 estimation results of the income diversification’s effects on commercial banks’ financial performance independent variables roa roe l.roa 0.5764*** (13.25) l.roe 0.7485*** (21.42) size 0.0018*** 0.0237*** (4.30) (6.31) creditrisk 0.3458*** 2.0427** (4.20) (2.20) equity 0.0015 0.0082 (0.16) (0.11) liquid 0.0176*** 0.1034** (3.28) (2.25) cost 0.2772*** 2.4551** (2.61) (2.43) growth 0.0086*** 0.1086*** (3.97) (10.26) div -0.0015 0.0066 (-0.51) (0.29) const. -0.0707*** -0.8529*** (-4.45) (-6.50) observations 310 310 groups 29 29 instrument variables 24 23 ar(2) test 0.176 0.140 hansen test 0.275 0.263 note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5% and 1% ( ) is t-test results. the regression results disclosed that the dependent variable was positively correlated with its lagged value at the significant level of 1%. it indicated that better financial performance in the last period encouraged the financial performance enhancement in the current period. in other words, the last period's performance was the reliable basis for banks to expand their scale, new risky projects, which could increase the performance in the current period. banks’ size had a positive relation with banks’ profits at a 1% significance level. specifically, the bank’s size raised 0.0018 of roa and 0.0237 of roe, meaning that banks’ scale expansion enlarged banks’ profits in the sample. big banks offer their customers many preferential programs such as lower interest rates than small banks because they can access cheaper capital sources. moreover, big banks usually have a scrupulous operation and supervision mechanisms taking better scale advantages. quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 304 credit risk (creditrisk) was positively related to banks’ profits at the significance level of 1% and 5%. particularly, credit risk increased 0.3458 of roa and 2.0427 of roe. it can be explained that banks that had agreements with higher credit risks expected higher returns. meanwhile, liquidity (liquid) was found to positively impact banks’ profit at a 1% and 5% significance level. liquidity plays a vital role in banks’ stability. thus, banks are encouraged to adjust their credit priority and diversify their activities to improve their profits. moreover, cost ratio (cost), reflecting banks’ cost efficiency, involved financial performance escalation. lastly, banks’ revenue growth (growth) showed a positive correlation with financial performance at the significant level of 1%, both for roa and roe. the non-interest income ratio (div), representing the level of income diversification, exposed a negative relation with banks’ profits; however, this relation was not statistically significant. the negative coefficient indicated a negative effect on financial performance, but it was not statistically significant. this result implied that income diversification might not be a direct determinant of financial performance. therefore, the study continued to expand the former model with dummy variables for banks’ size and type of ownership to investigate banks' effects with different sizes, state-owned banks, or private banks. the empirical results are shown in table 3. table 3 displays that the dummy variables presented the big-scale size, type of ownership, and the financial crisis, showing the negative effects with the significant statistic. in terms of bank size, stewart, matousek, and nguyen (2016) believe that large and very large banks operate more efficiently than small and medium banks in vietnam. however, the bigger bank was found to reduce its performance in our study. we argue that the difference was mainly caused by the research approach. stewart et al. (2016) chose a phased assessment with two methods: constant returns to scale (dea-ccr) and variable returns to scale (dea-bcc), allowing to estimate scale efficiency that reflected both management skills and scale effects. however, this method's limitation is that it did not take into account the error term or random noise in comparison with the regression method, so in dea, there was no factor of significance. meanwhile, we approached the gmm method and determined each variable's reliability and statistical significance in our model. our results provide richer perspectives, confirming that bank size had a positive impact on bank performance. although the bigger a bank, the reduced performance is. the interactive variable coefficient between size and diversification was positive at 5% and 10% significance level, meaning that big-scale banks could improve their financial performance through diversification strategies. this result is consistent with previous evidence by mercieca et al. (2007), chiorazzo et al. (2008), goddard et al. (2008). subsequently, we argue that small banks face many challenges when launching diversification strategies due to the lack of expertise, available capital sources, and adequate market share to take advantage of these strategies. meanwhile, large banks have many advantages in terms of capital and assets to execute different business strategies. quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 305 table 3 estimation results of the correlations between commercial banks’ income diversification and financial performance, taking into account their size, type of ownership, and the financial crisis independent variables roa roe roa roe roa roe l.roa 0.5645*** 0.7577*** 0.5075*** (12.36) (13.61) (10.57) l.roe 0.7001*** 0.5723*** 0.5469*** (14.12) (8.86) (9.79) size 0.0015*** 0.0053 0.0010*** 0.0070* 0.0016*** 0.0136*** (3.75) (1.09) (3.01) (1.67) (5.12) (3.13) credit risk 0.3200*** 3.7736*** 0.2590*** 2.6829*** 0.3894*** 1.4913*** (4.65) (3.10) (6.16) (3.15) (7.00) (2.87) equity -0.0045 -0.2983*** -0.0073 -0.2862** 0.0014 0.3889*** (-0.41) (-2.59) (-1.06) (-1.96) (0.16) (-3.69) liquid 0.0168*** 0.0963*** 0.0138*** 0.1622*** 0.0119** 0.0805*** (5.19) (3.53) (3.87) (3.64) (2.19) (3.11) cost 0.3541*** 2.6563*** 0.2441*** 3.5125*** 0.1526* 3.3250*** (3.87) (3.01) (3.15) (5.10) (1.63) (3.90) growth 0.0091*** 0.1027*** 0.0037*** 0.1012*** 0.0096*** 0.1231*** (5.09) (11.88) (3.50) (5.35) (5.11) (10.10) dummy size -0.0042*** -0.0248*** (-4.07) (-3.14) dummy size*div 0.0089*** 0.0348** (2.60) (2.18) dummy own -0.0097** -0.0944* (-1.92) (-1.72) dummy own*div 0.0442** 0.5811*** (1.95) (3.32) dummy crisis -0.0003 -0.0114 (-0.14) (-1.17) dummy crisis*div 0.0096*** 0.0785*** (4.00) (5.31) const. -0.0599*** -0.2307 -0.3211** -0.0597*** 0.4838*** (-4.34) (-1.40) (-2.28) (-5.49) (-3.41) observations 310 310 310 310 310 310 groups 29 29 29 29 29 29 inst. variables 26 29 29 27 28 29 ar (2) test 0.211 0.222 0.181 0.236 0.313 0.396 hansen test 0.256 0.232 0.410 0.504 0.254 0.519 note: *, **, *** respectively show the results at the significance level of 10%, 5% and 1% ( ) is t-test results. besides, the interactive variable's coefficient between the type of ownership and diversification was positive at 1% and 10% significance level, while state ownership might inhibit the bank performance due to multi-layered operating mechanisms and the involvement of many agencies. stewart et al. (2016) also found that non-state commercial banks exhibited higher overall technical efficiency than state-owned commercial banks. thus, state-owned banks could improve their financial performance through diversification strategies, according to the implications of pennathur et al. (2012). it can be explained that state-owned banks have more access to the government’s services, quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 306 such as taxes and facilities payment. therefore, banks can take advantage of these services to extend their income and performance. lastly, the estimated effect of banks’ income diversification on financial performance during the financial crisis period was statistically positive. this finding demonstrated that income diversification is one of the banks’ effective strategies that can use to face uncertain conditions and enhance future performance. previous studies have also claimed that banks accepted credit risks and gained benefits through business diversification by interest rates, expenses, and commissions during the financial crisis time 2007-2008 (elsas et al., 2010). this finding implies the existence of diversification’s benefits, although these benefits are trade-off with riskier activities. conclusion the study examines the relationship between income diversification and the financial performance of commercial banks in vietnam from 2005 to 2018, taking into account the bank’s size, type of ownership, and the financial crisis to explain the inconsistency of prior studies. this study employes the gmm estimation method to overcome endogenous problems, autocorrelations, and error variance that might arise in the research model. although we did not find a direct effect of income diversification on financial performance, the indirect effects were apparent. the results claimed that big banks and state-owned banks should encourage diversification strategies, one of the effective strategies to face uncertain conditions, to boost their financial performance. the study also implies that income diversification is the trade-off with riskier activities (nontraditional activities) to offset the negative impact of the financial crisis. moreover, this study uncovered evidence that commercial banks’ characteristics play a critical role in their performance in vietnam. in particular, a bank’s size, credit risk, liquidity, and growth positively affects its profit. it is principal to identify banks’ business strategies in the context of an unstable economy. consequently, this study offers some recommendations for banks’ managers and policymakers. firstly, the optimal business model for big banks can be concentrated on primary and extended income; to regulation makers, any regulation restriction or loosening should be carefully considered about its impact on banks’ income diversification. secondly, state-owned banks launching diversification can gain better financial performance, along with more risks if non-traditional activities are not well controlled. thirdly, diversification creates an overall profit improvement; however, banks should consider the associated credit and liquidity risks. banks experiencing high scale advantage and growth should be encouraged with diversification to eliminate the overall risks, while small banks and less developed banks should prioritize their stability. in investigating income diversification along with banks’ characteristics and economic periods, the study forms the optimal bank’s business model in the context of a volatile economy. thus, banks’ managers can consider this study as the scientific evidence for building the optimal operation process. quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 307 however, this study still has some limitations. on the one hand, the number of banks participating in the research sample was a predictable limitation due to data collection problems. besides, the models only focused on financial variables but ignored the variables representing the manager’s behavior and the bank’s organization structure (for example, the ceo duality, female ceo, and independent ceo) and sustainable aspects (for example, sustainable economic development and sustainable stock exchanges returns) (thuy van, thai ha, quyen, hong anh, & loi, 2020 and darsono, wong, ha, jati, & dewanti, 2021). according to previous studies, these variables also play a role in shaping bank’s performance and diversification strategies. therefore, future studies can focus on these aspects to further explore the hidden picture of diversification strategy and banking performance. references baele, l., de jonghe, o., & vander vennet, r. (2007). does the stock market value bank diversification? journal of banking & finance, 31(7), 1999-2023. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.08.003 časni, a.č, badurina, a.a., & sertić, m.b. (2014). public debt and growth: evidence from central, eastern and southeastern european countries. proceedings of rijeka faculty of economics: journal of economics and business, 32(1), 35-51. retrieved from https://hrcak.srce.hr/123118 chen, j., & king, t.-h. d. (2014). corporate hedging and the cost of debt. journal of corporate finance, 29, 221-245. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.09.006 chiorazzo, v., milani, c., & salvini, f. (2008). income diversification and bank performance: evidence from italian banks. journal of financial services research, 33(3), 181-203. https://doi.org/10.1007/s10693-008-0029-4 darsono, s. n. a. c., wong, w.-k., ha, n. t. t., jati, h. f., & dewanti, d. s. (2021). cultural dimensions and sustainable stock exchanges returns in the asian region. journal of accounting and investment, 22(1), 133-149. https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10318 elsas, r., hackethal, a., & holzhäuser, m. (2010). the anatomy of bank diversification. journal of banking & finance, 34(6), 1274–1287. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.11.024 froot, k. a., & stein, j. c. (1998). risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions: an integrated approach. journal of financial economics, 47(1), 55–82. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(97)00037-8 goddard, j., mckillop, d., & wilson, j. o. s. (2008). the diversification and financial performance of us credit unions. journal of banking & finance, 32(9), 1836–1849. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.015 hamdi, h., hakimi, a., & zaghdoudi, k. (2017). diversification, bank performance and risk: have tunisian banks adopted the new business model? financial innovation, 3(1). https://doi.org/10.1186/s40854-017-0069-6 klein, p. g., & saidenberg, m. r. (1998). diversification, organization, and efficiency: evidence from bank holding companies. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.98653 kristo, s. (2013). efficiency of the albanian banking system: traditional approach and stochastic frontier analysis. international journal of business and economic sciences applied https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.08.003 https://hrcak.srce.hr/123118 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.09.006 https://doi.org/10.1007/s10693-008-0029-4 https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10318 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.11.024 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(97)00037-8 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.015 https://doi.org/10.1186/s40854-017-0069-6 https://doi.org/10.2139/ssrn.98653 quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 308 research (ijbesar), 6(3), 61-78. retrieved from https://ideas.repec.org/a/tei/journl/v6y2013i3p61-78.html landskroner, y., ruthenberg, d., & zaken, d. (2005). diversification and performance in banking: the israeli case. journal of financial services research, 27(1), 27-49. https://doi.org/10.1007/s10693-005-6411-6 mercieca, s., schaeck, k., & wolfe, s. (2007). small european banks: benefits from diversification? journal of banking & finance, 31(7), 1975–1998. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.01.004 moudud-ul-huq, s., zheng, c., gupta, a. d., hossain, s. k. a., & biswas, t. (2020). risk and performance in emerging economies: do bank diversification and financial crisis matter? global business review. https://doi.org/10.1177/0972150920915301 nguyen, t. t. h., & phan, g. q. (2018a). the impact of funding liquidity on risk-taking behaviour of vietnamese banks: approaching by z-score measure. international journal of economics and financial issues, 8(3), 29-35. retrieved from http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/6265 nguyen, t. t. h., & phan, g. q. (2018b). monetary policy, bank competitiveness and bank risk-taking: empirical evidence from vietnam. asian academy of management journal of accounting and finance, 14(2), 137-156. https://doi.org/10.21315/aamjaf2018.14.2.6 nguyen, t. t. h., moslehpour, m., vo, t. t. v., & wong, w.-k. (2020). state ownership and risk-taking behavior: an empirical approach to get better profitability, investment, and trading strategies for listed corporates in vietnam. economies, 8(2), 46. https://doi.org/10.3390/economies8020046 nguyen, t. t. h., vo, t. t. v., phung, a. t., & le, t. h. a. (2019). institutional environment, government ownership and firm profitability: empirical evidence from vietnam. academy of accounting and financial studies journal, 23(3), 1-11. retrieved from https://www.abacademies.org/articles/institutional-environment-governmentownership-and-firm-profitability-empirical-evidence-from-vietnam-8283.html pennathur, a. k., subrahmanyam, v., & vishwasrao, s. (2012). income diversification and risk: does ownership matter? an empirical examination of indian banks. journal of banking & finance, 36(8), 2203–2215. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.021 phan, h. t. m., & daly, k. (2020). market concentration and bank competition in emerging asian countries over pre and post the 2008 global financial crisis. research in international business and finance, 51. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.05.003 saghi-zedek, n. (2016). product diversification and bank performance: does ownership structure matter? journal of banking & finance, 71, 154-167. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.05.003 sanya, s., & wolfe, s. (2010). can banks in emerging economies benefit from revenue diversification? journal of financial services research, 40(1-2), 79-101. https://doi.org/10.1007/s10693-010-0098-z sharma, s., & anand, a. (2018). income diversification and bank performance: evidence from brics nations. international journal of productivity and performance management, 67(9), 1625-1639. https://doi.org/10.1108/ijppm-01-2018-0013 stewart, c., matousek, r., & nguyen, t. n. (2016). efficiency in the vietnamese banking system: a dea double bootstrap approach. research in international business and finance, 36, 96-111. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.09.006 stiroh, k. j., & rumble, a. (2006). the dark side of diversification: the case of us financial holding companies. journal of banking & finance, 30(8), 2131-2161. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.04.030 https://ideas.repec.org/a/tei/journl/v6y2013i3p61-78.html https://doi.org/10.1007/s10693-005-6411-6 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.01.004 https://doi.org/10.1177/0972150920915301 http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/6265 https://doi.org/10.21315/aamjaf2018.14.2.6 https://doi.org/10.3390/economies8020046 https://www.abacademies.org/articles/institutional-environment-government-ownership-and-firm-profitability-empirical-evidence-from-vietnam-8283.html https://www.abacademies.org/articles/institutional-environment-government-ownership-and-firm-profitability-empirical-evidence-from-vietnam-8283.html https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.021 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.05.003 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.05.003 https://doi.org/10.1007/s10693-010-0098-z https://doi.org/10.1108/ijppm-01-2018-0013 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.09.006 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.04.030 quyen, ha, darsono, & minh income diversification and financial performance: … journal of accounting and investment, 2021 | 309 thuy van, v. t., thai ha, n. t., quyen, p. g., hong anh, l. t., & loi, d. t. (2020). the relationship between public debt, budget deficit, and sustainable economic development in developing countries: the role of corruption control. jurnal ekonomi & studi pembangunan, 21(1), 84-104. https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5033 https://doi.org/10.18196/jesp.21.1.5033 journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper stock liquidity and stock returns: the moderating role of financial constraints veronika daniar febrianti* and siti saadah abstract research aims: this study aims to analyze the effect of stock liquidity on stock returns in large and small capitalization companies and the moderating role of financial constraints in the relationship. design/methodology/approach: in this study, panel data analysis was conducted on 113 manufacturing sector companies on the indonesia stock exchange from 2015 to 2019, grouped into small and large capitalization companies. to avoid measurement errors from applying the kz index, which is very likely to occur, this study used the upper quartile (q3) of the debt-to-equity ratio (der) and a dummy variable as an artificial variable to measure financial constraints instead of the kz index. research findings: the results highlighted that liquidity is a predictor that could significantly explain the movement of stock returns in this sector. investors, thus, will require additional compensation in the form of higher returns for holding less liquid stock. the study also found a significant moderating role of financial constraints. consequently, as the illiquidity of stocks increases, additional greater compensation will be requested by investors on the stocks of companies experiencing financial constraints. theoretical contribution/originality: this study provides additional empirical evidence for the studies documented that investors will ask for additional return compensation for stocks with low liquidity, and investors will demand higher additional returns in companies experiencing financial constraints. this finding indicates that liquidity is essential in risk premium forming stock returns. practitioner/policy implication: this study can be used for investors or traders when choosing an investment strategy to be carried out. keywords: stock liquidity; stock returns; bid-ask spread; financial constraints introduction investment is a current commitment made by investors in the form of money or other resources carried out in the long term to obtain future benefits as compensation for delaying consumption (bodie et al., 2021). as the public awareness of investing increases and with technological developments in the capital market, which can now facilitate the ease of investment activities with online trading, many investors started to invest in the capital market in the expectation of getting additional income or passive income also increases. return and risk are the two main factors in evaluating and selecting investments. studying the factors that influence returns can help make investment decisions in the capital market, which affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas katolik indonesia atma jaya, jakarta capital special region, indonesia *correspondence: veronikadaniar282@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i2.16483 citation: febrianti, v. d., & saadah, s. (2023). stock liquidity and stock returns: the moderating role of financial constraints. journal of accounting and investment, 24(2), 292-305. article history received: 11 oct 2022 revised: 14 nov 2022 07 dec 2022 accepted: 05 jan 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=ynr-t5uaaaaj&hl=en https://www.atmajaya.ac.id/id https://www.atmajaya.ac.id/id https://www.atmajaya.ac.id/id https://www.atmajaya.ac.id/id https://www.atmajaya.ac.id/id mailto:veronikadaniar282@gmail.com http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.16483 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.16483&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16483 febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 293 can also have implications for investors, including conventional investors (sheykhbaglou et al., 2019). the form of returns that investors expect for their investments are dividends and capital gain. investors undoubtedly expect high returns with a level of risk per the limits of their risk profile. in addition, some investors take advantage of the differences between the purchase price and the fluctuating market prices to get abnormal returns. theoretically, in an efficient capital market, stock prices reflect all the information available in the market. according to the efficient market hypothesis, the price of a security will adjust immediately when new information becomes available so that the price of a security will be equal to its fundamental value and result in no mispricing of securities prices (bodie et al., 2021). according to the theory, investors will not be able to get high capital gain or abnormal returns, so investors will do more passive management to get the return from dividends than active management. however, for investors who do active management more often, stock liquidity can be essential for investors who rely on the difference between the bid and ask prices in the market to make a profit. it is because to buy or sell their stockholdings, information is needed that appears on the selling concession or buying premium, which will result in the difference between the bid and ask prices in the capital market, and the difference between the bid and ask prices is often considered as a form of stock liquidity (chiang & zheng, 2015). harris (2003) indicates that when investors/traders want to transact, liquidity relates to how quickly the transaction can be executed at a low cost. the faster execution occurs at a lower cost, the higher the liquidity. according to chiang and zheng (2015), liquidity refers to how quickly a security can be traded in the market to avoid losses or to make a profit. it is also one of the factors believed to affect stock prices and returns. here, idx authorities measure stock liquidity using trading volume, price, and frequency. previous studies on the effect of liquidity on stock returns have revealed non-converging results. some studies found that liquidity had a significant positive effect on return, but other studies uncovered the opposite results (see, for example, bekaert, harvey & lundblad, 2007; loukil, zayani & omri, 2010; ibbotson et al., 2013; chiang & zheng, 2015; chung & chuwonganant, 2018; sheykhbaglou et al., 2019). in their study, ibbotson et al. (2013) unveiled that liquidity affected stock returns only in micro-capitalization companies. investors who expect returns from capital gains will rely on stock liquidity, and investors who expect returns from dividends will depend on company performance in the hope that companies that perform well will generate more profits so that the dividends to be distributed to stockholders will be greater. in several ways, companies can increase profits, expand to get new sales targets, reduce production costs, or add new projects with more significant profit potential. to do that, companies need short-term investments and capital expenditures, i.e., capital expenditures in the form of long-term investments with the benefit of more than one year. to make capital expenditures, companies need funding that can be obtained from internal or external sources. however, not all companies can easily get external funding because febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 294 of financial constraints on the company. companies that do not face financial constraints will find it easier to get external funding so that it is easier to make long-term investments to increase revenues and profits. of the many studies on the factors affecting stock returns, several studies have considered the role of liquidity and financial constraints as one of the main components that can affect stock returns (nguyen, 2017; sheykhbaglou et al., 2019). financial constraint is the company's limitations in obtaining capital from available investment funding sources. lamont, polk, and saaá-requejo (2001) stated that financial constraints could affect the value of a company, and if that happens, changes in the intensity of financial constraints should be reflected in stock returns. sheykhbaglou et al. (2019) specifically examined the relationship between liquidity and stock returns, focusing on the moderating role of financial constraints. the results demonstrated that stock liquidity had a positive and significant effect on stock returns and confirmed the moderating role of financial constraints in the relationship between stock liquidity and stock returns. their study also found that the moderating role of financial constraints was more substantial in companies that did not have financial constraints. in other words, the effect of liquidity on stock returns is more significant in companies that do not experience financial constraints than in companies that experience them. to study the role of financial constraints, researchers need to measure the severity of the constraints. of the many studies that have been conducted regarding the role of financial constraints on the effect of stock liquidity on stock return, the kz index is the most popular measure of financial constraint, as suggested by kaplan and zingales (1997) and used in studies conducted by lamont, polk, and saaá-requejo (2001) and sheykhbaglou et al. (2019). however, in this study, the kz index was not used to measure financial constraints. instead, this study employed the upper quartile (q3) of the debt-to-equity ratio (der) as recommended by balfoussia and gibson (2018) to measure financial constraint, and a dummy variable would be used as an artificial variable to measure this financial constraint. in this regard, direct application of parameters in standard models, such as the kz standard model, can cause measurement errors from two things: 1) analysis period and 2) differences in the object studied used in the model. moreover, former researchers have anticipated the potential for measurement errors by using a new standard model with the result from a re-estimation of the kz model, which had been carried out with appropriate research objects but could not overcome the possibility of measurement errors from the selection of the analysis period in the standard model applied. this study also did not use pooled data to avoid the possibility of omitted variable bias caused by ignoring the differences in characteristics between individuals or unit cross-sections in the panel data used in this study. the importance of liquidity for investors oriented towards capital gains, the nonconvergence of the studies linking liquidity with stock returns, and the moderating role of financial constraints on the relationship between the two motivate the researchers to conduct this study. this study, therefore, intends to examine the relationship between liquidity and stock returns and the moderating role of financial constraints in two groups of companies: large capitalization and small capitalization companies. previously, in their febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 295 study, ibbotson et al. (2013) found that liquidity affected stock returns only in small capitalization companies. however, the study by ibbotson et al. (2013) did not consider financial constraint as the factor affecting liquidity and stock returns. unlike the previous empirical study of sheykhbaglou et al. (2019), this study developed a model that could handle omitted variable bias caused by potential heterogeneity between unit cross-sections in the data. the potential for measurement error in the financial constraints measurement tool was mitigated by using the upper quartile statistic of the debt-to-equity ratio (der) as an indicator of financial constraint. further, this study also provides additional empirical evidence for the studies documented by vayanos and wang (2013) that investors will ask for additional return compensation for stocks with low liquidity. this finding indicates that liquidity is critical in risk premium-forming stock returns. literature review and hypotheses development efficient market hypothesis the efficient market hypothesis was first introduced by fama (1970). fama (1970) divides the market into three forms: the weak form, in which the information set of this form is only historical prices; a semi-strong form, in which the prices of this form efficiently adjust to other publicly available information; the strong form, in which the concern is whether given investors or groups have monopolistic access to any information relevant for price formation. as in fama (1970), bodie et al. (2021) explain that in an efficient market, the price of securities fully reflects the availability of information entering the market, so that price increases and decreases will only occur due to the response to new information. the new information itself is unpredictable; if the information is predictable, it means that the prediction is part of the new information. in this way, the changes in stock price due to unpredictable responses to new information should also move unpredictably, so stock prices should have an irregular or random walk pattern (bodie et al., 2021). in an efficient market, asset prices also reflect their fundamental values, and there is no mispricing of assets. the forms of market efficiency introduced by fama (1970) affect the investment strategy carried out by investors. in an efficient market, a more suitable strategy is a passive management strategy, often defined as a buy-and-hold strategy, while an active management strategy is considered useless (bodie et al., 2021). in an efficient market, all information relevant to the market prices can be accessed and reflected in the stock price itself so that there is almost no change in stock prices that can cause abnormal returns; therefore, active management is deemed useless in an efficient market condition. the strategy commonly used in passive management is to form an index fund, a collection of stocks or portfolios whose proportions can replicate the reference index to generate returns close to the reference index's value (bodie et al., 2021). conversely, in inefficient market conditions, active management is more suitable to be applied since the limited febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 296 information that can be accessed causes volatility in stock price, allowing investors to actively buy and sell stocks to get returns from the price difference. stock liquidity according to chiang and zheng (2015), stock liquidity refers to how quickly a security or stock can be traded to avoid losses or gain profits. avramov, chordia, and goyal (2006) stated that liquidity generally reflects the ability to buy or sell several stocks reasonably quickly and with low trading costs. in addition, liquidity is essential for traders as it allows them to implement their trading strategies inexpensively. stock exchange authorities like liquidity because it attracts traders to the market, while regulators favor liquidity since liquid markets are less volatile than illiquid markets (harris, 2003). liquidity can be measured by various measurements. according to amihud, mendelson, and pedersen (2005), referred to in chiang and zheng (2015), the liquidity of a stock can be reflected in the bid-ask spread. it is because to sell and buy stocks, individuals will need information on the bid and offer prices formed due to the sale and buying concessions. related to that, harris (2003) stated that the bid-ask spread consists of two components: i) transaction costs and ii) adverse selection. transaction costs are part of the bid-ask spread, compensation for dealers for normal costs arising from their operational activities, including the risk premium demanded by the dealer for the inventory risk they hold. meanwhile, adverse selection is part of the bid-ask spread, compensating dealers for possible losses from trading activities with well-informed traders. therefore, spread = transaction cost + adverse selection cost dealers never set the two components separately but simply reflect on their bid-ask pricing. the presence of an adverse selection cost component causes spreads to increase when information asymmetry increases, which means that liquidity decreases. in prior studies, brennan and subrahmanyam (1996) used transaction cost to measure liquidity, and datar, naik, and radcliffe (1998) employed trading volume to measure liquidity in their research. various liquidity measurements have been utilized because the researchers considered no perfect proxy for describing stock liquidity. in the search for a precise explanation of liquidity, many researchers have then developed various forms of liquidity measurement. according to chiang and zheng (2015), one of the liquidity measurements deemed the best is the amihud measurement developed in their research in 2002. this measurement uses the concept of illiquidity, which can simultaneously capture the impact of price, volume, and volatility. financial constraint financial constraint is the company's limitations in obtaining capital from available investment funding sources. kaplan and zingales (1997) conveyed that a company can be said to be experiencing financial constraints when there is a gap between the use of internal and external allocation funds. bao, chan, and zhang (2012) stated that companies with financial constraints are less likely to invest in new projects because of their febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 297 limitations in obtaining external funding. according to moyen (2004), companies with financial constraints are identical to companies that do not pay dividends, have low cash flow values, and own high debt, so they are considered companies with financial constraints and less profitable for investors because they cannot provide high returns. the relationship between stock liquidity and stock returns a survey of the theoretical and empirical literature on market liquidity conducted by vayanos and wang (2013) showed that many in-depth studies have been carried out on this liquidity and how it relates to stock returns. in this literature, it is stated that there are two types of costs associated with stock illiquidity: 1) adverse selection costs that arise from the existence of information asymmetry and 2) transaction costs that originate from the risk premium demanded by dealers due to the risk of the inventory they hold. the higher the information asymmetry in the market and the higher inventory risk faced by dealers will be reflected in the higher bid-ask spread. the higher the bid-ask spread causes the stock to become more illiquid. the literature in a survey conducted by vayanos and wang (2013) also asserted that investors would ask for additional compensation for being willing to hold fewer liquid stocks. the compensation requested is in the form of greater stock returns. further, brennan and subramanyam (1996) and brennan, chordia, subramanyam, and tong (2012) found a positive relationship between average stock returns and liquidity costs. many studies have been conducted to test the effect of liquidity on stock returns. chiang and zheng (2015) used the amihud measurement as a liquidity measure, which amihud developed in 2002, examined the effect of liquidity on stock returns on the international market with a sample of g7 countries, and found that the liquidity variable was positively correlated with stock returns. besides, chung and chuwonganant (2018) investigated the role of liquidity on stock returns and uncovered that stock returns have become more sensitive to market volatility with the proliferation of high-frequency trading. loukil, zayani, and omri (2010) found that liquidity with a bid-ask spread proxy was negatively correlated with stock returns, while bekaert, harvey, and lundblad (2007) revealed that liquidity had no significant effect on stock returns. in addition, there is an assumption that investing in less liquid stocks is the same as investing in small-capitalization stocks (ibbotson et al., 2013). in their study, ibbotson et al. (2013) unveiled that liquidity affected stock returns only in micro-capitalized. based on the theoretical arguments in the literature on the market and stock liquidity, the first hypothesis to be empirically proven in this study is as follows: h1: the higher the bid-ask spread (the higher the stock illiquidity), the higher the compensation returns demanded by investors. febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 298 the relationship between financial constraint, liquidity, and stock returns all companies are believed to have financial constraints. thus, companies can be categorized with high or low financial constraints. nguyen (2017), in a study, reported that the stocks of companies that experienced financial constraints were significantly lower in liquidity than those of companies that did not experience financial constraints. according to tirole (2006), financial constraints arise due to friction in the supply of capital, and the primary source is the existence of information asymmetry between investors and companies. for companies, this supply friction will increase the cost of funding from external sources (increase the cost of capital) so that it is not impossible to cause companies to leave the capital market to a certain extent. also, ascioglu, hedge, and mcdermott (2008) stated that because market liquidity captures the information asymmetry between market players, such companies (with supply friction or companies with financial constraints) are very likely to have more illiquid stocks. nguyen (2017) also asserted that companies with financial constraints would face higher capital costs and low stock liquidity. in addition, fang, noe, and tice (2009) found that companies with high liquidity perform well. lamont, polk, and saaá-requejo (2001) also stated that financial constraints could affect the value of a company, and if financial constraints affect the value of a company, changes in financial constraint intensity should be reflected in liquidity and stock returns. concerning the moderating role of financial constraints, the second hypothesis to be tested in this study is as follows: h2: the link between the bid-ask spread (stock illiquidity) and the return compensation demanded by investors will be stronger in the stocks of companies experiencing financial constraints. research method this study aims to analyze the moderating role of financial constraints in the relationship between liquidity and stock returns. the data used were historical stock daily trading data from 2015 to 2019 from companies in the manufacturing sector in the indonesia stock exchange (idx) that met the criteria of not experiencing a stock split during the study period. operational variable definition stock return stock return is the profit enjoyed by investors on the investment made. stock return was calculated as the percentage change in price in two consecutive periods. 𝑅 = (𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1) 𝑃𝑡−1 … … … … . . (1) febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 299 stock liquidity liquidity is related to how quickly the transaction can be executed at a low cost. according to amihud, mendelson, and pedersen (2005), the liquidity of a stock can be reflected in the bid-ask spread because selling and buying stocks will require information on the bid and offer prices formed due to selling concessions and buying premiums, which will lead to differences in bid-ask spreads. 𝐵𝑖𝑑 − 𝑎𝑠𝑘 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = (𝐴𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒−𝐵𝑖𝑑 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒) 𝐴𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 × 100%............ (2) financial constraint following balfoussia and gibson (2018), the proxy to be used to measure financial constraints was the debt-to-equity ratio (der). here, companies included in the financial constraint group have a der in the upper quartile (q3). also, the dummy variable would be used as an artificial variable to measure this financial constraint variable with the following: 𝐷𝑖 { = 1 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐹𝐶 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑁𝐹𝐶 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑠 ……………………………..… (3) under the study objectives, the model specifications to be built and the parameters to be estimated in this study are: 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷𝑖𝑡 + 𝛾1𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡 𝐷𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 ….…… (4) where yit : stock return i on period t liquidit : stock liquidity i on period t dit : qualitative variable financial constraint based on equation (4), the correlation between research variables for companies without financial constraints (d=0) is: 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 ……………………………………...……….. (5) meanwhile, for companies that did not experience financial constraints (d=1): 𝑌𝑖𝑡 = (𝛽0𝑖 + 𝛽2) + (𝛽1+ 𝛾1)𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 ………………………….. (6) comparing equation (5) and equation (6), 𝛾1 is a parameter that measures the difference in the effect of liquidity on stock returns in companies with financial constraints and companies without financial constraints. therefore, 𝛾1 is a parameter that measures the moderating role of financial constraints. febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 300 results and discussion descriptive statistics this study on the relationship between liquidity and stock returns was conducted on 113 companies that met the criteria for the predetermined sample. the relationship model was estimated on groups of companies with large capitalization and those with small capitalization. it was done because several studies showed that the effect of liquidity on stock returns was only significantly observed in companies with small capitalization. based on the criteria used by teoh and wong (1993), comparing the stock market capitalization with the median value of the sample market capitalization, 47 companies with large capitalization and 66 companies with small capitalization were observed. using the criteria applied by balfoussia and gibson (2018), from each group of companies with large and small capitalizations, some companies experiencing financial constraints were also observed. the data are presented in table 1. table 1 companies with financial constraints large capitalization companies small capitalization companies period number of companies period number of companies 2015 12 (25.5%) 2015 21 (31.8%) 2016 9 (19.1%) 2016 18 (27.3%) 2017 10 (21.3%) 2017 21 (31.8%) 2018 15 (31.9%) 2018 20 (30.3%) 2019 13 (27.7%) 2019 18 (27.3%) on average, throughout the analysis period, the number of large capitalization companies that experienced financial constraints was 25.1%, while the number of companies with small capitalization was 29.7%. descriptive statistics for the liquidity and return variables are shown in table 2. table 2 descriptive statistics of research variables large capitalization companies small capitalization companies statistics liquidity return liquidity return mean 9.447797 0.058919 20.48159 0.080223 median 0.625000 0.000000 2.976190 0.000000 maximum 100.0000 34.67742 100.0000 35.00000 minimum 0.023652 -25.00000 0.200000 -34.63687 std. dev. 26.80426 2.944242 36.41926 3.910795 the relative value of the standard deviation of liquidity to its mean indicates that the stock of companies with large capitalization had higher liquidity variability than the stocks of companies with small capitalization. however, the variability of stock returns of companies with large market capitalization showed a coefficient of variation almost the same as that of companies with small capitalization. febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 301 then, testing the significance of the effect of liquidity and the moderating role of financial constraints on stock returns was carried out on the estimation results of the regression equation. with specifications written in equation 4, it used daily trading historical data of 47 stocks of large capitalization companies and 67 stocks of small capitalization companies from 2015 to 2019. considering that the data used in this study were panel data, the estimation of the regression equation 4 was performed utilizing the panel data analysis method. the selection of the best regression model for large capitalization companies was carried out using the chow test procedure by testing the constant parameter hypothesis in equation 4. table 3 chow test results of large capitalization companies effects test statistic d.f prob. cross-section f 3.447053 (46.56961) 0.0000 cross-section chi-square 158.483138 46 0.0000 the test results disclosed in table 3 recommend that the common effect model (cem) was unsuitable for this study's data. therefore, the hausman test procedure was carried out to choose one of the best models from the two models, each of which could capture the heterogeneity between cross-sectional units. the hypotheses are as follows: table 4 hausman test results of large capitalization companies effects test chi-sq statistic chi-sq d.f prob. cross-section random 73.758466 3 0.0000 table 4 shows the prob-value of 0.0000, indicating that the hausman test result recommended that the fixed effect model (fem) was the most appropriate method for modeling large capitalization companies' stocks. then, the chow test results presented in table 5 for stock data of small capitalization companies require not rejecting 𝐻0 ∶ 𝛽01 = 𝛽02 = ⋯ = 𝛽066, so the best regression model for small capitalization companies was the common effects model (cem) specifications. table 5 chow test results of small capitalization companies effects test statistic d.f prob. cross-section f 0.975124 (65,79989) 0.5336 cross-section chi-square 63.412585 65 0.5336 inference analysis the best regression model estimation results for the two groups of companies based on their market capitalization are displayed in tables 6 and 7. febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 302 table 6 regression results of large capitalization companies variable coef std. error t-statistic prob. liquid 0.001834 0.000558 3.284367 0.0010 dummy -0.059457 0.030290 -1.962940 0.0497 liquid_dummy 0.002551 0.000986 2.585831 0.0097 c 0.049262 0.015070 3.269002 0.0011 table 6 discloses the estimation results of the regression model for the group of stocks of large capitalization companies. in this group, liquidity was a significant predictor that would significantly affect stock returns. the positive coefficient on the liquid variable (in this study, it was measured by the bid-ask spread) suggests that the higher the bid-ask spread (the lower the liquidity of the stock), the higher the compensation return offered by the stock. table 6 also shows significant differences in the effect of liquidity on stock returns for companies that experienced financial constraints and companies that did not experience financial constraints. the significance of the difference was indicated by the significant coefficient of the interaction liquid_dummy variable. the positive coefficient on the interaction variable demonstrates that the effect of liquidity on stock returns was more substantial in companies experiencing financial constraints. the positive sign on the coefficient of the interaction variable also means that in companies experiencing financial constraints, when the bid-ask spread increased (stock liquidity decreased), it caused investors to ask for higher compensation returns than in companies that did not experience financial constraints. by itself, the coefficient of the interaction variable indicates the moderating role of the financial constraint. table 7 regression results of small capitalization companies variable coef std. error t-statistic prob. liquid 0.001122 0.000494 2.270548 0.0232 dummy -0.081831 0.035911 -2.278731 0.0227 liquid_dummy 0.001615 0.000784 2.061112 0.0393 c 0.067793 0.018506 3.663323 0.0002 the same results are displayed in table 7 for the group of stocks of small capitalization companies. in this group, it was also observed that liquidity was a significant predictor of stock returns. the higher the bid-ask spread (the more illiquid the stock), the higher the compensation the stock provides. the positive and significant coefficient of the interaction liquid_dummy variable indicates that in this group when the bid-ask spread increased (stock liquidity decreased), the stocks of companies experiencing financial constraints would offer higher return compensation than stocks of companies that did not experience financial constraints. this finding is similar to the stock of large capitalization companies, showing the significant moderating role of the financial constraint variable. the study results for these two groups of large and small capitalization stocks provide empirical evidence for theoretical studies documented in a survey conducted by vayanos and wang (2013) that investors will ask for additional return compensation for stocks with febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 303 low liquidity. the compensation demanded is in the form of higher stock returns. investors need liquidity as it allows them to implement their trading strategies at a low cost so that an increase in return compensation will occur along with an increase in stock illiquidity (an increase in the bid-ask spread). the low trading cost for liquid stocks can be explained by the theoretical argument that illiquidity in stock is related to two cost components, i.e., adverse selection costs and transaction costs. adverse selection costs arise from information asymmetry, while transaction costs originate from premium risk requested by the dealer because of the inventory risk it holds. the higher the information asymmetry in the market and the higher the inventory risk from holding stock faced by dealers will be reflected in the higher bid-ask spread. more illiquid stocks will be reflected in higher bid-ask spreads. harris (2003) stated that liquidity is the ability to transact stocks in large quantities at low trading costs quickly. this study also reported a significant moderating role of the financial constraint variable. tirole (2006) stated that financial constraints in companies arise due to friction in the supply of capital, which is the leading cause of information asymmetry between investors and companies. as ascioglu, hedge, and mcdermott (2008) asserted, market liquidity captures the information asymmetry between market players; hence, companies with supply friction or financial constraints are very likely to have their shares more illiquid. in a study, nguyen (2017) also found that the stocks of companies experiencing financial constraints had significantly lower liquidity than those of companies that did not experience financial constraints. therefore, the stocks of companies experiencing financial constraints will offer additional higher return compensation when illiquidity increases compared to stocks of companies that do not experience financial constraints. conclusion the results of this study provide an important illustration that investors will ask for a higher return compensation along with an increase in stock illiquidity (bis-ask spread). more significant additional compensation will occur in the stocks of companies experiencing financial constraints. additional return compensation demanded by investors also means an increase in the company's equity cost. because the cost of equity is a vital component in the cost of capital, the additional compensation requested by investors due to illiquidity impacts the company's cost of capital. it is an essential implication of the findings of this study. in financially constrained companies, an increase in stock illiquidity will have a worse impact on the cost of capital, i.e., through an additional increase in higher returns demanded by investors. this situation will finally limit the company’s ability to execute investment projects with positive npv, which will benefit the company. therefore, efforts to increase stock liquidity are significant for companies. the limitation of this study is the measurement of liquidity, which only used the immediacy dimension, while the width, depth, and resiliency still require further development. another limitation is that some companies’ data could not be downloaded during the study period, so the companies could not be used as samples. hence, it is recommended that future research can develop other measurement tools that can capture all liquidity dimensions. febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 304 references amihud, y. (2002). illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. journal of financial markets, 5(1), 31-56. https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00024-6 amihud, y., mendelson, h., & pedersen, l. h. (2005). liquidity and asset prices. foundations and trends® in finance, 1(4), 269-364. https://doi.org/10.1561/0500000003 ascioglu, a., hegde, s. p., & mcdermott, j. b. (2008). information asymmetry and investment–cash flow sensitivity. journal of banking & finance, 32(6), 1036-1048. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.09.018 avramov, d., chordia, t., & goyal, a. (2006). liquidity and autocorrelations in individual stock returns. the journal of finance, 61(5), 2365-2394. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01060.x balfoussia, h., & gibson, h. d. (2018). firm investment and financial conditions in the euro area: evidence from firm-level data. applied economics letters, 26(2), 104-110. https://doi.org/10.1080/13504851.2018.1441496 bao, d., chan, k. c., & zhang, w. (2012). asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings. journal of corporate finance, 18(4), 690-700. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.05.003 bekaert, g., harvey, c. r., & lundblad, c. (2007). liquidity and expected returns: lessons from emerging markets. the review of financial studies, 20(6), 1783-1831. https://doi.org/10.1093/rfs/hhm030 bodie, z., kane, a., and marcus, a. (2021). essentials of investments. new york, usa: mcgraw-hill. brennan, m. j., & subrahmanyam, a. (1996). market microstructure and asset pricing: on the compensation for illiquidity in stock returns. journal of financial economics, 41(3), 441-464. https://doi.org/10.1016/0304-405x(95)00870-k brennan, m. j., chordia, t., subrahmanyam, a., & tong, q. (2012). sell-order liquidity and the cross-section of expected stock returns. journal of financial economics, 105(3), 523541. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.04.006 chiang, t. c., & zheng, d. (2015). liquidity and stock returns: evidence from international markets. global finance journal, 27, 73-97. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.04.005 chung, k. h., & chuwonganant, c. (2018). market volatility and stock returns: the role of liquidity providers. journal of financial markets, 37, 17-34. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2017.07.002 datar, v. t., naik, n. y., & radcliffe, r. (1998). liquidity and stock returns: an alternative test. journal of financial markets, 1(2), 203-219. https://doi.org/10.1016/s13864181(97)00004-9 fama, e. f. (1970). efficient capital markets: a review of theory and empirical work. the journal of finance, 25(2), 383-417. https://doi.org/10.2307/2325486 fang, v. w., noe, t. h., & tice, s. (2009). stock market liquidity and firm value. journal of financial economics, 94(1), 150-169. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.08.007 harris, l. (2003). trading & exchange; market microstructure for practitioners. oxford university press. ibbotson, r. g., chen, z., kim, d. y. j., & hu, w. y. (2013). liquidity as an investment style. financial analysts journal, 69(3), 30-44. https://doi.org/10.2469/faj.v69.n3.4 kaplan, s. n., & zingales, l. (1997). do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?. the quarterly journal of economics, 112(1), 169-215. https://doi.org/10.1162/003355397555163 lamont, o., polk, c., & saaá-requejo, j. (2001). financial constraints and stock returns. the review of financial studies, 14(2), 529-554. https://doi.org/10.1093/rfs/14.2.529 https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00024-6 https://doi.org/10.1561/0500000003 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.09.018 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01060.x https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.05.003 https://doi.org/10.1093/rfs/hhm030 https://doi.org/10.1016/0304-405x(95)00870-k https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.04.006 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.04.005 https://doi.org/10.1016/j.finmar.2017.07.002 https://doi.org/10.1016/s1386-4181(97)00004-9 https://doi.org/10.1016/s1386-4181(97)00004-9 https://doi.org/10.2307/2325486 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.08.007 https://doi.org/10.2469/faj.v69.n3.4 https://doi.org/10.1162/003355397555163 https://doi.org/10.1093/rfs/14.2.529 febrianti & saadah stock liquidity and stock returns: … journal of accounting and investment, 2023 | 305 loukil, n., zayani, m. b., & omri, a. (2010). impact of liquidity on stock returns: an empirical investigation of the tunisian stock market. macroeconomics and finance in emerging market economies, 3(2), 261-283. https://doi.org/10.1080/17520843.2010.498137 moyen, n. (2004). investment–cash flow sensitivities: constrained versus unconstrained firms. the journal of finance, 59(5), 2061-2092. https://doi.org/10.1111/j.15406261.2004.00692.x nguyen, h. t. h. (2017). stock market liquidity: financially constrained firms and share repurchase. accounting and finance research, 6(4), 130-154. https://doi.org/10.5430/afr.v6n4p130 sheykhbaglou, s., heydari, m., and ghayour, f. (2019). stock liquidity and stock return: the moderating role of financial constraint using structural equation modeling approach. international journal of business and technopreneurship, 9(3), 309 320. teoh, s. h., & wong, t. j. (1993). perceived auditor quality and the earnings response coefficients. the accounting review, 68(2), 346-366. tirole, j. (2006). the theory of corporate finance. princeton university press. vayanos, d., & wang, j. (2013). market liquidity—theory and empirical evidence. in handbook of the economics of finance (vol. 2, pp. 1289-1361). elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-44-459406-8.00019-6 https://doi.org/10.1080/17520843.2010.498137 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00692.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00692.x https://doi.org/10.5430/afr.v6n4p130 https://doi.org/10.1016/b978-0-44-459406-8.00019-6 editorial jurnal akuntansi dan investasi edisi juli 2016 bismillahirrohmaanirrohim, alhamdulillahirabbil ‘aalamiin. puji syukir marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat allah swt. yang atas rahmat dan nikmat yang dikaruniakan oleh-nya, segala urusan kita dapat selesai dengan baik. sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar muhammad saw. yang menjadi suri tauladan ummat muslimin dan mu’minin. dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam perbaikan jurnal akuntansi dan investasi (jai), khususnya dalam rangka menyesuaikan diri dengan standar akreditasi jurnal terbaru yang dikeluarkan oleh dirjen perguruan tinggi (dikti) per 2014. jai volume 17 no. 2 tahun 2016 ini merupakan jai yang mengalami revolusi mental . kenapa kami sebut revolusi mental, karena pada edisi ini terdapat banyak perubahan yang sangat signifikan. perubahan besar yang kami maksud dalam diri jai antara lain; pergantian dewan editor yang kali ini ditangani oleh mereka yang memiliki fokus mendalam terhadap dunia riset. editorial team yang baru disusun melibatkan mereka yang sudah pernah menulis di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. selain perombakan editorial team, jai juga merom-bak format mitra bebestari yang dulunya banyak diampu oleh para guru besar, kini hanya diisi oleh mereka yang selama tiga tahun terakhir menulis di jurnal inter-nasional bereputasi (terindeks scopus) meskipun saat ini belum menjabat sebagai guru besar. mitra bebestari juga melibatkan pakar dari negara lain, yakni: inggris, malaysia, piliphina dan australia. dalam format terbitan, jai merubah template artikel terbitan. jai juga sudah membangun e-journal berbasis open journal system (ojs), mendaftarkan doi ke crossref, dan sudah terindeks di google scholar. perubahan yang signifikan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu serta kualitas jai sebagai terbitan berkala ilmiah, dan selanjutnya mampu menjadi bahan referensi yang memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang disiplin ilmu akuntansi. demikian, sekali lagi, atas segala kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai pihak kami haturkan banyak terima kasih. yogyakarta, 1 juli 2016 editor in chief jai harjanti widiastuti journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper gender differences, framing, and responsibility in investment decisionmaking: an experimental study barkah susanto1, naufal afif1*, betari maharani1, nur laila yuliani1, and muhammad ridhwan ab. aziz2 abstract research aims: this study aims to investigate the effect of gender, framing, and responsibility on investment decision-making. design/methodology/approach: this experimental study used a subject design of 2 x 2 x 2, in which 81 doctoral students participated. furthermore, crosstabulation was employed to analyze and examine the hypotheses. research findings: the results revealed that positive and negative framing and responsibility levels would affect investment decision-making. this research also uncovered differences in risk preferences in decision-making between men and women. additionally, both genders had varying preferences in making similar decisions. theoretical contribution/originality: several studies have shown that when information is presented differently, here in after referred to as framing, it significantly influences decisions. however, the decision-making determination is influenced not only by framing but also by other variables. in this study, the framing variable, therefore, was tested jointly with the variables of responsibility and gender differences. keywords: framing; responsibility; gender; experiment introduction organizations need the information to enact effective decisions to achieve specific goals (allen, 1996; oyedokun et al., 2021). allen (1996) also stated that to make effective decisions, organizations must determine what decisions need to be made and what information is necessary. in general, information is needed by internal and external parties of a company (laudon & laudon., 2018). furthermore, the information generated from the accounting process is widely used by managers in decision-making (botchway & rashedi, 2020). accounting duties require accountants to make judgments by gathering and providing information for managers to decide. several possibilities exist where managers decide or justify their decisions based on the accounting information provided, regardless of the information content. therefore, managerial decisions arising from such deviations may result in losses for the company (hansen & mowen, 2007). it has implications for company performance, which is necessary to affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah magelang, central java, indonesia 2 department of islamic banking & finance, faculty of economics and muamalat, universiti sains islam malaysia, malaysia *correspondence: naufal.afif@unimma.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i1.15956 citation: susanto, b., afif, n., maharani, b., yuliani, n. l., & ab. aziz, m. r. (2023). gender differences, framing, and responsibility in investment decisionmaking: an experimental study. journal of accounting and investment, 24(1), 137-154. article history received: 22 aug 2022 revised: 24 oct 2022 25 oct 2022 accepted: 26 oct 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=0mqrh_kaaaaj&hl=en https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3cmjepwaaaaj https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=roustcuaaaaj https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=en3emkiaaaaj https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=43260921400 https://feb.unimma.ac.id/akademik/program-akademik/program-studi-s-1-akuntansi/ https://feb.unimma.ac.id/akademik/program-akademik/program-studi-s-1-akuntansi/ https://feb.unimma.ac.id/akademik/program-akademik/program-studi-s-1-akuntansi/ https://feb.unimma.ac.id/akademik/program-akademik/program-studi-s-1-akuntansi/ https://fem.usim.edu.my/ https://fem.usim.edu.my/ https://fem.usim.edu.my/ https://fem.usim.edu.my/ mailto:naufal.afif@unimma.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15956 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15956 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.15956&domain=pdf susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 138 ensure that the organization is on the right track or in need of improvement (maulid et al., 2021). on the other side, information and communication technology development has hugely influenced human civilization (wijayanto, 2020). in this regard, information is used as consideration by decision-makers; therefore, it is utilized by information providers to process information that can influence decision-makers' opinions. it may be from positive to negative or vice versa. in addition, information used by internal parties can be considered during decision-making involving current and future company strategies. in contrast, information used by external parties is a consideration in making decisions related to the investment to be made in the company concerned (laudon & laudon., 2018). besides, the information generated from the accounting process is widely used by managers in decision-making (floştoiu, 2019). research conducted by aprayudaet al. (2021) also explained that the order in which information is given could affect the quality of investment decision-making. furthermore, according to its function, accounting provides relevant and timely information within an enterprise to assist internal and external users in making economic decisions. henceforth, identifying the impact of accounting information using framing is essential in understanding how accounting information should be collected and provided to maximize company value (xie et al., 2017). framing relates to how humans feel or structure decisions (krueger et al., 2017; rutledge & harrell, 1994; yeung, 2014). framing can also be applied in a wide range of communication situations to understand the context of information. it makes the framing theory applicable at the intrapersonal, interpersonal, organizational, and inter-organizational communication levels, where the information conveyed can turn negative opinions positive and vice versa (camerer, 2000; sumarto, 2016). this phenomenon indicates that decision-makers respond differently to the same problem in different formats (brainerd & reyna, 2015; kühberger & tanner, 2009). many studies of differences in decision-making patterns have also been carried out. slovic (2001) stated that individuals who have received training and are more experienced in risk-taking situations tend to select risky options compared to general individuals. in addition, a study on group shifts showed that group interactions reinforce previously held tendencies (atanasov, 2012; rutledge & harrell, 1994). furthermore, rutledge and harrell (1994) revealed a careful decision in additional investment in a project. group decisions align with individual decisions, but groups tend to make more careful decisions under certain conditions. thus, an individual will exhibit risk-averse behavior regarding additional investments, while the group will make decisions more cautiously in taking risks. nevertheless, previous research in differentiating decision-making yields has inconsistent results. smedts and de goeij (2008) found that female financial professionals appeared more conservative than males and concluded that males were likelier to issue positive stocks than females. francis et al. (2014) stated that there was a direct relationship between risk-aversion and female chief financial officers. francis et al. (2014) also observed that female chief financial officers tended to reduce all risky financial activities, susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 139 such as compensation based on capital and investment patterns, and reduced dividend payout rates. however, schubert et al. (1999) refuted the stereotype with experimental results showing no significant difference between the female and male groups. lin and dilara (2022) supported the research and explained that women did not take fewer risks than men and that their approaches were different. moreover, the initial responsibility for an investment project increases the risk-taking preference of the decision-makers. it is because they will try to adjust the additional investment point. as observed by bazerman et al. (1982), neale and bazerman (1985), and wang et al. (2017), the responsibility level influences investment decisions in allocating resources. responsibility also describes how they will see themselves (for example, guilt and self-blame if the project fails) and how others will see them (for example, pride when a project they are responsible for fails). this adjustment process begins with the psychological influence of responsibility and emotional factors caused by involvement in the design of an investment project (agranov et al., 2013; sutter, 2009). based on the descriptions above, the determination of planning and decision-making is strongly influenced by the level of risk-taking, framing, and responsibility. therefore, this study was conducted to re-examine the level of risk-taking in males and females, especially in processing information into investment decision-making based on framing and responsibility differentiation. for the development of management and behavioral accounting literature, the results of this study will provide an empirical explanation of the effect of framing and responsibility in making investment decisions. this study’s results also illustrate that men and women have different risk preferences in investment decisions. practically, the contribution of this research’s results is to provide additional insight for management in an organization to identify conditions that decide more risky or cautious investment policy. in addition, the results of this study call on management to provide the right information for different decision-makers according to their respective characteristics. literature review and hypotheses development prospect theory probability weights and reflection effects are the two most prominent deviations from expected utility theory (kahneman & tversky, 1979). probability weighting explains that people do not linearly treat probabilities and are overly sensitive to the probability of ensuring a definite outcome. meanwhile, the reflection effect means that risk attitudes are influenced by whether outcomes are framed as gains or losses: for losses, they generally take risks, but for gains, they avoid risk. susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 140 prospect theory explains decision-making under risk and uncertainty and combines research by showing deviations from the expected utility theory. prospect theory is also used since this research focuses on investment decision-making. it aligns with the definition of prospect theory that involves risk when deciding by looking at good prospects or particular situations. the choice regularities incorporated in prospect theory have been confirmed by previous studies (bonem et al., 2015), mainly using students as a sample. furthermore, behavior in line with prospect theory has also been verified for general populations (booij et al., 2009), military decision-makers (haerem et al., 2010), politic (linde & vis, 2016), physicians (verma et al., 2014), patients (rouyard et al., 2018), and taxpayers (piolatto & rablen, 2016). also, the prospect theory explains many real-world examples of deviations from the expected utility theory (ruggeri et al., 2019; wang et al., 2017). gender several studies on gender in decision-making (byrnes et al., 1999; harris et al., 2006; maxfield et al., 2010; lin dan gurcu, 2019; schubert et al., 1999) have shown inconsistent results. byrnes et al. (1999) conducted a meta-analysis of 150 studies comparing males and females in risk-taking preferences regarding task type, task content, and five age levels. primarily, indications show that male participants had a higher level of risk-taking than females. harris et al. (2006) also explained that sensitivity feelings owned by females were higher in facing the possibility of poor outcomes and lower positive expectations. this perception then makes females less likely to take risky actions. maxfield et al. (2010) also stated that females tended to be more risk-averse than males regarding physical health, investment (including finance), gambling, risk, and strategic decision-making. in addition, chen (2005) suggested that females were more risk-averse than males through individual characteristics and systematic factors, as females were observed to be more conservative in financial markets than males. other studies also refuted experimental results, revealing that men and women did not have significant differences (schubert et al., 1999). the research is supported by lin and dilara (2022), who explained that women did not take fewer risks than men and that their approaches were different. responsibility the initial responsibility for an investment project increases the risk-taking preference of the decision-makers. it is because they will try to adjust the additional investment point. as observed by bazerman et al. (1982), neale and bazerman (1985), wang et al. (2017), and bazerman et al. (1982), responsibility influences investment decisions in terms of allocating resources. when making a decision, responsibility ensures that the decision taken will be successful (wang et al., 2017). furthermore, wang et al. (2017) explained that in justifying an initial investment, an individual increases the available resources as a psychological effect of susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 141 responsibility and the social effect seen by other parties as a responsible party. according to van herpen et al. (2005), the perceived responsibility of a decision-maker increases his preference to invest additional resources even though the risk overshadows that the investment will fail. another study by staw (1976) demonstrated that respondents with different responsibilities would have different decisions on the resources used to take action. based on the description above, this study compared how individuals made decisions when they were responsible for the investment and when they were not responsible for the project. framing tversky and kahneman (1981) used the problem of asian disease to explain the effect of framing. problem 1: imagine that the united states is preparing to eradicate a hazardous asian disease, which is thought to have killed 600 people. two alternative programs have been proposed, each with the following consequences: if program a is selected, 200 people will be saved. if program b is selected, the probability for 600 people to be saved is 1/3, while the probability that no one will be saved is 2/3. which alternative of the two programs do you prefer? problem 2: it has the same situation as the first problem, but the alternative programs offered are: if program c is selected, 400 people will die. if program d is selected, the probability that no one dies is 1/3, while the probability that all will die is 2/3. which alternative of the two programs do you prefer? in problem 1, which uses positive wording (will be saved), tversky & kahneman (1981) noted that most subjects (72%) preferred program a, saving 200 people. this option is in the gain domain; therefore, they will be saved. hence, their participants preferred program a (without risk) to b (at risk), offering a one-third (1/3) probability of saving 600 people (28%). under prospect theory, programs c and d in problem 2, which use negative wording (will die), are the same as programs a and b in problem 1. however, most participants preferred program d (78%) over program c (22%). it is called the framing effect when the same problem with different framing can result in a reversal of options or different options. tversky and kahneman (1981) used prospect theory as a framework to explain this phenomenon. hypotheses development the hypothesis is derived through a theory, which is a temporary answer to the problem but still must be tested empirically. the hypotheses developed in this study are as follows. according to kühberger (1995) and tykocinski et al. (2016), the wording of the option susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 142 (“saved” or “died”) outcome defines the problem area (i.e., “profit” or “loss”) and relates to the effect of reflection. conversely, problem framing (i.e., “positive” or “negative”) depends on the use of an omitted “no” associated with the framing effect. tykocinski et al. (2016) added that adding an option to the sentence can change the problem framing from positive to negative or vice versa without changing the problem area (i.e., the loss or gain area). for example, in the asian disease problem, the possible combination of problem domains and frames emphasizes risky options by eliminating “no,” as presented in table 1, namely in program revisions a and c. the combination of the problem domain with the problem frame perceived by the decision maker is the gain domain/positive frame and the loss domain/negative frame that should be noted in the asian disease problem. consequently, the asian disease test confounds the framing and reflection effects. separating the two effects requires the creation of other combinations, i.e., gain domain/negative-frame and loss-domain/ positive-frame (chang et al., 2002). by comparing the results of setting two different combinations, one will understand the framing and reflection effects more clearly. “problem: imagine that the united states is preparing to eradicate a hazardous asian disease, which is thought to have killed 600 people. two alternative programs have been proposed, each with the following consequences:” table 1 framing effect analysis in asian disease problems program problem frame problem domain a: 200 will be saved. positive gain b: 1/3 chance that 600 will be saved and 2/3 chance that 0 will be saved. mixed gain c: 400 will die. negative loss d: 1/3 chance that 0 will die and 2/3 chance that 600 will die. mixed loss revised program: a*: 400 people will not be saved. negative gain c*: 200 people will not die. positive loss then, this study examined the perception of decision-making by men and women. the level of risk taken in decision-making is expected to be different if given positive and negative treatment frames and in various responsibility levels. before, palvia et al. (2014) explained that male and female ceos had distinctive characteristics in making decisions when faced with a crisis. it indicates that gender has differences when faced with high responsibilities, for example, as ceo or chairman/chairwoman. women also tend to be conservative or risk-averse, whereas men tend to be more risk-taking. however, when people are faced with low responsibility, their risk preferences tend to be the same. powell and ansic (1997) added that when faced with framing gain or positive framing, men and women did not have differences in decision-making. however, it would be different when faced with framing loss or negative. men tend to be more daring in making susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 143 risky decisions than women (huang & wang, 2010). this difference is because women are more effective at receiving information when framing loss, while men are the opposite. based on the explanation above, this study proposed hypotheses on how prospect theory explains the effect of the information or facts presented. the influence of information presented in positive-frame and negative-frame directs the individual's decision. in this study, there are 12 hypotheses: four tested males' decision-making preferences (h1a, h1b, h1c, h1d), four examined females' decision-making preferences (h2a, h2b, h2c, h2d), and four compared decision-making preferences between males and females (h3a, h3b, h3c, h3d). h1a: when information in decision-making is presented in high responsibility and positive framing, males are more risk-takers than risk-averse. h1b: when information in decision-making is presented in low responsibility and positive framing, males are more risk-averse than risk-taker. h1c: when information in decision-making is presented in high responsibility and negative framing, males are more risk-taker than risk-averse. h1d: when information in decision-making is presented in low responsibility and negative framing, males are more risk-taker than risk-averse. h2a: when information in decision-making is presented with high responsibility and positive framing, females are more risk-averse than risk-taker. h2b: when information in decision-making is presented with low responsibility and positive framing, females are more risk-averse than risk-taker. h2c: when information in decision-making is presented with high responsibility and negative framing, females are more risk-averse than risk-taker. h2d: when information in decision-making is presented with high responsibility and negative framing, females are more risk-averse than risk-taker. h3a: when information in decision-making is presented with high responsibility and positive framing, females are more risk-averse than males. h3b: when information in decision-making is presented with low responsibility and positive framing, females are more risk-taker than males. h3c: when information in decision-making is presented with high responsibility and negative framing, males are more risk-taker than females. susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 144 h3d: when information in decision-making is presented with low responsibility and negative framing, males are more risk-taker than females. to test these issues, the complete hypotheses are presented in table 2. research method data collection the data were collected from management and accounting doctoral students using experimental methods. the total participant in this experiment was 81 participants. the experiment was carried out simultaneously to avoid internal validity threats, such as different hours, air temperature, noise level, participant fatigue, and others. the implementation was assisted by participant assistants who were divided within the room. next, the assistant was assigned to distribute case questions sequentially to participants in the first and second stages to ensure the regularity of the case questions at each stage and then recalled the case questions. table 2 hypotheses male female positive frame (+) high responsibility risk-taker h3a risk-averse h1a h2a low responsibility risk-averse h3b risk-averse h1b h2b negative frame (+) high responsibility risk-taker h3c risk-averse h1c h2c low responsibility risk-taker h3d risk-averse h1d h2d participants the participants in this study were doctoral students of the economics program at universitas sebelas maret (uns), consisting of management and accounting doctoral students who already had experience and understanding of decision-making and investment. several sources stated that students are expected to represent themselves in the existing situation because they are not significantly different from business people in completing decision-making tasks (chu et al., 2017; wang et al., 2017). using student samples in several previous studies was considered appropriate for two main reasons. besides their ability to represent themselves as decision-makers, students also facilitated the treatment of experimental studies in one room, where internal validity could be maintained susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 145 table 3 experimental design male female positive frame high responsibility positive frame/high responsibility/male (group 1) positive frame/high responsibility/female (group 2) low responsibility positive frame/low responsibility/male (group 3) positive frame/low responsibility/female (group 4) negative frame high responsibility negative frame/high responsibility/male (group 5) negative frame/high responsibility/female (group 6) low responsibility negative frame/low responsibility/male (group 7) negative frame/low responsibility/female (group 8) experimental design a controlled laboratory experiment was conducted to test the hypothesis using a 2 x 2 x 2 factorial design between subjects. the framing variable consisted of a positive and negative frame; responsibility included high and low responsibility, while gender comprised male and female. the detailed experimental design is shown in tables 3 and 4. table 4 question code question code treatment a high responsibility and positive frame b high responsibility and negative frame c low responsibility and positive frame d low responsibility and negative frame experimental procedure this experiment was carried out on doctoral students of the economics program at universitas sebelas maret (uns). eighty-one (81) students participated in this study, divided into four treatment groups. the number was guided by sekaran (2003) that for a simple experimental study with strict control, it would be successful with a small sample size of between 10 and 20. the following guideline was also according to fraenkel and wallen (2012), who suggested a minimum sample size for experimental studies of 30/15 per group. the implementation was then assisted by 12 assistants who distributed case questions sequentially to participants, ensuring the orderliness of the case questions at each stage and the withdrawal of the questions afterward. in general, the experimental procedure was to divide the participants into four different treatments. they answered the case studies according to experience and ended with manipulation check questions. specifically, the first process was to give participants four treatments in the case questions given to a to d randomly, as shown in table 4. participants were then randomly assigned a research instrument for each treatment to fill out the instruments. before filling out the questions, the research assistant emphasized susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 146 to the participants to carefully read the case study illustrations provided and to perceive themselves as managers as stated in the case. participants were also asked not to discuss the decisions to be taken with other participants because there were no right or wrong answers in the cases given. filling in the instrument started on the instructions of the research assistant. each participant began to read the illustration of the case study provided and then continued by making recommendations on the two options provided and determining the confidence level in the recommendations. in the next stage, participants could write any comments on this experiment. after that, they filled out demographic questions and ended by answering the manipulation check questions: (1) what is your role in this case? manager/employee. (2) will you get a reward if you succeed and punishment if you fail in the project? yes no. after all research documents were submitted to the research assistant, the researchers then explained the experiments that had been conducted. data analysis data from experiments were then analyzed descriptively for each participant using crosstabulation with the spss program. cross-tabulation was conducted to examine the causality relationship of framing to investment decisions. gender differences were also included in the independent variables to see their effect on investment decisions with positive framing, negative framing, high responsibility, and low responsibility treatment. participants would answer that decision-makers tended to take the risk (risk taking) or avoid the risk (risk averse). results and discussion this study examined the causal relationship between framing and responsibility in decision-making compared between males and females. the experiment had two treatments: positive and negative framing for the framing variable and high and low responsibility for the responsibility variable. the first treatment was carried out involving positive-frame information and high responsibility. the analysis was conducted to determine the risk preferences of the respondents as contained in hypotheses 1a, 2a, and 3a. it can be seen in table 5. in this treatment, there were 22 participants, consisting of 10 males and 12 females. four male participants, or 18.2%, selected option a (less risky/less risky), and six others, or 27.3%, selected option b (risk-taker). in h1a and h2a, males and females tended to make risk decisions when information was presented on positive framing and high responsibility. these results indicate that in positive information framing and high responsibility, males tended to select an alternative or option that involved taking a risk (option b). in this regard, due to the custom in everyday life, men are the family's primary breadwinners, so they are always tied to risky situations in seeking income (shosaidova et al., 2012). therefore, these results support hypothesis 1a, but h2a was not supported. susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 147 these results are consistent with byrnes et al. (1999), harris et al. (2006), lin and dilara (2022). thus, females are less likely to take risky actions when the information presents low outcomes. table 5 experimental results framing responsibility gender male female positive framing (+) high responsibility risk-averse 4 (18.2%) risk averse 4 (18.2%) h1a h2a risk taker 6 (27.3%) h3a risk taker 8 (36.4%) low responsibility risk averse 5 (23.8%) h3b risk averse 6 (28.6%) h1b h2b risk taker 3 (14.3%) risk taker 7 (33.3%) negative framing (-) high responsibility risk averse 2 (10.5%) risk averse 5 (26.3%) h1c h2c risk taker 5 (26.3%) h3c risk taker 7 (36.8%) low responsibility risk averse 3 (15.8%) risk averse 5 (26.3%) h1d h2d risk taker 5 (26.3%) h3d risk taker 6 (31.6%) table 5 also presents hypothesis 3a analysis, comparing males and females in the risk preferences taken in decision-making. the analysis revealed that females prefer to make riskier decisions (36.4%) than males (27.3%). these results did not support hypothesis 3a. this result suggests that females tended to make riskier decisions than males when the information presented a positive framing of high responsibility. in line with schubert et al. (1999), there was no significant difference in the tendency to make riskier decisions. susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 148 moreover, lin and dilara (2022) asserted that females did not make less risky decisions than males. this result is also in line with research by huang and wang (2010), explaining that women tended to make more risky decisions under a positive frame, while men were the opposite. the second treatment provides positive framing and low responsibility. based on table 5, displaying the cross-tabulation analysis results of the second treatment, 23.8% (five respondents) of males selected option a, while the rest, 14.3% (three respondents), preferred option b. meanwhile, in the female, 28.6% (six respondents) selected option a, and 33.3% (seven respondents) chose option b. based on previous results, male decisionmakers tended to be risk-averse, supporting hypothesis 1b. these findings are in harmony with iqbal and baek (2006), bliss and potter (2002). shosaidova et al. (2012) also explained that low-responsible males tended to make fewer risk decisions when information was presented in a gain frame. however, female decision-makers uncovered different results and tended to make riskier decisions; it did not support hypothesis 2b. shosaidova et al. (2012) explained that there was a negative relationship between responsibility and the tendency to make risky decisions. when the responsibility for the consequences of the decisions was low, the tendency to make risky decisions was higher. furthermore, the third hypothesis compared males and females in terms of risky decisionmaking. the results showed that the preference of female respondents (33.3%) in making risky decisions was greater than that of male respondents (14.3%). therefore, hypothesis 3b was supported. baixauli-soler et al. (2015) have elucidated that women were more conservative than men. conservative means being careful of the risk of responsibility in decision-making. in this condition, women tend to take advantage of the low responsibility that must be borne for riskier decision-making when positive information is presented, thus encouraging women to be more risk-takers. moreover, the third treatment was analyzed to provide negative framing and high responsibility. based on table 5, 10.5% of male respondents chose option a, while 26.3% selected option b. these results indicate that males preferred risky decision-making over less risky ones in this third treatment. therefore, hypothesis 1c was supported. these results support powell and ansic (1997), palvia et al. (2014), which explained that men with high positions (company executives) would tend to be brave in making risky decisions. meanwhile, 26.3% of female respondents selected option a, while 36.8% preferred option b. these results mean that hypothesis 2c was not supported, which states that females would prefer to make risky decisions or risk takers in this treatment. this result differs from previous studies (faccio et al., 2016; palvia et al., 2014). previous research explained that women with high responsibility for framing loss tended to avoid a too-high risk. furthermore, hypothesis 3c examined gender differences for negative framing and highresponsibility treatment. the analysis demonstrated that option b, or risky decision, was susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 149 preferred by 26.3% (five respondents) of male respondents and 36.8% (seven respondents) of female respondents. based on these data, gender significantly influenced decision-making, and females had a higher preference for making risky decisions than males; hence, hypothesis 3c was not supported. this result is consistent with the findings of iqbal and baek (2006), showing that female executives did not tend to be more riskaverse than male executives in terms of selling diversified stocks. the last treatment test was for respondents with negative framing and low responsibility. table 5 shows that 15.8% of male respondents preferred option a, and 26.3% selected option b. these results indicate that in the negative framing and low responsibility treatment, males preferred risky decisions more than those without risk; therefore, hypothesis 1d was supported. these results reinforce the research of huang and wang (2010), which found that men did not have a difference in risky decision-making in both positive and negative framing. likewise, 26.3% of female respondents selected option a, while 31.6% chose option b. it means that these results did not support hypothesis 2d. in other words, females preferred making decisions at risk of negative framing and low responsibility. this result contradicts the research by huang and wang (2010), explaining that women tended to avoid a significant risk in negative framing. then, hypothesis 3d investigated the differences between males and females in risktaking decision preferences. the analysis showed that option b was selected by 26.3% of male respondents and 31.6% of female respondents. based on these data, gender was influential in decision-making, and females had a higher preference than males for negative framing and low responsibility; thereby, the 3d hypothesis was not supported. these results corroborate the research of bliss and potter (2002), which found that in some cases, women were more likely to take risks than men. therefore, the results of this study showed that females had a higher tendency to make riskier decisions than males, both when information was presented in positive or negative framing with high or low responsibility. in contrast to this study, byrnes et al. (1999), chen (2005), and maxfield et al. (2010) suggested that males tended to make more risky decisions than females. however, in the case of low risk-averse, when information was presented in a positive framing with low responsibility, the risk-averse level for females was higher than for males. table 5 reveals the experimental results. conclusion based on the experimental study of framing as an attempt to determine the most appropriate one to use, this study predicts and explains the influence of responsibility in decision-making by men and women. the findings revealed a significant difference in decision-making based on the type of responsibility when using a positive framing-high or low responsibility and negative framing-high or low responsibility. both males and females made risky decisions, whereas individuals avoided risk when positive framing susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 150 with low responsibility was presented. however, in this study, females were more risktakers and were more willing to take risks than males. it signifies that there are anomalies or differences from the results of previous studies. the results of this study are expected to provide insight into how management presents information; knowing the factors influencing individuals in making decisions is hoped that they can make higher-quality decisions. one of the ways to improve this quality is by framing information that is more aligned with the goals and decisions to be achieved. management can also positively present information if it wants a more risk-averse decision and vice versa. likewise, the decision type is vital because, in the business, decision-making is not carried out by individual managers but is a collective agreement that ultimately becomes the decision of a group of managers. hence, it will be interesting if the subsequent study compares whether there are differences in decision-making preferences based on that type of decision. further, the results of this study contribute to the management and behavioral accounting literature and management practice. for academics, this study adds to the literature on the influence of framing and responsibility in investment decision-making. the results of this study also provide additional insight that the risk preferences of men and women are different in decision-making. for management practice, this study provides additional information that management needs to adapt to conditions that can influence investment decisions, whether riskier or cautious. the adjustment is to provide information in diverse ways to a decision-maker with a different character and gender. this research cannot be separated from its limitation. this study’s limitation is that the respondents involved in this experiment were college students. even doctoral students, it would be better if the subsequent research conducts experiments on real managers or employees, or further research can use mixed methods. references agranov, m., bisin, a., & schotter, a. (2013). an experimental study of the impact of competition for other people’s money: the portfolio manager market. experimental economics, 17(4), 564–585. https://doi.org/10.1007/s10683-013-9384-6 allen, b. (1996). information needs. information tasks: toward a user-centered approach to information systems, 55–107. https://doi.org/10.1108/s1876-0562(1996)0000096004 aprayuda, r., misra, f., & kartika, r. (2021). does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation. journal of accounting and investment, 22(1), 150-172. https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.9965 atanasov, p. d. (2012). comparing risk preferences in choices for self and others: an application of the multiple price lottery method. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3444978 baixauli-soler, j. s., belda-ruiz, m., & sanchez-marin, g. (2015). executive stock options, gender diversity in the top management team, and firm risk taking. journal of business https://doi.org/10.1007/s10683-013-9384-6 https://doi.org/10.1108/s1876-0562(1996)0000096004 https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.9965 https://doi.org/10.2139/ssrn.3444978 susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 151 research, 68(2), 451–463. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.003 bazerman, m. h., beekun, r. i., & schoorman, f. d. (1982). performance evaluation in a dynamic context: a laboratory study of the impact of a prior commitment to the ratee. journal of applied psychology, 67(6), 873–876. https://doi.org/10.1037/00219010.67.6.873 bliss, r. t., & potter, m. e. (2002). mutual fund managers: does gender matter? the journal of business and economic studies, 8(1), 1-15. bonem, e. m., ellsworth, p. c., & gonzalez, r. (2015). age differences in risk: perceptions, intentions and domains. journal of behavioral decision making, 28(4), 317– 330. portico. https://doi.org/10.1002/bdm.1848 booij, a. s., van praag, b. m. s., & van de kuilen, g. (2009). a parametric analysis of prospect theory’s functionals for the general population. theory and decision, 68(1–2), 115–148. https://doi.org/10.1007/s11238-009-9144-4 botchway, h. b., & rashedi, h. (2020). the perceptions of managers on the usefulness of accounting information during the decision-making process (case study: iran khodro automotive co). ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3514157 brainerd, c. j., & reyna, v. f. (2015). fuzzy-trace theory and lifespan cognitive development. developmental review, 38, 89–121. https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.07.006 byrnes, j. p., miller, d. c., & schafer, w. d. (1999). gender differences in risk taking: a meta-analysis. psychological bulletin, 125(3), 367–383. https://doi.org/10.1037/00332909.125.3.367 camerer, c. f. (2000). prospect theory in the wild: evidence from the field. choices, values, and frames, 288–300. https://doi.org/10.1017/cbo9780511803475.017 chang, c. j., yen, s.-h., & duh, r.-r. (2002). an empirical examination of competing theories to explain the framing effect in accounting-related decisions. behavioral research in accounting, 14(1), 35–64. https://doi.org/10.2308/bria.2002.14.1.35 chen, j. (2005). gender differences in risk taking: are women more risk averse? university van tilburg. chu, j., chin, k.-s., liu, x., & wang, y. (2017). a prospect theory-based approach to multiple attribute decision making considering the decision maker’s attitudinal character. journal of intelligent & fuzzy systems, 32(3), 2563–2578. https://doi.org/10.3233/jifs-16543 faccio, m., marchica, m.-t., & mura, r. (2016). ceo gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. journal of corporate finance, 39, 193–209. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.02.008 floştoiu, s. (2019). the role and place of accounting information in the decision-making system. international conference knowledge-based organization, 25(2), 46–51. https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0055 fraenkel, j. r., & wallen, n. e. (2012). how to design and evaluate research in education (viii). new york: mcgraw-hill. francis, b., hasan, i., park, j. c., & wu, q. (2014). gender differences in financial reporting decision making: evidence from accounting conservatism. contemporary accounting research, 32(3), 1285–1318. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12098 haerem, t., kuvaas, b., bakken, b. t., & karlsen, t. (2010). do military decision makers behave as predicted by prospect theory? journal of behavioral decision making, 24(5), 482– 497. https://doi.org/10.1002/bdm.704 hansen, d. r., & mowen, m. m. (2007). management accounting. usa: thomson southwestern. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.003 https://doi.org/10.1037/0021-9010.67.6.873 https://doi.org/10.1037/0021-9010.67.6.873 https://doi.org/10.1002/bdm.1848 https://doi.org/10.1007/s11238-009-9144-4 https://doi.org/10.2139/ssrn.3514157 https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.07.006 https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.3.367 https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.3.367 https://doi.org/10.1017/cbo9780511803475.017 https://doi.org/10.2308/bria.2002.14.1.35 https://doi.org/10.3233/jifs-16543 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.02.008 https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0055 https://doi.org/10.1111/1911-3846.12098 https://doi.org/10.1002/bdm.704 susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 152 harris, c. r., jenkins, m., & glaser, d. (2006). gender differences in risk assessment: why do women take fewer risks than men? judgment and decision making, 1(1), 48–63. huang, y., & wang, l. (2010). sex differences in framing effects across task domain. personality and individual differences, 48(5), 649–653. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.01.005 iqbal, z., o, s., & baek, h. y. (2006). are female executives more risk-averse than male executives? atlantic economic journal, 34(1), 63–74. https://doi.org/10.1007/s11293006-6123-9 kahneman, d., & tversky, a. (1979). prospect theory: an analysis of decision under risk. econometrica, 47(2), 263-291. https://doi.org/10.2307/1914185 krueger, p. m., wilson, r. c., & cohen, j. d. (2017). strategies for exploration in the domain of losses. judgment and decision making, 12(2), 104-117. kühberger, a. (1995). the framing of decisions: a new look at old problems. organizational behavior and human decision processes, 62(2), 230–240. https://doi.org/10.1006/obhd.1995.1046 kühberger, a., & tanner, c. (2009). risky choice framing: task versions and a comparison of prospect theory and fuzzy-trace theory. journal of behavioral decision making, 23(3), 314–329. https://doi.org/10.1002/bdm.656 laudon. k. c., & laudon., j. p. (2018). management information system: managing the digital firm. 15th ed. harlow: pearson education. lin, c., & dilara, g. (2022). women are risk-takers too: busting gender myths in the star. retrieved september 27, 2022, from insead website: https://www.leaderonomics.com/articles/leadership/women-are-risktakers-toobusting-gender-myths-in-the-star linde, j., & vis, b. (2016). do politicians take risks like the rest of us? an experimental test of prospect theory under mps. political psychology, 38(1), 101–117. https://doi.org/10.1111/pops.12335 maulid, l. c., bawono, i. r., & sudibyo, y. a. (2021). the effect of government expenditure on economic growth in indonesia. ekuilibrium : jurnal ilmiah bidang ilmu ekonomi, 16(1), 24-38. https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.3172 maxfield, s., shapiro, m., gupta, v., & hass, s. (2010). gender and risk: women, risk taking and risk aversion. gender in management: an international journal, 25(7), 586–604. https://doi.org/10.1108/17542411011081383 neale, m. a., & bazerman, m. h. (1985). the effects of framing and negotiator overconfidence on bargaining behaviors and outcomes. academy of management journal, 28(1), 34–49. https://doi.org/10.2307/256060 oyedokun, t. t., otonekwu, f. o., ambali, z. o., & fajonyomi, o. j. (2021). informationas-a-thing versus information-as-a-process: the legitimate differences between information resources management and information management. library hi tech news, 38(10), 14–15. https://doi.org/10.1108/lhtn-10-2021-0073 palvia, a., vähämaa, e., & vähämaa, s. (2014). are female ceos and chairwomen more conservative and risk averse? evidence from the banking industry during the financial crisis. journal of business ethics, 131(3), 577–594. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2288-3 piolatto, a., & rablen, m. d. (2016). prospect theory and tax evasion: a reconsideration of the yitzhaki puzzle. theory and decision, 82(4), 543–565. https://doi.org/10.1007/s11238-016-9581-9 powell, m., & ansic, d. (1997). gender differences in risk behaviour in financial decisionmaking: an experimental analysis. journal of economic psychology, 18(6), 605–628. https://doi.org/10.1016/s0167-4870(97)00026-3 https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.01.005 https://doi.org/10.1007/s11293-006-6123-9 https://doi.org/10.1007/s11293-006-6123-9 https://doi.org/10.2307/1914185 https://doi.org/10.1006/obhd.1995.1046 https://doi.org/10.1002/bdm.656 https://www.leaderonomics.com/articles/leadership/women-are-risktakers-too-busting-gender-myths-in-the-star https://www.leaderonomics.com/articles/leadership/women-are-risktakers-too-busting-gender-myths-in-the-star https://doi.org/10.1111/pops.12335 https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.3172 https://doi.org/10.1108/17542411011081383 https://doi.org/10.2307/256060 https://doi.org/10.1108/lhtn-10-2021-0073 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2288-3 https://doi.org/10.1007/s11238-016-9581-9 https://doi.org/10.1016/s0167-4870(97)00026-3 susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 153 rouyard, t., attema, a., baskerville, r., leal, j., & gray, a. (2018). risk attitudes of people with ‘manageable’ chronic disease: an analysis under prospect theory. social science & medicine, 214, 144–153. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.08.007 ruggeri, k., alí, s., berge, m. l., bertoldo, g., cortijos-bernabeu, a., bjørndal, l. d., davison, c., demić, e., esteban serna, c., friedemann, m., gibson, s. p., jarke, h., karakasheva, r., khorrami, p., kveder, j., andersen, t. l., lofthus, i. s., mcgill, l., nieto, a., … folke, t. (2019). not lost in translation: successfully replicating prospect theory in 19 countries. https://doi.org/10.31219/osf.io/2nyd6 rutledge, & harrell, a. m. (1994). the impact of framing budgetary information on group-shifts. behavioral research in accounting, 6, 92-109. schubert, r., brown, m., gysler, m., & brachinger, h. w. (1999). financial decisionmaking: are women really more risk averse? american economic review, 89(2), 381– 385. https://doi.org/10.1257/aer.89.2.381 sekaran, u. (2003) research methods for business: a skill-building approach. 4th edition. john wiley & sons, new york. shosaidova, d., kwon, s., & park, j. (2012). when females are more risk aversive? korean journal of industrial and organizational psychology, 25(4), 661–680. https://doi.org/10.24230/kjiop.v25i4.661-680 slovic, p. (2001). psychological study of human judgment: implications for investment decision making. journal of psychology and financial markets, 2(3), 160–172. https://doi.org/10.1207/s15327760jpfm0203_6 smedts, k., & de goeij, p. (2008). gender differences among analyst recommendations. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1102123 staw, b. m. (1976). knee-deep in the big muddy: a study of escalating commitment to a chosen course of action. organizational behavior and human performance, 16(1), 27–44. https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90005-2 sumarto, r. h. (2016). komunikasi dalam kegiatan public relations. jurnal informasi, 46(1), 63-72. https://doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9650 sutter, m. (2009). individual behavior and group membership: comment. american economic review, 99(5), 2247–2257. https://doi.org/10.1257/aer.99.5.2247 tversky, a., & kahneman, d. (1981). the framing of decisions and the psychology of choice. science, 211(4481), 453–458. https://doi.org/10.1126/science.7455683 tykocinski, o. e., amir, i., & ayal, s. (2016). embracing chance tactically: a different perspective on risk taking. journal of behavioral decision making, 30(3), 683–692. portico. https://doi.org/10.1002/bdm.1981 van herpen, m., van praag, m., & cools, k. (2005). the effects of performance measurement and compensation on motivation: an empirical study. de economist, 153(3), 303–329. https://doi.org/10.1007/s10645-005-1990-z verma, a. a., razak, f., & detsky, a. s. (2014). understanding choice. jama, 311(6), 571. https://doi.org/10.1001/jama.2013.285245 wang, z.-j., kuang, y., tang, h.-y., gao, c., chen, a., & chan, k. q. (2017). are decisions made by group representatives more risk averse? the effect of sense of responsibility. journal of behavioral decision making, 31(3), 311–323. https://doi.org/10.1002/bdm.2057 wijayanto, h. (2020). analysis of information system success in the colleges in east java with wijayanto’s approach of information system success model. ekuilibrium: jurnal ilmiah bidang ilmu ekonomi, 15(1), 70-82. https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v15i1.2378 xie, n., li, z., & zhang, g. (2017). an intuitionistic fuzzy soft set method for stochastic decision-making applying prospect theory and grey relational analysis. journal of https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.08.007 https://doi.org/10.31219/osf.io/2nyd6 https://doi.org/10.1257/aer.89.2.381 https://doi.org/10.24230/kjiop.v25i4.661-680 https://doi.org/10.1207/s15327760jpfm0203_6 https://doi.org/10.2139/ssrn.1102123 https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90005-2 https://doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9650 https://doi.org/10.1257/aer.99.5.2247 https://doi.org/10.1126/science.7455683 https://doi.org/10.1002/bdm.1981 https://doi.org/10.1007/s10645-005-1990-z https://doi.org/10.1001/jama.2013.285245 https://doi.org/10.1002/bdm.2057 https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v15i1.2378 susanto, afif, maharani, yuliani, & ab. aziz gender differences, framing, and responsibility in investment decision-making: … journal of accounting and investment, 2023 | 154 intelligent & fuzzy systems, 33(1), 15–25. https://doi.org/10.3233/jifs-16013 yeung, s. (2014). framing effect in evaluation of others’ predictions. judgment and decision making, 9(5), 445–464. https://doi.org/10.3233/jifs-16013 journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper the role of the village government performance and transparency in influencing village public trust muhammad husni*, ratna ayu damayanti, and aini indrijawati abstract research aims: this research examines the effect of transparency on the village community’s trust through village government performance as an intervening variable. design/methodology/approach: the research was carried out using a survey method by distributing questionnaires to the village government in jeneponto regency, indonesia. totally, 196 questionnaires were filled in. data analysis was then conducted by using partial least square (pls) approach. research findings: the results revealed that the performance and transparency of the village government influenced public trust. the research emphasizes that the village government’s performance had an intervention role in the relationship between transparency and public trust. theoretical contribution/originality: this research discovers that performance plays a role as an intervening variable between transparency and public trust in the context of a village government study. research limitation/implication: the research was only conducted in the scope of jeneponto regency; therefore, the generalization capacity was limited. keywords: transparency; village government performance; public trust; village government; intervening variable introduction the vulnerability of village fund misappropriation is a need for more transparency that causes low public trust in the government (zakariya, 2020). in addition, the community's exclusion from the forum for village development plans, when the village head solely represents it, can further erode trust in the village government (damayanti & syarifuddin, 2020). meanwhile, the dominant factor causing poor public trust in the village government is corruption scandals (sofyani et al., 2022a). to solve this problem, transparency enhancements are urgently needed (fard & rostamy, 2007; raaphorst & van de walle, 2018). trust produces public legitimacy that can create social capital and be used to obtain political support and government activities (putra, 2017). several village heads take advantage of public trust as social capital to be reelected as village heads. in addition, public trust is also employed by the village government as social capital in assisting the development of the village government because collaboration between the village affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas hasanuddin, south sulawesi, indonesia *correspondence: muh.husnisudirman@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i2.17114 citation: husni, m., damayanti, r. a., & indrijawati, a. (2023). the role of the village government performance and transparency in influencing village public trust. journal of accounting and investment, 24(2), 450-461. article history received: 11 dec 2022 revised: 26 dec 2022 15 feb 2023 accepted: 22 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=yiaj_moaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=-hiz8kmaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=8ndn4dkaaaaj https://feb.unhas.ac.id/departemen-akuntansi/ https://feb.unhas.ac.id/departemen-akuntansi/ https://feb.unhas.ac.id/departemen-akuntansi/ https://feb.unhas.ac.id/departemen-akuntansi/ mailto:muh.husnisudirman@gmail.com http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17114&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17114 husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 451 government and the community based on trust impacts rapid village development (sofyani et al., 2018). transparency, as one of the instruments of village government, is part of a good government management system and can enhance public trust (sofyani et al., 2022b). furthermore, transparency generates public trust in the government through community control and participation (heald, 2018; sofyani et al., 2022b; wanusmawatie et al., 2020). however, while some research has expressed that transparency is an aspect affecting the enhancement of public trust (beshi & kaur, 2020; nurrizkiana et al., 2017), some other studies, such as sofyani et al., (2022a) and aprilia (2019), revealed that transparency is unrelated to public trust. the village government's performance as a mediating variable is also based on the theory used in this study, namely stakeholder theory, where the organization (village government) not only operates for its sake but also must benefit its stakeholders (community). the organization’s survival also depends on stakeholder support, and this support must be sought through organizational activities (government performance). therefore, transparency needs to be added to village government performance as an intervening variable to cover the inconsistency of the good governance result, especially transparency towards public trust. nevertheless, at the moment, research on transparency and the relationship between government and public trust, especially in village government, is still lacking. the most closely related research on local government was conducted by (basri et al., 2021; tran, 2022). tran and la (2022) also expressed that transparency is not always a determining factor for public trust, so government performance plays a crucial role in explaining the relationship between transparency and public trust. until now, research on the relationship between transparency and public trust in village government, particularly in developing countries like indonesia, is still small because studies on public trust mostly involved urban communities and rarely targeted rural communities (pratolo et al., 2022). also, as previously mentioned, there is still a lack of related research exploring the relationship between good governance and public trust in the context of village government (pratolo et al., 2022). as a result, this study investigates the relationship between transparency in village governance and public trust through village government performance as an intervening variable. thus, eventually, the results of this research will provide practical recommendations to the village government, especially related to the factors that must be considered to enhance public trust in the village government. the results also contribute to the literature, specifically concerning the topic of village public trust in the village government, which is still limited. husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 452 literature review and hypotheses development theory transparency is generated to overcome differences in information so that the public can assess and identify what is happening in government (matheus & janssen, 2020). in the context of village government, transparency is a mandatory issue since it can be linked to satisfaction and trust among the public and can be used as a tool to uphold government legitimacy that can be identified after village government reforms that result in obtaining autonomy (sofyani et al., 2022b). in terms of transparency, the village government must demonstrate its activities through the media website, billboards, and village meetings to demonstrate a commitment to observance (krina & lalolo, 2003). in this study, stakeholder theory supports the relationship between transparency, village government performance, and public trust. freeman (1984) defines stakeholders as groups or individuals who can influence or be affected by the organization's achievement, goals, or performance. conceptually, stakeholder theory suggests that an organization is not an entity that only operates for its sake but must also benefit its stakeholders, whose survival depends on stakeholder support, which can be sought through organizational activities (gray et al., 1995). in accounting, stakeholder theory is closely related to providing legitimacy to stakeholders (sofyani et al., 2022a). as in the private sector, stakeholders can influence public managers in government organizations. for example, the community's decision on a new leader (village head) can be based on the village government's financial and non-financial performance (sofyani et al., 2022a). thus, instruments in the private sector also have a role in the public sector, namely transparency and budget participation as a means of exposure (darmawati, 2019). transparency and village government performance transparency is created to overcome information gaps and enable the general people to analyze and understand what is going on in government (matheus & janssen, 2020). using this policy, the public can assess and increase trust in government management. furthermore, transparency can also facilitate the accumulation of more information within the organization (rosman et al., 2016). thus, transparency can influence stakeholders through information on achievement, goals, or organizational performance. basri et al. (2021) and hermansyah et al. (2018) found that transparency positively affected government performance. transparency is not limited to the act of providing information. on the other hand, transparency is an essential control instrument, especially in the organization's planning, implementing, and controlling program activities to achieve the stated goals (hansen & mowen, 2009; sofyani et al., 2020). based on the mentioned arguments, transparency positively impacts village government performance. h1: transparency positively affects the village government's performance. husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 453 village government performance and public trust mardiasmo (2021) defined that government performance describes the extent of the achieved goals based on the results of the activities that have been carried out. the achievement can be accomplished by providing good services and obtaining public trust (bouckaert & van de walle, 2001). it indicates that the organization's survival depends on the support of stakeholders, and the support can be found in the organization's activities (gray et al., 1995) . the availability of relevant information can be used to develop an effective strategy or plan to support the organization in achieving its goals. according to bouckaert & van de walle (2001) and susliyanti (2020) improved government performance boosts public trust. based on the arguments, the village government’s performance positively affects public trust. h2: village government performance positively affects the village public trust. transparency and public trust transparency can be a legitimate tool to satisfy the stakeholders, strengthening the organization’s legitimacy to operate further (sofyani et al., 2020). the public can assess and trust government management through transparency. in addition, transparency can also facilitate the accumulation of more information within the organization (rosman et al., 2016). in addition, (gray et al., 1995) suggested that the organization's survival depends on the support of stakeholders, which can be found in the organization's activities. thus, transparency is one of the organization's activities that can be carried out to obtain public trust. nurrizkiana et al. (2017) expressed that government transparency practices minimize the assumption of public distrust of the government. besides, beshi and kaur (2020) stated that government transparency influences public trust. meanwhile, (sofyani et al., 2022b) argued that transparency positively affects public trust. based on the arguments, transparency has a positive effect on public trust. h3: transparency positively affects the village public trust. village government performance as intervening the village government’s performance as a mediating variable is also based on the theory used in this study, namely stakeholder theory, where the organization (village government) operates not only for its sake but must also provide benefits to its stakeholders (community), and the organization’s survival depends on the stakeholder support, and this support must be sought through organizational activities (government performance). therefore, good performance will also result in good transparency, husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 454 enhancing public trust. broadbent (2020) also suggested that one of the government's strategies to maintain public trust is to provide quality services to the community. hence, good government performance can produce transparency, especially concerning information settlement programs, thereby enhancing public trust in the government. moreover, alessandro et al. (2021) asserted that government performance could mediate the relationship between transparency and public trust. sa’adah and syadeli (2021) also expressed that transparency affects public trust, mediated by government performance. based on the arguments, it is predicted that government performance will mediate the relationship between transparency and public trust. h4: village government performance mediates the relationship between transparency and village public trust. based on the hypothesis developed, this study formulated a research model, as depicted in figure 1. figure 1 research model research method this research applied a survey method to test the proposed hypothesis. the research was carried out at the village government within the jeneponto regency. jeneponto was chosen because its village governments have implemented several good governance practices, including budget participation. the sampling adopted the sample measurement method used by krejcie and morgan (1970) that the ideal sample size for 400 population is 196. data collection was then carried out from october to november 2022. the respondents in this study were members of badan permusyawaratan desa (bpd/village consultative council). they were chosen because they could represent the perceptions of the village community. after all, they consisted of figures who were considered influential, such as community leaders, religious leaders, and village youth leaders (sofyani et al., 2022b). departing from these arguments, the authors argue that the members of the village consultative council were the right respondents. apart from being able to represent the perceptions of the village community, it was also due to considerations of better objectivity if it did not involve village officials as respondents. transparency public trust village government performance husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 455 for research instruments, the transparency instrument was adapted from krina and lalolo (2003). in addition, studies by mahoney et al. (1965) and fard and rostamy (2007) were adapted for developing measurements of village government performance and public trust. however, in this research, the study conducted by krina and lalolo (2003) was more considered in developing a questionnaire as it measured government transparency in indonesia. table 1 presents a summary of operational definitions and variable measurements. afterward, questionnaires were distributed directly to respondents to get a high response. to represent the sample, members of the village consultative council were selected as respondents to ensure better objectivity than village officials. a total of 196 completed questionnaires could be used and analyzed further. the measurement of question items used a likert scale, where 1 = "strongly disagree" to 5 = "strongly agree." to test the hypothesis, data were analyzed using partial least square (pls). the research employed structural equation modeling (sem) as a data analysis method. thus, the sem method applied was one based on partial least square. generally, sem-pls uses two stages to test the proposed model (two-step structural equation modeling). the twostage approach in sem-pls is the outer model and inner model. sem-pls was used because partial least square is good for survey-based research with analysis of latent constructs (using primary data) (lee et al., 2011). in addition, sem-pls is good for research looking for exploratory relations in situations of less developed theories and/or expansion of existing theories (hair et al., 2013). previously, sem-pls has been widely used in similar research (pratolo et al., 2022; purnamasari et al., 2022; sofyani et al., 2020). table 1 operational definitions and measurement of variables variable operational definition indicators transparency (krina & lalolo, 2003) accountability is responsible for the results of activities, achievement of organizational goals, periodic reporting, and use of information. 1. clear information 2. easy access to information 3. cooperation with the mass media village government performance (mahoney et al., 1965) government performance consists of planning, investigating, coordinating, evaluating, supervising, staffing, negotiating, and representative in advancing the general interest of the organization. 1. planning 2. investigation 3. coordinating 4. evaluation 5. supervision 6. staff arrangement 7. negotiation 8. representative public trust (fard & rostamy, 2007) people's trust in the government is obtained by the government's honesty to the people, eliminating prejudice of dishonesty, trust in the community without knowing each other beforehand, and the government conveys the correct conception. 1. government honesty 2. eliminating prejudice of dishonesty 3. beliefs that previously did not know each other 4. trust in society 5. delivery of the correct conception husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 456 results and discussion before testing the hypotheses formulated, validity and reliability tests were carried out. the validity test included convergent and discriminant validity tests. the convergent validity test utilized the outer loading score. the results showed that the outer loading scores of all variable indicators were above 0.4 (see table 2). table 2 outer loading score variable indicator code loading score transparency clear information tran1 0.746 easy access to information tran2 0.794 cooperation with the mass media tran3 0.715 village government performance investigation vgp2 0.648 coordinating vgp3 0.742 evaluation vgp4 0.750 supervision vgp5 0.710 staff arrangement vgp6 0.723 negotiation vgp7 0.742 representative vgp8 0.819 public government honesty trust1 0.750 trust eliminating prejudice of dishonesty trust2 0.795 beliefs that previously did not know each other trust3 0.737 trust in society trus4 0.841 delivery of the correct conception trust5 0.697 according to hair et al. (2017), convergent validity in this study was met. in addition, the pls analysis revealed that the construct loading value was higher than the other constructs (see table 3). table 3 discriminant validity score variable transparency village government performance public trust transparency 0.865 village government performance 0.596 0.764 public trust 0.700 0.726 0.734 it can be concluded that discriminant validity was also met. in addition, cronbach's alpha score of all constructs was higher than 0.6, and the composite reliability score for all constructs fulfilled the rules of thumb (fornell & larcker, 1981), as shown in table 4. thus, it can be inferred that all constructs met the criteria of validity and reliability so that hypothesis testing could be carried out. table 4 cronbach's alpha, composite reliability, and ave score variable cronbach’s alpha composite reliability ave transparency 0.814 0.896 0.748 village government performance 0.821 0.875 0.584 public trust 0.856 0.890 0.538 husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 457 the summary is presented in table 5. it can be seen that transparency practices positively affected village government performance and public trust. in addition, the village government’s performance could mediate the relationship between transparency and public trust. it signifies that transparency might become a challenge in obtaining public trust, so the village government should take the initiative to improve performance. table 5 hypotheses test result summary hypothesis direction original sample t-statistics p-values conclusion tr ➔ vgp h1 + 0.704 2.025 0.000* supported vgp ➔ ct h2 + 0.601 2.185 0.000* supported tr ➔ ct h3 + 0.200 2.761 0.000* supported vgp ➔ tr ➔ ct h4 + 0.686 1.650 0.000* supported note: tr: transparency; vgp: village government performance; ct: public trust. *significant at alpha 0.01 then, the study uncovered that village government performance mediated the relationship between transparency and public trust. based on the mediation test, the results strengthen that good village government performance practices are essential in encouraging increased public trust. apart from the significance value of the mediation test, which was not so strong, this variable is still vital to consider since it had a significant partial effect on public trust. discussion the results confirmed that transparency positively impacted village government performance, so h1 was supported. this result aligns with pratolo et al. (2022), sofyani et al. (2022a), basri et al. (2021), and hermansyah et al. (2018). in this regard, transparency is a tool that the village government can use to obtain public trust, so the government needs to understand its role and provide good performance because the community has high expectations (sofyani & tahar, 2021). in addition, the developmental effect of transparency makes good performance results (grimmelikhuijsen, 2012). these findings also verify stakeholder theory, as stated by freeman (1984), that stakeholders can be influenced by organizational performance, where the performance can be found in organization activities (gray et al., 1995). one of the activities is transparency. this practice provides positive support for fulfilling the goals that the village government wants to achieve (pratolo et al., 2020). technically, the quality of government services is crucial in assembling public trust and legitimacy (pratolo et al., 2022). this study also supported h2 that government performance enhanced public trust. it is based on stakeholder theory, stating that the survival of an organization depends on the support of stakeholders (community), and this support must be sought through organizational activities (government performance). this statement corroborates with bouckaert & van de walle (2014) that the availability of relevant information can be used to develop an effective strategy or plan to help achieve organizational goals. technically, the village government must be able to accommodate all the community's interests, where the government can realize the community's interests through good performance in case the community believes that the government is working for them (basri et al., husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 458 2021). as a concrete example, disclosing the financial and non-financial performance of the village government can be the basis for village communities to trust their government (sofyani et al., 2022a). furthermore, this study also reinforced h3 that transparency determined public trust. the finding is consistent with several previous studies. sofyani and tahar (2021) and nurrizkiana et al. (2017) found that transparency could increase public trust and trigger them to develop the village actively. in addition, the findings can be supported because village communities that are strong in a culture of togetherness will feel valued when what the village government carried out is reported (informed) to them. therefore, trust in the village government will also grow (sofyani et al. 2021). moreover, village communities have used transparency practices to determine trust in the village government (sofyani et al., 2022b). additionally, the study confirmed that village government performance had an intervening role in the relationship between transparency and public trust. thus, h4 was supported and indicates that government performance as a strategy could enhance public trust (grimmelikhuijsen, 2012). it can be based on stakeholder theory, suggesting that the organization (village government) operates not only for its sake but must also provide benefits to its stakeholders (community), and the organization’s survival depends on stakeholder support, and this support must be sought through organizational activities (government performance). moreover, enhancing public trust is not only providing information (transparency) but is also accompanied by good performance (alessandro et al., 2021). information in the context can be verified and does not contain elements of manipulation because manipulating information will extremely reduce public trust in the village government and result in a loss of value in information. thus, transparency requires the support of the village government's performance in enhancing public trust. conclusion the research aims to review the effect of transparency and village government performance on public trust. a total of 82 village governments in jeneponto regency were involved as the samples. in summary, the research uncovered that village government transparency and performance are important factors to consider in encouraging public trust, taking into account the significant influence of both. in addition, village government performance was found to have an intervening role. the presence of village government performance could make transparency have a positive impact on public trust. set out of these findings, dominant contributions, both practically and theoretically, are inspected. practically, there is the suggestion that village governments who face many demands from the community, especially about information of government management (transparency), or when the community no longer trusts the village government, need to improve village government performance to be better. it is because village government performance is vital in encouraging transparency and enhancing public trust. theoretically, there is an addition to the research treasury of stakeholder theory, mainly husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 459 in the public sector, especially in village government, which is still under-researched. as the premise of stakeholder theory, the process to enhance public trust must be clearly understood by members of the organization through village government performance, and it has been found that the performance contributes positively to public trust. despite the important contribution, this research has several limitations. first, this research only examined two determinants of village public trust. hence, further studies can examine other potential variables, especially in applying good governance principles, such as accountability and budget participation. in addition, this research was only conducted in the village government of the jeneponto regency. retrieving the vastness of indonesia and the diverse characteristics of villages in various regions, the results of this research were not strong enough to produce a generalization. therefore, further research is crucial for other village governments, specifically those with different organizational contexts. references alessandro, m., cardinale lagomarsino, b., scartascini, c., streb, j., & torrealday, j. (2021). transparency and trust in government evidence from a survey experiment. world development, 138, 105223. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105223 aprilia, i. (2019). determinants of accountability and transparency in the management of village fund allocations and their impact on community trust. akurasi : jurnal studi akuntansi dan keuangan, 2(2), 109–122. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18 basri, y. m., findayani, t. i., & zarefar, a. (2021). implementation of good governance to improve the performance of village governments. jurnal akuntansi, 11(2), 123–136. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136 beshi, t. d., & kaur, r. (2020). public trust in local government: explaining the role of good governance practices. public organization review, 20(2), 337–350. https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6 bouckaert, g., & van de walle, s. (2001). government performance and trust in government. permanent study group on productivity and quality in the public sector at the egpa annual conference, 19-42. broadbent, j. (2020). the response to covid-19 in england: political accountability and loss of trust. journal of accounting and organizational change, 16(4), 527–532. https://doi.org/10.1108/jaoc-07-2020-0093 damayanti, r. a., & syarifuddin, s. (2020). the inclusiveness of community participation in village development planning in indonesia. development in practice, 30(5), 624–634. https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151 darmawati, pagalung, g., mediaty, & damayanti, r. a. (2019). effect of the contents of information on the accountability of the implementation of the regional revenue and expenditure budget against the re-election of incumbents. 3rd international conference on accounting, management and economics 2018, 575–585. https://doi.org/10.2991/icame18.2019.60 fard, h. d., & rostamy, a. a. a. (2007). promoting public trust in public organizations: explaining the role of public accountability. public organization review, 7(4), 331–344. https://doi.org/10.1007/s11115-007-0041-4 https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105223 https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18 https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136 https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6 https://doi.org/10.1108/jaoc-07-2020-0093 https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151 https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.60 https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.60 https://doi.org/10.1007/s11115-007-0041-4 husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 460 fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 39– 50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104 freeman, r. e. (1984). strategic management: a stakeholder approach. pitman. https://books.google.co.id/books?id=4pujaqaamaaj gray, r., kouhy, r., & lavers, s. (1995). corporate social and environmental reporting a review of the literature and a longitudinal study of uk disclosure. accounting, auditing & accountability journal, 8(2), 47-77. https://doi.org/10.1108/09513579510146 grimmelikhuijsen, s. (2012). linking transparency, knowledge and citizen trust in government: an experiment. international review of administrative sciences, 78(1), 50–73. https://doi.org/10.1177/0020852311429667 hair, j. f., hult, g. t. m., ringle, c. m., & sarstedt, m. (2017). a primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). thousand oaks. hair, j. f., ringle, c. m., & sarstedt, m. (2013). partial least squares structural equation modeling: rigorous applications, better results and higher acceptance. long range planning, 46(1–2), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001 hansen, d. r., & mowen, m. m. (2009). akuntansi manajerial (buku 2, edisi 8). salemba empat. heald, d. (2018). transparency-generated trust: the problematic theorization of public audit. financial accountability and management, 34(4), 317–335. https://doi.org/10.1111/faam.12175 hermansyah, i., rahman, r., & suherman, m. (2018). pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelayanan publik (survei pada dinas daerah kotatasikmalaya). jurnal akuntansi, 13(1), 21-29. krejcie, r. v, & morgan, d. w. (1970). determining sample size for research activities. educational and psychological measurement, 30(3), 607–610. https://doi.org/10.1177/001316447003000308 krina, l. l., & lalolo, l. (2003). indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. jakarta: badan perencanaan pembangunan nasional. lee, l., petter, s., fayard, d., & robinson, s. (2011). on the use of partial least squares path modeling in accounting research. international journal of accounting information systems, 12(4), 305–328. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.05.002 mahoney, t. a., jerdee, t. h., & carroll, s. j. (1965). the job (s) of management. industrial relations: a journal of economy and society, 4(2), 97–110. https://doi.org/10.1111/j.1468-232x.1965.tb00922.x mardiasmo, m. b. a. (2021). akuntansi sektor publik. penerbit andi. matheus, r., & janssen, m. (2020). a systematic literature study to unravel transparency enabled by open government data: the window theory. public performance and management review, 43(3), 503–534. https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691025 nurrizkiana, b., handayani, l., & widiastuty, e. (2017). determinants of transparency and accountability of regional financial management and their implications for the trust of public stakeholders. jurnal akuntansi dan investasi, 18(1), 28–47. https://doi.org/10.18196/jai.18159 pratolo, s., atmaja, n. r. s., & sofyani, h. (2020). what determines village autonomy in indonesia? a case of villages in sleman regency. jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, 7(1), 15–32. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086 pratolo, s., sofyani, h., & maulidini, r. w. (2022). the roles of accountability and transparency on public trust in the village governments: the intervening role of covid-19 handling services quality. cogent business and management, 9(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648 https://doi.org/10.1177/002224378101800104 https://books.google.co.id/books?id=4pujaqaamaaj https://doi.org/10.1108/09513579510146 https://doi.org/10.1177/0020852311429667 https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001 https://doi.org/10.1111/faam.12175 https://doi.org/10.1177/001316447003000308 https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.05.002 https://doi.org/10.1111/j.1468-232x.1965.tb00922.x https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691025 https://doi.org/10.18196/jai.18159 https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648 husni, damayanti, & indrijawati the role of the village government performance and transparency … journal of accounting and investment, 2023 | 461 purnamasari, r., ismaya, a., zulfikar, r., & ramdhani, d. (2022). accountability and village fund allocation: the mediating role of transparency and the performance of village government. italienisch, 12(1), 908-917. putra, m. a. r. (2017). increasing public trust through participatory governance. jurnal ilmu administrasi negara, 12(2), 1–9. raaphorst, n., & van de walle, s. (2018). trust in and by the public sector introduction: a trust gap between citizens and the public sector? the routledge companion to trust, 469– 482. routledge. https://doi.org/10.4324/9781315745572-33 rosman, r. i., shafie, n. a., sanusi, z. m., johari, r. j., & omar, n. (2016). the effect of internal control systems and budgetary participation on the performance effectiveness of non-profit organizations: evidence from malaysia. international journal of economics and management, 10(2), 523-539. sa’adah, l., & syadeli, m. (2021). accountability and transparency of village apparatuses in financial management its influence on the level of community trust through service quality (study in villages in dau district, malang regency). jurnal administrasi dan bisnis, 15(1), 9–15. http://jadbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/view/105/104 sofyani, h., & tahar, a. (2021). the role of accountability and transparency of the indonesian village government on the trust of village communities: cases in bantul regency. jurnal akademi akuntansi, 4(1), 10–25. https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481 sofyani, h., pratolo, s., & saleh, z. (2022a). do accountability and transparency promote community trust? evidence from village government in indonesia. journal of accounting and organizational change, 18(3), 397–418. https://doi.org/10.1108/jaoc-06-20200070 sofyani, h., simali, m. f. i. s., najda, t., & al-maghrebi, m. s. (2020). the role of budgetary participation and environmental uncertainty in influencing managerial performance of village government. journal of accounting and investment, 21(2). https://doi.org/10.18196/jai.2102148 sofyani, h., suryanto, r., wibowo, s. a., & widiastuti, h. (2018). management and governance practices in dlingo village in bantul regency: learning from the pilot village. jati: jurnal akuntansi terapan indonesia, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.18196/jati.010101 sofyani, h., yaya, r., & saleh, z. (2022b). transparency and community trust in village government: does corruption perception matter?. financial accountability & management. https://doi.org/10.1111/faam.12351 susliyanti, e. d., & binawati, e. (2020). pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa. efektif jurnal ekonomi dan bisnis, 11(1), 1. https://doi.org/10.29259/ja.v11i1.8925 tran, t. b., & la, h. a. (2022). participation, transparency and trust in local governance in transitional countries: the case of vietnam. post-communist economies, 34(4), 478–498. https://doi.org/10.1080/14631377.2021.2006493 wanusmawatie, i., firmanda, m. h., & wismanu, r. e. (2020, december). media effect about corruption news to the community trust on village performance. iapa proceedings conference, 207-223. https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.405 zakariya, r. (2020). partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa: mengenali modus operandi. integritas: jurnal antikorupsi, 6(2), 263–282. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670 https://doi.org/10.4324/9781315745572-33 http://j-adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/view/105/104 http://j-adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/view/105/104 https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481 https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2020-0070 https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2020-0070 https://doi.org/10.18196/jai.2102148 https://doi.org/10.18196/jati.010101 https://doi.org/10.1111/faam.12351 https://doi.org/10.29259/ja.v11i1.8925 https://doi.org/10.1080/14631377.2021.2006493 https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.405 https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670 journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper do dividends still matter? the role of investment opportunities on the ability of dividends to predict future earnings sila ninin wisnantiasri abstract research aims: this study investigates the role of firm characteristics explained by the investment opportunity (io) on the ability of dividends to predict future earnings. design/methodology/approach: this study performed an empirical study on firms listed in the consumer goods sub-sector on the indonesian stock exchange, divided into companies with strong and weak io categories to clearly see the role of io by comparing the variable dividend coefficients of the two sample categories. through purposive sampling, the researcher determined the research sample, totaling 42 firm samples for the weak io category and 48 firm samples for the strong io category. then, the multiple regression analysis utilizing ibm spss statistic version 23 was employed to analyze the relationship between variables. research findings: surprisingly, companies with weak io showed a more remarkable ability to predict future earnings than companies with strong io because the dividend coefficient of companies with weak io was higher than that of strong io, denoting that the number could explain the strength of ability. theoretical contribution/originality: the result provides alternative explanations to the previous inconsistent results from the dividend's ability to predict future earnings. the result also supports the argument that the companies with weak io may use dividends to convey information signals and compensate the investor for unsatisfied performance, which is called counter-signal when strong io refrain from doing so and rely on additional information. practitioner/policy implication: investors should notice companies' characteristics, such as investment opportunities, while considering dividends as a signal for future performance to make an investment decision. research limitation/implication: the research did not fully capture all companies in indonesian stock exchange, but specifically for the companies’ sub-sector that aggressively paid the dividend. thus, future research is hoped to provide empirical studies for other sector companies listed on indonesia stock exchange to enrich alternative explanations. keywords: dividend; dividend signaling; investment opportunities; future earnings introduction in classical dividend theory, the information provided by dividends increases with the investment opportunities (io) (rock & miller, 1985). however, recent research has uncovered differences in signaling impact between weak and strong io companies. dividends can signal stronger for affiliation: accounting study program, faculty of economics, universitas terbuka, banten, indonesia correspondence: sila.wisnantiasri@ecampus.ut.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.17016 citation: wisnantiasri, s. n. (2023). do dividends still matter? the role of investment opportunities on the ability of dividends to predict future earnings. journal of accounting and investment, 24(2), 519-532. article history received: 01 dec 2022 revised: 26 jan 2023 02 feb 2023 accepted: 22 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=doeumi8aaaaj&hl=en https://fe.ut.ac.id/program-studi-akuntansi/ https://fe.ut.ac.id/program-studi-akuntansi/ https://fe.ut.ac.id/program-studi-akuntansi/ mailto:sila.wisnantiasri@ecampus.ut.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17016 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17016&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17016 wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 520 companies with weak io (kaplan & pérez-cavazos, 2022); on the other hand, companies with strong io rarely share dividends. companies with weak io also tend to require less cash so that dividends can be distributed in a larger number and proportion of profits. meanwhile, companies with strong io prefer to reserve their profits (kaplan & pérez-cavazos, 2022). berkshire hathway, led by warren buffet, chose not to distribute dividends because they prefer to reinvest the company’s net income and believe that in the long term, investors will be more profitable even if they do not receive dividends (wijayanti, 2022), increasing value of the company. in assessing investment opportunities in various financial literature, tobin’s q proxy (tobin, 1969) based on market value has been widely used (erickson & whited, 2011). moreover, leading technology companies like google, facebook, and amazon are predicted to share dividends in the next few years. however, they had an accumulative cash value of usd 290 billion in 2020 (said, 2021). they used their capital to invest in longterm growth. in this case, the value of cash holdings becomes one of the proxies in investment opportunities because it reflects the company’s ability to maintain cash used to finance investments (kaplan & pérez-cavazos, 2022). on the other hand, in indonesia, several companies continue to distribute dividends even though they are in a loss position, such as pt saratoga investama (wareza, 2019), pt indika energy tbk (ulfah, 2020), and pt suya toto indonesia tbk (rahmawati, 2021). they shared dividends from retained earnings in previous years or generated income from other entities. in recent years, many companies have also postponed dividend payments due to the impact of the pandemic. dividends themselves are considerations in choosing an investment depending on the type of investor. particularly, short-term investors expect large dividends (melani, 2021). meanwhile, the survey revealed that indonesian people invested in stocks for long-term investment (lidwina, 2021). these investors do not mind smaller dividends if the company keeps expanding. the dividend yield itself is also one of the investor’s considerations since it provides a large rate of return. in companies with high dividend yields, company value is attributable to dividend growth (kaplan & pérezcavazos, 2022). in indonesia, companies with the highest dividends are also indexed in the “idx high dividend 20.” this index measures the price performance of 20 companies that have distributed cash dividends for the last three years and have high dividend yields. at the end of 2019, 20 companies were included in this index, and 25% came from the consumer goods sector, as shown in table 1, which are companies with stock codes unvr, ggrm, hmsp, klbf, and indf. it indicates that companies in this sector are the most aggressive in paying dividends. the number of indonesian investors has proliferated since 2018 (pt kustodian sentral efek indonesia, 2021). as of february 2021, the number of investors has reached more than 4 million. indonesian investors are currently dominated by local investors (olavia, 2022). unfortunately, the behavior of individual investors in the indonesian capital markets tends to be irrational in investing (sumani et al., 2017). the first ranking variable consideration in investment decisions is news or reviews in the media, while dividends are ranked 21 of 33 criteria (christanti & mahastanti, 2011). it raises questions about wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 521 whether indonesian investors correctly take the company’s signals. additionally, research on dividends in indonesia still focused on the effect of dividend policy or changes in dividends on profits or changes in profits with inconsistent results (anggara, 2020; gultom, 2018; widsatrya & subroto, 2014), but no one provided an explanation of the company’s characteristics based on investment opportunities. therefore, this research seeks to provide alternative explanations for these inconsistencies. this study used tobin’s q as the primary measurement of investment opportunities because it has been widely used in the financial literature (kaplan & pérez-cavazos, 2022). table 1 idx high dividend 20 code earnings dividends payout (%) fy15 fy16 fy17 fy18 fy19 fy15 fy16 fy17 fy18 fy19 itmg 63 131 253 262 129 100 100 100 100 80 ptba 2,036 2,006 4,476 5,024 4,057 30 30 75 75 75 lppf 1,781 2,020 1,907 1,097 1,367 70 70 70 85 0 adro 152 335 483 418 404 50 30 53 48 48 tlkm 15,489 19,352 22,145 18,032 60 70 75 90 untr 3,853 5,002 7,403 11,126 11,312 66 40 45 40 40 indf 2,968 4,145 4,168 4,166 4,908 50 50 50 50 50 hmsp 10,363 12,762 12,671 13,538 13,722 100 98 99 101 100 ggrm 6,436 6,677 7,754 7,792 10,881 78 75 65 64 46 bbri 25,398 26,228 28,997 32,351 34,373 30 40 45 50 60 bmri 20,335 13,807 20,640 25,015 27,482 30 45 45 45 60 intp 4,357 3,870 1,860 1,146 1,835 35 88 139 177 80 unvr 5,852 6,391 7,005 9,109 7,393 100 100 100 99 100 asii 14,464 15,156 18,881 21,673 21,707 50 45 40 40 40 cpin 1,837 2,213 2,465 4,6002 26 42 37 42 towr 2,958 3,040 2,100 2,200 0 23 57 55 pgas 5,256 304 1,990 3,454 939 42 45 39 40 40 bbni 9,067 11,339 13,616 15,015 15,384 25 35 35 25 25 klbf 2,004 2300 2,404 2,457 2,507 44 45 49 50 50 bbca 18,019 20,606 23,310 25,855 28,565 22 24 27 32 20 source: bloomberg, idx, miraeasset sekuritas indonesia research based on the background of the problems, the problem can be formulated on how the influence of investment opportunities on the ability of dividends to predict earnings levels by using investment opportunities proxies, tobin’s q (kaplan & pérez-cavazos, 2022). further, this research was conducted to provide benefit as a literature that describes the role of investment opportunities in the ability of dividends to predict future earnings levels. it allows stakeholders, especially investors, to map the company’s condition based on investment opportunities. then, they can conclude whether dividends are the right signal to predict company performance in the future so that the decision-making process increases accuracy due to relevant instruments. the researcher focused on consumer goods companies since they aggressively pay dividends, as presented in table 1. wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 522 literature review and hypotheses development in the early study, miller and modigliani (1961) found that dividend policies are important factors in determining stock prices, so companies are expected to manage dividend policy properly. besides, the signaling theory was first introduced by spence (1973) to explain the job-market signaling model. then, the idea was developed around the idea that profits convey information and companies incur costs to convey that information to the market. companies with strong profits can bear these costs, whereas less strong companies cannot (bhattacharya, 1979; deangelo & deangelo, 2006). based on signaling theory, researchers (e.g., bhattacharya, 1979; john & williams, 1985; kaplan & pérez-cavazos, 2022; rock & miller, 1985) support the notion that dividend policy allows firms to signal to the market the true type of firms based on their future perspectives. the announcement of an increase (decrease) in the dividend rate will mean that the company is making improvements (decrease) in the company’s prospects. as a result, the market usually is sensitive to this decision by revising stock prices. however, the idea that markets react to dividends because of earnings information is rejected by researchers in favor of alternative explanations (allen & michaely, 2003; deangelo & deangelo, 2006; farre-mensa et al., 2014). the rejections of this point of view stem from two reasons: several studies have concluded that dividends do not convey information about the earnings (grullon et al., 2005), and the results of studies on less mature companies are increasingly facing signal costs (john & williams, 1985). specifically, companies with weak investment opportunities need to hold less cash to manage dividends more aggressively and deliver a larger portion of permanent income to the market. conversely, companies with strong investment opportunities prefer to save a portion of permanent income that could otherwise be used to pay dividends. from an informational perspective, this conservative dividend policy limits investors' inferences about dividend earnings. in indonesia, the findings of dividend role in predicting future earnings still bring inconsistent results. dividend changes are related to the company’s earnings changes in the future (gultom, 2018; prasetyanta, 2014) and stock prices (riyani & andriana, 2019; widsatrya & subroto, 2014). rejecting roles in predicting future earnings have also been found (anggara, 2020). even though the result also rejects dividends payment in financial performance, companies that offer low dividend rates positively impact the company's financial performance (nuriksani & sari, 2022). these findings suggest another explanation for inconsistent results from the characteristics of companies. because of inconsistent results of dividend roles, the researcher attempted to find an alternative explanation, as kaplan and pérez-cavazos (2022) promoted, that differentiates companies from investment opportunities and compare the result from different group companies. the researcher also considered the covid-19 pandemic influencing firms' earnings. through the development of these hypotheses, the following are research frameworks depicted in figure 1. wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 523 figure 1 research frameworks the research equation is described in the equation: 𝐹𝐸𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1 + 𝛼2𝐸𝑡 + 𝛼3𝑁𝑒𝑔𝐸𝑡 + 𝛼3𝐴𝐶𝑡 + 𝑎4𝐶𝑜𝑣𝑡 + ∈ (1) the explanation for each component of the equation is as follows: fe stands for future earning which is based on next year's net income (t+1) where dividends payment and earnings in the corresponding year (t) are denoted by the symbols d and e. nege is a dummy variable for earnings where ac is an accrual derived from the difference between net income and cash flow from operations and cov is the covid-19 pandemic. based on the description, the hypothesis in this study was put forward as follows: h1: companies with weak investment opportunities have a stronger predictive ability on earnings levels than those with strong investment opportunities. h0: companies with weak investment opportunities have no stronger predictive ability on earnings levels than those with strong investment opportunities. research method population, samples, and data the population of this study was all companies in the consumer goods subsector listed on the indonesia stock exchange during 2018-2020 and the most aggressive companies in sharing dividends. in addition, indonesia was chosen as the population because of the specific characteristics of indonesian investors that tend to be irrational when investing (sumani et al., 2017). it will provide different explanations for the enrichment of alternative elucidations. data resources were supported by the indonesian capital market institute (ticmi). wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 524 research model and variables this study used the quantitative method to investigate the role of investment opportunities in the relationship between dividends ability and future earnings level from each firm category. therefore, the researcher compared the dividend coefficient of each category to draw conclusions about which category had a stronger ability. first, the researcher categorized firms into strong io and weak io through the value of tobin’s q in each firm. second, the researcher run hypothesis tests for model 1 with strong io company samples and model 2 with weak io samples. data collection technique then, this study employed the purposive sampling criteria, including (1) consumer goods companies listed on the indonesia stock exchange (idx) in the study period (2018-2020) and (2) the companies with complete information regarding this study’s requirement for analysis. based on the criteria above, the samples obtained were from 48 firm years for companies with strong io and 42 firm years for companies with weak io. using the quartile method, the firms were then categorized into three groups based on tobin’s q value: weak io, medium io, and strong io. the researcher also used only two groups, strong io and weak io, to analyze. operational definition and measurement of variables operational variables used in this study were as utilized in (kaplan & pérez-cavazos, 2022) and modified with covid-19 pandemic variables as presented in table 2. data analysis this study utilized the ibm spss statistic version 23. spss is a computer package specializing in quantitative data analysis and is widely used by market researchers (mooi & sarstedt, 2019). then, the researcher used multiple regression to analyze data because the equation included multiple independent variables. first, regression analysis needed data requirements to determine if regression analysis could be used through assumptions of normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. to test the hypothesis, the researcher run tests with regression analysis to predict causalities correlations in model 1 for companies with strong io and model 2 for companies with weak io. finally, the researcher compared the dividends coefficient between model 1 with strong io samples and model 2 with weak io samples to find whether the criteria had a stronger ability to predict future earnings. the steps taken in the regression analysis (mooi & sarstedt, 2019) are presented in figure 2. wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 525 results and discussion descriptive analysis before running a regression analysis to test the hypothesis, the researcher prepared data requirements, including sample size, to be acceptable. the object of this research was consumer goods sector companies selected based on predetermined criteria. the researcher then divided firm years of consumer sector companies in 2018-2020 into three categories based on investment opportunities (io) proxies by tobin’s q score: strong io, medium io, and weak io. then, the researcher used only strong io and weak io for better comparison. after removing outlier data, the final samples were from two categories: model 1 for strong io companies amounting to 48 firm years and model 2 for weak io companies as many as 42 firm years. table 2 the operationalization of variables variable measurement data resources category reference investment opportunities (io) consisting of tobin’s q (q) proxies: the natural logarithm of 1 + the market of equity plus total liabilities divided by total assets log(1+mve+lt)/at) the indonesia capital market institute (ticmi) dependent variable future earning (earning levels (et+1))) net income in year+1 the indonesia capital market institute (ticmi) independence variable dividend (d) dividend payment during the year the indonesia capital market institute (ticmi) control variables earning (e) net income the indonesia capital market institute (ticmi) nege indicator variable that assumes the value of 1 if net income is lower than zero based on net income collected from the indonesia capital market institute (ticmi) accruals (ac) difference between net income and cash flows from operations (nioancf) the indonesia capital market institute (ticmi) covid-19 indicator variable that assumes the value of 1 for the existence of the covid-19 pandemic and the value of zero for otherwise based on the year declaration of the covid19 pandemic from the who and indonesia government in table 3, the amount value of the dividend paid in both categories obtained a minimum value of 0, meaning that the firms did not pay the dividend in the observed period. in these models, the researcher included dividend 0 payment since the researcher not only compared the magnitude of dividends but also emphasized the existence of dividend signaling. kaplan and pérez-cavazos (2022) also included dividend 0 firms in their study. wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 526 in this regard, the researcher assumed that not paying dividends was a signal to future earnings. in addition, the maximum dividend value paid was 13.935 billion in strong io categories. the strong io companies also had a greater mean of dividends of 1.378 billion. besides, the standard deviation of strong io was higher than the weak io companies, signifying that deviations were broader. figure 2 steps taken in regression analysis on the other hand, the earnings in weak io companies had a minimum value of -203 and a maximum value of 834, smaller than strong io. it denotes that weak io had more loss and less profit company. the means of earning and standard deviation of weak io were also much smaller than strong io, showing that strong io had a greater profit average. it was strengthened with the mean value of nege greater than strong io. hence, more nege implies that companies had more losses. furthermore, the mean of strong io's accruals value was much greater than weak io, indicating that strong io companies had positive operating cashflows. in contrast, weak io companies had negative accruals mean value. therefore, the future performance of strong io companies is brighter than weak io since the mean value of strong io is much greater than weak io. according to the regression analysis assumption test described in table 4, the researcher could conclude that both model 1 in companies with strong io and model 2 in companies with weak io had normal data, no collinearity problem, homoscedasticity data, and no autocorrelation. it implies that regression models were ready to interpret. wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 527 table 3 descriptive statistics for companies with strong io and weak io variables minimum maximum mean standard deviation companies with strong io (n=48) dividend (billions) 0 13.935 1.378 3.263 earning (billions) (42) 13.722 2.132 3.478 nege 0 1 0.13 0.33 accruals (billions) (8.098) 12.450 139 3.130 future earning t+1 (billions) (84) 8.581 1.184 2.159 covid 0 1 0.31 0.46 companies with weak io (n=42) dividend (billions) 0 551 48 97 earning (billions) (203) 834 50 155 nege 0 1 0.36 0.48 accruals (billions) (657) 1.869 (33) 364 future earning t+1 (billions) (509) 1.035 115 279 covid 0 1 0.33 0.48 hypothesis test results after evaluating the models, the researcher tested the hypothesis by interpreting multiple regression results to answer the research question. hypothesis testing was carried out on companies with strong io and then on companies with weak io. the regression results for testing are demonstrated in table 5. first, the researcher interpreted the regression model by examining the model fit through f-test. table 5 reveals that both model 1 and model 2 had p-values of 0.000, clearly lower than 0.05. then, the researcher interpreted the model’s r2. model 1 for companies with strong io showed an r-square value of 0.572 or 57.2%, and model 2 for companies with weak io had an r-square value of 0.483 or 48.3%. both model 1 and model 2 were moderate but still satisfactory. on companies with strong io, the significance test on multiple regression by ibm spps version 23 was carried out on the effect of dividend (d), earnings (e), nege, accruals (ac), and covid (cov) on future earnings level (fe). it indicates that with a significance level of 5%, the variables that showed a significant relationship among companies with strong io were dividends (d) with a sig value of 0.034, earnings (e) with a sig value of 0.004, and accruals (ac) with a sig value of 0.012. furthermore, the regression results on companies with weak io by ibm spss version 23 were also conducted on the effect of dividend (d), earnings (e), nege, accruals (ac), and covid (cov) on future earnings level (fe), as obtained in table 5. with a significance level of 5%, the variables that uncovered a significant relationship were dividend (d) with a pvalue of 0.009 and earnings with a p-value of 0.001. wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 528 table 4 regression analysis assumption test value parameter results strong io weak io strong io weak io normality 0.58 0.117 < 0.05 normal data normal data multicollinearity d e nege ac cov (2.627) (2.814) (1.065) (2.123) (1.619) d e neg e ac cov (1.125) (1.475) (1.386) (1.085) (1.136) vif < 10 no collinearity problem no collinearity problem heteroscedasticity uniformly distributed uniformly distributed scatterplot analysis homoscedasticity homoscedasticity autocorrelation 2.127 1.553 (du < d < 4 du) no auto correlation no auto correlation to conclude hypothesis testing, the researcher tested the effect of io on the ability of dividends to predict future earnings by comparing the dividend coefficient in each model. the comparing results are presented in table 6. table 5 the regression results variable strong io weak io coefficient sig coefficient sig d 0.224 0.034 0.946 0.009 e 0.250 0.004 0.862 0.001 nege 7.472e+9 0.991 9.377e+10 0.226 ac -0.252 0.012 -0.130 0.175 cov 9.025+11 0.114 3.652e+10 0.605 f-test 0.000 0.000 r-square 0.572 0.483 based on the comparative coefficient value of the two categories obtained from the coefficient of variable dividend value in each model shown in table 6, it can be concluded that hypothesis h1 was accepted and h0 was rejected. it is because the dividend coefficient value in companies with weak io of 0.946 was greater than the coefficient value of companies with strong io of 0.224. it implies that companies with weak investment opportunities had a stronger effect on predicting future earnings. table 6 result of comparing dividend ability model companies with strong io (model 1) companies with weak io (model 2) result dividend coefficient (d) 0.224 0.946 weak io > strong io h1 => accepted the hypothesis testing result revealed that the ability of dividends to predict future earnings in companies with weak io was stronger than that of dividends to predict future earnings in companies with strong io. these results indicate similarities to the study results of kaplan and pérez-cavazos (2022). this similar result illustrates consistency with the previous theory that companies with strong (weak) io are less (more) willing to pledge wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 529 a larger fraction of their permanent earnings as dividends, which from an information perspective, decreases (increases) the earnings predictability of dividends. firms with weak investment opportunities tend to respond to earnings shocks by paying dividends, allowing their dividends to convey future earnings information to the market. the stronger signal of dividends is because they have a stronger valuation incentive to communicate earning information. in that case, it is suspected that dividends will be compensated because companies cannot provide an expected signal from profit, which is called a counter-signal (aghamolla et al., 2021). otherwise, companies with strong profitability and growth opportunities refrain from doing so (kaplan & pérez-cavazos, 2022). they choose not to signal earnings with dividends but rely on additional information to differentiate them from other types of companies to avoid noisy information signals and shun their standard signal (feltovich et al., 2002). nevertheless, these results differ from classical signaling models of dividends. the previous theory argues that there is a stronger signal in companies with stronger investment opportunities because higher cost allows the signal to convey more information (john & williams, 1985; rock & miller, 1985). from the investor characteristic viewpoint, in indonesia, dividends are variable in investment decisions making (christanti & mahastanti, 2011). dividends can be used as a signal that conveys information to the market (rock & miller, 1985) and contains information about future changes (ham et al., 2020). hence, the rank of dividends considerations in indonesia is 22 of 33 criteria, not higher than fundamental criteria, such as financial statements, earnings, and reputation (christanti & mahastanti, 2011). it reinforces that investors also rely on additional information besides dividends. the descriptive analysis also showed that companies with strong io had a greater average profit than weak io. this data supports by companies’ profile explanations. from this data, it can be implied that companies with strong io have the flexibility to distribute dividends and bear the signal cost that arises (bhattacharya, 1979; deangelo & deangelo, 2006) but chooses not to use this kind of signal. in contrast, companies with weak io are suspected of having unfavorable fundamental conditions because of the lower tobin’s q value. companies with weak io are still likely to distribute dividends. furthermore, indonesia’s investor profile is dominated by individual investors (olavia, 2022), which can also explain this result since individual investors have an investment goal in the form of dividend yields. in addition, indonesian people invest in stocks for long-term investment (lidwina, 2021). in indonesia, dividend policy is an essential factor influencing stock prices (riyani & andriana, 2019), so companies with good fundamental conditions prioritize dividend distribution and allocating funds for long-term investments. corporate earnings divided into a permanent component of earnings and transitory earnings will be beneficial in estimating the company's future value, which will be helpful in the decision-making stock return (putra, 2008). dividend changes also convey information about earnings changes (prasetyanta, 2014). however, there are opposite predictions about the role of dividends wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 530 in conveying future earnings because dividend policy has no positive effect on future earnings (anggara, 2020). the finding of this research also explains inconsistent results of the effect of dividends by an alternative explanation from the companies’ characteristic viewpoint: investment opportunities. conclusion in conclusion, companies with weak io have a stronger dividend signal than those with strong io. weak io prefers to choose the dividend that conveys information about future earnings to the market, whereas strong io refrains from doing so. this result contributes an alternative explanation of the inconsistency of previous results. hence, investors investing in the indonesia stock exchange should notice companies' characteristics, i.e., investment opportunities, while considering dividends as a signal for better investment decision-making. as a result of this, investors must better understand and categorize firms from io characteristics from investment opportunities proxies by tobin’s q score. the limitation of this study is that the research samples were too specific based on aggressiveness in paying dividends, and only one firm characteristic was studied. different company sectors may have another result and explanation. therefore, future research is expected to provide a sample from other sectors or different firm characteristics to enrich the alternative explanations. acknowledgment the researcher wants to express her gratitude to lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (lppm) universitas terbuka for fundings this research with contract number b/962/un31.lppm/pt.01.03/2022. the researcher also hopes this study can contribute to many parties, both academically and practically. references aghamolla, c., corona, c., & zheng, r. (2021). no reliance on guidance: counter-signaling in management forecasts. the rand journal of economics, 52(1), 207–245. https://doi.org/10.1111/1756-2171.12367 allen, f., & michaely, r. (2003). payout policy. handbook of the economics of finance, 1, 337– 429. https://doi.org/10.1016/s1574-0102(03)01011-2 anggara, i. w. g. w. p. (2020). pengaruh kebijakan dividen terhadap laba di masa depan. ejurnal akuntansi, 30(9), 2428. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p20 bhattacharya, s. (1979). imperfect policy, in the hand " fallacy " the bird. the bell journal of economics, 10(1), 259–270. https://doi.org/10.2307/3003330 christanti, n., & mahastanti, l. a. (2011). faktor-faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. jurnal manajemen teori dan terapan, 4(3), 37–51. https://doi.org/10.20473/jmtt.v4i3.2424 https://doi.org/10.1111/1756-2171.12367 https://doi.org/10.1016/s1574-0102(03)01011-2 https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p20 https://doi.org/10.2307/3003330 https://doi.org/10.20473/jmtt.v4i3.2424 wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 531 deangelo, h., & deangelo, l. (2006). the irrelevance of the mm dividend irrelevance theorem. journal of financial economics, 79(2), 293–315. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.003 erickson, t., & whited, t. m. (2011). treating measurement error in tobin’s q. review of financial studies, 25(4), 1286–1329. https://doi.org/10.1093/rfs/hhr120 farre-mensa, j., michaely, r., & schmalz, m. (2014). payout policy. annual review of financial economics, 6, 75–134. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110613-034259 feltovich, n., harbaugh, r., & to, t. (2002). too cool for school? signalling and countersignalling. the rand journal of economics, 33(4), 630-649. https://doi.org/10.2307/3087478 grullon, g., michaely, r., benartzi, s., & thaler, r. h. (2005). dividend changes do not signal changes in future profitability. journal of business, 78(5), 1659–1682. https://doi.org/10.1086/431438 gultom, r. j. (2018). hubungan perubahan dividen dengan perubahan laba perusahaan terdaftar di bei. studi akuntansi dan keuangan, 1(1), 72-93. https://doi.org/10.21632/saki.1.1.72-93 ham, c. g., kaplan, z. r., & leary, m. t. (2020). do dividends convey information about future earnings? journal of financial economics, 136(2), 547–570. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.10.006 john, k., & williams, j. (1985). dividends, dilution, and taxes: a signalling equilibrium. the journal of finance, 40(4), 1053–1070. https://doi.org/10.1111/j.15406261.1985.tb02363.x kaplan, z., & pérez-cavazos, g. (2022). investment as the opportunity cost of dividend signaling. the accounting review, 97(3), 279–308. https://doi.org/10.2308/tar-20190313 lidwina, a. (2021, april 12). mayoritas orang indonesia berinvestasi saham untuk jangka panjang. katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/mayoritasorang-indonesia-berinvestasi-saham-untuk-jangka-panjang melani, a. (2021, april 11). trivia saham: yield dividen jadi pertimbangan investasi di pasar modal, apa itu ?. liputan6. https://www.liputan6.com/saham/read/4529305/triviasaham-yield-dividen-jadi-pertimbangan-investasi-di-pasar-modal-apa-itu miller, m. h., & modigliani, f. (1961). dividend policy, growth, and the valuation of shares. the journal of business, 34(4), 411–433. https://doi.org/10.1086/294442 mooi, e., & sarstedt, m. (2019). a concise guide to market research: the process, data, and methods using ibm spss statistic. in the process, data, and methods using ibm spss statistics. springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12541-6 nuriksani, p., & sari, v. p. (2022). pengaruh pembayaran dividen terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur di bei. jurnal ekonomi, 27(1), 94–108. https://doi.org/10.24912/je.v27i1.860 olavia, l. (2022, july 11). masih didominasi milenial dan gen z, jumlah investor saham tembus 4 juta di semester i. investror.id. https://investor.id/market-and-corporate/299355/masihdidominasi-milenial-dan-gen-z-jumlah-investor-saham-tembus-4-juta-di-semester-i prasetyanta, a. (2014). pengaruh perubahan dividen terhadap profitabilitas masa yang akan datang (future profitability). jurnal ekonomi dan bisnis, 17(2), 129-148. https://doi.org/10.24914/jeb.v17i2.278 pt kustodian sentral efek indonesia. (2021). statistik pasar modal indonesia februari 2021. kustodian sentral efek indonesia, 1–6. https://www.ksei.co.id/files/statistik_publik_januari_2021.pdf https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.003 https://doi.org/10.1093/rfs/hhr120 https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110613-034259 https://doi.org/10.2307/3087478 https://doi.org/10.1086/431438 https://doi.org/10.21632/saki.1.1.72-93 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.10.006 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02363.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02363.x https://doi.org/10.2308/tar-2019-0313 https://doi.org/10.2308/tar-2019-0313 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/mayoritas-orang-indonesia-berinvestasi-saham-untuk-jangka-panjang https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/mayoritas-orang-indonesia-berinvestasi-saham-untuk-jangka-panjang https://www.liputan6.com/saham/read/4529305/trivia-saham-yield-dividen-jadi-pertimbangan-investasi-di-pasar-modal-apa-itu https://www.liputan6.com/saham/read/4529305/trivia-saham-yield-dividen-jadi-pertimbangan-investasi-di-pasar-modal-apa-itu https://doi.org/10.1086/294442 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12541-6 https://doi.org/10.24912/je.v27i1.860 https://investor.id/market-and-corporate/299355/masih-didominasi-milenial-dan-gen-z-jumlah-investor-saham-tembus-4-juta-di-semester-i https://investor.id/market-and-corporate/299355/masih-didominasi-milenial-dan-gen-z-jumlah-investor-saham-tembus-4-juta-di-semester-i https://doi.org/10.24914/jeb.v17i2.278 https://www.ksei.co.id/files/statistik_publik_januari_2021.pdf wisnantiastri do dividends still matter? the role of investment opportunities … journal of accounting and investment, 2023 | 532 putra, w. m. (2008). pengukuran permanent earnings pada hubungan dengan kebijakan dividend perusahaan: review penelitian. jurnal akuntansi dan investasi, 9(2), 189–196. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1107/1185 rahmawati, w. t. (2021, may 28). surya toto tetap membagikan dividen dengan yield 2,38% meski rugi, ini jadwalnya. kontan.co.id. https://investasi.kontan.co.id/news/surya-toto-tetapmembagikan-dividen-dengan-yield-238-meski-rugi-ini-jadwalnya riyani, y., & andriana, s. (2019). pengaruh pengumuman kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham. jurnal riset terapan akuntansi, 3(1), 59–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.3837944 rock, k., & miller, m. h. (1985). dividend policy under asymmetric information. the journal of finance, 40(4), 1031–1051. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02362.x said, a. a. (2021). meski untung segunung, faktanya google, facebook dan amazon tidak pernah membagikan dividen. liputan6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4539134/meskiuntung-segunung-faktanya-google-facebook-dan-amazon-tidak-pernah-bagikandividen spence, m. (1973). job market signalling. the quarterly journal of economics, 87(3), 355–374. https://doi.org/10.1055/s-2004-820924 sumani, s., sandroto, c. w., & mula, i. (2017). perilaku investor di pasar modal indonesia. ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 17(2), 211. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.2250 tobin, j. (1969). a equilibrium approach to monetary theory. journal of money, credit and banking, 1(1), 15–29. https://doi.org/10.2307/1991374 ulfah, f. u. (2020, april 23). meski rugi, indika (indy) tetap bagikan dividen tunai us$ 30juta. bisnis.com. https://market.bisnis.com/read/20200423/192/1231511/meski-rugiindika-indy-tetap-bagikan-dividen-tunaius30juta wareza, m. (2019, may 22). rugi rp 6,2 t, perusahaan sandi tetap bagi dividen rp 298 m. cnbc indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20190522130943-1774283/rugi-rp-62-t-perusahaan-sandi-tetap-bagi-dividen-rp-298-m widsatrya, i. w. k., & subroto, b. (2014). pengaruh perubahan pengumuman dividen terhadap harga saham. jurnal ilmiah mahasiswa feb universitas brawijaya, 3(2), 1–23. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2299 wijayanti, r. i. (2022, may 7). ini alasan suatu emiten tidak membagikan dividen, setuju atau tidak ?. idxchannel.com. https://www.idxchannel.com/market-news/ini-alasansuatu-emiten-tidak-membagikan-dividen-setuju-atau-tidak/2 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1107/1185 https://investasi.kontan.co.id/news/surya-toto-tetap-membagikan-dividen-dengan-yield-238-meski-rugi-ini-jadwalnya https://investasi.kontan.co.id/news/surya-toto-tetap-membagikan-dividen-dengan-yield-238-meski-rugi-ini-jadwalnya https://doi.org/10.5281/zenodo.3837944 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02362.x https://www.liputan6.com/bisnis/read/4539134/meski-untung-segunung-faktanya-google-facebook-dan-amazon-tidak-pernah-bagikan-dividen https://www.liputan6.com/bisnis/read/4539134/meski-untung-segunung-faktanya-google-facebook-dan-amazon-tidak-pernah-bagikan-dividen https://www.liputan6.com/bisnis/read/4539134/meski-untung-segunung-faktanya-google-facebook-dan-amazon-tidak-pernah-bagikan-dividen https://doi.org/10.1055/s-2004-820924 https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.2250 https://doi.org/10.2307/1991374 https://market.bisnis.com/read/20200423/192/1231511/meski-rugi-indika-indy-tetap-bagikan-dividen-tunaius30juta https://market.bisnis.com/read/20200423/192/1231511/meski-rugi-indika-indy-tetap-bagikan-dividen-tunaius30juta https://www.cnbcindonesia.com/market/20190522130943-17-74283/rugi-rp-62-t-perusahaan-sandi-tetap-bagi-dividen-rp-298-m https://www.cnbcindonesia.com/market/20190522130943-17-74283/rugi-rp-62-t-perusahaan-sandi-tetap-bagi-dividen-rp-298-m https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2299 https://www.idxchannel.com/market-news/ini-alasan-suatu-emiten-tidak-membagikan-dividen-setuju-atau-tidak/2 https://www.idxchannel.com/market-news/ini-alasan-suatu-emiten-tidak-membagikan-dividen-setuju-atau-tidak/2 journal of accounting and investment vol. 24 no. 3, september 2023 article type: research paper exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era: evidence from international financial markets samuel tabot enow* abstract research aims: illiquidity risk is one of the complex issues that institutional investors and market participants continually face over time. it is because the constructs of illiquidity risk are sometimes complicated, robust, and not so evident in secondary markets. hence, this study aims to empirically explore illiquidity risk before and during the covid-19 pandemic to understand how much investors were expected to lose if they invested in stock markets during these periods. design/methodology/approach: this study used a garch model and the amihud illiquidity ratio to achieve its objective. trading volumes and price returns for the jse, cac 40, dax, nasdaq, bist 100, and sse were from june 30, 2017, to june 30, 2019, and january 1, 2020, to december 31, 2021. research findings: as expected, the findings revealed higher illiquidity risk during periods of financial distress, such as the covid-19 pandemic. during the financial crisis, investors could lose up to $22268.44 a day in less developed markets, such as the jse, while the average loss in developed markets ranged between $0.22 to $11.53 in the nasdaq and dax, respectively. on average, a much lower figure was observed before the financial crisis. the bist100, cac 40, dax, and nasdaq are excellent options for those seeking lower-risk premiums. theoretical and practitioner/policy implication: policies such as adequate market microstructure and greater transparency in trading are strongly recommended for less developed markets, especially during periods of financial distress. also, the findings of this study provide valuable insight into short-term traders and market participants attracted to liquid markets, where they can easily enter and exit their positions with minimal transaction costs. to the author's knowledge, this paper is the first to model illiquidity risk in stock markets. research limitation/implication: it is possible that the current study did not accurately capture the cost of illiquidity in the sampled financial markets and cannot be applied to other financial markets. keywords: illiquidity risk; financial markets; garch; trading volume; risk premium introduction illiquidity in financial markets has made headlines in recent years by springing out many surprises to unsurprising market participants. apart from making headlines, illiquidity risk and the lack of liquidity are among the most important aspects of portfolio formation and financial market analysis (pedersen, 2018). affiliation: research associate, iie varsity college, durban, south africa *correspondence: enowtabot@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i3.18139 citation: enow, s. t. (2023). exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era: evidence from international financial markets. journal of accounting and investment, 24(3), 672-682. article history received: 11 mar 2023 revised: 21 mar 2023 accepted: 02 may 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=paooafaaaaaj&hl=en https://www.varsitycollege.co.za/ https://www.varsitycollege.co.za/ mailto:enowtabot@gmail.com http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i3.18139 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i3.18139&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/18139 enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era: … journal of accounting and investment, 2023 | 673 during the past decade, several liquidity crunches in financial markets have been observed, ranging from the credit crunch in 2007 to the argentinian crisis in 2002, where investors faced serious liquidity problems. in addition, illiquidity risk can be best understood when considering listed and unlisted securities. listed securities are perceived to be liquid compared to their counterparts due to the ease with which buyers and sellers can easily exit or enter a position (enow, 2023). hence, illiquidity risk normally arises when there are insufficient market participants to trade. it can be on a daily, intraday, or even monthly basis, where the ability to exit or enter a market quickly is severely impaired. also, the search time to execute or settle a trade lengthens, which bears little reality regarding financial market trading. it is well documented (brunnermeier & pedersen, 2008; jiao & sarkissian, 2021) that illiquidity risk in security indexes is sometimes a global issue in which traders face greater security discounts or fire sales. these illiquidity discounts may be as high as 20% (albuquerque & schroth, 2015). several authors also contend that illiquidity risk results from liquidity mismatch between buyers and sellers in financial markets (sarr & lybek, 2002; keating et al., 2016; marozva, 2017). however, the lack of a price discovery mechanism is unanimously agreed as the main factor (virgilio, 2022). in essence, market participants cannot rely on quoted prices because they are not fair and efficient, which results in asymmetric information and disequilibrium. other reasons, such as increased uncertainty in the financial system, insufficient market infrastructure, and inadequate settling mechanisms, have also been attributed to illiquidity risk. whatever the cause, this type of exposure presents a great danger for market participants, especially when trading large volumes of securities. since illiquidity risk is not static but varies with time, this study explores the following research questions: 1) what is the state of illiquidity risk before and during financial distress periods? 2) what are the expected exposures regarding illiquidity risk before and during financial distress? 3) what is the expected dollar loss associated with trading 1,000,000 shares of the security index? in providing answers to the above questions, as per the author’s knowledge, this study is the first to empirically explore illiquidity risk and the associated exposures in international financial markets. the findings of this study may be relevant not only for financial market participants but also for institutional traders who engage in trading large positions daily; hence, it is a notable contribution. literature review and hypotheses development the theoretical underpinning of illiquidity risk stems from black’s (1971) liquidity preference theory. black (1971) proposes that illiquidity risk in financial markets arises from slow price recovery mechanisms, mainly from uninformative shocks. consequently, enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era … journal of accounting and investment, 2023 | 674 the volatility of illiquid markets is exacerbated, resulting in price disequilibrium and may further enhance disparities between an asset's fundamental value and market value. in essence, price volatility is significantly affected by the order flow of trading volumes due to distortions in equilibrium prices (black, 1971). moreover, the main source of illiquidity risk is the inability to trade quickly or settle out of a position without significantly moving the market price (enow, 2023). essentially, an optional sale or a purchase strategy will involve a considerable amount of time, increasing both the transaction and participation costs required to execute a trade. the above mentioned limitations also characterize asymmetric information due to information disparity between market participants (crawford, pavanini & schivardi, 2018). market imperfections are another illiquidity risk source, where some market participants have greater influence to move the market by trading out large positions (acharya & pedersen, 2019). these large buy or sell positions can move the market price considerably, resulting in a liquidity freeze. in portfolio and fund management, many anomalies increase illiquidity risk: survivorship bias, selection bias, and infrequent trading (eling & faust, 2010). survivorship bias occurs when portfolios with low returns are not included in estimating the total fund’s performance (macgregor, schulz & zhao, 2021). consequently, the portfolio’s performance is overestimated, which results in misguided investment decisions. meanwhile, selection bias occurs when the returns of a portfolio are only presented when the fund's value is high (eling & faust, 2010). on the other hand, infrequent trading, as the name suggests, occurs when the beta of the security or portfolio is biased due to infrequent trading (hollstein, prokopczuk & simen, 2019). illiquidity risk can therefore be understood vividly by considering the market depth and breadth level. therefore, the first set of hypothesis to be examined are; h0: there is no difference in illiquidity risk before or during the financial distress period. h1: illiquidity risk during the financial distress period is higher than normal. as mentioned, market depth involves trading large positions without any price change (enow, 2023), while market breadth describes the width of interest, considering the number of participants actively trading. where there are wider spreads due to large bids and ask prices, financial markets occasionally cease and shut down, as seen in hong kong in 1987. the figure 1 depicts a liquidity framework in financial markets. prior literature mainly focused on liquidity risk management in asset pricing and financial markets (jelena & evica, 2018; gaurav & misra, 2019; guijarro, moya-clemente & saleemi, 2019; king & lewis, 2020; enow, 2023). nevertheless, research on illiquidity risk exposures in financial markets is almost inexistent. thus, this study also examines the following hypotheses: h2: there is no difference in expected exposures during or before financial distress. enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era: … journal of accounting and investment, 2023 | 675 h3: the expected exposures during the financial distress period are higher than normal due to higher illiquidity risk. as per the author’s knowledge, no prior literature study estimated the illiquidity cost. considering that illiquidity risk is synonymous with heightened volatility, the market value of a security trading in an illiquid market may be grossly mispriced. the findings of this study provide valuable insight into short-term traders and market participants attracted to liquid markets, where they can easily enter and exit their positions with minimal transaction costs. therefore, in providing answers to the above hypotheses, this study significantly contributes to the literature on illiquidity and liquidity management. the section below highlights the research method applied. figure 1 illiquidity risk framework research method to achieve its objectives, this study used a generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (garch) model and the amihud (2002) illiquidity ratio. the garch model was employed to estimate the illiquidity level before and during the pandemic. as stated in the literature, illiquidity risk is present when a significant relationship exists between price returns and trading volumes. accordingly, the garch blueprints provide meaningful time dependency and clustering effects between price returns and trading volumes (bollerslev, 1986). in essence, the autoregressive properties of these models can be used to predict the unquoted illiquidity in financial markets using the actual values of market price and trading volumes (paul, walther & küster-simic, 2022). although these models have been widely utilized for volatility estimates (enow, 2023; zahid, iqbal & high market impact illiquidity risk low trading volume low turnover high transaction cost low trade s high execution cost low market capitalization high spread enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era … journal of accounting and investment, 2023 | 676 koutmos, 2022), they are also suitable for exploring the time-varying properties of illiquidity risk. as bollerslev (1986) states, a garch model can be expressed mathematically. 𝑝𝑡 = α + ϕ𝑃𝑡−1 + β𝑉𝑡−1 2 (1) where p_t = price returns, α = intercept ϕ = arch term, β = garch coefficient, and v= trading volume. amihud’s ratio was used to relate the absolute return of the stock index valuation to its daily volume. basically, amihud’s (2002) ratio reveals the amount of illiquidity risk that stock markets cannot absorb. it is explained through the dynamic relationship between price returns and trading volumes, where the number of stocks that needs to be traded to initiate a price move is presented. considering that illiquidity risk is simply the possibility of losing on price change, the more responsive the absolute return to changes in volume, the more illiquid the market is. amihud’s (2002) ratio is given by the following. 𝐼𝑙𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 (%) = ∑ |𝑅𝑡| 𝑇𝑉𝑡 𝑛 𝑖=1 (2) where 𝑅𝑡 is the daily price returns, and tv is the daily trading volume. the daily prices and trading volumes were retrieved from yahoo finance for a sample period from june 30, 2017, to june 30, 2019, for the pre-pandemic period and january 1, 2020, to december 31, 2021, for the covid-19 pandemic. six financial markets were randomly considered, including the johannesburg stock exchange (jse), the french stock market index (cac 40), the german blue-chip companies (dax) and the nasdaq index, the borsa istanbul 100 (bist 100), and shanghai stock exchange (sse). these markets represent the largest stock indexes in each continent. then, the section below highlights the findings and discussion of the data analyzed. results and discussion this section outlines the findings of the data analyzed. the table 1 presents the findings regarding illiquidity in financial markets before the covid-19 pandemic. as expected, no major liquidity concerns were observed in the sampled financial markets. specifically, all the financial markets under consideration portrayed strong signs of liquidity except for nasdaq, where a significant relationship between price and trading volume was observed. in essence, trading volumes in the nasdaq played a major role in determining the market price, giving rise to illiquidity risk. in all the financial markets, the arch and garch terms were statistically significant at 5%, and their sums were less than one, satisfying the stability conditions (enow, 2021). the sum of the arch and garch coefficients also indicates the absence of illiquidity risk during bullish periods. enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era: … journal of accounting and investment, 2023 | 677 table 1 arch and garch output before the covid-19 pandemic jse variable coefficient std. error z-statistic prob. c -0.000435 0.001148 -0.37938 0.7044 volume 6.46e-09 3.54e-09 1.825683 0.0679 variance equation c 5.44e-06 1.44e-06 3.786749 0.0002 arch term -0.010177 0.003776 -2.69489 0.007* garch term 0.990804 0.00406 244.0619 0.000* cac 40 c 0.002556 0.001172 2.180934 0.0292 volume -2.34e-11 1.23e-11 -1.90228 0.0571 variance equation c 3.99e-06 1.50e-06 2.666836 0.0077 arch term 0.120141 0.03094 3.883098 0.0001* garch term 0.819849 0.04197 19.534 0.000* dax c 0.001763 0.001058 1.667041 0.0955 volume -1.71e-11 9.39e-12 -1.81917 0.0689 variance equation c 1.71e-06 1.08e-06 1.58162 0.1137 arch term 0.057506 0.020447 2.812371 0.0049* garch term 0.922256 0.028709 32.12425 0.000* nasdaq c 0.009289 0.002148 4.324946 0.000* volume -3.81e-12 9.15e-13 -4.16885 0.000* variance equation c 6.28e-06 1.58e-06 3.987278 0.0001 arch term 0.193338 0.039743 4.864738 0.000* garch term 0.763215 0.041493 18.3936 0.000* bist100 c 0.002461 0.002424 1.015481 0.3099 volume -1.94e-12 1.91e-12 -1.01712 0.3091 variance equation c 1.68e-05 8.15e-06 2.058374 0.0396 arch term 0.100665 0.030376 3.313935 0.0009* garch term 0.805422 0.063685 12.64696 0.000* sse c -0.000949 0.001107 -0.8576 0.3911 volume 5.76e-09 4.99e-09 1.155699 0.2478 variance equation c 1.46e-06 4.81e-07 3.040109 0.0024 arch term 0.088921 0.013806 6.440907 0.000* garch term 0.910311 0.012703 71.65924 0.000* enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era … journal of accounting and investment, 2023 | 678 table 2 the results of multiple linear regression analysis jse variable coefficient std. error z-statistic prob. c -0.001072 0.001179 -0.909146 0.3633 volume 3.63e-09 3.91e-09 0.930214 0.3523 variance equation c 6.82e-06 3.10e-06 2.204693 0.0275* arch term 0.051075 0.012829 3.981267 0.0001* garch term 0.927408 0.019135 48.46611 0.0000* cac 40 c 0.005725 0.001038 5.515057 0.0000* volume -6.95e-11 1.08e-11 -6.407809 0.0000* variance equation c 7.84e-06 1.54e-06 5.097527 0.0000* arch term 0.142399 0.024093 5.910482 0.0000* garch term 0.819423 0.027645 29.64086 0.0000* dax c 0.006617 0.001359 4.867457 0.0000* volume -8.81e-11 1.38e-11 -6.363572 0.0000* variance equation c 7.26e-06 1.55e-06 4.685315 0.0000* arch term 0.139982 0.023673 5.913246 0.0000* garch term 0.829761 0.025847 32.10240 0.0000* nasdaq c 0.004749 0.001614 2.941873 0.0033* volume -8.06e-13 3.16e-13 -2.547730 0.0108* variance equation c 1.38e-05 4.27e-06 3.220988 0.0013* arch term 0.223328 0.051878 4.304883 0.0000* garch term 0.729801 0.050935 14.32821 0.0000* bist100 c -0.004814 0.013404 -0.359113 0.7195 volume 1.25e-12 3.30e-12 0.379708 0.7042 variance equation c 0.000993 0.002003 0.495889 0.6200 arch term -0.001486 0.002921 -0.508771 0.6109 garch term 0.568798 0.870502 0.653414 0.5135 sse c 0.001211 0.001751 0.691518 0.4892 volume -2.44e-09 5.31e-09 -0.459770 0.6457 variance equation c 1.21e-05 3.58e-06 3.388871 0.0007* arch term 0.190789 0.019362 9.853939 0.0000* garch term 0.723687 0.035193 20.56309 0.0000* the findings of table 2 are unsurprising as illiquidity in financial markets is expected to increase during periods of distress, such as the covid-19 pandemic. the cac 40, dax and nasdaq showed illiquidity because of the significant relationship between market price returns and trading volumes. hence, it was more difficult to trade during the covid-19 pandemic than before due to wider bid and ask spreads and the difficulty of locating other enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era: … journal of accounting and investment, 2023 | 679 market participants. a potential reason for the increase in illiquidity was the prevalence of asymmetric information, where information was filtered through the market in sequential order. consequently, the information disparity between buyers and sellers increased. combining the above findings in tables 1 and 2 confirm that illiquidity risk in financial markets increased during periods of financial distress. table 3 outlines the expected cost of illiquidity before and during the covid-19 market crisis. table 3 cost of illiquidity in financial markets before the covid-19 pandemic illiquidity risk (%) trading volume illiquidity cost (in us dollars) jse 1.15% 1000000 11540 cac 40 0.001428% 1000000 14.28 dax 0.000619% 1000000 6.19 nasdaq 0.000034% 1000000 0.34 bist100 0.000005% 1000000 0.05 sse 1.26% 1000000 12620 during the covid-19 pandemic jse 2.2268% 1000000 22268 cac 40 0.00107% 1000000 10.7 dax 0.00115% 1000000 11.53 nasdaq 0.000022% 1000000 0.22 bist100 0.000003% 1000000 0.03 sse 0.69% 1000000 6860 on average, the cost of illiquidity risk was higher during a financial crisis than in the precrisis era. from table 3, investors lost around $11,540 for one million jse traded securities, with a significantly high amount of $12620 in the sse before the pandemic. however, the illiquidity costs in the bist100, dax, and nasdaq were exceptionally low for each one million batches traded before the pandemic. this finding suggests that market participants trading in the bist100, dax, and nasdaq were very optimistic about their positions, resulting in the low cost of illiquidity. hence, market participants could easily enter and exit the market. during the pandemic, the cost of illiquidity in the jse and dax almost doubled the amount before the pandemic. however, the amount in the sse reduced significantly during the pandemic. these lower margins were also seen in the cac 40, nasdaq, and bist 100. therefore, the null and third hypotheses were rejected, and hypotheses one and two were accepted. therefore, short-term traders and market participants attracted to liquid markets could not easily enter and exit their positions without incurring significant transaction costs. also, this significant illiquidity risk may result in heightened volatility, enhancing mispricing in financial markets. in essence, market participants in the jse and sse will experience increasing price volatility where a small number of transactions will have a significant impact on asset prices. this will create an environment of uncertainty and make it difficult for investors to accurately value assets, leading to larger price swings and potential market distortions. investors in the jse and sse will be more susceptible to market manipulation and information asymmetry as well as a cascade of selling pressures and a domino effect due to the heightened illiquidity risk. enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era … journal of accounting and investment, 2023 | 680 conclusion an important concept in portfolio management is holding a well-diversified portfolio that can be easily traded with minimal losses or “very low illiquidity risk.” analyzing illiquidity risk cannot be overlooked as investors tend to withdraw from illiquid markets with low trading prospects. therefore, this study aimed to empirically explore illiquidity risk in financial markets before and during the covid-19 pandemic. the findings of this study revealed that illiquidity risk tended to increase in stock indexes during distress periods, increasing illiquidity cost. more specifically, less developed markets, such as the jse, experienced high illiquidity costs than developed markets, such as the nasdaq. policies, such as adequate market microstructure and greater transparency in trading, are strongly recommended for less developed markets, particularly during financial distress periods. also, with lower risk premiums, investors should strongly consider the bist100, cac 40, dax, and nasdaq. different financial markets exhibit varying levels of liquidity and liquidity dynamics. this study assumes a homogenous market structure, which may not capture the nuances of illiquidity risk across different asset classes, sectors, or regions. future research could explore how to incorporate market heterogeneity into the estimation models, considering factors such as asset-specific characteristics, market microstructure features, and regulatory environments. also, illiquidity risk is not necessarily linear and may exhibit time-varying characteristics. also, the model used in this study to estimate illiquidity risk assumes linearity and constant liquidity measures, which may oversimplify the complexities of illiquidity risk dynamics in the selected financial markets. future research could investigate nonlinear models that capture changing liquidity regimes, regime shifts, or nonlinear relationships between liquidity measures and asset prices. references acharya, v. v., & pedersen, l. h. (2019). economics with market liquidity risk. critical finance review, 8(1-2), 111-125. https://doi.org/10.1561/104.00000083 albuquerque, r., & schroth, e. (2015). the value of control and the costs of illiquidity. the journal of finance, 70(4), 1405–1455. https://doi.org/10.1111/jofi.12207 amihud, y. (2002). illiquidity and stock returns: cross-section and time series effects, journal of financial markets, 5, 31–56. https://doi.org/10.1016/s13864181(01)00024-6 black, f. (1971). toward a fully automated stock exchange, part i. financial analysts journal, 27(6), 29–34. https://doi.org/10.2469/faj.v27.n6.24 bollerslev, t. (1986). generalized autoregressive conditional heterosedasticity. journal of econometrics, 31, 307-327. https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1 brunnermeier, m.k., & pedersen, l.h. (2008). market liquidity and funding liquidity. the review of financial studies, 1-38. https://doi.org/10.3386/w12939 https://doi.org/10.1561/104.00000083 https://doi.org/10.1111/jofi.12207 https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00024-6 https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00024-6 https://doi.org/10.2469/faj.v27.n6.24 https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1 https://doi.org/10.3386/w12939 enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era: … journal of accounting and investment, 2023 | 681 crawford, g. s., pavanini, n., & schivardi, f. (2018). asymmetric information and imperfect competition in lending markets. the american economic review, 108(7), 1659–1701. https://doi.org/10.1257/aer.20150487 eling, m., & faust, r. (2010). the performance of hedge funds and mutual funds in emerging markets. journal of banking & finance, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.01.008 enow, s.t. (2021). the impact of covid-19 on market efficiency: a comparative market analysis. eurasian journal of economics and finance, 9(4), 235-244. https://doi.org/10.15604/ejef.2021.09.04.003 enow, s.t. (2023). stock market liquidity during periods of distress and its implications: evidence from international financial markets. international journal of economics and financial issues, 13(1), 1-6. https://doi.org/10.32479/ijefi.13752 enow, s.t. (2023). the market liquidity of designated 2b equity securities under the basel accord: empirical evidence from south african commercial banks. journal of accounting, finance and auditing studies, 9(1), 111-139. https://doi.org/10.32602/jafas.2023.005 enow, s.t. (2023). forecasting volatility in international financial markets. international journal of research in business and social science, 12(2),197-203. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i2.2338 gaurav, k., & misra, a.k. (2019). liquidity-adjusted capm —an empirical analysis on indian stock market. cogent economics & finance, 7(1), 1573471. https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1573471 guijarro, f., moya-clemente, i., & saleemi, j. (2019). liquidity risk and investors’ mood: linking the financial market liquidity to sentiment analysis through twitter in the s&p500 index. sustainability, 11(24), 7048. https://doi.org/10.3390/su11247048 hollstein, f., prokopczuk, m., & simen, w. c. (2019). estimating beta: forecast adjustments and the impact of stock characteristics for a broad cross-section. journal of financial markets, 44, 91-118. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2019.03.001 jelena, z., & evica, p. (2018). liquidity risk implications for market risk assessment in emerging markets. journal of contemporary economic and business issues, 5(1), 523. jiao, f., & sarkissian, s. (2021). global liquidity provision and risk sharing. journal of financial and quantitative analysis, 56(5), 1844-1876. https://doi.org/10.1017/s0022109020000502 keating, c., hatchett, j., smith, a., walton, j., & zhao, t. (2016). liquidity: essence, risk, institutions, markets and regulation: a report of the liquidity working party. british actuarial journal, 21(1), 5–94. https://doi.org/10.1017/s1357321715000100 king, t.b., & lewis, k.f. (2020). credit risk, liquidity, and lies. international journal of central banking, 16(5), 219-267. macgregor, b.d., schulz, r. & zhao, y. (2021). performance and market maturity in mutual funds: is real estate different? j real estate finan econ, 63, 437– 492. https://doi.org/10.1007/s11146-020-09787-0 https://doi.org/10.1257/aer.20150487 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.01.008 https://doi.org/10.15604/ejef.2021.09.04.003 https://doi.org/10.32479/ijefi.13752 https://doi.org/10.32602/jafas.2023.005 https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i2.2338 https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1573471 https://doi.org/10.3390/su11247048 https://doi.org/10.1016/j.finmar.2019.03.001 https://doi.org/10.1017/s0022109020000502 https://doi.org/10.1017/s1357321715000100 https://doi.org/10.1007/s11146-020-09787-0 enow exploring illiquidity risk pre and during the covid-19 pandemic era … journal of accounting and investment, 2023 | 682 marozva, g. (2017). an empirical study of liquidity risk embedded in banks’ asset liability mismatches. unpublished phd dissertation. university of south africa paul, t., walther, t. & küster-simic, a. (2022). empirical analysis of the illiquidity premia of german real estate securities. financ mark portf manag, 36, 203–260. https://doi.org/10.1007/s11408-021-00398-0 pedersen, l.h. (2018). when everyone runs for the exit. international journal of central banking, 5(4), 177-199. robinson, s. m. (1975). stability theory for systems of inequalities. part i: linear systems. siam journal on numerical analysis, 12(5), 754–769. https://doi.org/10.1137/0712056 sarr, a., & lybek, t. (2002). measuring liquidity in financial markets (working paper no. 232/2002). washington, dc: international monetary fund. https://doi.org/10.2139/ssrn.880932 virgilio, g.p.m. (2022). a theory of very short-time price change: security price drivers in times of high-frequency trading. financ innov, 8, 66. https://doi.org/10.1186/s40854-022-00371-4 zahid, m., iqbal, f., & koutmos, d. (2022). forecasting bitcoin volatility using hybrid garch models with machine learning. risks, 10(12), 237. https://doi.org/10.3390/risks10120237 https://doi.org/10.1007/s11408-021-00398-0 https://doi.org/10.1137/0712056 https://doi.org/10.2139/ssrn.880932 https://doi.org/10.1186/s40854-022-00371-4 https://doi.org/10.3390/risks10120237 analisis hubungan antara berbagai model gabungan proksi investment opportunity set dan real growth dengan menggunakan pendekat jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 issn: 1411-6227 168 analisis hubungan antara berbagai model gabungan proksi investment opportunity set dan real growth dengan menggunakan pendekatan confirmatory factor analysis” muhammad yusuf & erick firdauz email : muhammadyusuf@gmail.com universitas trisakti alumnus fakultas ekonomi universitas trisakti abstract this study develops and makes composite observed variables from individual investment opportunity set (ios) proxies into one latent variable using structural equation models with a confirmatory factor analysis approach. six composite investment opportunity set proxies are then created based on some individual proxies, namely price related ios and investment related ios. these composite ios proxies are correlated with the real growth to prove that the model has consistency and ability to predict the real growth. a confirmatory factor analysis results in all observed variables that make latent variables for each model show different result in every model. at model 1, the cfa result show that every price related ios proxies at model 1 have significant measurement model fit. at model 2, the confirmatory factor analysis (cfa) result show that every price related ios proxies at model 2 have significant measurement model fit, except for one proxies named rasio capital expenditure to total book asset (racte). at model 3, the cfa result show that every price related ios proxies at model 2 have significant measurement model fit, except for one proxies named book value of property, plant and equipment to book value of asset(bvppebva). at model 4, the cfa result show that every price related ios proxies at model 1 have significant measurement model fit. at model 5, the cfa result show that every price related ios proxies at model 1 have significant measurement model fit. at model 6, the cfa result show that there is no significant measurement model fit for every investment related ios proxies. correlation test for all models show almost different result in every models. at model 1, the correlation test show that there is a weak, not significant-positive correlation between price related ios proxies as latent variable, and real growth proxies. at model 2, the correlation test shows that there is a weak, significant negative correlation between price related ios proxies as a latent variable, and real growth proxies. at model 3, the correlation test shows that there is weak positive significant correlation between price related ios muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 169 proxies as latent variables and real growth. at model 4, the correlation test shows that a weak negative significant correlation between prices related ios as latent variable, and real growth. at model 5, the correlation test shows that there is a weak positive significant correlation between price related ios proxies as latent variables, and real growth. at model 6, the correlation test shows that there is a weak-positive significant correlation between investment related ios and real growth. key words : investment opportunity set (ios), confirmatory factor analysis (cfa), book value of property, plant and equipment to book value of asset (bvppebva) and rasio capital expenditure to total book asset (racte). abstrak penelitian ini mengembangkan dan membuat komposit diamati variabel dari individu peluang investasi set (ios) proxy ke dalam satu variabel laten menggunakan model persamaan struktural dengan pendekatan analisis faktor konfirmatori. enam peluang investasi komposit mengatur proxy kemudian dibuat berdasarkan beberapa proxy individu, yaitu harga ios terkait dan investasi terkait ios. ini proxy ios komposit berkorelasi dengan pertumbuhan riil untuk membuktikan bahwa model memiliki konsistensi dan kemampuan untuk memprediksi pertumbuhan riil. sebuah konfirmasi hasil analisis faktor dalam semua variabel yang diamati yang membuat variabel laten untuk setiap model menunjukkan hasil yang berbeda di setiap model. pada model 1, hasil menunjukkan cfa bahwa setiap harga terkait ios proxy pada model 1 memiliki model pengukuran fit signifikan. pada model 2, yang confirmatory factor analysis (cfa) hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap harga terkait ios proxy pada model 2 memiliki model pengukuran fit signifikan, kecuali untuk satu proxy bernama belanja rasio modal terhadap total asset book (rate). pada model 3, hasil menunjukkan cfa bahwa setiap harga proxy ios terkait di model 2 memiliki model pengukuran fit signifikan, kecuali untuk satu proxy bernama nilai buku aktiva tetap to book value of asset (bvppebva). pada model 4, hasil menunjukkan cfa bahwa setiap harga terkait ios proxy pada model 1 memiliki model pengukuran fit signifikan. pada model 5, hasil menunjukkan cfa bahwa setiap harga terkait ios proxy pada model 1 memiliki model pengukuran fit signifikan. pada model 6, hasil cfa menunjukkan bahwa tidak ada model pengukuran fit signifikan untuk setiap investasi terkait ios proxy. uji korelasi untuk semua model menunjukkan hasil yang hampir berbeda di setiap model. pada model 1, tes menunjukkan korelasi yang ada lemah, tidak hubungan yang signifikan positif antara harga terkait proxy ios sebagai variabel laten, dan proxy pertumbuhan riil. pada model 2, tes korelasi menunjukkan bahwa ada yang lemah, korelasi negatif yang signifikan antara harga terkait proxy ios sebagai variabel laten, dan proxy pertumbuhan riil. pada model 3, uji korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif lemah antara harga proxy ios terkait jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 170 sebagai variabel laten dan pertumbuhan riil. pada model 4, uji korelasi menunjukkan bahwa korelasi yang signifikan negatif lemah antara harga terkait ios sebagai variabel laten, dan pertumbuhan riil. pada model 5, tes korelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara harga yang lemah terkait proxy ios sebagai variabel laten, dan pertumbuhan riil. pada model 6, tes korelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang lemah-positif yang signifikan antara ios investasi terkait dan pertumbuhan riil. kata kunci: peluang investasi set (ios), confirmatory factor analysis (cfa), nilai buku aktiva tetap to book value of asset (bvppebva) dan belanja modal rasio total book asset (racte). pendahuluan latar belakang prospek perusahaan yang bertumbuh bagi investor merupakan suatu prospek yang menguntungkan, karena investasi yang ditanamkan diharapkan akan memberikan return yang tinggi. penelitian vogt (1997) menunjukkan bahwa perusahaan yang bertumbuh akan direspon positif oleh pasar. menurut smith dan watts (1992), peluang pertumbuhan perusahaan tersebut terlihat pada kesempatan investasi yang diproksikan dengan berbagai macam kombinasi nilai set kesempatan investasi, atau yang sering diistilahkan sebagai ios (investment opportunity set). penelitian ini menguji bentuk alternative model gabungan variabel-variabel terukur dari proksi ios individual menjadi satu variabel laten dan hubungannya dengan realisasi pertumbuhan, menggunakan structural equation models dengan pendekatan confirmatory factor analysis, yang merupakan metodologi yang relatif baru pada pengembangan proksi ios. gabungan konsistensi proksi ios akan dikorelasikan dengan realisasi pertumbuhan untuk melihat kemampuan dan konsistensi proksi ios dalam memprediksi pertumbuhan perusahaan. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif gabungan proksi ios yang dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, serta dapat menjelaskan fenomena berbagai proksi ios sesuai dengan klasifikasinya. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model gabungan proksi ios di masa yang akan datang, terutama untuk pengembangan ilmu akuntansi keuangan dan pasar modal di indonesia yang berkaitan dengan proksi ios. berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) apakah gabungan proksi individual ios berbasis harga memiliki korelasi positif dengan realisasi pertumbuhan perusahaan? muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 171 (2) apakah gabungan proksi individual ios berbasis investasi memiliki korelasi positif dengan realisasi pertumbuhan perusahaan? batasan masalah populasi dari penelitian adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek jakarta sejak tahun 1997. sampel dari penelitian diperoleh dengan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan termasuk ke dalam kategori perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur menurut klasifikasi indonesian capital market directory. (2) perusahaan telah terdaftar di bursa efek jakarta sejak tahun 1997 atau sebelumnya. (3) mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003. (4) perusahaan menggunakan periode laporan per 31 desember. (5) perusahaan tidak pernah mengalami ekuitas negatif selama periode penelitian dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002. kerangka teoritis konsep ios (investment opportunity set) investment opportunity set (ios) atau set kesempatan investasi adalah tersedianya alternatif investasi di masa datang bagi suatu perusahaan (hartono, 1999). myers (1977) dalam gaver dan gaver (1993) memperkenalkan istilah “investment opportunity set” (ios) yang menggambarkan tentang luasnya peluang investasi. dalam hal ini perusahaan tergantung pada pilihan pembelanjaan (expenditure) perusahaan di masa yang akan datang. jadi ios tidak hanya menunjuk pada peluang investasi tradisional seperti eksplorasi mineral, tetapi juga pada pilihan pembelanjaan lainnya, seperti periklanan yang akan digunakan di masa depan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (prasetyo, 2000). karakteristik ios menurut chun dan charoenwong (1991), ios merupakan suatu akibat dari apa yang dilakukan oleh perusahaan yang bervariasi antar perusahaan dalam rangka mempercepat terbentuknya barrier bagi pesaing atau menunda terjadinya persaingan di pasar. perbedaan keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan dalam rangka menghadapi perusahaan pesaing yang hendak memasuki pasar serta variasi pilihan-pilihan strategi perusahaan dalam rangka memperoleh keunggulan kompetitif mengakibatkan ios sangat bervariasi antar perusahaan. berbagai alternatif proksi ios (investment opportunity set) proksi ios dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe (kallpur dan trombley, 2001), yaitu : proksi berbasis saham dan proksi berbasis pada investasi jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 172 lembar saham beredar x harga penutupan saham mvebve = total ekuitas proksi berbasis harga saham proksi ini mendasar pada perbedaan antara aset dan nilai perusahaan, oleh karena itu proksi ini sangat bergantung kepada harga saham (hartono, 1999). beberapa proksi berbasis pada harga saham yang pernah digunakan dalam berbagai penelitian mengenai ios sampai saat ini adalah: rasio market to book value of equity (mvebve) rasio ini merupakan perbandingan antara total nilai saham beredar (outstanding stock’s value) dengan keseluruhan ekuitas perusahaan. rumus perhitungannya sebagai berikut: rasio tobins’q (tobins’ q) tobins’q didefinisikan sebagai nilai pasar dari perusahaan dibagi dengan replacement cost dari aset. badrianath dan kini (1991) menjelaskan tentang rasio ini sebagai berikut: “tobins’q is defined as the ratio of the market value of the firm to the replacement cost of its asset and was first introduced by tobin (1969). he argues that if at the margin q exceed unity, then firms have an incentive to invest since the cost is less than the new capital investment. if such investment opportunities are widely exploited, the marginal value of q such tend towards unity.” replacement cost yang digunakan pada penelitian ini sama dengan yang digunakan pada penelitian skinner (1993) dan kallapur dan trombley (1999). rumusan perhitungan rasio tobins’q adalah sebagai berikut: rasio firm value to property, plant and equipment (vppe) rasio firm value to property ,plant and equipment (vppe) digunakan dengan didasari alasan bahwa property, plant and equipment (ppe) dapat menunjukkan adanya investasi aktiva tetap yang produktif (subekti, 2000). rasio ini menunjukkan investasi masa lalu pada ppe yang ditunjukkan sebagai asset in place (skinner, 1993). perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut: total aset – total ekuitas + (lembar saham beredar x harga penutupan saham) tobins’ q ═ aktiva tetap gross – aktiva tetap net aktiva tetap net x + (total aset – aktiva biaya depresiasi tetap net ) muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 173 rasio firm value to depreciation (vdep) rasio firm value to depreciation (vdep) menunjukkan besarnya pengurangan asset in place. semakin besar rasio ini menunjukkan adanya kesempatan investasi (smith dan watts, 1992). perhitungan rasio ini dilakukan menurut rumusan: rasio market value of firm to book value of asset (mvfbva) rasio market value of firm to book value of asset (mvfbva) menunjukkan perbandingan antara apresiasi investor terhadap perusahaan dengan keseluruhan nilai buku investasi perusahaan yang tercermin dari total aktivanya (prasetyo, 2000). nilai pasar dari perusahaan didapat dengan mengurangkan total asset perusahaan dengan nilai total ekuitasnya yang terdapat pada laporan keuangan, dan selanjutnya ditambahkan dengan hasil perkalian jumlah saham perusahaan yang beredar dikalikan dengan harga penutupan sahamnya. perhitungan rasio ini dilakukan menurut rumus: rasio book value to market value of asset (bvamva). rasio book value to market value of asset adalah perbandingan antara nilai buku asset perusahan dengan nilai pasar dari asset perusahaan tersebut. penilaian harga pasar dari asset dilakukan dengan asumsi bahwa nilai pasar asset merupakan juga nilai pasar dari perusahaan itu sendiri, sehingga rumusan nilai pasar asset sama dengan rumusan nilai pada perusahaan, yaitu nilai buku total asset dikurangi dengan nilai buku ekuitas, ditambah dengan perkalian antara jumlah lembar saham beredar dengan harga penutupan saham (kallapur dan trombley, 1993). dengan demikian, rumusan rasio ini adalah: aset total ekuitas (lembar saham beredar x harga penutupan saham) vppe = aktiva tetap net total aset-total ekuitas + (lembar saham beredar x harga penutupan saham) vdep = biaya depresiasi total aset-total ekuitas + (lembar saham beredar x harga penutupan saham) mvfbva = total aset total aset bvamva = total aset-total ekuitas + (lembar saham beredar x harga penutupan saham) jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 174 closing price per = earning per share price to earning ratio rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan per saham merupakan perbandingan antara apresiasi dari investor untuk menginvestasikan dananya pada saham suatu perusahaan dengan kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba. rumusan dari rasio ini adalah sebagai berikut: rasio depreciation to firm value (dtfv) rasio ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana sensitivitas penilaian pasar atas aktiva perusahaan, ditinjau dari nilai susut atas aktiva yang dimilikinya (julianto, 2000). perhitungan rasio ini adalah : dimana: firm value =total asset–total ekuitas x (lbr saham beredar x hrg penutupan saham) earning to price ratio rasio ini merupakan kebalikan dari per (price to earning ratio). namun rasio epr dinilai lebih mencerminkan tingkat kinerja perusahaan, karena lebih mengedepankan sisi pendapatan per saham, yang merupakan kinerja perusahaan, rumusannya adalah: rasio book value of property, plant and equipment to book value of asset (bvppebva). rasio ini menunjukkan besarnya alokasi investasi perusahaan untuk membeli aktiva tetap dibandingkan seluruh investasinya. perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut: depresiasi dtbva = firm value earning per share epr = closing price fixed asset-net bvppebva = total asset muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 175 total ekuitas bvemve ═ lembar saham beredar x harga penutupan saham total aktiva tetap vppefv = total aset-total ekuitas + (lbr saham beredar x harga penutupan saham) rasio capital expenditure to book total asset rasio ini digunakan untuk melihat alokasi investasi perusahaan pada aktiva tetap perusahaan, yang merupakan sarana utama perusahaan untuk menghasilkan keuntungan usaha (prasetyo, 2000). rumusan dari rasio ini sebagai berikut: rasio book to market value of equity (bvemve). rasio nilai buku ekuitas pemegang saham terhadap nilai pasarnya merupakan suatu perbandingan antara nilai tercatat saham perusahaan pada par value dengan apesiasi masyarakat yang tercermin dari tingkat harga saham perusahaan yang beredar di pasar modal (kallapur dan trombley, 1999). perhitungan rasio ini adalah: rasio value of property,plant and equipment to firm value rasio nilai bersih aktiva tetap, yang terhadap nilai pasar perusahaan (firm value) merupakan suatu ukuran antara tingkat alokasi investasi perusahaan terhadap prasarana usahanya dengan tingkat apresiasi investor terhadap nilai perusahaan tersebut (kallapur dan trombley, 1999). perhitungan rasio ini adalah: rasio gross property, plant and equipment to firm value (gvppefv) rasio nilai kotor dari aktiva tetap terhadap nilai perusahaan merupakan suatu pengukuran untuk melihat perbandingan antara alokasi investasi perusahaan pada sarana usaha dan juga pada aktiva lain-lain diluar usaha perusahaan, dengan apresiasi investor yang dicerminkan melalui tingkat penilaian pasar atas nilai ekonomis perusahaan. digunakannya kedua rasio dengan metode perhitungan yang hampir serupa (vppefv dan gvppefv) dalam satu model persamaan terstruktur dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya suatu kondisi luar biasa dimana investor lebih melihat aktiva lain yang dimiliki perusahaan diluar aktiva tetap yang digunakannya untuk operasional usahanya (kallapur dan trombley, 1999). perhitungan rumusan ini adalah sebagai berikut: fixed asset-net t fixed asset-net t-1 racte = total asset jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 176 total aktiva tetap + aktiva lain-lain gvppefv = total aset-total ekuitas + (lbr saham beredar x harga penutupan saham) depresiasi aktiva dtvba = total aset rasio depreciation to book value of asset (dtbva) rasio nilai depresiasi aktiva terhadap total aktiva merupakan suatu pengukuran untuk melihat perbandingan antara penurunan investasi perusahaan, yang berupa depresiasi, dengan total keseluruhan investasi perusahaan pada aktivanya. angka rasio yang tinggi menandakan bahwa investasi perusahaan berpotensi menyusut dengan cepat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan berinvestasi di perusahaan tersebut menjadi lebih beresiko (sami dkk, 1999). perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut: proksi berbasis pada investasi proksi berbasis pada investasi menunjukkan tingkat aktivitas investasi yang tinggi secara positif berhubungan dengan ios perusahaan (kallapur dan trombley, 1999). perusahaan dengan ios yang tinggi juga akan mempunyai tingkat investasi yang sama tinggi, yang dikonversi menjadi asset yang dimiliki (kallapur dan trombley, 2001). proksi ios berbasis investasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah: rasio capital expenditure to book value asset (capbva) rasio capital expenditure to market value of firm rasio investment to total sales nilai buku aktiva tetapt -nilai buku aktiva tetapt -1 capbva = total aset nilai buku aktiva tetapt -nilai buku aktiva tetapt -1 capmva = total aset-total ekuitas + (lembar saham beredar x harga penutupan saham) total aktiva ions = penjualan bersih muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 177 proksi gabungan dari proksi ios individual alternatif proksi gabungan ios dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi measurement error yang ada pada proksi dengan rasio individual, sehingga akan menghasilkan pengukuran yang baik untuk ios (smith dan watts, 1992; gaver dan gaver, 1993). alternatif proksi gabungan yang pernah dilakukan adalah dengan menggunakan analisis sensitivitas seperti yang telah dilakukan oleh gaver dan gaver (1993), smith dan watts (1992), kallapur dan trombley (1999), hartono (1999), dan fijriyanti (2000) dan dengan menggunakan common factor analysis untuk memperoleh factor score sebagai indeks umum ios (gaver dan gaver, 1993; sammy dkk, 1999; kallapur dan trombley, 1999; fijriyanti, 2000; subekti, 2000; prasetyo, 2000). realisasi pertumbuhan realisasi pertumbuhan sebagai basis pengujian proksi ios adalah realisasi pertumbuhan, penjualan, laba, nilai buku total ekuitas dan nilai buku aset. pertumbuhan penjualan (growsal) pertumbuhan laba (growear) pertumbuhan nilai buku ekuitas (groweq) pertumbuhan aset (growas) perumusan hipotesis hipotesis penelitian ini disusun sebagai berikut: total penjualan bersih t – total penjualan bersih t – 1 growsal = total penjualan bersih t 1 laba t – laba t – 1 growear = laba t 1 total ekuitas t – total ekuitas t – 1 groweq = total ekuitast 1 total aset t – total aset t – 1 growas = total asett 1 jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 178 ho1 : gabungan proksi individual ios berbasis harga memiliki korelasi positif dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan . ho2 : gabungan proksi individual ios berbasis investasi memiliki korelasi positif dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan (hipotesis 2 hanya untuk model 6 (proksi ios berbasis investasi)). metoda penelitian tahapan analisis yang dilakukan adalah penyiapan path diagram,uji statistik data (uji normalitas dan korelasional) uji asumsi, model pengukuran, uji kesesuaian dan uji hipotesis. penelitian ini akan menggunakan analisis data pooled seperti yang dilakukan smith dan watts(1992). analisis data pooled dilakukan karena dapat meningkatkan daya uji empiris (sami dkk, 1999; gaver dan gaver, 1993). tahapan analisis terhadap data sampel adalah sebagai berikut: asumsi structural equation models (sem) asumsi – asumsi sem yang dianalisis adalah: (1) ukuran sampal yang cukup besar. (2) asumsi data terdistribusi normal didasarkan pada central limit theory, (3) uji multivariate outliers . (4) uji multikolinearitas. model pengukuran dan confirmatory factor analysis analisis yang dilakukan pada model pengukuran adalah analisis faktor, tetapi dengan mengkonfirmasi apakah variabel-variabel terukur yang digunakan dapat mendefinisikan atau memberikan makna pada sebuah faktor (hair, 1995; ferdinand, 2000). dengan demikian, cfa menunjukkan model pengukuran dimana variabel terukur mendefinisikan variabel laten. cfa dilakukan dengan mengevaluasi koefisien yang disebut dengan construct loadings atau factor loadings atau lamda value. construct loadings digunakan untuk menilai kecocokan dan kesesuaian variabel terukur dalam membentuk sebuah variabel laten. uji kesesuaian uji ini digunakan untuk mengukur kesesuaian antara input sesungguhnya atau data dengan model yang digunakan (hair, 1995). ukuran kesesuaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) chi square (x²). (2) rmsea (root mean square error of approximation). (3) cmin/df. the minimum sample discrepancy function (cmin) dengan degree of freedom (df). muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 179 (4) goodness of fit index (gfi). (5) adjusted goodness of fit index (agfi). (6) normal fit index (nfi) dan tucker lewis index (tli). uji hipotesis uji hipotesis yang dilakukan adalah uji korelasi (corelational test). uji korelasi ini dilakukan sebanyak satu tahap, yaitu: (1) uji korelasi gabungan proksi ios berbasis harga dengan realisasi pertumbuhan (model 1 s.d 5) (2) uji korelasi gabungan proksi ios berbasis investasi dengan realisasi pertumbuhan (model 6). uji hipotesis ini dilakukan pada setiap model persamaan terstruktur (structural equation model) yang dibentuk berdasarkan bagan kerangka pemikiran. uji hipotesis dilakukan untuk melihat korelasi pada setiap model yang dibentuk dari proksi-proksi individual ios, dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan. analisis dan pembahasan analisis model satu hasil confirmatory factor analysis pada model satu menunjukkan bahwa setiap variabel terukur yang menjadi proksi investment opportunity set (ios) berbasis harga memiliki kecocokan yang signifikan dengan variabel latennya. hal ini berarti pengklasifikasian variabel terukur yang membentuk variabel laten pada gabungan proksi ios berbasis harga telah benar dilakukan dan sesuai dengan berbagai penelitian mengenai ios sebelumnya. namun dalam confirmatory factor analysis terhadap gabungan proksi realisasi pertumbuhan, seluruh proksi realisasi pertumbuhan memiliki kecocokan yang signifikan dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan, kecuali variabel real growth of earning (growear), atau pertumbuhan laba. penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak begitu baik untuk mewakili realisasi pertumbuhan perusahaan pada umumnya. hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya (julianto, 2003), yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan laba dapat mewakili realisasi pertumbuhan pada umumnya secara signifikan. hasil uji kesesuaian dari model satu menunjukkan hasil yang fit, meskipun tidak mencapai perfect fit. hal ini menunjukkan terdapat kesesuaian antara data yang sesungguhnya dengan model yang dikembangkan. dengan demikian model ini dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan mengenai ios selanjutnya, terutama sebagai alternatif penggabungan proksi ios sebagai upaya untuk mengurangi measurement error. hasil uji korelasi antara gabungan proksi ios berbasis harga dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan pada model satu menunjukkan hasil yang positif yang relatif lemah dan tidak signifikan. hal ini terlihat dari nilai korelasi jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 180 yang amat kecil, yaitu 0,017; dan tingkat kemungkinan kesalahan estimasi sebesar 0,275. hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya (julianto, 2003), yang menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara gabungan proksi ini relatif kuat dan signifikan. analisis model dua hasil confirmatory factor analysis (cfa) terhadap model dua menunjukkan bahwa seluruh variabel terukur (proksi ios berbasis harga) yang membentuk variabel laten gabungan proksi ios berbasis harga pada model dua memiliki kecocokan hubungan yang signifikan, kecuali variabel rasio capital expenditure to book total asset (racte). hal ini berarti pengklasifikasian variabel terukur yang membentuk variabel laten tidak begitu baik, apalagi tingkat kemungkinan kesalahan estimasi untuk variabel racte sangat tinggi, yaitu 0,997. dengan demikian, variabel racte tidak dapat mewakili proksi ios berbasis harga pada model dua. dalam confirmatory factor analysis (cfa) untuk gabungan proksi realisasi pertumbuhan, seluruh variabel terukur yang merupakan proksi realisasi pertumbuhan memiliki kecocokan yang signifikan kecuali variabel growear atau pertumbuhan laba. dengan demikian variabel growear tidak baik untuk dijadikan proksi realisasi pertumbuhan. hal ini konsisten dengan hasil penelitian pada model satu, yang juga menyatakan hal yang sama untuk variabel ini. hasil uji kesesuaian dari model dua menunjukkan hasil yang fit, meskipun tidak mencapai perfect fit. hal ini menunjukkan terdapat kesesuaian antara data yang sesungguhnya dengan model yang dikembangkan. dengan demikian model ini dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan mengenai ios selanjutnya, terutama sebagai alternatif penggabungan proksi ios sebagai upaya untuk mengurangi measurement error. hasil uji korelasi antara gabungan proksi ios berbasis harga dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan pada model dua menunjukkan hasil yang negatif relatif lemah (-0,144) dan signifikan pada level  5%. hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (prasetyo, 2002), yang menyatakan bahwa korelasi antara proksi ios berbasis harga (model dua) dan realisasi pertumbuhan bersifat kuat dan signifikan. analisis model tiga hasil confirmatory factor analysis terhadap model tiga menunjukkan bahwa seluruh variabel terukur (proksi ios berbasis harga) yang membentuk variabel laten gabungan proksi ios berbasis harga pada model dua memiliki kecocokan hubungan yang signifikan, kecuali variabel book value of property, plant and equipment to book value of asset (bvppebva). hal ini berarti pengklasifikasian variabel terukur yang membentuk variabel laten tidak begitu baik, apalagi tingkat kemungkinan kesalahan estimasi untuk variabel bvppebva muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 181 lebih tinggi dari batas toleransi, yaitu 0,123. dengan demikian, variabel bvppebva tidak dapat mewakili proksi ios berbasis harga pada model tiga. dalam confirmatory factor analysis untuk gabungan proksi realisasi pertumbuhan, seluruh variabel terukur yang merupakan proksi realisasi pertumbuhan memiliki kecocokan yang signifikan kecuali variabel real growth to earning (growear) atau pertumbuhan laba. dengan demikian variabel growear tidak baik untuk dijadikan proksi realisasi pertumbuhan. hal ini konsisten dengan hasil penelitian pada model satu dan model dua, yang juga menyatakan hal yang sama untuk variabel ini. hasil uji kesesuaian dari model tiga menunjukkan hasil yang fit, meskipun tidak mencapai perfect fit. hal ini menunjukkan terdapat kesesuaian antara data yang sesungguhnya dengan model yang dikembangkan. dengan demikian model ini dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan mengenai ios selanjutnya, terutama sebagai alternatif penggabungan proksi ios sebagai upaya untuk mengurangi measurement error. hasil uji korelasi antara gabungan proksi ios berbasis harga dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan pada model tiga menunjukkan hasil korelasi positif relatif lemah (0,199) dan signifikan pada level  5%. hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (subekti, 2003), yang menyatakan bahwa korelasi antara proksi ios berbasis harga (model tiga) dan realisasi pertumbuhan bersifat kuat dan signifikan. analisis model empat hasil confirmatory factor analysis pada model empat menunjukkan bahwa setiap variabel terukur yang menjadi proksi ios berbasis harga memiliki kecocokan yang signifikan dengan variabel latennya. hal ini berarti pengklasifikasian variabel terukur yang membentuk variabel laten pada gabungan proksi ios berbasis harga telah benar dilakukan dan sesuai dengan berbagai penelitian mengenai ios sebelumnya. namun dalam confirmatory factor analysis terhadap gabungan proksi realisasi pertumbuhan, seluruh proksi realisasi pertumbuhan memiliki kecocokan yang signifikan dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan, kecuali variabel growear, atau pertumbuhan laba. penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak begitu baik untuk mewakili realisasi pertumbuhan perusahaan pada umumnya. hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya (kallapur, sanjaya dan trombley, 1998), yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan laba dapat mewakili realisasi pertumbuhan pada umumnya secara signifikan. penyimpangan dari hasil penelitian sebelumnya terhadap pertumbuhan laba dimungkinkan dikarenakan data perusahaan sampel diambil dengan mengikutsertakan saat krisis moneter, suatu hal yang sebelumnya selalu dihindari dalam penelitian-penelitian mengenai ios. namun, dengan demikian hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pada saat krisis moneter terjadi suatu fenomena dimana pertumbuhan laba perusahaan tidak selalu sejalan dengan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 182 realisasi pertumbuhan perusahaan secara umum. tidak signifikannya kecocokan antara variabel pertumbuhan laba dengan realisasi pertumbuhan pada umumnya konsisten dengan penelitian terhadap model-model sebelumnya pada penelitian ini. hasil uji kesesuaian dari model empat menunjukkan hasil yang fit, meskipun tidak mencapai perfect fit. hal ini menunjukkan terdapat kesesuaian antara data yang sesungguhnya dengan model yang dikembangkan. dengan demikian model ini dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan mengenai ios selanjutnya, terutama sebagai alternatif penggabungan proksi ios sebagai upaya untuk mengurangi measurement error. hasil uji korelasi antara gabungan proksi ios berbasis harga dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan pada model empat menunjukkan hasil yang negatif relatif lemah (-0,113) dan signifikan pada level  5%. hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (kallapur, sanjay dan trombley, 1998), yang menyatakan bahwa korelasi antara proksi ios berbasis harga (model empat) dan realisasi pertumbuhan bersifat kuat dan signifikan. analisis model lima hasil confirmatory factor analysis pada model lima menunjukkan bahwa setiap variabel terukur yang menjadi proksi ios berbasis harga memiliki kecocokan yang signifikan dengan variabel latennya. hal ini berarti pengklasifikasian variabel terukur yang membentuk variabel laten pada gabungan proksi ios berbasis harga telah benar dilakukan dan sesuai dengan berbagai penelitian mengenai ios sebelumnya. namun dalam confirmatory factor analysis terhadap gabungan proksi realisasi pertumbuhan, seluruh proksi realisasi pertumbuhan memiliki kecocokan yang signifikan dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan, kecuali variabel growear, atau pertumbuhan laba. penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak begitu baik untuk mewakili realisasi pertumbuhan perusahaan pada umumnya. hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya (gaver dan gaver, 1993), yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan laba dapat mewakili realisasi pertumbuhan pada umumnya secara signifikan. penyimpangan dari hasil penelitian sebelumnya terhadap pertumbuhan laba dimungkinkan dikarenakan data perusahaan sampel diambil dengan mengikutsertakan saat krisis moneter, suatu hal yang sebelumnya selalu dihindari dalam penelitian-penelitian mengenai ios. namun, dengan demikian hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pada saat krisis moneter terjadi suatu fenomena dimana pertumbuhan laba perusahaan tidak selalu sejalan dengan realisasi pertumbuhan perusahaan secara umum. tidak signifikannya kecocokan antara variabel pertumbuhan laba dengan realisasi pertumbuhan pada umumnya konsisten dengan penelitian terhadap model-model sebelumnya pada penelitian ini. muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 183 hasil uji kesesuaian dari model lima menunjukkan hasil yang fit, meskipun tidak mencapai perfect fit. hal ini menunjukkan terdapat kesesuaian antara data yang sesungguhnya dengan model yang dikembangkan. dengan demikian model ini dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan mengenai ios selanjutnya, terutama sebagai alternatif penggabungan proksi ios sebagai upaya untuk mengurangi measurement error. hasil uji korelasi antara gabungan proksi ios berbasis harga dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan pada model lima menunjukkan hasil korelasi positif relatif lemah (0,144) dan signifikan pada level  5%. hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (gaver dan gaver, 1993), yang menyatakan bahwa korelasi antara proksi ios berbasis harga (model lima) dan realisasi pertumbuhan bersifat kuat dan signifikan. analisis model enam hasil confirmatory factor analysis terhadap semua variabel terukur yang membentuk variabel laten gabungan proksi ios berbasis investasi menunjukkan tidak adanya kecocokan yang signifikan diantara variabel terukur dengan variabel latennya. variabel terukur ions yang menjadi proksi ios berbasis investasi memiliki critical ratio (cr) -1,106, lebih rendah dari t tabel untuk df = 13,  10% sebesar 1,350. hal ini berarti variabel ios tidak memiliki kecocokan yang signifikan. begitu pula dengan variabel capital expenditure to market value of asset (capmva), yang kendatipun memiliki cr 1,539 yang lebih tinggi dari t tabel df =13,  10% sebesar 1,350, namun memiliki tingkat kemungkinan kesalahan estimasi sebesar 0,124 (12,4 %), lebih besar dari batas toleransi yang diperbolehkan ( 10%). sedangkan variabel capbva dalam model enam dijadikan parameter, sehingga regression weightnya dianggap 1 dan tidak disertakan dalam perhitungan. hasil confirmatory factor analysis terhadap proksi dan gabungan proksi realisasi pertumbuhan pada model enam juga menunjukkan ketidaksesuaian proksi-proksi realisasi pertumbuhan dengan gabungan proksinya. variabel real growth to asset (growsal) memiliki cr 0,535, variabel real growth to equity (groweq) memiliki critical ratio (cr) 0,497 dan variabel real growth to earning (growear) memiliki cr –0,401. keseluruhan cr yang dimiliki oleh variabel-variabel terukur sebagai proksi realisasi pertumbuhan tersebut berada di bawah t hitung pada tingkat signifikansi terendah  10%. hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki kecocokan yang signifikan dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan. penyimpangan hasil confirmatory factor analysis yang sangat mengejutkan, mengingat proksi realisasi pertumbuhan yang digunakan pada penelitian ini sama pada setiap modelnya, dan selalu menunjukkan konsistensi hasil penelitian dari model satu sampai model lima. hasil uji kesesuaian untuk model enam ini menunjukkan bahwa model ini termasuk perfect fit. pengambilan kesimpulan ini dikarenakan keseluruhan jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 184 indeks kesesuaian model ini lebih baik daripada nilai yang direkomendasikan. hal ini menunjukkan terdapat kesesuaian antara data yang sesungguhnya dengan model yang dikembangkan. dengan demikian model ini dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan mengenai ios selanjutnya, terutama sebagai alternatif penggabungan proksi ios sebagai upaya untuk mengurangi measurement error. hasil uji korelasi antara gabungan proksi ios berbasis investasi dengan gabungan proksi realisasi pertumbuhan pada model enam menunjukkan hasil korelasi positif relatif lemah (0,196) dan signifikan pada level  5%. hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (julianto, 2003), yang menyatakan bahwa korelasi antara proksi ios berbasis harga (model enam) dan realisasi pertumbuhan bersifat kuat dan signifikan. kesimpulan dan saran hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model gabungan proksi ios di masa yang akan datang, terutama untuk pengembangan ilmu akuntansi keuangan dan pasar modal di indonesia yang berkaitan dengan ios. penelitian penggabungan proksi ios dengan structural equation models ini merupakan penelitian awal yang perlu didukung dengan penelitian berikutnya untuk memperkuat eksistensi model ios ini. terjadinya penyimpangan terhadap hasil penelitian sebelumnya, terutama terhadap hasil penyimpangan confirmatory factor analysis terhadap variabel growear yang terjadi secara konsisten dari model satu sampai model enam, mangisyaratkan adanya fenomena unik dimana pertumbuhan laba tidak secara signifikan memiliki kesesuaian dengan realisasi pertumbuhan secara umum. namun demikian diharapkan adanya penelitian yang secara spesifik meneliti tentang hal tersebut, sehingga fenomena ini dapat dijelaskan secara lebih terperinci. hasil confirmatory factor analysis terhadap model enam yang menghasilkan nilai yang “mengejutkan” juga diharapkan dapat merangsang adanya penelitian lebih lanjut mengenai ios, sehingga fenomena ini nantinya dapat dijelaskan secara lebih terperinci lagi, mengingat hasil ini sangat menyimpang dengan penelitian sebelumnya. pada penelitian berikutnya dapat dikembangkan model dengan memasukkan variabel ios yang belum digunakan pada penelitian ini seperti rasio r&d expense to firm value, rasio r & d expense to total sales, rasio r & d to total asset dan variance of asset-deflated sales. penelitian berikutnya juga dapat menggabungkan dengan variabel-variabel gabungan proksi ios yang dibentuk dengan variabel instrumental dan skor faktor. muhammad yusuf & erick firdauz, analisis hubungan antara..... 185 daftar pustaka abbot, lawrence j. (2001). financing, dividend and compensation policies subsequent to a shift in and the investment opportunity set. managerial finance, 31-47. adam, tim dan vidhan k.goyal. (1999). the investment opportunity set and its proxy variables: theory and evidence. financial workshop hongkong university of science and technology: 1-52. barber, wilham r, surya n. jakarimanan dan sok hyon kang (1996). investment opportunity set and the structure of executive compensation. journal of accounting and economics. 297-318. bardianath, s.g. dan omesh kini (1994). the relationship between securities yields, firm size, earning/price ratios and tobin’s q. journal of business finance and accounting, 109-131. baker, george p., (1993). growth corporate policies and the investment opportunity set. journal of accountung and economics, 161-165. bollen, kenneth a. dan j. scott long (1993). testing structural equation models. sage publications, usa. cahan, steven f., dan mahmud hossain (1996), the investment opportunity set and disclosure policy: some malaysian evidence. asia pacific journal of management, 65-85. chung, kee h. dan charlie charoenwong (1991). investment option, asset in place and risk of stock. financial management, 21-23. collin, d.w. dan s.p. kothari (1989). an analysis of intertemporal and crosssectional determinants of earning response coeffiecients. journal of accounting and economics, 143-181. christie, a. (1989). equity, risk, the opportunity set, production cost and debt. working paper. university of rochester. dielman, terry e. (1991). applied regression analysis for business and aconomics. pws-kent publishing company, boston. dillon, w.r. dan matthew, g. (1984). multivariate analysis, method and applications, new york: john wiley & son, inc. jurnal akuntansi dan investasi vol. 6 no. 1, hal: 168-186, juli 2005 186 ferdinand, agusty (2000). structural equation model dalam penelitian manajemen: aplikasi model-model rumit dalam penelitian untuk tesis s2 dan disertasi s3. badan penerbit universitas diponegoro. journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper the role of organizational strategy and management accounting innovations on cost performance: the case of higher education institutions evi marlina1* and bambang tjahjadi2 abstract: research aims: this study aims to examine the effect of organizational strategy and management accounting innovations (mai) on cost performance of private higher education institutions (heis). also, this study investigates the management accounting innovations as mediating variable. design/methodology/approach: this study is quantitative research with a survey approach. this study was conducted by involving hei located in several provinces in sumatera island, indonesia, covering west sumatra, riau, riau islands, and jambi. the research respondents were the head of the heis’ finance department. data analysis utilized structural equation model with partial least square approach (sem-pls). research findings: the results showed that hei strategy and mai had a positive direct effect on cost performance. however, management accounting innovations could not be mediating variable. theoretical contribution/originality: this study contributes to research areas related to strategy, management accounting innovations, and cost performance in hei sector. practitioner/policy implication: effectiveness and efficiency in managing heis funds requires a strategy and management accounting innovations. limitation/implication: the research only included heis located in the areas of west sumatra, riau, riau islands, and jambi. keywords: strategy; management accounting innovations; performance; higher education institution (hei) introduction reforms in higher education have led to an increasing number of higher education institutions (heis), both public and private. it, of course, has both positive and negative impacts. the positive impact is that consumers have many choices in determining the best hei, while the negative impact is the high level of competition, especially in private heis. this problem is based on data from the region 10 hei service institute (in indonesian term, it is called lldikti). affiliation: 1department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah riau, riau, indonesia 2department of accounting, faculty of economics and business, universitas airlangga, east java, indonesia *correspondence: evimarlina@umri.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.12012 citation: marlina, e., & tjahjadi, b. (2021). the role of organizational strategy and management accounting innovations on cost performance: the case of higher education institutions. journal of accounting and investment, 22(3), 539-554. article history received: 18 june 2021 revised: 13 july 2021 07 aug 2021 07 sept 2021 accepted: 07 sept 2021 https://scholar.google.co.id/citations?user=bbax_jqaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=1qgbyk4aaaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate https://www.umri.ac.id/profile/lang/en https://www.umri.ac.id/profile/lang/en https://www.umri.ac.id/profile/lang/en https://www.umri.ac.id/profile/lang/en https://akuntansi.feb.unair.ac.id/s3-ilmu-akuntansi/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/s3-ilmu-akuntansi/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/s3-ilmu-akuntansi/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/s3-ilmu-akuntansi/ mailto:evimarlina@umri.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12012 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.12012&domain=pdf marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 540 however, there was a declining number of heis from 250 to 239, meaning that 11 heis were closed during 2020 (nugroho, 2020). in addition, the number of new student admissions tended to decrease, which certainly had a bad impact on heis because the largest source of funding came from the cost of student education donations (permana, 2018; marlina & tjahjadi, 2019). the decrease in the amount of income earned is inversely proportional to the operational costs, which continue to increase yearly. therefore, improvements in all fields need to be carried out both internally and externally to ensure the efficiency and effectiveness of operational activities to maintain hei sustainability. one of these efforts is through an hei strategy so that the cost savings made do not reduce the quality of services provided to stakeholders (fattah & gautama, 2017; rustambekov & unni, 2017). efficiency and effectiveness in managing hei activity expenses can be seen from the cost performance. cost performance is an achievement of cost reduction by the organization without ignoring hei quality and performance (esfahbodi, zhang, & watson 2016; love et al., 2017; you & jie, 2016; li et al., 2019). hei is an educational industry whose operational activities are different from other business companies. its operational activities consist of academic and non-academic, including education, research, and community service, which must be managed in such a way as to maintain the organization’s sustainability. all these activities must be appropriately managed through an hei strategy so that operational cost savings still ensure the implementation of quality hei activities (ogbu & adindu, 2019). hei strategy is a comprehensive approach to implementing ideas, planning, and execution in achieving the vision and mission so that the operational activities of hei institutions become effective and efficient (lu, 2012; wurzer & reiner, 2018). to improve the performance of hei costs, every organizational activity carried out must be well planned, which refers to the hei's strategy (rahimnia & kargozar, 2016). hei strategies are tips or ways of hei determining the best steps in achieving the vision and mission; through this hei strategy, spending on the organization’s operational activities becomes more effective and efficient (hutaibat, 2019). the hei's strategy will provide hei benefits so that the organization's operational activities are directed to focus on organizational goals (rahimnia & kargozar, 2016). for example, giving awards to educators who receive research and service grants will motivate them to obtain these grants to reduce the allocation of costs in the field of research and community service. in addition, strict supervision of costs encourages each expenditure based on the output obtained to boost the efficiency and effectiveness of operational activities to achieve organizational goals as stated in the mission and vision (grigoroudis, orfanoudaki, & zopounidis 2012; rahimnia & kargozar, 2016). moreover, the development of hei cost performance through the strategic management process must be carried out systematically (rahimnia & kargozar, 2016). it is necessary to adjust the model to develop an hei strategy because the hei strategy is different from the business model. the hei's strategic guidelines are contained in the vision and mission of long-term investment (aprayuda & misra, 2020; aprayuda, misra, & kartika, 2021; sofyan, putra, & aprayuda, 2020) to educate the community, requiring a different marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 541 strategic approach. hei strategic planning models are prepared for five years or more (grigoroudis et al., 2012). the stages of strategy management go through three main phases: strategy analysis, strategy formulation, and strategy implementation (ismail & bangun, 2017). each phase will evaluate activities and funding to create sustainable improvements so that organizational management becomes more effective and efficient and, in the end, can improve the performance of hei institutions (marlina et al., 2019). research on the effect of strategy on cost performance in hei has not been done much; most of the research has been conducted on business companies. several study results, such as prajogo and sohal (2006), grigoroudis et al. (2012), and ismail and bangun (2017), uncovered that strategy and cost performance had a positive effect on cost performance, including for research. however, terziovski and samson's (2000) study results indicated that the strategy did not affect cost performance. based on the inconsistency of research results, the researchers suspect a mediating variable on the effect of strategy on cost performance. according to otley (2016), it is not a relevant concept in an organization but depends on its situation and conditions. ax and greve (2017) stated that for the organization to be managed effectively and efficiently, it needs a breakthrough in the form of management accounting innovations (mai). based on this, there is a mediation of mai on the effect of hei strategy on cost performance. mai, such as target costing, budgeting approaches, activity-based costing (abc), balanced scorecards, and strategic management accounting, had successfully stimulated research in management accounting (johanson & madsen, 2019; chiwamit et al., 2017; ax & greve, 2017; maiga et al., 2015; foster & ward 1994). in addition, the hei's strategy is an effort to achieve the organization's mission and vision; with an mai approach, all activities will be more measurable. the implementation of mai in hei can be a medium in presenting more relevant information that leaders will use to determine organizational policies in planning, controlling, and evaluating so that the organization’s operational activities become more effective and efficient. further, this research has a theoretical contribution, namely using a contingency theory approach by meeting the criteria for a strategy to be effective depending on the situation and conditions in the organization. concerning this, mai can facilitate implementing strategies in achieving organizational funding management to be more effective and efficient, thereby increasing cost performance. furthermore, the contribution of practitioners by applying mai can provide more measurable and accurate information so that they can overcome the problems faced by the company by providing relevant information in organizational decision-making. thus, the organization's strategy to reduce the organization's operational costs without reducing the quality of hei can be achieved to maintain the sustainability of hei. marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 542 literature review and hypotheses development theoretical framework this section is a theoretical foundation that relates the variables of management accounting innovations, hei strategy, and cost performance. based on carter and rogers (2008), a conceptual framework is not only a concept but also the moral values that underlie the theoretical foundation. according to this mind, the researchers developed cost performance through hei strategy and mai. this research used contingency theory as a theoretical foundation to build a research model. based on hutaibat et al. (2011), the organization is more focused on achieving the vision and mission contained in the short-term and long-term goals so that the management of organizational resources is more optimal in dealing with existing obstacles and challenges. thus, organizational management becomes more effective and efficient, and continuous improvement can be realized (rathee & rajain, 2013). according to otley (2016), the contingency theory is that no concept or design of an organization can be applied universally anywhere or under any circumstances. an organization is only suitable for specific contexts or conditions. the contingency theory is considered by researchers to identify conditions suitable for the design of a particular entity. in addition, contingency theory identifies the optimal form of organization or entity control under different operating conditions and explains how the entity's control activity procedures are (hariyati & tjahjadi, 2018). the contingency theory allows for variables that can be moderating and mediating variables. hence, the relationship between contingency theory in this study is to evaluate mai as a mediating variable between the influence of hei strategies on cost performance (chan et al., 2016). it aligns with the new public management (npm) era, where the business management approach is superior in carrying out the organization's operational activities. therefore, mai will support the organization's strategy in controlling hei costs to be more efficient (ax & greve, 2017). hypotheses development according to love (2017), strategies are tips or steps to achieve organizational competitive advantage. strategic management is the art and knowledge of formulating, implementing, and evaluating decisions to achieve organizational goals. the strategic management process includes analyzing organizational conditions, strategy formulation, and strategy implementation (ismail & bangun, 2017). the primary process encompasses strategic development through analysis of the internal and external environment, then formulating strategies relevant to the conditions and situations of hei, and finally implementing strategies to achieve organizational goals as stated in the organization's vision and mission. strategic planning is the foremost step that can be taken to overcome obstacles by optimizing hei's opportunities (love et al., 2017). therefore, through an hei strategy, it will be easier and more focused in carrying out effective and efficient operational activities to increase the cost performance of hei (auzair, 2011). marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 543 hei has strategic plans in the short term and long term so that in carrying out operational activities, the hei becomes more focused and directed to run more effectively and efficiently. thus, activities that do not add value to the organization can be eliminated to be more effective, and the operational costs become more efficient. thus, the cost performance of hei will increase, namely a decrease in operational costs. it aligns with auzair's (2011) and ismail & bangun's (2017) research, showing that organizational strategy positively affected organizational performance. thus, the hypothesis was proposed as follows: h1: the strategy of hei has a positive effect on cost performance. the hei's strategy is the art of achieving organizational goals as stated in the strategic plan to achieve the hei's vision and mission by considering the weaknesses and obstacles and optimizing the strengths and opportunities (marlina et al., 2019). meanwhile, mai is an innovation from accounting information presented to internal parties involved in the organization's operational activities, including determining costs, performance evaluation, and company control so that the implementation of operational activities becomes more effective and efficient. the hei strategy with its short-term and long-term organizational goals will encourage the implementation of mai. in line with the research results of chiwamit et al. (2017) and alsharari et al. (2015), organizational strategy positively affected mai. thus, the hypothesis was put forward as follows: h2: the strategy of hei has a positive effect on management accounting innovations. management accounting innovations are a contemporary management accounting system relevant to the changing business environment with a high level of competition (wong, li, & choi, 2018). with mai, the development of the traditional management accounting system includes calculating the cost of products using activity-based costing, evaluating performance with a balanced scorecard, and planning beyond budgeting (maiga et al., 2015). with the management accounting innovations approach, the information presented is more accurate and balanced so that the data used by management in decision making will be better, leading organizational management to be more effective and efficient, which can encourage the cost performance of heis. it is in line with the research results by ax and greve (2017) that mai had a positive effect on performance. thus, the hypothesis was arranged as follows: h3: management accounting innovations have effects on cost performance. considering the arguments, it is expected that hei strategies will positively influence management accounting innovations and cost performance. therefore, the researchers placed management accounting innovations as mediating variables for the effect of hei strategy on cost performance. the mediating variable will affect the results of the marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 544 relationship between the strategy variable (x) and the cost performance variable (y) (baron & kenny, 1986; hayes & preacher, 2013). edelman, brush, and manolova (2005) explained that the mediation test determines the existence of a significant intervention mechanism (mai) between the relationship between hei strategy and cost performance. thus, the mediating variable (mai) accounts for a significant proportion of the relationship between the predictors of hei strategy and cost performance (outcome). mai also provides a theoretical explanation for the mediating effect of the relationship between hei strategy and cost performance. in addition, the hei's strategy offers opportunities for organizations to carry out activities in accordance with the established vision and mission so that organizations are more focused on running their organizations following the short-term and long-term goals to be achieved to encourage the mai implementation. thus, organizational management becomes more effective and efficient and ultimately boosts cost performance because it benefits the company in saving operational costs. according to the results of several studies, strategy affected management accounting innovations (alsharari et al., 2015; chiwamit et al., 2017). besides, research by ax and greve (2017) found that the mai affected performance. therefore, it is concluded that the application of mai can lead organizational management to translate the strategic effects of hei on cost performance. then, the hypothesis that the researchers proposed is as follows: h4: management accounting innovations mediate the relationship between hei strategy and cost performance. hei strategy cost performance management accounting innovations h1 h2 h3 h4 figure 1 the conceptual framework based on the theoretical framework and existing literature, the conceptual framework of this research was formulated as shown in figure 1. marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 545 research method this study used a quantitative approach. this study involved the heads of the finance department in private heis in lldikti region 10, covering the provinces of jambi, west sumatra, riau, and riau islands, totaling 239 heis. the sample of this research was the entire research population of 239 heis, and the research respondents were the heads of the finance department. the head of the financial department was in charge of preparing the finance division's work program and implementing a financial receipts and expenditures system. then, data collection was done by distributing online questionnaires via a google form. in the hei strategy, hei tries to become institutions that provide the best educational services by setting affordable costs for all people (ismail & bangun, 2017; porter, 1980; 1985). the measurement of hei strategy in this study referred to an instrument from sands (2006) and ismail and bangun (2017), consisting of the lowest educational costs from competitors, very tight cost control, producing standard services, outsourced functions to control costs, technology to lower costs, analysis of costs related to activities, and rewards for employees for cost reduction suggestions. cost performance is the ability of an organization to reduce costs in operational activities (esfahbodi et al., 2016). the measurement of cost performance was modified from esfahbodi et al.'s (2016) research instrument: reducing education costs, research costs, service costs, maintenance costs, and purchase costs. meanwhile, management accounting innovations are the invention and implementation of new management practice, process, structure, or technique to state of the art and intended to further organizational goals (johanson & madsen, 2019). in this study, mai measurement referred to johanson and madsen's (2019) research, including the balanced scorecard, activity-based costing, strategic management accounting, beyond budgeting, and target costing for matters relating to activities to be carried out in hei. the data analysis technique in this study used sem-pls with the following justification: (1) this research instrument measurement employed the linkert scale. according to some experts, this linkert scale includes ordinal data because it cannot describe the same characteristics or distances between objects. based on this, this study utilized nonparametric assumptions (predictor specifications). (2) this research aimed to confirm the existing theories and concepts using the data and explain the relationship between latent variables. sem-pls was more appropriate for this study because it can perform confirmatory multivariate analysis (hair et al., 2014) and avoid serious problems of inadmissible solutions and factory indetermination (fornell & bookstains, 1982). (3) this research model was relatively complex since the mai proxy acted as a dependent variable and an indirect variable or a mediating variable, so the use of sem-pls was considered more appropriate (sholihin & ratmono, 2013). moreover, the data analysis of this study included direct and indirect effects for each of the proposed hypotheses: the effect of hei strategy on cost performance and management accounting innovations, the effect of management accounting innovations marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 546 on cost performance, and the mediating role of management accounting innovations on the influence of hei strategy on cost performance. results and discussion the questionnaires were distributed to 239 heis in sumatera barat, riau, riau islands, dan jambi. the rate of return of the questionnaires was relatively high, namely 73.22% or as many as 175 questionnaires, but only 167 or 69.87% met the qualifications. furthermore, the data processed in the study were 167 questionnaires. the demographic data of respondents can be seen in table 1. table 1 demographic of respondents characters frequency (people/hei) percentage (%) gender man 94 56.28 woman 73 43.71 education level bachelor 8 4.79 master 120 71.85 doctoral 39 23.36 age 20-30 years old 41 24.55 31-40 years old 71 42.51 41-50 years old 37 22.15 >50 years old 18 10.77 tenure < 2 years 52 31.13 2-4 years 100 59.89 >4 years 15 8.98 hei type university 86 51.49 higher school 57 34.13 polytechnic 24 14.38 descriptive statistics table 2 shows the results of descriptive statistical analysis for all variables of this study. the total mean of respondent's answers to the hei strategy variable was 3.95. furthermore, the mai variable obtained a total mean value of 4.21. finally, the cost performance attained a total mean value of 3.93. from these data, the variable with the highest mean value was hei strategy, whereas cost performance had the lowest mean value. besides, all variable indicators had a mean higher than the standard deviation, meaning that the data variation was low, below the mean value. marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 547 table 2 descriptive statistics of research variables indicator minimum maximum mean sd hei strategy low educational costs 1 5 4.32 0.829 very tight cost control 2 5 4.59 0.670 producing standard services 1 5 3.44 0.662 outsourced functions to control costs 1 5 4.33 0.725 technology to lower costs 1 5 4,12 0.915 analysis of costs related to activities 1 5 3.08 0.980 rewards for employees 3.74 1.183 total mean 3.95 management accounting innovations activity-based costing 1 5 4.55 0.723 balanced scorecard 1 5 4.28 0.828 strategic management accounting 2 5 3.95 0.853 target costing 1 5 4.15 0.797 beyond budgeting approach 1 5 4.11 0.733 total mean 4.21 cost performance reducing education costs 1 5 4.39 0.668 reducing research costs 1 5 4.24 0.664 reducing service costs 1 5 4.43 0.635 reducing maintenance costs 1 5 3.55 1.056 low educational costs 1 5 3.06 1.138 total mean 3.93 table 3 value of outer loading indicator outer loading reliability ave hei strategy 0.845 0.524 low educational costs (hs1) 0.767 very tight cost control (hs2) 0.574 producing standard services (hs3) 0.737 outsourced functions to control costs (hs4) 0.232 technology to lower costs (hs5) 0.755 analysis of costs related to activities (hs6) 0.088 rewards for employees (hs7) 0.754 management accounting innovations 0.775 0.462 activity-based costing (mai1) 0.801 the balanced scorecard (mai2) 0.597 strategic management accounting (mai3) 0.662 target costing (mai4) 0.639 beyond budgeting approach (mai5) 0.090 cost performance 0.770 0.460 reducing education costs (cp1) 0.801 reducing research costs (cp2) 0.597 reducing service costs (cp3) 0.662 reducing maintenance costs (cp4) 0.639 reducing purchasing costs (cp5) 0.090 marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 548 to assess the outer model, composite reliability and average variance extracted (ave) were evaluated. in table 3, the values of convergent validity, reliability, and ave can be seen. according to ghozali (2018), it is an indicator of convergent validity if a loading value is above 0.5. the reliability criteria is evaluated using the ave value of each construct. the construct is said to have high reliability if the value is more than 0.50 and the ave is above 0.40 (hair et al., 2014). in table 3, it can be seen that for the strategy variable, only five of the seven indicators met the convergent validity test, while for the management accounting innovations variable, only five indicators met the convergent validity test. furthermore, of the five indicators for the cost performance variable, only four indicators met the convergent validity test. based on table 3, it can be concluded that all constructs met the reliable criteria, indicated by the composite reliability value of 0.70 and ave of 0.40 as recommended criteria. discriminant validity discriminant validity of a model is considered good if the loading value of each indicator of a latent variable has the largest loading value compared with other loading values on other latent variables. the discriminant validity test results are displayed in table 4. table 4 cross loading values indicator hs mai cp hs1 0.759 0.171 0.182 hs2 0.569 0.298 0.298 hs3 0.754 0.367 0.361 hs4 0.748 0.150 0.161 hs5 0.769 0.369 0.360 hs6 0.232 0.799 0.781 hs7 0.170 0.595 0.568 mai1 0.319 0.675 0.658 mai2 0.292 0.635 0.622 mai3 0.241 0.793 0.816 mai4 0.172 0.558 0.579 mai5 0.304 0.657 0.677 cp1 0.619 0.616 0.298 cp2 0.182 0.171 0.759 cp3 0.298 0.298 0.569 cp4 0.361 0.367 0.754 cp5 0.161 0.150 0.748 based on table 4, it is known that the loading factor value for the latent variable indicator was higher than the loading factor value of other latent variables. it signifies that the latent variable had good discriminant validity. marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 549 hypothesis testing using structural model analysis the structural or inner model was evaluated by looking at the percentage of variance explained, namely by looking at r2 for the dependent latent construct using the stonegeisser q square test measures and looking at the structural path coefficients. hypotheses testing results and r-square of this study is shown in table 5. table 5 hypothesis testing results and r-square hypothesis symbol coefficient t statistic p-value decision hs cp h1 0.413 6.473 0.001* supported hs mai h2 0.416 5.985 0.001* supported mai cp h3 0.982 24.576 0.001* supported hs mai cp h4 0.024 1.146 0.171 not supported * significant at alpha 0.01; adjusted r-squared = 0.167 discussion the results testing hypothesis disclosed that the hei strategy had a positive and significant effect on cost performance. it confirms rahimnia and kargozar (2016) that hei strategies could improve cost performance and create efficiency and effectiveness in hei management, including education, research, service, and other supporting activities related to the implementation of hei strategies. these findings then verify the contingency theory that an organization's cost performance is determined by the organization's strategy. ismail and bangun (2017) explained that the lowest educational costs from competitors, very tight cost control, producing standard services, outsourced functions to control costs, technology to lower costs, analysis of costs related to activities, and rewards for employees for cost reduction suggestions, which have or be built in the same way, could reduce the cost of the activity. besides, strategic planning contains short-term and longterm organizational goals. as the activities at hei will be more focused, organizational management becomes more effective and efficient. it is because output-based organizational funding is obtained, thereby lowering operating costs, encouraging cost performance. the findings in this study support the study's findings by auzair (2011), which revealed that hei strategy had a positive and significant influence on cost performance. similar results were also obtained by ismail and bangun (2015) that strategy affected the increase in indonesian's company performance. in line with grigoroudis et al. (2012), the results uncovered that the hei strategy could help manage company resources to reduce cost activities. thus, strategy is vital for improving organization performance, especially in higher institutions, where cost-saving activities lead to the sustainability of hei (hutaibat et al., 2011) in addition, the results of the testing hypothesis disclosed that the hei strategy had a positive and significant effect on mai. it confirms that hei strategies can improve mai and is strategically prepared. the efficiency of activities carried out, starting with low marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 550 educational costs and strict cost control, will encourage mai because traditional management accounting is deemed irrelevant. in other words, the hei's strategy can improve mai. these findings then verify the contingency theory that an organization's mai is determined by the organization's strategy on the other hand, marlina et al. (2019) described that heis in the lldikti 10 area generally experienced a decrease in the number of students; therefore, a cost management strategy is needed to make funding more efficient. thus, the need for more efficient fund management will encourage the implementation of mai. the findings in this study also reinforce the study's findings by chiwamit et al. (2017), which showed hei strategy had a positive and significant influence on mai. similar results were attained by ax and greve (2017) that strategy affected the effective increase of mai implementation. in line with johanson and madsen (2019), the results exposed that the hei strategy could help manage company resources to implement mai. thus, the hei's strategy to encourage the mai implementation supports the achievement of the organization's vision and mission (hutaibat et al., 2011) the results testing hypothesis also showed that the mai had a positive and significant effect on cost performance. it confirms that mai can improve cost performance and prepared information to achieve the goals. in this case, the mai is designed to present information planning, controlling, and evaluating organizations to be more effective and efficient. these findings then correspond to the contingency theory that an organization's mai is determined by the organization's cost performance. mai is a contemporary management accounting information system relevant to today's industrial developments (wong et al., 2018). in the mai, there are innovations in presenting accounting information for security, such as calculating the cost of goods based on activities and evaluating performance using a balanced scorecard to be more balanced; various management information needs to support effective and efficient decision making (maiga et al., 2015). this study also corroborates the study's findings by ax and greve (2017), which uncovered that mai had a positive and significant influence on cost performance. chiwamit et al. (2017) obtained similar results that mai could help to encourage the management of organizational resources to be more efficient and ultimately increase cost performance (johanson & madsen, 2019). however, the researchers also found that mai could not translate hei strategy, so it did not mediate the effect of strategy on hei cost performance. these results indicate that hei strategy and mai directly had a positive effect on cost performance, but indirectly, hei strategy with mai mediation had no effect on cost performance. it was because the simpler hei strategy mediated by mai became more complex or complicated, resulting in the hei management being ineffective and inefficient. therefore, it did not have an impact on cost performance. marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 551 these results do not support hypothesis h4, where mai could not mediate the effect of hei strategies on cost performance. in accordance with the research results by auzair (2011), it was shown that hei strategy directly had a positive effect on mai. ax and greve (2017) and maiga et al. (2015) also exposed a direct positive effect on cost performance. therefore, this study supports the contingency theory, in which the strategy of hei and mai directly results in more effective and efficient organizational management to improve cost performance. conclusion this study aimed to examine mai mediation on the effect of hei strategy on cost performance. according to the findings, the view that strategy hei and mai could improve cost performance was supported. however, the hei's strategy with mai mediation became ineffective and inefficient so that it did not affect cost performance. in this regard, maintaining the organization's continuity is currently an essential issue in the context of high competition in the world of hei. in the hei's strategy, the organization is expected to operate more on target so that funding becomes more efficient. furthermore, efforts to achieve effective and efficient organizational management must be supported by mai. these research findings emphasize the vital role of hei strategy and mai so that the management of hei funding becomes more effective and efficient in supporting the achievement of the organization's vision and mission. moreover, this study results revealed that hei strategy and mai had a positive effect on cost performance. it implies that in managing organizations to be more effective and efficient, private heis need to consider management accounting strategies and innovations to maintain their existence in global competition. the research implication is the contingency theory development in hei and organizational management to produce better cost performance, especially private heis in west sumatra, riau, riau islands, and jambi. nevertheless, this study had limitations related to the respondents involved only in the lldikti 10 area. in addition, the mai mediation variable has indicators from several different dimensions. for future research, it is recommended to extend the population by involving all heis in indonesia. future research can also make the mai instrument a research variable because each has different dimensions. references alsharari, n. m., dixon, r., & youssef, m. a. e.-a. (2015). management accounting change: critical review and a new contextual framework. journal of accounting & organizational change, 11(4), 476–502. https://doi.org/10.1108/jaoc-05-2014-0030 aprayuda, r., & misra, f. (2020). faktor yang mempengaruhi keinginan investasi investor muda di pasar modal indonesia. e-jurnal akuntansi, 30(5), 1084-1098. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p02 https://doi.org/10.1108/jaoc-05-2014-0030 https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p02 marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 552 aprayuda, r., misra, f., & kartika, r. (2021). does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation. journal of accounting and investment, 22(1), 150-172. https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.9965 auzair, s. m. (2011). the effect of business strategy and external environment on management control systems: a study of malaysian hotels. international journal of business and social science, 2(13), 236–244. retrieved from http://ijbssnet.com/journal/index/529 ax, c., & greve, j. (2017). adoption of management accounting innovations: organizational culture compatibility and perceived outcomes. management accounting research, 34, 59–74. https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.07.007 baron, r. m., & kenny, d. a. (1986). the moderator–mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. journal of personality and social psychology, 51(6), 1173–1182. https://doi.org/10.1037/00223514.51.6.1173 carter, c. r., & rogers, d. s. (2008). a framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. international journal of physical distribution & logistics management, 38(5), 360–387. https://doi.org/10.1108/09600030810882816 chan, h. k., yee, r. w. y., dai, j., & lim, m. k. (2016). the moderating effect of environmental dynamism on green product innovation and performance. international journal of production economics, 181, 384–391. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.12.006 chiwamit, p., modell, s., & scapens, r. w. (2017). regulation and adaptation of management accounting innovations: the case of economic value added in thai state-owned enterprises. management accounting research, 37, 30–48. https://doi.org/10.1016/j.mar.2017.03.001 edelman, l. f., brush, c. g., & manolova, t. (2005). co-alignment in the resource– performance relationship: strategy as mediator. journal of business venturing, 20(3), 359–383. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.01.004 esfahbodi, a., zhang, y., & watson, g. (2016). sustainable supply chain management in emerging economies: trade-offs between environmental and cost performance. international journal of production economics, 181, 350–366. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.02.013 fattah, n., & gautama, b. (2017). penerapan biaya pendidikan berbasis activity-based costing dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi: studi kasus di universitas pendidikan indonesia. mimbar pendidikan, 2(1), 19-32. retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik/article/view/6020 fornell, c., & bookstein, f. l. (1982). two structural equation models: lisrel and pls applied to consumer exit-voice theory. journal of marketing research, 19(4), 440– 452. https://doi.org/10.1177/002224378201900406 foster, b.p., & ward, t.j. (1994). theory of perpetual management accounting innovation lag in hierarchical organizations. accounting organizations and society, 19, 401-411. ghozali, i. (2018). aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 25. semarang: badan penerbit universita diponogoro grigoroudis, e., orfanoudaki, e., & zopounidis, c. (2012). strategic performance measurement in a healthcare organisation: a multiple criteria approach based on balanced scorecard. omega, 40(1), 104–119. https://doi.org/10.1016/j.omega.2011.04.001 hair jr, j.f., sarstedt, m., hopkins, l., & g. kuppelwieser, v. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem). european business review, 26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.9965 http://ijbssnet.com/journal/index/529 https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.07.007 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.1108/09600030810882816 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.12.006 https://doi.org/10.1016/j.mar.2017.03.001 https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.01.004 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.02.013 https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik/article/view/6020 https://doi.org/10.1177/002224378201900406 https://doi.org/10.1016/j.omega.2011.04.001 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 553 hariyati, h., & tjahjadi, b. (2018). contingent factors affecting the financial performance of manufacturing companies: the case of east java, indonesia. asian journal of business and accounting, 11(1), 121–150. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.5 hayes, a. f., & preacher, k. j. (2013). statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable. british journal of mathematical and statistical psychology, 67(3), 451– 470. https://doi.org/10.1111/bmsp.12028 hutaibat, k. (2019). accounting for strategic management, strategising and power structures in the jordanian hei sector. journal of accounting & organizational change, 15(3), 430– 452. https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2018-0054 hutaibat, k., von alberti-alhtaybat, l., & al-htaybat, k. (2011). strategic management accounting and the strategising mindset in an english hei institutional context. journal of accounting & organizational change, 7(4), 358-390. https://doi.org/10.1108/18325911111182312 ismail, t., & bangun, n. (2017). hubungan strategi dan kinerja dengan penggunaan sistem pengendalian manajemen sebagai variabel moderating. jurnal akuntansi, 19(1), 129. https://doi.org/10.24912/ja.v19i1.118 johanson, d., & madsen, d. ø. (2019). diffusion of management accounting innovations: a virus perspective. journal of accounting & organizational change, 15(4), 513–534. https://doi.org/10.1108/jaoc-11-2018-0121 li, y., li, g., feng, t., & xu, j. (2019). customer involvement and npd cost performance: the moderating role of product innovation novelty. journal of business & industrial marketing, 34(4), 711–722. https://doi.org/10.1108/jbim-05-2018-0153 love, p. e. d., zhou, j., edwards, d. j., irani, z., & sing, c.-p. (2017). off the rails: the cost performance of infrastructure rail projects. transportation research part a: policy and practice, 99, 14–29. https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.02.008 lu, w.-m. (2012). intellectual capital and university performance in taiwan. economic modelling, 29(4), 1081–1089. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.03.021 maiga, a. s., nilsson, a., & ax, c. (2015). relationships between internal and external information systems integration, cost and quality performance, and firm profitability. international journal of production economics, 169, 422–434. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.08.030 marlina, e., & tjahjadi, b. (2019). relationship between management accounting innovations and cost performance in university. proceedings of the international conference of celscitech 2019 social sciences and humanities track (iccelst-ss 2019). https://doi.org/10.2991/iccelst-ss-19.2019.22 marlina, e., ardi, h. a., samsiah, s., ritonga, k., & tanjung, a. r. (2019). strategic costing models as strategic management accounting techniques at private hei in riau, indonesia. international journal of financial research, 11(1), 274-283. https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p274 nugroho. (2020). perguruan tinggi swasta di lldikti wilayah x turun menjadi 239. available at: https://sumbar.antaranews.com/berita/333674/perguruan-tinggiswasta-di-lldikti-wilayah-x-turun-menjadi-239 ogbu, c. p., & adindu, c. c. (2019). direct risk factors and cost performance of road projects in developing countries. journal of engineering, design and technology, 18(2), 326–342. https://doi.org/10.1108/jedt-05-2019-0121 otley, d. (2016). the contingency theory of management accounting and control: 1980– 2014. management accounting research, 31, 45–62. https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.02.001 permana, d. j. (2018). perancangan sistem pengukuran kinerja perguruan tinggi melalui metode academic scorecard. jurnal informatika: jurnal pengembangan it 3(1), 109–114. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.5 https://doi.org/10.1111/bmsp.12028 https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2018-0054 https://doi.org/10.1108/18325911111182312 https://doi.org/10.24912/ja.v19i1.118 https://doi.org/10.1108/jaoc-11-2018-0121 https://doi.org/10.1108/jbim-05-2018-0153 https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.02.008 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.03.021 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.08.030 https://doi.org/10.2991/iccelst-ss-19.2019.22 https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p274 https://sumbar.antaranews.com/berita/333674/perguruan-tinggi-swasta-di-lldikti-wilayah-x-turun-menjadi-239 https://sumbar.antaranews.com/berita/333674/perguruan-tinggi-swasta-di-lldikti-wilayah-x-turun-menjadi-239 https://doi.org/10.1108/jedt-05-2019-0121 https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.02.001 marlina & tjahjadi the role of organization strategy and management accounting innovations … journal of accounting and investment, 2021 | 554 retrieved from https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/informatika/article/view/651 prajogo, d. i., & sohal, a. s. (2006). the relationship between organization strategy, total quality management (tqm), and organization performance––the mediating role of tqm. european journal of operational research, 168(1), 35–50. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.03.033 rahimnia, f., & kargozar, n. (2016). objectives priority in university strategy map for resource allocation. benchmarking: an international journal, 23(2), 371–387. https://doi.org/10.1108/bij-09-2013-0094 rathee, r., & rajain, p. (2013). service value chain models in hei. international journal of emerging research in management & technology, 2(7), 1-6. retrieved from https://www.scribd.com/document/380238350/service-value-chain-models-inhigher-education rustambekov, e., & unni, v. k. (2017). the effectiveness of strategy in non-profit organizations : an exploratory study of academic. journal of business strategies, 34(1), 15–32. sholihin, m., & ratmono, d. (2013). analisis sem-pls dengan warppls 3.0. yogyakarta: andi yogyakarta. sofyan, r., putra, d. g., & aprayuda, r. (2020). does the information on the internet media respond to the stock market? proceedings of the 5th padang international conference on economics education, economics, business and management, accounting and entrepreneurship (piceeba-5 2020). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.057 terziovski, m., & samson, d. (2000). the effect of company size on the relationship between tqm strategy and organisational performance. the tqm magazine, 12(2), 144–149. https://doi.org/10.1108/09544780010318406 wong, b. t.-m., li, k. c., & choi, s. p.-m. (2018). trends in learning analytics practices: a review of hei institutions. interactive technology and smart education, 15(2), 132–154. https://doi.org/10.1108/itse-12-2017-0065 wurzer, t., & reiner, g. (2018). evaluating the impact of modular product design on flexibility performance and cost performance with delivery performance as a moderator. international journal of operations & production management, 38(10), 1987– 2008. https://doi.org/10.1108/ijopm-03-2017-0152 you, y. q., & jie, t. (2016). a study of the operation efficiency and cost performance indices of power-supply companies in china based on a dynamic network slacksbased measure model. omega, 60, 85–97. https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.011 https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/informatika/article/view/651 https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.03.033 https://doi.org/10.1108/bij-09-2013-0094 https://www.scribd.com/document/380238350/service-value-chain-models-in-higher-education https://www.scribd.com/document/380238350/service-value-chain-models-in-higher-education https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.057 https://doi.org/10.1108/09544780010318406 https://doi.org/10.1108/itse-12-2017-0065 https://doi.org/10.1108/ijopm-03-2017-0152 https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.011 editorial jai vol. 19 no. 1/2018 bismillahirrohmaanirrohim, alhamdulillahirabbil ‘aalamiin. puji syukir marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat allah swt. yang atas rahmat dan nikmat yang dikaruniakan oleh-nya, segala urusan kita dapat selesai dengan baik. sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar muhammad saw. yang menjadi suri tauladan ummat muslimin dan mu’minin. dalam kesempatan ini ijinkan kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kesekian kalinya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam perbaikan jurnal akuntansi dan investasi (jai), khususnya dalam rangka terus menjaga konsistensi dalam kualitas pengelolaan jurnal yang disyaratkan dalam standar akreditasi jurnal terbaru yang dikeluarkan oleh dirjen perguruan tinggi (dikti) per 2014. jai volume 19 no. 1/ 2018 ini merupakan jai yang berada pada masa transisi menuju terbitan full english di juli 2018 nanti. karenanya, enam dari sembilan artikel yang diterbitkan jai pada edisi ini sengaja kami englishkan guna memperluas scope pembaca jai, mengingat beberapa reviewer dan editorial board member jai tidak hanya berasal dari indonesia, tetapi dari beberapa negara lain. pada edisi 19/1 jai lebih didominasi oleh artikel dari bidang akuntansi sektor publik. terdapat dua artikel yang memiliki kemiripan topik tetapi angel yang berbeda, yakni tentang isu isomorphisn institutional di lembaga pemerintahan yang ditulis oleh muhammad ahyaruddin dan rusdi akbar dari umri dan ugm dan hendi kristiantoro dari unair. isu ini masih relative hangat dan jarang diteliti di indonesia. selain itu ada artikel tentang isu remunerasi di lembaga kementrian/ lembaga yang diteliti oleh eka triana dari ui, dan isu matiritas internal control oleh sutaryo dari uns. selanjutnya kusuma negara dkk dari unram menyubangkan artikel yang mengkaji isu fenomena realisasi anggaran di salah satu skpd di lombok timur, disusul, isu partisipasi anggaran dan kinerja managerial di kota magelang oleh yuliani dan susanto. artikel sektor public terakhir ditulis oleh syah rasad dari unram tentang rekonstruksi analisis perhitungan tariff retribusi. artikel terakhir ini sangat teknis, dan memberikan kontribusi dan referensi baru dalam isu akuntansi biaya di sektor public, khususnya pemerintah daerah dalam penentuan tariff retribusi. artikel non sektor public hanya ada dua pada edisi kali ini, yakni artikel pertama tentang perilaku membayar bajak di kalangan umkm di klaten yang ditulis oleh utami dan susyanti dari uwdk. sedangkan yang kedua adalah artikel yang ditulis oleh susilawati dan rakhman dari umy dan ugm tentang isu nilai perusahaan yang menggu-nakan sampel dari negara di asia. jika melihat isu dan afiliasi penulis, kami selaku editorial team sangat bersyukur karena telah terjadi peningkatan kualitas yang cukup mumpuni. selain itu, jai telah menjadi wadah kampus-kampus ternama di indonesia untuk mempublikasikan artikel penelitian dosen-dosennya. selain itu, jai juga telah menjadi rujukan yang cukup diperhitungkan oleh akademisi di indonesia, yang dapat dilihat dari jumlah statistik editorial jai vol. 19 no. 1/2018 kunjungan di website kami dan sitasi google scholar yang terus meningkat. sekedar informasi, pada 2016-2017 jai telah menerima lebih dari 100 artikel (angka yang cukup besar untuk jurnal tidak terkareditasi) yang bersumber dari submit langsung oleh penulis dan artikel yang ditindak lanjuti pada international conference on accounting and finance (icaf), yang merupakan international conference dimana jai menjadi jurnal afiliasi utama. akan tetapi yang kami terima hanya 24 artikel yang diterbitkan pada tiga edisi, yakni januari dan juli 2017, dan januari 2018 (masing-masing 9 artikel). terakhir, per maret 2018 jai berencana akan maju akreditasi jurnal nasional. kami memohon dukungan dan do’a kepada semua yang telah membantu jai. semoga jai erus berkembang dan maju ke depan, sehingga tidak hanya menjadi jurnal nasional, tetapi juga berkualifikasi interna-sional bereputasi oleh dikti. semoga bermanfaat, dan selamat menunutut ilmu melalui media hasil-hasil riset pada jai kali ini, edisi volume 19 nomor 1 tahun 2018. wassalamualaikum wr wb yogyakarta, 1 januari 2018 editor in chief jai harjanti widiastuti *corresponding author, e_mail address: barbaragunawan@yahoo.co.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 119-127, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18164 perbandingan prediksi financial distress dengan model altman, grover dan zmijewski barbara gunawan 1 *; rahadien pamungkas 1 ; desi susilawati 2 1 program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, bantul, indonesia 2 program studi akuntansi terapan universitas muhammadiyah yogyakarta, bantul, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 17 nov 2016 revised 14 des 2016 accepted 19 des 2016 keywords: keywords: financial distress; altman model; grover model; zmijewski model this study aims to find predictors model of financial distress which are the most accurate in predicting the condition of financial distress at manufacturing companies. the population of this research is the manufacturing companies that listed on the indonesia stock exchange (known as bei) in 2014. in this research, the technique of sampling used is purposive sampling. the sample of this research totaled 110 manufacturing company. total data in the research is 110 annual reports. methods of analysis is used multiple linear regressions using spss program 15.00.the results show that the altman model, grover model, and zmijewski model can be used to predict the condition of financial distress. among of these three models, model zmijewski is the most accurate model to predict the condition of financial distress at manufacturing companies. © 2017 jai. all rights reserved pendahuluan pada awal tahun 2015 bursa efek indonesia (bei) mengumumkan saham-saham yang dikeluarkan (delisting) di bei. perusahaan yang sahamnya dikeluarkan dari bei yaitu davomas abadi tbk. perusahaan tersebut dicatat sebagai emiten di bei pada tanggal 22 desember 1994 dan dikeluarkan (delisting) bei pada tanggal 21 januari 2015. hal tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan yang sudah lama beroperasi tetap beresiko mengalami kebangkrutan. berdasarkan kondisi tersebut, analisis gejala-gejala kebangkrutan seperti financial distress (kesulitan keuangan) masih sangat penting dilakukan. analsis financial distress sangat penting dilakukan oleh perusahaan sebagai instropeksi perusahaan guna memperbaiki konndisi perusahaan dimasa mendatang. selain perusahaan, analisis financial distress juga penting dilakukan oleh investor. investor membutuhkan informasi tersebut guna memberikan keputusan mengenai investasinya. berbagai model analisis telah dikembangkan untuk memprediksi financial distress sebagai tanda awal kebangkrutan suatu perusahaan. model analisis tersebut diantaranya adalah model altman, model grover, dan model zmijewski. terdapat beberapa penelitian mengenai ketepatan prediksi financial distress yang telah dilakukan sebelumnya, di antaranya yaitu wulandari et al. (2014), pambekti et al. (2014), hadi dan anggraeni (2011), rifqi (2009), prihanthini dan sari (2013), wulandari et al. (2014). hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya inkonsistensi hasil. perbedaan tersebut disebabkan karena pada dasarnya setiap model memiliki karakteristik yang berbeda. suatu model mungkin tepat untuk jenis perusahaan tertentu namun kemungkinan tidak tepat untuk jenis perusahaan lainnya. pada penelitian-penelitian terdahulu objek penelitian hanya terbatas pada satu sub sektor perusahaan yang terdaftar di bei, contohnya seperti pada penelitian wulandari et al. (2014) dan penelitian prihanthini dan sari (2013), yang mana objek penelitian hanya terbatas pada perusahaan food and beverage. berbagai hal tersebut di atas memotivasi penulis untuk melalukan penelitian ini. untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat lebih umum (general), maka dibutuhkan penelitian yang lebih luas cakupannya, yaitu dengan memperluas sampel penelitian. selain itu, penelitian ini mencoba untuk membandingkan tiga model prediktor financial distress, yakni model altman, grover dan zmijewski. dari jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 119-127: januari 2017 120 perbandingan tiga model ini diharapkan dapat ditemukan model yang memiliki kualitas prdiksi paling bagus atau akurat. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan konsep penilaian financial distress, khususnya dalam konteks perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi para investor dan para regulator atau pembuat kebijakan, khususnya terkait penyusunan peraturan pengawasan kondisi keuangan perusahan-perusahaan yang terdaftar di bei, yang juga berkaitan dengan perlindungan investor. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis financial distress financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan. financial distress terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (widarjo dan setiawan, 2009). menurut adnan dan kurnasih (2000), financial distress merupakan keadaan perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba atau perusahaan tersebut mengalami defisit. selain itu, kondisi perusahaan yang mengalami financial distress disampaikan oleh anggarini dan ardiyanto (2010), yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami financial distress akan menghadapi beberapa kondisi. kondisi yang pertama yaitu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran kembali utang yang sudah jatuh tempo kepada kreditur. kondisi yang kedua yaitu perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang tidak solvable (insolvable). model altman wulandari et al. (2014) menjelaskan bahwa model altman dikembangkan menggunakan model step-wise multivariate discriminant analysis (mda). mda merupakan teknik statistika yang yang biasa digunakan untuk membuat model yang mana variabel dependennya merupakan variabel kualitatif. berikut ini merupakan persamaan model altman yang digunakan untuk memprediksi financial distress: z’= 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,988x5 keterangan: x1= working capital to total asset (wcta) x2= retained earning to total asset (reta) x3= earning before interest and taxes to total asset (ebitta) x4= market value of equity / book value of debt (mvebvd) x5= sales / total asset (sata) setelah diketahui hasil skor berdasarkan perhitungan, selanjutnya altman menggunakan nilai cutoff 2,675 dan 1,81 dengan kriteria sebagai berikut: 1) perusahaan yang mempunyai skor z>2,675 diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat. 2) perusahaan yang mempunyai skor z<1,81 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut. 3) perusahaan yang mempunyai skor 1,81≤ z ≤ 2,675 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau daerah kelabu. berdasarkan penalaran diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah h1: model altman dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress. model grover penelitian prihanthini dan sari (2013) dijelaskan bahwa model grover merupakan model yang diciptakan oleh jeffrey s. grover dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model altman z-score. score = 1,650x1 + 3,404x3 – 0,016roa + 0,057 keterangan : x1= working capital/ total asset (wcta) x3= earning before interest and taxes / total asset (ebitta) roa= net income/total assets model grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut apabila skor yang dihasilkan berdasarkan perhitungan persamaan kurang dari atau sama dengan -0,02 (z ≤ -0,02). sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut atau sehat adalah lebih dari atau sama dengan 0,01 (z ≥ 0,01). berdasarkan penalaran diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah: gunawan et al. – perbandingan prediksi financial distress 121 h2: model grover dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress model zmijewski dalam penelitian fatmawati (2012) dijelaskan bahwa model zmijewski menggunakan analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan. berikut ini merupakan persamaan model zmijewski: z = -4,3 –4,5x₁+ 5,7x₂0,004x₃ keterangan: x₁= return on asset (roa) x₂= debt ratio (tlta) x₃= current ratio (cacl) cutoff yang berlaku pada model zmijewski adalah 0. artinya, jika perusahaan memiliki skor lebih besar dari atau sama dengan 0, maka perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami financial distress dimasa depan. namun, jika nilai skor perusahaan kurang dari 0 maka perusahaan tersebut diprediksi tidak akan mengalami finnancial distress (wulandari, 2014). berdasarkan penalaran diatas, maka hipotesis ketiga dan keempat yang diajukan adalah: h3: model zmijewski dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress. h4: model altman memiliki tingkat akurasi tertinggi dalam memprediksi kondisi financial distress. metode penelitian sampel dan data sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pusposive sampling. kriteria umum yang harus dipenuhi oleh seluruh sampel, yaitu: perusahaan harus mengungkapkan laporan tahunan lengkap pada tahun 2014 dan perusahaan menyajikan data keuangan lengkap yang berkaitan dengan variabel penelitian. data penelitian ini adalah data sekunder. adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode arsip. data yang digunakan yaitu laporan keuangan perusahaan tahun 2014. sumber data tersebut diperoleh dari indonesian capital market directory (icmd) dan juga dapat diakses di laman: www.idx.co.id. pengukuran variabel variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial distress diukur dengan variabel dummy , 1= perusahaan yang mengalami financial distress; 0 = perusahaan sehat. kriteria khusus digunakan untuk menentukan apakah perusahaan mengalami financial disterss atau tidak. perusahaan dikatakan mengalami financial disterss apabila: (1) perusahaan tersebut memiliki ekuitas negatif yakni total utang perusahaan melebihi total asetnya (tl>ta); atau (2) perusahaan memiliki net income negatif selama 2 (dua) tahun berturut-turut (luciana, 2006). model altman, grover, dan zmijewski variabel independen dalam penelitian ini yaitu model altman, model grover, dan model zmijewski. vriabel yang diteliti adalah yang diteliti adalah working capital/total asset (wcta), retained earnings/total asset (reta), earnings before interest and taxes/total asset (ebitta), market value of equity/book value of total debt (mvebvd), sales/total asset (sata), total liabilities/total asset (tlta), return on asset (roa), current asset/current liabilities (cacl). berikut adalah definisi pengukuran variabel variabel tersebut: working capital/total asset (wcta) = (aset lancar – hutang lancar)/total aset, sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian cahyaningrum dan haryanto (2012). retained earnings/total asset (reta) = laba ditahan/total aset, sesuai dengan penelitian ardiyanto dan prasetiono (2011). earnings before interest and taxes/total asset (ebitta) = pendapatan sebelum bunga dan pajak/total aset, sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian maryati dan zulkarnain (2014). market value of equity/book value of total debt (mvebvd) = (harga saham x ∑ saham beredar)/total hutang, sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian rismawati (2008). http://www.idx.co.id/ jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 119-127: januari 2017 122 sales/total asset (sata) = penjualan/total aset, sesuai dengan ardiyanto dan prasetiono (2011) . total liabilities/total asset (tlta) = total hutang/total aset sesuai dengan penelitian ardiyanto dan prasetiono (2011). return on asset (roa) = laba setelah pajak / total aset, sesuai dengan penelitian dewi (2013). current asset/current liabilities (cacl) = current asset/current liabilities,sesuai dengan ardiyanto dan prasetiono (2011). analisis data analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagaimana yang dijelaskan berikut. menilai model fit dan keseluruhan model (overall model fit) penilaian model fit dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai -2log likelihood awal dengan nilai -2log likelihood akhir. apabila terjadipenurunan nilai -2ll maka model yang dihipotesiskan fit dengan data (yuanita, 2010). menilai kelayakan data dan model regresi kelayakan data diuji menggunakan omnibus test of model. data dikatakan layak apabila hasil nilai sig < alpha (0,05). kelayakan model regresi dinilai menggunakan hosmer and lemeshow’s goodnes of fit test (noverio dan dewayanto, 2011). apabila nilai hosmer and lemeshow’s goodnes of fit > 0,05, maka tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dikatakan fit (ghozali, 2011). koefisien determinasi koefisien determinasi (nagelkerke’s r square) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. pengujian hipotesis pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik biner (regresi binary logistic). analisis ini dipilih agar dapat melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang berbentuk variabel biner (wiyono, 2011). model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: keterangan: zi= financial distress (1 = finacial distress dan 0 = non financial distress) α = konstanta = koefisien altman = model altman grover = model grover zmijewski = model zmijewski e = error berikut merupakan kriteria penerimaan hipotesis. hipotesis satu dan tiga diterima apabila nilai sig wald test < alpha (0,05) dengan taraf signifikasi 5% (α = 0,05). hipotesis 4 di uji dengan cara membandingkan nilai nagelkerke r 2 . model prediktor financial distress dengan nagelkerke’s r 2 tertinggi menggambarkan bahwa model tersebut memiliki tingkat akurasi tertinggi dibandingkan dengan model-model lainnya yang diteliti dalam penelitian ini. nilai nagelkerke’s r 2 setiap model didapat dengan cara melakukan pengujian ulang masing-masing model prediktor financial distress. pada proses ini terdapat tiga pengujian meliputi: 1) model altman terhadap financial distress, 2) model grover terhadap financial distress dan 3)model zmijewski terhadap financial distress. pengujian kali ini hanya berfokus pada nilai nagelkerke’s r 2 dan mengabaikan yang lainnya. hasil dan pembahasan pada tabel 1 disajikan informasi mengenai sampel yang di gunakan pada penelitian ini, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei pada tahun 2014 sebanyak 151 perusahaan. perusahaan yang dapat dijadikan sampel berjumlah 110 karena terdapat 29 perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan laporan tahunan atau annual report dan financial report selama tahun 2014 dan sebanyak 29 perusahaan yang data variabel penelitian tidak tersedia lengkap dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2014, sehingga jumlah sampel menjadi 110 perusahaan manufkatur yang terdaftar di bei. gunawan et al. – perbandingan prediksi financial distress 123 tabel 1. kriteria pemilihan sampel kriteria jumlah perusahaan manufaktur yang listing di bei pada tahun 2014 151 perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan laporan tahunan atau annual report dan financial report selama tahun 2014 12 data-data mengenai variabel penelitian tidak tersedia lengkap dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2014 29 total sampel 110 total data 110 statistik deskriptif pada tabel 2 disajikan statistik deskpritif dari data penelitian. model fit dan keseluruhan model pada tabel 3 dapat disimak bahwa telah terjadi penurunan nilai -2loglikelihood dari analisis awal ke analaisis akhir. hal tersebut mengindikasikan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. tabel 3. perbandingan nilai -2loglikelihood -2 log likelihood nilai awal (block number = 0) 87,628 akhir (block number = 1) 39,052 kelayakan data dan model regresi pada tabel 4 dapat disimak bahwa nilai signifikansi (sig.) adalah 0,00 < alpha 0,05, yang diartikan data penelitian layak digunakan pada analisis financial distress. tabel 4. hasil uji kelayakan data chi-square df sig. step 48.575 3 .000 block 48.575 3 .000 model 48.575 3 .000 selanjutnya, hasil pengujian kelayakan model regresi mengenai kelayakan model menggunakan spss dipeorleh nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,993 > alpha 0,05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk melanjutkan pengujian dalam penelitian ini. uji koefisien determinasi. hasil uji koefesien determinasi menemukan kan nilai nagelkerke r square sebesar 0,650, yang artinya variabel independen (model altman, model grover dan model zmijewski) mampu menjelaskan variabel dependen (financial distress) sebesar 65% dan sisanya di jelaskan variabel lain yang tidak diteliti. hasil pengujian hipotesis 1,2 dan 3 (uji wald) untuk pembahasan hipotesis 1, 2, dan 3 disajikan pada tabel 5. hasil pengujian menunjukkan bahwa persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut: zi = -0,999 0,448altman 1,839grover + 0,534zmijewski + e hasil tersebut memperlihatkan bahwa nilai sig untuk model altman sebesar 0,043 < alpha 0,05, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,488, sehingga hipotesis h1 diterima, yang artinya model altman dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress. dari tabel 5 juga dapat disimak bahwa nilai sig. untuk model grover sebesar 0,023 < alpha 0,05, dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,839 sehingga hipotesis h2 diterima. dari hasil maka tersebut dapat disimpulkan bahwa model grover dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress. untuk pengujian model zmijewski ditemukan bahwa nilai sig. sebesar 0,001 < alpha 0,05, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,354 yang berarti h3 diterima. dari hasil tersebut dapat disimpulkan model zmijewski dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress. tabel 2. hasil statistik deskriptif n minimum maximum mean std. deviasi financial distress 110 0 1 ,14 ,345 model altman 110 -6,7061 16,9153 3,108648 3,6661916 model grover 110 -5,1268 6,4167 ,509181 1,1828695 model zmijewski 110 -21,5187 17,2824 -1,346023 3,5275980 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 119-127: januari 2017 124 tabel 5. pengujian hipotesis 1, 2 dan 3 model b s.e wald df sig. exp (b) step altman -,448 ,221 4,105 1 ,043 ,639 1 a grover -1,839 ,810 5,157 1 ,023 ,159 zmijewski ,534 ,162 10.843 1 ,001 1,706 constant -,999 ,503 3,949 1 ,047 ,368 a. variable (s) entered on step 1: altman, grover, zmijewski hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa model altman mampu memprediksi kondisi financial distress. hal ini menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan yang digunakan pada model altman mampu menggambarkan kondisi financial distress suatu perusahaan. model atman mampu memprediksi kondisi financial distress karena kelima rasio keuangan yang digunakan mampu menjelaskan kondisi financial distress. rasio keuangan yang digunakan adalah wcta, reta, ebitta mvebvd, dan sata. kelima rasio keuangan tersebut menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, dimana kondisi keuangan sangat erat kaitanya dengan kondisi financial distress. menurut hapsari (2007) working capital to total asset merupakan rasio yang mengukur likuiditas suatu perusahaan. likuiditas tentu tentu berkaitan erat dengan kondisi financial distress. semakin tinggi modal kerja (working capital) maka kondisi keuangan perusahaan semakin baik dan kemungkinan mengalami kondisi financial distress akan semakin kecil. retained earning to total assets memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (kartika, 2012). rasio earning before interest and taxes to total asset mengukur produktivitas aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. market value equity to book value of total debt (rasio modal sendiri terhadap total utang). rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan kepada setiap hutangnya melalui modal sendiri (kartika, 2012). hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian pambekti et al. (2014) yang membuktikan bahwa model altman dapat digunakan untuk memprediksi financial distress. selain itu penelitian penelitian wulandari et al. (2014) juga membuktikan bahwa model altman dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa model grover mampu memprediksi kondisi financial distress. hal ini menunjunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan yang digunakan pada model grover mampu menggambarkan kondisi financial distress suatu perusahaan. model grover menggunakan tiga rasio keuangan untuk memprediksi financial distress. rasio pertama yaitu rasio working capital to total assets. rasio ini akan memperlihatkan likuiditas perusahaan. semakin tinggi rasio ini maka perusahaan akan terhindar dari financial distress. rasio selanjutnya yaitu ebit to total assets. rasio ini akan memperlihatkan tingkat produktivitas aktiva dalam menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga. semakin tinggi rasio ini maka perusahaan akan semakin terhindar dari financial distress. rasio yang terakhir yaitu roa. menurut herdiningtyas et al. (2006) roa merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari rata-rata aset. semakin besar roa, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan dalam kondisi bermasalah. hasil ini konsisten dengan dengan penelitian pambekti (2014) membuktikan bahwa model grover dapat digunakan untuk memprediksi financial distress. penelitian prihanthini dan sari (2013) membuktikan bahwa model grover merupakan model prediksi yang paling sesuai diterapkan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). hasil pengujian menunjukkan bahwa model zmijewski mampu memprediksi kondisi financial distress. hal ini menunjunjukkan bahwa rasiorasio keuangan yang digunakan pada model zmijewski mampu menggambarkan kondisi financial distress suatu perusahaan. model zmijewski menggunakan tiga rasio keuangan. rasio yang pertama yaitu roa. roa yaitu perbandingan antara laba setelah pajak dengan jumlah aset (cahyaningrum dan haryanto, 2012). rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ratarata asetnya. semakin tinggi roa maka kondisi kesehatan perusahaan semakin baik, dan kemungkinan mengalami kondisi financial distress akan semakin kecil. rasio kedua yaitu debt ratio. rasio ini akan mengukur tingkat persentase aktiva yang di biayai gunawan et al. – perbandingan prediksi financial distress 125 oleh hutang. rasio yang terakhir yaitu current ratio. rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. likuiditas merupakan kempuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibanya, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang sehat. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian pambekti et al. (2014), wulandari et al. (2014), prihanthini et al. (2013), dan fatmawati (2012) membuktikan bahwa model zmijewski dapat digunakan untuk memprediksi financial distress. hasil penelitian vatmawati (2012) memperlihatkan bahwa model zmijewski merupakan prediktor delisting terakurat. penelitian pambekti (2014) menyimpulkan bahwa model zmijewski adalah model prediksi financial distress yang paling tepat digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan di masa yang akan datang. hasil pengujian hipotesis 4 hasil uji koefisien determinasi model altman menunjukkan nilai -2 log likelihood sebesar 62,339 dengan nagelkerke r square 0,374. hasil model grover menunjukkan nilai -2 log likelihood sebesar 57,018 dengan nagelkerke r square 0,442. hasil uji koefisien determinasi model zmijewski menunjukkan nilai -2 log likelihood sebesar 55,580 dengan nagelkerke r square 0,460. tabel 6. hasil uji tingkat akurasi no model prediktor nagelkerke r 2 1 model zmijewski 0,460 2 model grover 0,442 3 model altman 0,374 dari tabel 6 dapat disimak urutan tingkat akurasi prediksi financial distress yang dimulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. model dengan tingkat akurasi tertinggi yaitu model zmijewski (0,460) kemudian model grover (0,442) dan yang paling rendah adalah model altman (0,374). pengujian menunjukkan bahwa model yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi dalam memprediksi financial distress adalah model zmijewski. hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. hal tersebut memperlihatkan bahwa h4 ditolak, yang artinya model altman bukan merupakan prediktor financial distress yang memiliki tingkat akurasi tertinggi diantara tiga variabel independen yang diteliti. model yang paling akurat dalam memprediksi financial distress pada perusahaan manufaktur adalah model zmijewski. pengujian menunjukkan bahwa model yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi dalam memprediksi financial distress adalah model zmijewski. hasil penelitian fatmawati (2012) memperlihatkan bahwa model zmijewski merupakan prediktor delisting terakurat. penelitian pambekti et al. (2014) menyimpulkan bahwa model zmijewski adalah model prediksi financial distress yang paling tepat digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan di masa yang akan datang. simpulan penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan model altman, model grover dan model zmijewski dalam memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur. hasil perbandingan ketiga model prediksi funancial distress menunjukkan bahwa tingkat akurasi prediksi financial distress tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu model zmijewski, model grover dan model altman. model zmijewski memiliki tingkat akurasi tertinggi dalam memprediksi kondisi financial distress didasarkan pada hasil uji koefisien detertminasi. model zmijewski memiliki nilai nagelkerke r square paling tinggi diantara tiga model yang diuji. jika dibandingkan dengan dua model lainya, persamaan model zmijewski memiliki karakteristik yang berbeda. model zmijewski lebih menekankan pada ukuran utang, sedangkan dua model lainya lebih menekankan pada ukuran profitabilitas. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu model prediksi financial distress sudah banyak dikembangkan, namun penelitian ini hanya membandingkan tiga model prediktor fianancial distress saja. penelitian selanjutnya sebaiknya membandingkan lebih banyak model prediksi financial distress, seperti ohlson, springate, fulmer, ca-score dll, sehingga hasil penelitian benar-benar mampu menjawab prediktor financial distress mana yang terbaik. keterbatasan selanjutnya adalah terkait sampel. sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja. penelitian selanjutnya sebaiknya jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 119-127: januari 2017 126 memperluas sampel penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat general. daftar pustaka adnan, m. a. dan e. kurniasih. 2000. analisis tingkat kesehatan perusahaan untuk memprediksi potensi kebangkrutan dengan pendekatan altman (the analysis of corporates’ health to predict their bankruptcy potentials using the altman model). jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 7 (2). anggarini, t. v. dan m. d. ardiyanto. 2010. pengaruh karakteristik komite audit terhadap financial distress. disertasi doktoral, universitas dipponegoro. ardiyanto, f. d. dan p. prasetiono. 2011, “prediksi rasio keuangan terhadap kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal dinamika ekonomi & bisnis, 8 (1), 1-14. cahyaningrum, n. h. dan a. m. haryanto. 2012. analisis manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba (studi kasus: perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2005 sampai dengan 2010). disertasi doktoral, universitas diponegoro. dewi, s. s. 2013. pengaruh karakteristik perusahaan terhadap corporate social responsibilitydisclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei. jurnal ilmu & riset akuntansi, 2 (3), 9-11. fatmawati, m. 2012. penggunaan the zmijewski model, the altman model, dan the springate model sebagai prediktor delisting. jurnal keuangan dan perbankan, 16 (1), 56-65. ghozali, i. 2011. aplikasi multivariate dengan program ibm spss 19. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. hadi, s. dan a. anggraeni. 2011. pemilihan prediktor delisting terbaik (perbandingan antara the zmijewski model, the altman model, dan the springate model). jurnal akuntansi & auditing indonesia, 12 (2), 19. hapsari, e. a. 2007. analisis rasio keuangan untuk memprediksi pertumbuhan laba (studi kasus: perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta periode 2001 sampai dengan 2005). disertasi doktoral, universitas diponegoro. kartika, a. 2012. pengaruh kondisi keuangan dan non keuangan terhadap penerimaan opini going concern pada perusahaan manufaktur di bei”. dinamika akuntansi keuangan dan perbankan, 1( 1), 1-11. luciana, 2006, prediksi kondisi financial distress perusahaan go public dengan menggunakan analisis multinomial logit. jurnal ekonomi dan bisnis, 7 (2), 183-210. maryati, h. dan i. zulkarnain. 2014. analis prediksi financial distress dengan menggunakan model z-score (altman) (studi kasus pt. indocement tunggal prakarsa, tbk yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 20072012). disertasi doktoral, universitas bengkulu. noverio, r. dan t. dewayanto. 2011. analisis pengaruh kualitas auditor, likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. disertasi doktoral, universitas diponegoro. pambekti, g. t. 2014. analisis ketepatan model altman, springate, zmijewski, dan grover untuk prediksi financial distress (studi pada perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah tahun 2009-2012). disertasi doktoral, universitas islam negeri sunan kalijaga. prihanthini, n. m. dan m. m. sari. 2013. “prediksi kebangkrutan dengan model grover, altman z-score, springate dan zmijewski pada perusahaan food and beverage di bursa efek indonesia. ejurnal akuntansi universitas udayana, 5 (2), 417-435. rifqi, m. 2009. analisis perbandingan model prediksi financial distress altman, ohlson, zmijewski, dan springate dalam penerapannya di indonesia. skripsi. universitas indonesia. saham delisting di bursa efek indonesia, http://www.sahamok.com/emiten/sahamdelisting/, diakses pada 10 juni 2015. widarjo, w. dan d. setiawan. 2009. pengaruh rasio keuangan terhadap kondisi financial distress perusahaan otomotif. jurnal bisnis dan akuntansi, 11 (2), 107119. http://www.sahamok.com/emiten/saham-delisting/ http://www.sahamok.com/emiten/saham-delisting/ gunawan et al. – perbandingan prediksi financial distress 127 wulandari, v. 2014. analisis perbandingan model altman, springate, ohlson, fulmer, ca-score dan zmijewski dalam memprediksi financial distress (studi empiris pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2012). jurnal online mahasiswa (jom) bidang ilmu ekonomi, 1 (2), 1-18. yuanita, i. 2010. prediksi finacial distress dalam industri textile dam garment (bukti empiris di bursa efek indonesia). jurnal akuntansi & manajemen, 6 (2), 101-120. journal of accounting and investment vol. 22 no. 2, may 2021 article type: research paper the implications of organizational slackresources heterogeneity toward csr expenditures kadek weda noveadjani tista 1 *, aulia fuad rahman 1 and arum prastiwi 1 abstract: research aims: this study aims to prove the alleged effect of organizational resource slack on corporate social responsibilities (csr) expenditures. the types of organizational resource slack examined in this study were financial slack, human resource slack, and innovational slack. this research was conducted in the mining sector and basic and chemical industries listed on the indonesia stock exchange during 2015-2019. design/methodology/approach: non-probability sampling technique with purposive sampling method was as the sampling method. it consisted of 13 companies with a total of 54 samples of observations. hypothesis testing used multiple linear regression. research findings: the results showed that financial slack had a negative effect on csr expenditures. it supports agency theory used as a theoretical basis regarding management's tendency to manage slack over organizational resources. however, this study could not show the effect of human resource slack and innovational slack on csr expenditures. theoretical contribution/originality: this study's results constitute empirical evidence related to agency theory explaining the effect of financial slack on csr expenditures. practitioner/policy implication: this study’s results can illustrate the management’s tendency to allocate funds for csr by considering the slack of various types of organizational resources. improvements related to the implementation of law no. 40 of 2007 about the responsibility of limited liability companies to carry out social and environmental responsibility also need to be concerned by the regulator. research limitation/implication: the limitations in this study that can be considered for future research are related to very limited research data for certain variables. the data’s availability related to csr costs and research and development costs included in the annual report is very limited, so the number of samples processed was limited. keywords: corporate social responsibilities (csr); expenditures; financial slack; human resources slack; innovational slack introduction today's business practices are no longer only seen as merely economic activities but also their social and environmental impacts and efforts to overcome them. in this case, corporate social responsibility (csr) has affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas brawijaya, east java, indonesia *correspondence: noveadjaniweda@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i2.11393 citation: tista, k.w.n., rahman, a.f., & prastiwi, a. (2021). the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures. journal of accounting and investment, 22(2), 361-374. article history received: 30 mar 2021 revised: 30 mar 2021 accepted: 14 apr 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=56103933800 https://scholar.google.com/citations?user=spfumjuaaaaj&hl=en&oi=ao/en http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ mailto:noveadjaniweda@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/11393 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i2.11393&domain=pdf tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 362 become an integral part of doing business worldwide. hasan and habib (2017) discovered a dramatic increase in csr investment and csr-related initiatives in recent years. sustainable and responsible investment (sri) assets have grown by 76 percent since early 2012 to a total of $ 6.57 trillion, representing based on the sri report of 2014. meanwhile, in indonesia itself, pirac research in 2001 revealed that csr funds in indonesia reached more than 115 billion rupiahs or around 11,5 million us dollars from 180 companies spent on 279 social activities recorded by mass media. the average number of companies that donated funds for csr activities was around 640 million rupiahs or around 413 million per activity (suharto, 2006). it could result from pressure from stakeholders who have begun to be concerned about social and environmental issues in business practices. one example was the dispute between the aice labor union and aice management, one of the ice cream producers, where the union questioned various working conditions deemed not ideal under the applicable law provisions. for example, a decrease in wages, working conditions for pregnant women at night, environmental contamination, transfer of workers to union members, and layoffs. therefore, the pressure to equalize the economic, social, and environmental aspects is getting bigger. the company's commitment to be more concerned with social and environmental aspects besides economic aspects can be demonstrated in various ways, namely funding allocations for corporate social responsibilities and disclosure of sustainability reports. although there is a law regulating it, law no. 40 of 2007 regarding limited liability companies, there is still no standard related to its implementation because it still uses the principles of compliance and fairness, which is very still subjective. it is interesting to see how the management tends to define “compliance and fairness” in the field implementation. management will consider various factors, especially the resources owned by the organization; adequate resources will motivate managers to allocate funds in the csr program. several previous studies that examined the effect of slack resources on csr and corporate sustainability practices saw it from the slack resources theory’s perspective, explaining that when a company has slack, namely the difference between existing and actual resources needed to complete a task efficiently, it would be used to carry out sustainability activities, such as social and environmental responsibility (cheng, 2014; orlitzky, schmidt, & rynes, 2003). the slack resources theory concerning csr practices can be proven by previous research by adams and hardwick (1998) and brammer and millington (2004), which found that a more significant financial slack would encourage companies to invest their funds in csr. however, it is inversely proportional when viewed from the agency theory’s perspective, type 1 agency problem, where management in managing the company tends to be more concerned with its interests rather than an increasing long-term firm value. those excess resources will be used by managers to pursue value-added and profitable projects without paying attention to the stakeholders’ concerns (boso et al., 2017; shahzad, rutherford, & sharfman, 2016). the tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 363 different points of view of the two theories are used to justify the mixed and inconsistent results of previous research. research conducted by julian and ofori-dankwa (2013) uncovered that sustainability issues had not been a priority for major market players, such as suppliers, customers, competitors, distributors, and other non-market players (policymakers and the public). it is also supported by the lack of knowledge regarding the urgency of sustainability matters (scott & vigar-ellis, 2014) in developing countries full of uncertainty (bruton, fitaotchev, & wright, 2013; shevchenko, lévesque, & pagell, 2016). it can be a disincentive for these managers to allocate their financial capital to business practices that they consider not value-added. moreover, organizational resources take various forms, but previous studies have only focused on identifying slack resources as homogeneous, namely from the financial slack’s viewpoint. therefore, the researchers considered that viewing slack resources as heterogeneous in nature will provide more comprehensive and representative results of the actual reality. thus, it does not generalize resources as homogeneous. besides, previous studies have obtained inconsistent research results related to the effect of organizational resource slack on csr. most of the research is implemented in developed countries, where it is seen from the practice and regulations’ very qualified maturity level. hence, the researchers wanted to adopt similar research in indonesia as a developing country where regulations related to csr implementation are still immature and still face various obstacles in the field. one of them is the absence of csr implementation’s master plan, which as a result, the government’s role as a regulator is often counterproductive (bahlian, 2007). the problem that comes from the community is that they are less participatory and tend not to be invited to change, and only want to get a disbursement of funds. this research is expected to provide the latest references on the development of csr practices in indonesia, as seen from its implementation commitment by companies that regulators can use to improve future regulations. considering the existing research gaps, such as limited research that sees resource slack as heterogeneous (not only seen from financial resources), especially in indonesia as a developing country, to the inconsistency of previous research results, this study aimed to obtain evidence regarding the influence of the slack resources’ heterogeneity (financial, human resources, and innovational) on the funds disbursed by companies in carrying out csr practices in basic industry and chemical and mining sector companies listed in indonesia stock exchange in 2015-2019. furthermore, this study is expected to contribute to adding the reference of agency theory used to explain the effect of slack resources on csr expenditures. it can also be included as references for public companies’ management and shareholders, especially regarding wisdom in allocating funds for csr activities by considering the characteristics of organizational slack resources. meanwhile, from the policy aspect, it is expected that the financial services authority (ojk) will be able to accomplish the regulation tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 364 implementation of law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies that carry out their business activities to do social and environmental responsibility (tjsl). literature review and hypotheses development the conceptual framework in this research will provide an understanding of the relationship between sustainability expenditures and various slack resources, such as financial resources, human resources, and availability of innovation. this research focuses on sustainability expenditures that reflect corporate sustainability performance where indonesia has required companies to carry out social responsibility activities according to law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies. however, this regulation does not explain how the mechanisms and procedures are standardized, either from the practice or disclosure in the company's sustainability report. the research model that the researchers developed is as follows: figure 1 conceptual framework agency relationships arise when there are conflicts of interest between agents and principals (jensen & meckling, 1976). therefore, in this theory, the company is seen as a set of contracts between company managers and shareholders. principals or company owners hand over the company management to these agents. therefore, managers will also have more internal information and are more aware of the company's prospects than shareholders (principals). this phenomenon is known as information asymmetry, where managers have more information related to the company than the company owners, in this case, the shareholders. it is feared that managers can misuse this information asymmetry to maximize its utility and set aside the shareholders’ interests. agency theory also assumes that all individuals act in their interests. shareholders as principals are assumed to be only interested in increasing the financial performance of their investment in the company. meanwhile, agents are assumed to receive satisfaction in the form of financial compensation (aggarwal & samwick, 2006). tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 365 agency theory suspects that maintaining resource slack will only benefit managers who act as agents (jensen & mackling, 1976), and they can use that resource slack to over invest in projects that can increase their compensation (tan & peng, 2003). according to bourgeois (1981), slack resources are "the excess of actual and potential resources owned by the company, which can be used to adapt in condition changes from internal and external pressures of the company. slack resources are dynamic quantity that shows the difference between the company's current resources and the company's current resource demands (mishina, pollock, & porac, 2004). margolis and walsh (2003) identified 22 studies related to slack in an accounting perspective through market-based performance indicators, including research by amato and amato (2006), melo (2012), and nelling and webb (2009). some researchers argue that slack and corporate social performance (csp) are multidimensional concepts; if slack resources are considered homogeneously to explain csp, they will lead to a conclusion that does not represent the true reality, especially regarding the true nature of the relationship between these two constructs. research by cheng and kesner (1997) and tan and peng (2003) discussed the development of a theory about slack, while bourgeois (1981) and nohria and gulati (1995) examined the development of slack measurement. from an emerging market economy perspective, evidence suggests that a larger financial slack causes companies to be more likely to protect their business interests than to spend more for social and environmental purposes (julian & ofori-dankwa, 2013). economic aspects are still a top priority over environmental and social aspects, and this is due to a lack of knowledge about sustainability’s benefits in developing economic markets (khavul & bruton, 2013; loayza, schmidt-hebbel, & serven, 2000; viswanathan et al., 2012). besides, from a policy perspective, developing countries tend to make policies to support the economy as an incentive for companies so that social and environmental issues have not become the primary focus (tang, kacmar, & busenitz, 2012). the financial slack will be allocated for legal assistance for corporate litigation due to social and/or environmental deviation. furthermore, having more financial resources implies that a company can shape public opinion and blunt the negative consequences of social and environmental deviations. in the special case, smes are located in developing countries with a high uncertainty level, and policies regarding csr and practices have not been binding on business entities to focus more on core operational activities. based on this explanation, the first hypothesis in this research is: h1: financial slack has a negative effect on csr expenditures. pm the other hand, human resource is one of the unique resources because of the high level of specifications; it seems rigid (mishina et al., 2004). thus, if there is a slack of human resources, it will be difficult to reallocate it to csr, and in times of emergency or crisis, csr problems are becoming more prominent, the hr slack is not h elpful enough to handle the crisis on time (zhang & li, 2010). it makes hr slack a form of inefficiency, tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 366 leading to financial burdens for the company to reduce management incentives further to allocate funds to csr. managers will allocate company funds to provide rewards and performance remuneration to improve their employees’ performance and commitment to achieve economic goals. it will reduce the funds that should be allocated for carrying out csr. based on this explanation, the second hypothesis in this research is: h2: human resource slack has a negative effect on csr expenditures. moreover, agency theory-based research illustrates that high innovation resources will be channeled into value-added projects. more experiments are carried out when the innovation level is high and strict discipline is needed in carrying out these innovations (wiklund & shepherd, 2011). this opportunity is misused to pursue their favorite project or continue funding value-added projects (nohria & gulati, 1996). managers will tend to behave inefficiently to use slack over these innovation resources for their experiments. based on this explanation, the third hypothesis in this research is: h3: innovational slack has a negative effect on csr expenditures. research method the population in this research was the mining and basic industry and chemical sectors listed on the idx during the 2015-2019 period by viewing the company's annual reports through the website www.idx.co.id and the company's website. 2015 to 2019 was chosen as the year of observation because several phenomena were starting in 2015 that had quite a large impact on the population and were thought to affect companies in allocating funds for social and environmental responsibility activities. based on pricewaterhousecoopers' (pwc) annual report in the mining sector in 2015, there was no mining company in indonesia with a market capitalization exceeding the us $ 4 billion. the total market capitalization of mining companies listed on the indonesia stock exchange fell from rp 255 trillion as of 31 december 2014 to rp 161 trillion as of 31 december 2015. the 37% decline was mainly driven by falling commodity prices (pwc indonesia, 2016). according to published data by gri in 2015, indonesia was a country with several companies most publish sustainability reporting compared to other countries in asia southeast. however, on the other hand, the achievement of this number was very low, even the figure has not reached 15% when viewed from the total number of companies listed on the indonesia stock exchange (asyidiki, 2017). the sampling method used was the non-probability technique and explicitly employed the purposive sampling method, meaning that the data obtained could be more representative and support the research. secondary data used in this research was the company's annual report during 2015-2019. this study utilized unbalanced panel data, processed using eviews software. the total sample of observations obtained was 54 samples from a total of 13 companies (see table 1). tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 367 table 1 sample selection no criteria n 1. companies listed on idx during 2015-2019 152 total population observed 760 2. annual reports that are not available for access (325) 3. annual reports that do not provide complete data (199) 4. financial reports that are not denominated in the rupiah currency (182) number of companies used as sample 13 number of observations during 2015-2019 54 source: author’s data analysis the analysis method used was multiple linear regression, an equation model explaining one dependent variable/response (y) relationship with two or more independent variables/predictors (x1, x2, ... xn). the purpose of the multiple linear regression test is to predict the dependent variable/response’s (y) value if the independent variable/predictor’s (x1, x2, ..., xn) values are known. besides, it is also to determine how the direction of the dependent variable relates to the independent variables. the regression model for this research is: csr = α β1fin β2hr β3innov + β4size + β5debt + ε (1) description: csr : csr expenditures α : constant β : regression coefficient fin : financial resource slack hr : human resource slack innov : innovational resource slack size : company size deb : debt ratio ε : error term, namely the level of estimator error in the study this measurement, which focuses on expenditure, has the advantage of providing an objective monetary calculation of the company's csr (wood, 1991). the researchers employed the primary measurement, namely the natural logarithm of csr expenditure, because it is considered an absolute and relevant monetary measurement that can describe the number of funds allocated for csr, apart from this measurement tool most widely used in previous studies (amato & amato, 2006; brammer & millington, 2004; navarro, 1988; wang et al., 2008). referring to the research of shahzad et al. (2016), the natural logarithm of the number of employees for each company each year and subtracted from the natural logarithm of the average number of employees working in the company's industry in that year was used to measure human resource slack. the researchers were guided by research by shahzad et al. (2016), which used the natural logarithm of the total number of employees for each company each year and tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 368 was subtracted from the natural logarithm of the average number of employees employed in the company's industry in that year. the proxy of innovational slack used in this research was the relative amount of r&d costs incurred by a company compared to other companies in the same industry (scherer, 1980). the researchers divided r&d costs by company sales. this study also utilized company size variables and debt ratios. according to sembiring (2005), greater pressure is focused on large companies due to operating activities and large influence and the social programs made by the company that will be given more attention by shareholders so that the funds allocated for csr will be greater than in small companies. in this study, firm size was measured by the natural logarithm of total assets. meanwhile, naser et al. (2006) suspected that the debt ratio was positively related to disclosure because high-risk companies would carry out more detailed social responsibility and disclosure to convince investors and creditors. in this study, the debt ratio was calculated by dividing total debt by total assets. result and discussion in this study, descriptive analysis aimed to provide an overview of the research variables’ characteristics, consisting of csr expenditures, financial slack, human resource slack, innovative slack, debt ratio, and company size. the data characteristics used in this analysis included the mean values, minimum values, maximum values, and standard deviations of the variables studied. the descriptive analysis results of the research variables are shown in table 2. table 2 descriptive statistics variable minimum maximum mean standard deviation csr 0,00 19.59 14.5492 4.47665 fin -7142103000.00 11236880000.00 1886075032.4644 3467217556.79892 hr -6.87 1.15 -0.6666 1.47622 innov pol size debt 0.00 0.00 19.72 0.10 0.17 3.81 25.10 0.96 0.0041 1.7877 22.3909 0.4072 0.02404 1.32268 1.61721 0.18760 companies’ csr expenditures had a minimum value of 0.00, while the maximum value was 19.59. the mean value of csr expenditures was 14,5492 with a standard deviation of 4,47665. the lower standard deviation value than the mean value indicated a lower variance of various csr expenditures during the observation period. financial slack showed a minimum value of -7142103000.00, while the maximum value was 11236880000.00. the financial slack variable had a mean value of 1886075032.4644 with a standard deviation of 3467217556.79892. the human resource slack in the study revealed a minimum value of -6.87, while the maximum value was 1.15. the human resource slack variable had a mean value of -0.6666 with a standard deviation of 1.47622. innovational slack had a minimum value of 0.00, while a maximum value of tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 369 0.17 even though the mean value of the innovative slack variable was 0.0041 with a standard deviation value of 0.02404. to determine the most appropriate model (common effect model/fixed effect model/random effect model) based on the data’s characteristics to answer the research objectives, the f-test (chow test), hausman test, and lagrange multiplier (lm) test were carried out. the three types of tests’ results on the regression equation can be summarized in table 3. table 3 selection of regression models type of testing probability value chow test 0.0000 hausman test 0.4036 lagrange multiplier test 757.6301 the chow test was used to determine the best model between common or pooled and fixed effect, employed in estimating panel data. decision-making was based on the chow test, namely, if the probability value is less than alpha = 0.00 (probability <0.05), then the panel data regression method appropriate to choose is the fixed effect model (fem). on the other hand, if the probability value is more than alpha = 0.05 (prob> 0.05), then the panel data regression method appropriate to choose is the common effect model (cem). table 3 displays the probability value of the cross-section f regression model of 0.000 <0.05, so the panel data regression method appropriate to choose was the fixed effect model (fem). furthermore, to choose between the fixed effect model (fem) and the random effect model (rem) method, a hausman test was performed. decision-making based on the hausman test is that if the probability value is more than alpha = 0.00 (probability> 0.05), then the panel data regression method appropriate to choose is the random effect model (rem). meanwhile, if the probability value is less than alpha = 0.05 (prob <0.05), the panel data regression method appropriate to choose is the fixed effect model (fem). in the regression model equation, the probability value was 0.4036, higher than 0.05, so the panel data method chosen was the random effect model (rem). in the regression model equation, the lagrange multiplier test was then carried out to choose the best method between the dominant effect model (rem) or the common effect model (cem). the test criterion states that if the calculated lm result is smaller than the chi-square table (alpha = 5%), then the line regression estimation model that corresponds to the research data is the common effect model (cem), while the square value of the table is greater than the lm value. the significance (alpha = 5%) means that the model regression estimation used is the dominant effect model (rem). in this study, the regression equation had a calculated lm value of 757.63, higher than the chi-square value of 72.15322. thus, in this equation, the panel regression estimate chosen was the random effect model (rem). tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 370 one goal to do research is to do hypothesis testing. even though the objective of testing the hypothesis is to determine the theoretical answer, the hypothesis is supported by the facts collected and analyzed in the data testing process. hypothesis testing in this study used the analysis of the coefficient of determination and the t-test (t-test). the results of testing the hypothesis are as follows: table 4 results of the regression and coefficient of determination variables regression results fin (t value) -4.160** (-22.720) hr (t value) -0.064 (-0.394) innov (t value) 0.484 (0.942) size (t value) 0.213 (1.198) debt (t value) 0.153 (0.123) r 2 adjusted r 2 0.939 0.933 (*) p<5%, (**) p<1% variable definitions: fin: financial slack; hr: human resource slack; innov: innovational slack; size: company size; debt: debt ratio the first hypothesis states that financial slack has a negative effect on csr expenditures. based on table 4, financial slack had a negative effect on csr expenditures. based on the regression test results, the f irst hypothesis was concluded that h1 was accepted. this research supports previous studies conducted by shahzad et al. (2016), which examined the effect of financial slack on corporate sustainability performance, and boso et al. (2017), which investigated the effect of financial slack on csr expenditures. at the same time, it supports the agency theory, explaining information asymmetry related to company slack resources that managers will tend to use to pursue value-added projects and fulfill their opportunistic desires. it is also encouraged because this research background was in indonesia as a developing country, where economic aspects are still a top priority over environmental and social aspects; this is due to a lack of knowledge about the sustainability’s benefits in developing economic markets (khavul & bruton, 2013; loayza et al., 2000; viswanathan et al., 2012). policies in developing countries provide more incentives to increase productivity and other economic aspects so that social and environmental problems have not become the primary focus (tang et al., 2012). the second hypothesis proposes that human resource slack has a negative effect on csr expenditures. however, on the other hand, the study results could not prove this hypothesis. human resource slack did not affect csr expenditures. human resource slack did not affect csr expenditures, meaning that the number of employees employed in a company did not affect the company's tendency to allocate funds to conduct csr. tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 371 human resource is one of the unique resources because of the high level of specifications; it seems rigid (mishina et al., 2004). thus, if there is a slack of human resources, it will be difficult to reallocate it to csr, and in times of emergency or crisis, csr problems are becoming more prominent, so the hr slack is not helpful enough to handle the crisis on time (zhang & li, 2010). besides, the company's csr programs do not require a clean allocation of human resources. moreover, the company's csr programs are philanthropic by the disbursement of funds without considering the number of employees they have. human resources did not affect the company's tendency to allocate funds in csr, but they would have more consideration for the number of human resources they had for other value-added activities. moreover, innovational slack did not affect csr expenditures, presumably because the company in implementing its csr program did not require special innovation resources, so the existence of this innovational slack did not affect the company's tendency to allocate its funds. as known, innovative resources are all the resources a company needs to innovate. most csr programs owned by the company are in the form of philanthropic activities, expected to contribute significantly to poverty reduction and improve people's living standards. the csr program itself is a company-side program aimed at social and environmental aspects and is not directly integrated into primary business practices. conclusion sustainable business practices are of concern to various parties and dominate various business literature, especially when these parties have begun to realize the importance of environmental and social aspects and the idea of equalizing these two aspects to economic aspects. they realize that to achieve business sustainability, it is not enough just to pursue profitability in monetary terms. the company's commitment to implementing sustainable business practices is shown by the number of funds allocated for these csr. based on agency theory, it is suspected that the company's commitment to allocating funds for csr is influenced by the slack of organizational resources owned by the company, namely financial resources, human resources, and innovation resources. this research tries to prove this, especially in indonesia, with the characteristics of a developing country. empirical studies in the mining and basic industry and chemical sectors showed that financial slack negatively affected csr expenditures. it indicated that when a company had higher financial slack, it would be allocated by management to pursue value-added projects to maximize profits. however, this study could not prove the negative effect of human resource slack and innovational slack on csr expenditures because the researchers found that innovational slack did not affect csr expenditures. it was presumably because companies generally had sustainability programs reflected in environmental and social responsibility programs that did not require particular forms of innovation or excess human resources in their programs’ design and implementation. tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 372 therefore, the existence of human resource slack and innovational slack did not affect csr expenditures. in addition to the variables above, the researcher also tested two control variables: company size and debt ratio, which did not affect csr expenditures. it was presumably because companies have begun to realize the importance of social and environmental aspects to support their business sustainability. besides, the rules also oblige all companies to carry out social and environmental responsibility for both small and large companies, so that company size and the debt ratio no longer affected the tendency of companies to allocate their funds for csr activities. this research can provide a practical description of how management responds to slack resources and trends in allocating csr funds based on their resources. each organizational resource slack is known to have specific characteristics that must also be considered in making decisions for the allocation of funds in implementing csr programs in particular or for key business practices. besides, this research is also expected to include the financial service authority as a regulator to complete the regulations’ implementation of law no. 40 of 2007. the limitations in this study that can be taken into consideration for future research are related to minimal research data for specific variables. the data’s availability related to csr costs and research and development costs included in the annual report is very limited, so the number of samples processed was limited. future studies that will carry out similar research may consider this study’s limitations by expanding the study population or increasing the number of years of research so that the number of samples will be more and more representative. references adams, m., & hardwick, p. (1998). an analysis of corporate donations: united kingdom evidence. journal of management studies, 35(5), 641–654. https://doi.org/10.1111/14676486.00113 aggarwal, r. k., & samwick, a. a. (2006). empire-builders and shirkers: investment, firm performance, and managerial incentives. journal of corporate finance, 12(3), 489–515. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2006.01.001 amato, l. h., & amato, c. h. (2006). the effects of firm size and industry on corporate giving. journal of business ethics, 72(3), 229–241. https://doi.org/10.1007/s10551-0069167-5 asyidiki, a. (2017). analisis e-corporate social responsibility pada perusahaan yang tergabung dalam socially responsible investment. jurnal akuntansi akunesa, 6(1), 1-23. retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/view/23646 bahlian, m. (2007). pengaruh corporate social responsibility dalam meningkatkan penanaman modal asing. jurnal hukum samudra keadilan, 12(1), 26-43. retrieved from https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/90 boso, n., danso, a., leonidou, c., uddin, m., adeola, o., & hultman, m. (2017). does financial resource slack drive sustainability expenditure in developing economy small https://doi.org/10.1111/1467-6486.00113 https://doi.org/10.1111/1467-6486.00113 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2006.01.001 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9167-5 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9167-5 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/23646 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/23646 https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/90 tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 373 and medium-sized enterprises? journal of business research, 80, 247–256. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.016 bourgeois, l. j. (1981). on the measurement of organizational slack. the academy of management review, 6(1), 29-39. https://doi.org/10.2307/257138 brammer, s., & millington, a. (2004). the development of corporate charitable contribution in the uk: a stakeholder analysis. journal of management studies, 41(8), 1411-1434. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00480.x bruton, g. d., fitaotchev, i., & wright, m. (2013). entrepreneurship and strategy in emerging economies. strategic entrepreneurship journal, 7(3), 169-180. https://doi.org/10.1002/sej.1159 cheng, j. l. c., & kesner, i. f. (1997). organizational slack and response to environmental shifts: the impact of resource allocation patterns. journal of management, 23(1), 1–18. https://doi.org/10.1177/014920639702300101 cheng, q. (2014). family firm research – a review. china journal of accounting research, 7(3), 149–163. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2014.03.002 hasan, m. m., & habib, a. (2017). corporate life cycle, organizational financial resources and corporate social responsibility. journal of contemporary accounting and economic, 13, 20-36. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.002 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x julian, s. d., & ofori-dankwa, j. c. (2013). financial resource availability and corporate social responsibility expenditures in a sub-saharan economy: the institutional difference hypothesis. strategic management journal, 34(11), 1314–1330. https://doi.org/10.1002/smj.2070 khavul, s., & bruton, g. d. (2012). harnessing innovation for change: sustainability and poverty in developing countries. journal of management studies, 50(2), 285–306. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01067.x loayza, n., schmidt-hebbel, k., & serven, l. (2000). saving in developing countries: an overview. the world bank economic review, 14(3), 393–414. https://doi.org/10.1093/wber/14.3.393 margolis, j. d., & walsh, j. p. (2003). misery loves companies: rethinking social initiatives by business. administrative science quarterly, 48(2), 268-305. https://doi.org/10.2307/3556659 melo, t. (2012). slackresources hypothesis: a critical analysis under a multidimensional approach to corporate social performance. social responsibility journal, 8(2), 257-269. https://doi.org/10.1108/17471111211234879 mishina, y., pollock, t. g., & porac, j. f. (2004). are more resources always better for growth? resource stickiness in market and product expansion. strategic management journal, 25(12), 1179–1197. https://doi.org/10.1002/smj.424 naser, k., al-hussaini, a., al-kwari, d., & nuseibeh, r. (2006). determinants of corporate social disclosure in developing countries: the case of qatar. advances in international accounting, 19, 1–23. https://doi.org/10.1016/s0897-3660(06)19001-7 navarro, p. (1988). why do corporations give to charity? the journal of business, 61(1), 65-93. https://doi.org/10.1086/296420 nelling, e., & webb, e. (2008). corporate social responsibility and financial performance: the “virtuous circle” revisited. review of quantitative finance and accounting, 32(2), 197– 209. https://doi.org/10.1007/s11156-008-0090-y nohria, n., & gulati, r. (1996). is slack good or bad for innovation? academy of management journal, 39(5), 1245–1264. https://doi.org/10.5465/256998 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.016 https://doi.org/10.2307/257138 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00480.x https://doi.org/10.1002/sej.1159 https://doi.org/10.1177/014920639702300101 https://doi.org/10.1016/j.cjar.2014.03.002 https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.002 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1002/smj.2070 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01067.x https://doi.org/10.1093/wber/14.3.393 https://doi.org/10.2307/3556659 https://doi.org/10.1108/17471111211234879 https://doi.org/10.1002/smj.424 https://doi.org/10.1016/s0897-3660(06)19001-7 https://doi.org/10.1086/296420 https://doi.org/10.1007/s11156-008-0090-y https://doi.org/10.5465/256998 tista, rahman, & prastiwi the implications of organizational slack-resources heterogeneity toward csr expenditures journal of accounting and investment, 2021 | 374 orlitzky, m., schmidt, f. l., & rynes, s. l. (2003). corporate social and financial performance: a meta-analysis. organization studies, 24(3), 403–441. https://doi.org/10.1177/0170840603024003910 price water house coopers (pwc indonesia) (2016). pwc: tahun 2015 sebagai tahun terburuk bagi sektor pertambangan. retrieved from https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2016/indonesian/pwc--tahun-2015-sebagai-tahun-terburuk-bagi-sektor-pertambangan.html scherer, f. m. (1980). industrial market structure and economic performance. american journal of agricultural economics, 54(3), 547-548. https://doi.org/10.2307/1239196 scott, l., & vigar-ellis, d. (2014). consumer understanding, perceptions and behaviours with regard to environmentally friendly packaging in a developing nation. international journal of consumer studies, 38(6), 642–649. https://doi.org/10.1111/ijcs.12136 sembiring, e. r. (2005). karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial: study empiris pada perusahaan yang tercatat di bursa efek jakarta. simposium nasional akuntansi 8. shahzad, a. m., rutherford, m. a., & sharfman, m. p. (2015). stakeholder-centric governance and corporate social performance: a cross-national study. corporate social responsibility and environmental management, 23(2), 100–112. https://doi.org/10.1002/csr.1368 shevchenko, a., lévesque, m., & pagell, m. (2016). why firms delay reaching true sustainability. journal of management studies, 53(5), 911–935. https://doi.org/10.1111/joms.12199 suharto, e. (2007). pekerjaan sosial di dunia industri: memperkuat tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). bandung: refika aditama tan, j., & peng, m. w. (2003). organizational slack and firm performance during economic transitions: two studies from an emerging economy. strategic management journal, 24(13), 1249–1263. https://doi.org/10.1002/smj.351 tang, j., kacmar, k. m. (micki), & busenitz, l. (2012). entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. journal of business venturing, 27(1), 77–94. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.07.001 viswanathan, m., sridharan, s., ritchie, r., venugopal, s., & jung, k. (2012). marketing interactions in subsistence marketplaces: a bottom-up approach to designing public policy. journal of public policy & marketing, 31(2), 159–177. https://doi.org/10.1509/jppm.11.049 wang, h., choi, j., & li, j. (2008). too little or too much? untangling the relationship between corporate philanthropy and firm financial performance. organization science, 19(1), 143–159. https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0271 wood, d. j. (1991). corporate social performance revisited. the academy of management review, 16(4), 691-718. https://doi.org/10.2307/258977 zhang, y., & li, h. (2010). innovation search of new ventures in a technology cluster: the role of ties with service intermediaries. strategic management journal, 31(1), 88–109. https://doi.org/10.1002/smj.806 https://doi.org/10.1177/0170840603024003910 https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2016/indonesian/pwc---tahun-2015-sebagai-tahun-terburuk-bagi-sektor-pertambangan.html https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2016/indonesian/pwc---tahun-2015-sebagai-tahun-terburuk-bagi-sektor-pertambangan.html https://doi.org/10.2307/1239196 https://doi.org/10.1111/ijcs.12136 https://doi.org/10.1002/csr.1368 https://doi.org/10.1111/joms.12199 https://doi.org/10.1002/smj.351 https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.07.001 https://doi.org/10.1509/jppm.11.049 https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0271 https://doi.org/10.2307/258977 https://doi.org/10.1002/smj.806 journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: do governance practices benefit? suryo pratolo*, arifin hamsyah mukti, and hafiez sofyani abstract: research aims: this study aims to examine the role of internal control on the service quality of community health centers in handling the covid-19 pandemic with transparency and accountability budget management as intervening variables. design/methodology/approach: the population of this study was all community health centers located in the special region of yogyakarta province. the cluster sampling technique was used in determining the samples. eighty-two community health centers participated in this study. data were collected by distributing questionnaires. partial least square (pls) was employed to test the hypotheses. research findings: the results revealed that, during the covid-19 pandemic, internal control implementation was not associated directly with the service quality of the community health center. instead, the association was mediated by transparency, not accountability. additionally, transparency independently was associated with service quality. theoretical contribution/originality: this study extends the literature by examining the role of good governance mechanisms and principles in the community health center context by positioning transparency and accountability as intervening. in addition, this research was conducted in the context of the covid-19 pandemic, where the service quality of community health centers has a crucial role in dealing with people exposed to covid-19. practitioner/policy implication: the results of this study can be used as input for the relevant regulator to improve the service quality of community health centers through good governance practices. research limitation/implication: this research only involved community health centers in the special region of yogyakarta province as samples. keywords: service quality; internal control; transparency; accountability introduction good quality health services that agree with related standards are a concern for developing countries to enhance their living quality (moucheraud & mcbride, 2020). as an element of public service, a community health center must always strive to improve its services on an ongoing basis (simangunsong & rahayu, 2021). it is in line with the regulation of indonesian minister of health number 43 of 2019, where health service institutions must provide quality services through a quality control mechanism (ministry of health of the republic of indonesia, 2019). affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: suryo@umy.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i2.14324 citation: pratolo, s., mukti, a. h., & sofyani, h. (2022). the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: do governance practices benefit? journal of accounting and investment, 23(2), 360-378. article history received: 25 mar 2022 revised: 20 apr 2022 11 jun 2022 accepted: 14 jun 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57195473385 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57203309417 https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:suryo@umy.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14324 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14324 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.14324&domain=pdf pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 361 however, menap et al. (2021) contended a decline in the quality of services at some community health centers during the covid-19 pandemic. it can be seen from the unpreparedness of the community health center to providing health facilities when facing the spread of covid-19, impacting the uncertainty of service patterns. on the other hand, one method used to assess the quality of community health center service is an accreditation system (yogyakarta health office, 2019). the ministry of health reported that in 2020 out of 9,153 accredited community health centers, only 241 had plenary status (3%), 1,664 had parent status (18%) and still dominated with medium status with 5,072 (55%) and basic status with 2,176 (24%) (ministry of health of the republic of indonesia, 2020). these data illustrate that improving the quality of community health centers, especially in terms of services, still needs to be encouraged. a service quality improvement of community health centers during the covid-19 pandemic is a form of government responsibility to the community (ulumiyah, 2018). to do so, several supporting factors are needed. gordon and kalenzi (2019) revealed that internal control's role is crucial in realizing good service quality. internal control is an integral process by management designed to address risks and assure that in pursuing the mission, the organization must carry out operations orderly, fulfill accountability obligations, comply with the law, and safeguard existing resources (long & kanthor, 2013). in addition, some scholars (lauma et al., 2019; rohman et al., 2019) argued that the principles of good governance, including transparency and accountability, contribute to improving the quality of public services. several previous studies discussing service quality and internal control have yet to find consistent results. gordon and kalenzi (2019) found that internal control in the community health sector in uganda could enhance the quality of health services. syukryati and solikin (2018) revealed that by implementing internal control, the quality of services from public institutions would also improve. it contrasts with wardayati et al., (2019), who revealed that internal control activities could not improve the performance quality of the community health center in jember. on the other hand, andriono and nurkholis (2018) uncovered that the internal control system improved the service performance of the state treasury office in bali. meanwhile, amole et al. (2015) explained that the internal control system could improve nigeria's quality of health services. however, dewi et al. (2021) stated that the internal control applied could not make hospitals in garut improve the quality of their services. seeing these conditions, one of the focuses needed to improve the quality of community health center services is to corroborate good governance through the practice of transparency and accountability in budget management (lauma et al., 2019). properly carried out transparency and accountability of budget management will reduce suspicion of acts of corruption and improve the implementation of public services (darlena et al., 2021). it is because budget management accountability represents the obligations of the management of public organizations in managing entrusted resources related to public finances (pic working group, 2017). meanwhile, budget management transparency can create mutual trust between public institutions and the public through easy access to accurate and adequate financial information (prokomsetda, 2017). these two principles pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 362 of good governance can pressure to achieve organizational performance targets, including health centers. furthermore, they will mobilize quality services as an indication of performance. however, as related research presenting empirical evidence is difficult to find, it is crucial to investigate the role of transparency and accountability in budget management as the intervening variables. in addition, today, research on the role of internal control on the service quality in the health sector is limited to the context of normal conditions or before the covid-19 pandemic (amole et al., 2015; gordon and kalenzi, 2019; wardayati et al., 2019). on the other hand, until now, studies on the application of internal control in the field of community health have been found in the context of a direct relationship to service quality. to cover highlighted gaps, this study is intended to examine the role of internal control on the quality of services in the health sector during the covid-19 pandemic, raising two intervening variables in the form of transparency and accountability in budget management. theoretically, this study contributes to knowledge by expanding the literature on internal control and its relationship with the good governance practices carried out by public sector organizations and their role in service quality during the covid-19 pandemic. practically, this study recommends that the relevant regulator improve the quality of health center services to the community during the covid-19 pandemic or perhaps in other disaster conditions. literature review and hypotheses development theoretical framework this study is underpinned by using stewardship theory. stewardship theory is characterized by the idea of serving others rather than self-interest (block, 1993). stewardship theory puts forward the view that individuals, in this case, leaders, are often motivated by considerations of fairness, justice, and concern for other interests (buchanan, 1996). it emphasizes cooperation and collaboration (sundaramuthy & lewis, 2003). exploring this theory, podrug (2011) stated that leaders act in various ways to maximize the organization's interests. it aims to realize an ethically responsible service. therefore, there is a link between stewardship theory and service quality; whereby prioritizing the principle of serving others, the organization will seek to improve the quality of its services to meet the community's satisfaction, needs, and expectations (block, 1993; firmansyah et al., 2022). with the assistance of the implementation of internal control and the practice of accountability and transparency in managing the covid-19 budget, it is hoped that the quality of community health center services will be better. pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 363 internal control and community health center service quality internal control is a process carried out by the board of directors and management to ensure that organizational objectives related to asset protection, compliance with applicable regulations, reliability and transparency of financial reporting, and operating efficiency and effectiveness can be achieved (romney & steinbart, 2014). from the objectives mentioned above, operation and applicable regulation associated with service quality is a concern (ntongo, 2012; gordon & kalenzi, 2019; oppong et al., 2016). internal control promotes efficiency in utilizing organizational resources, such as work performed according to standards, service personnel always working all the time, and fair allocation of resources, resulting in timely delivery of quality services (gordon & kalenzi, 2019). in addition, the internal control component in the form of supervision can encourage the implementation of quality services. monitoring provides important feedback on the extent of service delivery and whether service delivery makes a difference for clients and organizations and provides useful insights for detecting changes in performance and understanding trends over time (rossi et al., 2004). from the aspect of information and communication, the right, timely, up-to-date, and precise information will encourage the organization's ability to achieve the desired performance results. in control activities and risk management, the risks can be handled in a timely, effective, and efficient manner, further improving the service quality. in other words, in the context of public sector organizations, internal control is closely related to the quality of services to the public (block, 1993; act health, 2018; long & kanthor, 2013; mwazo et al., 2017). based on this explanation, the proposed hypothesis is as follows: h1: internal control implementation is positively associated with the service quality of community health centers. community health center transparency and its service quality transparency is one of the conditions needed to improve service quality and reduce the scope of corruption and impunity (bauhr & grimes, 2014; bauhr & nasiritousi, 2012; islam, 2006; kosack & fung, 2014; world bank, 2002). there is empirical support regarding the role of transparency in improving government performance (see: alt et al., 2002; besley & burgess, 2022; brunetti & weder, 2003; reinikka & svensson, 2005; winters & weitz, 2013). block (1993) argued that by prioritizing the interests of others, the principle of transparency would be implemented in managing the organization so that the services provided will be maximized. therefore, with good transparency, organizations will be encouraged to improve the quality of their services to the community (nguyen et al., 2017). several studies have also supported the role of transparency in other public organizations, such as education and other health entities (bjorkman & svensson, 2009; keefer & khemani, 2005; lieberman et al., 2014). based on the preceding discussions, the proposed hypothesis is as follows: h2: community health center transparency is positively associated with service quality. pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 364 community health center accountability and its service quality accountability is one measure to show how big the conformity level of the performance of service providers with external measures in the community and are owned by stakeholders, such as values and norms that develop in society (melinda et al., 2019). related to that, public services in the health sector provided by the government are not only to meet the community's needs but also to meet accountability (putra, 2015). through accountability, the organization will prioritize the public interest by providing maximum service to the public (block, 1993). mokoagow et al. (2013) revealed that accountability could improve service quality at pt pos indonesia (persero) manado. based on the above discussions, the proposed hypothesis is as follows: h3: community health center accountability is positively associated with service quality. intervening role of transparency in achieving public service quality performance, internal control implementation in government activities is crucial (yuliani, 2017). using stewardship theory, it is suggested that internal control implementation will make community health centers prioritize the interests of the public by maximizing services through fulfilling information transparency to the public during the covid-19 pandemic condition (block, 1993). internal control is also an effort made by community health center managers to create efficiency and effectiveness in organizational activities through management transparency. from the arguments above, internal control appears to create transparency, leading to efforts to pursue service quality performance in community health centers. in other words, transparency will mediate the relationship between internal control and service quality performance. based on this explanation, the proposed hypothesis is as follows: h4: the relationship between internal control and service quality is mediated by transparency. intervening role of accountability one of the good management entities is accountable or clear management. this accountable management will make the effectiveness and efficiency of the organization, including in terms of public services (azlina & amelia, 2014; syukriyati & solikin, 2018). using stewardship theory as a basis, internal control is believed to encourage increased accountability practices over the budget, triggering service quality improvement (block, 1993). the higher management accountability will form personnel with good qualifications in providing services (mokoagow et al., 2013). thus, accountability also has an intermediary role in the relationship between internal control and service quality performance (istikhomah & asrori, 2019; purwantini & khikmah, 2014; saraswati & larasati, 2021). based on this explanation, the proposed hypothesis is as follows: pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 365 h5: the relationship between internal control and service quality is mediated by accountability. based on the hypotheses developed above, the research model was formulated, as depicted in figure 1. figure 1 research model research method population, sample, and data collection techniques the population in this study was all community health centers in the special region of yogyakarta province, namely 121 units in total. the sampling technique used was cluster sampling with the selection based on locations: yogyakarta city, sleman, bantul, kulon progo, and gunung kidul regencies. the inclusion criteria in the sample were community health centers that had treated patients exposed to covid-19. furthermore, 82 community health centers participated as the samples of this study (table 1). table 1 number of community health center samples by city/regency no location number of community health centers 1 yogyakarta city 10 2 sleman regency 20 3 bantul regency 12 4 kulon progo regency 10 5 gunung kidul regency 30 the data collection technique was done by distributing survey questionnaires to respondents. before using it for data collection, the questionnaire had previously been tested for validity and reliability. respondents in this study consisted of two groups transparency internal control service quality h2+ h3+ h1+ h4+ h5+ accountability h4+ h5+ pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 366 divided based on the character of the variables with consideration of the relevance of the person filling in the questionnaire. the questionnaire containing the internal control, transparency, and accountability variables of community health centers’ budget management was completed by the community health center’s leadership because they had a thorough knowledge of community health center governance. on the other hand, the second questionnaire regarding the service quality of community health centers was filled in by community health center patients because it was the patients who directly felt the facilities available. this kind of separation of data sources is also useful for mitigating common method bias (richardson et al., 2009). operational definition and measurement of variables the endogenous variable of this study was the service quality provided by the community health centers. service quality is an effort to meet customers' or consumers' needs and desires. this variable was measured by five indicators: (1) tangible evidence, (2) reliability, (3) responsiveness, (4) assurance, and (5) empathy (fikri et al., 2016). moreover, the independent variable in this study was an internal control. internal control is a continuous integration process carried out by the leadership to provide adequate confidence in achieving organizational goals (long, & kanthor, 2013). this variable was assessed using five dimensions of the internal control system for indonesian government institutions, including (1) control environment, (2) risk assessment, (3) control activities, (4) information and communication, and (5) internal control monitoring (government of the republic of indonesia, 2008). related regulation is the community health center as a government institution. furthermore, the intervening variables used in this study consisted of transparency and accountability of the community health center's budget management. both variables are two elements of good government governance principles. both variables were measured by the questionnaire developed by krina (2003). accountability measures covered making accurate and complete decisions from the information. meanwhile, the transparency variable was determined following the information disclosure related to planning, budgeting, and program monitoring and evaluation, which was easily accessible by the public. in addition, a five-point likert scale was used to measure the variables for all questions, with responses ranging from 1 = “strongly disagree”; 2 = “disagree”; 3 = “neutral”; 4 = “agree”; 5 = “strongly agree” (pratolo et al., 2021). data analysis technique partial least square-structural equation modeling (pls-sem) was used to analyze the data and test the proposed hypotheses. this method can test the measurement model simultaneously with structural model testing (chin et al., 2003; hair et al., 2014). the selection of partial least square was motivated by the existence of a likert scale, which is non-parametric in nature and avoided multicollinearity. akbar et al. (2012) and sofyani (2016) stated that pls was considered suitable for this study because it allows minimal data assumptions and requires a relatively small sample size (chin et al., 2003). using a pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 367 less strong theoretical basis is also more profitable using pls than covariance-based structural equation modeling (cb-sem) (chin et al., 2003). furthermore, in using pls, the researchers needed to follow a multistage process consisting of (1) model specification, (2) evaluation of the outer model, and (3) evaluation of the inner model. the model specification stage was concerned with setting the inner and outer models. the outer model is better known as a measurement model, namely the validity and reliability test. meanwhile, the inner model, or the structural model, shows the relationship between the exogenous and endogenous variables evaluated (hair et al., 2014). result and discussion this study utilized spss to analyze descriptive statistics. the measurement results can be seen in table 2. generally, each variable's average (mean) was moderate. it implies that the aspects being researched still need improvement. table 2 descriptive statistics criteria accountability service quality internal control transparency min 1.6 2.0 1.6 1.6 max 5.0 4.7 4.9 5.0 mean 3.5 3.7 3.6 3.6 sd 0.8 0.7 0.8 0.8 furthermore, the validity and reliability tests were carried out before testing the hypotheses. the test results are presented in the next paragraph. validity test validity testing was conducted by using convergent and discriminant tests. table 3 shows that the convergent validity was met, as indicated by loading and ave values higher than 0.5 (hair et al., 2014). on the other hand, tables 4 and 5 reveal the discriminant validity test results, which were also valid. it can be seen from the scores of cross-loading and fornell-larcker, where the ave root value of each construct was greater rather than the construct squared correlation with other constructs (barclay et al., 1995; fornell & larcker, 1981). pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 368 table 3 loading and ave scores construct indicator code loading ave accountability covid-19 budget management report to stakeholders ak1 0.869 0.721 preparing covid-19 budget realization and related financial report ak2 0.842 valid recording ak3 0.889 vaccination report ak4 0.772 communicative reports (easy to understand) ak5 0.868 service quality of covid-19 handling health protocols in waiting rooms, the examination rooms, and health tools and equipment used kp1 0.818 0.635 examination of covid-19 patients according to the queue kp2 0.793 responsive service during the pandemic kp3 0.726 adequate personal protective equipment (standardized) for doctors and medical service employees kp4 0.788 caution in carrying out every maintenance action kp5 0.720 medical service employees or community health center employees pay attention to patient complaints. kp6 0.873 accuracy of covid-19 detection tools for patients kp7 0.823 screening every patient who comes to find out whether the prospective patient indicates being exposed to the covid-19 virus kp8 0.788 service friendliness kp9 0.794 understanding of medical service employees on health protocols in preventing the transmission of the covid-19 virus kp10 0.787 professional service, without discrimination against general patients and covid-19-positive patients kp11 0.801 the services provided are under the applicable sops. kp12 0.843 internal control community health centers set rules regarding employee ethical standards. pi1 0.781 0.670 the community health center has a clear organizational structure. pi2 0.801 performance appraisal of medical service employees pi3 0.874 delegation of authority to appropriate employees and following their level of position to achieve goals pi4 0.824 inspection of equipment for personal protective equipment for medical service employees is sufficient and per applicable protocols. pi5 0.870 service risk control pi6 0.860 pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 369 table 3 loading and ave scores (cont’) construct indicator code loading ave internal control comprehensive risk analysis of the possible risk of spreading the covid-19 virus among medical service employees pi7 0.848 evaluation of risks and actions to minimize them pi8 0.760 segregation of duties according to responsibilities pi9 0.797 socialization of the internal control system to all medical service officers/employees pi10 0.755 internal control information is delivered on time, so there is quick correlative action. pi11 0.812 supervision to assess the quality of internal control carried out regularly pi12 0.826 regular monitoring of inputs or complaints filed by the community or patients pi13 0.819 transparency the openness of the community health center's annual activity plan to be implemented tr1 0.666 0.704 the openness of competence for community health center managers tr2 0.873 availability of access to information on planning related to handling covid-19 tr3 0.846 availability of access to funding plan information tr4 0.879 availability of access to information on budget work plans tr5 0.886 availability of access to the preparation of budget work plans tr6 0.862 ave: average variance extracted table 4 cross loading code accountability service quality internal control transparency ak1 0.869 0.536 0.734 0.703 ak2 0.842 0.375 0.733 0.660 ak3 0.889 0.376 0.738 0.662 ak4 0.772 0.376 0.600 0.528 ak5 0.868 0.504 0.719 0.714 kp1 0.482 0.818 0.413 0.459 kp10 0.274 0.787 0.316 0.447 kp11 0.313 0.801 0.363 0.470 kp12 0.397 0.843 0.392 0.473 kp2 0.429 0.793 0.388 0.443 kp3 0.427 0.726 0.334 0.395 kp4 0.453 0.788 0.396 0.480 kp5 0.241 0.720 0.189 0.326 kp6 0.493 0.873 0.453 0.516 kp7 0.461 0.823 0.399 0.464 kp8 0.447 0.788 0.375 0.362 kp9 0.411 0.794 0.379 0.396 pi1 0.619 0.237 0.781 0.575 pi10 0.622 0.501 0.755 0.582 pi11 0.752 0.377 0.812 0.643 pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 370 table 4 cross loading (cont’) code accountability service quality internal control transparency pi12 0.724 0.343 0.826 0.612 pi13 0.717 0.293 0.819 0.566 pi2 0.627 0.309 0.801 0.567 pi3 0.668 0.402 0.874 0.614 pi4 0.668 0.313 0.824 0.618 pi5 0.719 0.347 0.870 0.663 pi6 0.705 0.428 0.860 0.689 pi7 0.709 0.460 0.848 0.698 pi8 0.611 0.417 0.760 0.625 pi9 0.690 0.516 0.797 0.640 tr1 0.639 0.336 0.593 0.666 tr2 0.746 0.478 0.709 0.873 tr3 0.587 0.463 0.671 0.846 tr4 0.592 0.458 0.658 0.879 tr5 0.669 0.480 0.558 0.886 tr6 0.663 0.540 0.638 0.862 *values in bold indicate loadings for items above the recommended value of 0.5. table 5 discriminant validity (fornell–larcker) construct accountability service quality internal control transparency accountability 0.849 service quality 0.515 0.797 internal control 0.832 0.469 0.818 transparency 0.774 0.552 0.763 0.839 diagonals (in italic bold) represent the root of the ave, while the other entries represent the squared correlations. reliability test reliability testing was conducted to determine the instrument's consistency, accuracy, and precision in measuring a construct. in doing so, cronbach's alpha score was used to measure the lower limit of the reliability value, while composite reliability was employed to estimate the internal consistency of a construct (achjari, 2004). from table 6, it can be concluded that the items in this study met the rule-of-thumb requirements. it can be seen through cronbach's alpha values greater than 0.6 (chin et al., 2003). on the other hand, fornell and larcker (1981) explained that a composite reliability value of 0.5 or greater is considered acceptable. table 6 reliability test construct loading range cronbach’s alpha composite reliability accountability 0.772-0.889 0.903 0.928 service quality 0.720-0.873 0.948 0.954 internal control 0.755-0.874 0.959 0.963 transparency 0.666-0.886 0.914 0.934 pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 371 hypothesis test table 7 shows the hypothesis testing results, where panel a provides test results for direct effects while panel b shows results for indirect effects (mediation). a hypothesis is supported if the p-value is less than 0.05 or the t-statistic value is higher than 1.64 for the one-tailed hypothesis test, as this study did (ikhsania, 2015). based on the test, two hypotheses were found to be supported. table 7 hypothesis testing results summary construct relationship code coef. p-values supported? panel a. direct relationship internal control →transparency 0.763 0.000* not hypothesized internal control →accountability 0.832 0.000* not hypothesized internal control → service quality h1+ -0.020 0.456 no transparency → service quality h2+ 0.392 0.002* yes accountability → service quality h3+ 0.226 0.119 no panel b. indirect relationship internal control → transparency → service quality h4+ 0.300 0.004* yes internal control → accountability → service quality h5+ 0.188 0.121 no *p< 0.01 (highly significant) discussion although it was not hypothesized as the primary focus of this research, the results showed that internal control was positively associated with transparency and accountability in the management of community health centers. this result aligns with purnamadewi et al. (2021); sari et al. (2020), who stated that the implementation of internal control could improve the practice of transparency. in addition, this study also supports cuomo (2005) and widyaningsih (2015), stating that internal control could improve accountability. according to some literature, internal control aims to create operational efficiency and effectiveness, financial reporting constraints, and compliance with regulations (coso, 2013; sofyani et al., 2022). thus, the high internal control triggers high transparency and accountability in the management of community health centers. however, internal control and budget management accounting practices were not associated with the quality of community health center services during the covid-19 pandemic. these results are not in line with research conducted by act health (2018) and mwazo et al. (2017). instead, the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic was only positively associated with transparency in budget management. it is consistent with bjorkman and svensson (2009) and lieberman et al. (2014), which uncovered that the quality of service would increase with good transparency practices. it denotes that the transparency of budget management will create a good monitoring system. furthermore, with this supervision, the organization can improve the quality of its services to the community. pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 372 furthermore, the indirect effect test results found that the internal control implementation would be positively associated with the service quality of handling covid-19 only if the practice of transparency followed it. considering the previous finding that internal control was not directly associated with service quality, the mediation type found in this study is pure. this finding indicates that budget management transparency during the covid-19 pandemic is crucial and a prerequisite to promoting service quality in handling covid-19 as it is a form of government responsibility to the community by providing adequate health services. these results support the research by istikhomah and asrori (2019) and saraswati and larasati (2021) that transparency can be an intervening variable. however, it was found that budget management accountability could not mediate the relationship between internal control and the quality of services for handling covid-19. these results reinforce the research findings by christiana and ardila (2020) that good governance, including accountability, could not be an intervention variable. drawing from this study's findings, it can be concluded that the covid-19 pandemic is an extraordinary condition, so handling it requires public calm (dai, 2020). in this case, transparency will create mutual trust between the government and the community by providing accurate and adequate information because the information is an important need in society to participate in services. on the other hand, in line with the theory of stewardship, the organization must prioritize the interests of the public and all its stakeholders. implementing an internal control system coupled with transparency will make leaders and employees work together to serve the community's interests and produce good service quality (block, 1993). moreover, it is undeniable, even acknowledged by the government, that during this pandemic, the government is faced with a trade-off between service speed and accuracy versus a limited service budget (ministry of finance, 2020). both accuracy and budget constraints require internal control. good internal control will encourage high accountability and transparency, resulting in accuracy and tight budget usage. however, in extraordinary conditions where service speed is needed, the implementation of internal control sometimes becomes an obstacle (saravistha et al., 2021). it can be seen that internal control was not directly associated with service quality in this study. considering the purely mediating role of transparency in influencing the relationship between internal control and service quality, during a pandemic, transparency must be enforced to mitigate internal control practices that are not associated with the service quality of handling covid-19. conclusion this study examined the role of internal control system implementation on the service quality of community health centers through transparency and accountability as intervening variables. the study results revealed that internal control was not associated with service quality unless transparency was a prerequisite. furthermore, while transparency was associated with service quality independently, accountability was not. drawing from these findings, practical and theoretical contributions were proposed. pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 373 theoretically, this study expands the discussion of stewardship theory related to internal control, governance, and service quality. explicitly, this study found that the transparency of community health centers’ budget management became a full intervention in the relationship between internal control and service quality. practically speaking, this study suggests that the quality of service from community health centers will be created if the principle of transparency in managing covid-19 funds can be implemented properly. this study has several limitations. first, this research was only conducted in the scope of community health centers in the special region of yogyakarta province. therefore, the readers should be careful when they want to generalize the results of this study in a wider context. to extend this study, the researchers suggest conducting similar studies in various regions, especially indonesia. furthermore, this study used only a survey design. as such, deeper exploration could not be presented in this research. further research is highly recommended from these limitations to explore similar issues with a qualitative research approach. references achjari, d. (2004). partial least squares: another method of structural equation modeling analysis. jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, 19(3), 238–248. retrieved from https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6599 act health. (2018). report of the achs national safety and quality health service (nsqhs) standards survey. retrieved from https://nla.gov.au/nla.obj2857438987/view akbar, r., pilcher, r., & perrin, b. (2012). performance measurement in indonesia: the case of local government. pacific accounting review, 24(3), 262–291. https://doi.org/10.1108/01140581211283878 alt, j. e., lassen, d. d., & skilling, d. (2002). fiscal transparency, gubernatorial approval, and the scale of government: evidence from the states. state politics & policy quarterly, 2(3), 230–250. https://doi.org/10.1177/153244000200200302 amole, b. b., oyatoye, e. o., & kuye, o. l. (2015). determinants of patient satisfaction on service quality dimensions in the nigeria teaching hospitals university of lagos, department of business administration, nigeria. economics management innovation, 7(3), 3–20. andriono, r., & nurkholis, s. t. (2018). internal control role in relationship between employee and public sector organizations. journal of applied management, 16(4), 731– 744. https://doi.org/10.21776/ub.jam.2018.016.04.20 azlina, n., & amelia, i. (2014). pengaruh good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. jurnal akuntansi universitas jember, 12(2), 32–42. https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1409 barclay, d. w., higgins, c., & thompson, r. (1995). the partial least squares approach to causal modeling: personal computer adoption and use as illustration. technology studies, special issue on research methodology, 2(2), 285–309. bauhr, m., & grimes, m. (2014). indignation or resignation: the implications of transparency for societal accountability. governance, 27(2), 291–320. https://doi.org/10.1111/gove.12033 https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6599 https://nla.gov.au/nla.obj-2857438987/view https://nla.gov.au/nla.obj-2857438987/view https://doi.org/10.1108/01140581211283878 https://doi.org/10.1177/153244000200200302 https://doi.org/10.21776/ub.jam.2018.016.04.20 https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1409 https://doi.org/10.1111/gove.12033 pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 374 bauhr, m., & nasiritousi, n. (2012). how do international organizations promote quality of government? contestation, integration, and the limits of io power. international studies review, 14(4), 541–566. https://doi.org/10.1111/misr.12009 besley, t., & burgess, r. (2022). the political economy of government responsiveness: theory and evidence from india. quarterly journal of economics, 117(4), 1415–1451. https://doi.org/10.1162/003355302320935061 bjorkman, m., & svensson, j. (2009). power to the people: evidence from a randomized field experiment on community-based monitoring in uganda. quarterly journal of economics, 124(2), 735–769. https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.2.735 block, p. (1993). stewardship : choosing service over self-interest. san francisco: barrett-koehler. brunetti, a., & weder, b. (2003). a free press is bad news for corruption. journal of public economics, 87(7), 1801–1824. https://doi.org/10.1016/s0047-2727(01)00186-4 buchanan, a. (1996). towards a theory of the ethics of bureaucratic organizations. business ethics quarterly, 6(4), 419–440. https://doi.org/10.2307/3857497 chin, w. w., marcolin, b. l., & newsted, p. r. (2003). a partial least square latent variable modeling approach for measuring interaction effects: result from monte carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. information system research, 14(2), 189–217. https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 christiana, i., & ardila, i. (2020). good corporate governance sebagai variabel intervening antara manajemen laba dengan nilai perusahaan. jurnal ilmu manajemen, 10(1), 5970. https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2677 cuomo, a. (2005). internal controls and financial accountability for not-for-profit boards. retrieved from http://www.nyc.gov/html/nonprofit/downloads/pdf/internal%20controls%20and %20financial%20accountability%20for%20not-for-profit%20board%20oag.pdf dai, n. f. (2020). stigma masyarakat terhadap pandemi covid-19. prosiding seminar nasional problematika sosial pandemi covid-19 “membangun optimisme di tengah pandemi covid-19, 66–73. retrieved from https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosidingcovid19/article/view/47 darlena, d., susanti, n., & noviantoro, r. (2021). pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelayanan publik: studi kantor badan pengelolaan keuangan daerah provinsi bengkulu. jurnal bisnis mahasiswa, 1(1), 12–25. retrieved from https://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/view/2 dewi, n. l., gunawan, y., & mangunsong, s. (2021). pengaruh sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik berkelanjutan. jurnal manajemen maranatha, 20(2), 99–106. https://doi.org/10.28932/jmm.v20i2.3024 fikri, s., wiyani, w., & suwandaru, a. (2017). pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa (studi pada mahasiswa strata i fakultas ilmu sosial dan ilmu politikuniversitas merdeka malang). jurnal bisnis dan manajemen, 3(1), 120–134. retrieved from https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm/article/view/80 firmansyah, h., hutasoit, w., wardhana, a., suryaningsih, b., samin, r., mouw, e, … sholeh, c. (2022). pelayanan publik di era tatanan normal baru. bandung: media sains indonesia. fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.2307/3151312 gordon, o. o., & kalenzi, a. (2019). internal control and quality service delivery in a public health sector: a case study of a local government in uganda. african journal of business management, 13(16), 557–563. https://doi.org/10.5897/ajbm2019.8819 https://doi.org/10.1111/misr.12009 https://doi.org/10.1162/003355302320935061 https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.2.735 https://doi.org/10.1016/s0047-2727(01)00186-4 https://doi.org/10.2307/3857497 https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2677 http://www.nyc.gov/html/nonprofit/downloads/pdf/internal%20controls%20and%20financial%20accountability%20for%20not-for-profit%20board%20oag.pdf http://www.nyc.gov/html/nonprofit/downloads/pdf/internal%20controls%20and%20financial%20accountability%20for%20not-for-profit%20board%20oag.pdf https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosiding-covid19/article/view/47 https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosiding-covid19/article/view/47 https://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/view/2 https://doi.org/10.28932/jmm.v20i2.3024 https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm/article/view/80 https://doi.org/10.2307/3151312 https://doi.org/10.5897/ajbm2019.8819 pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 375 government of the republic of indonesia. (2008). government regulation of the republic of indonesia number 60 of 2008 concerning the government's internal control system. hair jr, j. f., sarstedt, m., hopkins, l., & g. kuppelwieser, v. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem). european business review, 26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 ikhsania, z. (2015). pengaruh implementasi internal marketing terhadap kinerja melalui kepuasan tenaga kependidikan di fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya malang. jurnal ilmiah administrasi publik, 1(2), 59–69. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.9 islam, r. (2006). does more transparency go along with better governance? economics and politics, 18(2), 121–167. https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2006.00166.x istikhomah, d., & asrori, a. (2019). pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening. economic education analysis journal, 8(1), 95-109. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/29763 keefer, p., & khemani, s. (2005). democracy, public expenditures, and the poor: understanding political incentives for providing public services. the world bank research observer, 20(1), 1–27. retrieved from http://www.jstor.org/stable/41261407 kosack, s., & fung, a. (2014). does transparency improve governance? annual review of political science, 17(1), 65–87. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-032210-144356 krina, p. l. l. (2003). indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi. jakarta: bappenas. lauma, r., pangemanan, s., & sampe, s. (2019). pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap kualitas pelayanan publik. eksekutif: jurnal jurusan ilmu pemerintahan, 3(3), 1–9. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23855 lieberman, e. s., posner, d. n., & tsai, l. l. (2014). does information lead to more active citizenship? evidence from an education intervention in rural kenya. world development, 60, 69–83. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.014 long, b., & kanthor, j. (2013). self-assessment of internal control health sector – a toolkit for health sector. bethesda, md: health finance & governance project, abt associates inc. melinda, i. y., asril, a., & valentina, t. r. (2019). akuntabilitas pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan purus kota padang. jakpp (jurnal analisis kebijakan & pelayanan publik), 5(2), 95–105. https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.5960 menap, m., harmaen, h., & sastrawan, s. (2021). quality of health services before and during the covid-19 pandemic in public health center. prisma sains: jurnal pengkajian ilmu dan pembelajaran matematika dan ipa ikip mataram, 9(2), 225-232. https://doi.org/10.33394/j-ps.v9i2.4284 ministry of finance. (2020). deputy minister of finance: policy makers always face trade-offs in every policy formulation. retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-pembuat-kebijakan-selaluhadapi-trade-off-dalam-setiap-perumusan-kebijakan ministry of health of the republic of indonesia. (2019). regulation of the minister of health of the republic of indonesia number 43 of 2019 concerning public health centers (1335 edition). ministry of health of the republic of indonesia. (2020). performance accountability report of the directorate of quality and accreditation of health services. mokoagow, m., ogotan, m., & londa, v. y. (2013). pengaruh akuntabilitas kerja terhadap kualitas pelayanan pada pt. pos indonesia (persero) manado. journal of chemical https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.9 https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2006.00166.x https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/29763 http://www.jstor.org/stable/41261407 https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-032210-144356 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23855 https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.014 https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.5960 https://doi.org/10.33394/j-ps.v9i2.4284 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-pembuat-kebijakan-selalu-hadapi-trade-off-dalam-setiap-perumusan-kebijakan https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-pembuat-kebijakan-selalu-hadapi-trade-off-dalam-setiap-perumusan-kebijakan pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 376 information and modeling, 53(9), 1689–1699. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/19230 moucheraud, c., & mcbride, k. (2020). variability in health care quality measurement among studies using service provision assessment data from lowand middleincome countries: a systematic review. the american journal of tropical medicine and hygiene, 103(3), 986–992. https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0644 mwazo, e. m., weda, c., omondi, m. m., & njenga, a. n. (2017). role of internal control systems on service delivery in the national treasury of taita-taveta county, kenya. international journal of economics, commerce and management, 5(8), 431–447. retrieved from http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2017/08/5824.pdf nguyen, t. v., bach, t. n., le, t. q., & le, c. q. (2017). local governance, corruption, and public service quality: evidence from a national survey in vietnam. international journal of public sector management, 30(2), 137–153. https://doi.org/10.1108/ijpsm-08-20160128 ntongo, v. (2012). internal controls, financial accountability and service delivery in private health providers of kampala district. thesis. makerere university. oppong, m., owiredu, a., abedana, v. n., & asante, e. (2016). the impact of internal control on the performance of faith-based ngos in accra. research journal of finance and accounting, 7(12), 110–125. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/31519 pic working group. (2017). public internal control systems in the european union illustrating essential internal control elements (issue 8). retrieved from https://www.pempal.org/sites/pempal/files/event/2018/internal%20audit%20co p%20events/oct29_tbilisi%2c%20georgia/files/20171_illustrating_essential_ic_elements_final.pdf podrug, n. (2011). the strategic role of managerial stewardship behaviour for achieving corporate citizenship. ekonomski pregled, 627(8), 404–420. retrieved from https://hrcak.srce.hr/en/73038 pratolo, s., sofyani, h., & mukti, a. h. (2021). dampak peran komitmen organisasional, teknologi informasi, sistem penghargaan dan hukuman terhadap pengukuran kinerja organisasional. jurnal kajian akuntansi, 5(2), 156–175. https://doi.org/10.33603/jka.v5i2.4782 prokomsetda. (2017). pengertian, prinsip dan penerapan good governance di indonesia. retrieved from https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsipdan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99 purnamadewi, n. k. p., riasning, n. p., & rupa, i. w. (2021). pengaruh komitmen manajemen, aksesibilitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada skpd di kota denpasar. jurnal riset akuntansi warmadewa, 2(1), 41–47. https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2931.41-47 purwantini, a. h., & khikmah, s. n. (2014). pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud melalui akuntabilitas publik sebagai variabel intervening. jurnal ekonomi dan bisnis optimum, 4(1), 53–65. https://doi.org/10.12928/optimum.v4i1.7816 putra, h. d. w. s. (2015). pengaruh akuntabilitas kinerja pelayanan terhadap kualitas pelayanan (studi eksplanatif tentang pengaruh akuntabilitas kinerja pelayanan terhadap kualitas pelayanan di puskesmas pacar keling surabaya). undergraduate thesis. universitas airlangga. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/19230 https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0644 http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2017/08/5824.pdf https://doi.org/10.1108/ijpsm-08-2016-0128 https://doi.org/10.1108/ijpsm-08-2016-0128 https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/31519 https://www.pempal.org/sites/pempal/files/event/2018/internal%20audit%20cop%20events/oct29_tbilisi%2c%20georgia/files/2017-1_illustrating_essential_ic_elements_final.pdf https://www.pempal.org/sites/pempal/files/event/2018/internal%20audit%20cop%20events/oct29_tbilisi%2c%20georgia/files/2017-1_illustrating_essential_ic_elements_final.pdf https://www.pempal.org/sites/pempal/files/event/2018/internal%20audit%20cop%20events/oct29_tbilisi%2c%20georgia/files/2017-1_illustrating_essential_ic_elements_final.pdf https://hrcak.srce.hr/en/73038 https://doi.org/10.33603/jka.v5i2.4782 https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99 https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99 https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2931.41-47 https://doi.org/10.12928/optimum.v4i1.7816 pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 377 reinikka, r., & svensson, j. (2005). fighting corruption to improve schooling: evidence from a newspaper campaign in uganda. journal of the european economic association, 3(2), 259–267. https://doi.org/10.1162/1542476054472883 richardson, h. a., simmering, m. j., & sturman, m. c. (2009). a tale of three perspectives. organizational research methods, 12(4), 762–800. https://doi.org/10.1177/1094428109332834 rohman, a., hanafi, y. s., dan hardianto, w. t. (2019). penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. reformasi, 9(2), 153–160. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469 romney, m. b., & steinbart, p. j. (2014). accounting information systems. new jersey: prentice hall. rossi, p., lipsey, m., & freeman, h. (2004). evaluation: a symmetric approach. (7th ed.). thousand oaks: sage publication. saraswati, a. m., & larasati, m. (2021). peran akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai variabel intervening pada pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzakki (studi persepsi pada lazismu uhamka). jurnal asysyukriyyah, 22(2), 155–167. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.194 saravistha, d. b., widnyana, i. m. a., & sancaya, i. w. w. (2021). realita budget constraint dan trade-off sebagai konsekuensi bagi pemerintah daerah bali dalam pengimplementasian kebijakan di masa pandemi covid-19. vyavahara duta: jurnal ilmiah ilmu agama dan ilmu hukum, 16(2), 199–206. https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913 sari, r. p., mulyani, c. s., & budiarto, d. s. (2020). pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. jurnal riset akuntansi mercu buana, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697 simangunsong, r. e. & rahayu, s. (2021). analysis of community satisfaction on service quality during the covid 19 pandemic at the puskesmas bintaro village. united international journal for research & technology (uijrt), 2(8), pp.57-63. retrieved from https://uijrt.com/paper/analysis-community-satisfaction-service-quality-duringcovid-19-pandemic-puskesmas-bintaro-village sofyani, h. (2016). modul praktik partial least square (pls): untuk penelitian akuntansi. yogyakarta: universitas muhammadiyah yogyakarta. sofyani, h., abu hasan, h., & saleh, z. (2022). internal control implementation in higher education institution: determinants, obstacles and contribution toward governance practices and fraud mitigation. journal of financial crime, 29(1), 141-158. https://doi.org/10.1108/jfc-12-2020-0246 sundaramuthy, c., & lewis, m. (2003). control and collaboration : paradoxes of governance. the academy of management review, 28(3), 397–415. https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196737 syukriyati, e., & solikin, i. (2018). pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas pelayanan publik. jurnal riset akuntansi & keuangan, 6(2), 269–284. retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/jrak/article/view/13067 the committee of sponsoring organizations of the treadway commission (coso). (2013). integrated framework. retrieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/2750-new-coso-2013framework-whitepaper-v4.pdf ulumiyah, n. h. (2018). meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan penerapan upaya keselamatan pasien di puskesmas. indonesian journal of health administration (jurnal administrasi kesehatan indonesia), 6(2), 149–155. https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155 https://doi.org/10.1162/1542476054472883 https://doi.org/10.1177/1094428109332834 https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469 https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.194 https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913 https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697 https://uijrt.com/paper/analysis-community-satisfaction-service-quality-during-covid-19-pandemic-puskesmas-bintaro-village https://uijrt.com/paper/analysis-community-satisfaction-service-quality-during-covid-19-pandemic-puskesmas-bintaro-village https://doi.org/10.1108/jfc-12-2020-0246 https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196737 https://ejournal.upi.edu/index.php/jrak/article/view/13067 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/2750-new-coso-2013-framework-whitepaper-v4.pdf https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/2750-new-coso-2013-framework-whitepaper-v4.pdf https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155 pratolo, mukti, & sofyani the service quality of community health centers during the covid-19 pandemic: … journal of accounting and investment, 2022 | 378 wardayati, s. m., miqdad, m., efendi, h. i., & arisandy, f. n. (2019). performance improvement through internal control, experience and individual rank control, experience and individual rank. journal of contemporary accounting, 1(2), 107–119. https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss2.art4 widyaningsih, a. (2015). the influence of internal control system on the financial accountability of elementary schools in bandung, indonesia. research journal of finance and accounting, 6(24), 89–96. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/27843 winters, m. s., & weitz-shapiro, r. (2013). lacking information or condoning corruption: when do voters support corrupt politicians? comparative politics, 45(4), 418–436. https://doi.org/10.5129/001041513x13815259182857 world bank. (2002). the right to tell : the role of mass media in economic development. wbi development studies, washington, dc. yogyakarta health office. (2019). health center accreditation, does it guarantee service quality improvement?. available at: https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/akreditasi-puskesmas--mutupelayanan--akreditasi-puskesmas-apakah-menjamin-peningkatan-mutu-pelayanan yuliani, n. (2017). pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. jurnal bisnis dan ekonomi, 24(1), 1-14. retrieved from https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/5558 https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss2.art4 https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/27843 https://doi.org/10.5129/001041513x13815259182857 https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/akreditasi-puskesmas--mutu-pelayanan--akreditasi-puskesmas-apakah-menjamin-peningkatan-mutu-pelayananhttps://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/akreditasi-puskesmas--mutu-pelayanan--akreditasi-puskesmas-apakah-menjamin-peningkatan-mutu-pelayananhttps://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/5558 journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: research paper testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital and organizational culture on employee performance: evidence of local banks in yogyakarta, indonesia titi laras1*, rutha mathilde santana1, bambang jatmiko2, and tiyas puji utami2 abstract: research aims: this study aims to examine the role of career development in mediating the relationship between intellectual capital and organizational culture on employee performance. design/methodology/approach: this study used a proportional stratified random sampling method with 126 permanent employees of local banks in yogyakarta, indonesia, as research respondents. the respondents included head office, main branch office, and senopati branch office. the data were collected by distributing a questionnaire, and the secondary data were in the form of data or documents that supported and strengthened the primary information from books, magazines, journals, and other documents. then, the analytical tool utilized in this study was sem (structural equation modeling) to test the research hypotheses. research findings: the results showed that intellectual capital and organizational culture had a positive and significant effect on career development and performance, but career development had no positive and significant effect on performance. meanwhile, career development could not mediate the effect of intellectual capital and organizational culture on performance. theoretical contribution/originality: the study results contribute to the literature (body of knowledge), especially as additional discussion toward theory and literature related to intellectual capital, organizational culture, career development, and performance in local banks, which is still very limited. keywords: intellectual capital; organizational culture; career development; performance introduction the banking industry has faced major challenges since the entry of the industrial revolution 4.0 era, where fintech companies began to threaten the sustainability of the banking industry (marsudi & widjaja, 2019). thus, it is crucial to be concerned about improving employee performance because a company's success is determined by the strengths and weaknesses within the company's internal environment (mulyono, 2013), affiliation: 1 master of management, faculty of economics, universitas janabadra, special region of yogyakarta, indonesia 2 department of accounting, faculty of economic and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: titilaras07@gmail.com doi: 10.18196/jai.v23i1.12694 citation: laras, t., santana, r.m., jatmiko, b., & utami, t.j. (2022). testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital and organizational culture on employee performance: evidence of local banks in yogyakarta, indonesia. journal of accounting and investment, 23(1), 1632. article history received: 06 sep 2021 revised: 11 sep 2021 10 nov 2021 accepted: 12 nov 2021 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57215842085 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57191862625 https://janabadra.ac.id/prodi-59085-magister-manajemen https://janabadra.ac.id/prodi-59085-magister-manajemen https://janabadra.ac.id/prodi-59085-magister-manajemen https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:titilaras07@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12694 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.12694&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12694 laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 17 such as human resources. it, in turn, would influence in generating an economic benefit (ulrich, 1998). hence, in this context, the performance of employees would have a significant impact on the banking company's success. one of the commercial banks is the regional development bank (rdb). the regional development bank (rdb) is established and partially or wholly owned by the regional government (nufitasari & dewantara, 2021). rdb operates like other commercial banks, which can provide services in payment traffic, but rdb has different characteristics from other commercial banks. the existence of rdb cannot be separated from the regional economy. in addition to carrying out commercial bank activities, the rdb also functions as a cashier for local governments. rdb works as regional economic development and drives regional economic development to improve the community's standard of living, as stated in law no. 13 of 1962 concerning the principles of regional development bank provisions. in addition, local banks have a crucial role in supporting infrastructure development, msmes, agriculture, and economic activities in the context of regional development (purwanto, 2019). therefore, regional banks need to have good performance to achieve their goals. evaluating such conditions, bank indonesia later implemented an international standard risk management practice to create a comprehensive banking system. bank indonesia adopts five risk management principles, and one of them is to provide added value (suripto & gunawan, 2019). providing added value for the company is one of the risk management principles, which can be achieved by having intellectual capital and organizational culture. adopting from research conducted by ali et al. (2019), they recruited permanent banking employees working in commercial bank branches located in a large city in pakistan. however, their research only focused on human capital characteristics; thus, this research develops it using three characteristics of intellectual capital: human capital, structural capital, and relational capital. besides, the research of siahaan et al. (2016) was conducted at pt. bank rakyat indonesia putri hijau medan branch, while the research by legina and machasin (2017) was on the pawn service sector. their research found that career development could mediate the relationship between intellectual capital and employee performance. therefore, the current researchers adopt different sectors, namely local banks, since research is still rarely done. moreover, the performance of the employees by several researchers is determined by intellectual capital, organizational culture, and career development. intellectual capital is intellectual material knowledge, information, intellectual property rights, and experience that can be used to create wealth (bontis et al., 2000). in a company, the presence of intellectual capital affects the performance of its employees, so the better the company can manage the intellectual capital it has, the greater the productivity that the company will generate. in addition, research on the influence of intellectual capital on performance has been previously researched by katili et al. (2016), hidayat and azzahra (2019), and ismail (2005), which stated that intellectual capital had a positive influence on performance. however, it is different from the findings by amrullah et al. (2019), which laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 18 revealed that intellectual capital did not influence the performance of manufacturing companies. in addition to intellectual capital, another factor that affects performance is organizational culture. it is a set of norms and values that a company develops and applies to influence the characteristics or behaviors of its employees to lead them to complete tasks on time and guide them to achieve organizational goals (farida & hartono, 2016). by taking organizational culture seriously and with a sense of responsibility, it is possible to improve company performance (siahaan et al., 2016). the results of previous research conducted by wambugu (2014), laras and susanti (2021), wardani et al. (2016), nurvitasari et al. (2020), arianty (2014), and muis et al. (2018) showed that organizational culture affected performance. meanwhile, the findings obtained by girsang (2019) and windrawati et al. (2020) stated that organizational culture did not influence employee performance. lastly, career development carried out by the company is a process to change employees' status or position to provide opportunities for better development, and career development programs are one method of ensuring increased welfare for employees (antoniu, 2010). increasing employee welfare will, of course, motivate them to work more productively, creatively, and innovatively and remain loyal to the company. the research results from charity (2015), rahayu (2018), nento and abdullah (2021) uncovered that career development influenced positively and significantly in increasing employee performance. meanwhile, research conducted by wirotomo and pasaribu (2015) and kaseger et al. (2017) showed that career development did not affect performance. since there are inconsistent research results, the researchers added an intervening variable between the independent and dependent variables. researchers chose career development as an intervening variable. according to siagian (2015), career development is the personal changes that a person makes to achieve a career goal. every employee desires career advancement because of the higher one's position, the more prosperous one's life. employee career development can also be added to the value of the relationship between intellectual capital and organizational culture on performance (ali et al., 2019). research results have shown that career development mediated the relationship between organizational culture and employee performance. as satisfied employees will provide the best performance by the standard work procedures that have been targeted and will be constantly motivated to improve their performance, this is consistent with the findings of legina and machasin (2017), putra (2016), and siahaan et al. (2016), which found that career development could mediate the relationship between intellectual capital and performance. therefore, this study aims to examine the intervening role of career development in affecting intellectual capital and organizational culture on employee performance. the study results can contribute to the literature (body of knowledge), especially as additional discussion toward resource-based view theory and literature related to intellectual capital, organizational culture, career development, and performance in local banks, which is still very limited. laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 19 literature review and hypotheses development resource-based view theory the resource-based theory has been prominent in the strategic management field since the early 1990s. according to barney (1986), this theory is principally due to the prominence that prioritizes the role of internal resources that, when certain conditions are met, will bring the company a competitive advantage and even a sustainable competitive advantage, which will lead to superior performance. in addition, the success or failure of a company is largely determined by the strengths and weaknesses that exist within the company's internal, not its external environment (mulyono, 2013). therefore, intellectual capital is an intangible asset that can improve competitiveness and company performance (suripto & gunawan, 2019). sullivan and sullivan (2000) also argued that one of the intangible assets is intellectual capital. it is in line with the resource-based view theory, which states that internal capability is vital to achieving competitive advantage despite tough competition in its surroundings. other than intellectual capital, organization culture can be developed in an organization, so it is considered a positive value and act in performance (purnama, 2013). in terms of the resources owned by the company, resource-based theory believes that the company is a collection of capabilities in managing these resources (suripto & gunawan, 2019). schuler and macmillan (1984) stated that competitive advantage results from the company's ability to manage its resources well to create added value. carolina et al. (2019) asserted that intellectual property is also an asset for the company. competitive advantage will be created if intellectual capital as an integral asset can be managed properly to create value-added, which is useful for the company and will affect the company's performance. in addition to intellectual capital, companies must pay attention to organizational culture and company management, particularly human resources development, which fosters a positive organizational culture. it is reflected in companies with a positive organizational culture that improves employee performance and productivity across all lines and sectors (osibanjo & adeniji, 2013). hypotheses development intellectual competence affects the smoothness of one's career and performance that the more educated a person will have good work performance. in other words, the more highly educated someone will have better thinking too. although, in reality, it is sometimes found the opposite that there are definitely mistakes/errors in the learning process, assessment, etc. then, to achieve the company's goals more effectively and efficiently, the company offers career development opportunities to employees who have higher levels of intellectual competence and work performance than other employees (mwaka et al., 2013). intellectual capital positively affected career development (onuoha et al., 2019; savitri & saifudin, 2018). however, enyinna et al. (2019) found that intellectual capital negatively laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 20 influenced career development. in this case, companies should implement gender diversity programs to educate employees about the dangers of workplace discrimination and the importance of accommodating people from diverse backgrounds (gender and race). h1: intellectual capital has a positive impact on career development. employee career planning and development are inextricably linked to the company's organizational culture. companies with a stable organizational culture deeply ingrained in their employees will find it easier to encourage employees to advance their careers, both individually and organizationally. if the employee has a strong understanding of the company's culture and good ideas for personal and organizational career development, he will decide to stay and further his career at the company. several studies, including those conducted (amlaiya, 2018; dewi, 2018; elvitigalage dona et al., 2006; nurjaman, 2007), have found that organizational culture could improve career development. h2: the organizational culture has a positive impact on career development. intellectual capital derived from employee competence, organizational structure, and performance and owned by the company enables companies to perform work efficiently, improving company performance. it is expected that by making good and proper use of intellectual capital resources, the company's performance will improve. the company's performance will improve as a result of its competitive advantage. as a result, intellectual capital can be defined as an intangible asset that significantly impacts performance and overall business success. in previous research, intellectual capital had a positive and significant effect on performance (katili et al., 2016). intellectual capital also had a positive effect on employee performance, according to kasmawati (2017). amrullah et al. (2019) also found that intellectual capital positively and significantly affected performance. h3: the performance of employees is influenced positively by intellectual capital. organizational culture is one of the strategies for motivating employees to achieve maximum performance. a good organizational culture will provide conditions for employee behavior at work if it is very suitable and supports employees in developing their abilities and sustaining their welfare. organizational culture, on the other hand, is a critical factor in improving performance. organizational culture influenced employee performance, uncovered in previous research (arianty, 2014; muis et al., 2018; nurvitasari et al., 2020; wambugu 2014; wardani et al., 2016). h4: the organizational culture has a positive impact on performance. laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 21 clear career planning and development within the organization can improve employee performance in carrying out their work, creating a sense of satisfaction in doing their work. through career development programs, the company will improve employee performance and productivity, reduce turnover, and expand employee promotion opportunities. career development was found to have a positive and significant effect on improving employee performance (charity, 2015; nento & abdullah, 2021; rahayu, 2018; ramli & yudhistira, 2018). h5: career development improves the performance of employees. the company's performance will improve as a result of its competitive advantage. as a result, intellectual capital can be defined as an intangible asset that significantly impacts performance and overall business success. to achieve company goals effectively and efficiently, the company offers opportunities for career development to employees with intellectual competence and work performance. previous research (legina & machasin, 2017; putra, 2018; waiyaki, 2017) uncovered that career development could mediate the relationship between intellectual capital and performance. h6: career development has the potential to mitigate the impact of intellectual capital on employees' performance. companies with a stable organizational culture firmly embedded in their employees will find it easier to encourage employees to advance their careers both individually and organizationally, and organizational culture is one of the strategies to motivate employees to achieve maximum performance. previous research (ali et al., 2019) has found that organizational culture positively affected performance mediated by career development. based on the theoretical foundation, previous research, and field observations, it was determined that career development could be a mediating variable between the influences of organizational culture on performance. h7: the impact of organizational culture on the performance of employees can be mitigated by career development. based on the hypotheses developed, this study formulated a research model, as shown in figure 1. figure 1 research model intellectual capital (x1) organization culture (x2) career development (z) performance (y) h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 22 research method this research was conducted at pt. bank bpd diy yogyakarta city by using quantitative methods with hypotheses testing. the total population in this study was 281 permanent employees from the head office, main branch, and senopati branch. the sample is a subset of the subjects in the population studied, which is capable of representing the population representatively (rutoto, 2007). in this study, the sample size was calculated referring to hair et al. (2010), in which the sample was determined using the “10 times rule”. the minimum sample should be 100 (10 x 10). since the collected sample size for this study was 126, this requirement was met. the data used in the study consisted of primary data obtained directly from the source using instruments or questionnaires with measurement instruments employing 5 points likert scale. all items were converted to a series of statements to allow responses. the measurement of all questions had 1 = "strongly disagree" to 5 = "strongly agree". then, data analysis utilized in this study was sem (structural equation modeling) with the amos 22 software. moreover, in this study, performance results from an employee’s work, both in terms of quality and quantity, in carrying out tasks by the responsibilities assigned to him (mangkunegara, 2011). the research instrument was adapted from robbins (2008) to measure performance: quality, quantity, timeliness, effectiveness, independence, and commitment to performance. meanwhile, intellectual capital is defined as intellectual material knowledge, information, intellectual property rights, and experience that can be used to create wealth. the indicator of intellectual capital refers to ulum (2013), who classified it into three: human capital, structural capital, and relational capital. on the other hand, farida and hartono (2016) explained that organizational culture is a norm and values formed and applied by the company to influence the characteristics or behaviors in leading its employees to do tasks on time and guide employees in achieving organizational goals. in this research, organizational culture was measured using norms, dominant values, rules, and organizational climate. further, career development was measured by fair treatment in a career, concern for direct superiors, information about various promotion opportunities, interest in being promoted, and level of satisfaction (siagian, 2015). result and discussion instrument and data quality test the amos version 22 application was utilized to test the quality of the instrument based on a 47-questions list to determine whether the research instrument met the valid and reliable criteria. data are said to be valid if the factor loading value is greater than 0.5 (see table 1). laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 23 table 1 construct validity and reliability variable indicator code factor loading construct reliability intellectual capital knowledge ic1 0.634 0.809 skill ic2 0.525 innovation ic3 0.644 infrastructure ic4 0.724 information system ic5 0.506 routine ic6 0.528 physical capital management ic7 0.552 harmonious relationship with the partner ic8 0.584 organization culture motivation oc1 0.556 0.803 commitment oc2 0.511 performance improvement oc3 0.520 main value as organizational personality oc4 0.541 consistent behavior to various situation oc5 0.592 agreed policy procedures oc6 0.599 obeying the rules oc7 0.511 openness in the work environment oc8 0.501 evaluating existing problems oc9 0.501 the character of employees to dare to express opinions oc10 0.550 career development objective cd1 0.516 0.797 rational cd2 0.506 widely known among employees cd3 0.512 feedback to employees on implementation cd4 0.562 knowing the potential of each employee cd5 0.508 accessing information about various opportunities to be promoted cd6 0.159 competitive internal selection cd7 0.515 flexible approach cd8 0.6 proactive approach cd9 0.656 success in achieving a position in the organization cd10 0.537 willing to accept reality cd11 0.524 performance employee's perceptions about the quality of work p1 0.536 0.742 perfection of the task of skills and abilities p2 0.504 assessment of work goals achieved p3 0.561 achievement of working time target p4 0.510 achievement of working time target p5 0.213 availability of time for other activities p6 0.127 maximizing the use of organizational resources p7 0.102 maximizing the output of organizational resources p8 0.538 ability to perform work functions p9 0.518 working without being given orders p10 0.521 committed to realizing organizational goals p11 0.537 responsibility for work p12 0.531 laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 24 the validity test results showed that the 6th question about career development indicator and the 5th, 6th, and 7th questions about employee performance were invalid. after all, they had a factor loading of 0.5. meanwhile, the other question indicators had a valid value since their factor loading was greater than 0.5. further, the test results revealed that the construct reliability value for all variables was greater than 0.7. based on the reliability results, it is possible to conclude that all research instruments were reliable enough to be used in research. hypotheses test result summary is presented in table 3. from the table, it can be seen that intellectual capital and organizational culture positively affected career development and performance. meanwhile, career development did not show a positive effect on performance. table 2 hypotheses test result summary hypothesis estimate s.e. p-value conclusion intellectual capital → career development 0.197 0.088 0.025 supported organizational culture → career development 0.306 0.147 0.038 supported intellectual capital → performance 0.354 0.111 0.001 supported organizational culture → performance 0.479 0.171 0.005 supported career development → performance 0.003 0.120 0.979 not supported then, the standardized direct effect value was compared to the value of the standardized indirect effect when explaining the relationship between exogenous and endogenous variables via mediating variables. if the standardized direct effect value is less than the standardized indirect effect value, the mediating variable indirectly affects the relationship between the two variables. table 3 standardized direct effects culture intellectual development performance development 0.256 0.270 0.000 0.000 performance 0.368 0.446 0.003 0.000 table 4 standardized indirect effects culture intellectual development performance development 0.000 0.000 0.000 0.000 performance 0.001 0.001 0.000 0.000 testing the influence of intellectual capital on performance through career development obtained the value of direct effect > indirect effect, 0.446 > 0.001. it indicates that career development could not mediate the influence of intellectual capital on performance. it means that without intellectual capital, career development for employees can maximize employee performance. then, testing the influence of organizational culture on performance through career development obtained the value of direct effect > indirect laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 25 effect, 0.368 > 0.001. it shows that career development could not mediate the influence of organizational culture on performance. it also means that without employee career development, organizational culture can maximize employee performance. the impact of intellectual capital on career development this research suggests a positive relationship between intellectual capital and career advancement. the results of this study also support previous research conducted by (onuoha et al., 2019). in this regard, intellectual competence affects the smoothness of one's career that the more educated a person will have good work performance, or in other words, the more highly educated someone will have better thinking too, although, in reality, it is sometimes found the opposite due to errors in the learning process, assessment, and so on (ali et al., 2019). then, to achieve company goals more effectively and efficiently, the company offers career development opportunities to employees with higher intellectual competence and work performance than other employees (carolina et al., 2019). it is in line with the resource-based view theory, which puts forward that intellectual capital is a resource that should not be wasted as it can increase employees' career development, which may later improve the company's performance. in addition, local banks with good intellectual capital will achieve optimal employee performance (katili et al., 2016). structural capital also becomes the company's infrastructure that helps increase employee productivity (bontis et al., 2000). besides, the existence of infrastructure and procedures as well as a good corporate culture will support the career development of its employees. the last is relational capital, in which the existence of extensive networking or relationships with people around will be easy to get another knowledge. with extensive networking, employees will also get to know many people so that the association will be of high quality (kenny & medvide, 2013). moreover, for self-development, relationships can be a means to exchange ideas and consult with many people. they will teach and direct for self-development in accordance with what is in the world of work today. the impact of organizational culture on career development the research result confirmed a positive relationship between organizational culture and career development. concerning this, employee career planning and development are inextricably linked to the company's organizational culture (manggis et al., 2018). companies with a stable organizational culture deeply ingrained in their employees will find it easier to encourage employees to advance their careers, both individually and organizationally (siagian, 2015). if the employee has a strong understanding of the company's culture and good ideas for personal and organizational career development, he will decide to stay and further his career at the company. previous research conducted by reeder (2020) found that there was a cultural influence on career development. his findings suggest that a good organizational culture will motivate employees to achieve organizational goals, promoting better career development. thus, the organizational culture at local banks, structured according to laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 26 procedures and staff who have been given more responsibility to achieve their organization's mission, will improve employee career development. the impact of intellectual capital on performance the research results verified a positive relationship between intellectual capital and performance. it is under the resource-based view theory that intellectually well-managed will improve a company's performance. intellectual capital is derived from the company's employee competence, organizational structure, and relation with companies to perform work efficiently, improving company performance (hidayat & azzahra, 2019). it is expected that by properly and correctly utilizing intellectual capital resources, the performance of local banks will improve. it will improve the performance as a result of its competitive advantage. as a result, intellectual capital can be considered an intangible asset that has a significant impact on business performance and overall success and is in accordance with what is explained by the resource-based view theory (mention & bontis, 2013). the findings of this study are supported by katili et al. (2016), hidayat and azzahra (2019), and ismail (2005). intellectual capital affected performance, according to their research. besides, the existence of intellectual capital in a local bank could affect the performance of employees so that the better the local bank can manage the intellectual capital they have, the greater the productivity that will be generated by the company concerned (hidayat & azzahra, 2019). intellectual capital can also play a maximum role with the help of measuring tools for the company's success criteria to see results that can improve the company's organizational performance. however, from the research conducted by amrullah et al. (2019) on manufacturing companies, many organizational leaders were not aware that organizations' profits came from intellectual capital; it was because the company's activities were seen from a business perspective alone. the impact of organizational culture on performance the research result proved a positive relationship between organizational culture and performance. organizational culture is one of the strategies for motivating employees to achieve maximum performance; a good organizational culture will provide a consistent condition with employee behavior at work if the culture is very appropriate and supports employees in developing abilities and sustaining their welfare (hogan & coote, 2014). organizational culture, on the other hand, is an important factor in improving performance. the findings of this study are supported by wambugu (2014), laras and susanti (2021), wardani et al., (2016), nurvitasari et al., (2020), arianty (2014), (manggis et al., 2018), and muis et al., (2018). according to their findings, organizational values had a significant impact on employee performance. companies with a strong work culture will have employees, who are highly committed, result-oriented, always developing, and always maintaining the company's existence (laras & susanti, 2021). the study results indicate that the organizational culture in a local bank was good and had employees with a high laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 27 commitment to achieving its goals. it is reinforced by research carried out (furkony, 2018) at a private bank in bandung city, which stated the organizational culture in a bank, where employees are encouraged to be innovative, dare to take risks, and work in teams, resulted in a high commitment. the impact of career development on performance the research result confirmed that career development did not show a positive effect on performance. this finding support previous research by kaseger et al. (2017), shaputra and hendriani (2015), wirotomo and pasaribu (2015), and (ningsih et al., 2020). employees can maximize performance without career development because many other factors can affect employees' performance, such as salaries, bonuses, rewards, superiors/leaders, and so on (rahadian et al., 2020). since career development is competitive, not all employees receive career development opportunities, particularly in the banking sector. in a study (shaputra & hendriani, 2015) at one of the banks in indonesia, it was revealed that the career development procedures and requirements in banks were still unclear. the practice was that career development in the bank was based on employee seniority and outstanding employee performance. in that study, the promotion policy for employees was more for the supervisor and customer service positions. coupled with the findings (ningsih et al., 2020) conducted at one of the islamic banks, bank employees who worked in the field were not in accordance with their educational background, which affected employee performance in their work. testing a mediating role of career development in affecting intellectual capital and organizational culture on employee performance the hypothesis testing results found that career development could not mediate intellectual capital and organizational culture on employee performance at local banks. this finding does not support some previous studies. ali et al. (2019) and siahaan et al. (2016) examined the association between intellectual capital and individual career development and uncovered that intellectual capital improved individual performance through career development. moreover, shields et al. (2015) and nikpeyma et al. (2014) argued that intellectual capital would effectively determine employee performance after adopting career development and performance appraisal processes. however, from previous studies, several differences exist, in which previous researchers only focused on human capital. meanwhile, this research provides novelty by adding capital structure and relational capital to local bank performance. in addition, banking career development is competitive, and not all employees have the opportunity to advance their careers. it is also reinforced by findings (shaputra & hendriani, 2015), which revealed that procedures and requirements in banks were still unclear. the practice is that career development in the bank was based on employee seniority and outstanding employee performance. to get a good career, they have to work longer hours ahead of time to get a promotion. as well as bank employees, most of laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 28 them come from different backgrounds to achieve good performance, and local banks are not concerned with career development. this finding, not supported by the mediating effect of career development, indicates that employee performance enhancement in local banking companies did not require high career development. this research indicates that as long as the intellectual capital and the organizational culture are harmonious in the local bank, it is considered sufficient to achieve high employee performance. thus, in the context of regional banks, career development has not become a crucial aspect to track high employee performance. conclusion this study aims to examine the role of career development in affecting intellectual capital and organizational culture on employee performance. this study used a proportional stratified random sampling method with 126 permanent employees of local banks in yogyakarta, indonesia, as research respondents from the head office, main branch office, and senopati branch office. in summary, this research found that intellectual capital and organizational culture positively affected career development and performance. however, career development could not mediate the effect of intellectual capital and organizational culture on performance. the practical implication that can be drawn from this research is that management needs to pay attention to intellectual capital and a good organizational culture to improve the performance of regional bank employees. theoretically, this research discusses resourcebased view theory in a rarely studied context, namely regional banking. the relevance of resource-based theory can be seen from the significant influence of intellectual capital and organizational culture on employee performance. nevertheless, this study has several limitations. this research was only carried out in the local bank within yogyakarta scope. the results of this study were also not strong enough to produce generalizable results. therefore, further research can examine the various organization of local banks by expanding at least in two regions. references ali, z., mahmood, b., & mehreen, a. (2019). linking succession planning to employee performance: the mediating roles of career development and performance appraisal. australian journal of career development, 28(2), 112–121. https://doi.org/10.1177/1038416219830419 amlaiya, i. (2018). pengaruh budaya organisasi terhadap pengembangan karier pegawai di dinas perikanan dan kelatuan provinsi gorontalo. undergraduate thesis. universitas negeri gorontalo. amrullah, r., ismail, t., & uzliawati, l. (2019). pengaruh budaya organisasi, intellectual capital dan keragaman pengukuran kinerjan terhadap kinerja organisasi (study empiris https://doi.org/10.1177/1038416219830419 laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 29 perusahaan manufaktur di provinsi banten). jurnal riset akuntansi tirtayasa, 3(2), 221240. retrieved from https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jra/article/view/5499 antoniu, e. (2010). career planning process and its role in human resource development. annals of the university of petrosani: economics, 10(2), 13–22. retrieved from https://www.upet.ro/annals/economics/pdf/2010/20100202.pdf arianty, n. (2014). pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. jurnal manajemen & bisnis, 14(2). retrieved from http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/1597 barney, j. b. (1986). types of competition and the theory of strategy: toward and integrative framework. academy of management review, 11(4), 791-800. http://dx.doi.org/10.2307/258317 bontis, n., chua chong keow, w., & richardson, s. (2000). intellectual capital and business performance in malaysian industries. journal of intellectual capital, 1(1), 85–100. https://doi.org/10.1108/14691930010324188 carolina, v., debbianita, d., & natalia, m. (2019). influence of intellectual capital on company growth with company performance as intervening variables. kinerja: journal of business and economics, 23(2), 81–90. retrieved from https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/2023 charity, b, c. (2015). effect of training and career development on employee performance: a case of branches in the north rift region, kenya. international journal of advanced research in management and social sciences, 4(5), 38-49. retrieved from https://garph.co.uk/ijarmss/may2015/3.pdf dewi, i. (2018). pengaruh budaya organisasi terhadap pengembangan karir karyawan (studi di pt astra international tbk isuzu sales operation cabang bandung. undergraduate thesis. universitas telkom. elvitigalage dona, n.g., amaratunga, r.d.g., & haigh, r.p. (2006). the impact of culture on career development of women in construction. research institute for the built and human environment, university of salford. enyinna, u., hilda, o., hope, n. (2019). intellectual capital management and career development of women managers in private sector anambra state, nigeria. international journal of management, accounting and economics, 6(6), 477-495. retrieved from https://www.ijmae.com/article_114563.html farida, u., & hartono, s. (2016). manajemen sumber daya manusia ii. ponorogo: umpo press. furkony, d. k. (2018). analisis budaya organisasi dan komitmen organisasi pada beberapa bank swasta nasional di kota bandung. jurnal ilmiah manajemen, ekonomi, & akuntansi (mea), 2(3), 208–232. https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp208-232 girsang, w. s. (2019). pengaruh budaya organisasi dan komitmen terhadap kinerja karyawan rs putri hijau no. 17 medan. ajie asian journal of innovation and enterpreneurship, 4(2), 159–170. retrieved from https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/13345 hair jr., j.f., black, w.c., babin, b.j., & anderson, r.e. (2010) multivariate data analysis: a global perspective. 7th edition. pearson education, upper saddle river. hidayat, m., & azzahra, d. f. (2019). pengaruh intellectual capital terhadap kinerja karyawan di pt bosowa propertindo makassar. journal of economic, management, accounting and technology, 2(1), 12–21. https://doi.org/10.32500/jematech.v2i1.393 hogan, s. j., & coote, l. v. (2014). organizational culture, innovation, and performance: a test of schein’s model. journal of business research, 67(8), 1609–1621. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.007 ismail, m.b. (2005) the influence of intellectual capital on the performance of telekom malaysia. phd thesis. universiti teknologi malaysia. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jra/article/view/5499 https://www.upet.ro/annals/economics/pdf/2010/20100202.pdf http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/1597 http://dx.doi.org/10.2307/258317 https://doi.org/10.1108/14691930010324188 https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/2023 https://garph.co.uk/ijarmss/may2015/3.pdf https://www.ijmae.com/article_114563.html https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp208-232 https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/13345 https://doi.org/10.32500/jematech.v2i1.393 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.007 laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 30 kaseger, g. f., sendow, g. m., & tawas, h. n. (2017). pengaruh pengembangan karir, pengalaman kerja dan keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan pt bank rakyat indonesia (persero) tbk kantor cabang manado. jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 5(2), 3058–3067. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/17351 kasmawati, y. (2017). human capital dan kinerja karyawan (suatu tinjauan teoritis). jabe (journal of applied business and economic), 3(4), 265-280. https://doi.org/10.30998/jabe.v3i4.1781 katili, p, b., maulida, d., & ummi, n. (2016). pengaruh intellectual capital terhadap kinerja pegawai. prosiding semnastek fakultas teknik, universitas muhammadiyah jakarta. kenny, m. e., & medvide, m. b. (2013). relational influences on career development. career development and counseling: putting theory and research to work, 329–356. retrieved from https://www.hzu.edu.in/uploads/2020/9/career%20development%20and%20coun seling_%20putting%20theory%20and%20research%20to%20work.pdf laras, t., & susanti, f.e. (2021). pengaruh budaya organisasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada (survey pada cv. kartika grup kecamatan wates kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta). jurnal perilaku dan strategi bisnis, 9(1), 46-60. retrieved from https://ejurnal.mercubuanayogya.ac.id/index.php/jpsb/article/view/1477 legina, m., & machasin. (2017). pengaruh manajemen pengetahuan dan pembelajaran organisasional terhadap pengembangan karir dan kinerja karyawan pt. pengadaian (persero) kanwil ii pekanbaru. jurnal tepak manajemen bisnis, 9(1), 700–707. retrieved from https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/jtmb/article/view/5610 manggis, i. w., yuesti, a., & sapta, i. k. s. (2018). the effect of career development and organizational culture to employee performance with motivation of work as intervening variable in cooperation in denpasar village. international journal of contemporary research and review, 9(7), 20901–20916. https://doi.org/10.15520/ijcrr/2018/9/07/553 mangkunegara, a. a. p. (2011). manajemen sumber daya manusia perusahaan. bandung: pt. remaja rosdakarya. marsudi, a. s., & widjaja, y. (2019). industri 4.0 dan dampaknya terhadap financial technology serta kesiapan tenaga kerja di indonesia. ikra-lth ekonomika, 2(2), 1-10. retrieved from https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraithekonomika/issue/view/24 mention, a., & bontis, n. (2013). intellectual capital and performance within the banking sector of luxembourg and belgium. journal of intellectual capital, 14(2), 286–309. https://doi.org/10.1108/14691931311323896 muis, m. r., jufrizen, j., & fahmi, m. (2018). pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. jesya (jurnal ekonomi & ekonomi syariah), 1(1), 9– 25. https://doi.org/10.36778/jesya.v1i1.7 mulyono, f. (2013). sumber daya perusahaan dalam teori resource-based view. jurnal administrasi bisnis, 9(1), 59–78. retrieved from https://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnaladministrasibisnis/article/view/434 mwaka, m., kafwa, v. n., musamas, j. k., & wambua, b. k. (2013). the national goals of education in kenya: interrogating the achievement of national unity. journal of education and practice, 4(4), 149-156. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/jep/article/view/4530 nento, s., & abdullah, a. h. (2021). dampak pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pendidikan tinggi islam. jurnal ilmiah iqra’, 15(1), 1-15. https://doi.org/10.30984/jii.v15i1.1434 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/17351 https://doi.org/10.30998/jabe.v3i4.1781 https://www.hzu.edu.in/uploads/2020/9/career%20development%20and%20counseling_%20putting%20theory%20and%20research%20to%20work.pdf https://www.hzu.edu.in/uploads/2020/9/career%20development%20and%20counseling_%20putting%20theory%20and%20research%20to%20work.pdf https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/jpsb/article/view/1477 https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/jpsb/article/view/1477 https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/jtmb/article/view/5610 https://doi.org/10.15520/ijcrr/2018/9/07/553 https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-ekonomika/issue/view/24 https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-ekonomika/issue/view/24 https://doi.org/10.1108/14691931311323896 https://doi.org/10.36778/jesya.v1i1.7 https://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnaladministrasibisnis/article/view/434 https://www.iiste.org/journals/index.php/jep/article/view/4530 https://doi.org/10.30984/jii.v15i1.1434 laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 31 nikpeyma, n., abed_saeedi, z., azargashb, e., & alavi_majd, h. (2014). problems of clinical nurse performance appraisal system: a qualitative study. asian nursing research, 8(1), 15–22. https://doi.org/10.1016/j.anr.2013.11.003 ningsih, r., asyari, a., & izmuddin, i. (2020). pengaruh islamic human capital dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan bank syariah. ekonomika syariah: journal of economic studies, 4(2), 163-178. https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3490 nufitasari, d., & dewantara, r. (2021). reformulation of regulation concerning share ownership in regional development bank by regional governments of indonesia. yuridika, 36(3), 579-604. http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v36i3.26551 nurjaman, a, e, h. (2007). pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja serta budaya organisasi terhadap motivasi kerja dan kinerja serta pengembangan karir karyawan pt airlangga. thesis. universitas airlangga. nurvitasari, s., semmaila, b., & baharuddin, d. (2020). pengaruh budaya organisasi dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai. center of economic student journal, 3(1), 110-126. retrieved from https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/cesj/article/view/507 onuoha, c.e., agbo, e. i., & ofondu, m. m. (2019). effects of intellectual capital on women managers’ career development in selected deposit money banks in south-east, nigeria. international journal of research in management, 5(9), 13-25. https://doi.org/10.26808/rs.rm.i9v5.02 osibanjo, a. o., & adeniji, a. a. (2013). impact of organizational culture on human resource practices: a study of selected nigerian private universities. journal of competitiveness, 5(4), 115–133. https://doi.org/10.7441/joc.2013.04.07 purnama, c. (2013). influence analysis of organizational culture organizational commitment job and satisfaction organizational citizenship behavior (ocb) toward improved organizational performance. international journal of business, humanities and technology, 3(5), 86–100. purwanto, p. (2019). analisis perbandingan antara tingkat kesehatan bank pebangunan daerah dengan bank umum lainnya. jurnal aktual, 17(1), 1-13. 10.47232/aktual.v17i1.28 putra, b, r. (2016). pengaruh pengetahuan dan keterampilan terhadap pengembangan karir dengan kinerja sebagai variabel intervening pada pegawai puskesmas kepadangan kabupaten sidoarjo. undergraduate thesis. universitas jember. putra, w. e. (2018). analisis pengaruh pengawasan fungsional, akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pada skpd di provinsi jambi). jurnal akuntansi dan pajak, 18(2), 181-187. https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143 rahadian, m. i., r sudiarditha, i. k., & saptono, a. (2020). building employee performance based on compensation and work training with variables of work satisfaction (performance analysis of pt. harapan abadi employees). journal of accounting and finance management, 1(2), 169-191. https://doi.org/10.38035/jafm.v1i2.22 rahayu, r. (2018). pengaruh pengembangan karir, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada pt. bukit semarang jaya metro rahayu. undergraduate thesis. universitas dian nuswantoro. ramli, a, h., & yudhistira, r. (2018). pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi pada pt. infomedia solusi humanika di jakarta. prosiding seminar nasional cendekiawan. reeder, n. (2020). organizational culture and career development in the british civil service. public money & management, 40(8), 559–568. https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1754576 https://doi.org/10.1016/j.anr.2013.11.003 https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3490 http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v36i3.26551 https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/cesj/article/view/507 https://doi.org/10.26808/rs.rm.i9v5.02 https://doi.org/10.7441/joc.2013.04.07 https://doi.org/10.47232/aktual.v17i1.28 https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143 https://doi.org/10.38035/jafm.v1i2.22 https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1754576 laras, santana, jatmiko, & utami testing the mediating role of career development in affecting intellectual capital … journal of accounting and investment, 2022 | 32 robbins, s. p. (2008). perilaku organisasi. jakarta: pt. indeks kelompok gramedia rutoto, s. (2007). pengantar metodologi penelitian. fkip: universitas muria kudus. savitri, r. v., & saifudin, s. (2018). pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (studi pada umkm mr. pelangi semarang). jmbi unsrat (jurnal ilmiah manajemen bisnis dan inovasi universitas sam ratulangi), 5(2), 117-125. https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808 schuler, r., & macmillan, i. c. (1984). gaining competitive advantage through human resource management practice. human resource management, 23(3), 241-255. retrieved from https://www.smlr.rutgers.edu/sites/smlr/files/documents/faculty-staffdocs/gainingcompadvantagehrmpractices.pdf shaputra, a.r., & hendriani, s. (2015). pengaruh kompetensi, komitmen dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pt. bank rakyat indonesia (persero) kantor wilayah pekanbaru. jurnal tepak manajemen bisnis, 7(1), 1-17. retrieved from https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/jtmb/article/view/2654 shields, j., brown, m., kaine, s., dolle-samuel, c., north-samardzic, a., mclean, p., johns, r., o’leary, p., plimmer, g., & robinson, j. (2015). managing employee performance & reward: concepts, practices, strategies. cambridge university press. siagian, s.p. (2015). manajemen sumber daya manusia. jakarta: bumi aksara. siahaan, e., gultom, p., & lumbanraja, p. (2016). improvement of employee banking performance based on competency improvement and placement working through career development (case study in indonesia). international business management 10(3), 255-261. sullivan, p. h., & sullivan, p. h. (2000). valuing intangibles companies – an intellectual capital approach. journal of intellectual capital, 1(4), 328–340. https://doi.org/10.1108/14691930010359234 suripto, & gunawan, j. (2019). intellectual capital determinant towards company’s competitive advantage and performance and its impact on company’s values. international journal of business and law, 19(5), 145–163. retrieved from https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2019/11/ijbel19_256.pdf ulrich, d. (1998). a new mandate for human resources. harvard business review, 76, 124-135. retrieved from https://wikileakssudbury.org/wkl/e-15-12.pdf ulum, i. (2013). model pengukuran kinerja intellectual capital dengan ib-vaic di perbankan syariah. inferensi: jurnal penelitian sosial keagamaan, 7(1), 185-206. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.185-206 waiyaki, e. w. (2017). effect of motivation on employee performance: a case of pam golding properties limited, nairobi. united states international university-africa. retrieved from http://erepo.usiu.ac.ke/handle/11732/3185 wambugu, l. w. (2014). effects of organizational culture on employee performance (case study of wartsila kipevu ii power plant). european journal of business and management, 6(32), 80–93. retrieved from https://iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/16864 wardani, r. k., mukzam, d. m., & mayowan, y. (2016). pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan (studi pada karyawan pt karya indah buana surabaya). jurnal administrasi bisnis (jab), 31(1), 58–65. wirotomo, d., & pasaribu, p. n. (2015). pengaruh kompetensi, pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap kinerja pegawai direktorat jenderal perimbangan keuangan. mix: jurnal ilmiah manajemen, 5(3), 466-480. retrieved from https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jurnal_mix/article/view/630 https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808 https://www.smlr.rutgers.edu/sites/smlr/files/documents/faculty-staff-docs/gainingcompadvantagehrmpractices.pdf https://www.smlr.rutgers.edu/sites/smlr/files/documents/faculty-staff-docs/gainingcompadvantagehrmpractices.pdf https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/jtmb/article/view/2654 https://doi.org/10.1108/14691930010359234 https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2019/11/ijbel19_256.pdf https://wikileakssudbury.org/wkl/e-15-12.pdf https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.185-206 http://erepo.usiu.ac.ke/handle/11732/3185 https://iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/16864 https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jurnal_mix/article/view/630 journal of accounting and investment vol. 22 no. 3, september 2021 article type: research paper disclosure of corporate social responsibility, company performance, and corporate reputation as the mediating role: indonesian context wuryan andayani abstract: research aims: this study aims to provide new empirical evidence regarding csr practices and their impacts on firm performance and corporate reputation in the context of a developing country region, namely indonesia. design/methodology/approach this research samples were 70 companies listed on the indonesia stock exchange with five years of observation. this study used secondary data, which already exists and was obtained from the indonesia stock exchange's official website. also, partial least square was employed to test the hypothesis's parameter estimates. research findings: the results revealed that csr disclosure could improve firm performance but could not increase corporate reputation. thus, companies that carry out csr activities and pay attention to stakeholders mean that they (employees, customers, suppliers, investors, etc.) will contribute to the company’s economic performance. the results of this study also uncovered that the level of investor awareness of corporate reputation was still low. investors were only oriented to short-term investments and did not care about the longterm viability of the company. it showed that corporate reputation did not fully mediate the relationship between csr disclosure and company performance. theoretical contribution/originality: as this study develops scientific research in the fields of csr, corporate performance, and corporate reputation as the mediating role, the findings of this research support the stakeholder theory that a company not only increases profits but also should be accountable to all stakeholders. besides, corporate reputation partially mediated the relationship between csr and firm performance. it indicated that in indonesia, concern for corporate reputation was still low. keywords: corporate social responsibility; disclosure; corporate reputation; firm performance; indonesia; stakeholder theory introduction corporate social responsibility (csr) is a company's effort to fulfill triple bottom line responsibilities in business practice (du & vieira, 2012; elkington, 1998; zhang, oo, & lim, 2019). in the last few decades, csr has not only become a philanthropic attribute but also become the company's obligation to stakeholders (carroll & shabana, 2010). csr disclosure provides additional information to stakeholders (su and lee, 2013) and is an effective strategy and a company's competitive advantage to improve affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas brawijaya, east java, indonesia *correspondence: andayani@ub.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i3.12190 citation: andayani, w. (2021). disclosure of corporate social responsibility, company performance, and corporate reputation as the mediating role: indonesian context. journal of accounting and investment, 22(3), 581-601. article history received: 02 july 2021 revised: 20 july 2021 06 sep 2021 accepted: 06 sep 2021 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57208060006 http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ mailto:andayani@ub.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12190 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v22i3.12190&domain=pdf andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 582 firm performance and reputation (baskin, 2006; perrini & vurro, 2014; porter & kramer, 2006; siueia, wang, & deladem, 2019). even so, some researchers still provide mixed empirical results. it makes this research topic important and interesting to be studied in more depth. this research was conducted to develop scientific research in the fields of disclosure of corporate social responsibility, corporate performance, and corporate reputation as the mediating role. there is a research gap; there is still debate (controversy) over the empirical studies' results regarding the relationship between csr, firm performance, and corporate reputation. some studies showed that csr was positively related to firm performance (reverte, gómez-melero, & cegarra-navarro, 2016; wang & sarkis, 2017). other studies suggested that increased csr activity was not always followed by the increased firm performance (agustinus, 2020), even showing insignificant results (barnett & salomon, 2012; lin et al., 2019; mcwilliams, siegel, & teoh, 1999). in addition, research focusing on the relationship between csr disclosure and corporate reputation is still new, has not been widely used (golob et al., 2013; pérez, & rodríguez del bosque, 2015), and has mixed research results (baraibar-diez & luna sotorrío, 2018; orlitzky, siegel, & waldman, 2011). the various inconclusive findings are probably because the studies were conducted in different locations (countries and regions) (gardberg & fombrun, 2006; madorran & garcia, 2016). therefore, studying csr practices in developing countries is crucial, considering that these regions usually lag behind developed countries (jayanti & rajeev gowda, 2014). for that reason, this study aims to provide new empirical evidence regarding csr practices and their impacts on firm performance and corporate reputation in the context of a developing country region, namely indonesia. from the stakeholder theory, csr disclosure is a form of a dialogue between company ethics and stakeholders to gain legitimacy and contribute to corporate reputation (colleoni, 2013; mallin & michelon, 2011; othman, darus, & arshad, 2011; pérez, & rodríguez del bosque, 2015). besides, this research samples were 70 companies listed on the indonesia stock exchange with five years of observation. the current research found that csr disclosure quality could improve firm performance. however, csr disclosure did not affect corporate reputation. the test results also proved empirically that corporate reputation could improve firm performance but could not mediate the relationship between csr disclosure and firm performance. theoretically, this research succeeds in confirming the stakeholder theory, which provides the main reasons for companies to disclose csr to improve firm performance and corporate reputation. in practical terms, this study's results provide a challenge for managers to be serious in carrying out csr practices so that csr's impacts can improve firm performance. the remainder of this paper is organized as follows. first, it describes the relevant literature review used to formulate a hypothesis. in the second part, this paper describes the research method. the third part discusses the research results. in the last andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 583 part, the researcher draws a conclusion, describes limitations, and provides suggestions for further research. literature review and hypotheses development corporate social responsibility (csr) in indonesia in indonesia, csr is controlled by a number of regulations. article 74 states that companies that carry out their business activities in the field of natural resources are obliged to conduct social and environmental responsibilities (law no. 40, 2007). government regulation no. 47 of 2012 article 3 also states that social and environmental responsibility is an obligation for companies that run their business in the field of natural resources. also, regulation of the minister of state-owned enterprises (soe) no. per-05/mbu/04/2021 concerning soe social and environmental responsibility program, article 2 states that soes are required to implement social and environmental responsibility (tjsl) programs. the implementation of csr in indonesia, for example, is carried out by pt. bank negara indonesia (bni) tbk. in 2020, bni carried out csr by providing assistance to victims of natural disasters and non-natural disasters, including disasters caused by epidemics. bni also provides assistance for handling covid-19, education and training in improving health, developing public facilities and infrastructure, worship facilities, and nature conservation. in this regard, the csr program is carried out economically, socially, and environmentally to support the social development goals (sdgs) (kontan.co.id, 2021). in addition, pt. pupuk indonesia group, during 2020, carried out the partnership and community development program (pkbl) by providing working capital assistance for micro, small, and medium enterprises (msme). pt. pupuk indonesia persero conducted partnership programs and empowered the community and the environment through the pkbl programs (antara, 2021). pt. pupuk indonesia is also committed to preserving the environment by improving economic performance. companies in indonesia carry out csr with a corporate shared value approach so that all stakeholders (interested parties) obtain mutual benefits and can grow sustainably. in the sustainable development concept, the business world is not only faced with company values or economic conditions but puts forward the concept proposed by john elkington in 1998, known as the triple bottom line, including profit, planet, and people. consequently, companies that want to grow sustainably do not only pursue profit but must also pay attention to financial, economic, social, and environmental aspects. corporate social responsibility (csr) a stakeholder is any group or individual who can affect or is affected by achieving the company's goals (freeman, 1984). the company's stakeholders include shareholders, creditors, employees, customers, suppliers, interested public groups, and government andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 584 bodies. companies that want to be successful in the long run must meet stakeholder demands. there are two groups of stakeholders: the main and secondary stakeholders (clarkson, 1995). the main stakeholders are stakeholder groups whose presence will affect the company's going concerns, consisting of customers, employees, managers, governments, suppliers, and creditors. furthermore, companies can influence secondary stakeholders, which are not directly involved in the company's operations, such as competitors, the media, local communities, and non-governmental organizations (ngos). in addition, the company's primary objective is to balance any conflict in demands from stakeholders of the company. thus, the stakeholder concept's corporate planning and business policy model focuses on developing and evaluating corporate strategic decisions by groups whose support is required for the corporation to continue to exist. however, stakeholder groups are considered a constraint on management's strategy to match corporate resources with its environment. these stakeholders include customers, owners, suppliers, and public groups (hah & freeman, 2013). stakeholder theory primarily views the company from its perspective and the stakeholder's perspective directly to the company. stakeholder theory states that the company has a responsibility to operate in all stakeholders' interests (freeman, 1984). on the other hand, csr sees the company from other perspectives the broader community (freeman & dmytriyev, 2017). furthermore, csr prioritizes corporate responsibility to the community, employees, and customers compared to stakeholder investors and suppliers. stakeholder theory is utilized as a useful tool to guide how a company must operate. stakeholder theory also defines corporate responsibility to all stakeholders, such as customers, employees, funders, suppliers, and the community (hah & freeman, 2013). wood (1991) explained that csr is a set of csr principles responding to the community, policies, programs, and their impacts on the corporate responsibility to society. hemingway (2002) defined csr as a condition for companies to carry out corporate social responsibility to improve firm performance and be responsible for the company's social and environment. companies should not only focus on the financial aspects but also pay attention to social and environmental aspects. mal and chauhan (2014) asserted that csr is an integral component of company operations. the company voluntarily contributes to the environment in financial, environmental, moral, and social investment assistance. the company must also be responsible for all activities that affect the environment and society. accordingly, csr manifests greater sustainability to achieve sustainability goals (jenkins and obara, 2006). csr is also corporate media for forming attitudes and strategies towards stakeholders. on the one hand, organizations must be environmentally responsible for business ethics, and on the other hand, the public wants corporate transparency. csr, firm performance, and corporate reputation csr disclosure is essential to study since the factors influencing csr disclosure can be identified to enhance corporate reputation. csr information disclosure consists of stand alone reports, assurance, and guidelines to improve quality of disclosure. stand alone andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 585 reports focus on social and environmental information aimed at stakeholders (anugerah, saraswati, & andayani, 2018; dhaliwal et al., 2014). in addition, assurance services can increase csr reporting credibility (anugerah et al., 2018; casey & grenier, 2015; cohen & simnett, 2014; hąbek & wolniak, 2015; wong & millington, 2014). the third, reporting guideline, directs the report's preparation, namely the global reporting initiative (gri). gri is a conceptual reporting framework that can be used as a guide for standardizing sustainable reports internationally (bebbington, kirk, & larrinaga, 2012; mahoney et al., 2013). the gri guidelines are employed to prepare sustainability reports to increase the information credibility disclosed by the company. theoretically, there is still debate about the role of csr activities in improving firm performance. the neoclassical theory reveals that csr disclosure has a negative relationship with firm performance. corporate responsibility activities to the community in csr activities incur additional costs that can hinder the company's main goals (bird et al., 2007; akben selcuk, & kiymaz, 2017). although csr practices can enhance company managers' image, it is at the expense of shareholders' interests (cennamo et al., 2012). therefore, those who oppose csr practices usually claim that csr activities will waste human resources so that companies cannot maximize profits (freeman & dmytriyev, 2017; karnani, 2011). this thinking is confirmed by nakamura's (2015) research, which revealed that environmental investment reduced a company's economic performance. also, investment related to labor did not improve economic performance; only social investment could improve firm performance. contrary to these empirical studies' results, other researchers verified that the relationship between csr practices and company performance is positive. proactive companies in supporting social responsibility and environmental sustainability have a much higher profit measure and a lower measure of short-term liquidity than the industries and sectors they operate (disegni, huly, & akron, 2015). previous studies documented that corporate social behavior not only elicited positive responses from employees (gao & he, 2017; rupp et al., 2018) and suppliers (govindan, shankar, & kannan, 2018) but also received appreciation from investors and financial analysts (lin et al., 2019). besides, the company gets indirect benefits in the form of a positive reputation that directly impacts overall company performance (ali et al., 2020; famiyeh, 2017). also, companies have a lower risk of adverse events and can reduce the threat of fines or lawsuits arising from adverse events or illegal actions that harm or damage their reputation (lee, chang, & lee, 2017). this thinking supports tsoutsoura's (2004) research, which stated that corporate social responsibility reduced the risk of adverse events. these various debates have an impact on the results of empirical studies. empirical studies regarding the relationship between financial performance and csr, both long and short term, produce inconsistent empirical test results (lu et al., 2014). several studies related to csr have shown that csr was positively related to corporate financial performance (kim, kim, & qian, 2018; reverte et al., 2016). nonetheless, other studies showed a mixed or insignificant relationship (barnett & salomon, 2012; mcwilliams et al., 1999). in particular, academics with management backgrounds regularly found andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 586 positive evidence, whereas academics from economics and finance backgrounds usually uncovered unfavourable or insignificant results (su & lee, 2013). in developing countries, the impact of csr disclosure on corporate financial performance is more substantial than in more developed capital markets. in addition, investors' limitations in accessing information through public disclosures or media reports make information about csr practices useful for evaluating corporate value (su & lee, 2013). investors may value companies with more csr practices. this phenomenon indicates that the company has superior capabilities to other companies. thus, csr is a valuable tool for improving firm performance (lin et al., 2019; su et al., 2016). the relationship between csr disclosure with corporate reputation and firm performance is that companies that disclose csr will have a good reputation using scarce resources to earn returns (barney, 1991). donaldson and preston (1995) affirmed that companies must pay attention to stakeholders (shareholders, creditors, suppliers, employees, government, customers, society, analysts, and other parties). stakeholder theory shows that the organization (company) is influenced by stakeholders, and the company must provide benefits to stakeholders. by doing csr, the company pays attention to stakeholders, while the stakeholders will contribute to the company's economic performance. thus, the following hypothesis was formulated: h1: csr disclosure has a positive effect on firm performance. improving reputation is one of the main goals of companies willing to invest in csr practices (aguilera-caracuel & guerrero-villegas, 2017). reputation is an intangible resource used to strengthen the company's image (porter & kramer, 2006). corporate reputation is also in the organizational position, goodwill, self-esteem, organizational identity, corporate image, brand, and prestige (wartick, 2002). from a management point of view, firm reputation is a critical construct interpreted as the stakeholder’s perception of the company as a whole (walsh & wiedmann, 2004). corporate reputation is also the extrinsic motivation for developing socially responsible activities. in academic literature, reputation can be defined as a company's capacity to fulfill the interests of its stakeholders or a collection of stakeholders (walker, 2010). reputation, in this case, refers to two things. first, the corporate reputation level is determined by its problems, such as behavior in dealing with environmental, social, employee, corporate governance, product quality, or other problems. second, the term reputation varies for specific interests, such as consumers, investors, or government (aguileracaracuel & guerrero-villegas, 2017). thus, a good reputation will increase the confidence of interest groups in the company and augment the competitiveness of a sustainable company (baskin, 2006; melo & garrido-morgado, 2012). the direct relationship between csr and company reputation has been extensively studied. csr disclosure is a tool for companies to show that they have social andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 587 responsibility and concern for their stakeholders from a resource perspective. reputation will increase when companies actively participate in csr activities (lai et al., 2010) and have strong relationships with local communities (brammer & pavelin, 2005). companies with philanthropic behavior are considered more socially responsible with customers and employees (park, lee, & kim, 2014). csr practices and reporting also increase customer satisfaction and employee commitment and attract investors to invest in the company (bayoud et al., 2012) to improve its reputation indirectly. in developing countries, csr practices signal to stakeholders that the company has paid attention to the needs of stakeholders (su et al., 2016). the company's philanthropic activities allow for increased sustainability and economic development in these countries. philanthropic initiatives are most welcome when the government does not have sufficient resources to implement social welfare projects. companies can promote economic development and sustainability in these countries through these activities to enhance their reputation (aguilera-caracuel & guerrero-villegas, 2018). therefore, empirical research consistently found that csr practices improved corporate reputation (famiyeh, 2017; islam et al., 2021). companies that disclose csr will have a good reputation in using scarce resources to earn returns (barney, 1991). thus, the following hypothesis was put together: h2: csr disclosure has a positive effect on corporate reputation. moreover, corporate reputation is a perception that represents the company's past actions and describes the company's prospects, which are attractive to stakeholders compared to competing companies (fombrun, gardberg, & sever, 2000). corporate reputation is the respect that a person has for a company (dowling, 2016). the corporate reputation also gives positive results to the firm performance (weigelt & camerer, 1988). in addition, corporate reputation is the corporate’s emotional capital, which illustrates stakeholders' perceptions reflected in the company's activities (walsh, schaarschmidt, & teng, 2019). corporate reputation is also considered a stakeholder reaction to various organizational actions, good or bad, and strong or weak. repeated interactions and experiences between the company and stakeholders will create a corporate reputation (esen, 2013; martín-de castro et al., 2019). therefore, stakeholders are a significant aspect of corporate reputation. some researchers have uncovered that corporate reputation positively correlated with firm performance (rindova, williamson, & petkova, 2010). companies with relatively good reputations could better maintain superior earnings results over time (park et al., 2014). thus, corporate reputation had a positive influence on overall performance (famiyeh, 2017). companies that disclose csr will have a good reputation in using scarce resources to earn returns (barney, 1991). thus, the following hypothesis was proposed: andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 588 h3: corporate reputation has a positive effect on firm performance. this corporate reputation generates trust from stakeholders. corporate reputation also increases investor satisfaction and loyalty as well as customer, employee, and other stakeholders’ satisfaction (gonzález-rodríguez et al., 2019; zavyalova et al., 2016). according to the stakeholder theory, the better the company manages its relationships with stakeholders, the more successful it will be over time (barnett & salomon, 2012). nonetheless, the results of other studies have found that an excellent reputation doesn’t mean satisfying all stakeholders. differences in the region's context (country) or stakeholders' location also determine stakeholder perceptions of the corporate reputation. this condition causes inconclusive findings (madorran & garcia, 2016). in developing countries, csr practices are a company's response to company actions considered detrimental to society and the environment. more significant uncertainty and heterogeneity in their economic, political, regulatory, or social environment (o’connor, vera-muñoz, & chan, 2011; wanderley et al., 2008) led to increased stakeholder demands (bhaumik, driffield, & zhou, 2016). to overcome these social and political uncertainties, companies can use csr activities as a buffer to generate social capital (ghoul, guedhami, & kim, 2017). companies that disclose csr will have a good reputation in using scarce resources to earn returns (barney, 1991). at the same time, social capital is a company advantage that can change reputation into financial performance. corporate reputation is seen as mediating the relationship between csr practices and company performance. thus, the following hypothesis was drawn up: h4: the relationship between csr disclosure and corporate performance mediated by corporate reputation. figure 1 illustrates the framework that underpins this study. this framework is based on stakeholder theory. figure 1 conceptual framework csr disclosure firm performance corporate reputation andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 589 research method this study used secondary data, which already exists and was obtained from the indonesia stock exchange (www.idx.co.id) and the jakarta stock industrial classification from 2014 to 2018. there were seventy companies for each year, so that the total was three hundred fifty (350) companies for five years. in addition, the issuers were listed on idx during the observation period and disclosed social and environmental information in a row for five years, both in annual reports and sustainability reports. from these criteria, the number of samples was 350 companies. the operational definition of variable firm performance and market value the financial performance variable was measured by return on assets (roa) and return on investment (roe), which are accounting-based performance measures, and tobin’s q as market-based performance measures (cheng, lin, & wong, 2015). roa is the ratio of profit before tax to the average total assets of the company. high roa indicates that the company has higher wealth. roa = net profit before tax/total asset (1) meanwhile, roe measures firm performance in the aspect of profitability after tax. roe is a measure of net income about shareholder equity. the formula calculates roe: roe = x 100% (2) market value the q ratio (tobin’s q) equals the market value of a company divided by its assets replacement cost. the q ratio is a performance measure of investment opportunities. a high q ratio is greater than 1, implies that a firm stock is more expensive than the replacement cost of its assets. it shows that investors are willing to pay more for company assets because management is expected to produce better performance in the future. tobin's q was calculated by: tobin’s q = (3) corporate reputation in this study, the corporate reputation used the gri guidelines model (arshad, othman, & othman, 2012). the model uses the initial version as reputation quotient sm, a metric used by the reputation institute and australia's reputation index to measure its reputation. financial criteria for measuring company reputation include seven dimensions: products and services, performance, citizenship, workplace, corporate andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 590 governance, leadership, and innovation. the citizenship, workplace, and corporate governance dimensions are related to csr. based on the description above, measuring corporate reputation was by scoring the company's reputation dimensions and adding up the scores. the company's reputation was also measured by reputation attributes, including (vitezic, 2011): (1) product quality and service. (2) corporate vision and strategy. (3) management leadership quality. (4) labor power. (5) corporate social responsibility. (6) corporate governance. based on the description above, this study then employed the corporate reputation measures as follows: (1) corporate governance. (2) ethics and integrity. (3) market presence. (4) local people. (5) leadership quality or management quality. (6) product quality or product responsibility. (7) labor force. (8) corporate social responsibility . (9) company vision and strategy. (10) corporate innovation. (11) awards received by the company. if the company had all the corporate reputation dimensions, it would be given 1 (one) and 0 (zero) otherwise. the score was summed based on the corporate reputation dimensions above. csr disclosures the dependent variable in this study was the csr disclosure quality by michelon, pilonato and ricceri (2015). disclosure quality measurements are relative quantity index, density index, accuracy index and managerial orientation index. relative quantity is a measurement of the number of items a company expresses in comparison to other similar companies. the following formula shows how relative quantity is calculated. (4) rqtit = relative quantity index for the company i in year t, discit = the number of items disclosed by the company i in year t, = estimated level of company disclosure i in year t. density calculates the number of sentences relevant to the gri g4 core options compared to the number of sentences issued. the following formula shows the calculation for density: (5) denit = density index for company i in t, kit = the number of items disclosed by the company i in year t, csrit = the value is 1 (one) if sentence j contains csr information on company i in year t, and conversely, the value is 0 (zero). accuracy estimates how a company discloses information, such as disclosing information in qualitative, quantitative, or monetary sentence form (in currency). accuracy calculation can is shown in the following formula: (6) andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 591 accit = accuracy index for the company i in year t, nit = number of sentences containing csr information in the company report i in year t, csrijt = the value is 1 (one) if sentence j contains csr information on company i in year t, and conversely, the value is 0 (zero), w = the value is one if the sentence j in the company report i in year t is in the form of qualitative and is worth two if the sentence j in the company report i in year t is monetary. managerial orientation gauges a company’s approach in the disclosure of csr information. this can be achieved by using the boilerplate approach or the committed approach. a boilerplate approach is when a company expresses expectations and hypotheses in providing hope for the future and revealing results providing rules, initiatives and strategies. a committed approach is when a company tends to express future goals and targets by disclosing current results and outputs. managerial orientation is shown in the calculation below. (7) manit = managerial orientation index for the company i in year t, nit = number of sentences containing csr information in company report i in year t, objit = the value is 1 if sentence j on the company report i in year t contains csr information in the form of targets and objectives; otherwise, the value is 0, resit = the value is 1 if sentence j on the company report i in year t contains csr information in the form of results and outputs and is 0 otherwise. the four indices were then synthesized using the following formula: (8) qualityit = the disclosure quality obtained from combining the four indices whose values have been standardized, rqtsit = standardized relative quantity index for the company i in year t, densit = standardized density index for company i in year t, accsit = standardized accuracy index for company i in year t, and mansit = standardized managerial orientation index for the company i in year t. furthermore, the content of environmental items included materials, energy, water, biodiversity, emissions, effluents and waste, products and services, compliance, transport, overall, supplier environmental assessment, and environmental grievance mechanisms (gri, 2013; michelon et al., 2015). social items comprised employment, labor/management relations, occupational health and safety, staff development, diversity and equality, equal wages, supplier assessment for labor practices, and grievance mechanisms. besides, human rights covered investment, non-discrimination, freedom of association and collective bargaining, child labor, forced or compulsory labor, security practices, indigenous rights, assessment, supplier, human rights assessment, and grievance mechanisms. the society included local people, anticorruption, public policy, anti-competitive behavior, compliance, supplier assessment andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 592 and grievance mechanisms for impacts on society. meanwhile, product responsibility consisted of customer health and safety, product and service labeling, marketing communications, customer privacy, and compliance. data analysis this research utilized the partial least square (pls) structural equation model (sem) to test the model's fit (goodness-of-fit) and the hypothesis's parameter estimates. although, in general, sem is used for confirmatory analysis, sem can be used to test a theory (hair et al., 2014). this study also employed a partial least square (sem-pls) approach to test validity, reliability, and hypotheses. sem-pls is an approach in sem that does not require data to be normally distributed. sem-pls is an alternative when a study is faced with situations: (1) small sample size, (2) lack of theoretical support, (3) predictive accuracy as the most important thing, and (4) uncertain model specifications. result and discussion there are two types of validity in pls-sem: convergent validity and discriminant validity. convergent validity means that a set of indicators represents one latent variable and the underlying latent variable. this representation can be demonstrated through undimensionality, which can be expressed using the average value of the variance extracted (average variance extracted/ave). the ave value is at least 0.5. this value illustrates adequate convergent validity, which means that one latent variable can explain more than half the variance of its indicators on average. meanwhile, discriminant validity is an additional concept, which indicates that two conceptually different concepts must demonstrate adequate distinction. the point is that the combined set of indicators is expected not to be unidimensional. the second criterion for discriminant validity is the "loading" for each indicator, which is expected to be higher than the respective "cross-loading." if the fornell-larcker criterion assesses its validity discriminant at the construct level (latent variable), then 'cross-loading is possible at the indicator level. furthermore, a reliability test shows whether an instrument used to obtain information can be trusted to reveal information in the field as a data collection tool. a questionnaire is reliable if a person's answer to a statement is consistent over time. the reliability of the measurement model was tested through the value of cronbach's alpha and composite reliability (cr), which must reach a minimum score of more than 0.7 so that the research instrument can be said to be reliable. table 1 validity and reliability tests variables cronbach's alpha composite reliability average variance extracted (ave) csr_disc 1.000 1.000 1.000 corporate_reputation 1.000 1.000 1.000 firm performance 0.816 0.891 0.733 andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 593 the analysis revealed that all variables' average variance extracted scores were above 0.5 and met the convergent validity requirement (table 1). table 2 outer loading variables csr disclosure firm reputation firm performance corporate reputation 1.000 csr disclosure 1.000 roa 0.896 roe 0.783 tobinq 0.886 table 2 also shows that the outer loading values of all indicators in all variables were above 0.5. hence, it can be stated that all indicators were valid (hair et al., 2014). following the convergent validity test, the discriminant validity test was conducted. table 3 fornell-larcker criterion variables csr disclosure firm reputation firm performance corporate reputation 1.000 csr disclosure 0.028 1.000 firm performance 0.048 0.083 0.856 according to the fornell-larcker criteria, each indicator's cross-loading value exceeded other indicators (table 3). moreover, the cronbach's alpha values in all variables were above 0.7, which was reliable and indicated that the instrument used in this study was consistent (table 1). finally, the table 4 depicts the hypotheses testing results. table 4 hypotheses testing results relationship coefficient sd t-value p-value description direct effect csr disclosure -> corporate performance 0.046 0.018 2.557 0.011 h1 is accepted csr disclosure > corporate reputation 0.028 0.046 0.601 0.548 h2 is rejected corporate reputation -> firm performance 0.082 0.036 2.253 0.025 h3 is accepted indirect effect csr disclosure -> firm reputation -> firm performance 0.002 0.004 0.522 0.602 h4 is rejected discussion the h1 indicates that csr disclosure has a positive effect on company performance. the results of h1 testing showed that the p-value was less than 0.05 (0.011). it means that csr disclosure had a positive effect on firm performance. thus, the first hypothesis was andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 594 accepted. concerning this, proactive companies in supporting social responsibility and environmental sustainability have a much higher profit measure and a lower short-term liquidity measure than the industries and sectors they operate (disegni et al., 2015). corporate social behavior gets positive responses from employees, customers, suppliers, investors, and financial analysts (gao & he, 2017; govindan et al., 2018; lin et al., 2019; rupp et al., 2018). in developing countries, the impact of csr disclosure on firm performance is more substantial than in more developed capital markets. investors' limitations in accessing information through public disclosures or media reports make information about csr practices useful for evaluating corporate value (su & lee, 2013). thus, csr is a valuable tool for improving a company's financial performance (lin et al., 2019; su et al., 2016; su & lee, 2013). the second hypothesis predicts that csr disclosure has a positive effect on corporate reputation. the result revealed that the p-value was more than 0.05 (0.548). it signifies that csr disclosure did not affect corporate reputation. thus, the second hypothesis was rejected. this fact indicates that so far, the company has carried out csr activities only to comply with regulations set by the government. csr activities carried out by companies in asian countries are based on an obligation to disclose this information (lin et al., 2019). csr disclosure is only an attempt by the company to gain legitimacy (cho, lee, & pfeiffer, 2013). it is not uncommon for companies that have complied with government regulations to greenwashing (mahoney et al., 2013). given that csr disclosure is an obligation (not voluntary), this activity will not improve its reputation. the third hypothesis asserts that corporate reputation has a positive effect on firm performance. the results of hypothesis testing uncovered that the p-value was less than 0.05 (0.025). it denotes that corporate reputation had a positive effect on firm performance. thus, the third hypothesis was accepted. corporate reputation is created from repeated interactions and experiences between the company and stakeholders (martín-de castro et al., 2019). reputation can also be interpreted as a company's capacity to fulfill its interests and increase its stakeholders' trust (walker, 2010). a good reputation will increase a sustainable company (melo & garrido-morgado, 2012). companies with relatively good reputations can also better maintain superior earnings results over time. thus, company reputation has a significant positive effect on overall performance (famiyeh, 2017). the fourth hypothesis proposes that firm reputation mediates the relationship between csr disclosure and firm performance. the results of hypothesis testing showed that the p-value was more than 0.05 (0.602). it means that corporate reputation did not mediate the relationship between csr disclosure and firm performance. thus, the fourth hypothesis was rejected. the results of this study indicate that the investor awareness level of the company's reputation was still low. investors were only oriented to shortterm investments and did not care about the long-term viability of the company. it also shows that corporate reputation did not fully mediate the relationship between csr disclosure and firm performance. however, the direct relationship between csr disclosure and firm performance was accepted in hypothesis 1. the direct relationship between corporate reputation and firm performance was also accepted in hypothesis 3. andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 595 it supports stakeholder theory that the company not only increases profits for itself but also must be responsible for all stakeholders (marshall, 2007; donaldson & dunfee, 1994). conclusion the paper develops scientific research in the fields of csr, corporate performance, and corporate reputation as the mediating role. the findings in this research support the stakeholder theory that the company not only increases profits but also must be responsible for all stakeholders. besides, corporate reputation partially mediated the relationship between csr and firm performance. it indicates that in indonesia, concern for corporate reputation was still low. theoretically, this study's results imply that the stakeholder theory is a robust theoretical lens underlying the importance of corporate csr practices, especially in developing countries. disclosure of csr information is a form of a dialogue between company ethics and stakeholders to gain legitimacy and contribute to generating corporate reputation. stakeholders must feel confident and believe that the company has a social contract and behavior standards. it can also be said that csr activities are the answer to the needs of these stakeholders. this study also provides a new perspective that contradicts the traditional view that csr disclosure can improve firm performance through corporate reputation. in this study, although csr disclosure could improve firm performance, it could not improve corporate reputation. this research also has practical implications. stakeholder demands for companies to implement quality csr practices challenge company managers to improve csr practices. for example, a company can carry out "right and fair" business practices so that disclosures exceed the required criteria. csr disclosure can also send signals to stakeholders about its quality to improve firm performance and reputation. however, companies cannot rely solely on csr practices as a powerful tool to improve performance and reputation. overall, managers must pay attention to the company's business model and core competencies to maintain a sustainable competitive advantage. references aguilera-caracuel, j., & guerrero-villegas, j. (2017). how corporate social responsibility helps mnes to improve their reputation. the moderating effects of geographical diversification and operating in developing regions. corporate social responsibility and environmental management, 25(4), 355–372. https://doi.org/10.1002/csr.1465 akben selcuk, e., & kiymaz, h. (2017). corporate social responsibility and firm performance: evidence from an emerging market. accounting and finance research, 6(4), 42. https://doi.org/10.5430/afr.v6n4p42 https://doi.org/10.1002/csr.1465 https://doi.org/10.5430/afr.v6n4p42 andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 596 antara. (2021). pupuk indonesia raih penghargaan dalam top csr 2021. retrieved from https://www.antaranews.com/berita/2117730/pupuk-indonesia-raih-tigapenghargaan-dalam-top-csr-2021 anugerah, e. g., saraswati, e., & andayani, w. (2018). quality of disclosure and corporate social responsibility reporting practices in indonesia. jurnal akuntansi, 22(3), 337–353. https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.392 arshad, r. , othman, s. , othman, r. (2012). islamic corporate social responsibility, corporate reputation and performance. proceedings of world academy of science, engineering and technology, 6(4), 643-647. baraibar-diez, e., & luna sotorrío, l. (2018). the mediating effect of transparency in the relationship between corporate social responsibility and corporate reputation. review of business management, 20(1), 5–21. https://doi.org/10.7819/rbgn.v20i1.3600 barnett, m. l., & salomon, r. m. (2012). does it pay to be really good? addressing the shape of the relationship between social and financial performance. strategic management journal, 33(11), 1304–1320. https://doi.org/10.1002/smj.1980 barney, j. (1991). firm resources and sustained competitive advantage. journal of management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108 baskin, j. (2006). corporate responsibility in emerging markets. journal of corporate citizenship, 2006(24), 29–47. https://doi.org/10.9774/gleaf.4700.2006.wi.00006 bayoud, n.s., kavanagh, m., & slaughter, g. (2012), corporate social responsibility disclosure and corporate reputation in developing countries: the case of libya. journal of business and policy research, 7(1), 131–160. bebbington, j., kirk, e. a., & larrinaga, c. (2012). the production of normativity: a comparison of reporting regimes in spain and the uk. accounting, organizations and society, 37(2), 78–94. https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.01.001 bhaumik, s. k., driffield, n., & zhou, y. (2016). country specific advantage, firm specific advantage and multinationality sources of competitive advantage in emerging markets: evidence from the electronics industry in china. international business review, 25(1), 165–176. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.12.006 bird, r., d. hall, a., momentè, f., & reggiani, f. (2007). what corporate social responsibility activities are valued by the market? journal of business ethics, 76(2), 189– 206. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9268-1 brammer, s., & pavelin, s. (2005). corporate reputation and an insurance motivation for corporate social investment. journal of corporate citizenship, 2005(20), 39-51. retrieved from https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/corporate-reputation-and-aninsurance-motivation-for-corporate-so carroll, a. b., & shabana, k. m. (2010). the business case for corporate social responsibility: a review of concepts, research and practice. international journal of management reviews, 12(1), 85–105. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x casey, r. j., & grenier, j. h. (2015). understanding and contributing to the enigma of corporate social responsibility (csr) assurance in the united states. auditing: a journal of practice & theory, 34(1), 97-130. retrieved from https://meridian.allenpress.com/ajpt/article-abstract/34/1/97/54537 cennamo, c., berrone, p., cruz, c., & gomez–mejia, l. r. (2012). socioemotional wealth and proactive stakeholder engagement: why family–controlled firms care more about their stakeholders. entrepreneurship theory and practice, 36(6), 1153–1173. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00543.x cheng, s., lin, k. z., & wong, w. (2015). corporate social responsibility reporting and firm performance: evidence from china. journal of management & governance, 20(3), 503–523. https://doi.org/10.1007/s10997-015-9309-1 https://www.antaranews.com/berita/2117730/pupuk-indonesia-raih-tiga-penghargaan-dalam-top-csr-2021 https://www.antaranews.com/berita/2117730/pupuk-indonesia-raih-tiga-penghargaan-dalam-top-csr-2021 https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.392 https://doi.org/10.7819/rbgn.v20i1.3600 https://doi.org/10.1002/smj.1980 https://doi.org/10.1177/014920639101700108 https://doi.org/10.9774/gleaf.4700.2006.wi.00006 https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.01.001 https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.12.006 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9268-1 https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/corporate-reputation-and-an-insurance-motivation-for-corporate-so https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/corporate-reputation-and-an-insurance-motivation-for-corporate-so https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x https://meridian.allenpress.com/ajpt/article-abstract/34/1/97/54537 https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00543.x https://doi.org/10.1007/s10997-015-9309-1 andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 597 cho, s. y., lee, c., & pfeiffer, r. j. (2013). corporate social responsibility performance and information asymmetry. journal of accounting and public policy, 32(1), 71–83. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.10.005 clarkson, m. e. (1995). a stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. academy of management review, 20(1), 92–117. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994 cohen, j.r. & simnett. r. (2015). a forum on csr and assurance services. auditing, 34(1), 59–74. http://dx.doi.org/10.2308/ajpt-10454 colleoni, e. (2013). csr communication strategies for organizational legitimacy in social media. corporate communications: an international journal, 18(2), 228–248. https://doi.org/10.1108/13563281311319508 dhaliwal, d., li, o. z., tsang, a., & yang, y. g. (2014). corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: the roles of stakeholder orientation and financial transparency. journal of accounting and public policy, 33(4), 328–355. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.006 disegni, d. m., huly, m., & akron, s. (2015). corporate social responsibility, environmental leadership and financial performance. social responsibility journal, 11(1), 131–148. https://doi.org/10.1108/srj-02-2013-0024 donaldson, t., & dunfee, t. w. (1994). toward a unified conception of business ethics: integrative social contracts theory. academy of management review, 19(2), 252–284. https://doi.org/10.5465/amr.1994.9410210749 donaldson, t., & preston, l. e. (1995). the stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. the academy of management review, 20(1), 65–91. https://doi.org/10.2307/258887 dowling, g. r. (2016). defining and measuring corporate reputations. european management review, 13(3), 207–223. https://doi.org/10.1111/emre.12081 du, s., & vieira, e. t. (2012). striving for legitimacy through corporate social responsibility: insights from oil companies. journal of business ethics, 110(4), 413–427. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1490-4 elkington, j. (1998). accounting for the triple bottom line. measuring business excellence, 2(3), 18–22. https://doi.org/10.1108/eb025539 esen, e. (2013), the influence of corporate social responsibility (csr) activities on building corporate reputation. international business, sustainability, and corporate social responsibility. emerald group publishing limited, united kingdom, 133–150. famiyeh, s. (2017). corporate social responsibility and firm’s performance: empirical evidence. social responsibility journal, 13(2), 390–406. https://doi.org/10.1108/srj-042016-0049 fombrun, c. j., gardberg, n. a., & sever, j. m. (2000). the reputation quotientsm: a multistakeholder measure of corporate reputation. journal of brand management, 7(4), 241– 255. https://doi.org/10.1057/bm.2000.10 freeman, r. e., & dmytriyev, s. (2017). corporate social responsibility and stakeholder theory: learning from each other. symphonya. emerging issues in management, 1, 7-15. freeman, r.e. (1984). strategic management: a stakeholder approach. boston: pitman. gao, y., & he, w. (2017). corporate social responsibility and employee organizational citizenship behavior. management decision, 55(2), 294–309. https://doi.org/10.1108/md-05-2016-0284 gardberg, n. a., & fombrun, c. j. (2006). corporate citizenship: creating intangible assets across institutional environments. academy of management review, 31(2), 329–346. https://doi.org/10.5465/amr.2006.20208684 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.10.005 https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994 http://dx.doi.org/10.2308/ajpt-10454 https://doi.org/10.1108/13563281311319508 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.006 https://doi.org/10.1108/srj-02-2013-0024 https://doi.org/10.5465/amr.1994.9410210749 https://doi.org/10.2307/258887 https://doi.org/10.1111/emre.12081 https://doi.org/10.1007/s10551-012-1490-4 https://doi.org/10.1108/eb025539 https://doi.org/10.1108/srj-04-2016-0049 https://doi.org/10.1108/srj-04-2016-0049 https://doi.org/10.1057/bm.2000.10 https://doi.org/10.1108/md-05-2016-0284 https://doi.org/10.5465/amr.2006.20208684 andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 598 ghoul, s. e., guedhami, o., & kim, y. (2017). country-level institutions, firm value, and the role of corporate social responsibility initiatives. journal of international business studies, 48(3), 360–385. https://doi.org/10.1057/jibs.2016.4 golob, u., elving, w.j.l., nielsen, a.e., thomsen, c., schultz, f., podnar, k., & colleoni, e. (2013). csr communication strategies for organizational legitimacy in social media. corporate communications: an international journal, 18(2), 228–248. gonzález-rodríguez, m. r., martín-samper, r. c., köseoglu, m. a., & okumus, f. (2019). hotels’ corporate social responsibility practices, organizational culture, firm reputation, and performance. journal of sustainable tourism, 27(3), 398–419. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1585441 government regulation of the republic of indonesia. (2012) peraturan pemerintah (pp) no. 47 tahun 2012. peraturan pemerintah (pp) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/home/details/5260/pp-no-47-tahun-2012 govindan, k., shankar, m., & kannan, d. (2018). supplier selection based on corporate social responsibility practices. international journal of production economics, 200, 353–379. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.09.003 gri. (2013). 2013 global conference on sustainability and reporting conference in review. retrieved from http://sdg.iisd.org/events/2013-global-conference-onsustainability-and-reporting/ hąbek, p., & wolniak, r. (2015). assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected european union member states. quality & quantity, 50(1), 399–420. https://doi.org/10.1007/s11135-014-0155-z hah, k., & freeman, s. (2013). multinational enterprise subsidiaries and their csr: a conceptual framework of the management of csr in smaller emerging economies. journal of business ethics, 122(1), 125–136. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1753-8 hair jr, j.f., sarstedt, m., hopkins, l., & g. kuppelwieser, v. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem). european business review, 26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 islam, t., islam, r., pitafi, a. h., xiaobei, l., rehmani, m., irfan, m., & mubarak, m. s. (2021). the impact of corporate social responsibility on customer loyalty: the mediating role of corporate reputation, customer satisfaction, and trust. sustainable production and consumption, 25, 123–135. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.07.019 jayanti, r. k., & rajeev gowda, m. v. (2014). sustainability dilemmas in emerging economies. iimb management review, 26(2), 130–142. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2014.03.004 jenkins, h., & obara, l. (2006), corporate social responsibility (csr) in the mining industry–the risk of community dependency. corporate responsibility research conference, dublin, citeseer, 4–5. karnani, a. (2011). csr stuck in a logical trap a response to pietra rivoli and sandra waddock’s ‘first they ignore you…’: the time-context dynamic and corporate responsibility. california management review, 53(2), 105–111. https://doi.org/10.1525/cmr.2011.53.2.105 kim, k.-h., kim, m., & qian, c. (2018). effects of corporate social responsibility on corporate financial performance: a competitive-action perspective. journal of management, 44(3), 1097–1118. https://doi.org/10.1177/0149206315602530 kontan.co.id. (2021). bank bni alokasikan dana untuk program csr rp 100 miliar tahun ini. retrieved from https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-bni-alokasi-danauntuk-program-csr-rp-100-miliar-tahun-ini https://doi.org/10.1057/jibs.2016.4 https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1585441 https://peraturan.bpk.go.id/home/details/5260/pp-no-47-tahun-2012 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.09.003 http://sdg.iisd.org/events/2013-global-conference-on-sustainability-and-reporting/ http://sdg.iisd.org/events/2013-global-conference-on-sustainability-and-reporting/ https://doi.org/10.1007/s11135-014-0155-z https://doi.org/10.1007/s10551-013-1753-8 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.07.019 https://doi.org/10.1016/j.iimb.2014.03.004 https://doi.org/10.1525/cmr.2011.53.2.105 https://doi.org/10.1177/0149206315602530 https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-bni-alokasi-dana-untuk-program-csr-rp-100-miliar-tahun-ini https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-bni-alokasi-dana-untuk-program-csr-rp-100-miliar-tahun-ini andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 599 lai, c.-s., chiu, c.-j., yang, c.-f., & pai, d.-c. (2010). the effects of corporate social responsibility on brand performance: the mediating effect of industrial brand equity and corporate reputation. journal of business ethics, 95(3), 457–469. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0433-1 laws of the republic indonesia. (2007). undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. retrieved from https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/peraturan/undang-undang/documents/5.%20uu-402007%20perseroan%20terbatas.pdf lee, c.-y., chang, w.-c., & lee, h.-c. (2017). an investigation of the effects of corporate social responsibility on corporate reputation and customer loyalty – evidence from the taiwan non-life insurance industry. social responsibility journal, 13(2), 355–369. https://doi.org/10.1108/srj-01-2016-0006 lin, l., hung, p.-h., chou, d.-w., & lai, c. w. (2019). financial performance and corporate social responsibility: empirical evidence from taiwan. asia pacific management review, 24(1), 61–71. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2018.07.001 lu, w., chau, k.w., wang, h., & pan, w. (2014). a decade’s debate on the nexus between corporate social and corporate financial performance: a critical review of empirical studies 2002–2011. journal of cleaner production, 79(9), 195–206. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.072 madorran, c., & garcia, t. (2016). corporate social responsibility and financial performance: the spanish case. revista de administração de empresas, 56(1), 20–28. https://doi.org/10.1590/s0034-759020160103 mahoney, l. s., thorne, l., cecil, l., & lagore, w. (2013). a research note on standalone corporate social responsibility reports: signaling or greenwashing? critical perspectives on accounting, 24(4-5), 350–359. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.09.008 mal, d., & chauhan, d.k. (2014). corporate social responsibility: impetus for rural development in india. new man international journal of multidisciplinary studies, 1(11), 50–62. mallin, c. a., & michelon, g. (2011). board reputation attributes and corporate social performance: an empirical investigation of the us best corporate citizens. accounting and business research, 41(2), 119–144. https://doi.org/10.1080/00014788.2011.550740 marshall, j. (2007). the gendering of leadership in corporate social responsibility. journal of organizational change management, 20(2), 165–181. https://doi.org/10.1108/09534810710724739 martín-de castro, g., amores-salvadó, j., navas-lópez, j. e., & balarezo-núñez, r. m. (2019). corporate environmental reputation: exploring its definitional landscape. business ethics: a european review, 29(1), 130-142. https://doi.org/10.1111/beer.12250 mcwilliams, a., siegel, d., & teoh, s. h. (1999). issues in the use of the event study methodology: a critical analysis of corporate social responsibility studies. organizational research methods, 2(4), 340–365. https://doi.org/10.1177/109442819924002 melo, t., & garrido-morgado, a. (2011). corporate reputation: a combination of social responsibility and industry. corporate social responsibility and environmental management, 19(1), 11–31. https://doi.org/10.1002/csr.260 michelon, g., pilonato, s., & ricceri, f. (2015). csr reporting practices and the quality of disclosure: an empirical analysis. critical perspectives on accounting, 33, 59–78. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.10.003 nakamura, e. (2015). the bidirectional csr investment – economic performance relationship. journal of global responsibility, 6(1), 128–144. https://doi.org/10.1108/jgr-05-2014-0021 https://doi.org/10.1007/s10551-010-0433-1 https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/documents/5.%20uu-40-2007%20perseroan%20terbatas.pdf https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/documents/5.%20uu-40-2007%20perseroan%20terbatas.pdf https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/documents/5.%20uu-40-2007%20perseroan%20terbatas.pdf https://doi.org/10.1108/srj-01-2016-0006 https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2018.07.001 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.072 https://doi.org/10.1590/s0034-759020160103 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.09.008 https://doi.org/10.1080/00014788.2011.550740 https://doi.org/10.1108/09534810710724739 https://doi.org/10.1111/beer.12250 https://doi.org/10.1177/109442819924002 https://doi.org/10.1002/csr.260 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.10.003 https://doi.org/10.1108/jgr-05-2014-0021 andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 600 o’connor, n. g., vera-muñoz, s. c., & chan, f. (2011). competitive forces and the importance of management control systems in emerging-economy firms: the moderating effect of international market orientation. accounting, organizations and society, 36(4-5), 246–266. https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.04.004 orlitzky, m., siegel, d. s., & waldman, d. a. (2011). strategic corporate social responsibility and environmental sustainability. business & society, 50(1), 6–27. https://doi.org/10.1177/0007650310394323 othman, s., darus, f., & arshad, r. (2011). the influence of coercive isomorphism on corporate social responsibility reporting and reputation. social responsibility journal, 7(1), 119–135. https://doi.org/10.1108/17471111111114585 park, j., lee, h., & kim, c. (2014). corporate social responsibilities, consumer trust and corporate reputation: south korean consumers’ perspectives. journal of business research, 67(3), 295–302. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.016 pérez, a., & rodríguez del bosque, i. (2015). corporate social responsibility and customer loyalty: exploring the role of identification, satisfaction and type of company. journal of services marketing, 29(1), 15–25. https://doi.org/10.1108/jsm-10-2013-0272 perrini, f., & vurro, c. (2013). stakeholder orientation and corporate reputation: a quantitative study on us companies. symphonya. emerging issues in management, 1, 53– 65. https://doi.org/10.4468/2013.1.04perrini.vurro porter, m.e., & kramer, m.r. (2006). strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. harvard business review, 84(12), 78–92. retrieved from https://www.hbs.edu/faculty/pages/item.aspx?num=23102 regulation of the minister of state-owned enterprises. (2021). regulation of the minister of state-owned enterprises per-05/mbu/04/2021 date 08 april 2021. retrieved from https://jdih.bumn.go.id/lihat/per-05/mbu/04/2021 reverte, c., gómez-melero, e., & cegarra-navarro, j. g. (2016). the influence of corporate social responsibility practices on organizational performance: evidence from ecoresponsible spanish firms. journal of cleaner production, 112, 2870–2884. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.128 rindova, v. p., williamson, i. o., & petkova, a. p. (2010). reputation as an intangible asset: reflections on theory and methods in two empirical studies of business school reputations. journal of management, 36(3), 610–619. https://doi.org/10.1177/0149206309343208 rupp, d. e., shao, r., skarlicki, d. p., paddock, e. l., kim, t.-y., & nadisic, t. (2018). corporate social responsibility and employee engagement: the moderating role of csr-specific relative autonomy and individualism. journal of organizational behavior, 39(5), 559–579. https://doi.org/10.1002/job.2282 siueia, t. t., wang, j., & deladem, t. g. (2019). corporate social responsibility and financial performance: a comparative study in the sub-saharan africa banking sector. journal of cleaner production, 226, 658-668. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.027 tsoutsoura, m. (2004). corporate social responsibility and financial performance. retrieved from https://escholarship.org/uc/item/111799p2 vitezic, n. (2011). corporate reputation and social responsibility: an analysis of large companies in croatia. international business & economics research journal (iber), 10(8), 85-96. https://doi.org/10.19030/iber.v10i8.5380 walker, k. (2010). a systematic review of the corporate reputation literature: definition, measurement, and theory. corporate reputation review, 12(4), 357–387. https://doi.org/10.1057/crr.2009.26 https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.04.004 https://doi.org/10.1177/0007650310394323 https://doi.org/10.1108/17471111111114585 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.016 https://doi.org/10.1108/jsm-10-2013-0272 https://doi.org/10.4468/2013.1.04perrini.vurro https://www.hbs.edu/faculty/pages/item.aspx?num=23102 https://jdih.bumn.go.id/lihat/per-05/mbu/04/2021 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.128 https://doi.org/10.1177/0149206309343208 https://doi.org/10.1002/job.2282 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.027 https://escholarship.org/uc/item/111799p2 https://doi.org/10.19030/iber.v10i8.5380 https://doi.org/10.1057/crr.2009.26 andayani corporate social responsibility disclosure, … journal of accounting and investment, 2021 | 601 walsh, g., & wiedmann, k.-p. (2004). a conceptualization of corporate reputation in germany: an evaluation and extension of the rq. corporate reputation review, 6(4), 304– 312. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1540001 walsh, g., schaarschmidt, m., & teng, l. (2019). cross-cultural assessment of a short scale to measure employees’ company reputation-related social media competence. corporate reputation review, 23(2), 78–91. https://doi.org/10.1057/s41299-01900076-y wanderley, l. s. o., lucian, r., farache, f., & de sousa filho, j. m. (2008). csr information disclosure on the web: a context-based approach analysing the influence of country of origin and industry sector. journal of business ethics, 82(2), 369–378. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9892-z wang, z., & sarkis, j. (2017). corporate social responsibility governance, outcomes, and financial performance. journal of cleaner production, 162, 1607–1616. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.142 wartick, s. l. (2002). measuring corporate reputation: definition and data. business & society, 41(4), 371–392. https://doi.org/10.1177/0007650302238774 weigelt, k., & camerer, c. (1988). reputation and corporate strategy: a review of recent theory and applications. strategic management journal, 9(5), 443–454. https://doi.org/10.1002/smj.4250090505 wong, r., & millington, a. (2014). corporate social disclosures: a user perspective on assurance. accounting, auditing & accountability journal, 27(5), 863–887. https://doi.org/10.1108/aaaj-06-2013-1389 wood, d. j. (1991). social issues in management: theory and research in corporate social performance. journal of management, 17(2), 383–406. https://doi.org/10.1177/014920639101700206 zavyalova, a., pfarrer, m. d., reger, r. k., & hubbard, t. d. (2016). reputation as a benefit and a burden? how stakeholders’ organizational identification affects the role of reputation following a negative event. academy of management journal, 59(1), 253– 276. https://doi.org/10.5465/amj.2013.0611 zhang, q., oo, b. l., & lim, b. t. h. (2019). drivers, motivations, and barriers to the implementation of corporate social responsibility practices by construction enterprises: a review. journal of cleaner production, 210, 563-584. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.050 https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1540001 https://doi.org/10.1057/s41299-019-00076-y https://doi.org/10.1057/s41299-019-00076-y https://doi.org/10.1007/s10551-008-9892-z https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.142 https://doi.org/10.1177/0007650302238774 https://doi.org/10.1002/smj.4250090505 https://doi.org/10.1108/aaaj-06-2013-1389 https://doi.org/10.1177/014920639101700206 https://doi.org/10.5465/amj.2013.0611 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.050 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: literature review what is known about environmental cost accounting? systematic literature review citra dhistia murti abstract research aims: this study evaluates articles dealing with environmental cost accounting to learn a valuable lesson. design/methodology/approach: this study used the review procedure by hoque (2014) with several analyzes employed in the prior research by anggraini et al. (2022). articles were then reviewed and identified by entering the keywords "environmental" and "cost" and "accounting" in the scopus database. after applying several criteria, this study utilized 45 articles for further analysis. research findings: four discussion themes can be further identified. the four topics discussed in this article included environmental cost accounting measurement, implementation, environmental performance, and environmental cost accounting disclosures. theoretical contribution/originality: given the importance of environmental cost accounting applied in companies, to the best of the author's knowledge, there has been no literature review research on environmental cost accounting. furthermore, this research explains what lessons can be drawn. keywords: environmental cost accounting; environmental performance; environmental cost disclosure; literature review introduction companies need the information presented in the financial statements for operational purposes in the future. this information is required for various objectives, such as planning and controlling company finances, evaluating performance, and verifying creditworthiness and taxes owed (gale & stokoe, 2001). in addition, the company's financial statements focus on cost control. cost control relates to environmental and accounting aspects. specifically, environmental cost accounting is an aspect that emphasizes the recognition and reclassification of environmental impacts and costs in helping to make better decisions (gloria et al., 2013). the application of environmental cost accounting is also a step taken by the company in designing an environmentally friendly accounting system and helps to collect information related to cost reclassification for the environment: material flows, social responsibility, and cost accounting related to sustainable development (zeng et al., 2019; gloria et al., 2013). affiliation: master in accounting, faculty economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: citradhistiamurt@mail.ugm.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i1.16180 citation: murti, c. d. (2023). what is known about environmental cost accounting? systematic literature review. journal of accounting and investment, 24(1), 84-100. article history received: 14 sep 2022 revised: 07 oct 2022 accepted: 08 oct 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ mailto:citradhistiamurt@mail.ugm.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16180 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16180 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.16180&domain=pdf murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 85 environmental costs, as an environmental accounting component, refer to uncertain costs that depend on the situation (al-mawali, 2021). for example, companies that produce products, both manufacturing and mining companies, can generate residual production waste (zeng et al., 2019). if the waste is not managed correctly, it causes pollution in the company environment and outside the company. zeng et al. (2019) explained that apart from the environmental impact, the pollution produced by the company can disturb the surroundings, thus affecting the ecological environment. therefore, companies must develop to understand and study environmental cost accounting to control environmental costs. many researchers have studied environmental cost accounting in the context of environmental performance (al-mawali, 2021; ulupui et al., 2020; kumar et al., 2021). their studies concluded that the concept of environmental performance indicates significant environmental impacts. predominantly, the environmental performance has been theorized into two aspects: process vs. results and internal vs. external, affecting the environment and corporate image, influencing the relationship between the company and its stakeholders, giving monetary impact, and aiming to process and product improvement (henri & journeault, 2010). furthermore, environmental cost accounting also needs specific standards in financial reporting to produce consistent and comparable information for investors, regulators, and other stakeholders (gloria et al., 2013). based on the phenomena described above, this study aims to review articles on environmental cost accounting to understand the study of environmental cost accounting. to that end, the research questions to be discussed are: rq1: what are the trends of environmental cost accounting studies in terms of theme, year, publication quality, and journal name? rq2: what can be learned from these articles? moreover, environmental cost accounting is vital to study since the company's success is not only about aspects of financial profit for a certain period but also about sustainable operations (henri & journeault, 2010). furthermore, companies should pay attention to the social and environmental aspects of business operations as they are responsible to shareholders and other stakeholders, such as the community and government, who will also be affected. thus, this research is expected to provide knowledge for companies, governments, and the public that environmental aspects can be controlled by optimal environmental cost accounting management. this research further provides several contributions. first, environmental cost accounting is essential to be applied in the company. environmental cost accounting also plays a role not only in limiting the impact of environmental costs on company performance but also in emphasizing the obligation to apply environmental costs in all company operational activities. the second is the contribution of knowledge which, as far as the author's murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 86 knowledge, there is no literature review on environmental cost accounting. third, this study also explains what lessons can be learned in environmental cost accounting. the remainder of this paper is organized as follows. section 2 represents the methodology used to review the articles. section 3 presents the distribution of articles by year, the publication's quality, the journal's name, and the keywords' analysis. this section also displays the themes in this literature review. in addition, the implementation of environmental cost accounting was then concluded in section 4. finally, the conclusions and limitations of this study are expressed in section 5. literature review environmental cost accounting bucior and szadziewska (2021) described environmental cost accounting as a cost accounting system oriented to properly allocating costs. it is based on systematic causal analysis. environmental cost accounting also incurs production costs associated with emissions, waste disposal, and other wastes that cause these costs. letmathe and doost (2000) also stated that environmental cost accounting shows the actual costs of inputs and business processes. with environmental cost accounting, the company ensures compliance with the law, which will save the company's operational costs. in addition, environmental cost accounting can be helpful as a measure of cost and service quality. furthermore, letmathe and doost (2000) asserted that environmental cost accounting helps establish an internal pricing system that evaluates inputs, processes, and products at their actual costs. the procedure for implementing environmental cost accounting then creates decision-oriented information for the company's planning, controlling, and monitoring external and internal environment. aside from procedures, environmental cost accounting enhances understanding of business processes. companies that use environmental cost accounting will also be helped to find steps and attitudes that must be taken when facing problems related to environmental protection. environmental cost accounting is also not new in companies but is attracting public attention (le & nguyen, 2019). le and nguyen's (2019) research elucidated environmental cost accounting as a valuable tool for managing, measuring, and providing information about environmental performance. the environmental information provided includes financial information. some studies, such as el ghoul et al. (2018), have emphasized environmental cost accounting and analyzed external costs. these external costs could affect a party in the research context: the community. research method this section explains the research process and the search for articles used in this study. this study followed the literature review procedure in hoque's (2014) study, with several murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 87 analyses employed in a previous study (anggraini et al., 2022). this study also employed the application of the procedures by hoque (2014), detailed in figure 1. figure 1 literature review process adopted from hoque (2014) and anggraini et al. (2022) literature review prosedure determining the topic environmental cost accounting research question rq1 : what are the trends of environmental cost accounting studies in terms of theme, year, publication quality, and journal name? rq2 : what can be learned from these articles? searching in the scopus databases extraction applying a set of criteria: (1) journal category (2) article type (3) accessibility (4) language (5) publication quality (6) relevancy analysis identifying items from the articles: results synthesis identifying lessons learned research settings concluding and determining limitations murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 88 the first step was determining the research topic, i.e., environmental cost accounting. as indicated in section 1, this study focused on two research questions. the second step was to collect research articles taken from the scopus database. relevant articles were then reviewed and identified based on journal category, article type, accessibility, language, quality, publication, and relevance. this study used three keyword combinations in the scopus database search engine, describing the topic under investigation: "environmental" and "cost" and "accounting." the articles obtained were then extracted with several criteria: journal category, article type, accessibility, language, publication quality, and relevance. articles that met the keyword criteria were then filtered using the business, management, and accounting category journals. the accessibility criteria employed were those that could be downloaded, and the language in the selected articles was english. in determining the ranking of journals and publication quality, the researcher utilized the website https://www.scimagojr.com/. not relevant articles to the research topic were then deleted. the final number of articles that met the criteria was 45 out of the initial 78. the researcher also used articles published from 2018 to 2022. after that, the researcher conducted additional analysis to map the distribution of keywords used by the article utilizing vosviewer software. result and discussion article frequency distribution by year the frequency distribution of articles by year is depicted in figure 2. of the 45 articles reviewed, two articles (4.44%) were published in 2022. on the other hand, the most published articles were in 2021, with 19 (42.22%). meanwhile, the articles published in 2020 were as many as 18 articles (40%). furthermore, five articles were published in 2019 (11.11%), while in 2019, only one article was published (2.22%). figure 2 distribution of articles frequency by year of publication article frequency distribution by publication quality the frequency distribution of articles by publication quality is shown in figure 3. of the 45 articles reviewed, 18 (40%) were published in high-quality journals, with an index of 2 19 18 1 5 2022 2021 2020 2019 2018 frequency distribution by year https://www.scimagojr.com/ murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 89 q1 in scimago. the middle-quality journals were four articles (8.88%) and three (6.67%) for q3 and q2, respectively. it can be seen from figure 3 that several journals were outside the index from scimago. in addition, 20 articles (44.44%) were not indexed on the website https://www.scimagojr.com/. figure 3 distribution of article frequency based on publication quality article frequency distribution by journal the frequency distribution of articles was based on the journals identified in this study. in this case, the journal of cleaner production published the most articles related to environmental cost accounting, 11 out of 45 articles (24.44%). it is because this journal contained many research topics regarding environmental cost accounting. the journal of asian finance, economics, and business ranked second, publishing four out of 45 articles (8.88%). then, business strategy and the environment came in third, publishing three out of 45 articles successfully reviewed (6.67%). furthermore, the journal bus ethics published two out of 45 articles that met the criteria (4.44%). besides, the other journals shown in figure 4 published 1 of 45 articles each (2.22%). figure 4 distribution of article frequency by journal 18 3 4 20 q1 q2 q3 not indexed frequency distribution based on publication quality https://www.scimagojr.com/ murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 90 keyword analysis the keyword analysis results were used to review the 45 articles in figure 5. the frequency of words in article keywords is indicated by the circle's size where the word is located. the colors in figure 5 represent how often these words appear together in an article's keywords. several keywords were identified by vosviewer related to environmental cost accounting. keywords that often appeared, for example, were "environmental performance," "financial performance", "environmental cost accounting," "green accounting," and "social cost disclosure.". figure 5 keyword analysis figure 6 illustrates four topics discussed further in this article: the definition and benefits of environmental cost accounting, implementation, environmental performance, and environmental cost accounting disclosure. in the first discussion, the definition and benefits of environmental cost accounting were the most common in this research review. the second discussion was about the implementation of environmental cost accounting. the emphasis of the second discussion of implementation was on the green accounting application. then, the third discussion discussed environmental performance, focusing on environmental performance after the environmental accounting implementation. the fourth discussion focused on environmental cost accounting disclosures investigated from the company's social cost disclosures. then, this study discussed environmental cost accounting with a more specific discussion theme. murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 91 figure 6 analysis of the main discussion based on keywords research findings by theme: measurement environmental cost accounting measurement quantifies the confirmed results of environmental costs (zeng et al., 2019). environmental cost accounting measurements are carried out by identifying and calculating the amount, quantity, and unit price by analyzing specific units of measurement and attributes. zeng et al. (2019) also explained that some environmental costs could not be measured in currency, so companies have not found suitable or adopted measurement methods from other companies that can be applied. therefore, some companies can only estimate the environmental costs so that the environmental costs contained in the financial statements do not fully reflect the environmental damage. in addition, meiryani et al. (2019) revealed that before applying environmental cost accounting rules, accounting measurements and environmental cost accounting reporting systems only assessed revenues, costs, resources, and liabilities. the measurement did not measure the business's burden on the environment. besides, research by apte et al. (2022) stated that the measurement of environmental cost accounting is part of corporate accountability. environmental accountability also includes public scrutiny of environmental performance and its public disclosure (şimşek & öztürk, 2021). furthermore, environmental cost accounting measurements can be carried out by analyzing the product life cycle (lca), environmental quality management, and other murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 92 programs or activities that can keep the environment under control (şimşek & öztürk, 2021; rieckhof & guenther, 2018). if applied in companies, environmental cost accounting has several advantages (basuki & irwanda, 2018; gunarathne et al., 2021; al-naser et al., 2021). some of these advantages include reducing expenses by identifying and analyzing environmental costs. basuki and irwanda (2018) also elucidated that environmental cost accounting measures essential information related to additional costs concerning environmental problems by examining the costs of certain products and processes contained in overhead costs. furthermore, the research uncovered that pt. inka (persero) had not carried out specific environmental cost measurements since costs related to environmental costs were still recorded under general and administrative costs. several other studies related to environmental cost accounting measurements have also been disclosed (kumar et al., 2021; amaladas, 2021; bucior & szadziewska, 2021; collatto et al., 2021). a study by collatto et al. (2021) uncovered that applying meed (measurement and evidencing of environmental debt method) could facilitate the measurement of environmental cost accounting since the method can inform the assessment of external costs and environmental obligations. in addition, amaladas (2021) used the contingent valuation method for environmental cost accounting measurements. these methods were utilized to plan, evaluate, and control the organization's environmental aspects. the contingent valuation method was also employed to incorporate environmental impacts as costs into the company's accounting system. mukah (2021) also asserted that physical indicators could measure environmental impacts and the aggregation of material flows by weighting by weight of materials and pollutants, indicating the significance of materials that impact the environment. implementation in recent decades, environmental problems have been a severe issue experienced throughout the world. along with the increasing number of environmental threats that are progressively real to the human future, environmental problems are rising (tran et al., 2020; rashidi, 2021; atia et al., 2020). it is the focus of companies, especially those engaged in industry and mining, to pay attention to the surrounding environment. several companies in these fields have begun to apply environmental cost accounting as a form of corporate responsibility for the environment. in vietnam, the automobile industry found several factors influencing the application of environmental cost accounting (tran et al., 2020). the application of environmental cost accounting carried out in the company was motivated by the willingness and awareness of managers to reduce production costs, reactions to environmental problems, compliance with laws, and procedures and processes in the work environment. in this case, compliance with the law supports implementing policies, such as tax incentives, which require companies to apply environmental cost accounting. murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 93 similar to the automobile industry in vietnam, environmental cost accounting has also been applied to vietnamese brick companies (le & nguyen, 2019). however, different results were found in the application in the brick company. previous research (le & nguyen, 2019) reported that implementing environmental cost accounting in vietnamese brick companies was relatively low. the results also showed that environmental cost accounting had not provided managers with the environmental cost information for environmental management activities. in addition, the application of environmental cost accounting is not yet widespread in several countries in southeast asia, such as vietnam. these findings align with the research of thuneibat et al. (2021), describing the application of environmental cost accounting in the jordanian mining industry. their study revealed that environmental cost accounting was qualified for internal decisionmaking processes and external communications. furthermore, thuneibat et al. (2021) uncovered low awareness of environmental and economic performance, so it has not been able to increase the effectiveness of environmental accounting practices. in malaysia, the application of environmental cost accounting in public companies was still moderate (razak et al., 2020), in which its application was limited to large companies. the study also explained that companies applied environmental cost accounting due to coercive pressure from the government and shareholders. here, the government plays a crucial role in encouraging companies to adopt environmentally responsible practices. the same result was stated by the research of jamil et al. (2015) that the level of application of environmental cost accounting was still low in malaysia. companies tended not to focus on implementing environmental cost accounting without pressure from the government related to setting guidelines on environmental management accounting procedures and practices. besides, research by wang et al. (2018) analyzed the environmental impact of coal power plants in china. in practice, an effective way to reduce the environmental burden is to improve facilities for emission reductions, raise pollutant emission standards, and strengthen the process management of coal power plants. in indonesia, yogiswari et al. (2021) reported implementing environmental cost accounting at the wangaya hospital bali. the research showed that wangaya hospital had implemented environmental cost accounting for medical waste management during the covid-19 pandemic. some accounts also revealed that these activities embody the concept of sustainable development. apart from the environmental aspect, wangaya hospital has sought to prevent pollution by managing waste or conducting tests related to environmental pollution. basically, the application of environmental cost accounting is consistent with the concept of green accounting, suggesting that companies in their production processes prioritize efficiency and effectiveness in the sustainable use of resources (endiana et al., 2020). related to that, the concept of green accounting requires companies to harmonize innovation with environmental functions to benefit the community. the application of green accounting is also concerned with the idea of saving land, materials, energy, and ecosystems. moreover, prior research (endiana et al., 2020) agrees with the concept of environmental cost accounting. it is stated that the application of green accounting aims murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 94 to improve the efficiency of environmental management by assessing from the perspective of environmental costs and benefits or effects resulting from environmental protection. environmental performance environmental performance is a voluntary mechanism carried out by the company, focusing on environmental impacts due to business operations, interactions with stakeholders, and forms of accountability to the law. companies have widely used the application of environmental cost accounting as a tool to help manage environmental performance (razak et al., 2020; derila et al., 2020; ulupui et al., 2020; okafor, 2018; rini & adhariani, 2021). further, environmental performance is a mechanism for companies to voluntarily have environmental concerns carried out by stakeholders and supervised by legal organizations (derila et al., 2020; haleem et al., 2021). endiana et al. (2020) found that environmental performance affected the company's financial position. information on the company's environmental costs was significant and sufficient to support financial performance. companies with sustainable principles also tended to pay attention to environmental cost accounting in line with their attention to environmental management. moreover, ulupui et al. (2020) showed that one of the tools used by companies to manage environmental performance was mfca (material flow cost accounting). the implementation of mfca could reduce environmental costs along with increasing the effectiveness of the company's performance. ulupui et al. (2020) also mentioned that green accounting encouraged companies to comply with government regulations and policies. therefore, if a company implements green accounting, it will result in good environmental performance, often with an increase in its financial performance (endiana et al., 2020; andries & stephan, 2019). the relationship between environmental and financial performance can be seen in revenues and costs. in addition, mazahrih (2019) argued that environmental information enables stakeholders to evaluate a company's efficiency with the utilization of economic resources, commitment to environmental preservation, and the ability to make decisions that can improve environmental performance. on the other hand, nuzula (2019) found that profitability did not affect environmental costs. roa and npm, as measures representing the relationship between these two variables, indicate that environmental costs would not provide monetary feedback in the short term. here, the costs incurred are expenses that will generate returns in the coming year so this concept will follow the company's sustainability principles. stipić (2018) also argued that environmental cost accounting is a necessary tool in applying the concept of sustainable development and is designated as a tool for measuring conservation and adverse environmental impacts. thus, the vital role of environmental cost accounting in implementing sustainable development strategies by company management is a requirement to improve company performance. also, the objective of environmental management is to improve the company's environmental performance (taygashinova & murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 95 akhmetova, 2019). therefore, it is necessary to carry out environmental control by focusing on specific environmental instruments. disclosure environmental disclosure has proven to be important in environmental management practices by companies (jebur, 2021). ahmed (2019) revealed several reasons for the environmental cost disclosure, viewed from internal and external objects. internal objects include how companies maintain competitiveness, comply with regulations related to the environment, achieve the objectives of decision-making, and provide employee satisfaction and productivity. meanwhile, external objects are seen from the company's csr actions toward local communities, good relations with external stakeholders, decision-making for external users, and customer satisfaction. ahmed's (2019) findings further demonstrated the lack of environmental cost disclosure to manufacturing companies in palestine. it was due to the company's low awareness of the importance of environmental management and its future impact on the company. in yemen, dhaif allah et al. (2021) examined environmental cost accounting disclosures. the study outlined the requirements for the disclosure of environmental information in financial statements based on ifrs and ias. in this case, environmental cost accounting disclosures in yemeni industrial companies were restricted and regulated by the government. in addition, the environmental cost accounting disclosure in textile companies in iran has been described in the research of ghaemmaghami et al. (2018). their study explained that large companies disclosed environmental and social information more than small companies. furthermore, ghaemmaghami et al. (2018) found that many companies in iran have not benefited from the disclosure of environmental and social information. research on environmental cost accounting disclosures has also been conducted in nigeria (ojiakor et al., 2018; ogan & akunbowale, 2021). a study by ojiakor et al. (2018) showed that no regulation was used as a standard for companies to disclose environmental costs. meanwhile, without the environmental cost disclosure in motorcycle engine manufacturing companies in nigeria, environmental costs were difficult to be identified by managers for consideration in making environmental management decisions. it also affected the reliability of the accounting information presented concerning the form of responsibility to the environment. the same results are shown in ogan and akunbowale (2021) that the environmental cost accounting disclosure that occurred in nigerian manufacturing companies was still voluntary, even though there is already a law regulating it. these laws and regulations provide guidelines for assessing environmental impacts resulting from the company's business operations when carrying out projects related to the environment. in developing countries, several companies have also begun to focus on environmental cost accounting disclosure (ekundayo & josiah, 2020). several companies have been registered with the global reporting initiative (gri), which is an organization that aims to develop sustainable reporting frameworks for business. gri also guides companies to murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 96 make disclosures from an economic, environmental, and social perspective, impacting their business. according to disclosure theory, high environmental performance will result in increased environmental cost accounting disclosures (utomo et al., 2020). in indonesia, utomo et al. ( 2020) further explained that the company's disclosure was still deficient as no rules regulate how much the company must disclose environmental information items. although environmental cost accounting disclosure is mandatory, no standard guideline handles it. therefore, according to gri, the environmental cost accounting disclosure indicators are voluntary. lesson learned this section discusses some lessons that can be drawn from analyzing the findings of articles on environmental cost accounting. it includes lessons for governments and companies to help them deal with future environmental cost accounting issues. expansion of knowledge about the role of environmental cost accounting is also a tool that provides reliable information about environmental impacts. therefore, companies must recognize environmental costs as product production costs (bucior & szadziewska, 2021). product production costs also become crucial in terms of control and management. on the other hand, companies need to inform environmental cost accounting information in environmental reporting under legislation (razak et al., 2020). in addition, the allocation of environmental cost accounting is one of the strategic policies companies can apply, thereby improving financial performance (endiana et al., 2020). it is related to the company's policy of allocating costs for environmental activities, investment, and funding. the allocation of environmental cost accounting must also be adjusted to the needs of consumers and consider the company's capabilities. furthermore, companies need to implement green accounting as a form of implementing the proper program (endiana et al., 2020). the proper program encourages corporate governance in environmental management as a form of the ministry of environment's efforts to overcome environmental problems. however, the findings of utomo et al. (2020) exposed that the disclosure of companies in indonesia was still deficient as no rules govern how much companies must disclose environmental information items. therefore, the government, in this case, the indonesian accounting association (iai), must make accounting policies and standards related to green accounting the legal basis for corporate accounting (endiana et al., 2020). in this case, a clear environmental cost accounting policy is assumed to increase disclosure in indonesian companies. this study then provides an overview for future research. first, future studies can be conducted to determine whether the benefits of implementing environmental cost accounting in indonesia are seen from different industrial sectors. second, the low level of disclosure is an obstacle to implementing environmental cost accounting in indonesia. thus, future studies can investigate the factors influencing the application of environmental cost accounting. future research can also consider the constraints of implementing environmental cost accounting caused by technical, financial, and time and investigate the obstacles or reasons for not implementing environmental cost accounting. murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 97 conclusion this literature review aimed to review articles on environmental cost accounting to understand the study of environmental cost accounting. this study focused on articles that met the criteria, obtaining 45 out of 78 initial articles. in addition, the researcher used articles published from 2018 to 2022. as a result, the distribution of articles based on publication quality was dominated by q1 database-indexed and non-indexed journals. the grouping of article keywords resulted in four discussion themes. the four topics discussed further in this article were the definition and benefits of environmental cost accounting, implementation, environmental performance, and environmental cost accounting disclosure. in this case, environmental cost accounting is not new in the company but is attracting public attention. in recent decades, environmental problems are also a severe problem experienced throughout the world. however, some countries have not even implemented environmental cost accounting. it is based on the absence of pressure from the government regarding establishing guidelines on environmental management accounting procedures and practices. therefore, developed and developing countries should enact laws establishing legal principles and policies regarding environmental cost accounting disclosures as a clear direction and guidance for companies. for this reason, future studies are expected to evaluate companies before and after implementing environmental cost accounting. meanwhile, several limitations exist in this study. first, this study only used articles accessed using scopus. second, this research only utilized the keywords "environmental," "cost," and "accounting," which then produced limited search results. third, some articles accessed through the scopus database were inaccessible and could not be included in this research review. references ahmed, n. s. (2019). environmental accounting disclosures: the case of manufacturing listed companies in palestine securities exchange. international journal of business, economics, and low, 18(5), 15–21. al-mawali, h. (2021). environmental cost accounting and financial performance: the mediating role of environmental performance. accounting, 7(3), 535–544. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.005 al-naser, k. h. y., riyadh, h. a., & albalaki, f. m. m. (2021). the impact of environmental and social costs disclosure on financial performance mediating by earning management. journal of cases on information technology, 23(2), 50–64. https://doi.org/10.4018/jcit.20210401.oa5 amaladas, d. l. a. (2021). environmental accounting methods and techniques and environmental accounting cost measurement techniques. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.1.005 https://doi.org/10.4018/jcit.20210401.oa5 murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 98 andries, p., & stephan, u. (2019). environmental innovation and firm performance: how firm size and motives matter. sustainability (switzerland), 11(13), 1–17. https://doi.org/10.3390/su11133585 anggraini, p. g., utami, e. r., & wulandari, e. (2022). what happens to the stock market during the covid-19 pandemic? a systematic literature review. pacific accounting review, 34(3), 406–425. https://doi.org/10.1108/par-11-2021-0184 apte, m., ramachandran, m., sivaji, c., chinnasamy, s., & periyasamy, a. (2022). an investigation of environmental accounting measurement. environmental science and engineering, 1(1), 24–29. atia, n. g., bassily, m. a., & elamer, a. a. (2020). do life-cycle costing and assessment integration support decision-making towards sustainable development? journal of cleaner production, 267, 122056. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122056 basuki, b., & irwanda, r. d. (2018). environmental cost analysis and reporting to measure environmental performance in realizing eco-efficiency at pt industri kereta api (persero). asian journal of accounting research, 3(2), 169–180. https://doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0013 bucior, g., & szadziewska, a. (2021). environmental cost accounting in a small enterprise a case study. ibima business review, 2021. https://doi.org/10.5171/2021.461936 collatto, d. c., lacerda, d. p., ott, e., campos, l. m. s., reginato, l., & knak, s. s. (2021). method for measurement and evidencing of environmental debt (meed) in productive systems. journal of cleaner production, 282, 124453. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124453 derila, c. p., evana, e., & dewi, f. g. (2020). effect of environmental performance and environmental costs on financial performance with csr disclosure as intervening variables. international journal for innovation education and research, 8(1), 37–43. https://doi.org/10.31686/ijier.vol8.iss1.2054 dhaif allah, ali abdo, bourekkadi, s., babounia, a., & elhakmi, s. (2021). extent of measurement and disclosure of environmental information in financial reports under (ifrs & ias) for yemeni. e3s web of conferences, 319, 01079. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131901079 ekundayo, g., & josiah, m. (2020). environmental accounting disclosure : a critical examination of literature. british journal of economics, finance and management science, 17(2), 34–45. el ghoul, s., guedhami, o., kim, h., & park, k. (2018). corporate environmental responsibility and the cost of capital: international evidence. journal of business ethics, 149(2), 335–361. https://doi.org/10.1007/s10551-015-3005-6 endiana, i. d. m., dicriyani, n. l. g. m., adiyadnya, m. s. p., & putra, i. p. m. j. s. (2020). the effect of green accounting on corporate sustainability and financial performance. journal of asian finance, economics and business, 7(12), 731–738. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.731 gale, r. j. p., & stokoe, p. k. (2001). environmental cost accounting and business strategy. handbook of environmentally conscious manufacturing, 119–136. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1727-6_6 ghaemmaghami, k., zamani, m., & shafiei, h. (2018). investigating environmental accounting and its role in reducing environmental costs (case study: iran noubaft textile company). journal of accounting finance and auditing studies (jafas), 4(4), 185– 202. https://doi.org/10.32602/jafas.2018.012 gloria, o., sunday, c., & chinedu, f. (2013). environmental cost accounting and cost allocation ( a study of selected manufacturing companies in nigeria ). 5(18), 68–76. https://doi.org/10.3390/su11133585 https://doi.org/10.1108/par-11-2021-0184 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122056 https://doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0013 https://doi.org/10.5171/2021.461936 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124453 https://doi.org/10.31686/ijier.vol8.iss1.2054 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131901079 https://doi.org/10.1007/s10551-015-3005-6 https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.731 https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1727-6_6 https://doi.org/10.32602/jafas.2018.012 murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 99 gunarathne, a. d. n., lee, k. h., & hitigala kaluarachchilage, p. k. (2021). institutional pressures, environmental management strategy, and organizational performance: the role of environmental management accounting. business strategy and the environment, 30(2), 825–839. https://doi.org/10.1002/bse.2656 haleem, a., nazar, m. c. a., & hilal, m. i. m. (2021). a systematic review on environmental accounting. academy of entrepreneurship journal, 27(special issue 4), 1–13. henri, j. f., & journeault, m. (2010). eco-control: the influence of management control systems on environmental and economic performance. accounting, organizations and society, 35(1), 63–80. https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.02.001 hoque, z. (2014). 20 years of studies on the balanced scorecard: trends, accomplishments, gaps and opportunities for future research. british accounting review, 46(1), 33–59. https://doi.org/10.1016/j.bar.2013.10.003 jamil, c. z. m., mohamed, r., muhammad, f., & ali, a. (2015). environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms. procedia social and behavioral sciences, 172, 619–626. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.411 jebur, h. s. (2021). the difficulties and benefits of environmental cost accounting application. journal of statistics and management systems, 24(4), 825–840. https://doi.org/10.1080/09720510.2020.1860507 kumar, a., padhy, r. k., das, d., & gautam, a. (2021). improving financial and environmental performance through mfca : a sme case study. journal of cleaner production, 279, 123751. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123751 le, t. t., & nguyen, t. m. a. (2019). practice environmental cost management accounting: the case of vietnamese brick production companies. management science letters, 9(1), 105–120. https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.10.012 letmathe, p., & doost, r. k. (2000). environmental cost accounting and auditing. managerial auditing journal, 15(8), 424–431. https://doi.org/10.1108/02686900010354709 mazahrih, b. (2019). integration of environmental costs into accounting information system. academy of accounting and financial studies journal, 23(4), 1–20. meiryani, susanto, a., & warganegara, d. l. (2019). the issues influencing of environmental accounting information systems: an empirical investigation of smes in indonesia. international journal of energy economics and policy, 9(1), 282–290. https://doi.org/10.32479/ijeep.7231 mukah, s. t. (2021). environmental cost accounting implications on timber company productivity in cameroon. open journal of accounting, 10(03), 77–92. https://doi.org/10.4236/ojacct.2021.103007 nuzula, n. (2019). does environmental cost affect japanese firm's performance? international journal of professional business review: int. j. prof.bus. rev., 4(1), 14–21. https://doi.org/10.26668/businessreview/2019.v4i1.105 ogan, t. p., & akunbowale, s. a. (2021). environmental accounting disclosure and financial sustainability in listed nigerian manufacturing firms. indonesian journal of business and economics, 4(1), 5–24. https://doi.org/10.25134/ijbe.v4i1.5652 ojiakor, i., anisiuba, c., & nnadi, n. (2018). environmental cost disclosure in the financial statements of motor vehicle manufacturing firms in south east nigeria. ijsar journal of advanced management and social sciences (ijsar-jamss), 5(3), 271–285. okafor, t. g. (2018). environmental costs accounting and reporting on firm financial performance: a survey of nigerian quoted oil companies environmental costs accounting and reporting on firm financial performance: a survey of quoted nigerian oil companies. article in international journal of finance and accounting studies, 7(1), 1–6. https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20180701.01 https://doi.org/10.1002/bse.2656 https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.02.001 https://doi.org/10.1016/j.bar.2013.10.003 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.411 https://doi.org/10.1080/09720510.2020.1860507 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123751 https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.10.012 https://doi.org/10.1108/02686900010354709 https://doi.org/10.32479/ijeep.7231 https://doi.org/10.4236/ojacct.2021.103007 https://doi.org/10.26668/businessreview/2019.v4i1.105 https://doi.org/10.25134/ijbe.v4i1.5652 https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20180701.01 murti what is known about environmental cost accounting? … journal of accounting and investment, 2023 | 100 rashidi, m. (2021). manager optimism based on environmental uncertainty and accounting conservatism. iranian journal of management studies, 14(1), 61–86. https://doi.org/10.22059/ijms.2020.290260.673811 razak, f. n. a., ramli, a., & rasit, z. a. (2020). organisation isomorphism as determinants of environmental management accounting practices in malaysian public listed companies. humanities and social sciences letters, 8(1), 110–122. https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.81.110.122 rieckhof, r., & guenther, e. (2018). integrating life cycle assessment and material flow cost accounting to account for resource productivity and economic-environmental performance. international journal of life cycle assessment, 23(7), 1491–1506. https://doi.org/10.1007/s11367-018-1447-7 rini, r. k., & adhariani, d. (2021). does financial performance drive environmental disclosure and environmental cost? evidence from indonesia. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 16(2), 317. https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p09 şimşek, h., & öztürk, g. (2021). evaluation of the relationship between environmental accounting and business performance: the case of istanbul province. green finance, 3(1), 46–58. https://doi.org/10.3934/gf.2021004 stipić, v. v. (2018). environmental accounting as a sustainable development strategy in croatian companies. bh ekonomski forum. retrieved from https://www.ceeol.com/search/articledetail?id=837533%0ahttps://ef.unze.ba/ojs/index.php/bhf/article/download/10 /9 taygashinova, k., & akhmetova, a. (2019). accounting for environmental costs as an instrument of environmental controlling in the company. management of environmental quality: an international journal, 30(1), 87–97. https://doi.org/10.1108/meq-08-20170088 thuneibat, d. n. s. m., alqaraleh, d. m. h., & nour, p. d. a. i. (2021). an empirical analysis of environmental cost accounting in mining companies in jordan. ssrn electronic journal, 47(11). https://doi.org/10.2139/ssrn.3765791 tran, n. h., hoang, t. h., & nguyen, t. t. h. (2020). environmental management accounting perception and implementation in the automobile industry in vietnam. journal of asian finance, economics and business, 7(12), 941–949. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.941 ulupui, i. g. k. a., murdayanti, y., marini, a. c., purwohedi, u., mardi, & yanto, h. (2020). green accounting, material flow cost accounting and environmental performance. accounting, 6(5), 743–752. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.6.009 utomo, m. n., rahayu, s., kaujan, k., & agus irwandi, s. (2020). environmental performance, environmental disclosure, and firm value: empirical study of nonfinancial companies at indonesia stock exchange. green finance, 2(1), 100–113. https://doi.org/10.3934/gf.2020006 wang, j., wang, r., zhu, y., & li, j. (2018). life cycle assessment and environmental cost accounting of coal-fired power generation in china. energy policy, 115(june 2017), 374–384. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.01.040 yogiswari, n. l. p. p., budiasih, i. g. a. n., sudana, i. p., & mimba, n. p. s. h. (2021). implementation of environmental cost accounting during the covid-19 pandemic in medical waste management. linguistics and culture review, 6(august 2021), 264–276. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns1.2032 zeng, l. x., he, p., & shi, j. p. (2019). problems and countermeasures in environmental cost accounting: a case study of china's coal industry. e3s web of conferences, 83. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20198301013 https://doi.org/10.22059/ijms.2020.290260.673811 https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.81.110.122 https://doi.org/10.1007/s11367-018-1447-7 https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p09 https://doi.org/10.3934/gf.2021004 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=837533%0ahttps://ef.unze.ba/ojs/index.php/bhf/article/download/10/9 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=837533%0ahttps://ef.unze.ba/ojs/index.php/bhf/article/download/10/9 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=837533%0ahttps://ef.unze.ba/ojs/index.php/bhf/article/download/10/9 https://doi.org/10.1108/meq-08-2017-0088 https://doi.org/10.1108/meq-08-2017-0088 https://doi.org/10.2139/ssrn.3765791 https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.941 https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.6.009 https://doi.org/10.3934/gf.2020006 https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.01.040 https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns1.2032 https://doi.org/10.1051/e3sconf/20198301013 layout januari 2016 pendahuluan implementasi international accounting standards, yang lebih dikenal sebagai international financial reporting standards (ifrs) membawa banyak konsekuensi (immanuela, 2012; kustina, 2012)). ifrs merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian professional yang kuat dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai model manajemen laba akrual dan riil berbasis implementasi international financial reporting standards riwayat artikel: diterima 27 nop 2015 direvisi 4 jan 2016 disetujui 6 jan 2016 nurmala ahmar*; nuraini rokhmania; agus samekto program studi akuntansi, stie perbanas, jalan nginden semolo 34-36 surabaya, 60118, indonesia. *corresponding author, e_mail address: nurmala@perbanas.ac.id abstract the aim of this study was to investigate the impact of inplementasi international financial reporting standards (ifrs) on accrual earnings management and real earnings management. adoption of accounting standards have an impact on the way of assessment, measurement and presentation. samples are manufacturing companies listed in indonesia stock exchange. accrual earnings measurement method using five measurement approach, and three approaches to the measurement of real earnings management. the results showed that there were differences in real earnings management approach diskretioner costs and production costs. three of the five methods used accrual earnings management (modified jones, piecewise linear and kothari) proved to be the difference between before than after ifrs. while, stubben model not proved in this research. results of this study are expected to have positive contribution on the development some policies related to the adoption of ifrs and the, particularly related to the accrual earnings management and real earnings management. keywords: earning management; accrual model;real earning management; ifrs abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak dari implementasi international financial reporting standards (ifrs) pada manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. adopsi standar akuntansi berdampak pada cara penilaian, pengukuran dan presentasi. sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. laba akrual metode pengukuran menggunakan lima pendekatan pengukuran, dan tiga pendekatan untuk pengukuran manajemen laba nyata. hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pendekatan manajemen laba riil biaya diskresioner dan biaya produksi. tiga dari lima metode yang digunakan dalam mengukur manajemen laba akrual (modified jones, piecewise linear dan kothari) mampu menemukan bukti terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah ifrs. sementara, model stubben tidak menemukan bukti adanya perbedaan dalam hal aktivitas manajemen laba pada penelitian ini. hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi positif pada pengembangan beberapa kebijakan terkait dengan adopsi ifrs dan, khususnya terkait dengan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. kata kunci:manajemen laba;model akrual;manajemen laba riil;ifrs kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. pada 15 november 2008 di washington dc, para pemimpin negara g 20 membuat kesepakatan untuk melakukan konvergensi ke ifrs. konvergensi ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan investasi secara global, memperkecil biaya modal serta meningkatkan transparansi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. terdapat dua strategi yang digunakan dalam konvergensi ifrs ini ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 jurnal akuntansi & investasi80 yaitu big bang strategy dan gradual strategy. big bang strategy yaitu dengan mengadopsi penuh ifrs sekaligus tanpa tahapan–tahapan tertentu sedangkan pada gradual strategy adopsi ifrs dilakukan secara bertahap. di indonesia adopsi ke ifrs dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap adopsi (2008 – 2010), tahap persiapan akhir (2011) dan tahap implementasi (2012) (aprilicia, 2014). implementasi ifrs di indonesia dilakukan berdasarkan keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan no: kep347/bl/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emitan atau perusahaan publik. tentu saja konvergensi ke ifrs ini bukanlah hal yang mudah karena akan memberikan dampak terutama di bisnis dan pendidikan. tetapi konvergensi ke ifrs ini harus dilakukan agar indonesia dapat masuk ke perekonomian global. konvergensi ke ifrs secara teori dianggap akan dapat mengurangi manajemen laba. penilaian asset yang dilakukan secara wajar dengan konsep fair value dianggap mampu mengurangi manajemen laba. scott (2006) mendefinisikan manajemen laba (earnings management) sebagai tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan atau nilai pasar perusahaan. manajemen laba terdiri atas manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. manajemen laba akrual dilakukan dengan memanipulasi hal akrual yang tidak berhubungan secara langsung dengan arus kas. akrual sendiri secara teknis adalah perbedaan antara kas operasi dan laba (islam et.al, 2010). akrual disusun berdasarkan metode dan estimasi tertentu. sebagai contoh dalam penentuan nilai beban piutang tak tertagih kita membutuhkan data tentang nilai penjualan atau nilai piutang dan prosentase piutang tak tertagih. kebijakan (discretion) manajemen diperlukan untuk menentukan metode penghapusan piutang yang dipilih dan berapa nilai prosentase piutang tak tertagihnya.sebagai contoh dalam penentuan nilai beban piutang tak tertagih kita membutuhkan data tentang nilai penjualan atau nilai piutang dan persentase piutang tak tertagihnya. perhitungan manajemen laba akrual dengan menggunakan diskresioner terdiri dari beberapa model, model yang pertama adalah model jones (1991), model ini membagi accruals menjadi discretionary accruals dan non discretionary accruals. dechow et.al (1995) menyempurnakan model jones dengan memasukkan perubahan dalam penjualan dan perubahan piutang. perubahan ini untuk mengurangi kesalahan perhitungan discretionary accruals yang berasal dari penjualan / pendapatan. kothari (2005) menambahkan unsur perhitungan kinerja perusahaan (roa) dalam model modified jones untuk mendeteksi manajemen laba . ball dan shivakumar (2006) mengembangkan model akrual non linear yang disebut dengan piecewise linear accruals models (pwl). stubben (2010) berpendapat bahwa revenue (pendapatan) adalah komponen terbesar dari keseluruhan earnings (penghasilan) sehingga sangat ideal untuk menguji keberadaan manajemen laba . stubben (2010) menguji pengaruh manipulasi pendapatan (pengakuan pendapa-tan lebih awal) terhadap hubungan antara pendapatan dan piutang. kelemahan model ini adalah tidak mendeteksi adanya manipulasi biaya. motivasi penelitian ini antara lain terkait inkonsistensi dampak ifrs terhadap manajemen laba. rudra dan bhattacharjee (2012) meneliti pengaruh ifrs terhadap manajemen laba di india. rudra dan bhattacharjee berpendapat bahwa ifrs lebih baik dari standar akuntansi domestik india, tetapi hasil penelitian justru menunjukkan bahwa penerapan ifrs di india ternyata meningkatkan manajemen laba . hal ini mungkin disebabkan doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 vol. 17 no.1 januari 2016 81 karena adanya peluang manajer untuk mempengaruhi hasil estimasi fair value dengan memilih metode atau alat ukur yang digunakan. callao et.al (2007) meneliti tentang daya banding dan relevansi laporan keuangan setelah penerapan ifrs di spanyol. callao et.al (2007) berpendapat bahwa penerapan ifrs berpengaruh terhadap nilai aset lancar karena penggunaan fair value, sedangkan pada aktiva tetap penerapan ifrs tidak menghasilkan perbedaaan yang signifikan karena banyak perusahaan tetap memilih acquisition costzang (2012) yang mengatakan bahwa penelitian yang hanya berfokus pada manajemen laba akrual saja tidak akan dapat menjelaskan manajemen laba secara keseluruhan. untuk meningkatkan reliabilitas hasil penelitian ini maka manajemen laba akrual tidak hanya diukur dengan satu metode saja (misal hanya dengan metode modified jones) tetapi dengan beberapa metode sekaligus yaitu metode modified jones, kothari, pwl dan stubben. sedangkan manajemen laba riil diukur dengan arus kas operasi/cfo, beban diskresioner dan biaya produksi. agar dapat mengamati manajemen laba riil secara jelas maka perusahaan manufaktur dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini. beberapa penelitian tentang pengaruh ifrs terhadap manajemen laba juga dilakukan di indonesia. santy dkk (2012) meneliti tentang pengaruh ifrs terhadap manajemen laba di perbankan. hasil penelitian santy dkk (2012) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat manajemen laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan ifrs. hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat temuan berbeda terkait dampak manajemen laba. oleh karenanya penelitian ini melakukan pengujian terkait hal yang sama di indonesia. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis jensen dan meckling (1976) menyatakan dalam hubungan keagenan terdapat kontrak antara agent dan principle. pendapat yang sama juga dinyatakan oleh scott (2006). agent adalah manajemen sebagai pihak yang mengelolah perusahaan sedangkan principle adalah pemilik perusahaan. manajer memperoleh kepercayaan untuk mengelolah perusahaan dengan tujuan untuk mengopti-malkan keuntungan para pemilik, dan untuk hal ini manajer akan memperoleh kompensasi sesuai kontrak. tentu saja jika kinerja para manajer ini dianggap baik, kompensasi yang mereka terima secara materi atau immateri akan naik. sebagai pihak yang mengelolah perusahaan, manajer memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan pemilik. inilah asimetri informasi. asimetri informasi dapat digunakan oleh manajer untuk melakukan satu tindakan yang akan membuat penilaian kinerja mereka terlihat baik, meskipun itu dapat menimbulkan kerugian pemilik di periode mendatang. jika kedua pihak sama-sama ingin meningkatkan utilitas mereka maka menjadi hal yang lumrah jika agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan principle. hal ini sesuai dengan eisenhart (1989) yang mengatakan bahwa agency theory menggu-nakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu: mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan selalu menghindari resiko (risk adverse). pada kondisi ini memunculkan kemungkinan upaya melaku-kan majanemen laba. healy dan wahlen (1998) menyatakan manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan stakeholder tentang performa perusahaan atau untuk doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 jurnal akuntansi & investasi82 mempengaruhi kontrak yang didasarkan pada angka dalam laporan keuangan. manajemen laba secara umum dibagi menjadi 2 kategori yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi (akrual) dan manajemen laba melalui aktivitas riil (sulistiawan 2011:70). gumanti (2000) menjelaskan transaksi akrual bisa berwujud 1) transaksi yang bersifat nondiscretionaryaccruals, yaitu apabila transaksi telah dicatat dengan metode tertentu maka manajemen diharapkan konsisten dengan metode tersebut dan 2) transaksi yang bersifat discretionary accruals (da), yaitu metode yang memberikan kebebasan kepada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel. ball dan shivakumar (2006), menyatakan bahwa, akun akrual seringkali dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba. roychowdhury (2006) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan manajemen laba riil berusaha untuk menghindari kerugian dengan menawarkan harga diskon untuk sementara dengan tujuan meningkatkan penjualan, melakukan produksi yang berlebihan untuk menurunkan harga pokok penjualan (cogs), dan mengurangi pengeluaran diskresioner untuk meningkatkan margin. pengaruh penerapan ifrs di spanyol khususnya untuk daya banding dan relevansi laporan keuangan dibuktikan secara empiris oleh callao, et al. (2007). perusahaan yang terdaftar di bursa efek spanyol telah diharuskan untuk mengaplikasikan ifrs sejak januari 2005. hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan aturan local laporan keuangan memiliki daya banding yang lebih rendah, dan implementasi ifrs telah memperlebar perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. rudra dan bhattacharjee (2012) meyakini bahwa ifrs memiliki kualitas yang lebih tinggi dari standar local dan tetap memilih untuk menggunakan standar local adalah suatu kesalahan. di beberapa kasus ifrs mampu mengontrol earnings management, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ifrs di india tidak menurunkan earnings management islam, ali dan ahmad (2010) menggunakan proxy untuk menentukan tingkat manajemen laba. akrual diskresioner adalah diperoleh dengan mengurangkan akrual non diskresioner dari total akrual. akrual non diskresioner diestimasi dengan menggunakan model regresi yang regresi total akrual pada beberapa variabel penjelas. namun, kelemahan terhadap total pendekatan akrual adalah bahwa kita tidak dapat membedakan komponen diskresioner dari komponen non-diskresioner. oleh karena itu perlu dikembangkan untuk akrual diskresioner terpisah dari total akrual sebelumnya yang dikembangkan dechow et al. (1995) dan terbukti efektif. selama bertahun-tahun model jones dimodifikasi dianggap sebagai alat yang paling ampuh dalam mendeteksi manajemen laba ini telah didokumentasikan di banyak negara maju yaitu, amerika serikat, inggris dan beberapa negara lainnya yaitu, malaysia, taiwan, india. namun, baru-baru ini yoon dan miller (2002b) dan yoon (2006) memberikan bukti empiris bahwa model jones yang dimodifikasi tidak cocok untuk perusahaan-perusahaan asia. studi ini menganalisis efektivitas modified jones model dalam mendeteksi manajemen laba antara awal penawaran umum yang terdaftar antara 1985-2005 di bursa efek dhaka (dse). hasil penelitian ini menegaskan bahwa modified jones model tidak efektif dalam mendeteksi manajemen laba dalam konteks modal pasar bangladesh dan ditemukan bahwa model tersebut hanya mampu memberikan kekuatan penjelas dari model sebesar 9%. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model jones yang dimodifikasi tidak efektif dalam mengukur tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan ipo di pasar modal bangladesh hal doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 vol. 17 no.1 januari 2016 83 yang sama terbukti pada hasil riset empiris di bursa efek korea. yoon (2006) mengungkapkan bahwa model jones yang dimodifikasi tidak efektif dalam mendeteksi manajemen laba dalam konteks korea. nuariyanti dan erawati (2014) melakukan penelitian yang bersifat komparatif yang membandingkan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen dan konversi ke ifrs sebagai variabel independen. berdasarkan hasil perhitungan maupun hasil komparasi rasio keuangan pt. bank mandiri (persero) tbk sebelum konversi ifrs dengan periode setelah konversi ifrs diperoleh simpulan sebagai berikut: terdapat perbedaan kinerja bank mandiri yang dinilai dari loan to assets ratio, return on assets serta debt to equity ratio antara periode sebelum konversi ifrs dengan periode setelah konversi ifrs. perbedaan kinerja antara periode sebelum konversi ifrs dengan periode setelah konversi ifrs disebabkan beberapa hal antara lain, penerapan prinsip penilaian assets yang menggunakan basis fair value atau nilai wajar untuk periode setelah konversi ifrs, metode pengakuan biaya research an development yang tidak lagi dikapitalisasi. ifrs (international accounting standards boards) ifrs adalah standar, interpretasi dan kerangka kerja dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan berkualitas tinggi, berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian yang kuat dengan disclosures yang jelas dan transparan. ifrs dihasilkan oleh iasb (international accounting standards boards). sebelumnya ifrs lebih dikenal dengan ias (international accounting standards) yang diterbitkan oleh boards of international accounting standards committee foundation (iasc). iasb melanjutkan pengembangan standards akuntansi internasional dan menyebutnya sebagai ifrs. indonesia mulai mempersiapakan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan adopsi ifrs mulai tahun 2008. tahun 2011 penerapan secara dilakukan untuk beberapa psak berbasis ifrs. tahun 2012 penerapan psak berbasis ifrs dilakukan secara bertahap dan dilakukan evaluasi dampak penerapan ifrs secara komprehensif. bukti-bukti empiris terkait dampak penerapan ifrs tersebut perlu diinvestigasi untuk perkembangan dan penguatan kebijakan penerapan ifrs pada tahun-tahun berikutnya. hal utama yang membedakan antara ifrs dengan aturan sebelum ifrs (gaap atau psak sebelum konvergensi ke ifrs). tiga hal tersebut adalah : 1) ifrs lebih condong pada penggunaan fair value (nilai wajar) sedangkan aturan sebelumnya lebih condong menggunakan historical cost. menurut lampiran keputusan ketua bapepam dan lk nomor: kep–347/ bl/2012 nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dipertukarkan atau liabilitas diselesaiakan antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transactions). sedangkan historical cost adalah kas / setara kas / imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aktiva. dengan penggunaan historical cost berarti aktiva yang diperoleh akan selalu dicatat pada harga perolehannya, meskipun mungkin nilainya telah mengalami perubahan. hal ini dapat digunakan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba. sebagai contoh jika perusahaan mengalami rugi maka untuk menutup kerugian tersebut manajer akan menjual aktiva tetap yang memiliki fair value lebih tinggi dari historical costnya sehingga muncul keuntungan dari penjualan tersebut. 2) ifrs merupakan standar yang berbasis prinsip (principal based) sedangkan standar sebelumnya berbasis aturan (rules based). principal based berarti pengaturan pada tingkat prinsip akan doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 jurnal akuntansi & investasi84 meliputi segala hal dibawahnya. kelemahan principal based adalah diperlukan pemahaman dan judgement dalam penerapannya. 3) ifrs mengharuskan pengungkapan yang lebih rinci dan detail tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif daripada standar sebelumnya. hal mengenai pengungkapan ini juga diatur di bagian c keputusan ketua bapepam dan lk nomor : kep–347/bl/ 2012. sebagai contoh di pasal 19 terdapat ketentuan mengenai pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan jika melakukan perubahan estimasi dan kebijakan akuntansi. dengan pengungkapan yang mendekati full disclosure diharapkan informasi yang diperoleh pihak pengguna laporan keuangan sama dengan informasi yang digunakan manajemen sehingga tidak terjadi asimetri informasi dan mempersempit peluang manajemen laba. berdasarkan perkembangan penerapan psak ifrs di indonesia dan beberapa model pengukuran manajemen laba, riset ini berupaya memberikan bukti empiris dampak implementasi psak ifrs pada perilaku manajemen laba dipandang dari 8 model pengukuran manajemen laba. tiga pengukuran untuk manajemen laba riil dan 5 pengukuran untuk manajemen laba akrual. mengacu pada temuan riset callao, et al. (2007), zang (2012), dan rudra dan bhattacharjee (2012), hipotesis penelitian adalah perbedaan perilaku manajemen laba ditinjau dari 8 model pengukuran manajemen laba riil dan akrual metode penelitian sampel penelitian adalah perusahaan manfaktur yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling). kriteria sampel ketersediaan komponen pengukur pada informasi ynag dipublikasikan di laporan keuangan tahunan. pertimbangan cut off waktu implementasi secara mandatory yaitu tahun 2012 dijadikan dasar untuk menentukan masa/ waktu observasi untuk menentukan masa sebelum dan sesudah implementasi ifrs. masa sebelum ifrs ditentukan tahun 2009 sampai dengan 2010. masa sesudah implementasi adalah tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. sementara tahun 2011 digunakan sebagai tahun peralihan. variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba akrual dengan 5 pendekatan pengukuran dan manajemen laba riil dengan 3 pendekatan pengukuran. variabel independen masa implementasi psak ifrs. riset ini mengambil data sebelum implementasi adalah adalah tahun sebelum dan sesudah implementasi ifrs.adapun kriteria sampel secara lengkap adalah sebaga berikut. a. data perusahaan sektor industri manufaktur yang mempunyai data lengkap selama periode 2009-2013 karena komponen perhitungan manajemen laba riil menggunakan pendekatan biaya produksi membutuhkan t-1, yaitu satu tahun sebelum tahun t, b. perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 desember selama periode pengamatan. c. laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. d. semua data yang akan digunakan untuk menghitung variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini.. e. tidak berpindah sektor industri. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data yang diambil dari bursa efek indonesia tentang informasi perusahaanperusahaan publik terdaftar. data-data tersebut meliputi komponen manajemen laba riil dengan menggunakan pendekatan biaya produksi dengan komponennya yaitu daya penjelas penjualan (sales), doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 vol. 17 no.1 januari 2016 85 perubahan penjualan (dsales) , perubahan penjualan pada tahun sebelumnya (dsalest1) terhadap bprod. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh bursa efek indonesia (bei), diantaranya yaitu www.idx.co.id dan dari indonesia capital market directory (icmd). manajemen laba akrual model jones (1991) model jones mengukur akrual non-diskresioner termasuk di dalamnya variabel plant, property, dan equipments untuk mengontrol setiap perubahan akrual non-diskresioner yang berasal dari penyusutan dan adanya perubahan dalam kegiatan bisnis perusahaan. akrual diskresioner diperoleh dengan mengurangkan akrual total terhadap akrual non-diskresioner. dengan meregres komponen-komponen di atas akan diketahui koefisien regresi masing-masing yang akan digunakan untuk menghitung akrual non-diskresioner, ndac. sehingga akrual diskresioner, dac, diperoleh dengan rumus sebagai berikut: dacit = tacit –ndacit model jones modifikasian (1995) modified jones model ini dipilih karena banyak penelitian mengenai manajemen laba di indonesia yang menggunakan model ini seperti halim, et al., (2005), siregar dan shiddarta (2005), dan fanani (2006). modified jones model (model jones modifikasian), memperhitungkan properti, pabrik, dan peralatan dan perubahan pendapatan yang disesuaikan dengan perubahan piutang. terdapat dua konsep akrual yaitu: discretionary accruals dan non-discretionary accruals. discretionary accruals merupakan accrual yang ditentukan manajemen karena manajemen dapat memilih kebijakan dalam hal metode dan estimasi akuntansi. disinilah kelemahan dari dasar accrual yang menimbulkan peluang manajer untuk mengimplementasikan strategi manajemen laba. discretionary accruals merupakan strategi yang lebih sulit dideteksi sehingga pendeteksiannya memerlukan penginvestigasian data dan analisis yang lebih rinci (achmad, et al., 2007). non-discretionary accruals merupakan accrual yang ditentukan atas kondisi ekonomi, merupakan pengakuan laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. a. performance matched discretionary accruals, kothari et al. (2005) pelopor penelitian akuntansi yang membahas masalah kinerja keuangan ketika melakukan estimasi keberadaan manajemen laba adalah kothari et al. (2005) yang berpendapat bahwa akrual diskresioner, model jones atau model jones modifikasian, mengandung kesalahan pengukuran doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 jurnal akuntansi & investasi86 pada akrual diskresioner karena model ini mengabaikan kinerja perusahaan. accruals terbagi menjadi dua, yaitu bersifat short term atau long term. short term accruals terkait dengan cara melakukan manajemen laba yang berkaitan dengan aktiva dan hutang lancar, biasanya waktu yang dilakukan adalah pada kuartal pertama atau satu tahun buku. sedangkan long term accruals terkait dengan akun aktiva tetap dan hutang jangka panjang (kusuma, 2006). manajer dapat mengambil keuntungan dari perbedaan karakteristik tersebut. manajer akan lebih mudah untuk memanipulasi data akuntansi melalui long term discretionary accruals, karena tindakan manajer tersebut tidak dapat dideteksi untuk beberapa periode akuntansi berikutnya (whelan dan mcnamara 2004). piecewise linier accruals models, ball dan shivakumar (2006) model piecewise linear adalah salah satu model untuk mengukur manajemen laba akrual yang dikemukakan oleh pope dan walker (1999). model piecewise linear dapat memperbaiki informasi manajemen laba akrual yang dihitung dengan model jones (1991) dengan memperhitungkan adanya revenue, return, dan memperhi-tungkan pengakuan pendapatan dan kerugian. sehingga informasi manajemen laba akrual yang diukur dengan model piecewise linear lebih baik karena asimetri informasi terhadap pengakuan pendapatan dan kerugian pada laporan keuangan perusahaan dapat dideteksi dengan adanya komponen dividen pada return. ormula model ini adalah sebagai berikut. penelitian yang dilakukan oleh moreira dan pope (2007) menunjukkan bahwa model piecewise lineardapat mengontrol asimetris keuntungan dan kerugian.ball dan shivakumar (2006) juga meragukan estimasi kothari et al. (2005) yang menyatakan bahwa model akrual cenderung salah spesifikasi untuk perusahaan dengan performa ekstrim bisa jadi juga akibat dari pengakuan kerugian yang tidak tepat waktu. untuk itu, ball dan shivakumar (2006) mengembangkan sebuah model yang disebut akrual non-linier. model ini didasarkan pada model linier dechow dan dichev (2002). model pendapatan diskresioner stubben (2010) stubben (2010) menyajikan model pendapatan diskresioner dengan menguji dan membandingkan kemampuan model pendapatan dan akrual untuk mengung-kapkan besaran manajemen laba melalui pendapatan dengan data simulasi dan data aktual. namun, salah satu kelemahan dari model ini adalah tidak bisa mendeteksi manipulasi biaya. menurut stubben (2010), pengakuan pendapatan lebih awal (premature revenue recognition) adalah bentuk paling umum dari manajemen pendapatan. dengan adanya pengakuan pendapatan secara prematur yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada pendapatan itu sendiri dan piutang. dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode yang akan datang atau belum terealisasi mengakibatkan pendapatan periode doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 vol. 17 no.1 januari 2016 87 berjalan lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. akibatnya, seolah-olah kinerja perusahaan lebih baik daripada kinerja sesungguhnya (sulistyanto, 2008) stubbenrevenue model stubben-conditional revenue model manajemen laba riil manajemen laba riil bisa dilakukan melalui keputusan operasional seperti didefinisikan oleh roychowdhury (2006) sebagai “penyimpangan dari praktik operasional normal, yang termotivasi oleh keinginan manajer untuk menyesatkan beberapa stakeholder yang meyakini bahwa tujuan pelaporan keuangan telah terpenuhi melalui kegiatan usaha yang normal.” model estimasi pertama roychowdhury (2006), arus kas diskresioner, didasarkan pada model di dechow et al. (1998). model ini menunjukkan arus kas operasi sebagai fungsi linier dari pendapatan (s t ) dan perubahan pendapatan (ds t ). semua variabel yang digunakan dalam model skala dengan total aset tahun lalu (a t-1 ). arus kas kegiatan operasi berisi rincian-rincian jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. semakin rendah nilai arus kas operasi abnormal maka semakin tinggi laba yang dilaporkan (armando dan farahmita, 2012:7). arus kas normal dihitung berdasarkan koefisien yang diestimasikan dari model dan nilai residu adalah cerminan akrual diskresioner. arus kas diskresioner yang lebih rendah dianggap menunjukkan tingkat manajemen laba riil yang lebih tinggi. intersep yang diskala (1/a t-1 ) dimasukkan dalam persamaan untuk menghindari korelasi semu antara arus kas dari operasi dan penjualan karena adanya variasi variabel, diskala dengan total aset. model estimasi kedua yaitu model biaya produksi diskresioner, biaya produksi (prod t ) dinyatakan sebagai fungsi dari pendapatan (rev t ) dan perubahan pendapatan (drev t ). biaya produksi didefinisikan sebagai harga pokok doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 jurnal akuntansi & investasi88 penjualan (cogs t) ditambah dengan perubahan persediaan (dinv t ). sebagaimana arus kas, biaya produksi normal setiap tahun dihitung berdasarkan koefisien yang diestimasikan dari model dan nilai residu adalah cerminan akrual diskresioner. proksi ketiga untuk manajemen laba riil adalah beban diskresioner. beban diskresioner dimodelkan sebagai fungsi linier dari pendapatan tahun lalu (s t1 ). yang dimaksud dengan beban diskresioner adalah jumlah biaya litbang, biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum. nilai residu adalah cerminan akrual diskresioner. pada model manajemen laba dengan laba riil, indikasi tidak terjadi manajemen laba jika nilai residual model yang diuji berada pada kisaran 0.075 sampai dengan 0.075 (stubben, 2010). hal utama dalam pengukuran adalah melakukan perhitungan nilai manajemen laba untuk setiap model yang diteliti berdasarkan formula yang ada. pengujian hipotesis dilakukan dengan dua tahapan. tahap pertama melakukan uji normalitas data untuk masing-masing variabel yang diteliti dan dibedakan. uji normalitas data dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov. hasil uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah pengujian hipotesis menggunakan uji parametrik atau nonparametrik. uji parametrik menggunakan paired ttest untuk data berdistribusi normal, dan wilcoxon sign rank test untuk data berdistribusi tidak normal. hasil dan pembahasan hasil perhitungan manajemen raba rill sebelum dan sesudah menerapkan ifrs disajikan pada tabel 1. selanjutnya, mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh roychowdhury (2006) rata-rata nilai kesalahan penganggu masih berada diantara rentang 0,075 sampai dengan 0,075. namun jika dicermati berdasarkan sampel yang diteliti ditemukan fakta menarik, dimana ada indikasi yang mengarah pada kenaikan jumlah sampel yang melakukan manajemen laba riil, baik dengan teknik arus kas operasi, beban produksi, maupun beban diskretioner. sebelum implementasi ifrs, jumlah perusahaan yang terdikasi melakukan manajemen laba riil dengan arus kas sejumlah 8.2% dan meningkat setelahnya menjadi 12.9%. hal yang sama terjadi pada beban diskretioner dan beban produksi (tabel 2). tabel 1 deskripsi manajemen laba riil temuan terkait manajemen laba akrual berdasarkan sampel yang diuji, terbukti ada upaya menaikkan laba setelah implementasi ifrs. hal tersebut terbukti dari nilai akrual diskretioner positif meningkat dibandingkan sebelum implementasi ifrs. pada tabel 2 model pengukuran akrual diskretioner kothari dan modified jones menunjukkan bahwa nilai akrual diskretionernya mengalami peningkatan. berbeda dengan model akrual yang lain, model piecewise linear menunjukkan hasil yang berbeda. dalam hal doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 vol. 17 no.1 januari 2016 89 nilai akrual diskretionernya. sementara pada model pengukuran stubben, kedua pendekatan menunjukkan hasil yang konsisten, sampel yang terindikasi melakukan manajemen laba meningkat. temuan menarik yang terjadi pada model pengukuran piecewise linear (pwl) penting untuk dikaji lebih lanjut. berbeda dengan model akrual diskretioner yang lain, model ini memasukkan komponen imbal hasil (return) dan deviden. pwl berupaya memberikan pemahaman yang lebih realistis, return dan deviden dapat digunakan oleh manajemen sebagai media bagi mereka untuk melakukan manajemen laba, dan jika dua komponen tersebut dimasukkan dalam formulasi perhitungan akrual diskretioner, ternyata memberikan hasil yang berbeda. hasil ini konsisten dengan temuan callao et al.(2007) bahwa implemntasi ifrs tidak berdampak pada relevansi nilai yang tercermin dari harga saham di bursa efek. hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda dua sampel berpasangan memberikan hasil sebagaimana terangkum pada tabel 3. nilai akrual diskretioner dari delapan model pengukuran yang diuji pada penelitian ini 5 model terbukti menunjukkan ada perbedaan perilaku/nilai manajemen laba riil dengan menggunakan pendekatan beban diskretioner dan beban produksi, sementara manajemen laba riil mwlalui arus kas tidak terbukti menujukkan perbedaan secara empiris. hal ini sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas yang terlapor pada laporan arus kas yang mencakup penerimaan piutang, membayar utang, membayar biaya operasional perusahaan merupakan aktivitas-aktivitas yang secara regulasi tidak banyak dipengaruhi oleh implementasi ifrs karena merupakan kewajiban perusahaan dalam hal pembayaran yang didasarkan pada tagihan pemasok, dan peneriman uang yang didasarkan pada bukti penjualan (tagihan faktur). pengujian pada model pengukuran manajemen laba akrual memberikan bukti empiris bahwa ada perbedaan dengan pendekatan modified jones, khothari dan piecewise linear. sementara pengukuran akrual melalui hubungan pendapatn dan piutang tidak menunjukkan ada perbedaan secara signifikan. hal ini menunjukkan bahwa implementasi ifrs berdampak besar pada pola dan perilaku manajemen terkait dengan akun-akun akrual dalam laporan keuangan. bukti akan hal tersebut ditunjukkan dari adanya perbedaan pada seluruh model akrual yang diuji. sementara, pendekatan akrual yang didalam hanya mengandung unsur piutang dan penjualan, dimana kedua akun tersebut merupkan akun akrual, terbukti tidak berbeda. hal ini menunjukkan bahwa akun piutang dan penjualan merupakan tabel 2 indikasi manajemen laba keterangan: *) dihitung dalam %, atas dasar proporsi jumlah sampel. doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 jurnal akuntansi & investasi90 akun-akun yang masih mungkin dimanfaatkan oleh manajemen dalam mengelola penampakan laporan keuangan yang diinginkan. tabel 3 hasil pengujian hipotesis keterangan: *) sig pada á=0,05 , **) sig pada pada á=0,10 pengembangan model stubben dengan memasukkan unsur laba kotor dan umur perusahaan juga terbukti tidak berbeda. artinya, perilaku mengelola akun-akun laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh lama tidaknya perusahaan beroperasi. hal ini dapat dipahami karena penyusun laporan keuangan adalah individuindividu yang memiliki motif-motif tertentu yang menurut teori agensi didasari oleh kepentingan mereka. hasil penelitian ini konsisten dengan nuariyanti dan erawati (2014), rudra dan bhattacharjee (2012). mengacu pada hasil pengujian manajemen laba akrual dan laba riil. hasil penelitian ini berbeda dengan temuan zang (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa ada kecenderungan manajemen berpindah ke manajemen laba riil setelah perubahan standar akuntansi berbasis ifrs. temuan yang berbeda pada kondisi penerbitan saham musiman (bukan saham perdana) terjadi pada penelitian armando dan aria (2012). hal yang sama juga dibuktikan oleh sianipar dan marsono (2013), bahwa tidah ditemukan ada perbedaan, model pengujian yg dinukan pada penelitian sianipar dan marsono (2013) adalah laba bersih dikurang total aset sebagai pengukur kualitas akuntansi. riset ini berhasil membuktikan adanya perbedaan pada 3 model akrual diskretioner yang diuji. perbedaan hasil tersebut jika ditelusur dari data deskriptif memberikan alasan yang cukup rasional. berdasarkan data deskriptif, kecenderungan melakukan manajemen laba riil setelah implementasi ifrs memang mengalami peningkatan, namun sampel juga berupaya melakukan manajemen laba dengan melalui akrual diskretioner setelah implementasi ifrs. hal ini terbukti dari deskripsi sampel yang melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba semakin meningkat melalui akun-akun akrual. hal ini dapat dijelaskan bahwa standar akuntansi keuangan belum secara wajib memberlakukan fair value kepada emiten-emiten di pasar modal, misalnya terkait revaluasi asset. revaluasi asset boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan dengan catatan, jika telah melakukan revaluasi asset, maka wajib secara konsisten melakukan penilaian kembali asset tetap berdasarkan nilai wajar. simpulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris perbedaan manajemen laba riil dan akrual pre dan post implementasi ifrs di indonesia. sampel adalah perusahaan manufaktur yang terseleksi berdasarkan kriteria. sejumlah 48 sampai dengan 104 sampel diuji dengan menggunaka 8 model pengukuran manajemen laba. delapan model tersebut terdiri dari 3 manajemen laba akrual dengan pendekatan beban produksi, arus kas operasi dan beban diskretsioner dan 5 model pengukuran dengan pendekatan akrual diskretioner. lima model pendekatan akrual diskretioner tersebut adalah modified jones, kothari hasil, piecewise linear model, revenue model dan conditional revenue model. berdasarkan hasil pengujian, hasil penelitian ini doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 vol. 17 no.1 januari 2016 91 terangkum sebagaimana berikut: pertama, uji beda nilai rata-rata manajemen laba riil dengan pendekatan model biaya diskretioner dan biaya produksi menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dibandingkan sesudah implementasi ifrs.manajemen laba riil denga pendekatan arus kas tidak menujukkan adanya perbedaan. kedua, uji beda nilai rata-rata manajemen laba akrual dengan pendekatan modified jones model, khothari dan piecewise linear menunjukkan ada perbedaan sementara ui beda dengan pendekatan revenue model dan conditional revenue model tidak berhasil memberikan bukti empiris yang berbeda secara signifikan dalam hal nilai rata-rata manajemen labanya. satu kelemahan penelitian ini adalah keterbatasan kurun waktu. penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dengan publikasi data terakhir tahun 2013. implementasi ifrs berlaku secara wajib pada tahun 2012, akibatnya perbandingan hanya dapat dilakukan selama satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah. penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan perbandingan dalam kurun waktu yang lebih panjang, nisalnya 2 sampai dengan 5 tahun. hal ini akan bermanfaat untuk menemukan bukti empiris perubahan perilaku dan pola manajemen laba riil maupun akrual dalam jangka panjang. penelitian yang akan datang juga dapat menemukan pembuktian tentang konsistensi akunakun yang terformula dalam model stubben dalam mengukur manajemen laba akrual daftar pustaka ankarath, k., mehta, j., ghosh, p., dan alkafaji, a. (2012). memahami ifrs standar pelaporan keuangan internasional. jakarta: indeks. aprilicia, v. (2014). “road map international financial reporting standard (ifrs) dan implementasinya di indonesia”. jibeka , 6064. armando, e., dan aria, f. (2012). “manajemen laba melalui akrual dan aktivitas riil di sekitar penawaran saham tambahan dan pengarunya terhadap kinerja perusahaan. universitas indonesia”. seminar nasional akuntansi 15, banjarmasin. ball, r., shivakumar, l. (2006). the role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. journal of accounting research, 44(1-2), 207-242 cahyati. a. d., (2011). peluang manajemen laba pasca konvergensi ifrs: sebuah tinjauan teoritis dan empiris. jurnal riset akuntansi dan keuangan, 2 (1). 1-7. callao, s., jos’e, i., jos’e, j., dan la’inez, a. (2007). “adoption of ifrs in spain : effesct on the comparability and relevance of financial reporting”. journal of international accounting, auditing and taxation , 16 (2), 148-178. eisenhardt, k. m. (1989). “agency theory: an assessment and review”. academy of management review, 14(1) , 57-74. gamayuni, r. g., (2009). “perkembangan standar akuntansu keuangan indonesia menuju international financial reporting standars”. jurnal akuntansi dan keuangan. vol 14 (2). ghozali, i., (2013). aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 21. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. gumanti, t. a. (2004). “earnings management: suatu telaah pustaka”. jurnal akuntansi dan keuangan , 2(2), 104-115. healy, p. m., wahlen, j.m. (1999). “a review of the earnings management literature and its implications for standard setting”. accounting horizon, 13 (4)., 365-383. immanuela, i. (2012). “konsekuensi adopsi penuh ifrs terhadap pelaporan keuangan di indonesia”. widya warta , 290-295. jennifer j. jones. (1991). “earnings management during import relief investigations”. journal accounting, vol 29 (2), 193-228. jensen, michael c. dan w.h. meckling. (1976). “theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure”.journal of financial economics 3. , p 305-360. kothari, s. p., leone, a. j., dan wasley, c. e. (2005). “performance matched discretionary accrual measures.” journal of accounting and economics , 39(1), 163-197. kustina. k.t., (2012). “dampak konvergensi international financial reporting standards (ifrs) bagi pelaporan akuntansi perusahaan di indonesia”. jurnal ilmiah manajemen dan akuntansi, 17 (2). lestari, y. o. (2013). “konvergensi international financial reporting standard (ifrs) dan manajemen laba”.el-muhasaba, 1-22. moreira, j. a., pope, p. (2007). “piecewise linear accrual models : do they really control for the asymmetric recognition of gains and losses”?. universidade de porto, faculdade de economia de porto. nuariyanti, i, k. n., dan erawati adi, m. n. (2014). “analisis komparatif kinerja perusahaan sebelum dan sesudah konversi ke ifrs.” ejurnal akuntansi universitas udayana, 6 (2), 274-286. purnomo, b. s., (2009). pengaruh earning power terhadap praktek manajemen laba. jurnal ekonomi. vol 14 (1). roychowdhury, s. (2006). earning management through real activities manipulation. journal of accounting and economics , 335-370 rudra, t, bhattacharjee, c.a.d (2012). “does ifrs influence earnings management? evidence from india.” journal of management research, vol. 4 sianipar, g.a, marsono. (2013). analisis komparasi kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah pengadopsian penuh ifrs di indonesia. diponegoro journal accounting. vol 2 (3). 350-360. stubben, s.r. (2010). “discretionary revenues as a measure of earnings management”. the accounting review, 85 (2)., 695-717 sulistiawan, d., januarsi, y., liza, a. (2011). creative accounting mengungkap manajemen laba dan skandal akuntansi. jakarta: 2011. doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 jurnal akuntansi & investasi92 zang, a. z. (2012). “evidence on the trade off between real manipulation and accruals – based earnings manage-men”. the accounting review, 87 (2), 675-703. doi: 10.18196/jai.2016.0046. 79 92 a adrian sutawijaya agency theory agency theory al-marghinani al-tamwil bi al-murabahah analisis fiqih dan keuangan b bali bandung banjarmasin bantul barli suryanta bni bri syariah btn c capital loss ceo charles hamilton chicago chicago illonois cincinnati connecticut conventional home financing corporate governance culture shock d denpasar driver of dakwah e edward elgar. effectively the floating rate encyclopedia of business end-user f farid kurnia rahman g gaap gema insani press, generally accepted accounting principles i ifrs ikatan akuntan indonesia ilham reza ferdian illinois ima india indonesia infomation system research institute of management accountants intermediary institution international islamic university malaysia iran islam islamic banks issues in accounting education j j. zimmerman jakarta jawa tengah journal for the scientific study of religion journal of accounting research journal of accounting research journal of business ethics journal of practice and theory journal of state taxation jurnal ekonomi k kamboja kamus besar bahasa indonesia kantor cabang pembantu kasihan kontrak murabahah kuwait l lahore m mahasaraswati makassar malaysian manado mandiri syariah mcleon model modified jones mortgage financing muhammad syafii muhammadiyah murabaha contract murabahah practices in iran n national tax journal new chinese accounting standards new york new zealand non-anonymous north michigan o oktofa yudha sudrajad p pacific basin finance journal pakistan palembang pascasarjana universitas diponegoro pembiayaan kpr perbankan syari'ah persero philippines pontianak pt. pustaka grahatama purwokerto r raja grafindo persada s sarbanes-oxley semarang semolo singaraja sistem informasi akuntansi software stie perbanas sudarso kaderi suku bunga efektif surabaya surakarta sutami syariah syed tahir hijazi t tamantirto teori akuntansi the accounting review the impairment of assets. the quality management journal tinjauan kritis produk murabahah u udayana ummu universitas gadjah mada universitas sebelas maret university of washington v volatilitas harga volatility of prices w washington whistleblowing wisnu wardhana wrongdoing y yogyakarta journal ofaccounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: a study on manufacturing industry in bangladesh golam shahria abstract research aims: the primary aim of this study is to examine the effect of the covid-19 pandemic during and after this pandemic on manufacturing sectors in bangladesh. in the context mentioned above, some issues are then taken as the specific objectives. design/methodology/approach: the study was conducted on the manufacturing sectors listed under dhaka stock exchange (dse). the study's target population was 42 manufacturing companies out of 153 listed on dhaka stock exchange (dse). four research variables were used to evaluate sample companies' financial performance and financial position. documentary analysis, descriptive analysis, data normality test, and wilcoxon signed–rank test were employed to evaluate the hypotheses. the years of annual reports, 2018-2019 to 2020-2021, were utilized for the documentary analysis of sample companies' financial performance and financial position. research findings: the study's conclusions demonstrated that this pandemic significantly impacted bangladeshi companies' financial performance (essentially roa and roe) at a 5% significance level compared to before the pandemic. in addition, the recovery growth rate of financial performance of sample companies increased optimistically, and the growth of liquidity position of manufacturing companies was also seen in an advantageous position after the covid-19 pandemic compared to during the covid-19 pandemic based on wilcoxon statistical test tool. theoretical contribution/originality: the findings of this study can be used as a source of relevant data by investors or future investors for their investment decisions shortly. the findings of this study will also assist the government in determining or preparing the appropriate tax incentive scheme for the impacted industries and whether the correct sector would profit from the tax incentive scheme. practitioner/policy implication: considering that the covid-19 pandemic has significantly impacted the import process of raw materials for production from china in specific and from other countries generally, the study advised the government of bangladesh to boost its logistic and financial support for the local facility of raw materials. research limitation/implication: more extensive research is projected to be conducted on the recovery growth rate of financial performance in bangladesh's sub-sector manufacturing industries. keywords: covid-19 pandemic; leverage ratio; liquidate ratio; profitability ratio affiliation: department of business administration, bgc trust university bangladesh, chittagong – cox’s bazar hwy, chandanaish, bangladesh *correspondence: g.s.parveez@gmail.com doi:10.18196/jai.v23i3.15542 citation: shahria, g. (2022). covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: a study on manufacturing industry in bangladesh. journal of accounting and investment, 23(3), 521-545. article history received: 18 jul 2022 revised: 13 aug 2022 accepted: 25 aug 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=f6jqbquaaaaj&hl=en&oi=ao https://www.bgctub-edu.net/php_files/contents/contents.php?cmd=factpage&contid=1&dis_page=brief https://www.bgctub-edu.net/php_files/contents/contents.php?cmd=factpage&contid=1&dis_page=brief https://www.bgctub-edu.net/php_files/contents/contents.php?cmd=factpage&contid=1&dis_page=brief https://www.bgctub-edu.net/php_files/contents/contents.php?cmd=factpage&contid=1&dis_page=brief https://www.bgctub-edu.net/php_files/contents/contents.php?cmd=factpage&contid=1&dis_page=brief mailto:g.s.parveez@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15542 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15542 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.15542&domain=pdf shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 522 introduction the economy of the present world is vulnerable due to unknown diseases, in which the first cases were reported in wuhan, china, on december 31, 2019. the world health organization (who) then acknowledged covid-19 as a pandemic on march 11, 2020. at that time, each government was bound to make various hard and painful decisions to prevent people's lives. the normal life of business activities and functions was also stopped due to the covid-19 pandemic. specifically, covid-19 has had an undesirable impact on bangladesh's economy by interfering with people's lives and sources of their income. substantial job losses occurred in all occupational sectors in bangladesh because of the devastating effects of the coronavirus pandemic. in this case, labour markets were impacted by an economic crisis in more ways than just job losses; real wages also experienced downward pressure. moreover, bangladesh experienced the same thing. the pace of fall for bangladesh's manufacturing sector was remarkably rapid in 2020 as overall wage growth has been declining. as a result, the covid-19 pandemic has sparked an unprecedented economic catastrophe in bangladesh and other countries. due to covid19's expansion, bangladeshi start up enterprises have also been severely impacted since mid-march 2020 (shahriar et al., 2021). in addition, most businesses (24%) said they had to stop operating, and 50% said their sales had decreased. additionally, 60% of new businesses have shut down within the first three months of the lockout, worrying the 1.5 million workers since the loss for 2020 was predicted to be $53 million (ferdous et al., 2020). the covid-19 pandemic's effects on bangladesh's economy include a reduction in the revised tax revenue budget, from 3, 48,069 crores to 2, 65,908 crores taka in 2019-2020 (ministry of finance, 2020). in fact, tax revenue is the prime source of state revenue, or 89.94% of bangladesh's total budgeted revenue in 2019-2020 (ministry of finance, 2020). this tax revenue largely depends on value-add tax (vat) in bangladesh, which originated from the manufacturing sector. according to official analysis, numerous businesses kinds would likely experience declining profitability and financial performance due to the economic crisis brought on by the covid-19 pandemic. moreover, due to the currency crisis, which began in july 1997, the 1998 asian financial crisis significantly impacted asian countries' production, stock markets, and labor markets. south korea, thailand, malaysia, and indonesia all saw their stock markets crash, and the inflation rate increased by around 12.9%. the currency's depreciation and the deterioration in the economy also comparably influenced bangladesh. exports from bangladesh decreased by 17%, whereas imports from the affected countries only accounted for 11% of total imports. as a result, the nation's fdi and foreign remittances decreased. consequently, many people in the impacted nations lost their jobs, increasing the unemployment rate (moudud-ul-huq et al., 2020). furthermore, numerous people around the world are terrified as a result of the latest coronavirus pandemic. the whole financial system, including bangladesh's, is also shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 523 already in danger. first, most bangladeshi manufacturers or industries like garments, steel, cement, plastic, electronics, food, medicine, and others have been importing their raw materials from different areas of china. bangladeshi manufacturers are also deeply concerned about when china may fully reopen in this dire situation. in addition, many chinese businesses might fail to meet the deadline for shipping goods, which would undoubtedly hurt our regional sectors. although the impacts of the covid-19 crisis on bangladesh’s economy are, as yet, unknown, bangladesh is likely to experience a recession for the first time since 1975. while remittance inflows typically rise during times of crisis as migrants living abroad send more money to support their families at home, the worldwide character of the covid-19 crisis will cause remittances to cease. the average household income could decrease by 19% during the crisis (unicef bangladesh, 2020). on the other hand, according to the most recent asian development outlook 2021 report published by the asian development bank (adb), bangladesh's gross domestic product (gdp) is predicted to increase by 6.9% in the fiscal year 2022. the growth forecast reflects a robust recovery underpinned by a resurging global economy, robust manufacturing, and successful government recovery initiatives (adb, 2022). for that reason, this study's primary objective is to investigate the impact of the covid19 pandemic on bangladesh's manufacturing sectors, comparing before, during, and after the pandemic. the next objective is to discover the industry's financial recovery growth separately. further, investors, potential investors, and the government can use the findings' results as a source of relevant data. the study also recommends that the government of bangladesh increase its logistical and financial support for local raw material facilities, considering the covid-19 pandemic's significant impact on the import process of raw materials for production from china specifically and from other countries generally. history of general holiday (lockdown) due to covid-19 in bangladesh the first three cases of covid-19 were discovered in bangladesh on march 8, 2020. in response, the bgmea issued instructions on basic preventative measures against covid-19 for textile companies on march 9. on march 13, the ministry of labor and employment instructed industrial managers to implement reasonable hygiene procedures and print and distribute covid-19 instructions in workplaces to workers. to stop the spread of covid-19, the ministry of education then issued an order to close all educational institutions on march 16. also, the first coronavirus death in bangladesh was reported on march 18. to stop the spread of covid-19 in bangladesh due to a surge in covid-19 cases, the ministry of public administration also issued general holidays from march 26 through april 4 on march 23. a tk 50 billion stimulus program for the owners of exporting industries hit by covid-19 was announced by the bangladeshi government's prime minister on march 25. to help pay for employee salaries and wages, the money could be borrowed from a bank at 2%. on march 26, the ministries of roads, bridges, and civil aviation and the ministries of shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 524 tourism banned and stopped all forms of domestic transportation and all international flights to all nations, except for the uk and china. after that, bgmea and bkmea instructed members to keep factories closed until april 4, 2020. still, an exception was established for manufacturing facilities producing personal protective equipment (ppe), masks, hand wash, and pharmaceuticals and having export orders. as a result, the entire economic system and the entire employment structure collapsed. then, the ministry of public administration announced that the general holidays were extended on april 2 through april 9, 2020. the lockdown (general holiday) supposed to conclude on april 4 was prolonged until april 11, then to april 14, then to april 25, and then again to may 5, then to may 16, and finally to may 30, with the government announcing on may 27 that there would be no further extension. the government also highlighted that economic activity must continue to protect people's lives and means of subsistence. literature review and hypothesis development a mathematical model has been developed using the game theory that shows how people’s responses can affect the spread of a disease during a pandemic. the study revealed that information is the key to inspiring the proper response during a pandemic (poletti et al., 2015). also, tocco et al. (2013) provided a conceptual framework for estimating farm labor and other factor-derived demand and output supply systems. they also studied the effect of market distortions in one market through inefficient pricing and on-demand for other inputs. in addition, singh and kaur (2021) stated in his legal framework for researching a post-covid social world article that the covid-19 pandemic will increase the debt crisis for various underdeveloped and developing countries. for a country like india with a higher dependent population, macroeconomic restructuring policies then become critical. financial reporting financial reporting is seen as a ritual of erecting and providing information to the audience using “a holy guidance of ceremony,” such as regulations, rules, standards, and producers (chariri, 2011). financial reporting is also the process of recording and conveying to the stakeholders their financial activities and performance across specific periods, which accurately portray a company's finances, including its sales, expenses, profits, capital, and cash flow. in this regard, businesses compile accounting data and present their current financial condition in financial reports. in addition, ahmed and duellman (2007) and mendes et al. (2012) identified that providing information about performance, financial situation, and cash flow is the primary goal of producing financial reports. financial reports also provide projections of future profitability, industry position, and growth by examining resource usage, cash flow, business performance, and the business's financial health. moreover, chen et al. (2009) described a valuable strategy for addressing information asymmetry using high-quality accounting data. according to choi and pae (2011), the quality of the financial reports is crucial for the company's reliability. thus, ensuring shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 525 timely and accurate financial reporting and analysis assists stakeholders in making informed decisions for future growth by identifying business opportunities and improving their understanding of the company's performance. the information provided by financial reporting should also comply with regulatory requirements and internally assesses performance to plan and adjust the forecast. further, financial reporting is compulsory by various acts, regulations, rules, regulatory agencies, debt holders, investors, and other key stakeholders. hence, investors, creditors, and other stakeholders can learn about a company's creditworthiness and financial integrity from timely financial reports. according to holland (1999), the financial reporting cycle and public disclosure of financial statements are crucial to corporate governance. financial performance according to the accounting glossary, performance measures a business's success over a specific period. performance is also a comparison of goals set and actual results attained by an individual or group after engaging in an activity (riswan & kesuma, 2014). a firm's financial performance is summarized in a financial performance report, assisting different investors and stakeholders in making investment decisions. in addition, the company's financial performance is a measure of its success on the corporate level in terms of income, overall operating costs, debt load, assets, and investment returns (devi et al., 2020). various stakeholders' interest is also affected by a firm's financial performance. the stakeholders will monitor the company's financial performance, which is connected to changes in the statement of financial position, profit or loss, or cash flow, for any changes. besides, the business's financial success is significantly influenced by the management's implementation of organizational goals through policies, strategies, and actions. according to subramanyam (2014), financial performance pronounces a company's financial condition or situation based on encoded goals, standards, principles, and criteria. financial ratio allad and maisuria (2015) stated that ratio analysis reveals whether the company has improved or declined over the past few years. according to harahap (2011), financial ratios are the results of comparing two financial statement items with a meaningful and relevant relationship. a company's financial performance is evaluated by analysing its financial ratios. the best tool to assess a company's financial success is ratios (rhamadana & triyonowati, 2016). innocent et al. (2013) discovered that one of the crucial components of the firm's financial strategy is the successful selection and application of the correct financial ratios. meanwhile, fraser and ormiston (2016) proposed using four different ratios to evaluate a firm's financial success. they were the activity ratio assessing how effectively a company uses its assets, the liquidity ratio gauging how well a company can meet its short-term debt obligations, the solvency ratio, or leverage, assessing how much of its assets are financed by debt, and the profitability ratio, evaluating how well a company can turn a profit. shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 526 liquidity ratio liquidity, current liabilities, and asset structure are all interconnected. the amount of cash a company has, the amount of other assets that can be quickly converted into cash, whether the company is profitable or not, the amount of debt that will need to be repaid soon, and the company's capacity to raise additional funds through the sale of securities or borrowing money all affect its level of liquidity (lacey &chambers, 2011). in every way, the liquidity ratio is quite significant. it is also now regarded as a necessary criterion for analyzing the liquidity ratio to understand the international company better. lalithchandra and rajendhiran (2021) described that analyzing the liquidity ratio assists in making a brave and wise choice that will attract the interest of potential investors. thus, properly studying the liquidity ratio is crucial for small business developers to develop superior growth. the current ratio has also been frequently used for liquidity measurement of any entity. to compare current assets to current debt, one uses a ratio called the current ratio. the current ratio determines how well the current assets can cover the current obligations (sari, 2020). profitability ratio profitability will boost a company's worth by giving it a positive outlook or resulting in investors, which can drive up stock prices concerning market value, raising the company's value. according to sharaf and haddad (2015), profitability refers to the ability to generate a financial gain, which is the primary objective of any company. therefore, increasing profitability is crucial since firms will cease to exist without it. on the other hand, the different use of various resources, including people, equipment, and technology, results in profitability and dramatically impacts the research findings (bromiley & rau, 2016). consequently, estimating profits and measuring profits from the prior year is vital. this ratio's components, including cash return on invested capital, gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on capital employed, return on equity, return on investment, and return on sales, demonstrate the combined impact of liquidity and the management of assets and debt. moreover, firms can use two different types of figures to understand the performance of their financial investments when deciding how to allocate their financial resources. the terms return on investment and return on assets refer to the computation used to show financial experts and business executives how a company generates profits. the main distinction between roe (return on equity) and roa (return on asset) relates to how a corporation accounts for debt. in this regard, shareholder equity and the business's total assets will be equal without debt. logically, its roe and roa would also be the same. however, if that business uses financial leverage, its roe will exceed its roa. besides, roa is a measure of profitability examining the return on a company's assets. a profitability ratio gauges a company's general ability to produce profits using the resources at its disposal. the more profitable a firm is, its value is more significant (sharaf & haddad, 2015). roa also examines management's ability to generate a return shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 527 on the firm's assets and argues that companies with significant assets should be able to generate large amounts of income (akindele & odusina, 2015). meanwhile, return on investment (roi) is a way of measuring value and communicating the entities' value to their governing and stakeholders’ bodies. botchkarev and andru (2011) stated that one of the most widely used measures is the return on investment (roi), and when done correctly, roi analysis is a potent tool for making wise choices. leverage ratio the leverage ratio is one of the most important financial measurements considering the amount of money originating from debt (loans) or evaluating a company's capacity to satisfy its financial obligations. the leverage ratio category is essential since businesses rely on a combination of loans and equity to fund their operations. leverage ratios also assess the proportionate debt a company has racked up. the debt-to-equity ratio, the equity multiplier, the level of financial leverage, and the consumer leverage ratio are all typical. pfeiffer et al. (2017) addressed the benefits and drawbacks of implementing a macro-prudential leverage ratio and the relationship between capital and leverage ratios. their paper proposed that the leverage ratio requirement should also consider the number of capital reserves to function as a macro-prudential policy tool. in addition, samuels(2014) stated that the leverage ratio had been used to measure capital adequacy. on the other side, this ratio evaluates how much debt is used to finance corporate assets (fraser & ormiston, 2016; sajiyah, 2016). it can also represent the solvency ratio, showing how much money is required to pay all or some of the necessary expenses. this ratio also establishes short-and long-term debt. long-term debt will impact solvency, whereas short-term debt will affect liquidity. in this case, debtors will be concerned about this ratio, especially long-term creditors (abbas, 2018). hypotheses development due to the covid-19 pandemic, most companies worldwide have negatively impacted their economy and the country’s economy. the financial performances of bangladeshi companies have also been affected by the covid-19 pandemic. as a result, companies would face a monetary crisis during and after the covid-19 pandemic. however, the management of the company must continue to make an effort to consider stakeholder interests by being transparent about its financial status. according to stakeholder theory, a company's management must always inform its stakeholders about its operations, including its financial situation, to serve their interests. besides, bintang et al. (2019) showed the differences in financial performance throughout the period before and after the financial crisis, particularly the current ratio. furthermore, istiningrum (2005) indicated that current ratio measurements of a firm's liquidity ratios significantly decreased during the financial crisis. karim et al. (2021) also revealed that after the covid-19 pandemic, the liquidity position and financial stability of bangladesh's listed banks would deteriorate. however, before this pandemic, the banks' liquidity ratios and financial health were low; they got worse in the second shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 528 quarter of 2020. most banks also had weak cash positions and liquidity ratios. therefore, the hypotheses could be framed as follows: h1: the liquidity is negatively affected by the covid-19 pandemic during the pandemic period, measured using the current ratio. h2: the liquidity position of sample companies increases positively after the covid-19 pandemic, measured using the growth of the current ratio. further, it is a general consequence that, during the financial crisis, companies lose their net income daily. even some companies went to negative income, which means net loss occurred. due to the people's declining purchasing power and rising production costs, net income dramatically dropped, which significantly reduced a company's profitability. achim et al. (2021) conducted a study to analyze the level of business performance in reaction to the covid-19 pandemic on 218 romanian listed firms of diverse sizes (large and small) and from various business sectors for the period june 30, 2019, to june 30, 2020. to evaluate the business performance, they used the return on equity and return on assets as measurement tools. they discovered that over the studied time, the net earnings of the entire market declined by 37.43%. also, shen et al. (2020) stated that the roa of listed chinese companies has been reducing due to the significant negative impact of the covid-19 pandemic on financial performance concerning a decrease in total revenue value. according to omaliko et al. (2021), the covid-19 pandemic also adversely impacted the profitability and liquidity of businesses in nigeria at a 5% significant level. in this regard, the hypotheses could be expressed as follows: h3: the covid-19 pandemic has a negative effect on profitability during the pandemic period, measured using the roa and roe ratios. h4: the profitability of sample companies increases positively after the covid-19 pandemic, measured using the growth of roa and roe ratios. moreover, the researchers observed during the covid-19 pandemic that a remarkable decrease in sales revenue would affect the company’s profit and cash sales transactions. besides, cash collections from outstanding were dramatically reduced during the covid19 pandemic of the companies. due to a lack of cash to pay debts, this circumstance will significantly affect the company's ability to do so. additionally, the company's losses from lower sales will have a negative impact on the capital value. istiningrum (2005) has shown that the leverage ratio damage caused by a global crisis is determined by the debt-to-equity ratio (der). in addition, an investigation on the factors influencing capital structure over time and the degree of leverage before, during, and after a financial crisis has been conducted in turkey enterprises (jermias & yigit, 2019). meanwhile, vo et al. (2021) found that, in general, businesses tended to change their financial structure more quickly when covid-19 broke out. shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 529 h5: the covid-19 pandemic has a negative effect (increased) on the leverage ratio during the pandemic period, measured using the debt to equity (d/e) ratio. h6: the debt to equity (d/e) ratio of sample companies decreases after the covid-19 pandemic, measured using the growth of the debt to equity (d/e) ratio. research method the research method used in this study was quantitative. this study also used secondary data, meaning they had already been processed and gathered by other persons or organizations. this study's secondary data were collected from the financial reports of sample companies listed on the dhaka stock exchange (dse) and chittagong stock exchange (cse) from 2019 to 2021. in this research, all the listed companies in bangladesh were then divided into two sectors: manufacturing and service. however, this study was conducted in the manufacturing sub-sector of bangladesh. population and sample the population of this study was listed companies on dhaka stock exchange (dse) in 2019. the total population was 153 public companies under the manufacturing sector, divided into ten sub-sectors by dse. the ten sub-sectors included: 1) cement, 2) ceramic, 3) steel or iron, 4) food and allied, 5) fuel and power, 6) jute, 7) paper and printing, 8) pharmaceuticals, 9) tannery, and 10) textile industry. the nine sub-sectors in this study were used as sample industries except for jute due to a lack of available information. then, 42 listed companies were selected conveniently for this study. in addition, the time interval of this study was from 2018-2019 to 2020-2021. on march 8, 2020, bangladesh reported its first coronavirus case. the government of bangladesh (gob) issued a special "general leave" starting on march 26 under the pretext of a "lockdown," and it was extended up until may 30, 2020, in seven separate time slots. after 65 days of lockdown, as of may 31, 2020, dhaka was back to normal, with no social segregation or health regulations. nevertheless, from june 2020, the government tried to resume production activities and take some physical distancing measures to continue manufacturing in bangladesh. therefore, the financial year 20182019 was designated as before the covid-19 pandemic, 2019-2020 was designated as during the covid-19 pandemic, and 2020-2021 was designated as after the covid-19 pandemic in this study. although the covid-19 pandemic is going on, all operational activities are running. with a 95% confidence level between the sample and the population, the 5% threshold of significance was then applied. research variables the research variables used in this research are presented in table 1.the liquidity measurement purpose in most of the research uses this current ratio. the current ratio determines whether the current assets can cover the current obligations. the leverage shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 530 ratio, de ratio, measures the capacity of capital to fulfil all of its obligations. in this study, the de ratio was utilized to determine a company's capacity to repay debt, including long-term debt. here, roa and roe are metrics for determining profitability, used to gauge a company's ability to benefit from its efficiency. table 1 research variables acronym definition operationalization source of data reference cr liquidity ratio current assets to current liabilities annual reports (fraser & ormiston, 2016; devi et al., 2020) roe return on equity net income to total equity annual reports (sehaq, 2019; devi et al., 2020) roa return on asset net income to total asset annual reports (sehaq, 2019; devi et al., 2020) de financial leverage debt–to–equity ratio annual reports (fraser & ormiston, 2016; devi et al., 2020) result and discussion the research's data were analyzed using descriptive analysis, and several tests were also utilized to compare the performance of bangladeshi manufacturing firms before and during the country's economic crisis brought on by the covid-19 pandemic. to choose the statistical tests to apply for the different tests, the data normality test was carried out. the data normality test is an absolute requirement in parametric statistics. if the data is not normally distributed, non-parametric statistics, such as the wilcoxon signed-rank test, can be used to analyze the data. the data were then analyzed utilizing spss version 25. data analysis before and during covid-19 pandemic in this research, a descriptive analysis was conducted, as shown in table 2. table 2 demonstrates that the current ratio was higher during the covid-19 pandemic than before the covid-1 pandemic. table 2 descriptive analysis results n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 42 0.53 47.50 3.5083 7.43577 cr during covid-19 42 0.59 52.70 4.4119 9.70073 roe before covid-19 42 -0.20 0.27 0.0749 0.08202 roe during covid-19 42 -0.36 0.32 0.0483 0.11001 roa before covid-19 42 -0.05 0.27 0.0498 0.06281 roa during covid-19 42 -0.20 0.27 0.0336 0.07487 de before covid-19 42 0.00 2.81 0.4785 0.68665 de during covid-19 42 0.00 3.80 0.5615 0.86833 shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 531 the mean score of current ratios before the covid-19 pandemic was 3.5083 with a minimum of 0.53 and a maximum of 47.50, while the mean score of current ratios during the covid-19 pandemic was 4.4119 with a minimum of 0.59 and a maximum 52.70. in other words, there was a wide variation in the cr ratio during the covid-19 pandemic. additionally, it was discovered that there was a decline in the mean roe and roa value, indicating that the covid-19 pandemic situation had a negative impact on the company's financial performance. the mean score of roe before the covid-19 pandemic was 0.0749 with a minimum score of -0.20 and a maximum score of 0.27, while the mean score of roe during the covid-19 pandemic was 0.0483 with a minimum score of -0.36 and a maximum score 0.32. the decline in the mean score of roe before to during the covid-19 pandemic was 0.0266 or 2.66%. before the covid19 pandemic, the mean roa value was 0.0498, while it was 0.0336 during the pandemic. thus, the roa declined by 0.0162 or 1.62%. in this case, the rate of return is the core part of the financial performance of any organization. the results showed that this integral part of the manufacturing sector was seriously affected due to the covid-19 pandemic in bangladesh. comparing the covid19 pandemic to the period before, the debt-to-equity ratio increased. the mean score of the de ratio before the covid-19 pandemic was 0.4785 with a minimum score of 0.00 and a maximum score of 2.81, while the mean score of the de ratio during the covid-19 pandemic was 0.5615 with a minimum score of 0.00 and a maximum score of 3.80. based on changes in the de ratio value, this rise in mean de value suggests that the covid-19 pandemic had a detrimental effect on the company's financial structure. it also means that the long-term or non–current liabilities increased compared to stockholders’ equity during the covid-19 pandemic. data normality test table 3 shows shapiro-wilk normality test results. this test found that the data were not normally distributed due to the significant value of each observation, as shown in table 3, being smaller than 0.05. table 3 tests of normality kolmogorov-smirnova shapiro-wilk statistic df sig. statistic df sig. cr before covid-19 0.362 42 0.000 0.357 42 .000 cr during covid-19 0.369 42 0.000 0.392 42 .000 roe before covid-19 0.126 42 0.089 0.943 42 .036 roe during covid-19 0.228 42 0.000 0.859 42 .000 roa before covid-19 0.185 42 0.001 0.850 42 .000 roa during covid-19 0.224 42 0.000 0.813 42 .000 de before covid-19 0.243 42 0.000 0.665 42 .000 de during covid-19 0.260 42 0.000 0.651 42 .000 note: cr is the current ratio; roe is the return on equity; roa is the return on equity; de is the debt-to-equity ratio. shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 532 therefore, the data could not be tested using a parametric statistical test. thus, a nonparametric statistical test was done using the wilcoxon signed rank. wilcoxon signed-rank test table 4 demonstrates that the tie values for the cr ratio, roe ratio, roa ratio, and de ratio were all 0 (zero), indicating no tie between the values for these variables before and during the covid-19 pandemic.the study also demonstrates that during the covid19 pandemic, 15 companies increased their current ratio, while 27 companies decreased it. the negative and positive ranks at the n-values of 15 and 27, respectively, proved this. according to negative ranks at the n-value of 30 and positive ranks at 12, it was discovered that during the covid-19 pandemic, 30 companies' roe values decreased, and 12 companies' roe values increased. table 4 ranks n mean rank sum of ranks cr during covid-19 cr before covid-19 negative ranks 27a 19.26 520.00 positive ranks 15b 25.53 383.00 ties 0c total 42 roe during covid-19 roe before covid-19 negative ranks 30d 21.83 655.00 positive ranks 12e 20.67 248.00 ties 0f total 42 roa during covid-19 roa before covid-19 negative ranks 29g 24.53 711.50 positive ranks 13h 14.73 191.50 ties 0i total 42 de during covid-19 de before covid-19 negative ranks 20j 17.90 358.00 positive ranks 22k 24.77 545.00 ties 0l total 42 table 4 further reveals that during the covid-19 pandemic, 29 companies decreased their roa, while 13 companies increased it, as indicated by negative ranks at the nvalue of 29 and positive ranks at the n-value of 13. according to the de ratio, during the covid-19 pandemic, 22 companies had a gain in the de ratio, and 20 companies saw a reduction in the de ratio, as evidenced by positive ranks at the n-value of 22 and negative ranks at the n-value of 20. table 5 test statistics cr during covid-19 cr before covid19 roe during covid-19 roe before covid-19 roa during covid-19 roa before covid-19 de during covid-19 de before covid-19 z -0.857b -2.545b -3.251b -1.169c asymp. sig. (2-tailed) 0.392 0.011 0.001 0.242 shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 533 table 5 displays that the roe and roa values before and during the covid-19 pandemic differed significantly, as observed from the asymp. according to the wilcoxon signedrank test results, the sig. values (2-tailed) of 0.011 and 0.001 were <0.05. on the other hand, as can be observed from the asymp, there were no discernible differences in the values of the cr ratio and de ratio before and during the covid-19 pandemic. in addition, values of sig. (2-tailed) of 0.392 and 0.242 were both greater than 0.05. therefore, h3 was accepted, whereas h1 and h5 were rejected. data analysis comparing during and after covid-19 pandemic a descriptive analysis was also conducted on the financial performance growth, as shown in table 6. table 6 shows that the recovery growth of the current ratio after the covid-19 pandemic rapidly decreased compared to during the covid-19 pandemic. the mean score of current ratios during the covid-19 pandemic was 0.4583 with a minimum of -0.33 and a maximum of 19.40, while the mean of current ratio growth after the covid-19 pandemic was 0.0180 with a minimum of -0.57 and a maximum 0.81. thus, it is indicated that huge working capital was used after the covid-19 effect, which proved the wide variation in the growth of recovery cr ratio during the covid-19 pandemic compared to after the covid-19 pandemic. table 6 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr growth during covid-19 42 -0.33 19.40 0.4583 2.99778 cr growth after covid-19 36 -0.57 0.81 0.0180 0.25314 roe growth during covid-19 42 -4.89 0.50 0.5229 1.04013 roe growth after covid-19 36 -5.47 10.41 0.6389 2.48991 roa growth during covid-19 42 -4.69 0.40 0.5514 1.00294 roa growth after covid-19 36 -5.23 10.14 0.5767 2.27230 de growth during covid-19 42 -0.60 39.30 1.0026 6.05952 de growth after covid-19 36 -0.48 11.75 0.3118 1.99468 table 6 also presents a swift increase in the mean score of roe and roa. the mean score of roe during the covid-19 pandemic was -0.5229 with a minimum score of -4.89 and a maximum score of 0.50, while the mean score of roe after the covid-19 pandemic was 0.6389 with a minimum score of -5.47and a maximum score 10.41. hence, roe's recovery growth rate during the covid-19 pandemic compared to after the covid-19 pandemic was 1.1618, indicating that recovery growth was 116.18%. in addition, the mean score of roa recovery growth during the covid-19 pandemic was 0.5514, whereas the mean score of roa after the covid-19 pandemic was 0.5767. it was also found that the roa recovery growth rate amplified by 112.81%. moreover, the recovery growth of the debt-to-equity ratio decreased by 0.6882 after the covid-19 pandemic compared to during the covid-19 pandemic. the mean score of the de ratio during the covid-19 pandemic was 1.0026 with a minimum score of -0.60 shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 534 and a maximum score of 39.30, while the mean score of the de ratio after the covid-19 pandemic was 0.3118 with a minimum score of -0.48 and a maximum score of 11.75. this decline signifies that the covid-19 pandemic positively affected the company's financial structure. therefore, manufacturing companies reduced their non–current liabilities after the covid-19 pandemic. table 7 tests of normality kolmogorov-smirnov shapiro-wilk statistic df sig. statistic df sig. cr growth during covid-19 0.482 36 0.000 0.191 36 0.000 cr growth after covid-19 0.171 36 0.009 0.890 36 0.002 roe growth during covid-19 0.282 36 0.000 0.558 36 0.000 roe growth after covid-19 0.185 36 0.003 0.789 36 0.000 roa growth during covid-19 0.281 36 0.000 0.582 36 0.000 roa growth after covid-19 0.160 36 0.020 0.807 36 0.000 de growth during covid-19 0.491 36 0.000 0.190 36 0.000 de growth after covid-19 0.404 36 0.000 0.289 36 0.000 table 7 displays shapiro-wilk normality test results. as in table 7, the research data were not normally distributed. the significance value of each observation was less than 0.05, as shown in table 7. therefore, a parametric statistical test could not be performed on the data. as a result, the wilcoxon signed rank was used in a nonparametric statistical test. table 8 ranks n mean rank sum of ranks cr growth after covid-19 cr growth during covid-19 negative ranks 18a 19.00 342.00 positive ranks 18b 18.00 324.00 ties 0c total 36 roe growth after covid-19 roe growth during covid-19 negative ranks 12d 14.25 171.00 positive ranks 24e 20.63 495.00 ties 0f total 36 roa growth after covid-19 roa growth during covid-19 negative ranks 11g 14.82 163.00 positive ranks 25h 20.12 503.00 ties 0i total 36 degrowth after covid-19 de growth during covid-19 negative ranks 22j 18.95 417.00 positive ranks 14k 17.79 249.00 ties 0l total 36 wilcoxon signed-rank test for growth analysis table 8 reveals that ties values for growth of cr ratio, roe, roa, and de ratio were 0 (zero), meaning no growth values for cr ratio, roe, roa, and de ratio between during and after the covid-19 pandemic. according to negative ranks at the n-value of 18 and shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 535 positive ranks at the n-value of 18, 18 companies practiced a drop in their growth of the current ratio, and 18 companies practiced an increase in their growth of the current ratio after the covid-19 pandemic. it was also found that the 24 companies experienced an increase in growth of roe value, while 12 companies experienced a decrease in roe after the covid-19 pandemic, as shown by positive ranks at the n-value of 24 and negative ranks of 12. table 8 also shows that the 25 companies practiced an increase in the growth of roa, whereas 11 companies practiced a decrease in roa after the covid-19 pandemic, as revealed by positive ranks at the n-value of 25 and the negative ranks at the n-value of 11. based on the de ratio, the de ratio of 22 companies decreased, while 20 companies practiced a rise in the de ratio after the covid-19 pandemic, as indicated by negative ranks at the n-value of 22 and positive ranks at the n-value of 14. table 9 test statistics cr growth after covid19 cr growth during covid-19 roe growth after covid-19 roe growth during covid19 roa growth after covid19 roa growth during covid-19 de growth after covid-19 de growth during covid-19 z -0.141b -2.545c -2.671c -1.320b asymp. sig. (2-tailed) 0.888 0.011 0.008 0.187 table 9 presents that the recovery growth of roe and roa values during and after the covid-19 pandemic were significantly different according to the wilcoxon signed-rank test, as observed from the asymp. sig. (2-tailed) values of 0.011 and 0.008, respectively, which were <0.05. on the other hand, as can be observed from the asymp, there were no discernible differences in the values of the cr ratio and de ratio during and after the covid-19 pandemic. values of sig. (2-tailed) of 0.888 and 0.187 were both greater than 0.05. therefore, h4 was accepted, whereas h2 and h6 were rejected. impact of covid-19 industry wise: cement industry cement industry table 10 shows that the four cement industrial companies out of seven experienced an increase in the mean score of the current ratio from 0.7636 to 0.7985 during covid-19, while the mean score of roe reduced from 0.0918 to 0.0744. in addition, the mean score of roa decreased from 0.0316 to 0.0290, and the mean de ratio improved from 0.9603 to 1.3154. shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 536 table 10 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 4 0.53 0.88 .7636 0.15717 cr during covid-19 4 0.59 0.94 .7985 0.15158 roe before covid-19 4 0.06 0.12 .0918 0.02470 roe during covid-19 4 0.05 0.10 .0744 0.02478 roa before covid-19 4 0.01 0.05 .0316 0.01650 roa during covid-19 4 0.01 0.05 .0290 0.02467 de before covid-19 4 0.22 2.44 .9603 1.01668 de during covid-19 4 0.23 3.80 1.3154 1.68031 ceramic industry table 11 displays that the three ceramic industrial companies out of five practiced a decline in the mean score of the current ratio from 1.4218 to 1.3276 during covid-19, while the mean score of roe decreased from 0.0647 to 0.0518. besides, the mean score of roa reduced from 0.0351 to 0.0180, and the mean de ratio decreased from 0.3552 to 0.3404 table 11 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 3 0.71 1.85 1.4218 0.62170 cr during covid-19 3 0.76 1.69 1.3276 0.50107 roe before covid-19 3 0.01 0.13 0.0647 0.05673 roe during covid-19 3 0.01 0.11 0.0518 0.05093 roa before covid-19 3 0.01 0.06 0.0351 0.02725 roa during covid-19 3 0.00 0.03 0.0180 0.01159 de before covid-19 3 0.12 0.71 0.3552 0.30832 de during covid-19 3 0.12 0.69 0.3404 0.30651 steel industry table 12 reveals that the six iron industrial companies out of nine practiced a reduction in the mean score of the current ratio from 1.6726 to 1.6325 during covid-19, while the mean score of roe decreased from 0.0723 to 0.0286. also, the mean score of roa reduced from 0.0238 to 0.0122, and the mean de ratio increased from 0.7102 to 0.7498 during the covid-19 pandemic. table 12 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 6 1.03 3.82 1.6726 1.11228 cr during covid-19 6 0.97 3.81 1.6325 1.11977 roe before covid-19 6 -0.05 0.14 0.0723 0.06537 roe during covid-19 6 -0.05 0.07 0.0286 0.03910 roa before covid-19 6 -0.03 0.06 0.0238 0.03106 roa during covid-19 6 -0.02 0.06 0.0122 0.02622 de before covid-19 6 0.06 2.68 0.7102 0.98024 de during covid-19 6 0.06 3.21 0.7498 1.21357 shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 537 food industry table 13 shows that the six food and allied industrial companies out of twenty-one practiced an increase in the mean score of the current ratio from 2.1363 to 2.1580 during covid-19, while the mean score of roe decreased from 0.1218 to 0.1129. the mean score of roa reduced from 0.0828 to 0.0673, and the mean de ratio decreased from 0.0774 to 0.0748 during the covid-19 pandemic. table 13 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 6 1.35 2.97 2.1363 0.57509 cr during covid-19 6 1.33 2.96 2.1580 0.65221 roe before covid-19 6 0.02 0.26 0.1218 0.10990 roe during covid-19 6 0.02 0.32 0.1129 0.13419 roa before covid-19 6 0.01 0.18 0.0828 0.07368 roa during covid-19 6 0.01 0.17 0.0673 0.07522 de before covid-19 6 0.02 0.19 0.0774 0.05684 de during covid-19 6 0.02 0.19 0.0748 0.06055 paper and printing industry table 14 presents that the three paper and printing industrial companies out of six experienced an increase in the mean score of the current ratio from 1.0813 to 1.2715 during covid-19, while the mean score of roe decreased from 0.0829 to 0.0422. the mean score of roa increased from 0.7204 to 0.8291, and the mean value of the de ratio decreased from 0.0307 to 0.0154 during the covid-19 pandemic. table 14 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 3 0.65 1.50 1.0813 0.42598 cr during covid-19 3 0.59 1.77 1.2715 0.60922 roe before covid-19 3 0.01 0.20 0.0829 0.09983 roe during covid-19 3 0.01 0.08 0.0422 0.03989 roa before covid-19 3 0.07 1.36 0.7204 0.64516 roa during covid-19 3 0.06 1.65 0.8291 0.79299 de before covid-19 3 0.01 0.07 0.0307 0.03618 de during covid-19 3 0.00 0.03 0.0154 0.01432 pharmaceuticals industry table 15 displays that the four pharmaceuticals industrial companies out of fifteen experienced an increase in the mean score of the current ratio from 5.2215 to 5.7767 during covid-19, while the mean score of roe decreased from 0.1253 to 0.1240. the mean score of roa slightly increased from 0.0985 to 0.0986, and the mean value of the de ratio increased from 0.1692 to 0.2121 during the covid-19 pandemic. shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 538 table 15 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 4 1.08 12.93 5.2215 5.29609 cr during covid-19 4 1.17 14.53 5.7767 6.03089 roe before covid-19 4 0.02 0.21 0.1253 0.08517 roe during covid-19 4 0.02 0.19 0.1240 0.08284 roa before covid-19 4 0.01 0.16 0.0985 0.07436 roa during covid-19 4 0.01 0.17 0.0986 0.07427 de before covid-19 4 0.02 0.41 0.1692 0.17193 de during covid-19 4 0.02 0.58 0.2121 0.25624 foul and power industry table 16 shows that the three fuel and power industrial companies out of twenty-three practiced a decline in the mean score of the current ratio from 19.8470 to 16.0946 during the covid-19, while the mean score of roe increased from 0.1532 to 0.1608. the mean score of roa increased from 0.1343 to 0.1480, and the de ratio decreased from 0.9407 to 0.9309 during the covid-19 pandemic. table 16 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 3 2.67 47.51 19.8470 24.18621 cr during covid-19 3 2.24 37.21 16.0946 18.57754 roe before covid-19 3 0.06 0.27 0.1532 0.10870 roe during covid-19 3 0.03 0.28 0.1608 0.12223 roa before covid-19 3 0.02 0.27 0.1343 0.12870 roa during covid-19 3 0.01 0.27 0.1480 0.13333 de before covid-19 3 0.00 2.81 0.9407 1.62264 de during covid-19 3 0.00 2.78 0.9309 1.60091 textile industry table 17 presents that the ten textile industrial companies out of fifty-eight experienced an increase in the mean score of the current ratio from 2.1262 to 7.1113 during covid19, while the mean score of roe decreased from 0.0262 to -0.0080. the mean score of roa decreased from 0.0159 to 0.0023, and the mean value of the de ratio increased from 0.4490 to 0.5875 during the covid-19 pandemic. table 17 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 10 0.89 8.73 2.1262 2.37030 cr during covid-19 10 0.82 52.70 7.1113 16.17818 roe before covid-19 10 -0.20 0.15 0.0262 0.09690 roe during covid-19 10 -0.15 0.08 -0.0080 0.07068 roa before covid-19 10 -0.05 0.11 0.0159 0.04057 roa during covid-19 10 -0.06 0.07 0.0023 0.03352 de before covid-19 10 0.02 0.83 0.4490 0.34840 de during covid-19 10 0.02 1.54 0.5875 0.52475 shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 539 tannery industry table 18 indicates that the three textile industrial companies out of six experienced a decline in the mean score of the current ratio from 4.0842 to 3.0202 during covid-19, while the mean score of roe decreased from 0.0776 to -0.0990. the mean score of roa decreased from 0.0579 to -0.0482, and the mean value of the de ratio increased from 0.1049 to 0.1169 during the covid-19 pandemic. table 18 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation cr before covid-19 3 1.44 8.47 4.0842 3.82166 cr during covid-19 3 1.38 5.68 3.0202 2.32765 roe before covid-19 3 0.02 0.11 0.0776 0.05113 roe during covid-19 3 -0.36 0.06 -0.0990 0.22910 roa before covid-19 3 0.01 0.10 0.0579 0.04494 roa during covid-19 3 -0.20 0.05 -0.0482 0.13414 de before covid-19 3 0.00 0.29 0.1049 0.16149 de during covid-19 3 0.03 0.30 0.1169 0.15610 analysis and discussion the above results indicate that h1 and h5 were not supported, representing that the liquidity ratio (current ratio) and leverage ratio (de) did not significantly change before or during the covid-19 pandemic. the results of the descriptive statistics analysis revealed an increase in the current ratio mean score and an increase in the de mean score. these changes were insignificant, as shown by the wilcoxon signed-rank test results. in their study, devi et al. (2020) found an increase in the leverage ratio during covid-19 in indonesia. after covid-19 emerged, karim et al. (2021) reported that the listed banks' liquidity position and financial soundness had declined. in the middle of march 2020, bangladesh began to address the covid-19 pandemic issue. however, if the covid-19 pandemic cannot be stopped immediately, bangladesh's economy will gradually deteriorate due to lower revenues from taxation, such as the value added tax (vat). vat is the core tax revenue for the bangladesh government, mainly collected from manufacturing companies in bangladesh. people’s purchasing power hardly decreased during the covid-19 pandemic; as a result, the accounts receivable increased, and the current ratio also increased. according to the study, a significant decline in a company's net income, rate of return, and cash flow from cash sales transactions significantly impacted its capacity to pay its debts since there was insufficient cash to cover such payments. most manufacturing companies also faced problems covering all operational costs and suffered losses. additionally, the study's findings indicated no discernible difference in the de ratio. according to rofikoh(2005), an increase in the de ratio compared to before the crisis indicated a drop in the financial performance of publicly traded companies. the study looked into whether this pandemic significantly affected businesses' returns, indicating their profitability (roe and roa), which means h3 was accepted. the reduction in sales shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 540 would impact the decline in profits if the company could still not reduce its operating costs or other costs not directly related to operations but were nonetheless included in the company's profit value. istiningrum (2005) also stated that service companies’ returns on assets (roa) were much lower than before during the financial crisis. besides, devi et al. (2020) reported a decrease in public companies' liquidity and profitability ratios during the covid-19 pandemic. moreover, the recovery growth rate of manufacturing companies' financial performance in bangladesh increased well. the study results revealed that the h2 and h6 were rejected, indicating no significant differences in the recovery growth of cr ratio and de ratio after the covid-19 pandemic compared to during the covid-19 pandemic as per the wilcoxon signed-rank test result. after june 30, 2020, the government tried to resume operational activities of the manufacturing sector and took some measures to maintain the health and safety of the labor force involved in the production industries. a large amount of working capital has been used after the resume of the operation of manufacturing activities. thus, the cr ratio decreased due to the significant working capital used. this study also proved that the recovery growth rate of roe and roa increased optimistically. thus, it was exposed that the h4 was accepted, stating significant differences in the recovery growth of roe ratio and roa ratio after the covid-19 pandemic compared to the during covid-19 pandemic based on wilcoxon signed-rank test result. this result also signified that sample manufacturing companies generated more cash revenue and acquired the ability to pay the debt. as a result, compared to during the covid-19 pandemic, the debt-to-equity ratio decreased after the covid-19 pandemic. according to the descriptive analysis findings, each industry sector's liquidity, leverage, and profitability ratio values changed in diverse ways. among the five sectors out of nine that saw a rise in liquidity were cement, pharmaceuticals, food and allied, paper and printing, and textile. the remaining four industries decreased liquidity ratios, such as ceramics, iron, fuel and power, and tannery. the industry experienced a decrease in leverage ratio in four of nine industries, such as ceramics, food and allied, fuel and power, paper, and printing. meanwhile, the rest of the five manufacturing industries experienced increased leverage ratios, such as cement, iron, pharmaceuticals, tannery, and textile. all selected industries except the fuel and power industry of manufacturing experienced a decrease in profitability. the study also confirmed that profitability was seriously affected during the covid-19 pandemic in the tannery, iron, and textile industries. during the covid-19 crisis, people’s food, home goods, and healthcare requirements will not diminish. the study results showed that the negative impact on financial performance was comparatively less in these sub-sectors. according to hadiwardoyo (2020), the business sectors affected by the current covid-19 pandemic the most depend on crowds, such as tourism and tourist-related industries like hotels, mass transit, and tertiary product enterprises whose sales depend on public savings funds and real estate. bartik et al. (2020) also discovered that businesses had widely varying beliefs about the likely duration of covid-related disruptions. in addition, businesses in the shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 541 health sector reportedly make money from various goods, including masks, hand sanitizers, soaps, disinfectants, and related items. conclusion the covid-19 pandemichas sparked an unanticipated economic catastrophe in bangladesh's and global economies. an estimated 24% of companies said they would have to discontinue operating, and 50% said their revenue decreased. about 60% of startup businesses also closed down during the three months of lockdown (ferdous et al., 2020). the study's findings revealed that during the covid-19 pandemic, listed public companies' liquidity and leverage ratios increased, but their profitability ratios decreased. however, the liquidity (cr) and leverage (d/e) ratios before and during the covid-19 pandemic did not differ significantly, according to the wilcoxon signed-rank test, although there was a substantial variation in the roe and roa ratios for the public corporations. it was also found that 30 and 29 sample companies out of 42 showed negative ranks in the case of roe and roa, respectively, during the covid-19 pandemic. in this case, the manufacturing sector returned to its financial performance after the covid-19 pandemic. the expected growth rate of recovery of financial performance in the manufacturing sector might be achieved. the study results also uncovered a decrease in liquidity (cr) ratio and leverage (d/e) ratio but an increase in profitability (roe and roa) ratio of the listed sample companies after the covid-19 pandemic. it might be caused by a large amount of working capital used in their production and payment of non–current liabilities, creating a positive image of companies’ capital structure. based on the wilcoxon signed rank test, it was found that there was a substantial difference in the recovery growth rate of profitability (roe and roa) ratio between during and after the covid-19 pandemic. nevertheless, there was no significant difference in the recovery growth rate of liquidity (cr) ratio and leverage (d/e) ratio between during and after the covid-19 pandemic based on the wilcoxon signed–rank test. moreover, it was exposed that 24 sample companies and 25 sample companies out of 36 showed positive ranks in the case of roe and roa, respectively, after the covid-19 pandemic. the sector that experienced an increase in liquidity ratio and leverage ratios were the cement sector, food sector, paper and printing sector, steel sector, pharmaceutical sector, textile sector, and tannery companies. in contrast, the sectors that practiced a reduction in the profitability ratio, liquidity ratio, and leverage ratios were the ceramic sector, steel sector, food sector, paper and printing sector, foul and power sector, and tannery sector during the covid-19 pandemic. the study also found that profitability was highly affected during the covid-19 pandemic in the tannery, steel/iron, and textile industries. in addition, it is noted that all of the sample manufacturing sectors except the foul and power sectors suffered decreased profitability during covid-19 in bangladesh. shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 542 the findings of this study can be used as a source of pertinent data by investors or future investors to help them make wise investment decisions. the findings of this study will also assist the government in determining if it is essential to provide the appropriate tax incentives for the impacted industries and whether the correct sector would profit from the tax incentive scheme. further, more extensive research is anticipated to be conducted on the recovery growth rate after the covid-19 financial performance in bangladesh's sub-sector manufacturing industries. references abbas, d. s. (2017). pengaruh current ratio, account receivable turnover, inventory turnover, total asset turnover dan debt to equity terhadap return on asset (pada perusahaan manufaktur sub sektorotomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2011-2014). competitive jurnalakuntansi dan keuangan, 2(1), 55-72. https://doi.org/10.31000/competitive.v2i1.465 achim, m. v., safta, i. l., văidean, v. l., mureșan, g. m., & borlea, n. s. (2021). the impact of covid-19 on financial management: evidence from romania. economic research-ekonomskaistraživanja, 35(1), 1807–1832. https://doi.org/10.1080/1331677x.2021.1922090 ahmed, a. s., & duellman, s. (2007). accounting conservatism and board of director characteristics: an empirical analysis. journal of accounting and economics, 43(2–3), 411– 437. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.005 akindele, a. j. & odusina, a. o. (2015). working capital management and firm profitability: evidence from nigerian quoted companies. research journal of finance and accounting, 6(7), 148-153. retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/21604 allad, i., & maisuria, d. m. h. (2015). ‘ratio analysis’ an accounting technique of analysis and interpretation of financial statements. international journal of research in humanities & social sciences, 3(2), 50-54. asian development bank (adb). (2022). asian development outlook (ado) 2022. https://www.adb.org/what-we-do/economic-forecasts/april2022/subregions#accordion-2-1. bartik, a. w., bertrand, m., cullen, z., glaeser, e. l., luca, m., & stanton, c. (2020). the impact of covid-19 on small business outcomes and expectations. proceedings of the national academy of sciences, 117(30), 17656–17666. https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117 bintang, f. m., malikah, a., & afifudin, a. (2019). pengaruh opini audit tahun sebelumnya, debt default, rasio likuiditas, rasio leverage terhadap opini audit going concern. e_jurnal ilmiah riset akuntansi, 8(10), 98–115. retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4387 botchkarev, a., & andru, p. (2011). a return on investment as a metric for evaluating information systems: taxonomy and application. interdisciplinary journal of information, knowledge, and management, 6, 245–269. https://doi.org/10.28945/1535 bromiley, p., & rau, d. (2015). operations management and the resource based view: another view. journal of operations management, 41(1), 95–106. https://doi.org/10.1016/j.jom.2015.11.003 https://doi.org/10.31000/competitive.v2i1.465 https://doi.org/10.1080/1331677x.2021.1922090 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.005 https://www.iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/21604 https://www.adb.org/what-we-do/economic-forecasts/april-2022/subregions#accordion-2-1 https://www.adb.org/what-we-do/economic-forecasts/april-2022/subregions#accordion-2-1 https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4387 https://doi.org/10.28945/1535 https://doi.org/10.1016/j.jom.2015.11.003 shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 543 chariri, a. (2011). financial reporting practice as a ritual: understanding accounting within institutional framework. journal of economics, business, and accountancy ventura, 14(1), 89–106. https://doi.org/10.14414/jebav.v14i1.22 chen, s., wang, y., & zhao, z. (2009). regulatory incentives for earnings management through asset impairment reversals in china. journal of accounting, auditing &amp; finance, 24(4), 589–620. https://doi.org/10.1177/0148558x0902400405 choi, t. h., & pae, j. (2011). business ethics and financial reporting quality: evidence from korea. journal of business ethics, 103(3), 403–427. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0871-4 devi, s., warasniasih, n. m. s., & masdiantini, p. r. (2020). the impact of covid-19 pandemic on the financial performance of firms on the indonesia stock exchange. journal of economics, business, &amp; accountancy ventura, 23(2), 226 – 242. https://doi.org/10.14414/jebav.v23i2.2313 ferdous, m. z., islam, m. s., sikder, m. t., mosaddek, a., zegarra-valdivia, j. a., & gozal, d. (2020). knowledge, attitude, and practice regarding covid-19 outbreak in bangladesh: an online-based cross-sectional study. plos one, 15(10), e0239254. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239254 fraser, l. m., & ormiston, a. (2016). understanding financial statements, 11th edition. pearson. hadiwardoyo, w. (2020). kerugian ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. baskara journal of business & enterpreneurship, 2(2), 83–92. retrieved from https://jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara/article/view/6207 harahap, s. s. (2011). analisis kritis atas laporan keuangan. jakarta: pt raja grafindo persada. holland, j. (1999). financial reporting, private disclosure and the corporate governance role of financial institutions. journal of management & governance, 3, 161–187. https://doi.org/10.1023/a:1009991609633 innocent, e. c., mary, o. i., & matthew, o. m. (2013). financial ratio analysis as a determinant of profitability in nigerian pharmaceutical industry. international journal of business and management, 8(8). https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n8p107 istiningrum, a. a. (2005). perbandingan kinerja keuangan perusahaan jasa yang terdaftar di bej sebelum dan selama krisis moneter. jurnal pendidikan akuntansi indonesia, 4(1), 117–33. https://doi.org/10.21831/jpai.v4i1.1776 jermias, j., & yigit, f. (2019). factors affecting leverage during a financial crisis: evidence from turkey. borsa istanbul review, 19(2), 171–185. https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.002 karim, md. r., shetu, s. a., & razia, s. (2021). covid-19, liquidity and financial health: empirical evidence from south asian economy. asian journal of economics and banking, 5(3), 307–323. https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2021-0033 lacey, n. j., & chambers, d. r. (2010). modern corporate finance: theory & practice, 6th edition. hayden-mcneil publishing. lalithchandraa b. n., & rajendhiranb, d. n. (2021). liquidity ratio: an important financial metrics. turkish journal of computer and mathematics education (turcomat), 12(2), 1113–1114. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i2.1129 mendes, c. a., rodrigues, l. l., & esteban, l. p. (2012). evidence of earnings management using accruals as a measure of accounting discretion. tékhne, 10(1), 3–14. https://doi.org/10.1016/s1645-9911(12)70002-6 ministry of finance. (2020). budget speech, national budget of bangladesh 2019 -2020. retrieved from https://mof.gov.bd/site/page/591b7120-945c-4b88-9bd5-3447963f6249. moudud-ul-huq, s., akter, r., & biswas, t. (2020). impact of financial crisis on credit risk: preand post-financial crises in an emerging economy. fiib business review, 9(2), 118–132. https://doi.org/10.1177/2319714520923952 https://doi.org/10.14414/jebav.v14i1.22 https://doi.org/10.1177/0148558x0902400405 https://doi.org/10.1007/s10551-011-0871-4 https://doi.org/10.14414/jebav.v23i2.2313 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239254 https://jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara/article/view/6207 https://doi.org/10.1023/a:1009991609633 https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n8p107 https://doi.org/10.21831/jpai.v4i1.1776 https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.002 https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2021-0033 https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i2.1129 https://doi.org/10.1016/s1645-9911(12)70002-6 https://mof.gov.bd/site/page/591b7120-945c-4b88-9bd5-3447963f6249 https://doi.org/10.1177/2319714520923952 shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 544 omaliko, e. l., amnim, a., okeke, p. c., & obiora, f. c. (2021). impact of covid-19 pandemic on liquidity and profitability of firms in nigeria. international journal of academic research in business and social sciences, 11(3), 1331-1344. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i3/9229 pfeiffer, l., holub, l., pithart, z., & hodula m. (2017). leverage ratio and its impact on the resilience of the banking sector and efficiency of macroprudential policy. czech journal of economics and finance (finance a uver), charles university prague, faculty of social sciences, 67(4), 277-299. poletti, p., ajelli, d. m., & merler, d. s. (2015). the fifteenth bellman prize. mathematical biosciences. rhamadana, r. b. & triyonowati (2016). analisis rasio keuangan untuk menilain kinerja keuangan pada pt. h. m. sampoerna tbk. jurnal imu dan riset manajemen, 5(7), 1–18. retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/841 riswan, r., & kesuma, y. f. (2014). analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan pt. budi satria wahana motor. jurnal akuntansi dan keuangan, 5(1). https://doi.org/10.36448/jak.v5i1.449 rofikoh, i. (2005). pengaruh krisis moneter terhadap kinerja perusahaan publik di bursa efek jakarta. journal of accounting and investment, 2(2), 87-104. retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/618 sajiyah, i. (2016). pengaruh current ratio, debt to equity ratio dan return on investment terhadap harga saham perusahaan food and baverages. akademika, 14(1), 32–39. retrieved from https://jurnal.stieimalang.ac.id/index.php/jak/article/view/43 samuels, s. (2014). the challenges of the leverage ratio. journal of risk management in financial institutions, 7(3), 231-238. retrieved from https://hstalks.com/article/3578/thechallenges-of-the-leverage-ratio/ sari, d. i. (2020). pengaruh current rasio dan debt to equity ratio terhadap harga saham perusahaan otomotif. jurnal riset akuntansi & keuangan dewantara, 3(1), 66–77. https://doi.org/10.26533/jad.v3i1.522 sehaq, s. (2019). analisis profitabilitas pt. bri syariah periode 2009-2018 (dilihat dari pengaruh financing to deposit ratio dan non performing financing terhadap return on asset). eksisbank (ekonomi syariah dan bisnis perbankan), 3(2), 119-130. https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.66 shahriar, m. s., islam, k. m. a., zayed, n. m., hasan, k. b. m. r., & raisa, t. s. (2021). the impact of covid-19 on bangladesh’s economy: a focus on graduate employability. the journal of asian finance, economics and business, 8(3), 1395–1403. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.1395 sharaf r. f., & haddad, f. s. (2015). the relationship between working capital management and profitability for industrial companies listed in amman stock exchange. jordan journal of business administration, 11(2), 5009-523. retrieved from https://journals.ju.edu.jo/jjba/article/view/9466 shen, h., fu, m., pan, h., yu, z., & chen, y. (2020). the impact of the covid-19 pandemic on firm performance. emerging markets finance and trade, 56(10), 2213– 2230. https://doi.org/10.1080/1540496x.2020.1785863 singh, n., & kaur, a. (2021). the covid‐19 pandemic: narratives of informal women workers in indian punjab. gender, work & organization, 29(2), 388–407. https://doi.org/10.1111/gwao.12766 subramanyam, k. r. (2014). financial statement analysis. mcgraw hill education. tocco, b., bailey, a., & davidova, s. (2013). the theoretical framework and methodology to estimate the farm labour and other factor-derived demand and output supply systems. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i3/9229 http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/841 https://doi.org/10.36448/jak.v5i1.449 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/618 https://jurnal.stieimalang.ac.id/index.php/jak/article/view/43 https://hstalks.com/article/3578/the-challenges-of-the-leverage-ratio/ https://hstalks.com/article/3578/the-challenges-of-the-leverage-ratio/ https://doi.org/10.26533/jad.v3i1.522 https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.66 https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.1395 https://journals.ju.edu.jo/jjba/article/view/9466 https://doi.org/10.1080/1540496x.2020.1785863 https://doi.org/10.1111/gwao.12766 shahria covid-19 pandemic's effect on performance and acceleration of performance recovery: … journal of accounting and investment, 2022 | 545 unicef bangladesh. (2020). tackling the covid-19 social and economic crisis in bangladesh: providing universal, lifecycle social security transfers to protect lives and bolster economic recovery. retrieved from https://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/tackling-covid-19social-and-economic-crisis-bangladesh vo, t. a., mazur, m., & thai, a. (2022). the impact of covid-19 economic crisis on the speed of adjustment toward target leverage ratio: an international analysis. finance research letters, 45, 102157. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102157 https://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/tackling-covid-19-social-and-economic-crisis-bangladesh https://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/tackling-covid-19-social-and-economic-crisis-bangladesh https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102157 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia m. nur a. birton*, ari ermawati, ektinahati, and muhammad muttaqin abstract research aims: in the massive emerging development of the islamic financial industry, the role of the internal audit function is in the spotlight as governance is the main issue of this industry’s sustainability. this study, therefore, aims to reveal the role of the internal audit function of islamic banks in indonesia. design/methodology/approach: the study employed secondary data from annual and good corporate governance (gcg) reports from islamic banks in indonesia to be analyzed with the qualitative content analysis by schreier. research findings: the researchers highlighted that the gcg and annual reports could uncover the role of internal audits in islamic banks. the scope of an internal audit is divided into three essential activities: preparation of work program plans, implementation, monitoring, and follow-up on findings. in comparison, the authority is to communicate with the board of directors, board of commissioners, and audit committee, including the sharia supervisory board (ssb), regarding sharia compliance. theoretical contribution/originality: sharia compliance ensures the soundness and credibility of the islamic finance industry. this study identified the role of the internal audit functions of islamic banks using qualitative content analysis for the first time. therefore, this study is unique in how the disclosure of internal audit function is presented. research limitation/implication: this study was limited in a deeper understanding of the findings as it was based on secondary data analysis. however, the researchers provide vital insights on control conduct of the role played by internal auditors of islamic banks to satisfy every qualification needed as the role played by internal auditors is vital to pursue gcg principles. keywords: internal audit; islamic banks; sharia compliance; good corporate governance introduction islamic financial institutions (ifi) have experienced significant developments in both muslim and non-muslim countries (kasim, 2010). the global financial industry grew from usd 0.639 trillion in 2007 to usd 2.2 trillion at the end of 2016 and reached usd 3 trillion in 2020. the gulf cooperation council (gcc) countries, iran and malaysia, have become the growth centers of the global islamic finance industry, including 83% of the market size (kasi & mahmood, 2019). affiliation: postgraduate program in accounting, universitas muhammadiyah jakarta, banten, indonesia *correspondence: nur_birton@yahoo.com doi: 10.18196/jai.v24i1.16388 citation: birton, m. n. a., ermawati, a., ektinahati, e., & muttaqin, m. (2023). disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia. journal of accounting and investment, 24(1), 237-251. article history received: 02 oct 2022 revised: 15 nov 2022 accepted: 08 dec 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57219305649 https://febumj.ac.id/index.php/program-studi/sarjana/akuntansi/ https://febumj.ac.id/index.php/program-studi/sarjana/akuntansi/ https://febumj.ac.id/index.php/program-studi/sarjana/akuntansi/ https://febumj.ac.id/index.php/program-studi/sarjana/akuntansi/ mailto:nur_birton@yahoo.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16388 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16388 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.16388&domain=pdf birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 238 this industry covers a wide range of services. the total global islamic financial assets reached us$2.52 trillion in 2018, with a growth of 5.5% per year, and will reach us$3.47 trillion in 2024, with the most significant portion of banking assets reaching 70%. thus, citing the global report on islamic finance 2018 (algabryet al., 2020), the banking sector is the main element of the islamic financial industry. specifically, indonesia is ranked the seventh largest globally and has already reached us$86 billion (hidayah, 2020). nevertheless, the size of islamic banks poses challenges to operations. several cases occurred in various countries, such as the bankruptcy of the islamic bank of south africa in 1997, with total debts ranging from rand 50 million rand 70 million; dubai islamic bank once lost about usd 300 billion (najib & rini, 2019); the bankruptcy of ihlas financial house, an ifi in turkey in 2001, which according to baklouti (2020), was all due to fraud. in 2012, a similar case occurred in indonesia; the bogor branch of bank syariah mandiri (bsm) loaned 197 fictitious customers idr 102 billion. this fraud involved four suspects, three of whom were bsm employees (prabowo, 2019). in another case, customers filed a lawsuit against bank rakyat indonesia (bri) syariah and bank mega syariah for their loss of gold pawns (najib & rini, 2019). based on these problems, this study focuses on the role of the internal audit function of islamic banks. considering that one of its fundamental responsibilities is to ensure compliance with sharia, it needs to be preceded by strengthening the effectiveness of sharia governance (algabry et al., 2020; mardiyah & mardian, 2016), primarily through internal audit and sharia function review (algabry et al., 2020). thus, the internal audit of islamic banks bears the mission to ensure an effective internal control system that is strictly sharia-compliant to gain public trust (mardiyah & mardian, 2016). the internal audit has a vital and complex role as a detector to reduce fraud and accounting scandals (khalid & sarea, 2018; sutaryo & sinaga, 2018). for an ifi, the internal auditors should meet the qualifications of knowledge of sharia. significantly, according to haniffa (2010), internal auditors must meet the requirements of personally having relevant knowledge about fiqh muamalat. aside from having internal control duties, the sharia internal audit function also assists the sharia supervisory board (ssb) in conducting a sharia compliance audit. to this extent, internal sharia audit supports and encourages the pursuit of good corporate governance (gcg) (ardi, 2017; yaya & suprobo, 2019). however, the study of kasim et al. (2009) uncovered the opposite fact that the stage of sharia competence possessed by internal auditors was still low. study on sharia audit has been grown by many. first, research on the general conceptual stage has been conducted by kasim (2010), haniffa (2010), kasim et al. (2009), and czerny (2020). second, the sharia audit uses the perspective of al-hisbah, a special audit organization born and raised in islamic civilization. for instance, bello dogarawa (2013) explored the role of hisbah on the economy, baehaqi & suyanto (2019) examined hisbah in commercial entities and internal audits for government agencies, and sari & a. birton (2019) investigated it in the indonesian case. third, the study on sharia audit from the perspective of ssb has been very well developed, like faozan (2013), injas et al. (2016), mohd ali et al. (2018), kasi and mahmood (2019), and baklouti (2020). birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 239 fourth, external audits for islamic entities have a broad spectrum, as suryanto (2016) researched the audit opinion of islamic entities with a sample in sumatra, indonesia. besides, kooskusumawardani and birton (2016) studied the competence and independence of external auditors of islamic entities; hanefah et al. (2020) and ahmed abdel karim (1990) also scrutinized it. fifth is internal audit for islamic entities, such as studies by ardi (2017), baehaqi and suyanto (2019), algabry et al. (2020) on the duties of ssb, khalid et al. (2017), and yahya & mahzan (2012). as a result, internal audit has a vital role as a detector to reduce fraud and accounting scandals, assist ssb in conducting sharia compliance audits, and ensure an effective internal control system by strictly following sharia. at the same time, internal audit plays a role in supporting and encouraging the process of realizing gcg. accordingly, this study aims to reveal the role of internal audits in fulfilling gcg principles for islamic banks in indonesia. by identifying the role of the internal audit function of islamic banks using qualitative content analysis for the first time, this study is unique in how the disclosure of internal audit function is presented. therefore, this study contributes to the literature by adding a new perspective on how the role of internal audit is portrayed. literature review context of the emergence of gcg and its scope the concept of gcg emerged as the correction of various companies' mega scandals across the globe, where the governance system's weakness was considered the main factor (prabowo, 2019). the purposes of gcg are to control, improve performance, protect stakeholders' interests, and improve compliance with laws and ethical values (faozan, 2013). also, as wolfensohn quoted in prastiwi (2017), gcg aims to provide justice for all stakeholders through transparency and accountability. gcg, according to lannoo (1995), is the entire system of rights, the process of controlling the management of business entities to protect all stakeholders (ibrahim et al., 2004; lewis & algaoud, 2001). the concept of gcg also seeks to clarify the relationship mechanism between organizational stakeholders. gcg requires the existence of structures and tools to achieve goals and monitor performance achievements. wellimplemented gcg can stimulate or incentivize both the board and management to achieve goals for the good of every stakeholder (prastiwi, 2017). principles of gcg the organization for economic cooperation and development (oecd) has compiled and highly recommends gcg principles in the hope that they can be used as reference material for state-owned and private companies, investors, and all stakeholders in every country. according to oecd (2016), the principles of gcg include (1) the legal basis needed to ensure the effective gcg implementation, (2) the rights of shareholders and the primary function of company ownership, (3) fair treatment of shareholders, (4) the birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 240 role of stakeholders in corporate governance, (5) the principle of transparent disclosure of information, and (6) responsibilities of the governing council. gcg structure and mechanism the governance structure is a framework for applying various governance principles to be distributed, implemented, and controlled. the governance structure must be designed to support the organization's activities in a responsible and controlled manner to be more specific and detailed (endraswati, 2017). in its implementation, the gcg principles are stated in internal and external mechanisms. these mechanisms are needed so that the company's activities can run healthily in accordance with previously established directions. external mechanisms are influenced by external factors, such as investors, public accountants, banks, and legal institutions. meanwhile, internal mechanisms are affected by factors within the company, consisting of (a) the board of commissioners, whose collective duties and responsibilities are to supervise and provide advice to the board of directors and ensure that the company implements gcg; (b) the audit committee, which is a committee formed by the board of commissioners to carry out the task of supervising the company management (franita, 2019; nguyen, 2021; walsh & seward, 1990). the governance structure of sharia entities the governance of an ifi has an obligation to comply with sharia principles in products, instruments, and management (abdullah saif alnasser & muhammed, 2012; arif et al., 2018). prabowo (2019) stated that the source of gcg in ifi is the al-quran and hadith. the principles include tauhid, compliance, adherence, the center point of balance and justice, and the principles of benefit. all are infused within the business practices based on the sharia framework, where allah (هلالج لج) is the sole owner of the authority. as one of the ifis, islamic banks must also be able to ensure that gcg principles have been implemented in every business activity and its individuals (choiriyah, 2015). its governance structure requires the ssb establishment to ensure transactions comply with islamic principles. ssb also ensures sharia governance and sharia-compliant operations and supports and validates documents related to products and services and internal company policies. each ssb member must be independent and have good skills in muamalah, economics, and banking, as well as other relevant abilities, such as adequate competence, integrity, and a well-maintained reputation (abdullah saif alnasser & muhammed, 2012; faozan, 2013). gcg and internal audit function of islamic banks in indonesia the gcg implementations of islamic business units in indonesia are guided by the regulations of bank of indonesia no. 11/33/pbi/2009. it contains four chapters and 93 articles on the primary responsibilities, functions, and working mechanisms of gcg members: commissioners (committees), directors, and ssb, including the internal audit committee. the internal audit is contained in article 53 in four points. (1) islamic bank is required to implement an effective internal audit function as regulated by the bank birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 241 indonesia regarding the internal audit function implementation standards for commercial banks. (2) islamic bank is obliged to carry out an internal audit function independent of the operational work unit. (3) the implementation of the internal audit function, as referred to in point 2, must be supported by adequate and competent personnel in their respective fields, with at least 1 (one) having knowledge and/or understanding of islamic banking operations. (4) the internal audit report on sharia compliance is presented to ssb. critical perspective of the role of the internal audit function in islamic banks critical accounting research calls for more in-depth exploration. islamic accounting is theoretically contrasted with the conventional logic of accounting based on the social justice and accountability framework as opposed to decision-usefulness to serve capital markets. therefore, conventional accounting and its processes are inappropriate for ifis (kamla & haque, 2019). accordingly, the internal audit has the role of functioning in islamic banks. albeit its reference to conventional accounting, the internal auditors are responsible for reporting to ssb on sharia compliance of islamic banking operations to the extent of gcg implementations. this crucial role of internal auditors in ifis, especially islamic banks, is the key to how sharia is highly respected in business operations. research method in the massive emerging development of the islamic financial industry, the role of the internal audit function is in the spotlight as governance is the main issue of this industry’s sustainability. the internal audit of islamic banks covers the implementation of insurance activities, consultations for evaluation, and providing recommendations on the quality of company performance. thus, to explore the role of the internal audit function bearing the mission to be strictly in compliance with sharia (mardiyah & mardian, 2016), this study employed a qualitative approach. furthermore, to make sense in a very systematic way of the large amount of material that would invariably emerge in the process, this study utilized qualitative content analysis (flick, 2020; schreier, 2012). data collection and analysis this study conducted data analysis using the eight steps of qualitative content analysis (flick, 2020; schreier, 2012). first, the researchers determined the context for disclosing the role of the internal audit function. the context was the gcg and annual reports. second, the researchers collected secondary data from the gcg and annual reports of 2020 from islamic banks directly from each official website. the researchers then established a sample of 14 islamic banks registered in indonesia's financial service authority (fsa) with a complete internal audit structure. then, the researchers narrowed the data down into specific parts as the researchers explored the text contained in the internal audit report to analyze the role of the internal audit function. birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 242 third, the researchers built a coding framework for the role of internal audit as the main category and subcategories: ‘internal audit’ itself, as in the audit activity, and ‘recommendation.’ fourth, to interpret in a meaningful way, the researchers segmentized the work nature of ‘internal audit’ into ‘planning,’ ‘implementation,’ or ‘audit sampling.’ meanwhile, the segmentation of ‘recommendations’ was ‘compliance’ and ‘assurance.’ figure 1 qualitative content analysis of the role of internal audit function of sharia commercial banks source: flick (2020) and schreier (2012) fifth, the coding framework was applied to the material for two rounds of coding. the researchers applied all segmentations to subcategories, the main category, and the other way around. sixth, the researchers examined this study’s data consistency and validity by evaluating and modifying the coding framework, resulting in a revision of this study’s subcategories into ‘monthly meeting,’ ‘audit sampling,’ ‘compliance,’ and ‘assurance’ to adequately describe the role of the internal audit function in the next step of the main analysis. seventh, the researchers conducted the main analysis, where all the materials were coded. this study’s codes are as follows; ‘monthly meeting’ was coded as 1, ‘audit sampling’ as 2, ‘compliance’ as 3, and ‘assurance’ as 4. eighth, this study’s findings were interpreted and presented in the next section. the role of internal audit function in sharia commercial banks main category the role of internal audit subcategory 1 internal audit subcategory 2 recommendation segment 3 audit sampling segment 5 assurance segment 4 compliance segment 1 planning segment 2 implementation 1 monthly meeting 3 compliance 2 audit sampling 4 assurance main analysis interpretation and presentation of findings conclusion birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 243 result and discussion from the gcg and annual reports of 2020, the researchers drew an additional illustration of this study’s findings in tabular data summary (flick, 2020; schreier, 2012), as follows. table 1 internal audit activities no bank report annual page gcg page 1 bank aceh syariah 1 19 1 17 2 bank bpd nusa tenggara barat syariah 1 5 1 6 3 bank muamalat indonesia 1 9 1 9 4 bank victoria syariah 1 3 1 3 5 bank bri syariah 1 14 1 1 6 bank jabar banten syariah 1 7 1 4 7 bank bni syariah 1 9 1 7 8 bank syariah mandiri 1 13 1 13 9 bank mega syariah 1 6 1 5 10 bank panin dubai syariah 1 4 1 5 11 bca syariah 1 8 1 8 12 bank tabungan pensiunan nasional syariah 1 5 1 3 13 bank net indonesia syariah 1 7 1 4 14 bank syariah bukopin 1 7 total 14 13 table 2 internal audit composition no bank position total head of division leader of division staff 1 bank aceh syariah 1 1 24 26 2 bank bpd nusa tenggara barat syariah 3 bank muamalat indonesia 1 3 17 21 4 bank victoria syariah 5 bank bri syariah 6 bank jabar banten syariah 1 3 13 17 7 bank bni syariah 1 19 130 150 8 bank syariah mandiri 1 7 46 54 9 bank mega syariah 1 3 30 34 10 bank panin dubai syariah 1 3 5 9 11 bca syariah 1 1 27 29 12 bank tabungan pensiunan nasional syariah 13 bank net indonesia syariah 1 14 bank syariah bukopin 1 2 14 17 total 10 42 306 357 in 2020, 14 islamic banks submitted reports related to their internal audit activities. of 14, 13 banks issued their activities in the annual and the gcg reports. bank syariah bukopin was the only one that did not issue the gcg report for the internal audit activities documentation. in addition, not all islamic banks in this study provided the same space birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 244 for reporting on internal audit activities. bank aceh syariah provided information on the role of internal audit in a total of 36 pages, 19 pages in the annual report and 17 pages in the gcg report. on the other hand, bank victoria syariah was the least disclosed, with six pages, three pages in the annual report, and three in the gcg report (table 1). table 2 provides an overview of the strength of the internal audit unit (iau). it is implied that from the strength of the personnel, bank bni syariah had the information about the complete organizational structure and very considerable personal strength, with a total of 150 people. however, because bank bpd nusa tenggara barat syariah, bank victoria syariah, bank bri syariah, and bank tabungan pensiunan nasional syariah did not inform their personnel, the strength of their internal audit personnel was not disclosed. moreover, to get a further understanding of this study’s analysis (gioia et al., 2013; warner & wäger, 2019), the researchers draw additional illustrations of the findings of this study in table 3. organization and internal audit authority the function and role of an internal audit are to assess the adequacy and effectiveness of internal controls and the implementation of internal audits, including the provision of insurance, consulting, and investigation services. more specifically, the internal audit of islamic banks covers the implementation of insurance activities, consultations for evaluation, and providing recommendations on the quality of company performance, adequacy, effectiveness, efficiency, risk management, and corporate governance, as well as compliance with sharia principles. before conducting an internal audit, islamic banks must prepare an internal audit charter, establish an iau, and prepare internal audit guidelines. iau's main tasks are supervision, analyzing, and assessing finance, accounting, operations, and activities. in addition, it also has the task of improving and increasing the efficiency of the allocation of resources and funds, as well as providing suggestions for improvement and objective information about the examined activities. each internal audit result has been monitored through the sharia enterprise audit (sea) application to ensure that the audit results can be completed immediately. related to sharia activities, internal audit must ensure the implementation of sharia principles is guided by ssb and reviews the fatwas issued by the ssb, which will significantly impact bank operations. moreover, internal audit is directly accountable to the director and can communicate directly with the board of commissioners in supervising the implementation of sharia principles compliance within banks' activities. in this context, an internal audit, alongside the governance body, will provide independent objective assurance and business advisory intended to add value and lead to business improvement of the islamic banks (botez, 2012; cioban (lucan) et al., 2015; yaya & suprobo, 2019). the internal audit is realized in islamic banks through well-adapted ways of resources and culture whose authority is applied to insurance and counseling activities (cioban (lucan) et al., 2015). birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 245 table 3 internal audit categorical analysis no bank category monthly meeting audit sampling compliance assurance 1 bank aceh syariah undisclosed five divisions at six branch offices a compliance work unit exists. structurally qualified 2 bank bpd nusa tenggara barat syariah undisclosed nine head offices, 21 branch offices, and 12 work units based on compliance with the operating information system and bank indonesia national clearing system (bi-ncs) and bank indonesia real time gross settlement (bi-rtgs) structurally qualified 3 bank muamalat indonesia undisclosed eight regular audit activities and 31 special audit activities the compliance work unit enforces compliance with laws and regulations. structurally qualified 4 bank victoria syariah undisclosed nine branch offices and eight divisions compliance with bank indonesia payment systems structurally qualified 5 bank bri syariah 15 meetings undisclosed systematic organizational compliance culture structurally qualified 6 bank jabar banten syariah undisclosed 47 regular audit activities, 11 special audit activities, and two audit activities at the head office undisclosed structurally qualified 7 bank bni syariah undisclosed 71 branch offices, two work units, and 24 divisions the compliance work unit enforces compliance with sharia law and principles. structurally qualified 8 bank syariah mandiri undisclosed 46 regular audit activities and 51 investigative audit activities undisclosed structurally qualified 9 bank mega syariah undisclosed 63 branch offices, 19 head offices, and 19 joint financing units undisclosed structurally qualified 10 bank panin dubai syariah undisclosed regular audit for all branch offices and special audit with director’s instruction focus on banking information system structurally qualified 11 bca syariah undisclosed 18 regular audit activities at nine branch offices and nine head offices, and eight regulatory audit activities the compliance department enforces compliance with banking regulations. structurally qualified 12 bank tabungan pensiunan nasional syariah undisclosed undisclosed systematic organizational compliance culture structurally qualified 13 bank net indonesia syariah undisclosed regular audit at seven areas and four surprise cash count activities undisclosed structurally qualified 14 bank syariah bukopin undisclosed undisclosed undisclosed undisclosed birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 246 primarily, the authority of the internal audit is to communicate with the board of directors, the board of commissioners, and the audit committee. they can also request, examine, and evaluate data and information regarding bookkeeping, employees, resources, and meetings, conduct investigations for indications of fraud, provide consultation for internal parties, coordinate with external auditors, and attend strategic meetings even without voting rights. however, only five banks specifically explained the role of internal audits related to sharia activities. they were bni syariah, bsm, net syariah bank, panin dubai syariah bank, and mega syariah bank. internal audit performance the scope of iau's performance is divided into three essential activities: preparation of work program plans, implementation, monitoring, and follow-up on findings. the iau must develop an annual work plan or program and obtain approval from the president director and board of commissioners. the audit implementation further includes three crucial aspects: (1) the audit method approach to be applied, (2) audit implementation, and (3) the report. there are several approaches to carrying out iau tasks, such as on-site (fieldwork, quick review) and off-site (continuous auditing, on-desk review). exposure to methods also includes using resources from internal and external audits such as joint audits. furthermore, the method of audit implementation is divided into branch office audit and head office audit. a branch office audit is based on inherent and control system risk indicators. its objectives are to identify, evaluate, and minimize risk; ensure that the division has implemented a management control system; division performance measurement; ensure that the division complies with internal and external regulations; assess the head of division in carrying out management functions; the amount and number of financial transactions; legal notice from regulators, total revenue and cost center expense, audit findings, number of cases revealed, and the level of operational complexity of a business unit. the iau report contains the scope and basis of the examination, risk profile, asset quality, management, and recommendations. the auditor must know and understand very well the management and internal control system in such a way as to identify and assess the risks corresponding to the operation of the islamic banks and the specific risks of the activity being carried out (algabry et al., 2020; cioban (lucan) et al., 2015). then, the audit report is distributed to directors, compliance directors, commissioners, and audit committees as internal parties and the fsa as external parties. the final part of the internal audit performance is to periodically monitor the number and percentage of follow-ups on findings to determine that the auditee has implemented the recommendations of internal and external audit results within the notified time. it includes assessing aspects of the adequacy and effectiveness of the internal control system in all bank activities and the performance of the auditee work unit. in monitoring, follow-up on audit results ensures that corrective actions on audit findings have been carried out by the auditee while carrying out further examinations regarding difficulties or obstacles to follow-up on findings. birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 247 information variety of internal audit activity in addition to the general pattern of information in the annual report, several banks add variations of internal audit information. however, the information contained in the audit activity is not always responding faithfully to the requested information, and in some cases, its quality does not rise to the standards imposed by the activity carried out (cioban (lucan) et al., 2015; haniffa, 2010). furthermore, practically, the focus and scope of the audit tend to be on financial statements rather than the broader concept of shariah audit, which involves the audit of all activities of ifis based on maqasid al-shariah (haniffa, 2010). thus, two main things should become the center of attention: (1) competence and (2) work and ethical guidelines. also, internal control is needed to maximize the islamic accounting procedures on its process and implementation (daniela & attila, 2013; shafii et al., 2014). further, the shared information and organizational tasks are used for the sharia audit and performance control. information regarding the competence of internal auditors covers internal audit certification for banks, anti-fraud certification, audit certification, and risk management certification. in addition, work guidelines are contained in the internal audit charter, which also encompasses ethical guidelines, such as integrity, objectivity, independence, confidentiality, and competence principles. conclusion the role played by internal auditors is vital in pursuing the principles of good corporate governance. the first is regarding the organization and authority of internal auditors. in this regard, iau is a part of management regulated through pojk no. 1/pojk.03/2019, dated january 28, 2019, concerning implementing the internal audit function in commercial banks. the primary duties of iau include implementing assurance activities, consultation for evaluation, and providing recommendations on the quality of the company's performance, adequacy, effectiveness, efficiency, risk management, and corporate governance, as well as compliance with sharia principles. the authority of iau is to communicate with the board of directors, board of commissioners, and audit committee, including ssb. with this authority, iau may request, examine, and assess data and information regarding bookkeeping, employees, resources, and meetings, investigate fraud indications, provide consultation for internal, coordinate with external auditors, and conduct strategic meetings. second, the scope of iau's performance is divided into three essential activities: preparation of work program plans, implementation, monitoring, and follow-up on findings. the iau must develop an annual work plan or program and obtain approval from the president director and board of commissioners. in addition, the audit implementation consists of three crucial aspects: (1) the audit method approach to be applied, (2) audit implementation, and (3) the report. there are several approaches to carrying out iau tasks, such as on-site (fieldwork, quick review) and off-site (continuous auditing, on-desk review). exposure to methods also encompasses using resources from internal and external audits, such as a joint audit. thus, internal auditors should be able to identify and birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 248 assess the risks corresponding to the operation of islamic banks and the specific risks of the activity being carried out (algabry et al., 2020; cioban (lucan) et al., 2015). third, islamic banks have more variations of internal audit information. two main things become the center of attention: (1) competence and (2) work and ethical guidelines. several banks share this information within organizations and tasks, while others use it as a performance control. however, the information contained in the audit activity is not always responding faithfully to the requested information, and in some cases, its quality does not rise to the standards imposed by the activity carried out (cioban (lucan) et al., 2015; haniffa, 2010). therefore, it is vital to know the information regarding the competence of internal auditors, including internal audit certification for banks, antifraud certification, audit certification, and risk management certification. besides, work guidelines are contained in the internal audit charter, which also comprises ethical guidelines, such as integrity, objectivity, independence, confidentiality, and competence. references abdullah saif alnasser, s., & muhammed, j. (2012). introduction to corporate governance from islamic perspective. humanomics, 28(3), 220–231. https://doi.org/10.1108/08288661211258110 ahmed abdel karim, r. (1990). the independence of religious and external auditors: the case of islamic banks. accounting, auditing & accountability journal, 3(3), 09513579010004097. https://doi.org/10.1108/09513579010004097 algabry, l., alhabshi, s. m., soualhi, y., & alaeddin, o. (2020). conceptual framework of internal sharīʿah audit effectiveness factors in islamic banks. isra international journal of islamic finance, 12(2), 171–193. https://doi.org/10.1108/ijif-09-2018-0097 algabry, l., alhabshi, s. m., soualhi, y., & othman, a. h. a. (2020). assessing the effectiveness of internal sharīʿah audit structure and its practices in islamic financial institutions: a case study of islamic banks in yemen. asian journal of accounting research, 6(1), 2–22. https://doi.org/10.1108/ajar-04-2019-0025 ardi, m. (2017). peran audit internal terhadap pelaksanaan good governance di perbankan syariah. diktum: jurnal syariah dan hukum, 15(2), 169–176. https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.433 arif, m. i. a. m., markom, r., & hanapi, h. (2018). the principles of shariah governance in statutory duties of shariah advisory council in malaysian islamic banking system: a way forward. international journal of business marketing and management, 3(2), 2456–4559. retrieved from www.ijbmm.com baehaqi, a., & suyanto, s. (2019). audit internal lembaga keuangan syariah dalam perspektif al-hisbah. jurnal riset keuangan dan akuntansi, 4(2). https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694 baklouti, i. (2020). is the sharia supervisory board a friend or an enemy of islamic banks?. journal of islamic marketing. https://doi.org/10.1108/jima-04-2020-0118 bank-aceh-syariah. (2020). the annual and gcg reports. retrieved from https://www.bankaceh.co.id/?cat=9 bank-mega-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.megasyariah.co.id/#article5 bank-muamalat. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan https://doi.org/10.1108/08288661211258110 https://doi.org/10.1108/09513579010004097 https://doi.org/10.1108/ijif-09-2018-0097 https://doi.org/10.1108/ajar-04-2019-0025 https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.433 http://www.ijbmm.com/ https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694 https://doi.org/10.1108/jima-04-2020-0118 https://www.bankaceh.co.id/?cat=9 https://www.megasyariah.co.id/#article5 https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 249 bank-net-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.maybanksyariah/laporan-tahunan-2020.pdf bank-nusa-tenggara-barat-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.bankntbsyariah.co.id/perusahaan/laporan bank-panin-dubai-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporankeuangan?id =205 bank-syariah-bukopin. (2020). the annual report. retrieved from https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan/2020 bank-victoria-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan bca-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan bello dogarawa, a. (2013). hisbah and the promotion of ethical business practices. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 6(1), 51–63. https://doi.org/10.1108/17538391311310743 bjb-syariah. (2021). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://bjbsyariah.co.id/annual-report bni-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.irbankbsi.com/misc/ar/ar2020-bnis-id.pdf botez, d. (2012). internal audit and management entity. procedia economics and finance, 3, 1156–1160. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00289-4 bri-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.irbankbsi.com/annual_reports.html bsm. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://www.irbankbsi.com/misc/ar/ar2020-bsm.pdf btpn-syariah. (2020). the 2020 annual and gcg reports. retrieved from https://btpnsyariah.com/documents/20182/21371/2020.pdf/94d2aca8-62b6-4f638299-00c1314ab4b3?version=1.3 choiriyah. (2015). good corporate governance dalam lembaga keuangan islam. islamic banking: jurnal pemikiran dan pengembangan perbankan syariah, 1(1), 31–38. https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.12 cioban (lucan), a. n., hlaciuc, e., & zaiceanu, a. m. (2015). the impact and results of the internal audit activity exercised in the public sector in romania. procedia economics and finance, 32, 394–399. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01409-4 czerny, m. (2020). muslim auditors’ ethics. zeszyty teoretyczne rachunkowości, 108(164), 229– 240. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3604 daniela, p., & attila, t. (2013). internal audit versus internal control and coaching. procedia economics and finance, 6, 694–702. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00191-3 endraswati, h. (2017). struktur islamic corporate governance dan kualitas pengungkapan laporan keuangan pada bank syariah di indonesia. endraswati, hikmah. faozan, a. (2013). implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. la_riba, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1 flick, u. (2020). the sage handbook of qualitative data analysis. in u. flick (ed.), defending qualitative research. https://doi.org/10.4324/9780429464232-6 franita, r. (2019). mekanisme good corporate governance dan nilai perusahaan: studi untuk perusahaan telekomunikasi. lembaga penelitian dan penulisan ilmiah aqli. gioia, d. a., corley, k. g., & hamilton, a. l. (2013). seeking qualitative rigor in inductive research. organizational research methods, 16(1), 15–31. https://doi.org/10.1177/1094428112452151 https://www.maybanksyariah/laporan-tahunan-2020.pdf https://www.bankntbsyariah.co.id/perusahaan/laporan https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporankeuangan?id=205 https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporankeuangan?id=205 https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan/2020 https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan https://doi.org/10.1108/17538391311310743 https://bjbsyariah.co.id/annual-report https://www.ir-bankbsi.com/misc/ar/ar2020-bnis-id.pdf https://www.ir-bankbsi.com/misc/ar/ar2020-bnis-id.pdf https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00289-4 https://www.ir-bankbsi.com/annual_reports.html https://www.ir-bankbsi.com/annual_reports.html https://www.ir-bankbsi.com/misc/ar/ar2020-bsm.pdf https://www.ir-bankbsi.com/misc/ar/ar2020-bsm.pdf https://btpnsyariah.com/documents/20182/21371/2020.pdf/94d2aca8-62b6-4f63-8299-00c1314ab4b3?version=1.3 https://btpnsyariah.com/documents/20182/21371/2020.pdf/94d2aca8-62b6-4f63-8299-00c1314ab4b3?version=1.3 https://doi.org/10.36908/isbank.v1i1.12 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01409-4 https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3604 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00191-3 https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1 https://doi.org/10.4324/9780429464232-6 https://doi.org/10.1177/1094428112452151 birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 250 hanefah, m. m., kamaruddin, m. i. h., salleh, s., shafii, z., & zakaria, n. (2020). internal control, risk and sharīʿah non-compliant income in islamic financial institutions. isra international journal of islamic finance, 12(3), 401–417. https://doi.org/10.1108/ijif-02-2019-0025 haniffa, r. (2010). auditing islamic financial institutions, in islamic finance: instruments and markets. qfinance. hidayah, a. a. (2020). aset keuangan syariah indonesia peringkat 7 dunia, iran nomor 1. lokadata. retrieved from https://lokadata.id/artikel/aset-keuangan-syariah-indonesiaperingkat-7-dunia-iran-nomor-1 ibrahim, s. h. m., wirman, a., alrazi, b., nor, m. n. b. m., & pramono, s. (2004). alternative disclosure and performance measures for islamic bank. second conference on administrative sciences: meeting the challenges of the globalization age, king fahd university of petroleum & minerals, dhahran, saudi arabia. injas, m. m. y., haron, m. s., ramli, r., & injas, r. a. (2016). the importance of the shari’ah supervisory boards (ssbs) in the islamic banking system. south east asia journal of contemporary business, economics and law, 9(2), 25–31. kamla, r., & haque, f. (2019). islamic accounting, neo-imperialism and identity staging: the accounting and auditing organization for islamic financial institutions. critical perspectives on accounting, 63, 102000. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.06.001 kasi, b. r., & mahmood, n. (2019). composition and working of the sharia supervisory boards in bahrain’s islamic banks. economy, 6(2), 76–81. https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.76.81 kasim, n. (2010). auditing from the islamic perspective. accountants today, 3, 28. kasim, n., ibrahim, m., hameed, s., ibrahim, m., & sulaiman, m. (2009). shariah auditing in islamic financial institutions: exploring the gap between the “desired” and the “actual.” global economy & finance journal, 2, 127–137. khalid, a. a., haron, h. h., & masron, t. a. (2017). relationship between internal shariah audit characteristics and its effectiveness. humanomics, 33(2), 221–238. https://doi.org/10.1108/h-11-2016-0084 khalid, a., & sarea, a. (2018). the role of shariah supervisory board on internal shariah audit effectiveness: evidence from bahrain. academy of accounting and financial studies journal, 22(5). kooskusumawardani, n., & birton, m. n. a. (2016). pengaruh kompetesi dan independensi auditor dalam pelaksanaan sharia compliance di lembaga keuangan syariah (lks). simposium nasional akuntansi xix, 1–20. retrieved from http://mvdw.org/images/arsip/akuntansi/nadia_kooskusumawardani__m_nur_ a_birton.pdf lannoo, k. (1995). corporate governance in europe: report of a ceps working party (k. lannoo (ed.)). centre pour l’etude des politiques publiques europ ennes. lewis, m. k., & algaoud, l. m. (2001). islamic banking. edward elgar publishing. mardiyah, q., & mardian, s. (2016). praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah indonesia. akuntabilitas, 8(1). https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758 mohd ali, n. a., shahimi, s., & shafii, z. (2018). knowledge, skills and characteristics requirements for shari’ah auditors. asian journal of accounting and governance, 9, 171– 185. https://doi.org/10.17576/ajag-2018-09-15 najib, h., & rini, r. (2019). sharia compliance, islamic corporate governance dan fraud pada bank syariah. jurnal akuntansi dan keuangan islam, 4(2), 131–146. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23 https://doi.org/10.1108/ijif-02-2019-0025 https://lokadata.id/artikel/aset-keuangan-syariah-indonesia-peringkat-7-dunia-iran-nomor-1 https://lokadata.id/artikel/aset-keuangan-syariah-indonesia-peringkat-7-dunia-iran-nomor-1 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.06.001 https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.76.81 https://doi.org/10.1108/h-11-2016-0084 http://mvdw.org/images/arsip/akuntansi/nadia_kooskusumawardani__m_nur_a_birton.pdf http://mvdw.org/images/arsip/akuntansi/nadia_kooskusumawardani__m_nur_a_birton.pdf https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758 https://doi.org/10.17576/ajag-2018-09-15 https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23 birton, ermawati, ektinahati & muttaqin disclosure of internal audit functions of islamic banks in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 251 nguyen, q. k. (2021). oversight of bank risk-taking by audit committees and sharia committees: conventional vs. islamic banks. heliyon, 7(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07798 oecd. (2016). g20/oecd principles of corporate governance. in oecd publishing. oecd publishing. https://doi.org/10.1787/9789264257443-tr peraturan bank indonesia nomor 11/33/pbi/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umun syarian dan unit usaha syariah, (2009) (testimony of bank-of-indonesia). prabowo, m. s. (2019). good corporate governance dalam perspektif islam. qistie, 11(2). https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592 prastiwi, i. e. (2017). pengaruh independensi dewan pengawas syariah dalam mewujudkan good corporate governance untuk meningkatkan kinerja bmt. jurnal ilmiah ekonomi islam, 3(01), 77. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.101 sari, a. p., & a. birton, m. n. (2019). contextualization of al hisbah to build a government internal control system. kne social sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5416 schreier, m. (2012). qualitative content analysis in practice. in qualitative content analysis in practice. shafii, z., ali, n. a. m., & kasim, n. (2014). shariah audit in islamic banks: an insight to the future shariah auditor labour market in malaysia. procedia social and behavioral sciences, 145, 158–172. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.023 suryanto, t. (2016). islamic work ethics and audit opinions: audit professionalism and dysfunctional behavior as intervening variables. al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah, 8(1), 49–64. https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2508 sutaryo, s., & sinaga, d. (2018). government internal control system maturity: the role of internal guidance and external control of local government in indonesia. journal of accounting and investment, 19(1), 24–35. https://doi.org/10.18196/jai.190189 walsh, j. p., & seward, j. k. (1990). on the efficiency of internal and external corporate control mechanisms. the academy of management review, 15(3), 421. https://doi.org/10.2307/258017 warner, k. s. r., & wäger, m. (2019). building dynamic capabilities for digital transformation: an ongoing process of strategic renewal. long range planning, 52(3), 326–349. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001 yahya, y., & mahzan, n. . (2012). the role of internal auditing in ensuring governance in islamic financial institution (ifi). in: international conference on business and economic research, march, 1108–1134. yaya, r., & suprobo, h. s. (2019). determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia. journal of accounting and investment, 20(3). https://doi.org/10.18196/jai.2003130 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07798 https://doi.org/10.1787/9789264257443-tr https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592 https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.101 https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5416 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.023 https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2508 https://doi.org/10.18196/jai.190189 https://doi.org/10.2307/258017 https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.12.001 https://doi.org/10.18196/jai.2003130 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper analysis of pangandaran regency government’s performance accountability strengthening iman teguh and abdul halim abstract research aims: this study aims to analyze the pangandaran regency government’s performance accountability strengthening, which took place relatively quickly, and identify performance accountability strengthening plans for the coming period. design/methodology/approach: this research used a qualitative and case study approach to achieve the research objectives. data collection techniques employed were in-depth interviews and documentation. research findings: the analysis results showcased that pangandaran regency government’s performance accountability strengthening was dominated by coercive and mimetic isomorphism, but the phenomena move towards normative isomorphism. this study also uncovered that the plan to strengthen performance accountability for the next period formed a specific pattern over time. theoretical contribution/originality: this research also provides an academic contribution as a reference regarding performance measurement systems and the institutional isomorphism phenomenon. practitioner/policy implication: this research provides a practical contribution to the pangandaran regency government and other local governments that still have professional problems in strengthening performance accountability. research limitation/implication: this study has limitations, i.e., in the discussion of the pangandaran regency government’s performance accountability strengthening plan, in which this research had not been accompanied by a review of the pangandaran regency government's regional medium term development plan (rpjmd) for 2021-2026. it was because when researchers collected data, the rpjmd was still in preparation. keywords: performance accountability; performance measurement system; institutional isomorphism; local government; professionalism introduction performance accountability is one of the state financial management’s general principles (government regulation of the republic of indonesia, 2003). government agencies in indonesia need to strengthen performance accountability due to increasingly high public demands; however, their resources are limited, so the government must make effective and efficient use of the budget (ministry of panrb, 2020). kumolo (2020) explains that the effectiveness and efficiency level of budget use in government agencies in indonesia is categorized annually affiliation: master of accounting education, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: imanteguh.raksawidjaja@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i1.16817 citation: teguh, i., & halim, a. (2022). analysis of pangandaran regency government’s performance accountability strengthening. journal of accounting and investment, 24(1), 1-252-271. article history received: 14 nov 2022 revised: 30 nov 2022 accepted: 08 dec 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=vqlxlkoaaaaj&hl=en&oi=ao https://www.ugm.ac.id/en/education/faculty-of-economics-and-business/master-of-science-in-accounting https://www.ugm.ac.id/en/education/faculty-of-economics-and-business/master-of-science-in-accounting https://www.ugm.ac.id/en/education/faculty-of-economics-and-business/master-of-science-in-accounting mailto:imanteguh.raksawidjaja@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16817 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16817 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.16817&domain=pdf teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 253 based on the results of the sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (performance measurement system/sakip’s) evaluation. table 1 results of the 2019 local government sakip evaluation in indonesia category province regency/municipality category range 2017 2018 2019 2017 2018 2019 aa 90-100 0 1 1 0 0 0 a 80-90 4 4 4 2 9 12 bb 70-80 6 6 6 30 45 52 b 60-70 19 21 22 139 182 220 cc 50-60 5 2 1 174 153 130 c 30-50 0 0 0 135 99 87 d 0-30 0 0 0 3 1 5 source: ministry of state apparatus empowerment and bureaucratic reform (panrb) (2020). table 1 presents the local government sakip evaluation results from 2017 to 2019. in that span of years, no provincial governments received categories c and d. based on the definition of each category described in regulation of the minister of administrative reform and bureaucratic reform of the republic of indonesia (permenpan) number 12 of 2015, it means that the minimum accountability performance of provincial governments in indonesia has reached an adequate stage. table 2 comparative analysis of performance accountability strengthening of provincial governments that received category a in 2019 province names 2015 2019 performance accountability strengthening* category score category score west java bb 70.06 a 80.01 9.95 central java bb 72.09 a 81.56 9.47 south kalimantan bb 76.30 a 80.74 4.44 east java a 80.04 a 81.71 1.67 *performance accountability strengthening = score in 2019 score in 2015 source: ministry of state apparatus empowerment and bureaucratic reform (panrb) (2015 and 2019). table 2 demonstrates that from 2015 to 2019, the west java provincial government strengthened performance accountability, which was better than the other three provincial governments. the 2019 sakip evaluation results also revealed no regency/municipality governments in west java province that obtained categories below b, and 21 regencies/municipality governments got category b (west java public relations, 2020). referring to the definition of each category described in permenpan number 12 of 2015, it implies that the accountability of regency/municipality government performance in west java province was good. table 3 illustrates that in 2018, the pangandaran regency government had the lowest civil servant professionalism index (ipasn) in west java province. from the perspective of institutional isomorphism, strengthening government agency performance accountability is ideally carried out through professional or normative mechanisms teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 254 (sofyani & akbar, 2015). the mechanism requires professional human resources (hr) within the organization to strengthen performance accountability. professionalism also indicates normative isomorphism, and competence obtained from formal education is an essential source of normative isomorphism (sofyani & akbar, 2013). referring to the two arguments, if there are problems in terms of professionalism, it is suspected that government agencies use mechanisms that are not yet ideal and fail to touch the level of normative isomorphism in strengthening performance accountability. table 3 civil servants’ professionalism index of west java province in 2018 no regency/ municipality scoring elements index competency gap compensation gap performance indisciplinary 1 cianjur 0.28 0.00 85.64 0.00 89.31 2 ciamis 0.30 0.00 84.21 0.01 88.26 3 majalengka 88.25 4 purwakarta 0.35 0.00 84.19 0.00 87.36 5 tasikmalaya 0.20 0.00 64.12 0.00 85.98 6 banjar 0.39 0.02 82.30 0.00 85.27 7 sukabumi 0.13 0.33 84.90 0.00 84.68 8 bandung 0.08 0.45 86.09 0.00 83.26 9 bogor 0.16 0.40 86.17 0.01 82.46 10 bekasi 0.17 0.39 81.93 0.01 81.08 11 bogor 0.41 0.17 84.15 0.02 81.01 12 sukabumi 0.21 0.43 81.71 0.00 79.32 13 indramayu 0.41 0.00 57.15 0.00 79.10 14 depok 0.34 0.11 69.53 0.10 78.34 15 garut 0.03 0.66 76.83 0.00 76.93 16 sumedang 0.38 0.42 77.59 0.01 74.15 17 bandung 73.49 18 karawang 0.17 0.80 63.78 0.00 66.82 19 tasikmalaya 0.24 0.61 46.64 0.00 65.39 20 bandung barat 0.31 1.00 90.50 0.00 64.85 21 kuningan 0.50 0.87 84.13 0.01 61.50 22 pangandaran 0.53 0.39 84.39 0.03 58.65 0.26 0.33 78.21 0.01 77.94 source: state civil service agency (2018) on the one hand, pangandaran regency government’s ipasn in 2018 was the lowest in west java province. pangandaran regency government also admitted that until 2018, the quality of pangandaran regency government’s civil servants was still far from the professional level (pangandaran regency government, 2018). however, on the other hand, the pangandaran regency government has succeeded in strengthening performance accountability relatively quickly in only one year. although in 2017, pangandaran regency government’s sakip was still classified in category c (ministry of finance, 2018), in 2018, pangandaran regency government’s sakip received category b (pangandaran regency government, 2019). this pangandaran regency government’s performance accountability strengthening was relatively fast compared to kuningan regency government’s, which took four years to obtain category b (kuningan public relations, 2018). teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 255 moreover, pangandaran regency government’s ipasn in 2018 only reached a score of 58.65. this score belongs to the very low category (government regulation of the republic of indonesia, 2018). the competency score gap in pangandaran regency government’s ipasn in 2018 was also the highest in west java province. it indicates the high gap between the ideal conditions of education and training and the reality of education and training for civil servants in the pangandaran regency government. furthermore, the high gap was also caused by the incompatibility of educational background with position (pangandaran regency government, 2019). referring to this explanation, the competency gap also denotes a gap between the professionalism of the civil servants of the pangandaran regency government and the relatively rapid strengthening of the performance accountability of the pangandaran regency government. thus, it is suspected that there is an anomaly in strengthening the performance accountability of the pangandaran regency government. for that reason, it motivated the researchers to analyze the strengthening of the pangandaran regency government’s performance accountability. this research differs from previous studies such conducted by sofyani and akbar (2013), mardiarto and halim (2018), alhadra and akbar (2019), nindya and akbar (2018), fauziyah and akbar (2019). firstly, this research’s objects were not the local governments with the best sakip evaluation results. instead, the objects were local governments showing performance accountability strengthening in a relatively short time with civil servants’ quality which was still far from the professional level. secondly, the objects of this research were the local governments obtaining the lowest ipasn in one province while, at the same time, strengthening performance accountability to be on par with other regencies/municipality governments in the same province. thirdly, this study not only analyzed why pangandaran regency government could reach category b relatively quickly but also identified the local government's plans to improve performance accountability sustainably. fourthly, previous research only focused on certain aspects of sakip, while this study covered all aspects of sakip. finally, the analysis carried out in previous studies mostly used performance blueprints, while this study focused more on textual data analysis supported by a review of documents related to sakip implementation. literature review and hypotheses development institutional theory sofyani and akbar (2013) elucidates that institutional theory is often used to explain phenomena and provide a comprehensive view of public organization environments. the institutional theory also interprets the influence of normative pressures from both external and internal sources on the organization itself. the core idea behind institutionalization is that the quantity of organizational action forms a particular pattern of doing things that develops over time. in institutional theory, an institution is defined as a collection of regulatory structures, government agencies, laws, courts, and professions (zhilong tian et al., 2009). teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 256 an institutional theory further emphasizes the survival value of conformity and eligibility to comply with applicable external norms and regulations. most modern institutional theories affirm that the diverse and different world of organizations indeed seeks to explain variations from one organization to another in terms of structure and behavior (dimaggio & powell, 1983). the essence of the three arguments is that organizations adopt new structures and practices not because of effectiveness and efficiency but due to legitimacy. furthermore, the argument asserts that formal structures are only myths and ceremonials that create an image of rationality and legitimacy. based on the description of the institutional theory, the relevance of institutional theory to this research is as follows. first, the institutional theory is in accordance with the type of organization in this study, i.e., public organizations. second, this research is oriented towards the sakip implementation in local government, evaluated annually, so that the sakip implementation tends to be a specific pattern, which is the idea of institutional theory. third, the sakip implementation aims to increase budget efficiency and effectiveness. it correlates with institutional development theory in evaluating effectiveness, efficiency, and legitimacy. fourth, some aspects may still be identifiable behind the increase in performance accountability in local governments, both encouraging and hindering the achievement of performance accountability. institutional isomorphism institutional isomorphism is derived from the organizational theory (sofyani & akbar, 2015). dimaggio and powell (1983) define isomorphism as a form of homogeneity or uniformity. isomorphism also refers to a general tendency toward organizational homogenization (teodoro, 2014). sofyani and akbar (2013) also explains that isomorphism is a process that forces a unit in a population to resemble other units under certain environmental conditions and in the face of the same setting. meanwhile, zhilong tian et al. (2009) added that in the search for legitimacy and acceptance, an organization and other organizations tend not to show different behaviors; they show similar behavior instead. it is known as isomorphic behavior, seen as widespread, increasingly conditioning, and even becoming a strategic behavior. institutional isomorphism, an organization's effort to adapt to its environment, has been identified and divided into three mechanisms (dimaggio & powell, 1983). the first isomorphism mechanism is coercive, which means force. coercive isomorphism, also called “power” is a homogenization produced by the pressure on the organization that comes from another organization, either formal or informal (beckert, 2010). a further explanation by beckert (2010) states that coercion can be carried out directly or indirectly by making access to the desired resource dependent on compliance. the role of coercive power in institutional theory focuses more on political influence than the technical influence on organizational change, emphasizing authority relations and the ability of public organizations to legitimize coercion (pilcher, 2011). the second type of isomorphism differs from coercion, which is more representative of a pressure factor against an organization; there is a type of institutional isomorphism teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 257 caused by "attraction" (beckert, 2010). the attraction in question comes from an organizational model considered better and is imitated by other organizations in terms of processes, structures, and practices to achieve legitimacy but not to achieve organizational efficiency goals (dimaggio & powell, 1983). this imitation behavior occurs when organizational technology is poorly understood, goals are ambiguous, and when the symbolic organizational environment is uncertain (sofyani & akbar, 2013). this imitating behavior also occurs through information exchange between employees or recommendations from consultants (sofyani et al., 2018). furthermore, sofyani et al. (2018) elucidate that in several cases that have occurred, the behavior of adopting an innovation aims to increase legitimacy and show other organizations that they are also trying to improve their working conditions. the third type of institutional isomorphism is normative, which is closely related to professionalism. professionals are aimed at people who have received a special formal education, and their work value can be reduced to a skill to provide knowledge-based services (teodoro, 2014). normative isomorphism occurs when a profession causes individuals in an organization to conform to the dominant behavior of a professional community through various rewards, social sanctions, selection, socialization, and access to job opportunities (dimaggio and powell, 1983). consequently, organizations consisting of professional organizational managers tend to integrate information and behavior by paying attention to ethical principles and professional norms (teodoro, 2014). further, an organization with adequate professional resources is triggered by status competition, and the information dissemination among professional resources makes isomorphism processes easier (anafinova, 2020). akbar et al. (2012) add that normative isomorphism can be identified through employee cooperation, collaboration, and professionalism. sofyani et al. (2018) explain that the three types of isomorphism can be assessed based on levels. the most fundamental level is a coercive isomorphism, the middle level is a mimetic isomorphism, and the highest is a normative isomorphism. normative isomorphism is derived from two essential sources: formal education and legitimacy. both elements belong to the cognitive skills produced by professionals from universities. it means that normative isomorphism is the growth and spread of professional networks that makeup organizations sofyani et al. (2018). furthermore, it also applies in consultation with academics from universities so that even though there are obstacles in strengthening performance accountability, they can take adaptation steps, develop cognitive abilities, and move towards professionalism. it triggers normative isomorphism as what happens to government employees in strengthening competent performance accountability (sofyani et al., 2018). in fact, the three types of isomorphism that have been discussed, ranging from coercive, mimetic, and normative isomorphism, can overlap or even intermingle. however, the three isomorphism mechanisms tend to originate from different conditions (kezar & bernstein-sierra, 2019). teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 258 performance measurement system a performance measurement system can provide relevant performance data promptly (keller, 1975). a performance measurement system can be formed or influenced by internal factors (which include legitimacy, relationship strength, and peer pressure) and external factors (which comprise legislation and information technology) (dubey et al., 2017). meanwhile, another argument that refers to institutional theory explains that a performance measurement system is the result of external and internal pressure on the organization to make adjustments to a set of expectations to gain legitimacy and organizational sustainability in the long term (dubey et al., 2017). in indonesian government agencies, the performance measurement system is known as sakip (government agency performance accountability system). it is a systematic series of various activities, tools, and procedures designed to determine, measure, collect, classify, and summarize data, up to performance reporting in the context of performance accountability and government agencies’ performance improvement (government regulation of the republic of indonesia, 2014). research method this research used a qualitative method to examine the experiences of individuals or groups in detail (hennink et al., 2011). the qualitative method was employed to analyze performance accountability strengthening that had been carried out and identify plans that pangandaran regency government would carry out to strengthen performance accountability for the next period based on participants’ responses, institutional isomorphism theory, and previous research. research with the qualitative method was conducted with a case study approach, a detailed, in-depth, and comprehensive study carried out at a specific period on the particular object being studied. research sample the research object was pangandaran regency government. the participants were selected according to predetermined criteria (purposive sampling). the criteria for selecting the participants consisted of government employees who directly contributed to sakip implementation in pangandaran regency government. the criteria for participants who contributed directly referred to in this study were participants who were part of the leading team consisting of several organizational units (skpd or opd in indonesia) and carried out special coordination in the sakip implementation in the pangandaran regency government. the researchers submitting the application aimed to obtain relevant information from participants with in-depth knowledge of sakip implementation in the pangandaran regency government. basically, all organizational units were directly involved in implementing sakip, but several government officials often had a special role in implementing sakip in each organizational unit. the researchers conveyed the participant criteria to the gatekeepers in each organizational unit teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 259 contributing to this study. next, the researchers interviewed each participant whom the gatekeeper appointed according to the required search. participants who contributed to this study came from four organizational units: the regional secretariat, the regional development planning agency or bappeda, the inspectorate, and the personnel and human resources development agency or bkpsdm. the selection of the four organizational units was based on information stating that the leading team for implementing sakip for pangandaran regency consisted of the inspectorate, bappeda, and the organizational section at the regional secretariat. bkpsdm was included in this study based on the researchers' considerations regarding the issues raised in this study, i.e., professionalism. to gain complete confidence in the appropriate participant criteria required in this study, the researchers obtained information that the participants appointed by each organizational leader to contribute to this study also matched the opinions of participants in other organizational units. the following is the data of participants who contributed to this research. table 4 list of participants no name code position interview date duration 1 participant 1 p-1 head of regional secretariat finance sub-department 2 march 2021 29:19” 2 participant 2 p-2 head of bureaucratic reform performance sub-section 2 march 2021 24:03” 3 participant 3 p-3 head of bkpsdm program and finance sub section 2 march 2021 32;15” 4 participant 4 p-4a head of pemsosbudkesra bappeda section 2 march 2021 32:16” p-4b 9 april 2021 05:00” 5 participant 5 p-5 auditor first class 2 march 2021 20:11” 6 participant 6 p-6 auditor middle class, acting inspectorate secretary 2 march 2021 15:10” 7 participant 7 p-7 deputy inspector iii 2 march 2021 10:10” 8 participant 8 p-1a planning operator 8 march 2021 43:46” data collection the data collection technique used in this study was divided into two parts. in-depth interviewing was the first method used to gather primary research data. a prepared research instrument served as the guide for in-depth interviews (semi-structured). the second method used documentation to collect secondary data. the documentation was performed directly to participants and searches on government websites, especially pangandaran regency government. data analysis this research employed qualitative research data analysis on the data obtained from indepth interviews with participants. cresswell (2014) mentions that qualitative research data analysis involves several stages. for this study, the first was preparing data by organizing the data to be analyzed, including interview transcripts, material scans, typing teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 260 field data, and organizing data according to each information source. the second was exploring and coding the data by writing general ideas on the data obtained. data coding included dividing and selecting categorized data, giving names or labels along with codes, and reducing codes into specific themes, followed by labeling each theme using codes. the third was conducting an analysis of the themes accompanied by an analysis of the relationship between themes associated with the theory of institutional isomorphism. the specific theme used in this research had been tested in previous isomorphism studies. this third step was carried out by making a comparison table between the themes identified in this study. the table contains a description of the factors of each theme, indicators, and consequences (see appendix). based on the table and the theory of institutional isomorphism, the researchers first analyzed organizational factors and then continued with an analysis of technical factors. the two results of the analysis become the results of textual data analysis. interpreting the data by comparing the results of textual data analysis and supporting document data, research questions, previous research, and the theory of institutional isomorphism was also conducted. furthermore, drawing conclusions was accompanied by research limitations and suggestions for future researchers. validity test the validity tests utilized in this research were triangulation and member checking. cresswell (2014) describes triangulation as examining evidence from various sources, then using it to build a coherent justification for themes. the triangulation is as follows. first was source triangulation. source triangulation was done by checking interview data from one participant, which were then juxtaposed with interview data obtained from other participants. the second triangulation was technical. the triangulation technique was performed by collecting different data from the same source. in this study, the researchers analyzed interview results juxtaposed with secondary data to test the validity of the same source. testing the data through member checking was carried out by reconfirming the interview data that had gone through the coding process and thematic categorization to participants to obtain the accuracy of the research results. result and discussion based on interview data and document review analysis, the factors that played a role in pangandaran regency government’s performance accountability strengthening and the performance accountability strengthening plan for the next period are described below. organizational factor the organizational factor consisted of six aspects identified as having a role in strengthening pangandaran regency government’s performance accountability. the pangandaran regency government’s performance accountability strengthening was indeed built synergistically by all internal organizations of the pangandaran regency government itself. the role of this internal organization was represented by the teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 261 coordination of each opd in strengthening performance accountability. the coordination built between each opd in pangandaran regency government is vital in strengthening performance accountability. “in terms of influence from other opds, of course, earlier, when there was a commitment from all opds to achieve good sakip, good targets jointly, it means that e.. very, very big influence, yes, because without cooperation from opds, it is impossible for our sakip to be good. especially in requesting for data, documents, and others to support sakip itself, it is in the opd....” (p1-24). moreover, human resources, including government agencies, are an organization's crucial and inseparable element. nevertheless, human resources in pangandaran regency government agencies were still minimal. recognizing the lack of quality and quantity of human resources in strengthening performance accountability, pangandaran regency government sought to maximize human resources in terms of quality. in contrast, in terms of quantity, it was assisted by non-civil servant government employees and added the number of civil servants depending on the allocation of civil servant recruitments. “in terms of hr, we cannot immediately fulfill it; at least, now, it is about quality, improving the quality of hr. one example is with bappeda; there is assistance by (university 2) in improving human resources in performance accountability. it is an improvement in terms of quality. we only cannot demand hr because it depends on employee recruitment.” (p712). in strengthening performance accountability after sakip was evaluated for the first time, pangandaran regency government performed technical competence strengthening, which was knowledge and expertise to achieve mutually agreed results, the ability to overcome problems, and a search for new alternatives. the technical competence improvement carried out by pangandaran regency government included consultation, technical guidance, assistance, and cooperation between regional apparatus organizations (opd) and third parties. “...well, after that, we make the efforts. pangandaran regency invites several resource persons to ensure that pangandaran regency sakip gets improved.” (p1-6). in strengthening performance accountability, with the acquisition of category b, which the pangandaran regency government successfully achieved, it is inseparable from the influence of other organizations. other organizations referred to in this case were kemenpanrb and other local governments, both provincial and regency/city governments, that had strengthened performance accountability by obtaining better categories. these organizations influenced the performance accountability strengthening of the pangandaran regency government through several studies conducted by the pangandaran regency government in implementing sakip. “e... formally, we also conduct visitations to other local governments, or informally, we also, especially in preparing reports, we can also conduct comparative studies using the information technology, that is it.” (p4a-22). teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 262 concerning performance accountability strengthening that the pangandaran regency government achieved, commitment is one of the keys to the success of performance accountability strengthening. in this case, what was meant by commitment was divided into two parts: leadership and joint commitments. “the key to success, number one, is a cooperation between opds. then, having one commitment that we wish to achieve sakip with a good predicate, like that. it is because there is a positive motivation from the regional leader... that is it.” (p1-38). in performance accountability strengthening carried out by pangandaran regency government, it was found that there was a reward and punishment mechanism. “the punishment can be in the form ... that there would be a visitation the following year, or maybe some other form. it would be related to the number of performance benefits. it is the closest relation. thus, we have the calculation and the regent’s regulation about meeting reward and punishment in the said form, performance, yes.” (p4a-38). technical factors the technical factors comprised five components that played a role in strengthening pangandaran regency government’s accountability. in the performance accountability strengthening efforts performed by the pangandaran regency government, the first thing to do after the sakip evaluation carried out by the kemenpanrb was to respond quickly to follow up on the recommendations given by the evaluator team. “...well, based on suggestions from each year, we perform or follow up the suggestions....” (p4a-20). pangandaran regency government also made a change in orientation from work to performance. this orientation change is a fundamental improvement caused by a limited understanding of sakip implementation. “there is an alteration on the rpjm for the regional level. in addition, in opd’s strategic plan previously, the output indicator was an effort, which had then been altered into performance.” (p1-36). further, optimizing the use of information technology systems played a crucial role in pangandaran regency government's performance accountability strengthening. optimizing information technology systems could also overcome human resources shortage (in this case, government employees) in quantity. “...and that one, applying the application system is to overcome hr shortage, you see..., by using the application, we can work faster, among other things.” (p7-18). in the performance accountability strengthening carried out by pangandaran regency government, after getting category c in the first sakip evaluation, there were recommendations from the evaluator team to make some improvements in data and documents. these improvements included editing the 2016-2021 rpjmd, simplifying the teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 263 number of performance indicators, fulfilling documents for data completeness and supporting documents for sakip, and synchronizing documents from the rpjmd to its derivatives. “...well, based on these suggestions from each year, we implement or follow up on these suggestions, in the first way, e…the document is revised first.” (p4a-20). furthermore, pangandaran regency government’s performance accountability strengthening could not be separated from the inspectorate's role. one of the most critical roles of the inspectorate in strengthening performance accountability is internal evaluation and review of regency lakip. regency lakip evaluation and review conducted by the inspectorate before the kemenpanrb evaluation is beneficial to improve sakip implementation and regency lakip quality. “maybe, from the supervision point of view, that we carry out as evaluators, it is also important, because as an evaluator too, the point is that before we conduct an assessment to the kemenpanrb, we evaluate first for the regency lakip, and we also do a review first so that the records can provide input to the drafting team in the regency.” (p5-18). organizational plan pangandaran regency government cooperated with one of the universities to strengthen performance accountability after obtaining category b as the result of the sakip evaluation. the procurement of cooperation to strengthen performance accountability carried out by the pangandaran regency government with one of the universities began in 2020. “the cooperation with (university 2) was only started in 2020….” (p4b-6). accordingly, one of the plans to strengthen the pangandaran regency government's performance accountability for the coming period is to increase coordination between opds. it is crucial to support sakip implementation and sakip document fulfillment. “the strengthening is like before, and we will stick with bappeda because now, it is held by bappeda for sakip coordination, so we will continue to carry out cooperation, coordination between skpd … for the fulfillment of the sakip documents itself.” (p1-68). improving technical competence is also one of the plans to strengthen the pangandaran regency government’s accountability for the next period. in the plan to strengthen performance accountability, technical guidance becomes part of technical competence improvement, which will be provided more intensely. technical guidance is also one of the efforts to improve the quality of human resources currently available. “currently, it is fully technical guidance, including plans for next year, in which it will still be it. it is still on the development and strengthening the hr.” (p2-84). to strengthen performance accountability for the next period, the pangandaran regency inspectorate also initiated routine monitoring. teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 264 “what must be done so far is that evaluation continues to be performed, monitoring, too. it is all routine thing.” (p6-9). additionally, improving the quality of human resources is one of the plans to strengthen the pangandaran regency government’s performance accountability for the coming period. one of the efforts to improve the quality of these human resources is by understanding development directions and policies by all stakeholders in pangandaran regency government. thus, it is hoped that development will be more focused in accordance with the regency’s vision and mission. “e... there needs to be one understanding first, related to directions and policies, yes, because sakip starts with e... how the system works to achieve the vision and mission of the regent. hence, especially now that the period is new, right? it is being drafted, so it is hoped that all stakeholders will understand the directions and policies, especially the current vision and mission of the regent so that development will be more focused in accordance with that mission and vision. that is it.” (p4a-66). basically, the plan to strengthen pangandaran regency government’s performance accountability for the coming period needs to be accompanied by commitment strengthening. the commitment strengthening in question starts from within each regional level. a strong commitment in every government employee is also essential so that every government employee always desires to learn and deal with the shortcomings of the previous sakip implementation. “internally, maybe we have to keep learning and learning because without it, without the desire to be able to perform, and without the desire to learn, it might be impossible to achieve that, too. then, we must always commit to all (it is external) one commitment, one determination, to achieve the accountability predicate that we have set as target….” (p180). technical plans information technology system optimization is part of the pangadaran regency government's plan to strengthen performance accountability for the next period. this plan was considered highly effective in improving performance despite shortcomings in terms of human resources quantity. “the sakip is already good; it gives input, that is it. what has been achieved, one of which may be the ropk application.” (p6-19). pangandaran regency government also planned to improve the quality of sakip data and documents. through the cooperation established by the pangandaran regency government with third parties, the fulfillment of documents conducted by the pangandaran regency government was not only in terms of quantity but also planned to meet the quality aspects. teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 265 “…currently, we are continuously being accompanied. we are accompanied by (university 2), starting from planning what we have to do to make the e … work plan, strategic plan, including the rpjmd preparation, that is now. therefore, getting even more effective, that is it …” (p3-24). analysis of pangandaran regency government’s performance accountability strengthening using institutional isomorphism perspective table 5 summarizes the isomorphism phenomenon that occurs related to accountability practices in pangandaran regency. the analysis results of the pangandaran regency government’s performance accountability strengthening, which had succeeded in obtaining category b in a relatively short time, are further described in appendix. table 5 summary of isomorphism phenomenon movement no factors that play a role in strengthening performance accountability the movement of institutional isomorphism 1 organizational factors the role of internal organizations from mimetic to normative 2 human resources from mimetic to normative 3 technical competence from coercive to normative 4 the effect of other organizations from mimetic to normative 5 commitment from coercive to normative 6 reward and punishment from coercive to normative 7 technical factors responsive to recommendation from coercive to normative 8 change orientation from coercive to normative 9 information technology from mimetic to normative 10 data and documents from mimetic to normative 11 inspectorate's role from mimetic to normative discussion the effectiveness and efficiency level of budget use in government agencies in indonesia is categorized annually based on the sakip evaluation results conducted by the ministry of panrb. from the perspective of institutional isomorphism, the performance accountability strengthening carried out by government agencies is ideally conducted under normative or professional mechanisms. specifically, the gap between pangandaran regency government’s performance accountability strengthening which has succeeded in strengthening performance accountability from category c to category b within one year and the ipasn, which was still exceptionally low, indicates an alleged failure to reach the normative isomorphism level. referring to this gap, it is suspected that there was an anomaly in pangandaran regency government’s performance accountability strengthening. this study revealed that pangandaran regency government’s performance accountability strengthening in one year was dominated by coercive and mimetic isomorphism phenomena. the two phenomena in pangandaran regency government’s performance accountability strengthening demonstrated that the fundamental and moderate levels dominated the strengthening. furthermore, this study uncovered that the two teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 266 isomorphism levels were moving toward the ideal level. referring to the isomorphism movement, this study exposed no anomaly in pangandaran regency government’s performance accountability strengthening. the study results, showing indications of the three types of institutional isomorphism in the pangandaran regency government’s performance accountability strengthening, have also proven kezar and bernstein-sierra's (2019) findings that, in reality, these types of institutional isomorphism could overlap or even blend. however, each mechanism of institutional isomorphism comes from different conditions. furthermore, the movement of the isomorphism phenomenon from the coercive or mimetic to the normative level indicates that pangandaran regency government’s performance accountability strengthening was moving from the fundamental level to the ideal normative level. this analysis aligns with sofyani et al. (2018), who analyzed the isomorphism phenomenon based on its level. this study also succeeded in identifying a plan to strengthen the pangandaran regency government's performance accountability for the coming period; in general terms, the plan to strengthen the pangandaran regency government’s accountability for the coming periods relies on establishing a partnership with one of the higher education institutions that started in 2020. with this cooperation, the plan to strengthen performance accountability in the coming period implies a movement toward normative isomorphism. this statement is reinforced by the findings from in-depth interviews that each opd was given one consultant, making it easier for consultations to strengthen performance accountability in each opd. in addition, through this collaboration, there were more professional communities in the performance accountability strengthening, hoping that the government employees’ professionalism would also adjust to the professional community. it is in accordance with sofyani et al. (2018) statement that by consulting with academics from universities, although there are obstacles to strengthening performance accountability, they can take adaptation steps, develop cognitive abilities, and move towards professionalism. nevertheless, mimetic isomorphism indications were still found in 2020. based on the 2020 lakip of the pangandaran regency government, there was an error in writing regional names, which actually referred to other local governments. it most likely happened in preparing the lakip referring to the lakip of other local governments. however, it most likely still happened because the cooperation only started in 2020 and focused on the rpjmd improvements. indications of mimetic isomorphism were also likely to be minimized. this statement is based on one of the findings from in-depth interviews that through this collaboration, document quality improvements, including in terms of reporting, were carried out with the document collection mechanism as it was. the follow-up was correcting and revising the deficiencies found in the document. further, identifying the pangandaran regency government’s eight plans is actually a strengthening of several factors influencing the performance accountability in the previous period. based on the core ideas of the institutional theory described by sofyani teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 267 & akbar (2013), it proves that the quantity of organizational actions forms a particular pattern in doing various things that develop over time. conclusion from the institutional isomorphism theory perspective, pangandaran regency government has succeeded in strengthening performance accountability and obtaining category b in a relatively short time, carried out with a mechanism dominated by mimetic and coercive isomorphisms. furthermore, the mimetic and coercive isomorphism phenomenon moves toward the normative level. therefore, there was no anomaly in the pangandaran regency government’s performance accountability strengthening. consequently, pangandaran regency government’s performance accountability strengthening plan for the coming period is to establish cooperation with universities to strengthen performance accountability, improve coordination between opd, improve data and document quality, increase technical competence, maximize the role of the inspectorate, improve the quality of human resources, optimize information technology, and strengthen commitments. this study provides practical implications for pangandaran regency government and regency/municipality governments in indonesia in strengthening performance accountability to achieve the ideal level. based on this study’s implications, pangandaran regency government is recommended to minimize non-formal studies in document compliance, especially in reporting, so that the performance accountability strengthening is not influenced by mimetic isomorphism. regency/municipality governments in indonesia, whose performance accountability is still low and has limited human resources quality and quantity (government employees), are also recommended to consult and get assistance from professional resources to strengthen performance accountability. it is intended that strengthening performance accountability leads to the normative isomorphism level. this study also provides theoretical implications. through an analysis of the eleven factors that played a role in the pangandaran regency government’s performance accountability strengthening and the identification of plans for performance accountability strengthening for the next period, this study has implications for the development of public accounting literature, particularly on the development of institutional theory, institutional isomorphism, and performance measurement systems. the theoretical implications of this study are that strengthening performance accountability by a government agency is not an anomaly but an achievement as long as it shows an isomorphic movement from a fundamental or moderate level to an ideal level. an increase in the number of actions a government agency takes to strengthen performance accountability will most likely result in faster achievement in strengthening performance accountability than other government agencies despite having professionalism problems. the achievements achieved from increasing the quantity allow it to become a pattern that develops over time. based on these implications, further researchers are recommended to conduct similar research with different research objects or even conduct comparative teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 268 studies and prove the relationship between the factors that play a role in performance accountability strengthening, which have been identified through this research. this study has limitations, i.e., in discussing the pangandaran regency government performance accountability strengthening plan, this research had not been accompanied by a review of the pangandaran regency government's rpjmd for 2021-2026. it was because when researchers collected data, the rpjmd was still in the preparation stage. appendix table 6 pangandaran regency government’s performance accountability strengthening analysis organizational factors factors consequences indicators the role of internal organizations based on the organization's scope point of view, there is a mimetic isomorphism in performance accountability strengthening, which is moving towards normative isomorphism. exchange of information occurs in performance accountability strengthening. it triggers the professionalism of personnel who can unite information by paying attention to professional principles and ethics. human resources there is a mimetic isomorphism in performance accountability strengthening, which eventually triggers normative isomorphism in performance accountability strengthening. inability to use information technology increased technical competencies trigger civil servants' and non-civil servants’ professionalism. technical competence based on the organizational scope perspective, coercive isomorphism occurs in performance accountability strengthening. from the program objectives and technical competency improvement activities' point of view, they can trigger a movement toward normative isomorphism. external organizations' power influences internal organizations and allows compliance with professional communities. technical competencies improvement programs and activities trigger an increase in the cognitive ability of government personnel in performance accountability strengthening and ability to take adaptation measures despite constraints. effect of other organizations based on the type of study conducted, nonformal studies cause mimetic isomorphism, and formal studies trigger the movement of normative isomorphism. information technology is less understood. formal studies in terms of gaps measurement and information technology optimization trigger personnel’s professionalism. commitment based on the commitment coverage point of view, leadership commitment can be caused by coercive isomorphism and can overlap with normative isomorphism. joint commitment triggers the movement toward normative isomorphism. compliance with regulations, leadership tasks, and authority have been regulated in legislation, including other assignments and goals. overcoming limitations that exist with adaptation is one of the steps toward professionalism. reward and punishment based on the organizational scope point of view, there is a coercive isomorphism in performance accountability strengthening. arising motivation triggers the movement toward normative isomorphism. performance accountability strengthening is influenced or dependent on other parties both internally and externally. it gives rise to individuals in the organization with the dominant behavior of a professional community. teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 269 table 6 pangandaran regency government’s performance accountability strengthening analysis (cont’) technical factors factors consequences indicators responsive to recommendations based on the organization's scope point of view, coercive isomorphism occurs in performance accountability strengthening. based on the evaluation function viewpoint, there is a movement toward normative isomorphism. performance accountability strengthening is influenced by external organizations’ power and is dependent on the compliance mechanism. the evaluator team’s professional community triggers pangandaran regency government personnel’s professionalism. orientation based on the organization's scope point of view, coercive isomorphism occurs in performance accountability strengthening. based on the purpose’s point of view, the entry of the professional community can trigger a movement towards normative isomorphism. orientation change from work to performance is influenced by external organizations or external parties’ power. triggered the professionalism of the apparatus because the government's activities program became directed information technology mimetic isomorphism occurs in performance accountability strengthening. there is a movement towards normative isomorphism. information technology is less understood. optimizing information technology triggers personnel's professionalism in using information technology. data dan documents based on the organization's scope point of view, there is a mimetic isomorphism in performance accountability strengthening, but it moves towards normative isomorphism. exchange of information occurs in sakip data and document improvement. the involvement of professionals can trigger personnel’s professionalism in the fulfillment of data and documents. the inspectorate’s role based on the influence of recommendations given point of view, they can trigger mimetic isomorphism based on the inspectorate’s function point of view, it will trigger the movement toward normative isomorphism. exchange of information between government personnel in performance accountability strengthening encouraging personnel’s professionalism and improving reporting quality references akbar, r., pilcher, r., & perrin, b. (2012). performance measurement in indonesia: the case of local government. pacific accounting review, 24(3), 262–291. https://doi.org/10.1108/01140581211283878 alhadra, m., & akbar, r. (2019). evaluasi implementasi sistem pengukuran kinerja (studi pada sekretariat daerah kota yogyakarta) [thesis, gadjah mada university]. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/172904 anafinova, s. (2020). the role of rankings in higher education policy: coercive and normative isomorphism in kazakhstani higher education. international journal of educational development, 78, 102246. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102246 beckert, j. (2010). institutional isomorphism revisited: convergence and divergence in institutional change. sociological theory, 28(2), 150–166. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01369.x cresswell, j. w. (2014). research design: quantitative and mixed methods approach (4th ed.). thousand oaks. https://doi.org/10.1108/01140581211283878 http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/172904 https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102246 https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01369.x teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 270 dimaggio, p. j., & powell, w. w. (1983). the iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. american sociological review, 48(2), 147. https://doi.org/10.2307/2095101 dubey, r., gunasekaran, a., childe, s. j., papadopoulos, t., hazen, b., giannakis, m., & roubaud, d. (2017). examining the effect of external pressures and organizational culture on shaping performance measurement systems (pms) for sustainability benchmarking: some empirical findings. international journal of production economics, 193, 63–76. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.06.029 fauziyah, u., & akbar, r. (2019). implementasi sistem pengukuran kinerja (studi pada bappelitbangda kabupaten purbalingga) [thesis, gadjah mada university]. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/180017 government regulation of the republic of indonesia. (2003). undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. government regulation of the republic of indonesia. (2014). peraturan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. government regulation of the republic of indonesia. (2018). peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 38 tahun 2018 tentang pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. hennink, m., hutter, i., & bailey, a. (2011). qualitative research methods. sage publication. keller, l. e. (1975). performance measures system and local government. public productivity review, 1(2), 30. https://doi.org/10.2307/3380140 kezar, a., & bernstein-sierra, s. (2019). examining processes of normative isomorphism and influence in scaled change among higher education intermediary organizations. aera open, 5(4), 233285841988490. https://doi.org/10.1177/2332858419884905 kumolo, t. (2020). sambutan pada acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah-wilayah iii. ministry of panrb. kuningan public relations. (2018). kabupaten kuningan dapat predikat b hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2017. https://humaskuningan.blogspot.com/2018/01/kabupaten-kuningan-dapatkpredikat-b.html mardiarto, t., & halim, a. (2018). sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: best practice pada pemerintah daerah diy [thesis, gadjah mada university]. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/163882 ministry of finance. (2018). program internship pemerintah daerah ke direktorat jenderal perimbangan keuangan batch i tahun 2018. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2019/05/rencana-kasi-kab.-pangandaranintegrasi.pdf ministry of panrb. (2020). penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wilayah 1. https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduhdokumen/seminar/file/6207-penyerahan-penghargaan-sakip-wilayah-i nindya, p. j., & akbar, r. (2018). evaluasi penerapan sistem pengukuran kinerja (studi pada dinas perhubungan kabupaten bantul [thesis, gadjah mada university]. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/154664 pangandaran regency government. (2018). peraturan bupati nomor 34.a tahun 2018 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021. pangandaran regency government. (2019). laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2018. https://sakip.pangandarankab.go.id/public/ https://doi.org/10.2307/2095101 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.06.029 http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/180017 https://doi.org/10.2307/3380140 https://doi.org/10.1177/2332858419884905 https://humaskuningan.blogspot.com/2018/01/kabupaten-kuningan-dapatk-predikat-b.html https://humaskuningan.blogspot.com/2018/01/kabupaten-kuningan-dapatk-predikat-b.html http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/163882 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/05/rencana-kasi-kab.-pangandaran-integrasi.pdf http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/05/rencana-kasi-kab.-pangandaran-integrasi.pdf http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/05/rencana-kasi-kab.-pangandaran-integrasi.pdf https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/6207-penyerahan-penghargaan-sakip-wilayah-i https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/6207-penyerahan-penghargaan-sakip-wilayah-i http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/154664 https://sakip.pangandarankab.go.id/public/ teguh & halim analysis of pangandaran regency government’s … journal of accounting and investment, 2022 | 271 pilcher, r. (2011). implementing ifrs in local government: institutional isomorphism as npm goes mad? local government studies, 37(4), 367–389. https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588702 sofyani, h., & akbar, r. (2013). hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10(2), 184–205. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10 sofyani, h., & akbar, r. (2015). hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19(2), 153–173. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6 sofyani, h., akbar, r., & c. ferrer, r. (2018). 20 years of performance measurement system (pms) implementation in indonesian local governments: why is their performance still poor? asian journal of business and accounting, 11(1), 151–184. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6 state civil service agency. (2018). peraturan badan kepegawaian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. teodoro, m. p. (2014). when professionals lead: executive management, normative isomorphism, and policy implementation. journal of public administration research and theory, 24(4), 983–1004. https://doi.org/10.1093/jopart/muu039 west java public relations. (2020). pemda provinsi jabar hattrick sakip a. https://jabarprov.go.id/index.php/news/36442/2020/02/10/pemda-provinsijabar-hattrick-sakip-a zhilong tian, hafsi, t., & wei wu. (2009). institutional determinism and political strategies: an empirical investigation. business & society, 48(3), 284–325. https://doi.org/10.1177/0007650307305371 https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588702 https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10 https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6 https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6 https://doi.org/10.1093/jopart/muu039 https://jabarprov.go.id/index.php/news/36442/2020/02/10/pemda-provinsi-jabar-hattrick-sakip-a https://jabarprov.go.id/index.php/news/36442/2020/02/10/pemda-provinsi-jabar-hattrick-sakip-a https://doi.org/10.1177/0007650307305371 journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: research paper do financial literacy and technology affect intention to invest in the capital market in the early pandemic period? nabila na’ma aisa abstract: research aims: this paper discusses the effect of financial literacy and automatic investment technology on intention to invest in the capital market during the early pandemic. design/methodology/approach: the research population was students studying economics and finance in institutions located in yogyakarta special region province. the sample of 384 respondents was obtained through questionnaires distributed online. to test the impact of financial literacy and automatic investment technology on intention to participate in the capital market, multiple linear regression was used. research findings: the researchers found that financial literacy and automatic investment technology affected students’ intention to invest in the capital market. the number of students with a moderate level of financial literacy score dominated, followed by the students with low and high literacy scores. besides, students’ background in economic and finance appeared inadequate to solely determine the financial literacy score. theoretical contribution/originality: this paper contributes to the investment area, especially related to the automatic investment technology “robo advisor,” that is still rarely studied yet, which will be a significant issue in the future. it also provides empirical results, which explain the investment intention through financial literacy. moreover, this study was conducted during the massive growth of investors in indonesia during the pandemic. practitioner/policy implication: this study provides a useful reference to the financial sector, especially the capital market. inclusive programs regarding financial literacy should be expanded for wider society to enhance their knowledge and dismiss lack of confidence in capital market participation. private sectors providing automatic investment technology are suggested to continue developing a more convenient application to be accessible by a broader range of society. research limitation/implication: the research included only students as the sample; hence, further research may use a larger area of the sample with various backgrounds and ages. other determinants, such as norms, environment, risk, and more advanced financial literacy measurement, can also be added to enrich future studies and literature. keywords: financial literacy; technology; intention; investment; capital market affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas ahmad dahlan, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: nabila.aisa@act.uad.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i1.12517 citation: aisa, n.n. (2022). do financial literacy and technology affect intention to invest in the capital market in the early pandemic period? journal of accounting and investment, 23(1), 49-65. article history received: 01 aug 2021 revised: 12 sep 2021 05 nov 2021 accepted: 07 dec 2021 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://akuntansi.uad.ac.id/ https://akuntansi.uad.ac.id/ https://akuntansi.uad.ac.id/ https://akuntansi.uad.ac.id/ mailto:nabila.aisa@act.uad.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12517 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/12517 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.12517&domain=pdf aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 50 introduction the capital market is a part of the financial sector that is prevailed by the development of the digital economy. in the past, the capital market was perceived as a terrain where only individuals and institutions with investment literacy were registered as investors. nowadays, the capital market seems more accessible to everyone with the internet and digital platforms. the indonesia stock exchange (2018) recorded an annual increase of investors by 44% into 1,619,372 investors. the indonesia central securities depository (icsd) data also showed a sharp rise of new investors by 56.21% from 2019 to 3,880,753 in 2020 (ksei, 2020). it portrays the increasing intention to participate in the capital market, particularly during the pandemic. the intention to invest growing massively among society leads to a swift escalation of investor number in the capital market. this phenomenon is also a consequence of the rapid growth of financial technology (das & ali, 2020). at the early pandemic, the number of investors performing daily transactions had sloped upwards by 82.4% from march 2020 to july 2020 (ksei, 2020). in 2019, icsd initiated an online account opening simplification program and invited 128,593 new investors (ksei, 2019). it was also reported that 54.60% of the investors invested through fintech companies in 2020 (ksei, 2020). akhtar and das (2019) stated that financial knowledge is vital to predicting intention to invest. many studies support that financial literacy is substantial in influencing personal investment decisions (abdeldayem, 2016; fitria et al., 2019; mouna & anis, 2017). based on the national financial literacy and inclusivity survey conducted by financial service authority (2017), the public knowledge about capital market products and services climbed up to 9.8% in 2016. despite the escalation in literacy, participation in the capital market in 2016 only reached 1.1%. in this case, mouna and anis (2017) found a significant influence of financial literacy on investment behavior. lack of literacy directs people to a smaller extent of capital market participation. people with inadequate financial knowledge are also deemed to be less likely to own shares. moreover, icsd reported that the investor demography was dominated by young people aged 21-30 by 54.9%, who were students and early workers starting their careers generally (ksei, 2020). interestingly, many students have contributed significantly to the recent acceleration of the number of investors; hence, the present study focuses on students as research objects. idx has also been striving to ensure accessibility and deepen the market to students. about 412 idx investment galleries were established, mostly in universities throughout indonesia. students have been directed to open an investment account, and their awareness of investment has increased as a consequence. in addition, the young generation known and popular as millennials are also exposed to the internet and technology. “yuk nabung saham!” campaign, capital market communities, social media, and financial technology (fintech) are available for all kinds of society and accessible by students. aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 51 a study by yusuf (2019) asserted that technology significantly affected students’ investment decisions in the capital market. the development of online trading and mobile trading opens greater access and eases people to start investing. nowadays, the massive growth of fintech has become an essential factor in the upsurge in people participating in the capital market (das & ali, 2020). besides, many fintech companies in indonesia have recently adopted “robo advisor,” or automatic investment technology, such as bibit, and has already been listed by financial service authority (financial service authority, 2021). it omits the barrier of potential investors with less investment literacy and limited capital without having to learn and understand the whole investment scheme in the capital market. however, research on this robo advisor is still rare and needs to be studied further. therefore, the present study was designed to examine the influence of financial literacy and technology on intention to invest in the capital market. the researchers developed the study by fitria et al. (2019) and yusuf (2019), which looked into the effect of technology advancement and investment knowledge on the investment decision. the technology discussed in the previous study was limited only to the existence of an online trading system. thus, the researchers attempt to cover the research gap by incorporating automatic investment technology “robo advisor,” which is new and will be a significant issue in future investing as the independent variable. the result provides insight into factors affecting intention to invest and enriches the literature for better practice in the financial industry, especially capital market stakeholders and financial technology companies. literature review and hypotheses development intention to invest as pointed out by ajzen (1991), the intention is a motivational determinant that affects behavior, which involves the effort to perform a behavior. he developed a conceptual framework explaining intention to perform behavior known as theory of planned behavior (tpb). human behavior is assessed through several determinants, such as attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. further explained, attitudes size the self-assessment on the behavior. subjective norms express the tolerance to act with the behavior considering the social pressure. the last determinant, perceived control over the behavior, relates to the difficulty of carrying out the behavior. meanwhile, east (1993) described intention as a situation in which people are willing to take action activated by perceived opportunities. he conducted a study to examine investment decisions based on the opportunity and information possessed. previous researchers have examined various factors influencing intention to invest. cuong and jian (2014) identified psychological factors affecting investment intention: overconfidence, excessive optimism, psychology of risk, and herd behavior. sivaramakrishnan et al. (2017) modified the perceived control of tpb into financial literacy and connected it to the investment decision. many other studies associating aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 52 financial literacy with intention and behavior have been conducted in developed and developing countries across the world, such as usa, netherlands, uea, bahrain, india and vietnam (abdeldayem, 2016; lusardi, 2019; lusardi & mitchell, 2014; mishra, 2018; nguyen & nguyen, 2020; van rooij et al., 2011). along with digitalization, yusuf (2019) revealed the positive effect of technological advancements and knowledge on the interests of young people in investing in the indonesian capital market. tandio and widanaputra (2016) have also attempted to investigate the students’ interest to invest by employing technological advancement as one of the factors but found no significant influence. however, gomber et al. (2017) mentioned limited studies concerning the impact of automated tools as in robo advisor for financial advice and recommend later research to dig deeper. thus, the present study explores further the robo advisor’s influence on the intention to invest. financial literacy perceived behavioral control of tpb refers to one’s control to perform behavior based on the resources one owns (madden et al., 1992). if people think they have higher opportunities and resources, perceived control is greater and more likely they perform on behavior. east (1993) later applied tpb by inserting knowledge as an important resource in the body of perceived control. the control belief as a determinant of perceived control covers the respondent's knowledge about the issue and the availability of the knowledge. further, sivaramakrishnan et al. (2017) attached financial literacy to represent perceived behavioral control to examine capital market participation. hence, the researchers incorporate financial literacy representing perceived control to predict intention to invest in the present study. financial literacy comprises two elements: knowledge and application or financial behavior (huston, 2010; lusardi, 2019). knowledge refers to understanding general financial knowledge, while application attributes to the confidence degree of an individual to actually perform and apply the knowledge to create a financial-related decision. financial literacy contributes to financial decision-making (van rooij et al., 2011). according to financial service authority (2017), the financial literacy index comprises knowledge, skill, belief, attitude, and behavior as important factors for decision making and financial management to attain welfare. additionally, it states that financial literacy implies a country’s economic growth. in this case, students and the young generation are listed as one of the ten group national financial literacy and inclusion activity targets. van rooij et al. (2011) asserted a relationship between stock participation and financial literacy. people with low financial literacy presumably do not invest in the capital market. mouna and anis (2017) also presented a significant influence of financial literacy on investment behavior. lack of literacy directs people to a smaller extent of capital market participation. people might be unsure whether it is favorable to invest in the capital market concerning personal concerns. hence, those with inadequate aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 53 knowledge of finance are deemed less likely to own shares. besides, abdeldayem (2016) found that people with higher literacy on finance retain higher awareness of a financial product. further, financial and investment knowledge changes positively influence investment decisions among students and the millennial generation (fitria et al., 2019; yusuf, 2019). hassan al-tamimi and anood bin kalli (2009) assessed the financial literacy of the uae individual investors and showed a significant relationship between financial literacy and investment decisions. moreover, wider investment knowledge is necessary for an individual to raise awareness and interest in the capital market. the better the knowledge of investing in the capital market, the more interested they are in it. given strong financial understanding, individuals will have a larger possibility to gain profit and create more value rather than experience possibly large losses having capital market investments (yusuf, 2019). hence, the first hypothesis was developed as: h1: financial literacy positively affects intention to invest in the capital market. automatic investment technology “robo advisor” according to iannotta et al. (2007), robo advisors are “automated investment solutions which provide automated portfolio rebalancing using trading algorithms based on passive investments and diversification strategies, which engage individuals with digital tools featuring advanced customer experience, to guide them through a self‐assessment process and shape their investment behavior towards rudimentary goal‐based decision making”. robo advisor is also a recent financial service development in digital investing based on user’s data personified by investment goals, financial background, and risk profile (gomber et al., 2017). robo advisor provides technology that automatically contrives an optimal investment portfolio (bibit, 2018). gomber et al. (2017) added that the technology is utilized for portfolio management and investment strategies. it is a later product from the modern portfolio theory developed by harry markowitz, a nobel winner. fintech companies, large investment funds, and banks have used robo advisor in many countries (statista, 2021). the technology also has been adopted by several fintech companies in indonesia, such as bareksa and bibit, who had been licensed as mutual funds agents by financial authority service (bareksa, 2021; bibit, 2018; financial service authority, 2021). fintech companies contributed to better financial services (das & ali, 2020). the use of technology enables the users to invest in mutual funds with the portfolio recommendation provided in the application. the initial investment is considerably small, making it affordable for students in investing activity. according to brenner and meyll's (2020) research, people who most likely use robo advisor are young since they own relatively low portfolio values and lack funds aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 54 reasonably. d’hondt et al. (2020) added that investors’ earning low income and education benefit the most from robo advisor. tandio and widanaputra (2016) included the availability of technology such as online trading and the ability of the mobile trading system to transform capital market investment into ease for students. in addition, yusuf (2019) found that technology advancement positively affected the investment of young generations. he mentioned indicators commonly used to measure the easiness and convenient technology. furthermore, the capital market investment was deemed complex by common people long ago. today, fintech and security companies provide online trading and mobile banking systems to ease society, including students. moreover, the latest technology, “robo advisor,” is quite attractive for people with less literacy on investment by providing portfolio recommendations. the robo advisor is expected to drop the barrier of limited knowledge and investment dealt by many people regardless of their backgrounds. it can also save potential investors time, money, and energy to invest in the capital market. the availability of facilities and infrastructure makes it easy for students to invest in the capital market. hence, the second hypothesis was developed as below: h2: automatic investment technology positively affects intention to invest in the capital market. figure 1 depicts the model of this research. figure 1. research model research method this research was conducted involving students in yogyakarta. the development of fintech targets young people, which is a sufficient rationale to investigate students as a research subject. the researchers considered focusing on students as they generally have not earned money from formal work; hence, they are similar financially. moreover, yogyakarta has been acknowledged as the center of education, where 36 idx investment galleries are established and spread in many universities in the region. + + financial literacy automatic investment technology intention to invest aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 55 the researchers conducted an online survey to collect the data. the researchers used a self-administered questionnaire containing several elements assessing financial literacy, automatic investment technology, and investment decision. the online questionnaire was distributed to students with economic and financial backgrounds currently registered in universities or colleges in yogyakarta province to avoid educational background bias and examine more on the financial literacy among students studying economics and finance. the sampling technique used was convenient sampling as it gives benefits some constraints, such as time, place, resources, and conditions during the early pandemic. the researchers followed the rules of thumbs of roscoe, claiming that a minimum of 30 samples and less than 500 samples is appropriate and preferably ten times larger than the number of variables (sekaran & bougie, 2016). the researchers distributed the questionnaire voluntarily to respondents and provided questions clearly describing the respondents’ demographic. the researchers made sure the responses used were within the targeted research subjects. as a result, the researchers collected data from 384 respondents as the sample received from july to august 2020. to investigate the effect of financial literacy and technology on investment decisions, the researchers also followed previous relevant studies to employ a multiple regression model following a similar study by fitria et al., 2019, tandio and widanaputra (2016), and yusuf (2019), and adjusted it to the present variables. the research equation formula as follows: int = β0 + β1fl + β2tech + ε (1) where: int= investment decision; fl = financial literacy; and tech = automatic investment technology. according to ajzen (1991), intention to invest is a motivational determinant that affects behavior, which involves the effort to perform a behavior to invest in this study. the researchers used 5 points likert scale to measure several items, namely intention to invest and the interest to practically invest in the capital market, following previous studies by east (1993), added with eagerness to learn about investment from yusuf (2019). financial literacy was assessed referring to several elements, namely interest rate, inflation, and risk diversification, by lusardi and mitchell (2007, 2008). they are basic questions that show respondents' knowledge about general financial management and investment. to calculate the score as reported in financial service authority (2013), the researchers followed bumcrot et al. (2012), who employed a simple weight method in determining the financial literacy index. each question was given equal weight. meanwhile, automatic investment technology represents the respondents’ perception of the automatic investment technology advancement. the researchers used 5 points likert scale to measure several indicators featured in the automatic investment aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 56 technology, such as availability, easiness, usefulness (venkatesh et al., 2012; tandio & widanaputra, 2016; yusuf, 2019). the questionnaire was pilot tested among ten respondents first. the researchers included validity and reliability tests. a validity test was used to test whether a questionnaire is valid. a questionnaire should reveal something that the researcher will measure. reliability test can be seen by the consistency of the respondent to answer the question. if cronbach’s alpha value is more than 0.6, the questionnaire is considered valid. result and discussion demography data the questionnaire was designed to gather information about the basic profile of the respondents as an introductory. table 1 shows the demography of 384 respondents regarding sex, age, source of income, and experience in capital market investment. the number of female respondents by 62.76% almost doubled the number of male respondents by 37.24%. students in their early college stage (17-20 years old) contributed the biggest data by 63%. the number was followed by students ranging between 21-23 years old by 32% and 24-27 years old by 4.7%. only a small number of respondents were more than 27 years old. about 82.55% of the students received financial support from their parents. some students were reported working full time by 2.08% and part-time by 2.35%. selfemployed students as entrepreneurs were 0.78%, and 12.24% of the respondents earned financial support from other sources of income. it can be implied they were in a similar economic background with limited income, mostly from their parents only. the availability of funds, nonetheless, is important in investment behavior. the largest portion of respondents was recorded not to have such experience, amounting to 63.3%. about one-third of the respondents have started investing in the capital market in less than six months. considering the data collection time, 30.46% of the students started investing in the capital market during the pandemic when the university closed and school from home started. only 4.68% of the students had invested between six months to 11 months, and 1.56% of them had been investing for more than one year. it can be seen that many of the respondents have not experienced investing in the capital market. about one-third of the students started to invest when the pandemic hit, and they contributed to the acceleration in the number of investors during 2020 dominantly by young people (ksei, 2020). aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 57 table 1 respondents’ demography demography percentage (%) sex: male 37.24 female 62.76 age: 17 20 years old 63 21 23 years old 32 24 27 years old 4.7 ≥ 27 years old 0.3 source of income: parents 82.5 business 0.78 full-time work 2.08 part-time work 2.35 others (scholarship, etc.) 12.24 experience in capital market investment: never 63.30 < 6 months 30.46 6-11 months 4.68 1-3 years 1.56 validity test and reliability test the dependent variable and one of the independent variables, namely intention to invest and automatic investment technology, were measured using the likert scale. table 2 and 3 summarize the results of the validity and reliability tests. all items constructing the tested variables were resulted to be valid and reliable. table 2 validity test variable items validity test pearson corr. sig. validity intention to invest awareness of capital market existence int_1 0.762 0.000 valid intention to invest in capital market int_2 0.781 0.000 valid eagerness to learn steps to invest int_3 0.766 0.000 valid eagerness to collect information about types of investment products int_4 0.694 0.000 valid interest to invest because of beneficial information about the investment int_5 0.731 0.000 valid refusing to invest in the capital market one year ahead int_6 0.418 0.000 valid automatic investment technology (ait) the existence of ait attracts intention to invest in the capital market. tech_1 0.804 0.000 valid easiness of ait to help invest tech_2 0.854 0.000 valid ait’s safety and convenience tech_3 0.725 0.000 valid accessibility for a wide range of users to invest using ait tech_4 0.814 0.000 valid impact of ait feature on peoples’ intention to invest tech_5 0.785 0.000 valid the insignificance of ait existence tech_6 0.439 0.000 valid aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 58 table 3 reliability test variable reliability test cronbach alpha reliability intention to invest 0.773 reliable automatic investment technology 0.816 reliable measuring financial literacy a set of financial literacy questions should adhere to four principles, namely simplicity, relevance, brevity, and capacity to differentiate (lusardi & mitchell, 2014). hence, the researchers used the financial literacy questions constructed by lusardi and mitchell (2007, 2008). referring to the same constructs, the researchers followed putra et al. (2016) and adjusted the questionnaire to meet fundamental elements of financial literacy (table 5). a similar concept of the questions was also used and reported by financial service authority (2013) to measure financial literacy in indonesia. the researchers provided a questionnaire that included basic financial concepts, saving and borrowing, insurance, and investment. these elements are important knowledge for personal financial management. the basic financial concept as the first element was represented in fl1 and fl2. less than 10% of the respondents had incorrect answers, meaning they understood the basic concept of money exchange and the general relationship between interest rate and investment. the second element concerning saving and borrowing was stated in fl3 and fl4. a larger group of the respondents, by 73.70%, had correct answers about the cost of a long-term loan cost, which was higher as the term was longer. however, only half of the students knew that the maximum amount of consumptive loan was 35% of income. however, 43.50% of them answered incorrectly. it implies a lack of knowledge regarding the loan in particular. it is important to know the maximum loan level considered safe in personal finance. the higher the loan portion, the lesser money available for investment. meanwhile, intention to invest is much influenced by the availability of funds (east, 1993). the third element is insurance, incorporated in fl5 and fl6. most of the students, amounting to 89.32%, had correct answers regarding transfer risk to insurance function. about 77.10% of them also knew that a certain amount of money should be paid as the obligation to the insurance company called premium, not interest. these answers described the students’ familiarity with insurance as one of fundamental in financial planning. chieffe and rakes (1999) proposed an integrated model for financial planning, describing insurance as the current period and investment as the future period. knowledge on insurance is as substantial as knowledge on investment as both together create ideal financial planning. the fourth element is an investment embodied in fl7, fl8, fl9, and fl10. these questions comprised knowledge about risk and return, investment in gold, investment in the capital market, and the correlation between investment and export policy. the aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 59 respondents had almost equal correct and incorrect answers related to investment. the data revealed that about half the students had not excelled comprehension about investment. however, the majority successfully answered the question about risk and return. it implies that students were preoccupied with basic investment knowledge yet still uninformed of advanced investment knowledge. moreover, in table 4, the average students’ financial literacy score was moderate by 7.07 and achieved by 51% of the respondents. about 17% were identified with high financial literacy, and 33% performed low financial literacy. table 4 financial literacy scores mean maximum minimum 70.7 100 20 low moderate high 33% 51% 17% fourteen students achieved the highest score of 10, representing 4% of the respondents, while only one got the lowest score of 2. having the respondents’ study background of economic and finance, the data showed that not all those students excelled in the financial literacy test (table 5). research by lusardi et al. (2010) has shown many factors, such as cognitive ability, family background, and peer characteristics, influencing the financial literacy of young adults. even though the respondents are from similar educational backgrounds, they may perform differently on those factors, thus creating a variation in financial literacy score. future studies may continue to examine this matter deeply. table 5 financial literacy question items item description correct (%) incorrect (%) fl1 exchange rate from dollar to rupiah 93.75 6.25 fl2 interest rate and investment 96.35 3.65 fl3 long-term loan cost 73.70 26.30 fl4 the maximum amount of consumptive loan 56.50 43.50 fl5 the function of insurance 89.32 10.68 fl6 the element of insurance 77.10 22.90 fl7 interest rate and gold investment 40.36 59.64 fl8 stock price during the pandemic era 43.50 56.50 fl9 risk and return 90.89 9.11 fl10 export policy and stock investment 45.60 54.40 hypothesis testing results the regression results in table 6 reveal several important findings to be further discussed. the first independent variable was empirically proven to influence intention to invest positively. automatic investment technology, the second independent variable, also had a positive and significant impact on intention to invest. the r square value indicates that other predictors unaccounted in this research might explain about 55% of intention to invest as the dependent variable. aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 60 table 6 regression results variable b t-test sig. constant 8.627 9.857 0.000 financial literacy 0.020 2.426 0.016 automatic investment technology 0.590 16.436 0.000 f 158.380 0.000 r square 0.454 financial literacy the statistical test results revealed the significant influence of financial literacy on the students’ intention to positively invest in the capital market. it complies with tpb originally proposed by ajzen (1991), who inserted perceived behavioral control as a predictor of intention. sivaramakrishnan et al. (2017) conceptualized financial literacy under the perceived behavioral control of tpb. financial literacy measures the resource and opportunity as well as the behavioral constraint a person has. in the present study, the more knowledge resource a student had, the more intention he or she had to invest in the capital market. this result confirms the theory and the empirical result of sivaramakrishnan et al. (2017), proving the significant influence of financial literacy on investment intention. the result is also in line with van rooij et al. (2011), who claimed a strong relationship between stock participation and basic financial literacy. the correlation is even more robust for those who master advanced financial literacy. later research by mouna and anis (2017) found that high literate people are more likely to participate in the stock market. the regression result complies with those previous studies as it can be interpreted that students with higher literacy will lead to greater intention to participate in the capital market. students’ intention to invest rises as the financial literacy score elevates. in this research, financial literacy was measured using a set of questions related to personal finance. even though the students had similar economic and finance backgrounds, it is worth noting that the financial literacy varied among them. the background of the study is not a guarantee of good financial literacy. students who understand finance, not solely about investment but the overall financial literacy more thoroughly, have a higher intention to invest. the financial literacy test also comprised various financial product-related questions. the students’ familiarity with the financial products could also drive them to invest in the capital market. conversely, lack of knowledge about financial products is a barrier to capital market participation. the empirical test also confirms the findings by abdeldayem (2016) and a. lusardi (2019), claiming that highly literate people have a higher awareness of various financial products. in addition, fitria et al. (2019) uncovered a positive correlation between financial literacy on the decision of investment types. in this study, the questionnaire consisted of several questions about financial products, such as saving, loans, insurance, and investment. this study’s results showed that aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 61 students with higher financial literacy possessed greater intention to invest in the capital market, which is a quite risky type of investment generally. furthermore, the finding supports the statement by lusardi and wallace (2013), who concluded that there was a positive correlation between financial literacy and financial practices among high school and college students. to some extent, financial literacy can also indicate people’s awareness of personal financial management. this study’s data disclosed that most of the students, by 82,55%, received income solely from their parents. students with better literacy are expected to be aware of allocating a certain amount of their limited income for an investment better. those students have greater intention to buy capital market products. in addition, investing in the capital market is more convenient for students given wider access to knowledge via the internet nowadays. hence, capital market products become a desirable investment for the students. automatic investment technology table 6 displays the significant positive impact of automatic investment technology on the students’ intention to invest in the capital market. the current technology is indeed an important factor that affects students to invest. technology can also accommodate the investors to invest in the capital market with wide access and easiness. this finding complies with the result of previous research by yusuf (2019), who found a positive relationship between technology and investment by students. however, the technology mentioned in the previous study concerned only online trading. in this study, the researchers focused on the automatic investment technology known as robo advisor that is still rarely examined. students who had a better perception regarding robo advisor had greater intention to invest in the capital market. as the students perceive technology as providing more ease, safety, convenience, and wider access to the capital market, the intention to invest in the capital market is rising consequently. as reported by ksei (2020), 54.60% of the investors were investing through financial technology companies in 2020. meanwhile, young people, including students aged 2130, dominated the investor demography by 54.9% (ksei, 2020). the empirical data portrays how technology is an important factor in students’ intention to participate in the capital market. the students who concede that the augmented technology of capital market investment provides entrance for them have the intention to invest in the capital market. among the advanced features of the technology, the robo advisor technology provides an investment portfolio for the user. it is a notable innovation that assists new investors in choosing the products. potential investors often have to deal with unfamiliar financial products offered in the market, such as stocks, obligations, and mutual funds. the automatic investment technology will direct the potential investors to the optimum investment portfolio, which validates their risk profile. without having to comprehend aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 62 all financial products profoundly, the students can start the investment in the capital market within a very short time. the result also supports brenner and meyll (2020), who stated that young people owning relatively low portfolio value benefit more from the technology. many fintech companies employing automatic investment technology also attract students as potential investors by requiring only a small amount of initial investment. this technology was favorable for most students receiving financial support from their parents in this research. consequently, students have a growing intention to participate in the capital market. moreover, there is an option to deduct some predetermined amount of money automatically from the investors’ account periodically. it helps allocate the money for investment consistently. conclusion in the present study, the researchers examined the effect of financial literacy and automatic investment technology on intention to invest in the capital market. the researchers found that financial literacy had a positive and significant impact on the intention to invest in the capital market. in general, the results support the theory of ajzen (1991) and many previous empirical studies (abdeldayem, 2016; das & ali, 2020; fitria et al., 2019; mouna & anis, 2017; van rooij et al., 2011; yusuf, 2019). however, the financial literacy score was diversified among students, with the majority obtaining a moderate score. in this regard, the economic and finance background of the respondents did not seem adequate to represent good financial literacy necessarily. the second variable, automatic investment technology, was found to correlate significantly with the intention to positively invest in the capital market. the availability, the easiness, and the convenience of technology raise the intention to start investing. practically, the research contributes to the policymaker on the financial sector and capital market stakeholders. they are suggested to improve financial literacy among society at many levels by conducting various inclusive programs. the financial literacy result implies that students are least excelled in investment knowledge. higher education institutions can also take part in providing financial knowledge for students. such programs are expected to grow intention among people to participate in the capital market and encourage them to invest eventually. moreover, private sectors providing automatic investment technology shall continue developing a more convenient application accessible by a broader range of society. moreover, some limitations of this study are worth noting. the researchers only used students as this study’s focus in a regional area. the independent variables could only predict about 45% of the dependent variable, while the rest should better be linked to other factors. furthermore, financial literacy was assessed using a set of questions without categorizing it into basic and advanced questions. aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 63 therefore, further research should be conducted involving a larger sample area with various backgrounds and ages. the intention to invest in the capital market might be associated with other determinants, such as environment, risk, digital literacy, and more advanced financial literacy measurement. financial literacy can be measured with other methods and can be set as moderating variable to explain intention. to better comprehend the entire financial behavior, the intention can also be linked later to the actual capital market participation. references abdeldayem, m. m. (2016). is there a relationship between financial literacy and investment decisions in the kingdom of bahrain? management and administrative sciences review, 5(4), 203–221. ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t akhtar, f., & das, n. (2019). predictors of investment intention in indian stock markets: extending the theory of planned behaviour. international journal of bank marketing, 37(1), 97–119. https://doi.org/10.1108/ijbm-08-2017-0167 bareksa. (2021). robo advisor indonesia. retrieved from https://www.bareksa.com/roboadvisor bibit. (2018). apa itu robo advisor. retrieved from https://faq.bibit.id/id/article/apa-iturobo-advisor-lop0vt/ brenner, l., & meyll, t. (2020). robo-advisors: a substitute for human financial advice? journal of behavioral and experimental finance, 25, 100275. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100275 bumcrot, c., lin, j., & lusardi, a. (2013). the geography of financial literacy. numeracy, 6(2). https://doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.2 chieffe, n., & rakes, g. k. (1999). an integrated model for financial planning. financial services review, 8(4), 261-268. retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.322.1161&rep=rep1&typ e=pdf cuong, p. k., & jian, z. (2014). factors influencing individual investors’ behavior: an empirical study of the vietnamese stock market. american journal of business and management, 3(2). https://doi.org/10.11634/216796061403527 d’hondt, c., de winne, r., ghysels, e., & raymond, s. (2020). artificial intelligence alter egos: who might benefit from robo-investing? journal of empirical finance, 59, 278– 299. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2020.10.002 das, k. k., & ali, s. (2020). the role of digital technologies on growth of mutual funds industry. international journal of research in business and social science (21474478), 9(2), 171–176. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.635 east, r. (1993). investment decisions and the theory of planned behaviour. journal of economic psychology, 14(2), 337–375. https://doi.org/10.1016/0167-4870(93)90006-7 financial service authority. (2013). developing indonesian financial literacy index. retrieved from http://www.definit.asia/pdf/xdow.php?file=developing_indonesian_financial_lit eracy_index_2013.pdf financial service authority. (2017). survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2016. retrieved from https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaranhttps://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t https://doi.org/10.1108/ijbm-08-2017-0167 https://www.bareksa.com/robo-advisor https://www.bareksa.com/robo-advisor https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-robo-advisor-lop0vt/ https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-robo-advisor-lop0vt/ https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100275 https://doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.2 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.322.1161&rep=rep1&type=pdf http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.322.1161&rep=rep1&type=pdf https://doi.org/10.11634/216796061403527 https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2020.10.002 https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.635 https://doi.org/10.1016/0167-4870(93)90006-7 http://www.definit.asia/pdf/xdow.php?file=developing_indonesian_financial_literacy_index_2013.pdf http://www.definit.asia/pdf/xdow.php?file=developing_indonesian_financial_literacy_index_2013.pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/documents/pages/siaran-pers-ojk-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-meningkat/17.01.23%20tayangan%20%20presscon%20%20nett.compressed.pdf aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 64 pers/documents/pages/siaran-pers-ojk-indeks-literasi-dan-inklusi-keuanganmeningkat/17.01.23%20tayangan%20%20presscon%20%20nett.compressed.pdf financial service authority. (2021). penyelenggara ikd dengan status tercatat di ojk. retrieved from https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/pages/penyelenggara-ikd-dengan-status-tercatat-di-ojk-perjuni-2021.aspx fitria, y., rahadi, r. a., afgani, k. f., r. putranto, n. a., murtaqi, i., & faturohman, t. (2019). the influence of demographic, financial literacy and information factors on investment decision among millenial generations in bandung. european journal of business and management research, 4(6), 1-7. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.152 gomber, p., koch, j.-a., & siering, m. (2017). digital finance and fintech: current research and future research directions. journal of business economics, 87(5), 537–580. https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x hassan al‐tamimi, h. a., & anood bin kalli, a. (2009). financial literacy and investment decisions of uae investors. the journal of risk finance, 10(5), 500–516. https://doi.org/10.1108/15265940911001402 huston, s. j. (2010). measuring financial literacy. journal of consumer affairs, 44(2), 296–316. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x iannotta, g., nocera, g., & sironi, a. (2007). ownership structure, risk and performance in the european banking industry. journal of banking & finance, 31(7), 2127–2149. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.07.013 idxchannel. (2019). meningkat 53,04 persen, 2,4 juta investor didominasi kelompok millenial. retrieved from https://www.idxchannel.com/market-news/meningkat5304-persen-24-juta-investor-didominasi-kelompok-millenial indonesia stock exchange. (2018). 2018 annual report. retrieved from https://idx.co.id/en-us/listed-companies/financial-statements-annual-report/ ksei. (2020). digital innovation to maintain growth amidst challenges. retrieved from https://www.ksei.co.id/files/uploads/annual_reports/report_file/idid/18_laporan_tahunan_2020_20210713155600.pdf ksei. (2020). peran strategis ksei dalam meningkatkan stabilitas pasar modal. retrieved from https://www.ksei.co.id/files/uploads/fokuss_bulletins/fokuss_file/idid/63_edisi_3_20201111140608.pdf lusardi, a. (2019). financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. swiss journal of economics and statistics, 155(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5 lusardi, a., & mitchell, o. s. (2007). financial literacy and retirement preparedness: evidence and implications for financial education. business economics, 42(1), 35–44. https://doi.org/10.2145/20070104 lusardi, a., & mitchell, o. s. (2008). planning and financial literacy: how do women fare? american economic review, 98(2), 413–417. https://doi.org/10.1257/aer.98.2.413 lusardi, a., & mitchell, o. s. (2014). the economic importance of financial literacy: theory and evidence. journal of economic literature, 52(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5 lusardi, a., & wallace, d. (2013). financial literacy and quantitative reasoning in the high school and college classroom. numeracy, 6(2). https://doi.org/10.5038/19364660.6.2.1 lusardi, a., mitchell, o. s., & curto, v. (2010). financial literacy among the young. journal of consumer affairs, 44(2), 358–380. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/documents/pages/siaran-pers-ojk-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-meningkat/17.01.23%20tayangan%20%20presscon%20%20nett.compressed.pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/documents/pages/siaran-pers-ojk-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-meningkat/17.01.23%20tayangan%20%20presscon%20%20nett.compressed.pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/penyelenggara-ikd-dengan-status-tercatat-di-ojk-per-juni-2021.aspx https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/penyelenggara-ikd-dengan-status-tercatat-di-ojk-per-juni-2021.aspx https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/penyelenggara-ikd-dengan-status-tercatat-di-ojk-per-juni-2021.aspx https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.152 https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x https://doi.org/10.1108/15265940911001402 https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.07.013 https://www.idxchannel.com/market-news/meningkat-5304-persen-24-juta-investor-didominasi-kelompok-millenial https://www.idxchannel.com/market-news/meningkat-5304-persen-24-juta-investor-didominasi-kelompok-millenial https://idx.co.id/en-us/listed-companies/financial-statements-annual-report/ https://www.ksei.co.id/files/uploads/annual_reports/report_file/id-id/18_laporan_tahunan_2020_20210713155600.pdf https://www.ksei.co.id/files/uploads/annual_reports/report_file/id-id/18_laporan_tahunan_2020_20210713155600.pdf https://www.ksei.co.id/files/uploads/fokuss_bulletins/fokuss_file/id-id/63_edisi_3_20201111140608.pdf https://www.ksei.co.id/files/uploads/fokuss_bulletins/fokuss_file/id-id/63_edisi_3_20201111140608.pdf https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5 https://doi.org/10.2145/20070104 https://doi.org/10.1257/aer.98.2.413 https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5 https://doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.1 https://doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.1 https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01173.x aisa do financial literacy and technology affect intention … journal of accounting and investment, 2022 | 65 madden, t. j., ellen, p. s., & ajzen, i. (1992). a comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. personality and social psychology bulletin, 18(1), 3–9. https://doi.org/10.1177/0146167292181001 mishra, r. (2018). financial literacy, risk tolerance and stock market participation. asian economic and financial review, 8(12), 1457–1471. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.812.1457.1471 mouna, a., & anis, j. (2017). financial literacy in tunisia: its determinants and its implications on investment behavior. research in international business and finance, 39, 568–577. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.09.018 nguyen, t. k. t., & nguyen, k. m. (2020). role of financial literacy and peer effect in promotion of financial market participation: empirical evidence in vietnam. the journal of asian finance, economics and business, 7(6), 1–8. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.001 putra, i. p. s., ananingtiyas, h., sari, d. r., dewi, a. s., & silvy, m. (2016). pengaruh tingkat literasi keuangan, experienced regret, dan risk tolerance pada pemilihan jenis investasi. journal of business & banking, 5(2), 271-282. https://doi.org/10.14414/jbb.v5i2.707 sekaran, u., & bougie, r. (2016). research methods for business (7th ed.). john wiley & sons. sivaramakrishnan, s., srivastava, m., & rastogi, a. (2017). attitudinal factors, financial literacy, and stock market participation. international journal of bank marketing, 35(5), 818-841. https://doi.org/10.1108/ijbm-01-2016-0012 statista. (2021). robo-advisors. retrieved from https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-investment/roboadvisors/worldwide?currency=usd#market-revenue tandio, t., & widanaputra, a. (2016). pengaruh pelatihan pasar modal, return, persepsi risiko, gender, dan kemajuan teknologi pada minat investasi mahasiswa. e-jurnal akuntansi, 16(3), 2316-2341. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21199 van rooij, m., lusardi, a., & alessie, r. (2011). financial literacy and stock market participation. journal of financial economics, 101(2), 449–472. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.006 venkatesh, v., thong, j. y. l., & xu, x. (2012). consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. mis quarterly, 36(1), 157–178. https://doi.org/10.2307/41410412 yusuf, m. (2019). pengaruh kemajuan teknologi dan pengetahuan terhadap minat generasi milenial dalam berinvestasi di pasar modal. jurnal dinamika manajemen dan bisnis, 2(2), 86–94. https://doi.org/10.21009/jdmb.02.2.3 https://doi.org/10.1177/0146167292181001 https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.812.1457.1471 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.09.018 https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.001 https://doi.org/10.14414/jbb.v5i2.707 https://doi.org/10.1108/ijbm-01-2016-0012 https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-investment/robo-advisors/worldwide?currency=usd#market-revenue https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-investment/robo-advisors/worldwide?currency=usd#market-revenue https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21199 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.006 https://doi.org/10.2307/41410412 https://doi.org/10.21009/jdmb.02.2.3 layout januari 2016 pendahuluan pentingnya whistleblowing untuk mendeteksi dan mengungkap wrongdoing yang terjadi di dalam sebuah organisasi telah diakui oleh banyak regulator yang ada diseluruh dunia. whistleblowing adalah usaha untuk mencapai sebuah tujuan ekonomik dan sosial, sehingga pelakunya mengharapkan dukungan oleh berbagai pihak agar tujuan tersebut tercapai. namun kenyataan yang sering terjadi adalah mereka akan mendapat banyak ancaman (retaliasi). elliston (1982) menyatakan bahwa sebagai karyawan mereka memiliki sedikit hak dan akan ditolak oleh lebih banyak karyawan lain. retaliasi merupakan salah satu akibat buruk dari whistleblowing. penelitian terkait retaliasi yang akan pengaruh jalur pelaporan dan tingkat religiusitas terhadap niat seseorang melakukan whistleblowing riwayat artikel: diterima 12 sept 2015 direvisi 22 nov 2015 disetujui 20 des 2015 caesar marga putri* program studi akuntansi, universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, tamantirto, kasihan, bantul, d.i. yogyakarta, 55183, telp +274 387656, indonesia. *corresponding author, e_mail address: caesarmarga@yahoo.com abstract the purpose of this research is to examine empirically the effect of reporting channel (anonymous and non anonymous) in the structural model and the effect of religiousity level on individual intention to report wrongdoing act. the design used in this experiment is 2x2 between subjects, with graduate level student as participant. the result shows that anonymous reporting channel in the structural model is more effective than nonanonymous reporting channel. the result that religiousity level will affect the individual intention to report wrongdoing is unpredicted. this research shows that religiousity level is not effect individual intention to report wrongdoing. keywords: anonymous;non-anonymous;structural model;religious level abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh saluran (anonim dan non anonim) dalam model struktural dan pengaruh tingkat religiusitas pada niat individu untuk melaporkan kesalahan tindakan pelaporan. desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2x2 antara subjek, dengan tingkat pascasarjana siswa sebagai peserta. hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pelaporan anonim dalam model struktural lebih efektif daripada saluran pelaporan non-anonim. hasil tingkat religiusitas akan mempengaruhi niat individu untuk melaporkan kesalahan adalah tidak diperkirakan. penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas tidak berpengaruh niat individu untuk melaporkan kesalahan. kata kunci:anonim; non-anonim;model struktural; tingkat agama diterima oleh karyawan yang melakukan whistleblowing telah banyak dilakukan seperti elliston dan coulson (1982), arnold and ponemon (1991) dan liyanarachichi dan newdick (2009). akibatnya orang akan ragu untuk melakukannya diarea publik dan sebaliknya mereka akan melakukannya dibalik selubung kerahasiaan (elliston, 1982). melihat pentingnya whistleblowing tersebut maka diperlukan cara untuk mendorong keefektifannya untuk me-ngungkap wrongdoing yang terjadi dalam organisasi. sarbanes-oxley act 2002, section 301 dan 806, dirancang secara khusus untuk mendorong whistleblowing dan menyediakan perlindungan dari ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 vol. 17 no.1 januari 2016 43 retaliasi bagi karyawan yang mengungkapkan halhal yang tidak jelas atas masalah akuntansi dan audit. section 301 dan 806 meminta komite audit dari direksi perusahaan yang telah go public untuk memasang jalur pelaporan anonymous untuk menolak dan mendeteksi kecurangan akuntansi dan kelemahan pengendalian. keberadaan jalur pelaporan anonymous tersebutakan mengurangi kos pelaporan (near dan miceli, 1995; near et al., 2004; ayers dan kaplan, 2005; kaplan dan sclutz, 2007). regulasi ini sangat diperlukan karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kasuskasus kecurangan besar diungkap oleh karyawan ataupun media, bukan oleh auditor sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengungkap kecurangan-kecurangan. hal ini dibuktikan oleh penelitin dyck et al. (2007) yang menunjukkan bukti bahwa media (termasuk publikasi akademik) menyumbang 23,5% dan karyawan 16,8%. beberapa penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi whistleblowing banyak dilakukan di dalam konteks audit (mismer-magnus dan viswesvaran, 2005; seifert, 2006; brennan dan kelly, 2007; xu dan ziegenfuss, 2008; taylor dan curtis, 2009; taylor dan curtis, 2010) dan masih sedikit penelitian whistleblowing di bidang akuntansi manajemen (loeb dan cory, 1989; kaplan et al., 2009; seifert et al., 2010). padahal whistleblowing bisa dipandang dari dua sisi, dari sisi auditor dan dari sisi akuntan atau akuntan manajemen. auditor internal memiliki peran pekerjaan sebagai pihak yang mencari dan mengungkap ketidakberesan pelaporan keuangan. sedangkan akuntan dan akuntan manajemen sebagai pihak yang memiliki posisi untuk mengobservasi, berpartisipasi atau memiliki pengetahuan dalam kecurangan laporan keuangan (seifert et al., 2010). para akuntan manajemen memiliki kewajiban pada organisasi yang mereka layani, profesi mereka, publik dan diri mereka sendiri (chiasson et al., 1995). institute of management accountants (ima), dalam standar kode etikanya bagi para akuntan manajemen, menyatakan bahwa: akuntan manajemen memiliki tanggung jawab untuk menahan diri dari pengungkapan informasi rahasia, mengkonfirmasi informasi yang tidak baik, dan mengungkap seluruh informasi yang relevan. karena itu, bila seorang akuntan manajemen dihadapkan pada penyimpangan, aturan kode etik ima menyatakan bahwa akuntan manajemen tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengomunikasikan informasi penyimpangan tersebut. tanggung jawab mengomuni-kasikan informasi yang tidak baik ini bisa dipahami sebagai tanggung jawab akuntan manajemen untuk berperilaku sebagai seorang whistleblower (chiasson et al., 1995). selain struktur dan jalur pelaporan yang ada untuk mendorong seseorang melakukan whistleblowing ternyata niat bisa dipengaruhi oleh faktor religiusitas. hal ini dikarenakan religiusitas dianggap memiliki hubungan dengan perbaikan moral etis seseorang (burks dan sellani, 2005). berdasarkan pemahaman tersebut maka bisa diasumsikan secara logis bahwa pendidikan etis akan meningkatkan prilaku moral (burks dan sellani, 2005). beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ada korelasi antara intervensi etis dengan pengembangan moral (lihat: rest, 1986; hiltebeitel dan jones, 1991, 1992; glenn, 1992; armstrong, 1993; green dan weber, 1997; eynon, hill, dan stevens, 1997; and bonawitz, 2002). namun tak sedikit pula penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara intervensi etis dengan prilaku moral individu (lihat: fulmer dan cargile, 1987; st. pierre, nelson, dan gabbin, 1990; shaub, 1994; ponemon, 1993; mccarthy, 1997; porco, 2003; loescher, 2004). dalam area religiusitas, hubungan yang terikait dengan peningkatan moral menjadi perdebatan doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 jurnal akuntansi & investasi44 antar ahli agama. sementara orang melihat bahwa perbaikan moral dan religiusitas sebagai hubungan yang terikat, namun ada beberapa yang menyatakan bahwa hubungan tersebut adalah hubungan yang terpisah. mereka manganggap bahwa etika itu terpisah dari konsep religiusitas (burks dan sellani, 2005). dari berbagai penelitian tersebut kita akan membuktikan kembali apakah tingkat religiusitas berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan wrongdoing. penelitian ini ingin menguji jalur pelaporan dan tingkat religiusitas terhadap niat seseorang melaporkan organisasi yang tepat yang dianggap lebih efektif untuk mendorong karyawan melakukan whistle-blowing di konteks akuntansi manajemen. hasil penelitian ini diharapkan mampu membuktikan secara empiris faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melaporkan wrongdoing. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis whistleblowing near dan miceli (1985) mendefinisikan whistleblowing sebagai berikut: the disclosure by organization members (former or current) of illegal, immoral or illegitimate practices under the control of their employers, to persons or organiz-ations that may be able to effect action. seifert (2006) memperjelas definisi diatas dengan mendefinisikan illegal act sebagai suatu kejahatan yang bisa dihukum menurut undangundang, immoral act sebagai sesuatu tindakan yang menurut whistleblower dipersepsikan salah/ menyalahi aturan dan illegitimate practice sebagai tindakan yang diinterpretasikan oleh whistleblower diluar otoritas organisasi. whistlebowing akan sukses bila didukung oleh sarana komunikasi yang mampu mempertimbangkan audience, tujuan, bahasa dan tone dari wrongdoing (king, 1999). menurut miceli dan near (1985) whistleblowing bisa dilakukan secara internal dan eksternal. dari dua sumber pelaporan internal dan ekternal tersebut,ada beberapa keuntungan yang didapatkan bila whistleblowing dilakukan secara internal. masalah dalam organisasi tersebutmasih bisa diselesaikan secara internal sebelum skandal secara penuh diungkap diluar. selain itu pengungkapan internal akan menciptakan atmosfer etis dalam organisasi dimana karyawan didorong untuk melaporkan perilaku yang tidak etis (barnnet et al., 1993). whistleblowing adalah usaha untuk mencapai sebuah tujuan ekonomik dan sosial, sehingga pelakunya mengharapkan dukungan oleh berbagai pihak agar tujuan tersebut tercapai. namun kenyataan yang sering terjadi adalah mereka akan mendapat banyak ancaman seperti retaliasi (coulson, 1982); arnold and ponemon, 1991; liyanarachichi dan newdick, 2009). whitleblowing dan anonymity sarbanes-oxley act 2002 meminta komite audit dari direksi perusahaan yang telah go public untuk memasang jalur pelaporan anonymous untuk menolak dan mendeteksi kecurangan akuntansi dan kelemahan pengendalian. persyaratan sarbanesoxley act 2002 atas sebuah jalur pelaporan anonymous untuk melaporkan ketidakjelasan masalah akuntansi telah konsisten dengan temuan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh schultz et al. (1993) dan schultz dan hook (1998). keberadaan jalur pelaporan anonymous ini akan mengurangi kos pelaporan (near dan miceli, 1995; near et al., 2004; ayers dan kaplan, 2005; kaplan dan sclutz, 2007) hal ini dikarenakan kerahasiaan identitas pelapor akan mengurangi tingkat retaliasi yang akan diterima. doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 vol. 17 no.1 januari 2016 45 anonymity dan structural model moberly (2006) menyatakan bahwa structural model didasarkan atas asumsi bahwa perusahaan membangun jalur internal yang visibel, bersungguhsungguh dan formal dalam mengungkap wrongdoing. structural model menyediakan jalur pelaporan yang langsung dan terlegitimasi dari karyawan kepada dewan direksi. jalur langsung ke dewan direksi akan mendorong whistleblowing yang efektif karena menghindari adanya pemblokiran dan penyaringan informasi oleh eksekutif perusahaan (moberly, 2006). menurut path-goal theory, tugas pimpinan adalah membantu pengikutnya mencapai tujuan dan mengarahkan atau memberikan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan tujuan kelompok atau organisasi. istilah jalur dalam teori ini berasal dari keyakinan bahwa pemimpin yang efektif akan menjelaskan sebuah jalur (path) untuk membantu pengikutnya melangkah dari posisi mereka sekarang menuju pada tujuan kerja yang ingin mereka capai dan membuat perjalanan sepanjang jalur tersebut lebih mudah dengan berkurangnya hambatan-hambatan yang ada. namun pada kenyataannya structural model ini tidak efektif untuk mendorong whitleblowing karena individu akan takut dengan adanya retaliasi yang mungkin akan diterima bila melaporkan wrongdoing. menurut teori motivasi maslow’s hierarchy of need theory, salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan keamanan (safety needs). safety needs mengacu pada kebutuhan seseorang akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik harus terpenuhi. oleh karena itu, adanya jalur pelaporan anonymous akan memenuhi salah satu kebutuhan individu akan rasa aman.olehkarena itu perlu diciptakan jalur pelaporan dimana karyawan dapat melaporkan wrongdoing tanpa rasa takut. sarbanes-oxley mesyaratkan penyediaan jalur pelaporan anonymous yang akan mendorong karyawan memberikan informasi tanpa ada rasa takut. dengan adanya jalur pelaporan secara anonymous maka individu akan lebih nyaman dan aman karena identitas mereka terlindungi. menurut kaplan et al. (2009) keefektifan jalur pelaporan secara anonymous tergantung pada (1) tingkat dimana karyawan menemukan kecurangan atau petunjuk-petunjuk kecurangan (2) keinginan karyawan untuk melaporkan temuanya ke penerima yang tepat. menurut mereka jalur pelaporan secara anonymous mungkin akan menjadi sebuah mekanisme yang paling efektif untuk mendeteksi lebih dini kecurangan dibanding yang lainya dan mungkin secara potensial membantu untuk mencegah atau membatasi kecurangan dimasa yang akan datang. dalam penelitian kaplan et al. (2009) tersebut, structural model yang diajukan untuk melaporkan dibagi menjadi dua pelaporan, melalui hotline yang disediakan secara internal perusahaan dengan tingkat kemanan procedural yang lemah dan jalur eksternal, melalui pihak ketiga di luar perusahaan dengan kemanan prosedural yang kuat. kedua jalur yang disediakan tersebut bersifat anonymous. sampel yang digunakan dalam studi eksperimen penelitian tersebut adalah mahasiswa pascasarjana. hasilnya menunjukkan bahwa niat responden untuk melaporkan tindakan kecurangan lebih besar melalui jalur pelaporan yang disediakan secara internal. seifert et al. (2010) juga menguji keefektifan jalur pelaporan anonymous dalam kondisi structural model. fokus penelitian mereka terletak pada kebijakan perusahaan dan perilaku manajemen yang mungkin akan mempengaruhi keputusan karyawan untuk mengungkap kecurangan laporan keuangan. penelitian yang mereka lakukan memasukkan teori keadilan prosedural untuk mendesain kebijakan dan prosedur whistle-blowing. doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 jurnal akuntansi & investasi46 h 1 : dibawah structural model, individu akan cenderung menggunakan jalur pelaporan anonymous dibanding non-anonumous dalam melaporkan tindakan wrongdoing. whistleblowing dan religiusitas intervensi etis mengacu pada pendidikan dan pelatihan pada mahasiswa dalam area etika (burks dan sellani, 2005). berdasarkan pemahaman tersebut maka bisa diasumsikan secara logis bahwa pendididkan etis akan meningkatkan prilaku moral. beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ada korelasi antara intervensi etis dengan pengembangan moral rest, 1986; hiltebeitel dan jones, 1991, 1992; glenn, 1992; armstrong, 1993; green dan weber, 1997; eynon et al., 1997; bonawitz, 2002). namun, tidak sedikit pula penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara intervensi etis dengan prilaku moral individu (e.g., fulmer and cargile, 1987; st. pierre, nelson, dan gabbin, 1990; shaub, 1994; ponemon, 1993; mccarthy, 1997; porco, 2003; loescher, 2004;). dalam area religiusitas, hubungan yang terikait dengan peningkatan moral menjadi perdebatan antar ahli agama. sementara orang melihat bahwa perbaikan moral dan religiusitas sebagai hubungan yang terikat, namun ada beberapa yang menyatakan bahwa hubungan tersebut adalah hubungan yang terpisah. mereka manganggap bahwa etika itu terpisah dari konsep religiusitas (burks dan sellani, 2005). bruks dan sellani (2005) menyatakan bahwa religiusitas dapat dipisahkan menjadi dua kategori: religious affiliation dan religious commitement. religious affiliation mengacu pada konsep bahwa orang-orang itu merupakah anggota dari sebuah lembaga atau afiliasi sebuah kelompok agama tertentu. religious affiliation bisa berupa tempat ibadah, universitas atau lembaga-lembaga lain. sedangkan religious commitment mengacu pada usaha untuk mengukur tingkat religiousitas dari komitmen individu terhadap kepercayaan religi atau gaya hidup religinya.h pada organisasi religius dan dapat diukur dalam hal kedatangan ke gereja/masjid, amal (zakat) yang diberikan, serta ketelibatanya dalam aktiitas keagamaan. penelitian hubungan religious affiliation dengan perbaikan moral yang berupa universitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. hasilnyapun menunjukkan keanekaragaman, penelitian pascarella dan terenzini (1991), wimalasiri et al. (1996) dan porco (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiousitas affiliation yang berupa universitas dengan perbaikan moral mahasiswa. sedangkan tidak adanya hubungan antara universitas yang merupakan religious affiliation dengan perbaikan moral mahasiswanya dibuktikan oleh kennedy dan lawton (1998), koeplin (1998), dan conroy dan emerson (2004). rashid dan ibrahim (2008) juga menyatakan bahwa dimensi keprilakuan diketahui sebagai sebuah ketaatan yang dapat diiterpretasikan sebagai prilaku yang dapat dilihat terhadap organisasi religius dan dapat diukur terkait dengan kedatangan ke masjid/gereja atau kuil, uang yang disedekahkan, dan keterlibatan dalam aktivitas. dalam penelitiaan ini akan menguji kembali apakah partisipan dari sebuah universitas berafiliasi agama dengan partisipan dari universitas nonagama memiliki perbedaan niat melaporkan tindakan wrongdoing yang terjadi dalam sebuah perusahaan. h 2 : niat individu untuk melaporkan tindakan wrongdoing baik melalui jalur anonymous maupun non-anonymous akan berbeda antara universitas yang berafiliasi dengan agama dengan univeritas yang nonagama. doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 vol. 17 no.1 januari 2016 47 metode penelitian desain penelitian penelitian ini menggunakan eksperimen 2x2 between subjects. eksperimen dirancang menggunakan dua perlakuan yaitu: kondisi structural model melalui jalur anonymous dan non-anonymous (lihat desain eksperimen pada tabel 1). digunakannya metode eksperimen dikarenakan tingkat validitas internal yang tinggi pada metode ini. pemilihan desain between subjects ditujukan untuk menghindari risiko adanya efek latihan dan efek carryover dalam eksperimen. hal ini dikarenakan dalam desain between subjects tiap subjek hanya akan mendapatkan satu manipulasi saja (harsha dan knapp, 1990). partisipan partisipan adalah mahasiswa akuntansi dari sebuah universitas negeri dan sebuah universitas swasta yang berafiliasi dengan agama yang ada di yogyakarta. mahasiswa yang digunakan adalah mereka yang sudah atau sedang mengambil matakuliah akuntansi manajemen adalah mereka lebih memahami perananya dalam posisi mengobservasi, berpartisipasi atau memiliki pengetahuan tentang kecurangan dalam laporan keuangan serta mengalami ethical conflict situation (loeb dan cory, 1989; seifert et al., 2010). dalam eksperimen tersebut, partisipan akan berperan sebagai akuntan senior dalam perusahaan. sebagai akuntan senior suatu perusahaan, apakah partisipan akan melaporkan tindak kecuangan yang dilakukan oleh cfo perusahaan. kecurangan yang dilakukan cfo ditujukan untuk mencapai earning forcast pada kuartal tersebut. pilot test dilakukan pada 37 mahasiswa pascasarjana sebuah universitas negeri di yogyakarta secara serentak di dalam dua kelas. dari hasil pilot test beberapa masukan diperoleh peneliti. seperti cara pelaksanaan eksperimen, penggantian nama orang dalam kasus dengan nama orang indonesia, penu-lisan dan layout. tabel 1.desain eksperimen eksperimen dalam penelitian ini dilaksa-nakan dua kali yaitu pertama dilakukan di universitas nonaffiliation dan yang ke dua di universitas religiousaffiliation. ukuran operasional variabel whistleblowing intention whistleblowing dalam penelitian ini mengacu pada niat individu sebagai karyawan organisasi untuk melaporkan wrongdoing yang diakukan oleh individual atau korporasi ke sumber internal organisasi. niat (int) individu untuk melaporkan tindakan kecurangan berfungsi sebagai variabel dependen. variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan self assessment. partisipan diminta untuk menilai niat mereka melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh cfo pada nine-point likert scale.instrumen yang digunakan adalah instrumen yang sudah pernah digunakan oleh seifert (2006) dan seifert et al. (2010). anonymous dan non-anonymous jalur pelaporan anonymous adalah jalur pelaporan dimana identitas pelapor wrongdoingakandirahasiakan. sedangakan jalur pelaporan non-anonymous adalah jalur pelaporan yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor wrongdoing. jalur pelaporan anonymous (anonym) dan non doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 jurnal akuntansi & investasi48 anonymous (non-anonym) dimanipulasi dengan mencantumkan pernyataan terkait jalur pelaporanya. manipulasi ini diadopsi dari penelitian ayers dan kaplan (2005), kaplan et al. (2009) dan seifert et al. (2010). structural model structural model (strm) adalah suatu mekanisme yang menyediakan jalur pelaporan yang sah dari karyawan langsung ke dewan direksi. structural model didasarkan atas asumsi bahwa perusahaan membangun jalur internal yang visibel, bersungguhsungguh dan formal dalam mengungkap wrongdoing. jalur langsung ke dewan direksi akan mendorong whistle-blowing yang efektif karena menghindari adanya pemblokiran dan penyaringan informasi oleh eksekutif perusahaan. religiusitas religiusitas dalam penelitian ini mengacu pada religious affiliation, yaitu bahwa orang-orang tersebut merupakan anggota dari suatu lembaga atau kelompok agama tertentu (bruks dan sellani, 2005). dimensi keprilakuan dianggap sebagai ketaatan terhadap organisasi religius yang dapat diukur dengan keterlibatannya dalam aktivitas dalam suatu lembaga berafiliasi dengan agama. prosedur penugasan niat melakukan whistleblowing diukur dengan menggunakan sebuah kasus yang telah banyak dipakai oleh peneliti terdahulu seperti seifert (2006), kaplan (2009) dan seifert et al. (2010). proses eksperimen dimulai dengan membacakan instruksi eksperimen terkait dengan ketentuanketentuan pelaksanaan eksperimen. langkah pertama partisipan dibagi menjadi group-group, masing-masing group terdiri dari 10 partisipan dan diawasi oleh 1 orang instruktur eksperiman. group ini dibuat bertujuan untuk memudahkan pendistribusian kasus eksperimen dan pengawasan pelaksanaan agar partisipan tidak bekerjasama. kemudian partisipan diminta untuk mengisi lembar persetujuan partisipan dan daftar presensi. langkah kedua, kasus eksperimen yang berada dalam amplop tertutup dibagikan untuk tiap-tiap group oleh masing-masing instruktur. setelah amplop terdistribusi seluruhnya, maka langkah ketiga adalah mengerjakan kasus eksperimem. dalam kasus tersebut, partisipan berperan sebagai akuntan senior yang bekerja di perusahaan yang telah go public yang bergerak dibidang pengembangan, perizinan, dan pengiklanan onscreen television guide technology. melalui teknologi ini pelanggan bisa memilih berbagai macam program televisi.perusahaan memperoleh pendapatan dari lisensi atas teknologi tersebut yang diberikan kepada pihak ketiga dan penjualan iklan yang ditampilkan di layar panduan.industri media berkembang dengan pesat dan keuangan perusahaan sangat baik. pendapatan kotor rata-rata per kuartal yang diperoleh perusahaan sebesar rp 2.000.000.000. sigit adalah akuntan senior yang bertanggung jawab terhadap manajer akuntansi dan manajer akuntansi bertanggung jawab terhadap cfo. pekerjaan sigit termasuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari kontrak lisensi tesebut. pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan alat ujianalysis of variance (anova). anova adalah prosedur pengolahan data yang dilakukan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata beberapa group (lebih dari dua). dalam penelitian ini anova akan digunakatabeln untuk membandingkan kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing bila kasus wrongdoing material atau immaterial, melalui jalur anonymous apabila berada dalam kondisi structural model dan kecenderungan doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 vol. 17 no.1 januari 2016 49 menggunakan jalur non-anonymous bila berada dalam kondisi reward model. hasil dan pembahasan karakteristik partisispan jumlah partisipan yang lolos manipulation check sebanyak 29 orang dari 87 partisipan. untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel demografi terhadap variabel dependen, maka data demografi dari partisipan yang lolos tersebut kemudian diuji terlebih dulu. sedangkan tabel 2 menunjukkan karakteristik partisipan yang lolos dalam penelitian ini. hasil dan interpretasi main effect pengaruh utama dari variabel channel (channel) terhadap niat (int) melakukan whistleblowing signifikan, dengan nilai f=10,089 dan probabilitas sebesar 0,004 yaitu bawah tingkat signifikansi 0,05 (tabel 3). sedangkan apabila dilihat dari rataratanya, anonymous channel memiliki rata-rata sebesar 8,143 dan non-anonymous channel sebesar 6,800. rata-rata keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dengan tingkat signifikansi 0,004. pengaruh utama dari variabel university (univ) terhadap niat (int) melakukan whistleblowing tidak signifikan, dengan nilai f=0,050 dan probabilitas sebesar 0,824 yaitu diatas tingkat signifikansi 0,05 (tabel 3). hasil dan interpretasi uji interaksi dalam sub bab ini akan disajikan hasil uji hubungan interaksi antar variabel dalam desain eksperimen 2x2 between subject seperti yang telah didesain pada tabel 1. hasil analisis untuk melihat interaksi antar variabel dapat dilihat pada panel a dan b panel c di tabel 3. uji post hoc yang dilakukan hasilnya diringkas pada tabel 3 panel c. hasil pos hoc tersebut menunjukkan bahwa mean difference antara group 1 (channel= anonym, univ= non-aff) dan group 2 (channel= non-anonym, univ= non-aff) signifikan. artinya bahwa ada perbedaan niat individu untuk melaporkan kasus kecurangan melalui jalur pelaporan non-anonymous. individu lebih cenderung menggunakan jalur anonymous. tabel 2. hasil uji anova tabel 3. hasil uji anova, means (sd) dan perbandingan antar sel doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 jurnal akuntansi & investasi50 dari poin a ditunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu dalam kondisi structural model jalur pelaporan anonymous lebih efektif dibanding jalur non-anonymous. namun apabila dilihat dari poin b organisasi yang berafiliasi dengan agama, tidak ada perbedaan niat individu melaporkan tindakan wrongdoing hal dalam menggunakan jalur pelaporan. yang artinya bahwa jalur pelaporan tidak mempengaruhi niat mereka melaporkan tindakan wrongdoing. mean difference antara group 1 (channel= anonym, univ= non-aff) dan goup 3 (channel= anonym, univ= religious aff) tidak signifikan. artinya bahwa bahwa niat individu melaporkan kecurangan melalui jalur anonymous tidak berbeda antara mereka yang berada di lembaga yang berafiliasi agama dan non agama. mean difference antara goup 2 (channel= nonanonym, univ= non-aff) dan goup 4 (channel= non-anonym, univ= religious aff) tidak signifikan. artinya bahwa niat individu melaporkan kecurangan melalui jalur nonanonymous tidak berbeda antara mereka yang berada di lembaga yang berafiliasi agama dan non agama. dari poin c dan d bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan niat melaporkan tindakan wrongdoing antara individu yang berada dalam lembaga berafiliasi agama dengan individu yang berada di lembaga yang non-afiliasi. namun, apabila dilihat dari mean antara group 2 dan 4 ternyata group 4 rata-ratanya lebih besar dibanding group 2. hal ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi non-anonymous, partisipan dari universitas religious affiliation lebih besar kecenderungan melaporkan dibanding universitas non-afiliasi. walaupun secara statistik perbedaanya tidak signifikan. simpulan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan jalur pelaporan untuk mendorong individu melaprkan wrongdoing. dari hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa keefektifan jalur pelaporan anonymous untuk melaporkan wrongdoing di bawah kondisi structural model ternyata terbukti. walaupun hasil menunjukkan bahwa hanya universitas yang nonaffiliasi dengan agama yang bisa membuktikan hipotesis ini. tingkat religiusitas dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap niat individu melaporkan wrongdoing. semua partisipan baik yang berasal dari universitas non-afiliasi maupun afiliasai dengan agama memiliki kecenderungan yang sama untuk melaporkan tindakan wrongdoing. analisis tambahan menunjukkan bahwa adanya jalur pelaporan anonymous maupun non-anonymous, tidak membedakan niat individu yang berada dalam organisasi yang berafiliasi dengan agama untuk melaporkan tindakan wrongdoing. hasil penelitian di atas yang tidak mengkonfirmasi penelitian terdahulu kemungkinan disebabkan oleh faktor bahwa partisipan yang masih mahasiswa merasa bahwa wrongdoing merupakan suatu tindakan yang tidak etis walaupun angkanya tidak material dan harus dilaporkan. seperti temuan finn dan lampe (1992) yang menyatakan bahwa mahasiswa akuntansi sangat mendukung whistleblowing sebagai perilaku tidak etis dibanding partisipan yang berprofesi sebagai auditor. temuan mereka sejalan dengan elias (2008) yang menyatakan bahwa mahasiswa secara umum merasa bahwa whistleblowing penting untuk dilakukan karena berhubungan dengan kecurangan. implikasi penelitian ini adalah saran bagi manajemen puncak dalam sebuah organisasi ketika akan menentukan kebijakan untuk mendorong karyawanya mengungkap wrongdoing dari sebuah laporan keuangan. sebagai bahan perbaikan atas keterbatasan dalam penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya. doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 vol. 17 no.1 januari 2016 51 penelitian selanjutnya sebaiknya menguji pengaruh materialitas dari besarnya reward yang akan diberikan oleh perusahaan apabila individu melakukan whistleblowing. apakah dengan tingkat materialitas yang berbeda, niat individu melakukan whistle-blowing juga berbeda. xu dan ziegenfuss (2008) dalam future research mengajukan pertanyaan mengenai insentif apa yang paling efektif untuk mendorong individu melakukan whistleblowing dan sebesar apa insentif itu seharusnya. selain itu, penelitian selanjutnya bisa dikaji lebih jauh apakah ada pengaruh religiusitas terhadap niat seseorang melakukan whistleblowing. penelitian ini telah menggunakan sampel dari universitas swasta yang berbasis agama dan universitas negeri non-agama. oleh karena itu penelitian selanjutnya sebaiknya yang diteliti bukan religiusitas dari organisasi tempat dimana individu berada tetapi religiusitas dari individu (religious commitment) dengan menggunakan instrumen yang terkait dengan religiusitas. daftar pustaka anthony, r.n., and govindarajan, v. 2003. management control system, 11th edition. boston: mcgraw hill. arnold, d., dan ponemon, l. (1991). internal auditors perceptions of whistle-blowingand the influence of moral reasoning: an experiment.auditing: a journal of practice and theory, 10, 1-15. ayers, s., dan kaplan, s.e. 2005. wrongdoing by consultants: an examination of employees’ reporting intentions. journal of business ethics, 57 (2), 121-137. brennan, n., dan kelly, j. 2007. a study of whistleblowing among trainee auditors. the british accounting review, 39, 61-87. bromley, d.g. 1998. linking social structure and the exit process in religious organizations: defectors, whistle-blowers, and apostates. journal for the scientific study of religion, 37 (1), 145160. chiasson, m., johnson, g.h., dan byington, j,r. 1995. blowing the whistle: accountans in industry. the cpa journal, 65 (2), 24. daft, r. l. 1998. organizational theory and design.6th edition.southwestern publishing, cincinnati. dworkin, t. 2007. sox and whistleblowing. michigan law review, 1757–1780. dyck, a., morse, a., dan zingales, l. 2007. who blows the whistle oncorporate fraud? cepr discussion paper no. dp6126, ssrn. <http://ssrn.com/abstract=1133771>. elias, r. 2008. auditing students’ professional commitment and anticipatory socialization and their relationship to whistleblowing. managerial auditing journal, 23 (3), 283-294. elliston, f.a. 1982. anonymity and whistleblowing. journal of business ethics, 1 (3), 167-177. elliston, f.a. dan coulson, r. 1982. anonymous whistleblowing: an ethical analysis. business and professional ethics journal, 1 (2), 39-60. eynon, g., hill, n. dan stevens, k. (1997). factors that influence the moral reasoning abilities of accountants: implications for universities and the profession. journal of business ethics, 16 (12/ 13), 1297-1309. farrell, d. dan j. c. petersen: 1982, ‘patterns of political behavior in organiza-tions’, academy of management review,7, 402-412. financial accounting standard board. 1981. qualitative characteristics of accounting information (statement of financial accounting concepts no.2. finn, d. w. and j. c. lampe. 1992. a study of whistleblowing among auditors. professional ethics, 1, 137-168. glenn, j. (1992). can a business and society course affect the ethical judgment of future managers?. journal of business ethics, 11 (3), 217-223 harsha, p. d. dan m. c. knapp. (1990). the use of within and between subjects experimental designs in behavioral accounting research: a methodo-logical note. behavioral research in accounting, 2, 50-62. hick, e.l. (1964).materiality.journal of accounting research. 2 (2), 158-171. hooks, k. l., kaplan, s.e., dan j. j. schultz, jr. 1994. enhancing communication to assist in fraudprevention and detection.auditing: a journal of practice dan theory, 13 (fall), 86-117. hoque, z. 2003. strategic management accounting: concept, process and issues. prentice hall. hiltebeitel, k. dan jones, s. (1991). initial evidence on the impact of integrating ethics into accounting education. issues in accounting education, 6 (2), 262-275. kaplan, s., dan j. j. schultz. 2007. intentions to report questionable acts: an examination of the influenceof anonymous reporting channel, internal audit quality, and setting. journal of business ethic, l71 (2), 109-124. kaplan, s., pany, k., samuels, j., dan zhang, j. 2009. an examination of theeffects of procedural safeguards on intentions to anonymously reportfraud.auditing: a journal of practice and theory, 28., 273-288. kaplan, s., pany, k., samuels, j., dan zhang, j. 2008. an examination of the associationbetween gender and reporting intentionsfor fraudulent financial reporting. journal of business ethics, 87, 1530. king, g. 1999. the implications of anorganization’s structureon whistle-blowing. journal of business ethics, 20, 315-326. liyanarachchi, c. dannewdick, c. 2009.the impact of moral reasoningand retaliation on whistle-blowing:new zealand evidence. journal of business ethics, 89, 37–57. loeb. s.e dan cory s.n. (1989). whistle blowing and management accoun-ting: an approach. journal of business ethics, 8 (1), 903916. mismer-magnus, f.r., dan viswesvaran, c. 2005. whisleblowing in organi-zation: an examination of correlates of whistleblowing intention, action, and retaliation. jounal of business ethics, 62, doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 jurnal akuntansi & investasi52 277-297. moberly, r. 2006. sarbanes-oxley’s structural model to encourage corporate whistleblowers. brigham young university law review, 1107, 1180. near, j. p., dan m. p. miceli. 1985. organizational dissidence: the case of whistle-blowing. journal of business ethics, 4 (1), 1-6. near, j. p., dan m. p. miceli. 1995. effective whistleblowing. academy of mana-gement review, 20 (3), 679-708. ponemon, l. 1994. a comment on ‘‘whistle-blowing’’ as an internal control mechanism: individualand organizational considerations. audi-ting: a journal of practice and theory (fall), 118-130. schultz, j., jr., johnson, d. a., morris, d., dan dyrnes, s. 1993. aninvestigation of the reporting of questionable acts in aninternational setting. journal of accounting research, 31, 75103. schultz, j.j dan k. l. hooks. 1998. the effect of relationship and reward on reports of wrongdoing. auditing: a journal of practice and theory, 177. (2), 15-35. seifert, d.l,sweeney, j. t., joireman, j, dan thornton, j,m. 2010. the influence of organizational justice on accoun-tant whistleblowing. accounting, organization, and society, 35, 707-717. seifert, d.l. 2006.the influence of organizational justice on the perceivedlikelihood of whistle-blowing. dissertation.washington state university. shawver, tara (2008). what accounting student think about whistleblowing. management accounting quarterly, 9 (4), 117-133. taylor, e.z., dan curtis, m.b. 2009. an examination of the layersof workplace influences in ethical judgments: whistleblowing likelihood and perseverance in public accounting.journal of business ethics, 93, 21-37. xu, y., dan ziegenfuss, d. 2008. reward systems, moral reasoning, andinternal auditors’ reporting wrongdoing. journal of business psychology, 22, 323–331. doi: 10.18196/jai.2016.0043. 22 52 a adrian sutawijaya agency theory agency theory al-marghinani al-tamwil bi al-murabahah analisis fiqih dan keuangan b bali bandung banjarmasin bantul barli suryanta bni bri syariah btn c capital loss ceo charles hamilton chicago chicago illonois cincinnati connecticut conventional home financing corporate governance culture shock d denpasar driver of dakwah e edward elgar. effectively the floating rate encyclopedia of business end-user f farid kurnia rahman g gaap gema insani press, generally accepted accounting principles i ifrs ikatan akuntan indonesia ilham reza ferdian illinois ima india indonesia infomation system research institute of management accountants intermediary institution international islamic university malaysia iran islam islamic banks issues in accounting education j j. zimmerman jakarta jawa tengah journal for the scientific study of religion journal of accounting research journal of accounting research journal of business ethics journal of practice and theory journal of state taxation jurnal ekonomi k kamboja kamus besar bahasa indonesia kantor cabang pembantu kasihan kontrak murabahah kuwait l lahore m mahasaraswati makassar malaysian manado mandiri syariah mcleon model modified jones mortgage financing muhammad syafii muhammadiyah murabaha contract murabahah practices in iran n national tax journal new chinese accounting standards new york new zealand non-anonymous north michigan o oktofa yudha sudrajad p pacific basin finance journal pakistan palembang pascasarjana universitas diponegoro pembiayaan kpr perbankan syari'ah persero philippines pontianak pt. pustaka grahatama purwokerto r raja grafindo persada s sarbanes-oxley semarang semolo singaraja sistem informasi akuntansi software stie perbanas sudarso kaderi suku bunga efektif surabaya surakarta sutami syariah syed tahir hijazi t tamantirto teori akuntansi the accounting review the impairment of assets. the quality management journal tinjauan kritis produk murabahah u udayana ummu universitas gadjah mada universitas sebelas maret university of washington v volatilitas harga volatility of prices w washington whistleblowing wisnu wardhana wrongdoing y yogyakarta *corresponding author, e_mail address: erni.suryandari34@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 128-140, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18165 interpretasi investor non-profesional atas implementasi international financial reporting standard (ifrs) 8 dan pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 5 dalam perspektif framing information erni suryandari* & imelda puspita arisanti program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, d. i. yogyakarta, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 15 nov 2016 revised 10 des 2016 accepted 21 des 2016 keywords: ifrs 8; psak 5; framing effect; non professional investor’s interpretation this study aims to examines effects of variable implementation of ifrs 8 which differs in ifrs 8 positive frame, ifrs 8 negative frame, psak 5 positive frame, and psak 5 negative frame toward non profesional investor’s interpretation, in which the report of the segment is different between ifrs 8 and psak 5. this study using experiment with factorial design 2x2 between subject. the subject is 120 participants from accounting undergraduate students of one university in yogyakarta as a subtitute of non professional investors. data analysis used to test hypotetical result is multiple regression with additional analysis in the form of case analysis. the results show that segment information in ifrs 8 with positive frame has positive effect on non professional investor’s interpretation than those in psak 5 with positive frame. in contrast, segment information in psak 5 with negative frame does not has effect on non professional investor’s interpretation than those in ifrs 8 with negative frame. this study proves that assessment and individu interpretation can be affected by framing and prospect theory plays a role in option choosing and the assessment. there is no difference in interpretation by investor non professional when the information given such as difference format. © 2017 jai. all rights reserved pendahuluan adanya international financial reporting standard (ifrs) memudahkan bisnis terhubung di seluruh dunia dengan standar pelaporan pelaporan keuangan berterima global yang tercermin dalam informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. namun adaptasi ifrs tidaklah mudah. sebuah negara membutuhkan waktu cukup lama untuk menyesuaikan diri dan memahami karakteristik aturan pelaporan keuangan yang baru. penerapan ifrs yang efektif mulai berlaku tahun 2012 di indonesia juga memunculkan banyak kesulitan dan kendala bagi perusahaan terutama dalam banyak aspek seperti aturan mengenai laporan konsolidasian, laporan interim, pengakuan dan pengungkapan imbalan karyawan, segmen operasi, dan sebagainya. kesulitan yang dialami perusahaan berupa adopsi untuk pertama kali, ketidakjelasan lini jika membedakan kondisi ketika ketentuan akuntansi yang berbeda diterapkan, adanya peningkatan biaya training dan konsultasi terhadap ifrs, atau perusahaan perlu melakukan penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan dengan pengecualian dan larangan yang diberikan ifrs (putri et al., 2012). kesulitan lain juga dirasakan oleh investor. format laporan konsolidasian yang berubah tentu akan memengaruhi investor dalam memahami isi laporan keuangan secara keseluruhan. investor perlu belajar dan menyesuaikan diri dengan standar pelaporan ini, sebab banyak informasi yang tentu maknanya berbeda dari standar pelaporan yang sebelumnya. akan tetapi, permasalahan bukan saja berasal dari pelaporan dan pengungkapan yang berubah saat ifrs telah diterapkan, melainkan juga berasal dari investor itu sendiri. banyak investor yang tidak bisa memahami dan tidak bisa menafsirkan isi informasi dalam laporan keuangan, baik karena kurangnya pemahaman ekonomi dan investasi maupun karena faktor lainnya. selain itu, banyak juga investor yang tidak memiliki pengalaman suryandari & arisanti. – ifrs 8 dan psak 5 dalam framing information 129 yang cukup memadai dalam berinvestasi karena merupakan investor baru (putri et al., 2012). investor yang demikian (baru) disebut sebagai investor non profesional. investor non profesional akan sulit memahami makna laporan keuangan jika formatnya berbeda dan akan kesulitan menginterpretasi informasi dan memberikan penilaian atas informasi yang termuat di dalamnya, karena ada kemungkinan bukan mereka sendiri yang menafsirkan informasi keuangan, melainkan ada pihak lain yang berperan sebagai penasehat keuangan atau konsultan keuangan yang membantu investor non profesional dalam pengambilan keputusan terkait dengan informasi yang disajikan entitas dalam laporan keuangan. namun demikian, tetap saja sebagai seorang investor apakah profesional ataupun non profesional seharusnya memahami dan bisa menginterpretasikan informasi dari laporan keuangan yang disajikan (frederickson dan miller, 2004). terkait dengan adaptasi ifrs dan investor non profesional, salah satu yang mengalami perubahan standar adalah mengenai segmen operasi. standar ifrs yang mengatur mengenai segmen operasi adalah ifrs 8, sedangkan pada pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) yang mengatur tentang pelaporan segmen yaitu psak 5. pelaporan segmen ini bertujuan untuk memberikan informasi pada pengguna mengenai outline pembahasan manajemen yang meliputi kegiatan operasi dan ikhtisar kinerja keuangan segmen. kedua standar tersebut memiliki perbedaan terkait segmen yang dilaporkan. perbedaan utama dari dua standar tersebut yaitu; pada ifrs 8 segmen yang dilaporkan adalah segmen operasi saja, sementara pada psak 5 melaporkan segmen operasi dengan tambahan rincian per area geografis. informasi segmen operasi biasanya dapat ditemukan di kolom analisis dan pembahasan manajemen dan merupakan item krusial dalam laporan keuangan karena berisi tinjauan operasi perusahaan selama tahun berjalan (putri et al., 2012). oleh karena aturan mengenai segmen operasi di indonesia berubah secara berkala, yang dimulai dari penerapan psak 5 kemudian diubah menjadi penerapan psak 5 (revisi 2009), dan sekarang mengadaptasi ifrs 8, maka format penyajian terhadap pelaporan dan pengungkapan segmen secara tidak langsung memengaruhi penafsiran oleh investor non profesional. format penyajian tersebut berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan. banyaknya segmen operasi dalam pelaporan segmen suatu entitas tentu akan memberikan informasi masing-masing sehubungan dengan pendapatan dan biaya segmen, ukuran profitabilitas segmen, aset dan liabilitas segmen, serta keputusan penting apa yang diambil dan diprioritaskan oleh masing-masing chief operating decision maker (codm) di tiap segmen. komponen kinerja keuangan yang beragam tersebut akan berujung pada laba tiap segmen. meskipun fokus utama investor adalah laba, tetapi investor juga akan melihat informasi lain yang mendukung terjadinya laba tersebut. format penyajian dalam pelaporan dan pengungkapan segmen yang disebutkan sebelumnya berpeluang memengaruhi interpretasi laba segmen, terutama bagi investor non profesional dengan membaca dan mempertimbangkan tidak hanya segmen operasi, tetapi tambahan rincian per area geografis. nichols et al. (2013) dalam hasil risetnya mengemukakan bahwa pengguna laporan keuangan memandang pengungkapan informasi geografis diperlukan untuk menilai kondisi ekonomi dan politik perusahaan. konsisten dengan penelititian tersebut, hope et al. (2009) juga menyatakan bahwa bagi perusahaan yang berhenti mengungkapkan segmen, mengkibatkan penurunan kemampuan investor dalam menggeneralisasi informasi dalam pengumuman laba kuartalan. interpretasi investor non profesional akan dibayangi oleh perilaku bias dalam pengambilan keputusan investasi, seperti ketidaktahuan informasi; keraguan dalam memberikan penilaian; dan salah persepsi dalam memahami informasi yang disajikan. seringkali dalam proses pengambilan keputusan banyak para decision maker yang hanya mendasarkan pada cara yang sederhana dan mudah saja (bazerman, 1994; hope et al, 2004). hal tersebut terjadi karena terbatasnya kapasitas kemampuan mereka dalam memproses informasi sehingga mereka hanya mengadopsi cara-cara sederhana dengan menggunakan mental strategies atau heuristics untuk mengatasi kompleksitas masalah yang terjadi (tversky dan kahneman, 1974; elliot dan jackson, 2006). salah satu faktor penyebab munculnya bias adalah framing. framing ini terkait dengan perbedaan pembingkaian informasi yang disajikan kepada investor, yang diduga berpengaruh terhadap keputusan investor apabila informasi tersebut diframe menjadi informasi yang mengandung gain dan informasi yang mengandung loss. bias tersebut bisa terjadi pada investor non jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 128-140: januari 2017 130 profesional ketika mereka diberikan informasi segmen yang berbeda antara informasi segmen operasi dengan ifrs 8 dengan informasi segmen operasi psak yang menambahkan segmen geografis (arifin, 2004). peneliti menduga ada perbedaan interpretasi oleh investor non profesional ketika opsi atas penghentian atau pemberlanjutan segmen berdasarkan informasi segmen disajikan dalam bentuk ifrs 8 positive frame, ifrs 8 negative frame, psak 5 positive frame, dan psak 5 negative frame terkait faktor kesederhanaan atau ketidaksederhanaan format yang kemungkinan memengaruhi keputusan investasi investor non profesional (arifin, 2004). berangkat dari paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pelaporan segmen operasi dengan ifrs 8 dan psak 5 yang dinyatakan dalam positive frame dan negative frame terhadap interpretasi investor non profesional. penelitian ini memberikan kontribusi pada dampak adopsi ifrs terutama ifrs 8 dan menambah referensi penelitian tentang investor non professional. kontribusi lain dari penelitian ini adalah menjadi dasar pertimbangan dan penilaian atas informasi segmen agar investor non professional lebih memahami dan handal dalam menginterpretasikan opsi investasi terkait segmen. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis ifrs 8, psak 5, dan interpretasi investor non profesional ifrs 8 menetapkan bagaimana sebuah entitas melaporkan informasi segmen operasinya dalam laporan keuangan. sebagai akibat dari amandemen yang dibuat pada international accounting standard (ias) no. 14, seluruh entitas diwajibkan untuk melaporkan informasi pilihan segmen operasinya dalam laporan keuangan interim, ketika laporan keuangan interim diperlukan. ifrs 8 juga menetapkan persyaratan untuk pengungkapan terkait produk dan jasa, daerah geografis, dan pelanggan penting. di masa lalu, terdapat perdebatan mengenai nilai dan validitas hasil pengungkapan basis segmen operasi. ifrs 8 mewajibkan entitas untuk melaporkan ukuran laba atau rugi segmen operasi dan aset segmen. ifrs 8 juga mewajibkan entitas pelaporan untuk melaporkan ukuran liabilitas segmen dan pendapatan khusus dan item-item biaya jika ukuran tersebut disediakan rutin oleh chief operating decion maker, serta mewajibkan rekonsiliasi total pendapatan segmen, total laba atau rugi, total aset, total liabilitas, dan jumlah lainnya yang diungkapakan oleh segmen yang dilaporkan untuk pencocokkan jumlah dalam laporan keuangan entitas (epstein dan jermakowicz, 2010). informasi-informasi tersebut digunakan tidak hanya untuk pelaporan segmen dan untuk penggunaan internal, tetapi juga digunakan dalam laporan keuangan yang diperuntukkan untuk pengguna eksternal untuk menginterpretasikan tinjauan keuangan segmen operasi termasuk sebagai pembanding dengan periode sebelumnya. segmen operasi dan segmen yang dilaporkan dalam ifrs 8 berbagai standar akuntansi keuangan mendefinisikan segmen operasi dan segmen yang dilaporkan secara berbeda, seperti ias 14 yang tidak mendefinisikan secara terpisah apa itu segmen operasi melainkan menggabungkannya dalam istilah pelaporan segmen (segmen reporting); sementara psak 5 (revisi 2009) dan fas 131 secara khusus menyatakan bahwa segmen operasi adalah komponen suatu entitas yang (1) menjalankan suatu kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan beban atau biaya; (2) hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh chief operating decision maker entitas tersebut untuk membuat keputusan terkait alokasi sumber daya dan mengevaluasi kinerja; dan (3) menyediakan informasi keuangan terpisah dari segmen lainnya. menurut epstein dan jermakowicz (2010) segmen yang dilaporkan merupakan subset dari segmen operasi. dengan kata lain, mungkin tidak semua segmen operasi memenuhi kriteria sebagai segmen yang dilaporkan. kriteria yang ditetapkan ifrs agar suatu segmen operasi memenuhi kualifikasi sebagai segmen yang dilaporkan disebut sebagai ambang batas kuantitatif alternatif (alternative quantitative threshold) dengan angka pengujian sebesar 10%. segmen operasi yang tidak memenuhi ambang batas kuantitatif tersebut masih dapat dianggap sebagai segmen dilaporkan dan diungkapkan terpisah, apabila menurut manajemen informasi segmen tersebut bermanfaat bagi pengguna eksternal. oleh karena itu, kunci pemahaman konsep ini adalah penerapan standar ifrs yang tepat, karena tidak setiap bagian dari entitas memerlukan segmen operasi suryandari & arisanti. – ifrs 8 dan psak 5 dalam framing information 131 atau menjadi segmen operasi itu sendiri, misalnya kantor pusat yang merupakan departemen fungsional dan tidak memperoleh penghasilan. karakteristik pelaporan segmen psak 5 pada peristiwa dimana secara internal segmen yang dilaporkan kurang sesuai untuk mendefinisikan segmen industri dan segmen geografis, ifrs 8 mengungkapkan dan melaporkan segmen entitas berdasarkan pada sudut pandang manajemen dan untuk keperluan internal, hal ini tentu berbeda dengan aturan pada psak 5. perbedaan utama pelaporan segmen ifrs 8 dengan pelaporan segmen psak 5 adalah bahwa segmen yang dilaporkan hanyalah segmen operasi yang mencakup pembahasan operasi secara umum, pembahasan informasi laba atau rugi segmen, dan pembahasan aset, liabilitas, dan rekonsiliasi total laba rugi segmen, sedangkan pada psak 5 perusahaan diharuskan untuk melaporkan segmen operasi, segmen industri, dan segmen geografis dalam pelaporan segmennya. psak 5 menyatakan bahwa untuk tujuan pelaporan, segmen industri dan geografis dapat ditentukan dengan berbagai cara. pengelompokan aktivitas perusahaan menurut segmen untuk tujuan ini merupakan tanggung jawab manajemen. dalam keputusannya, manajemen biasanya mempertimbangkan banyak faktor, antara lain kesamaan dan perbedaan produk serta aktivitas perusahaan; profitabilitas, risiko dan pertumbuhan produk serta aktivitas perusahaan; dan bidang-bidang operasi serta pemasaran dan kepentingan relatif masing-masing bidang terhadap perusahaan secara keseluruhan. adanya ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi dan karakteristik dari industri tertentu seperti industri perbankan dan asuransi merupakan faktor tambahan yang harus dipertimbangkan dalam penentuan segmen yang harus dilaporkan (iai, 1994). dalam ifrs, segmen industri dan segmen geografis tidak secara spesifik dilaporkan, sehingga ada kemungkinan bahwa meskipun tidak terkait secara langsung dengan laba, investor non profesional mempertimbangkan segmen industri dan segmen geografis untuk menilai apakah di tahun berjalan segmen atau produk atau segmen yang bersangkutan menguntungkan atau merugikan. beberapa penelitian terdahulu mengenai pelaporan segmen menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai perlu tidaknya segmen geografis dan segmen industri dalam pelaporan segmen. dalam penelitian hope et al. (2004) berpendapat bahwa ketidakadaan pengungkapan laba segmen geografis tidak berdampak pada keakuratan peramalan analis, sehingga fasb tidak lagi memerlukan pengungkapan laba segmen geografis untuk segmen tambahan dalam memprediksi laba perusahaan multinasional. senada dengan penelitian tersebut, chen dan zhang (2006) berpendapat bahwa perubahan laba antar segmen menyebabkan asimetri informasi terhadap kinerja segmen, yang mengarah pada market misvaluation. sedangkan wulandari (2011) menyatakan bahwa pengungkapan segmen geografis sama pentingnya dengan pengungkapan segmen operasi sebab terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan segmen geografis dengan foreign earnings perusahaan. dari ketiga hasil penelitian tersebut, peneliti menduga bahwa ada tidaknya pengungkapan segmen tambahan seperti segmen geografis selain segmen operasi akan memengaruhi pemahaman dan penilaian laba segmen oleh investor non profesional. pelaporan segmen berguna untuk mengetahui rincian kegiatan operasi dan kinerja keuangan suatu perusahaan selama tahun berjalan. dengan melaporkan segmen, hal ini membuktikan bahwa perusahaan transparan dan akuntabel terhadap laporan keuangannya. terkait dengan entitas multi segmen, dengan diterapkannya ifrs 8 investor non profesional diduga akan menafsirkan secara berbeda hal-hal yang dilaporkan seperti aset, kewajiban, pendapatan, biaya, dan laba segmen karena format pelaporannya yang berbeda dari aturan sebelumnya, serta penyajian laporan memang ditujukan untuk pelaporan internal dari sudut pandang manajemen justru akan membuat investor non profesional salah menginterpretasi informasi. format pelaporan dan pengungkapan segmen disajikan secara berbeda oleh masingmasing perusahaan. tipikal penyajian tersebut berdasarkan pada kebijakan akuntansi yang diambil perusahaan. seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada perusahaan yang hanya melaporkan segmen operasi sesuai dengan ifrs 8, ada juga perusahaan yang melaporkan elemenelemen segmen industri dan segmen geografis. beragam tipikal penyajian pelaporan segmen tersebut sangat memungkinkan memengaruhi penilaian laba secara keseluruhan oleh investor non profesional. hal itu berkaitan dengan konsep pembingkaian informasi (framing information) yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 128-140: januari 2017 132 framing effect pada implementasi ifrs 8 dan psak 5 pada umumnya dalam melihat laporan keuangan, investor hanya berfokus pada laba atau rugi sesuai dengan prinsip bottom line. jika menghasilkan laba, investor akan melanjutkan investasinya dan mengevaluasi secara berkelanjutan, namun jika sebaliknya, maka investor cenderung memilih untuk tidak melanjutkan, atau dari dua kondisi tersebut bisa saja investor bersikap netral, dan investor memiliki kecenderungan untuk memilih alternatif yang memberikan benefit kepadanya. framing effect merupakan format atau cara penyampaian informasi yang dibingkai dengan arah tertentu yang dapat memengaruhi individu dalam pengambilan keputusan. biasanya framing effect ini terjadi pada manajer dan investor. framing effect pada manajer dalam banyak kasus mengakibatkan timbulnya eskalasi komitmen, sedangkan fenomena framing effect pada investor biasanya menimbulkan konsekuensi terkait dengan keputusan investasi. di dalam framing effect, informasi disajikan dalam dua jenis pembingkaian, yaitu informasi yang dibingkai positif (positive framed) dan informasi yang dibingkai negatif (negative framed). informasi yang dibingkai positif merupakan informasi tertentu yang dibingkai dalam bentuk gain/return yang diterima individu, sedangkan informasi negatif merupakan informasi tertentu yang dibingkai dalam bentuk loss/risk yang diterima individu. beberapa penelitian mengenai framing effect yang berkaitan dengan pengambilan keputusan telah banyak dilakukan, seperti penelitian wardani dan sukirno (2014) yang menyatakan bahwa manajer dalam kondisi positive framing tidak akan berinvestasi dibandingkan pada manajer dalam kondisi tanpa framing, sedangkan manajer dalam kondisi negative framing akan berinvestasi dibandingkan pada manajer dalam kondisi tanpa framing karena informasi yang disajikan dalam negative framing meningkatkan preferensi resiko individu. konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya, putri et al., (2012) juga menyatakan bahwa partisipan dalam penelitiannya mengambil tindakan yang tidak beresiko ketika informasi disajikan dalam bentuk positive framed. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu informasi dibingkai secara positif dan tampak menguntungkan, maka kebanyakan individu akan memilih opsi keputusan yang tidak beresiko dan dapat diterima (acceptable). namun, framing effect tersebut tergantung pada situasi apakah individu menguraikan atau tidak menguraikan (elaborate) rangkaian informasi selama proses pembuatan keputusan. dalam kondisi lowelaborate, framing effect dapat diamati namun dalam kondisi high-elaborate, framing effect tidak dapat diamati (takemura, 1993). bingkai positif (positifve frame) ifrs 8 menyajikan pelaporan segmen operasi yang melaporkan dan mengungkapkan informasi segmen operasi perusahaan secara keseluruhan. maksud dari pelaporan dan pengungkapan secara keseluruhan adalah informasi segmen yang tercantum tidak dilaporkan menurut area geografis seperti psak 5 tetapi telah secara komprehensif per segmen atau per divisi. informasi segmen dalam ifrs 8 ini lebih terpadu dan terintergrasi yang menyederhanakan informasi menjadi ikhtisar yang lebih mudah dipahami oleh investor. bagi investor non profesional kesederhanaan format dan informasi yang “siap pakai” sangat memengaruhi keputusan investasi mereka karena memudahkan mereka dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan keputusan investasinya. eksperimen ini dilakukan karena ada ketidakkonsistenan hasil penelitian seperti penelitian hope et al. (2009) yang menyatakan bahwa pada perusahaan yang menghentikan pengungkapan laba segmen terdapat penurunan kemampuan investor dalam menggeneralisasi informasi dari pengumuman laba kuartalan. oleh karena pengalaman berinvestasi investor non profesional masih kurang, maka mereka masih belum mahir dalam menganalisis laporan keuangan layaknya investor profesional atau analis. semakin sederhana sebuah informasi, maka semakin banyak yang bisa dipahami oleh investor non profesional. investor non profesional memproses informasi secara berbeda dengan investor profesional, mereka membaca laporan keuangan dalam urutan penyajian laporan tersebut, sehingga mereka memeroleh informasi yang tidak terstruktur karena mereka belum memiliki model valuasi sendiri (bouwman, 1982; maines dan mcdaniel, 2000; dalam fortin dan berthelot, 2009). susanto (2008) dalam wardani dan sukirno (2014) menyatakan bahwa pembingkaian informasi berpengaruh terhadap sifat keputusan yang diambil. putri et al. (2012) menyatakan bahwa partisipan mengambil tindakan yang tidak berisiko suryandari & arisanti. – ifrs 8 dan psak 5 dalam framing information 133 ketika informasi disajikan dalam bentuk positive framed karena ketika suatu informasi dibingkai secara positif dan tampak menguntungkan, maka kebanyakan individu akan memilih opsi keputusan yang tidak beresiko dan dapat diterima (acceptable). arifin (2004) juga menyatakan ketika informasi keputusan dapat disederhanakan atau ketika informasi disajikan dalam gain/loss domain positive framing, maka pengaruh framing akan sangat signifikan terhadap pengambilan keputusan dan penilaian partisipan. berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h1 : pelaporan segmen operasi dengan ifrs 8 yang dinyatakan dalam positive frame memiliki pengaruh positif yang lebih signifikan terhadap interpretasi investor non profesional dibandingkan pelaporan segmen operasi dengan psak 5 yang dinyatakan dalam positive frame. bingkai negatif (negative frame) ifrs 8 menyajikan pelaporan segmen operasi yang melaporkan dan mengungkapkan informasi segmen operasi perusahaan secara keseluruhan. maksud dari pelaporan dan pengungkapan secara keseluruhan adalah informasi segmen yang tercantum tidak dilaporkan menurut area geografis seperti psak 5 tetapi telah secara komprehensif per segmen atau per divisi. informasi segmen dalam ifrs 8 ini lebih terpadu dan terintergrasi yang menyederhanakan informasi menjadi ikhtisar yang lebih mudah dipahami oleh investor. bagi investor non profesional kesederhanaan format dan informasi yang “siap pakai” sangat memengaruhi keputusan investasi mereka karena memudahkan mereka dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan keputusan investasinya. hal ini karena pengalaman berinvestasi mereka masih kurang sehingga mereka masih belum mahir dalam menganalisis laporan keuangan tidak seperti investor profesional atau analis. semakin sederhana sebuah informasi, maka semakin banyak yang bisa dipahami oleh investor. investor non profesional memproses informasi secara berbeda dengan investor profesional, mereka membaca laporan keuangan dalam urutan penyajian laporan tersebut, sehingga mereka memeroleh informasi yang tidak terstruktur karena mereka belum memiliki model valuasi sendiri (fortin dan berthelot, 2009). berbeda dengan behn et al. (2002) dan wulandari (2011) yang menyatakan bahwa informasi segmen per negara sangat informatif dan berguna karena lebih mudah diinterpretasikan. susanto (2008) dalam wardani dan sukirno (2014) menyatakan bahwa pembingkaian informasi berpengaruh terhadap sifat keputusan yang diambil. arifin (2004) juga menyatakan ketika informasi keputusan tidak dapat disederhanakan atau ketika informasi disajikan dalam gain/loss domain negative framing pengaruh framing tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan dan penilaian partisipan. berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h2 : pelaporan segmen operasi dengan ifrs 8 yang dinyatakan dalam negative frame memiliki pengaruh negatif yang lebih signifikan terhadap interpretasi investor non profesional dibandingkan dengan psak 5 yang dinyatakan dalam negative frame. metode penelitian desain penelitian penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2 between subject. eksperimen ini memanipulasi suatu kasus dengan framing negatif dan framing positif pada pelaporan hanya segmen operasi dan pelaporan dengan segmen geografis dan segmen industri. tabel 1 menyajikan desain eksperimen. tabel 1. desain eksperimen 2x2 between subject format pelaporan segmen operasi framing effect positif negatif ifrs 8 a b non ifrs 8 (psak 5) c d tugas eksperimen eksperimen dilakukan dalam empat tahapan sebagai berikut: (1) tahap pengisian form pernyataan kesediaan dan data demografi partisipan; tahap ini merupakan tahap awal dimana partisipan diminta untuk mengisi nama dan semester yang sedang ditempuh beserta mengisi beberapa ketentuan persetujuan yang dilanjutkan dengan menandatangani form sebagai tanda kesediaan dan kesepakatan untuk berpartisipasi dalam eksperimen. setelah itu, partisipan diminta untuk mengisi data demografi yang disediakan untuk keperluan arsip peneliti; (2) tahap treatment; pada tahap ini, partisipan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 128-140: januari 2017 134 diberikan ilustrasi kasus yang terbagi kedalam empat treatment yaitu: ilustrasi kasus dengan format ifrs 8 dalam framing positif; ilustrasi kasus dengan format ifrs 8 dalam framing negatif; ilustrasi tanpa format ifrs 8 (format psak 5) dalam framing positif; dan ilustrasi kasus tanpa format ifrs 8 (format psak 5) dalam framing negatif. dalam kasus, partisipan dimanipulasi untuk bertindak seolah-olah sebagai investor yang berinvestasi di pt. kshs, sebuah perusahaan penghasil kertas. treatment tersebut diberikan agar partisipan sebagai seorang investor dapat melihat informasi terkait laba perusahaan, berdasarkan informasi tersebut partisipan memutuskan alternatif yang hendak dipilih, apakah alternatif a atau alternatif b; (3) tahap pemberian penilaian atau interpretasi; pada tahap ini, setelah diberikan perlakuan, partisipan diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan alternatif yang telah dipilih dengan menyatakan apakah alternatif tersebut menguntungkan atau merugikan, dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui apakah partisipan dapat menafsirkan informasi yang diberikan dalam kasus. opsi tersebut diukur dengan menggunakan skala diferensial semantik sesuai dengan persepsi partisipan dengan melingkari angka/poin dari skala; (4) tahap manipulation checki; pada tahap ini, ada empat soal dalam manipulation check. partisipan diminta untuk melingkari jawaban benar atau salah (b/s) pada setiap pernyataan yang tertulis. manipulation check merupakan kontrol atas jawaban yang diberikan partisipan untuk mengukur besarnya kemampuan partisipan dalam memahami ilustrasi kasus yang diberikan. berikut adalah tugas yang harus diselesaikan oleh partisipan berdasarkan treatment yang diberikan: (1) partisipan yang mendapatkan kasus a diberi treatment kasus dengan ifrs 8 dalam framing positif; (2) partisipan yang mendapatkan kasus b diberi treatment kasus dengan ifrs 8 dalam framing negatif; (3) partisipan yang mendapatkan kasus c diberi treatment kasus dengan psak 5 dalam framing positif; dan (4) partisipan yang mendapatkan kasus d diberi treatment kasus dengan psak 5 dalam framing negatif. semua partisipan yang dibagi ke dalam empat kategori diminta memilih salah satu dari dua alternatif keputusan, yaitu “a” atau “b”. subjek eksperimen definisi investor non profesional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investor baru dan calon investor yang kurang berpengalaman dalam bidang investasi serta memiliki background ekonomi tetapi masih belum memahami ifrs secara tepat (elliot dan jackson, 2006). partisipan yang sesuai untuk mewakili investor non profesional merupakan mahasiswa s1, sebab mereka masih dalam proses belajar dan belum berpengalaman dalam berinvestasi meskipun beberapa dari mereka diduga sudah pernah/sedang berinvestasi di komunitas pasar modal dalam rangka mengaplikasikan wawasan yang diperoleh selama proses perkuliahan. oleh karena itu, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa s1 akuntansi salah satu perguruan tinggi yang ada di yogyakarta. peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan partisipan dengan kriteria yaitu mahasiswa s1 akuntansi yang sedang atau telah mengampu mata kuliah akuntansi manajemen, teori akuntansi, pasar modal & teori portofolio dan akuntansi keperilakuan, dikarenakan mahasiswa tersebut diasumsikan memahami keputusan investasi. partisipan yang diikutsertakan adalah 120 orang dengan masingmasing 30 orang untuk mengisi setiap versi kasus. definisi operasional dan pengukuran variabel variabel dependen pada penelitian ini adalah interpretasi investor non profesional yang merujuk pada seberapa jauh pemahaman dan kemampuan investor dalam menafsirkan dan menginterpretasikan informasi segmen perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan terkait keputusan investasinya (elliot dan jackson, 2006). pengukuran variabel interpretasi investor non profesional dilakukan dengan melihat jawaban partisipan dalam skala 1 sampai 7. skala 1-3 adalah interpretasi merugikan dan skala 4-7 adalah interpretasi menguntungkan. sedangkan variabel independen adalah penerapan ifrs 8 dan framing effect. penerapan ifrs merupakan salah satu aturan yang mengatur pelaporan dan pengungkapan segmen operasi perusahaan oleh manajemen secara internal untuk membuat keputusan (crawford et al., 2012). penerapan ifrs 8 adalah standar ifrs yang diterapkan di perusahaan multi-segmen terkait dengan pengungkapan dan pelaporan segmen operasi dalam perusahaan, mulai berlaku di indonesia sejak januari 2012. adapun framing effect didefinisikan sebagai pembingkaian informasi yang dapat memengaruhi decision maker dalam pembuatan suryandari & arisanti. – ifrs 8 dan psak 5 dalam framing information 135 keputusan. framing membingkai informasi menjadi informasi yang bersifat gain dan loss yang diduga akan memengaruhi decision maker dalam membuat keputusan. framing yang diberikan dalam instrumen kasus diduga dapat memengaruhi interpretasi investor non profesional terhadap opsi keputusan investasi yang diambil baik menghentikan maupun melanjutkan segmen (putri et al., 2012). dalam variabel independen ini, partisipan diberi dua opsi alternatif yang mengandung positive dan negative framing. untuk mengukur variabel ini mengadopsi dari penelitian yahya dan surya (2012) dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan penelitian ini. pengukuran variabel ini dilakukan dengan memberikan skor 0 dan 1, perlakuan positive framing akan diberi skor 1 dan perlakuan negative framing akan diberi skor 0. metode analisis analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut : pseg = α + ß1 ifrs + ß2 framing + ɛ keterangan: pseg = interpretasi laba segmen yang diukur dengan menggunakan skala 1-7. α = adalah konstanta. ifrs = penerapan ifrs 8 yang meliputi format pelaporan ifrs dan format pelaporan tanpa ifrs dan psak 5. framing = framing effect yang membingkai informasi segmen dalam format ifrs 8 dengan positive dan negative frame dan informasi segmen dalam format psak 5 dengan positive dan negative frame. skor 1 untuk positive framing dan skor 0 untuk negative framing. ɛ = error. uji statistik t uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. hasil dan pembahasan statistik deskriptif dari responden (subyek) penelitian disajikan pada tabel 2 dan 3. sedangkan hasil uji hipotesis disajikan pada tabel 4. berdasarkan hasil uji statistik ditemukan bahwa variabel ifrs 8 positive frame memiliki nilai sig. t ≤ α 0,05 yaitu 0,002 ≤ 0,05 dan arah koefisien regresi adalah positif artinya ifrs 8 positive frame berpengaruh positif dan signifikan terhadap interpretasi investor non profesional. untuk variabel psak 5 positive frame memiliki nilai sig. t ≤ α 0,05 yaitu 0,014 ≤ 0,05 dan arah koefisien regresi positif artinya psak 5 positive frame berpengaruh positif dan signifikan terhadap interpretasi investor non profesional. nilai sig t ifrs 8 positive frame ≤ nilai sig. t psak 5 positive frame yaitu 0,002 ≤ 0,014 artinya ifrs 8 positive frame berpengaruh positif dan lebih signifikan dibandingkan dengan psak 5 positive frame. tabel 2. statistik deskriptif status investasi dari partisipan keterangan ya tidak jumlah status investasi kasus a 8 16 24 percent (%) 8,33 16,67 25,00 status investasi kasus b 8 17 25 percent (%) 8,33 17,71 26,04 status investasi kasus c 9 16 25 percent (%) 9,375 16,67 26,04 status investasi kasus d 9 13 22 percent (%) 9,375 13,54 22,92 jumlah 34 62 96 percent total (%) 35,41 64,59 100,00 format laporan segmen ifrs 8 memiliki pengaruh besar terhadap opsi investor dan penilaian atas opsi tersebut, demikian juga informasi dalam segmen dalam psak 5. namun format laporan dalam ifrs 8 menyajikan informasi segmen yang lebih sederhana dan secara komprehensif dibandingkan dengan psak 5 yang menyajikan informasi segmen dengan tambahan rincian area geografis. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa h1 diterima atau terdukung. berdasarkan hasil uji statistik ditemukan bahwa variabel ifrs 8 negative frame memiliki nilai sig. t ≤ α 0,05 yaitu 0,017 ≤ 0,05 dan arah koefisien regresi adalah positif artinya ifrs 8 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 128-140: januari 2017 136 tabel 3. lama investasi partisipan keterangan kasus a kasus b kasus c kasus d jumlah percent (%) 0 bulan (tidak berinvestasi) 16 17 16 13 62 64,58 ≤ 6 bulan 3 3 1 5 12 12,50 6 bulan – 1 tahun 2 6 2 10 10,42 1 – 3 tahun 5 3 2 2 12 12,50 ≥ 5 tahun 0,00 jumlah 24 25 25 22 96 100,00 tabel 4. hasil uji t model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta tolerance vif (constant) -.308 2.472 -.125 .902 ifrs8 pos fram .891 .247 .379 3.602 .002 .946 1.057 ifrs8 neg fram .625 .237 .279 2.634 .017 .933 1.072 psak5 pos fram .651 .236 .298 2.755 .014 .898 1.113 psak5 neg fram .864 .188 .501 4.604 .000 .887 1.128 negative frame berpengaruh positif dan signifikan terhadap interpretasi investor non profesional. untuk variabel psak 5 negative frame memiliki nilai sig. t ≤ α 0,05 yaitu 0,000 ≤ 0,05 dan arah koefisien regresi positif artinya psak 5 negative frame berpengaruh positif dan signifikan terhadap interpretasi investor non profesional. nilai sig t ifrs 8 negative frame ≥ nilai sig t psak 5 negative frame yaitu 0,017 ≥ 0,000 yang artinya psak 5 negative frame berpengaruh positif dan lebih signifikan dibandingkan dengan ifrs 8 negative frame. dalam kondisi dimana informasi disajikan dalam negative frame ada kecenderungan dari investor untuk memilih opsi yang menguntungkan bagi mereka. dari kedua format laporan segmen operasi yaitu ifrs 8 dan psak 5 pada negative frame mahasiswa yang memilih opsi menghentikan dan menilai bahwa opsi tersebut menguntungkan sejumlah paling banyak dari pada penilaian lainnya, namun penilaian cenderung beragam ketika informasi disajikan dalam psak 5 negative frame dimana partisipan tidak hanya memilih opsi menghentikan tetapi juga memilih opsi melanjutkan dan memiliki penilaian merugikan. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa h2 ditolak atau tidak terdukung. pembahasan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan ifrs 8 dan framing effect terhadap interpretasi investor non profesional, kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa informasi segmen dalam ifrs 8 dengan positive frame berpengaruh positif dan lebih signifikan terhadap interpretasi investor non profesional dibandingkan informasi segmen dalam psak 5 dengan positive frame. temuan ini menggonfirmasi bahwa peran format laporan segmen ifrs 8 memiliki pengaruh terhadap opsi investor. dalam kasus penelitian ini, format laporan segmen operasi dalam ifrs 8 menyajikan informasi segmen yang lebih sederhana dan secara komprehensif dibandingkan dengan psak 5 yang menyajikan informasi segmen dengan tambahan rincian area geografis, sehingga hal itu memberikan dampak positif pada keputusan investasi dari investor non profesional. semakin banyak informasi maka semakin kecil yang dipahami oleh investor. bagi investor non profesional seperti mahasiswa yang belum memiliki banyak pengalaman dalam berinvestasi, kesederhanaan format penyajian informasi sangat memengaruhi mereka dalam proses pemahaman informasi itu sendiri dan framing berperan dalam pembentukan persepsi terhadap pemahaman mereka atas informasi tersebut untuk pengambilan keputusan investasi (wijayanti dan rusiti, 2014). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesederhanaan format ifrs 8 dengan positive frame berpengaruh signifikan karena lebih mudah dipahami secara keseluruhan oleh partisipan terhadap interpretasi mereka atas opsi yang dipilih. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian arifin (2004) yang menyatakan ketika informasi keputusan dapat disederhanakan atau suryandari & arisanti. – ifrs 8 dan psak 5 dalam framing information 137 ketika informasi disajikan dalam gain/loss domain positive framing pengaruh framing akan sangat signifikan terhadap pengambilan keputusan partisipan. format yang sederhana memungkinkan bagi investor non profesional untuk menyerap semua informasi karena keterbatasan yang dimiliki, maka investor non profesional akan menggunakan cara-cara yang sederhana untuk memproses informasi tersebut. investor non profesional akan lebih mudah memahami konten informasi untuk pengambilan keputusan sehingga penilaian dan interpretasi mereka terhadap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang disajikan akan lebih tinggi, artinya semakin sederhana format pelaporan segmen maka semakin tinggi penilaian dan interpretasi investor non profesional terkait keputusan yang diambil. dalam kondisi dimana informasi disajikan dalam positive frame, ada kecenderungan dari investor untuk memilih opsi yang menguntungkan bagi mereka. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian putri et al. (2012) yang menyatakan bahwa partisipan mengambil tindakan yang tidak beresiko ketika informasi disajikan dalam bentuk positive framed karena ketika suatu informasi dibingkai secara positif dan tampak menguntungkan, maka kebanyakan individu akan memilih opsi keputusan yang tidak beresiko dan dapat diterima (acceptable). terkait dengan teori prospek, hasil tersebut konsisten dengan penelitian bateman dan zeithaml (1989) dalam keadaan informasi disajikan dengan bingkai positif decision maker cenderung akan menghindari resiko dengan mengambil keuntungan yang pasti dari pada menghadapi resiko keuntungan yang tidak pasti dengan tidak melanjutkan proyek. hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan interpretasi atas opsi menghentikan segmen diantara kedua format laporan tersebut dalam kondisi positive frame, dan ada pengaruh format laporan segmen dan positive frame lebih besar terjadi kepada mahasiswa yang diberikan kasus dalam ifrs positive frame. status investasi juga ternyata mendukung hasil penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa antara format laporan segmen ifrs 8 dengan positive frame pada mahasiswa yang berinvestasi dengan yang tidak berinvestasi tidak ada perbedaan interpretasi yang menyatakan bahwa opsi menghentikan segmen merupakan menguntungkan. sebaliknya, justru mean penilaian menguntungkan partisipan yang tidak berinvestasi lebih besar dibandingkan dengan yang berinvestasi. temuan yang berbeda berlaku pada format laporan segmen psak 5 dengan positive frame dimana pada partisipan yang berinvestasi mean penilaian mereka lebih kecil dibandingkan pada partisipan ynag berinvestasi dengan psak 5 positive frame. pada partisipan yang berinvestasi yang diberikan format laporan segmen ifrs 8 dengan positive frame, ditemukan mean penilaian menguntungkan mereka lebih besar karena kepada mereka yang berinvestasi terbiasa membaca dan menganalisis laporan keuangan saat ini yang sudah terstandar ifrs dan framing memengaruhi mereka. sedangkan kepada mahasiswa yang diberikan format laporan segmen psak 5 mean penilaian menguntungkan mereka lebih kecil, mereka tidak terbiasa dengan laporan keuangan yang terstandar psak 5 karena sejak tahun 2012 semua perusahaan go public sudah menggunakan standar ifrs dan framing juga memengaruhi mereka. temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan interpretasi antara partisipan yang berinvestasi yang diberikan format laporan segmen ifrs 8 dengan format laporan segmen psak 5 dengan positive frame. sebaliknya kepada mahasiswa yang tidak berinvestasi yang diberikan format laporan segmen psak 5 dengan positive frame mean penilaian menguntungkan mereka lebih besar dibandingkan jika diberikan format laporan segmen ifrs 8 dengan positive frame. hasil ini mendukung hasil penelitian biyanto (2001) yang menyatakan bahwa pembingkaian informasi memang berpengaruh terhadap sifat keputusan yang diambil, dan pengaruh tersebut akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya pengalaman individual, meskipun pengalaman investasi yang dimiliki partisipan dalam penelitian ini masih kurang sehingga dalam proses memilih opsi dan memberikan penilaian tidak begitu terpengaruh oleh kemungkinan kerugian atau resiko yang akan diterima. selanjutnya, hasil pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa informasi segmen dalam ifrs 8 dengan negative frame dan psak 5 dengan negative frame berpengaruh positif terhadap interpretasi investor non profesional. pelaporan segmen operasi dengan psak 5 dalam negative frame berpengaruh positif dan signifikan terhadap interpretasi investor non profesional dibandingkan dengan pelaporan segmen operasi dalam ifrs 8 dengan negative frame. hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang diajukan peneliti ditolak. peran format jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 128-140: januari 2017 138 laporan segmen ifrs 8 seharusnya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pilihan opsi investor dan penilaian atas opsi tersebut karena format laporan segmen operasi dalam ifrs 8 menyajikan informasi segmen yang lebih sederhana dan secara komprehensif dibandingkan dengan psak 5 yang menyajikan informasi segmen dengan tambahan rincian area geografis. namun hasil penelitian eksperimen yang didapatkan berbeda. hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian behn et al. (2002) dan wulandari (2011) yang menyatakan bahwa informasi segmen per negara secara signifikan sangat informatif dan berguna karena lebih mudah diinterpretasikan. psak 5 menyajikan segmen geografis dalam pelaporan segmen yang tercantum di laporan keuangan, artinya semakin rinci informasi segmen per negara yang disajikan maka semakin tinggi pula informasi yang dapat diinterpretasikan oleh investor, sebab investor meyakini bahwa informasi seperti itu mencerminkan aktivitas operasi perusahaan atau anak perusahaan selama periode akuntansi yang tersebar tidak hanya di satu wilayah geografis. dengan mengetahui informasi segmen per negara, maka investor dapat meninjau tidak hanya aktivitas operasi segmen dalam negeri tetapi juga segmen di negara lain yang akan memberikan gambaran mengenai kajian kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek di masa depan yang lebih baik. pengungkapan segmen geografis memberikan informasi yang lebih baik terkait foreign earnings perusahaan. dalam kondisi dimana informasi disajikan dalam negative frame, ada kecenderungan dari investor untuk memilih opsi yang menguntungkan bagi mereka. hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan interpretasi atas opsi menghentikan segmen diantara kedua format laporan tersebut dalam kondisi negative frame. meskipun tidak ada perbedaan, namun pengaruh format laporan segmen dan negative frame lebih besar dan signifikan terjadi kepada mahasiswa yang diberikan kasus dalam psak 5 negative frame. hasil ini menandakan bahwa partisipan mempertimbangkan informasi lain dalam kasus psak 5 negative frame. ternyata ketidaksederhanaan format atau informasi dalam psak 5 justru memberikan pertimbangan lain pada partisipan, berbeda dengan hasil penelitian arifin (2004) yang menyatakan bahwa ketika informasi keputusan tidak dapat disederhanakan atau ketika informasi keputusan disajikan dalam gain/loss domain negative frame pengaruh framing tidak signifikan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan partisipan. rincian informasi segmen per area geografis yang terdapat dalam psak 5 akan menambah daftar panjang informasi segmen perusahaan yang harus dianalisis dan membuat informasi tersebut. investor non profesional akan mengetahui lebih banyak informasi mengenai segmen per area geografis dibandingkan dengan yang terdapat dalam ifrs 8. dari informasi-informasi tersebut mereka dapat mempertimbangkan kemungkinan lain dengan matang sebelum mengambil keputusan agar mereka tidak salah langkah terhadap keputusan investasi jangka panjang mereka, sehingga mereka dapat meminimalisir kerugian yang diterima. bagi investor non profesional yang memiliki keterbatasan pengalaman investasi dengan memanfaatkan banyaknya rincian informasi, mereka dapat memanfaatkan rincian tersebut untuk membuat list atau highlight atau poin-poin penting untuk keperluan analisis. informasi segmen per area geografis juga dapat menjadi pembanding antara investasi dalam negeri dengan investasi asing (luar negeri). dengan demikian, semakin banyak informasi segmen per area geografis, maka semakin banyak pula informasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan investasi. status investasi juga ternyata mendukung hasil penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa antara format laporan segmen ifrs 8 dengan negative frame pada mahasiswa yang berinvestasi dengan yang tidak berinvestasi ada perbedaan interpretasi yang menyatakan bahwa opsi menghentikan segmen merupakan menguntungkan, dan mean penilaian menguntungkan partisipan yang tidak berinvestasi lebih kecil dibandingkan dengan yang berinvestasi. pada partisipan yang berinvestasi yang diberikan format laporan segmen ifrs 8 dengan negative frame, mean penilaian menguntungkan mereka lebih kecil sedangkan kepada mahasiswa yang diberikan format laporan segmen psak 5 mean penilaian menguntungkan mereka lebih besar dan framing juga memengaruhi mereka sangat signifikan. kepada mahasiswa yang tidak berinvestasi yang diberikan format laporan segmen psak 5 dengan negative frame, mean penilaian menguntungkan mereka lebih besar dibandingkan jika diberikan format laporan segmen ifrs 8 dengan negative frame. hasil ini mendukung hasil penelitian biyanto (2001) yang menyatakan bahwa pembingkaian informasi memang berpengaruh terhadap suryandari & arisanti. – ifrs 8 dan psak 5 dalam framing information 139 sifat keputusan yang diambil, dan pengaruh tersebut akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya pengalaman individual, meskipun pengalaman investasi yang dimiliki partisipan dalam penelitian ini masih kurang sehingga dalam proses memilih opsi dan memberikan penilaian tidak begitu terpengaruh oleh kemungkinan kerugian atau resiko yang akan diterima. simpulan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable penerapan ifrs 8 yang dibedakan menjadi ifrs 8 positive frame, ifrs 8 negative frame dan psak 5 positive frame, psak 5 negative frame terhadap investasi investor non professional. penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian factorial 2x2 between subject. subjek penelitian merupakan mahasiswa s1 program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta. hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi segmen dalam ifrs 8 dengan positive frame dan psak 5 positive frame berpengaruh positif dan signifikan terhadap interpretasi investor non professional, namun informasi segmen dalam ifrs 8 positive frame lebih mudah di interpretasikan oleh investor non professional dari pada informasi segmen dalam psak 5 positive frame. berangkat dari temuan ini maka relevansi adaptasi psak 5 menjadi ifrs 8 memberikan dampak positif bagi investor non professional ketika disajikan dalam bentuk positive frame. namun demikian, penelitian ini justru menunjukkan bahwa informasi segmen dalam psak 5 negative frame dan ifrs 8 negative frame berpengaruh positif dan signifikan terhadap interpretasi investor non professional. temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan, yakni diduga berpengaruh negatif terhadap keputusan investor. alasan yang mungkin menjelaskan temuan ini adalah masih kurang banyaknya pengalaman investor non professional dalam membaca informasi keuangan, sehingga hal itu menjadikan incestor keliru mengambil keputusan investasinya. penelitian ini juga menemukan bahwa informasi segmen dalam psak 5 negative frame lebih mudah diinterprettasikan oleh investor non professional dari pada informasi segmen dalam ifrs 8 negative frame. artinya, relevansi adaptasi ifrs 8 dari psak 5 sekali lagi akan berdampak positif jika disajikan dalam bentuk bukan negative frame, yaitu positive frame. keterbatasan dalam penelitian adalah mahasiswa cenderung tidak membaca instruksi pengerjaan kasus secara seksama dan menyeluruh, instrument kasus dalam penelitian ini belum banyak ditemukan serta peneliti tidak menambahkan kuesioner untuk melengkapi konsep akibatnya mahasiswa yang tidak lolos manipulation check cukup banyak. saran dari penelitian ini penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan siapa yang akan dijadikan subjek penelitian, sebaiknya tidak menggunakan mahasiswa s1 tetapi karyawan. perbanyak pertanyaan dalam kuesioner dan manipulation check serta upayakan untuk menjadikan instrumen kasus lebih mudah dipahami. penelitian selanjutnya juga dapat menambah teori seperti teori prospek dan preferensi investor. daftar pustaka arifin, a. 2004. pengaruh framing pada keputusan akuntansi managerial dalam perspektif individu-kelompok: pengujian atas prospect theory dan fuzzy-trace theory. tesis, universitas gadjah mada. bateman, t. dan c. zeithaml. 1989. the psychological contest of strategic decisions: a model and covergent experiment findings. strategic managment journal, 10, 59-74. behn, b. k., n. b. nichols, dan d. l. street. (2002). “the predictive ability of geographic segment disclosures by u. s. companies: sfas no. 131 vs sfas no. 14”. journal of international accounting research. vol. 1, 2002, pp 31-44. biyanto, f. 2001. pengaruh tanggungjawab, motivasi intrinsik dan pembingkaian informasi anggaran dalam pengambilan keputusan investasi dengan group–shifts sebagai variabel pemoderasi. tesis, universitas gadjah mada. chen, p. f. dan g. zhang. 2006. segment profitability, misvaluation, and corporate divestment. hkust business school research paper no. 07-07. hong kong university of science and technology business school. crawford, l., c. helliar dan d. power. 2012. politics or accounting principle: why was ifrs 8 so controvesional?. publication of jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 128-140: januari 2017 140 icew centre of business performance. university of dundee. elliot w.b. dan k. e. jackson. 2006. the association between non-professional investors’ information choices and their portfolio returns: the importance of investing experience. the accounting review. epstein, b. j. dan e. k. jermakowicz. 2010. interpretation and application of international financial reporting standards. united states of america: wiley publishing. frederickson, j. r. dan j. s. miller. 2004. the effects of proforma earnings disclosures on analysts’ and nonprofessional investors’ equity valuation judgments. the accounting review, 79 (3), 667-686. fortin, a. dan s. berthelot. 2009. annual report risk disclosures and non professional investor’s judgments and decisions. research by unversity du quebec a montreal dan university de sherbrooke. hope, o. k., w. b. thomas dan g. winterbotham. 2004. the impact of nondisclosure of geographic segment earnings on earnings predictability. journal of accounting, auditing & finance. ikatan akuntan indonesia. 1994. pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) no. 5 pelaporan informasi keuangan menurut segmen. jakarta: ikatan akuntan indonesia. nichols, n. b., d. l. street dan a. tarca. 2013. the effect of segment reporting under ifrs 8 and sfas 131 management approach: a research review”. journal of international financial management and accounting, 24 (3). putri, n. k., z. b. supriyadi dan e. nahartyo. 2012. “experimental test of framing and non-professional investor’s decision: study of risk information in ifrs no. 7. journal of economics, business, and accountancy ventura, 15 (2), 305-316. takemura, k. 1993. influence of elaboration on the framing of decision. the journal of psychology, 128 (1), 3339. tversky, a. dan d. kahneman. 1974. judgment under uncertainty: heuristics and bias. science journal, 185, 1124-131. wardani, e. k. dan sukirno. 2014. pengaruh framing effect terhadap keputusan investasi dengan locus of control sebagai variabel pemoderasi. jurnal nominal, 3 (1). wijayanti, g. a. dan c. h. rusiti. 2014. analisis manajemen laba di tingkat segmen sebelum dan sesudah penerapan adopsi ifrs 8 menjadi psak 5 (2009) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei. jurnal ekonomi akuntansi, 1-13. wulandari, t. r. 2011. penerapan standar akuntansi pelaporan dan pengungkapan segmen oleh perusahaan multinasional. jurnal akuntansi dan pajak, 14 (1). yahya, m. n. dan j. surya. 2012. pengaruh framing effect sebagai determinan escalation of commitment dalam keputusan investasi: dampak dari working experience. jurnal akuntansi, 4 (2), 153-154. jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 1, halaman: 35-43, januari 2012 35 pengaruh profitabilitas, resiko keuangan, nilai perusahaan, struktur kepemilikan dan dividend payout ratio terhadap perataan laba dika fajar pratama e-mail : dika.fp@ymail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research aims to test empirically the effect of profitability, financial risk, firm value, ownership structure and dividend payout ratio to income smoothing. the sample in this research are 33 manufacture companies that have been listed on the indonesia stock exchange in period of 2006 to 2009. sample was obtained by purposive sampling method. analysis tool uses regression analysis with logistic regression method. the results of analysis indicate that profitability, financial risk, firm value, public ownership and dividend payout ratio do not influence income smoothing in manufacture companies except managerial ownership. keyword: income smoothing, profitability, financial risk, firm value, ownership structure and dividend payout ratio. pendahuluan laporan keuangan merupakan suatu cerminan dari kondisi sebuah perusahaan karena didalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. pada umumnya, sebuah laporan keuangan disusun oleh manajemen perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja dari manajemen dan sebagai sarana yang digunakan untuk mengevaluasi performa manajemen. semua informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. namun para investor dan kreditor cenderung menitikberatkan perhatiannya pada laporan laba-rugi untuk menilai kinerja manajemen perusahaan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk memperoleh laba. hal tersebut yang sering mendorong manajemen untuk melakukan disfunctional behavior (perilaku tidak semestinya). adapun bentuk perilaku yang tidak semestinya yang timbul dalam hubungannya dengan laba adalah praktik perataan laba (income smoothing). perataan laba adalah proses manipulasi waktu terjadinya laba atau laporan laba agar laba yang dilaporkan terlihat stabil (fudenberg dan tirole dalam hasanah, 2007). perataan laba lebih disebabkan karena manajemen memilih untuk manjaga nilai laba yang stabil dibandingkan nilai laba yang cenderung bergejolak (volatile), sehingga manajemen akan menaikkan laba yang dilaporkan jika jumlah laba yang sebenarnya menurun dari laba tahun sebelumnya dan sebaliknya manajemen akan memilih untuk menurunkan laba yang dilaporkan jika laba yang sebenarnya meningkat dibandingkan laba tahun sebelumnya (novita dalam aji dan mita, 2010). berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menguji apakah profitabilitas, resiko keuangan, nilai perusa-haan, dika fajar pratama, pengaruh profitabilitas, resiko keuangan,.... 36 struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan publik dan dividend payout ratio berpengaruh terhadap perataan laba. penelitian menemukan bahwa faktor yang menggiring kepada aktivitas perataan laba adalah kepemilikan manajerial. hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian literatur khususnya terkait manajemen laba. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis penelitian yang dilakukan budiasih (2009) dan sutedjo (2010) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap perataan laba. hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh aji dan mita (2010) yang menemukan jika profitabilitas bukan merupakan faktor yang mendorong manajemen melakukan praktik perataan laba. sesuai dengan hipotesis biaya politik kemungkinan manajemen melakukan praktik perataan laba karena tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengakibatkan tingginya harapan dari pemerintah dan masyarakat kepada perusahaan tersebut untuk memberkan kompensasi kepada mereka berupa pembayaran pajak kepada pemerintah dan program sosial kepada masyarakat. h1: profitabilitas berpengaruh positif terhadap perataan laba. menurut sartono dalam budiasih (2009) financial leverage menunjukkan proporsi penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar pula resiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. akibat kondisi tersebut perusahaan cenderung untuk melakukan praktik perataan laba. herni dan susanto (2008) menemukan bahwa resiko keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap perataan laba. berbeda dengan penelitian yang dilakukan aji dan mita (2010) menemukan bahwa resiko keuangan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. hal ini menandakan bahwa semakin tinggi resiko keuangan maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik perataan laba. debt-covenant hypothesis menyatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang terkait dengan keuangan kepada perusahaan agar mendapatkan pinjaman. jika semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang yang berbasis akuntansi, lebih mungkin manajemen perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa datang ke periode saat ini. h2: resiko keuangan berpengaruh positif terhadap perataan laba. suranta dan merdistuti (2004), menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi akan cenderung untuk melakukan perataan laba karena perusahaan akan cenderung menjaga konsistensi labanya agar nilai pasar perusahaan tetap tinggi sehingga dapat menarik lebih banyak investor. aji dan mita (2010) menemukan bahwa nilai perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap praktik perataan laba. semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. oleh sebab itu ada kemungkinan manajemen melakukan praktik perataan laba menjaga konsistensi atau kestabilan laba pada jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 35-43, januari 2012 37 setiap periode maka, nilai perusahaan tetap terjaga. h3: nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba. suranta dan merdistuti (2005) menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap perataan laba, yang mengindikasikan sikap oportunistik manajer dalam melakukan praktik perataan laba. aji dan mita (2010) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial tidak serta merta menunjukkan insentif manajemen untuk melakukan praktik perataan laba karena hal tersebut mungkin dapat membahayakan perusahaan dalam jangka panjang. manajemen selaku pemegang saham tentunya mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan manajemen bersifat oportunistik. semakin tinggi kepemilikan manajerial diduga akan semakin tinggi perataan laba yang dilakukan. h4: kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap perataan laba. herni dan susanto (2008) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap perataan laba. berbeda dengan aji dan mita (2010) yang tidak berhasil membuktikan bahwa besarnya kepemilikan publik berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan. tingginya kepemilikan publik menyebabkan adanya pengawasan yang ketat dari para pemegang saham. hal itu tentunya dapat mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga akan sulit bagi manajemen untuk berbuat menyimpang. tingginya kepemilikan publik membuat praktik perataan laba yang mungkin dilakukan oleh manajemen semakin kecil. h5: kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap perataan laba. penelitian yang dilakukan oleh kustono (2009) tidak berhasil membuktikan bahwa dividend payout ratio berpengaruh terhadap perataan laba. berbeda dengan penelitian budiasih (2009) yang menyatakan bahwa dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. dalam teori keagenan manajer adalah pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan dan untuk kepentingan pemegang saham. keinginan dari pemegang saham adalah perusahaan mempunyai kinerja baik yang dapat tercermin dari laba yang dihasilkan setiap periodenya, kestabilan laba menunjukkan kestabilan kinerja dan mampu menghadapi resiko yang ada. hal tersebut dapat memungkinkan manajemen untuk melakukan perataan laba. h6: dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap perataan laba. metode penelitian objek penelitian data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). data yang digunakan meliputi total laba, total penjualan, total hutang, total asset, harga saham, persentase kepemilikan manajerial, persentase kepemilikan publik, dividen per lembar saham dan laba per lembar saham. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan lengkap dan indonesian capital market directory (icmd) periode dika fajar pratama, pengaruh profitabilitas, resiko keuangan,.... 38 2006-2009 yang terdaftar di bei yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. teknik pengambilan sampel pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan dan batasan tertentu sehingga sampel yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. tabel 1. definisi operasional dan pengukuran variabel variabel dependen definisi pengukuran perataan laba cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artificial melalui metode akuntansi, maupun secara riil melalui transaksi indeks eckel: cvδs dan cv δi= √ ∑(∆x − ∆x)2 𝑛 − 1 profitabilitas resiko keuangan nilai perusahaan struktur kepemilikan manajerial struktur kepemilikan publik dividend payout ratio tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan jumlah saham yang beredar di masyarakat pembayaran yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham sehubungan dengan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan roa = laba bersih total aset leverage = total hutang total aset pbv = harga saham bv dummy: 1= terdapatnya kepemilikan manajerial 0 = untuk tidak terdapatnya kepemilikan manajerial pown= jumlah saham publik jumlah saham beredar dpr = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 35-43, januari 2012 39 uji kualitas data keseluruhan hipotesis diuji dengan menggunakan logistic regression dengan basis model multivariate dan univariate. pengujian multivariate pengujian multivariate dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. pengujian regresi logit dilakukan untuk melihat peluang atau odds perusahaan tersebut melakukan perataan laba atau tidak. model logistic regression yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: status = a + b1(roa) + b2(lev) + b3(pbv) + b4(mown) + b(pown) + b6(dpr) pengujian univariate pengujian univariate digunakan untuk lebih memastikan hasil data pengujian multivariate. pengujian univariate digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas perusahaan, risiko keuangan, nilai perusahaan, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan publik, dan dividend payout ratio berdasarkan kelompok perusahaan perata laba atau bukan perata laba. sebelum dilakukan pengujian univariate, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan one sample kolmogorov smirnov test. sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal maka pengujian yang digunakan adalah mannwhitney test. hasil dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 2. tabel 2. ringkasan hasil pengujian hipotesis hipotesis arah sig. keterangan p -> pl + .558 tidak diterima rk -> pl + .682 tidak diterima np -> pl + .673 tidak diterima km -> pl + .030* diterima kp -> pl .243 tidak diterima dpr -> pl + .957 tidak diterima *signifikan pada p-value 0.05 profitabilitas berpengaruh positif terhadap perataan laba hasil pengujian multivariate menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa profitabilitas (roa) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,558 > α 0,05 sehingga variabel profitabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel perataan laba, sehingga hipotesis 1 ditolak. hasil ini diperkuat dengan analisis univariate menggunakan uji mann whitney-u yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata profitabilitas perusahaan antara kelompok perusahaan perata dan bukan perata laba. penelitian ini sejalan dengan jin dan machfoedz (1998) serta aji dan mita (2010). resiko keuangan berpengaruh positif terhadap perataan laba hasil pengujian multivariate menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa resiko keuangan (lev) memiliki nilai signifykansi sebesar 0,682 > α 0,05 sehingga variabel resiko keuangan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel perataan laba, sehingga hipotesis 2 ditolak.resiko hasil ini diperkuat dengan analisis univariate menggunakan uji mann whitney-u yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata resiko keuangan antara kelompok perusahaan perata dan bukan perata laba. hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian aji dan mita dika fajar pratama, pengaruh profitabilitas, resiko keuangan,.... 40 (2010) namun mendukung penelitian herni dan susanto (2008). nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba hasil pengujian multivariate menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa nilai perusahaan (pbv) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,673 > α 0,05 sehingga variabel nilai perusahaan tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap variabel perataan laba, sehingga hipotesis 3 ditolak. hasil ini diperkuat dengan analisis univariate menggunakan uji mann whitneyu yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata nilai perusahaan antara kelompok perusahaan perata dan bukan perata laba. hasil pengujian ini bebeda dengan aji dan mita (2010). struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap perataan laba hasil pengujian multivariate menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial (mown) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,030 < α 0,05 sehingga variabel kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap variabel perataan laba. artinya semakin tinggi kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka akan semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan perataan laba, sehingga hipotesis 4 diterima. hasil ini diperkuat dengan analisis univariate menggunakan uji mann whitney-u yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata kepemilikan manajerial antara kelompok perusahaan perata dan bukan perata laba. hasil pengujian ini tidak sejalan dengan aji dan mita (2010) namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh suranta dan merdistuti (2004). struktur kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap perataan laba hasil pengujian multivariate menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa struktur kepemilikan publik (pown) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,243 > α 0,05 sehingga variabel kepemilikan publik tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap variabel perataan laba, sehingga hipotesis 5 ditolak. hasil ini tidak diperkuat dengan analisis univariate menggunakan uji independent t-test yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata kepemilikan publik antara kelompok perusahaan perata dan bukan perata laba. hasil temuan dalam penelitian ini sesuai dengan aji dan mita (2010) serta suranta dan merdistuti (2004). dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap perataan laba hasil pengujian multivariate menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa dividend payout ratio (dpr) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,957 > α 0,05 sehingga variabel dividend payout ratio tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel perataan laba, sehingga hipotesis 6 ditolak. hasil ini diperkuat dengan analisis univariate menggunakan uji mann whitney-u yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata dividend payout ratio antara kelompok perusahaan perata dan bukan perata laba. hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kustono (2009) namun berbeda dengan penelitian budiasih (2009). penutup penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perataan laba. sedangkan variabel profitabilitas, resiko keuangan, nilai perusahaan, kepemilikan jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 35-43, januari 2012 41 publik dan dividend payout ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perataan laba. hasil uji univariate menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan rata-rata kepemilkan manajerial dan kepemilikan publik antara kelompok peusahaan perata dan perusahaan buka perata laba. sedangkan pada variabel profitabilitas, resiko keuangan, nilai perusahaan dan dividend payout ratio tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signi-fikan antara kelompok perusahaan perata dan bukan perata laba. implikasi dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang lebih luas, tidak hanya sebatas profitabilitas, resiko keuangan, nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan dividend payout ratio. penelitian ini memeliki beberapa keterbatasan, yaitu: pertama, penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan manufaktur dalam dengan periode pengamatan relatif pendek, yaitu hanya 4 tahun sehingga kurang dapat mencerminkan semua sektor perusahaan. oleh karenanya penelitian selanjutnya dapat menggunakan resiko pasar. selanjutnya jumlah sampel hendaknya lebih diperluas dengan menambahkan perusahaan dari berbagai jenis industri dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar hasil pengujian lebih akurat. penelitian selanjutnyajuga dianjurkan untuk membandingkan perhitungan indeks eckel dan descretionary accrual untuk menghitung perataan laba. daftar pustaka aji, d. y., dan a. f. mita. 2010. “pengaruh profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap praktek perataan laba: studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei”, makalah simposium nasional akuntansi, xiii, purwokerto. assih, p., dan m. gudono. 2000. “hubungan tindakan perataan laba dengan reaksi pasar atas pengumuman informasi laba perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta”, jurnal riset akuntansi indonesia, 3 (1). budiasih, i. 2009. “faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba”, jurnal akuntansi bisnis, 4 (1) dewi, d. o. 2010. “pengaruh jenis usaha, ukuran perusahaan dan financial leverage terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (studi empiris di bursa efek indonesia)”, skripsi fakultas ekonomi universitas diponegoro semarang. ghozali iv. 2006. multivariate dengan program spss, semarang: badan penerbit universitas diponegoro. hadiwidjaja, r. d. 2007. “analisis faktorfaktor yang mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur di indonesia”, thesis s2, sekolah pascasarjana, universitas sumatera utara. hasanah, n. 2007. “pengaruh perataan laba terhadap reaksi pasar atas pengumuman informasi laba (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar lq 45)”, skripsi fakultas ekonomi universitas islam indonesia. dika fajar pratama, pengaruh profitabilitas, resiko keuangan,.... 42 herni., dan y. k. susanto. 2008. “pengaruh struktur kepemilikan publik, praktik pengelolaan perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan, profitabilitas dan risiko keuangan terhadap tindakan perataan laba (studi empiris pada perusahaan yang listing di bej)”, jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, 23 (3). jayanti, d. r. 2010. “pengaruh kebijakan hutang serta faktor-faktor pendukungnya terhadap nilai perusahaan manufaktur yang go publik di bursa efek indonesia”, skripsi upn ‘veteran’, jawa timur. jin, l. s., dan m. machfoedz. 1998. “faktorfaktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta”, jurnal riset akuntansi indonesia, 1 (2). juniarti., corolina. 2005. “analisa faktorfaktor yang berpengaruh terhadap perataan laba (income smoothing) pada perusahaan-perusahaan go public”, jurnal akuntansi dan keuangan, 7 (2). kustono, a. s. 2009. pengaruh ukuran, devidend payout, risiko spesifik, dan pertumbuhan perusahaan terhadap praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur studi empiris bursa efek jakarta 2002–2006, jurnal ekonomi bisnis, tahun 14, 3. mawarti, y. 2007. “pengaruh income smoothing (perataan laba) terhadap earning respone (reaksi pasar) pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta (bej)”, skripsi, jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas negeri semarang. mursalim. 2005. “persepsi dimensi income smoothing terhadap motivasi investor dalam berinvestasi di bursa efek jakarta studi pada investor di jawa tengah dan d.i.yogyakarta”, makalah simposium nasional akuntansi viii, solo. salno, h. m., dan z. baridwan. 2000. “analisis perataan penghasilan (income smoothing): faktor-faktor yang mempengaruhi dan kaitannya dengan kinerja saham perusahaan publik di indonesia”, jurnal riset akuntansi, 3 (1), 17-34. siallagan, h., dan m. machfoedz. 2006. “mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan”, makalah simposium nasional akuntansi, ix, padang. suranta, e. dan p. p. merdistuti. 2004. “income smoothing, tobin’s q, agency problems dan kinerja perusahaan”, makalah simposium nasional akuntansi, vii, denpasar, bali. susanti, r. 2010. “analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan”, skripsi, fakultas ekonomi, universitas diponegoro semarang. sutedjo, h. w. 2010. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di bursa efek jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 35-43, januari 2012 43 indonesia (bei) tahun 2005-2007”, skripsi, stikubank semarang. suwito, e., dan a. herawaty. 2005. “analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta”, makalah simposium nasional akuntansi, viii, solo. syahriana, n. 2006. “analisis perataan laba dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta (2000–2004)”, skripsi fakultas ekonomi universitas islam indonesia yogyakarta. tarjo., dan i. a. sulistyowati. 2005. “pengaruh leverage dan kepemilikan saham terhadap earning management pada perusahaan go public di bursa efek jakarta”, makalah simposium nasional mahasiswa dan alumni pascasarjana ilmu-ilmu ekonomi, yogyakarata. lampiran daftar sampel perusahaan no kode nama perusahaan no kode nama perusahaan 1 arna arwana citramulia tbk 18 lion lion metal works tbk 2 aali astra agro lestari tbk 19 lmsh lionmesh prima tbk 3 asgr astra graphia tbk 20 tcid mandom indonesia tbk 4 asii astra international tbk 21 myor mayora indak tbk 5 auto astra otoparts tbk 22 merk merck tbk 6 aqua aqua golden missisippi tbk 23 mtdl metrodata electronics tbk 7 dlta delta djakarta tbk 24 mlbi muti bintang indonesia tbk 8 ekad ekadharma international tbk 25 smsm selamat sempurna tbk 9 fast fast food indonesia tbk 26 smgr semen gresik 10 gdyr goodyear indonesia tbk 27 bata sepatu bata tbk 11 ggrm gudang garam 28 ikbi sumi indo kabel tbk 12 hmsp hm sampoerna tbk 29 toto surya toto indonesia tbk 13 intp indocement tunggal perkasa tbk 30 tgka tigaraksa satria tbk 14 indf indofood sukses makmur tbk 31 tspc tempo scan pasific tbk 15 igar kageo igar jaya tbk 32 trst trias sentosa tbk 16 kaef kimia farma tbk 33 unvr unilever indonesia tbk 17 ltls lautan luas tbk *corresponding author, e_mail address: vnurrahmanti@yahoo.co.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 141-152 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.180278 mengungkap kesadaran islami atas riba pada proses pembelajaran akuntansi virginia nur rahmanti* prodi akuntansi universitas brawijaya, jln. veteran, lowokwaru, kota malang, jawa timur 65145, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 15 feb 2017 revised 17 apr 2017 accepted 13 jun 2017 this research aimed to know awareness of teachers (lecturers) specifically on subject of financial accounting including recognition, measurement, and reporting of “interest”. muslims believe that interest is forbidden as riba. indeed, the practice of interest is not limited as islamic issue, but it is viewed as universal issue based on housing bubble price cycle that may affect all sectors. by employing postphenomenology as well as thought of don ihde, this research involving five diversified informant. the results showed that the subjects of financial accounting lecturer (muslim) still stuck on "technology" (term of ihde) in the form of international curriculum standards, reference books, and subject (course) planning. © 2017 jai. all rights reserved keywords: awareness; financial accounting; technology pendahuluan muslim telah meyakini bahwa riba adalah haram. sebagian diantaranya tentu dapat mendefinisikan sekaligus menginterpretasikan istilah riba. namun demikian, tampaknya tidak seluruh muslim dapat mewujudkan pemahamannya dalam tataran praktik. sebelum berbincang lebih jauh, satu alasan yang mendasari penelitian ini adalah karena multiplier effect yang diakibatkan. banyak peneliti sebelumnya yang pernah meneliti tentang riba. sebut saja khan (2008) yang membahas tentang praktik perbankan syariah; aliyev (2007) tentang transaksi mudharabah; ardiansyah (2009) tentang kinerja bank syariah; serta hayat dan kraeussl (2010) terkait penilaian risiko pada perbankan syariah. dari penelitian ini tampak bahwa pembahasan masih terbatas pada definisi riba yang dikaitkan dengan praktik dalam perbankan syariah. hanya beberapa diantaranya yang mengulas lebih dalam tentang konsep riba, seperti kamla (2009), dan haniffa dan hudaib (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “sacred and secular goals”. berbeda dengan penelitianpenelitian tersebut, penelitian ini ingin mengamati sejauh mana kesadaran muslim (diwakili oleh dosen) atas praktik riba dalam kehidupan seharihari. kekhawatiran yang muncul atas ketidaksadaran atau justru “sengaja tidak menyadarkan diri“ untuk mengenalkan, mengajarkan, bahkan mempraktikkan riba. melalui penelitian ini, diharapkan akan dapat menemukan benang merah tentang apakah islam kini hanya dimaknai sebagai teori yang mengarah pada sekulerisasi, atau memang islam telah meliputi seluruh sendi kehidupan yang bersifat “sakral” (meminjam istilah haniffa dan hudaib 2010) dengan mengeksplorasi kesadaran muslim tentang riba. proses penggalian ini dilakukan dengan meneliti apakah larangan riba hanya dimengerti secara teori definitif seperti yang dijelaskan dalam mata kuliah agama, ataukah subjek peneliti memang benarbenar sadar akan hal ini yang terefleksi dari kehidupan mereka melalui aktivitasnya sebagai dosen. ilmu sosial, ada pula yang menyebut “humaniora”, lebih spesifik ilmu akuntansi diyakini sebagai tools yang bebas nilai (mulawarman, 2013). hal serupa disitir pula oleh nofianti (2012) dari sudibyo (1987) yang menyimpulkan bahwa akuntansi memang diyakini sebagai teknologi. sebagai konsekuensinya, akuntansi dinilai sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan hal teknis yang tidak dapat memengaruhi suatu peradaban. akuntansi dianggap hanya sebagai alat, benda mati, yang tidak memiliki kekuatan. ini tercermin dari siklus akuntansi yang hanya sarat dengan angka, akun, jurnal dan berakhir di laporan keuangan. berbeda dengan pandangan ini, peneliti lain seperti triyuwono (2000), menilai sebaliknya, bahwa akuntansi tidak bebas nilai. akuntansi bukan lagi dianggap sekedar alat, namun ilmu ini dapat mengubah suatu peradaban. akuntansi akan menjadi baik jika si pengguna http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2901 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 141-152: juli 2017 142 memanfaatkannya untuk tujuan yang baik dan sebaliknya. jadi akuntansi tidak semata-mata dipandang sebagai kumpulan angka, namun dalam akuntansi itulah terselip suatu nilai yang melekat di dalamnya. inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian akuntan 1 akan menjadi si pengguna yang “keblinger”. para pengguna yang “keblinger” ini merujuk pada sebagian dintara anggota suatu profesi yang memegang peranan penting dalam membangun kesadaran para calon akuntan (mahasiswa) tentang riba, yaitu dosen. dalam konteks pembahasan ini peran dosen dapat dianalogikan sebagai zat pewarna yang akan memengaruhi pola pikir mahasiswa menjadi putih, hitam, biru, dan sebagainya. para mahasiswa inilah yang nantinya akan menjadi pelaku dalam menentukan warna suatu peradaban. inilah titik krusial peran dosen. mayoritas dosen yang pernah atau sedang mengajari anda (mahasiswa) tentang ilmu akuntansi adalah muslim. ilmu akuntansi yang secara umum ditawarkan oleh universitas diantaranya meliputi akuntansi keuangan, auditing, perpajakan, sistem, manajemen keuangan, akuntansi biaya, etika, dan teori akuntansi. namun penelitian ini secara khusus mengajak anda untuk mengerucutkan diskusi kita pada dosen pengajar subjek tertentu, yaitu akuntansi keuangan. mengapa akuntansi keuangan? jawabnya sederhana, karena dalam mata kuliah inilah mahasiswa diajarkan tentang pencatatan, pengakuan, dan pelaporan bunga. sebagai pengajar akuntansi keuangan, adalah hal yang wajar untuk menyampaikan konsep perhitungan bunga kepada para mahasiswa. menjadi wajar karena textbook yang dipilih memang orisinal dari barat yang diyakini “kebenarannya”. bukan hanya itu, penyampaian bunga ini menjadi semakin wajar ketika kita dihadapkan dengan konsensus global (melalui standar internasional) yang mau tidak mau harus diikuti, karena konon katanya indonesia merupakan bagian dari organisasi internasional, dan salah satunya yaitu yang sedang hangat diperbincangkan, menjadi anggota masyarakat ekonomi asean (mea). anggapan akan kewajaran inilah yang tampaknya membuat para dosen ini menjadi “keblinger”, sehingga menganggap penyampaian bunga menjadi proses biasa yang dikuatkan dengan standarisasi silabus. sementara itu, al qur’anul karim dan hadist telah menyampaikan secara tegas akan larangan 1 mereka yang pro pada pandangan bahwa akuntansi tidak bebas nilai riba. kontradiksi inilah yang mengusik peneliti. apakah mungkin fenomena ini terjadi sebagai salah satu akibat dari sekulerisasi pendidikan khususnya bidang akuntansi? 2 , sehingga tuhan hanya dihadirkan dalam mata kuliah agama. kita hanya ingat dosa jika berbicara tentang agama dimana saat itulah tuhan dihadirkan, kemudian selebihnya kembali ke model kehidupan sekuler yang lebih memilih mengikuti peraturan temporer buatan manusia daripada tuhan yang terejawantahkan melalui al quranul karim. mendasarkan pada kondisi di atas, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana kesadaran muslim tentang riba dalam konteks pembelajaran akuntansi. muslim di indonesia khususnya, merupakan bagian dari sistem sosial yang meliputi masyarakat non-islam. seperti yang kita ketahui bersama, negara sekuler tidak pernah mempermasalahkan akan praktik riba. sementara dalam globalisasi peradaban saat ini mereka tampak sebagai raja yang dapat membuat suatu peraturan untuk diikuti para pengikutnya yang lebih tidak berdaya. sebut saja sebagai pihak negara maju dan berkembang. posisi indonesia sebagai negara berkembang inilah yang tampaknya mengakibatkan masyarakat muslim masih cenderung terkontaminasi oleh sekulerisasi. ketidakberdayaan ini tercermin pula dari jenis keanggoataan dunia yang diikuti oleh indonesia yang mengharuskannya untuk mentaati seluruh aturan/pedoman yang diterapkan oleh perkumpulan negara maju. penelitian ini dibagi menjadi dua pembahasan, bagian pertama akan mendeskripsikan tentang hasil refleksi mahasiswa atas model pembelajaran akuntansi oleh dosen pengajarnya. kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua, yaitu mengulas tentang pemahaman riba oleh beberapa perwakilan dosen pengajar mata kuliah akuntansi keuangan. dari dua tahapan ini, diharapkan dapat ditarik benang merah apakah konsep islam yang dalam penelitian ini diwakili oleh riba, telah meliputi/menginternalisasi dalam kehidupan para muslim yang diwakili oleh beberapa dosen. dosen dipilih sebagai salah satu subjek penelitian karena mengingat perannya yang sangat penting dalam 2 learning outcome pada sebagian besar mata kuliah akuntansi keuangan di luar negeri bahkan di indonesia. dalam kkni, terdapat satu pernyataan percaya dan taat pada agama. namun setelah diturunkan pada proses penyusunan lo per mata kuliah, pernyataan ini hanya diakomodasi pada mata kuliah agama. lalu bagaimana dengan yang lainnya? tuhan tidak ada!, karena tuhan hanya ada pada mata kuliah agama. rahmanti – mengungkap kesadaran islami atas riba 143 menentukan warna suatu peradaban muslim ke depan melalui anak didiknya (mahasiswa). dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis untuk menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai religius. sementara untuk kontribusi praktis, diharapkan dapat menjadi bahan kontemplasi bagi kita para pendidik dalam mendiseminasikan keilmuan bidang akuntansi terutama yang mengandung konsep bunga. tinjauan literatur dan fokus penelitian menurut bahasa ”riba” berarti ”ziyadah” (tambahan). sedang menurut pengertian syara’, adalah: tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. kemudian, adakah riba itu diharamkan? jawabannya adalah: iya. beberapa dalil yang menunjukkan hukum riba itu haram ialah ayat al-qur’an dan sunnah rasul. larangan riba muncul dalam alqur’an dan 4x penurunan wahyu yang berbedabeda, yaitu: a) ar-ruum: 39, diturunkan di mekah, menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya terlipat ganda, b) an-nisaa’: 161, diturunkan pada masa permulaan periode madinah, mengutuk dengan keras praktek riba, seirama dengan larangannya pada kitab-kitab terdahulu. pada tahap kedua ini, al-qur’an mensejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa allah yang amat pedih. melanjutkan kutipan ayat al quran, c) ali ’imron: 130-132, diturunkan pada kira-kira tahun kedua atau ketiga hijrah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan (dalam pengertian islam yang sebenarnya), dan d) al-baqarah: 275-281, diturunkan menjelang selesainya misi rasulullah saw mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang-piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjaman yang mengalami kesulitan. rasulullah juga mengutuk, dengan mengsunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan para penulis yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya. bahkan beliau menyamakan dosa orang yang mengambil riba dengan dosa orang yang melakukan zina 36 kali atau setara dengan orang yang mengzinai ibunya sendiri. ”padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". dari ayat tersebut jelas dapat difahami bahwa hukum riba adalah haram”. hadists yang diriwayatkan oleh bukharimuslim yang artinya : ”jauilah tujuh hal yang merusak ; maka ada yang menanyakan hal itu: ya rasulullah apa yang dimaksud dengan perusak itu? nabi menjawab: memusyrikkan allah, melakukan sihir, membunuh yang diharamkan allah, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari pertempuran dihari penyerbuan dan menuduh zina wanita mukmin yang baik. dari ayat dan hadist diatas, diketahui bahwa riba itu hukumnya haram bahaya riba tentu tidak hanya berdampak pada pribadi seserang, melainkan juga memengaruhi masyarakat. tentu terdapat suatu alasan sehingga riba diharamkan dalam islam. mengutip siddiqi (2004:41) yang membaginya menjadi lima alasan, yaitu: (1) riba merugikan masyarakat (2) riba berarti perampasan atas harta milik orang lain (3) riba menyebabkan perkembangan masyarakat yang negatif (4) riba merendahkan martabat seseorang (5) riba berarti tidak adil mengacu pada sumber yang sama, alasan pertama didukung oleh al-qur’an surat ar rum (30) ayat ke-39 dan 41 bahwa; “.....dan sesuatu riba (tambahan)yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidakk bertambah dalam pandangan allah. dan apa yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. [qs. ar rum (30): 39] “...telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 141-152: juli 2017 144 mereka, agar mereka kembali (ke halan yang benar)”. [qs. ar rum (30): 41] dari dua ayat ini tampak bahwa membebankan suatu tambahan (riba) merupakan perbuatan keliru yang merugikan masyarakat. selanjutnya, alasan kedua tentang perampasan hak milik orang lain, siddiqi (2004) mengutip khan dan mirakor (1987) mengungkapkan bahwa ketika terjadi transaksi hutang piutang antara si peminjam dan pemilik dana, maka pada saat itulah hak milik si peminjam atas suatu harta akan menjadi milik si pemilik dana tanpa ada suatu legitimasi yang jelas. sementara atas alasan ketiga, siddiqi kembali menyampaikan bahwa aktivitas riba memang secara nominal akan menambah jumlah kepemilikan harta bagi si pemilik dana, namun secara makro gagal memberikan pertumbuhan positif kepada masyarakat. bagi pelaku yang melakukan transaksi ribawi, sebetulnya akan merendahkan martabatnya. mengapa demikian?. mari kita menelaah kutipan surat al baqarah 275 berikut: “……… padahal, allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahuly menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada allah. barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” [qs. al baqarah (2): 275] jelas allah membedakan dua istilah antara jual beli dan riba. namun karena mereka (para pelaku transaksi ribawi) menyamakan antara aktivitias jual beli dan riba, maka inilah yang akan merendahkan martabatnya. alasan yang terakhir yaitu tentang ketidakadilan, tentu transaksi ribawi memuat ketidakadilan antara si peminjam dan pemilik atas dana yang dipinjamkan. tidak adil atas tambahan dana yang telah dipersyaratkan di awal tansaksi yang tentunya akan merugikan pihak peminjam. metode penelitian dalam upaya untuk menganalisis kesadaran dalam proses pembelajaran akuntansi, penelitian ini menggunakan metode postfenomenologi dari pemikiran don ihde. ihde yang mulai merambah bidang persepsi tahun 1970, akhirnya melahirkan buku bernuansa teknosains pada tahun 19761977, lebih rinci mengulas tentang fenomenologi pengalaman audio dan visual. lebih lanjut, mengutip tesis ihde yang berbunyi “manusia ‘menubuh’ dengan alat-alat teknologi, yaitu instrument”. istilah “menubuh” memiliki arti bahwa alat dijadikan sebagian dari cara persepsi tubuh manusia, dan melalui alat ini manusia melakukan aktivitasnya dalam dunia (kehidupan). metode ini merupakan ihde berpandangan bahwa manusia itu layaknya mesin yang beraktifitas tanpa sadar. mengutip selinger (2006:4), menurut ihde, terdapat hubungan antara manusia-teknologi (human-technology). keterlibatan manusia sepenuhnya pada suatu teknologi dapat mengakibatkan perubahan eksistensial yang sangat dramatis, khususnya pada proses pemahaman dunia dan humanity. pemikiran inilah yang peneliti gunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari para informan. apakah selama proses pengajaran khususnya subjek akuntansi keuangan telah secara sadar akan larangan praktik bunga? dan apakah mereka sesungguhnya sadar bahwa bunga adalah riba?. parameter atas kesadaran ini tercermin dalam proses penyampaian materi (pembelajaran), apakah mereka mengaitkan antara ilmu akuntansi konvensional dengan isu bunga ini. bunga yang diyakini oleh muslim sebagai riba bukanlah terbatas pada isu islami, namun mengamati multiplier effect yang disebabkan oleh siklus housing bubble price, praktik bunga seharusnya diyakini sebagai isu universal 3 . penelitian ini melibatkan sejumlah 5 (lima) informan yang terdiri dari 2 mahasiswa s-1 (semester 3 dan 7) pada universitas a, 1 mahasiswa pascasarjana pada universitas a, 1 mahasiswa pada universitas b, dan 1 dosen pengajar akuntansi keuangan kelas internasional pada universitas. setelah peneliti melibatkan kehadiran informan, tahapan berikutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan pemikiran don ihde. seperti yang telah disampaikan pada tahapan metode, bahwa tesis dari pemikiran ihde adalah manusia yang menubuh dengan instrumen. “manusia” dalam penelitian ini diwakili oleh para pengajar yang berlatar belakang muslim, dan “instrument” diwakili oleh buku ajar produksi oksidental. jika pengajar muslim yang notabene mengetahui bahwa hukum bunga adalah haram, maka melalui pemikiran ihde peneliti 3 istilah housing bubble price dikutip dari holt 2009 salah satu prinsip islam adalah universalisme (syumuliyah) yang berarti tidak terbatas pada muslim, namun meliputi masyarakat non-muslim. rahmanti – mengungkap kesadaran islami atas riba 145 ingin mengetahui apakah pengetahuan tersebut telah menginternalisasi dalam diri mereka dalam proses menyebarkan ilmu akuntansi yang sarat dengan bunga. konsep bunga dalam buku referensi akuntansi yang dipakai oleh para pengajar akuntansi di institusi yang menjadi situs penelitian tentu tidak dapat dihindari, sebab buku acuan yang digunakan merupakan produksi barat. hasil dan pembahasan mengapa meneliti riba? bagi muslim, riba merupakan istilah yang seharusnya dikenal dengan baik. definisi riba dan implementasi atas konsep riba ini peneliti rasa semua muslim memahami. namun ketika peneliti coba bertanya kepada mayoritas muslim tentang riba, jawabnya selalu mengerucut pada satu kesimpulan: riba berarti bunga. pada bagian awal penelitian ini, peneliti ingin menelaah dampak penerapan riba dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. kita tentu masih ingat dengan peristiwa subprime mortgage yang saat itu (2008) gencar sekali diperbincangkan. kegoncangan ekonomi ini terjadi karena keterlibatan peran riba. disebut housing bubble price, suatu siklus yang berawal dari investasi besar-besaran pada sektor finansial. mengapa sektor ini yang menjadi incaran para feodal?, karena melalui sektor inilah mereka memperoleh pengembalian lebih cepat dan tentunya hampir bebas risiko. berbeda dengan sektor riil yang cenderung berisiko tinggi dengan tingkat pengembalian investasi yang tidak menjanjikan. mengulas tentang risiko, wahyudi et al. (2013) menegaskan bahwa islam tidak boleh mengakui segala pendapatan dan keuntungan yang diperoleh tanpa diikuti oleh risiko. jika ini yang terjadi, maka inilah yang disebut riba. kembali melanjutkan siklus housing bubble price, jika para pemilik modal serentak berinvestasi pada sektor finansial, maka jumlah permintaan pasti akan merangkak naik. sesuai hukum ekonomi, jika permintaan naik maka harga pasti mengikuti. peristiwa ini terus berlangsung hingga pada suatu saat gelembung ini akan meledak. padahal sektor finansial merupakan jantung perekonomian suatu negara. jadi dapat dibayangkan betapa besar dampak yang disebabkan oleh housing bubble price ini. bukan saja sektor keuangan yang terpengaruh, sektor riil sebagai bagian kecil dari “permainan” ini ikut terkena imbasnya. penelitian ini mencakup bidang akuntansi syariah (islamic accounting) lebih spesifik tentang kesadaran islami atas riba. chong dan liu (2007) secara tegas mengungkapkan bahwa “in islam, there is no separation between mosque and state, business, similarly, cannot be separated from the islamic religion”. istilah ini memilliki makna senada dengan ungkapan peneliti sebelumnya bahwa agama dan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan. jika ini terjadi, maka sekulerisasi yang akan terjadi. peneliti yakin diantara kita terkadang beranggapan pemikiran ini terlalu berlebihan karena kita dianggap sok suci, sok agamis, dan tidak mendunia. apalagi memasukkan nilai-nilai agama dalam subjek mata kuliah akuntansi keuangan contohnya, dalam benak kita mungkin terbesit apa jadinya akuntansi keuangan kok dimasuki prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan seterusnya. atau, kalau seluruh subjek memuat nilai agama bisa jadi seluruh universitas menjadi universitas yang berbasis islam. bukankah ini yang justru lebih baik daripada berbasis sekuler?. melanjutkan penelitian chong dan liu (2007), menurutnya satu alasan mengapa islam melarang riba, dengan membawa kita kembali ke jaman pertengahan abad lalu ketika orang arab sedang gencar mengenakan pengembalian berlipat (doubling the debt) jika si peminjam gagal melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo. lebih buruk lagi, transaksi ribawi ini diterapkan kepada para budak yang tidak memiliki suatu legislasi yang menjamin atas hutangnya. memang pada saat itu terjadi gap sangat lebar antara kelompok kaya dan miskin yang diwakili oleh para budak. pemandangan yang tampak tidak lain berupa penindasan pada kaum yang tidak bermodal dengan mekanisme hutang piutang yang berbunga. atas praktik inilah kemudian chong dan liu (2007) menyimpulkan larangan riba ini sebagai salah satu visi besar islam atas moral dalam ekonomi. melanjutkan tentang pandangan islam tentang riba, haniffa dan hudaib (2010) mengingatkan kembali tentang sejarah islam dimana era 1960 merupakan masa pembangunan ekonomi muslim dunia yang mengarah pada ketaatan syariah, salah satunya penghindaran atas riba. melalui penelitiannya ini, mereka menukil ayat al quranul karim berikut ini: jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 141-152: juli 2017 146 “hai orang-orang beriman, bertakwalah pada allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orangorang yang beriman. maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari allah dan rosulnya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”. [qs. al-baqarah (2): 278-279] bahkan melalui cuplikan ayat ini, allah swt secara terang mengumumkan “perang” beserta rasul-nya atas orang yang mempraktikkan riba. dengan berhenti (taubat) dan atau menghindari riba sesungguhnya kita bukan tergolong sebagai manusia pembawa kerugian bagi masyarakat dan tentunya akan terhindar dari “kerugian”4 . penelilitian haniffa dan hudaib (2010) juga menjelaskan bagaimana praktik/transaksi ekonomi yang bertentangan dengan islam justru marak terjadi pada kaum muslim. lebih spesifik, mereka menurunkan praktik ekonomi ini pada sistem keuangan islam modern berserta institusinya yang banyak terpengaruh oleh keberadaan non-muslim. inilah yang menyebabkan pencapaian tujuan pemenuhan ketaatan syariah (sharia compliance) salah satunya melalui penghindaran riba, menjadi salah arah. bentuk nyata dari dominasi pengaruh barat sudah mulai tampak sejak tahun 90’ an pada bidang politik dan keuangan syariah, yang diistilahkan oleh henry dan springborg (2001) sebagai the “new world order”. istilah ini mengarah pada pembentukan dan standarisasi suatu aturan yang berlaku global. nah, salah satu produknya bisa jadi ifrs yang menuntuk para akuntan untuk dapat menyusun laporan keuangan dengan standart tertentu sehingga produknya dapat diterima dunia. meskipun secara substansi bertentangan dengan prinsip islam seperti diuraikan sebelumnya, tampaknya bukan lagi menjadi masalah. mengapa? sederhana saja jawabnya, karena muslim telah “keblinger” dengan sentimen globalisasi. penelitingnya tanpa kita sebagai bagian dari negara berkembang kurang peka atas dampak dari globalisasi tersebut. kembali haniffa dan hudaib (2010) mengungkapkan “washington consensus”5 sebagai suatu kebijakan yang mendiskreditkan negara berkembang. 4 peneliti mengasumsikan kerugian dalam konteks ini adalah perang yang diserukan oleh allah dan rasul-nya dengan cara-nya yang tidak kita sangka 5 it is a term describing a set of ten specific economic policy prescriptions in the standard bagian i: menemukan teknologi “ihde” dalam proses pengajaran akuntansi seperti yang telah peneliti ungkapkan sebelumnya, penelitian ini ingin menelaah sejauh mana dosen pengampu mata kuliah yang mencakup perhitungan bunga, mentransfer materi kepada para mahasiswa. apakah pada saat menyampaikan materi tersebut kita sadar bahwa islam melarang konsep riba?, atau apakah kita sadar bahwa bunga dilarang adalah ketika menghadiri pengajian?. inilah yang akan peneliti teliti di awal bagian kedua. berikutnya disambung dengan uraian jawaban atas permasalahan yang sama dengan menyertakan praktisi institusi keuangan syariah sebagai informan. peneliti memperoleh data awal dari hasil interviu dengan beberapa mahasiswa yang memenuhi kriteria pernah menjadi mahasiswa pada mata kuliah x yang di dalamnya membahas tentang perhitungan bunga. pertanyaan yang peneliti utarakan bukan tentang pendapat mereka akan mata kuliah ini, namun observasi atas “cara” sang dosen (muslim) mentransfer materi termasuk perhitungan bunga. untuk memperoleh hasil yang valid, peneliti pun mengajak 5 (lima) responden mahasiswa muslim yang pernah diampu oleh dosen yang berbeda. sebut saja mereka “a”, “b”, “c”, “d”, dan “e”. melalui observasi selama mereka menempuh satu mata kuliah (satu semester), peneliti rasa sangat mumpuni bagi mereka untuk menarik suatu kesimpulan tentang hal yang ingin peneliti cari. sebelum menguraikan informasi yang peneliti peroleh dari kedelapan informan, peneliti hendak membuka perbincangan kita dengan mengutip penelitian choudhury (2008), bahwa epistemologi berpikir islam dan liberal berkebalikan dalam hal konsep, formal, dan praktik. oleh karena itu, imbuhnya, pemahaman atas ekonomi, masyarakat, globaliasi dan sistem-dunia yang melekat di dalamnya, pasti saling bertentangan. pada bagian ini, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti hendak menyampaikan hasil perbincangan dengan para informan. pertama, seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 3, yang telah menempuh dua mata kuliah core akuntansi, yaitu a, memulai ceritanya sebagai berikut: reform package by us-based institutions such as the imf and world bank to crisis-wracked developing countries (williamson 1989) rahmanti – mengungkap kesadaran islami atas riba 147 “waktu saya menempuh mata kuliah core akuntansi, dosen bernama “x” memang pernah sedikit mengulas tentang riba”. beliau berpandangan bahwa dosen hanya menyampaikan ilmu bagi mahasiswa, selebihnya terserah bagaimana menggunakannya, kewajiban dosen hanya menyampaikan”. sementara itu dosen kedua, “y”, pada mata muliah core akuntansi lainnya yang ditempuh “a” tidak pernah menyampaikan tentang riba dalam pembahasan mata kuliahnya . dalam penilaian singkatnya, “a” mengungkapkan, “larangan atas praktik riba ini memang tampak lebih terinternalisasi pada dosen yang pertama, sementara dosen kedua menyampaikan materi yang bersifat sangat teknis. melanjutkan tentang metode pengajaran, dosen pertama dalam satu pertemuan kuliah sengaja menyampaikan tentang bunga. definisi, jenis, dampak, beserta ulasan kasus tentang praktik bunga. meskipun bertentangan dengan keyakinannya untuk menghindari bunga, beliau menegaskan karena kewajibannya sebagai dosen maka menjadi suatu keharusan untuk menyampaikannya. selebihnya pada level implementasi, beliau memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk memilih, setelah sebelumnya diberikan satu ulasan pembahasan tentang bahaya riba. inilah yang masih sangat jelas diingat oleh “a”. sementara itu, dosen kedua yang menurutnya banyak menyampaikan materi teknis tidak meninggalkan jejak pemahaman riba dalam keterkaitannya dengan salah satu mata kuliah core akuntansi tersebut. tampaknya pula, dosen kedua ini memang memiliki focus pada penyampaikan materi sesuai tujuan yang dingin dicapai dalam silabus. inilah yang disebut oleh lehman (2011) dengan “we are what we eat; and teach”. satu ungkapan yang sangat cocok dengan penelitian ini. mengutip williams (2004), lehman menyebutkan “they are the result of the . . . questionable values that shaped their parallel developments”. kepribadian seseorang merupakan hasil dari nilai-nilai yang membentuknya melalui perjalanan yang dilaluinya. ketika selama perjalanan pengembaraan seseorang mendapatkan bekal ilmu yang baik, maka mendasarkan pada kutipan tersebut, seseorang itu pasti akan baik dan sebaliknya (we are what we eat). sementara itu, disadari atau tidak, kita sebagai bagian dari pengajar ternyata secara perlahan dapat merubah pemikiran murid hingga merubah perilakunya. jika sang guru membekali dengan nilai-nilai keburukan, maka hampir dapat dipastikan si murid akan terbentuk sama seperti apa yang diajarkan sang guru, dan sebaliknya. dan ini pulalah yang menunjukkan pula seperti apakah kita sebagai seorang pengajar (we are what we teach). bukan hanya itu, peneliti lain buck-morss (2009:ix) mengungkapkan “what we think we know about the past, and therefore how we think in the present”. dengan demikian, anak didik kita yang saat ini telah berkarya dalam berbagai profesi dengan segala “tingkah” baik dan buruknya, sebenarnya merupakan produk atas proses masa lalunya. kirakira, apa yang peneliti maksud dengan proses masa lalu?. tepat!, proses penerimaan ilmu selama mereka sekolah. mari kita ambil contoh sederhana, ketika mereka diajarkan dengan ilmu sekuler sudah hampir bisa dipastikan nantinya ilmu itu pasti akan memengaruhi cara berpikirnya. ini karena mereka diajarkan untuk tidak terbiasa selalu berdampingan dengan tuhan. tuhan hanya ada di tempat peribadatan, tuhan hanya ada di mata pelajaran tertentu, dan seterusnya. oleh karena itu, mungkin saja peristiwa fraud yang sedang marak terjadi di negara kita sejak satu dekade belakangan ini yang ditandai dengan kemunculan para koruptor, merupakan produk atas contoh sederhana itu. jika anda masih penasaran dimana keterkaitan penelitian ini dengan ilmu akuntansi mari peneliti tunjukkan contoh berikutnya yang peneliti kutip dari buck-morss (2009), bahwa: "di luar diskursus akuntansi dan bisnis, buckmorss (2009) menantang" apa yang kita pikir kita ketahui tentang masa lalu, dan karena itu bagaimana kita berpikir di masa sekarang "(buck-morss, 2009, hal. ... sarjana akuntansi kritis mengetahui dengan baik hubungan antara ekonomi dan hubungan sosial yang tak terelakkan, dan juga bertanya-tanya bagaimana istilah seperti memaksimalkan utilitas dan rasionalitas dimasukkan untuk membenarkan setiap jenis kebijakan ekonomi dan sosial dengan mengabaikan dampak yang menghancurkan terhadap yang paling rentan". dengan demikian, apa yang kita peroleh dari proses masa lalu maka itulah yang akan kita terapkan saat ini. sementara itu, menurutnya akuntansi saat ini masih berputar pada maksimalisasi utilitas dan rasionalitas dimana sifat ini dimiliki oleh sang negara barat yang memiliki kekuatan sangat besar untuk mempengaruhi negara lain. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 141-152: juli 2017 148 melanjutkan diskusi dengan mahasiswa akuntansi, berikutnya peneliti pun mengundang informan kedua, “b” yang saat ini tengah menyelesaikan skripsinya. dengan mengarahkan topik pembicaraan yang sama, menurutnya mata kuliah akuntansi yang disampaikan hanya terkait dengan permahaman dan perhitungan teknis. berikut kutipan atas penjelasan si baba: “yang saya pelajari kan akuntansi konvensional, yang disampaikan pasti pernah berkaitan dengan bunga. tapi setau saya beliau cuma ngajar biasa nggak ada informasi dan masukan-masukan tentang sisi negatif bunga dan hal lain yang terkait, sehingga materi yang disampaikan terpukau sama buku”. berbeda dengan “a”, dosen pengajar “b” ini tampaknya menyampaikan materi akuntansi yang mencakup konsep dan teknis pencatatan mengikuti alur buku saduran dari luar negeri. sebagai informasi, seluruh informan menggunakan satu sumber buku yang sama, yaitu saduran dari luar negeri yang konon katanya negeri itu cenderung kapitalis bahkan sekuler. rahman (2003) mengutip al-attas (1995), secara tegas menyinggung hal ini: “berbeda dengan filsafat sekuler barat sebagaimana dicontohkan oleh kantian. etika, di mana penekanannya lebih pada pencerahan rasionalitas dan keyakinan kuat akan kekuatan akal, pandangan dunia islam tidak sematamata berasal dari unsur budaya dan filosofis yang dibantu oleh ilmu pengetahuan, namun sumber yang asli adalah wahyu, dikonfirmasi oleh agama, dan ditegaskan oleh prinsip intelektual dan intuitif”. kutipan ini jelas sekali menunjukkan perbedaan fundamental antara pandangan barat (western) dan islam. barat memang masih diyakini cenderung menggunakan kekuatan rasional, sementara islam mendasarkannya pada wahyu (revelation) yang dikonfirmasi oleh agama, dan akhirnya diafirmasi oleh intelekstualitas. oleh karena itu, tidak heran jika referensi barat tidak menyinggung wahyu dan agama, namun hanya mengedepankan rasionalitas. jadi, apakah layak bagi kita khususnya muslim yang diajarkan tentang wahyu dan agama justru memilih mengikuti paradigma yang berseberangan?. padahal allah menciptakan manusia dengan satu tujuan, patuh kepada-nya seperti mengutip qs 51:56, yang berbunyi “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku”. al-faruqi (1982) menggunakan istilah “obedient” untuk menunjukkan kewajiban atas eksistensi manusia. tidak berhenti pada buku acuan, para pengajar akuntansi pun berkewajiban pula untuk menghubungkan setiap bab dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) dan aturan akuntansi lainnya yang terkait. sekali lagi, psak ini pun hasil adaptasi dari “luar” layaknya buku acuan. dengan demikian, simpulan sementara baba tentang “terpukau sama buku” tampaknya memang benar. ini diperkuat oleh sap seluruh universitas tempat para informan memperoleh ilmu akuntansi, yang mewajibkan mahasiswanya menggunakan satu jenis acuan yang sama. nah, inilah yang oleh ihde disebut sebagai “teknologi”. bukti bahwa para pengajar mungkin tidak sadar telah embeded dengan tekonologi yang disampaikan berulang kepada mahasiswa. lebih kuat lagi, teknologi ini disepakati oleh dunia untuk disampaikan dan diterapkan. tentang koridor tertentu yang harus diikuti dalam penyusunan sap ini, informan ketiga bernama “c” yang barusaja menyelesaikan kuliah di universitas yang berbeda dari “a” dan “b”, juga ikut berpendapat: “kalau saat ini, mulai masif tahun 2008, sudah mulai bermunculan dosen akuntansi yang menyampaikan bahwa bunga dilarang, namun dulu ketika saya masih kuliah masih sangat jarang yang menyampaikan. kalau diijinkan oleh universitas, ya bisa dipraktikkan. beliau tidak menyampaikan kalo riba dilarang mungkin karena tidak paham, atau sudah terbiasa dengan konven”. tentunya penyusunan sap ini pasti berlandaskan pada satu aturan tertentu. adalah international education standard (ies), yang diadaptasi oleh indonesia dimana “sikap” yang pertama berbunyi “bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius”. nah, uniknya sikap ini hanya terejawantah dalam mata kuliah agama, sementara mata kuliah lainnya tidak memuat tuhan. berikut peneliti mengambil kutipan dari ies (2014) yang relevan dengan pembahasan ini: (1) this international education standard (ies) prescribes the learning outcomes for technical competence that aspiring professional accountants are required to demonstrate by the end of initial professional development (ipd). technical comperahmanti – mengungkap kesadaran islami atas riba 149 tence is the ability to apply professional knowledge to perform a role to a defined standard. (2) this ies is addressed to international federation of accountants (ifac) member bodies. (3) this ies specifies the competence areas and learning outcomes that describe the technical competence required of aspiring professional accountants by the end of ipd. kembali mengingat pemikiran ihde, kadang manusia berpikir mengapa mereka hidup seperti mesin. lebih lanjut, beberapa hal konsensus yang berlaku di dunia akan menjadi dominasi dalam praktik kita. maka benarlah yang disampaikan ihde dikaitkan dengan kosep ies ini. kita terjebak oleh kekuatan akal yang sarat dengan pemikiran barat seperti penelitian rahman (2003) yang mengistilahkannya dengan “the enlightenment of rationality and strong belief in the power of reason”. bukan hanya substansi kurikulum ies, kitapun terjebak kembali dengan keanggotaan ifac yang mengikat dalam penerapan ies. inilah teknologi “ihde”. bagian ii: menelaah ketidaksadaran pengajar dalam proses pengajaran akuntansi kini perguruan tinggi disinyalir cenderung berorientasi pada kepentingan bisnis (alexander 1996). parameternya bisa saja dilihat dari jumlah penerimaan mahasiswa baru yang semakin meningkat. namun di sisi lain, menurut boyce (2004), model pengajaran saat ini cenderung fokus pada peningkatan keahlian (skill), bersosialisasi dengan lingkungan luar, serta mempersiapkan tenaga kerja untuk permintaan masa depan. jadi pergeseran orientasi menjadi universitas bisnis tampak begitu jelas terlebih pada akhir dekade ini. bukan hanya mahasiswa, pengajarpun menjadi layaknya mesin yang hanya mengikuti instruksi saduran luar negeri. memang kadangkala power cenderung mendominasi sesuatu lain yang termarginalkan (triyuwono , 2011 menyebutnya “se laen”). bagaimana sebuah ideologi dapat melegitimasi kepentingan sosial yang dominan?, boyce (2004) mengutip eagleton (1991) menjelaskan dominant power akan melegitimasi kekuatannya dengan menyebarkan nilai yang dibawanya melalui naturalizing dan universalizing yang tidak terelakkan, merendahkan pemikiran yang melawan kekuatannya, mengeluarkan rival yang tidak sejalan dengan pemikirannya. bukankah pernyataan ini mencerminkan apa yang sedang terjadi di indonesia?. bagaimana tidak, ketika di luar sana ada kekuatan adidaya yang telah dan sedang mencengkeram mangsanya, yang menelurkan universalisasi aturan/pedoman akuntansi, yang menolak pemikiran “unik” selain idenya, dan mengeluarkan mereka dari komunitas eksklusifnya bagi yang berseberangan. mungkin kita tidak menyadari ini sedang terjadi, atau mungkin sedang terlena dengan rasa nyaman karena keberuntungan kita sebagai bagian dari “pusat sosial” dan bukan sebagai bagian yang termarginalkan. bergeser dari perbincangan tentang kondisi ini, peneliti akan melanjutkan hasil perbincangan berikutnya dari seorang mahasiswa pascasarjana yang baru saja menyelesaikan kuliah master ilmu akuntansi. panggil saja namanya “d”. menurutnya sejak dia menempuh kuliah sarjana sampai master tidak ada dosen yang menyampaikan tentang pelarangan praktik bunga, justru tambahnya, dulu banyak diajari bagaimana menghitung bunga diskonto, dan menentukan tingkat bunga bank. berbeda dengan mahasiswa tingkat sarjana, si “d” ini menjelaskan lebih luas tentang riba. berikut peneliti tampilkan kutipannya: “kalo menurutku sangat perlu untuk menyampaikan larangan riba meskipun dalam kelas ada beberapa mahasiswa non-muslim. apalagi semua dosen yang mengajar mata kuliah akuntansi adalah muslim. sebenarnya kalo bunga tidak dipandang dari segi agama, tapi dari segi mudharatnya, kita bisa menyampaikan itu. karena memang mudharatnya riba itu merasuk ke berbagai segi kehidupan, tidak hanya dalam hal ekonomi saja”. informan keempat ini memang mengakui bahwa mata kuliah akuntansi sarat dengan perhitungan bunga. namun dibalik proses ini, dari sarjana sampai master, sesungguhnya dia menyadari ketidaksesuaian metode pembelajaran yang diterimanya saat itu. menurutnya, para pengajar yang kebetulan seluruhnya muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan tentang larangan riba, meskipun terdapat beberapa mahasiswa nonislam. memang kalau kita mencermati dampak riba, seperti yang telah peneliti singgung pada bagian sebelumnya, housing bubble price adalah satu siklus yang sangat relevan untuk mengilustrasikan multiplier effect atas praktik riba. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 141-152: juli 2017 150 persis seperti ungkapan rahman (2003), bahwa dalam pandangan islam, segala sesuatu harus mengarah pada aspek relijius tanpa merugikan aspek duniawi. melanjutkan pejelasannya, rahman menilai bahwa pencapaian kebahagiaan dunia (human welfare in this life) dan akhirat (hereafter), tentunya harus tercermin dalam aktivitas ekonomi. jadi, ekonomi seharusnya tidak dimaknai hanya sebagai pencapaian duniawi. tidak hanya sebagai pemuas kebutuhan dunia melalui pencapaian laba maksimal. “d” pun melanjutkan pendapatnya, “urgensi atas penyampaian pelarangan bunga ini agar muncul kesadaran dalam diri mahasiswa”. nah, maka ini sejalan dengan pemikiran ihde yang menurutnya aktivitas/perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh eksistensi teknologi. “our involvement with technologies impacts our existential situation dramatically, particularly the way in which we understand our world and our humanity”, tegas ihde dalam upaya menggambarkan pengaruh tekonologi. ketika manusia yang sedang terkotak oleh teknologi, maka mereka akan kehilangan kesadaran akan aktivitas yang sedang dilaksanakan. oleh karena itulah, ihde menyebutnya sebagai mesin dalam karyanya yang berjudul “why do humans think that they are a machines” (selinger 2006:4). jadi simpulan sementara dari hasil perbincangan dengan para informan menunjukkan bahwa para pengajar menjadi seperti mesin yang “disetir” oleh teknologi akuntansi meliputi pedoman pelaporan keuangan (psak, ifrs), standard kurikulum pendidikan (ies), dan buku referensi pengajaran berbasis western. informan terakhir, berbeda dengan keempat informan sebelumnya, yaitu seorang dosen. bu “e” ini seorang dosen di salah satu perguruan tinggi yang pernah mengajar mata kuliah akuntansi di kelas internasional. menanggapi beberapa pertanyaan peneliti, beliau berkomentar sebagai berikut: “iya mbak, saya akui saat itu saya tidak menyampaikan tentang larangan bunga karena riba. tapi kalo seandainya saya sekarang diminta untuk mengajar peneliti akan lakukan itu. menurut peneliti itu sangat penting disampaikan walaupun ada mahasiswa bukan islam. tinggal gimana cara kita nyampaikannya. memang sih saat itu pemahaman peneliti tentang agama masih kurang. tapi selain itu, peneliti rasa faktor buku referensi, dan karena riba ini tidak disampaikan di silabus juga berperan dalam membuat dosen itu menyampaikan sesuai dengan buku dan silabus”. hasil percakapan ini menguatkan hasil sebelumnya, yaitu pada bagian i, bahwa teknologi berupa buku referensi dan sap (adaptasi dari ies) sangat mempengaruhi proses pembelajaran akuntansi keuangan. para pengajar layaknya mesin yang menyampaikan ilmu tanpa sadar karena terperangkap dalam teknologi ala western yang cenderung sekuler (mengutip kembali rahman 2003). bagian iii: jadi, bagaimana seharusnya proses pembelajaran akuntansi? kita sudah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan. peneliti telah menceritakan hasil penelitian, teori relevan yang mendukung, kutipan standar, keterkaitan dengan pemikiran ihde, dan tentunya justifikasi oleh diri peneliti atas beberapa hal. sekarang saatnya peneliti mengungkapkan kondisi ideal yang seharusnya dilakukan oleh para pengajar ketika menyampaikan materi tentang pencatatan, pengakuan, dan pelaporan bunga dalam mata kuliah akuntansi keuangan khususnya. menjawab pertanyaan di atas, bagaimana seharusnya?, jawabannya sederhana, “menghadirkan kesadaran para pengajar (dosen)”. meskipun tidak dapat bergerak bebas karena harus menerapkan standar kurikulum internasional, namun kita dapat menyampaikan materi tentang larangan praktik bunga beserta dampak ekonomi dan sosial atas riba. karena riba bukan terbatas pada isu islami, namun meluas sampai ekonomi makro yang mencakup elemen pemerintah dan masyarakat. mari mengingat kembali siklus bubbling price yang berdampak pada seluruh sektor baik finansial maupun riil. sektor riil inilah yang merasakan dampak paling besar atas peristiwa ini. penumbuhan kesadaran memang tidak dapat terbatas pada pengajar, namun mahasiswa pun perlu “dibangunkan”, terlebih mereka yang telah menempuh beberapa mata kuliah yang terkait dengan bunga. para mahasiswa inilah yang kelak akan menjadi penentu masa depan. bukan hanya terbatas pada menggerakkan perekonomian, namun mereka juga berperan dalam menentukan arah pendidikan kelak. inilah tugas utama kita sebagai pengajar untuk menularkan kesadaran yang berpedoman pada al quran dan hadist. jangan sampai kita dijuluki sebagai robot/mesin yang tanpa sadar sedang terjajah oleh “teknologi” yang tidak selaras dengan tujuan eksistensi rahmanti – mengungkap kesadaran islami atas riba 151 manusia. seperti dikutip dari muqowim 2004 yang menyimpulkan bahwa ilmu yang digunakan untuk pengembangan peradaban manusia yang meliputi al qur’an dan as-sunnah harus bermuara pada allah swt. ini dimaksudkan agar ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia lebih khusus merujuk pada muslim, dapat menciptakan suatu peradaban islami yang mendasarkan pada kedua sumber tersebut. simpulan proses pengajaran akuntansi yang kini sedang berlangsung tampaknya menganalogikan kita (pengajar) sebagai mesin. sebagai konsekuensi dari international membership, kita pun tidak dapat bebas bergerak karena batasan-batasan yang dibuat oleh standard setter. selain itu, kitapun terjebak dalam kekakuan buku referensi yang tidak mengenal tuhan dan agama. buku referensi biasanya ditemani oleh standar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang mengadaptasi dari barat. padahal menurut beberapa peneliti seperti tersebut sebelumnya, menyatakan bahwa barat itu sekuler dan senantiasa mengedepankan rasionalitas. salah satu konsepnya berupa penerapan bunga yang diyakini oleh islam sebagai riba. sesungguhnya riba bukanlah sebatas isu islami, namun mendasarkan pada siklus housing bubble price yang berdampak pada seluruh sektor, maka praktik bunga seharusnya dapat dipahami sebagai isu universal. ihde menyebut kondisi ini sebagai manusia mesin. manusia yang hidup tanpa memiliki kesadaran atas apa yang telah dan sedang dilakukannya. ini dikarenakan mereka didekte oleh teknologi barat yang cenderung rasionalis dan statis. telah tiba saatnya bagi kita untuk bangun, dan menumbuhkan kesadaran atas diri sendiri dan mahasiswa. proses ini tentu membutuhkan waktu. namun jika tidak segera diawali, mungkin saja suatu saat indonesia menjadi boneka negara barat. wallahualam bi showab. daftar pustaka aliyev, f. b. 2007. problems of interaction between state and economy under the post-communist transition. hunaomics, 23 (2), 78-82. ardiansyah, y. 2009. kinerja keuangan perbankan syariah di indoneisa dan kontribusinya bagi pembangunan nasional. jurnal ekonomi islam la_riba, 3 (2), 80-196. boyce, g. 2004. critical accounting education: teaching and learning outside the circle. critical perspectives on accounting, 15, 565–586. chong, b.s dan m. h. liu. 2009. islamic banking: interest-free or interest-based?. pacific-basin finance journal, 7, 125-144 choudhury, m.a. 2008. islam versus liberalism: contrasting epistemological inquiries. international journal of social, 35 (4), 239268. hadisumarto, w. m. c dan a. g. b. ismail. 2010. improving the effectiveness of islamic micro-financing (learning from bmt experience), working paper. haniffa, r dan m. hudaib. 2010. islamic finance: from sacred intentions to secular goals?. journal of islamic and business research, 1 (2), 85-91. hayat, r dan r. kraeussl. 2011. risk and return characteristics of islamic equity funds. emerging markets review, 12, 189-203. henry, c. m dan r. springborg. 2001. globalization and the politics od development in the middle east. uk: cambridge university press. holt, j. 2009. a summary of the primary causes of the housing bubble and the resulting credit crisis: a non-technical paper. the journal of business inquiry, 8 (1), 120-129. kamla, r. 2009. critical insights into contemporary islamic accounting. e critical perspectives on accounting, 20, 921-932. khan, f. 2010. how ’islamic’ is islamic bank?. journal of economic behaviour & organization, 7, 805-820. lehman, c. r. 2012. knowing the unknowable and contested terrains in accounting. critical perspectives on accounting, 24, 136–144. mulawarman, a. d. 2013. “nyanyian metodologi akuntansi ala nataatmadja: melampaui derridian mengembangkan pemikiran bangsa “sendiri”. jurnal akuntansi multiparadigma, 4 (1), 149-164. nofianti, l. 2012. kajian filosofis akuntansi: seni, ilmu, atau tekonologi. pekbis jurnal, 4 (3), 203-210. rahman, a. r. a. 2003. ethics in acoounting education: contribution of the islamic jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 141-152: juli 2017 152 principle of maslahah. journal of economics and management, 11 (1), 1-17. selinger, e. 2006. phenomenology: a critical companion to ihde. albany: state university of new york press. siddiqi, m. n. 2004. riba, bank interest, and the rationale of its prohobition. jeddah: islamic development bank. triyuwono, i. 2011. mengangkat “sing liyan” untuk formulasi nilai tambah syari’ah. jurnal akuntansi multiparadigma, 2 (2), 186-200. wahyudi, i, m. k. dewi, f. rosmanita, m. b. prasetyo, n. i .s . putri, b. m. haidir. 2013. manajemen risiko bank islam. jakarta: salemba empat. tinjauan literatur dan fokus penelitian journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper value relevance of ifrs 9 adoption: a case study of indonesian banking companies amrie firmansyah1*, lestari kurniawati1, desrir miftah2 and tjahjo winarto1 abstract research aims: this study examines the effect of allowance for impairment losses (ckpn) on value relevance. design/methodology/approach: this research employed quantitative data using secondary data from banking financial reports derived from www.idx.co.id during 2019-2021. also, this study used stock price data sourced from www.finance.yahoo.co.id. the use of data for 2020 was due to the first year of psak 71 implementation. while data for 2019 were employed to compare the year before the psak 71 implementation, and data for 2021 were used to compare the psak 71 implementation in the second year. data testing was then performed utilizing multiple linear regression analysis for cross-section data. research findings: this study suggests that ckpn was positively associated with the value relevance of earnings in the first year of psak 71 implementation. theoretical contribution/originality: this research is expected to complement the financial accounting literature on adopting ifrs 9, especially in indonesia, which is rarely discussed in previous studies. practitioner/policy implication: this study is expected to be employed by the indonesian financial services authority in improving policies on financial stability in the capital market based on applying financial accounting standards. research limitation/implication: this study only employed data on banking subsector companies listed on the indonesia stock exchange, which were relatively small in number. future research can therefore use data from all financial companies in indonesia or banking companies in other countries related to ifrs 9 implementation to compare the test results with this study. keywords: ifrs 9; financial statements quality; value relevance introduction investors can use financial report data and information to make capital market decisions. in the context of capital market-based financial accounting research, accounting information should be able to reflect the condition of companies in the capital market (kothari, 2001). good quality information from financial statements can be used in making decisions by investors in the capital market (firmansyah et al., 2020b). in this regard, value relevance is the measure that can be used related to the usefulness of financial statement information by investors. value relevance also shows that the book value of equity and company profits reflects the condition of company stock prices and company stock returns (ohlson, 1995). affiliation: 1 polytechnic of state finance stan, banten, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics and social sciences, uin sultan syarif kasim, riau, indonesia *correspondence: amrie@pknstan.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.17574 citation: firmansyah, a., kurniawati, l., miftah, d., & winarto, t. (2023). value relevance of ifrs 9 adoption: a case study of indonesian banking companies. journal of accounting and investment, 24(2), 502-518. article history received: 15 jan 2023 revised: 26 feb 2023 accepted: 07 mar 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&authuser=2&user=e04r6bgaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&authuser=2&user=tlyvazqaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&authuser=2&user=nbcmlvuaaaaj https://pknstan.ac.id/node/354 https://pknstan.ac.id/node/354 http://www.finance.yahoo.co.id/ https://pknstan.ac.id/ https://pknstan.ac.id/ https://akuinssk.uin-suska.ac.id/ https://akuinssk.uin-suska.ac.id/ https://akuinssk.uin-suska.ac.id/ https://akuinssk.uin-suska.ac.id/ mailto:amrie@pknstan.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17574 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17574&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17574 firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 503 financial statements have value relevance if the information presented in the financial statements can explain a firm value (permana, 2015). value relevance is the ability of information in financial reports if the market reacts to that information, and this information can influence the decisions of decision-makers (islami & mawardi, 2019). udeh and ezejiofor (2018) also stated that value relevance is information presented for decision-making, so the accounting information presented can provide valuable information to investors. therefore, value relevance can be used to assess the quality of financial reports (firmansyah et al., 2022). however, low-value relevance indicates that the accounting information presented is less useful for investors in making decisions in the capital market. the existence of asymmetric information between managers and investors results in investors not always using financial report data and information in making decisions in the capital market. it is suspected that investors do not always believe that the information presented by the company is in line with their interests. poor quality information is also considered to have earnings management practices detrimental to investors (scott, 2015). meanwhile, financial statement information has benefits for investors if the information can increase value relevance. thus, value-relevance research needs to be done. value relevance testing has previously been conducted with risks associated with disclosure (elshandidy & zeng, 2021), intangible assets (cordazzo & rossi, 2020; ji & lu, 2014; kumari & mishra, 2021; park & jang, 2021), impairment loss goodwill value (alshehabi et al., 2021), cash holding (trinh et al., 2021), fair value accounting (adwan et al., 2020), carbon disclosure (jiang et al., 2021), integrated reporting disclosure (cortesi & vena, 2019), corporate social responsibility (firmansyah & yusuf, 2020; govindan et al., 2021), intellectual capital (firmansyah & yusuf, 2020; hayati et al., 2015; vafaei et al., 2011), earnings management (mostafa, 2017; shan, 2015), corporate governance (firmansyah & yusuf, 2020; shan, 2015), ifrs adoption (alali & foote, 2012; cutillasgomariz et al., 2016; elbakry et al., 2017; garcia et al., 2017; okafor et al., 2016; srivastava & muharam, 2021; tsalavoutas et al., 2012; yuniarso & lako, 2018), accounting firm size (abdollahi et al., 2020; lee & lee, 2013), comprehensive income (djaballah & fortin, 2021; khan et al., 2018), tax avoidance (ariff & hashim, 2014; midiastuty et al., 2020), and corporate governance (ariff & hashim, 2014; firmansyah & yusuf, 2020). one of the ifrs adoptions in indonesia, which would take effect in 2020, is the psak 71 implementation. according to the indonesia financial services authority, the psak 71 application impacts the value of impairment losses (ckpn), especially on receivables, because banking companies calculate the 12-month and lifetime expected credit loss taking into account the influence of forecasts of future macro-economic conditions (indramawan, 2019; otoritas jasa keuangan, 2018). this condition differs from the ckpn application to the previous psak, i.e., psak 55. in the context of banking companies, ckpn is a strategy that can be used to mitigate the risk of impairment of assets (indramawan, 2019). in the previous psak, namely psak 55, ckpn was calculated using the backwardlooking incurred loss method (indramawan, 2019). this calculation was carried out when there was objective evidence that the debtor had problems fulfilling his obligations (indramawan, 2019). hence, determining the risk of impairment losses was based on firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 504 information on historical data. meanwhile, psak 71 requires ckpn to be calculated using the forward-looking expected loss method (indramawan, 2019). this method involves banking companies estimating their ckpn estimates from initial recognition using forward-looking information based on macroeconomic data, such as the inflation rate, unemployment rate, and projected economic growth at each reporting date (indramawan, 2019). this change in the ckpn calculation results in a potential increase in the ckpn value, which is greater. therefore, the ifrs 9 adoption into psak 71 related to the usefulness of the accounting information needs further investigation. therefore, this study examines the effect of allowance for impairment losses on receivables and value relevance. studies conducted by alali and foote (2012), cutillasgomariz et al. (2016), elbakry et al. (2017), garcia et al. (2017), okafor et al. (2016), srivastava and muharam (2021), tsalavoutas et al. (2012), and yuniarso and lako (2018) have tested the implementation period of ifrs enforcement within a country for value relevance, while agyei-boapeah et al. (2020) and sampaio et al. (2020) investigated the implementation period for the application of ifrs in a country to company value. nevertheless, these studies did not examine the impact of certain accounts or items in the financial statements on adopting one of the financial accounting standards in a country due to adopting ifrs. meanwhile, previous research that has reviewed the psak 71 implementation in indonesia is still limited to descriptions and impacts on company performance (arifullah & firmansyah, 2021; ilat et al., 2020; kurniawan & firmansyah, 2021; kurniawati, 2021; kustina & putra, 2021; matoviany & firmansyah, 2021; rahayu, 2021; rizal & shauki, 2019; rizky et al., 2022). therefore, based on mapping previous research related to ifrs adoption in a country and the psak 71 implementation in indonesia, testing for ckpn owned by banking companies in indonesia due to the ifrs 9 adoption for value relevance is crucial to using data from banking companies in indonesia. further, this research has several theoretical and practical contributions. this research is expected to complement the financial accounting literature on adopting ifrs 9, especially in indonesia. this research is also a part of capital market-based financial accounting research related to the consequences of implementing new financial accounting standards in a country (kothari, 2001). in addition, this research is anticipated to be used by the financial services authority in improving policies on financial stability in the capital market based on applying financial accounting standards that impact the banking operations of banking companies in indonesia. this research is also expected to be used by the indonesian institute of accountants in implementing new financial accounting standards related to macroeconomic conditions in indonesia. literature review and hypotheses development agency theory explains the agency relationship between the agent and the principal, in which the principal allows the authority of the agent to do a job in a contractual agreement (jensen & meckling, 1976). the principal is the company's owner or shareholder, while the agent is the company's manager. the separation of the relationship between the agent and the principal brings about an agency conflict. this firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 505 conflict arises because managers have certain motives, such as their welfare, which do not align with the shareholders' wishes (scott, 2015). moreover, the owner of the company requires managers to take various actions in the best interest of the owner of the company. however, managers as agents may have different motives from shareholders, so these differences in motives can cause conflict between the two (jensen & meckling, 1976). the existence of high demands from company owners in establishing their companies also encourages managers to have concerns about obtaining greater incentives to realize the owners' wishes. in addition, a contractual agreement in the agent and principal relationship results in the manager being morally responsible for maximizing profits. in return, the manager will receive compensation under the contract agreed upon with the company's owner (eisenhardt, 1989). when managers recognize more about company information than shareholders, agency conflicts arise (scott, 2015). on the other side, adopting the new financial accounting standards impacts the presentation of figures in financial statements, especially those related to profit. adopting new accounting standards generally aims to improve the quality of financial reports. however, managers with discretion in accrual policies still count on loopholes in accounting rules to influence the numbers in the financial statements. consequently, there is asymmetric information between managers and shareholders, resulting in shareholders only recognizing financial information based on reports issued by the company. therefore, financial statements with low asymmetric information show good quality. one measure that can be used to assess the quality of financial statements is value relevance. ohlson (1995) stated that value relevance is measured by connecting the information in the financial statements with the value of shares. the value of the shares in question is the value that has been changed in the form of stock prices and stock returns (ohlson, 1995). stock prices and stock returns are information used as a benchmark for investors in deciding whether to invest in a company (fitriani & sumiyarsih, 2015). according to kargin (2013), value relevance is an aspect used to measure the quality of accounting information presented by companies. the higher the company's stock price, the higher the profitability, while the lower the stock price, the lower the profit. value relevance is also the ability of accounting information to predict or influence stock prices (alfraih, 2017). in indonesia, the ifrs 9 implementation, which was ratified through psak 71 and became effective in 2020 (ikatan akuntan indonesia, 2017), impacts the application of allowance for impairment losses (ckpn), especially receivables from banking companies (indramawan, 2019). this condition is different from the implementation of the previous psak, namely psak 55. in banking companies, ckpn is a reserve prepared by a bank to face the risk of impairment of assets (indramawan, 2019). in the previous psak, namely psak 55, ckpn was calculated using the backward-looking incurred loss method (indramawan, 2019). this calculation was carried out when there was objective evidence that the debtor had problems fulfilling his obligations (indramawan, 2019). thus, firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 506 determining the risk of impairment losses was based on information on historical data. meanwhile, psak 71 requires that ckpn be calculated using the expected loss method, which is forward-looking (indramawan, 2019). this method involves banking companies estimating their ckpn estimates from initial recognition using forward-looking information, such as projected economic growth, inflation, the unemployment rate, and the commodity price index at each reporting date (indramawan, 2019). the psak 71 implementation also changes the ckpn calculation, potentially increasing the ckpn value to a greater extent. nevertheless, the ckpn value is strongly influenced by the accrual decisions of managers. as a component that influences the presentation of assets, information related to ckpn has a vital position for users of financial statements. moreover, the psak 71 adoption as a principle-based adoption of ifrs provides flexibility for managers in determining the value of impairment losses. on the other hand, biased information or the absence of information for users of financial statements can lead to asymmetric information. for investors as users of financial statements, asymmetric information can affect their decisions. under normal conditions, applying psak 71 has the consequence of increasing the value of impairment losses, which can decrease company profits. the decline in company profits can be detrimental to investors because of reduced opportunities for investors to obtain dividends. in addition, investors consider the decrease in profits generated by the company in one period to indicate that the company has a poor performance. even though the rules of psak 71 are quite strict, the ckpn applied by banking companies is influenced by the accrual decisions of managers, so the manager's decisions can impact the presentation of their value in the financial statements. investors also do not necessarily know the manager's decision as shareholders. hence, the existence of asymmetric information results in shareholders only recognizing the information provided by the company to the public through financial statements, annual reports, or the company's official website. thus, the hypothesis proposed in this study is as follows: h1: allowance for impairment losses is negatively associated with value relevance. research method this quantitative research used secondary data from banking sub-sector companies. secondary data from this study were derived from www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com, and the company's official website. this study employed sample data taken using the purposive sampling method with the provision that there was complete data and information for 2019, 2020, and 2021. meanwhile, the primary data used data for 2020 when psak 71 was effective from january 1, 2020, while data for 2019 was used as comparative data before psak 71 was applied. then, data for 2021 were needed to compare test results in indonesia's second year of psak 71 implementation. the criteria for this research sample based on purposive sampling (see table 1). http://www.idx.co.id/ http://www.finance.yahoo.com/ firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 507 table 1 research sample criteria 2019 2020 2021 number of banking sub-sector companies listed on the idx as of september 1, 2022 47 47 47 companies listed after january 1 of the current year 4 4 2 incomplete company data 2 1 1 outlier data 1 0 0 number of samples per year 40 42 44 total sample 126 in this study, the dependent variable being analyzed was value relevance. the value relevance proxies in this study followed almagtome and abbas (2020), firmansyah et al. (2022), and firmansyah and yusuf (2020) using the price model developed by ohlson (1995), as follows: pricet+1 = β0 + β1bvet + β2epst + εt (1) pricet+1 is the stock price at the time of the announcement of financial statements in period t+1. meanwhile, bve is the book equity value per share at the end of the current year. in addition, eps is the weighted average profit (loss) per share for the year moreover, this study employed allowance for impairment losses (ckpn) as an independent variable. the ckpn proxy in this study followed the proxy used by damayanti and suprayogi (2019) and sholikhah (2019), as follows: ckpn = total allowance for impairment losses total assets (2) furthermore, this study used control variables: company size, profitability, operating performance, and dividend policy. in this case, companies with a large number of assets are generally more able to attract the attention of investors to invest their funds in companies that generate corporate funding sources (firmansyah et al., 2020a). in this study, the proxy for firm size was the natural logarithm of total assets, as in firmansyah et al. (2020a) and ticoalu et al. (2021). size = natural logarithm natural total assets (3) profitability indicates the company's ability to generate profits by utilizing its resources. the proxy for profitability in this study used return on assets, as jihadi et al. (2021), putri and putra (2017), and sydler et al. (2014) proposed, as follows: roa = net income total assets (4) then, operating performance shows the company's ability to generate cash flow from its operating activities (ocf). this study's proxies for calculating operating performance corroborated firmansyah et al. (2020a) and rajgopal and venkatachalam (2011) as follows: firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 508 ocf = cash flow from operating activities total assets (5) the dividend policy indicates the distribution of dividends to shareholders in cash or shares. the dividend policy proxy used in this study followed firmansyah et al. (2021) and mladenoska (2017) with a dummy variable: 1 if the company pays dividends for the year in question and 0 if there is no dividend distribution during that year. afterward, hypothesis testing in this study employed multiple linear regression for crosssectional data. the equation model to test the hypothesis is as follows: pricet+1 = β0 + β1bvet + β2epst + β3ckpnt + β4(bve ∗ ckpn)t + β5(eps ∗ ckpn)t + β6sizet + β7roat + β8ocft + β9divt + εt (6) pricet+1 is the share price at the time of the announcement of the financial statements. then, epst is the weighted average profit (loss) per share. bvet is the book value of equity per share. besides, ckpnt is the allowance for impairment losses on financial assets. sizet is company size. roat is company profitability. also, ocft is operating cash flow. divt is dividends given by the company to shareholders. in addition, ckpn has value relevance in this model if β4 or β5 has a significant effect. results and discussion this study processed and analyzed data for three periods, namely 2019, 2020, and 2021. descriptive statistics for the research variables for the 2019 period are presented in table 2. table 2 descriptive statistics of 2019 research variables description price eps bve cpkn size roa ocf div mean 1,335.91 131.12 1,284.91 0.017 31.345 0.006 -0.014 0.425 med 677.50 20.36 588.66 0.017 31.139 0.006 -0.011 0.000 std. dev 1,883.83 246.41 1,734.48 0.012 1.799 0.024 0.059 0.501 min. 50.00 -101.11 8.57 0.0003 27.909 -0.092 -0.160 0.000 max 7,650.00 1,158.59 7,063.20 0.045 34.887 0.091 0.102 1.000 obs. 40 40 40 40 40 40 40 40 table 2 reveals that the mean banking share price in 2019 was idr 1,335.01, with a minimum share price of idr 50. during this period, the minimum value of eps reached idr 101.11, and the maximum value was idr 1,158.59 with a mean value of idr 131.12. in this period, the number of companies observed was 40. it differs from the number of companies observed in 2020, reaching 42. descriptive statistics for the research variables for the 2020 period are displayed in table 3. firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 509 table 3 descriptive statistics of 2020 research variables description price eps bve cpkn size roa ocf div mean 1,767.21 82.96 1,215.00 0.024 31.40 0.001 -0.001 0.405 med. 842.50 13.58 352.03 0.021 31.01 0.004 0.013 0.000 std. dev 2,350.95 192.53 1,694.72 0.015 1.74 0.023 0.127 0.497 min. 80.00 -99.72 61.23 0.002 28.41 -0.087 -0.335 0.000 max. 11,375.00 1,101.08 7,491.97 0.059 34.95 0.052 0.269 1.000 obs. 42 42 42 42 42 42 42 42 as seen in table 3, banking companies' share price (price) in 2020, on average, increased to idr 1,767.21 with a maximum value of idr 11,375. on the other hand, the eps value in this period decreased to idr 82.96, although there was an increase from the minimum eps value, which was idr 99.72. the eps value in this period is almost similar to the eps value in the 2021 period, which was recorded at idr 88.47. surprisingly, the minimum eps value in 2021 decreased significantly to idr 141.52. meanwhile, banking companies' share price (price) in 2021, on average, increased considerably to idr 2,224.73 (table 4). even though the minimum value of the share price in this period reached the lowest value of idr 50, the maximum value of the share price reached idr 15,600. descriptive statistics for the research variables for the 2021 period can be seen in table 4. table 4 descriptive statistics of 2021 research variables description price eps bve cpkn size roa ocf div mean 2,224.73 88.47 1,129.84 0.024 31.51 -0.001 0.048 0.43 med. 917.50 17.04 514.23 0.018 30.87 0.005 0.073 0.00 std. dev 3,166.69 171.00 1.455.91 0.020 1.68 0.040 0.129 0.50 min. 50.00 -141.52 36.46 0.0003 28.54 -0.181 -0.415 0.00 max. 15,600.00 601.06 6,794.79 0.111 35.08 0.079 0.266 1.00 obs. 44 44 44 44 44 44 44 44 after conducting a descriptive statistical analysis of the data collected in this study, in the next section, the correlation matrix of the independent variables of this study was presented for each research period. the independent variable correlation matrix in this study for the 2019 period is shown in table 5. table 5 independent variable correlation matrix for 2019 eps bve ckpn size roa ocf div eps 1 0.9562 -0.008 0.7139 0.4319 0.1741 0.4482 bve 0.9562 1 0.013 0.7207 0.3258 0.1271 0.4107 ckpn -0.008 0.0131 1 -0.0141 -0.2419 -0.0543 0.0785 size 0.7139 0.7207 -0.0141 1 0.4948 0.0458 0.4769 roa 0.4319 0.3258 -0.2419 0.4948 1 0.0673 0.2655 ocf 0.1741 0.1271 -0.0544 0.0458 0.0673 1 0.1103 div 0.4482 0.4107 0.0785 0.4769 0.2655 0.1103 1 table 5 exhibits that the correlation value of ckpn and eps in 2019 was -0.008. meanwhile, the correlation between bve and ckpn values in this period was 0.0131. this value increased to 0.3144 in the 2020 period (table 6). in the 2020 period, the be value against ckpn reached 0.3144. this value increased compared to 2019, which was only firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 510 0.013. the correlation matrix of the independent variables in this study for the 2020 period can be seen in table 6. table 6 independent variable correlation matrix for 2020 eps bve ckpn size roa ocf div eps 1 0.8163 0.0774 0.5771 0.4123 0.2141 0.4557 bve 0.8163 1 0.3144 0.7323 0.3191 0.2748 0.3800 ckpn 0.0773 0.3144 1 0.5015 -0.0725 0.0525 0.0595 size 0.5770 0.7323 0.5015 1 0.3780 0.3378 0.4326 roa 0.4123 0.3191 -0.0725 0.3780 1 0.5530 0.4493 ocf 0.2141 0.2748 0.0525 0.3378 0.5530 1 0.2483 div 0.4557 0.3800 0.0595 0.4326 0.4493 0.2483 1 in the 2021 period, the correlation value of ckpn and eps increased to 0.116 (table 7). it denotes an increase in the correlation value between ckpn and eps from 2019, 2020, and 2021. on the other hand, the correlation value between bve and ckpn fluctuated, i.e., it increased from 2019 to 2020 but decreased in value from 2020 to 2021. in the full matrix, the correlation value between the independent variables in this study for the 2021 period can be seen in table 7. table 7 independent variable correlation matrix for 2021 eps bve ckpn size roa ocf div eps 1 0.855 0.116 0.680 0.475 0.201 0.591 bve 0.855 1 0.257 0.685 0.275 0.123 0.527 ckpn 0.116 0.257 1 0.389 (0.419) 0.056 0.007 size 0.680 0.685 0.389 1 0.225 0.290 0.438 roa 0.475 0.275 (0.419) 0.225 1 0.180 0.302 ocf 0.201 0.123 0.056 0.290 0.180 1 0.332 div 0.591 0.527 0.007 0.438 0.302 0.332 1 after conducting a descriptive statistical analysis of data and correlation values between independent variables, the discussion continues with analyzing the hypothesis testing results in both hypothesis 1 and hypothesis 2. the hypothesis 1 testing results are presented in full in table 8. the hypothesis testing results suggest that ckpn was positively associated with the value relevance of earnings in the first year of the psak 71 implementation in indonesia in 2020. it required companies to calculate ckpn from the beginning of ownership of financial instruments. in addition, applying psak 71 requires companies to identify the level of risk of financial instruments, categorize them into three stages, and use forward-looking in calculating their ckpn. this mechanism has a great opportunity to increase the value of ckpn after the psak 71 implementation compared to the psak 55 application, which employs incurred losses and is backward looking in the previous period. in banking companies, financial assets are significant in number to total assets, so their presence has been deemed a concern for investors using banking financial report information. the value of the allowance for impairment losses also influences the presentation of financial assets of banking companies on a net basis. banking companies firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 511 table 8 hypothesis testing results var 2019 2020 2021 coeff t-stat. prob. coeff t-stat. prob. coeff t-stat. prob. c 10,009.37 2.346 0.039 ** 21,973 5.864 0.000 *** 12,499 3.573 0.003 *** eps 24.98 2.696 0.027 ** 0.06 0.025 0.490 20.05 7.743 0.000 *** bve -0.76 -0.528 0.313 0.68 2.188 0.026 ** -1.53 -2.408 0.020 *** ckpn 17,259.00 0.391 0.358 81,958 6.159 0.000 *** -18,163 -1.114 0.147 eps*ckpn -1,175.98 -2.342 0.040 ** 207.63 3.222 0.004 *** -173.39 -2.304 0.023 ** bve*ckpn 93.99 1.510 0.103 -4.02 -0.591 0.283 32.33 1.833 0.050 * size -322.28 -2.005 0.058 * -715.41 -5.754 0.000 *** -294.35 -2.568 0.015 ** roa 23,328.89 2.682 0.028 ** -73,704 -8.027 0.000 *** 6,047 1.361 0.103 ocf 1,435.41 1.044 0.178 1,851 1.967 0.038 ** -11,998 -8.920 0.000 *** div -754.35 -1.735 0.079 * 1,005 2.978 0.006 *** 169.32 0.424 0.341 r2 0.989 0.978 0.989 adj. r2 0.966 0.958 0.979 f-stat. 41.847 49.333 93.844 prob (f-stat.) 0.001 0.000 0.000 use allowance for impairment losses to face the risk of impairment of assets (indramawan, 2019). moreover, the covid-19 pandemic is set to occur in indonesia in march 2020 to coincide with the first year of psak 71 implementation. the broad impact of the covid19 pandemic has reduced the economic performance of most business entities (fakhrudin, 2021). that year, the iai financial accounting standards board issued a policy for calculating ckpn (ikatan akuntan indonesia, 2020). financial accounting standards board of the indonesian institute of accountants instructs entities to consider various relevant information in calculating ckpn in 2020, including government policies to mitigate the impact of covid-19 on the economy (ikatan akuntan indonesia, 2020). in addition, the indonesian financial services authority issued regulation 11 of 2020 concerning national economic stimulus to reduce banking company losses due to the covid-19 pandemic through bank credit restructuring. implementing these two policies in 2020 did not significantly reduce banking company profits. thus, investors consider that the increase in ckpn due to the psak 71 application in banking companies in indonesia does not decrease the company's operating performance regardless of the better quality of ckpn presentation compared to the application of the previous financial accounting standards. therefore, the ckpn value stated in the company's statement of financial position does not purely take into account the risk mitigation of impairment of financial assets that banking companies solely carry out. profit information presented by banking companies is still considered a positive indicator for investors, even though there was a significant increase in the ckpn value during the first year of applying psak 71. adopting new standards in the first year demonstrates that managers maintained the company's reputation and performance by disciplining their interests with the interests of shareholders. due to declining economic conditions due to the covid-19 pandemic, the standards-setting body and the capital market supervisory agency provided regulations allowing banking companies in indonesia not to experience significant firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 512 operating losses due to implementing the new ckpn in 2020. investors consider managers of banking companies to show their best performance in maintaining company performance and responding to new financial accounting standards. thus, based on the findings in this study, agency problems did not occur in the first year of implementing psak 71. the result of this test differs from the previous year's test, where ckpn negatively affected the value relevance of earnings. allowance for an impairment loss in the previous period was calculated using the incurred loss method, which was backward-looking (indramawan, 2019). this calculation is carried out when there is objective evidence that the debtor has problems fulfilling his obligations (indramawan, 2019). since the determination of the risk of ckpn is based on historical data, banking companies are not yet ready to mitigate the risk of ownership of financial assets. meanwhile, in the second year of implementation of psak 71 in 2021, ckpn was negatively associated with the value relevance of earnings but positively affected the value relevance of the book value of equity. in the second year of implementation of psak 71, information on the book value of equity was considered by investors to be more useful than information on earnings. the result of this test indicates that investors were concerned that besides banking companies having space to carry out earnings management in the second year of implementation, intervention from iai and ojk was no longer valid in the second year of psak 71 implementation in reducing the risk of banking companies. hence, psak 71 in the second year has been carried out with the real mechanism without any intervention from the indonesian institute of accountants and the indonesian financial services authority. conclusion this study concludes that ckpn was positively associated with the value relevance of earnings in the first year of implementing psak 71. meanwhile, ckpn was negatively associated with the value relevance of earnings in the second year of implementing psak 71. however, ckpn was positively associated with the value relevance of the book value of equity in the first and second years of psak 71 implementation. on the other hand, ckpn did not affect earnings' value relevance and equity's book value before the psak 71 implementation. managers could maintain the reputation and performance of the company by disciplining their interests with the shareholders' interests concerning implementing new standards in the first year. in addition, the external conditions of the company, which were not profitable for the company, and the existence of regulations from the standard-setting body and capital market supervisory agency in implementing the new financial accounting standards encouraged managers to show their best performance in maintaining company performance. thus, this condition did not prove that there was an agency problem between the agent and the principal. this condition differs from the period before and the second year of implementing the new financial accounting standard. this study has limitations, namely using data on the relatively small number of banking sub-sector companies listed on the indonesia stock exchange. in addition, a high correlation between the book value of equity per share and earnings per share can reduce firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 513 the strength of the research model. therefore, future research can be carried out based on the banking buku group based on the capital owned. banking in the buku i group will have different performance and conditions from banks in other groups. in addition, future research can use panel data to obtain more comprehensive results. future research can also use data from all financial companies in indonesia or banking companies in other countries related to the ifrs 9 application to compare the test results with this research. moreover, future research can examine the ckpn of banking companies in indonesia, both listed and non-listed, against other factors unrelated to the condition of companies in the capital market to obtain larger research data. the results of this study further suggest that the financial services authority (ojk) improves policies on financial stability in the capital market based on applying financial accounting standards that impact the business operations of banking companies in indonesia. ojk also needs to consider credit classification indicators so that companies have guidelines for assessing their credit risk. the indonesian institute of accountants can also use this research as an evaluation material for applying new financial accounting standards related to macroeconomic conditions in indonesia. references abdollahi, a., rezaei pitenoei, y., & safari gerayli, m. (2020). auditor’s report, auditor’s size and value relevance of accounting information. journal of applied accounting research, 21(4), 721–739. https://doi.org/10.1108/jaar-11-2019-0153 adwan, s., alhaj-ismail, a., & girardone, c. (2020). fair value accounting and value relevance of equity book value and net income for european financial firms during the crisis. journal of international accounting, auditing and taxation, 39, 1–33. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100320 agyei-boapeah, h., machokoto, m., amankwah-amoah, j., tunyi, a., & fosu, s. (2020). ifrs adoption and firm value: african evidence. accounting forum, 44(3), 238–261. https://doi.org/10.1080/01559982.2020.1766755 alali, f. a., & foote, p. s. (2012). the value relevance of international financial reporting standards: empirical evidence in an emerging market. international journal of accounting, 47(1), 85–108. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2011.12.005 alfraih, m. m. (2017). the value relevance of intellectual capital disclosure: empirical evidence from kuwait. journal of financial regulation and compliance, 25(1), 22–38. https://doi.org/10.1108/jfrc-06-2016-0053 almagtome, a. h., & abbas, z. f. (2020). value relevance of financial performance measures: an empirical study. international journal of psychological rehabilitation, 24(07), 6777–6791. https://www.psychosocial.com/article/pr270642/18097/ alshehabi, a., georgiou, g., & ala, a. s. (2021). country-specific drivers of the value relevance of goodwill impairment losses. journal of international accounting, auditing and taxation, 43, 1–22. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100384 ariff, a. m., & hashim, h. a. (2014). governance and the value relevance of tax avoidance. malaysian accounting review, 13(2), 87–107. https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/12412/ arifullah, m. n., & firmansyah, a. (2021). pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan di indonesia: dampak penerapan psak 71. current: jurnal kajian akuntansi dan bisnis terkini, 2(1), 122–142. https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142 https://doi.org/10.1108/jaar-11-2019-0153 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100320 https://doi.org/10.1080/01559982.2020.1766755 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2011.12.005 https://doi.org/10.1108/jfrc-06-2016-0053 https://www.psychosocial.com/article/pr270642/18097/ https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100384 https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/12412/ https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142 firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 514 cordazzo, m., & rossi, p. (2020). the influence of ifrs mandatory adoption on value relevance of intangible assets in italy. journal of applied accounting research, 21(3), 415– 436. https://doi.org/10.1108/jaar-05-2018-0069 cortesi, a., & vena, l. (2019). disclosure quality under integrated reporting: a value relevance approach. journal of cleaner production, 220, 745–755. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.155 cutillas-gomariz, m. f., sánchez-ballesta, j. p., & yagüe, j. (2016). the effects of ifrs on net income and earnings components: value relevance, persistence, and predictive value. spanish journal of finance and accounting / revista española de financiación y contabilidad, 45(3), 365–388. https://doi.org/10.1080/02102412.2016.1198562 damayanti, r. a., & suprayogi, n. (2019). determinan cadangan kerugian penurunan nilai pada bank syariah di indonesia. jurnal ekonomi syariah teori dan terapan, 5(5), 352. https://doi.org/10.20473/vol5iss20185pp352-363 djaballah, a., & fortin, a. (2021). value relevance of comprehensive income for the canadian market. accounting perspectives, 20(1), 49–77. https://doi.org/10.1111/19113838.12235 eisenhardt, k. m. (1989). agency theory: an assessment and review. academy of management review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 elbakry, a. e., nwachukwu, j. c., abdou, h. a., & elshandidy, t. (2017). comparative evidence on the value relevance of ifrs-based accounting information in germany and the uk. journal of international accounting, auditing and taxation, 28, 10–30. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.12.002 elshandidy, t., & zeng, c. (2021). the value relevance of risk-related disclosure: does the tone of disclosure matter?. borsa istanbul review, 22(3), 498-514. https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.014 fakhrudin, m. a. (2021). kebijakan restrukturisasi kredit di tengah pandemi covid-19. kumparan. https://kumparan.com/akbarfakhm/kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-tengahpandemi-covid-19-1v42fvgp9w7 firmansyah, a., & yusuf, y. (2020). the value relevance of corporate disclosures: social responsibility, intellectual capital, corporate governance. assets: jurnal akuntansi dan pendidikan, 9(1), 61–71. https://doi.org/10.25273/jap.v9i1.5128 firmansyah, a., fadlil, a., wijaya, s., irawan, f., wibowo, p., & mabrur, a. (2022). value relevance of comprehensive income: tax avoidance and derivative instruments. corporate and business strategy review, 3(1), 85–95. https://doi.org/10.22495/cbsrv3i1art8 firmansyah, a., jadi, p. h., & sukarno, r. s. (2021). bagaimana respon investor terhadap kepemilikan saham oleh ceo?. jurnal online insan akuntan, 4(1), 15–28. https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/joia/article/view/1476 firmansyah, a., sihombing, p., & kusumastuti, s. y. (2020a). the determinants of idiosyncratic volatility in indonesia banking industries. jurnal keuangan dan perbankan, 24(2), 175–188. https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i2.3851 firmansyah, a., utami, w., umar, h., & mulyani, s. d. (2020b). the role of derivative instruments on risk relevance from emerging market non-financial companies. journal of governance and regulation, 9(3), 45–63. https://doi.org/10.22495/jgrv9i2art3 fitriani, f., & sumiyarsih, s. (2015). pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 20092013. jurnal perilaku dan strategi bisnis, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.26486/jpsb.v3i1.456 https://doi.org/10.1108/jaar-05-2018-0069 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.155 https://doi.org/10.1080/02102412.2016.1198562 https://doi.org/10.20473/vol5iss20185pp352-363 https://doi.org/10.1111/1911-3838.12235 https://doi.org/10.1111/1911-3838.12235 https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.12.002 https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.014 https://kumparan.com/akbarfakhm/kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-tengah-pandemi-covid-19-1v42fvgp9w7 https://kumparan.com/akbarfakhm/kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-tengah-pandemi-covid-19-1v42fvgp9w7 https://doi.org/10.25273/jap.v9i1.5128 https://doi.org/10.22495/cbsrv3i1art8 https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/joia/article/view/1476 https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i2.3851 https://doi.org/10.22495/jgrv9i2art3 https://doi.org/10.26486/jpsb.v3i1.456 firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 515 garcia, m. d. p. r., alejandro, k. a. c., saenz, a. b. m., & sanchez, h. h. g. (2017). does an ifrs adoption increase value relevance and earnings timeliness in latin america?. emerging markets review, 30, 155–168. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2016.11.001 govindan, k., kilic, m., uyar, a., & karaman, a. s. (2021). drivers and value-relevance of csr performance in the logistics sector: a cross-country firm-level investigation. international journal of production economics, 231, 107835. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107835 hayati, m., yurniwati, & putra, a. r. (2015). the effect of intellectual capital to value relevance of accounting information based on psak convergence of ifrs (manufacture firms in indonesia). procedia social and behavioral sciences, 211, 999– 1007. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.133 ikatan akuntan indonesia. (2017). psak 71 instrumen keuangan. standar akuntansi keuangan. ikatan akuntan indonesia. ikatan akuntan indonesia. (2020). press release – dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan psak 8 peristiwa setelah periode pelaporan dan psak 71 instrumen. http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/press%20release%20dsak%20iai -%20dampak%20pandemi%20covid19%20terhadap%20penerapan%20psak%208%20peristiwa%20sete lah%20periode%20pelaporan%20dan%20psak%2071%20instrum en%20keuangan.pdf ilat, v., sabijono, h., & rondonuwu, s. (2020). evaluasi penerapan psak 71 mengenai instrumen keuangan pt. sarana sulut ventura manado. going concern : jurnal riset akuntansi, 15(3), 514–520. https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30178.2020 indramawan, d. (2019). implementasi psak 71 pada perbankan. buletin ikatan bankir indonesia, 31, 1–5. http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/bankersupdate-vol-31-2019-implementasi-psak-71-pada-perbankan.pdf islami, m. a. f. al, & mawardi, i. (2019). analisis reaksi pasar terhadap pengumuman right issue (studi kasus pada saham yang terdaftar di issi). jurnal ekonomi syariah teori dan terapan, 6(6), 1101–1113. https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1101-1113 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x ji, x. d., & lu, w. (2014). the value relevance and reliability of intangible assets evidence from australia before and after adopting ifrs. asian review of accounting, 22(3), 182– 216. https://doi.org/10.1108/ara-10-2013-0064 jiang, y., luo, l., xu, j. f., & shao, x. r. (2021). the value relevance of corporate voluntary carbon disclosure: evidence from the united states and bric countries. journal of contemporary accounting and economics, 17(3). https://doi.org/10.1016/j.jcae.2021.100279 jihadi, m., vilantika, e., hashemi, s. m., arifin, z., bachtiar, y., & sholichah, f. (2021). the effect of liquidity, leverage, and profitability on firm value: empirical evidence from indonesia. journal of asian finance, economics and business, 8(3), 423–431. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0423 kargin, s. (2013). the impact of ifrs on the value relevance of accounting information: evidence from turkish firms. international journal of economics and finance, 5(4), 71–80. https://doi.org/10.5539/ijef.v5n4p71 khan, s., bradbury, m. e., & courtenay, s. (2018). value relevance of comprehensive income. australian accounting review, 28(2), 279–287. https://doi.org/10.1111/auar.12181 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2016.11.001 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107835 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.133 http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/press%20release%20dsak%20iai-%20dampak%20pandemi%20covid-19%20terhadap%20penerapan%20psak%208%20peristiwa%20setelah%20periode%20pelaporan%20dan%20psak%2071%20instrumen%20keuangan.pdf http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/press%20release%20dsak%20iai-%20dampak%20pandemi%20covid-19%20terhadap%20penerapan%20psak%208%20peristiwa%20setelah%20periode%20pelaporan%20dan%20psak%2071%20instrumen%20keuangan.pdf http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/press%20release%20dsak%20iai-%20dampak%20pandemi%20covid-19%20terhadap%20penerapan%20psak%208%20peristiwa%20setelah%20periode%20pelaporan%20dan%20psak%2071%20instrumen%20keuangan.pdf http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/press%20release%20dsak%20iai-%20dampak%20pandemi%20covid-19%20terhadap%20penerapan%20psak%208%20peristiwa%20setelah%20periode%20pelaporan%20dan%20psak%2071%20instrumen%20keuangan.pdf http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/press%20release%20dsak%20iai-%20dampak%20pandemi%20covid-19%20terhadap%20penerapan%20psak%208%20peristiwa%20setelah%20periode%20pelaporan%20dan%20psak%2071%20instrumen%20keuangan.pdf https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30178.2020 http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/bankers-update-vol-31-2019-implementasi-psak-71-pada-perbankan.pdf http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/bankers-update-vol-31-2019-implementasi-psak-71-pada-perbankan.pdf https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1101-1113 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1108/ara-10-2013-0064 https://doi.org/10.1016/j.jcae.2021.100279 https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0423 https://doi.org/10.5539/ijef.v5n4p71 https://doi.org/10.1111/auar.12181 firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 516 kothari, s. p. (2001). capital markets research in accounting. journal of accounting and economics, 31, 105–231. https://doi.org/10.2139/ssrn.235798 kumari, p., & mishra, c. s. (2021). the impact of intangible intensity on relevance of r&d information: evidence from india. journal of applied accounting research, 22(5), 845–868. https://doi.org/10.1108/jaar-06-2020-0120 kurniawan, a., & firmansyah, a. (2021). implementation of psak 71 in indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. jambura equilibrium journal, 3(2), 94–111. https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136 kurniawati, l. (2021). penerapan psak 71 pada perusahaan penjaminan kredit: telaah teori institusional. jurnalku, 1(3), 234–250. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.55 kustina, k. t., & putra, i. g. p. n. a. (2021). implementasi psak 71 januari 2020 dan profitabilitas perbankan di indonesia. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978 lee, h. l., & lee, h. (2013). do big 4 audit firms improve the value relevance of earnings and equity?. managerial auditing journal, 28(7), 628–646. https://doi.org/10.1108/maj-07-2012-0728 matoviany, m. a., & firmansyah, a. (2021). kepemilikan investasi obligasi perusahaan perbankan di indonesia: dampak penerapan psak 71. journal of financial and tax, 1(1), 11–32. https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126 midiastuty, p. p., suranta, e., & dita, l. o. (2020). pengaruh book tax difference terhadap relevansi nilai informasi laba. jurnal akuntansi dan bisnis : jurnal program studi akuntansi, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.31289/jab.v6i1.2706 mladenoska, a. (2017). the impact of dividend policy on share price volatility in the macedonian stock market. journal of contemporary economic and business issues, 4(2), 37– 50. https://www.econstor.eu/handle/10419/193477 mostafa, w. (2017). the impact of earnings management on the value relevance of earnings: empirical evidence from egypt. managerial auditing journal, 32(1), 50–74. https://doi.org/10.1108/maj-01-2016-1304 ohlson, j. a. (1995). earnings, book values, and dividends in equity valuation. contemporary accounting research, 11(2), 661–687. https://doi.org/10.1111/j.19113846.1995.tb00461.x okafor, o. n., anderson, m., & warsame, h. (2016). ifrs and value relevance: evidence based on canadian adoption. international journal of managerial finance, 12(2), 136–160. https://doi.org/10.1108/ijmf-02-2015-0033 otoritas jasa keuangan. (2018). kesimpulan hasil pembahasan isu implementasi psak 71-instrumen keuangan tahun 2018. https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/documents/pages/pedoman-akuntansiperbankan-indonesia(papi)/kesimpulan%20hasil%20pembahasan%20isu%20implemen tasi%20psak%2071%20%e2%80%93%20instrumen%20keuangan%20 tahun%202018.pdf park, k., & jang, s. c. (shawn). (2021). a study of value-relevance and reliability of intangible assets: what do we know from the restaurant industry?. journal of hospitality and tourism management, 47(march), 104–113. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.002 permana, a. b. s. (2015). pengaruh relevansi nilai terhadap keputusan investor. jurnal akuntansi akunesa, 3(2), 1–20. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/13111 https://doi.org/10.2139/ssrn.235798 https://doi.org/10.1108/jaar-06-2020-0120 https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136 https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.55 https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978 https://doi.org/10.1108/maj-07-2012-0728 https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126 https://doi.org/10.31289/jab.v6i1.2706 https://www.econstor.eu/handle/10419/193477 https://doi.org/10.1108/maj-01-2016-1304 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.1108/ijmf-02-2015-0033 https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/documents/pages/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia-(papi)/kesimpulan%20hasil%20pembahasan%20isu%20implementasi%20psak%2071%20%e2%80%93%20instrumen%20keuangan%20tahun%202018.pdf https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/documents/pages/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia-(papi)/kesimpulan%20hasil%20pembahasan%20isu%20implementasi%20psak%2071%20%e2%80%93%20instrumen%20keuangan%20tahun%202018.pdf https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/documents/pages/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia-(papi)/kesimpulan%20hasil%20pembahasan%20isu%20implementasi%20psak%2071%20%e2%80%93%20instrumen%20keuangan%20tahun%202018.pdf https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/documents/pages/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia-(papi)/kesimpulan%20hasil%20pembahasan%20isu%20implementasi%20psak%2071%20%e2%80%93%20instrumen%20keuangan%20tahun%202018.pdf https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/documents/pages/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia-(papi)/kesimpulan%20hasil%20pembahasan%20isu%20implementasi%20psak%2071%20%e2%80%93%20instrumen%20keuangan%20tahun%202018.pdf https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.002 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/13111 firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 517 putri, v. r., & putra, b. i. (2017). pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. jurnal ekonomi manajemen sumber daya, 19(1), 1–11. https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100 rahayu, d. (2021). analisis implementasi psak 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (studi kasus pada pt bank xyz tbk). jurnal akuntansi integratif, 7(1), 13–25. https://doi.org/10.29080/jai.v7i1.315 rajgopal, s., & venkatachalam, m. (2011). financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. journal of accounting and economics, 51, 1–20. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.06.001 rizal, a. p., & shauki, e. r. (2019). motif dan kendala bank melakukan implementasi dini psak no. 71 terhadap ckpn kredit. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 16(1), 83– 107. https://doi.org/10.21002/jaki.2019.05 rizky, m., qodarina, n., & firmansyah, a. (2022). manajemen laba sebelum dan setelah penerapan psak 71 pada perusahaan subsektor perbankan di indonesia. owner: riset & jurnal akuntansi, 6(2), 1363–1372. https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706 sampaio, j., gallucci, h., silva, v. a. b., & schiozer, r. f. (2020). mandatory ifrs adoption, corporate governance, and firm value. rae revista de administracao de empresas, 60(4), 284–298. https://doi.org/10.1590/s0034-759020200405 scott, w. r. (2015). financial accounting theory 7th ed. (ed.7). toronto: pearson. shan, y. g. (2015). value relevance, earnings management and corporate governance in china. emerging markets review, 23, 186–207. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2015.04.009 sholikhah, m. d. a. (2019). pertumbuhan volume pembiayaan serta inflasi terhadap non performing financing pada bank umum syariah di indonesia periode 2012-2016. jurnal ilmu akuntansi mulawarman, 3(4), 1–19. https://doi.org/10.29264/jiam.v3i4.3381 srivastava, a., & muharam, h. (2021). value relevance of earnings and book values during ifrs convergence period in india. journal of financial reporting and accounting, 19(5), 885–900. https://doi.org/10.1108/jfra-11-2020-0321 sydler, r., haefliger, s., & pruksa, r. (2014). measuring intellectual capital with financial figures: can we predict firm profitability?. european management journal, 32(2), 244–259. https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.01.008 ticoalu, r., januardi, j., amrie firmansyah, & trisnawati, e. (2021). nilai perusahaan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan: peran moderasi ukuran perusahaan. studi akuntansi dan keuangan indonesia, 4(2), 89–103. https://doi.org/10.21632/saki.4.2.89103 trinh, v. q., elnahass, m., & cao, n. d. (2021). the value relevance of bank cash holdings: the moderating effect of board busyness. journal of international financial markets, institutions and money, 73, 101359. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101359 tsalavoutas, i., andré, p., & evans, l. (2012). the transition to ifrs and the value relevance of financial statements in greece. british accounting review, 44(4), 262–277. https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.09.004 udeh, f. n., & ezejiofor, r. a. (2018). accounting information and deferred taxation: evidence from deposit money banks in nigeria. international journal of academic research in business and social sciences, 8(10), 1052–1069. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8i10/4800 vafaei, a., taylor, d., & ahmed, k. (2011). the value relevance of intellectual capital disclosures. journal of intellectual capital, 12(3), 407–429. https://doi.org/10.1108/14691931111154715 https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100 https://doi.org/10.29080/jai.v7i1.315 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.06.001 https://doi.org/10.21002/jaki.2019.05 https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706 https://doi.org/10.1590/s0034-759020200405 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2015.04.009 https://doi.org/10.29264/jiam.v3i4.3381 https://doi.org/10.1108/jfra-11-2020-0321 https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.01.008 https://doi.org/10.21632/saki.4.2.89-103 https://doi.org/10.21632/saki.4.2.89-103 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101359 https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.09.004 https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4800 https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4800 https://doi.org/10.1108/14691931111154715 firmansyah, kurniawati, miftah & winarto value relevance of ifrs 9 adoption: … journal of accounting and investment, 2023 | 518 yuniarso, a. f., & lako, a. (2018). analisis relevansi nilai informasi akuntansi sebelum dan sesudah konversi sak-ifrs. jurnal akuntansi bisnis, 16(2), 213–229. https://doi.org/10.24167/jab.v16i2.2258 https://doi.org/10.24167/jab.v16i2.2258 *corresponding author, e_mail address: uut1989@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 54-63 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190191 economic and psychological approach to increase tax compliance in micro, small and medium enterprises tri utami* and susyanti faculty of economics universitas widya dharma, klaten, jawa tengah, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 19 sept 2017 reviwed 12 okt 2017 revised 20 nov 2017 accepted 20 nov 2017 the objectives of this study are to examine the economic (perceived probability to audit and gain) and psychological (certainty, severity, social stigma, cynicism, guilty, the fairness of law) factors that influence tax compliance. the data from this study is obtained from the survey in 100 micro, small, and medium enterprises in klaten regency, who are affected by government regulation no. 46 year 2013 regarding final income tax for msme possessing gross income less than idr 4.8 billion per year. multiple regression analysis is used to test the hypotheses. the result shows that perceived probability to audit, stigma social and fairness of law are the factors that influence tax compliance positively. ©2018 jai. all rights reserved keywords: tax compliance; the probability of audit; profit; guilt; social stigma introduction the tax compliance aspect encourages taxpayers to always comply with all existing tax rules, as it is one of the largest sources of income for a country. nevertheless, tax evasions often occur which could be caused by the lack of public confidence in tax funds management. taxpayers could conduct it deliberately to reduce the amount of tax. no matter the reason from the perpetrators’ side, tax evasion is a form of illegal behavior that involves an ethical dilemma. therefore, increasing tax compliance is an important issue for countries where most of the country's expenditures are funded by taxes, such as indonesia. it is known that 90% of the indonesian state budget comes from tax payments (asnawi et al., 2009). increasing tax compliance could be conducted through economic and psychological approach. the economic approach could be conducted various ways, such as aggressive enforcement measures by sanctioning or auditing an institution or taxpayer allegedly tax evasion. in addition to the economic approach, increasing tax compliance can also be done with a psychological approach. an endeavor that could be done is giving a call to the taxpayer, therefore the taxpayer will feel guilty if he is involved in tax evasion. another psychological approach that can be used to improve tax compliance is to provide friendly service (chung and trivedi, 2003). the tax compliance study related to economic approach was conducted by milliron and toy (1988) which examined seven tax compliance factors consisting of deduction permitted, irs information services, withholding and information reporting, the probability of auditing, preparer responsibilities, tax rates and taxpayer penalties. the above variables are grouped into two approaches: economic deterrence model and psychology paradigm. research results concluded that the probability of audit is one of the determinants in tax compliance decisions. asnawi et al. research (2009) examined the tax compliance using a randomized audit strategy and the probability of audit to determine a person’s tax compliance behavior. research result conducted by asnawi et al. (2009) suggest that there is a significant correlation between random audit strategies, the probability of audit, and tax compliance. other studies related to the psychological approach were conducted by beams et al. (2003) who examines the impact of motivating and deterrence variables on one's intent to conduct the stock sale and purchase transactions using insider trading. motivational variables consist of profit, cynicism, and fair punishment. as for the deterrence variables consisting of custodial certainty, punishment consequences, social stigma, and guilt. the results exhibit insider information was conducted driven by profit and cynicism factors. http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2901 utami and susyanti tax compliance in micro, small and medium enterprises 55 on the other hand, insider information evasion was caused by guilt factor. based on milliron and toy (1988); asnawi et al. (2009) and beams et al. research (2003), present study incorporating perceptual variables is likely to be audited with motivating and deterring variables. beams et al. research (2003) applied to insider trading cases and present research applied to tax compliance cases. based on asnawi et al. (2009) and beams et al. (2003) research background, present research focuses not only on economic variables, but also considers the psychological factors capable to improve or decrease tax compliance. the present study will examine the effects of economic variables (probability of audit and profits) and psychological variables (cynicism, fair punishment, custodial certainty, punishment consequences, social stigma, guilt) towards tax compliance behavior. this study will also examine the probability of audit variables effect on tax compliance if moderated by profit and psychological variables. problem formulation described the main purpose of this study. first, to examine the probability of audit on tax compliance. second, to determine the influence of economic and psychological variables on tax compliance. in order to determine factors that encourage a person to comply or avoid tax. this research ought to be conducted because it discusses factors affecting tax compliance which are complex matters. economic factors, psychological factor, and human behavior ought to be considered. research result is expected to provide evidence regarding tax compliance behavior in order to determine factors motivating and deterring tax compliance. therefore the government can focus on measures to improve tax compliance. literature review and hypothesis development tax compliance asnawi et al. (2009) state that tax compliance is a taxpayer's decision to abide by paying taxes in accordance with existing rules. tax avoidance is making tax payments not equal to the amount that should be paid, either larger or smaller than appropriate. but most cases exhibit taxpayer reduce the amount of paid tax. harinurdin (2009) defines tax compliance as the ideal condition of taxpayers who comply with tax laws and report their earnings accurately and honestly. tax evasion behavior could be conducted both deliberately and not deliberately, for example by manipulating financial statements. tax disobedience can also be done due to psychological factors existing within an individual, such as the desire for profit or feelings toward unfair applied punishment (beams et al., 2003). it can be concluded that one's psychological factors can affect one's behavior, in this case, is the behavior of tax compliance (alm et al., 1992; alm et al., 1995; alm and mc kee, 1998). economy variables probability of audit a country with most of its funding comes from taxes, efforts to improve tax compliance are crucial. as an effort to determine a person’s tax compliance, many previous research results indicate that a person’s tax behavior is influenced by various factors as described by alm (1995). these factors can be economic and non-economic factors. other research results indicate that an individual is willing to pay taxes due to the fear of punishment. a large number of tax regulators use aggressive means such as auditing companies or individuals who are suspected of tax evasion and punish them accordingly. the perception of a person's probability of audit is a condition that describes a person's feelings for audit. if someone fears to be audited, they possess a higher rate of tax compliance. when an individual/business entity financial statement received under the permitted threshold, the individual's will have a higher probability of audit. previous research results prove that probability of audit can improve tax compliance (milliron and toy, 1988; alm, 1988; asnawi et al., 2009). h1: probability of audit has a significant positive effect on tax compliance. desire for profit profits are defined as the excess benefits over expenses incurred. profits in the context of tax compliance are calculated by comparing the two different tax rates. high tax rates are a gap that can be entered by taxpayers who do not comply. when the tax rate is high then the profits to be gained will be greater (ali et al., 2001). the taxpayer will react similarly whether tax rate is high jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 54-63: januari 2018 56 or low. a high rate of tax compliance tend to occur during high tax rate, nevertheless taxpayer behave obediently. the greater a person desires to make a profit indicates higher tendency to conduct tax evasion. h2a: desire for profits is negatively significant to tax compliance. the perception of a person's probability of audit is a condition that describes a person's feelings for audits. if a person is afraid to be audited unexpectedly, it would increase their tax compliance. this condition will be different if the person is also faced with something that benefits him, in this case, is profit. whether the probability of audit is low or high, desire for profit would deter tax compliance. h2b: interaction between probability of audit and desire for profit will negatively affect tax compliance. psychology variables cynicism beams et al. (2003) states a variable called differential association. this variable is defined as aberrant behavior conducted by a number of people who can ultimately motivate others to engage in it. salter et al. (2001) state that cynicism is an act of conduct motivated by self-interest. a cynic thinks that an act of offense conducted by another person may affect him, therefore one would think such action is permitted. salter et al. (2001) conducted a study related to a person's tendency to behave. one of the independent variables in the study was cynicism. research result exhibited that cynicism was significantly associated with fraud. it can be concluded that cynicism is an act of conduct in reference to others similar action. in the case of msme, business perpetrators who have not paid tax according to the rules. therefore cynicism can reduce tax compliance, an assumption that others conduct could be conducted by oneself. h3a: cynicism has a significant negative effect on tax compliance. the perception of a person's probability of audit is a condition that describes a person's feelings for audits. if a person fears to be audited unexpectedly, it would increase their tax compliance. this condition will be different if a person is cynical. despite high probability of audit, a cynical person would think that it would occur to other people. hence the impact of auditing will no longer have an effect, and the presence of cynicism may reduce tax compliance. h3b: the interaction between probability of audit with cynicism will negatively affect tax compliance behavior. perception of fair punishment fair punishment is defined as one's consent to the law (beams et al., 2003). scott and grassmick (1981) examined the effect of fair punishment perceptions on legal compliance. research result exhibit that fair punishment perceptions have significant interaction effects on deterrence variables such as custodial certainty, severe punishment consequences, social stigma, and guilt. mason and calvin (1984) examined the relationship between fair punishment and tax compliance. research result exhibits significant indirect effect between fair punishment and tax compliance. h4a: perceptions of fair punishment have a significant positive effect on tax compliance. the perception of a person's probability of audit is a condition that describes a person's feelings on audits. if a person fears to be audited unexpectedly, it would increase their tax compliance. the probability of audit perception and fairness of applied law would promote higher tax compliance rate. thus fair punishment variable role is increasingly reinforcing probability of audit variables influence on tax compliance. it is expected that the interaction between audit possibilities with fair punishment can have a positive effect on tax compliance. h4b: the interaction between audit possibilities and perception of fair punishment has a positive effect on tax compliance. custodial certainty certainty referred to in this study is the certainty someone will be caught should be said person is conducting illegal acts (beams et al., 2003). if someone feels there is certainty to be arrested, then someone will tend to obey the rules or the law. custodial certainty has been exhibited to have a significant negative effect on one's intention to do evil (grasmick and green, 1980). the greater custodial certainty would increase law utami and susyanti tax compliance in micro, small and medium enterprises 57 obedience. based on the above description, the proposed hypothesis is: h5a: custodial certainty has a significant positive effect on tax compliance. the perception of probability of audit has a direction in line with the person's custodial certainty. when both probabilities of audit and custodial certainty rate are high, then taxpayer would deter from committing acts that violate tax rules. it is expected that the interaction between probability of audit with custodial certainty has a positive effect on tax compliance. h5b: interaction between probability of audit and custodial certainty have a significant positive effect on tax compliance. punishment consequence grasmick and green (1980) argue that punishment is generally grouped into three types: legal punishment, peer imposed punishment, and persistent guilt (self-imposed punishment). legal punishment in this study is called the severity of punishment consequences. several studies have exhibited that the severity of punishment has a significant negative impact on a person's intentions to engage in criminal behavior (tittle, 1980). weighing penalties have proven to be a significant deterrent factor in some experimental studies related to tax compliance (beck et al., 1991). the more severe the punishment is would promote law compliance. h6a: the severity of punishment consequences have a significant positive effect on tax compliance. audit result proved if financial report has been prepared based on existing standards or not. higher probability of audit means higher uncovered errors or mistakes. associated with the severity of punishment, it would promote law compliance. h6b: the interaction between probability of audit and severity of punishment consequences has a positive effect on tax compliance. social stigma other names of social stigma are peer imposed punishment. social stigma is a sanction given by groups in social environment, for example, loss of attention / social environmental trust to individuals committing criminal acts (beams et al., 2003). punishment from community groups has been found to have significant deterrent effects (grasmick and green, 1980; scott and grasmick, 1981; tittle, 1980). it can be concluded when a person feels threatened by group punishment would deter criminal actions. h7a: penalties from the social environment have a significant positive effect on tax compliance. the social environment is the environment in which a person will stay and interact for a long time. usually, people will give a long response to good or bad deeds committed. bad deeds would receive longer negative response. high rate on probability of audit and social environment punishment would promote law compliance. this occurs due to a person’s reluctance to receive negative response from immediate community. especially should falsified financial statements are made public. therefore the interaction between probability of audit and social stigma cause high rate of tax compliance. h7b: the interaction between the probability of audit and social stigma has a positive effect on tax compliance. guilt self-imposed punishment is called guilt. guilt is a punishment that comes from within the individual himself, for example, feelings of guilt for being involved in illegal and criminal acts. previous research conducted by grasmick and green (1980); tittle (1980) points out that guilt has a significant preventive effect on illegal behavior. if a person feels guilty when it comes to illegal acts, it is expected that the level of compliance with taxes will increase and ultimately noncompliance will decrease. h8a: guilt has a significant positive effect on taxpayer behavior. guilt can prevent a person from taking illegal actions. should one possess high rate on probability of audit and sense of guilt, then naturally it would promote law compliance. therefore, the interaction between guilt and the probability of audit may increase tax compliance. h8b: the interaction between feelings of guilt and probability of audit has a positive effect on tax compliance. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 54-63: januari 2018 58 research method research framework model the research model implemented is described in the figure 1. data and sample the data in this research was obtained through questionnaire survey technique e. the target population in this study was msme entrepreneurs in klaten district affected by government regulation no. 46 year 2013 about final income tax for msme which have gross income less than idr. 4,800,000,000.00 annually. the sampling technique was done by purposive sampling as much as + 100 respondents in klaten regency. variable measurement tax compliance (com), covering ideal conditions of taxpayers who meet tax regulations and report their earnings accurately and honestly (harinudin (2009); asnawi et al., 2009). tax compliance was measured by the instruments adopted from the bobek et al. (2013) questionnaire with several additional questions. perception on probability of audit (au), includes the perception of how a person feels or fears if the financial statements that have been made will be audited. instruments for measuring these variables were adopted from asnawi et al. (2010) which also developed from milliron and toy (1988) instruments. profit (gain), include perceptions for profit. tax-abiding people will not react to existing tax rates/tax regulations (ali et al., 2001). the instrument used to measure this variable was adopted from beams et al. (2003). cynicism (sin), a cynic assumes that an act of violation by another person may affect him, so he considers it appropriate (salter et al., 2001; beams et al., 2003). the instrument used to measure this variable was adopted from beams et al. (2003) fair punishment (fair), including a person's consent to the law (beams et al., 2003). the instrument used to measure this variable was adopted from beams et al. (2003). custodial certainty (certain), includes the certainty that a person will be caught if the person commits a criminal act (beams et al., 2003). custodial certainty is measured with instruments adopted from beams et al. (2003) with small amount of improvement. punishment consequences (punish), including the weight of legal punishment (grasmick and green, 1980). the instrument used to measure this variable was adopted from beams et al. (2003). social stigma (stig), including sanctions imposed by groups in the social environment, for example, loss of public concern/trust to individuals committing criminal acts (grasmick and green, 1980; beams et al., 2003). the instrument used to measure this variable was adopted from beams et al. (2003). figure 1. research model economy variable: probability of audit (ka) tax compliance behavior (pkp)  economic variable -profit (ku)  psychological variable -cynicism(sin) -fair punishment (fr) -custodial certainty (kt) -punishment consequences (kh) -social stigma (hs) -guilt (rb) utami and susyanti tax compliance in micro, small and medium enterprises 59 table 2. respondent general description characteristics total percentage turnover lower than idr 300.000.000,70 74,46% idr 300.000.001idr 2.500.000.000,19 20,22% idr 2.500.000.001,idr 4.800.000.000 5 5,32% total 94 100,00% age ≤ 30 years old 11 11,71% 31-40 30 31,91% 41 – 50 46 48,93% ≥51 7 7,45% total 94 100,00% type of business warung makan (food shop) 53 33,90% kelontong (grocery) 32 50,00% others 9 16,10% total 94 100,00% age of business ≤ 5 years 53 56,38% 6-10 22 23,40% 11-15 12 12,77% ≥ 15 7 7,45% total 94 100,00% characteristics of respondent total percentage educational backround junior high school 47 50,00% senior high school 20 21,28% diploma 16 17,02% bachelor or postgraduate 11 11,70% total 94 100,00% guilt (guilt), including punishment that comes from within the individual himself, for example, feelings of guilt for being involved in illegal and criminal acts (grasmick and green, 1980; beams et al., 2003). the instrument used to measure this variable was adopted from beams et al. (2003). statistic testing tool the statistical testing tool used to examine the influence of variables is multiple regression using spss or e-views program. the regression equation of this research is: com= + 1au+ 2 gain+ 3 sinis+ 4 fair+ 5 certain+ 6 punish+ 7stigma+ 8 gulit+ 9 au*gain+ 10 au*sinis+ 11 au*fair+ 12au*certain+ 13au*punish+ 14 au*stigma+ 15 au*guilt+ e result and discussion result and discussion respondent general description the population of respondents in this study is all msme in klaten district. the types of businesses that enter as the criteria of respondents include supermarkets selling daily needs, culinary business, store building, rental, printing, fashion, and tailor. this research was conducted by spreading the questionnaire and visiting msme entrepreneurs. based on the questionnaires obtained, the characteristics of respondents was based on turnover rate, member of msme organization, gender, age, business type, business age, and latest education. the summary of the respondent general description is shown in table 2. questionnaire rate of return the number of questionnaires distributed was 150. questionnaire filled and returned as was 106. after the reliability test, the number of jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 54-63: januari 2018 60 questionnaires could be used was 94, while the other 12 questionnaires are incomplete and there is existing data outlier. questionnaire rate of return is described in table 3. table 3. questionnaire rate of return information total percentage distributed questionnaire 150 100% returned questionnaire 106 70,67% incomplete questionnaire questionnaires can be processed early outlier data 5 101 7 3,33% 67,34% 4,67% questionnaire was analyzed 94 62,67% reliability test the purpose of this reliability test is to determine accuracy and precision of a measurement procedure. the questionnaire is reliable or should one's response to a statement is consistent or stable over time (ghozali, 2011). research instrument reliability could be determined by the value of cronbach's alpha. a question is said to be reliable if the cronbach's alpha value is greater than 0.7. nevertheless, 0.6 is still acceptable, whereas values below 0.6 are considered not reliable (hair et al., 2014). table 4. reliability test variable cronbach’s alpha result probability of audit 0,626 reliable profit 0,732 reliable cynicism 0,622 reliable fair punishment 0,629 reliable custodial certainty 0,688 reliable punishment consequences 0,607 reliable social stigma 0,611 reliable guilt 1,000 reliable tax compliance 0,746 reliable table 5. kmo and barlett’s test kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy. .598 bartlett's test of sphericity sig. .000 validity test test validity in this study was conducted in two ways, the first correlate the score of each question item in each variable with the total score of each variable. the question item is said to be valid if it correlates to its total score significantly. after validity test was conducted using correlation technique, validity test was also conducted using factor analysis technique. factor analysis can be performed if kmo values are above 0.5 and significant (hair et al., 2014). based on the test results, kmo value of 0,598> 0,50 and sig 0,00 <0,05 were obtained. the value of kmo and its significance level is presented in table 5. based on the kmo test, it can be concluded that the factor analysis is feasible to be conducted. the next step is to test to determine eigen value which also determines how many factors are formed. explanation of eigen value of each variable can be seen in table 6. tabel 6. eigen value factor eigenvalue total % of variance 1. 8,669 26,269 2. 3,780 11,454 3. 2,685 8,136 4. 2,203 6,675 5. 1,627 4,929 6 1,529 4,635 7 1,325 4,015 8 1,180 3,574 9 1,120 3,405 table 7. validity test variable construct validity probability of audit au2, au10, au11, profit gain 1, gain 2 cynicism sin 1, sin2 fair punishment fair1, fair2 custodial certainty cer1 punishment consequences pu3, pu5 social stigma stig1, stig2 guilt g1 tax compliance com1,com4, com8, com10, com11 the test revealed 9 factors. to determine the variables of each factor, it is necessary to test the validity of the construct. test of construct validity was conducted by using confirmatory factor analysis (cfa) method. each item is said to be valid if a value having a factor loading value above 0.4 is considered more significant and 0.5 is considered significant (hair et al., 2014). this factor analysis is confirmatory, i.e confirming the validity level of the question items in the questionnaire adopted from the previous study by making a slight modification with the adjustment to the research context. questionnaires that do not meet requirements such as having more than one loading value on different factors, have a utami and susyanti tax compliance in micro, small and medium enterprises 61 greater loading value on factors compared to their own factors or do not have a loading value on the factor to be eliminated. question items that have a loading factor of less than 0.4 will also be excluded because they are considered to have only the ability to interpret a factor at a minimum level, whereas a question item that has a loading factor of 0.4 or> 0.4 is acceptable and can be entered as a member of a factor. the end result of the construct validity test after the invalid item reduction with the cfa method was done on 94 respondents. based on the results of factor analysis, then valid question items are presented in table 7. hypothesis testing the data analysis technique used to test the hypothesis is multiple regression. the test was conducted in one step, which is to regress each independent variable to the dependent variable and including the interaction relationship. hypothesis 1 in this study is expressed by the perception on probability of audit possessing positive effect on tax compliance behavior. based on the table 8 analysis, the coefficient of 2.228 with pvalue is 0.003 < (0.05), therefore it can be concluded that hypothesis 1 in this study is accepted. in other words, the more likely a msme will be audited, then the tax compliance level will increase. hypothesis 2 examines the direct relationships and interaction relationships between expected profit and perceptions on probability of audit and tax compliance behavior. hypothesis 2a is expressed by a person's perception to gain profit negatively affect the tax compliance behavior. based on the analysis of table 8, the value of coefficient of 0.354 and p-value is 0,579> (0,05), therefore it can be concluded that hypothesis 2a is not accepted. while hypothesis 2b which states that the interaction between the probability of audit in the hope of obtaining profit negatively affect the tax compliance behavior is not accepted (coefficient of -0.06 and p-value> 0.274). hypothesis 3 examines the direct influence and interaction effects of cynicism and perception on probability of audit on tax compliance behavior. hypothesis 3a states that cynicism has a significant negative effect on tax compliance. based on data analysis from table 8 obtained coefficient value of 2.273 and p-value of 0.025. although the results are significant the regression coefficient exhibits positive sign results, therefore hypothesis 3a remains unaccepted. hypothesis 3b stated that the interaction between the probability of audit with cynicism will negatively affect the tax compliance behavior. based on the analysis in table 8, coefficient of -0.140 and p-value of 0.110> from (0.00) were obtained, therefore it can be concluded that hypothesis 3b is not accepted. hypothesis 4a is stated that perception of fair punishment has a significant positive effect on tax compliance. based on the analysis of table 8, the coefficient of -1.614 and p-value is 0,02 were obtained, therefore it can be concluded that hypothesis 4a is not accepted. while hypothesis 4b is table 8. hypothesis testing result hypothesis variable direction coefficient p-value result h1 au ->com + 2,228 0,003* supported h2a gain ->com 0,354 0,579 not supported h2b sinis ->com -0,061 0,274 not supported h3a fair ->com 2,273 0,025 not supported h3b cert ->com -0,140 0,110 not supported h4a punish ->com + -1,614 0,029 not supported h4b stigma ->com + 0,219 0,001* supported h5a guilt ->com + -0,055 0,960 not supported h5b au*gain -> com + -0,006 0,948 not supported h6a au*sinis -> com + 1,345 0,178 not supported h6b au*fair -> com + -0,115 0,193 not supported h7a au*certain -> com + 1,186 0,040* supported h7b au*punish -> com + -0,120 0,014 not supported h8a au*stigma -> com + 0,020 0,991 not supported h8b au*guilt -> com + 0,000 0,997 not supported r square 68% n 94 jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 54-63: januari 2018 62 expressed by the interaction between probability of audit with the perspective of fair punishment has a positive effect on tax compliance. the analysis results in table 8 exhibits coefficient value of 0.219 and p-value of 0.001. this result is in accordance with the proposed hypothesis, therefore hypothesis 4b is accepted. hypothesis 5a stated custodial certainty have a significant positive effect on tax compliance. the result of data analysis exhibits coefficient value equal to -0,055 and p-value equal to 0,960> (0,05), therefore it can be concluded that hypothesis 5a is not accepted. hypothesis 5b stated that interaction between probability of audit and custodial certainty having a significant and positive effect on tax compliance. the analysis results in table 8 exhibits the coefficient value of -0.006 and p-value 0.948> (0.05). therefore it can be concluded that hypothesis 5b is not accepted. hypothesis six examines the effect of perception on probability of audit and tax compliance behavior moderated by the consequences of severe punishment. based on the result of the data in table 8, the value of coefficient 1,345 and pvalue 0,178> (0,05), therefore hypothesis 6a which stated with severe punishment consequences having a significant positive effect to tax compliance is not accepted. while hypothesis 6b stating that interaction between the probability of audit with severity of punishment consequences having a positive effect on tax compliance is not accepted (coefficient -0.115 with p-value 0.193> 0.00). hypothesis seven examines the effect of social stigma on tax compliance behavior and examines the effect of possible perception interaction with social stigma on tax compliance behavior. based on analysis result in table 8, the coefficient value of 1.186 and p-value 0.04 < (0.05) were obtained, therefore hypothesis 7a is accepted. while the hypothesis 7b that examines the effect of interaction between perceptions on probability of audit and social stigma exhibits coefficient value of -0.120 and p-value 0, 014 < (0.05). therefore this hypothesis is not accepted despite being stated positive but test result exhibiting the negative direction. hypothesis 8a examines the influence of guilt on tax compliance behavior. hypothesis 8a is stated that guilt has a significant positive effect on tax compliance behavior. the results of analysis in table 8 exhibits the coefficient value of 0.020 and p-value of 0.991. therefore it can be concluded that the hypothesis 8a in this study is not accepted. hypothesis 8b is stated that interaction between guilt and probability of audit having a positive effect on tax compliance. the analysis results in table 8 exhibit the coefficient value of 0.000 and p-value of 0.997> (0.05), therefore hypothesis 8b is also not accepted. based on the results of this study, it can be concluded that there are several main factors that can improve tax compliance behavior. the government must frequently conduct audits on tax applicable entrepreneurs. the government must also apply a firm and fair punishment to the entrepreneurs who conduct tax evasion, social stigma is capable to provide deterrent effect to the perpetrators of tax evasion, punishment from the community or from the group usually last longer and it possesses long-term impact. conclusion the purpose of this study is to examine the influence of economic and psychological variables in improving tax compliance. the probability of audit is an economic variable that can improve tax compliance. psychological variables that can improve tax compliance are fair punishment and social stigma. based on the results of this study, the probability of audit proved to increase the tax compliance. this is in line with conditions in the field. therefore when the survey was conducted, the respondents were fears should the survey is a form of tax audit. fair punishment is a moderating variable that can increase the level of tax compliance. in relation to this, many respondents gave opinions regarding tax evasion cases that were prevalent in indonesia, they felt that so far the law applied to crack down tax evasion behavior was not clear. social stigma or punishment from groups and surrounding communities proved to improve tax compliance behavior. social stigma has been found to have significant deterrent effects (grasmick and green, 1980; scott and grasmick, 1981; tittle, 1980). based on the results of this study, the government should frequently conduct an audit of tax applicable entrepreneurs, which are msme entrepreneurs. the government should also impose firm and fair punishment to entrepreneurs who conduct tax evasion. many respondents who do not know about 1% final tax on msme, therefore the government ought to conduct more socialization on tax laws. most respondents do not intend to not pay taxes, but fear if the tax paid is utami and susyanti tax compliance in micro, small and medium enterprises 63 high. then these respondents tend to be silent, and do not want to be asked about taxes. the low knowledge of the tax itself makes the respondents confused in determining the amount of tax to be paid. acknowledgement the completion of this research cannot be separated from the help of various parties, the first acknowledgement to god almighty who has given all the blessings and gifts, the second acknowledgement to the directorate of research and community service ministry of research, technology and higher education which has funded this research, so this research can be well resolved. researcher acknowledges all academic community of universitas widya dharma providing motivation and all parties involved in the completion of this research that can not be mentioned by one author. references ali, m. m., h. w. cecil and j. a. knoblett. 2001. the effect of tax rates and enforcement policies on taxpayer compliance: a study of selfemployed taxpayers. atlantic economic journal, 29, 186–202. alm, j. and m. mc kee. 1998. extending the lessons of laboratory experiments on tax compliance to managerial and decision economics. managerial and decision economics, 19, 259-275. alm, j., b. r. jackson, and m. mc kee. 1992. estimating the determinant of taxpayer compliance with experimental data. national tax journal, 45, 107-114. alm, j. 1988. uncertain tax policies, individual behavior and welfare. the american economic review, 27, 237245. alm, j., i. sanchez., and ana d. j. 1995. economic and non-economic factors in tax compliance. kyklos, 48 (1), 8-18. asnawi, m., baridwan, z., supriyadi, nahartyo, e. 2009. analisis keputusan kepatuhan pajak: strategi audit random, perceived probability of audit and pemahaman etika pajak. paper was presented in simposium nasional akuntansi xii, palembang. chung, j., and v. u. trivedi. 2003. the effect of friendly persuasion and gender on tax compliance behavior. journal of business ethics, 47, 133-145. beams, j. d., m. b. robert and n. k. larry. 2003. an experimental testing the determinants of non-compliance with insider trading laws. journal of business ethics, 45, 309-323. beck, p. j., j. s. davis, and w. jung. 1991. experimental evidence on taxpayer reporting under uncertainty. the accounting review, 66 (3), 535–558. blumenthal, m., c. christian, and j. slemrod. 2001. do normative appeals affect tax compliance? evidence from a controlled experiment in minnesota. national tax journal, 54 (1), 125–138. bobek, d., donna, charles f. kelliher, and amy m. hageman. 2013. analyzing the role of social norms in tax compliance behavior. journal of business ethics.115:451–468. grasmick, h. g. and d. e. green. 1980. legal punishment: social disapproval and internalization as inhibitors of illegal behavior. journal of criminal law and criminology, 71, 325–335. harinurdin, e. 2009. perilaku kepatuhan wajib pajak baand, bisnis & birokrasi. jurnal ilmu administrasi and organisasi, jurnal ilmu administrasi dan organisasi, 16 (2), 96-104. mason, r. and l. d. calvin. 1984. public confidence and admitted tax evasion. national tax journal, 37, 489–496. milliron, v. c., and d. r. toy. 1988. tax compliance: an investigation of key features. the journal of the american taxation association, 9 (1), 84-104. salter, s. b., d. m. guffey and j. j. mcmillan. 2001. truth, consequences and culture: a comparative examination of cheating and attitudes about cheating among u.s. and u.k. students. journal of business ethics, 31, 37–50. scott, w. j. and h. g. grasmick. 1981. deterrence and income tax cheating: testing interaction hypothesis in utilitarian theories. the journal of applied behavioral science, 17 (3), 395–408. introduction literature review and hypothesis formulation tax compliance economy variables probability of audit desire for profit psychology variables cynicism perception of fair punishment custodial certainty punishment consequence social stigma guilt research method research framework model variable measurement statistic testing tool result and discussion result and discussion respondent general description questionnaire rate of return reliability test validity test hypothesis testing conclusion acknowledgement journal of accounting and investment vol. 24 no. 3, september 2023 article type: research paper the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean: a panel ardl approach unggul heriqbaldi* and naufira deilya mufiidah abstract research aims: this paper aims to examine factors influencing china's outward foreign direct investment (fdi) in asean economies. design/methodology/approach: the kao panel cointegration approach and the panel ardl model were used in this study to estimate the long-run and short-run relationship between variables. this method is deemed superior to other panel models since it is advantageous when dealing with non-stationary variables at the level or i(1). research findings: the estimation results provide empirical evidence that in the long run, asean market size, exchange rate, import and export levels between china and asean countries, inflation rate, and institutional factors such as the index of corruption control and political stability are the primary determinants of the flow of outward foreign direct investments from china to asean economies. theoretical contribution/originality: this study provides additional evidence regarding the factors influencing direct investment flow from the home country to the host country, known as an outward foreign direct investment (ofdi). previous studies have robustly proven that ofdi flows are influenced by factors such as the resources and market size of the host country, as predicted by location theory. this study further provides evidence that host country trade policy, the level of competitiveness demonstrated by favorable exchange rates, and institutional factors like corruption control and political stability are other important determinants in the context of china’s ofdi in asean countries. practitioner/policy implication: maintaining open trade policy, a competitive exchange rate and significant improvement in law and order would be suitable policies for asean economies to attract more investment from china and other countries. research limitation/implication: this study did not cover other variables, such as investment facilities provided by the host government. in addition, economic packages like tax holidays and import-tariff discounts are common policies asean countries provide. hence, this variable can be considered in future research. keywords: ofdi; panel ardl; china; asean introduction china's open-door policy, which was put into place more than 40 years ago, has significantly influenced the country's economic development. increased foreign direct investment into china and rising foreign investment by chinese enterprises have been two main forces behind decades of economic progress in china. affiliation: department of economics, faculty of economics and business, universitas airlangga, east java, indonesia *correspondence: u.heriqbaldi@feb.unair.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i3.18256 citation: heriqbaldi, u., & mufiidah, n. d. (2023). the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean: a panel ardl approach. journal of accounting and investment, 24(3), 697-714. article history received: 26 mar 2023 revised: 01 apr 2023 03 apr 2023 accepted: 05 apr 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=gaw9t6waaaaj&hl=en https://ie.feb.unair.ac.id/ https://ie.feb.unair.ac.id/ https://ie.feb.unair.ac.id/ https://ie.feb.unair.ac.id/ mailto:u.heriqbaldi@feb.unair.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i3.18256 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i3.18256&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/18256 heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 698 investments made by chinese companies abroad (from now on referred to as outward foreign direct investment, ofdi) have continued to increase not only in developed countries but also in developing countries, such as asean countries. ofdi has also evolved into a means by which chinese businesses can expand internationally, take advantage of global resources, and bypass trade barriers (li et al., 2020). according to the world bank report, china's cumulative net volume of ofdi reached $1.4 trillion for 2011–2021, growing at an average annual rate of 16.44%. besides, china has increased its share in global fdi over the past five years, reaching 10% (peng et al., 2023). the literature on the determinant of fdi and ofdi is relatively broad, ranging from a macro-level approach in which economic factors in countries of origin and destination significantly influence ofdi from a micro-level perspective. many studies have also focused on variations in economic factors (babubudjnauth & seetanah, 2019; degong et al., 2023; shah et al., 2022), institutional issues (chengying et al., 2023; peng et al., 2023; rygh et al., 2023; suryanta & patunru, 2023; wang et al., 2023), and other factors such as politics (agarwal & feils, 2007; das, 2013; jadhav, 2012; kim, 2010; kwaw-nimeson & tian, 2023; meyer & habanabakize, 2018; sekkat & veganzones‐varoudakis, 2007) at the macro-level. meanwhile, the drivers of ofdi at the micro-study level examined numerous topics, such as the heterogeneity of enterprises making investments (bhaumik et al., 2010; huang et al., 2017; ramasamy et al., 2012) and industry-based investment analysis (bhaumik et al., 2010; huang et al., 2017; ramasamy et al., 2012). in the context of chinese ofdi research at a macro level viewpoint, degong et al. (2023) identified that exchange rates, inflation, political stability, and corruption cases in destination nations negatively impacted chinese ofdi flows in pakistan. in another study, zhang and daly (2011) used the pooled least square (pols) approach to examine the determinants of chinese ofdi in 23 countries throughout the globe from 2003 to 2009. zhang and daly (2011) discovered that china's exports to destination countries, destination countries' open trade policies, and destination countries' market size all positively affected ofdi to these nations. in contrast to degong et al. (2023), zhang and daly (2011) found that the depreciation of the destination country's currency was not proven to affect the flow of chinese ofdi to the countries. regarding china and asean cases, several studies have shown varied outcomes. (ma et al., 2020) investigated china's ofdi in asean across 11 industries using 2015-2016 data. according to the estimation results, market size, tax rate, and labor expenses are the most important elements influencing a company's investment decision. in another study, wong et al. (2022) uncovered a bidirectional causality association between asean exports and ofdi among asean nations. meanwhile, ahmad et al. (2018) revealed that the exchange rate and income were the most important factors influencing ofdi in asean countries. thus far, research on ofdi in asean has been sparse, yielding inconsistent results regarding the major factors driving the flow of chinese ofdi to this rapidly growing region. for that reason, this article aims to delve deeper into the short and long-run factors of ofdi in asean countries. this paper contributes by employing the panel autoregressive distributed lag (ardl) approach rather than a time series or a panel approach. the pooled heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 699 least squares method was not used in this paper because all variables were not stationary at levels, and there was cointegration among the variables in the model. hence, pooled least squares were not appropriate for these reasons. since the stationarity test results showed a different order of integration for each variable, using the engle & granger (1987) or johansen (1991) technique would result in statistical issues. as a result, the ardl approach (pesaran et al., 2001) outperforms the preceding approach. further, this paper offers several contributions to literature and policy. firstly, this study provides evidence of the factors influencing china's ofdi to asean economies from various perspectives, including location-specific advantages, economic performance and policy, and institutional factors. additionally, the authors incorporated dummy variables into the model to capture the shocks from the global financial crisis of 2008. finally, this study employed the panel ardl approach, which is more suitable than other panel approaches, such as fixed effect and generalized method of moment (gmm), when dealing with non-stationary time-series data. this study's findings indicate that ofdi flows from one country to another are influenced not only by factors like resources and markets, as predicted by location theory, but also by factors like the destination countries’ trade openness policy, the level of competitiveness demonstrated by the favorable exchange rate, and institutional factors like corruption control and political stability. from a practical perspective, this study suggests that maintaining open trade policy, competitive exchange rate and significant improvement in law and order will be suitable policies for asean economies to attract more investment from china and other countries. literature review and hypotheses development from a theoretical perspective, several factors affect the decision of a company to invest in other countries (foreign direct investment). first, according to neoclassical theory, the difference in the rate of return on investment between the nations of origin and destination is the cause for corporations to do fdi (aliber, 1970). according to aliber (1970), investment flows from one country to another are caused by differences in capital returns between the two countries. aliber (1970) asserted that the disparity in capital returns was due to resource endowment differences and exchange rate risk. several studies have also demonstrated that a host country's depreciating currency encourages investment flows to that country (alba et al., 2010; kiyota & urata, 2004; klein & rosengren, 1994; lily et al., 2014; zhang & zhang, 2018). therefore, the hypothesis can be formulated as follows. h1: the real exchange rate of asean countries negatively affects the ofdi from china to asean economies. second, according to location theory, firms choose fdi destinations based on market proximity and raw material availability (dunning, 1977). dunning (2000) also attempted heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 700 to comprehend the prevalence of fdi by combining several prior theories into a framework of ownership advantages, location advantages, and internalization benefits. according to the location theory, increased investment flows to the host country are caused by the country's ownership of the resource endowment and large market ownership. it denotes that fdi is influenced by the size of the market and cost competitiveness in the host country, as indicated by the inflation rate. in this context, shahriar et al. (2019) investigated the key factors influencing china's outward foreign direct investment (ofdi) in the 64 partner nations of the belt & road program. shahriar et al. (2019) found that gdp, per capita income, and distance are the main predictors of the ofdi using the panel gravity model. unlike prior studies on fdi, moon et al. (2011) addressed how fdi helps to stabilize the host country's economic growth during times of crisis. their findings suggest that both inbound and outward fdi help stabilize economic growth during financial crises. countries with higher amounts of fdi tend to have milder recessions. hence, the hypothesis can be formulated as follows. h2: the gdp of asean countries positively affects the ofdi from china to asean economies. h3: the inflation rate of asean countries negatively affects the ofdi from china to asean economies. third, the host country's economic policy is also a significant determinant of investment flows (azam et al., 2010; canh et al., 2020; hsieh et al., 2019). another study by zhang and daly (2011) analyzed the determinants of chinese ofdi in 23 countries from 2003 to 2009 using the pooled least square (pols) method. they discovered that china's exports to destination countries, open trade policies in destination countries, and market size in destination countries all favor ofdi to these countries. unlike degong et al. (2023), zhang and daly (2011) disclosed that the depreciation of the destination country's currency did not affect the flow of chinese ofdi to the countries. therefore, the hypothesis can be formulated as follows. h4: china’s export level to asean countries negatively affects the ofdi from china to asean economies. h5: china’s import level of asean countries positively affects the ofdi from china to asean economies. fourth, the literature also shows that the quality of the institution where the investment is made greatly influences investment flows (daude & stein, 2007; jung, 2020; sabir et al., 2019). in later research, an and yeh (2020) examined the determinants of taiwanese investment in six asean nations (singapore, indonesia, malaysia, the philippines, thailand, and vietnam) regarding geography, economic, and institutional-political factors. the ardl-pooled mean group estimation panel was used in this work from 1998 to 2007. an and yeh (2020) discovered that locational economic factors are key in the long run. heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 701 the close and long-standing trading relationship with southeast asia is beneficial in the long run. the host country's institutional quality has significant long-run and short-run favorable effects. moreover, some research (chen et al., 2016; christofi et al., 2022; kaushal, 2022; li et al., 2020; wang et al., 2014) examined the impact of institutional determinants on ofdi. for example, li et al. (2020) did a chinese ofdi study across 150 countries between 2003 and 2015. their findings suggest that institutional variations in government performance and corruption control between china and the host country had a detrimental impact on china's ofdi. li et al. (2020) also found that china's ofdi was unaffected by the one belt, one road plan. therefore, the hypothesis can be formulated as follows. h6: the political stability in asean countries positively affects the ofdi from china to asean economies. h7: the control over corruption in asean countries positively affects the ofdi from china to asean economies. h8: the global financial crisis negatively affects the ofdi from china to asean economies. some of the research mentioned demonstrate how institutional elements, geographic location, and economic considerations influenced the movement of ofdi from one nation. nevertheless, studies specifically dealing with chinese ofdi in asean are still few in this area, and some discrepancies exist in the results. moreover, chinese research on foreign direct investment in asean has not considered the behavior of ofdi both in the short and long run. thus, this paper aims to fill this gap. economic, institutional, and external shock elements were included as independent variables in this study. this paper also used the panel ardl model, which can predict ofdi behavior over the short and long run. research method model specification this research applied dunning's theoretical framework (dunning, 1977, 2000) to examine how economic variables, institutions, and external shocks affected chinese outbound investment in asean nations. the long-run equation is presented as: 𝑙𝑛𝑂𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐸𝑋𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑗𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐼𝑀𝑃𝑖𝑗𝑡 + 𝛽6𝑃𝑅𝐼𝑆𝐾𝑗𝑡 + 𝛽7𝐶𝑂𝑅𝑅𝑗𝑡 + 𝛽8𝐹𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 … (1) in equation (1), the dependent variable is ofdi from china to host nation j, namely ten asean member countries in year t between 2003 and 2019. meanwhile, the independent variables are as follows: the market size 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡 of asean countries, the exchange rates 𝑙𝑛𝐸𝑋𝑅𝑖𝑗𝑡 of each asean member state against the chinese yuan (exr), the asean heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 702 countries' inflation rate 𝐼𝑁𝐹𝑗𝑡 , the value of chinese exports to asean countries 𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑖𝑗𝑡 , the value of chinese imports from asean countries 𝑙𝑛𝐼𝑀𝑃𝑖𝑗𝑡 , the political stability index of asean countries 𝑃𝑅𝐼𝑆𝐾𝑗𝑡 , the corruption control index of asean countries 𝐶𝑂𝑅𝑅𝑗𝑡, and the dummy financial crisis variable 𝐹𝐶𝑖𝑡 . this study involved ten asean countries: indonesia, malaysia, singapore, brunei darussalam, thailand, philippines, vietnam, myanmar, laos, and cambodia. meanwhile, the short-run equation is formulated as follows. ∆𝑙𝑛𝑂𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + σ𝑖=1 𝑝 𝛽1∆𝑙𝑛𝑂𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡−𝑎 + σ𝑖=0 𝑝 𝛽2∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡−𝑎 + σ𝑖=0 𝑝 𝛽3∆𝑙𝑛𝐸𝑋𝑅𝑖𝑗𝑡−𝑎 + σ𝑖=0 𝑝 𝛽4∆𝐼𝑁𝐹𝑗𝑡−𝑎 + σ𝑖=0 𝑝 𝛽5∆𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑖𝑗𝑡−𝑎 + σ𝑖=0 𝑝 𝛽6∆𝑙𝑛𝐼𝑀𝑃𝑖𝑗𝑡−𝑎 + σ𝑖=0 𝑝 𝛽7∆𝑃𝑅𝐼𝑆𝐾𝑗𝑡−𝑎 + σ𝑖=0 𝑝 𝛽8∆𝐶𝑂𝑅𝑅𝑗𝑡−𝑎 + σ𝑖=0 𝑝 𝛽9∆𝐹𝐶𝑗𝑡−𝑎 + 𝜆0𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡−𝑎 + 𝜆1𝑙𝑛𝐸𝑋𝑅𝑖𝑗𝑡−𝑎 + 𝜆2𝐼𝑁𝐹𝑗𝑡−𝑎 + 𝜆3𝑙𝑛𝐸𝑋𝑃𝑖𝑗𝑡−𝑎 + 𝜆4𝑙𝑛𝐼𝑀𝑃𝑖𝑗𝑡−𝑎 + 𝜆5𝑃𝑅𝐼𝑆𝐾𝑗𝑡−𝑎 + 𝜆6𝐶𝑂𝑅𝑅𝑗𝑡−𝑎 + 𝜆7𝐹𝐶𝑖𝑡−𝑎 + 𝜉𝑖𝑡 … (2) all the variables in equation (2) are the same as in equation (1), except that equation (2) gives a delta or first difference component, representing the short-run effect. the gdp of asean countries was used to estimate the size of the prospective market. host nations with larger markets typically draw fdi based on market-seeking factors. the bigger market size also simultaneously demonstrates a rise in local consumer demand for goods and services in the host nation. the model's exchange rate (exr) is defined as the host country unit per chinese yuan. the depreciation of the host country's currency against the chinese yuan has the potential to reduce production costs faced by chinese investors in the host country so that the company's profitability increases. thus, the more depreciative the host country's currency can increase china's ofdi. inflation (inf) was measured using changes and the consumer price index. host countries with high inflation rates show high production costs and signal economic uncertainty. this condition will reduce the flow of ofdi in the host country. the value of china's exports to each asean host country calculates exports (exp). expectations about the impact of exports on fdi are often ambiguous. when a host country imposes high international trade barriers, ofdi can increase in that region, acting as an export substitute. however, ofdi can increase in a region with a high trade openness policy, allowing global production in the host country. imports (imp) were calculated using china's import value from each asean host country. when imports of raw materials from asean countries are increasingly hampered by hostcountry regulations, chinese investors can use the ofdi instrument to reduce production costs. as a result, the greater china imports raw and semi-finished materials from asean countries, the greater the incentive for ofdi. heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 703 the political risk index and corruption control impact on fdi is expected to be positive. a host country with a high political risk index and corruption control will foster a more favorable investment and business climate. this condition will not only enhance cost efficiency for foreign investors but also increase business certainty. consequently, the higher the value of the two indices in the host country, the greater the ofdi flow. meanwhile, the global financial crisis of 2008 negatively impacted china and asean countries as investment destinations. as a result, the financial crisis is expected to negatively impact chinese ofdi flows to asean countries. moreover, this study employed a sample of 11 countries spanning 17 years, longer than the cross-sample unit and allowing for the possibility that the model's variables might not be stationary and had dynamic components. in addition, the panel-arld paradigm is deemed a better strategy in these circumstances. according to pesaran and smith (1995) and pesaran et al. (1999), the panel-ardl model is superior to dynamic panel models like fixed effects, instrumental variables, or gmm estimators (anderson & hsiao, 1981, 1982; arellano, 1989; arellano & bover, 1995) in that it can produce reliable estimates of the average value of the parameters even when there is country-specific coefficient heterogeneity. data this study used ten asean member countries (indonesia, malaysia, singapore, brunei darussalam, thailand, philippines, vietnam, myanmar, laos, and cambodia) as host countries over the period 2003-2019, adjusting for data availability, particularly in the case of china's ofdi to asean countries. the variables, method of measurement, expected sign of each independent variable coefficient, and data source are listed in the table 1. table 1 variables, measurement, expected sign, and data source variable measurement expected sign data source ofdi annual chinese ofdi to host country (million usd) ministry of commerce people’s republic of china gdp host country gdp (usd) + world bank exr exchange rate. host country local currency per cny, period average world bank inf inflation. change in consumer price index (%) world bank exp export. china’s aggregate goods and service export to asean countries +/national bureau of statistics of china imp import. china’s aggregate goods and service imports from asean countries + national bureau of statistics of china prisk political stability and absence of violence index. + world governance indicators corr control of corruption index. + world governance indicators fc a dummy of the 2008 financial crises heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 704 estimation method the panel-ardl was used as the primary estimation technique in this study. using the impesaran-shin (ips) approach, a stationarity test was performed in the first stage. the kao cointegration test was utilized to evaluate the cointegration of all variables to determine whether a long-run equilibrium existed. the panel ardl approach was then employed to estimate the short-run and long-run coefficients. by evaluating the coefficient of the estimated error correction term, diagnostic tests were carried out to ensure that any short-run deviations returned to long-run equilibrium. panel unit root test several methods can be done for unit-root tests on data panels, including those developed by hadri (2000), breitung (2001), levin et al. (2002), and im et al. (2003). this study used im, pesaran, and shin’s (ips) (2003) method to estimate the state of all variables in the model. δ𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌𝑖 𝑦𝑖,𝑡−1 + ∑ 𝜙𝑖𝑗 δ𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖,𝑡 ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑁; 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 𝑝 𝑗=1 …(3) where 𝑦𝑖,𝑡 denotes each variable in the model, 𝛼𝑖 indicates the fixed effect for each individual, and 𝜌 signifies the residual, which is not correlated over time. the ips test's null hypothesis is h0: 𝜌𝑖 = 0 for all i while the alternative hypothesis is h1: 𝜌𝑖 < 0 for some i such as 𝑖 = 1,2, … , 𝑁1, and 𝜌𝑖 = 0 such as 𝑖 = 𝑁1 + 1, … , 𝑁. the following formula illustrates how ips statistics are based on augmented dickey-fuller (adf) statistics average throughout the group. 𝑡̅ = 1 𝑁 ∑ 𝑡𝑖𝑇 𝑁 𝑖=1 … (4) where 𝑡𝑖𝑇 denotes the adf t-statistic for country i based on country-specific adf regression. the t statistic has similar properties to the normal distribution. the use of the ips method was because the method could relax the homogeneity in the unit root process among individuals. as a result, the emergence of ips made it possible for each individual to have a different unit root process. kao panel cointegration test two basic approaches exist for performing the panel cointegration test: residual-based and maximum-likelihood-based (örsal, 2007). the residual-based cointegration test is described by mccoskey and kao (1998), kao (1999), and (pedroni, 1997, 1999, 2004), whereas the maximum-likelihood test is elucidated by groen & kleibergen (2003), larsson and lyhagen (1999), and larsson et al. (2001). this study used the kao approach since kao (1999) acknowledges heterogeneity between cointegration vectors in the short and long run, while the asymptotic equivalence principle allows for violating the endogeneity rule among independent variables. heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 705 furthermore, dickey-fuller and augmented dickey-fuller tests are used by kao (1999). the kao cointegration test's null hypothesis is the absence of cointegration. the kao technique employs the following model in the bivariate instance (çetin & ecevit, 2015). 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, … , 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑇 𝑦𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡 …(5) 𝑥𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡 where 𝛼𝑖 is the fixed effect, which differs for each country, 𝛽 is the slope parameter, 𝑦𝑖𝑡 and 𝑥𝑖𝑡 are random walk independent variables for each i. in the augmented dickey-fuller test context, the estimated residual is defined as follows. 𝑒𝑖�̂� = 𝜌�̂�𝑖𝑡−𝑡 + ∑ 𝜑𝑗 ∆�̂�𝑖𝑡−𝑗 + 𝜈𝑖𝑡𝑝 𝑝 𝑗=1 …(6) afterward, the adf statistic was calculated using the following formula. 𝐴𝐷𝐹 = 𝑡�̅� + √6𝑁�̂�𝑟 /(2�̂�0𝑟 ) √ �̂�0𝑟 2 (2�̂�𝑟 2) + (3𝜎�̂�𝑟 2)/(10�̂�0𝑟 2 ) … (7) where �̂� is the estimated variance. results and discussion the empirical results section begins with descriptive statistics for all variables used in the model, including the outward foreign direct investment of china in asean countries, the real gdp of asean countries, the currency exchange rates of asean countries and the chinese yuan, the asean inflation rate, the level of chinese exports to asean countries, the level of chinese imports from asean countries, the asean political risk index, the asean corruption control index, and the financial crisis dummy. they are shown in the table 2 as follows. table 2 descriptive statistic variable mean std. dev. min max ofdi 3.58e+09 7.72e+09 130000.0 5.26e+10 gdp 2.15e+11 2.48e+11 4.26e+09 1.20e+12 exr 4355.135 6373.035 1.249567 23050.24 inf 4.534373 5.566655 -1.260506 36.58972 exp 1.83e+10 2.05e+10 33890000 9.83e+10 imp 1.59e+10 1.75e+10 11200000 7.19e+10 prisk 43.87699 29.31087 3.000000 99.04762 corr 40.54105 28.23645 0.473934 99.51923 fc 0.117647 0.323142 0.000000 1.000000 heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 706 then, the outcomes of the ips unit-root tests are given in the table 3. except for inflation, the results revealed that all variables were non-stationary at the level. all variables were stationary or integrated of order 1 in testing at the first difference level. it implies that panel cointegration tests could be used to examine the long-run relationship between variables. table 3 panel unit-root test results variable level first difference ofdi 2,8789 -6.1411*** gdp 1.6782 -1.6775** exr -0.2228 -2.9077*** inf -3.0142 -6.3335*** exp 1.8859 -3.5379*** imp -1.2032 -3.3637*** prisk -1.2255 -3.8831*** corr 0.2185 -3.4204*** note: **indicates significance at 5%, *** indicates significance at 1%. the kao cointegration test results for the ofdi model are provided in the table 4. according to the test results, h0 of no cointegration could be rejected at the 1% significance level. it suggests a long-run relationship existed between outward fdi, gdp, the exchange rate, the inflation rate, the export level, the import level, the political risk index, and the corruption control index. table 4 kao cointegration test results test t-statistic augmented dickey-fuller -4.452132*** residual variance 0.161673 hac variance 0.160324 note: *** indicates significance at 1%. the long-run estimation results are displayed in the table 5. the error correction term (ect) coefficient could be used to perform diagnostic checks on the panel-ardl. the estimation outcomes demonstrated that the significant ect coefficient, which was -0.41, was present. it indicates that any deviations brought on by shocks in the short run would be adjusted toward a long-run balance of 41% in the subsequent period. in general, the findings of the long-run equation estimate demonstrated that, except for the dummy coefficient of the financial crisis, all coefficients of the independent variables were statistically significant. regarding gdp, the regression coefficient was positive and substantial, confirming the location hypothesis that fdi will expand in a country or region with a growing market size. in this case, asean is one of the world's largest markets, with a combined gdp of 3.35 trillion us dollars and a population of 633.55 million. this study’s estimation results corroborate the findings of shahriar et al. (2019) in the context of chinese ofdi in 16 countries from 2003 to 2009 and zhang and daly (2011) in 64 countries from 2004 to 2015 under the belt and road initiative scheme. heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 707 as for the exchange rate, the estimation results showed a positive effect of the exchange rate between asean countries and the chinese yuan. it denotes that the depreciation of asean countries' currencies relative to the chinese yuan would push ofdi into asean countries. the depreciation of the host country's currency will reduce production costs, thereby increasing the competitiveness of companies operating in the host country. to benefit from the potential for greater product competitiveness on a global scale, ofdi flows from china are rising. this finding is consistent with research in the chinese context with 64 countries (zhang & daly, 2011) and the pakistani context (qamruzzaman et al., 2019). concerning inflation, the estimation results suggest that inflation negatively affected china's ofdi to asean countries. this finding aligns with buckley et al. (2009) and alam iqbal et al. (2019). high inflation in the host country not only has the potential to raise production costs for foreign investors but also causes economic instability. this uncertainty will impact the level of domestic consumption in the host country, ultimately reducing the demand for products generated by foreign firms in the host country. table 5 panel-ardl long-run estimation results independent variable coefficient and p-value lngdp 3.262621** (0.0000) lnexr -0.172260** (0.0000) inf -0.057503** (0.0000) lnexp -0.074863 (0.5617) lnimp 0.381691** (0.0000) rcorr 0.012825* (0.0988) prisk 0.014645** (0.0013) fc 0.036510 (0.7118) ect -0.41*** (0.0013) note: *indicates significance at 10%, **indicates significance at 5%, and *** indicates significance at 1%. p-value in parentheses in the aspect of international trade, in the long run, exports had a negative effect on the flow of chinese ofdi to asean countries. it means that the higher china's exports to the asean market, the lower the flow of chinese ofdi to this region. it shows the substitution relationship between exports and ofdi because, with lower trade barriers created by asean countries on products from china, companies in china are more inclined to export their goods than to make foreign direct investments in the asean region. as for imports, the estimation results showed a positive influence of chinese imports from asean countries on china's ofdi in this region. these findings confirm the resource-seeking heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 708 theory expressed by dunning (2015), in which fdi motivation includes seeking competitive resources in the host country. therefore, china's increasing imports from asean, dominated by primary products, will further encourage chinese companies to invest in this region to reduce high import costs. on the institutional aspect, both the corruption control and political stability indexes had a positive coefficient. it implies that increasing political stability and improving control of corruption in asean countries would positively affect ofdi flows from china. these results align with those found by mishra and daly (2007) in a study of ofdi flows from oecd countries to asian host countries and tan and goh (2018) in the context of ofdi studies between asean countries. finally, the estimation results also revealed that the financial crisis that occurred in 2008 did not affect the investment behavior of chinese companies in asean countries. table 6 panel-ardl short-run estimation results independent variable coefficient and p-value constant -28.01*** (0.0006) d(lngdp) 0.84 (0.7672) d(lnexr) 1.36 (0.1348) d(inf) 0.03 (0.1081) d(lnexp) 0.63 (0.3757) d(lnimp) -0.41** (0.0066) d(rcorr) 0.03 (0.1614) d(prisk) -0.02* (0.0537) fc 0.02 (0.9147) note: *indicates significance at 10%, **indicates significance at 5%, and *** indicates significance at 1%. p-value in parentheses in the short run (table 6), the estimation results uncovered that only china's import level from asean countries and the political stability index significantly affected china's ofdi in this region. the nature of investment and investment decisions, which tend to fall in the long-run time dimension, is one of the reasons why various factors like gdp, exchange rate, and inflation rate were found to be insignificant. before making an investment decision, investors typically use long-run information and data to determine whether factors in the host country are consistent. meanwhile, short-run considerations are typically associated with transient but significant events, such as political risk and import continuation. as a result, the political risk and import level coefficients were significant. in the short run, investors will tend to wait and see whether this risk will persist for an extended period. if these events take place temporarily, in the long run, investors will heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 709 again observe crucial factors, such as gdp, exchange rate, and inflation rate, in determining investment decisions in asean countries. conclusion this study deals with the determinants of ofdi china in asean economies, using a data set covering 2003-2019. this study used the kao panel cointegration approach to test the long-run relationship between variables in the model. this study also utilized the panelardl model to estimate the long-run and short-run relationship among variables. this approach is considered superior to other panel models due to its advantage when dealing with non-stationary variables at level or i (1). this study provides evidence that ofdi flows from china to asean countries are influenced not only by factors like resources and markets, as predicted by location theory, but also by factors such as the destination countries’ trade openness policy, the level of competitiveness demonstrated by the favorable exchange rate, and institutional factors like corruption control and political stability. this study also confirms that the global financial crisis in 2008 did not significantly impact the flow of china’s investment in the asean region. from a practical perspective, this study suggests that maintaining open trade policy, a competitive exchange rate and significant improvement in law and order would be suitable policies for asean economies to attract more investment from china and other countries. further, this study contributes to increasing the understanding of china’s ofdi determinants. however, this study did not cover other variables, such as investment facilities provided by the host government. economic packages like tax holidays and import-tariff discounts are also common policies asean countries provide. hence, this variable can be considered in future research. references agarwal, j., & feils, d. (2007). political risk and the internationalization of firms: an empirical study of canadian‐based export and fdi firms. canadian journal of administrative sciences/revue canadienne des sciences de l’administration, 24(3), 165–181. https://doi.org/10.1002/cjas.26 ahmad, f., draz, m. u., & yang, s. c. (2018). what drives ofdi? comparative evidence from asean and selected asian economies. journal of chinese economic and foreign trade studies. https://doi.org/10.1108/jcefts-03-2017-0010 alam iqbal, b., sami, s., & turay, a. (2019). determinants of china’s outward foreign direct investment in asia: a panel data analysis. economic and political studies, 7(1), 66–86. https://doi.org/10.1080/20954816.2019.1572354 alba, j. d., wang, p., & park, d. (2010). the impact of exchange rate on fdi and the interdependence of fdi over time. the singapore economic review, 55(04), 733-747. https://doi.org/10.1142/s0217590810004024 aliber, r. z. (1970). a theory of direct foreign investment. the international corporation, 12-36. https://doi.org/10.1002/cjas.26 https://doi.org/10.1108/jcefts-03-2017-0010 https://doi.org/10.1080/20954816.2019.1572354 https://doi.org/10.1142/s0217590810004024 heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 710 an, t. h. t., & yeh, k. c. (2020). determinants of taiwan's outward investment in southeast asia: economic factors and institutional issues. pacific economic review. https://doi.org/10.1111/1468-0106.12348 anderson, t. w., & hsiao, c. (1981). estimation of dynamic models with error components. journal of the american statistical association, 76(375), 598-606. https://doi.org/10.1080/01621459.1981.10477691 anderson, t. w., & hsiao, c. (1982). formulation and estimation of dynamic models using panel data. journal of econometrics, 18(1), 47-82. https://doi.org/10.1016/03044076(82)90095-1 arellano, m. (1989). a note on the anderson-hsiao estimator for panel data. economics letters, 31(4), 337-341. https://doi.org/10.1016/0165-1765(89)90025-6 arellano, m., & bover, o. (1995). another look at the instrumental variable estimation of error-components models. journal of econometrics, 68(1), 29-51. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-d azam, m., khan, h., hunjra, a. i., ahmad, h. m., chani, d., & irfan, m. (2010). institutional, macro economic policy factors and foreign direct investment: south asian countries case. african journal of business management, 5, 4306-4313. babubudjnauth, a., & seetanah, b. (2019). an empirical investigation of the relationship between the real exchange rate and net fdi inflows in mauritius. african journal of economic and management studies, 11(1), 63-74. https://doi.org/10.1108/ajems-022019-0081 bhaumik, s. k., driffield, n., & pal, s. (2010). does ownership structure of emergingmarket firms affect their outward fdi? the case of the indian automotive and pharmaceutical sectors. journal of international business studies, 41, 437-450. https://doi.org/10.1057/jibs.2009.52 breitung, j. (2001), "the local power of some unit root tests for panel data", baltagi, b.h., fomby, t.b. and carter hill, r. (ed.) nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels (advances in econometrics, vol. 15), emerald group publishing limited, bingley, pp. 161-177. https://doi.org/10.1016/s0731-9053(00)15006-6 buckley, p. j, clegg, l. j, cross, a. r., liu, x., voss, h., & zheng, p. (2009). erratum: the determinants of chinese outward foreign direct investment. journal of international business studies 40, 353–354. https://doi.org/10.1057/jibs.2008.102 canh, n. p., binh, n. t., thanh, s. d., & schinckus, c. (2020). determinants of foreign direct investment inflows: the role of economic policy uncertainty. international economics, 161, 159-172. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2019.11.012 çetin, m., & ecevit, e. (2015). urbanization, energy consumption and co2 emissions in sub-saharan countries: a panel cointegration and causality analysis. journal of economics and development studies, 3(2), 66-76. https://doi.org/10.15640/jeds.v3n2a7 chen, j. e., chin, l., law, s. h., & azman-saini, w. n. w. (2016). outward fdi and institutional factors: malaysian experience. journal of emerging economies and islamic research, 4(3), 37-48. https://doi.org/10.24191/jeeir.v4i3.9095 chengying, h., wang, t., shah, s. a., chang, y., & zhou, x. (2023). a study on the moderating role of national absorptive capacity between institutional quality and fdi inflow: evidence from developing countries. economic research-ekonomska istraživanja, 36(1), 2177-2198. https://doi.org/10.1080/1331677x.2022.2096659 christofi, m., vrontis, d., & makrides, a. (2022). exploring the role of institutions in chinese ofdi: a systematic review and integrative framework. asia pacific business review, 28(2), 187-213. https://doi.org/10.1080/13602381.2022.2013607 https://doi.org/10.1111/1468-0106.12348 https://doi.org/10.1080/01621459.1981.10477691 https://doi.org/10.1016/0304-4076(82)90095-1 https://doi.org/10.1016/0304-4076(82)90095-1 https://doi.org/10.1016/0165-1765(89)90025-6 https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-d https://doi.org/10.1108/ajems-02-2019-0081 https://doi.org/10.1108/ajems-02-2019-0081 https://doi.org/10.1057/jibs.2009.52 https://doi.org/10.1016/s0731-9053(00)15006-6 https://doi.org/10.1057/jibs.2008.102 https://doi.org/10.1016/j.inteco.2019.11.012 https://doi.org/10.15640/jeds.v3n2a7 https://doi.org/10.24191/jeeir.v4i3.9095 https://doi.org/10.1080/1331677x.2022.2096659 https://doi.org/10.1080/13602381.2022.2013607 heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 711 das, k. c. (2013). home country determinants of outward fdi from developing countries. margin: the journal of applied economic research, 7(1), 93-116. https://doi.org/10.1177/0973801012466104 daude, c., & stein, e. (2007). the quality of institutions and foreign direct investment. economics & politics, 19(3), 317-344. https://doi.org/10.1111/j.14680343.2007.00318.x degong, prof. m., ullah, f., ullah, r., & arif, m. (2023). an empirical nexus between exchange rate and china's outward foreign direct investment: implications for pakistan under the china pakistan economic corridor project. the quarterly review of economics and finance, 87, 224-234. https://doi.org/10.1016/j.qref.2020.12.001 dunning, j. h. (1977). trade, location of economic activity and the mne: a search for an eclectic approach. the international allocation of economic activity, 395-418. https://doi.org/10.1007/978-1-349-03196-2_38 dunning, j. h. (2000). the eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of mne activity. international business review, 9(2), 163-190. https://doi.org/10.1016/s0969-5931(99)00035-9 dunning, j.h. (2015). the eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extensions. the eclectic paradigm. palgrave macmillan, london. https://doi.org/10.1007/978-1-137-54471-1_3 engle, r. f., & granger, c. w. (1987). co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. econometrica: journal of the econometric society 55(2), 251-276. https://doi.org/10.2307/1913236 groen, j. j. j., & kleibergen, f. (2003). likelihood-based cointegration analysis in panels of vector error-correction models. journal of business & economic statistics, 21(2), 295-318. https://doi.org/10.1198/073500103288618972 hadri, k. (2000). testing for stationarity in heterogeneous panel data. the econometrics journal, 3(2), 148-161. https://doi.org/10.1111/1368-423x.00043 hsieh, h.-c., boarelli, s., & vu, t. h. c. (2019). the effects of economic policy uncertainty on outward foreign direct investment. international review of economics & finance, 64, 377-392. https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.08.004 huang, y., xie, e., li, y., & reddy, k. (2017). does state ownership facilitate outward fdi of chinese soes? institutional development, market competition, and the logic of interdependence between governments and soes. international business review, 26(1), 176-188. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.06.005 im, k. s., pesaran, m. h., & shin, y. (2003). testing for unit roots in heterogeneous panels. journal of econometrics, 115(1), 53-74. https://doi.org/10.1016/s03044076(03)00092-7 jadhav, p. (2012). determinants of foreign direct investment in brics economies: analysis of economic, institutional and political factor. procedia-social and behavioral sciences, 37, 5-14. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.270 johansen, s. (1991). estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models. econometrica: journal of the econometric society, 1551-1580. https://doi.org/10.2307/2938278 jung, j. (2020). institutional quality, fdi, and productivity: a theoretical analysis. sustainability, 12(17), 7057. https://doi.org/10.3390/su12177057 kao, c. (1999). spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. journal of econometrics, 90(1), 1-44. https://doi.org/10.1016/s0304-4076(98)00023-2 kaushal, l. a. (2022). institutional and economic determinants of indian ofdi. cogent economics & finance, 10(1), 2147648. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2147648 https://doi.org/10.1177/0973801012466104 https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2007.00318.x https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2007.00318.x https://doi.org/10.1016/j.qref.2020.12.001 https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-03196-2 https://doi.org/10.1007/978-1-349-03196-2_38 https://doi.org/10.1016/s0969-5931(99)00035-9 https://doi.org/10.1007/978-1-137-54471-1_3 https://doi.org/10.2307/1913236 https://doi.org/10.1198/073500103288618972 https://doi.org/10.1111/1368-423x.00043 https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.08.004 https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.06.005 https://doi.org/10.1016/s0304-4076(03)00092-7 https://doi.org/10.1016/s0304-4076(03)00092-7 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.270 https://doi.org/10.2307/2938278 https://doi.org/10.3390/su12177057 https://doi.org/10.1016/s0304-4076(98)00023-2 https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2147648 heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 712 kim, h. (2010). political stability and foreign direct investment. international journal of economics and finance, 2(3), 59-71. https://doi.org/10.5539/ijef.v2n3p59 kiyota, k., & urata, s. (2004). exchange rate, exchange rate volatility and foreign direct investment. world economy, 27(10), 1501-1536. https://doi.org/10.1111/j.14679701.2004.00664.x klein, m. w., & rosengren, e. (1994). the real exchange rate and foreign direct investment in the united states: relative wealth vs. relative wage effects. journal of international economics, 36(3-4), 373-389. https://doi.org/10.1016/0022-1996(94)90009-4 kwaw-nimeson, e., & tian, z. (2023). institutional quality, foreign direct investment, and regional integration: empirical evidence from cen-sad. sage open, 13(1), 21582440221148388. https://doi.org/10.1177/21582440221148389 larsson, r., & lyhagen, j. (1999). likelihood-based inference in multivariate panel cointegration models. stockholm school of economics working paper series in economics and finance, 331. larsson, r., lyhagen, j., & löthgren, m. (2001). likelihood‐based cointegration tests in heterogeneous panels. the econometrics journal, 4(1), 109-142. https://doi.org/10.1111/1368-423x.00059 levin, a., lin, c. f., & chu, c. s. j. (2002). unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. journal of econometrics, 108(1), 1-24. https://doi.org/10.1016/s0304-4076(01)00098-7 li, c., luo, y., & de vita, g. (2020). institutional difference and outward fdi: evidence from china. empirical economics, 58, 1837-1862. https://doi.org/10.1007/s00181-0181564-y lily, j., kogid, m., mulok, d., thien sang, l., & asid, r. (2014). exchange rate movement and foreign direct investment in asean economies. economics research international, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/320949 ma, s., xu, x., zeng, z., & wang, l. (2020). chinese industrial outward fdi location choice in asean countries. sustainability, 12(2), 674. mccoskey, s., & kao, c. (1998). a residual-based test of the null of cointegration in panel data. econometric reviews, 17(1), 57-84. https://doi.org/10.1080/07474939808800403 meyer, d. f., & habanabakize, t. (2018). an analysis of the relationship between foreign direct investment (fdi), political risk and economic growth in south africa. business and economic horizons, 14(4), 777-788. mishra, a., & daly, k. (2007). effect of quality of institutions on outward foreign direct investment. the journal of international trade & economic development, 16(2), 231-244. https://doi.org/10.1080/09638190701325573 moon, h. c., cheng, j. l., kim, m. y., & kim, j. u. (2011). fdi, economic decline and recovery: lessons from the asian financial crisis. multinational business review, 19(2), 120-132. https://doi.org/10.1108/15253831111149762 örsal, d. d. k. (2007). comparison of panel cointegration tests (no. 2007, 029). sfb 649 discussion paper. pedroni, p. (1997). on the role of cross-sectional dependency in panel unit root and panel cointegration exchange rate studies. indiana university manuscript. pedroni, p. (1999). critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. oxford bulletin of economics and statistics, 61(s1), 653-670. https://doi.org/10.1111/1468-0084.61.s1.14 pedroni, p. (2004). panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the ppp hypothesis. econometric theory, 20(3), 597-625. https://doi.org/10.1017/s0266466604203073 https://doi.org/10.5539/ijef.v2n3p59 https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2004.00664.x https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2004.00664.x https://doi.org/10.1016/0022-1996(94)90009-4 https://doi.org/10.1177/21582440221148389 https://doi.org/10.1111/1368-423x.00059 https://doi.org/10.1016/s0304-4076(01)00098-7 https://doi.org/10.1007/s00181-018-1564-y https://doi.org/10.1007/s00181-018-1564-y https://doi.org/10.1155/2014/320949 https://doi.org/10.1080/07474939808800403 https://doi.org/10.1080/09638190701325573 https://doi.org/10.1108/15253831111149762 https://doi.org/10.1111/1468-0084.61.s1.14 https://doi.org/10.1017/s0266466604203073 heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 713 peng, d., ji, y., & kong, q. (2023). ofdi and firms' sustainable productive capacity: evidence from chinese industrial firms. international review of economics & finance, 83, 641-652. https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.10.010 pesaran, m. h., & smith, r. (1995). estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. journal of econometrics, 68(1), 79-113. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01644-f pesaran, m. h., shin, y., & smith, r. j. (2001). bounds testing approaches to the analysis of level relationships. journal of applied econometrics, 16(3), 289-326. https://doi.org/10.1002/jae.616 pesaran, m. h., shin, y., & smith, r. p. (1999). pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. journal of the american statistical association, 94(446), 621-634. https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10474156 qamruzzaman, m., karim, s., & wei, j. (2019). does asymmetric relation exist between exchange rate and foreign direct investment in bangladesh? evidence from nonlinear ardl analysis. the journal of asian finance, economics and business, 6(4), 115-128. https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.115 ramasamy, b., yeung, m., & laforet, s. (2012). china's outward foreign direct investment: location choice and firm ownership. journal of world business, 47(1), 17-25. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2010.10.016 rygh, a., torgersen, k., & benito, g. r. (2023). institutions and inward foreign direct investment in the primary sectors. review of international business and strategy, 33(2), 177198. https://doi.org/10.1108/ribs-10-2021-0143 sabir, s., rafique, a., & abbas, k. (2019). institutions and fdi: evidence from developed and developing countries. financial innovation, 5(1), 1-20. https://doi.org/10.1186/s40854-019-0123-7 sekkat, k., & veganzones‐varoudakis, m. (2007). openness, investment climate, and fdi in developing countries. review of development economics, 11(4), 607-620. https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2007.00426.x shah, m. h., ullah, i., salem, s., ashfaq, s., rehman, a., zeeshan, m., & fareed, z. (2022). exchange rate dynamics, energy consumption, and sustainable environment in pakistan: new evidence from nonlinear ardl cointegration. frontiers in environmental science, 9, 814666. https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.814666 shahriar, s., kea, s., & qian, l. (2019). determinants of china's outward foreign direct investment in the belt & road economies: a gravity model approach. international journal of emerging markets, 15(3), 427-445. https://doi.org/10.1108/ijoem-03-20190230 suryanta, b., & patunru, a. a. (2023). determinants of foreign direct investment in indonesia. global journal of emerging market economies, 15(1), 109-131. https://doi.org/10.1177/09749101211067856 tan, b. w., & goh, s. k. (2018). the surge in intra-asean outward foreign direct investment and its key determinants: evidence using pooled mean group approach. international journal of business & society, 19(2). wang, j., yang, j., & yang, l. (2023). do natural resources play a role in economic development? role of institutional quality, trade openness, and fdi. resources policy, 81, 103294. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103294 wang, y., cheng, l., wang, h., & li, l. (2014). institutional quality, financial development and ofdi. pacific science review, 16(2), 127-132. https://doi.org/10.1016/j.pscr.2014.08.023 wong, k. n., tan, b. w., & goh, s. k. (2022). a nexus between intra-asean outward fdi, intra-asean exports and economic growth of asean-10: evidence using https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.10.010 https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01644-f https://doi.org/10.1002/jae.616 https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10474156 https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.115 https://doi.org/10.1016/j.jwb.2010.10.016 https://doi.org/10.1108/ribs-10-2021-0143 https://doi.org/10.1186/s40854-019-0123-7 https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2007.00426.x https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.814666 https://doi.org/10.1108/ijoem-03-2019-0230 https://doi.org/10.1108/ijoem-03-2019-0230 https://doi.org/10.1177/09749101211067856 https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103294 https://doi.org/10.1016/j.pscr.2014.08.023 heriqbaldi & mufiidah the determinants of china’s outward foreign direct investment in asean … journal of accounting and investment, 2023 | 714 panel causality analysis. asia-pacific journal of business administration. https://doi.org/10.1108/apjba-05-2021-0218 zhang, x., & daly, k. (2011). the determinants of china's outward foreign direct investment. emerging markets review, 12(4), 389-398. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2011.06.001 zhang, y., & zhang, s. (2018). the impacts of gdp, trade structure, exchange rate and fdi inflows on china's carbon emissions. energy policy, 120, 347-353. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.05.056 https://doi.org/10.1108/apjba-05-2021-0218 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2011.06.001 https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.05.056 *corresponding author, e_mail address: hfahlevi@unsyiah.ac.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 172-182 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.180281 determinan kinerja pengelolaan keuangan desa: studi pada kecamatan gandapura kabupaten bireuen aceh finta munti dan heru fahlevi* program studi akuntansi universitas syiah kuala, jln. teuku nyak arief, darussalam, kopelma darussalam, syiah kuala, kota banda aceh, aceh 23111, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 18 mar 2017 revised 12 jun 2017 accepted 17 jun 2017 the objective of this study is to investigate the determinants of village financial management performance in gandapura village in the district of bireuen aceh. the tested variables are village officers’ capacity, financial reporting compliance, and supervision quality of badan permusyawaratan desa (bpd). the population is all village within gandapura district, bireuen, which consists of 40 villages in total. this study involved all the population as the sample. seletected respondents are keuchik (or head of villages), village treasurers, tuha peut (or village legislative/supervision board), and village facilitators. the data collected through questionaraires and analysed by using multiple linear analysis. this study uncovered an empirical evidence on the effect of village officers’ capacity, financial reporting compliance, and supervision quality both collectively and indivdually on the village financial management performance. © 2017 jai. all rights reserved keywords: financial management; officers’ capacity; financial reporting compliance; supervision quality; village fund pendahuluan undang-undang (uu) no. 6 tahun 2014 tentang desa dapat dipandang sebagai elemen utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam memperluas desentralisasi sampai ke elemen pemerintahan terkecil. usaha ini merupakan bentuk kesinambungan proses desentralisasi yang telah dimulai lebih dari lima belas tahun lalu (antlöv et al., 2016). lebih dari 74.000 desa di indonesia kini diposisikan sebagai bagian pemerintahan terkecil dalam ruang lingkup kabupaten di indonesia, bahkan telah menjadi daerah yang istimewa dan mandiri yang berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten (uu no. 32 tahun 2004). selain keleluasaan dalam mengelola pemerintahan, para aparatur desa juga dibekali dengan dana transfer langsung dari pemerintah pusat atau dikenal dengan alokasi dana desa (add). dalam apbn 2016, anggaran add dialokasikan sebesar rp 46,9 triliun. angka ini hampir dua kali lipat add pada apbn 2015 yaitu sebesar rp 20,7 triliun. untuk 2017, pemerintah merencanakan untuk menambah add menjadi rp 89 triliun atau lebih dari rp 1 miliar untuk setiap desa. dana yang besar ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang bersifat pemberdayaan dan berkesinambungan. namun, permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik. kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa. lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (lsm). misalnya, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) menemukan 15.100 potensi kelemahan akuntabilitas pengelolaan dana desa (bpkp, 2015). kpk dan lsm fitra juga telah merilis hasil kajian mengenai permasalahan dan potensi penyimpangan dana desa (kpk, 2015; fitra, 2016. kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki. permendagri nomor 113 tahun 2014 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2651 munti & fahlevi – kinerja pengelolaan keuangan desa 173 tentang pengelolaan keuangan desa mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan anggaran desa. dari sisi literatur, penelitian terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan desa masih sangat terbatas dan belum menemukan determinan yang sudah konsisten teruji. jaitun (2013) menemukan bahwa kerja sama, kedisiplinan, kreativitas, dan tanggung jawab berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. selanjutnya, adha (2016) menemukan bahwa kinerja kepala desa rambah utama kecamatan rambah samo di kabupaten rokan hulu dipengaruhi secara positif oleh pengawasan bpd (badan permusyawaratan desa). dalam konteks besaran dana desa, aceh berada diurutan ketiga yang menjadi provinsi yang paling banyak menerima dana desa (djpk, 2015). kabupaten di aceh yang mendapatkan porsi paling banyak salah satunya adalah kabupaten bireuen rp 158,871 miliar (djpk, 2015). namun demikian, kualitas pengelolaan keuangan desa masih rendah dilihat dari segi kemampuan dan kapasitas aparatur gampong 1 yang kurang memahami mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa. fenomena rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa masih banyak ditemui di wilayah aceh. provinsi aceh sebagai penerima dana desa urutan ketiga terbanyak tetapi masih banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. masih ada gampong di aceh yang belum mampu menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong (apbg) sesuai dengan peraturan undang-undang dan mengelola dana desa dengan baik dan sebagian lain tidak mempublikasikan laporan keuangan (hasil wawancara awal dengan aparat gampong di bireuen). disamping itu, lpj (laporan pertanggung jawaban) tahun 2015 belum dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (sopan, 2016). berdasarkan pertimbangan ini, kabupaten bireuen dijadikan lokasi penelitian disamping kemudahan akses dalam mendapatkan data penelitian. penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan dana desa. penelitian terdahulu mengenai kinerja keungan desa umumnya bersifat eksploratif dan studi kasus seperti subroto (2009), lestari et al. (2014), amirullah et al. (2016), dan sofyani (2017). penelitian ini menggunakan pendekatan 1 berdasarkan undang undang pemerintah aceh, istilah desa diganti gampong. kuantitatif untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan badan pemusyawarahan desa (bpd) terhadap kinerja keuangan desa. hasil penelitian ini akan membantu pemerintah daerah khususnya pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja keuangan desa. pada bagian selanjutnya dibahas mengenai konsep pengelolaan dana desa dan hipotesis yang diuji yang diikuti dengan gambaran mengenai desain penelitian, hasil dan pembahasan. pada bagian akhir dipaparkan mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis kinerja pengelolaan keuangan desa dalam uu no. 6 tahun 2014 mengenai desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum dengan batas area dan wewenang untuk mengelola serta melaksanakan urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut inisittif masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. dari segi politis undangundang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. berdasarkan pp no. 43 tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 34, desa memiliki wewenang berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengurusi sistem di organisasi masyarakat, pembinaan kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga hukum, pengelolaan atas tanah kas desa, dan pengembangan peranan masyarakat desa. lebih lanjut, masa pengelolaan keuangan desa adalah 1 tahun anggaran (1 januari s.d. 31 desember). dalam konteks ini, kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa terpisah dengan dibantu oleh ptpkd (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa). ptpkd ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. sebagaimana dikemukakan oleh moeheriono (2012), kinerja adalah deskripsi tentang level prestasi pelaksanaan suatu program, atau kegiatan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 172-182: juli 2017 174 dalam merealisasikan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan jangka panjang organisasi. selanjutnya mangkunegara (2007) membagi kinerja dalam dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. kinerja perlu diukur untuk menilai sejauh mana perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan yang sudah direalisasi, jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasinya serta antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan (wibowo, 2011). dari segi keuangan, kinerja merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (jumingan, 2006; yuliyanti, 2014). menurut permendagri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. penyelenggaraan keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh apbn. dalam ketentuan umum permendagri no. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah juga dijelaskan pemberikan hak otonom kepada desa bertujuan untuk memberikan kesempatan pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara sendiri termasuk dalam pengelolaan pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga pembelanjaan anggaran. kinerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan, visi, dan misi sebuah organisasi (nurzianti dan anita, 2014) disamping itu, mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat diukur dengan menggunakan indikator (1) efisiensi yaitu perbandingan antara output dan input yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang telah ditetapkan, (2) efektivitas adalah tingkat perbandingan antara pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, (3) ekonomis adalah perbandingan antara input dan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter dan (4) pelaporan yang memadai. menurut penelitian suwondo et.al (2013), instrument pengukuran kinerja terdiri atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur meliputi:(1) prestasi kerja; (2) keahlian; (3) prilaku; (4) kepemimpinan. kapasitas aparatur desa dan kinerja pengelolaan desa kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan (mouallem dan analoui, 2014). selanjutnya, menurut soeprapto (2010), kapasitas adalah pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi dan kondisi-kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap sistem, jaringan kerja, organisasi, dan individu untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu. suryukoco (2010) mengungkapkan kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional (rafar et al., 2015) tjiptoherianto et al. (2010) menjelaskan kinerja dan kualitas kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. dalam kontek gampong, perangkat gampong memiliki tugas membantu kepala desa/keuchik gampong dalam mewujudkan tugas dan wewenangnya. perangkat gampong terdiri dari sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya. salah satu perangkat gampong adalah sekretaris gampong, yang diisi dari pegawai negri sipil. sekretaris gampong diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/ walikota. perangkat gampong lainnya diangkat oleh keuchik dari penduduk gampong, yang ditetapkan dengan keputusan keusyik. perangkat gampong juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakat. qanun kabupaten bireuen no. 3 tahun 2012 pasal 7 tentang pemerintahan gampong terdiri dari (1) keuchik (2) tuha lapan, dan (3) perangkat gampong. keuchik mempunyai wewenang selain pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong juga memimpin penyelengmunti & fahlevi – kinerja pengelolaan keuangan desa 175 garaan pemerintah gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh tuha peut, menyusun dan mengajukan rancangan apbg (anggaran pendapatan belanja gampong) untuk dibahas dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif dan melaksanankan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan perangkat gampong yang lain seperti sekretaris dan kaur (kepala urusan) gampong bertugas membantu keuchik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, pembangunan, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif. islami (2016) menyatakan kapasitas merupakan suatau kemampuan yang dimiliki oleh individu suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. pengukuran variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut: (1) pemahaman, yaitu memahami dan melaksanakan tugas dan pokok fungsi, misalnya pemahaman dalam menghasilkan informasi bernilai dan dapat dipercaya (riyanti et al., 2015). (2) keterampilan, yaitu terampil dalam melaksanakan tugas dan pokok funsinya, (3) kemampuan, yaitu mampu melaksanakan tugas dan pokok fungsinya. berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah: h1: kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ketaatan pelaporan keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan desa ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (mudhafir, 1996). berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan apbdesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut. menurut ikatan akuntan indonesia (2009), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. dengan ditetapkannya undang-undang no. 6 tahun 2014, tidak hanya mengubah peran desa menjadi unit kecil pemerintah desa, tetapi juga sebagai entitas pelaporan yang wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan, dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. sap (standar akuntansi pemerintahan) melalui pp. no. 24 tahun 2005 yang merupakan sap pertama yang di miliki oleh pemerintah indonesia. kedudukan standart akuntansi pemerintahan (sap) adalah sebagai berikut: (1) sap merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, (2) sap merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah, (3) pemerintah pusat maupun daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada sap. dalam permendagri no.113 tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntanbel, partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. transparansi bermakna bahwa segala akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan diketaui umum. akuntanbel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (parsitipasif). selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsistensi, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas. berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah: h2: ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 172-182: juli 2017 176 kualitas pengawasan bpd dan kinerja pengelolaan keuangan desa kualitas adalah level yang menggambarkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu (dale, 2003). assauri (2008) mengartikan kualitas diartikan sebagai komponen yang ada dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud atau dibutuhkan. dengan demikian pengawasan kualitas adalah suatu aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan. di sisi lain, pengawasan adalah proses di mana manajemen ingin mendapatkan informasi tentang apa yang bawahan kerjakan dan kesusuaiannya dengan perintah, rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah disepakati (maringan, 2004). sementara itu, kualitas pengawasan adalah menjaga dan mengendalikan kualitas aplikasi dengan pengawasan yang rutin sepajang siklus untuk mendapatkan hasil yang optimal. kualitas pengawasan dilakukan denga cara mendorong atau memotivasi orang yang tepat untuk melakukan kegiatan yang tepat dengan informasi yang tepat pada saat yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat (balemans, 2013). menurut permedagri no. 113 tahun 2014 menyatakan bahwa bpd adalah institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan representasi penduduk desa berdasarkan keterwakilan area yang ditetapkan secara demokratis. dwipayana dan eko (2003) juga menyatakan bahwa bpd merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat desa yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa. apabila dikaitkan dengan struktur organisasi dalam lingkup kecil, kepala desa sebagai (eksekutif) sedangkan bpd sebagai (legislatif). bpd sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. kedudukan bpd dalam struktur pemerintah desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa. hal ini ditegaskan dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. kualitas pengawasan dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut (manullang, 2008:184): (1) skedul pengawasan, (2) standarisasi pengawasan, (3) hubungan timbal balik (feedback). berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah: h3: kualitas pengawasan bpd berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa metode penelitian penelitian ini memiliki populasi yaitu seluruh gampong yang berada dalam wilayah kecamatan gandapura yaitu 40 gampong. responden dalam penelitian ini meliputi keuchik (kepala desa) gampong, bendahara, tuha peut (tokoh masyarakat yang menjadi anggota bpd) dan pedamping gampong (pendamping desa). jadi jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah 160 responden, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode sensus/total sampling. gambar 1. model penelitian adapun teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu dengan langsung menyerahkan kuesioner pada responden yang dituju dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur. data yang diolah dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian. pengumpulan data dilakukan dengan cara mengedarkan kuesioner yang berisi pernyataan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. responden diminta untuk menentukan alternatif pilihan jawaban terhadap masingmasing pertanyaan-pernyataan terkait. diharapkan melalui kuisioner, peneliti akan mendapatkan informasi dari subjek yang berkaitan langsung dengan masalah dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana penyataan telah memiliki alternatif jawaban (option), yaitu berdasarkan skala likert. skala likert digunakan untuk menghitung pendapat, persepsi, dan sikap seseorang atau sekelompok orang (sugiyono, 2013). pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan bpd (badan permusyawaratan desa). variabel munti & fahlevi – kinerja pengelolaan keuangan desa 177 dependen pada penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan desa. variabel kinerja perusahaan diukur berdasarkan indikator efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan pelaporan yang memadai (mardiasmo, 2009:4). pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengolah data penelitian. perumusan dari regresi linear berganda dari penelitian ini sebagai berikut: y = ɑ + + + + ɛ keterangan: y= kinerja pengelolaan keuangan desa x1= kapasitas aparatur desa x2= ketaatan pelaporan keuangan x3= kualitas pengawasan bpd , = koefisien ɑ= konstanta ɛ= error term penelitian ini merupakan penelitian sensus, sehingga tidak dilakukan pengujian signifikansi. dalam pengujian hipotesis penelitian yang tidak menggunakan sampel, tidak ada istilah signifikansi, karena signifikansi artinya hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan ke populasi (sugiyono,2008). menurut sekaran (2006) operasional variabel adalah setiap hal yang dapat membedakan atau menghasilkan perbedaan pada nilai. penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. variabel independen dalam penelitian ini ada tiga yaitu kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan bpd, sedangkan variabel dependen adalah kinerja pengelolaan keuangan desa. hasil dan pembahasan dari keseluruhan kuesioner yang didistribusikan, hanya terdapat 128 kuesioner yang kembali (nilai responden rate = 80 %) yang mewakili 32 gampong. sisanya tidak kembali atau tidak lengkap jawaban yang diberikan oleh responden. untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi variabel dalam penelitian ini maka dilakukan analisis statistik deskriptif. analisis statistik deskriptif adalah teknik deskriptif yang mampu mengubah tabel 1. operasionalisasi variabel variabel definisi operasional indikator skala pengukuran sumber instrumen kinerja pengelolaan keuangan desa (y) hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas dan pelaporan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keunagan desa.  efisiensi  efektivitas  ekonomis  pelaporan yang memadai interval mardiasmo (2009) kapasitas aparatur desa (x1) kemampuan individu yang harus dimiliki oleh aparatur desa meliputi pemahaman, keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan  pemahaman  keterampilan  kemampuan interval islami (2016) ketaatan pelaporan keuangan desa (x2) kesediaan untuk tunduk kepada hukum/ aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparansi, akutabel, partisipasif dan tertib administrasi dan peraturan.  transparansi  akuntabel  partisipatif  tertib administrasi dan peraturan interval permendagri no.113 tahun 2014) kualitas pengawasan bpd (x3) kegiatan yang dilakukan oleh bpd untuk mengetahui hasil pelaksanan pekerjaan yang dilakukan aparatur desa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  skedul pengawasan  standarisasi pengawasan  hubungan timbal balik (feedback) interval manullang (2008:184) jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 172-182: juli 2017 178 tabel 2. statistik deskriptif variabel penelitian variabel n nilai terendah nilai tertinggi rata-rata std. deviation kinerja kapasitas ketaatan kualitas valid n 32 32 32 32 32 4,12 4,12 3,78 3,90 5,20 4,87 4,96 4,90 4,5763 4,4456 4,6162 4,5813 0,27270 0,17553 0,27725 0,25453 sebuah gambaran suatu data menjadi sebuah informasi yang lebih menarik, jelas dan tidak sulit untuk dipahami (wolk et al., 2015). hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2. berdasarkan tabel 2 diatas dapat diambil definisi bahwa variabel kinerja pengelolaan keua ngan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,5763. hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab dengan sangat setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kinerja pengeolaan keuangan desa. nilai minimum variabel kinerja pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 4,12 yang artinya adalah ada responden yang memberikan jawaban tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan, sedangkan nilai tertinggi variabel kinerja pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 5,20 yang artinya adalah ada responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan desa. variabel kapasitas aparatur desa memiliki nilai rata-rata sebesar 4,4456. ini dapat diartikan bahwa sebagian responden cenderung memberikan jawaban setuju untuk pernyataan yang diajukan yang berkaitan dengan masalah kapasitas aparatur desa. nilai terendah untuk variabel kapasitas aparatur desa adalah sebesar 4,12 yang artinya ditemukan responden yang menjawab tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan, sedangkan nilai maksimum variabel kapasitas aparatur desa adalah sebesar 4,87 yang artinya adalah terdapat responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan kapasitas aparatur desa. nilai rata-rata untuk variabel ketaatan pelaporan keuangan sebesar 4,6162. ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden lebih banyak menjawab sangat setuju untuk pertanyaaan yang diajukan mengenai masalah ketaatan pelaporan keuangan. nilai minimum variabel ketaatan pelaporan keuangan adalah sebesar 3,78 yang berarti bahwa terdapat responden yang menjawab tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan, sedangkan nilai maksimum variabel ketaatan pelaporan keuangan adalah sebesar 4,96 yang artinya terdapat responden cenderung menjawab sangat setuju untuk pertanyaan yang dianjukan berkaitan dengan ketaatan pelaporan keuangan. variabel kualitas pengawasan bpd memiliki nilai rata-rata sebesar 4,5813. ini menujukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju untuk pertanyaaan yang berkaitan dengan masalah kualitas pengawasan bpd. nilai minimum variabel kualitas pengawasan bpd adalah sebesar 3,90 yang artinya terdapat responden yang cenderung menjawab tidak pasti untuk pertanyaan yag diajukan, sedangkan nilai maksimum variabel kualitas pengawasan bpd adalah sebesar 4,90 yang artinya adalah terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk variabel kualitas pengawasan bpd. hasil pengujian kualitas instrumen uji validitas berdasarkan hasil uji validitas ditemukan bahwa terdapat satu pertanyaan yaitu kpkd6 yang tidak valid karena nilai r hitung lebih kecil dari pada nilai r tabel yaitu 0,451<0,482. dengan demikian pernyataan tersebut dihapus dari item pertanyaan yang disajikan pada kuesioner penelitian atau tidak digunakan pada instrumen untuk penelitian karena tidak valid. sedangkan pertanyaan lainnya memiliki nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel, sehingga dapat disimpulkan layak dan dapat digunakan pada instrumen penelitian, serta memiliki validitas konstrak atau terdapat konsistensi internal yang berarti bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian. uji reabilitas uji reabilitas menghasilkan nilai kritis cronbach alpha untuk semua pertanyaan di atas 0,60 yaitu kapasitas aparatur desa sebesar 0,874%, ketaatan pelaporan keuangan sebesar 0,928%, kualitas pengawasan bpd sebesar 0,910% dan kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 0,874%. hal ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang sangat baik. munti & fahlevi – kinerja pengelolaan keuangan desa 179 hasil pengujian hipotesis model persamaan regresi linear berganda untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat program spss 20. variabel independen dalam penelitian ini adalah kapasitas aparatur desa (x1), ketaatan pelaporan keuangan (x2), dan kualitas pengawasan bpd (badan permusyawaratan desa). sedangkan variabel dependennya adalah kinerja pengelolaan keuangan desa (y). hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilhat pada tabel 3. koefisien determinasi (r²) sebesar 0,555 memiliki arti bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan bpd sebesar 55,5% selebihnya sebesar 44,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. dengan adanya kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan bpd dapat memberikan suatu perubahan yang baik dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa pada kecamatan gandapura kabupaten bireuen. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan bpd maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa pada kecamatan gandapura di kabupaten bireuen. pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,134. nilai koeefisien positif ini menandakan bawah bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. hasil pengujian ini mendukung hipotesis alternatif pertama. hal ini menunjukkan bawa semakin tinggi tingkat kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh aristia (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan aparatur desa dalam hal kapasitas sumber daya manusia yaitu pengetahuan sangat menentukan baik buruknya kinerja pengelolaan desa tersebut. hal ini sejalan dengan pendapat asrori (2014) yang mengatakan bahwa pencapaian kinerja dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa yang memadai termasuk kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan motivasi lingkungan kerja. hasil penelitian ini dapat dijadikan alasan untuk merekrut aparatur desa yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. berdasarkan hasil penelitian ini, aparatur desa pada kecamatan gandapura di kabupaten bireuen yang mayoritas berpendidikan sma. dari 128 responden yang terdiri dari 32 gampong, hanya 45 orang (35,1%) aparatur gampong yang berpendidikan akhir s1, sedangkan selebihnya 83 orang (64,8%) aparatur gampong yang berpendidikan akhir sma. meskipun aparatur gampong banyak yang mempunyai latar belakang pendidikan sma namun sebagian besar mereka telah memahami pengelolaan keuangan dengan baik. variabel kapasitas aparatur desa mempunyai pengaruh paling kecil yaitu sebesar 13,4% dibandingkan dengan variabel lainnya, hal ini tidak menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. pengaruh yang relatif kecil ini dapat dikaitkan dengan mudah dipahaminya prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan. alasan lain adalah pelaporan akuntansi sudah dilakukan dengan menggunakan software dan para aparatur desa sudah diberikan pelatihan yang cukup untuk menjalankan sistem tersebut. pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa berdasarkan pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, dimana nilai koefisien regresi sebesar 0,174. hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif yang kedua. hasil tersebut dapat diintepretasikan bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. dengan kalimat lain, semakin taat aparatur desa dalam melaporkan keuangannya maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh adi (2013) yang menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap kelancaran administrasi pemerintah desa. hal ini disebabkan oleh semakin taat aparatur desa da jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 172-182: juli 2017 180 tabel 3. hasil pengujian regresi linear berganda hipotesis arah unstandardized coeficients simpulan koefisien regresi std. error h1 h2 h3 + + + kapasitas aparatur desa ketaatan pelaporan keuangan kualitas pengawasan bpd 0,134 0,174 0,594 0,264 0,172 0,198 diterima diterima diterima koefisien korelasi (r) = 0,745 koefisien determinasi (r²) = 0,555 adjusted r square = 0,507 lam membuat pelaporan keuangan desa maka semakin baik pula kinerja pengelolaan keuagan desa. dengan diberikannya wewenang tersebut pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten. ketaatan pelaporan keuangan pada kecamatan gandapura di kabupaten bireuen hanya mampu mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 17,4%. pengaruh kualitas pengawasan bpd terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga didapatkan hasil bahwa kualitas pengawasan bpd memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (nilai koefisien regresi sebesar 0,594). nilai koefisien regresi sebesar 0,594 dapat diartikan bahwa kualitas pengawasan bpd berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. kualitas pengawasan bpd pada kecamatan gandapura kabupaten bireuen mampu mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 59,4%. nilai koefisien ini tertinggi dibandingkan variabel lainnya. hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa umumnya ditentukan oleh bagaimana kualitas pengawasan yang dilakukan oleh bpd. hasil penelitian ini sejalan dengan temuan adha (2016) yang menemukan pengawasan bpd berpengaruh positif terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan. simpulan dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan bpb memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada kecamatan gandapura di kabupaten bireuen. dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu skope penelitian yang relatif kecil (satu kecamatan), tidak digunakannya metode wawancara sehingga hasil penelitian tidak dapat dikonfirmasi dan dijelaskan lebih detail serta variabel penelitian yang relatif sedikit. dengan demikian, kami menyarankan penelitian lebih lanjut ke depan yang menambahkan metode wawancara dalam pengambilan data penelitian, menambahkan variabel lain misalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen aparatur desa serta jumlah desa yang lebih banyak dan mewakili beberapa kecamatan sehingga daya generalisasinya lebih tinggi. daftar pustaka adha, a. h.. 2016. pengaruh pengawasan badan permusyawaratan desa (bpd) terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan desa rambah utama kecamatan rambah samo kabupaten rokan hulu. jurnal online mahasiswa, 3 (2), 36-47. amirullah, m. a., i. ulum, dan a. prasetyo. 2016. analysis of financial management based on minister home affairs regulation 113 of 2014 (case study in brumbungan kidul village, maron sub-district, probolinggo regency). proceedings of internastional conference on accounting and finance, universitas muhammadiyah yogyakarta, maret 2016. antlöv, h., a. wetterberg dan l. dharmawan. 2016. village governance, community life, and the 2014 village law in indonesia, bulletin of indonesian economic studies, 52 (2), 161-183. aristia, r. 2015. studi tentang kemampuan aparatur desa dalam pelayanan admimunti & fahlevi – kinerja pengelolaan keuangan desa 181 nistrasi kependudukan di kampung dtah bilang baru kecamatan long hubung kabupaten mahakam ulu. jurnal ilmu pemerintah, 3 (1), 443-457. asrori. 2014. kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di kabupaten kudus. jurnal bina praja, 6 (2), 7388. assauri, s. 2008. manajemen produksi dan operasi. edisi revisi. jakarta: fakultas ekonomi universitas indonesia. balemans, a. r. m. 2013. quality supervision. sogeti: worldwide. dale, m. 2003. developing management skill (terjemahan). jakarta: pt. gramedia. dwipayana, a. dan s. eko. 2003. membangun good governance di desa. yogyakarta: ires press. ikatan akuntansi indonesia indonesia. 2009. standar akuntansi keuangan. psak no. 1: penyajian laporan keuangan. jakarta: salemba empat. jaitun. 2013. kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa sepala dalung kecamatan sesayap hilir kabupaten tana tidung. jurnal pemerintah integratif, 1 (1), 13-27. jumingan. 2006. analisa laporan keuangan. jakarta: bumi aksara. lestari, a. k. d., a. t. atmadja, dan i. m. p. adiputra. 2014. membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan, kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng, provinsi bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan). jimat (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi s1), 2 (1), 115-131. mangkunegara, a. a. a. p.. 2007. manajemen sumber daya manusia. bandung: pt. remaja rosdakarya. manullang. 2008. dasar-dasar manajemen. yogyakarta: gadjah mada university press. mardiasmo. 2009, akuntansi sektor publik, yogyakarta: penerbit andi. maringan, m. s. 2004. dasar-dasar administrasi dan manajemen. jakarta: ghalia indonesia. moeheriono. 2012. perencanaan, aplikasi & pengembangan indikator kinerja utama bisnis dan publik. jakarta: rajawali pers. mouallem, lara el, & farhad analoui. 2014. the need for capacity building in human resource management related issues: a case study from the middle east (lebanon). european scientific journal, 14, 245-254. nurzianti, r. dan anita. 2014. pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten aceh besar. jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, 1 (1), 58-71 peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa. peraturan bupati kabupaten bireuen nomor 9 tahun 2015 tentang alokasi dana gampong. qanun kabupaten bireuen no. 3 tahun 2012 tentang pemerintahan gampong rafar, t. m., h. fahlevi dan h. basri. 2015. pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. jurnal administrasi akuntansi, 4 (2), 125-135. riyanti, y., nadirsyah dan h. fahlevi. 2015. pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja mahkamah syar’iyah di aceh. jurnal administrasi akuntansi, 4 (2), 80-90. sekaran, u. 2006. research methode for business: metodologi peneltian untuk bisnis. buku 1. edisi empat. jakarta: pt. bumi aksara. soeprapto, h. r. r. 2003. pengembangan kapasitas pemerintah daerah menuju good governance. pidato pengukuhan guru besar dalam ilmu administrasi pembangunan pada fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya. sofyani, h. 2017. strategi jitu mencapai sukses dalam pelaksanaan tata kelola rencana strategis, keuangan, akuntabilitas dan transparansi dana desa. laporan penelitian hibah lp3m umy. subroto, a. (2009). accountability of village fund allocation management (case study in tlogomulyo sub-district, temanggung jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 172-182: juli 2017 182 regency). master theses, universitas diponegoro. sugiyono. 2008. metode penelitian kunatitatif kualitatif dan r&d. bandung : alfabeta. sugiyono. 2013. metode penelitian pendidikan pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r & d. bandung: alfabeta. suryukoco. 2010. peningkatan kapasitas pemerintah desa. melalui https://suryokocolink.wordpress.com. suwondo, l., m. paramitha, dan d. tjahjanulin. 2013. kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka otonomi desa (studi di desa gulun, kecamatan maospati, kabupaten magetan. jurnal administrasi publik, 1 (4), 91-100. undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. wibowo. 2011. manajemen perubahan. jakarta: pt. raja grafindo persada. yuliyanti, l. 2014. pengaruh kinerja perusahaan terhadap harga saham perusahaan automotif dan component di bursa efek jakarta. jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, 1 (1), 1-11. abstract jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 1 hal: 1 -19, januari 2009 1 perbandingan keakuratan laba permanen, laba agregat, dan arus kas operasi untuk memprediksi arus kas operasi masa depan einde evana & silvia thiono e-mail : eindeevana@gmail.com universitas lampung & perguruan tinggi tridarma bandar lampung abstract the goal of this research is to compare the accuracy of three prediction models which are permanent earnings, aggregate earnings and operational cash flow in prediction future operational cash flow. the hypotheses which are proposed in this research are h1: permanent earnings are more accurate than aggregate earnings in prediction future operational cash flow, and h2: operational cash flow is more accurate than aggregate earnings in prediction future operational cash flow. the researcher uses test instruments panel data regression to make efficient regression panel data model. the samples in this research are 29 companies from 148 manufactory companies which are registrant in indonesian stock exchange. the dependent variable is operational cash flow, whereas independent variables are permanent earnings, aggregate earnings and operational cash flow. the accuracy comparison of prediction model is done by comparing the value of prediction error by using absolute percentage error (ape). the result of test by using wilcoxon signed rank test with real rate 5% prove that permanent earnings is not different from the accuracy with aggregate earnings in prediction future operational cash flow. empirical evidence also shows that operational cash flow is more accurate than aggregate earnings in prediction future operational cash flow. keywords : permanent earnings, aggregate earnings, operational cash flow pendahuluan latar belakang penelitian menurut psak no.1, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. pengguna laporan keuangan ingin menilai apa yang dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi seperti keputusan menahan atau menjual investasi mereka. keputusan ekonomi yang dibuat pengguna laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, waktu serta kepastian dari hasil tersebut. salah satu fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang disajikan dengan mengukur laba dan komponennya. investor, kreditor dan para pengguna laporan keuangan lain biasanya selain tertarik pada informasi laba, juga tertarik pada penilaian prospek arus kas masuk bersih. mereka einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 2 tertarik pada arus kas masa depan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang mengarahkan pada informasi tentang laba daripada informasi arus kas secara langsung. dalam psak no. 2 dijelaskan bahwa informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai perusahaan. informasi arus kas juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. laporan keuangan didasarkan pada informasi akuntansi historis, yang mencerminkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lainnya yang telah mempengaruhi perusahaan. tujuan analisis laporan keuangan adalah memakai informasi akuntansi historis untuk membantu memprediksi bagaimana kesejahteraan perusahaan di masa yang akan datang. informasi tentang masa lalu dan masa kini berfaedah sejauh informasi ini berhubungan dengan keputusan-keputusan menyangkut masa depan. aspek kinerja masa depan perusahaan yang paling menjadi perhatian tergantung pada kebutuhankebutuhan pemakai informasi laporan keuangan (simamora, 1999: 350-351). para investor biasanya melihat laba bersih sebagai indikator penting dari kesehatan keuangan dan prospek masa depan perusahaan. sebagai contoh kasus perusahaan w.t grant di amerika serikat. dalam periode 7 tahun, perusahaan tersebut menunjukkan pola profitabilitas yang konsisten dan bahkan beberapa periode pertumbuhan laba. di antara tahun pertama dan keempat, laba bersih perusahaan ini tumbuh sebesar 32 persen dari $31 juta menjadi $41 juta. perusahaan telah membayar dividen dan bunga secara konsisten. para investor memperkirakan profitabilitasnya akan berlanjut sehingga mereka membeli saham perusahaan tersebut. dua belas bulan kemudian, perusahaan tersebut (w.t.grant) mengajukan permohonan pailit, yang merupakan permohonan pailit terbesar di amerika serikat pada saat itu. pemeriksaan lebih jauh terhadap laporan keuangan perusahaan mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah mengalami arus kas yang negatif dari operasinya selama beberapa tahun, walaupun tetap melaporkan laba. sebagian dapat dijelaskan dengan melihat penjualan kredit w.t.grant yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan kesulitan perusahaan tersebut menagih piutang dari penjualan kredit itu. hal ini menyebabkan arus kas menjadi lebih kecil daripada laba bersih. analisis arus kas akan memberikan tanda peringatan awal atas masalah operasi yang dihadapi w.t.grant (kieso et.al, 2002:371). literatur menganggap bahwa data arus kas merupakan indikator keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan laba akuntansi karena laporan arus kas relatif lebih mudah diinterpretasikan dan relatif lebih sulit untuk dimanipulasi. banyak peneliti melakukan pengujian untuk membandingkan manfaat informasi laba dan arus kas. mereka ingin membuktikan manfaat informasi keuangan, selain laba. hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa seolah-olah laba saja sudah cukup memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor (kusuma, 2003). penelitian kandungan informasi laba telah menunjukkan hasil yang relatif konsisten namun penelitian kandungan informasi arus kas masih menunjukkan hasil jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 3 yang belum konklusif (ali (1994) dalam kusuma, 2003). parawiyati dan baridwan (1998) melakukan pengujian hubungan kemampuan laba dan arus kas untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. peneliti membandingkan kemampuan prediktor laba dengan prediktor arus kas dalam memprediksi laba satu tahun ke depan, yang menunjukkan bahwa kedua prediktor signifikan sebagai alat pengubah, dengan prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan prediktor arus kas. sortha (2000) juga melakukan pengujian terhadap tingkat kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas, dan memperoleh hasil yang mendukung kesimpulan yang sama dengan parawiyati dan baridwan. barth et al. (2001) mengemukakan hasil penelitiannya yang menguji kemampuan prediksi dari laba agregat tahun berjalan dan masa lalu untuk arus kas periode selanjutnya, mengungkapkan bahwa laba agregat tahun berjalan adalah signifikan dalam memprediksi arus kas satu tahun ke depan. febriyanti (2004) melakukan pengujian terhadap model laba permanen, transitori dan agregat dalam memprediksi laba masa depan. hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa bahwa model dengan komponen laba permanen merupakan model yang paling akurat untuk memprediksi laba masa depan. bowen et. al. (1987) dalam kusuma (2003) menyimpulkan bahwa informasi arus kas merupakan prediktor yang lebih baik dibandingkan dengan laba akrual dalam memprediksi arus kas masa depan. berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menguji kembali keakuratan laba permanen, laba agregat, dan arus kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. penulis akan melakukan pengujian dengan judul “perbandingan keakuratan laba permanen, laba agregat, dan arus kas operasi untuk memprediksi arus kas operasi masa depan”. penelitian ini mengacu pada penelitian febriyanti (2004) dengan mengubah periode penelitian menjadi 2000 – 2005, mengubah alat analisis serta variabel lain yang diduga juga berpengaruh terhadap prediksi arus kas operasi masa depan. permasalahan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) apakah laba permanen lebih akurat dibandingkan laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan? (2) apakah arus kas operasi lebih akurat dibandingkan laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan? tujuan dan manfaat penelitian tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali keakuratan laba permanen, laba agregat, dan arus kas operasi untuk memprediksi arus kas operasi di masa depan. manfaat penelitian ini adalah : (1) memberikan bukti empiris bagi para pengguna laporan keuangan mengenai keakuratan laba permanen, laba agregat, dan arus kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi di masa depan, (2) sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis untuk mendalami bidang studi akuntansi terutama yang berkaitan dengan kajian topik penelitian ini, (3) sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 4 tinjauan pustaka,kerangka pemikiran dan hipothesis laporan keuangan ikatan akuntan indonesia (2004 : 2) menyebutkan pengertian laporan keuangan yang dituangkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yaitu: laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. laba tujuan pelaporan laba dalam ghozali et.al. (2007 : 349) dijelaskan bahwa salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (earning per share). tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan : (1) sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam (2) perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian (rate of (3) return on invested capital), (4) sebagai pengukur prestasi manajemen, (5) sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, (6) sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, (7) sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus, (8) sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, (9) sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran, (10) sebagai dasar pembagian dividen. elemen laba revsine et. al. (2001) dalam febriyanti (2004) menyatakan bahwa angka laba yang dilaporkan biasanya terdiri dari 3 komponen yang berbeda, yaitu: (1) komponen laba permanen, yaitu komponen yang relevan bagi penilaian laba dan arus kas serta diharapkan tetap persisten di masa depan. laba permanen adalah laba dengan komponen yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang terus menerus ada di setiap periode. (2) komponen laba transitori, yaitu komponen yang tidak diharapkan tetap persisten di masa depan. laba transitori adalah laba yang berasal dari komponen yang tidak terkait dengan aktivitas utama perusahaan dan hanya terjadi pada periode tertentu. (3) komponen laba yang tidak relevan (noise), yaitu komponen yang tidak berhubungan dengan arus kas masa depan atau laba masa depan, sehingga tidak relevan untuk penilaian perusahaan. pengukuran terhadap laba tidak akan memberikan informasi yang bermanfaat bila tidak menggambarkan sebab-sebab timbulnya laba. sumber penyebab timbulnya laba memiliki peranan penting dalam menilai kemajuan perusahaan. dalam ghozali et.al. (2007: 363), ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 5 laba perusahaan, yaitu konsep laba periode (earnings) dan laba komprehensif (comprehensive income). konsep laba periode (earnings) konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan yang berhubungan dengan penggunaan sumbersumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. konsep ini memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. jadi, yang menjadi penentu laba periode adalah pendapatan, biaya, untung dan rugi yang benar-benar terjadi pada periode berjalan. laba komprehensif (comprehensive income) laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih (ekuitas) perusahaan selama satu periode, yang berasal dari transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. laba komprehensif memasukkan unsur pos yang diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode lalu. laba periode dan laba komprehensif mempunyai komponen utama yang sama yaitu pendapatan, biaya, untung, dan rugi. akan tetapi keduanya tidak sama karena beberapa komponen tertentu yang menjadi elemen laba komprehensif tidak dimasukkan dalam perhitungan laba periode. komponen tersebut adalah : (1) pengaruh penyesuaian akuntansi tertentu untuk periode lalu yang dialami dalam periode berjalan diperlukan sebagai penentu besarnya laba bersih, (2) perubahan aktiva bersih tertentu lainnya yang diakui dalam periode berjalan. pengertian laba komprehensif adalah hampir sama dengan pengertian laba bersih (net income) yang penyusunannya menggunakan konsep / pendekatan all-inclussive (ghozali et.al. , 2007 : 364). laba agregat (net income) menurut revsine et. al. (2001) dalam febriyanti (2004), komponen laba agregat (net income) adalah laba perusahaan setelah item operasi yang tidak berlanjut, item-item khusus, dan pos luar biasa. dalam psak no.25 disebutkan bahwa laba atau rugi bersih untuk periode berjalan terdiri atas unsur-unsur berikut, yang masingmasing harus diungkapkan pada laporan laba rugi. laba atau rugi dari aktivitas normal bila dalam laba atau rugi dari aktivitas normal terdapat unsur penghasilan dan / atau beban yang pengungkapan tentang ukuran, hakekat atau terjadinya dianggap relevan untuk menjelaskan kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu, maka hakekat dan jumlah unsur tersebut harus diungkapkan secara terpisah (iai, 2004 :15). operasi yang tidak dilanjutkan pelepasan suatu investasi jangka panjang atau aktiva utama lainnya adalah penting sehingga memerlukan pengungkapan atas unsur suatu penghasilan dan beban yang berkaitan.hasil dari suatu operasi yang tidak dilanjutkan secara umum dimasukkan dalam laba atau rugi dari aktivitas normal. namun, dalam kondisi yang jarang terjadi di mana tidak dilanjutkannya operasi adalah hasil dari kejadian atau transaksi yang secara jelas terpisah dari aktivitas normal perusahaan dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi kembali atau terjadi kembali secara teratur, penghasilan atau beban yang timbul dari tidak dilanjutkannya operasi diperlakukan sebagai pos luar biasa (iai, 2004 : 20). einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 6 perubahan estimasi akuntansi sebagai akibat ketidakpastian aktivitas usaha, banyak unsur laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi. proses estimasi mempertimbangkan informasi terakhir yang tersedia. suatu estimasi mungkin harus direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. pengaruh perubahan estimasi akuntansi harus dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih dalam: (1) periode perubahan tersebut, jika perubahan tersebut hanya memengaruhi periode tersebut; atau (2) periode perubahan tersebut dan periode-periode yang akan datang, jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya (iai, 2004 : 25). kesalahan mendasar kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan (iai, 2004 : 30). perubahan kebijakan akuntansi suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan. tidak ada penyesuaian yang berhubungan dengan periode sebelumnya yang dilakukan baik pada saldo laba awal periode (retained earnings) atau dalam pelaporan laba atau rugi bersih untuk periode sekarang, karena saldo yang ada tidak dihitung kembali (iai, 2004 : 41). arus kas menurut psak no.2, arus kas didefinisikan sebagai arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. dalam laporan arus kas juga mencakup setara kas (cash equivalent), yaitu investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa meghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. setara kas ini dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau tujuan lain. laporan arus kas ; laporan arus kas dinilai banyak memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa yang akan datang. laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, pembiayaan dan investasi (harahap, 2004 : 257). aktivitas operasi (operating activities) menurut psak no. 2, aktivitas operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenueproducing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. bagi sebagian besar perusahaan, aktivitas-aktivitas operasi merupakan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 7 sumber utama kas. terdapat dua alasan untuk situasi tersebut. pertama, jumlah kas yang berasal dari aktivitas-aktivitas operasi biasanya lebih besar daripada sumbersumber lainnya. kedua, tidak sebagaimana halnya dengan sumber-sumber lainnya, aktivitas-aktivitas operasi berulang setiap tahunnya. arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi bersih. aktivitas investasi (investing activities) menurut psak no. 2, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. aktivitas pendanaan (financing activities) menurut psak no. 2, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. pengungkapan atas aktivitas pendanaan itu perlu, sebab berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. metode pelaporan arus kas perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode pelaporan arus kas yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. kedua metode menggunakan perhitungan yang berbeda, namun menghasilkan jumlah sub-total yang sama untuk aktivitas operasi. kedua metode tersebut tidak berdampak pada aktivitas investasi dan pendanaan. metode langsung (direct method) pada metode ini, kelompok utama yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi ini akan dilaporkan sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi. perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. metode tidak langsung (indirect method) dalam metode tidak langsung atau sering disebut metode rekonsiliasi, pengaruh semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akrual dari penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan di masa mendatang dihilangkan dari laba atau rugi bersih yang dilaporkan pada perhitungan rugi laba. kerangka pemikiran dalam indirect method, penyajian laporan arus kas dimulai dari laba / rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi perubahan dalam pos pos yang mempengaruhi kegiatan operasional seperti penyusutan, naik turun pos aktiva lancar dan utang lancar (harahap, 2004 : 264). titik awal yang berguna dalam menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi adalah memahami mengapa laba bersih harus dikonversi. menurut prinsip akuntansi yang diterima umum, sebagian besar perusahaan harus menggunakan dasar akuntansi akrual einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 8 yang mensyaratkan bahwa pendapatan dicatat ketika dihasilkan (earned) dan beban dicatat ketika terjadi (incurred). laba bersih mungkin mencakup penjualan kredit yang belum tertagih, dan beban mungkin sudah terjadi tetapi belum dibayar. dengan demikian, menurut akuntansi akrual, laba bersih tidak akan mencerminkan arus kas bersih dari kegiatan operasi (kieso et.al., 2002 : 378). untuk mendapatkan jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasi diperlukan pelaporan pendapatan dan beban atas dasar kas. hal ini dilakukan dengan mengeliminasi pengaruh transaksi laporan laba rugi yang tidak menimbulkan kenaikan atau penurunan kas. hubungan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi dapat digambarkan secara grafik sebagai berikut : mengeliminasi pendapatan non kas mengeliminasi beban non kas (sumber : kieso et.al., 2002 : 378) gambar 1. hubungan laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dan kemudian dikonversi menjadi arus kas bersih dari kegiatan operasi. dengan kata lain, metode tidak langsung menyesuaikan laba bersih dari pos-pos yang mempengaruhi pelaporan laba bersih tetapi tidak mempengaruhi kas. kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi adalah sama dengan laba bersih dasar kas, sedangkan kas bersih yang digunakan dalam kegiatan operasi adalah sama dengan rugi bersih dasar kas (kieso et.al., 2002 : 379). laba dan arus kas dapat digunakan untuk memprediksi arus kas masa depan. kas merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan semakin tinggi pula likuiditasnya. tetapi suatu perusahaan yang mempunyai kas dalam jumlah yang besar menunjukkan tingkat perputaran kas yang rendah dan adanya over investment dalam kas. dapat dinilai bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. sebaliknya ketika perusahaan mempunyai jumlah kas yang kecil, akan diperoleh tingkat perputaran kas pendapatan yang dihasilkan beban yang terjadi laba bersih arus kas bersih dari kegiatan operasi jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 9 yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. namun, ini berarti perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan likuiditas. perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih (illiquid). dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kas sangat berperanan dalam menetukan kelancaran kegiatan perusahaan. oleh karena itu, kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik dalam penerimaan maupun penggunaannya (munawir, 1979 : 158). banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan komponen laba dan arus kas serta kemampuan keduanya dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan. para peneliti seperti foster (1977) serta watts dan zimmerman dalam sortha (2000) telah menguji hubungan antara laba akuntansi dengan arus kas dan menyatakan bahwa proses menghasilkan laba akuntansi menunjukkan proses menghasilkan arus kas. parawiyati dan baridwan (1998) melakukan pengujian hubungan kemampuan laba dan arus kas untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. peneliti membandingkan kemampuan prediktor laba dengan prediktor arus kas dalam memprediksi laba satu tahun kedepan, yang menunjukkan bahwa kedua prediktor signifikan sebagai alat pengubah, dengan prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan prediktor arus kas. febriyanti (2004) menguji kemampuan laba permanen, laba transitori, laba agregat dalam memprediksi laba masa depan. hasilnya menyimpulkan bahwa model dengan komponen laba permanen lebih akurat daripada model dengan komponen laba transitori,dan laba agregat dalam memprediksi laba masa depan. barth et. al. (2001) menjelaskan hasil penelitiannya yang menguji kemampuan prediksi dari laba agregat tahun berjalan dan masa lalu untuk arus kas periode selanjutnya, mengungkapkan bahwa laba agregat tahun berjalan adalah signifikan dalam memprediksi arus kas satu tahun ke depan. kemampuan laba agregat sebagai prediktor laba atau arus kas masa depan dipengaruhi komponen-komponen yang ada didalamnya. kusumaningtyas (2003) dalam thiono (2006) menguji apakah laba operasi dan laba non operasi memiliki kemampuan melebihi laba agregat untuk memprediksi arus kas masa depan. penelitian yang menggunakan 69 sampel perusahaan manufaktur ini menunjukkan bahwa laba operasi, dan laba non operasi memiliki kemampuan melebihi laba agregat untuk memprediksi arus kas masa depan. penelitian finger (1994) dalam thiono (2006) menguji kemampuan laba untuk memprediksi laba masa depan dan arus kas operasi masa depan. hasil pengujian menunjukkan bahwa dalam perioda jangka pendek, prediktor arus kas lebih baik daripada prediktor laba, dan untuk jangka panjang kemampuan prediksinya akan sama. febrianto (2006) juga melakukan penelitian terhadap kemampuan earnings dan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. hasil kesimpulannya bahwa arus kas operasi tahun berjalan memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan laba dalam memprediksi arus kas operasi masa depan baik untuk kelompok perusahaan berlaba positif maupun berlaba negatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan arus kas operasi tahun berjalan yang lebih baik dibandingkan laba dalam memprediksi arus kas operasi masa depan, senada dengan hasil yang diperoleh oleh syafriadi (2000), supriyadi (1999), defond dan hung (2001). einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 10 hipotesis berdasarkan pernyataan dalam kerangka pemikiran , maka disusun hipotesis : h1: laba permanen lebih akurat dibandingkan laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. h2: arus kas operasi lebih akurat dibandingkan laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. metode penelitian data penelitian sumber data dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur selama periode 2000-2005, yang diperoleh dari pusat referensi pasar modal (prpm) di bursa efek indonesia, indonesian capital market directory (icmd), dan home-page bei. data jumlah arus kas operasi diperoleh dari laporan arus kas. data laba permanen dan laba agregat diperoleh dari laporan laba rugi. sampel penelitian teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling,. kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei dan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara konsisten dari tahun 2000-2005. (2) perusahaan tidak memiliki arus kas operasi negatif selama 3 tahun berturut-turut dalam tahun 2000-2005. berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, dari 148 perusahaan manufaktur hanya sebanyak 29 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini disajikan pada tabel berikut. tabel 3.1 daftar nama perusahaan sampel penelitian no. nama perusahaan 1 amfg pt asahimas flat glass tbk 2 aqua pt aqua golden mississipi tbk 3 asii pt astra international tbk 4 auto pt astra otoparts tbk 5 bata pt sepatu bata tbk 6 ctbn pt citra tubindo tbk 7 davo pt davomas abadi tbk 8 fast pt fast food indonesia tbk 9 ggrm pt gudang garam tbk 10 hmsp pt h.m. sampoerna tbk 11 igar pt kageo igar jaya 12 indf pt indofood sukses makmur tbk 13 indr pt indorama syntetic tbk 14 intp pt indocement tunggal prakasa tbk 15 kaef pt kimia farma tbk 16 klbf pt kalbe farma tbk 17 merk pt merck tbk 18 mlbi pt multi bintang indonesia tbk 19 mlpl pt multipolar corporation tbk 20 myor pt mayora indahtbk 21 smgr pt semen gresik (persero) tbk jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 11 22 smsm pt selamat sempurna tbk 23 sttp pt siantar top tbk 24 tbla pt tunas baru lampung tbk 25 tcid pt mandom indonesia tbk 26 tspc pt tempo scan pacific tbk 27 ultj pt ultra jaya milk tbk 28 untr pt united tractors tbk 29 unvr pt unilever indonesia tbk operasionalisasi variabel penelitian variabel dependen variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah arus kas operasi masa depan. variabel independen variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diwakili oleh: (1) laba permanen adalah laba dengan komponen yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang terus menerus ada di setiap periode (revsine et. al., dalam febriyanti (2004)). laba permanen ini diproksikan dengan laba operasi yang memiliki tingkat kepermanenan yang tinggi, karena merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. (2) laba agregat adalah total laba perusahaan baik yang terkait atau tidak terkait dengan aktivitas utama perusahaan. komponen laba agregat (net income) adalah laba perusahaan setelah item operasi yang tidak berlanjut, item-item khusus, dan pos luar biasa (febriyanti , 2004). (3) arus kas operasi adalah arus kas dari aktivitas operasi. aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (iai, 2004 ). semua variabel penelitian dibagi dengan total aktiva perusahaan. total aktiva digunakan sebagai proxy ukuran perusahaan. hal ini sesuai dengan pernyataan maddala (2001) yang dikutip oleh thiono (2006), yang menyarankan penggunaan size sebagai deflator untuk mengurangi heteroskedastisitas. alat analisis pembentukan model prediksi arus kas operasi akoi, t+1 = a0 + b1permaneni,t + ei, t (1) akoi, t+1 = a0 + b1agregati,t + ei, t (2) akoi, t+1 = a0 + b1akoi,t + ei, t (3) keterangan:  akoi, t+1 : arus kas operasi perusahaan i, periode (t+1).  permaneni,t : laba permanen perusahaan i, periode t.  agregati,t : laba agregat perusahaan i, periode t.  akoi,t : arus kas operasi perusahaan i, periode t. teknik prediksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. penelitian ini juga mempertimbangkan 4 model regresi data panel, yaitu (1) model regresi linier (ols), (2) model covariance (fem), (3) model error components (ecm), (4) model otokorelasi runtun waktu (gls). pertimbangan tersebut dilakukan untuk memilih model regresi data panel yang einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 12 tepat, yaitu memenuhi asumsi regresi linier klasik serta model yang efisien dengan standard error estimasi terkecil dan r 2 yang lebih tinggi (insukindro et.al (2001) dalam thiono (2006)). pengujian asumsi regresi linier dilakukan sebagai berikut: (1) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual model regresi memiliki distribusi normal ataukah tidak. uji ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov. (2) uji autokorelasi menggunakan durbin-watson. terjadi autokorelasi jika terdapat saling ketergantungan antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya. (3) uji heteroskedastisitas menggunakan glejser test. uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi masih terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. perhitungan dan pengujian nilai kesalahan prediksi model perbandingan keakuratan model prediksi dilakukan dengan membandingkan kesalahan prediksi dan menggunakan ukuran kesalahan prediksi berupa absolute percentage error (ape). nilai ape dihitung dengan mengurangkan nilai arus kas operasi realisasi dengan nilai arus kas operasi prediksian, yang selanjutnya dinyatakan dalam nilai absolut. apei = a a -a  keterangan: apei : absolute percentage error. a : nilai realisasi.  a : nilai prediksian model. selanjutnya ape masing-masing model diuji menggunakan uji kolmogorov-smirnov untuk menentukan apakah pengujian hipotesis menggunakan uji parametrik atau nonparametrik. penggunaan ape ini telah digunakan dalam penelitian terdahulu (sugiri (2003) ; thiono (2006)). pengujian hipotesis pengujian hipotesis 1 (h1) dilakukan dengan menguji apakah ape laba permanen secara statistik lebih kecil dari ape laba agregat. sedangkan pengujian hipotesis 2 (h2) dilakukan dengan menguji apakah ape arus kas operasi secara statistik lebih kecil dari ape laba agregat. jika ape laba permanen secara statistik signifikan lebih kecil dari ape laba agregat, maka bukti empiris mendukung hipotesis bahwa laba permanen lebih akurat dibandingkan laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. serta apabila ape arus kas operasi secara statistik signifikan lebih kecil dari ape laba agregat, maka bukti empiris mendukung hipotesis bahwa arus kas operasi lebih akurat dibandingkan laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. analisis dan pembahasan analisis data pengembangan model empiris penelitian ini menggunakan data arus kas operasi, laba operasi dan laba agregat. penaksiran parameter model-model penelitian menggunakan eviews 3.0 sedangkan pengujian asumsi regresi klasik menggunakan spss (statistical package fo social science) versi 11. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 13 model prediksi arus kas operasi masa depan penelitian ini mempertimbangkan 4 model regresi data panel, yaitu (1) model regresi linier (ols), (2) model covariance (fem), (3) model error components (ecm), (4) model otokorelasi runtun waktu (gls). beberapa kriteria yang digunakan untuk pemilihan model regresi data panel yang tepat, yaitu: (1) model tersebut memenuhi asumsi regresi linier klasik, (2) model tersebut harus efisien. model yang efisien ditunjukkan dengan nilai kesalahan baku (standard error) regresi estimasi terkecil, nilai r 2 yang lebih tinggi (insukindro et.al (2001) dalam thiono (2006). berikut ini adalah model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian. tabel 4.1 pemilihan model prediksi arus kas operasi masa depan model prediksi arus kas operasi md model ols model gls model yang digunakan std.error regresi r 2 std.error regresi r 2 model 1 0,0808 0,3575 0,0806 0,7965 model gls (cross s.w) model 2 0,0817 0,3426 0,0817 0,8193 model gls (cross s.w) model 3 0,0741 0,4618 0,0739 0,7896 model gls (cross s.w) dalam tabel 4.1, model gls memiliki standard error yang lebih kecil dan r 2 yang tinggi dibandingkan model ols. hal ini sesuai dengan salah satu kriteria model data panel yang efisien. semua model prediksi arus kas operasi masa depan yang digunakan dalam penelitian dibentuk dengan regresi data panel metode gls (cross section weights). model covariance (fem) dan model error components (ecm) tidak dipertimbangkan dalam pemilihan model penelitian, karena parameterparameter model prediksi tidak signifikan secara statistik. model prediksi yang terbentuk dengan menggunakan analisis regresi data panel adalah sebagai berikut: tabel 4.2 model prediksi arus kas operasi masa depan model prediksi persamaan regresi model 1 akoi, t+1 = 0,059 + 0,51 permanen i,t + e i,t model 2 akoi, t+1 = 0,068 + 0,61 agregat i,t + e i,t model 3 akoi, t+1 = 0,045 + 0,65 ako i, t + e i,t model 1 adalah model prediksi arus kas operasi masa depan dengan menggunakan data laba operasi tahun 20002003. model 2 adalah model prediksi arus kas operasi masa depan menggunakan data laba agregat tahun 2000-2003. sedangkan model 3 adalah model prediksi arus kas operasi masa depan menggunakan data arus kas operasi tahun 2000-2003. pengujian asumsi regresi data panel uji normalitas data pengujian asumsi ini menggunakan alat uji one sample kolmogorov-smirnov test yang berguna untuk menguji apakah residual model regresi memiliki distribusi normal ataukah tidak. model yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. pengambilan keputusan atas uji normalitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 14  jika asymp. sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal  jika asymp. sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal tabel 4.3. hasil uji normalitas model prediksi arus kas operasi masa depan m. prediksi ako asymp. sig keterangan model 1 0,968 distribusi normal model 2 0,525 distribusi normal model 3 0,555 distribusi normal hasil pengujian menunjukkan asymp. sig. semua model prediksi tidak signifikan secara statistik pada : 5%, yang berarti bahwa residual semua model penelitian adalah berdistribusi normal. uji autokorelasi salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak terdapatnya autokorelasi. autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu (umar, 2000). uji autokorelasi ini menggunakan durbin-watson statistic (dw). model bebas autokorelasi jika nilai d terletak diantara du dan 4-du (umar, 2000). hasil pengujian terlihat pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua model penelitian bebas autokorelasi. tabel 4.4 hasil uji autokorelasi model prediksi arus kas operasi masa depan m. prediksi ako (d) du  dw  4-du keterangan model 1 1,89 1,71  dw  2,29 bebas autokorelasi model 2 1,77 1,71  dw  2,29 bebas autokorelasi model 3 1,86 1,71  dw  2,29 bebas autokorelasi uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi masih terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (sari , 2006). uji heteroskedastisitas menggunakan glejser test. apabila koefisien parameter variabel independen tidak signifikan secara statistik, berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam data dari model empiris yang sedang diestimasi. tabel 4.5 hasil uji heteroskedastisitas model prediksi arus kas operasi masa depan m. prediksi ako md variabel indp. sig. keterangan model 1 laba permanen 0,956 bebas heteroskedastisitas model 2 laba agregat 0,445 bebas heteroskedastisitas model 3 arus kas operasi 0,735 bebas heteroskedastisitas tabel 4.5 menunjukkan tingkat signifikansi parameter variabel independen modelmodel prediksi arus kas masa depan tidak signifikan secara statistik pada : 5%. hal ini berarti bahwa semua model penelitian tidak mengandung heteroskedastisitas. pengujian hipotesis jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 15 pengujian normalitas data ape menggunakan uji one sample kolmogorovsmirnov test. apabila ape berdistribusi normal maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parametrik. sedangkan jika ape tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji non parametrik. pengambilan keputusan atas uji normalitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:  jika asymp. sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal  jika asymp. sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal berikut adalah pengujian normalitas ape semua model prediksi arus kas operasi masa depan. tabel 4.6 hasil uji normalitas ape ape asymp sig. keterangan model 1 0,002 tdk berdistribusi normal model 2 0,002 tdk berdistribusi normal model 3 0,001 tdk berdistribusi normal pengujian hipotesis 1 pengujian hipotesis 1 (h1) dilakukan dengan menguji selisih ape model (2) dengan ape model (1). karena hasil uji normalitas ape menunjukkan ape model (1) dan (2) tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji nonparametrik yaitu menggunakan wilcoxon signed rank test dengan hasil pada tabel berikut ini. tabel 4.7 hasil pengujian h1 (wilcoxon signed rank test) test statisticsb -1.287a .198 z asy mp. sig. (2-tailed) ape_la ape_lp based on negat iv e ranks.a. wilcoxon signed ranks testb. terlihat bahwa pada kolom asymp. sig (2tailed) untuk uji dua sisi adalah 0,198. oleh karena dalam penelitian ini menggunakan uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,198/2 = 0,099. hasil pengujian menunjukkan bahwa selisih ape model 2 dengan ape model 1 tidak signifikan secara statistik (0,099 > 0,05), dan dapat disimpulkan bahwa h0 tidak dapat ditolak. bukti empiris tidak mendukung hipotesis satu, bahwa laba permanen lebih akurat dibandingkan laba agregat untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. pengujian hipotesis 2 pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan menguji selisih ape model 2 dengan ape model 3. tabel 4.6 menunjukkan bahwa pengujian h2 juga menggunakan statistik nonparametrik. pengujian nonparametrik yang dilakukan dengan menggunakan wilcoxon signed rank test menunjukkan hasil sebagai berikut. tabel 4.8 hasil pengujian h2 (wilcoxon signed rank test) einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 16 test statisticsb -2.465a .014 z asy mp. sig. (2-tailed) ape_la ape_ako based on negat iv e ranks.a. wilcoxon signed ranks testb. dapat dilihat pada kolom asymp. sig (2tailed) untuk uji dua sisi adalah 0,014. pengujian ini menggunakan uji satu sisi, sehingga nilai probabilitasnya menjadi 0,014/2 = 0,007. hasil pengujian menunjukkan bahwa selisih ape model 2 dengan ape model 3 signifikan secara statistik (0,007 < 0,05). dengan tingkat keyakinan 95 % , disimpulkan bahwa h2 terdukung. hal ini berarti bahwa arus kas operasi lebih akurat dibandingkan laba agregat untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. pembahasan hasil pengujian menunjukkan bahwa bukti empiris tidak mendukung hipotesis 1, yang menyatakan bahwa laba permanen lebih akurat dibandingkan laba agregat untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. pengujian dengan wilcoxon signed rank test telah sesuai dengan perlakuan pengujian hipotesis bahwa untuk membandingkan keakuratan model prediksi, ape laba permanen secara statistik signifikan harus lebih kecil dari ape laba agregat. pengujian membuktikan bahwa keakuratan laba permanen tidak berbeda dari laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. hasil ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan penelitian kusumaningtyas (2003) dalam thiono (2006) yang menyatakan bahwa laba operasi memiliki kemampuan melebihi laba agregat untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. keakuratan laba permanen dan laba agregat yang tidak menunjukkan perbedaan diduga mungkin karena terdapat komponen pengganggu dalam kedua model tersebut. komponen pengganggu ini kemungkinan timbul dari subyektifitas manajemen melalui kebijakan akuntansi yang diterapkan pada perusahaan tersebut baik dalam pembentukan laba permanen maupun dalam laba agregat. hasil pengujian hipotesis satu dengan menggunakan wilcoxon signed rank test, jumlah perusahaan dengan model prediksi laba permanen lebih akurat dibandingkan model prediksi laba agregat lebih besar yaitu sebesar 20 perusahaan (68,9%). hal ini membuktikan perkiraan bahwa laba permanen lebih akurat dibandingkan laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan adalah cenderung benar. kemungkinan hal ini terjadi karena terdapat komponen laba permanen yang berulang dan terus – menerus ada di setiap periodenya. sedangkan dalam laba agregat penyebab utamanya diduga terdapat unsur extraordinary yang tidak berulang di periode berikutnya. namun pengujian statistik menunjukan hasil tidak signifikan secara statistik sehingga hipotesis 1 tidak terdukung. dalam pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa bukti empiris mendukung hipotesis 2, yang menyatakan bahwa arus kas operasi lebih akurat dibandingkan laba agregat untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh febrianto (2006) bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan laba dalam memprediksi arus kas operasi masa depan baik untuk kelompok jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 17 perusahaan berlaba positif maupun berlaba negatif. hasil pengujian ini juga mendukung pernyataan iai mengenai informasi arus kas beserta informasi lain dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. informasi arus kas juga memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan dari berbagai perusahaan. informasi akuntansi yang relevan dapat membantu pengguna laporan keuangan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. pengguna laporan keuangan seperti investor berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya, perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. simpulan dan saran simpulan berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perbandingan keakuratan laba permanen, laba agregat dan arus kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa depan, maka simpulan yang dapat diambil yaitu: (1) pengujian hipotesis membuktikan bahwa laba permanen tidak menunjukkan keakuratan yang berbeda dari laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. analisis data dengan mempertimbangkan model regresi data panel yang efisien, menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten dengan penelitian kusumaningtyas (2003) dalam thiono (2006), yang menyatakan bahwa laba operasi memiliki kemampuan melebihi laba agregat untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. (2) jika dilihat dari nilai kesalahan prediksi (ape) arus kas operasi yang lebih kecil dibandingkan nilai kesalahan prediksi model (ape) laba agregat, menunjukkan bahwa arus kas operasi lebih akurat jika dibandingkan dengan laba agregat dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. hal ini mendukung pernyataan iai mengenai informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan dari berbagai perusahaan. saran berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk membentuk model prediksi arus kas operasi masa depan, lebih baik jika menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, karena kemungkinan hasil yang berbeda dan lebih baik. einde evana & silvia thiono-perbandingan keakuratan laba permanen... 18 (2) bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti tingkat keakuratan model prediksi lebih dari satu periode. daftar pustaka baridwan, zaki.1992. intermediate accounting edisi 7. bpfe-yogyakarta barth, cram dan karen k. nelson. 2001. accruals and the prediction of future cash flows. the accounting review, vol. 76 dahler, yolanda dan febrianto. 2006. kemampuan prediktif earnings dan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. simposium nasional akuntansi ix padang. febrianto , rahmat dkk. 2005. tiga angka laba akuntansi : mana yang lebih bermakna bagi investor. simposium nasional akuntansi viii solo. febriyanti, galuh artika.2004. perbandingan keakuratan model laba permanen, transitori dan agregat dalam memprediksi laba masa depan.simposium nasional akuntansi vii bali. ghozali, imam.chariri,anis.2007.teori akuntansi.semarang : penerbit universitas diponegoro harahap, sofyan syafri.2004.analisis kritis atas laporan keuangan . jakarta : penerbit raja grafindo persada. iai.2004. ”kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan” pernyataan standar akuntansi keuangan.jakarta : penerbit salemba. iai.2004. ”penyajian laporan keuangan” pernyataan standar akuntansi keuangan no. 1. jakarta : penerbit salemba. iai.2004. ”laporan arus kas” pernyataan standar akuntansi keuangan no. 2 jakarta : penerbit salemba. kieso, donald. weygandt. warfield. 2002. akuntansi intermediate jilid ke-3. jakarta : penerbit erlangga. kim, myung-sun dan william kross. 2002. the ability of earnings to predictfuture operating cash flows has been increasing – not decreasing.http://papers.ssrn.com/sol3 /delivery.cfm/ssrn_id303283_code 020316500.pdf?abstractid=303283&m irid=1 kusuma , poppy dian indira. 2003. nilai tambah kandungan informasi laba dan arus kas operasi. simposium nasional akuntansi vi surabaya. munawir, s. 1979. analisa laporan keuangan. yogyakarta : penerbit liberty parawiyati dan zaki baridwan. 1998. kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan go publik di indonesia. jurnal riset akuntansi indonesia. vol 1: 1-11. sari, ratna candra et.al.2006. keinformatifan laba di pasar obligasi dan saham : jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 1-19 19 uji liquidation option hypothesis. simposium nasional akuntansi ix padan sortha, janne.2000.analisis tingkat kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan go public di indonesia. skripsi. universitas lampung. simamora, henry.1999. akuntansi manajemen.jakarta : penerbit salemba empat. thiono, handri.2006. perbandingan keakuratan model arus kas metoda langsung dan tidak langsung dalam memprediksi arus kas dan dividen masa depan. simposium nasional akuntansi ix padang. umar, husein.2000. research methods in finance and banking.jakarta : pt gramedia pustaka utama ------. 2007. format penulisan karya ilmiah universitas lampung. bandar lampung : penerbit universitas lampung. journal of accounting and investment vol. 23 no. 1, january 2022 article type: ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review sukmawati and sri pujiningsih* abstract: research aims: this study aimed to review the development of ifrs research literature in indonesia from 2011 to 2020. design/methodology/approach: this study was based on the ifrs research articles from nationally accredited journals. the method in this research was a systematic literature review with a bibliometric approach and content analysis. research findings: the results showed that the publication of the ifrs articles increased in 2014 with the number of authors dominated by two researchers. the research in indonesia was dominated by the theme of the effect of ifrs convergence on earnings quality. thus, it is necessary to develop research on the theme of implementation and development of ifrs convergence since the articles related to this theme are still poor. compared with existing research abroad, there was a common focus of research on the theme of the ifrs convergence effect. however, there were differences in research theme trends, where the most studied theme in indonesia was related to the effect of ifrs convergence, while abroad, the most studied theme was related to the implementation of ifrs convergence. theoretical contribution/originality: this research can provide a historical overview of the development of the ifrs research literature in indonesia research limitation/implication: further research is expected to expand the data analysis and sources of data. the research is also expected to expand the subthemes related to the implementation and development of ifrs convergence, where the theme had not been studied much yet from 2011 to 2020. keywords: ifrs; ifrs research literature; systematic literature review; bibliometrics; content analysis introduction accounting standards will affect the quality level of financial report information disclosure (key & kim, 2020; ningrum et al., 2019). however, the standards are different in each country, where the difference creates information asymmetry, which will impact the quality of the financial report information (key & kim, 2020; ningrum et al., 2019). the international accounting standards board (ias) has made international financial report standards to improve the quality of financial reports and has lumped a general accounting standard together (ball, 2006). indonesia has been following the development of the standards since 1994. it also has been a g20 member country involved in the convergence of indonesian financial accounting standards (ifas) with the international financial reporting standards (ifrs). affiliation: department of accounting, faculty of economics, universitas negeri malang, east java, indonesia *correspondence: sri.pujiningsih.fe@um.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i1.13280 citation: sukmawati, s., & pujiningsih, s. (2022). ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review. journal of accounting and investment, 23(1), 95-113. article history received: 02 dec 2021 revised: 06 jan 2022 accepted: 06 jan 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=dxyflzeaaaaj&hl=en http://akuntansi.fe.um.ac.id/ http://akuntansi.fe.um.ac.id/ http://akuntansi.fe.um.ac.id/ mailto:sri.pujiningsih.fe@um.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13280 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/13280 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i1.13280&domain=pdf sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 96 therefore, it influences the financial accounting standards board (dsak) in carrying out the strategy for preparing the statement of financial accounting standards (psak) (maradona & chand, 2017). as indonesia adopts the ifrs gradually and requires the readiness of the stakeholders, such as the financial industry, accountants, educators, and the government, the development of ifrs in indonesia is interesting to learn (maradona & chand, 2017). as recorded, indonesia fully adopted the ifrs in 2012 (wahyuni et al., 2020). the ifrs is an international accounting standard based on principles to improve comparability and value relevance, fair value, transparency, cost of capital, comparability of financial reports, and interest of foreign investors (akisik, 2020; george et al., 2016; houqe et al., 2016; jang et al., 2016). however, previous studies have found that the ifrs adoption did not affect the quality of financial reports (alali & foote, 2012; karampinis & hevas, 2011) unless the countries adopting the ifrs made changes in the financial sector. there were also incentives to adopt (christensen et al., 2015; wardhani et al., 2015). in addition, the accounting standards in each country are not the same by adopting it since each country has a different culture, characteristics, and institutions (cieslewicz, 2014; mazzi et al., 2018). several researchers have previously conducted a literature review on the ifrs (george et al., 2016; jang et al., 2016; key & kim, 2020). in indonesia, the research was conducted by wahyuni et al. (2020). similar research was also carried out by tawiah and boolaky (2019) and balsari and varan (2014) abroad. previous studies have shown the contrast results, so it is debatable whether the presence of ifrs can complement, improve, and perfect the quality of accounting standards. thus, the differences between this research and previous research are the longer period, from 2011 to 2020, using a bibliometric approach to explain the development trend of ifrs research, using the sinta database to search for articles, and describing a collaborative network between researchers in indonesia that has not been studied previously. furthermore, the results of this study can provide a research gap for future research. future research is needed to develop the ifrs research in the future by synthesizing the existing research results and providing information on the research development in indonesia. in addition, this study also describes a collaborative network between researchers in indonesia, presenting the differences in the findings of the research themes of ifrs articles in indonesia with those of ifrs articles abroad, which have not been studied previously. this research also contributes to academics by presenting the theme of ifrs research in indonesia, which is still rarely studied. moreover, this study contributes to the dsak to find out the results of adopting ifrs in indonesia. literature review the development of accounting standards in indonesia began with establishing the institute of indonesia chartered accountants (iai) in 1957. it was active in the capital market in 1973 (hariyati, 2011). the development consists of three milestones (maradona & chand, 2017). firstly, the iai compiled the indonesian accounting principles (pai) based sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 97 on the generally accepted accounting principles (gaap) in 1973. in 1984, the pai was revised to suit the development of the business world at that time. however, the revision is considered inadequate because it allowed the preparers to reinterpret the requirements in preparing financial reports. the third milestone was the preparation of financial accounting standards in 1994. it was a total revision of the pai in 1984. since then, the iai has harmonized the indonesian accounting standards with the international standards to maintain the credibility and relevance of its accounting standards (hardono, 2011). until 2020, the financial accounting standards (sak) have undergone six revisions: in 1995, 1996, 1999, 2002, 2004, and the last in 2007 (iai, 2020). moreover, indonesia's membership in the g20 and the international federation of accountants (ifac) forces the country to implement the ifrs (cahyonowati, 2012; ernawati & aryani, 2019; wahyuni et al., 2020). then, two reasons make the ifrs convergence non-negotiable. the dsak had conducted the ifrs convergence from december 2008 to 2011. they then implemented it in 2012. the adoption of the ifrs in indonesia was carried out selectively by modifying domestic accounting standards and considering the country's characteristics (maradona & chand, 2017). during the first phase, the dsak adopted 35 psaks from the ifrs. it indicates the progress of indonesian financial accounting standards towards the full adoption of ifrs (maradona & chand, 2017). in the second phase, the dsak changed nine psaks, replacing one psak, producing four new standards, and adjusting other psaks to the ifrs (maradona & chand, 2017). this phase aimed to reduce the difference in accounting standards between the psak and the ifrs as of january 1, 2012. the dsak ratified nine financial accounting standards in 2016, 11 in 2017, four in 2018, and seven in 2019 (iai, 2020). by 2020, the development of the adoption continued to increase. it also signifies indonesia's readiness to follow the development of international accounting standards (iai, 2020). the research on the ifrs adoption has been widely carried out by previous researchers (such as balsari & varan, 2014; george et al., 2016; samaha & khlif, 2016; tawiah & boolaky, 2019; wahyuni et al., 2020; tsalavoutas et al., 2020). the main references in this research are the study by wahyuni et al. (2020), balsari and varan (2014), and tsalavoutas et al. (2020). wahyuni et al. (2020) used a systematic literature review method with a thematic approach. they also focused on studying accounting quality after the adoption of ifrs. the publication period of the articles was from 2011 to 2016. their results showed that the quality of accounting in indonesia has increased compared to the quality before adopting the ifrs. besides that, the research trend in indonesia was dominated in 2014 as the year with the most publications of ifrs articles. the units analyzed were companies with the positivism paradigm, the quantitative methods, and the secondary data (wahyuni et al., 2020). furthermore, in their research, first, there are five units to analyze: companies, nonempirical data, accounting practitioners, countries, and systems. second, based on the paradigm, there are three paradigms used: positivism, descriptive, and interpretive. third, there are four research methods: empirical, non-empirical, quantitative, and qualitative methods. fourth, based on the data, the study consists of six data types: secondary data, sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 98 literature analysis, surveys, interviews, case studies, and content analysis. fifth, based on the stages of the ifrs convergence, there are implementation and issues, development, and effect in indonesia (wahyuni et al., 2020). based on the results by wahyuni et al. (2020), it can be seen that the research trends studied are related to the year of publication of the articles, the units analyzed, research paradigms, research methodologies, research methods, research themes, and trends in the influence of ifrs convergence in indonesia. from their research, the collaborative network of researchers related to ifrs has not been carried out. several previous studies have also been conducted abroad (such as george et al., 2016; samaha & khlif, 2016; tawiah & boolaky, 2019). george et al. (2016) analyzed the literature on ifrs convergence in europe. the results revealed that adopting ifrs positively impacted increasing comparability, lowering the cost of capital, and increasing investment. however, according to the study, the research discussing the impacts of ifrs adoption on decision-making and auditing is still small. furthermore, samaha and khlif (2016) examined the existing ifrs literature by synthesizing theories and empirical studies related to adopting and adhering to the ifrs. the study also provides recommendations for further research. in addition, the research by balsari and varan (2014) is the most relevant to this research. the research divided the ifrs articles into three themes: implementation, development, and effects of ifrs adoption. the results uncovered that the literature focused on the implementation issues related to the ifrs. research method research design based on the problem formulation, the researchers used a systematic literature review (slr) with a bibliometric approach and content analysis. the bibliometric approach was employed to answer the problem related to the authors' trend of ifrs research literature development and collaboration networks. meanwhile, the content analysis approach was utilized to analyze the results of research trends in the ifrs adoption in indonesia. in this study, the slr was adopted from massaro et al. (2016) and tsalavoutas et al. (2020) because it is used for accounting studies. the first stage is a bibliometric analysis used to see the research trends and measure the research progress by evaluating articles (kalantari et al., 2017). the process included article selection, counting the number of articles each year, counting the number of authors, and classifying themes for finding the trends from ifrs articles. to describe the author's collaboration, this study then utilized the vos viewer application through the coauthorship bibliography mapping of each article. also, the science and technology index (sinta) database was used to see research trends and directions for further research. this study then classified articles based on several categories: year of publication, research themes, researchers, and research institutions. sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 99 the second stage is quantitative content analysis. according to krippendorff (2004), quantitative content analysis measures and categorizes textual units in numerical form. the researchers read the text as a whole to get the desired information (lopes & de carvalho, 2018). in this study, the researchers read the article's contents, summarized specific aspects, such as the year of publication, research themes, researchers, institutions, research results, and then calculated trends from each category. this study also used coding to place the specific content found from the text into certain categories (saldana, 2016). the coding was done by classifying articles into the themes of ifrs, such as convergence effect (ek), convergence implementation (ik), and convergence development (pk). the findings of the research trend were collected and classified based on the groups that have been determined in the form of tables and graphs in figure 1. data and steps of article selection the data used in this study were articles related to the ifrs in indonesia from 2011 to 2020. the data source was the database of sinta 1 to sinta 6. the researchers chose the articles with an article impact. the impact was seen from how much the article was quoted (dumay, 2014). the reasons why the author chose the database are as follows: (1) the sinta indexed journals belong to the journals that have been registered on the arjuna portal (national journal accreditation). therefore, the journals have met the requirements for the quality of scientific journals and the competitiveness of indonesian scientists (ministry of research, technology and higher education, 2018). (2) the sinta journals have passed the content and management assessments from accreditation assessors so that the authors have gotten a training and mentoring process to the accredited journals (ministry of research, technology and higher education, 2018). (3) the sinta is a performance measurement portal of science technology launched by the ministry of research, technology and higher education involving experts from various institutions. therefore, the quality of articles can be accounted for. to increase the credibility of the article search, the researchers re-checked the articles obtained from google scholar and the garba referral digital portal (garuda). the researchers chose the two portals because they have been widely used in accounting, finance, and management. meanwhile, garuda is the portal of the scientific work of indonesian academics and researchers (guffey, 2015; o’leary, 2010; rosenstreich & wooliscroft, 2009). to improve the coding reliability, the researchers asked a colleague who understood systematic literature review as a coder. the coder coded articles as much as 20% of the total articles. it was carried out according to the coding guidelines made by the researchers. the guidelines were employed as an indicator for classifying articles, containing classification procedures, sample worksheets, and article criteria to be categorized into sub-themes. this study also used the intercoder reliability test to analyze the agreement on the classification of themes between the researchers and the coders. the intercoder reliability test was then conducted once, and the kappa cohen coefficient value was 0.905 (see table 1). it means that the agreement between the researchers and the coders was good (landis & koch, 1977). then, the researchers continued by reading and summarizing all the articles. sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 100 figure 1 research design (adopted from tsalavoutas et al., 2020 and massaro et al., 2016) table 1 kappa test symmetric measures value asymp. std. errora approx. tb approx. sig. measure of agreement kappa 0.905 0.093 7.357 0.000 n of valid cases 20 a. not assuming the null hypothesis b. using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis the steps for looking for the articles in the sinta database are as follows: (1) open the official website of the sinta. (2) on the source’s menu, select the journals menu. the journals will appear. (3) input the keywords for the relevant journals such as "accounting" and "akuntansi". fifteen journals with the keyword "accounting" were found, and there were 50 journals with the keyword "accounting". (4) after that, the researchers looked developing a systematic literature review protocol 1. protocol 2. research questions how is the development of ifrs research in indonesia reviewed from the number of publications each year between 2011 and 2020? how is the trend of ifrs research literature themes in indonesia compared to abroad? how is the collaboration network among authors in conducting ifrs research in indonesia? 3. literature searching science and technology index (sinta) 4. article effect total article citations 5. analytical framework year of publication research theme author collaboration network 6. reliability measurement 7. credibility measurement 8. coding 9. science 10. question and future studies conducting intercoder reliability test re-checking articles from google scholar and the portal garba rujukan digital (garuda) manual coding science development critical assessment identifying questions and future research recommendations difference between studies abroad sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 101 directly at the official website of each journal and accumulated the number of articles. the researchers found 8,257 articles with the keyword "akuntansi" and 1,398 articles with the keyword "accounting". (5) on the official website, the researchers read the title one by one and opened the article. then, the researchers downloaded the 161 articles discussing ifrs. (6) the researchers eliminated articles from 2011 to 2018 that did not have a number of citations, so the articles used were 101 articles. to measure the number of article citations, the researchers opened the sinta website then clicked source and journals. then, the researchers opened the journal and observed how many articles were quoted in the citation column. then, the researchers re-checked the number of citations on google scholar. the citation is used to see the level of impact of the article (massaro et al., 2016). the researchers filtered the articles based on the impact because each article has a different article impact. the more articles quoted, the more qualified and easy to understand. since the prior research conducted by dumay (2014) did not filter the latest articles from 2011 to 2013 based on the impact, the current study also did not filter the articles published in the most recent years, 2019 to 2020. the researchers did not have enough time to be quoted (dumay, 2014). data analysis the data analysis in this study was collected in the following methods: (1) summarizing 101 articles from the sinta portal using microsoft excel. the data were classified based on the year of publication, research themes, researchers, research institutions, and research results. (2) the researchers conducted a content analysis by examining each classification using the filter feature in microsoft excel and discussing the findings. (3) the researchers utilized the vos viewer to visualize the network among the authors. the purpose is to describe the researcher's collaboration network (ding, 2011). result and discussion development of ifrs article publication in indonesia this study classified articles based on the year of publication, research themes, names of researchers, research institutions, and research collaboration networks. the results of percentage analysis of the ifrs articles in indonesia for ten years showed 1% of journals with the keyword "akuntansi" and 1% of journals with the keyword "accounting" (see table 2). the low publication is probably due to the lack of research, or many ifrs research articles have not been published in nationally accredited journals. these results indicate opportunities for future researchers to develop the ifrs research and publish them in nationally accredited journals. table 2 number of ifrs article publications in indonesia journal number of articles number of ifrs’s article % journal “akuntansi” 8,257 83 1 journal “accounting” 1,398 18 1 total 9,655 101 sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 102 the development of the publication every year displayed a drastic increase in 2014 (see figure 2). it might be influenced by the policy of the minister of state apparatus utilization and bureaucratic reform (pan rb) policy no. 17 of 2013 and the ministry of research, technology and higher education regulation no. 92 of 2014. these regulations require academics to publish articles in accredited national scientific journals and international journals with a reputation in their respective fields to fulfill the requirements for promotion to lecturers' academic positions. the purpose of the policy is to increase scientific publications and disseminate findings for input for decision-making. in addition, the significant increase might be influenced by the ifrs convergence period in early 2012. therefore, it became a special attraction for academics to research after the effective period of ifrs implementation. figure 2 ifrs article development trends research theme based on prior research conducted by wahyuni et al. (2020) and balsari and varan (2014), this study classified the data based on three major themes: the effect of ifrs convergence, the implementation of ifrs, and harmonization (table 3). furthermore, each theme would be reviewed to find trends and opportunities for future research themes. table 3 research themes sub-theme number of articles total % 2011-2015 2016-2020 convergence effect finance items 28 51 79 78.22 disclosure 3 3 6 5.94 accounting education 2 0 2 1.98 risk of corporate 1 0 1 0.99 implementation readiness of stakeholders 2 5 7 6.93 implementation of ifrs 1 2 3 2.97 harmonization harmonization of ifrs 0 3 3 2.97 total 37 64 101 100.00 0 5 10 15 20 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 n u m b e r o f a rt ic le s year of publication sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 103 ifrs convergence effect a total of (n=88, 87%) articles published over the last decade have discussed the convergence effect of ifrs. like the research of wahyuni et al. (2020), this study found that the theme of the ifrs convergence effect was the most studied theme by the researchers in indonesia. it is probably due to changes in the ifrs-based financial accounting standards that have had a major impact on the business world in indonesia. the convergence effect was categorized into four sub-themes: financial items (n=79), corporate disclosures (n=6), accounting education (n=2), and stock systematic risk (n=1). the financial items were widely studied by the researchers, in which they mostly discussed profit quality and management, value relevance, accounting conservatism, audit delay, and audit fees. so far, profit quality has been a sub-theme of indonesia's most researched financial item. it is driven by the desire to know the success of ifrs implementation to reduce profit management (dinuka, 2019). besides that, the application of ifrs caused a change from historical cost to fair value, where there is a change from reliability to relevance. therefore, the ifrs principle contradicts accounting conservatism (prayanthi & pantow, 2018). it also aims to increase the credibility of financial reports so that the company value, value relevance, and profit quality will increase (sari, 2019). the application also causes a higher level of audit delay because the ifrs is considered more complex (nurahmayani et al., 2018). not only the audit delay, but the complexity of ifrs also affects the audit fees charged to the company due to the risk accepted, and the performance required by the auditor is higher (cahyonowati, 2012; yulio, 2016). however, through the iai socialization as the responsible institution for changes in accounting standards, the auditors can have more adequate capabilities related to ifrs to minimize the audit delay (ratmono & septiana, 2016; wijayanti & effriyanti, 2019). in addition, prior research also stated that the audit process remains the same between before and after the ifrs (haryani & wiratmaja, 2014). this study also found the study of the financial items, which were still small, such as company performance, comparability of fixed assets, taxes, readability of financial reports, goodwill, and accounting policies. the prior researchers revealed that the company's performance increased after adopting ifrs as the ifrs used a fair value basis in assessing assets, and the method of recognizing research in development costs was no longer capitalized (nuariyanti & erawati, 2014). the adoption also reduced the difference in disclosure of fixed assets among the companies because they were required to disclose wider information in financial reports (setianto & juliarto, 2014). the ifrs presence also impacted corporate disclosure, accounting education, and corporate risk. the results of prior studies uncovered that corporate disclosures, such as intellectual capital and corporate social responsibility, were increasing. the ifrs had tightened the disclosure requirements to increase company transparency (rohana & ayem, 2019; rahmadhani & rahmawati, 2015). the ifrs also had a big impact on the world of accounting education because the change in the ifrs principles, from rulessukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 104 based to fair value, makes changes to existing accounting practices (herawati, 2011; wahyuni, 2015). compared to the research by balsari and varan (2014), there was a common focus on the effect of ifrs convergence: value relevance and profit quality. in addition, several articles also found the same results as balsari and varan's (2014) research that the convergence of ifrs had much influence on financial items. the discussion was increasingly varied. it indicates that the presence of ifrs had a major impact on the financial sector. thus, further research can develop the study related to corporate disclosure, accounting education, and corporate risk. ifrs implementation the theme of the ifrs implementation convergence discussed the readiness of stakeholders (n=7) and the explanation of ifrs implementation (n=3). the stakeholders' readiness was categorized into accounting students' understanding of ifrs, accountants' perceptions, and the development of accounting information systems (ais). this study found that the students' understanding was widely studied by the researchers in indonesia (n=4). due to the adoption of ifrs and indonesia's participation in the free trade asean 2015 community (dewi & dewi, 2019), it became a challenge for accounting students to have knowledge related to the ifrs to compete with the accountants from other countries. the results of previous studies showed the factors which can influence the understanding of accounting students regarding the implementation of ifrs, such as the level of interest, knowledge, benefits, interest, and the availability of educational facilities (dewi & dewi, 2019; putri & ariyanto, 2019). in addition, there were problems such as language, the ability of teaching staff, and the level of confidence in the reliability of ifrs in the world of work (wahyuni, 2011). the articles related to accountants' perception, such as stakeholders, revealed that there is still minimal research in this field in the national journals. hence, research in the future needs to be increased and developed. the research improvements are driven by the importance of professional judgment as a decision-making process (efferin & rudiawarni, 2014). as the implementation and development of ifrs in indonesia require consideration to achieve successful implementation, the implementation of ifrs is the legitimacy of the stakeholders (albu et al., 2014). nevertheless, the importance of professional judgment from stakeholders in responding to ifrs implementation and decision making has not been matched by increased research on this study. thus, it is necessary to explore and develop research on this sub-theme to gain a broader understanding of stakeholders related to ifrs. this study also uncovered that articles discussing the issue of ifrs implementation are still small. in fact, the financial accounting standards board for the iai is still making amendments to the sak. therefore, there are still research opportunities related to accounting student understanding, accountants' perspectives, and the ifrs implementation. the results of the previous studies revealed that there was compliance with the ifrs-based sak regulations relating to financial instruments (astuti & sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 105 sulistyowati, 2019), and the development of accounting for universities was needed as an effort to narrow the gap in the implementation (syahdan et al., 2013). compared to the research by balsari and varan (2014) in turkey, the research found in indonesia is still little. meanwhile, balsari and varan (2014) found that the implementation of ifrs convergence had been widely studied. there were also differences in discussions related to research topics in indonesia, which discussed the perception of accountants and the treatment of financial instruments. in turkey, the researchers discussed the perceptions of accountants regarding the ifrs for smes. therefore, further research can develop subthemes articles, like the development of ais, understanding of stakeholders, and perceptions of accountants. harmonization in this study, three articles were related to the development of ifrs convergence (n=3). the articles are related to the harmonization of ifrs with sak. first, andari (2019) discussed harmonizing financial accounting standards for islamic financial institutions. the results showed that there was no harmonization of fas with sak. second, ahalik (2019) showed a comparison between the psak 30 rental accounting standards before and after adopting ifrs and psak 73 regarding the operating lease criteria becoming more stringent. in this regard, almost every company owns leased assets. therefore, it is important to know the changes in lease accounting standards before and after ifrs to realize the correct recognition of the accounts used in the financial statements related to leases. besides, knowledge related to ifrs adoption lease accounting for academics has not been matched by increased research in this field. in fact, the purpose of the change in accounting standards related to leases based on ifrs is to increase the value of the relevance of financial statements. third, suryandari and arisanti (2016) discussed the interpretation of non-professional investors to psak 8 and psak 5. the result revealed that individual judgments and interpretations could be influenced by framing. in addition, there were still few articles related to the development of ifrs convergence in indonesia, even though the dsak iai had several times ratified sak (iai, 2020). therefore, future researchers have an opportunity to examine studies related to the harmonization of sak with ifrs in indonesia. compared to the research by balsari and varan (2014), there were differences in subthemes. balsari and varan (2014) found articles in turkey discussing the state of ifrs implementation worldwide, analyzing ifrs for smes, discussing fair value accounting made by the iasb and fasb, and analyzing differences in operating segments of ifrs 8 and ias 14. the research in indonesia is still limited to harmonizing accounting standards for islamic financial institutions, comparing rental accounting standards psak 30 and psak 73 before and after adopting ifrs, and discussing the interpretation of non-professional investors to psak 8 and psak 5. therefore, similar research is wide open for future researchers related to the harmonization of sak with ifrs. sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 106 collaboration network research networks have never been discussed in previous studies, either by wahyuni et al. (2020), tsalavoutas et al. (2020), or tawiah and boolaky (2019). therefore, this study differed from the previous research. the current study analyzed the collaboration utilizing the vos viewer application. the results in table 4 show that the research in the ifrs was dominated by two researchers. it means that the collaboration between the ifrs writers and others is still poor. the result is also in line with the previous research by carnegie and potter (2000). they stated that the research in accounting was mostly conducted by two researchers. it was rare for more than two researchers. the highest increase in the number of researchers occurred in 2014 due to increased publications (see table 5). therefore, the number of research collaborations was also higher. although the number of single authors in the ifrs research was still high, more than 50% of the ifrs studies have been carried out by more than one author. table 4 number authors number of authors number of articles % 1 25 25 2 53 52 3 20 20 4 3 3 the benefits of research collaboration increase productivity and reduce the tendency to work individually (ding, 2011). the collaboration can also benefit researchers, such as saving the cost of research instruments, improving communication among authors, providing opportunities to share work, and sharing knowledge and expertise (katz & martin, 1997). setneg (2020) asserted that improvements are needed to increase innovation and science in indonesia, such as increased research networks among authors and institutions. it means that the higher the level of collaboration among researchers, the higher the quality of published research. table 5 researcher collaboration level on ifrs articles year number of article percentage of collaborations per year increase/ decrease rate (%) author ≥ 2 single total 2011 2 4 6 33.33 2012 1 2 3 33.33 -50 2013 2 2 4 50.00 100 2014 13 0 13 100.00 550 2015 12 0 12 100.00 -8 2016 7 4 11 63.64 -42 2017 10 5 15 66.67 43 2018 11 1 12 91.67 10 2019 12 4 16 75.00 9 2020 7 2 9 77.78 -42 total 76 25 101 sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 107 moreover, the researchers were divided into 84 research groups. from the total link, the group with the highest number of researchers was led by ayem, wahyuni, ahmar, and rahmawati (figure 3). the total link is the number of research collaboration links carried out by the researchers. this study also found single authors. from the analysis results of inter-institutional collaboration (figure 4), there were four collaboration networks. these findings indicate that many ifrs studies were still being carried out by researchers from the same institution. in fact, according to handoyo and putera (2012), the research can be conducted not only between the researchers from the same institution but also between different institutions. figure 3 map of collaboration network among researchers in the ifrs field sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 108 figure 4 map of inter-institutional collaboration network in ifrs conclusion this study has solved the problem statements related to the development of ifrs research in accounting journals indexed by the sinta, trends in research themes, and collaboration networks among the researchers. the number of article publications had increased, and the highest increase occurred in 2014. it was probably due to the regulations that require academics to publish articles in nationally accredited journals. these findings can provide a historical overview of the development of the ifrs research literature in indonesia. besides, the trend of ifrs research themes in indonesia was dominated by the theme of the ifrs convergence effect on profit quality. therefore, it becomes an opportunity to research company performance, comparability of fixed assets, taxes, readability of financial statements, goodwill, and accounting policies. another theme that was still little researched is the ifrs convergence implementation, such as the understanding of accounting students regarding ifrs, stakeholder behavior, the perception of accountants, explanations of ifrs implementation, and the development of ais. the sub-theme of harmonization of ifrs with sak in the development of ifrs convergence was also still little researched. this result is different from the results of sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 109 research abroad, where the theme of ifrs implementation and the perception of accountants related to ifrs for smes is more studied than the convergence effect. the findings can provide a research gap for the research opportunities. lastly, the ifrs research collaboration network in indonesia was dominated by two researchers from the same institution. these findings can then provide insight regarding collaboration among the authors in conducting the ifrs research. however, this study has limitations. the study only used ifrs articles with the journals' specific keywords "akuntansi" and "accounting". therefore, further research is expected to expand the data analysis and data sources. future research is also expected to expand the sub-themes related to the implementation and development of ifrs convergence, where the themes had not been studied much yet from 2011 to 2020. references ahalik, a. (2019). perbandingan standar akuntansi sewa psak 30 sebelum dan sesudah adopsi ifrs serta psak 73. jurnal aset (akuntansi riset), 11(1), 169–178. retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/17612 akisik, o. (2020). the impact of financial development, ifrs, and rule of law on foreign investments: a cross-country analysis. international review of economics & finance, 69, 815–838. https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.06.015 alali, f. a., & foote, p. s. (2012). the value relevance of international financial reporting standards: empirical evidence in an emerging market. the international journal of accounting, 47(1), 85–108. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2011.12.005 albu, c. n., albu, n., & alexander, d. (2014). when global accounting standards meet the local context—insights from an emerging economy. critical perspectives on accounting, 25(6), 489–510. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.005 andari, d. (2019). harmonization of accounting standards for islamic financial institutions: evidence of the adoption of fas no. 17 in indonesia. jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, 6(1), 51–70. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861 astuti, e., & sulistyowati, n. w. (2019). perlakuan instrumen keuangan berdasarkan sak konvergensi ifrs. jurnal akuntansi dan pajak, 20(1), 81–88. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.518 ball, r. (2006). international financial reporting standards (ifrs): pros and cons for investors. accounting and business research, 36(sup1), 5–27 https://doi.org/10.1080/00014788.2006.9730040 balsari, c. k., & varan, s. (2014). ifrs implementation and studies in turkey. accounting and management information systems, 13(2), 373–399. retrieved from http://onlinecig.ase.ro/jcig/art/13_2_8.pdf cahyonowati, n. (2012). studi eksploratori hubungan antara konvergensi ifrs dengan biaya audit. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 16(2), 175–184. retrieved from https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/3765 carnegie, g. d., & potter, b. n. (2000). publishing patterns in specialist accounting history journals in the english language, 1996-1999. accounting historians journal, 27(2), 177– 198. https://doi.org/10.2308/0148-4184.27.2.177 christensen, h. b., lee, e., walker, m., & zeng, c. (2015). incentives or standards: what determines accounting quality changes around ifrs adoption? european accounting review, 24(1), 31–61. https://doi.org/10.1080/09638180.2015.1009144 https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/17612 https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.06.015 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2011.12.005 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.005 https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861 https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.518 https://doi.org/10.1080/00014788.2006.9730040 http://online-cig.ase.ro/jcig/art/13_2_8.pdf http://online-cig.ase.ro/jcig/art/13_2_8.pdf https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/3765 https://doi.org/10.2308/0148-4184.27.2.177 https://doi.org/10.1080/09638180.2015.1009144 sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 110 cieslewicz, j. k. (2014). relationships between national economic culture, institutions, and accounting: implications for ifrs. critical perspectives on accounting, 25(6), 511–528. dewi, a. a., & dewi, l. g. k. (2019). international financial reporting standard (ifrs): the awareness level in accounting student. akrual: jurnal akuntansi, 10(2), 157176. https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p157-176 ding y. (2011). scientific collaboration and endorsement: network analysis of coauthorship and citation networks. journal of informetrics, 5(1), 187–203. https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.008 dinuka, v. k. (2019). ifrs adoption and earnings management practice: evidence from indonesia companies. jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis, 7(2), 229–239. https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i2.1808 dumay, j. (2014). 15 years of the journal of intellectual capital and counting: a manifesto for transformational ic research. journal of intellectual capital, 15(1), 2–37. https://doi.org/10.1108/jic-09-2013-0098 efferin, s., & rudiawarni, f. a. (2014). memahami perilaku stakeholders indonesia dalam adopsi ifrs: tinjauan aspek kepentingan, bahasa, dan budaya. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 11(2), 138–164. https://doi.org/10.21002/jaki.2014.08 ernawati, d., & aryani, y. a. (2019). empirical evidence of ifrs studies in indonesia. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 23(2), 65–77. https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art1 george, e. t. de, li, x., & shivakumar, l. (2016). a review of the ifrs adoption literature. review of accounting studies, 21(3). https://doi.org/10.1007/s11142-0169363-1 guffey, d. m. (2015). influential global perspectives on accounting education articles, authors, and university faculties: a citation analysis. global perspectives on accounting education, 12, 121–133. retrieved from https://gpae.wcu.edu/index.php/2017/01/12/influential-global-perspectives-onaccounting-education-articles-authors-and-university-faculties-a-citation-analysis/ handoyo, s., & putera, p. b. (2012). tingkat kolaborasi peneliti pada program insentif : “semi top-down” kementrian riset dan teknologi, tahun 2008-2010). warta kmil, 10(2), 99—114. hardono, s. w. (2011). adopsi standar akuntansi ifrs (fakta, dilema dan matematika). yogyakarta: ab publisher. hariyati, h. (2011). perkembangan standar akuntansi keuangan di indonesia ditinjau dari filsafat ilmu. akrual: jurnal akuntansi, 2(2), 151–171. https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p151-171 haryani, j., & wiratmaja, i. (2014). pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, penerapan international financial reporting standards dan kepemilikan publik pada audit delay. e-jurnal akuntansi, 6(1), 63-78. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/7779 herawati, n. (2011). konvergensi international financial reporting standards (ifrs) dan implikasinya terhadap pembelajaran akuntansi pengantar di perguruan tinggi. jurnal ilmiah akuntansi dan humanika, 1(1), 1-13. retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jja/article/view/308 houqe, m. n., monem, r. m., & zijl, t. van. (2016). the economic consequences of ifrs adoption: evidence from new zealand. journal of international accounting, auditing and taxation, 27, 40–48. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.10.001 indonesia chartered accountants (iai). (2020). standar akuntansi keuangan. ikatan akuntan indonesia. retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansikeuangan/sak https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p157-176 https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.008 https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i2.1808 https://doi.org/10.1108/jic-09-2013-0098 https://doi.org/10.21002/jaki.2014.08 https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art1 https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1 https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1 https://gpae.wcu.edu/index.php/2017/01/12/influential-global-perspectives-on-accounting-education-articles-authors-and-university-faculties-a-citation-analysis/ https://gpae.wcu.edu/index.php/2017/01/12/influential-global-perspectives-on-accounting-education-articles-authors-and-university-faculties-a-citation-analysis/ https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p151-171 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/7779 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jja/article/view/308 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.10.001 http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 111 jang, j. i., lee, k. j., seo, y., & cheung, j. (2016). economic consequences of ifrs adoption in korea: a literature review. journal of applied business research (jabr), 32(6), 1649–1662. https://doi.org/10.19030/jabr.v32i6.9813 kalantari, a., kamsin, a., kamaruddin, h. s., ale ebrahim, n., gani, a., ebrahimi, a., & shamshirband, s. (2017). a bibliometric approach to tracking big data research trends. journal of big data, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.1186/s40537-017-0088-1 karampinis, n. i., & hevas, d. l. (2011). mandating ifrs in an unfavorable environment: the greek experience. the international journal of accounting, 46(3), 304–332. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2011.07.001 katz, j. s., & martin, b. r. (1997). what is research collaboration? research policy, 26(1), 1–18. https://doi.org/10.1016/s0048-7333(96)00917-1 key, k. g., & kim, j. y. (2020). ifrs and accounting quality: additional evidence from korea. journal of international accounting, auditing and taxation, 39, 100306. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100306 krippendorff, k. (2004). content analysis: an introduction to its methodology (2nd ed.) thousand oaks, ca: sage publications. landis, j. r., & koch, g. g. (1977). the measurement of observer agreement for categorical data. biometrics, 33(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310 lopes, a. p. v. b. v., & de carvalho, m. m. (2018). evolution of the open innovation paradigm: towards a contingent conceptual model. technological forecasting and social change, 132, 284–298. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.02.014 maradona, a. f., & chand, p. (2018). the pathway of transition to international financial reporting standards (ifrs) in developing countries: evidence from indonesia. journal of international accounting, auditing and taxation, 30, 57–68. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2017.12.005 massaro, m., dumay, j., & guthrie, j. (2016). on the shoulders of giants: undertaking a structured literature review in accounting. accounting, auditing & accountability journal, 29(5), 767–801. https://doi.org/10.1108/aaaj-01-2015-1939 mazzi, f., slack, r., & tsalavoutas, i. (2018). the effect of corruption and culture on mandatory disclosure compliance levels: goodwill reporting in europe. journal of international accounting, auditing and taxation, 31, 52–73. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.06.001 ministry of research, technology and higher education. (2018). pedoman akreditas jurnal ilmiah. deputy for research and development strengthening, ministry of research, technology and higher education. retrieved from http://risbang.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2018/07/pedomanakreditas1-jurnal-2018-11juli2018.pdf ministry of state secretariat of the republic of indonesia (setneg). (2020). hadapi covid-19 perkuat kolaborasi riset pendidikan dan inovasi. retrieved from https://www.setneg.go.id/baca/index/hadapi_pandemi_covid_19_perkuat_kolaboras i_riset_pendidikan_dan_inovasi ningrum, a. s., wardhani, r., & mita, a. f. (2019). a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management. journal of accounting and investment, 20(3), 198–212. https://doi.org/10.18196/jai.2003124 nuariyanti, n., & erawati, n. (2014). analisis komparatif kinerja perusahaan sebelum dan sesudah konversi ke ifrs. e-jurnal akuntansi, 6(2), 274-286. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/7931 nurahmayani, i. a., purnamasari, p., & oktaroza, m. l. (2018). pengaruh penerapan ifrs, jenis industri dan probabilitas kebangkrutan terhadap audit delay (pada perusahaan https://doi.org/10.19030/jabr.v32i6.9813 https://doi.org/10.1186/s40537-017-0088-1 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2011.07.001 https://doi.org/10.1016/s0048-7333(96)00917-1 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100306 https://doi.org/10.2307/2529310 https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.02.014 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2017.12.005 https://doi.org/10.1108/aaaj-01-2015-1939 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.06.001 http://risbang.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2018/07/pedoman-akreditas1-jurnal-2018-11juli2018.pdf http://risbang.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2018/07/pedoman-akreditas1-jurnal-2018-11juli2018.pdf https://www.setneg.go.id/baca/index/hadapi_pandemi_covid_19_perkuat_kolaborasi_riset_pendidikan_dan_inovasi https://www.setneg.go.id/baca/index/hadapi_pandemi_covid_19_perkuat_kolaborasi_riset_pendidikan_dan_inovasi https://doi.org/10.18196/jai.2003124 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/7931 sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 112 lq 45 yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2015). accruals, 2(1), 68–81. https://doi.org/10.35310/accruals.v2i1.7 o’leary, d. e. (2010). intelligent systems in accounting, finance and management: isi journal and proceeding citations, and research issues from most-cited papers. intelligent systems in accounting, finance & management, 17(1), 41–58. https://doi.org/10.1002/isaf.312 prayanthi, i., & pantow, l. h. (2018). kovergensi ifrs dan tingkat konservatisme akuntansi di indonesia. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 13(2), 93–100. https://doi.org/10.24843/jiab.2018.v13.i02.p03 putri, t. m., & ariyanto, d. (2019). awareness mahasiswa akuntansi pada konvergensi international financial reporting standards (ifrs) di provinsi bali. e-jurnal akuntansi, 28(3), 1633–1649. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p01 rahmadhani, s., & rahmawati, i. n. (2015). pengaruh penerapan ifrs berdasarkan pengungkapan intellectual capital. jurnal ilmu manajemen dan akuntansi terapan (jimat), 7(1), 132 145.. retrieved from http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/117/115 ratmono, d., & septiana, p. (2016). dampak konvergensi ifrs, karakteristik perusahaan, dan kualitas auditor terhadap audit delay. journal of accounting and investment, 16(2), 86-95. https://doi.org/10.18196/jai.2015.0034.86-95 rohana, f., & ayem, s. (2019). pengaruh konvergensi ifrs dan profitabilitas terhadap pengungkapan corporate social responsibility. jurnal akuntansi, 7(1), 85 97. retrieved from https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/807 rosenstreich, d., & wooliscroft, b. (2009). measuring the impact of accounting journals using google scholar and the g-index. the british accounting review, 41(4), 227–239. https://doi.org/10.1016/j.bar.2009.10.002 samaha, k., & khlif, h. (2016). adoption of and compliance with ifrs in developing countries. journal of accounting in emerging economies, 6(1), 33–49. https://doi.org/10.1108/jaee-02-2013-0011 sari, s. (2019). analisis perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan psak konvergensi ifrs. moneter jurnal akuntansi dan keuangan, 6(1), 13–22. https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4642 setianto, a., & juliarto, a. (2014). penerapan ifrs dan hubungannya dengan komparabilitas pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan perusahaan. jurnal akuntansi dan auditing, 11(1), 83-102. retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/9700 suryandari, e., & arisanti, i. (2016). interpretasi investor non-profesional atas implementasi international financial reporting standard (ifrs) 8 dan pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 5 dalam perspektif framing information. journal of accounting and investment, 18(1), 128-140. https://doi.org/10.18196/jai.18165 syahdan, s. a., safriansyah, & lisandri. (2013). sebuah kesenjangan implementasi international financial reporting standars (ifrs), antara teori, praktik dan riset pada perguruan tinggi. jurnal riset akuntansi dan keuangan, 1(3), 215. https://doi.org/10.17509/jrak.v1i3.6697 tawiah, v., & boolaky, p. (2019). a review of literature on ifrs in africa. journal of accounting and organizational change, 16(1), 47–70. https://doi.org/10.1108/jaoc-092018-0090 tsalavoutas, i., tsoligkas, f., & evans, l. (2020). compliance with ifrs mandatory disclosure requirements: a structured literature review. journal of international accounting, auditing and taxation, 40, 100338. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100338 https://doi.org/10.35310/accruals.v2i1.7 https://doi.org/10.1002/isaf.312 https://doi.org/10.24843/jiab.2018.v13.i02.p03 https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p01 http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/117/115 https://doi.org/10.18196/jai.2015.0034.86-95 https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/807 https://doi.org/10.1016/j.bar.2009.10.002 https://doi.org/10.1108/jaee-02-2013-0011 https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4642 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/9700 https://doi.org/10.18196/jai.18165 https://doi.org/10.17509/jrak.v1i3.6697 https://doi.org/10.1108/jaoc-09-2018-0090 https://doi.org/10.1108/jaoc-09-2018-0090 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100338 sukmawati & pujiningsih ifrs adoption research in indonesia: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2022 | 113 wahyuni, e. t. (2011). the accountant perceptions of the ifrs convergence plan in indonesia. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 1(2), 85–96. https://doi.org/10.22219/jrak.v1i2.510 wahyuni, e. t., puspitasari, g., & puspitasari, e. (2020). has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016. journal of accounting and investment, 21(1), 19–44. https://doi.org/10.18196/jai.2101135 wahyuni, n. i. (2015). dampak implementasi ifrs terhadap pendidikan akuntansi di indonesia. jurnal akuntansi universitas jember, 9(1), 12. https://doi.org/10.19184/jauj.v9i1.1230 wardhani, r., utama, s., & rossieta, h. (2015). the effect of governance system and degree of convergence to ifrs on the quality of financial reporting: evidence from asia. corporate ownership and control, 12(4), 409–423. https://doi.org/10.22495/cocv12i4c3p8 wijayanti, s., & effriyanti. (2019). pengaruh penerapan ifrs, audit effort, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay. akuntabilitas: jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi, 13(1), 33–48. https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9479 yulio, w. s. (2016). pengaruh konvergensi ifrs, komite audit, dan kompleksitas perusahaan terhadap fee audit. jurnal akuntansi bisnis, 15(29), 77–92. retrieved from http://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/970 https://doi.org/10.22219/jrak.v1i2.510 https://doi.org/10.18196/jai.2101135 https://doi.org/10.19184/jauj.v9i1.1230 https://doi.org/10.22495/cocv12i4c3p8 https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9479 http://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/970 journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper lecturers’ financial wellness: the role of religiosity, financial literacy, behavior, and stress with gender as the moderating variable susnaningsih muat1* and khairil henry2 abstract research aims: the study’s objective is to propose and empirically test a model encompassing financial literacy, financial behavior, financial stress, religiosity, and the role of gender as moderating variable on financial wellness. design/methodology/approach: using a convenience sampling technique, an online survey was conducted to collect data from lecturers in pekanbaru, yielding 116 usable responses that were analyzed using partial least squares structural equation modeling (pls-sem). research findings: the study findings highlighted that financial behavior and religiosity positively impacted financial wellness, while financial stress significantly negatively influenced financial wellness. the study also confirmed the moderation role of gender in the relationship between financial literacy and financial wellness. theoretical contribution/originality: this study’s findings contribute to the literature by examining the role of religiosity as the determinant of financial wellness among lecturers. specifically, this study provides new insight into lecturers’ financial wellness because most previous studies focus on employees research limitation/implication: this cross-sectional study was conducted at a specific time, so the causal relationships could not be established. hence, researchers in the future may employ a longitudinal strategy to analyze changes in financial behavior and their effects across time keywords: financial wellness; financial literacy; financial behaviour; financial stress; religiosity introduction financial wellness, which refers to an individual’s financial health, is a comprehensive multidimensional concept that incorporates many aspects of personal finance (joo, 2008, p. 21). according to joo (2008), it cannot be assessed through one measure since it involves financial satisfaction, the objective status of the financial situation, financial attitude, and financial behavior. the term financial wellness is sometimes used interchangeably with financial well-being. according to the literature, well-being has five elements: career, social, financial, physical, and community – and wellness is an important part of overall well-being (gallup, 2021). another literature noted that if well-being is the affiliation: 1 department of management, faculty of economics and social sciences, universitas islam negeri sultan syarif kasim, riau, indonesia 2 department of tax administration, faculty of economics and social sciences, universitas islam negeri sultan syarif kasim, riau, indonesia *correspondence: susnaningsih@uin-suska.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.17428 citation: muat, s., & henry, k. (2023). lecturers’ financial wellness: the role of religiosity, financial literacy, behavior, and stress with gender as the moderating variable. journal of accounting and investment, 24(2), 427449. article history received: 24 des 2022 revised: 27 jan 2023 accepted: 03 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=myye4v4aaaaj&hl=en https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-cgpr6saaaaj https://mgtfeis.uin-suska.ac.id/ https://mgtfeis.uin-suska.ac.id/ https://mgtfeis.uin-suska.ac.id/ https://mgtfeis.uin-suska.ac.id/ https://d3adpfeis.uin-suska.ac.id/ https://d3adpfeis.uin-suska.ac.id/ https://d3adpfeis.uin-suska.ac.id/ https://d3adpfeis.uin-suska.ac.id/ mailto:susnaningsih@uin-suska. http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17428 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17428&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17428 muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 428 destination, wellness is a way of getting there; therefore, wellness is action-oriented (brandt, 2020). the general consensus among researchers is that financial wellness is a sub-construct of overall well-being (joo, 2008) evidence suggests that the employees’ health and well-being within the organization are among the most critical factors affecting its performance and success (bakker et al., 2019; turban & yan, 2016). numerous studies have shown that improving employees' wellbeing resulted in various positive effects on both individuals and organizations, including improved performance and productivity (hewett et al., 2018). when employees are performing at their best, institutions are at their best. however, when employees struggle financially, they are much less likely to be engaged and productive at work, directly impacting the institution’s success (manulife, n.d.). a survey also revealed that financially unwell employees spent more time worrying about their finances at work (manulife, 2015), and nearly half of the respondents admitted that their financial worries kept them from focusing on their jobs (manulife, 2016). the authors can therefore assume that bad performances are caused by reduced financial wellness and vice versa. in higher education institutions (heis), academic staff performance is shown in the webometrics world scientist ranking. in particular, indonesian academics' performance is relatively lower than other developing countries because no academics from indonesian heis reach this ranking (webometrics, 2022). indonesian heis are also suffering with their position in the qs world university ranking compared to universities in neighboring countries, such as singapore and malaysia. no indonesian heis broke into the top 100 global university rankings until 2021. meanwhile, two universities from singapore and one from malaysia are included in this cluster (qs world university ranking, 2022). regarding scientific publications indexed in scopus, the leading indonesian universities, including ui, itb, and ugm, also lagged compared to those of malaysia (antaranews.com, 2017). according to the qs asia university rankings for 2022, indonesia’s top ten universities, among the top 300 in asia, are in java (qs top universities, 2022). meanwhile, the universities on sumatera island (universitas sumatera utara, universitas andalas, and universitas syiah kuala) only managed to be in the top 650. specifically, it can be seen from the list that none of the universities in riau are ranked in the qs asia university ranking. statistics indicate that riau’s heis perform worse than some neighboring provinces. low performance denotes low well-being; accordingly, examining the factors that shaped the lecturers’ financial wellness is crucial, particularly in riau province. numerous researchers have attempted to explain and predict personal financial wellness. however, relatively little theoretically based empirical research on the relationship between personal financial problems and financial wellness concerns has appeared in the literature, suggesting a need for more empirical research. furthermore, most of the studies on financial wellness have been focused on employees (delafrooz & paim, 2011; garman et al., 1999; joo, 1998; joo & garman, 1998a, 1998b), college students (montalto et al., 2019), and young adults (rutherford & fox, 2010), but lack of study that focused on the financial wellness of lecturers or academicians. muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 429 past studies have also documented the determinants of financial wellness, such as financial education in the workplace (garman et al., 1999), financial behaviors, financial stress level, financial literacy, income, gender, marital status, homeownership, level of education (delafrooz & paim, 2011), financial self-efficacy, students’ loans (montalto et al., 2019), credit management, and attitude toward risk (rutherford & fox, 2010). nevertheless, research has been surprisingly limited to the influence of religion in one of the most important consumer domains: financial wellness. religious faith strongly influences and inspires many people (sarofim et al., 2020). religious belief also impacts peoples’ attitudes, motivation, and behavior (hood et al., 2009; minton et al., 2015). a study has found relationships between financial satisfaction and religiosity measures (kose & cinar, 2020); thus, since financial satisfaction is involved in determining financial wellness, it may be assumed that religiosity will impact financial wellness. this paper contributes to the literature in several ways. first, this study investigates the role of religiosity on the financial wellness of lecturers, which, to the best of researchers’ knowledge, has been scarcely examined in such a context. next, most previous empirical studies focused on workers' or employees’ financial wellness, while this survey is among lecturers. literature review and hypotheses development financial wellness joo (1998) conceptualized financial wellness as ‘the level of financial health,’ which includes satisfaction with material and non-material aspects of one’s financial situation, perception of financial stability including the adequacy of financial resources, and the objective amount of material and non-material financial resources that everyone possesses. financial wellness can be measured subjectively, using financial behavior scales, perceptions of personal finance, and financial satisfaction, or objectively using financial ratios, income, wealth, and consumption (joo, 2008). according to joo (2008), to measure financial wellness, previous studies used a combination of constructs such as income, wealth, consumption, financial behaviors, financial attitudes, and financial ratios since financial wellness is a multidimensional concept that cannot be measured with a single item. from previous studies, many factors are determinants of financial wellness. a study on workers in the us revealed that financial education in the workplace was effective because it resulted in better workers' financial wellness (garman et al., 1999). another study in malaysia found that financial behaviors, financial stress level, financial literacy, income, gender, marital status, homeownership, and education level had direct or indirect impacts on the financial wellness of workers (delafrooz & paim, 2011). additionally, financial behavior in using credit cards and student loans and financial selfefficacy are related to financial wellness (montalto et al., 2019). in their study on young adults, rutherford and fox (2010) uncovered that credit management, healthcare muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 430 coverage, financial satisfaction, spending behavior, planning horizon, and attitude toward financial risk influenced financial wellness. moreover, financial wellness and financial well-being are often used interchangeably. generally, financial well-being is defined as a state of being healthy, happy, and free from worry (joo, 2008). in this study, the term financial wellness will be explored, and determinants of financial wellness will also be examined. financial wellness has been measured using different kinds of proxies in previous studies. in his book chapter, joo (2008) proposed a financial wellness diagram, depicting that financial wellness is one of the components of overall well-being. it has four sub-constructs: objective status, financial satisfaction, financial behavior, and subjective perceptions (refer to figure 1). financial wellness diagram has been used to collect data from randomly chosen financial counseling and planning professionals in the us (joo, 2008). the survey’s findings revealed that having a fair amount of debt, an active saving and/or retirement plan, and adhering to a spending plan are examples of a condition of active financial health. a high level of financial satisfaction and low financial stress are two subjective criteria for financial wellness. the study’s findings also showed that the sub-constructs of wellness financial satisfaction, financial behavior, financial attitudes, financial stress, and objective financial status – can be used to separate financial wellness from the general idea of financial wellbeing. figure 1 financial wellness diagram (joo, 2008) the number of loans, sources of debt, financial attitude, financial behaviors, financial literacy, financial stress, and self-efficacy were also used to gauge financial wellness (montalto et al., 2019). in another study, financial wellness was measured with the subjective perception of personal finance, cash management, income adequacy, personal financial management, and consumer shopping skill (joo, 1998). in this study, financial wellness was measured with subjective perception, behavioral assessment, overall satisfaction with the financial situation index, solvency measure, amount of reserve funds, muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 431 monthly credit payments, monthly installment loan payments, monthly savings, and voluntary supplementary tax-sheltered employer-sponsored retirement contributions, which were adapted from a study by joo and garman (1998a). furthermore, this study adapted the ‘financial wellness diagram’ proposed by joo (2008) as the theoretical framework for explaining the financial wellness of lectures. to further elaborate on the financial wellness determinants, a new variable (religiosity) was added to the framework, which has not been studied in the previous literature. other variables were also adapted from joo’s (2008) financial wellness diagram: financial behavior, financial literacy (knowledge), and financial stress. additionally, the moderating effect of gender on the relationship between financial literacy and financial wellness will also be examined. financial literacy scholars defined financial literacy differently and considered it synonymous with financial knowledge (bucher‐koenen et al., 2017; hilgert et al., 2003; lusardi & mitchell, 2011). financial literacy is conceptualized as the knowledge of basic financial concepts and the ability to do simple calculations (lusardi, 2008a, 2008b; lusardi & mitchell, 2011). huston (2010) also conceptualized financial literacy as the knowledge of personal finance and the application of that knowledge. in addition, financial literacy is the ability to use knowledge and skills to effectively manage one’s financial resources for a lifetime of financial security (jump$tart, 2017). the prior research on financial literacy relied on multiple-choice or true-false-false test questions to objectively assess how well people understand basic and advanced financial concepts that they face daily (atkinson & messy, 2011; cameron et al., 2014; lucey, 2005; lusardi & mitchell, 2005, 2014; lusardi & tufano, 2009; van rooij et al., 2011). on the other hand, subjectively perceived financial literacy is a different technique to measure financial literacy. it comprises self-evaluation of financial knowledge or literacy (deenanath et al., 2019; lind et al., 2020; riitsalu & murakas, 2019; robb & woodyard, 2011). financial literacy was assessed in this study using measurable, objective criteria. the rationale for including financial literacy as a determinant of financial wellness is explained as follows. people with low financial literacy are more likely to have problems with debt (lusardi & tufano, 2009), less likely to participate in the stock market (van rooij et al., 2011), less likely to choose mutual funds with lower fees (hastings & tejeda-ashton, 2008), less likely to accumulate wealth and manage wealth effectively (hilgert et al., 2003), and less likely to plan for retirement (lusardi & mitchell, 2005, 2007, 2009). in a similar context, it is reasonable to assume that someone who has enough financial literacy is capable of recognizing a financial situation and using information about personal finance to make decisions that are both essential and suitable in their daily life (huston, 2010). financial literacy also has a direct relationship with financial well-being. empirical evidence has shown that financial literacy significantly impacts financial well-being. chu muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 432 et al. (2017) looked at it from a household perspective and found that households with higher financial literacy had a better chance of receiving a positive investment return from their portfolio choice. financial literacy, along with other variables such as retirement planning, self-control, wealth management, financial concern, academic ability, and demographic characteristic, also proved to be important factors in improving the financial well-being of retirees, the elderly, professionals, adults, and college students (adam et al., 2017; rajola et al., 2014; sabri, 2011; strömbäck et al., 2017; taft et al., 2013). hence, based on the arguments, this study posited that: h1: financial literacy is positively related to financial wellness. financial behavior financial behavior refers to human practices relevant to money management as ways to improve financial well-being (xiao, 2008). behaviors related to earning, spending, borrowing, and saving are considered common financial behaviors. desirable financial behavior may enhance consumers’ economic well-being and vice versa. according to xiao (2016), performing desirable financial behavior implies financial capability, and engaging in desirable financial behavior means the possession of adequate financial literacy. according to prior research, individuals who display desired behaviors in the areas of money management, credit and debt management, planning for different life events (e.g., marriage, college planning, retirement, estate planning), and consumerism are more likely to be financially healthy (joo, 2008). evidence has also uncovered that positive financial behaviors contributed to financial satisfaction among a sample of consumers who used credit counseling (xiao et al., 2009). therefore, based on the above discussion, the following hypothesis was formulated. h2: good financial behavior is positively related to financial wellness. financial stress financial stress occurs when someone is subjected to certain undesirable circumstances, such as changes to their present financial situation and dealing with an emergency that costs more money than they have available (kim et al., 2006; voydanoff, 1990). financial inadequacies in meeting essential financial needs to maintain a certain standard of living can also result in financial stress (yates, 2007). according to some experts, there are three main causes of financial stress: personal (such as illnesses and accidents), familial (such as marriages and births), and shock to one's financial circumstances (e.g., foreclosure, large decrease in saving, and legal problems) (joo & grable, 2004; prawitz et al., 2006). financial distress or, conversely, a low level of financial wellness could reasonably result from the accumulation of financial stress. being financially stressed can lead to negative outcomes, such as lower work performance (kim et al., 2006) and a decrease in overall well-being, including health conditions (kim et muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 433 al., 2006; kim & garman, 2003). financial stress also had a negative impact on financial well-being (mahdzan et al., 2019; mansor et al., 2022) and life satisfaction (wang & pullman, 2019). according to the research, people who are unhappy or under stress tend to be less driven, effective, and creative, which lowers the standard of their job (verne, 2014), further influencing their financial wellness. most research exposes that financial stress negatively impacts a person's financial situation, worsening their financial wellness. hence, this study posited that: h3: financial stress is negatively related to financial wellness. religiosity religiosity is defined as the intensity to which an individual participates, affiliates, and believes in any religion (mathras et al., 2016). another definition of religiosity states that religiosity refers to people’s varying tendencies to commit themselves to religious beliefs, principles, and activities. previous empirical evidence revealed that religious belief impacts peoples’ attitudes, motivation, and behavior (hood et al., 2009; minton et al., 2015). furthermore, the relationship between financial satisfaction and religiosity measures was also confirmed (kose & cinar, 2020). additionally, religious belief significantly impacts all aspects of human civilization and negatively affects human consumption (he et al., 2021). thus, this study formulated that: h4: religiosity is positively related to financial wellness. moderating effect of gender gender differences in financial literacy have been examined in previous studies. a survey among college students found that women generally had less knowledge about personal finance topics (chen & volpe, 2002). literature has also noted that women had significantly lower levels of financial literacy than men and chose the “do not know response” more often than men (lusardi & mitchell, 2014). even among the sample of educated women who graduated from a prestigious college in the us, financial literacy among women was quite low (mahdavi & horton, 2014). although there is not much empirical evidence on the relationship between financial literacy and financial wellness, the relationship between financial literacy and financial well-being has been inconclusive. financial literacy, along with other variables such as retirement planning, self-control, wealth management, financial concern, academic ability, and demographic characteristic, have been found to be important factors in improving financial well-being for retirees, the elderly, professionals, adults, and college students (adam et al., 2017; rajola et al., 2014; sabri, 2011; strömbäck et al., 2017; taft et al., 2013). conversely, other studies have disclosed contradicting results. for example, a study conducted on the elderly in italy uncovered that financial literacy was not a factor that influenced financial well-being (rajola et al., 2014), and a study conducted by muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 434 mahdzan et al. (2019) surprisingly found that financial knowledge had a significant negative relationship with financial well-being. since financial well-being is a broader construct of financial wellness, inconsistent findings in past studies about the effect of the same antecedent (financial literacy) on the outcome (financial wellness) are a strong case for testing a moderator (memon et al., 2019). in this study, it is therefore expected that gender will play an important role in influencing financial literacy and further affect the level of financial wellness. accordingly, in this study, gender would mediate between financial literacy and financial wellness. therefore, this study proposed that: h5: the relationship between financial literacy and financial wellness will be stronger for males than females. the conceptual framework illustrated in figure 2 was inferred from the literature review on the factors influencing financial wellness. figure 2 conceptual framework of the study research method research type, population, and sample this study aimed to examine the relationship between religiosity, financial literacy, financial behavior, and financial stress on the financial wellness of lecturers and assess the role of gender in the relationship between financial literacy and financial wellness. related to that, it is not an interpretation study that needs a deeper understanding of the research problem; it needs empirical data that can be analyzed statistically to detect the underlying problems. thus, the positivist approach fitted the intended objective of the study to employ the quantitative method. the research process involved identifying the population, examining the sample, and conducting a statistical analysis of the variables. renowned scholars have widely used this research paradigm in social sciences as it allows muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 435 researchers to test the theory and hypotheses based on objective (data) measures to support the results. this study adopted the survey research method to provide standardized information that could be used to examine the association between the constructs. the cost-effective survey method allows quick responses and higher control over the respondents (malhotra, 2010). over the years, surveys have been frequently employed by numerous market researchers to describe the population and explain behavior with a high level of validity (lazar et al., 2017). furthermore, survey research is the method of choice when measuring individuals’ attitudes, activities, opinions, and beliefs (christensen et al., 2015). this study's population was lecturers teaching at the pekanbaru, riau province university. compared to other regions in riau province, pekanbaru, the province’s capital, has many universities; thus, pekanbaru was chosen as the study context. the sampling method in this study used a "convenience sampling technique" at each university, which became the unit of analysis. the lecturers came from six universities: universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, universitas riau, universitas islam riau, universitas lancang kuning, universitas muhammadiyah riau, and universitas abdurrab. operational definition and data collection technique a self-administered questionnaire with six sections was the study's instrument. the respondent's sociodemographic information is covered in the first section, while the main variables are presented in sections 2 through 6. table 1 provides a summary of the questionnaire's section details. this study collected data online using an electronic questionnaire in the first half of 2020. due to the social restriction caused by the covid-19 pandemic, the questionnaires were distributed fully via social media, such as whatsapp, facebook, and telegram. questionnaires were shared through some enumerators working in the university that became the targeted institution of data collection. data analysis technique assigning data to the constructs and creating connections between the constructs are both parts of data analysis. several techniques were used to analyze the information gathered from the completed questionnaires. the data were edited, coded, and categorized before being entered as input into the ibm spss statistical program. second, the descriptive analysis was conducted using the same program. third, using the smartpls 4.0.8.7 program, the structural model's capacity for prediction and the connections between constructs were investigated. smartpls was employed in data analysis due to its usefulness in developing the theoretical framework, and this software was also very useful for prediction (urbach & ahlemann, 2010). muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 436 table 1 summary of sections in the questionnaire section no of items definition/types of questions measurement adapted from demographics 14 university name, faculty, gender, age, religion, marital status, number of dependence, education, employment status, income, having debt/no financial wellness 8 eight questions on financial wellness concern overall satisfaction with the financial situation, ability to meet living expenses, financial management, savings for retirement, financial adequacy, and current financial satisfaction. 10-point likert scale joo and garman (1998a) religiosity 13 questions related to intrinsic and extrinsic religiousness include enjoying learning about religion, spending time on prayers, having a sense of god’s presence, and attending religious services. 5-point likert scale darvyri et al. (2014) financial literacy 15 financial literacy items assessed respondents’ knowledge of whether a statement regarding personal finance was true or false. true/false (score summed and computed as ratio) chen and volpe (1998) financial behavior 9 regularly conducting certain financial behaviors, such as tracking monthly expenses, spending within the budget, paying bills on time, saving, and setting money aside 3-point likert scale xiao et al. (2009) financial stress 9 nine questions on financial stress include items related to worry over delay in payment, bill payment, financial condition, medical cost, ability to provide food and care for sickness, stress and suffering depression over the financial condition 3-point likert scale delafrooz and paim (2013) results and discussion descriptive analysis of respondents the demographic details of the respondents are highlighted in table 2. regarding gender, there were 43 male respondents (37.1%) and 73 female respondents (62.9%). most respondents were civil servant lecturers (50.0%), 47.4% were from private universities, and 2.6% were non-permanent lecturers. concerning the monthly income category, muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 437 approximately 58.6% reported being in the upper middle-income range of idr 3 million to idr 7 million. in addition, the majority of respondents had master’s degrees (84.5%), and the rest had already pursued a doctoral degree. around 10% of the respondents earned less than idr 3 million representing the low-income category, and around 30%, representing the high-income category, with a monthly income of more than idr 7 million. table 2 respondent profile variables frequency % gender male 43 37.1 female 73 62.9 lecturers ‘status government’s employee 58 50.0 private employee 55 47.4 non-permanent lecturer 3 2.6 monthly individual income between idr 1 – 3 million 12 10.3 between idr 3 – 5 million 44 37.9 between idr 5 – 7 million 24 20.7 between idr 7 – 9 million 31 26.7 more than idr 9 million 5 4.3 highest education level master 98 84.5 phd 18 15.5 marital status single 10 8.6 married 104 89.7 divorced/widowed 2 1.7 descriptive analysis of variables the descriptive statistic for each of the model's tested variables is shown in table 3. the standard deviation for financial well-being revealed that the variable was relatively volatile compared to other variables, with a mean score of 7.393 out of 10. another highly volatile variable was financial literacy, with a mean score of 10.543 out of 15. besides, financial stress had the lowest mean score (1.524) compared to other variables. table 3 descriptive statistic of variables n min max mean std. deviation skewness kurtosis statistic statistic statistic statistic statistic statistic std. error statistic std. error tfl 116 6 15 10.543 1.953 -.212 .225 -.390 .446 fb 116 1.44 3.00 2.389 0.354 -.391 .225 -.507 .446 fs 116 1.00 2.56 1.524 0.306 .694 .225 .498 .446 fw 116 2.50 10.00 7.393 1.560 -.298 .225 .138 .446 religiosity 116 1.00 4.08 2.249 0.505 .119 .225 1.442 .446 note: tfl = total financial literacy (total correct answer), fb = financial behavior, fs = financial stress, fw = financial wellness muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 438 common method variance partial least squares (pls) using the smartpls 4.0.8.7 version (ringle et al., 2022) was utilized as the statistical tool to examine the measurement and structural model because it does not require normality assumption, and survey research is not normally distributed (chin et al., 2003). since data were only obtained from one source, the potential of common method bias was first examined by analyzing the full collinearity as recommended by kock and lynn (2012) and kock (2015). with this approach, each variable was regressed against a common variable, and if the vif value is less than 3.3, there is no bias resulting from using only a single source. because the vif result yielded a vif value of less than 3.3, single-source bias was not a serious issue with this study’s data. see table 4. table 4.full collinearity testing variable vif financial behavior 1.138 financial literacy 1.023 financial stress 1.484 financial wellness 1.538 religiosity 1.164 measurement model the path for measurement model is shown in figure 3. the authors followed and tested the model using a two-step approach recommended by anderson & gerbing (1988). following the recommendation of hair et al. (2019) and ramayah et al. (2018), the authors first tested the measurement model to test the validity and reliability of the instruments used and proceeded to run the structural model to test the hypothesis developed. the loadings, average variance extracted (ave), and composite reliability (cr) for the measurement model were assessed. the loadings values should be ≥0.5, the ave should be ≥ 0.5, and the cr should be ≥ 0.7. as shown in table 5, the aves were higher than 0.5, and the crs were higher than 0.7. the loadings were also acceptable, with values of more than 0.5 (hair et el., 2019). in addition, the items with loading below 0.5 were deleted. the htmt criterion proposed by henseler et al. (2015) and modified by franke & sarstedt (2019) was then used in step 2 to evaluate the discriminant validity. the htmt values should be ≤ 0.85 for the moderate criterion and ≤ 0.90 for the lenient criterion. it can be inferred that the respondent recognized that the five constructs were distinct because, as shown in table 6, the values of htmt were all lower than the stricter criterion of ≤ 0.85; as such, the authors could conclude that the respondents understood that the five constructs were distinct because the htmt values were all lower than 0.85 (refer to table 6). taken together both these validity tests has shown that the measurement items were both valid and reliable. muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 439 figure 3 pls-sem path model note: tfl=total financial literacy (objective measured), fb=financial behavior, fs= financial stress, fw= financial wellness. table 5 results summary for reflective measurement models constructs items indicator reliability convergent validity internal consistency reliability outer loadings ave composite reliability cronbach’s alpha >0.50 >0.50 >0.7 >0.7 financial literacy tfl sim na na na financial behavior fb2 0.527 0.524 0.810 0.713 fb4 0.658 fb6 0.796 fb7 0.867 financial stress fs2 0.693 0.535 0.737 0.709 fs3 0.812 fs4 0.800 fs7 0.612 religiosity r9 0.884 0.714 0.882 0.797 r10 0.887 r11 0.758 r12 financial wellness fw1 0.697 0.580 0.916 0.896 fw2 0.843 fw3 0.864 fw4 0.694 fw5 0.683 fw6 0.721 fw7 0.701 fw8 0.858 note: sim = single item measure; na = not applicable muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 440 table 6 discriminant validity (htmt) financial behavior financial literacy financial stress financial wellness religiosity financial behavior financial literacy 0.092 financial stress 0.293 0.131 financial wellness 0.294 0.057 0.651 religiosity 0.213 0.143 0.289 0.28 structural model as hair et al. (2017) and cain et al. (2016) suggested, the authors assessed the multivariate skewness and kurtosis. the cut-off value for skewness is +/3, and kurtosis is +/20. the results showed that the data the authors collected were not multivariate normal, with mardia’s multivariate skewness (β = 4.037, p< 0.01) and mardia’s multivariate kurtosis (β = 35.997, p< 0.01). these numbers were all greater than the cut-off value, so it can be concluded that the data were not multivariate normal. since the data were not multivariate normal, when the authors ran the analysis later for the structural model, the bootstrapping procedure would be run to correct the standard errors, as hair et al. (2019) recommended. using a 5,000-sample re-sample bootstrapping approach, the authors presented the path coefficients, the standard errors, t-values, and p-values for the structural model (ramayah et al., 2018). it is also based on hahn and ang's (2017) argument that p-values are a poor criterion for determining the significance of a hypothesis and that a combination of p-values, confidence intervals, and effect sizes should be used instead. the overview of the criteria the authors utilized to assess the developed hypotheses may be seen in table 7. the authors tested the effect of the three predictors on financial wellness, and the r2 was 0.451, showing that all four predictors explained 45.1% of the variance in financial wellness. financial behavior (β = 0.247, p< 0.01) and religiosity (β = 0.161, p< 0.05) were all positively related to financial wellness; thus, h2 and h4 were supported. on the contrary, financial stress (β = -0.461, p< 0.01) was negatively related to financial wellness, and h3 was also supported. the relationship between financial literacy (β = -0.013, p> 0.05) was not statistically proven; hence, h1 was not supported. table 7 hypotheses testing hypotheses std beta std error t value p values bci ll bci ul f2 vif decision h1 : fl (+) ➔ fw -0.124 0.088 1.406 0.080 -0.269 0.020 0.017 1.653 not supported h2 : fb (+) ➔ fw 0.247 0.078 3.173 0.001 0.102 0.350 0.099 1.152 supported h3 ; fs (-) ➔ fw -0.461 0.076 6.063 0.000 -0.583 -0.333 0.336 1.186 supported h4 : religiosity (+) ➔ fw 0.161 0.071 2.264 0.011 0.038 0.263 0.043 1.137 supported h5 : fl*gender (+)➔ fw 0.250 0.1400 1.778 0.038 0.034 0.488 0.023 1.766 supported note: fl = financial literacy; fb = financial behavior; fs = financial stress; fw = financial wellness. the authors used a 95% confidence interval with a bootstrapping of 5,000. muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 441 besides reporting the ρ-value, both the substantive significance (effect size) and statistical significance (ρ-value) are crucial to be reported (sullivan & feinn, 2012). a guideline by (cohen, 1988) was followed to measure the effect size. based on cohen (1988), the values of 0.02, 0.15, and 0.35 represent the small, medium, and large effects, respectively. in this study (refer to table 7), financial stress (f2 = 0.336) had a medium effect on financial wellness, while financial behavior (f2 = 0.099) and religiosity (f2 = 0.043) had a small effect on financial wellness. for the moderating effect, financial literacy interaction with gender (f2 = 0.023) also had a small effect on financial wellness. preacher & hayes (2008) suggest examining confidence interval [ll and ul] and suggest a zero should not straddle in between. as seen in table 7, for the supported hypotheses there are no zero straddle in between the bci ll and bci ul. the next step was testing the moderation hypothesis. a third construct, known as a moderator, can alter or influence the relationship between the independent and dependent variables. (dawson, 2014; hair et al., 2017). the categorical data type was used as the moderating variable in this study, and the analysis was conducted utilizing the smartpls 4.0.8.7 version. moreover, the orthogonalizing approach was used in the moderation assessment (henseler & chin, 2010). using this approach, which expands on the indicator technique, all product indicators for the interaction terms must be created (ramayah et al., 2018). the first step was establishing an interaction between gender as the moderating variable and financial literacy. as a result, the r2 for the main model (without the interaction) was 0.451, and with the interaction effect mode, the r2 was 0.466. the r2 change of 0.028 indicates that with the addition of three interaction terms, the r2 changed by about 2.8% (additional variance). next, the effect size was calculated using the formula: 𝑓2 = 𝑅2 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑅2 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 1 − 𝑅2 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 (1) based on the guideline, 0.005, 0.01, and 0.025 show the standards for small, medium, and large effect sizes (kenny, 2016). therefore, based on the value of 0.028, it can be concluded that the effect size was large. to obtain the significance of the relationship, the bootstrapping procedure was then conducted. the cut-off value for the t-test is 1.645 (α=0.05). as seen in table 7, the interaction term yielded a t-value greater than 1.645 for the one-tailed test with a significant level of 5%. therefore, it can be concluded that hypothesis h5 was accepted. next, as suggested by dawson (2014), to further elaborate on the moderating phenomenon of gender, the pattern of the interaction effect was plotted to see how the moderator changed the relationship between constructs in the following figure. as seen in figure 4, the line labeled for males had a steeper gradient when compared to females, indicating that the positive relationship between financial literacy and financial wellness would be stronger for males. therefore, the hypothesis (h5), which stated that the positive relationship between financial literacy and financial wellness would be stronger for males than females, was supported. muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 442 figure 4 interaction plot (financial literacy*gender) discussion the study aims to analyze the factors influencing the financial wellness of lecturers in pekanbaru and the role of gender as a moderating variable. this research on the financial wellness determinants in the context of lecturers is relevant to today’s heis performance in riau province, which judging from its performance, is far left behind compared to heis in some neighboring provinces in sumatra and java. in this regard, higher financial wellness will be correlated with higher performance. thus, in heis where outstanding performance exists, it can be presumed that the academic staff in those particular heis are financially healthy. from a total of 116 respondents, this study found evidence that lecturers’ financial wellness was relatively high at an average of 7.393, which seems contrary to the initial estimation. however, the standard deviation of financial wellness was high, indicating that some respondents had very low financial wellness while others might have a higher level. the study also revealed that three out of four variables were significantly related to financial wellness (financial behavior, financial stress, and religiosity), thus supporting h2, h3, and h4. these findings are consistent with delafrooz and paim (2011), who found that financial behaviors, financial stress level, and financial literacy, along with some demographic variables, significantly contribute to financial wellness, and montalto et al. (2019), who uncovered that financial behavior in using a credit card is one variable that influences financial wellness. the findings are also in line with mahdzan et al. (2019) and mansor et al. (2022), who found that financial stress had a negative impact on financial well-being, and being financially stressed, according to kim et al. (2006), could lead to negative outcomes, such as lower work performance, which may further impact financial wellness. the study’s findings also supported the relationship between religiosity and financial wellness, which has been under-studied in previous research. past studies, which confirmed this relationship, are hood et al. (2009) and minton et al. (2015), who reported muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 443 that religious belief impacted peoples’ attitudes, motivation, and behavior and would further affect financial wellness, and kose and cinar (2020) who found that religiosity was related to financial satisfaction. additionally, religious belief significantly affected all aspects of human civilization and negatively affected human consumption (he et al., 2021). the moderating effect of gender on the relationship between financial literacy and financial wellness has also been confirmed in this study. this finding corroborates a previous study that found gender differences in financial literacy (chen & volpe, 2002; lusardi & mitchell, 2014). even among the sample of educated women who graduated from a prestigious college in the us, financial literacy among women was quite low (mahdavi & horton, 2014). the hypothesis that was not supported was the one predicting a positive relationship between financial literacy and financial wellness (h1), showing an insignificant negative relationship. this result implies that the financial literacy level of lecturers did not relate to their financial wellness, which contradicts some previous findings (adam et al., 2017; delafrooz & paim, 2011; rajola et al., 2014; sabri, 2011; strömbäck et al., 2017; taft et al., 2013). this unexpected relationship is because having good financial knowledge does not necessarily translate into positive financial attitudes and behaviors that lead to better financial wellness. conclusion this study examined financial literacy, financial behavior, financial stress, and religiosity as the factors which influenced the financial wellness of lecturers and the role of gender as moderating variable in the relationship between financial literacy and financial wellness. the context of this study was lecturers in pekanbaru, the capital city of riau province. the results confirmed a significant positive relationship between financial behavior and religiosity on financial wellness, while a significant negative relationship existed between financial stress and financial wellness. this study also verified the role of gender as moderating variable in the relationship between financial literacy and financial wellness. these findings contribute to the literature on the determinant factors of financial wellness by adding religiosity as a variable that has not been well examined in previous research. these findings have implications for the heis management to consider having a capacitybuilding program targeted for lecturers to increase their performance. furthermore, due to the significant effects of financial stress on lecturers’ financial wellness, reducing financial stress will greatly impact financial wellness. financial stress is common and detrimental to both employees and employers. for this reason, implementing initiatives that assist staff in avoiding debt and poverty, overcoming financial stress, and forming sound financial habits over the long term are in everyone's best interests. since money is one of the greatest causes of stress today (verne, 2014), in some cases, those with financial troubles may seek help from credit counseling or personal financial planners. muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 444 it is vital to recognize the present study's several limitations. first, causal connections could not be made because this cross-sectional study was done at a particular time. thus, researchers in the future may employ a longitudinal strategy to analyze changes in financial behavior and their effects across time. second, the model developed in this study did not consider the role of financial satisfaction and subjective perception in determining lecturers’ financial wellness. therefore, incorporating financial satisfaction and subjective perception, as suggested in the financial wellness framework proposed by joo (2008), may provide a more in-depth understanding of the formation of financial wellness. lastly, this study’s sample consisted of main lecturers attached to the university, and the total respondent was relatively small; hence, the findings might not be generalized to other lecturers (e.g., from other kinds of heis). references adam, a. m., frimpong, s., & boadu, m. o. (2017). financial literacy and financial planning: implication for financial well-being of retirees. business and economic horizons, 13(2), 224–236. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=664718 anderson, j. c., & gerbing, d. w. (1988). structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. psychological bulletin, 103(3), 411–423. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411 antaranews.com. (2017). indonesia should learn from malaysia. antara news. https://en.antaranews.com/news/112039/indonesia-should-learn-from-malaysia atkinson, a., & messy, f.-a. (2011). assessing financial literacy in 12 countries: an oecd/infe international pilot exercise. journal of pension economics and finance, 10(04), 657–665. https://doi.org/10.1017/s1474747211000539 bakker, a. b., hetland, j., olsen, o. k., & espevik, r. (2019). daily strengths use and employee well-being: the moderating role of personality. journal of occupational and organizational psychology, 92(1), 144–168. https://doi.org/10.1111/joop.12243 brandt. (2020, september 21). what is the difference between wellness and well-being ? dr.brandt. https://blog.drbrandtskincare.com/wellness-vs-wellbeing/ bucher‐koenen, t., lusardi, a., alessie, r., & van rooij, m. (2017). how financially literate are women? an overview and new insights. journal of consumer affairs, 51(2), 255–283. https://doi.org/10.1111/joca.12121 cain, m. k., zhang, z., & yuan, k.-h. (2016). univariate and multivariate skewness and kurtosis for measuring nonnormality: prevalence, influence and estimation. behavior research methods, 49(5), 1716–1735. https://doi.org/10.3758/s13428-016-0814-1 cameron, m. p., calderwood, r., cox, a., lim, s., & yamaoka, m. (2014). factors associated with financial literacy among high school students in new zealand. international review of economics education, 16, 12–21. https://doi.org/10.1016/j.iree.2014.07.006 chen, h., & volpe, r. p. (1998). an analysis of personal financial literacy among college students. financial services review, 7(2), 107–128. https://doi.org/10.1016/s10570810(99)80006-7 chen, h., & volpe, r. p. (2002). gender differences in personal financial literacy among college students. financial services review, 11(3), 289–307. http://maagblog.ysu.edu/financialliteracy/files/2009/03/volpe2.pdf chin, w. w., marcolin, b. l., & newsted, p. r. (2003). a partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=664718 https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411 https://en.antaranews.com/news/112039/indonesia-should-learn-from-malaysia https://doi.org/10.1017/s1474747211000539 https://doi.org/10.1111/joop.12243 https://blog.drbrandtskincare.com/wellness-vs-wellbeing/ https://doi.org/10.1111/joca.12121 https://doi.org/10.3758/s13428-016-0814-1 https://doi.org/10.1016/j.iree.2014.07.006 https://doi.org/10.1016/s1057-0810(99)80006-7 https://doi.org/10.1016/s1057-0810(99)80006-7 http://maagblog.ysu.edu/financialliteracy/files/2009/03/volpe2.pdf muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 445 carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. information systems research, 14(2), 189–217. https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 christensen, l. b., johnson, r. b., & turner, l. a. (2015). research methods, design, and analysis (12. ed., global ed). pearson. chu, z., wang, z., xiao, j., & zhang, w. (2017). financial literacy, portfolio choice and financial well-being. social indicators research, 132(2), 799–820. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1309-2 cohen, j. (1988). statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed). l. erlbaum associates. darvyri, p., galanakis, m., avgoustidis, a. g., pateraki, n., vasdekis, s., & darviri, c. (2014). the revised intrinsic/extrinsic religious orientation scale in a sample of attica’s inhabitants. psychology, 05(13), 1557–1567. https://doi.org/10.4236/psych.2014.513166 dawson, j. f. (2014). moderation in management research: what, why, when, and how. journal of business and psychology, 29(1), 1–19. https://doi.org/10.1007/s10869-0139308-7 deenanath, v., danes, s. m., & jang, j. (2019). purposive and unintentional family financial socialization, subjective financial knowledge, and financial behavior of high school students. journal of financial counseling and planning, 30(1), 83–96. https://doi.org/10.1891/1052-3073.30.1.83 delafrooz, n., & paim, l. h. (2011). determinants of financial wellness among malaysia workers. african journal of business management, 5(24), 10092. http://search.proquest.com/openview/2cf9ecd4667f18d882fa473c7d9093be/1?pqorigsite=gscholar&cbl=816394 delafrooz, n., & paim, l. h. (2013). role of financial stress on relationship between financial problem and financial wellness among malaysia workers. african journal of business management, 7(20), 1966–1972. 10.5897/ajbm12.082 franke, g., & sarstedt, m. (2019). heuristics versus statistics in discriminant validity testing: a comparison of four procedures. internet research, 29(3), 430–447. https://doi.org/10.1108/intr-12-2017-0515 gallup. (2021, march 22). wellness vs. well-being: what’s the difference?. gallup.com. https://www.gallup.com/workplace/340202/wellness-wellbeing-difference.aspx garman, e. t., kim, j., kratzer, c. y., brunson, b. h., & joo, s. (1999). workplace financial education improves personal financial wellness. journal of financial counseling and planning, 10(1), 80–91. scopus. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2s2.0-84878294187&partnerid=40&md5=859dddca6442a93cb307319e074b3a26 hahn, e. d., & ang, s. h. (2017). from the editors: new directions in the reporting of statistical results in the journal of world business. journal of world business, 52(2), 125– 126. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.12.003 hair, j. f., hult, g. t. m., ringle, c. m., & sarstedt, m. (2017). a primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem) (second edition). thousand oaks: sage. hair, j. f., risher, j. j., sarstedt, m., & ringle, c. m. (2019). when to use and how to report the results of pls-sem. european business review, 31(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/ebr-11-2018-0203 hastings, j., & tejeda-ashton, l. (2008). financial literacy, information, and demand elasticity: survey and experimental evidence from mexico (no. w14538). national bureau of economic research. https://doi.org/10.3386/w14538 he, y., wang, y., & gao, x. (2021). what role does religion have in shaping human consumption? religions, 13(1), 8. https://doi.org/10.3390/rel13010008 https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 https://doi.org/10.1007/s11205-016-1309-2 https://doi.org/10.4236/psych.2014.513166 https://doi.org/10.1007/s10869-013-9308-7 https://doi.org/10.1007/s10869-013-9308-7 https://doi.org/10.1891/1052-3073.30.1.83 http://search.proquest.com/openview/2cf9ecd4667f18d882fa473c7d9093be/1?pq-origsite=gscholar&cbl=816394 http://search.proquest.com/openview/2cf9ecd4667f18d882fa473c7d9093be/1?pq-origsite=gscholar&cbl=816394 https://academicjournals.org/journal/ajbm/article-abstract/44b0a3315401 https://doi.org/10.1108/intr-12-2017-0515 https://www.gallup.com/workplace/340202/wellness-wellbeing-difference.aspx https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84878294187&partnerid=40&md5=859dddca6442a93cb307319e074b3a26 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84878294187&partnerid=40&md5=859dddca6442a93cb307319e074b3a26 https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.12.003 https://doi.org/10.1108/ebr-11-2018-0203 https://doi.org/10.3386/w14538 https://doi.org/10.3390/rel13010008 muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 446 henseler, j., & chin, w. w. (2010). a comparison of approaches for the analysis of interaction effects between latent variables using partial least squares path modeling. structural equation modeling, 17(1), 82–109. https://doi.org/10.1080/10705510903439003 henseler, j., ringle, c. m., & sarstedt, m. (2015). a new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. journal of the academy of marketing science, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8 hewett, r., liefooghe, a., visockaite, g., & roongrerngsuke, s. (2018). bullying at work: cognitive appraisal of negative acts, coping, well-being, and performance. journal of occupational health psychology, 23(1), 71–84. https://doi.org/10.1037/ocp0000064 hilgert, m. a., hogarth, j. m., & beverly, s. g. (2003). household financial management: the connection between knowledge and behavior. fed. res. bull., 89, 309. http://heinonlinebackup.com/hol-cgibin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/fedred89&section=90 hood, r. w., hill, p. c., & spilka, b. (2009). the psychology of religion, fourth edition: an empirical approach (fourth edition). the guilford press. huston, s. j. (2010). measuring financial literacy. journal of consumer affairs, 44(2), 296–316. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x/full joo, s. (1998). personal financial wellness and worker job productivity. virginia tech. http://theses.lib.vt.edu/theses/available/etd-4198-155242/ joo, s. (2008). personal financial wellness. in j. j. xiao (ed.), handbook of consumer finance research (pp. 21–33). springer. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0387-75734-6_2 joo, s., & garman, e. t. (1998a). personal financial wellness may be the missing factor in understanding and reducing worker absenteeism. personal finances and worker productivity, 2(2), 172–182. http://www.faircredit.org/files/47.pdf joo, s., & garman, e. t. (1998b). the potential effects of workplace financial education based on the relationship between personal financial wellness and worker job productivity. personal finances and worker productivity, 2(1), 163–173. http://faircredit.org/files/58.pdf joo, s., & grable, j. e. (2004). an exploratory framework of the determinants of financial satisfaction. journal of family and economic issues, 25(1), 25–50. https://doi.org/10.1023/b:jeei.0000016722.37994.9f jump$tart. (2017). national standards in k-12 personal finance education (4th edition second printing). jump$tart coalition for personal financial literacy. https://www.jumpstart.org/wpcontent/uploads/2018/01/2017_nationalstandardsbook.pdf kenny, d. a. (2016). moderator variables. https://davidakenny.net/cm/moderation.htm kim, j., & garman, e. t. (2003). financial stress and absenteeism: an empirically. derived model. journal of financial counseling and planning, 14(1), 31. http://search.proquest.com/openview/56c30fe9789aea1d19e18d668beb19ea/1?pqorigsite=gscholar&cbl=38873 kim, j., sorhaindo, b., & garman, e. t. (2006). relationship between financial stress and workplace absenteeism of credit counseling clients. journal of family and economic issues, 27(3), 458–478. https://doi.org/10.1007/s10834-006-9024-9 kock, n. (2015). common method bias in pls-sem: a full collinearity assessment approach. international journal of e-collaboration, 11(4), 1–10. https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101 https://doi.org/10.1080/10705510903439003 https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8 https://doi.org/10.1037/ocp0000064 http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/fedred89&section=90 http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/fedred89&section=90 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x/full http://theses.lib.vt.edu/theses/available/etd-4198-155242/ http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-75734-6_2 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-75734-6_2 http://www.faircredit.org/files/47.pdf http://faircredit.org/files/58.pdf https://doi.org/10.1023/b:jeei.0000016722.37994.9f https://www.jumpstart.org/wp-content/uploads/2018/01/2017_nationalstandardsbook.pdf https://www.jumpstart.org/wp-content/uploads/2018/01/2017_nationalstandardsbook.pdf https://davidakenny.net/cm/moderation.htm http://search.proquest.com/openview/56c30fe9789aea1d19e18d668beb19ea/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38873 http://search.proquest.com/openview/56c30fe9789aea1d19e18d668beb19ea/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38873 https://doi.org/10.1007/s10834-006-9024-9 https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101 muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 447 kock, n., & lynn, g. (2012). lateral collinearity and misleading results in variance-based sem: an illustration and recommendations. journal of the association for information systems, 13(7), 546–580. https://doi.org/10.17705/1jais.00302 kose, t., & cinar, k. (2020). a global assessment of the relationship between religiosity and financial satisfaction. the social science journal, 1–21. https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1808769 lazar, j., feng, j. h., & hochheiser, h. (2017). research methods in human computer interaction (2nd edition). elsevier. lind, t., ahmed, a., skagerlund, k., strömbäck, c., västfjäll, d., & tinghög, g. (2020). competence, confidence, and gender: the role of objective and subjective financial knowledge in household finance. journal of family and economic issues, 41(4), 626–638. https://doi.org/10.1007/s10834-020-09678-9 lucey, t. a. (2005). assessing the reliability and validity of the jump$tart survey of financial literacy. journal of family and economic issues, 26(2), 283–294. https://doi.org/10.1007/s10834-005-3526-8 lusardi, a. (2008a). financial literacy: an essential tool for informed consumer choice?. national bureau of economic research. https://doi.org/10.3386/w14084 lusardi, a. (2008b). household saving behavior: the role of financial literacy, information, and financial education programs. national bureau of economic research. https://doi.org/10.3386/w13824 lusardi, a., & mitchell, o. s. (2005). financial literacy and planning: implications for retirement well-being. michigan retirement research center research paper no. wp, 108. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.881847 lusardi, a., & mitchell, o. s. (2007). baby boomer retirement security: the roles of planning, financial literacy, and housing wealth. journal of monetary economics, 54(1), 205–224. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.12.001 lusardi, a., & mitchell, o. s. (2009). how ordinary consumers make complex economic decisions: financial literacy and retirement readiness. national bureau of economic research. https://doi.org/10.3386/w15350 lusardi, a., & mitchell, o. s. (2011). financial literacy and retirement planning in the united states. journal of pension economics & finance, 10(4), 509–525. https://doi.org/10.1017/s147474721100045x lusardi, a., & mitchell, o. s. (2014). the economic importance of financial literacy: theory and evidence. journal of economic literature, 52(1), 5–44. http://dx.doi.org/10.1257/jel.52.1.5 lusardi, a., & tufano, p. (2009). debt literacy, financial experiences, and overindebtedness (working paper no. 14808). national bureau of economic research. https://doi.org/10.3386/w14808 mahdavi, m., & horton, n. j. (2014). financial knowledge among educated women: room for improvement. journal of consumer affairs, 48(2), 403–417. https://doi.org/10.1111/joca.12032 mahdzan, n. s., zainudin, r., sukor, m. e. abd., zainir, f., & wan ahmad, w. m. (2019). determinants of subjective financial well-being across three different household income groups in malaysia. social indicators research, 146, 699–726. https://doi.org/10.1007/s11205-019-02138-4 malhotra, n. k. (2010). marketing research_ an applied orientation (sixth edition). pearson. mansor, m., sabri, m. f., mansur, m., ithnin, m., magli, a. s., husniyah, a. r., mahdzan, n. s., othman, m. a., zakaria, r. h., mohd satar, n., & janor, h. (2022). analysing the predictors of financial stress and financial well-being among the bottom 40 percent https://doi.org/10.17705/1jais.00302 https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1808769 https://doi.org/10.1007/s10834-020-09678-9 https://doi.org/10.1007/s10834-005-3526-8 https://doi.org/10.3386/w14084 https://doi.org/10.3386/w13824 https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.881847 https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.12.001 https://doi.org/10.3386/w15350 https://doi.org/10.1017/s147474721100045x http://dx.doi.org/10.1257/jel.52.1.5 https://doi.org/10.3386/w14808 https://doi.org/10.1111/joca.12032 https://doi.org/10.1007/s11205-019-02138-4 muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 448 (b40) households in malaysia. international journal of environmental research and public health, 19(19), 12490. https://doi.org/10.3390/ijerph191912490 manulife. (2015). manulife/ipsos reid health and wealth study 2015. manulife health and wealth. manulife. (2016). how your employees’ financial wellness affects your business results from manulife financial wellness index 2016. manulife health and wealth. manulife. (n.d.). how financial wellness impacts engagement and productivity | manulife plan & learn for business. manulife.ca. https://www.manulife.ca/business/plan-andlearn/healthy-wealthy-workplace/how-financial-wellness-impacts-engagement-andproductivity.html mathras, d., cohen, a. b., mandel, n., & mick, d. g. (2016). the effects of religion on consumer behavior: a conceptual framework and research agenda. journal of consumer psychology, 26(2), 298–311. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2015.08.001 memon, m. a., cheah, j.-h., ramayah, t., ting, h., chuah, f., & cham, t. h. (2019). moderation analysis: issues and guidelines. journal of applied structural equation modeling, 3(1), i–xi. https://doi.org/10.47263/jasem.3(1)01 minton, e. a., kahle, l. r., & kim, c.-h. (2015). religion and motives for sustainable behaviors: a cross-cultural comparison and contrast. journal of business research, 68(9), 1937–1944. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.003 montalto, c. p., phillips, e. l., mcdaniel, a., & baker, a. r. (2019). college student financial wellness: student loans and beyond. journal of family and economic issues, 40(1), 3–21. https://doi.org/10.1007/s10834-018-9593-4 prawitz, a. d., garman, e. t., sorhaindo, b., o’neill, b., kim, j., & drentea, p. (2006). in charge financial distress/financial well-being scale: development, administration, and score interpretation. financial counselling and planning, 17(1), 34–50. https://doi.org/10.1037/t60365-000 preacher, k.j., hayes, a.f., 2008. asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. behavior research methods 40 (3), 879–891. qs top universities (2022). asia university rankings 2022. top universities. https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2022 qs world university ranking. (2022). qs world university rankings 2022. top universities. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2022 rajola, f., frigerio, c., & parrichi, m. (2014). financial well-being in active ageing. studies in health technology and informatics, 203, 69–77. https://www.doi.org/10.3233/978-161499-425-1-69 ramayah, t., cheah, j., chuah, f., ting, h., & memon, m. a. (2018). partial least square structural equation modelling (pls-sem) using smart pls: an updated and practical guide to statistical analysis (second edition). pearson malaysia sdn bhd. riitsalu, l., & murakas, r. (2019). subjective financial knowledge, prudent behaviour and income: the predictors of financial well-being in estonia. international journal of bank marketing, 37(4), 934–950. https://doi.org/10.1108/ijbm-03-2018-0071 ringle, c. m., wende, s., & becker, j.-m. (2022). smartpls 4. oststeinbek: smartpls gmbh. http://www.smartpls.com robb, c. a., & woodyard, a. (2011). financial knowledge and best practice behavior. journal of financial counseling and planning, 22. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2061308 https://doi.org/10.3390/ijerph191912490 https://www.manulife.ca/business/plan-and-learn/healthy-wealthy-workplace/how-financial-wellness-impacts-engagement-and-productivity.html https://www.manulife.ca/business/plan-and-learn/healthy-wealthy-workplace/how-financial-wellness-impacts-engagement-and-productivity.html https://www.manulife.ca/business/plan-and-learn/healthy-wealthy-workplace/how-financial-wellness-impacts-engagement-and-productivity.html https://doi.org/10.1016/j.jcps.2015.08.001 https://doi.org/10.47263/jasem.3(1)01 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.003 https://doi.org/10.1007/s10834-018-9593-4 https://doi.org/10.1037/t60365-000 https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2022 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022 https://www.doi.org/10.3233/978-1-61499-425-1-69 https://www.doi.org/10.3233/978-1-61499-425-1-69 https://doi.org/10.1108/ijbm-03-2018-0071 http://www.smartpls.com/ http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2061308 muat & henry lecturers’ financial wellness: the role of religiosity … journal of accounting and investment, 2023 | 449 rutherford, l. g., & fox, w. s. (2010). financial wellness of young adults age 18–30. family & consumer sciences research journal, 38(4), 468–484. https://doi.org/10.1111/j.1552-3934.2010.00039.x sabri, m. f. (2011). pathways to financial success: determinants of financial literacy and financial well-being among young adults. iowa state university. http://search.proquest.com/openview/993b24f62f2502c53a36285979951b07/1?pqorigsite=gscholar&cbl=18750&diss=y sarofim, s., minton, e., hunting, a., bartholomew, d. e., zehra, s., montford, w., cabano, f., & paul, p. (2020). religion’s influence on the financial well‐being of consumers: a conceptual framework and research agenda. journal of consumer affairs, 54(3), 1028– 1061. https://doi.org/10.1111/joca.12315 strömbäck, c., lind, t., skagerlund, k., västfjäll, d., & tinghög, g. (2017). does selfcontrol predict financial behavior and financial well-being? journal of behavioral and experimental finance, 14, 30–38. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.04.002 sullivan, g. m., & feinn, r. (2012). using effect size—or why the ρ value is not enough. journal of graduate medical education, 4(3), 279–282. https://doi.org/10.4300/jgmed-12-00156.1 taft, m. k., hosein, z. z., mehrizi, s. m. t., & roshan, a. (2013). the relation between financial literacy, financial well-being and financial concerns. international journal of business and management, 8(11), 63. http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v8n11p63 turban, d. b., & yan, w. (2016). relationship of eudaimonia and hedonia with work outcomes. journal of managerial psychology, 31(6), 1006–1020. https://doi.org/10.1108/jmp-07-2015-0271 urbach, n., & ahlemann, f. (2010). structural equation modeling in information systems research using partial least squares. journal of information technology theory and application, 11(2), 5–40. https://aisel.aisnet.org/jitta/vol11/iss2/2 van rooij, m., lusardi, a., & alessie, r. (2011). financial literacy and stock market participation. journal of financial economics, 101(2), 449–472. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.006 verne, j. (2014). financial wellness programs to reduce employee stress. compensation & benefits review, 46(5–6), 304–308. https://doi.org/10.1177/0886368714566150 voydanoff, p. (1990). economic distress and family relations: a review of the eighties. journal of marriage and the family, 52(4), 1099. https://doi.org/10.2307/353321 wang, z., & pullman, l. e. (2019). financial stress, financial stability, and military spousal well-being. journal of military, veteran and family health, 5(s1), 82–91. https://doi.org/10.3138/jmvfh.5.s1.2018-0025 webometrics. (2022). highly cited researchers (h>100) according to their google scholar citations public profiles | ranking web of universities: webometrics ranks 30000 institutions. https://www.webometrics.info/en/hlargerthan100 xiao, j. j. (2008). applying behavior theories to financial behavior. in handbook of consumer finance research (pp. 69–81). springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-75734-6_5 xiao, j. j. (2016). handbook of consumer finance research. springer science+business media. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28887-1 xiao, j. j., tang, c., & shim, s. (2009). acting for happiness: financial behavior and life satisfaction of college students. social indicators research, 92(1), 53–68. http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-008-9288-6 yates, j. (2007). housing affordability and financial stress. national research venture 3 : housing affordability for lower income australians (research paper no 6). australian housing and urban research institute. https://doi.org/10.1111/j.1552-3934.2010.00039.x http://search.proquest.com/openview/993b24f62f2502c53a36285979951b07/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y http://search.proquest.com/openview/993b24f62f2502c53a36285979951b07/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y https://doi.org/10.1111/joca.12315 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.04.002 https://doi.org/10.4300/jgme-d-12-00156.1 https://doi.org/10.4300/jgme-d-12-00156.1 http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v8n11p63 https://doi.org/10.1108/jmp-07-2015-0271 https://aisel.aisnet.org/jitta/vol11/iss2/2 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.006 https://doi.org/10.1177/0886368714566150 https://doi.org/10.2307/353321 https://doi.org/10.3138/jmvfh.5.s1.2018-0025 https://www.webometrics.info/en/hlargerthan100 https://doi.org/10.1007/978-0-387-75734-6_5 https://doi.org/10.1007/978-3-319-28887-1 http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-008-9288-6 *corresponding author, e_mail address: desisusilawati1305@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 64-75 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190192 the effect of ownership structure and investor protection on firm value: analyst following as moderating variable desi susilawati and fuad rakhman* vocational program universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia faculty of economics and business universitas gadjah mada, yogyakarta, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 21 jul 2017 reviwed 04 aug 2017 revised 19 dec 2017 accepted 19 dec 2017 the research related to the association between structure ownership and the firm value is a discussion about corporate governance which is still has contradictory conclusion and mixed result. it indicates open question that needs empirical evidence. the influence of concentrated ownership on firm value still brought conflict of interest so the role of analyst following can be stated as an alternative of corporate governance mechanism (lang et al., 2004). the objectives of this research are to examine the interaction effect between concentrated ownership and analyst following, and the effect of investor protection toward firm value in five asian companies. asia is chosen because it has unique characteristic, in term of corporates ownership structure which is more concentrated on families and board of governance is weak (choi, 2003). the data is consisting of 7.100 firm year observations obtained from bloomberg and osiris database for the period 2011-2013 in five asian countries, i.e. china, south korea, malaysia, taiwan, and thailand. multiple regression analysis is used to test hypotheses. the results show that concentrated ownership is positively affects the firm value. however, there is no empirical evidence that the interaction of concentrated ownership and analyst following positively affect the firm value. as hypothesized, this research also shows that investor protection has negative impact on firm’s value. ©2018 jai. all rights reserved keywords: concentrated ownership; analyst following; investor protection; firm value introduction the research that is related to the association between ownership structure and firm performance is a discussion that still raises conflict between managers and owners of companies or shareholders. several previous research results show a contradictory conclusion about the association between ownership structure and firm performance. shleifer and vishney (1986) used sample of 456 companies, stating that concentrated ownership positively affects the firm performance. shah and hussain (2012) used a sample of 61 non-financial firms listed on the karachi stock exchange to examine the effect of ownership structure and concentrated ownership structure on firm value. however, the results of the research indicate that the ownership is concentrated on the managerial, which means that the increasing share portion owned by the managerial party has an impact on the negative relationship with firm value while concentrated ownership shows insignificant influence. this positive impact can be explained that the majority owners or blockholders have the power to supervise the managers in running the firm’s operations for the benefit of the shareholders. demsetz and lehn (1985) provide evidence that concentrated ownership is positively related to potential supervisory activities performed by the owners of capital. the higher the share ownership, the supervision of the majority shareholder will also be higher, so the value of the company will also increase (smith, 1996). fama and jensen (1983), and pedersen and thomsen (1997, 1999) state otherwise that concentrated ownership negatively affects firm performance. lemmon and lins (2003) conducted a research using a sample of 800 firms in the emerging markets in eight east asian countries. the results stated that concentrated ownership had a negative effect on the firm value. la porta, 2000 describes that this negative impact http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2941 susilawati and rakhman ownership structure, investor protection and firm value 65 is because of the likelihood that the majority owners of controlling shareholders are strongly motivated to make "unfair" transacttions to divert company resources to increase their own prosperity. the information asymmetry approach is a way to reduce the imbalance of information disclosure in capital markets between internal and external parties (shah and hussain, 2012). the results of analytical activity in the form of analyst following are expected to reduce the imbalance of information disclosure in the capital market between internal and external parties. financial analysts can play a role in reducing agency costs that arised because of the separation of ownership and supervision called security analysts. the analysts play a role through two mechanisms, as a monitor and as an information mediator (cheng and subramayam, 2008). analysts as the monitor have the sense that they supervise the actions of managers and publish the manager activities. the second role of analysts is that as a firm information intermediary has the sense that the analyst as a bridge of information between internal and external firms to reduce the risk of information asymmetry. mcconnell and servaes (1990) documented empirical evidence that analyst following have a positive effect on the firm value. the analysts have the potential to improve the quality of information and therefore it is able to reduce the uncertainty, reduce the risk of information asymmetry, and is expected to increase the market value. lang et al. (2003) states that the greatest supervision rights are in the family or governance group (the largest blockholders), resulting in a decreasing number of analysts following. the analysts are less interested in firms with poor firmlevel corporate governance, such as concentrated ownership. this is further reinforced if the firm is domiciled in a country with law protection against low investors, so the role of analysts is more effective in countries with advanced capital markets and high investor protection. this research examines the interaction between analyst following and the concentrated ownership structure to the firm value. analyst following has a positive effect on the firm value which means that although the company has a high concentrated ownership but the analysts continue to analyze the firm and therefore it will give a positive impact on the value of the firm. this provides benefits to the investors and thus affects their decisions. highly concentrated ownership has consequences of minority shareholders. the need for investor protection will be higher if there is a minority shareholder (boubaker and labegorre, 2008). the protection of minority investors is weaker if the investor's ability to supervise the governance is weak. the role of analysts as monitoring and information intermediaries can provide protection especially information protection and therefore it is expected to reduce the information gap to minority shareholders. this indicates that the role of analysts will increase, especially in countries with low investor protection (lang and lundholm, 1996). analyst following can give a positive impact for firms with low governance. firms that have low governance but has more number of analysts who examine the firm will have a positive impact on firm value (yu, 2009). lang and lundholm (1996) state that with the role of analyst following can increase the investor knowledge, reduce information asymmetric risk, and reduce capital costs. this research examines the impact of interaction between concentrated ownership and analyst following to the firm value. this research is different from lang et al. (2004) and chang et al. (2000), which show that (1) the sample selection are from firms in five asian countries and firm sample of each country are in larger quantities, so it is expected to reflect more on the condition of the country, (2) in general, the capital market in asia is the emerging capital market and therefore the information environment is different from the developed capital market. the analysts have incentives to be active in conductiong its function as independent supervisors which can only be tested in common law countries with strong investor protection (barniv et al., 2005). in connection with this statement, the question arises on how are the role of the analysts if testing is conducted in the code law country with low investor protection and a little hindrance for the internal firms to exploit the firms' wealth. further motivation as far as the best knowledge of the researcher, there is still little literature that discusses the relationship between the firm value and analyst following on different spheres of governance and law enforcement. one of the reasons is that the limited data related to analyst following in emerging market. this research is expected to attract the attention of the analysts to analyze the firm's financial data in emerging market. the choice of asian firms as research jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 64-75: januari 2018 66 samples is because most asian firms have a concentrated ownership structure, which have the potential to experience greater agency issues related to governance, and tends to be a country with low investor protection. based on the background explained, this research specifically aims to test: (1) the influence of concentrated ownership and firm value, (2) the interaction between analyst following with ownership structure to the firm value, and (3) the influence of investor protection to the firm value. this research contributes to three important things: (1) deeper understanding of the effect of concentrated ownership on the firm value and how the interaction effects between the concentrated ownership structure with the analyst following to the firm value; (2) strengthening the literature on the role of analysts in balancing information between internal and external parties of the firms, especially the emerging capital markets in the asian region; and (3) strengthening the argument that the investor protection environment plays a role in determining the firm value. the researcher expect that the role of the analysts would be more effective as an independent monitor (healy and palepu, 2003) since the recommendations given are more useful to the investors if there is an analyst following in a firn with low corporate governance and located in a country with low investor protection. this research consists of 5 sections. section 2 in this research contains of literature review and hypothesis development. section 3 describes the research design, which consists of sample selection, operational definitions of variables and statistical testing tools used. section 4 describes the results of the research and section 5 presents the conclusions and limitations of the study. literature review and hypothesis development agency theory the agency theory is presented by jensen and meckling (1976) who state that the perception of governance relationship as a contract between the principal and the director. both relationships are assumed that both parties are utility maximizers so it is reasonable to say that agents do not always act on the best interest principal. agency theory states that the two parties that do contract are in the condition of information asymmetry because the agent has more information about the firm than the owner of the capital. this can lead to a conflict of interest between the two parties with the assumption of underlying the theory that each individual will act in order to maximize their own interests. corporate governance theory (cgt) cgt is presented as the underlying theory of researches that discuss ownership structures and the relationship between capital owners and agents. giilian (2006) classifies corporate governance into two groups, namely internal corporate governance and external corporate governance. gillian divides internal corporate governance into 5 basic categories: 1) the board of directors (2) managerial incentives, 3) capital structure, 4) bylaw and charter provisions, and 5) internal control system. corporate governance mechanism in the form of information about the board of directors is the most accessible information by investors. claessens et al. (2000) explains that most companies in east asia have a concentrated ownership structure with supervision and control lying in that majority group. firms in asian countries have lower internal governance levels such as lower board independence and relatively have incomplete committees. most countries in asia that are in a state of weak legal system and protection of weak investors is called code law. countries that are included in the category of code law groups are china and south korea. countries with common law legal systems have strong investor protection (la porta et al., 1998). compared to countries in southeast asia, east asian countries such as china, japan, hong kong, and korea have more developed economies. the advanced economic conditions and market conditions have led to the creation of strong investor protection. however, there are some countries in southeast asia that belong to the common law group of countries, such as taiwan, malaysia, and thailand. ownership structure is one of the dimensions of corporate governance that is believed to affect the performance of the firm in which also affects the relationship between the owners of capital with agents. high concentrated ownership structures have the potential to raise the agency issues and tend to manipulate the information because there is an increased intervention from the majority shareholder. a control which is mostly held by a susilawati and rakhman ownership structure, investor protection and firm value 67 few parties can lead to higher agency problems, while taiwan, malaysia and thailand are common law countries with low investor protection. concentrated ownership structure and firm value the results of research related to the relationship between the concentrated ownership structures with the firm value is still contradictory. the result of testing the relationship between the concentrated ownership structure and firm value is not yet conclusive in which there are two contradictory conclusions and therefore further empirical testing is required. some researches show that there is no monotonous relationship between ownership structure and firm performance (morck et al., 1988). in contrast, la porta (2000) states that there is a negative influence between the concentrated ownership structure and the firm value. this negative impact is due to the possibility that the majority owners of controlling shareholders are strongly motivated to make "unfair" transactions to divert the firm resources to increase their own prosperity. increasingly concentrated ownership can improve a firm’s supervision function. if the shareholder of a firm is owned by a small portion of the party, it can create a self-monitoring function to enhance the managerial accountability (coffee, 1991). shleifer and vishney (1986) also argue that increasingly shareholdings ownership can enhance the ability of its shareholders to monitor and influence the management more precisely in protecting its business activities. the higher the share ownership, the supervision of the majority shareholder will also be higher and therefore the value of the company will also increase (smith, 1996). in addition, the difference in the results can also be caused by the manager's role who do not consider the personal interest but the interests of shareholders and managers that can be aligned through the achievement of the organizational goals. if there is a difference of interest between the principal and the agent, then the agent will uphold the value of togetherness so that the corporate goals can be realized. this is suitable with the stewardship theory. in other words, stewardship theory views management as a trustworthy to act at its best to realize the corporate interests such as enhancing corporate value (donaldson and davis 1989). the testing of the relationship between ownership structure and firm value is still an issue that requires empirical testing, so the research is motivated to continue testing the relationship between concentrated ownership and firm value with a sample of firms in five asian countries. the researcher conducted the study based on the explained argument. the first hypothesis in this study is as follows: h1: the concentrated ownership structure positively affects the firm value the relationship between ownership structure, analyst following, and firm value fan and wong (2002) and willekens et al. (2005) mention several reasons why good corporate governance qualities have an impact on analyst following, i.e. (1) analysts tend to choose firm characteristics that reveal more information in both financial and non-finance. this can lower the costs for analysts to dig and collect information; (2) firms that have good corporate governance mechanisms will be able to directly monitor the manager behavior, related to interests between managers and shareholders due to the separation of ownership, thereby reducing agency issues; (3) analysts prefer firms that have good governance mechanisms with better management perceptions that expect less effort to be made. the testing results lang et al. (2004) stated that analyst following is positively related to the firm value, especially the firms that have the potential to manipulate information and have poor corporate governance. the testing results of yu (2009), lang and lundholm (1996) stated that the role of analyst following can increase the investor's knowledge, reduce asymmetric information risk and reduce capital cost. the researcher expects the interaction coefficient will be positive, which means to strengthen the relationship between concentrated ownership and firm value. based on the argument explained, the second hypothesis in this study is as follows: h2: the positive influence of concentrated ownership structure to the firm value will be greater if the firm is followed by more analyst following. the relationship between investor protection and firm value according to chang et al. (2000), corporate governance mechanisms can be classified into two jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 64-75: januari 2018 68 categories, namely (1) country-specific governance mechanisms such as investor protection, rule of law, and supervision by the capital market; (2) firm-specific internal mechanisms such as ownership structure, managerial incentive, and auditor selection. the research results of la porta et al. (1998) suggests that governance at the corporate and governance levels at the country level tends to move together. firms that have concentrated ownership (corporate level), tend to occur in countries with low investor protection (country level). this has an impact on the presence of centralized supervision. gul and qui (2002) argue that concentrated ownership tend to occur in countries with low investor protection. internal parties of a firm have a tendency to influence the information and transactions, such as insider trading which, if unrestricted, will less consider the protection of minority shareholders’ interests (la porta, 1998). the investor protection is one of the external governance mechanisms at the country level. there are still two different opinions regarding the influence of the firm domicile country (whether domiciled in the country with high investor protection or low investor protecttion) towards the contradictory firm values. the first opinion of la porta et al. (1998) explains that in countries with low investor protection tend to have concentrated ownership so that blockholders have the ability to monitor agency activities and benefit from those controls. this phenomenon is defined as the cost-efficiency of monitoring by blockholders can increase the value of the company. the second opinion states that concentrated share ownership tends to occur in countries with low investor protection. claessens et al. (2002) report that firms in developing countries are dominated by concentrated ownership or assets resulting in conglomerations that incur high agency costs (berger and ofek 1995). inefficient resource allocation (asset allocation to sustain survival) has an impact on declining firm values (jensen and meckling (1976) and mansi and reeb (2002). firms with a dispersed ownership structure are not much involved in their business activities because the dispersed ownership structure requires firms to be more open in every business activity. the distribution of share ownership tends to occur in countries with high investor protection (leuz et al., 2003). this research examines on how the relationship between the two mechanism groups of corporate governance with concentrated ownership (corporate level) with investor protection at the country level, that is testing whether the firm value that tend to have a concentrated ownership structure is influenced by the environment of investor protection of the domicile country of the company. based on those arguments, the second hypothesis in this study is as follows: h3: the firm value will increase in firms that are domiciled in countries with low investor protection. research method data and sample this research used bloomberg and bvd osiris database as a source of firm financial data. the type of data used in this research is secondary data. the use of this database is chosen because it can meet the data requirements used for testing and other database access limitations. the observation year is planned in 2011-2013. these years were chosen because those are the year with the latest data update, and the firms in sample countries expected in this research are manufacturing firms in asia consisting of china, malaysia, south korea, taiwan, and thailand. the selection of asian firms as research samples is because most asian firms have a concentrated ownership structure that have the potential for agency problems, more governance problems, and tend to be a country with low investor protection. variable measurement variables measurement of this study are detailed in table 1. statistics testing the concentrated ownership relationship, analyst following, and firm value, used the modified multiple regression statistics testing from lang et al. (2004) that follows the lang and lundholm models, (1996) and lang et al. (2003). here is the regression equation to test hypotheses 1, 2, and 3: tobin’s qit = β0 + β1ownconit + β2anfollit + β3owncon*anfoll + β4invpit susilawati and rakhman ownership structure, investor protection and firm value 69 + β5sizeit + β6xlistit + β7leverageit + β8capexit + β9easurpit + ε information : owncon = the proportion of the number of shares owned by the three largest shareholders in a firm i in year t (la porta, 1998). anfoll = the number of analysts who forecast annual earnings of firm i in year t, listed in bloomberg database. invp = the number of five dimensions of investor protection measurement published by world economic forums. size = total natural logarithm of firm asset i in year t. xlist = dummy variable1 if the company listings in the u.s market and performs a financial statement reconciliation pursuant to u.s. gaap, 0 otherwise, in company i in year t. lev = ratio of firm total to asset total of firm i in year t. capex = ratio of capital expenditures to total assets of firm i in year t. easurp = the value of absolute, the difference in earnings per recent share with profit per share of the previous year divided to share price of company i in year t. ε = standard error. additional testing the research that is related to the relationship between ownership structure and firm performance divides this relationship into 2 types, namely: linear and non-linear. pedersen and thomsen (1999) conducted testing using the assumption that there is a linear relationship between the concentrated ownership structure to table 1. variables measurement variable measurement firm value the firm value that is proxied with tobin’s q, measured by: (market cap + liabilities + preferred equity + minority interest) / total assets. concentraded ownership the concentrated ownership structure is measured with the proportion of the number of shares owned by the five largest shareholders in a company's largest shareholder in a company (demsetz and lehn, 1985). nevertheless, not all shareholdings reach the five largest owners. analyts following analyst following is measured by the number of analysts who publish annual earnings forecasts. investor protection the investor protection variable is measured with the investor protection index published by the world economic forum that includes five dimensions: board independence, enforcement of securities laws, protection of minority shareholder rights, enforcement of accounting and auditing standards, and judicial independence . the value of investor protection is the sum of the five dimensions (houqe et al., 2012). this research categorizes the level of investor protection into two, namely high and low level of investor protection. the determination of high and low investor protection level is based on median value, country which has investor protection value higher than median value is categorized as country with high investor protection and vice versa. this research used the median value instead of the average value because the median value is not affected by investor protection values that is too high or too low, whereas the average value is usually greatly affected if there is value of investor protection which is too extreme. control variables control variables used are: size sign that is expected positive, xlist sign that is expected positive, capex affects positively with the firm value. this research used control variable according to research of mcconnell and sarvaes (1995) which states that lev have negative effect to the firm value. mcconnell and muscarella (1985) state that the increase in capital expenditure has been responded positively to investors and therefore it raises the value of shares. capex has a positive effect on stock price volatility (coles et al., 2004). the other control variables related to the analyst following that are used according to lang and lundholm (1996) research are earning surprise which negatively affects the analyst following. lang and lundholm (1996) state that the variable earnings surprise is a deviation of expected earnings per share substation so that the analyst must make a significant revision on the forecast. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 64-75: januari 2018 70 the firm performance. in contrast, morck et al. (1988) and mcconnell and servaes (1990) used testing model with the assumption of non-linear which is show that there is a non-linear relationship between managerial ownership and firm performance. the testing of linear or nonlinear relationship between concentrated ownership and firm performance can be seen from the impact of alignment and entrenchment effect. villalonga and amit (2006) divide the agency costs into two types, namely: type i and type ii. type i occurs because there is a separation between the owner and the manager of the firm and the owners are not actively involved in managing the firm. the agents have the opportunity to not always act on the best interests of shareholders which is called managerial opportunism. type ii occurs when the owners are so dominant and become predators for the minority owners. this concentrated ownership creates owner opportunism when great control over transactions lies in their hands and can act more favorably to themselves (morck et al., 1988). type ii is called entrenchment effect. this research will test on the concentrated ownership level of how much, entrenchment effects tend to occur. fama and jensen (1983) state that if managerial ownership reaches more than 50%, then there is full supervision. if there is full supervision, the majority may interfere with business activities and tend not to consider minorities. this research will test the various levels of concentrated ownership toward changes in tobin's q value. based on the alignment argument, the higher concentrated ownership will improve the performance of the firm (jensen and meckling, 1976), while the argument entrenchment suggests that higher concentrated ownership will have a detrimental effect on firm performance (morck et al., 1988). result and discussion the data were obtained from bloomberg and bvd osiris database with observation years from 2011-2013. table 2 illustrates the sample used in this research, such as manufacturing firms from five asian countries consisting china, south korea, malaysia, thailand, and taiwan. the number of observations from china was 2,997 or 42.2% of all data, south korea as many as 1,801 or 25.4% of all data, taiwan as many as 1,337 or 18.8%, malaysia 773 or 10.9% and the least observation is thailand with as many as 192 firms or 2.7% of the total observations in this research. descriptive statistics descriptive statistics can be used to view the deployment of the data to its central value (mean). table 2. sample selection by country country year observation number of observation % 2011 2012 2013 china 975 1.115 907 2.997 42,2 south korea 606 592 603 1.801 25,4 taiwan 466 449 422 1,337 18,8 malaysia 263 260 250 773 10,9 thailand 68 59 65 192 2,7 total 2.378 2.475 2.247 7.100 100 table 3. descriptive statistics variable min max mean median std.dev tobin’q 0,2625 3,7106 1,2019 1,1323 0,4140 owncon 0,16 99,63 46,2476 46,5100 19,855 anfoll 0 47 2,64 1.00 5,554 invp 19 26,30 22,2559 21,300 2,3494 size_ln 1,8573 12,8311 6,5653 6,5869 1,9049 lev 0,0075 1,5613 0,4317 0,4360 0,198 capex -1,977 -0,000 -0,073 -0,031 1,672 easurp 0,0001 32,955 0,5621 0,1557 1,8843 xlist 0 n = 7.092 1 n = 8 total 7.100 susilawati and rakhman ownership structure, investor protection and firm value 71 one of the indicators of data dissemination can be seen in the standard deviation value. the lower the standard deviation value indicates that the data tends to have a value close to the average value of the data (see table 3). hypothesis testing one: effect of ownership concentration on firm value before doing the regression for testing the two hypotheses, the researcher conducted the classical assumptions testing 1 . based on the classical assumption testing that has been performed and the calculation results, it shows that all the requirements have been fulfilled and therefore this reseach meet all the requirements of classical assumptions. the testing results of each classical assumption showed that the regression model did not experience multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, with normal distributing of standard error. the first hypothesis (h1) states that the concentrated ownership structure positively affects the firm value. this hypothesis leads to firms that have a higher concentrated ownership structure that the higher the firm value. table 4 shows the results of hypothesis testing. the testing results show that the concentrated ownership structure has a significant positive effect on firm value, significant at p-value value 0.00 (<0.01). based on the testing results, the hypothesis one in this research which states that firms that have a higher concentrated owenership, have an effect on the firm value which is also supported. these results support the opinion of shleifer and vishney (1986) who argue that an increasingly larger shareholding can increase the ability of its shareholders to monitor and influence the management more precisely in protecting its business activities. the higher the share ownership, the supervision of the majority shareholder will also 1 normality test was performed with kolmogorov smirnov test and normal probability plot of standardized residual asymp. sig. of 0.086. multicollinearity testing is to test the correlation between independent variables as measured by variance inflanattion factor (vif), and vif value for all variables no more than 10. heteroscedasticity test using glejser test with prob value. chisquare of 1,000. autocorrelation test to ensure no correlation between variables by using durbin-watson test, with durbin-watson (dw) is 1.976. be higher, so the value of the company will also increase (smith, 1996). based on the testing results of all control variables, they show the appropriate direction except xlist variable. the xlist variable shows this unsuitable direction because of the average of firms listed in the new york stock exchange and reconciling financial statements in accordance with us. gaap is less than those that are listed on the new york stock exchange but do not reconcile with us. gaap. table 4. results of hypothesis testing 1, 2, and 3 independent variable expected sign coefficient (p-value) constant 1,074 owncon + 0,001 (0,000) anfoll + 0,006 (0,000) owncon*anfoll + 0,00001 (0,700) invp -0,016 (0,000)* size_ln + 0,100 (0,000)* lev -0,645 (0,000)* capex -0,748 (0,000*) easurp -0,035 (0,000)* xlist + -0,628 (0,000)* r 2 adjusted r 2 total observation 0,400 0,399 7100 tobin’s qit = β0 + β1ownconit + β2anfollit + β3 owncon*anfoll + β4invpit + β5sizeit + β6xlistit + β7leverageit + β8capexit + β9easurpit + ε * significant at level 1% ** significant at level 5% the results of hypothesis testing two: analyst following as moderate relationship between concentrated ownership and value company hypothesis two states that the relationship between the concentrated ownership structure and the firm value gets stronger if the firm is followed by more analyst following. this leads to if the company has a highly concentrated ownership structure and analysts continue to analyze the firm, then the firm value will be higher. the influence of moderation of analyst following is done by testing the interaction between variable ownership jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 64-75: januari 2018 72 concentration and analyst following. related to that, the coefficient of regression result for the interaction variable (owncon * anfoll) is expected to be positive. table 4 shows that the coefficient of interaction between concentrated ownership with analyst following is not significant (0,700> 0,05). the results of this test indicate that analyst following is not a moderator of influence of concentration of ownership on firm value. thus, the third hypothesis proposed in this research is not supported. however, the significant anfoll coefficient (0.006) implies that the analyst following variable is an independent variable that positively affects the firm value. mouselli and hussainey (2009) conducting firm testing that is listed in the london stock exchange stating that better corporate governance quality and more analytical amounts do not have a significant impact on raising corporate value. this gives an idea of the increase in corporate value is influenced by other factors. result of hypothesis testing three: the environmental effects of investor protection to firm value hypotheses three that will be tested in this research is the effect of the investor protection environment to the firm value. hypothesis three is said to be supported if the coefficient of the investor protection (invp) variable is negatively significant. table 4 shows the testing results that the investor protection (invp) variable coefficient is significantly negative at p-value 0,000 (<0.01). the results of this testing support the proposed hypothesis. highly concentrated ownership has consequences of minority shareholders. the need for investor protection will be higher if there is a minority shareholder (boubaker and labegorre, 2008). the protection of minority investors is weakened if the investor's ability to supervise the management is weak. la porta et al. (1998) explains that in countries with low investor protection tends to have concentrated ownership, so that blockholders have the ability to monitor agency activities and benefit from those controls. to firm value show different results. morck et al. (1988) and mcconnell and servaes (1990). this phenomenon is said that the cost-efficiency of monitoring by blockholders can increase the firm value. additional testing the additional testing in this research was conducted to examine how the effect of various levels of ownership is concentrated on changes in table 5. regression test per share ownership group independent variable expected sign coefficient of group share ownership 0-20% coefficient of group share ownership 20-65% coefficient of group share ownership > 65% (p-value) (p-value) (p-value) constant 1,555 (0,000)* 0,959 (0,000)* 1,374 (0,000)* owncon + 0,002 (0,268) 0,002 (0,000)* -0,001 (0,652) invp + -0,003 (0,000)* -0,003 (0,000)* -0,021 (0,000)* size_ln + 0,043 (0,000)* 0,043 (0,000*) 0,109 (0,000)* lev -0,339 (0,000)* -0,339 (0,000)* -0,870 (0,000)* capex -1,356 (0,000)* -1,356 (0,000)* -0,622 (0,000)* easurp -0,046 (0,002)* -0,046 (0,002)* -0,032 (0,000)* xlist + -0,715 (0,000)* -0,715 (0,000)* r 2 adjusted r 2 jumlah observasi 0,411 0,405 805 0,392 0,391 4954 0,387 0,384 1.341 * significant at level 1%, ** significant at level 5% susilawati and rakhman ownership structure, investor protection and firm value 73 the value of tobin's q. testing related to the relationship of concentrated ownership structure conducted testing using non-linear assumptions. testing of linear or non-linear relationships between concentrated ownership and firm performance can be viewed in terms of the impact of alignment and entrenchment effect. based on the argument, this research will examine the nonlinear relationship between the concentrated ownership structure and the firm value. the grouping of the data is based on the characteristics of the sample, i.e. the percentage level of concentrated ownership. since hypothesis two is not supported, this additional testing does not include the analyst following as a moderating variable. regression test for all three groups can be seen in table 5 2 . based on the result of share ownership group testing as much as 0-20%, concentrated ownership variable has positive coefficient value with asymp sig value. 0.268> 0.005 which means the influence of concentrated ownership on firm value is insignificant. the two-group regression testing shows that the concentrated ownership has a positive coefficient value with the asymp.sig value. 0,000 <0.005 which means the influence of ownership is concentrated on significant firm value. if it is compared with the result of regression of group one which if 0-20% share ownership does not significantly affect the firm value, but if share ownership more than 20-65% have significant effect to the firm value. 20-65% ownership testing results provide evidence that alignment effects tend to occur. this is in line with the alignment argument which states that the higher concentrated ownership will improve the firm performance (jensen and meckling, 1976). the result of regression test of group three is that share ownership more than 65% indicates that the ownership is not significant (p-value = 0,652> 0,005). this result does not support fama and jensen (1983) who state that if managerial ownership reaches more than 50% then there is full supervision and shareholders tend to take actions that benefit their own interests. 2 all variables show appropriate sign except xlist. this incompatible direction is due to the small sample of companies listed on newyork sock exchange. conclusion the first objective of this research is to examine whether the concentrated ownership structure has a positive effect on the firm value. the empirical test results provide evidence that the concentrated ownership structure has a positive effect on the firm value, which means that if the ownership structure is more concentrated then the value of the firm is higher. the second objective of the research is to examine whether the interaction between concentrated and analytical ownership had a positive effect on firm value. although a firm has concentrated ownership but if the analyst continues to analyze the company, it will have a positive impact on the value of the firm because it gives more confidence to the investors in the decision making. the results of empirical testing prove that the interaction between concentrated ownership with analyst following does not affect the firm value. h2 testing results are not supported by the argument lang et al. (2004) that states that analysts are less interested in firms with poor firm-level corporate governance, such as concentrated ownership. the third objective of this research is to find out whether the protection of investors in the domicile country of the firms affect the firm value. the testing results provide empirical evidence that the firms domiciled in countries with low investor protection, tend to have a concentrated ownership structure. although this research does not test cost-monitoring, it may be possible to establish monitoring by an efficient blockholder called cost efficiency of monitoring and therefore it can increase the value of the firm like the argument la porta et al. (1998). additional testing were conducted to examine the effect of concentrated ownership on the firm value in terms of alignment and entrenchment effect. the testing results provide empirical evidence that if the concentrated ownership of up to 20% affects the value of the firm is not significant. alignment effect tends to occur in stock ownership of more than 20% to 65%. the effect of stock ownership is concentrated on the firm value if share ownership is more than 65% then the firm value will decrease. entrenchment effect tends to occur if concentrated ownership is greater than 65%. fama and jensen (1983) state that if managerial ownership reaches more than 50%, then there is full supervision and shareholders tend to take actions that benefit their own jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 64-75: januari 2018 74 interests. the testing results are consistent with the testing results conducted by morck et al. (1988). this research has some limitations regarding the use of research variables. the first limitation of this research is the measurement of investor protection variables that use the value of the world economic forum that will have the same investor protection score for each firm in the same country since the investor protection is a countrylevel variable. further research can measure the investor protection by using four dimensions, which is proxied with the disclosure requirement (dr), standard liability (ls), anti director right (adr), and public enforcement (pe) that are proposed by laporta et al. (1998, 2006). the second limitation of this research is the measurement of corporate governance variables that are only proxied with the variable of concentrated ownership structure. further research can use other corporate governance dimensions such as the corporate governance index based on credit lyonnais securities asia (csla) (klapper and love, 2004). the third limitation is related to the measurement of analyst following variables. the available database are limited and therefore the measurement of analyst following variables has not been presented better. therefore, the further research is recommended to be able to use a more complete database presenting data analyst following such as i / b / e / s. refrences barniv, r., m. myring and w. thomas. 2005. the association between the legal and financial reporting environments and forecast performance of individual analysts. contemporary accounting research, 22, 727-758. berger p. and e. ofek. 1995. diversification‟s effect on firm value. journal of financial economics, 37(1), 39-65. boubaker, s. and f. labe´gorre. 2007. ownership structure, corporate governance and analyst following:a study of french listed firms. journal of banking & finance, 32, 961–976 chang, j., t. khanna and k. palepu. 2000. analyst activity around the world working paper, harvard business school. cheng, m. and k. r. subramanyam. 2008. analyst following and credit ratings. contemporary accounting research, 25 (4), 1007-1044. claessens, s., s. djankov, j.p.h. fan, and h. p. lang. 2000. the separation of ownership and control in east asian coorporation, journal of financial economics, 58, 81-112. claessens, s., s djankov, j.p.h. fan and h. p. lang. 2002. disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. journal of finance, 57, 2741-2771 coffee, j. c. 1991. liquidity versus control: the institutional investor as corporate monitor. columbia law review, 91 (6), 1277-1368. coles, j. l., n.d. daniel and l. neveen. 2004. managerial incentives and risk-taking. journal of financial economics, 79 (2), 431468. demsetz, h. and k. lehn. 1985. the structure of corporate ownership: causes and consequences. journal of political economy, 93, 1155-1177. fama, e. f. and m. c. jensen. 1983. separation of ownership and control. the journal of law & economics, 26 (2), 301-325. fan, j., and t. wong. 2002. corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in east asia. journal of accounting and economics, 33, 401-425. gul, f. and h. qiu. 2002. legal protection, corporate governance and information asymmetry in emerging financial markets. working paper, city university of hong kong. healy, p. and k. palepu. 2001. information asymmetry, corporate disclosure, and thecapital markets: a review of the empirical disclosure literature. journal of accounting and economics, 31 (1), 405-440. houqe, m. n., t. v. zijl, k. dunstan, and a. k. m. w. karim. 2012. the effect of ifrs adoption and investor protection on earnings quality around the world. the international journal of accounting, 47, 333–355. jensen, m.c, and w. h. meckling. 1976. theory of the firm; managerial behavior, agency cost and ownweship structure. journal of financial economics, 3, 305-360 klapper, l., and i. love. 2004. corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. journal of corporate finance, 703-728. lang, m. h., k. v. lins, and d. p. miller. 2004. concentrated control, analyst following and susilawati and rakhman ownership structure, investor protection and firm value 75 valuation: do analysts matter most when investors are protected least?’. journal of accounting research, 42, 589-622. lang, m. h. and r. j. lundholm. 1996. corporate disclosure policy and analyst behavior. accounting review, 467-492. la porta, r., f. lopez-de-silanes, a. shleifer, and r. w. vishny. 1998. law and finance. journal of political economy, 106 (6), 1113–1155. la porta, r., f. lopez-de-silanes, a. shleifer, and r. vishny. 2000. investor protection and corporate governance. journal of financial economics, 58, 3-27. lemmon, m. l. and k. v. lins. 2003. ownership structure, corporate governance, and firm value: evidence from the east asian financial crisis. the journal of finance, 58 (4), 1445-1468. lang, m., k. lins, and d. miller. 2003. adrs, analysts, and accuracy: does cross listing in the united states improve a firm's information environment and increase market value?. journal of accounting research, 41 (2), 317-345. lang, m., k. lins, and d. miller. 2004. concentrated control, analyst following and valuation: do analysts matter most when investors are protected least?. journal of accounting research, 42 (3), 589-622. mouselli, s. and k. hussainey. 2014. corporate governance, analyst following and firm value. corporate governance, 14 (4), 453466. morck, r., a. shleifer, and r. w. vishny. 1988. management ownership andmarket valuation: an empirical analysis. journal of financial economics, 20, 293-315. pedersen, t. and s. thomsen. 1997. european patterns of corporate ownership: a twelve-country study. journal of international business studies, 28 (4), 759-778. pedersen, t. and s. thomsen. 1999. economic and systemic explanations of ownership concentration among europe's largest companies. international journal of the economics of business, 6 (3), 367-381. shleifer, a. dan r. w. vishny. 1986. large shareholders and corporate control. journal of political economy, 94, 461–488. smith, p. m. 1996. shareholder activism by institutional investors: evidence from calpers. the journal of finance, 51 (1), 227-252 villalonga, b. and r. amit. 2006. how do family ownership, control and management affect firm value?. journal of financial economics, 80 (2), 385-417. shah, s. z. a. and z. hussain. 2012. impact of ownership structure on firm performance evidence from non-financial listed companies at karachi stock exchange. international research journal of finance and economics, 84. yu, m. 2009. analyst following and corporate governance: emerging-market evidence. accounting research journal, 23 (1), 69-93. corporate governance theory (cgt) journal of accounting and investment vol. 24 no. 3, september 2023 article type: research paper the effect of corporate governance on earnings management moderated by political connection rini adriani auliana*, bambang subroto, and imam subekti abstract research aims: this research aims to prove the effect of independent commissioner performance and audit committee expertise on earnings management to avoid earnings decreases and political connections to strengthen independent commissioner performance and audit committee expertise to limit earnings management. design/methodology/approach: the population was manufacturing firms listed on indonesian stock exchange during 2017-2020. the sampling technique used purposive sampling with a sample of 102 firms for four years or 408 observations. then, hypothesis testing employed multiple regression analysis and hierarchical regression analysis. research findings: the results showcased that accrual earnings management and abnormal discretionary expenses were used by managers to avoid decreases in earnings. on the other hand, corporate governance, like audit committee expertise, could be used to limit earnings management. while the political connection could strengthen and weaken the effect of independent commissioner performances in limiting earning management, political connections could not strengthen audit committee expertise in limiting real and accrual earnings management. theoretical contribution/originality: this research contributes to the political connection and earning management literature and provides empirical evidence of agency theory, positive accounting theory, prospect theory, and resource dependence theory. practitioner/policy implication: this research contributes to investors in determining investment decisions. research limitation/implication: the limitation of this research is that independent variables only used two components of corporate governance, i.e., the independent commissioner performances and audit committee expertise, so the level of influence of the independent variables on the dependent was small. keywords: earnings management; earning decreases; corporate governance; independent commissioner performance; audit committee expertise; political connections introduction in indonesia, many companies do earnings management, as in the research conducted by sunan et al. (2021), pratiwi and wirama (2020). for instance, pt tiga pilar sejahtera food tbk increased its earnings in affiliation: master of accounting, faculty of economics and business, brawijaya university, east java, indonesia *correspondence: riniadrianiauliana@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i3.17390 citation: auliana, r. a., subroto, b., & subekti, i. (2023). the effect of corporate governance on earnings management moderated by political connection. journal of accounting and investment, 24(3), 654-675. article history received: 31 dec 2022 revised: 02 feb 2023 accepted: 12 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=xhic23waaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=c8grdbaaaaaj https://accounting.feb.ub.ac.id/pma/ https://accounting.feb.ub.ac.id/pma/ https://accounting.feb.ub.ac.id/pma/ mailto:riniadrianiauliana@gmail.com http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i3.17390 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i3.17390&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17390 auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 655 2017 by idr 4 trillion by conducting earning management. it is evidenced by kap ernest and young's investigation that the company inflated the value of trade receivables, inventories, and fixed assets (wareza, 2019). among several groups of companies, manufacturing companies carry out earnings management since they have large business risks and are less regulated (pratama & devi, 2021). it is evident from several cases of earnings management in manufacturing companies like kimia farma, pt toyota, pt tiga pilar sejahtera food tbk, and pt krakatau steel tbk (pratama & devi, 2021). related to that, burgstahler and dichev (1997) found that managers are motivated to do earnings management to get earning targets: 1) to avoid reporting losses; 2) to avoid earning decreases from the previous year; and 3) to get earning forecasts from analysts. managers must get earning targets because managers have pressure to give investors expectations of good performance reflected in increased company earnings (azmi et al., 2022). specifically, one of the managers' motivations for managing earnings is to avoid earning decreases. since the manager's performance is reflected in the company's earnings, managers avoid earning decreases (degiannakis et al., 2019). the decreased company's earnings from the previous period indicate that the manager's performance was poor, which resulted in a negative signal to stakeholders so that the company would pay more costs in transactions with stakeholders (burgstahler & dichev, 1997). besides, decreased earnings prevent managers from getting bonus compensation for their performance (scott, 2015). therefore, to cover up the manager's deficient performance and get the bonus, managers with opportunistic nature will exaggerate the performance results by doing earnings management. managers can use both real and accrual activities to achieve earning targets (wijoyo & firmansyah, 2021). earnings management occurs because of differences in interest between managers and shareholders. it is explained in agency theory that each individual has different motivations based on personal interests; it creates conflicts of interest between principals and agents (jensen & meckling, 1976). consequently, earning management makes financial reports not transparent enough and reduces the quality of earnings performance, making stakeholders' decisions less accurate (lateef et al., 2019; nugraha, 2021). hence, earning management should be limited. in this regard, corporate governance can be used to minimize earnings management because it makes financial reports more transparent. al-khonain and al-adeem (2020) also stated that the quality and transparency of financial reports are determined by corporate governance. the corporate governance used is independent commissioners’ performances and audit committee expertise. the board of commissioners has a monitoring function per its duties. it supervises the firm's management and advises the directors (syafa’ah, 2021). the board of commissioners consists of independent board commissioners, board commissioners from shareholders, and board commissioners from the firm. since independent commissioners do not have conflicts of interest in carrying out their duties, they can conduct their auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 656 supervisory functions more effectively, including monitoring the quality of financial reports (pratami et al., 2021). an audit committee is also needed to minimize earnings management. the audit committee oversees and monitors financial reports and ensures that the published financial reports reflect the company's actual state (namakavarani et al., 2021). therefore, the audit committees must understand financial reports and have knowledge, experience, and abilities related to their duties. based on this, the audit committee must have competency in accounting or finance to carry out their duties effectively. dewi and mita (2019) and al-absy et al. (2020) found that audit committees with financial and accounting educational backgrounds can reduce earnings management. nevertheless, previous research on the effect of independent commissioner performance and audit committee expertise gives inconsistent results. some previous research found that the independent board of commissioners and audit committee expertise can reduce earnings management (mardjono & chen, 2020; manurung & syafruddin, 2020; mardessi & fourati, 2020; shaqila, 2021; galal et al., 2022). meanwhile, another research uncovered that an independent board of commissioners and audit committee expertise could not reduce earnings management (rucita & sanjaya, 2021; handayani & ibrani, 2020; marcelina, 2020; dewi & mita, 2019). the inconsistent research results regarding the effect of independent commissioner performance and audit committee expertise on earnings management made the current researchers add moderating variables. the researchers suspect that previous studies did not use other variables to interact with the effect of independent variables on the dependent variable. hence, the researchers used political connections as a moderating variable. the researchers used political connections because, based on theory and previous research, political connections can strengthen the effect of corporate governance to reduce earning management. moreover, resource dependence theory explains that politicians on the board are strategic governance that can reduce uncertainty from the company's external environment, especially the government (supatmi et al., 2019). because political connections are a good corporate strategy to minimize external environmental uncertainties, particularly from the government, and ultimately improve company performance, political connections positively affect companies. harianto (2022) and khalil et al. (2022) have proven that political connections could reduce earnings management. ang (2012) also confirmed that independent boards with political connections could positively contribute to the company, minimizing earnings management. further, this research’s novelty lies in its use of the political connection as the moderating variable and proof that it can strengthen independent commissioner performance's effect on lowering earnings management accruals. as a result, this research adds to the body of knowledge on political connections. this study also uses earnings management focusing on avoiding earning decreases and proving that managers use actual and accruals earnings management. hence, this research contributes to earning management literature. moreover, previous research has mostly measured independent commissioners using their proportions rather than their performance; nonetheless, this research measured independent commissioners using their performance, making it a auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 657 novel instrument for independent commissioner performance. besides that, this research benefits investors by enabling them to make more prudent investment decisions in light of the results. investors must also pay attention to the independent commissioner's performances, audit committee expertise, and firms' political connections to avoid the possibility of investing in loss. literature review and hypotheses development agency theory as a pioneer of agency theory, jensen and meckling (1976) state that in agency theory, there is a separation of ownership and control of the company. agency theory explains the agency relationship between the principal and the agent, in which the principal party gives the authority to manage the company while the agent party manages the company (eisenhardt, 1989). agency theory also elucidates the problems that arise because various parties have different motivations based on personal interests; it creates conflicts of interest between principals and agents (jensen & meckling, 1976). in addition, scott (2015) asserts that good corporate governance could reduce information asymmetry between agents and principals and lower agency conflict. positive accounting theory positive accounting theory aims to explain and predict a phenomenon. phenomena exist first, and then the theory is born from these phenomena. positive accounting theory also arises because of the inability of normative theory to test theory empirically. positive accounting theory explains the various policy choices by managers for their interests so managers can maintain their prosperity (watts & zimmerman, 1978). positive accounting theory also explicates how economic factors motivate managers to choose accounting policies. managers will choose the most optimal accounting policies that can benefit them. further, watts and zimmerman (1986) describe three hypotheses that cause managers to choose an accounting policy: bonus plan, debt covenant, and political cost hypotheses. this theory was also used in previous research by wijoyo and firmansyah (2021), sari et al. (2021), vigim and widyaningsih (2020). prospect theory prospect theory explains how investors make decisions when choosing various risks. investors anticipate gains and losses based on their preferences (kahneman & tversky, 1979). the prospect theory also describes that the decisions made by investors are related to gains or losses seen from a reference point, i.e., zero point. in this case, shareholders observe an increase in earnings around the reference point, around zero change in earnings and zero profit rate. hence, this research used prospect theory to distinguish firms suspected of doing earnings management to avoid earnings decreases and those that did not. this research also employed zero earnings as a reference point. this theory auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 658 was utilized in previous research by burgstahler and dichev (1997), degiannakis et al. (2019), tran and duong (2020). resource dependence theory the resource dependence theory initiated by pfeffer and salancik is based on an open organizational system that sees companies as dependent on external organizations (hillman, 2005). pfeffer and salancik also consider organizations to be limited and influenced by their environment, and organizations try to manage resource dependence by setting up various arrangements between organizations (supatmi et al., 2019). to obtain resources (financial, physical, and information), companies need a strategy that considers all existing entities in the surrounding, including the government. moreover, supatmi et al. (2019) cited five strategies proposed by pfeffer and salancik to minimize environmental dependence: 1) mergers, 2) joint ventures, 3) interlocking directorates, 4) political action, and 5) executive succession. furthermore, resource dependency theory regards boards as human capital (experience, expertise, and reputation) and relational capital, like connections with other firms and political connections (hillman & dalziel, 2003). this theory was used in previous research by supatmi et al. (2019). hypotheses development managers are motivated to manage earnings to avoid decreases (burgstahler & dichev, 1997). burgstahler and dichev (1997) stated that decreased company earnings from the previous period indicated that the manager's performance was bad, which gave negative signals to stakeholders so that companies would pay more costs in transactions with stakeholders. earnings decrease also means managers do not get a bonus, so to get a bonus, manager increases earnings through earnings management (sari et al., 2021; vigim & widyaningsih, 2020). moreover, bad manager performance also affects a manager's reputation. therefore, to maintain their reputation, managers manage earnings to avoid earning decreases so that earnings suit shareholders' expectations (scott, 2015). degiannakis et al. (2019), tran and duong (2020) found that managers did earning management to avoid earning decreases. in this regard, earnings management used by managers can be real earnings management and accrual earnings management. based on this explanation, the following research hypotheses were formulated: h1: firms do earnings management to avoid earning decreases. agency theory elucidates that earnings management is influenced by conflicts of interest between agents and principals because each party wants to achieve its goals (scott, 2015). in this case, independent commissioners are one of the important corporate governances that limit earnings management. they monitor the company's accounting system by ensuring managers use relevant accounting principles and standards in preparing financial reports, ensuring the credibility of accounting information (githaiga et al., 2022). hence, the board of commissioners can limit earnings management, especially independent commissioners. since independent commissioners do not have conflicts of interest in auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 659 doing their duties, they can do their supervisory functions more effectively, including monitoring the quality of financial reports (pratami et al., 2021). putri and supatmi (2022) showed that the board of commissioners had a negative effect on real earnings management as measured by abnormal production costs. manurung and syafruddin (2020) also found that independent commissioners could reduce earning management accrual. in addition, shaqila (2021) demonstrated that independent commissioners had a negative effect on earnings management. based on this explanation, the research hypotheses below were derived: h2: independent commissioner performances have a negative effect on earnings management. furthermore, the audit committee's duty is to review the financial information that the company will issue to the public so the financial report information has higher quality and reliability (asikin et al., 2022). the audit committee can carry out its duties more effectively if it understands the company's financial statements and has the knowledge, experience, and capabilities in accounting and finance. mardjono and chen (2020), manurung and syafruddin (2020), and galal et al., 2022) revealed that audit committees with financial or accounting educational backgrounds and audit committee members with experience in financial institutions could reduce earnings management. based on this explanation, the research hypotheses were put forward as follows: h3: audit committee expertise has a negative effect on earnings management. the effect of corporate governance on earnings management can be strengthened by political connections. related to that, the resource dependence theory explains that politicians on the board are strategic corporate governance that can reduce uncertainty from the company's external environment, especially the government (hillman, 2005). khalil et al. (2022) also asserted that politicians could help protect companies from legal interference, market penalties, and scrutiny. however, many corruption cases by state officials make companies and company officials with political connections be noticed and observed by the public. based on that, boards with political connections will do their duties more thoroughly to avoid earning management, especially independent commissioners, because they do not have conflicts of interest. if the public knows the company is doing earning management, the reputation of the boards will be blackened. politicians who serve on corporate boards will also carry out their duties strictly and responsibly to maintain their reputation since they maintain the political relationship's privileges with the government (savitri, 2021; khalil et al., 2022). harianto (2022) and khalil et al. (2022) uncovered that political connections could reduce earning management. based on this explanation, the research hypotheses were put together: h4: political connection strengthens the negative effect of independent commissioner performances on earnings management. auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 660 additionally, the presence of politicians on the board can provide benefits to companies, such as information on public policy processes, connections to other politicians, and access to policymakers (hillman, 2005). politically connected boards will also reduce transaction costs, increase corporate resilience, and are proven to expedite corporate business transactions (supatmi et al., 2019). therefore, political connections can provide financial and non-financial benefits for companies that make the company’s performance better. good company performance will increase company earnings, so managers do not need to do earnings management to avoid decreases. it is proven by ika et al. (2021) that corporate governance and member of the company with political connections can increase company value. harianto (2022) and armadiyanti and iswati (2019) also unveiled that member companies with political connections had good audit quality, reducing earning management. based on this explanation, the formulated research hypotheses are: h5: political connection strengthens the negative effect of audit committee expertise on earnings management. based on the hypotheses development, the research framework is as follows (figure 1). figure 1 research model h2 h3 h5 h4 independent commissioner performance (x1) audit committee expertise (x2) political connection (z) earnings management (y) short-term discretionary accruals long-term discretionary accruals abnormal cash flow abnormal production cost abnormal discretionary expenses control variable asset turnover ratio control variable return on asset dummy return on asset h1 auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 661 research method this research examined the effect of independent commissioner performances and audit committee expertise on earnings management to avoid earnings decreases and the effect of political connections to strengthen the negative effect of independent commissioner performance and audit committee expertise on earnings management. this research used a quantitative approach with a positive paradigm. this type of research was explanatory research with causal purposes. the population was manufacturing companies listed on indonesia stock exchange during 2017-2020. the sampling technique employed purposive sampling with judgment sampling type. the sample criteria used included 1) manufacturing firms listed on the indonesia stock exchange during 2017-2020 with complete annual reports, 2) firms that used rupiah currency in financial reports, and 3) firms with complete information recommendations from the board of commissioners, the educational background of the audit committee, and complete information profiles the board of commissioners and the board of directors. based on these criteria, 102 companies were obtained as research samples with 408 observations for four years (2017-2020). in this research, earnings management was the dependent variable. in fact, earnings management uses accrual earnings management and real earnings management. accrual earnings management employed two proxies, i.e., short-term discretionary accruals and long-term discretionary accruals from kothari (2005). meanwhile, real earnings management utilized three proxies: abnormal cash flow from operations; abnormal production costs; and abnormal discretionary expenses following roychowdhury (2006). in addition, five model earnings management proxies modified by subekti (2012) are in accordance with indonesian conditions. shortda = stacct/at-1 – [α1 (1/log at-1) + α2 ((δrevtδart)/at-1) + α3 (inct/at-1)… (1) longda = ltacct/at-1 – [α1 (1/log at-1) + α2 (ppet/at-1) + α3 (intt/at-1) + α4 (inct /at 1)] ........................................................................................................................... (2) abncfo = cfot /at-1 [α0 + α1 (1/log at-1) + α2 (st /at-1) + α3 (δst /at-1)] ..... (3) abnprod= prodt /at-1 – [α0 + α1 (1/log at-1) + α2 (st /at-1) + α3 (δst /at-1) + α4 (δst1/at-1)] ................................................................................................................... (4) abndiscr = discrt / at-1 – [α0 + α1 (1/log at-1) + α2 (st/at-1)] ........................ (5) where α is for regression coefficient; shortda for short-term discretionary accruals in year t; at-1 for total asset in year t-1; stacct for short-term accrual in year t; δrevt for revenue year t less year t-1; δart for account receivable year t less year t-1; δinct for net income year t less year t-1; longda for long-term discretionary accruals in year t; ltacct for long-term accrual in year t; ppet for plant, property, and equipment in year t; intt for intangible assets in year t; inct for net income in year t; abncfo for abnormal cash flow from operation; cfot for cash flow from operation in year t; abnprod; auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 662 abnormal production cost; prodt for production cost in year t; abndiscr for abnormal discretionary expense; discrt for discretionary expense in year t; st for sales in year t; δst for sales in year t minus year t-1; and δst-1 for sales in year t-1 minus t-2. the independent variables of this research were independent commissioner performances and audit committee expertise. independent commissioners are members of the board of commissioners who come from outside the company and fulfill the requirements as independent commissioners. independent commissioner performance was measured using recommendations from the board of commissioners (shaqila, 2021). 𝐼𝐶𝑃 = total board of commissioners’ recommendations total recommendations according to ojk rules ............................................. (6) meanwhile, the audit committee is formed by the board of commissioners and is responsible to the board of commissioners to assist them in performing their duties and functions. the measurement of audit committee expertise is as follows. 𝐴𝐶𝐸 = total audit commitee with a financial background total of the audit commitee ............................................ (7) then, the political connection was the moderating variable. political connections were determined using the political connection score index (pcidx) from supatmi et al. (2019), adapted to the indonesian condition. the score of political connections was measured by adding up the score of political connections based on position and status. the scoring would differentiate between politically connected personnel still active during the research period and those no longer active. politically connected personnel who were still active were given a higher score than those who were no longer active. personnel politically connected who were still active were given a score between 2 (lowest) to 9 (highest), while personnel who were no longer active would be given a score between 1 (lowest) to 8 (highest). besides, a zero score was given if the company had no political connections. moreover, the control variables in this research were asset turnover ratio (atr) and return on assets (roa). asset turnover ratio is an activity ratio that measures a company’s ability to generate sales from total assets. the measurement of the asset turnover ratio is as follows. 𝐴𝑇𝑅 = total sales total asset .................................................................................................. (8) on the other side, return on assets is a financial ratio used to measure a company's performance earnings compared to total assets owned. the measurement of return on assets is as follows. 𝑅𝑂𝐴 = income total asset .................................................................................................. (9) auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 663 afterward, the samples were divided into firms suspected of doing earnings management to avoid earnings decreases and firms not suspected of doing earnings management to avoid earnings decreases (table 1). firms suspected of doing earnings management to avoid earning decreases were those with roa bigger than zero but less than equal to 5% compared to the previous year's roa (roa for year t-1 < roa for year t ≤ roa for year t1 x 5%). besides, the limitation rate using 5% refers to research by roychowdhury (2006). in addition, firms suspected of doing and not doing earnings management used dummy variables. firms suspected of doing earnings management were given 1, while firms not suspected of doing earnings management were given 0. table 1 identification firms suspected doing earnings management data analysis was carried out step by step. the first step was that the researchers distinguished between firms suspected of doing earnings management to avoid earnings decreases and firms that did not. in the next step, the researchers examined how managers would use accrual or real earnings management to avoid earning decreases. this test will provide empirical evidence of methods used by managers to manage earnings to avoid earning decreases. afterward, the effect of independent commissioner performances and audit committee expertise on earnings management was investigated using significant earnings management proxies used by the managers to avoid earnings decreases. the last step was to scrutinize the effect of political connections to strengthen the negative effect of independent commissioner performances and audit committee expertise on earnings management. furthermore, this research used multiple linear regression analysis to test hypothesis 1: firms doing earnings management to avoid earning decreases, proxied by short-term discretionary accruals, long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from operations, abnormal production costs, and abnormal discretionary expenses. hypothesis 1 is supported if the regression model equation 1 sign is at α < 5% and the value of β1 # 0. the regression model of this research is as follows (model 10): em = α + β1dm_roa + β2atr + β3roa + εt ........................................................... (10) where α is for constant; β for regression coefficient; em for earning management, proxied by short-term discretionary accruals, long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from operation, abnormal production cost, and abnormal discretionary expense ; dm_roa is dummy roa (1 for the sample identified as doing earning management and 0 for the sample not identified as doing earning management); atr for asset turnover ratio; and roa for return on asset. year suspected unsuspected 2017 6 96 2018 5 97 2019 5 97 2020 5 97 total 21 387 auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 664 then, this research utilized hierarchical multiple regression analysis to test hypotheses 25, i.e., the effect of independent commissioner performances and audit committee expertise on earnings management proxied by short-term discretionary accruals, longterm discretionary accruals, abnormal cash flow from operations, abnormal production costs, and abnormal discretionary expenses. subsequently, the effect of independent commissioner performances and audit committee expertise on earnings management was analyzed using proxies (short-term discretionary accruals, long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from operations, abnormal production costs, and abnormal discretionary expenses) with political connection as the moderating variable. in this case, hypotheses 2 and 3 are supported if the hierarchical model equation stage 1 sign is at α < 5%, and the value of β1 and β2 is < 0. hypotheses 4 and 5 are supported if the hierarchical model equation stage 3 sign is at α < 5%, and the value of β6 and β7 is < 0. the hierarchical model of this research is as follows: em = α + β1icp + β2ace + β3atr+ β4roa + εt ........................................................ (11) em = α + β1icp + β2ace + β3atr + β4roa + β5pc + εt ............................................ (12) em = α + β1icp + β2ace + β3atr + β4roa + β5pc + β6icp*pc + β7ace*pc + εt ...... (13) where α is for constant; β for regression coefficient; em for earning management with proxies of short-term discretionary accruals, long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from the operation, abnormal production cost, and abnormal discretionary expense; icp for independent commissioner performances; ace for audit committee expertise; pc for political connections; atr for asset turnover ratio; roa for return on asset; ε for error term. results and discussion the descriptive statistical analysis showed data distribution characteristics, such as the minimum value, maximum value, mean, and standard deviation. table 2 descriptive statistic mean min max std.dev shortda 0.025 -0.501 0.435 0.092 longda -0.201 -1.075 0.741 0.122 abncfo -0.003 -0.383 0.866 0.108 abnprod 3.380e-5 -0.930 0.550 0.245 abndiscr 3.037e-8 -0.294 0.684 0.134 dummy_roa 0.052 0 1 0.221 icp 0.387 0 1 0.293 ace 0.816 0.333 1 0.213 pc 2.147 0 28 4.559 atr 0.970 0.006 6.333 0.632 roa 0.051 -1.050 0.921 0.128 number of observations: 408 auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 665 the descriptive statistics for each variable are shown in table 2. total short-term discretionary accrual, long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from operations, abnormal production costs, abnormal discretionary expense, dummy roa, political connections, and return on assets revealed the variation of minimum and maximum data. it can be seen that the mean value was smaller than the standard deviation value. as for performance, independent commissioners, audit committee expertise, and asset turnover ratio, they had minor minimum and maximum data variations. it can be observed from the deviation standard being smaller than the mean. the results of multiple linear regression analysis are presented in table 3. the f-test results uncovered that all earnings management models with proxies of shortda, longda, abncfo, abnprod, and abndiscr were significant, so every earnings management model was good and could be used to predict the dependent variable. table 3 the results of multiple linear regression analysis shortda longda abncfo abnprod abndiscr constant 0.021 (2.531) -0.157 (-14.508) -0.010 (-1.183) 0.014 (0.678) -0.018 (-1.494) dummy _roa 0.033* (1.609) -0.052** (-1.963) 0.018 (0.812) -0.006 (-0.121) 0.059** (1.971) atr -0.002 (-0.272) -0.039*** (-4.144) -0.013** (-1.696) 0.031** (1.757) 0.008 (0.775) roa 0.094*** (2.594) -0.063* (-1.347) 0.375*** (9.678) -0.849*** (-9.630) 0.136*** (2.575) f-value 3.354*** 9.281*** 31.996*** 31.145*** 4.482*** adjusted r2 0.017 0.058 0.186 0.182 0.025 * sig at α = 10% ** sig at α = 5% *** sig at α = 1% as displayed in table 3, earnings management uses five proxies, so the results of earnings management more detail. the coefficient of dummy_roa for the shortda proxy was 0.033 with a t-value of 1.609, significant at the 10% level. since the coefficient of dummy_roa for longda proxy was -0.052 with a t-value of -1.963 significant at 5%, then, the coefficient of dummy_roa for the abndiscr proxy was 0.059, and the t-value of 1.971 was significant at the 5% level. these results reinforced hypothesis 1, proposing that managers did earnings management to avoid earning decreases by shortda, longda and abdiscr proxy. in addition, dummy_roa for earnings management with abncfo proxy had a t-value of 0.812, and with abnprod proxy had a t-value of -0.121, which were insignificant. it implies that managers did not manage earnings to avoid earning decreases on real transactions, such as operating cash flow and production costs. this research is corroborated by previous research by burgstahler and dichev (1997) and degiannakis et al. (2019). the results also agree with burgstahler and dichev (1997), finding that 8-12% of companies with small earnings decreases did earnings management to increase earnings. in addition, this finding strengthens the prospect theory that managers are related to profits or losses seen from a reference point, namely a zero point (kahneman & tversky, 1979). further, this research confirms the positive accounting theory that managers manage earnings to avoid earning decreases to get bonuses. auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 666 previous studies by sari et al. (2021) and vigim & widyaningsih (2020) also reinforce this research. managers manage earnings to avoid decreases by increasing short-term discretionary accruals, decreasing long-term discretionary accruals, and increasing abnormal discretionary expenses. the firms decrease long-term discretionary accruals, such as reducing the estimated loss of uncollectible accounts, so the number of receivables the company owns from sales is higher, making the firm's earnings high. also, the firms do earnings management by increasing discretionary expenses. firms increase discretionary expenses because discretionary expenses can greatly impact firm value in the future (roychowdhury, 2006). increasing r&d costs at this time will also impact the company's future competitiveness. since the increase in discretionary expenses affects the company's ability to innovate for the benefit of the company, the company will be able to compete and increase sales (simamora, 2019; simamora et al., 2022). however, the research found that the dummy roa was insignificant in earnings management with abncfo and abnprod proxies. these results do not support previous research by burgstahler and dichev (1997) and roychowdhury (2006). some reasons why managers did not do abncfo and abnprod proxies were to avoid earning management. managers did not do earnings management to avoid earning decreases by increasing production costs. if managers do earnings management by increasing production costs, such as producing more goods than needed, the company also requires a wider storage space, which will burden the company (simamora, 2019). therefore, managers did not use the method of earnings management by increasing production costs to avoid earning decreases. the hypothesis test results also demonstrated that managers did not do earnings management to avoid earning decreases by increasing cash flow. it was because if managers increased cash flow by giving discounts, it would have a detrimental effect on the company in the future. when the company does not give discounts anymore, customers will think the price of the company's products is too high compared to before (simamora, 2019; simamora et al., 2022). thus, managers did not use the method of earnings management by increasing cash flow to avoid earning decreases. based on the results, the next step was analysis using earnings management with the proxies of shortda, longda, and abndiscr. the results of hierarchical regression analysis are illustrated in table 4. the f-test results revealed that all earnings management models were significant, so each was good and could be used to predict the dependent variable. auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 667 table 4 the results of hierarchical regression analysis shortda longda abndiscr b t b t b t stage 1 hierarchical model constant 0.015 0.900 -0.134 -4.634 0.039 1.215 icp -0.006 -0.475 -0.023 -1.087 -0.001 -0.048 ace 0.015 0.893 -0.018 -0.622 -0.062** -1.934 atr -0.015*** -2.605 -0.040*** -4.112 0.007 0.658 roa 0.302*** 8.000 -0.061 -1.256 0.139*** 2.570 f-value 16.462*** 5.905*** 3.084*** adjusted r2 0.139 0.048 0.021 stage 2 hierarchical model constant 0.019 1.074 -0.123 -4.121 -0.005 -0.143 icp -0.005 -0.366 -0.019 0-.881 -0.020 -0.887 ace 0.011 0.634 -0.029 -0.970 -0.015 -0.447 atr -0.015*** -2.565 -0.039*** -4.013 0.004 0.368 roa 0.308*** 7.991 -0.052 -1.065 0.104** 1.955 pc -0.001 -0.769 -0.003* -1.290 0.012*** 5.042 f-value 13.274*** 5.065*** 7.707*** adjusted r2 0.138 0.050 0.079 stage 3 hierarchical model constant 0.020 1.143 -0.136 -4.331 3.121e-5 .001 icp -0.004 -0.335 -0.013 -0.599 -0.022 -0.937 ace 0.012 0.712 -0.018 -0.562 -0.018 -0.508 atr -0.014*** -2.669 -0.039*** -4.002 0.003 0.320 roa 0.253*** 6.854 -0.027 -0.550 0.083* 1.546 pc -0.002 -0.639 0.004 0.678 0.010* 1.468 icp*pc 0.143*** 7.436 -0.107*** -3.086 0.094*** 2.500 ace*pc -0.005 -0.954 -0.006 -0.703 6.106e-6 0.001 f-value 18.773*** 5.171*** 6.463*** adjusted r2 0.245 0.070 0.089 * sig at α = 10% ** sig at α = 5% *** sig at α = 1% the hypothesis testing 2 results were the first stage of the hierarchical regression model on the earnings management with shortda proxy exhibited in table 4. the regression coefficient was -0.006, and the t-value of -0.475 was insignificant. then, the hypothesis results regarding earnings management with longda proxy showed that the regression coefficient was -0.023, and the t-value of -1.087 was insignificant. in addition, the hypothesis results on earnings management with abndiscr proxy revealed that since the regression coefficient of -0.001 and t-value of -0.048 was insignificant. based on that hypothesis 2 was not supported. it suggests independent commissioner performances could not reduce accrual and real earnings management. nevertheless, the results of this research do not support the research of manurung and syafruddin (2020) and shaqila (2021). in other words, this result does not align with agency theory stating that earnings management practices can be minimized by corporate governance (scott, 2015). it is also inconsistent with the statement of pratami et al. (2021) that an independent board of commissioners, through its monitoring function, can limit earnings management. on the other hand, the results of this research reinforce the auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 668 research of rucita and sanjaya (2021) and sari et al. (2021) that independent commissioners did not affect earnings management. independent commissioner performances had no effect on earnings management, which could be due to the lack of effectiveness of independent commissioners' performance, so they could not limit earnings management. the low effectiveness of independent commissioners’ performances was caused by the fact that the board has many other positions in various companies and the lack of experience as the board of commissioners. the hypothesis testing 3 results in the first stage of the hierarchical regression model with earnings management proxy of shortda yielded a regression coefficient of 0.015 and tvalue of 0.839, not significant. the hypothesis earnings management proxy of longda showed a regression coefficient of -0.018 and a t-value of -0.622, which were also insignificant. thus, this research indicates that audit committee expertise had no effect on earnings management accruals, so audit committee expertise could not limit accrual earnings management. this result does not agree with the agency theory that corporate governance can be used to minimize earnings management as it makes financial reports more transparent (scott, 2015). still, the results of this research verify the research of handayani and ibrani (2020) and marcelina (2020). in this case, audit committee expertise did not affect accrual earnings management because there was a possibility that the company applied regulation only to fulfill the regulation, so the accounting or financial experts who were audit committee could not do their duties effectively; besides, the appointment of audit committee members in public companies is based on a close relationship with the commissioners so that even though the audit committee has the expertise, it is difficult for the audit committee to act professionally in doing their duties (sari et al., 2021; nelwan & tansuria, 2019). however, hypothesis results on the earnings management proxy of abndiscr showed a regression coefficient of -0.062 and a t-value of -1.934, which were significant at the 5% level, so hypothesis was supported. it implies that audit committee expertise had a negative effect on the earnings management with the abdiscr proxy. in other words, the more audit committees have accounting and finance backgrounds and experience in finance, the more limited real earning management. the results of this research strengthen the agency theory that corporate governance, one of which is audit committee expertise, can limit managers from managing earnings. the results of this research also support the research of mardjono and chen (2020) and galal et al. (2022) that audit committee experts or audit committee members with experience in financial institutions do effective monitoring to reduce earnings management. it indicates that when the audit committees understand financial reports and have the knowledge, experience, and abilities in finance, they reduce real earning management more effectively. further, the stage 1 hierarchical regression model of earnings management with shortda proxy revealed that the adjusted r-square was 13.9%, meaning that independent commissioner performances (x1), audit committee expertise (x2), asset turnover ratio, and return on assets explained earnings management proxied by auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 669 shortda (y) by 13.9%. then, the adjusted r-square of longda proxy showed 4.8%, indicating that independent commissioner performances (x1), audit committee expertise (x2), asset turnover ratio, and return on assets explained earnings management proxied by longda (y) by 4.8%. at last, the adjusted r-square of earnings management with abndiscr proxy was 2.1%, denoting that independent commissioner performance (x1), audit committee expertise (x2), asset turnover ratio, and return on assets explained earnings management with the proxy of abndiscr (y) by 2.1%. the hypothesis testing 4 results, the third stage of the hierarchical regression model with earnings management proxy of shortda, displayed a regression coefficient of 0.143 and t-value of 7.436, so it was significant but in the positive coefficient direction. next, hypothesis with abndiscr proxy demonstrated that the regression coefficient was 0.094 with a t-value of 2.500; since it was significant but in the positive coefficient direction, hypothesis with shortda and abndiscr proxy was not supported. it suggests that political connections weaken the effect of independent commissioner performances on reducing earnings management. these results are not in harmony with the research-dependent theory that the presence of politicians on the board is strategic corporate governance that can reduce uncertainty from the company's external environment, especially the government (hillman, 2005). this research also does not support previous research stating that politicians who serve on corporate boards will carry out their duties strictly and responsibly to maintain their reputation because they maintain the privileges of the political relationship with the government (savitri, 2021; khalil et al., 2022). hence, this research does not reinforce studies by harianto (2022) and khalil et al. (2022). yet, it confirms the results of putri and supatmi (2022) that boards with political connections positively affected real earnings management with the proxy of abnormal discretionary expenses and ahmed et al. (2022) that political connection had a positive effect on accrual earnings management. it could be caused by companies in indonesia with an ownership structure dominated by family ownership, which the family manages, are part of the company's management, and even occupy top management positions. as a result, it makes companies in indonesia vulnerable to the expropriation of minority shareholders so that majority shareholders prioritize their benefits and harm minority shareholders (putri & supatmi, 2022). especially if the majority shareholders or company officials have political connections, the power of the majority shareholder becomes greater, and the information asymmetry between the majority and minority shareholders is greater. it makes the majority shareholder who serves on the board of commissioners to do things for his interests. hypothesis 4 with longda proxy uncovered that the regression coefficient was -0.107 and the t-value was -3.086, which were significant at the 1% level, so hypothesis 4 longda proxy was supported. it indicates that political connections strengthened the effect of independent commissioner performances on reducing earnings management. these results corroborate the resource dependence theory that boards with political connections have a positive effect on companies as they are corporate strategies to auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 670 minimize uncertainty in the external environment, especially from the government, and ultimately can improve company performance (hillman & dalziel, 2003). increased company performance will cause the company not to do earnings management to avoid decreases. these results also support savitri (2021) and khalil et al. (2022) that politicians who serve on corporate boards will carry out their duties strictly and responsibly to maintain their reputation since they maintain the privileges of the political relationship with the government. in this regard, independent commissioners with political connections try to build and maintain their reputation in public to keep their position as politicians. it makes the independent commissioner do more detailed supervision of the company so that things such as earnings management do not occur. this research reinforces harianto (2022), khalil et al. (2022), and savitri (2021). moreover, the hypothesis testing 5 results, the third stage of a hierarchical regression model with earnings management proxy of shortda, exposed a regression coefficient of -0.005 and t-value of -0.954, not significant. also, hypothesis testing results for the longda proxy disclosed that because the regression coefficient was -0.006 and the tvalue was -0.703. finally, the hypothesis testing results on the earnings management proxy of abndiscr had a t-value of 0.001, which was insignificant, so hypothesis 5 was not supported. the research results denote that audit committee expertise did not affect earnings management moderated by political connections. it implies that political connections did not strengthen the effect of audit committee expertise on reducing real and accrual earnings management. these results disagree with the resource dependence theory. this result is also inconsistent with supatmi et al. (2019), stating that politicians on the board are strategic governance, which can reduce uncertainty from the company’s external environment, especially the government, and increase company performance. besides, this result does not verify studies by harianto (2022) and armadiyanti and iswati (2019) that member companies with political connections give a good quality of audit so that it can reduce earning management. political connections did not impact audit committee expertise in earnings management, which could be due to the low number of politically connected personnel in the sample companies, with only 28% of politically connected personnel. the low number of politically connected personnel suggests that political connections could not strengthen the negative effect of audit committee expertise on earnings management. at last, hierarchical regression model stage third with earnings management proxy of shortda had an adjusted r-square of 24.5%, denoting that independent commissioner performances (x1), audit committee expertise (x2), asset turnover ratio, return on assets, and political connection (z) could explain earnings management proxied by shortda (y) by 24.5%. then, the adjusted r-square for the longda proxy was 7%, indicating that independent commissioner performances (x1), audit committee expertise (x2), asset turnover ratio, return on assets, and political connection (z) could explain earnings management with the proxy of longda (y) by 7%. besides, the adjusted r-square for abndiscr proxy showed 8.9%, meaning that independent commissioner performances (x1), audit committee expertise (x2), asset turnover ratio, return on assets, and political connection (z) could explain earnings management with abndiscr (y) proxy by 8.9%. auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 671 conclusion earnings management in this study proxied by short-term discretionary accruals, longterm discretionary accruals, and abnormal discretionary expense was used to avoid earning decreases. good corporate governance could be used to limit earnings management, especially audit committee expertise. audit committee expertise could reduce real earnings management with the proxy of abnormal discretionary expense. however, audit committee expertise could not lower accrual earnings management. in addition, independent commissioner performances could reduce real and accrual earning management. while political connections strengthened the effect of independent commissioner performances on reducing earning management with the proxy of longterm discretionary accruals, on the other side, political connections weakened the effect of independent commissioner performances on reducing earning management with the proxy of short-term discretionary accruals and abnormal discretionary expenses. the result also revealed that political connections could not strengthen the effect of audit committee expertise on reducing earning management. this research provides empirical evidence of prospect theory that managers manage earnings to avoid earning decreases from the reference point, namely zero point. it also gives empirical evidence of positive accounting theory that managers do earning management to avoid earning decreases by increasing earnings to get bonuses. based on that, research on earning management focusing on avoiding earning decrease proves that managers use real and accrual earning management to avoid earning decreases, so this research contributes to earning management literature. further, this research strengthens empirical evidence of agency theory that corporate governance, especially audit committee expertise, can reduce earning management. this research also provides empirical evidence of resource dependence theory and confirms that political connection can strengthen the effect of independent commissioner performance on reducing earning management accrual, contributing to the political connection literature. other than that, this research contributes to the investor; investors can be more careful to making investment decisions. investors must also pay attention to the independent commissioner's performances, audit committee expertise, and firms' political connections to avoid the possibility of investing in loss. the limitation of this research is that independent variables only used two components of corporate governance, i.e., the independent commissioner performances and audit committee expertise, so the level of influence of the independent variables on the dependent was small. therefore, future researchers are expected to use more components of corporate governance, so there are higher influence levels of independent on dependent variables. this research also focused on manufacturing companies often carried out by previous studies. for that reason, future researchers can focus on companies other than manufacturing companies, such as banking. auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 672 references ahmed, a. s., duellman, s., & grady, m. (2022). political connections and the tradeoff between real and accrual-based earnings management. contemporary accounting research, 39(4). al-absy, mohsen, m. s., ku nor izah ku ismail, s. c., & a, s. a. (2020). involvement of board chairmen in audit committees and earnings management: evidence from malaysia. the journal of asian finance, economics, 7. al-khonain, s., & al-adeem, k. (2020). corporate governance and financial reporting quality: preliminary evidence from saudi arabia. financial markets, institutions and risks, 4(1), 109–116. https://doi.org/10.21272/fmir.4(1).109-116.2020 ang, j. s., ding, d. k., & thong, t. y. (2012). political connection and firm value. asian development review, 30(2). https://doi.org/10.2139/ssrn.1934346 armadiyanti, p., & iswati, s. (2019). corporate political connection and audit quality. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 16(2), 122–140. https://doi.org/10.21002/jaki.2019.07 asikin, z. i., zakiy, f. s., zaenuri, w., & fauziah, n. n. (2022). does audit quality, managerial reports, audit committee affect financial report quality? case of companies listed on jakarta islamic index (jii) 2018-2020. asian management and business review, 2(2), 207–219. https://doi.org/10.20885/ambr.vol2.iss2.art8 azmi, n. a., teknologi, u., cawangan, m., zakaria, n. b., mara, u. t., sanusi, z. m., mara, u. t., anita, r., & kuning, u. l. (2022). the effect of political intervention and family ownership on earnings management : a panel study from malaysia. academy of strategic management journal, 21(2). burgstahler, d., & dichev, i. (1997). earnings management to avoid earnings decreases and losses. journal of accounting and economics, 24, 99–126. degiannakis, s. a., giannopoulos, g., ibrahim, s., & rozic, i. (2019). earnings management to avoid losses and earnings declines in croatia. ssrn electronic journal, 9(3). https://doi.org/10.2139/ssrn.3259851 dewi, r. f., & mita, a. f. (2019). the impact of audit committee’s financial expertise and status on accrual earnings management. jurnal akuntansi dan keuangan, 21(2), 82–89. https://doi.org/10.9744/jak.21.2.82-89 eisenhardt, k. m. (1989). building theories from case study research. academy of management review, 14(4), 532–550. https://doi.org/10.4467/20843887pi.11.002.0578 galal, h. m., soliman, m. m., & bekheit, m. b. (2022). the relation between audit committee characteristics and earnings management: evidence from firms listed on the egyptian stock market. american journal of industrial and business management, 12(09), 1439–1467. https://doi.org/10.4236/ajibm.2022.129080 githaiga, p. n., muturi kabete, p., & caroline bonareri, t. (2022). board characteristics and earnings management. does firm size matter? cogent business & management, 9(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2088573 handayani, y. d., & ibrani, e. y. (2020). the effect of audit committee characteristics on earnings management and its impact on firm value. international journal of commerce and finance, 6(2), 104–116. harianto, s. (2022). political connection, auditor quality, family ownership, and earnings management: real and accrual. journal of economics, business, & accountancy ventura, 25(2), 204. https://doi.org/10.14414/jebav.v25i2.3012 hillman, a. j. (2005). politicians on the board of directors: do connections affect the bottom line? journal of management, 31(3), 464–481. https://doi.org/10.1177/0149206304272187 https://doi.org/10.21272/fmir.4(1).109-116.2020 https://doi.org/10.2139/ssrn.1934346 https://doi.org/10.21002/jaki.2019.07 https://doi.org/10.20885/ambr.vol2.iss2.art8 https://doi.org/10.2139/ssrn.3259851 https://doi.org/10.9744/jak.21.2.82-89 https://doi.org/10.4467/20843887pi.11.002.0578 https://doi.org/10.4236/ajibm.2022.129080 https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2088573 https://doi.org/10.14414/jebav.v25i2.3012 https://doi.org/10.1177/0149206304272187 auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 673 hillman, a. j., & dalziel, t. (2003). boards of directors and firm performance : integrating agency and resource dependence perspectives. academy of management review, 28(3), 383–396. ika, s. r., rachmanti, z., nugroho, j. p., & putri, w. h. (2021). political connection, corporate governance, and firm value: indonesian evidence. proceedings of the 7th regional accounting conference (kra 2020), 173(kra 2020), 37–45. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210416.006 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602 johanes simamora, a. (2019). earnings management and future earnings. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 16(2), 141–164. https://doi.org/10.21002/jaki.2019.08 kahneman, d., & tversky, a. (1979). prospect theory: an analysis of decision under risk. econometrica, 47(2), 263–291. khalil, m., harianto, s., & guney, y. (2022). do political connections reduce earnings management? review of quantitative finance and accounting, 59(1), 273–310. https://doi.org/10.1007/s11156-022-01062-y kothari, s. p., leone, a. j., & wasley, c. e. (2005). performance matched discretionary accrual measures. journal of accounting and economics, 39(1), 163–197. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002 kunto wijoyo, r., & firmansyah, a. (2021). are accrual earnings management and real earnings management related to total risk and idiosyncratic risk? indonesian accounting and finance research, 6(2), 178–197. www.idx.co.id lateef, s. a., rashid, n. n. m., mustapha, u. a., & ado, a. b. (2019). the impact of earnings management as for the nigerian listed firms financial reporting quality on information asymmetry. jurnal aplikasi manajemen, ekonomi dan bisnis, 4(1), 38– 46. http://www.jameb.stimlasharanjaya.ac.id/jameb/article/view/87 manurung, r. v., & syafruddin, m. (2020). pengaruh tata kelola perusahaan terhadao manajemen laba akrual. diponegoro journal of accounting, 9(2), 1–9. marcelina. (2020). the influences of corporate governance and audit quality on earnings management: study on indonesian public banks. jim feb ub, 8(1). mardjono, e. s., & chen, y.-s. (2020). earning management and the effect characteristics of audit committee, independent commissioners: evidence from indonesia. international journal of business and society, 21(2), 569–587. https://doi.org/10.5430/rwe.v11n3p108 masmoudi mardessi, s., & makni fourati, y. (2020). the impact of audit committee on real earnings management: evidence from netherlands. corporate governance and sustainability review, 4(1), 33–46. https://doi.org/10.22495/cgsrv4i1p3 namakavarani, o. m., daryaei, a. a., askarany, d., & askary, s. (2021). audit committee characteristics and quality of financial information: the role of the internal information environment and political connections. journal of risk and financial management, 14(6), 273. https://doi.org/10.3390/jrfm14060273 nelwan, m. l., & tansuria, b. i. (2019). audit committee characteristics and earnings management practices. journal of economics, business & accountancy ventura, 22(1), 85– 97. https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.1400 nugraha, w. a. c. (2021). the effect of corporate governance mechanism on earnings management : the comparative studies between firms listed on sharia index ( jii-70 ) and conventional index ( lq-45 ). jim feb ub, 9(2). pratama, p. b., & devi, s. (2021). pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan dan manajemen laba terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sub https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210416.006 https://doi.org/10.1177/0018726718812602 https://doi.org/10.21002/jaki.2019.08 https://doi.org/10.1007/s11156-022-01062-y https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002 http://www.idx.co.id/ http://www.jameb.stimlasharanjaya.ac.id/jameb/article/view/87 https://doi.org/10.5430/rwe.v11n3p108 https://doi.org/10.22495/cgsrv4i1p3 https://doi.org/10.3390/jrfm14060273 https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.1400 auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 674 sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 20162018. jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi, 12(2), 394–402. pratami, y., syaifora, l., basriani, a., yuliza, m., islam riau, u., persada bunda, s., & pasaman, s. (2021). the role of the independent commissioner in moderating ceo power on company performance. business and accounting research (ijebar) peer reviewed-international journal, 5(4), 10. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/ijebar pratiwi, n. m. c., & wirama, d. g. (2020). earnings management in companies that missed and beat analyst consensus. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 16(1), 60. https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i01.p04 putri, i. d., & supatmi, s. (2022). pengaruh koneksi politik terhadap praktik manajemen laba riil pada perusahaan manufaktur di indonesia. riset & jurnal akuntansi, 6(3). https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.927 roychowdhury, s. (2006). earnings management through real activities manipulation. journal of accounting and economics, 42(3), 335–370. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002 rucita, n. e. r., & sanjaya, r. (2021). factors affecting the management of income. riset: jurnal aplikasi ekonomi, akuntansi dan bisnis, 3(1), 466–477. https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.80 sari, n. n. i. p., rustiarini, n. w., & dewi, n. p. s. (2021). corporate governance, political connections, and earnings management. afebi economic and finance review (aefr) volume, 6(2). https://doi.org/10.47312/aar.v6i2.469 savitri, e. (2021). political connection, family ownership, and earnings management in manufacturing companies in indonesia. jurnal aplikasi manajemen, 19(3), 585–593. https://doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.03.11 scott, w. r. (2015). financial accounting theory: seventh edition. in pearson. https://doi.org/10.4324/9780203784655 shaqila, b. l. (2021). pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tindakan kecurangan akuntansi pada perusahaan publik di indonesia. jurnal ilmiah mahasiswa feb ub, 9(2). simamora, a. j., atika, & muqorobin, m. m. (2022). real earnings management and firm value : examination of costs of real earnings management. jurnal akuntansi, 27(2), 240–262. subekti, i. (2012). accrual and real earnings management : one of the perspectives of prospect theory. journal of economics, business, and accountancy, 15(3), 443–456. sunan, j., no, a., kediri, k. k., kediri, k., & timur, j. (2021). earnings management for bonus compensation. trikonomika, 20(1), 17–24. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v20i1.1635 supatmi, sutrisno, t., saraswati, e., & purnomosidhi, b. (2019). the effect of related party transactions on firm performance: the moderating role of political connection in indonesian banking. business: theory and practice, 20, 81–92. https://doi.org/10.3846/btp.2019.08 syafa’ah, l. (2021). good corporate governance and leverage of financial performance: literatur review. iptek journal of proceedings series, 1. https://doi.org/10.12962/j23546026.y2020i1.7862 tran, k. h., & duong, n. h. (2020). earnings management to avoid earnings decreases and losses: evidence from vietnamese listed companies. cogent economics and finance, 8(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1849980 vigim, j. a., & widyaningsih, a. (2020). can bonus compensation improve earnings management? journal of research and opinion, 7(7). https://doi.org/10.15520/jro.v7i7.72 https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/ijebar https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i01.p04 https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.927 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002 https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.80 https://doi.org/10.47312/aar.v6i2.469 https://doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.03.11 https://doi.org/10.4324/9780203784655 https://doi.org/10.23969/trikonomika.v20i1.1635 https://doi.org/10.3846/btp.2019.08 https://doi.org/10.12962/j23546026.y2020i1.7862 https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1849980 https://doi.org/10.15520/jro.v7i7.72 auliana, subroto, & subekti the effect of corporate governance on earnings management … journal of accounting and investment, 2023 | 675 wareza, m. 29 maret 2019. tiga pilar dan drama penggelembungan dana. cnbc indonesia. diakses dari tiga pilar dan drama penggelembungan dana. cnbcindonesia.com watts, r. l. & zimmerman, j. l. (1978). towards a positive theory of the determination of accounting standards. the accounting review, 53 (1). watts, r. l. & zimmerman, j. l. (1986). positive accounting theory. prentice hall: new jersey *corresponding author, e_mail address: sutaryofebuns@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 24-35 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190189 government internal control system maturity: the role of internal guidance and external control of local government in indonesia sutaryo* and dedi sinaga faculty of economics and business universitas sebelas maret, surakarta, jawa tengah, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 5 may 2017 reviwed 22 jul 2017 revised 02 aug 2017 accepted 08 aug 2017 this study discusses the government internal control system (spip). the purpose of this study is to obtain empirical evidence of influence of guidance, external control, and the characteristics of local governments on internal control (spip) maturity of local governments in indonesia. the samples used in this study are 188 local governments in 2014. the variables used include the dependent variable, i.e. the spip maturity of local government; independent variables, i.e. guidance frequency, the number of internal control findings, total assets, total expenditure and the number of local government units. this study uses secondary data obtained from the financial and development supervisory agency (bpkp) and the supreme audit agency (bpk). this study uses multiple regression analysis and the results show that the guidace frequency and total expenditure have a positive influence on maturity of spip, spi finding has a negative influence, and the total assets and the number of units do not have significant influence on the maturity of spip. ©2018 jai. all rights reserved keywords: spip; maturity; accountability; internal control; external control; characteristics of local government introduction transparency and accountability in state financial management are the main goals of government financial accountability report. in the effort of improving the transparency, accounttability, and performance of this state financial management, a system capable of adequate confidence that the activities in government agencies have been performed effectively, efficiently, and reported reliably. this system is known as government internal control system or sistem internal control pemerintah (hence spip) which is organized at the government administrations thoroughly (law number 1 year 2004 concerning state treasury). the implementation of government internal control systeman (spip) in indonesia began when government regulation (gr) number 60 year 2008 was issued. this government regulation is a part of the reform in finance field in indonesia aiming at improving the state financial management where prior to the issuances of three packages of state financial law, the state financial management used to use the system inherited from the dutch collonial era (simanjuntak, 2005). an internal control system is built to be a tool to improve the reliability in reporting, operation effectiveness and efficiency, and compliance with the applicable laws and regulations (coso, 2013). coram et al. (2008) explain that any organization owning an internal audit function will be more capable of detecting accounting fraud. building an effective internal control system has been the main issue since many fraud cases are found due to the weak internal control system (minelli et al., 2009). framework coso (2013) suggests that a relatively internal control can give some assurance that the company performs their operation efficiently and is on the right track towards their predetermined goals, their financial management and reporting data are reliable, and promotes compliance with applicable laws and regulations. an assessment of internal control system is highly required to figure out whether the implemented spi has been running effectively or not. it is hard to determine the accurate quantitative measurement of internal control (zhou et al., 2016). the structure of internal control effecthttp://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2746 sutaryo and sinaga government internal control system maturity 25 tiveness can explained theoretically, yet it is not that easy to measure (agbejule and jokipii, 2009). clements et al. (2015) mention that any improvement in internal control effectiveness can be measured by the decreased number of reported internal weaknesses. ashbaugh-skaife et al. (2007) find that the improvement of internal control effectiveness is related to improved profit quality. zhou et al. (2016) state that internal control can improve a company’s performance. any internal control which has moved towards its maturity stage will be more effective as compared to when it is introduced and implemented. one method of measuring the success or, in other word, effectiveness of an internal control is maturity model. maturity model is a systematic measurement which can describe and explain the components of a process believed to move towards better outputs and outcomes. the low maturity level implies the low success probability in achieving the goals and the higher maturity level implies higher possibility of success (iia, 2013). assessment of spip using maturity model has been done by financial and development supervisory board or badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). until october 2016, the assessment of spip maturity has been done to 258 local governments. the results find that four local governments are still at maturity level 0, 136 local governments are at level 1, 109 local governments are at level 2, and nine local government are at level 3. this shows that most of the spip implementation maturity levels in local governments are at their “initiated” and “developing” stages. the low spip maturity level indicates the low possibility of goal achievement (iia, 2013). it is safe to say that this is consistent with the internal control findings based on the audit results of supreme audit agency or badan pemeriksa keuangan (bpk). bpk’s audit results of local government financial statements or laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) in 2014 indicated that the number of findings related to spi is till high, i.e. 6,452 findings (ihps i and ii in 2015). bpk’s audit results will be used by the government as a basis to make some necessary corrections and adjustments. the government is given a chance to respond to the findings and conclusions elaborated in the audit result report (law number 15 year 2004). this way, bpk’s findings related to spi are expected to improve the effectiveness of spip execution in local governments. since government regulation number 60 year 2008 is issued, bpkp has been appointed as the advisor of spips who are responsible for technical guidelines drafting, dissemination, education and training, spip guidance and counseling, and apip competence improvement. its appointment as the advisor is intended to strengthen and support the effectiveness of spip. the spip guidance given by bpkp to local governments, where bpkp is actually not part of the organizational structure of any local government, can also be called as internal audit outsource. internal audit outsource helps and cooperates with internal audit in solving several problems. for example, an organization asks an external service provider to help the management define audit risks. one reason why internal audit outsorce is required is because of the ineffective internal audit function. in addition, some advantages can be obtained from internal audit outsource, i.e. it is independent, cost-effective, flexible, and of assured quality (carey and subramaniam, 2006). such a condition gives an opportunity to develop a study which can provide some description on spip maturity, and how bpk’s internal control findings and spip guidance influence it. there is only a few research on spi maturity in indonesia, particularly in public sector, has been conducted since assessment of spip maturity in indonesia is relatively new. since government regulation number 60 year 2008 was issued, the government’s focus was on the implementation of spip, rather than on assessing the maturity. the guideline for assessing and strategy of improving spip maturity has recently been used, formally, since march 2016 (regulation of bpkp chief number 4 year 2016). studies on the effectiveness of internal control have been done by several researchers. xu and gao (2015) studied the factors influencing internal control effectiveness using corporate governance perspective. meanwhile, khlif and samaha (2016) studied the influence of audit committee activity and external auditor measurement on internal control quality. agbejule and jokipii (2009) studied how different strategy orientations can influence internal control effectiveness. finally, doyle et al. (2007), zhang et al. (2009), and ashbaugh-skaife et al. (2007) studied how the influence of organizational characteristics on internal control was. for local context of indonesia, jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 24-35: januari 2018 26 zaelani and martani (2011) studied the influence of local government characteristics in indonesia on internal control using internal control findings as the measurement of internal control weaknesses. this study uses spip maturity as a more comprehensive measurement of internal control effectiveness than internal control findings. the spip maturity measurement is performed systematically so that it can describe and explain the components of internal control processes believed to move towards better outputs and outcomes. in addition, this research will also take a look at how the characteristics of local governments influences the maturity of spip which has been implemented. the local government characteristics used in this research consists of the amount of expenditure realization, total assets, type, and number of local administration’s working units (skpd) owned by each local government. the results of this research can contribute to, i.e. adding and strengthening, the references particularly in relation to internal control in the government, especially in regard to spip maturity. in addition, this research also contributes to the information used for passing government policies in their efforts of improving the local government’s spip maturity related to those factors influencing them, so that the government as a regulator can make a more tested formula in passing policies to improve spip maturity in the effort of making the local financial management more transparent and accountable. literature review and hypothesis development theory of agency in public sector agency relationship is defined as a contract where one or more persons (principal) hire others (agents) to perform some services for their sake by delegating some authorities of making decisions to these agents (jensen and meckling, 1976). halim and abdullah (2006) suggest that the principalagent theory analyzes the contractual structure between two or more individuals, groups, or organizations. one party (principal) makes a contract, either implicitly or explicitly, with other parties (agents) expecting that the agents will take some actions/do some jobs as the prinsipal wish them to (in this case authorization). thereby, agency relationship can occur in any entity which applies contractual structure in their operations. from the perspective of formal rules in public sector, the governmental entities are run in reference to a set of regulations specifying the duties, authorities, and responsibilities of each participant. despite the differences in the procedure and mechanism of interparticipant relationships in a governmental organization from those in corporation sector, the very existence of formal bond shows that there is a contract in the governmental organizations in indonesia. this justifies the presence of agency relationship in governmental organizations in indonesia (sutaryo & jakawinarna, 2013). lupia and mccubbins (2000) in halim and abdullah (2006) state that in modern democracy, there are at least four characteristics of delegation, namely: (1) the presence of principal and agents, (2) possibility of conflict of interest, (3) asymmetric information, and (4) possibility that principal can reduce agency problems. the effort of dealing with or reducing this agency problems will create agency cost which will be borne by both the principal and the agents. jensen and meckling (1976) divide this agency cost into monitoring cost, bonding cost and residual loss. monitoring cost is the cost arising out and borne by the principal to monitor the agent’s behavior, i.e. to measure, observe, and control their behaviors. bonding cost is the cost borne by the agent to establish and comply with a mechanism which ensures that the agent will take actions for the principal’s best interest. furthermore, residual loss is the sacrifice in the form of reduced prosperity of the principal as a result of differences between agent’s decisions and principal’s decisions. one of the manifestations of this agency cost is the implementation of internal control system. an internal control system can reduce the possibility of conflict of interest and asymmetric information which can harm the principal. government internal control system maturity government internal control system is an integral process to the actions and activities continuously performed by leaders and all employees to give adequate confidence that the organization’s goals will be achieved through effective and efficient activities, financial reporting reliability, state asset security and compliance with the regulations of law applied in the government sutaryo and sinaga government internal control system maturity 27 institutions (gr number 60 year 2008). one method to measure the effectiveness of internal control is maturity model. according to iia (2013), maturity model is a systematic measurement which can describe and explain the components of a process believed to move towards better outputs and outcomes. andersen and jessen (2003) suggest that the concept of maturity in an organization aims at directing the organization to reach their goals optimally. to assess the effectiveness of spip execution, some indicators, approaches, and techniques need to be established. the appropriate indicators should be chosen to enable a good assessment of spip effectiveness. the reliability attributes of internal control are adapted to be the indicators of spip execution maturity. the government internal control system (spip) execution maturity level depicts the rank or structure of spip execution maturity with different characteristics from one level to another level. the low maturity level implies the low success probability in reaching the goals, and the higher maturity level implies the higher possibility of success (iia, 2013). the spip maturity framework has six levels, namely: “absent”, “initiated”, “developing”, “defined”, “managed and measured”, “optimum”. these levels are equal to levels 0, 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. each maturity level has basic characteristics which shows the role or capability of spip execution in supporting the achievement of government institution’s goals. spip execution maturity level is a working framework containing the basic characteristics which show a structured and sustainable spip execution maturity level. this maturity level can be used at leas as an instrument for evaluating the spip execution, and generic guidelines to improve the maturity of internal control system. ever spip maturity level has its own basic characteristics which can significantly differs one level from the other, even due to sustainable process might intersect one another. these basic characteristics are visible from the general characteristics of each level as can be seen in table 1. guidance of spip execution the guidance of spip execution is directly related to the internal monitoring mission on the accountability of financial and development management in order to manifest a clean and effective government and corporate governance (bpkp, 2016). the guidance of spip execution in table 1. spip maturity level level characteristics absent ministry/institution/local government has not at all had any policies and procedures required to perform the internal control practices. initiated there is an internal control practice, yet the risk and control approaches required are still in its ad-hoc shape and unorganized well, without any communication and monitoring resulting in the weaknesses being unidentified. developing ministry/institution/local government has implemented the internal control practice, yet it is not documented well and its implementation is highly dependent on individuals and has not involved all units of the organization. the control effectiveness has not been evaluated, allowing many weaknesses to have not been dealt with adequately. defined ministry/institution/local government has implemented internal control practice and it is well-documented. yet, the evaluation of such internal control is done with no adequate documentations. managed and measured ministry/institution/local government has implemented internal control effectively, with each activity executing personnel keeping themselves in control of the activity towards the achievement of that activity’s goals as well as the ministry/institution/local government’s goals. the evaluation is performed formally and well-documented. optimal ministry/institution/local government has implemented sustainable internal control, integrated in their activity performance and supported by automatic monitoring using computer application. source: decision of bpkp chief no. 4 year 2016 on guidelines for assessment of and strategy to improve spip maturity jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 24-35: januari 2018 28 table 2. spip implementation stage stages description understanding and developing common perception/ dissemination building awareness of the importance of spip and building commitment to implement spip mapping/diagnostic assessment of the existing system to find areas of improvement. infrastructure development constructing infrastructure to implement spip elements internalization internalizing the infrastructure of spip elements into the orga-nization’s real activities continuous development monitoring, evaluation, and development of spip to keep it func-tioning effectively source: decision of bpkp chief number 1326 on technical guidelines for government internal control system execution local governments is performed by bpkp by drafting a technical guidelines for spip execution, spip dissemination, spip education and training, spip guidance and counseling, and apip competence improvement. the initial stage of spip execution in local government begins with implementation stages. these implementation stages consist of as can be seen in table 2 (bpkp, 2009). in 2015–2019 period, the guidance of spip execution is directed towards improvement of spip maturity at local government level, and even up to national development (rpjmn 20152019) program level (priority). the local government’s spip execution does not fall under the responsibility of bpkp, rather each local government shall be held responsible for it respectively. bpkp as the advisor of spip execution can merely improve the guidance quality by performing their tasks of drafting spip guidelines and training, safeguarding the implementation of all spip elements throughout the main activities and management actions of the local governments. this is done by making risk introduction and control a culture by all personnel and leaders in the execution of their main activities as specified in the policies and standard operating procedures (sop) of activity performance. regular communication and evaluation of the consistency between policies and performance of activities according to sop are expected to make the personnel and leaders aware of the government goal achievement and development, which, in turn, will improve the overall maturity of spip implementation in local governments (bpkp, 2016). external control external control is a form of supervision done by a supervisory unit from completely outside the executive organization environment (baswir, 1999 in halidayati, 2014). external control is performed by the house of representative or dewan perwakilan rakyat (dpr), supreme audit agency (bpk) and directly by the people. bpk as an external supervisor in delivering their opinion of the local government’s financial statements, also conveys the findings related to spi execution within the local government environment. internal control is a process designed to give some feasible certainty regarding the achievement of management’s goals on their financial reporting reliability, operation effectiveness and efficiency, and compliance with applicable laws and regulations (arens et al., 2006). framework coso states that a fairly effective internal control can provide assurance that the company runs their operation efficiently and consistent with the predetermined goals, reliable financial reporting and management data, and promotes compliance with applicable laws and regulations. the public auditor agency of the united states of america, through sas (statements on auditing standards), uses internal control as one variable required to be audited in detecting any corruption. characteristics of local government different characteristics of each organization can influence the effectiveness of internal control. doyle et al. (2007) study the determinant factors of internal control weaknesses in 779 companies and found that smaller, younger companies with weaker financial condition, or being restructuring process tended to have more internal control weaknesses. zhang et al. (2009) conducted research on internal control effectiveness in companies in china. they found that the internal control quality was positively related to the company’s size and financial condition. the company’s size was sutaryo and sinaga government internal control system maturity 29 proxied with the company’s total asset value, and their financial condition was proxied with roe (return on equity) value. marfiana and kurniasih (2013) study the influence of local government characteristics on financial performance. the characteristics of local government under study are proxied by the total assets, portion of locally generated recurring revenues to total revenues, portion of general allocation fund to total revenues, total local expenditures, and number of legislative members. based on the research results, it is found that the dependence level on central government and total local expenditures have significant influence on local government’s financial performance. another research conducted by ashbaughskife et al. (2007) find that the companies reporting their internal control weaknesses have more complex operations. the company’s complexity is proxied with the number of business segments, sales in foreign currency, and number of supply. in relation to the achievement of government institution’s goals, the capacity of spip execution is influenced by the complexity of government institution’s activities. consistent with the definition of spip, i.e. an integral process to actions and activities, the wider the scope or the more complex the activity operation processes in the k/l/p organization, the higher the control system capability is required to be. hypothesis coram et al. (2008) study the role of internal audit in detecting frauds and find that the combination between internal audit insource and outsource can be more effective in detecting fraud as compared to merely either internal audit insource or internal audit outsource. the guidance of spip execution in local governments is done by bpkp by drafting technical guidelines of spip execution, spip dissemination, spip education and training, spip guidance and counseling, and apip competence improvement. this role, conceptually, matches the internal audit outsource concept, i.e. the role of assisting and cooperating with internal audit (insource) in dealing with some problems in the organization (carey and subramaniam, 2006). this guidance is intended for spip in local governments to run effectively and efficiently. the more frequently the spip guidance is given, the more weaknesses will be found and the more remedies will be made to improve spip quality. h1: spip guidance has positive influence on spip maturity. most studies on internal control effectiveness use the number of internal control findings as their proxy. clements et al. (2015) suggest that the improvement in internal control effectiveness can be measured through the decreased number of internal weaknesses being reported. zaelani and martani (2011) study the internal control effectiveness in local governments in indonesia and use the number of internal control findings obtained from lkpd previously audited by bpk as their proxy for internal control effectiveness. in the delivery of internal control findings by bpk to the local governments, also delivered are the recommendations related to these findings. local governments are given chances to follow-up the recommendations for such internal control findings by making some remedies. in other words, when the remedy recommendations are followed-up by the local governments, it will then improve the internal control effectiveness the following year. thus, the more internal control findings are reported by bpk, the more remedies can be made to improve the spip maturity. h2: the number of internal control findings has positive influence on spip maturity. the research by doyle et al. (2007) and zhang et al. (2009) find that the size of a company has positive influence on internal control quality. the greater the size of a company, the less internal control weaknesses would be found. in other words, the control quality will be better. greatersized organizations have more standard procedures in their financial reporting and have more human resources for separating tasks which are organized well. in addition, regions of greater size or with greater total assets will have great demand in reporting their mandatory disclosure to the public. local governments need to disclose further the list of assets they own, their maintenance and management (suhardjanto and yulianingtyas, 2011). therefore, the greater the size of a local government as projected by the total assets they own, the better their spip maturity would be. h3: total assets has positive influence on spip maturity. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 24-35: januari 2018 30 one of spip functions is to improve the performance of state financial management (gr 60 year 2008). the results of marfiana and kurniasih’s (2013) research show that the total local expenditures have positive influence on local government’s performance. local expenditures are used to maintain and improve the quality of people’s life which is embodied in the improved service of mandatory services and other servies in such fields as education, healh, social facility provision, general facility, and social security system development. hence, the greater the total local expenditures, the greater the fund allocated for improving spip maturity. h4: total local expenditure has positive influence on spip maturity. ashbaugh-skife et al. (2007) find that the company reporting internal control weaknesses has more complex operations. this company’s complexity is proxied, among other things, with the number of business segments. furthermore, kumar and kuldip (2016) also find the positive influence of firm size on performance and productivity. the organization complexity of local governments can be projected with the number of skpds they own. the more skpds the local governments own, the more problems they should deal with which may reduce spip maturity. h5: number of skpds has negative influence on spip maturity. research method population, sample, and sampling technique the population in this research is all regency/municipality governments in indonesia in 2014. the sample used in this research is taken using purposive sampling technique with the criteria of research sample in this study being formulated as follows in table 3. there are 508 local governments in indonesia which consist of regencies and municipalities in 2014. out of these 508 local governments in 2014, 38 neither submit any lkpd nor receive any audit from bpk. the spip maturity of 240 local governments is not assessed in 2014. from the remaining 230 governments, 42 local governments do not receive any spip guidance. hence, the final number of samples used for data testing is 188 local governments. data and source of data the data of this research are secondary ones, i.e. in reference to the information collected by individuals other than the researchers conducting this research (sekaran and bougie, 2013). the data and its source are shown in table 4. variable and variable measurement this research uses dependent variable in the form of local government’s spip maturity and independent variables consisting of: spip guidance made by bpkp; number of spi weaknesses from bpk’s financial audit; and characteristics of local government consisting of total assets, total expenditures, and number of skpds of the local government. additionally, italso uses control variable in the form of type of local governments. the variables and their measurements are presented in detail in the following table. research model the model used to test the hypotheses in this research is multiple regression model with the following formula: mspip = β0 + β1lnfspip + β2 lntspi + β3lntaset + β4 lnblj+ β5 lnskpd + β6 tipe + ei note: mspip : spip maturity; β1, β2, β3,…, β6 : regression coefficient; lnfspip : spip guidance frequency; lntspi : internal control findings; lntaset : local government’ s total assets; lnblj : local government’s total expenditures; lnskpd : number of skpds; tipe : type of local government; e : standard error sutaryo and sinaga government internal control system maturity 31 table 3. result of data sample selection no. description total 1 local governments in indonesia (regencies and municipalities) 508 2 local governments which do not submit lkpds in 2014 and are not audited by bpk in 2015 -38 3 local governments against which no spip maturity assessments are conducted until 2016 -240 4 local governments which to which no spip guidance is given until 2014 -42 number of samples used in research 188 table 4. data and source of data no. data source of data 1. audited 2014 local government’s financial statements. center for information and communication of bpk ri 2. list of local governments receiving guidance from bpkp planning and supervision bureau of bpkp 3. score of local government’s spip maturity pkd monitoring director of area 2 table 5. research variable no. variable variable type operational definition 1. spip maturity dependent score of spip maturity from the results of assessment made by bpkp at 0.00 to 5.00 score interval 2. spip guidance independent frequence of spip guidance given by bpkp during 2014 3. internal control findings independent number of cases of spi weakness findings in the result report of audit of local government’s financial statements 4. total assets independent local government’s total assets specified in lkpds. 5. total expenditures independent local government’s total expenditures specified in lkpds. 6. number of skpds independent number of skpds owned by local govern-ments. table 6. descriptive statistic (n=188) variable mean std. dev. min max mspip 1,9314 0,54806 0,26 3,56 fspip 3,2872 2,80992 1,00 16,00 tspi 11,3511 5,17957 1,00 31,00 blj 1,2884e6 8,45716e5 3,78e5 6,44e6 taset 3,2309e6 2,90172e6 7,14e5 2,34e7 skpd 55,6277 26,17669 25,00 196,00 tipe 0,2234 0,41764 0,00 1,00 note: mspip (spip maturity), fspip (spip guidance), tspi (internal control findings), blj (local government’s total expenditures), taset (total assets), skpd (number of skpds), tipe (type of local government) results and discussion descriptive statistics the descriptive statistic testing in this research is intended to provide a description about the distribution of variable frequency in research. the descriptive statistic of each variable in this research is presented in table 6. classical assumption test the stages on multiple regression testing uses several classical assumption tests which should be fulfilled, including: normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test which are shown in detail in table 7. it can be seen that from the normality test results it is found that the data are normally distributed and from the results of classical assumption testing which consists of jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 24-35: januari 2018 32 autocorrelation, heteroscedasticity and multicollinearity it is found that the data are free from these classical assumptions. thus, the research hypothesis testing using regression equation can be performed. hypothesis testing results the results of data analysis using multiple regression model in this research are presented in table 8. it can be observed that the f value is 6.869 at a significance rate of 0.000. the results are below the significance rate of 5%, hence the multiple regression model in this research is feasible for its use in hypothesis testing. the adjusted r square value is 0.158. this shows that the independent variables in the regression testing model in this research can explain the influence on spip maturity (mspip) by 15.8%, and the remaining 84.2% is explained by other factors beyond the model. table 8 shows that ln_fspip variable, i.e. the spip guidance has a coefficient value of 0.320 at sig. value of 0.003. therefore, h1 is confirmed. this indicates that spip guidance variable has positive influence on spip maturity. this also indicate that the more frequent spip guidance is given, the better the local government’s spip quality would be. the guidance plays a role in producing remedies to the implemented spip. table 7. classical assumption testing results test n k-s z tolerance vif sig. normality 188 0,451 0,987 autocorrelation 188 0,079 heterocedasticity 188 ln_fspip ln_tspi ln_blj ln_taset skpd tipe 0,119 0,056 0,438 0,152 0,372 0,559 multicollinearity ln_fspip ln_tspi ln_taset ln_blj skpd tipe 0,828 0,994 0,223 0,234 0,938 0,886 1,208 1,059 4,477 4,281 1,066 1,128 note: mspip (spip maturity), fspip (spip guidance), tspi (internal control findings), blj (local government’s total expenditures), taset (total assets), skpd (number of skpds), tipe (type of local government), n = number of samples, k-s z = kolmogorov-smirnov z,vif= variance inflation factor. table 8. hypothesis testing results expt b t-value sig. constant 0,320 0,298 0,766 ln_fspip (+) 0,171 3,043 0,003* ln_tspi (+) -0,162 -2,130 0,035* ln_blj (+) 0,319 2,136 0,034* ln_taset (+) -0,169 -1,430 0,155 ln_skpd (-) -0,050 -0,472 0,637 tipe (+) 0,451 1,278 0,187 r 2 0,185 adj. r 2 0,158 f-value 6,869 asymp sig. 0,000 note: fspip (spip guidance), tspi (internal control findings), blj (local government’s total expenditures), taset (total assets), skpd (number of skpds), tipe (type of local government), *significant at alpha level 5% sutaryo and sinaga government internal control system maturity 33 the remedy is performed when weaknesses which can reduce the spip maturity value are found. this result confirms the result from coram et al. (2006) which find that the combination between internal audit insource and outsource can be more effective in detecting fraud as compared to merely either internal audit insource or internal audit outsource. the internal control findings variable (ln_tspi) shows a sig. value of 0.035, yet the coefficient value is -0.162. hence, internal control findings has negative influence on spip maturity and the second hypothesis is rejected. this research uses dependent variable data, internal control findings, and variable independent, spip maturity, from different periods. the data on spip maturity used in this research are taken from a period after the internal control findings data. internal control findings which has negative influence on spip maturity is possibly because the local governments have not completely followedup the recommendations given by bpk in relation to these findings. when the follow-ups of bpk’s recommendations have not been completely finished, then the remedies to the internal control findings have not been completely done. such a condition indicates that the local government apip has not had enough capability in following up bpk’s audit findings. it is proven by the low level of local government apip. the local government iacm apip on average is at level 1 or 2, meaning they can only supervise and cannot take initiatives for prevention and remedy. the total assets (ln_taset) variable has a coefficient value of -0.169 at a sig. value of 0.155. this result shows that the total assets variable has no influence on spip maturity. therefore, the third hypothesis is not proven. this research does not confirm the hypothesis built by the researcher, i.e. the higher the total assets of a local government, which is a projection of its size, the greater the capability that the local government will have in developing spip to be developed. marfiana and kurniasih (2013) also find that total assets have no influence on the performance of local governments. the greatest composition of local government’s assets is fixed assets. meanwhile, the management of local government’s fixed assets still experiences many problems. thus, local governments fail to use these great resources to improve their spip maturity. the local government’s total expenditures (ln_blj) variable has a coefficient value of 0.319 at a sig. value of 0.034. this result indicates that the expenditure variable has positive influence on spip maturity. therefore, the fourth hypothesis is confirmed. marfiana and kurniasih (2013) also find that total expenditures of a local government have positive influence on the performance of that local government. it indicates that the local government’s budget for local expenditure has been realized for improving the performance towards a better one. pratama et al. (2015) also find that local expenditure has positive influence on local government’s financial statements. it can then be concluded that the higher the total local expenditure, the higher the possibility of fund allocation used to improve spip maturity, hence the main goals of spip implementation can be reached, i.e. accountability and transparency in state financial management. the local government’s number of skpds (ln_skpd) variable has a coefficient value of 0.050 at a sig. value of 0.637. this result shows that the number of skpds variable has no influence on spip maturity. therefore, the fifth hypothesis is rejected. zaelani and martani (2011) also find that complexity does not influence the effectiveness of spi. the local government with large number of skpds is not necessarily more complex because skpds are established to manage such governmental affairs as finance, planning, supervision and technical issues of implementation. hence, large number of skpds can indicate that the local government affairs are divided into this large number of skpds, and these skpds have their own affairs to deal with which are relatively equal among them. meanwhile, as for the type which is the control variable, the result shows that type has no influence on the local government’s spi effectiveness. thus, the type difference between municipality government and regency government does not become the factor which influence the spi effectiveness of local governments in indonesia. conclusion this research is conducted to discover the influence of spip guidance and external control on government internal control system (spip) maturity of local governments in indonesia. the results of hypothesis testing show that guidance frequency and total expenditures variables have positive influence on local government’s spip maturity. meanwhile, the internal control findings variable has negative influence on local governjurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 24-35: januari 2018 34 ment’s spip maturity. the total assets and number of skpds variables have no influence on local government’s spip maturity. finally, the control variable tested show that the local government type (regency or municipality) influences local government’s spip maturity. in this research, the spip maturity data for all local governments (regency and municipality) in indonesia cannot be obtained yet. this is because the process of spip maturity assessment made by bpkp is still in progress. the researchers also use only data on spip guidance in 2014, even though spip guidance has been given since the government regulation number 60 year 2008 was issued. the local expenditure attribute still uses the data on total overall expenditures of local governments, it has not identify in detail the expenditures related to the effort of improving spip maturity. furthermore, this research excludes other attributes which may influence spip maturity, such as the role of government internal supervision officer or aparat pengawasan intern pemerintah (apip) and the local head’s commitment. the results of this research show that spip guidance frequency has positive influence on local government’s spip maturity. to enable the achievement of transparency and accountability goals, local governments ought to pay more attention to improve their spip maturity by giving intensive guidance. the regulator, in this case the central government, needs to give a little bit motivation for local governments to be more attentive to their spip maturity, in forms of both directives and regulations. internal control findings and spip maturity are the outcomes of continuous and repeated activities each year, hence it is possible to see what are the perception similarities or differences between spip maturity assessment performed by bpkp and spi audit performed by bpk. the next research can develop this research using such variable as the characteristics of local government inspectorate as the implementation of spip including, number and role ranks of local inspectorate auditor, training and development of inspectorate auditors who have possible influence on spip maturity. in addition to such factor as the characteristics of internal auditor, the local executive factor such as commitment of local heads as the local executive is also suspected to have some influence on spip maturity hence it is possible to add it as an effort of developing this research. references agbejule, a. and a. jokippi. 2009. strategy, control activities, monitoring and effectiveness. managerial auditing journal, 24 (6), 500-522. andersen, e. s. and s. a. jessen. 2003. project maturity in organisations. international journal of project management, 21 (6), 457461. arens, a. a., j. k. randal and s. b. mark. 2006. auditing dan jasa assurance: pendekatan integrasi. jakarta: erlangga. ashbaugh-skaife, h., w. daniel and r. k. william. 2007. the discovery and reporting of internal control deficiencies prior to sox-mandated audits. journal of accounting and economics, 44 (1), 166192. bpkp. 2009. keputusan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor: 1326 tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. jakarta: badan pengawasan keuangan dan pembangunan. bpkp. 2016. keputusan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor: 4 tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas spip. jakarta: badan pengawasan keuangan dan pembangunan. carey, p. and n. subramaniam. 2006. internal audit outsourcing in australia. accounting & finance, 4 (2), 126-135. clements, c., d. n. john and w. paul. 2015. multiple directorships, industry relatedness, and corporate governance effectiveness. corporate governance, 15 (5), 590-606. coram, p., f. colin and m. robyn. 2008. internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. accounting & finance, 48 (4), 543559. coso. 2013. internal control-integrated framework: executive summary. committee of sponsoring organizations of the treadway commission. doyle, j., g. weili and m. sarah. 2007. determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. journal of accounting and economics, 44 (1), 193-223. halidayati, i. 2014. pengaruh pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan implementasi anggaran berbasis kinerja https://scholar.google.co.id/citations?user=lfjpriyaaaaj&hl=en&oi=sra https://scholar.google.co.id/citations?user=b-sm0cwaaaaj&hl=en&oi=sra http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-629x.2006.00159.x/full http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-629x.2006.00159.x/full sutaryo and sinaga government internal control system maturity 35 terhadap kinerja pemerintah daerah. thesis, universitas negeri padang. halim, a. and s. abdullah. 2006. hubungan dan maslah keagenan di pemerintah daerah: (sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi). jurnal akuntansi pemerintahan, 2 (1), 53-64. jensen, j. m. and w. h. meckling. 1976. theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3 (4), 305-360 khlif, h. and k. samaha. 2016. audit committee activity and internal control quality in egypt: does external auditor’s size matter?. managerial auditing journal, 31 (3), 269289. kumar, n. and k. kuldip. 2016. firm size and profitability in indian automobile industry: an analysis pacific business review international, 8(7), 69-78 marfiana, n. and l. kurniasih. 2013. pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota. sustainable competitive advantage, 3 (1). minelli, e., r. gianfranco and t. matteo. 2009. why do controls fail? results of an italian survey. critical perspectives on accounting, 20 (8), 933-943. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019: buku ii. jakarta. sekaran, u. and r. bougie. 2013. research methods for business. united kingdom: wiley. simanjuntak, b. h. 2005. menyongsong era baru akuntansi pemerintahan di indonesia. jurnal akuntansi pemerintah, 1 (1), 9-18. suhardjanto, d. and r. r. yulianingtyas. 2011. pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada kabupaten/kota di indonesia). jurnal akuntansi & auditing, 8 (1), 1-94. sutaryo and jakawinarna. 2013. karakteristik dprd dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah: dukungan empiris dari perspektif teori keagenan. paper was presented at simposium nasional akuntansi xvi, manado. the institute of internal auditors. 2013. selecting, using, and creating maturity models: a tool for assurance and consulting engagements. undang-undangu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. xu, x. and l. gao. 2015. an empirical study on the factors affecting the effectiveness of internal control of listed corporation-based on the perspective of corporate governance. international journal of auditing, 12 (4), 45-53. zaelani, f. and d. martani. 2011. the effect of size, growth, and complexity on internal control of local governments. journal of creativity and innovation, 4, 183-206. zhang, y., n. dongxiao and z. hongtao. 2009. research on the determinants of the quality of internal control: evidence from china. information management, innovation management and industrial engineering proceeding. zhou, h., c. hanwen and c. zhirong. 2016. internal control, corporate life cycle, and firm performance. in the political economy of chinese finance, 12 (3), 189209. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405x7690026x#%21 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405x7690026x#%21 http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405x http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405x http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405x/3/4 introduction literature review and hypothesis formulation the balance sheet as an earnings management constraint jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 1, page: 1-14, januari 2012 1 the balance sheet as an earnings management constraint case study in indonesia manufacture company dwi sudaryati e-mail: dwi.sudaryati@gmail.com fakultas ekonomi universitas pembangunan nasional “veteran” yogyakarta abstract this research has the purpose to examine the balance sheet existence as an earnings management constraint. this research use the secondary which it is taken from the quarterly financial statement of manufacture companies listed on indonesia stock exchange (idx) during 2008-2009 periods. this research used 68 manufacture companies as its sample. then, the obtained data has regression analyzed by generalized ordered logit model. the output of regression indicates that there is significant relation between net assets with the earnings surprise. the reporting earnings surprise smaller negative or larger positive decrease when the value of net asset is overstated. so, it can be concluded that balance sheet is as an earnings management constraint. key words: balance sheet, earnings surprise, net assets, earnings management. introduction investor use balance sheet information to infer earnings management constraint and the extent to which they utilize that information to assess the quality of subsequent earnings surprises. if investors use constraint information to infer the quality of reported earnings, a stronger reaction to subsequent earnings surprises should be observed for exante constrained firms than for ex-ante flexible firms. when a firm reports a small positive earnings surprise (defined as 0 to 2 cents), the firm could have arrived at that result through real performance or through earnings management. smith (2004) stated that investors use balance sheet information to determine a constraint level and use this constraint information to infer the quality of earnings reported in subsequent earnings announcements. other end users of financial reports, such as mutual fund managers and individual investors, often rely on analysts’ reports and recommendations, given the constraints of their limited time and resources. smith (2004) argued that the results provided by the balance sheet constraint literature give important insights into how the accounting reporting system in conjunction with generally accepted accounting principles (gaap), can constrain earnings management. the balance sheet constraint concept is not only useful in determining the likelihood a firm will at least meet the consensus forecast, but it is also potentially useful in interpreting the quality of subsequent earnings surprises. in recent years, the existence and pervasiveness of earnings management and the circumstances under which firms are most likely to engage in earnings management have been subjects of considerable discussion and debate among accounting researchers as well dwi sudaryati, the balance sheet as an earnings….. 2 as among practitioners, government regulators, and investors. while the methods used by various studies to detect earnings management are controversial and results not always consistent, previous findings suggest that earnings management occurs and is quite prevalent (dechow and skinner, 2000). earnings management can be classified into three categories: fraudulent accounting, accruals management and real earnings management. fraudulent accounting involves accounting choices that violate gaap. accruals management involves within-gaap choices that try to “obscure” or “mask” true economic performance (dechow and skinner, 2000). the balance sheet as the element in financial reports can be used by manager as an information to manage earnings. the balance sheet information also can be used by investor to infer the quality of earnings reported in subsequent earnings announcements. barton and simko (2002); hansen (2004) conclude that overstated balance sheets become constraints on firms’ ability to manage earnings. literature review and hypothesis development the objective of financial reporting the objective of financial reporting are to provide (1) information that is useful in investment and credit decisions, (2) information that is useful in assessing cash flow prospects, and (3) information about enterprise resources, claims to those resources, and changes in them (kieso and weygangt, 1998). effective use of financial statements requires that the user understands the roles of those responsible for preparing and auditing financial statements. financial statements are the representation of management (cooper et al., 1997). the following three categories of user groups are identified as the primary users of general purpose financial reports, and those who’s common information needs should dictate the type of information to be disclosed by such reports (1) resource providers include those who may be compensated either directly or indirectly for the resources they provide, (2) recipients of goods and services are those who consume or otherwise benefit from the goods and services provided by the reporting entity, and (3) parties performing a review or oversight function including parliaments, governments, regulatory agencies, analysts, labour unions, employer groups, media and special interest community groups, perform oversight or review services on behalf of the community.1 the balance sheet a balance sheet is a statement of the financial condition of a business at a specific time. it is one of the principal reports provided by a good accounting system. the balance sheet shows what is owned in a business, what is owed, and the owner’s share or net worth of the business. by comparing past balance sheets with the present balance sheet, the growth or decline of assets, loans, and net worth of a business can be determined. the balance sheet provides a basis for (1) computing rates of return, (2) evaluating the capital structure of the enterprise, and (3) assessing its liquidity and financial flexibility. the balance sheet is the fundamental report of a company's possessions, debts and capital invested. before investing in any company, an 1 “objective of general purpose financial reporting,” statement of accounting concepts (sac 2 (8/90)), pars. 1619. jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 1-14, januari 2012 3 investor can use the balance sheet to examine the following questions: can the firm meet its financial obligations, how much money has already been invested in this company, is the company overly indebted, and what kind of assets the company has purchased with it’s financing (kieso and weygangt, 1998). accrual basis the accrual basis recognizes the impact of transaction on the financial statement in the periods when revenues and expenses occur instead of when cash is received or disbursed. the accrual basis evolves in response to a desire for a more complete, and therefore more accurate, report of the financial impact of various events (horngren, sundem, and stratton, 1996). earnings management earnings management is a new phenomenon, which has contributed to the development of accounting theory. the term earnings management occurs as a direct consequence of the efforts undertaken by managers or preparers of financial statements in an attempt to affect accounting information, especially earnings, for his/her own and/or company’s benefits. earnings management can not be interpreted as a negative action since it does not solely concern with earnings manipulation (gumanti, 2000). table 1. elements of the balance sheet balance sheet element examples current asset petty cash, cash at bank, accounts receivable (debtor), inventory, prepayments non-current assets buildings, motor vehicle, land, equipment, furniture, investment current liabilities accounts payable (creditors), bank overdraft, accruals deferred liabilities loan, mortgage, debenture proprietorship capital, net profit, net loss, drawings source: cooper et al. (1997) table 2. comparing the cash and accrual bases of accounting cash basis accrual basis revenue is recognized when received when earned expenses is recognized when paid when incurred source: porter and norton (2001:142-143) leuz et al. (2003), define earnings management as the alteration of firms’ reported economic performance by insiders to either mislead some stakeholders or to influence contractual outcomes. they argue that incentives to misrepresent firm performance through earnings management arise, in part, from a conflict of interest between firms’ insiders and outsiders. insiders, such as controlling owners or managers, can use their control over the firm to benefit themselves at the expense of other stakeholders. managers and controlling owners have incentives to manage reported earnings in order to mask true firm performance and to conceal their private control benefits from outsiders. for dwi sudaryati, the balance sheet as an earnings….. 4 example, insiders can use their financial reporting discretion to overstate earnings and conceal unfavorable earnings realizations (i.e., losses) that would prompt outsider interference. insiders can also use their accounting discretion to create reserves for future periods by understating earnings in years of good performance, effectively making reported earnings less variable than the firm’s true economic performance. in essence, insiders mask their private control benefits and hence reduce the likelihood of outside intervention by managing the level and variability of reported earnings. obviously, agency theory studies frequently fall under the category of earnings management since a firm’s management may attempt to influence earnings in order to (1) maximize its compensation, (2) avoid the breaching of debt covenants of bond liabilities, which would prevent the payment of dividends, and (3) minimize reported income to lessen the possibility of governmental interference if the enterprise has high political visibility (wolk and tearney, 1997). magnan and cormier (1997) in gumanti (2000) stated that there are three targets that are reachable by manager related to earnings management practice. the three targets are political cost minimization, manager wealth maximization and minimization of financing costs. motivations of earnings management manager may engage in earnings management for variety reasons, for example as stated by scott (2000:352-364): bonus purpose managers have inside information on the firm’s net income before earnings management. since outside parties, including the board itself, may be unable to learn what this number is, healy predicted that managers would opportunistically manage net income so as to maximize their bonuses under their firm’s compensation plans. other contractual motivations there are other contractual motivations for earnings management. an important case arises from long-term lending contrast, which typically contains covenants to protect the lenders against actions by managers that are against the lenders’ best interest, such as excessive dividends, additional borrowing, or letting working capital or shareholders’ equity fall below specified levels, all of which dilute the security of existing lenders. political motivations many firms are quite politically visible. such firms may want to manage earnings so as to reduce their visibility. this would entail, for example, accounting practices and procedures to minimize reported net income, particularly during periods of high prosperity. otherwise, public pressure may arise for the government to step in with increased regulation or other means to lower profitability. taxation motivations income taxation is perhaps the most obvious motivation for earnings management. however, taxation authorities tend to impose their own accounting rulers for calculation of taxable income, thereby reducing firms’ room to maneuver. consequently, taxation should not play a major role in earnings management decisions in general. changes of ceo a variety of income management motivations exist around the time of a change of ceo. for example, the bonus plan hypothesis predicts that ceos approaching retirement would be particularly likely to jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 1-14, januari 2012 5 engage in a strategy of income maximization, to increase their bonuses. similarly, ceos of poorly performing firms may incomemaximize to prevent, or postpone, being fired. this motivation also applies to new ceos, especially if large write-offs can be blamed on the previous ceo. initial public offerings by definition, firms making initial public offerings (ipos) do not have an established market price. this raises the question of how to value the shares of such firms. presumably, financial accounting information included in the prospectus is a useful information source. to communicate information to investors the use of earnings management to communicate information to investors may seem questionable in view of efficient securities market theory. investors will look through firms’ accounting policy choices when evaluating and comparing earnings performance. recall, however, that we define market efficiency relative to publicly available information. if earnings management can reveal inside information, it can actually improve the informative ness of financial reporting. patterns of earnings management scott (2000:365) tried to collect and briefly summarized some earnings management patterns: taking a bath this can take place during of organizational stress or reorganization, including the hiring of new ceo. if a firm must report a loss, management may feel compelled to report a large one; it has little to lose at this point. consequently, it will write off assets, provides for excepted future costs, and generally “clear the decks”. this will enhance the probability of future reported profits. healy (1985), also mentions that managers whose net income is below the bogey of the bonus plan may also take a bath, for a similar reason-it will enhance the probability of future bonuses. in effect, the recording of large write offs puts future earnings “in the bank”. income minimization this is similar to taking a bath, but less extreme. such a pattern may be chosen by politically visible firm during periods of high profitability. policies that suggest income minimization include rapid write offs of capital assets and intangibles, expensing of advertising and r&d expenditures, successfulefforts accounting for oil and gas exploration costs, and so on. income taxation, such as for lifo inventory, provides another set of motivations for this pattern, as does enhancement of arguments for relief from foreign competition. income maximization as seen in healy’s study, managers may engage in pattern of maximization of reported net income for bonus purpose, providing this does not put them above the cap. firms that are close to debt covenant violations may also maximize income. income smoothing this is perhaps the most interesting earnings management pattern. healy suggest that managers have an incentive to smooth income sufficiently that it remains between the bogey and cap. otherwise, earnings may be temporally or permanently lost for bonus purpose. furthermore, if managers are riskaverse, they will prefer a less variable bonus stream, and hence may want to smooth net income. dwi sudaryati, the balance sheet as an earnings….. 6 arya et al. (1998) stated that two of the better known forms of earnings management are "smoothing" and "big bath." for example, in estimating their bad debt allowance, companies might be tempted to provide a generous allowance in good years and skimp in lean years in order to smooth the stream of reported earnings. in contrast, the big bath hypothesis suggests that managers undertake income decreasing discretionary accruals in lean years. perhaps managers believe that one very poor performance report is not as harmful as several mediocre performance reports. it has been suggested that big baths often occur under the guise of restructuring charges and may coincide with top management transition. hypotheses formulation financial reporting consists of balance sheet, income statement, cash flow statement and notes of financial statement. all of those financial reports are used as financial information for the internal and external parties of the company. the internal parties such as managers, accountants, owners and employees while the external parties such as investors, creditors, government, customers and market. the financial information of the company will describe about the condition, economics prospect, investment plan also earnings forecast and dividend which is became a basis on decisions making. the balance sheet reports the summary of financial position at a given point in time. it shows assets, liabilities, and owners' equity. the income statement reports the excess of revenue over expense, that is, the earnings (profit, net income), or in the event of an excess of expense over revenue, the net loss of the period. earnings are frequently used as a measure of company performance or as the basis for other measures, such as return on investment or earnings per share (iasc, par 69). in other word, earnings are the summary measure of firms performance produced under the accrual basis of accounting. therefore, the information of earnings is the main information that is needed by the investors to look for the performance of the company. in order to attract the investor in turn to invest in the company, the managers try to give a good financial report through accrual accounting to manage the earnings. it is concerned to teoh et al. (1997) and ducharme et al. (2000), which is stated that conceptually earnings management can be done because the accrual accounting give the possibility of managerial policy in confession of time, earnings and cost. actually, earnings are affecting by income and expenses as the element that directly related to the measurement of earnings. income increases in economics benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, while expenses decreases in economic benefits during the accounting periods in the form of outflows or depletions of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity (iasc, par 70). the negative of earnings, that is loss, will increase the earnings management; conversely, the positive of earnings, that is profit, will decrease the earnings management. meanwhile assets, liabilities and equity are the element of the balance sheet. it is concerned with the literature that stated there is a relationship between balance sheet and income statement. so that, the effort of managers’ to manage the earnings or called as earnings management, would base on the balance sheet. the articulation between balance sheet and income statement causes accruals to be reflected in earnings on the income statement while at the same time being reflected in net assets on the balance sheet. opportunistic jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 1-14, januari 2012 7 accrual management (within the bounds of gaap) that increases earnings causes a firm’s net assets to be reflected at higher values than would be reported under a neutral use of gaap. according to barton and simko, 2002, that basic accounting relations show that net income in a given period is the free cash flows (fcf) (i.e., the operating cash flows net of investment) the firm generates plus the change in net operating assets during the accounting period (∆noa). prior research of barton and simko (2002) shows that the likelihood of reporting larger positive or smaller negative quarterly earnings surprises decreases with the beginning balance of net operating assets relative to sales, suggesting that managers’ ability to optimistically bias earnings decreases with the extent to which net assets values are already overstated on the balance sheet. according to smith (2004), there is the constraint effect in four earnings surprises settings: small positive, large positive, small negative, and large negative. and to the extent that a firm’s net operating assets (noa) have been affected by incomeincreasing earnings management, the reported net assets are likely to be overstated. earnings management is conducted by the manager in the process of financial reporting because some motivation to achieve the goals. actually, earnings management is a tool to manage earnings by using the financial report information. earnings surprise as an earning report is determined by balance sheet as summary of financial position. the good of financial position refers to the high earnings (profit) of the company so that the earning management is low. or in the other words that when the report of earning (earnings surprise) is higher, the earnings management will be high to increase their performance to attract the investors. barton and simko (2002) stated that the articulation between the income statement and the balance sheet ensures that biased assumptions reflected in earnings are also reflected in net assets value. the overstated on balance sheet means that the reachable earnings of the company’s is low, so that the large positive or small negative earnings report decrease. this research is a replication from the previous research by barton and simko (2002) about earning management constraint. barton and simko (2002) predict that managers will use available financial reporting discretion to report higher levels of earnings surprises, all else equal. based on the main problem, review of the related literature and previous research about earnings management constraint, so that the hypotheses of this research can be formulated as follows: ha1 : the reported large positive or small negative earnings surprises decreeses with the extent to which net assets are overstated on the balance sheet. ha2 : the reported large negative or small positive earnings surprises increases with the extent to which net assets are overstated on the balance sheet research method population and sample in this research, population encompasses companies listed in indonesia stock exchange. therefore, the research object is all of the manufacture company listed in indonesia stock exchange. sample of this research is taken by purposive sampling method. purposive sampling method is taken sample which dwi sudaryati, the balance sheet as an earnings….. 8 is not random and sample chosen base on the certain consideration (sekaran, 1992:235). data collection this research uses the secondary data, the data source taken from indonesia stock exchange both in the form of file or printing, which contains information about the data needed in this research. research variables dependent variable earnings surprise (surprise) is icmd (indonesian capital market directory) actual eps for quarter t less the consensus forecast for quarter t, both rounded to the nearest penny. the consensus forecast is the mean of analysts’ most recent eps forecast for quarter t available on icmd prior to the earnings announcement for quarter t. this research combine surprise on ≤ -5¢ into one category and surprise ≥ 5¢ into another; independent variable 1. noa is net operating assets (i.e., shareholders’ equity less cash and marketable securities, plus total debt) at the beginning of quarter t, scaled by sales for quarter t – 1; 2. shares is weighted average number of common shares outstanding during quarter t; 3. big4 is indicator variable coded 1 if the firm has a big 4 auditor in quarter t, 0 otherwise; 4. pb is market capitalization of common shares divided by shareholders’ equity, both at the end of quarter t; 5. ltgn_risk is indicator variable coded 1 if the firm is in one of the following industries: pharmaceuticals/biotechnology, computer, electronics, or retail sector, 0 otherwise; 6. prev_mb is indicator variable coded 1 if, based on icmd, the firm reported a nonnegative earnings surprise in quarter t – 1, 0 otherwise; 7. cv_forecast is coefficient of variation in analysts' most recent forecasts for quarter t; 8. sales_growth is sales for quarter t divided by sales for t 3, less 1; 9. roe is net income for quarter t divided by shareholders’ equity at the end of quarter t; 10. ∆roe is roe for quarter t less roe for quarter t – 1; 11. mkt_cap is natural logarithm of market capitalization of common shares at the end of quarter t. research findings and discussion descriptive statistics selecting sample in this research is based on the company consistency in publishing the quarterly financial statement and complete data that owned by manufacturing companies listed on indonesia stock exchange during 2008-2009. the data used are secondary data taken from the indonesia stock exchange (idx) corner in the economic faculty of upn “veteran”, libraries and internet. after the observation and the selection to the manufacture companies listed on indonesia stock exchange there are 68 companies that can fulfill the criteria. jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 1-14, januari 2012 9 table 3. descriptive statistics for independent variables and rank correlation with earnings surprise (surprise) independent variable mean standard deviation predicted sign spearman rank correlation with surprise noa 3.04 2.40 -0.84** shares 1254.42 1976.72 -0.15** big4 0.50 0.50 ? 0.21** pb 1.26 2.41 + 0.29** ltgn_risk 0.76 0.43 -0.05 prev_mb 0.55 0.50 + 0.28** cv_frcst -136.86 328.95 + 0.01 sales_grw 0.18 0.67 + 0.18** roe 0.06 0.36 + 0.24** roe -0.006 0.55 + 0.08 mkt_cap 5.54 0.87 + 0.11* ** correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed test for signed predictions and two-tailed test otherwise) * correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed test for signed predictions and two-tailed test otherwise) table 4. multicollinearity test variable collinearity statistics decision tolerance vif noa 0.781 1.281 no multicollinearity shares 0.614 1.628 no multicollinearity big4 0.777 1.286 no multicollinearity pb 0.864 1.158 no multicollinearity ltgn_risk 0.378 2.646 no multicollinearity prev_mb 0.936 1.069 no multicollinearity cv_frcst 0.386 2.591 no multicollinearity sales_grw 0.920 1.086 no multicollinearity roe 0.826 1.211 no multicollinearity roe 0.887 1.127 no multicollinearity mkt_cap 0.489 2.047 no multicollinearity table 3 reports descriptive statistics for the independent variables. the mean level of noa is 3.04, suggesting that net operating assets are about third as large or larger as sales for most firm quarters. sample firm have on average 1254.42 million shares outstanding, and 50 percent of them have a big4 auditor. the mean price-to-book ratio is 1.26; about 76 percent of firms are in highly litigious industries. the mean coefficient of variation analysts’ forecast is -136.86. average sales growth is 18 percent; however roe is 6 percent, about 10 percent higher than roe for same quarter in the previous year. the mean mkt_cap is 5.54. dwi sudaryati, the balance sheet as an earnings….. 10 classical assumption tests multicollinearity test the term multicollinearity means the existence of a “perfect” or exact, linear relationship among some or all explanatory variables of a regression model. the existence of multicollinearity causes in appropriate estimation result (gujarati, 1995). the classical linear regression model assumes that there is no multicollinearity among explana-tory variables because if multicollinearity is perfect, the regressions coefficients of the explanatory variables are determined and the standard error is infinite. according to gujarati (1995), as a rule of thumb, if the vif (variance inflation factor) of variable exceeds 10 and value of tolerance is closed to 0, variable is said to be highly collinear. table 4 shows that there is no multicollinearity among independent variables in this research. because vif is less than 10 and tolerance value of each variable is more than 0.1. multicollinearity happens when variance inflation factor (vif) is more than 10 or tolerance less than 0.1. autocorrelation test to test whether there is autocorrelation, the durbin watson (d-w) table statistics is used. the criteria used must be between du and 4-du in order that there is no autocorrelation fulfilled (gujarati, d n, 1995:343-344). table 5. autocorrelation test du 4-du durbinwatson detection 1,885 2,115 1.538 no autocorrelation the du value is obtained from d-w value based on the number of samples and the number of independent variables. in this research, the number of samples is 408 and there are 11 independent variables. in the table of durbin watson at the level of significance 5%, the sample which is more than 200 and 11 independent variables can be explained by du value 1.885 thus 4-du = 4 – 1.885 = 2.115. thus, d-w is 1.538 (between 1.885–2.115) that is fulfills the assumption there is no autocorrelation in the regression model. heteroscedasticity test the heteroscedasticity symptom will appear when the residual has the difference variance from one observation to another. the existence of heteroscedasticity causes the regression coefficient estimation becomes inefficient. there are two methods (informal methods and formal methods) to detect the heteroscedasticity. in this research, to detect the heteroscedasticity by using formal methods called “spearman’s rank correlation test” (gujarati, 1995). table 6. reports the heteroscedasticity test for all independent variable by using spearman’s rank correlation test. the table reports that there is no heteroscedasticity among the independent variable. to indicate that there is no heteroscedasticity, the probability value is more than α = 0.05. heteroscedasticity happens when the coefficients of the computed t value is less than the critical t value or the computed t value is more than the critical t value means that there is no heteroscedasticity. this research uses the heteroscedasticity test with α = 0.20 (more than α = 0.05) and the coefficients of the computed t value is less than the critical t value (0.843). it means that there is no heteroscedasticity in this data. the result of hypothesis testing the hypothesis testing will be done by using the generalized ordered logit regression. the dependent variable (surprise) is an ordinal dependent variable and it allows the jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 1-14, januari 2012 11 coefficients on all independent variables to vary across levels of surprise. the generalized ordered logit model as follow: pr (surpriseit < k) / pr (surpriseit  k) = exp(β0,k + β1,knoait + β2,ksharesit + β3,kbig4it + β4,kpbit + β5,k ltgn_riskit + β6,kprev_mbit + β7,kcv_forecastit + β8,ksales_growthit + β9,kroeit + β10,kroeit + β11,kmkt_capit + it) from that model above, it will test the sign (coefficient) of each independent variable (right-side) to prove the hypothesis and reject the null hypothesis. the prediction sign of each independent variable is negative sign on noa, shares, ltgn_risk and cv_forecast; positive sign on pb, prev_mb, sales_growth, roe, roe and mkt_cap. meanwhile, big4 is no prediction. those entire coefficients are in order to reject ho1 and ho2. table 6. heteroscedasticity test independent variable the computed t value the critical t value decision noa -0.84 0.843 no heteroscedasticity shares -0.15 0.843 no heteroscedasticity big4 0.21 0.843 no heteroscedasticity pb 0.29 0.843 no heteroscedasticity ltgn_risk -0.05 0.843 no heteroscedasticity prev_mb 0.28 0.843 no heteroscedasticity cv_frcst 0.01 0.843 no heteroscedasticity sales_grw 0.18 0.843 no heteroscedasticity roe 0.24 0.843 no heteroscedasticity roe 0.08 0.843 no heteroscedasticity mkt_cap 0.11 0.843 no heteroscedasticity * n = 333; df = 332; α = 0.20 table 7. regression result for generalized ordered logit model model: pr(surpriseit < k) / pr(surpriseit  k) = exp(β0,k + β1,knoait + β2,ksharesit + β3,kbig4it + β4,kpbit + β5,k ltgn_riskit + β6,kprev_mbit + β7,kcv_forecastit + β8,ksales_growthit + β9,kroeit + β10,kroeit + β11,kmkt_capit + it) independent variable predicted sign coefficient noa -0.140 shares + 5.447e-06 big4 ? 0.012 pb + 0.015 ltgn_risk -0.111 prev_mb + 0.116 cv_frcst + 0.000 sales_grw + 0.033 roe -0.011 roe + 0.030 mkt_cap + 0.014 dwi sudaryati, the balance sheet as an earnings management constraint….. 12 table 7. reports that the coefficient regression on noa is 0.140, it explains that decrease (because negative sign) on noa will increase surprise. conversely, surprise will decrease when noa increase. this result is consistent with ha that the earnings surprise decreases with extend to which net operating assets are already overstated on the balance sheet. while the coefficient regression of share is positive, it means that the increases on shares will increase surprise. it is contradictory with the evidence that managers of firms with more shares outstanding may find it more difficult to manage earnings toward expectation. the insignificant coefficient on big4 suggests that audit quality is unrelated to the earnings surprise. the coefficient on pb and prev_mb are positive, and for prev_mb is a significant coefficient at the 0.05 level. these results suggest that increases in the firm price-to-book ratio, its record in the previous quarter. while, coefficient regression in ltgn_risk is negative contrast to the predicted sign which is positive. the coefficient on cv_frcst is positive; means that firm with imprecise forecast are more likely to miss expectations by large amount. payne and robb (2000) state that managers are more likely to report earnings that misses expectation if the expectations are imprecise. the coefficient on roe is negative; it means that net income for quarter t lower than shareholders` equity. finally, the coefficients on sales_grw, ∆roe, and mkt_cap are positive, suggesting that level of earnings surprise increase with firm performance and firm size. coefficient determination (adjusted r2) is 0.569 which means that around 56.9% of the variation on surprise variable can be explained by 11 independent variables in the model, where as the residual of 43.1% is explained by other factors outside the model. standard error of estimation is 0.319. table 8. model summary model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 .764a .584 .569 .319 a. predictors: (constant), ltgnrisk, prevmb, stdev, eps, droe, pb, big4, slgrowth, share, roe, noa, mkt_cap, cvfrcst. table 9. anova model sum of squares df mean square f sig. 1 regresion residual total 45.900 32.664 78.565 12 320 332 3.825 .102 37.472 .000a a. predictors: (constant), ltgnrisk, prevmb, stdev, eps, droe, pb, big4, slgrowth, share, roe, noa, mkt_cap, cvfrcst. b. dependent variable: surprise journal accounting & investment, 13 (1), 1-14, january 2012 13 the standard deviation of surprise is 0.486. it is more than standard error of estimation which is just only 0.319. because it is less than the standard deviation, the regression model is better in bestirred as predictor surprise than the mean of surprise itself.fstatistic testing obtained from regression analysis on table 9 shows the values of f-statistic for the model which is 37.472 by the significant level of 0.000. because the probability (0.000) < 0.05, the regression model can be used to predict the earnings surprise (surprise). in other word, all of the independent variables simultaneously influence the surprise. table 10. t-statistic testing model t sig. (constant) 6.343 0.000 noa -16.975 0.000 shares 0.481 0.631 big4 0.295 0.768 pb 1.895 0.059 ltgn_risk -1.665 0.097 prev_mb 3.190 0.002 cv_frcst 1.622 0.106 sales_grw 1.208 0.228 roe -0.198 0.843 roe 0.900 0.369 mkt_cap 0.493 0.622 t-statistic is used to test the constant significant and dependent variable (surprise). taking decision based on probability, if the probability > 0.05, ho is accepted and if the probability < 0.05, ho is rejected. as seen in column sig (significance) is 0.000 (constant), 0.000 (noa), 0.002 (prev_mb), in other word, it far bellowed 0.05. so, ho rejected or significant coefficient regression or constant, noa and prev_mb are simultaneously significant to surprise. thus result consistent to the first and second hypothesis that the changes of earnings surprises extent to the net assets on the balance sheet. although the others remaining independent variable, the probability is more than 0.05, ho is accepted or nonsignificant coefficient regression or shares, big4, pb, ltgn_risk, cv_frcst, roe, roe and mkt_cap are not influential significantly to surprise. conclusions the balance sheet accumulates the effects of the previous accounting choices, so the level of net assets partly reflects the extent of previous earnings management. based on the result of this research, it can be concluded that the change on earnings surprise affected by the net asset on balance sheet. the regression analysis result of the model gives the evidence to the hypothesis that the balance sheet is as an earnings management constraint. coefficient value of noa which is negative gives the probability that the decreasing on noa will increase the earnings surprise (surprise). although most of the other remaining independent variables as a control are dwi sudaryati, the balance sheet as an earnings….. 14 insignificant based on t-statistic testing, they are simultaneously significant to surprise on f-statistic testing. earnings management which is done by managers’ has kinds of pattern and kinds of motivation in order to achieve a certain goal. the management does earnings management by affecting the financial statement report. managers have some incentives to manage earnings, such as reduce the likelihood of outside intervention, maximize company compensation, avoid the breaching of debt covenants of bond liabilities, minimize reported income to lessen the possibility of governmental interference, etc. bibliography barton, j. and p.j. simko. 2002. the balance sheet as an earnings management constraint”. the accounting review, vol. 77, supplement, 1-27. cooper, b. et al. 1997. accounting and finance for managers. australia: jacaranda wiley, ltd. dechow, p. m and d. j. skinner.“earning management: reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulator”. accounting horizons, vol. 14, june 2000. gumanti, ary. “earnings management: suatu telaah pustaka”. jurnal akuntansi dan keuangan, vol. 2, no. 2, november 2000, pp. 104-115. hansen, j. c. “why small loss firms? earnings management constraints and market sensitivity to earnings”. working paper, the university of illinois at chicago, 2004. horgren, sundem and stratton. introduction to management accounting, 10th edition, usa: prentice hall, inc., 1996. kieso and weygandt. intermediate accounting volume 1, 9th edition, usa: john willey and sons, inc., 1998. porter, gary a. and norton, curtis l. financial accounting: the impact on decisions makers, 3rd edition, usa: harcourt, inc. 2001. scott, william r. financial accounting theory, 2nd edition, canada: prentice hall inc., 2000. sekaran, uma. research methods for business: a skill building approach, 2nd edition, new york: john wiley and sons, inc., 1992. smith, kevin r. “earnings management constraints and market reactions to subsequent earnings surprises”. working paper, eller college of management, the university of arizona, 2004. wolk, harry i and tearney, michael g. accounting theory: a conceptual and institutional approach, 4th edition, ohio: international thomson publishing, 1997. editorial jurnal akuntansi dan investasi edisi juli 2016 bismillahirrohmaanirrohim, alhamdulillahirabbil ‘aalamiin. puji syukir marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat allah swt. yang atas rahmat dan nikmat yang dikaruniakan oleh-nya, segala urusan kita dapat selesai dengan baik. sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar muhammad saw. yang menjadi suri tauladan ummat muslimin dan mu’minin. dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam perbaikan jurnal akuntansi dan investasi (jai), khususnya dalam rangka menyesuaikan diri dengan standar akreditasi jurnal terbaru yang dikeluarkan oleh dirjen perguruan tinggi (dikti) per 2014. jai volume 17 no. 2 tahun 2016 ini merupakan jai yang mengalami revolusi mental . kenapa kami sebut revolusi mental, karena pada edisi ini terdapat banyak perubahan yang sangat signifikan. perubahan besar yang kami maksud dalam diri jai antara lain; pergantian dewan editor yang kali ini ditangani oleh mereka yang memiliki fokus mendalam terhadap dunia riset. editorial team yang baru disusun melibatkan mereka yang sudah pernah menulis di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. selain perombakan editorial team, jai juga merom-bak format mitra bebestari yang dulunya banyak diampu oleh para guru besar, kini hanya diisi oleh mereka yang selama tiga tahun terakhir menulis di jurnal inter-nasional bereputasi (terindeks scopus) meskipun saat ini belum menjabat sebagai guru besar. mitra bebestari juga melibatkan pakar dari negara lain, yakni: inggris, malaysia, piliphina dan australia. dalam format terbitan, jai merubah template artikel terbitan. jai juga sudah membangun e-journal berbasis open journal system (ojs), mendaftarkan doi ke crossref, dan sudah terindeks di google scholar. perubahan yang signifikan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu serta kualitas jai sebagai terbitan berkala ilmiah, dan selanjutnya mampu menjadi bahan referensi yang memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang disiplin ilmu akuntansi. demikian, sekali lagi, atas segala kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai pihak kami haturkan banyak terima kasih. yogyakarta, 1 juli 2016 editor in chief jai harjanti widiastuti jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 1, halaman: 53-67, januari 2012 53 pengaruh kas, bonus swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah studi empiris pada bank umum syariah di indonesia kristia octavina & emile satia darma kristia.octavina@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the paper tries to the factors which bring influence toward murabahah financing. methods used in this research is to use linear regression models with spss software in statistical time series (time series) from january 2008-december 2010 on sharia public banks. from the analysis conducted by the preparation is obtained that the independent variable (cash, swbi bonus, profit margin, and third party fund) jointly was able to influence the dependent variable that is murabahah financing. partially, swbi bonus, profit margin, and third party fund affect murabahah financing, while the cash variable has no effect to murabahah financing. this is presumably because the amount of cash available to islamic banks does not affect the amount of financing murabahah to the public. cash in the amount greater or less did not affect islamic banks in the dissemination of islamic banks to the public, by way of channeling funds remain apart in the form of murabahah financing. keywords: murabahah financing, cash, swbi bonus, profit margin, and third party fund. pendahuluan bank syariah adalah satu-satunya di indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil. bank syariah mampu tetap bertahan dan bersaing dalam dunia perbankan, meskipun perekonomian indonesia mengalami krisis. disaat bank-bank konvensional mengalami krisis kepercayaan dari para nasabahnya, bank syariah tetap mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang mereka simpan. sementara itu, bank syariah melakukan pembiayaan pada sektor riil dan melakukan pengawasan langsung terhadap dana yang dialokasikan tersebut. selain itu, bank syariah juga melakukan pembinaan terhadap manajemen dan operasional. bank syariah mampu bertahan dan bersaing dalam dunia perbankan, meski-pun perekonomian indonesia mengalami krisis. bank syariah melakukan pembia-yaan pada sektor riil dan melakukan pengawasan langsung terhadap dana yang dialokasikan tersebut. selain itu, bank syariah juga melakukan pembinaan terhadap manajemen dan operasional. kas menjadi begitu penting bagi perbankan di mana bank harus mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, yakni mereka harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo agar entitas bersangkutan dapat beroperasi. hasil penelitian ma’arif (2006) mengatakan bahwa kas berpengaruh positif terhadap kristia octavina & emile satia darma, pengaruh kas, bonus swbi.... 54 pembiayaan. semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. pada tahun 1999 dikeluarkan uu no. 23 tahun 1999 yang diamandemen menjadi uu no. 21 tahun 2008 tentang bank indonesia, yang memberikan kewenangan kepada bank indonesia untuk dapat menjalan-kan tugasnya berdasarkan prinsip syariah (www.bi.go.id). bank indonesia akan menyerap kelebihan likuiditas bankbank syariah melalui penerbitan sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). melalui penyim-panan dana swbi yang dilakukan, bank syariah akan mendapatkan hasil yang berupa bonus swbi. hasil penelitian adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus swbi yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk swbi, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. marjin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). hasil penelitian maula (2008) menyimpulkan bahwa marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. semakin tinggi marjin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah. sementara itu, pembiayaan yang dilemparkan ke masyarakat oleh bank syariah juga sangat ditentukan oleh perolehan dana pihak ketiga (dpk). hasil penelitian nurhalimah (2005) mengatakan bahwa dpk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembia-yaan. peningkatan jumlah dpk akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan bank untuk pembiayaan. hal ini berarti, semakin bertambah jumlah dpk maka semakin bertambah pula penawaran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank. berdasarkan latar belakang terse-but, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan terkait pengaruh kas, bonus swbi, marjin keuntungan, dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah. penelitian ini merupakan replikasi dari pene-litian yang dilakukan oleh siregar (2005). penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh siregar (2005). perbedaan yang pertama adalah periode sampel penelitian yaitu 2008-2010. perbedaan yang kedua adalah menambah variabel independen yaitu kas (nurhasanah, 2009) dan marjin keuntungan (maula, 2008). berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kas, bonus, marjin keuntungan, dan dpk berpengaruh terhadap pembia-yaan murabahah. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur, yakni dapat menambah pemahaman dan penge-tahuan yang lebih mendalam tentang ilmu syariah di indonesia, khususnya tentang pembiayaan murabahah yang dalam penelitian ini melakukan analisis pada tiga bus yaitu bmi, bsm, dan bsmi. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk pene-litian selanjutnya. dalam bidang praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi bank syariah tentang pembiayaan mereka dalam menghadapi berbagai masalah baik dari dalam manajemen bank syariah tersebut maupun berbagai ancaman dari luar demi perkembangan dan keberlang-sungan bank syariah di indonesia. http://www.bi.go.id/ jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 53-67, januari 2012 55 tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pembiayaan murabahah jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana pembayaran murabahah dilakukan dengan cara mencicil pembayaran dengan menyerahkan barang di muka. skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak membeli suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati. standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada psak 102 tentang akuntansi murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 januari 2008. psak 102 diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan tersebut (waldo, 2010). ketentuan umum murabahah dalam bank syariah diantaranya adalah bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang terlah disepakati. jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesananya. bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang, sehingga bank tidak akan merugi seandainya nasabah tersebut meno-lak barang yang telah dipesan. secara prinsip, penyelesaian hu-tang nasabah dalam traksaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap ber-kewajiban untuk menyelesaikannya kepada bank. apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. jika penjualan barang tersebut menye-babkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. kas kas merupakan alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktuwaktu (baridwan, 2004). guna menjalankan aktivitas perusahaan yang dalam penelitian ini adalah perbankan, kas sangat penting kedudukannya karena kas merupakan unsur modal kerja dan juga merupakan bagian dari investasi. karena dengan adanya kas yang cukup maka dapat menunjang kegiatan operasional, dan sebaliknya apabila kas yang tersedia tidak mencukupi akan mengakibatkan tergang-gunya kegiatan operasional perbankan itu sendiri. pengolahan kas dapat dikriteriakan sebagai berikut : kristia octavina & emile satia darma, pengaruh kas, bonus swbi.... 56 a. diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah b. dapat digunakan setiap saat bila dikehendaki c. penggunaannya secara bebas d. diterima sesuai nilai nominalnya pada saat diuangkan tersebut. kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari hari dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatankegiatan lainnya. bonus swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) menurut dian (2009), selain giro wadiah minimum (gwm) sebagai cadangan primer (primary reserve) yang merupakan kewajiban setiap bank, bank indonesia juga memberikan fasilitas pendanaan bagi bank umum untuk mengatasi kesulitan pendanaan dalam kegiatan usahanya, tidak menutupi kemungkinan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dananya, sehingga dana tersebut menumpuk di bank sebagaimana yang terjadi pada bank-bank syariah yang mengalami overliquiditas beberapa waktu yang lalu. kelebihan dana tersebut dapat ditempatkan untuk sementara waktu di bank indonesia dalam bentuk sbi (sertifikat bank indonesia) bagi bank konvensional dan swbi bagi bank syariah. kedua instrumen tersebut selain sebagai penyerap kelebihan likuiditas, juga berfungsi sebagai secondary reserve bagi masing-masing bank. bank indonesia akan memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo. sesuai prinsip wadiah, besarnya bonus tersebut tidak dipersyarat-kan sebelumnya antara bank syariah sebagai penitip dengan bank indonesia sebagai penerima titipan, bonus tersebut tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nomi-nal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan bank sentral yang bersifat sukarela. marjin keuntungan bank syari’ah menetapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural certainty contracts (ncc), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, salam dan istishna. marjin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). tujuan adanya marjin keuntungan adalah untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan (keuntungan) dan besarnya pembagian keuntungan dari hasil pembiayaan murabahah. prinsip dari margin keuntungan bagi hasil: 1) keadilan; yaitu kedilan dalam menentukan margin keuntungan dan bagi hasil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 2) kejujuran; yaitu adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan margin keuntungan dan bagi hasil, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak adanya penipuan. 3) kejelasan; yaitu kejelasan menyampaikan persentase margin keuntungan dan bagi hasil kepada nasabah.berarti tidak adanya gharar. dpk (dana pihak ketiga) pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemamjurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 53-67, januari 2012 57 puannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. sebagai lem-baga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apaapa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan. berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank hanya sebesar 7 persen sampai 8 persen dari total aktiva bank. bahkan di indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4 persen dari total aktiva. ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral (muhammad dalam christie, 2007). kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh bank sering disebut dengan kegiatan funding. kegiatan funding juga dilakukan oleh bank syariah, maka pihak bank syariah membuat berbagai macam bentuk produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. kas dan pembiayaan murabahah kas merupakan salah satu aset yang sifatnya sangat liquid sehingga posisi kas harus selalu stabil. kas harus selalu dikendalikan agar tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadi “idle cash”. ma’arif (2006) menyatakan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. semakin tinggi suatu kas yang dimiliki suatu perbankan syariah maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga semakin tinggi. berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h1: kas berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. bonus swbi dan pembiayaan murabahah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, bank indonesia menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). bila bonus swbi naik maka bank syariah akan menyimpan dana pada bank indonesia dan mengu-rangi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. oleh karena itu, semakin tinggi bonus swbi maka penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat akan berkurang. siregar (2005) menyatakan bahwa bonus swbi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. artinya, bila bonus swbi naik maka bank syariah tidak membeli swbi tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat. sedangkan hasil penelitian adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus swbi yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk swbi, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kristia octavina & emile satia darma, pengaruh kas, bonus swbi.... 58 h2: bonus swbi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. marjin keuntungan dan pembiayaan murabahah keterkaitan marjin keuntungan pada pembiayaan perbankan syariah adalah apabila marjin keuntungan yang diisyaratkan tidak terlalu tinggi, tetap atau flat biasanya nasabah akan tertarik untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah. bank dapat mempertinggi pembiayaan murabahah bulan sekarang dengan melihat berapa jumlah marjin keuntungan bulan sebelumnya (t-1). apabila bulan sebelumnya bank bisa memperoleh marjin keuntungan yang tinggi maka bank akan semakin mempertinggi jumlah pembia-yaan murabahah pada bulan sekarang. sehingga marjin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. hasil penelitian maula (2008) menyimpulkan bahwa marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. semakin tinggi marjin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah. berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h3: marjin keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. dpk dan pembiayaan murabahah dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke masyara-kat yang membutuhkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan. mengingat selu-ruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya adalah juga nasabah bank konvensional, bahkan merupakan nasabah keduanya, maka kemungkinan besar mereka juga menganggap faktor harga dana di bank konvensional (bunga kredit) sebagai faktor yang penting pula dalam pengajuan pinjaman. kenaikan dpk akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika jumlah dpk turun. nurhalimah (2005) menyebutkan bahwa dpk berpengaruh positif dan signi-fikan terhadap pembiayaan. sementara itu, siregar (2005) pun menyimpulkan bahwa dpk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. sejalan pula dengan penelitian nurhasanah (2009) yang mengatakan dpk berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h4: dpk berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. metode penelitian obyek penelitian obyek penelitian adalah bank umum syariah (bus) yang terdapat di dalam statistik perbankan syariah bank indonesia berupa laporan keuangan bulanan. jenis data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari laporan keuangan bank umum syariah (bus) yang diambil dari situs bank indonesia (www.bi.go.id). teknik pengambilan sampel metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. http://www.bi.go.id/ jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 53-67, januari 2012 59 kriteria pemilihavn sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) laporan keuangan bulanan pada bank syariah yang sudah berbentuk bus. dari data tersebut diperoleh data mengenai pembiayaan murabahah mulai januari 2008 hingga desember 2010;(2) terdapat pengungkapan data tentang kas, bonus swbi, marjin keuntungan, dan dpk mulai januari 2008 hingga desember 2010 yang terdapat di situs bank indonesia (www.bi.go.id); dan (3) memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi teknik dokumentasi dilakukan dengan penelusuran secara manual maupun dengan komputer. data dokumentasi diperoleh dari situs bank indonesia (www.bi.go.id) dan sumber referensi lainnya. definsi operasional variabel penelitian variabel dependen pembiayaan murabahah murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. data pembiayaan murabahah diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank umum syariah dengan periode t pada tahun 2008-2010. variabel independen kas kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet). data kas diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank umum syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010. bonus swbi bonus swbi adalah bonus (pendapatan) yang diperoleh bank syariah sebagai kompensasi dari kelebihan likuiditas dana yang ditempatkan bank syariah di bank indonesia dalam bentuk swbi. data bonus swbi diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank umum syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010. marjin keuntungan marjin keuntungan adalah selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen secara kese-luruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. data marjin keuntungan diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank umum syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010. manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. data marjin keuntungan diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank umum syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010. dpk dpk adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai yang berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali dan baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. data dpk diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank umum syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010. http://www.bi.go.id/ http://www.bi.go.id/ kristia octavina & emile satia darma, pengaruh kas, bonus swbi.... 60 uji hipotesis dan analisis data regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap dependen. hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus sebagai berikut: yt = βi + β1x1(t-1) + β2x2(t-1) + β3x3(t-1) + β4x4(t-1) + ε keterangan: y1 : pembiayaan murabahah β1 : konstanta β1–β4 : koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas x1 : kas x2 :bonus sertifikat wadiah bank indonesia x3 : marjin keuntungan x4 : dana pihak ketiga ε : standart error koefisien determinasi (r2) r2 mencerminkan seberapa besar variasi variabel dependen y dapat diterangkan oleh variabel bebas independen x. uji f uji ini digunakan untuk mende-teksi signifikasi semua variabel indepen-den secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. uji t uji t digunakan untuk mende-teksi signifikansi variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. uji asumsi klasik dalam penelitian ini, uji kualitas data menggunakan uji asumsi klasik yaitu dengan melakukan uji multikolinieritas, uji auto-korelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. hasil dan pembahasan uji asumsi klasik uji multikolinearitas uji multikolinieritas merupa-kan pengujian yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam sebuah model regresi berganda. untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas, dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor (vif) dan nilai tolerance. hasil uji multi-kolinearitas dapat dijelaskan sebagai berikut (tabel 1): tabel 1 menunjukkan bahwa nilai vif < 10 dan nilai tolerance > 0,10 untuk keempat variabel inde-penden hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi problem multikolinearitas dalam model regresi tersebut. uji autokorelasi pengujian autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui terdapat tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada perioda t dengan perioda t-1. dalam penelitian ini, metode pengujian dengan menggunakan uji durbin watson (dw). hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut (lihat pada tabel 2). jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 53-67, januari 2012 61 tabel 1. hasil uji multokolinearitas coefficientsa model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta toleranc e vif 1 (constant) 603212.547 107174.121 5.628 .000 kas -.333 .803 -.018 -.415 .679 .187 5.353 bonus_swbi -14.838 3.999 -.140 -3.710 .000 .247 4.051 mar_keunt 1.787 .322 .170 5.554 .000 .375 2.664 dpk .409 .020 1.010 20.635 .000 .147 6.811 tabel 2. hasil uji autokorelasi model summaryb model r r square adjusted r square std. error of the estimate durbinwatson 1 .982a .964 .962 5.03271e5 .378 tabel 2 menunjukkan nilai dw sebesar 0,378 yang termasuk diantara -2 sampai +2, berarti dapat disimpulkan tidak autokorelasi dalam pengujian ini. uji heterokedastisitas heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. cara mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada gambar scatterplot (lihat gambar 1). hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan uji grafik scatterplot menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. uji normalitas uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model-model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. hasil dari pengujian normalitas yaitu dengan melihat grafik normal probability-plot yang menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. sementara itu, hasil pengujian dengan menggunakan grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. hal ini mengin-dikasikan bahwa data berdistribusi normal. hasil penelitian (uji hipotesis) koefisien determinasi (r2) r2 mencerminkan seberapa besar variasi variabel dependen y dapat diterangkan oleh variabel bebas independen x. uji koefisien determinasi mempu-nyai nilai adjusted r2 sebesar 0,962 yang menunjukkan bahwa sebesar 96,2% veriabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel kristia octavina & emile satia darma, pengaruh kas, bonus swbi.... 62 independen. sedangkan sisanya sebesar 3,8% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini. uji signifikansi pengaruh secara simultan (f test) berdasarkan analisis dengan bantuan spss diperoleh nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 yaitu 0,000 yang berarti bahwa hasil pengujian adalah signifikasi pada taraf nyata 5%. hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel kas, bonus swbi, marjin keuntungan, dan dpk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. uji signifikansi pengaruh secara parsial (t test) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh variabel kas, bonus swbi, marjin keuntungan, dan dpk dengan persamaan sebagai berikut: yt = 603212,547 – 0,333 kas(t-1) – 14,838 bonus swbi(t-1) + 1,787 marjin keuntungan(t-1) + 0,409 dpk(t-1) + ε dimana: yt = pembiayaan murabahah gambar 1. hasil uji heterokedastisitas jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 53-67, januari 2012 63 gambar 2. hasil uji normalitas gambar 3. hasil uji normalitas tabel 3 hasil uji koefisien deteminasi (r2) model r r square adjusted r square std. error of the estimate durbinwatson 1 .982a .964 .962 5.03271e5 .378 kristia octavina & emile satia darma, pengaruh kas, bonus swbi.... 64 hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh positif kas terhadap pembiayaan murabahah tidak diterima, yang berarti bahwa kas tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian ma’arif (2006) yang mempunyai hasil bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mura-bahah. penelitian ini sejalan dengan penelitian nurhasanah (2009) yang mempunyai hasil bahwa kas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. dalam penelitian ini, diduga jumlah kas yang ada pada bank syariah tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah kepada masyarakat. tabel 4. hasil uji nilai f model sum of squares df mean square f sig. 1 regression 6.937e14 4 1.734e14 684.665 .000a residual 2.609e13 103 2.533e11 total 7.197e14 107 tabel 5. hasil uji nilai t model unstandardized coefficients standardize d coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta tolerance vif 1 (constant) 603212.547 107174.121 5.628 .000 kas -.333 .803 -.018 -.415 .679 .187 5.353 bonus_swbi -14.838 3.999 -.140 -3.710 .000 .247 4.051 mar_keunt 1.787 .322 .170 5.554 .000 .375 2.664 dpk .409 .020 1.010 20.635 .000 .147 6.811 tabel 6. ringkasan hasil uji hipotesis variabel hipotesis sig hasil pengujian keputusan kas positif signifikan 0,679 tidak signifikan ditolak bonus swbi negatif signifikan 0,000 signifikan diterima marjin keuntungan positif signifikan 0,000 signifikan diterima dpk positif signifikan 0,000 signifikan diterima dalam penelitian ini, kas dalam jumlah banyak atau sedikit tidak mempengaruhi bank syariah dalam upayanya mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat, dengan cara tetap menya-lurkan dananya. jika kas dalam jumlah sedikit, maka bank syariah diduga tetap menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan murabahah. sedangkan jika kas dalam jumlah banyak, maka bank syariah jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 53-67, januari 2012 65 diduga juga akan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan lain selain dalam bentuk murabahah. hal lain yang membuat hipotesis pertama ditolak adalah adanya kemungkinan terjadinya “idle cash”, dimana terjadi penumpukan kas menganggur pada bank syariah. kas tidak digunakan untuk penyaluran dana seperti pembiayaan murabahah. hal tersebut diduga karena pangsa pasar perbankan syariah belum seluas bank konvensional, sehingga kas tidak optimal disalurkan untuk pembiayaan kepada masyarakat. hipotesis kedua yang menya-takan ada pengaruh negatif bonus swbi terhadap pembiayaan murabahah diterima, yang berarti bahwa bonus swbi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus swbi ber-pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk swbi, maka bank syariah akan menambah jumlah dana swbi yang disimpan pada bank indonesia dan menyebabkan pembia-yaan murabahah yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. ada kalanya bonus swbi dikatakan syar’i menurut islam, yaitu ketika melihat bahwa bonus swbi tidak ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan bank indonesia yang bersifat sukarela. tetapi bonus swbi dapat pula dikatakan tidak syar’i yaitu ketika bank syariah lebih memilih menanamkan dananya dalam bentuk bonus swbi untuk mendapat-kan untung daripada menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga ada kalanya kurang peduli terhadap ekonomi masyarakat. hipotesis ketiga yang menya-takan ada pengaruh positif marjin keun-tungan terhadap pembiayaan mura-bahah diterima, yang berarti bahwa marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. hasil ini mendukung pene-litian maula (2008) yang menyim-pulkan bahwa marjin keuntungan ber-pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. semakin tinggi marjin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah. hipotesis keempat yang menyatakan ada pengaruh positif dpk terhadap pembiayaan murabahah diterima, yang berarti bahwa dpk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. hal ini sejalan dengan hasil penelitian siregar (2005), nurhalimah (2005), pratin dan akhyar adnan (2005), dan nurhasanah (2009) yang menyebutkan bahwa dpk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. kenaikan dpk pada bank syariah akan menyebabkan naiknya penyaluran dana kepada masyarakat dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika jumlah dpk turun. penutup kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, dari hasil pengujian secara simultan, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kas, bonus swbi, marjin keuntungan, dan dpk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, yang mempunyai nilai signifikansi berada di bawah nilai 0,05 yaitu sebesar 0,000. kedua, hasil pengujian secara parsial, dari jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 52-68, januari 2012 66 keempat variabel tersebut terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. variabel bonus swbi yang signifikansi berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, marjin keuntungan sebesar 0,000, dan dpk sebesar 0,000, sedangkan variabel kas tidak mempunyai pengaruh yang signi-fikan, karena nilai signifikan kas di atas 0,05 yaitu sebesar 0,679. keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bank yang memenuhi kriteria sampel hanya bank muamalat indonesia, bank syariah mandiri, dan bank syariah mega indonesia. kedua, periode penelitian dalam penelitian ini terbatas pada tahun 2008 sampai tahun 2010. ketiga, variabel independen yang digunakan pada penelitian hanya sebatas variabel kas, bonus swbi, marjin keuntungan, dan dpk. beberapa saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini, baik kepada pihak yang berkepentingan terhadap perbankan maupun bagi para peneliti lain yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini serta menambah jumlah sampel penelitian sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih valid. kedua, tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2008 sampai tahun 2010. diharapkan penelitian selanjutnya menambah periode penelitian dan data yang diambil adalah data laporan keuangan bulanan agar dapat menunjukkan hasil yang lebih akurat dan signifikan. daftar pustaka adi, i. n. 2006. “pengaruh penempatan dana pada swbi dan pasar uang antar bank syariah (puas) terhadap fdr perbankan syariah”, tesis, universitas indonesia, jakarta. adikusumah. 2006. “analisa persepsi pengaruh bank syariah terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada bank a”, tesis, universitas indonesia, jakarta. ambarwati, s. 2008. “faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank umum syariah di indonesia”, tesis, universitas indonesia, jakarta. baridwan, zaki. 2004. intermediate accounting edisi kedelapan, yogyakarta: bpfe yogyakarta. christie, a. 2007. “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembia-yaan mudharabah di bank muamalat indonesia (periode maret 2001 s.d februari 2006)”, tesis, universitas indonesia, jakarta. dewi, d. r. 2010. “faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di indonesia”, skripsi, universitas diponegoro, semarang. ghozali, i. 2006. aplikasi multivariate dengan program spss, semarang: badan penerbit universitas diponegoro. hosen. 2008. lembaga bisnis syariah, jakarta: pusat komunikasi ekonomi syariah. kristia octavina & emile satia darma, pengaruh kas, bonus swbi.... jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 53-67, januari 2012 67 ma’arif, l. n. 2006. “pembiayaan pada bank tabungan negara kantor cabang syariah yogyakarta”, skripsi, universitas islam negeri sunan kalijaga, yogyakarta. maula, k. h. 2008. “pengaruh simpanan (dana pihak ketiga), modal sendiri, marjin keuntungan, dan npf terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri”, skripsi, universitas islam negeri sunan kalijaga, yogyakarta. nurhalimah. t. p. 2005. “analisis faktorfaktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah dalam upaya pengembangan usaha kecil di sumatra utara”, skripsi, universitas sumatra utara, medan. nurhasanah, l. 2009. “pengaruh kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), marjin keuntungan, dan npf (non performing financing) terhadap pembiayaan murabahah”, skripsi, unuversitas muhamma-diyah yogyakarta, yogyakarta. pratin., dan a. adnan. 2005. “analisis hubungan simpanan, modal sendiri, npl, prosentase bagi hasil, dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada bank syariah: (studi kasus pada bank muamalat indonesia”, kajian bisnis dan manajemen, edisi khusus on finance, 35-52. santoso, s. 2010. statistik parametrik konsep dan aplikasi dengan spss, jakarta: pt. elex media komputindo. siregar, n. 2005. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana pebankan syariah di indonesia”, tesis, universitas sumatra utara, medan. waldo, y. e. 2010. “penerapan prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah”, tesis, univesitas indonesia, jakarta. yaya, r., dkk. 2009. akuntansi perbankan syariah: teori dan praktik kontemporer, yogyakarta: upfe umy. zaelani, a. q., et al. 2009. “penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil perbankan syariah”, makalah, univeritas islam negeri syarif hidayatullah, jakarta. editorial jai vol. 18 no. 2/2017 bismillahirrohmaanirrohim, alhamdulillahirabbil ‘aalamiin. puji syukir marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat allah swt. yang atas rahmat dan nikmat yang dikaruniakan oleh-nya, segala urusan kita dapat selesai dengan baik. sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar muhammad saw. yang menjadi suri tauladan ummat muslimin dan mu’minin. dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih sebesarbesarnya untuk kesekian kalinya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam perbaikan jurnal akuntansi dan investasi (jai), khususnya dalam rangka menyesuaikan diri dengan standar akreditasi jurnal terbaru yang dikeluarkan oleh dirjen perguruan tinggi (dikti) per 2014. jai volume 18 no. 2/ 2017 ini merupakan jai kelanjutan dari revolusi mental . pada edisi ini kembali terdapat erbagai artikel dari para penelitia kampus-kampus ternama di indonesia. pada edisi ini kami semakin selektif dalam menentukan naskah yang diterima. edisi ini jai ditopang oleh banyak artikel dari konferensi internasional afiliasi jai, yakni international conference on accounting and finance (icaf) yang dise-lenggarakan tahunan. acara ini cukup sukses membantu jai untuk menjaring naskah-naskah berkualitas. artikel pertama pada edisi ini berkenaan dengan akuntansi kependidikan bernafaskan syariah. artikel ini cukup unik karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif post-fenomenologis. selanjutnya disajikan artikel dari universitas indonesia tentang modal intelektual di universitas. artikel ini juga unik karena masih jarang sekali penelitian terkait modal intelektual dilakukan untuk universitas. selanjutnya adalah artikel mengenai isu islamic social reporting diiringi artikel riset yang masih langka lainnya, yakni tentang akuntansi desa yang isunya sedang hangathangatnya untuk diteliti. artikel berikutnya tentang isu kualitas auditor internal, disusul dengan isu fraud di lembaga publik. sedangkan dua artikel terakhir ditulis dengan bahasa inggris yakni tentang modal intelektual di perusahaan high-tech dan artikel tentang sistem informasi di pemerintah daerah. editorial jai sangat bangga dengan edisi kali ini karena memuat ragam artikel dengan isu yang masih jarang diteliti, setidaknya untuk konteks di indonesia. untuk lebih jelasnya, para pembaca dapat membaca seluruh edisi ini di laman berikut: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/issue /view/352 semoga artikel-artikel jai vol. 18 no. 2 ini dapat bermanfaat bagi banyak kalangan, tidak hanya para akdemisi, tetapi juga para stake-holders dari hasil riset ini, seperti perusahaan dan para penyusun kebijakan di negeri ini. yogyakarta, 1 juli 2017 editor in chief jai harjanti widiastuti http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/issue/view/352 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/issue/view/352 jai | journal of accounting and investment, vol. 19 no. 2, july 2018 credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income: a study on ifrs adoption stage in indonesia harjanti widiastuti* and elsi safira abstract: this research aims to examine the credit value-relevance of net income, other comprehensive income (oci) and comprehensive income. this research indirectly examines the impact of ifrs adoption on the usefulness of earnings and oci information. the credit value-relevance measures the usefulness of accounting information from the creditor perspective, represented by the bond rating agency. in this research, accounting information is said to have credit value-relevance if accounting information affects bond rating. the sample of this research is 495 bond issuer companies listed in indonesia stock exchange period 2011-2016. hypothesis testing is done by the logit regression test. the results show that net income and comprehensive income have credit-value relevance, whereas oci has no credit relevance. the results also find an increase in the credit-value relevance of comprehensive income from the beginning adoption of ifrs (2011) to the first implementation of ifrs adoption. keywords: credit value-relevance; earnings; other comprehensive income; comprehensive income introduction the purpose of valuation of financial statements is to provide information useful for the user to make investment and credit valuation decisions. at the empirical level, testing the usefulness of accounting information decisions is done by testing the value relevance. in a broad sense, value relevance is the usefulness testing of accounting figures for various financial reporting purposes. the term “value relevance” has been very popular in literature and accounting research to test the usefulness of accounting figures for stock market investors in order to make investment decision (barth, beaver, & landsman, 2001; holthausen & watts, 2001). the researchers add the word “credit” to the term “value relevance” to differentiate with value relevance which tests the usefulness of accounting figures for stock market investors. thus, credit-value relevance tests the usefulness of accounting figures for creditor decision-making. more specifically, testing of credit-value relevance is indicated by the relationship of accounting information with bond yield or rating. this study examines credit-value relevance by relating accounting figures with bond rating as previous researchers did (hann, heflin & subramanayam, 2007; jorion, shi & zhang, 2009). earnings information is one of the important information required by users of financial statements, including creditors and bond rating agency. earnings are used to assess company performance and as input to predict department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. brawijaya, tamantirto, kasihan, bantul, yogyakarta special region, indonesia *correspondence: widiascahyo@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.1902101 citation: widiastuti, h., & safira, e. (2018). credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income: a study on ifrs adoption stage in indonesia. journal of accounting and investment, 19(2), 194-209. received: 25 february 2018 reviewed: 30 may 2018 revised: 21 june 2018 accepted: 10 july 2018 copyright: © 2018 widiastuti and safira. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:%20widiascahyo@gmail.com mailto:%20widiascahyo@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4592 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 195 the company's ability to pay its liabilities. statement of financial accounting standards (pernyataan standar akuntansi keuangan, psak) 1 (revised 2009) effective in 2011 requires the company to provide the statement of comprehensive income. comprehensive income (loss) is a sum of net income (loss) and other comprehensive income (oci). other comprehensive income includes the components changes in the fair value of the unrealized asset or debt expected to provide better information about the future prospects. ifrs adoption through psak 1 adoption and the obligation to present the statement of comprehensive income is a context or phenomenon that triggers the need for testing the usefulness of oci and comprehensive income information from the creditor perspective represented by the bond rating agency. this research is expected to confirm the claims of the standard-setting body that the application of fair value accounting reflected in oci and comprehensive income increases the value relevance of accounting information. this research aims to examine the relationship between accounting figures i.e. net income, oci, and comprehensive income and bond rating (creditvalue relevance of net income, oci, and comprehensive income information). this research extends the test by examining the credit-value relevance of oci and comprehensive income information at each stage of the international financial reporting standards (ifrs) adoption, i.e. the beginning adoption (2011), the first implementation (2012-2014), and the second implementation (2015-2016). this research indirectly examines the impact of ifrs adoption on the usefulness of accounting information from the creditor perspective. it is done considering the company's obligation to report the comprehensive income is effective in 2011, so the learning effect enables the increase on the credit-value relevance of oci and comprehensive income information from the beginning adoption of ifrs to the first and the second implementation of ifrs adoption. this research also tests the credit-value relevance of earnings versus loss and positive versus negative oci as additional tests. this research is important with consideration from theoretical and empirical gaps. theoretically, the standard-setting body and accounting researches often focus on the usefulness of information for shareholder investment decision-making. in fact, shareholders and debtholders have different information needs. holthausen and watts (2001) state that "what is relevant for one user or user group may not be relevant for another. this creates a problem in drawing inferences based on value-relevance research using equity values only". accounting research on debt or bond markets is relatively limited compared to accounting research in the stock markets. in fact, bond issuance is significant selections of the funding source formost public companies, making debtholders become the significant part of the company's total stakeholders. most debtholders are institutional investors who pay great attention to the quality of financial reporting. this research is also motivated by the research gap. from an empirical viewpoint, studies which relate earnings and bond rating information find inconsistent results. several researchers (henny, 2016; kosi, 2010; lestari & yasa, 2014; magreta & nurmayanti, 2009; mahfudhoh & cahyonowati, 2014; rusfika & wahidahwati, 2015) examine the relationship of accounting widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 196 figures, especially between earnings and bond rating. some studies have found that earnings have a positive effect on bond rating (henny, 2016; kosi, 2010; magreta & nurmayanti, 2009; rusfika & wahidahwati, 2015), while some other studies have found that earnings have no effect on bond rating (lestari & yasa, 2014; mahfudhoh & cahyonowati, 2014). the difference is due to the different sample, period of observation, and the bond rating measurement. in addition, based on the literature review, no studies have specifically examined the usefulness of oci and comprehensive income information as the result of ifrs adoption from the creditor perspective. this research contributes in several ways. first, this research adds empirical evidence of the usefulness of accounting information from the relatively limited creditor perspective. secondly, most previous researches have only tested profitability as measured by net income, while this research examines the credit value-relevance of net income and comprehensive income. different earnings figures have different semantic meanings, causing different pragmatic effects for the user. third, extending previous research, this research tests the usefulness of oci and comprehensive income information and the usefulness of net income, oci, and comprehensive income information at each stage of ifrs adoption. literature review and hypothesis development signaling theory signaling theory was originally developed by spence (1973) to explain the problem of information asymmetry in the labor market. although initially signaling theory is used to explain the information asymmetry in the labor market, this theory is then used to explain the condition of information asymmetry in other phenomena. morris (1987) identifies the use of signaling theory to explain the dividend policy issue, capital structure decisions, voluntary disclosure, and retention of shareholdings by management on the new shares issuance, fair value accounting, and auditor selection. connelly, certo, ireland, and reutzel (2011) emphasize two key characteristics for the signal to be beneficial to the recipient, i.e. (1) the signal must be observable by the recipient so it can be used to make decisions, and (2) the signal must be costly enough to be imitated by low quality companies. management has private information, both positive and negative information, and must decide the necessity to communicate the information. the signaling theory focuses on communicating positive information as an effort to convey organizational qualities thus predicting that management will generally not communicate negative signals to reduce information asymmetry. from the sender of the signal, the signaling theory predicts that a good quality company will choose accounting policies that allow superior quality to be revealed, whereas a poor quality company will choose accounting policies that hide their disrepute. management signals the unobserved quality of the company to investors through the quality of financial widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 197 statements (zhang & wiersema, 2009). the incentive to signal through the selection of accounting policies will increase when information asymmetry is high. from the recipient of the signal, the signal has quality when it is useful for decision-making. other comprehensive income (oci) and comprehensive income ifrs adoption through psak 1 (revised 2009) mandating the preparation of statements of comprehensive income is effective in 2011. psak 1 (revised 2009) also requires the provision of other comprehensive income (oci). other comprehensive income includes income and expense items (including reclassification adjustments) not recognized in profit or loss as required by other saks. net income and oci are components of the comprehensive income. components of other comprehensive income (oci) include (1) changes in revaluation surplus (psak 16, property, plant, and equipment and psak 19, intangible assets); (2) actuarial gains and losses on defined benefit plans recognized in accordance with paragraph 94 of psak 24, employee benefits; (3) gains and losses arising from translation of financial statements from foreign entities (psak 10, the effects of changes in foreign exchange rates); (4) gains and losses from the measurement of available-for-sale financial assets (psak 55, financial instruments: recognition and measurement); and (5) the effective portion of gains and losses on the hedging instrument in the "cash flow hedge" (psak 55, financial instruments: recognition and measurement). comprehensive income is bottom line income consisting of net income and oci. oci and comprehensive income are considered less conservative as they allow unrealized profit recognition. in addition, oci and comprehensive income are also seen as more volatile than net income because they depend on market conditions. negative oci reflects a decrease in the fair value of an asset greater than its increase, and vice versa. companies that report a net loss (which more closely reflects the main operating results) in their financial statements may report comprehensive income due to the positive oci covers the net loss. therefore, the usefulness of oci and comprehensive income information becomes interesting to be studied mainly from the creditor perspective. credit-value relevance of net income, other comprehensive income, and comprehensive income information creditor is concerned with the financial statement information to assess the ability of the company to fulfill its obligations in the form of loan principal or interest or default risk. default risk reflects the risk of loss arising from the debtor's inability to pay its obligations. credit rating reflects the scale of credit risk or security level. the better the credit rating is, the lower the credit risk will be. with these definitions, the need for accounting information from the creditor perspective is represented by the bond rating agency through bond rating information. one of the financial statement information used as an input in estimating the company's ability to pay the loan is earnings information. if the company's earnings are high, then the company is expected to be able to widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 198 meet its obligations. consequently, the default risk will decrease and the bond rating from the issuing company will increase. the adoption of psak 1 (revised 2009) requiring the company to present the statement of comprehensive income implies some information on the earnings figure, i.e. comprehensive income as bottom line income, net income, and other comprehensive income. each of these figures is expected to have creditvalue relevant, albeit at different levels, depending on the inherent characteristics of the earnings figures. net income is seen as more conservative than comprehensive income because comprehensive income allows the entry of unrealized income. in fact, lenders prefer conservative earnings because it reduces the risk of dividend distribution (watts, 2003). however, oci and comprehensive income are also expected to provide additional information in net income. from the viewpoint of contract efficiency with the lenders, the application of fair value accounting can represent the fair value of the asset to increase the efficiency of debt covenant negotiations. the fair value method is preferred by the company with high leverage because the fair value of the asset provides better information in reflecting the company's ability to repay the loan (christensen & nikolaev, 2013). according to agency theory, comprehensive income provides information that reflects the real conditions and approximates economic earnings thus decreasing information asymmetry. when comprehensive income is used as the basis in debt agreements, the decrease in information asymmetry between management and creditors will also decrease the agency cost of debt. comprehensive income information will also provide more complete information about the company's future prospects and assess the company's ability to repay the debt thereby decreasing the information asymmetry between creditors (bondholders). the signaling theory predicts that assets and liabilities presented at fair value indicate the better value of liquidity than cost. accordingly, changes in the fair value of assets and liabilities presented in the statement of comprehensive income are expected to provide better information on the value of liquidity. if the creditor has an interest in predicting the possibility of default, then the comprehensive income should have higher credit-value relevance than the net income as it reflects the real fluctuations of the company's performance. previous research results show that net income has credit-value relevance. ziebart & reiter (1992) examine the relationship between accounting information, bond rating, and bond yield with bond samples issued in the 1981-1985 period and rated by standard and poor's (s & p) and moody's. the results show that financial information affects bond rating and directly or indirectly affects bond yield through bond rating. kosi (2010) which uses companies with bond rating from s & p and worldscope rating agencies in the period 1999 2009 as the sample shows that net income has creditvalue relevance. rusfika and wahidahwati (2015) with non-financial bond issuer companies in the period 2010-2013 as the sample conclude that net income has credit-value relevance. with a different study period, henny (2016) and magreta and nurmayanti (2009) find that net income affects widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 199 bond rating. based on the above theoretical explanation, the hypotheses are drawn as follows: h1a: net income has credit-value relevance h1b: comprehensive income has credit-value relevance h1c: other comprehensive income (oci) has credit-value relevance. credit-value relevance of net income, other comprehensive income, and comprehensive income information at the adoption stage of ifrs ifrs adoption with the principal basis and more emphasis on the use of fair value in the measurement of company assets and debt imply the presentation of financial statements in accordance with the underlying substance of the transaction and the economic event. thus, ifrs adoption is expected to improve the quality of financial statement information. improved quality of financial statements is very useful and used by users in economic decision-making, making the higher value relevance of financial statement information. for this reason, ifrs adoption is also expected to increase credit value-relevance. on the other hand, ifrs adoption also implies the need for higher professional judgment in the preparation of financial statements, causing the better quality of human resources is needed, in terms of financial statements compilers and auditors. it means that the considered-better new standards adoption does not necessarily result in better financial statements as the quality of financial statements compilers and auditors has an important role. in fact, understanding and mastery of new standards and competencies require effort and time so that the quality improvement of the financial statements due to standard changes will be achieved gradually. it is the alleged reason behind the difference in credit-value relevance at every stage of ifrs adoption. psak 1 (revised 2009) mandating the preparation of the statements of comprehensive income is effective in 2011. the compilation of the statements of comprehensive income is considered more complex as it includes measurement components of the changes in the fair value of assets and liabilities depending on market conditions and requires a higher professional judgment in its application. the ifrs adoption stage reflects the learning process on the implementation of new standards for financial statements compilers and auditors. the longer standard implementation is expected to increase the understanding and skill of the financial statements compilers and auditors in implementing these standards. the improvement of the skills and understanding of financial statements compilers and auditors in implementing new standards will improve the quality of financial reporting. quality and reliable financial reports will improve the usefulness of decision making, including in bond rating. kosi (2010) examines the credit-value relevance of net income before and after the ifrs adoption by using bond rating as the dependent variable. using the countries that entered the european union in 2002-2007 (in 2005, ifrs was mandatory to be adopted in the european union) as the sample, the results indicate that credit-value relevance after ifrs adoption is higher widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 200 than credit-value relevance before ifrs adoption. based on the above theoretical explanation, the hypothesis is drawn as follows: h2: there is an increase in credit-value relevance of oci and comprehensive income at the ifrs stage. research method population and sample the object of this research is all bond issuer companies listed in indonesia stock exchange (idx) in period 2011-2015. sampling is done by purposive sampling method, with criterion (1) company listed in indonesia stock exchange issuing outstanding rupiah-denominated bonds in the period 2011-2016, (2) the company is included in the company bond rating by pt pefindo, and (3) the company publishes the financial report which can be downloaded on the idx website in the research period. the research data is secondary data in the form of financial report (2011) -2015) and bond rating (2012-2016). operational definitions and measurements of variables the dependent variable in this research is bond rating, while the independent variables include net income, oci, and comprehensive income. bond rating is a grade from bond issuer companies that indicates the default risk of a company. the better the bond rating is, the lower the default risk will be. bond rating in this research is the company rating issued by pt pefindo. bond rating is given in the range of aaa (highest rank) and d (lowest rank). pt pefindo classifies bond rating into two categories, i.e. investment grade (aaa, aa, a, bbb) and speculative grade (bb, b, ccc, d). if the classification follows pt pefindo’s rating, the research sample is not representative for testing because very few companies have downward bb bond rating. based on these considerations, this research classifies bond rating into first grade and second grade. the company has the first-grade classification if it has bond rating of aaa, aa, and a (good +, none -) and has the second grade classification if it has bond rating of bbb, bb, b, ccc, and d. measurement of bond rating uses dummy variables i.e. the value of 1 for the first-grade category, and the value of 0 for the second-grade category. net income is measured by the amount of net income of the current year after tax. comprehensive income is measured by the amount of comprehensive income, and oci is measured by the total amount of oci. net income, comprehensive income, and oci are deflated by total assets. company size is measured by the natural logarithm of total assets. data analysis and hypothesis testing data analysis includes descriptive analysis to examine the characteristics of sample data and inferential analysis to test the research hypothesis. widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 201 hypothesis testing is done by logistic regression analysis. the regression equation for hypothesis testing is as follows: where: = bond rating (1 = first grade, 0 = second grade) = constant = net income, oci, comprehensive income = company size the testing of net income influence is conducted on the full sample (to increase the sample quantity and predictability), while the testing of oci and comprehensive income are done on the companies with oci (comprehensive income is different from net income). testing the usefulness of net income, oci, and comprehensive income information at each ifrs stage is done with the above regression model for 2011 samples (the beginning), 2012-2014 samples (the first implementation), and 2015-2016 samples (the second implementation). data analysis is conducted by looking at model feasibility (hosmer and lemeshow test), pseudo-coefficients of determination (nagelkerke r square), and the hypothesis test (wald test). hypothesis one (h1a, h1b, h1c) is supported if it has positive estimation coefficient and pa -value less than 0.05. hypothesis 2 (h2) is supported if it has positive estimation coefficient, pa -value less than 0.05, and nagelkerke r square increases in each ifrs adoption stage. result and discussion descriptive statistics bond issuer companies listed on the idx and have outstanding bonds in the period 2011-2016 which become the sample of this research are 495 company-year. of 495 company-year, 134 company-year do not have oci. companies with no oci mean net income equals comprehensive income. therefore, testing the credit-value relevance of oci and comprehensive income uses the sample of companies with oci (361 company-year). descriptive statistical results are presented in table 1. the sample company has average total assets of idr 52,070,474.773 million. the sample company has an average net income of 4.06% and comprehensive income of 4.3% of total assets. in general, first-grade companies perform better than second-grade companies, as indicated by higher net income and comprehensive income. average net income on companies with first-grade rating (rated aaa to a-) is 0.047171, while average net income in companies with second-grade rating (rated bbb to d) is -0.005739. descriptive statistics indicate that companies with first-grade rating have a positive earnings average, while companies with second-grade rating have negative earnings average. these results indicate that the information on net income is related to the bond rating. widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 202 table 1 descriptive statistic variabel category n mean stand. dev. minimum maximum net income full sampel 495 0,040651 0,088313 -0,4843 1,5209 first grade 434 0,047171 0,09040 -0,4843 1,5209 second grade 61 -0,005739 0,09040 -0,4843 0,1857 oci full sampel 361 0,006979 0,04496 -0,0296 0,5757 first grade 320 0,005312 0,03490 -0,0296 0,5237 second grade 41 0,019992 0,09101 -0,0165 0,5757 comprehensive income full sampel 361 0,043334 0,10223 -0,4919 1,5228 first grade 320 0,046938 0,09656 -0,0907 1,5228 second grade 41 0,015202 0,13723 -0,4919 0,5859 size full sampel 495 52.070.474,773 137.734.101,027 18.649,779 1.227.355.512 average oci is 0.6% of total assets. the average positive oci indicates that the sample companies report an increase in the fair value of the assets or a decrease in the fair value of the liabilities, such as an increase in the revaluation surplus. the interesting results are shown from the average oci values in the sample with first grade and second-grade rating bond. companies with second-grade bond rating have higher average oci (1.9% of total assets) than companies with first-grade bond rating (0.5%). these results indicate that companies with second-grade bond rating utilize positive oci reporting as a means to make better earnings figures (bottom line income i.e. comprehensive income). this is indicated by second-grade companies having a negative average net income become having a positive average comprehensive income. hypothesis testing results the testing result of hypothesis one is presented in table 2. h1a testing is done at the bond issuer company in the period 2011-2016, while h1b and h1c testing are done on bond issuer company in the period 2011-2016 having oci. the result of hypothesis testing using logistic regression shows that hosmer and lemeshow test’s value shows significance value above 0,05, which means that regression model can predict the observation value and there is a match between the regression model and empirical data. the value of pseudo-coefficients of determination (nagelkerke r square) shows net income explain 34,9% variation of bond rating, while oci and comprehensive income respectively explain 17.2% and 18,7% variation of bond rating. these results indicate that net income has higher explanatory power (34.9%) than comprehensive income (17.2%). this indicates that net income has higher credit-value relevance than comprehensive income. comparison of models 1a and model 1b (as sensitivity testing) shows an increase in nagelkerke r square from 26.5% to 28.1% when model 1b adds the oci variable. this indicates that oci provides incremental information on net income. the testing result of hypothesis 1 shows that net income has positive regression coefficient and significance value less than 5%, both tested with full sample (n = 495), with sample company having oci (n-361), as well as with model of incremental value relevance testing. the comprehensive income also has a positive regression coefficient of 6.369 and is significant. widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 203 table 2 hypothesis testing results 1 relevance-value information credit net income, oci, and comprehensive income model variable n nagelkerke r square hosmer and lemeshow test b wald sig. model 1 constants 495 0,349 0,133 -16,997 32,774 0,000 net income 26,417 29,5 0,000 size 0,800 37,443 0,000 model 1a constants 361 0,265 0,136 20,748 12,610 0,000 laba bersih 0,695 22,559 0,000 size -14,588 18,801 0,000 model 1b (incremental) constants 361 0,281 0,150 20,404 12,332 0,000 net income -6,239 3,162 0,000 oci 0,707 23,494 0,075 size -14,776 19,533 0,000 model 2 constants 361 0,172 0,605 -13,859 18,209 0,000 oci -6,352 3,607 0,058 size 0,689 23,399 0,000 model 3 constants 361 0,187 0,529 -14,157 17,892 0,000 comprehensive income 6,369 3,952 0,047 size 0,690 22,182 0,000 this means that net income and comprehensive income have a positive effect on bond rating. hence, hypothesis 1a and hypothesis 1c stating that net income and comprehensive income have credit-value relevance are successfully supported. oci has a negative regression coefficient with a significance value of 0.075 (model 1b) and 0.057 (model 2), meaning oci either individually or incrementally has no effect on bond rating. thus, hypothesis 1b stating that oci has credit-credit relevance is unsuccessful. control variable of company size has positive and significant regression coefficients across all models. the larger the company is, the more likely it gets a good bond rating. it means that the company size is considered by the bond rating agency in determining bond rating. a large company is usually able to diversify its specific risks so that bond risk will be lower. the testing result of the effect of earnings on bond rating shows that net income and comprehensive income have a significant and positive effect on bond rating. thus, net income and comprehensive income have credit-value relevance. this result is consistent with the prediction of the signaling theory that net income and comprehensive income signify the company's performance and future cash flow prospects that can help bond investors and bond rating agency predict the company's ability to pay debts and the probability of default. the better performance indicates the low default risk, so the more likely it is to get the first-grade bond rating. this research supports the measurement perspective in accounting. the measurement perspective of the decision usefulness is the approach in financial reporting in which accountants take the responsibility to include fair value in the main financial statements with adequate reliability in the provision. thus, accountants feel more obliged to help investors in predicting the company value. this finding is consistent with researches from henny (2016), kosi widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 204 (2010), magreta and nurmayanti (2009), and also rusfika and wahidahwati (2015). other findings (based on nagelkerke r square) show that net income has higher explanatory power (34.9%) than comprehensive income (17.2%). although net income and comprehensive income are found to have creditvalue relevance, these findings indicate net income has higher credit-value relevance than comprehensive income. in general, the measurement of assets and liabilities with fair value reflected in comprehensive income is seen as providing information that reflects economic substance more and reports accounting earnings close to economic earnings (penman, 2007). comprehensive income has credit-value relevance because it reflects the real condition of the company so it is useful to assess the probability of default. however, fair value reporting is criticized for subjectivity and judgment in estimating fair value, especially for non-tradable assets and liabilities. thus, it can reduce the reliability of the fair value estimates. fair value implementation may be used by management to convey private information about future disbursements (signaling), but may otherwise be used to manipulate the value of assets and liabilities (opportunists). the testing results of the effect of oci on bond rating show interesting findings. the results show that oci has no effect on bond rating. oci having no credit-value relevance indicates that the bond rating agency is less considering oci in bond rating. oci is considered to lack of value-added information on performance information contained in net income. although oci is expected to provide additional information on the real condition of the company, creditors may consider oci as transitory and its realization is heavily dependent on changes in economic conditions, making it is less considered in credit evaluation. jones and smith (2011) find that gain and loss of oci has a negative persistence (possibly reversing in the next period) so that the ability to predict future earnings and cash flows is lower. descriptive statistics show that average positive oci indicates that oci is dominated by unrealized profit while conservative creditors need more information about unrealized losses. another explanation is the possibility that creditors doubt the reliability of oci information because oci can be used by management as earnings management. chiorean, kirschenheiter, and ramakrishnan (2017) find that management uses unrealized gain and loss of current hedges as a means for earnings management. the value relevance of net income, oci, and comprehensive income in ifrs adoption stage are presented in table 3. ifrs adoption stage is divided into 3 stages, i.e. the beginning adoption (2011), the first implementation (20122014), and the second implementation (2015-2016). the relevance testing of net income is performed on the full sample (including companies with no oci), whereas value relevance testing of oci and comprehensive income is conducted on companies with oci. based on table 3, the testing results of the credit-value relevance of net income information at each stage of ifrs in the full sample indicate that net income has positive and significant regression coefficients in the beginning adoption, the first implementation, and the second implementation. as the widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 205 table 3 hypothesis testing results 2 relevance-value information credit net income, oci, and comprehensive income at ifrs stage variable model n nagelkerke r square hosmer and lemeshow test b wald sig. net income (n= 495) pre ifrs adoption (2011) 67 0,494 0,982 17,497 5,266 0,022 ifrs adoption stage 1 (2012-2014) 275 0,451 0,886 42,161 19,204 0,000 ifrs adoption stage 2 (2015-2016) 153 0,203 0,009 18,314 6,639 0,010 oci (n=361) pre ifrs adoption (2011) 38 0,326 0,641 316,709 1,650 0,199 ifrs adoption stage 1 (2012-2014) 170 0,184 0,731 14,322 0,131 0,718 ifrs adoption stage 2 (2015-2016) 153 0,156 0,555 -5,716 3,226 0,072 comprehensive income (n=361) pre ifrs adoption (2011) 38 0,358 0,937 9,274 1,154 0,283 ifrs adoption stage 1 (2012-2014) 170 0,341 0,528 39, 252 6,178 0,013 ifrs adoption stage 2 (2015-2016) 153 0,120 0,077 -0,638 0,038 0,846 result of the first hypothesis testing, net income has a positive effect on bond rating. the pseudo-coefficients of determination (nagelkerke r square) shows there is a decrease in explanatory power from 49.4% in the beginning adoption to 20.3% in the second implementation. oci is found to have no effect on bond rating at all stages of ifrs adoption. these results are also consistent with the findings in the full sample. the testing results of the credit-value relevance of comprehensive income show a positive regression coefficient of 39.252 and significant only in 2012-2014 (the first implementation), whereas in the beginning adoption and the second implementation are found to have no effect. based on these findings, it can be concluded that the second hypothesis stating that there is an increase in credit-value relevance of oci and comprehensive income at the ifrs stage is not successfully supported. the testing results show that net income has the credit-value relevance of earnings at various ifrs stages and actually there is a decrease in creditvalue relevance when viewed from the explanatory power. for net income, there is relatively no change due to the adoption of psak 1 (revised 2009) or the adoption of ifrs-based psak in general. implementation of fair value measurement of assets and liabilities as the key feature of ifrs adoption primarily impacts on comprehensive income rather than on net income. the decrease in the value relevance of net income is likely due to the availability of information other than earnings information on which bond rating is based. oci is found to have no effect on bond rating at each ifrs stage, consistent with the findings in all samples. it is likely due to the small proportion of oci to company total assets which is indicated by average oci is 0.6% of total assets, causing it to be less considered in bond rating. so, although theoretically oci information is expected to give a signal about the future widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 206 prospects of the company, the low value makes it be less considered in decision-making, including in bond rating. in addition, investors also consider "below the line" (oci) items as less persistent financial statements items (barton, hansen, & pownall, 2010). the testing results of the credit-value relevance of comprehensive income show an interesting phenomenon. in the first year of psak 1 (2011), comprehensive income has no effect on bond rating. comprehensive income has credit-value relevance on the first ifrs implementation (2012-2014) and has no credit-value relevance on the second ifrs implementation (20152016). these findings suggest that there is an increase in the credit-value relevance of comprehensive income information from the beginning adoption (the first year of psak 1 revised 2009 is effective) to the first ifrs implementation. this increase can be explained in two ways. first, companies reporting oci in the first year of psak 1 revised 2009 adoption (in 2011) are still relatively few with the smaller value. the average oci in 2011 was -0.007%, while the average oci in the second implementation (20122014) was 0.15%. the sample companies in 2011 were 67 companies and 38 companies (57%) reported oci. the sample companies in 2012-2014 were 275 companies and 170 companies (62%) companies reported oci. these data indicate an increase in the average value of oci as well as the number of companies reporting oci from 2011 to 2012-2014. secondly, the first ifrs implementation (20122014) is the starting point or a new era of ifrs-based accounting standards welcomed enthusiastically by companies with exceptional learning processes in the implementation. in the application of fair value accounting and the preparation of the statements of comprehensive income, compilers and auditors already have a better understanding than the beginning stage to improve the quality of financial statements. moreover, these findings are consistent with the signaling theory that comprehensive income is perceived to provide better signals regarding the performance and prospects of companies thus increasing credit-value relevance. these findings are consistent with kosi (2010) that there is an increase in the credit-value relevance on companies that adopt ifrs mandatively for the first time and only in countries with strong investor protection, although kosi (2010) uses net income, not comprehensive income. comprehensive income having no credit-relevance on the second implementation is probably due to the release of new standards which affect the measurement of the fair value of assets and debts that are different from the first implementation period. conclusion this research aims to examine the credit value-relevance of net income, oci, and comprehensive income. the credit value-relevance measures the usefulness of accounting information from the creditor perspective, represented by the bond rating agency. in this research, accounting information is said to have credit-value relevance if accounting information affects bond rating. with the sample of 495 bond issuer companies (361 companies with oci) in the period 2011-2016, this research finds that net income and comprehensive income have credit-value relevance. these widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 207 results support the signaling theory that earnings measure the company performance and signal the company ability to fulfill obligations so it is useful to predict the probability of default reflected in the company bond rating. oci is found to have no credit-value relevance. three possible explanations of oci having no credit-value relevance are (1) oci values are still too low in decision-making, (2) oci is seen as less persistent, and (3) oci is the object of earnings management. this research also examines the credit-value relevance of net income, oci, and comprehensive income at each adoption stage. the results show that net income is consistently found to have credit-value relevance at every stage of ifrs adoption, whereas comprehensive income is found to have credit-value relevance in the first implementation. this testing indirectly examines the impact of ifrs adoption on the usefulness of earnings information. comprehensive income presentation seems to be useful and attracts the attention of creditors and the bond rating agency on the first implementation of ifrs adoption in 2012-2014. however, at the second implementation of ifrs adoption, comprehensive income has no creditvalue relevance. these results do not support the hypothesis that there is an increase in the credit-value relevance of net income, oci, and comprehensive income. these findings do not support the standard-setting body’s claim that ifrs adoption will improve the quality of financial statements and ultimately improve the usefulness of accounting information (which is proxied by value relevance). these findings have the theoretical implications that the application of accounting standards, especially the application of fair value accounting, does not necessarily improve the quality of financial statements. the tradeoff between the relevance and reliability of fair value accounting remains an unresolved issue. the findings also have practical implications i.e. the need for the standard-setting body and the regulatory body (financial services authority, otoritas jasa keuangan) to implement ifrs-based accounting standards with benefits exceeding the cost and to improve the quality of financial statements through law enforcement, disclosure regulations, and regulation of corporate governance. this research has limitations in the few numbers of companies with noninvestment or speculative grade bond rating (bb, c, and d) which impact on the classification of bond rating. this research classifies the first-grade (aaa, aa, a) and second grade (bbb, bb, b, c, d) bond rating which may bring different results when different classifications are used. this research uses the sample of all bond issuer companies listed on the idx including the finance and banking industries without controlling industrial effects. subsequent research can use non-financial industry and bank as the sample or be specific to the financial and banking industries. subsequent research can add auditor quality variables, oci component disclosure levels, and corporate governance as the mediating variable of the effect of earnings and oci information on bond rating. auditor quality variables, oci component disclosure level, and corporate governance supposedly improve the reliability and quality of oci and comprehensive income information so as to improve credit-value relevance. widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 208 references barth, m. e., beaver, w. h., & landsman, w. r. (2001). the relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting : another view. journal of accounting and economics, 31, 77–104. doi: 10.1016/s0165-4101(01)00019-2 barton, j., hansen, t. b., & pownall, g. (2010). which performance measures do investors around the world value the most-and why? accounting review, 85(3), 753–789. doi: 10.2308/accr.2010.85.3.753 chiorean, r., kirschenheiter, m., & ramakrishnan, r. (2017). earnings management through oci components. doi: 10.3386/w19846 christensen, h. b., & nikolaev, v. v. (2013). does fair value accounting for non-financial assets pass the market test ?. review accounting studies, 18, 734–775. doi: 10.1007/s11142-013-9232-0 connelly, b. l., certo, s. t., ireland, r. d., & reutzel, c. r. (2011). signaling theory: a review and assessment. journal of management, 37(1), 39–67. doi: 10.1177/0149206310388419 hann, r. n., heflin, f., & subramanayam, k. r. (2007). fair-value pension accounting. journal of accounting and economics, 44, 328–358. doi: 10.1016/j.jacceco.2007.04.001 henny. (2016). pengaruh faktor akuntansi terhadap prediksi peringkat obligasi. jurnal akuntansi, xx(01), 52–69. holthausen, r. w., & watts, r. l. (2001). the relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting. journal of accounting and economics, 31, 3–75. ikatan akuntan indonesia. (2009). pernyataan standar akuntansi keuangan. jakarta: salemba empat. jones, d. a., & smith, k. j. (2011). comparing the value relevance, predictive value, and persistence of other comprehensive income and special items. the accounting review, 86(6), 2047–2073. doi: 10.2308/accr-10133 jorion, p., shi, æ. c., & zhang, æ. s. (2009). tightening credit standards : the role of accounting quality. review accounting studies, 14, 123–160. doi: 10.1007/s11142-007-9054-z kosi, u. (2010). credit relevance of accounting information and mandatory ifrs adoption. paper was presented at an enterprise odyssey international conference proceeding, university of zagreb (pp. 662–683). lestari, k. y., & yasa, g. w. (2014). pengaruh penerapan corporate governance dan profitabilitas terhadap peringkat obligasi. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 8(1), 227–249. magreta, & nurmayanti, p. (2009). faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi ditinjau dari faktor akuntansi dan non akuntansi. jurnal bisnis dan akuntansi, 11(3), 143–154. mahfudhoh, r. u., & cahyonowati, n. (2014). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. diponegoro journal of accounting, 1(1), 1– 13. retrieved from http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting morris, r. d. (1987). signalling, agency theory and accounting policy choice. accounting and business research. doi: 10.1080/00014788.1987.9729347 penman, s. h. (2007). financial reporting quality: is fair value a plus or a minus?. accounting and business research, 37(sup1), 33-44. doi: 10.1080/00014788.2007.9730083 rusfika, & wahidahwati. (2015). kemampuan faktor akuntansi dan non akuntansi dalam memprediksi bond rating. jurnal ilmu & riset akuntansi, 4(4), 1–18. spence, m. (1973). job market signaling. quarterly journal of economics, 355–374. watts, r. (2003). conservatism in accounting part ii: evidence and research opportunities. accounting horizons, 17(4), 287–301. doi: 10.2308/acch.2003.17.4.287 widiastuti and safira / credit value-relevance of earnings, other comprehensive income, and comprehensive income journal of accounting and investment, july 2018 | 209 zhang, y., & wiersema, m. f. (2009). stock market reaction to ceo certification: the signaling role of ceo background. strategic management journal, 30, 693–710. doi: 10.1002/smj ziebart, d. a., & reiter, s. a. (1992). bond ratings, bond yields and financial information. contemporary accounting research, 9(1), 252–282. doi: 10.1016/s0165-4101(01)00019-2 jai | journal of accounting and investment, vol 19 no. 2, july 2018 deconstructing the concept of corporate social responsibility: social investment on luwu indigeous society rahmawati* abstract: this research deconstructed the values contained in the concept of corporate social responsibility (csr) which is used by company for social investment aimed at prospering the community. in fact, consideration on such investment is merely for the profit and reputation of the company. the logos in this research is capitalist which is still the ideology of csr so that deconstruction is conducted using symbol value of kedatuan luwu (pakka and payung ri luwu). the reality of corporate social responsibility is still on the implementation of handling negative impact caused by company activity. the company operates still with the purpose of maximizing profit which is still filled with material factors based on capitalist ideology. the deconstructed value is the value of profit that is taken into consideration is material in social activities that lead to the concept of capitalism. the intended profit should be the profit that becomes the economic impact of the activity so that the company earns profit and reputation done with dignity before the community and god. the methodology used was qualitative with the paradigm of postmodernism by deconstructing the indigenous symbols of kedatuan luwu by including "ade" and "sara" as the order that should be applied in the implementation of csr to be accepted by local indigenous people. the result of this research was obtained after the researcher deconstructed the concept of csr proposed by elkington about triple bottom line (people, planet and profit), and analyzing triyuwono's deconstruction result by adding prophet and god to csr concept. from our analysis we found that conflicts between companies and indigenous people were due to the concept of csr that only emphasized the impact of profit, planet, people, prophet and god were not enough if the way to implement and interact with the local community is still capitalist. therefore, this study found that its solution is by destroying the logos of capitalism and deconstructing it using the traditional philosophy of kedatuan luwu "pattuppu ri ade'e pasanre ri sara'e. the philosophy means that whatever conducted in tana luwu must be based on the luwu customs and should not be contrary to the religion. keywords: corporate social responsibility; profit; capitalism; reputation; deconstruction introduction the implementation of csr, in reality, still uses capitalism ideology which is contradict with philosophy embraced by each local indigious community, so that it results in conflict (rudito, 2013). other facts also indicate that the company still operates aiming to maximize profit which is still contain with material factors based on capitalist ideology (tan, 2009; yuan, 2011; idowu, 2012). in the development of csr researches recantly, derridean states that company social responsiblity program is still ambiguos by conducting two functions at once. ambigious here means that the main purpose of a department of accounting, sekolah tinggi ilmu ekonomi muhammadiyah palopo, jl. jend sudirman km. 03, binturu, binturu, wara selatan, binturu, wara sel., kota palopo, sulawesi selatan 91922, indonesia *correspondence: n rahmawati345@yahoo.co.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.1902100 citation: rahmawati. (2018). deconstructing the concept of corporate social responsibility: social investment on luwu indigeous society. journal of accounting and investment, 19(2), 176-193. received: 15 january 2018 reviewed: 30 january 2018 revised: 22 march 2018 accepted: 12 april 2018 copyright: © 2018 rahmawati. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:noorsharoja@um.edu.my mailto:noorsharoja@um.edu.my http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/3706 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 177 company is to maximize the profit, on the other hand, it also wants to do csr activities which is pro to social factor, so that between pro profit or pro social cannot be conducted at once because it is more dominant on consideration of gaining profit. meanwhile, the csr is conducted merely to improve the company’s reputation (triyuwono, 2016). the company social responsibility is an accountability of negative effects resulted from mining by the company. this treatment is intended to restore the nature and culture that have been harmed. however, nature recovery by the company such as reforestation and others cannotrestore the forest as previous condition. it also happens to endemic that has been extinct. these kinds of situations take place in mining consession areas. in terms of the implementation of accountability is confusing as well, since the company still focuses on the fulfillmen of profit-oriented for the sake of survival of the company. foreign company such as pt. vale should no longer take advantages from its social activities (padgett & galan, 2010). considering the danger of capitalism values which have entered society life values through company’s system, then i tis important to conduct the deconstruction of csr concepts which is in accordance with country’s visions and values contain in the national principles (freeman & hasnaoui, 2011). new concept of csr need to include stakeholder approach and local wisdom values. the deconstruction conatining those values will resulted in the concept of csr which is fair and nurturing the society. hence, this principle is used to create new model and include the indigius community in the center so that they will no longer be marginlaises. it is in line iwth a research conducted by triyuwono (2016) who has decosntruceds csr values and included religious values (god and apostles) as the foundation and the aim of conducting csr. the implemantation of deconstruaction by triyuwono (2016) based on the facto n the indigeous society where the company manager also contributed in various activities related to religious event was still leaving conflicts. therefore, a depth study needs to be done with a new deconstruction in which there should be a value included in the implementation of csr. the value is local wisdome which becomes the philosophy of of luwu indigious society since its ancestor, “pattuppu ri ade’e pasanre ri sara’e”. it means that everything that will be conducted under payung ri luwu or luwu kingdom should be based on luwu’s traditions and religion. hence, the difference of this study comapred to the previous study is that the values of tradition/culture and religion cannot be separated from the implementation of csr. literature review and research focus stakeholder theory accommodates indigeous society as one of stakeholders who get the direct impact of company activities. this study is arranged in a framework which presents justice values and rights of indigeous society in the concept of company social responsibility. this framework will be adescription of research development stage until it becomes a concept. this concept strings a new concept which presents the rights of indigeous society. there is always a conflict between the company and the society rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 178 since the society considers that the company does not fulfil their rights suitably. on the other hand, the company will minimize its loss by creating real and social values, a business case can be handled with social strategy. social values through csr can be implementedin various business. mcwilliams and siegel (2001) state that the company should use csr not merely for reputaion improvement strategy, but also as part of giving the rights that should be dedicated to the indigeous society (carroll, 1994; garriga & mele, 2004; lepoutre & heene, 2006). the role of csr in forming social justice company strategy in improving reputation is the social responsibility of the company. surrounding communities and a better investor protection, higher level of democracy, more effective governent service, higher quality rules, pers freedom, and commitment for environment policy. being consistent with stakeholder approach, the company not only responsible to their stock holders, but they also need to consider the significance of other stakeholders who can influence of being influenced by organizational goals achievement (freeman, 1984). during the last decade, social responsibility has gained importatnt meaing in academic literature. the concept of csr has been studied tremendously during the last decades. however, both researchers and practitioners are still far from identifying the theoretical framework which is applied in general dan can be relied on to explain issues related to the activities of various comapnies. davis (1973), for example, defines csr as "the company's consideration from and respond to; issues beyond the requirements of economic, technical, and company legal boundaries to achieve social and environmental benefits along with the traditional economy". to study the "dark" side of csr, the researcher interviewed prof. iwan triyuwono who previously also deconstructed the concept of csr. according to triyuwono: "philosophically csr is now still a capitalist, secular because the company still prioritizes profit maximization, people and the planet that all three of them are still materialistic". according to the informant and some of his researches on the concept and implementation of csr, they are still contained with the values of capitalism. this has led to conflicts between indigenous society and corporate managers, because the values they hold are different. until now there are still frequent collisions. according to the company they have given a lot in the form of csr activities to the community, but the indigenous society feels that it is merely for the mask of the company because there are still society, like the dongi society, which is treated unfairly. triyuwon's research (2016) deconstructed the triple bottom line (tbl) more holistically with piety deconstruction, his research presented prophets and god as the main entities to be added to the tbl approach to pbl. deconstruction of csr is also intended to be able to accommodate stakeholders holistically not just stockholders (triyuwono, 2016). rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 179 through the more holistic approach of stakeholders, the researcher develops the approach so that the company performs its social responsibility not merely for accountability or corporate reputation, but also with the sincerity of giving without expecting anything so that it is released from capitalist shackles which is opposite from mutual respect and humanitarian nature of surrounding indigenous society or other stakeholders. researches over the past few years show that csr debate has shifted from passive compliance state which is based on the rule of law and public morals to compliance of proactive involvement with social issues. companies involved in social activities is simply as one of strategies as a social agent in the society (husted & allen, 2007; jamali & mirshak, 2007; margolis & walsh, 2009; mcwilliams, siegel & wright., 2006; smith, 2003; waddock & graves, 1997). although csr can be applied in various forms, sizes and business sectors, but in fact, the csr practices are dominated by large companies (hillary, 2000). mcwilliams and siegel (2001) argue that csr is defined as a social corporate action outside the company's interests and as required by law. in terms of its development, the theory of csr theory has been investigated by carroll (1994), and its approach by garriga & mele, 2004), and its terminology strategy by lepoutre and heene (2006). the series of previous research explain that the company has conducted csr program but the community has not get justice. therefore, the researcher raised a focus of research on the concept of csr in accordance with the heart of indigenous society to karunsi'e dongi in sorowako. this research focuses on answering research question: rq: how is the concept of csr able to accommodate the rights of indigenous society who is still marginalized? research method this study used qualitative methods with postmodernism paradigm by deconstructing the concept of csr which is still capitalism and developing a concept that is closer to the hearts of indigenous society so that the social investment conducted by the company presents forever in society even though the company has stopped operating. deconstruction used in this study was the deconstruction adopted from derrida steps as follows: the first step was transforming the concept with the law regulations, based on the existing reality. the second was accommodating the items of indigenous society's rights. third was exploring the assumptions of marginalized rights. fourth was assembling the linkage or sequence of reality. this step was used in deconstructing the model of social responsibility. fifth was creating a new model of fair social responsibility disclosure and accommodate the rights of indigenous society (al-fayyadl, 2005). piliang (2005:14) states that democracy can be formed in writing and difference, describing a world of signs and the world of texts released from various foundations of truth, in order to create textuality condition or rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 180 symbol which is dynamic or productive. in this case, local wisdom is not an opposition against national, but it works as an alternative; not a big countercurrent, but multiple channels; not a monolithic, egoistic, and microfascist movements such as regional autonomy in general, but fractal, which is concerned with the lines of relationships, networks, and synergies of small currents, to become a force conversation in national-scale. in addition, according to piliang (2005), for derrida, the concept of being and truth which become the foundation of every text, is now replaced by concepts of game, interpretation and pure sign, which is the sign without the foundation of truth, the moment of truth (transcendence) is now taken over by the moment of apparition (imanensi), the metaphysical world is taken over by the world of the text, the world of dogma is taken over by the world of free interpretation, which does not allow the moment of truth to find its place. the purpose of dismantling the foundation and the centers, as understood by derrida, is to create the opening moment or moment of openness that is an openness to all possible forms (images, texts, discourses) that during this time is unable to develop due to the foundational and centers restrains. the implication is that this study will fundamentally change the conventional view by reviving the local culture on the concept of csr. result and discussion haron, yahya, chambers, manasseh and ismail (2004) suggests that social disclosure can provide good information such as news about companies operating in harmony with the environment and society, employee training programs or waste management policies being carried out. social disclosure may also have negative information that provides information where the company's operations harm the environment, such as the inability to control or reduce pollution or the failure to solve social problems. one of the mine's inherent impacts is the health impact. figure 1 presented the type of diseases that are sufferd by many people in the mining area. . figure 1 kinds of diseases and the number of patients sorowako source: csr planning of pt.vale. 2011 rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 181 one of the above data is a real proof that indigenous society domiciled around mining companies are receiving enormous effects in terms of health, so being paid by anything is meaningless. social responsibility to the society and the environment becomes an issue that should be disclosed by the company in its sustainability report. social and environmental information reports have been developed in several concepts such as gray (2002: 687). the current nomenclature includes terms such as triple-bottom-line (elkington, 1997), corporate social responsibility (gray, owen & adams, 1996), social accounting (mathews, 1993), sustainable development (bebbington, 1997), mega accounting (mathews, 1997), and social and environmental accounting/accountability (gray, owen, & maunders, 1987; rahmawati & said, 2017). csr is considered a western phenomenon since research results have been concentrated mainly on studies in developed countries. there are some constraints faced by csr disclosure practices in developing countries where the institutions, standards and systems that support csd in developing countries are relatively weak (kemp, 2001). as an example of csr conducted by drinking water companies, aqua, by donating funds actually charged to consumers, actually positioning companies not as a party that runs csr but it only functions as a collector which then channel the funds back (mediator). chambers, chapple, moon, and sullivan (2003) show a number of arguments that could explain the low levels of csr in developing countries: csr is a function of economic wealth. civil society in developed countries stimulates csr by generating greater community demands and expectations of business responsibility. the western government is more advanced compared to developing countries and thus it encourages greater csr, although if it is explored further, the implementation of csr is still loaded with materialistic values, efficiency considerations that lead to the interests of capital owners only, so that it still contains capitalist values. besides that, the company performs csr is in fact because of considerations as an analytical tool related to the value of companies in the capital market, both in terms of profitability and visibility and reputation of the company. companies make profitability as a benchmark both in csr implementation and management decision making related to additional fund from capital market, book value, leverage, riskiness (measured by stock price volatility), company's assets' merit, capital expenditure, and whether the company operates in industry is sensitive to the environment or not (clarkson, 2008; cho & patten, 2007). bigger companies and more profitable companies have more resources to devote to csr disclosure. companies with high profits are more likely to attract public attention and regulation so that they are more likely to use csr disclosure to satisfy activists and regulators. companies that need to access the capital markets for additional funds are more likely to disclose csr information in order to eliminate apprehensions that there might be potential liabilities concerning to csr issues. in indonesia, the implementation and recognition from the company’s social and environmental reporting is relatively new and has become the most popular terms since the mid-1990s. corporate social responsibility and disclosure have been the subject of substantial academic accounting research. disclosure of csr can be defined as information that the company rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 182 discloses about the environmental impacts of company activities and company relationships with stakeholders (campbell 2004; gray, javad & sinclair, 2001). the profitability concept becomes the final goal of the capitalist profit (profit) is the excess revenue over the related expenses for activities over a period of time. terms with the same meaning include 'income', 'earning', and 'margin'. lord keynes said that 'profit is the engine that drives the business enterprise'. every business must earn enough profit to survive and grow over a long period of time. however, the term 'profitability' is not synonymous with the term 'efficiency'. profitability is an efficiency index and is considered a measurement of efficiency and management guidance for greater efficiency. although profitability is an important benchmark for measuring efficiency, the level of profitability can not be taken as the ultimate proof of efficiency. the company considers profit and efficiency a lot in conducting csr (gibson, 1998. brigham, gapenski and ehrhardt (1999) assumes that profitability is a net result of various managerial policies and decisions, and the level of profitability is the result of net operations of securities a combination of liquidity, asset management and debt management greuning (2005) considers that profitability indicators generally mean "indications" about how the company's profit margins associated with sales, average capital and own equity capital. collase (2009) assumes that the company’s profitability is an attitude to get results as a consequence of its effort.this aspect is often expressed with the help of the ratio between this result and sales (or production). stefea (2002) considers that profitability is a "competence of profitable activity to generate higher revenues from expenses. the profitability indicator is known as the profitability ratio or the accumulated margin”. companies that invest in csr activities aim to maximize their reputation without disclosing the information of the activity (see: hasseldine, salama & toms, 2005; toms, 2002). although it seems a little utilitarian and strategic, it is generally accepted that the companines engaged in csr activities usually involve disclosure related information because of their contribution to financial performance (orlitzky, schmidt & rynes, 2003; barnett, 2007) or market value (mackey, mackey & barney, 2007). this is because corporate social responsibility disclosure (csrd) is helpful to assess the appropriateness between social values implied by csr activities and social norms of legitimacy (dowling & pfeffer, 1975). belkaoui and karpik (1989), argue that the underlying cause of a positive relationship between social disclosure policy and profitability is management knowledge. they argue that managers who have the knowledge to make their company profitable also have the knowledge and understanding of social responsibility. this might explain the higher levels of csr disclosure by profitable companies. giner (1997) argues that managers of profitable company are more likely to provide more voluntary csr disclosures in annual reports to support their own current continuing positions and to improve current and future compensation rates. rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 183 according to stakeholder theory, the economic performance of a company influences management decisions to engage in corporate social or environmental reporting or disclosure. when companies do not perform well, economic demands are more prioritized over social and environmental responsibility expenditures. in addition, these kinds of companies tend to lack of financial ability to disclose more information to meet the needs of various corporate stakeholders (ferreira, branco & moreira, 2012). stakeholder theory postulates a positive relationship between economic performance and the level of decisions by company to engage in csr reporting. profitable companies are more likely to reveal more information to filter themselves out of less profitable companies (busch & hoffmann, 2011). previous empirical researches on the correlation between corporate environmental performance and profitability have reported mixed results (freedman & jaggi, 1994). some attempt to examine the implications of profitability on environmental issues; other examine the long-term relationship between social performance and the company's environment and company performance, using percentage changes in three pollution stages and various accounting ratios as an empirical proxy for environmental and corporate performance (freedman & jaggi, 1994). an inverse relationship between environmental and corporate performance is in accordance with the orthodoxy associated with traditional economic philosophy that describes this relationship as an exchange between company profitability and works on environmental responsibility (freeman, 1984). company visibility concept as a “mask” for capitalists company visibility refers to how responsible behavior is perceived by the community from stakeholders. fombrun and shanley (2000), describes the fluctuative value of company frauds in reputation/visibility as a reputation capital, which increases risks every day when the company is in interaction with stakeholders, whether it is a customer buying a product or an investor buying a stock. expected return are not delivered, the impairment of companies’ reputation manifest themselves in forms of revenue, the decreasing ability to attract financial capital and reducing attractiveness to current time and potential employees (fombrun & shanley., 2000). in other words, if a company loses stakeholder’s trust or company’s visibility in public, it will be ruined. according to griffin (2008) social responsibility is one of the main components of corporate visibility management together with crisis and reputation management. this view is supported by hawkins (2006), who argues that 'the overall goal of csr is to build a more sustainable approach into the company's operating ethos and to promote this policy to attract customers and consumers using theoretical value for csr linkage and corporate visibility, when corporate actions are assessed by various stakeholder groups, reputations are built according to their respective value priorities and the motives are assumed by the company. rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 184 there are two types of visibility in which organizations can vary, each has different implications for the organization's response to institutional pressure. in doing so, it needs to identify the conditions where those various forms of visibility meet that pressure. there are two types of visibility in which organizations can vary, in which each has different implications for organizational responses towards institutional pressure. a company with greater generic visibility has organizational characteristics such as high reputation, status, and prominence that makes the company more widely known in the community. in contrast, specific domain visibility arises from specific organizational characteristics (eg, employment relations or environmental impacts) that can expose companiess to a greater degree of institutional pressure associated with specific domains, such as those provided by non-governmental organizations (ngos) and activists. stakeholder’s controls on particular domains become more possible, companiess with greater generic visibility increasingly pay more attention to their vulnerability to sanctions, making compliance more possible. thus, the greater the level of supervision to attend a particular domain, the less the difference will be occured to which generic and domain-specific visibility leads to compliance. to understand how institutional pressures of corporate influence are visible, we deviate from previous research that has focused on how company characteristics (such as size, performance, and reputation) affect visibility effects. as stakeholder oversight on specific domains becomes more possible, companiess with greater generic visibility will pay more attention to their vulnerability to sanctions, making compliance more possible. many studies show that it is difficult for companies that invest in csr activities to maximize their reputation without revealing the activity's information (toms, 2002). although it seems a little utilitarian and strategic, it is generally accepted that companiess engaged in csr activities usually involve disclosure related information because of their contribution to financial performance (orlitzky, schmidt & rynes, 2003; barnett, 2007) or market value (mackey, mackey & barney, 2007). this is because csrd is helpful to assess the suitability between implied social values by csr activities and social norms of legitimacy (dowling & pfeffer, 1975). according to stakeholder theory, the economic performance of a company influences management decisions to engage in company social or environmental reporting or disclosure. when companies do not perform well, economic demands take precedence over social and environmental responsibility expenditures. in addition, such companiess tend to lack the financial ability to disclose more information to meet the needs of various corporate stakeholders (ferreira, branco & moreira, 2012). stakeholder theory postulates a positive relationship between economic performance and the level of decisions by companiess to engage in csr reporting. profitable companies are more likely to reveal more information to filter themselves out of less profitable companies (busch & hoffmann, 2011). previous empirical research on the relationship between corporate environmental performance and profitability has reported mixed results (freedman & jaggi, 1994). some attempt to examine the implications of rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 185 profitability on environmental issues; other examine the long-term relationship between social performance and the company's environment and company performance, using percentage changes in three pollution stages and various accounting ratios as an empirical proxy for environmental and corporate performance (freedman & jaggi, 1994). an inverse relationship between environmental and corporate performance is in accordance with the orthodoxy associated with traditional economic thinking that describes this relationship as an exchange between corporate profitability and working on environmental responsibility (freeman, 1984). highly profitable companies will increase their disclosure levels, in order to reduce agency costs in general, to avoid giving bad signs to the market and to justify profits in order to avoid political costs (giner, 1997). many studies have confirmed the positive effects of variables on public disclosure (eg: haniffa & cooke, 2005; naser & hassan, 2013; thompson & zakaria, 2004). moreover, from the perspective of corporate social disclosure, he argues that companies with good economic performance can dedicate more funds to social matters and reveal more about them. roberts (1992) uses this argument to confirm the effect of profitability on disclosure. in addition, he empirically states that companies that take more social action are the ones that are more profitable. as a result, high profitable companies are also expected to disclose more information about human resources. previous research has documented a positive correlation between economic profitability and disclosure. profitability gives company directors the freedom and flexibility to implement more responsible social programs. the most empirical studies have found the correlation between csr disclosure and corporate profitability to be unconvincing at best. some investigations found no connection (eg: hackston & milne, 1996; richardson & welker, 2001). this pattern, however, seems unlikely to be confirmed for islamic countries, probably because of different accounting cultures (suwaidan, al-omari & hadad, 2004). the concept of equity capital as reasons for efficiency and reduced csr funding the cost of the company's equity capital is motivated by the following considerations: first, the cost of equity capital is the internal rate of return (or the discount rate) that the market applies to the company's future cash flows to determine its current market value. in other words, it is the required level of return given the market perception of the company's riskiness. if csr is perceived to affect the riskiness of an enterprise, then socially responsible companies should benefit from lower equity financing costs. second, an effective corporate governance, and in certain strict disclosure standards, lowers the cost of equity capital through decreasing the problem of institutional asymmetry and information (botosan, 1997; hail & leuz, 2006; chen, chen & wei, 2009). tobin q is the ratio of the company's market value to equity. a company with a high dividend ratio and a low tobin q ratio indicates that it does not have much opportunity to invest and develop again, which means the company does not need much funding (lamont, polk & saa-requejo, 2001). rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 186 the low market for book ratios shows that market value is lower than the book value of a company. if the market value is higher than the book value, the value of the company's shares will be undervalued. under these undervalued conditions, many investors usually tend to buy companies’ stock (sukamulja, 2005). sofyaningsih (2011), states that the implementation of investment decisions is strongly influenced by the availability of corporate funds that can come from internal and external funding. companies experiencing capital constraints tend to lose investment opportunities in strategic activities (hubbard, 1998; campello, graham & harvey, 2010), including inventory investments (carpenter, fazzari & petersen, 1998), and investments in research and development activities (himmelberg and petersan, 1994; hall and lerner, 2010). from the comments about the relation of capital constraints to investment capability, it can be concluded that capital constraints can reduce and even eliminate opportunities for investment. companies with better costs show lower csr scores than on capital. today, the awareness of corporate social responsibility in recent years has grown. companies have been urged to accept responsibility for business effects that impact society. this responsibility is not limited to shareholders and creditors but also to public in general and other stakeholders. although many studies have investigated the correlation between csr and value creation, some have focused on the important role of csr in creating benefits for companies (eg: derwall & verwijmeren, 2007; goss & roberts, 2011; chava, 2010). there are several reasons why investors will pay attention to the company's csr strategy. first, corporate activities that can affect long-term financial performance with the creation of potential value (ioannou & serafeim, 2011; groysberg, healy, nohria, & serafeim, 2011; previts & bricker, 1994). in addition, more investors are using csr information as an important criterion for their investment decisions, what is now known as "investment of social responsibility". furthermore, companiess with better csr performance are more likely to disclose their csr activities to the market for their long-term focus signal and differentiate themselves (spence, 1973; benabou & tirole, 2010) (dhaliwal, li, tsang, & yang, 2011). in turn, csr activities report is: (a) improving transparency around the social and environmental impacts of companies, and their governance structures and (b) able to change internal management practices by creating incentives for companies to manage their relationships with key stakeholders such as employees, investors, customers, suppliers, regulators, and civil society better (ioannou & serafeim, 2011). deconstruction the concept of csr that is deconstructed is a concept that still uses triple bottom line (tbl) or 3p (people, planet and profit) concept introduced by john elkington in 1988. this concept has prioritized the interests of shareholders (stockholders). the evolution of shareholder to stakeholdercentered according to droguett is a capitalism-evolved style and they based on the industrial world (droguett, 2015). the concept of elkington (1988) is illustrated in figure 2. rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 187 figure 2 csr concept according to elkington (1988) elkington's (1988) model is considered still loaded with the value of materialism (capitalism) with the main goal is profit maximization to the shareholders. therefore, the model was deconstructed by triyuwono added two very important things included in the concept, they are prophet and god as the real owner (triyuwono, 2016). triyuwono's deconstruction model is described in figure 3. furthermore, the model introduced by triyuwono which included the prophet and god showed that it did not fade the conflicts that occurred between the company with the local indigenous peoples or mining areas. having examined from the existing phenomena, indigenous peoples have lost the freedom to manage forests, paddy fields, fields that have become mining concessions that make them marginalized from in terms of the economic, social and cultural side. the entity that is damaged and must be accounted for is adat (ade'). according to zabados (2011) that the concept of csr is still ambiguous among profit seeking and pro social. based on that fact, the researcher deconstructed triyuwono model by adding ade '(local wisdom) and eliminates profit into new csr concept, it is also in line with padgett (2000) that companies should no longer seek profit in their social activities. the new model formulated by researchers is presented in figure 4. companies in managing the profit, planet and people must not contradict with the ade 'and sara' that are particularly for the welfare of the earth as a form of worship to allah and his prophets. this is in accordance with the constitution exists in kedatuan luwu pattuppu ri ade'e pasanre ri sara'e. the constitution of luwu unity is "pattuppu ri ade'e pasanre ri sara'e”, from the religious side triyuwono (2016) has deconstructed from the 'sara' side or religion so as to include god and prophet as a concept in csr. with the nomenclature and study of symbols and philosophy in luwu unity, the deconstruction with derrida's view is that indigenous peoples are not figure 3 csr deconstruction accroding to triyuwono (2016) people planet profit csr people planet profit csr prophet god rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 188 figure 4 the deconstruction model of csr and local wisdom by the researcher marginalized. thus ade '(custom) and sara should be included as part of the csr concept. this is a result of the study that it turns out that between indigenous peoples and companies conflict is not due to the material provided by the company but the ways of implementing csr that are not in accordance with their cultural values. (anaada, 2013; bao, 2013). conclusion the purpose of this study is to find the concept of csr that is able to accommodate the rights of indigenous society who are still marginalized. the concept of csr has given a better idea of conflicting views on corporate social responsibility. some of the reasons companies do social responsibility just as a 'mask' just because considering the profit factor of the shareholders who are the main reasons for them to operate. reputation or visibility is still the reason they conduct csr. whereas business organizations should operate with the consent of society to serve constructively the need to achieve community satisfaction. csr programs conducted by companies aiming at reputation for the capitalists are contradict with the culture and cultural values embedded in the luwu indigenous society, thus being deconstructed using the values and meanings contained in (umbrella and pakka) with the meaning of sheltering, maintaining balance and fairness. the value should be the basis for the implementation of csr rather than consideration of material value. references al-fayyadl, m. (2005). derrida. yogyakarta: penerbit lkis. anaada, 2013. kekuasaan negara dalam struktur adat masyarakat miangas. jurnal politico, 1(3). andriof, j. & waddock, s.a. (2002). unfolding stakeholder engagement. in andriof, j.,waddock, s.a.,husted, b.w. and rahman, s.s. (eds), unfolding stakeholder thinking: theory, responsibility and engagement, greenleaf publishingin cellular industry of pakistan. african journal of business and management, 4(4), 475-485. bao. b, (2013). kuatnya kekuasaan ondoafi di tengah masyarakat urban. e jurnal politika. csr planet people prophet god ade’ dan sara’ profit rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 189 barnett m. l. (2007). stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility. academy of management review. 32(3), 794–816. doi: 10.5465/amr.2007.25275520 bebbington, j. (1997). engagement, education and sustainability: a review essay on environmental accounting. accounting, auditing &accountability journal, 10(3), 365-381. doi: 10.1108/09513579710178115 belkaoui, a., & karpik, p. g. (1989). determinants of the corporate decision to disclose social information. accounting, auditing and accountability journal, 2(1), 36-51. doi: 10.1108/09513578910132240 botosan, c., (1997). disclosure level and the cost of equity capital. the accounting review, 72, 323-349. brigham, e.f., gapenski, l.c., & ehrhardt, m.c. (1999). financial management theory and practice. fort worth: dryden press. busch, t., & hoffmann, v. h. (2011). how hot is your bottom-line? linking carbon and financial performance. business & society, 50(2), 233-265. doi: 10.1177/0007650311398780 campbell, j.l. (2004). institutional change and globalization. princeton, nj: princeton university press. campello, m., graham, j.r., & harvey, c.r. (2010). the real effects of financial constraints: evidence from a financial crisis. journal of financial economics, 97(3), 470-487. doi: 10.1016/j.jfineco.2010.02.009 carpenter, r.e., fazzari, s.m., & petersen, b.c. (1998). financing constraints and inventory investment: a comparative study with high-frequency panel data. review of economics and statistics, 80(4), 513-519. doi: 10.1162/003465398557799 carroll, a. (1994). social issues in management research: experts views, analysis and commentary. business and society, 33(1), 5-29. doi: 10.1177/000765039403300102 chambers, e., chapple w., moon, j., & sullivan, m. (2003). csr in asia: a seven country study of csr website reporting’. paper was presented in asia conference, kuala lumpur. chava, s., (2010). socially responsible investing and expected stock returns, working paper, georgia institute of technology. chen, k., chen, z., & wei, k. (2009). legal protection of investors, corporate governance, and the cost of equity capital. journal of corporate finance, 15, 273–289. doi: 10.1016/j.jcorpfin.2009.01.001 cho, c. h., & patten, d. m. (2007). the role of environmental disclosures as tools of legitimacy: a research note. accounting, organizations and society, 32(7–8), 639–647. doi: 10.1016/j.aos.2006.09.009 clarkson, (2008). revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: an empirical analysis. accounting, organizations and society, 33(4–5), 303–327. doi: 10.1016/j.aos.2007.05.003 collase, b. (2009). analiza financiara a intreprinderii, traducere deniculai tabara, ed.tipo. moldoca: iasi. davis, k. (1973). the case for and against business assumption of social responsibilities. academy of management journal, 16(2), 312-22. doi: 10.5465/255331 derwall, j. & verwijmeren, p. (2007). corporate social responsibility and the cost of equity capital, working paper, erasmus university. dhaliwal, d. s., li, o., tsang, a., & yang, g. (2011). voluntary non-financial disclosure and the cost of equity capital: the initiation of corporate social responsibility reporting. the accounting review, 86(1), 59-100. doi: 10.2308/accr.00000005 dowling, j., & pfeffer, j. (1975). organizational legitimacy: social values and organizational behavior. pacific sociological review, 18(1), 122-136. doi: 10.2307/1388226 rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 190 elkington, j. 1997. cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. oxford: capstone. ferreira, a. l., branco, m. c. & moreira, j. a. (2012). factors influencing intellectual capital disclosure by portuguese companies. international journal of accounting and financial reporting, 2(2), 278-298. doi: 10.5296/ijafr.v2i2.2844 fombrun, c. & shanley, m., (2000). what's in a name? reputation building and corporate strategy. academy of management journal, 33(2), 233-258. 10.5465/256324 freedman, m. & b. jaggi (1994). analysis of the association between pollution performance and input cost factors: the case of electric utility plants. journal of accounting and public policy, 13, 31-48. doi: 10.1016/02784254(94)90011-6 freeman, r. e. (1984). strategic management: a stakeholder approach. boston: pitman. freeman, i., & hasnaoui, a. (2011). the meaning of corporate social responsibility: the vision of four nations. journal of business ethics, 100(3), 419-443. doi: 10.1007/s10551-010-0688-6 garriga, e. & mele, d. (2004). corporate social responsibility theories: mapping and territory. journ.al of business ethics, 53(1-2), 51-74. doi: 10.1023/b:busi.0000039399.90587.34 gibson ch. h. (1998). citation in. citation in : business performances: between profitability, return and growth. url: http://feaa.ucv.ro/annals/v2_2010/0038v2-000.pdf giner, b. (1997). the influence of company characteristics and accounting regulation on information disclosed by spanish firms. european accounting review, 6(1), 45–68. doi: 10.1080/096381897336863 goss, a., & g. roberts. 2011. the impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. journal of banking and finance, 35, 1794-1810. doi: 10.1016/j.jbankfin.2010.12.002 gray, r., javad, p. & sinclair. (2001).social and environmental disclosure and corporate characteristics: a research note. journal of business finance and accounting, 28(3), 327-356. doi: 10.1111/1468-5957.00376 gray, r. (2002). the social accounting project and accounting organizations and society: privileging engagement, imaginings, new accountings and pragmatism over critique? accounting. organizations and society, 27, 687708. doi: 10.1016/s0361-3682(00)00003-9 gray, r., owen, d., & adams, c. (1996) accounting and accountability. harlow: prentice hall. gray, r., owen, d., and maunders, k. (1987) corporate social reporting: accounting and accountability. hemel hempstead: prentice hall. greuning h.v. (2005). standarde internaţionale de raportarefinanciară. bucureşti: institutul irecson. griffin, a. (2008) new strategies for reputation management: gaining control of issues, crises and corporate social responsibility. kogan page limited groysberg, b., healy, p., nohria, n., & serafeim, g. (2011). what factors drive analyst forecasts?. financial analysts journal, 67(4), 18-29. doi: 10.2469/faj.v67.n4.4 hackston, d., & milne, m. (1996). some determinants of social and environmental disclosures in new zealand companies. accounting, auditing and accountability journal, 9(1), 77–108. doi: 10.1108/09513579610109987 hail, l., & leuz, c. (2006). international differences in cost of equity capital: do legal institutions and securities regulations matter?. journal of accounting research 44, 485-531. doi: 10.1111/j.1475-679x.2006.00209.x rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 191 hall, b.h., & lerner, j. (2010). the financing of r&d and innovation. in: hall, b.h., and rosenberg, n. (eds.), handbook of the economics of innovation. north-holland: elsevier. haniffa, r. m., & cooke, t. e. (2002). culture, corporate governance and disclosure in malaysian corporations. abacus, 38(3), 317-349. doi: 10.1111/1467-6281.00112 haron, h., yahya,s., chambers, a., manasseh, s., & ismail, i. (2004). level of corporate social disclosure in malaysia. malaysian accounting review, 5(1), 159-180. hassan, o., giorgioni, g. & romilly, p. (2006). the extent of accounting disclosure and its determinants in an emerging capital market: the case of egypt. international journal of accounting, auditing and performance evaluation, 3(1), 41-67. doi: 10.1504/ijaape.2006.010102 hasseldine, j., salama, a. & toms, j. (2005). quantity versus quality: the impact of environmental disclosures on the reputation of uk plcs. the british accounting review, 37(2), 153–164. doi: 10.1016/j.bar.2004.10.003 hawkins, d. e. (2006) corporate social responsibility – balancing tomorrow’s sustainability and today’s profitability. palgrave macmillan hillary, r. (2000). small and medium-sized enterprises and the environment: business imperatives. sheffield: greenleaf publishing. himmelberg, c.p., & petersen, b.c. (1994). r & d and internal finance: a panel study of small firms in hightech industries. review of economics and statistics, 76(1), 38-51. hubbard, r.g. (1998). capital-market imperfections and investment. journal of economic literature, 36, 193-225. husted, b. w. & allen, d. b. (2007). corporate social strategy in multinational enterprises: antecedents and value creation. journal of business ethics, 74(4), 345-361. doi: 10.1007/s10551-007-9511-4 idowu, s. o. (2012). corporate social responsibility: a capitalist ideology?. international journal of social entrepreneurship and innovation, 1(3), 239-254. doi: 10.1504/ijsei.2012.047628 ioannou, i., & serafeim, g. (2015). the impact of corporate social responsibility on investment recommendations: analysts' perceptions and shifting institutional logics. strategic management journal, 36(7), 10531081. doi: 10.1002/smj.2268 ismail, k. n. i. k., & chandler, r. (2005). disclosure in the quarterly reports of malaysian companies. financial reporting, regulation and governance, 4(1), 126. doi: 10.1.1.453.5884 jamali, d., & mirshak, r. (2007). corporate social responsibility (csr): theory and practice in a developing country context. journal of business ethics, 72(3), 243-262. doi: 10.1007/s10551-006-9168-4 kemp, m. (2001) corporate social responsibility in indonesia: quixotic dream or confident expectation? ,technology, business & society, programme paper no. 6, retrieved on august 16, 2004 from www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf lamont, o., polk, c., & saaá-requejo, j. (2001). financial constraints and stock returns. the review of financial studies, 14(2), 529-554. doi: 10.1093/rfs/14.2.529 lepoutre, j., & heene, a. (2006). investigating the impact of firm size on small business social responsibility: a critical review. journal of business ethics, 67(3), 257-273. doi: 10.1007/s10551-006-9183-5 mackey, a., mackey, t. b., & barney, j. b. (2007). corporate social responsibility and firm performance: investor preferences and corporate strategies. academy of management review, 32(3), 817-835. doi: 10.5465/amr.2007.25275676 http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 192 margolis, j. d., elfenbein, h. a., walsh, j. p. (2009). does it payto be good…and does it matter? a meta-analysis of the relationship between corporate social and financial performance. workingpaper, harvard university. mathews, m. r. (1993). socially responsible accounting. london: crc press. mathews, m. r. (1997). twenty-five years of social and environmental accounting research: is there a silver jubilee to celebrate?. accounting, auditing & accountability journal, 10(4), 481-531. doi: 10.1108/eum0000000004417 mcwilliams, a., & siegel, d. (2001). corporate social responsibility: a theory of the firm perspective. academy of management review, 26(1), 117-127. doi: 10.5465/amr.2001.4011987 mcwilliams, a., siegel, d. d. s., & wright, p. m. (2006). corporate social responsibility: strategic implications. journal of management studies, 43(1), 118. doi: 10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x naser, k., & hassan, y. (2013). determinants of corporate social responsibilty reporting: evidence from an emerging economy. journal of contemporary issues in business research , 2(3), 56-74. orlitzky, m., schmidt, f. l., & rynes, s. l. (2003). corporate social and financial performance: a meta-analysis. organization studies, 24(3), 403441. doi: 10.1177/0170840603024003910 padgett, r. c., & galan, j. i. (2010). the effect of r&d intensity on corporate social responsibility. journal of business ethics, 93(3), 407-418. doi: 10.1007/s10551-009-0230-x previts, g. j., & bricker, r. (1994). fact and theory in accounting history: presentmindedness and capital market research. contemporary accounting research, 10(2), 625-641. doi: 10.1111/j.1911-3846.1994.tb00408.x piliang, y. a. (2005). transpolitika: dinamika politik di dalam era virtualitas. yogyakarta: penerbit jalasutra. rahmawati & said, d. (2017). factors affecting disclosure of mining corporate social responsibility in indonesia. qualitative and quantitative research review, 2(2). richardson, a. j., & welker, m. (2001). social disclosure, financial disclosure and the cost of equity capital. accounting, organizations and society, 26(7-8), 597-616. doi: 10.1016/s0361-3682(01)00025-3 roberts, r. w. (1992). determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. accounting, organizations and society, 17(6), 595-612. spence, m. (1973). job market signaling. the quarterly journal of economics, 87(3), 355-374. doi: 10.1016/b978-0-12-214850-7.50025-5 sofyaningsih, s., & hardiningsih, p. (2011). struktur kepemilikan, kebijakan dividen, kebijakan utang dan nilai perusahaan. dinamika keuangan dan perbankan, 3(1). sukamulja, s. (2005) analisis fundamental, teknikal, dan program metastock.finance club training. working paper universitas gadjah mada. suwaidan, m. s., al-omari, a. m. d., & haddad, r. h. (2004). social responsibility disclosure and corporate characteristics: the case of jordanian industrial companies. international journal of accounting, auditing and performance evaluation, 1(4), 432-447. doi: 10.1504/ijaape.2004.006355 tan, j. (2009). institutional structure and firm social performance in transitional economies: evidence of multinational corporations in china. journal of business ethics, 86(2), 171. doi: 10.1007/s10551-009-0193-y toms, j.s. (2002). company resources, quality signals and the determinants of corporate environmental reputation: some uk evidence. the british accounting review, 34(3), 257-282. doi: 10.2139/ssrn.1714030 thompson. p, & zakaria, z. (2004). corporate social reporting in malaysia. journal of corporate citizenship, 13, 125126. rahmawati / deconstructing the concept of corporate social responsibility journal of accounting and investment, july 2018 | 193 triyuwono, i. (2016). taqwa: deconstructing triple bottom line (tbl) to awake human's divine consciousness. pertanika journal of social science and humanities, 24, 89-103. waddock, s. a., & graves, s. b. (1997). the corporate social performance– financial performance link. strategic management journal, 18(4), 303-319. doi: 10.1002/(sici)1097-0266(199704)18:4<303::aid-smj869>3.0.co;2-g yuan, w., bao, y., & verbeke, a. (2011). integrating csr initiatives in business: an organizing framework. journal of business ethics, 101(1), 7592. doi: 10.1007/s10551-010-0710-z journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper islamic bank spin-off: a systematic literature review mahmud yusuf1*, muhamad rahmani abduh2, and hafiez sofyani3 abstract research aims: this study aims to explore the extent of studies related to islamic bank spin-offs in reputable journals indexed by sinta and scopus to map important findings regarding islamic bank spin-offs. design/methodology/approach: this study employed a systematic literature review method consisting of three stages: collection, assessment, and presentation. the collection stage was conducted using the publish or perish search engine with the google scholar and scopus databases. the assessment stage was performed using the websites https://sinta.kemdikbud.go.id and https://www.scimagojr.com/. the presentation stage was carried out to find three objectives: research background, methods, and findings related to the islamic bank spin-off. research findings: since 2010, at least 24 papers indexed by sinta and ten papers indexed by scopus have discussed the issue of the islamic bank spin-off. these studies were oriented toward two disciplines: law and economics. the most widely used method was quantitative. broadly speaking, the findings from the spin-off study of islamic banks can be generalized into four discourses: policy, the market for islamic banks, performance/efficiency of islamic banks, and several other matters. lastly, from the four discourses above, the authors suggest eight future studies that are still interesting to study. theoretical contribution/originality: by mapping important findings related to the islamic bank spin-off along with eight suggested future studies, this research’s results are expected to be a reference and inspiration for scholars in conducting further research related to the islamic bank spin-off. keywords: islamic bank; spin-off; sinta; scopus introduction islamic banking is still an interesting topic to discuss (biancone et al., 2020; zuhroh, 2022) since islamic banks are one of the fastest-growing financial institutions in the world. today, more than 70% of the islamic finance industry is dominated by the banking sector (alshater et al., 2021; anwar et al., 2020, p. 519). the banking sector also plays an essential role in a country's economic development (tasnia et al., 2021; zafar & sulaiman, 2019). thus, without the role of intermediary institutions played by the banking sector, sustainable economic growth will be difficult to achieve (imam & kpodar, 2016; rizvi et al., 2020). as such, most countries involved in studies related to islamic banks have a majority muslim population (trinugroho et al., 2018). indonesia, as a affiliation: 1 department of sharia economics, faculty of islamic economics and business, universitas islam negeri antasari banjarmasin, south kalimantan, indonesia 2 department of islamic guidance and counseling, faculty of tarbiyah and teacher training, universitas islam negeri antasari banjarmasin, south kalimantan, indonesia 3 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: mahmudyusuf@uin-antasari.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.17736 citation: yusuf, m., abduh, m. r., & sofyani, h. (2023). islamic bank spin-off: a systematic literature review. journal of accounting and investment, 24(2), 355384. article history received: 26 jan 2023 revised: 11 feb 2023 accepted: 11 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=mkbrtnoaaaaj&hl=en&oi=ao https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=nsfy9g0aaaaj https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57203309417 https://febi.uin-antasari.ac.id/ekonomi-syariah/ https://febi.uin-antasari.ac.id/ekonomi-syariah/ https://febi.uin-antasari.ac.id/ekonomi-syariah/ https://febi.uin-antasari.ac.id/ekonomi-syariah/ https://febi.uin-antasari.ac.id/ekonomi-syariah/ https://ftk.uin-antasari.ac.id/profile-bkpi/ https://ftk.uin-antasari.ac.id/profile-bkpi/ https://ftk.uin-antasari.ac.id/profile-bkpi/ https://ftk.uin-antasari.ac.id/profile-bkpi/ https://ftk.uin-antasari.ac.id/profile-bkpi/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:mahmudyusuf@uin-antasari.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17736 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17736&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17736 yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 356 country with the largest muslim population in the world, certainly has its charm for researchers (rizvi et al., 2020). until 2021, scientific publications related to islamic banks in indonesia have reached 500 papers (marlina et al., 2021). it is inseparable from the condition of indonesia as a country with the largest muslim population in the world, which is certainly very potential for islamic banking. additionally, islamic banking in indonesia is unique compared to other countries, which lies in its institutional form (widarjono et al., 2020). in specific, islamic banks operating in indonesia can be divided into sharia commercial banks (scb) and sharia business units (sbu) (mutia et al., 2019; yuspin & wardiono, 2017). scbs are islamic banks that stand alone and have their company, while sbus are only divisions of conventional commercial banks that provide sharia services to their customers (yuspin & wardiono, 2017). then, based on law no. 21 of 2008 concerning islamic banking, it is stated that islamic business units must carry out a separation or spin-off from the conventional bank, which is the parent, on condition that the total assets owned have reached 50% of the parent bank's assets or reached a period of 15 years after the law established (al arif et al., 2017). an islamic bank spin-off can be interpreted as an attempt to separate the sbus from conventional banks in indonesia so they can stand independently and make a new islamic commercial bank. from this, it is clear that the islamic bank spin-off concept contrasts the bank merger concept, combining two or more banks to increase capital and advance business (yuspin & fauzie, 2018). therefore, it is not wrong if the islamic bank spin-off is said to be something unique and only happens in indonesia (al arif et al., 2018). the uniqueness of the spin-off issue of islamic banks in indonesia is unfortunately not supported by extensive academic studies (al arif, 2015b; al arif et al., 2018). hence, this study aims to meet this gap by exploring the extent of studies related to islamic bank spinoffs to date using the systematic literature review analysis method. in this case, the systematic literature review analysis focused on three objectivities: research objectives/backgrounds, methods, and findings related to islamic bank spin-offs. it was performed to map important findings related to the islamic bank spin-off, eventually generating future research suggestions. moreover, the journals used in this research were reputable national journals indexed by sinta and those indexed by scopus. sinta (science and technology index) is a journal indexer managed by the ministry of education, culture, research and technology of the republic of indonesia, containing all journals in indonesia (ahmadi, 2019; rahardja et al., 2019). on the other hand, scopus is an indexer of reputable international journals, which has been the main source for citations to date. besides, the interdisciplinary review of scopus journals has significant power for studying and comparing different scientific fields (mongeon & paul-hus, 2016). through this research, this paper can provide a comprehensive overview of the findings produced in islamic bank spin-off studies, which eventually contribute to mapping future research potential. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 357 literature review spin-off simply put, a spin-off can be interpreted as separating the company's asset management into separate entities that ultimately create new subsidiaries or companies (chemmanur et al., 2014; feldman, 2016). applying this scheme, the new company develops business ideas already existing in the old company (parent). in this case, the development of a new company can be in the form of transferring technology and resources and restructuring or improving previous business ideas (fryges & wright, 2014). by employing the spin-off, it is expected that subsidiaries can focus more on innovating in developing their products. as such, the company’s growth will be more progressive (pearce & patel, 2022). nonetheless, alliances and support from other larger companies are important for new spin-off companies to improve their performance and innovation (hagedoorn et al., 2018). spin-off of islamic bank in indonesia historically, the development of islamic banks in indonesia began with bank muamalat as the first islamic bank (ridwan & mayapada, 2022). it was supported by law no. 7 of 1992, which later inspired the creation of a dual banking system (conventional and sharia/islamic). islamic banks are defined in this law as those with a profit-sharing system (al arif, 2017; setyowati, 2019). however, indonesia then officially adopted the dual banking system with law no. 10 of 1998, which regulates in detail the legal basis and types of business that islamic banks can run (al arif, 2017; masse & rusli, 2018). then, in 2008, law no. 21 of 2008 was issued, one of indonesia's most important juridical elements for developing the islamic banking industry (yasin, 2016). with this law in place, the islamic banking industry in indonesia has become more stable and stronger (ghofur & sulistiyono, 2017). one of the crucial points contained in law no. 21 of 2008 is a regulation regarding islamic bank spin-off (al arif, 2017), where in article 68 paragraph (1), it is stated that for conventional banks that have sharia business units with an asset value of at least 50% of its parent bank’s total asset value or have been established 15 years after the enactment of the law, it is obligatory to spin-off an islamic business unit to become an islamic commercial bank (al arif et al., 2017). the objectives of holding this islamic bank spin-off at least include 1) increasing the islamic banking industry to contribute more to the economy, 2) enhancing the independence of islamic banks, 3) proving that islamic banks have better performance, and 4) improving sharia compliance (al arif et al., 2017). nevertheless, studies on islamic bank spin-offs are still very limited today (al arif, 2015b; al arif et al., 2018). it is unfortunate, considering that spin-off islamic banks only exist in indonesia, which certainly has its charm for researchers (rizvi et al., 2020, p. 1). therefore, studies related to islamic bank spin-offs should be further improved. as far as the authors’ investigation went, no one has conducted a systematic literature review of spin-off studies of islamic banks found in sinta and scopus-indexed journals. for this reason, this yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 358 research is expected to provide a comprehensive overview of important findings related to the islamic bank spin-off so that, in the end, it can become a reference and inspiration for other scholars in conducting further research related to the islamic bank spin-off. research method this library research used a systematic literature review method. in doing so, collecting, evaluating, integrating, and presenting findings from various studies related to certain topics were conducted (pati & lorusso, 2018). specifically, this research comprised three stages: collection, assessment, and presentation. the collection stage was carried out using the publish or perish search engine. in this case, the collection was performed two times. the first collection was conducted using the google scholar database to find studies on islamic bank spin-offs in sinta-indexed journals. the results of this collection were selected through the website https://sinta.kemdikbud.go.id/ to ensure that the collected journals were indexed by sinta. the sinta index was chosen as it could present findings related to islamic bank spinoffs from reputable national journals. the keywords used were “islamic bank spin-off” and “sharia bank spin-off,” with all-time spans. the second collection was conducted using the scopus database. scopus is a database as the main source for citations to date. in addition, the interdisciplinary review of this database has significant power for the study and comparison of different scientific fields (mongeon & paul-hus, 2016). in this study, scopus was selected since it is deemed capable of presenting the latest and significant findings regarding islamic bank spin-offs from reputable international journals. the keywords used were “islamic bank spin-off,” with all timeframes. the assessment stage was carried out by employing the website https://sinta.kemdikbud.go.id/ to ensure that the journals from the first submission were actually indexed by sinta. in this case, the authors only included national journals accredited in sinta 1 and sinta 2 to ensure the prestige of these journals. as for scopusindexed international journals, the second submission results were assessed using the scimago journal & country rank via the website https://www.scimagojr.com/. scimago journal & country rank is a free metrics journal website that provides bibliometric indicators of the most widely used journals from various countries and fields of knowledge (mañana-rodríguez, 2015). in this study, the scimago journal & country rank was employed to ensure that the journals collected from the second submission were indeed scopus indexed at the time the paper was published (not at this time to avoid bias). it was also conducted to find out the quartile of the journals collected to know the "prestige" of the journal concerned at the time of publishing the paper (not the current quartile to avoid bias). https://sinta.kemdikbud.go.id/ https://www.scimagojr.com/ yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 359 furthermore, the presentation stage was performed to explore three objectivities of this study, including research objectives/backgrounds, methods, and findings related to the islamic bank spin-off. it aimed to map important findings related to the islamic bank spinoff, eventually generating future research suggestions for other researchers. the process of this study can be illustrated in figure 1. figure 1 systematic literature review process flow results and discussion islamic bank spin-off study on sinta indexed journals based on data collection using the publish or perish search engine, various papers related to islamic bank spin-offs were found. however, these papers were still mixed between theses, dissertations, and journals indexed by sinta and not indexed at all. therefore, the authors conducted an assessment using the website https://sinta.kemdikbud.go.id/ to ensure. it should be underlined here that the authors only used sinta 1 and sinta 2 as journal criteria, given that they have high credibility and prestige compared to other sinta rankings. based on selections and assessments, 24 papers related to islamic bank spin-offs in national journals indexed in sinta 1 and sinta 2 were identified, as presented in table 1. first collection of the google scholar database second collection of the scopus database assessment using https://sinta.ke mdikbud.go.id/ assessment using https://www.s cimagojr.com/ presentation of synthesis: objectives, methods, and findings islamic bank spin-off study mapping and future research identification https://sinta.kemdikbud.go.id/ yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 360 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result umam (2010) peningkatan ketaatan syariah melalui pemisahan (spin-off) unit usaha syariah bank umum konvensional [increasing sharia compliance through the spin-off of conventional commercial bank sharia business units] mimbar hukum [legal platform] faculty of law, universitas gadjah mada (sinta 2) knowing the mechanism of sbu spin off into scb and its implications for sharia compliance law, pbi, and other relevant literature literature study (qualitative) spin-off can be achieved by 1) establishing a new scb and 2) transferring the rights and obligations of sbu to the existing scb. a spin-off is also considered to increase sharia compliance. nasuha (2012) dampak kebijakan spin-off terhadap kinerja bank syariah [impact of spin-off policy on sharia bank performance] al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah [aliqtishad: journal of islamic economics] (sinta 2) knowing the performance of islamic banks before and after conducting spin-offs bni syariah, bri syariah, bjb syariah, bsb, and bank victoria syariah. wilcoxon signed ranks test (quantitative) there is a difference in the performance of islamic banks before and after the spin-off. al arif (2014) spin-off and its impact on the thirdparty funds of indonesian islamic banking industry economic journal of emerging markets (sinta 1) examining the impact of spin-offs on thirdparty funds of islamic banking statistics on islamic banking in indonesia ordinary least square regression (quantitative) spin-offs have an impact on third-party funds of islamic banking in indonesia. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 361 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals (cont’) author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result al arif (2015c) the effect of spin-off policy on financing growth in indonesian islamic banking industry al-ulum (sinta 2) examining the impact of spin-offs on the growth of islamic banking financing bni syariah, bri syariah, bukopin syariah, and bjb syariah (20052014). panel analysis regression with fixed effect (quantitative) spin-offs have no impact on the growth of islamic banking financing. al arif (2015a) keterkaitan kebijakan pemisahan terhadap tingkat efisiensi pada industry perbankan syariah di indonesia [the relationship of separation policy to the level of efficiency in the islamic banking industry in indonesia] jurnal keuangan dan perbankan [journal of finance and banking] (sinta 2) examining the relationship between spin-off policy and operational efficiency of islamic banking statistics on islamic banking in indonesia (20062014) multiple regression with a dummy variable (quantitative) there is a relationship between the spin-off policy and the operational efficiency of islamic banking. hamid (2015) the impact of spin-off policy to the profitability on indonesian islamic banking industry al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah [aliqtishad: journal of islamic economics] (sinta 2) examining the impact of spin-offs on islamic banking profitability statistics on islamic banking in indonesia ordinary least square regression with dummy variable (quantitative) spin-offs have an impact on islamic banking profitability. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 362 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals (cont’) author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result ramdani (2015) pengaruh kebijakan pemisahan terhadap laba pada bank bni syariah [the effect of separation policy on profits at bank bni syariah] jurnal etikonomi [journal of ethicseconomics] (sinta 1) testing the impact of the spin-off on bni syariah's profit bni syariah (20072015) multiple regression with dummy variable (quantitative) spin-off has a significant positive impact on bni syariah's profit. rifin et al. (2015) pemilihan metode spin off unit bisnis syariah dengan pendekatan analisis faktor (studi kasus pt. bni syariah dan pt. bank syariah bri) [the selection of sharia business unit spin-off method with factor analysis approach (case study of pt. bni syariah and pt. bank syariah bri)] almuzara'ah (sinta 2) identifying factors that are taken into consideration in the implementatio n of sbu spinoff interviews and question naires at bri syariah and bni syariah factor analysis + pairwise comparison matrix (quantitative) there are six factors considered in the implementatio n of spin-offs: 1) strategic planning, 2) convenience, 3) stakeholder interests, 4) internal orientation, 5) it management, and 6) infrastructure. the spin-off with the new business entity method considers ease, infrastructure, and strategic planning factors, while the spin-off with the existing business entity method considers it yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 363 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals (cont’) author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result management factors, stakeholder interests, and internal orientation. al arif and haribowo (2016) tipe pemisahan dan pengaruhnya terhadap laba pada bank umum syariah hasil pemisahan [types of separation and its effect on profits at separation result islamic commercial banks] jurnal keuangan dan perbankan [journal of finance and banking] (sinta 2) examining the impact of spin-off type on the profitability of the spinoff bus bni syariah, bri syariah, bank bukopin syariah, and bjb syariah (20102015) panel regression with random effect (quantitative) the spin-off method has no impact on the profit of the spin-off of scb. rongiyati (2016) pengembanga n perbankan syariah melalui pelaksanaan kewajiban pemisahan unit usaha syariah [development of sharia banking through the liability of spin-off of islamic business units] negara hukum: membangun hukum untuk keadilan dan kesejahteraa n [state of law: building law for justice and prosperity] (sinta 2) knowing the provisions governing the spin-off of islamic banks and knowing the spin-off efforts made by sbu bank aceh relevant literature literature study (qualitative) the 2023 mandatory spin-off provision could be a boost to islamic banking development. however, some problems exist, such as bank aceh being constrained by capital requirements. sumyati et al. (2016) office channeling pasca spin off bank bni diponegoro law review (sinta 2) knowing the juridical consequence s of the bni interviews and some other empirical juridical with miles & huberman the juridical consequences include a) transfer of yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 364 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals (cont’) author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result syariah dari unit usaha syariah syariah spinoff and the office empirical sources analysis (qualitative) assets and liabilities, b) business menjadi bank umum syariah [office channeling after bank bni syariah spin-off from sharia business unit to become sharia commercial bank] channeling mechanism after the bni syariah spinoff activities that were originally based on article 19 paragraph (2) of uups, switching to being based on article 19 paragraph (1) of uups, c) transfer of employee status, and d) transfer of customer status. the office channeling mechanism remains the same. al arif and dewanti (2017) metode spinoff dan tingkat profitabilitas: studi pada bank umum syariah hasil spin-off [spin-off method and profitability: studies on spin-off islamic commercial banks] iqtishadia: jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam [iqtishadia : journal of islamic economics and business studies] (sinta 2) examining the impact of the spinoff method on the profitability of the spinoff bus bni syariah, bri syariah, bukopin syariah, and bjb syariah (20112016) data panel regression (quantitative ) the spin-off method has no impact on the profitability of the spin-off bus. haribowo (2017) the indonesian islamic bank's spin-off: a study in regional development banks al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah [al-iqtishad: journal of predicting the ability of sbu at bpd to reach the proportion of 50% of the assets of its parent 13 bpd + interviews autoregressiv e integrated moving average (arima) + simulation (quantitative ) no sbu of bpd can reach 50% of its parent bank's assets by 2023. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 365 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals (cont’) author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result islamic economics] (sinta 2) bank to spinoff descriptive (qualitative) poerwokoes oemo (2016) kinerja bank konvensional pasca spin off unit usaha syariah [performance of conventional banks after sharia business unit spin off] jurnal keuangan dan perbankan [journal of finance and banking] (sinta 2) knowing the performance of conventional banks after the spin-off bank bukopin, bank bri, bank jabar and banten, bank bni difference test (quantitative) there is a difference in the performanc e of conventiona l banks before and after the spin-off. al arif (2018b) spin-off, market structure, and deposit funds: case in the indonesian islamic banking industry economic journal of emerging markets (sinta 1) testing the relationship between spinoffs, market structure, and deposit funds 11 islamic commercia l banks (20112017) panel data regression (quantitative) there is a relationship between spin-offs, market structure, and deposit funds. al arif et al., (2018) evaluation of the spin-offs criteria: a lesson from the indonesian islamic banking industry iqtishadia: jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam [journal of finance and banking] (sinta 2) predicting the ability of sbu to reach the proportion of 50% of the assets of its parent bank to spin-off four scb spin-offs, five sbus, two scbs autoregressive integrated moving average (arima) + simulation (quantitative) no sbu or scb can achieve a 50% of assets by 2023. kuncoro and yulianto (2018) kinerja keuangan sesudah dan sebelum spin off unit usaha syariah ke bank umum syariah equilibrium: jurnal ekonomi syariah [equilibrium : journal of knowing the difference in financial performance after and before the spin-off of sbu into scb bank bca syariah, bank mandiri syariah,bri syariah, bni syariah paired t-test (quantitative) there is a difference in financial performanc e after and before the spin-off of yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 366 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals (cont’) author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result [financial performance after and before sharia business unit spin-off to islamic commercial banks] islamic economics] (sinta 2) and btpn syariah (20112013+201 3-2016) sbu into scb. setiawan and sari (2018) rentabilitas bank umum syariah sesudah spin-off berdasarkan tipe pemisahannya di indonesia [rentability of islamic commercial banks after spin-off based on the type of separation in indonesia] amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah [amwaluna: journal of islamic economics and finance] (sinta 2) examining the impact of separation type on profitability bni syariah, bjb syariah, bri syariah, dan bukopin syariah mann whitney u-test (quantitative) both pure and impure separation have the same quality in terms of profitability. prasetyo et al. (2019) the role of capital on islamic bank spin-offs in indonesia the southeast asian journal of manage ment (sinta 2) determining the minimum capital an islamic bank should have after the spinoff to compete in the market and achieve excellent performance five small banks with capital under 5 trillion regression of ordinary least square (quantitative) the amount of bank capital (idr 800 billion, idr 1 trillion, idr 1.2 trillion, and idr 1.5 trillion) is proven to have a significant impact. the higher the capital, the better the bank's performance. rusydiana et al. (2019) spin off policy of sharia bank: is it profitable? al-iqtishad: jurnal ilmu knowing the efficiency of sbu that have bri syariah, bni data envelopment there is a decrease in efficiency in yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 367 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals (cont’) author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result ekonomi syariah syariah, bjb analysis + paired sample sbu that conducts [al-iqtishad: journal of islamic economics] (sinta 2) conducted spin-offs syariah, bukopin syariah (20082010) t-test (quantitative) spin-offs, although it is not significant. al arif et al. (2020) the alternative strategies for accelerating islamic banking growth: mergers, spinoffs, acquisitions and conversions al-ulum (sinta 2) predicting and determining alternative strategies that sbu can carry out to accelerate its business growth interviews + 20 sbu swot (qualitative) + arima (quantitative) no sbu can reach 50% of the assets of its parent bank. alternative strategies that can be used include conversion, merger, or acquisition. hadziq et al. (2022) reanalysis of spin-off islamic banks in indonesia: efficient or not? amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah [amwaluna: journal of islamic economics and finance] (sinta 2) testing the impact of spinoffs on the efficiency of islamic banks in indonesia five scbs and five sbu (20112019) data envelopment analysis (quantitative) spin-offs reduce the efficiency of islamic banks in indonesia. nabilah and al arif (2022) spin-off and efficiency in islamic banks: dea approach jurnal ekonomi & keuangan islam examining the impact of spinoffs on the efficiency of islamic bri syariah, bukopin syariah, data envelopment analysis (quantitative) spin-offs do not have a significant impact on the efficiency yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 368 table 1 islamic bank spin-off study on sinta indexed journals (cont’) author title publication content journal/ sinta purposes data analysis/ method main result [journal of islamic economics & finance] (sinta 2) banks and comparing the efficiency of the spin-off and non-spinoff islamic banks bjb syariah, bni syariah + bank mandiri syariah and bank mega syariah (20082020) of islamic banks.in addition, the efficiency of spin-off islamic banks is much lower than non-spinoff islamic banks. rayyani et al., (2022) the magnitude of market power between scbs and sbus: the root cause of stagnancy of the growth in islamic banking industry and spin-off policy as its solution ikonomika: jurnal ekonomi dan bisnis islam [ikonomika: journal of islamic economics and business] (sinta 2) knowing the effect of market power on scb and sbu, as well as its relation to spin-off policy scb dan sbu (20152020) lerner index, ttest, correlation test (quantitative) sbu has a higher market power than scb, but unfortunately, the market power is absorbed by the conventional bank as its parent. with the spin-off, islamic banking will gain greater market power. table 1 shows that three papers from sinta 1 and 21 from sinta 2 were found. these studies were conducted in 2010, 2012, and 2014 with one paper for each. this figure then fluctuated with the number of studies of five papers in 2015, three in 2016 and 2017, four in 2018, two in 2019, only one in 2020, and then three in 2022. one quite interesting thing is that al arif was a very dominating scholar for this research topic; as the first author, he had eight papers related to the islamic bank spin-off in the sinta-indexed journal. for details, the development of islamic bank spin-off studies in national journals indexed by sinta 1 and sinta 2 can be seen in figure 2. studies related to islamic bank spin-offs in sinta-indexed journals focused on two issues: law and economics. although the study related to the islamic bank spin-off initially came from the discipline of law conducted by umam (2010), in subsequent developments, the discipline of economics dominated much more, with a total of 21 papers beating the legal discipline, which only had three papers. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 369 from a legal standpoint, islamic bank spin-off regulations indicate that spin-off can be pursued with two types of separation: 1) establishing a new scb and 2) transferring sbu rights and obligations to the existing scb. in addition, a spin-off is also considered capable of increasing sharia compliance and encouraging the development of islamic banks in indonesia (rongiyati, 2016; umam, 2010). however, spin-off regulations that require capital or assets of at least 50% from the parent bank are difficult to fulfill (rongiyati, 2016). then, the implementation of islamic bank spin-off regulations will also lead to several legal consequences, such as 1) transfer of assets and liabilities, 2) transfer of terms of business activities, 3) transfer of employee status and 4) transfer of customer status (sumyati et al., 2016). figure 2 development of islamic bank spin-off studies in the sinta indexed journals from an economic perspective, most research aimed to examine the impact of the islamic bank spin-off on the banking industry in indonesia. in general, the findings from these studies showed that islamic bank spin-offs impacted banking performance in indonesia, both in new islamic banks from spin-off policy (kuncoro & yulianto, 2018; nasuha, 2012) and in abandoned conventional banks themselves (poerwokoesoemo, 2016). specifically for islamic banks, the impacts included an increase in third-party funds or deposits (al arif, 2014, 2018b; nasuha, 2012), increasing profitability (hamid, 2015; ramdani, 2015), and increasing market structure and power (al arif, 2018b; rayyani et al., 2022), but decrease in efficiency (al arif, 2015a; hadziq et al., 2022; nabilah & al arif, 2022; rusydiana et al., 2019). as for financing, some studies found that spin-offs impacted the financing provided (nasuha, 2012). however, some studies also revealed different results, indicating that spin-offs did not impact financing provided by islamic banks (al arif, 2014, 2015b). furthermore, studies also examined the impact of the spin-off type used on islamic banks, but all findings uncovered that the spin-off type had absolutely no impact on islamic banks, both in terms of profitability (al arif & dewanti, 2017; al arif & haribowo, 2016; setiawan & sari, 2018). besides, many studies aimed to predict sbu's ability to meet the requirements for the proportion of 50% of assets from the parent bank. all research showed that the requirement for the proportion of 50% of assets would not be able to be achieved in 2023 (al arif et al., 2020; al arif et al., 2018; haribowo, 2017). therefore, yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 370 alternatives such as mergers, conversions, and acquisitions are more recommended than spin-offs (al arif et al., 2020). even so, if the banks still want to spin off, the capital from the concerned banks should be at least idr 800 billion, idr 1 trillion, idr 1.2 trillion, or even idr 1.5 trillion. it will later impact spin-off islamic banks' performance (prasetyo et al., 2019). finally, in an islamic bank spin-off, several factors need to be considered, such as 1) strategic planning, 2) convenience, 3) stakeholder interests, 4) internal orientation, 5) it management, and 6) infrastructure (rifin et al., 2015). regarding the research method, the quantitative approach was the most widely used in islamic bank spin-off studies, with 19 papers from 24 papers. meanwhile, qualitative and mixed methods were found in three and two papers, respectively. quantitative and mixed methods were used in economics, while qualitative methods were employed in law. islamic bank spin-off study on scopus indexed journals ten papers related to islamic bank spin-offs were discovered based on data collection using the publish or perish search engine. then, by using the scimago journal & country rank via the website https://www.scimagojr.com/, the authors conducted an assessment to ensure the quartile of the journal in question with details; q1 with two papers, q2 with one paper, q3 with four papers, q4 with one paper, and the remaining two papers did not have quartiles status yet. table 2 details islamic bank spin-off studies in scopusindexed international journals. table 2 islamic bank spin-off studies in scopus indexed international journals author title publication content journal/ quartile1 purposes data analysis/ method main result al arif (2017) spin-off and market share in the indonesian islamic banking industry: a difference in difference analysis management & marketing (q3) examining the impact of spin-offs on the market share of islamic banks bni syariah, bri syariah, bukopin syariah, bjb syariah, bank mandiri syariah, and bank mega syariah (20052016) the difference in difference analysis (quantitative) spin-offs reduce islamic banks’ market share. 1 not the current quartile, but the quartile when the paper was published. https://www.scimagojr.com/ yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 371 table 2 islamic bank spin-off studies in scopus indexed international journals (cont’) author title publication content journal/ quartile2 purposes data analysis/ method main result al arif et al. (2017) the islamic banking spinoff: lessons from indonesian islamic banking experiences journal of king abdulaziz university, islamic economics (q3) examining the impact of spinoffs on islamic bank performance bni syariah, bri syariah, bukopin syariah, bjb syariah, bank mandiri syariah, and bank mega syariah (20052015) + interviews and questionnaire the difference in difference analysis (quantitative) + qualitative spin-offs do not have a significant impact on the performance of islamic banks. yuspin and wardio no (2017) islamic banking trajectories of indonesia: dealing with the present and shaping the future. international journal of economic research (q2) conducting legal analysis on islamic bank spin-off regulations law no. 21 the year 2008; literature study qualitative islamic bank spin-off regulations are legally appropriate for the future development of islamic banks. al arif et al. (2018) spin-off policy and efficiency in the indonesian islamic banking industry banks and bank systems (q3) examining the impact of spinoffs on the efficiency of islamic banks bni syariah, bri syariah, bukopin syariah, bjb syariah, bank mandiri syariah, and bank mega syariah (20052015) the difference in difference analysis (quantitative) spin-offs reduce the efficiency of islamic banks. yuspin and fauzie (2018) the effectiveness of spin-off as a breakthrough in promoting islamic banking in indonesia. journal of social sciences research (q3) knowing the effectiveness of islamic bank spin-off regulations literature study; interviews and observa tions at bank bukopin syariah and bni syariah analysis of friedman’s legal system theory (qualitative) in terms of legal effectiveness, implementing islamic bank spin-offs has not been effective. 2 not the current quartile, but the quartile when the paper was published. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 372 table 2 islamic bank spin-off studies in scopus indexed international journals (cont’) author title publication content journal/ quartile3 purposes data analysis/ method main result al arif (2018a) can the spin-off policy accelerate the deposit funds in the indonesian islamic banking industry? journal of business & retail management research (q4) examining the impact of spinoff policies on the growth of islamic bank deposits bni syariah, bri syariah, bukopin syariah, bjb syariah (20052016) panel regression with fixed effect (quantitative) the spin-off policy positively impacts the growth of islamic bank deposits. al arif et al. (2019) market structure, spin-off, and efficiency: evidence from indonesian islamic banking industry emerging markets finance and trade (q1; q2) testing the impact of spinoffs on the market structure and efficiency (performance) of islamic banks bank mandiri syariah, bank muamalat, bank mega syariah, bni syariah, bri syariah, bjb syariah, bukopin syariah, bank victoria syariah, bank panin syariah, bca syariah (2011-2017) panel regression analysis (quantitative) with spin-offs, the market structure of islamic banks increases, but the performance of islamic banks do not. fahmi and septiarini (2020) does the spin-off policy change the shariah bank financial ratio? opcion (quartile not found but scopus indexed on 2008-2020); examining the impact of spinoffs on the financial ratios of islamic banks bni syariah (2007-2012), bri syariah (2006-2011), bukopin syariah (20062011), btpn syariah (20112016) different test (quantitative) spin-off does not have a significant effect on the financial ratios of islamic banks,and spin-off does not affect the decline in the financial performance of islamic banks in indonesia. 3 not the current quartile, but the quartile when the paper was published. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 373 table 2 islamic bank spin-off studies in scopus indexed international journals (cont’) author title publication content journal/ quartile4 purposes data analysis/ method main result yuspin and nurwanti (2020) islamic banking structure post spin-off policy: indonesian perspective international journal of innovation, creativity, and change (quartile not found but scopus indexed on 2013-2020); knowing the ideal concept of islamic banking in indonesia literature study + interviews and observations at ojk solo and bni syariah surakarta qualitative the ideal concept of islamic banking in indonesia is in the form of scb. trinugro ho et al. (2021) is spin-off policy an effective way to improve performanc e of islamic banks? evidence from indonesia. research in international business and finance (q1) examining the impact of spinoffs on the performance, efficiency, and risk of islamic banks all islamic banks in indonesia, both scb and sbu in conventional banks (20082019) the difference in difference analysis (quantitative) spin-offs reduce the performance and efficiency of islamic banks and increase bank risk. based on table 2, it was found that there were only ten studies related to the spin-off of islamic banks in journals indexed by scopus, where this study began in 2017 with three papers, three papers in 2018, only one paper in 2019, two papers in 2020, and only one paper in 2021. as in sinta journals, al arif’s journals also dominated scopus as the first author with five papers related to the islamic bank spin-off. apart from that, ms. yuspin was also quite active with her three papers discussing islamic bank spin-offs from a legal perspective. for details, the development of islamic bank spin-off studies in international journals indexed by scopus can be seen in figure 3. figure 3 development of the islamic bank spin-off study in the scopus indexed journals 4 not the current quartile, but the quartile when the paper was published. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 374 studies related to islamic bank spin-offs in scopus-indexed journals also focused on two disciplines: law and economics. from a legal perspective, the studies aimed to legally analyze islamic bank spin-off regulations regarding legal suitability, idealism, and effectiveness. from an economic perspective, all research aimed to examine the spin-off's impact on market structure, market share, performance, efficiency, growth of deposit funds, and financial ratios to the risk of islamic banks. in terms of method, quantitative was the most widely used approach in islamic bank spinoff studies, with a total of six papers. there were three papers and one paper for qualitative and mixed methods, respectively. on average, the quantitative method was used in economics, while the qualitative method was employed in the legal discipline. in terms of research results, findings in the law showed that the spin-off policy is in accordance with the development of islamic banks and is predicted to positively impact the development of islamic banks in the future (yuspin & wardiono, 2017). in addition, the concept of sbc launched by the spin-off policy is indeed an ideal form of an islamic bank (yuspin & nurwanti, 2020). however, even so, it turns out that the policy implementation is still ineffective (yuspin & fauzie, 2018). research findings in the economics discipline revealed that spin-offs positively impacted the market structure of islamic banks by increasing the number of sbcs (al arif et al., 2019) and raising deposit funds (al arif, 2018a). on the other hand, spin-offs also had a negative impact in the form of a decrease in market share, performance, and efficiency and an increase in the risk of islamic banks (al arif, 2017; al arif et al., 2017; al arif et al., 2018; trinugroho et al., 2021). however, regarding the performance of islamic banks, spin-off policy could not be fully blamed for the decline in islamic bank performance because, in fact, some studies showed that spin-offs did not have a significant impact on the financial ratios and performance of islamic banks (al arif et al., 2019; fahmi & septiarini, 2020). discussion studies related to the spin-off of islamic banks in reputable journals indexed by sinta and scopus have been started since 2010. during this period, 34 papers were found where from all the studies, the following points could be concluded: in terms of background, so far, research related to islamic bank spin-offs in the field of law aimed to conduct a legal analysis of islamic bank spin-off regulations in terms of legal suitability, legal idealism, and legal effectiveness. in the economic field, most research aimed to examine the impact of spin-offs, including on market structure, market share, performance, efficiency, growth of deposit funds, financial ratios, and risk of islamic banks. in addition, many studies aimed to predict sbu's ability to meet the requirements for the proportion of 50% of assets from the parent bank. concerning methodology, studies on islamic bank spin-offs often used qualitative methods in the field of law and quantitative methods in the field of economics. therefore, future research can use this method selection pattern as a reference. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 375 regarding findings, the studies of islamic bank spin-offs have at least reached four research discourses, as follows: spin-off policy in islamic banks the spin-off regulation is considered appropriate and is predicted to positively impact the future development of islamic banks in indonesia (yuspin & wardiono, 2017). it is because the scb concept proclaimed by the spin-off policy is indeed an ideal form of an islamic bank (yuspin & nurwanti, 2020). in addition, a spin-off is deemed capable of increasing sharia compliance from islamic banks in indonesia (rongiyati, 2016; umam, 2010). however, implementing the islamic bank spin-off policy is still ineffective (yuspin & fauzie, 2018). one of the highlights is the provision of spin-off regulations that require a minimum of 50% capital or assets from the parent bank, which is relatively difficult to fulfill (rongiyati, 2016). it is corroborated by findings in the economic field, which predict that no sbu will be able to achieve a proportion of 50% of the assets of its parent bank in 2023 (al arif et al., 2020; al arif et al., 2018; haribowo, 2017). from this, several issues can still be studied in further research, including; 1) is it necessary to revise the minimum asset requirement of 50% from the parent bank? 2) is it true that the prediction states that no sbu will be able to reach the proportion of 50% of assets from its parent bank in 2023? spin-off and market of islamic banks spin-off can improve the market structure of islamic banks by increasing the number of scbs (al arif, 2018b; al arif et al., 2019). on the other hand, an increase in the number of scbs will reduce market power due to increased competition between islamic banks (al arif, 2017). even so, it is actually debatable because today, sscbs have had higher market power than scbs, but unfortunately, this market power has been absorbed by the conventional banks that are the parent companies (rayyani et al., 2022). through the spin-off method, by changing sbu from conventional banks to scb, some of the market power in conventional banks will automatically switch to scb resulting from the spin-off. as such, in the end, scb will get greater market power (rayyani et al., 2022). however, to this day, there are still very few studies examining this phenomenon. thus, it is an interesting research area for the future. spin-off and performance/efficiency of islamic banks in general, islamic bank spin-off impacts banking performance in indonesia, both in islamic banks resulting from the spin-off itself (kuncoro & yulianto, 2018; nasuha, 2012) and in conventional banks that were abandoned (poerwokoesoemo, 2016). nevertheless, if examined in more detail, there is much debate regarding the impact of the spin-off on the performance and efficiency of islamic banks in indonesia. it is actually inseparable from the differences in the variables used. generally, there are differences in the performance of islamic banks before and after the spin-off (nasuha, 2012). in this case, findings indicate that spin-offs reduce the yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 376 performance of islamic banks, including findings from kuncoro and yulianto (2018) and trinugroho et al. (2021). on the other hand, other findings also denote that spin-off did not significantly impact both positively and negatively on the performance of islamic banks, including findings from al arif et al. (2017) and fahmi and septiarini (2020). therefore, future research can review the impact of the spin-off on the performance of islamic banks in indonesia, of course, with more massive variables, samples, and spans of islamic bank financial reports. regardless of whether it is significant or not, all existing findings showed that spin-offs reduced the efficiency of islamic banks (al arif, 2015a; al arif et al., 2018; al arif et al., 2019; hadziq et al., 2022; nabilah & al arif, 2022; rusydiana et al., 2019; trinugroho et al., 2021). however, in terms of assets, the spin-off had no impact on islamic bank assets (al arif et al., 2017). meanwhile, in terms of profitability, all findings revealed that spinoffs positively impacted the profitability of islamic banks in indonesia (hamid, 2015; ramdani, 2015). concerning risk, spin-offs have been proven to increase the risk of islamic banks (trinugroho et al., 2021). regarding the growth of deposit funds, spin-off, according to most studies, has been proven to increase the growth of islamic bank deposit funds (al arif, 2014, 2018b, 2018a). however, one study by al arif et al. (2017) uncovered that the spin-off had no impact on islamic bank deposit funds. hence, future research can review the impact of spin-offs on the growth of deposit funds of islamic banks in indonesia, of course, with a larger sample of islamic banks and a longer financial reporting period. in terms of financing provided, some findings signify that spin-offs had no impact on the growth of islamic bank financing (al arif, 2015c), but other findings also indicate that spinoffs have been proven to significantly increase islamic bank financing (al arif et al., 2017). for that reason, future research can review the impact of spin-offs on islamic bank financing in indonesia, of course, with a larger sample of islamic banks and a longer financial reporting period. other issues related to islamic bank spin-off before executing the spin-off, several factors need to be considered first: 1) strategic planning, 2) convenience, 3) stakeholder interests, 4) internal orientation, 5) it management, and 6) infrastructure (rifin et al., 2015). in addition, the capital factor is no less important. the amount of bank capital of idr 800 billion, idr 1 trillion, idr 1.2 trillion, and idr 1.5 trillion has proven to impact bank performance significantly. in other words, the greater the capital owned, the better the performance of spin-off islamic banks (prasetyo et al., 2019). suppose it is related to spin-off regulatory provisions that require capital or assets of at least 50% from parent banks which are relatively difficult to fulfill. in that case, further research might be able to examine whether the capital requirements in the form of a minimum percentage of 50% from parent banks need to be changed to the minimum capital requirements in nominal terms (e.g., idr 800 billion, idr 1 trillion, idr 1.2 trillion, and idr 1.5 trillion). yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 377 the implementation of islamic bank spin-offs can be pursued by two methods: 1) establishing a new scb and 2) transferring sbu rights and obligations to existing scb (umam, 2010). both spin-off methods also need to consider the six factors previously mentioned. however, the spin-off with the first method needs to focus more on convenience, infrastructure, and strategic planning factors, while the spin-off with the second method should focus more on it management factors, stakeholder interests, and internal orientation (rifin et al., 2015). nonetheless, it is important to note that spin-off is not the only method of developing islamic banks. some have suggested alternatives besides spin-offs, including conversions, mergers, and acquisitions (al arif et al., 2020). in this case, further research might be able to compare the performance of islamic banks from spin-offs, conversions, mergers, and acquisitions. future research for spin-off of islamic bank the authors offer eight future studies of the four discourses discussed previously, as presented in table 3. table 3 future research spin-off bank islam discourse current findings future research referral reference spin-off policy spin-off regulations that require a minimum capital or assets of 50% of the parent bank are difficult to fulfill. it is predicted that no sbu will be able to reach the 50% asset proportion of its parent bank by 2023. 1) re-analysis of asset requirement of at least 50% of parent bank + legal solution 2) proof of the prediction that no sbu will be able to reach 50% of its parent bank’s assets by 2023 yuspin and fauzie (2018); rongiyati (2016); al arif et al. (2020); al arif et al. (2018); haribowo (2017) islamic bank spinoffs and markets the increase in scb will reduce market power due to increased competition among islamic banks. through the spin-off method, by changing the sbu at a conventional bank into an scb, some of the market power in conventional banks will automatically move to the spin-off scb so that, in the end, islamic banking will get greater market power. 3) proving which variable has a more significant influence on the market power of islamic banks, is it the increasing number of competitors among islamic banks or the additional market power absorbed from sbu conventional banks? al arif (2017) rayyani et al. (2022) yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 378 table 3 future research spin-off bank islam (cont’) discourse current findings future research referral reference spin-offs and islamic bank performance spin-offs reduce the performance of islamic banks. spin-offs have no significant impact and do not reduce the performance of islamic banks. 4) re-examining the impact of spin-offs on the performance of islamic banks in indonesia, of course, with more massive variables, samples, and periods of islamic bank financial statements nasuha (2012) al arif et al. (2017); kuncoro and yulianto (2018); fahmi and septiarini (2020); trinugroho et al. (2021) spin-offs are proven to increase the growth of islamic bank deposit funds the spin-off has no impact on islamic bank deposit funds 5) re-examining the impact of spin-offs on the growth of islamic bank deposit funds in indonesia, of course, with a larger sample of islamic banks and a longer period of financial statements al arif (2014, 2018b, 2018a); al arif et al. (2017) spin-offs have no impact on the growth of islamic bank financing. spin-offs are proven to increase islamic bank financing significantly. 6) reviewing the impact of spinoffs on islamic bank financing in indonesia, of course, with a sample of islamic banks with a more massive financial report period al arif (2015c); al arif et al. (2017) other spinoff-related matters the amount of bank capital of idr 800 billion, idr 1 trillion, idr 1.2 trillion, and idr 1.5 trillion impacts bank performance significantly. it denotes that the greater the capital owned, the better the performance of the spin-off islamic bank. spin-off regulations that require a minimum capital or assets of 50% of the parent bank are difficult to fulfill. it is predicted that no sbu will be able to reach the 50% asset proportion of its parent bank by 2023. 7) changing the capital requirement in the form of a minimum percentage of 50% from the parent bank to a minimum capital requirement in nominal form (e.g., idr 800 billion, idr 1 trillion, idr 1.2 trillion, and idr 1.5 trillion) as a legal solution. prasetyo et al. (2019); yuspin and fauzie, (2018); rongiyati (2016) al arif et al. (2020); al arif et al, (2018); haribowo (2017) suggestions to consider alternatives to spin-offs include conversion, merger, or acquisition. 8) proving the comparative performance of islamic banks resulting from spin-offs, conversions, mergers, and acquisitions al arif et al. (2020). yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 379 from a policy perspective, the spin-off regulation is considered appropriate and is predicted to positively impact the development of islamic banks in indonesia in the future. however, the parent bank’s minimum asset requirement of 50% is predicted to be difficult to fulfill. future research that still has gaps in studying consists of two issues: 1) a legal solution to the problem of a minimum asset requirement of 50% and 2) empirical evidence predicting that these requirements are difficult to fulfill in 2023, as many scholars have claimed. in terms of market structure, the spin-off was found to have a positive impact by increasing the number of scbs in indonesia. in the future, at least one future research still has gaps in studying, i.e., to examine which variables have a more significant influence on the market power of islamic banks, for instance, the increasing number of competitors among islamic banks or additional market power absorbed from sbu conventional banks. concerning performance/efficiency, the impact of the spin-off includes increased profitability, decreased efficiency, and increased risk from islamic banks. thus, the authors propose three areas of future research that still have gaps in the study: the impact of spin-offs on 1) performance, 2) deposit funds, and 3) financing growth from islamic banks. finally, two spin-off methods can be used, and both are equally good. in this case, several factors should be considered; the relatively crucial one is the capital factor. in addition, some have suggested alternatives besides spin-offs, including conversions, mergers, and acquisitions. future research that still has gaps to research consists of two: 1) changes in minimum asset requirements from a minimum percentage to a minimum amount and 2) a comparison of the performance of islamic banks from spin-offs, conversions, mergers, and acquisitions. conclusion studies related to the spin-off of islamic banks in reputable journals indexed by sinta and scopus have been started since 2010. during that period, 34 papers were found that discussed issues related to the spin-off of islamic banks, of which 24 papers were indexed by sinta and ten papers indexed by scopus. islamic bank spin-off studies on sinta and scopus-indexed journals were oriented towards two disciplines: law and economics. the method most widely used was the quantitative method. broadly speaking, the findings related to the study of islamic bank spin-offs can be generalized into four discourses: spinoff policies, the impact of spin-offs on the market for islamic banks, the performance/efficiency of islamic banks, and several other matters. lastly, the authors suggest eight future studies from the four discourses that are still interesting to study, as highlighted in the discussion part. yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 380 references ahmadi, a. (2019). the use of sinta (science and technology index) database to map the development of literature study in indonesia. international journal of mechanical engineering and technology, 10(2), 918–923. retrieved from http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?jtype=ijmet&vtype=10&itype=02 al arif, m. n. r. (2014). spin-off and its impact on the third party funds of indonesian islamic banking industry. economic journal of emerging markets, 6(1), 50–55. https://doi.org/10.20885/ejem.vol6.iss1.art5 al arif, m. n. r. (2015a). keterkaitan kebijakan pemisahan terhadap tingkat efisiensi pada industri perbankan syariah di indonesia. jurnal keuangan dan perbankan, 19(2), 295–304. retrieved from https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/851/503 al arif, m. n. r. (2015b). the effect of spin-off policy on financing growth in indonesian islamic banking industry. al-ulum, 15(1), 173-184. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.170 al arif, m. n. r. (2015c). the effect of spin-off policy on financing growth in indonesian islamic banking industry. al-ulum, 15(1), 173-184. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.170 al arif, m. n. r. (2017). spin-off and market share in the indonesian islamic banking industry: a difference in difference analysis. management & marketing, 12(4), 540–551. https://doi.org/10.1515/mmcks-2017-0032 al arif, m. n. r. (2018a). does the spin-off policy can accelerate the deposit funds in the indonesian islamic banking industry?. journal of business & retail management research, 13(1). https://doi.org/10.24052/jbrmr/v13is01/art-17 al arif, m. n. r. (2018b). spin-off, market structure, and deposit funds: case in the indonesian islamic banking industry. economic journal of emerging markets, 10(2), 187– 193. https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art7 al arif, m. n. r., & dewanti, e. p. (2017). metode spin-off dan tingkat profitabilitas: studi pada bank umum syariah hasil spin-off. iqtishadia: jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam, 10(1), 23-43. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2316 al arif, m. n. r., & haribowo, i. (2016). tipe pemisahan dan pengaruhnya terhadap laba pada bank umum syariah hasil pemisahan. jurnal keuangan dan perbankan, 20(3), 479– 486. https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i3.260 al arif, m. n. r., d. nachrowi, n., nasution, m., & zakir mahmud, t. (2017). the islamic banking spin-off: lessons from indonesian islamic banking experiences. journal of king abdulaziz university-islamic economics, 30(2), 117-133. https://doi.org/10.4197/islec.30-2.11 al arif, m. n. r., haribowo, i., & suherlan, a. (2018). spin-off policy and efficiency in the indonesian islamic banking industry. banks and bank systems, 13(1), 1–10. https://doi.org/10.21511/bbs.13(1).2018.01 al arif, m. n. r., masruroh, a., ihsan, d. n., & rahmawati, y. (2020). the alternative strategies for accelerating islamic banking growth: mergers, spin-offs, acquisitions and conversions. al-ulum, 20(1), 24–37. https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1171 al arif, m. n. r., mufraini, m. a., & prabowo, m. a. (2019). market structure, spin-off, and efficiency: evidence from indonesian islamic banking industry. emerging markets finance and trade, 56(2), 329–337. https://doi.org/10.1080/1540496x.2018.1553162 al arif, m. n. r., nachrowi, n. d., nasution, m. e., & mahmud, t. m. z. (2018). evaluation of the spin-offs criteria: a lesson from the indonesian islamic banking industry. iqtishadia, 11(1), 85. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i1.3211 http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?jtype=ijmet&vtype=10&itype=02 https://doi.org/10.20885/ejem.vol6.iss1.art5 https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/851/503 https://doi.org/10.30603/au.v15i1.170 https://doi.org/10.30603/au.v15i1.170 https://doi.org/10.1515/mmcks-2017-0032 https://doi.org/10.24052/jbrmr/v13is01/art-17 https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art7 https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2316 https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i3.260 https://doi.org/10.4197/islec.30-2.11 https://doi.org/10.21511/bbs.13(1).2018.01 https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1171 https://doi.org/10.1080/1540496x.2018.1553162 https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i1.3211 yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 381 alshater, m. m., hassan, m. k., khan, a., & saba, i. (2021). influential and intellectual structure of islamic finance: a bibliometric review. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 14(2), 339–365. https://doi.org/10.1108/imefm-08-2020-0419 biancone, p. p., saiti, b., petricean, d., & chmet, f. (2020). the bibliometric analysis of islamic banking and finance. journal of islamic accounting and business research, 11(9), 2069–2086. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2020-0235 chemmanur, t. j., krishnan, k., & nandy, d. k. (2014). the effects of corporate spin-offs on productivity. journal of corporate finance, 27, 72-98. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.04.005 fahmi, m., & septiarini, d. f. (2020). does the spin-off policy change the shariah bank financial ratio?. opcion, 36(27), 1447–1463. retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7667435 feldman, e. r. (2016). corporate spin-offs and capital allocation decisions. strategy science, 1(4), 256–271. https://doi.org/10.1287/stsc.2016.0022 fryges, h., & wright, m. (2014). the origin of spin-offs: a typology of corporate and academic spin-offs. small business economics, 43, 245–259. https://doi.org/10.1007/s11187-013-9535-3 ghofur, a., & sulistiyono, s. (2017). maslaha as the philosophical, political, and legal basis on the islamic banking legislation in indonesia. global journal al thaqafah, 7(1), 7–17. https://doi.org/10.7187/gjat12220170701 hadziq, m. f., mardoni, y., & syafril, s. (2022). reanalysis of spin-off islamic banks in indonesia: efficient or not? amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah, 6(2), 214– 228. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i2.8599 hagedoorn, j., lokshin, b., & malo, s. (2018). alliances and the innovation performance of corporate and public research spin-off firms. small business economics, 50, 763–781. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9894-2 hamid, a. (2015). the impact of spin-off policy to the profitability on indonesian islamic banking industry. al-iqtishad journal of islamic economics, 7(1), 117–126. http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1363 haribowo, i. (2017). the indonesian islamic bank’s spin-off: a study in regional development banks. al-iqtishad: journal of islamic economics, 9(1), 53–68. https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.4308 imam, p., & kpodar, k. (2016). islamic banking: good for growth?. economic modelling, 59, 387–401. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.08.004 kuncoro, a., & yulianto, h. (2018). kinerja keuangan sesudah dan sebelum spin off unit usaha syariah ke bank umum syariah. equilibrium: jurnal ekonomi syariah, 6(2), 291315. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.4784 m. anwar, s., junaidi, j., salju, s., wicaksono, r., & mispiyanti, m. (2020). islamic bank contribution to indonesian economic growth. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 13(3), 519–532. https://doi.org/10.1108/imefm-022018-0071 mañana-rodríguez, j. (2015). a critical review of scimago journal & country rank. research evaluation, 24(4), 343–354. https://doi.org/10.1093/reseval/rvu008 marlina, l., rusydiana, a. s., hidayat, p., & firdaus, n. (2021). twenty years of islamic banking in indonesia: a biblioshiny application. library philosophy and practice (ejournal). 4999., 23. retrieved from https://www.proquest.com/openview/286804cb2b75866a0b3fa9536f0b8191/1?pqorigsite=gscholar&cbl=54903 https://doi.org/10.1108/imefm-08-2020-0419 https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2020-0235 http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.04.005 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7667435 https://doi.org/10.1287/stsc.2016.0022 https://doi.org/10.1007/s11187-013-9535-3 https://doi.org/10.7187/gjat12220170701 https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i2.8599 https://doi.org/10.1007/s11187-017-9894-2 http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1363 https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.4308 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.08.004 https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.4784 https://doi.org/10.1108/imefm-02-2018-0071 https://doi.org/10.1108/imefm-02-2018-0071 https://doi.org/10.1093/reseval/rvu008 https://www.proquest.com/openview/286804cb2b75866a0b3fa9536f0b8191/1?pq-origsite=gscholar&cbl=54903 https://www.proquest.com/openview/286804cb2b75866a0b3fa9536f0b8191/1?pq-origsite=gscholar&cbl=54903 yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 382 masse, r. a., & rusli, m. (2018). islamic banking dispute resolution in national sharia arbitration board. iop conference series: earth and environmental science, 175, 012169. https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169 mongeon, p., & paul-hus, a. (2016). the journal coverage of web of science and scopus: a comparative analysis. scientometrics, 106, 213–228. https://doi.org/10.1007/s11192015-1765-5 mutia, e., jannah, r., & rahmawaty, r. (2019, january). islamicity performance index of islamic banking in indonesia. in 1st aceh global conference (agc 2018) (pp. 424-436). atlantis press.https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.65 nabilah, n., & al arif, m. n. r. (2022). spin-off and efficiency in islamic banks: dea approach. jurnal ekonomi & keuangan islam 8 (2), 197–205. https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss2.art4 nasuha, a. (2012). dampak spin-off terhadap kinerja bank syariah. al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah, 4(2), 241-258. http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2534 pati, d., & lorusso, l. n. (2018). how to write a systematic review of the literature. herd: health environments research & design journal, 11(1), 15–30. https://doi.org/10.1177/1937586717747384 pearce, j. a., & patel, p. c. (2022). reaping the financial and strategic benefits of a divestiture by spin-off. business horizons, 65(3), 291–301. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.03.001 poerwokoesoemo, a. (2016). kinerja bank konvensional pasca spin off unit usaha syariah. jurnal keuangan dan perbankan, 12(2), 145-164. https://doi.org/10.35384/jkp.v12i2.24 prasetyo, m. b., luxianto, r., baskoro, r. a., adawiyah, w., & putri, n. i. s. (2019). the role of capital on islamic bank spin-offs in indonesia. the southeast asian journal of management, 13(2), 119–139. https://doi.org/10.21002/seam.v13i2.11179 rahardja, u., harahap, e. p., & dewi, s. r. (2019). the strategy of enhancing article citation and h-index on sinta to improve tertiary reputation. telkomnika (telecommunication computing electronics and control), 17(2), 683-692. https://doi.org/10.12928/telkomnika.v17i2.9761 ramdani, a. (2015). pengaruh kebijakan pemisahan terhadap laba pada bank bni syariah. jurnal etikonomi, 14(1), 17-34. https://doi.org/10.15408/etk.v14i1.2261 rayyani, w. o., abbas, a., ayaz, m., idrawahyuni, i., & wahjono, s. i. (2022). the magnitude of market power between scbs and sbus: the root cause of stagnancy of the growth in islamic banking industry and spin-off policy as its solution. ikonomika: jurnal ekonomi dan bisnis islam, 7(1), 97–120. https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.13561 ridwan, r., & mayapada, a. g. (2022). does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in indonesia islamic banks?. journal of sustainable finance & investment, 12(2), 299–318. https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819 rifin, a., saptono, i. t., & dewati, h. r. (2015). pemilihan metode spin off unit bisnis syariah dengan pendekatan analisa faktor (studi kasus pt. bni syariah dan pt. bank syariah bri). al-muzara’ah, 3(2), 122–135. https://doi.org/10.29244/jam.3.2.122-135 rizvi, s. a. r., narayan, p. k., sakti, a., & syarifuddin, f. (2020). role of islamic banks in indonesian banking industry: an empirical exploration. pacific-basin finance journal, 62, 101117. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002 rongiyati, s. (2016). pengembangan perbankan syariah melalui pelaksanaan kewajiban pemisahan unit usaha syariah (development of syaria banking through the https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169 https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5 https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5 https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.65 https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss2.art4 http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2534 https://doi.org/10.1177/1937586717747384 https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.03.001 https://doi.org/10.35384/jkp.v12i2.24 https://doi.org/10.21002/seam.v13i2.11179 https://doi.org/10.12928/telkomnika.v17i2.9761 https://doi.org/10.15408/etk.v14i1.2261 https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.13561 https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819 https://doi.org/10.29244/jam.3.2.122-135 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002 yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 383 liability of spin-off of islamic business units). negara hukum: membangun hukum untuk keadilan dan kesejahteraan, 6(1), 65–78. http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v6i1.247 rusydiana, a. s., devi, a., hasib, f., & rani, l. (2019). spin off policy of sharia bank: is it profitable? al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah, 11(2), 265-288. https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.9157 setiawan, s., & sari, r. m. (2018). rentabilitas bank umum syariah sesudah spin-off berdasarkan tipe pemisahannya di indonesia. amwaluna: jurnal ekonomi dan keuangan syariah, 2(1), 70–93. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3291 setyowati, n. (2019). macroeconomic determinants of islamic banking products in indonesia. economies, 7(2), 53. https://doi.org/10.3390/economies7020053 sumyati, setyowati, r., & muhyidin. (2016). office channeling pasca spin off bank bni syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. diponegoro law review, 5(3), 1–16. retrieved from https://www.neliti.com/publications/19265/officechanneling-pasca-spin-off-bank-bni-syariah-dari-unit-usaha-syariah-menjad tasnia, m., syed jafaar alhabshi, s. m., & rosman, r. (2021). corporate social responsibility and islamic and conventional banks performance: a systematic review and future research agenda. journal of sustainable finance & investment, 1–21. https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1922063 trinugroho, i., risfandy, t., & ariefianto, m. d. (2018). competition, diversification, and bank margins: evidence from indonesian islamic rural banks. borsa istanbul review, 18(4), 349–358. https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.006 trinugroho, i., santoso, w., irawanto, r., & pamungkas, p. (2021). is spin-off policy an effective way to improve performance of islamic banks? evidence from indonesia. research in international business and finance, 56, 101352. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352 umam, k. (2010). peningkatan ketaatan syariah melalui pemisahan (spin-off) unit usaha syariah bank umum konvensional. mimbar hukum-fakultas hukum universitas gadjah mada, 22(3), 607–624. https://doi.org/10.22146/jmh.16239 widarjono, a., anto, m. b. h., & fakhrunnas, f. (2020). financing risk in indonesian islamic rural banks: do financing products matter? the journal of asian finance, economics and business, 7(9), 305–314. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.305 wu, h.-c., cheng, c.-c., & hussein, a. s. (2019). what drives experiential loyalty towards the banks? the case of islamic banks in indonesia. international journal of bank marketing, 37(2), 595–620. https://doi.org/10.1108/ijbm-04-2018-0101 yasin, m. n. (2016). the pluralism of islamic economic law: dialectic of moslem and nonmoslem in the development of sharia banking in indonesia. journal of indonesian islam, 10(1), 113-138. https://doi.org/10.15642/jiis.2016.10.1.113-138 yuspin, w., & fauzie, a. (2018). the effectiveness of spin off as a breakthrough in promoting islamic banking in indonesia. the journal of social sciences research (6), 213– 216. https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.213.216 yuspin, w., & nurwanti, y. d. (2020). islamic banking structure post spin-off policy: indonesian perspective. international journal of innovation, 12(2), 18. retrieved from https://www.ijicc.net/index.php/volume-12-2020/168-vol-12-iss-2 yuspin, w., & wardiono, k. (2017). islamic banking trajectories of indonesia: dealing with the present and shaping the future. international journal of economic research 14(16), 2942. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/324795606_islamic_banking_trajectories_ of_indonesia_dealing_with_the_present_and_shaping_the_future http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v6i1.247 https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.9157 https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3291 https://doi.org/10.3390/economies7020053 https://www.neliti.com/publications/19265/office-channeling-pasca-spin-off-bank-bni-syariah-dari-unit-usaha-syariah-menjad https://www.neliti.com/publications/19265/office-channeling-pasca-spin-off-bank-bni-syariah-dari-unit-usaha-syariah-menjad https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1922063 https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.006 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352 https://doi.org/10.22146/jmh.16239 https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.305 https://doi.org/10.1108/ijbm-04-2018-0101 https://doi.org/10.15642/jiis.2016.10.1.113-138 https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.213.216 https://www.ijicc.net/index.php/volume-12-2020/168-vol-12-iss-2 https://www.researchgate.net/publication/324795606_islamic_banking_trajectories_of_indonesia_dealing_with_the_present_and_shaping_the_future https://www.researchgate.net/publication/324795606_islamic_banking_trajectories_of_indonesia_dealing_with_the_present_and_shaping_the_future yusuf, abduh, & sofyani islamic bank spin-off: a systematic literature review journal of accounting and investment, 2023 | 384 zafar, m. b., & sulaiman, a. a. (2019). corporate social responsibility and islamic banks: a systematic literature review. management review quarterly, 69(2), 159–206. https://doi.org/10.1007/s11301-018-0150-x zuhroh, i. (2022). mapping islamic bank governance studies: a systematic literature review. cogent business & management, 9(1), 2072566. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2072566 https://doi.org/10.1007/s11301-018-0150-x https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2072566 journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching on business development and welfare improvement of micro traders in traditional markets emile satia darma* and syafira firdaus lisfebrianty handoyo abstract: research aims: this study aims to analyze the role of financing and business coaching in bmt (baitul maal wat tamwil). the role of financing and business coaching focused more on its impact on business development and improved welfare of bmt members who carried out financing. bmt members here were specifically from micro-enterprises by traditional market traders. design/methodology/approach: market traders used as objects were still microscaled in traditional markets in purworejo regency, central java. in this study, the obtained data that could be processed were 72 respondents from 18 traditional markets. then, the analysis tool used structural equation modeling (sem) – variance based. research findings: the results of this study exhibited that business coaching had a significant positive effect on business development and welfare improvement of traditional market traders who were still on a micro-scale. the development of these businesses also affected the improvement of their welfare. however, bmt financing did not affect traditional market traders' business development and welfare improvement. theoretical contribution/originality: this study applied community development theory and constructive perception theory to bmt members' perceptions of business development and welfare improvement. the assessment of business development and welfare improvement was based on the respondents' perceptions, not on numerical standards that came from outside. it is hoped that in this way, the sustainability of the role of bmt towards its members will be more maintained and objective. practitioner/policy implication: an important implication of this study's results is that bmt's business coaching for its members, even with relatively small financing, will positively impact their perception of business development and welfare improvement. it can be used to create a better relationship between bmt and its members. research limitation/implication: the limitation of this study is that it only used the business coaching variable as a bmt coaching tool for its members. it is also possible that other variables can be used as a tool to maintain good relations between bmt and its members. keywords: bmt financing; business coaching; business development; welfare improvement affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: esatyadarma@gmail.com doi: 10.18196/jai.v23i2.15462 citation: darma, e. s., & handoyo, s. f. l. (2022). the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching on business development and welfare improvement of micro traders in traditional markets. journal of accounting and investment, 23(2), 379-397. article history received: 13 jul 2022 revised: 14 jul 2022 accepted: 21 jul 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=vjgkmn0aaaaj&hl=en&oi=ao https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:esatyadarma@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15462 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15462 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.15462&domain=pdf darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 380 introduction economic growth is essential in maintaining the stability of the life of the nation and state. economic growth can be seen from its economic indicators (prastiawati & darma, 2016). however, the covid-19 pandemic has had a significant effect on slowing economic growth. many business actors have experienced a crisis because their businesses had to be temporarily closed or underwent operational restrictions. in fact, based on data from the ministry of cooperatives and smes, the current number of msmes (2021) reached 64.2 million, with a contribution to gdp of 61.07% or worth 8,573.89 trillion rupiahs (coordinating ministry for economic affairs, 2021). in other words, msmes are the most important pillar of the economy in indonesia (coordinating ministry for economic affairs, 2021). small and micro businesses could show their ability to survive an economic crisis (alhempi & harianto, 2013). however, the covid-19 pandemic in 2020 and 2021 generally impacts all business sectors (large, medium, small, and micro). it was due to operational restrictions in all sectors, except in critical areas. the decline in economic growth in the small and micro-business sectors could lead to a significant decline in economic growth and development in indonesia (coordinating ministry for economic affairs, 2021). contributions from micro, small, and medium enterprises can also absorb a large workforce. the contribution of msmes to the indonesian economy could absorb 97% of the total available workforce and even collect up to 60.4% of total investment (coordinating ministry for economic affairs, 2021). therefore, the small and micro business sector needs special attention. despite playing a major role in the economy, a foremost obstacle to the growth of small businesses is the lack of adequate access to finance (thampy, 2010). on the other hand, small and micro-entrepreneurs have various weaknesses, especially in terms of management, skills, and finance. likewise, they are constrained by access to the islamic finance sector. overall, the social performance of the islamic finance train average in indonesia was still lower than in malaysia (sofyani et al., 2012). to overcome these weaknesses, other parties are needed who can help to encourage growth in the islamic finance sector, especially the micro sector. islamic microfinance institutions are also considered to help overcome one of these problems, namely financial problems. the financial institution is bitul maal wat tamwil (bmt) or sharia cooperative (prastiawati & darma, 2016). bmt is a sharia financial institution based on sharia principles (soemitra, 2009), whose license is as a sharia cooperative at the ministry of cooperatives and small and medium enterprises. one of the goals of bmt is to protect the lower middle class from the interest system that conventional institutions and moneylenders charge high-interest rates on their customers. in addition, bmt is oriented towards efforts to improve the welfare of its members through increasing its business (mashuri, 2016). here, bmt members must be empowered to be independent. thus, bmt tends to provide financing in the form of working capital to people with micro-businesses so that they are encouraged to be more darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 381 creative and productive, lifting the economy of the lower middle class (prastiawati & darma, 2016). moreover, msmes continue to grow rapidly in indonesia (coordinating ministry for economic affairs, 2021). this rapid development occurs in urban, rural, and in between. it includes purworejo regency, which is directly adjacent to the west side of diy province, which has a more advanced economy. it is seen that from year to year, the number of micro-enterprises in purworejo has increased (department of sme cooperatives and trade purworejo, 2021). msmes are spread throughout the purworejo regency. meanwhile, many msmes are located near traditional markets, of which there are 27 traditional markets recorded (department of sme cooperatives and trade purworejo, 2021). it is because msmes with the status of small and micro traders are mostly in traditional markets and their surroundings. along with the growth of msmes in purworejo, the number of bmts in purworejo also increased (department of sme cooperatives and trade purworejo, 2021). the increase in the number of bmts is, of course, followed by an increase in the amount of financing provided. however, micro-enterprises still often find financial constraints, such as high financing and installment mechanisms. in fact, the regional government of purworejo regency strongly encourages the development of traditional markets. it is an opportunity for micro-entrepreneurs to develop their businesses. the increasing number of microenterprises will be a good opportunity for bmts to disburse financing. to determine whether bmt and the financing disbursement affect the business development of its members, it is necessary to do some research. the motivation of this research is to find empirical evidence that it is true that bmt, through its financing and business coaching, has a positive impact on society. it is especially a positive impact on micro-business actors experiencing funding problems (in line with bmt's goal to empower the ummah). the research results by fasilyana et al. (2019) showed that financing significantly affected the business development of its members. likewise, financing had a significant positive effect on improving the welfare of its members (nizar, 2016; alexandi & asy syahidah, 2018; atika, 2018; fasilyana et al., 2019; damanhur & utami, 2020; ferdiansyah et al., 2021; mahdalena et al., 2021). however, research by prastiawati and darma (2016) revealed that bmt financing did not significantly affect the business development and welfare improvement of traditional market traders (with the object being traditional market traders in bantul). meanwhile, the significant positive effect of business coaching on business development is shown by the research results by alhempi and harianto (2013), irawati (2018), anjaningrum and sapoetra (2018), fasilyana et al. (2019), and rifai et al. (2021). likewise, wibowo et al. (2021) found a significant positive effect of business coaching on business development with the impact of the covid-19 pandemic. in addition, coaching and mentoring significantly and positively affected improving the welfare of small businesses, as indicated by bonandar's (2018) research results. darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 382 more and more small and medium enterprises use coaching, but there is not much research on the effects of this coaching, especially in the small and medium business sector (gray et al., 2011). likewise, it is stated by blackman et al. (2016) that there are still few comprehensive studies on business coaching. in fact, coaching is the key to the success of small and medium enterprises (bell, 2014). therefore, according to the authors, research on the influence of coaching on msmes needs to be carried out and reproduced. based on the above background, the problems faced can be formulated as follows: 1) do bmt financing and business coaching significantly positively affect the business development of its members? 2) do bmt financing, business coaching, and business development significantly affect the welfare improvement of its members? under the problem formulation above, this study has the following objectives: 1) to examine and find empirical evidence whether bmt financing and business coaching have a significant positive effect on the business development of its members; 2) to examine and find empirical evidence whether bmt financing, business coaching, and business development have a significant positive effect on improving the welfare of its members. however, the limitation of this study is that it only used four variables: bmt financing, business coaching, business development, and welfare improvement. although only using four variables, the researchers view these variables as basic. the bmt financing variable was data with the number of rupiah funds. meanwhile, the variables of business coaching, business development, and welfare improvement were based on respondents' perceptions (primary data). the use of primary data in the form of perceptions of the three variables was because the perception of micro business actors played a vital role in the perception of the existence and benefits of bmt itself in the eyes of the community. it is expected to contribute to the form of input for the sustainability of the partnership between bmt and its members. in addition to the above, this research is consistent and focuses on one of the goals of islamic economics, i.e., empowering the ummah and society. islamic economics does not only consist of sharia aspects but also covers aspects of aqedah, morals, and society. here, islamic finance and its institutions are instruments of islamic economics. in addition, community empowerment should always be a priority, for example, through coaching. however, islamic banking is often only a business partner (with a syar'i contract) between banks and their customers (darma & afandi, 2021). it is feared that it will become a further gap between the goals of islamic economics and the reality of business in islamic finance. for this reason, this study is expected to provide empirical evidence as a novelty that the relationship between bmt and its members is not only like a business relationship between a bank and its customers but actually a closer relationship that leads to the goals of islamic economics. darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 383 literature review and hypotheses development baitul maal wat tamwil (bmt) and bmt financing bmt is a sharia microfinance institution whose task is to collect funds from its members and distribute them to other members in need (soemitra, 2009). bmt is licensed as a sharia cooperative by the ministry of cooperatives and small and medium enterprises. the actual function of bmt is as baitul mal and at the same time as baitut tamwil. as a baitul mal, it accepts deposits of zakat, infaq, and alms funds and optimizes their distribution. meanwhile, as the baitut tamwil, it carries out activities for developing productive businesses and investing in improving the economic quality of its members (soemitra, 2009). as a micro-sharia financial institution, bmt is widely used by micro and small entrepreneurs for saving activities and supporting financing. however, the obstacle for micro-enterprises is the lack of financial capital. this obstacle can be overcome by the existence of microfinance institutions, both conventional and sharia, which channel their funds to microbusiness actors. microfinance institutions can generally channel their financing to small business actors relatively easily and quickly (prastiawati & darma, 2016). in this case, bmt can go directly to the location of microbusiness actors to channel their financing. this convenience can be an advantage of bmt and is generally in demand by micro-enterprises. however, bmt is responsible for coaching its members to improve their welfare. in addition, the financing provided by bmt includes financing for business cooperation, i.e., mudharabah and musyarakah (soemitra, 2009). apart from the cooperation contract, there is a sale and purchase contract called murabahah. there is also a lease contract divided into three types: ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik (imbt), and multi-service ijarah. another financing provided by bmt to its members is qardh, namely financing without being charged. in bmt, qardh can also be used for business assistance and help with marketing costs. community development theory this research is based on the community development theory of jim ife. this theory was used to build relationships between variables. community development theory from jim ife suggests that communities can be empowered by being given resources, opportunities, knowledge, and skills to improve their ability to determine their future, and then these citizens participate in influencing the lives of their people (ife & tesoriero, 2006). community empowerment can be identified into six types: the ability to make personal choices, determine their needs, freedom of expression, institutional capacity, access to economic resources, and freedom in the production process (ife & tesoriero, 2006). in this case, bmt financing to the community, especially its members, is a form of providing access to economic resources. meanwhile, business coaching from bmt is an effort to make its members have institutional capabilities, especially micro business units. later, darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 384 the bmt members will have independence in determining their future and influencing other residents in community development. constructive perception theory perception is a process taken by individuals to organize and interpret the impressions received by the senses to give meaning to their environment and is an integrated activity within the individual (robbins & judge, 2015). this theory was used to see the business development and welfare improvement variables. the variables of respondents' business development and welfare improvement were assessed based on the respondents' perception, not based on welfare standard figures originating from outside the respondents. individual respondents' perceptions of their business development and welfare improvement are expected to be more original and impact the sustainability of the relationship between respondents and the bmt. constructive perception theory states that humans actively construct and test the relationship between the impressions received by their senses and the knowledge or experience they already have. supporters of this theory are jerome bruner, richard gregory, and irvin rock (solso et al., 2011). the respondents in this study are assumed to have assumptions based on their knowledge or experience about what is meant by business development and welfare improvement. the researchers then confirmed this with research supporting instruments. the relationship between bmt financing and bmt members' perceptions of their business development business development is a form of business that develops for the better and reaches a higher point. business development indicators can be seen in income, profit, sales value, customers, goods sold, and business expansion over a certain period (prastiawati & darma, 2016). if the business income increases, followed by an increase in profits or the number of customers, it can be said that the business experiences growth. in this regard, the financing disbursed by bmt to its members is aimed at one of which is the business development of its members. the sustainable relationship between bmt and its members also depends on the member's business development perception after using bmt financing. research by fasilyana et al. (2019) uncovered that financing significantly positively affected the business development of its members. however, the research results by prastiawati and darma (2016) revealed that bmt financing had a less significant effect on the business development of traditional market traders in bantul. from the description above, the hypothesis of this research is: h1: bmt financing significantly and positively affects bmt members' perceptions of their business development. darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 385 the relationship between business coaching and bmt members' perceptions of their business development there are several methods for developing fostered partners, for example, training, mentoring, coaching, consulting, facilitating, and others. all have specificity and suitability to their respective situations and conditions. in this study, coaching was used, especially business coaching. many smes have started to use coaching, but there is still little research related to coaching in smes (gray et al., 2011). similarly, blackman et al. (2016) stated that few comprehensive studies on business coaching exist. the coaching method is an effort so that individuals can act on the most suitable and suitable solutions for themselves personally (wilson, 2020). business coaching at bmt is bmt's effort to foster by exploring the business capabilities of its members to find the most suitable and suitable solution for themselves. the function of bmt is as a coach, not a mentor or consultant. the positive influence of coaching on msme business development has been found in the studies by alhempi and harianto (2013), irawati (2018), anjaningrum and sapoetra (2018), fasilyana et al. (2019), and rifai et al. (2021). from the description above, the hypothesis of this research is: h2: business coaching significantly and positively affects bmt members' perception of their business development. the relationship between bmt financing and bmt members' perceptions of their welfare improvement welfare is a condition in which people can fulfill their minimum needs to carry out their social functions. member welfare indicators are seen in members' ability to meet daily needs, such as basic needs, additional needs, educational needs, health needs, social needs, spiritual needs, and investment needs (prastiawati & darma, 2016). here, one of the goals of bmt is to improve the community's welfare. the sustainable relationship between bmt and the community also depends on the perception of welfare improvement of its members after using bmt financing. the results showing that financing had a significant positive effect on improving the welfare of its members are from nizar (2016), alexandi and asy syahidah (2018), atika (2018), fasilyana et al. (2019), damanhur and utami (2020), ferdiansyah et al. (2021), and mahdalena et al. (2021). however, research by prastiawati and darma (2016) disclosed that bmt financing had a less significant effect on improving the welfare of traditional market traders in bantul. similarly, ahmad and nurrohmah (2020) stated that murabahah financing did not affect welfare improvement. from the description above, the hypothesis of this research is: darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 386 h3: bmt financing significantly and positively affects bmt members' perceptions of their welfare improvement. the relationship between business coaching and bmt members' perceptions of their welfare improvement coaching is the key to the success of small and medium enterprises (bell, 2014). however, there are few comprehensive studies on the influence of coaching (blackman et al., 2016). coaching from bmt to its members, especially msmes, is appropriate because it tries to find the most suitable solution in accordance with the potential of msmes themselves. the solutions explored can be adapted to the conditions that occurred at that time (e.g., during a pandemic, when products were not selling well, and others) and adapted to the potential of each msme. business coaching can also be carried out in a blended way, combining the advantages of face-to-face communication and internet-based communication (ziemons, 2012). bonandar's (2018) research revealed that coaching and mentoring small entrepreneurs could improve their welfare. however, the findings of oberschachtsiek and scioch (2015) showed that assistance programs in the form of training and coaching for unemployed entrepreneurs had outcomes with low statistical significance. here, the participation of entrepreneurs and the specialization of business remains an important factor. from the description above, the hypothesis of this research is: h4: business coaching significantly and positively affects bmt members' perceptions of their welfare improvement. the relationship between bmt members' perceptions of their business development and their welfare improvement income or business profits of members can increase if there is business development. bmt financing to its members as additional business capital can lead to business development and improve welfare. improving the welfare of members can be measured through the ability to meet basic needs and additional daily needs (prastiawati & darma, 2016). therefore, if business development increases, the perception of increasing welfare will also increase. prastiawati and darma's (2016) research results revealed that the business development of bmt members had a significant positive effect on the perception of their welfare improvement. fasilyana et al. (2019) also presented the results of a similar study. from the description above, the hypothesis in this study is: h5: the business development of bmt members significantly and positively affects the perception of their welfare improvement. darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 387 based on the proposed hypotheses, this research model is presented in figure 1. figure 1 research model research method population and sample this research was conducted by survey method. the population was micro traders in traditional markets in purworejo, who got financing from bmt. the sampling technique used purposive sampling. in this study, the things considered in the sampling were: 1) bmt members who were in the financing contract period and still had a minimum financing balance of idr 1,000,000; 2) bmt members who were traditional market traders in purworejo; 3) micro traders with a net worth of not more than idr 50,000,000; 4) traders operating with a maximum business place at the level of a stall, not a kiosk or shop; 5) becoming a member of the bmt operating in purworejo. then, the data collection method used in this study was a questionnaire instrument. the questionnaire first went through the pilot test stage. the data collection was carried out in november and december 2021. if the respondents wished, they would be guided by the researchers (including interviews). in addition, the researchers try to make traders in these markets less hassled and fill in data more accurately. operational definition and measurement of variables financing variable this study's financing variable (abbreviated to pb) was not limited to certain financing but all financing contracts (mudharabah, murabahah, or others). the assumption is that bmt h1+ h4+ h2+ h3+ h5+ welfare improvement bmt financing business development business coaching darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 388 has been responsible for guiding according to the number of funds distributed. meanwhile, bmt members are responsible for the maximum utilization of the number of rupiahs used. in this study, the bmt financing variable was measured by the number of rupiah given in general (prastiawati & darma, 2016). business coaching variable the business coaching variable (abbreviated to bc) in this study is the effort of bmt as a coach and bmt members who carry out financing as a coachee to explore members' potential and maximize solutions to increase resources. the business coaching variable used a questionnaire instrument developed based on ye et al. (2015), consisting of five dimensions: understanding business goals, helping to understand problems, helping to find solutions according to potential, evaluating activities, and helping to find business improvement opportunities. this variable was measured using a likert scale. business development perception variable the bmt members’ perception of their business development variable (abbreviated to pu) is a condition in which bmt members felt that their business was growing to be better than before, leading to more success. the bmt members’ perception of their business development variable employed a questionnaire instrument from prastiawati and darma (2016), comprising six dimensions: increasing the amount of revenue, profit, sales value, customers, goods sold, and business expansion during the financing period. this variable was determined using a likert scale. welfare improvement perception variable the bmt members’ perception of their welfare improvement (abbreviated to pk) is a condition where bmt members feel that their minimum standard of physical needs has been met and has increased, including psychological and social needs, so that they feel better and safer in carrying out their individual and social functions than before. the bmt members’ perception of their welfare improvement variable utilized a questionnaire instrument from prastiawati and darma (2016), covering eight dimensions: fulfillment of basic needs, additional needs, educational needs, health needs, social needs, mandatory spiritual needs (e.g., zakat), optional spiritual needs (e.g., infaq/alms), and investment/saving needs. this variable was calculated using a likert scale. data analysis techniques and methods the data analysis method in this study used vb-sem (variance based structural equation modeling), i.e., pls (partial least square) assisted by utilizing smartpls software version 3.3.9. the choice of data analysis using pls considered the researchers' ability to obtain data. the sampling was carried out during a pandemic, so traditional markets were not always open daily. when the market was open, there were restrictions with the system opening and closing at certain hours, traders taking turns selling, and limits on the number of people in the market. darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 389 supposedly, the more samples were taken from the population, the better (cohen et al., 2007). however, its efficiency depends on the research type. this correlational research type that uses a minimum of 30 respondents is considered sufficient (gay et al., 2012). several statistical data analysis techniques can be used with a minimum of 30 samples (bailey, 2008). in determining the sample, there are many formulas or opinions from experts. however, it is only a guideline, not an absolute requirement. more important is that the sampling process or sampling must be good so that the sample is indeed representative of the population. the pls approach was first introduced by herman wold and is classified as soft modeling (vinzi et al., 2010). using pls, it is possible to model structural equations without strong assumptions, such as normal distribution, sample size, and measurement scale (vinzi et al., 2010). thus, sem-pls becomes a good alternative when researchers face situations where it is impossible to use cb-sem (covariance based structural equation modeling), commonly used to confirm theory (wong, 2013). the lowest recommended range for sample sizes that can still be used with pls is 30 to 100 (langer, 2020). sem-pls is used for exploration, visualization, explanation, prediction, classification, and study of structural systems. however, according to sanchez (2013), it can also be used for confirmatory. therefore, pls can be used to confirm theory by testing hypotheses. however, when checking the outer loading, it is appropriate to use the minimum standards proposed by hair et al. (2011), which is a minimum of 0.7. the standard in some literature (e.g., 0.6 or 0.5 or even 0.4) is that if it is used for exploratory purposes, it is not confirmatory. if the outer loading is below 0.4, the reflective indicator must be removed from the construct. if the value is between 0.4 but not up to 0.7, considering whether it will be deleted, composite reliability and items from other convergent validity are looked at (hair et al., 2017). result and discussion there were 27 traditional markets in purworejo (department of sme cooperatives and trade purworejo, 2021). the traditional markets included in this research survey were 18 markets. the distribution of questionnaires was as many as 120 pieces considered to represent bmt members in these markets. of the 120 questionnaires distributed, the number of questionnaires that were returned and could be processed was 72 or 60%. table 1 presents respondents by markets in purworejo regency. table 2 shows the business types of the respondents. meanwhile, table 3 displays descriptive statistics of the number of rupiah financing funds obtained by bmt members. darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 390 table 1 characteristics of respondents based on market no business location number percentage 1 ngori banyuurip market 2 2.8% 2 baledono market 9 12.5% 3 wirotaman market 3 4.2% 4 suronegaran market 8 11.1% 5 gebang market 4 5.6% 6 krendetan market 4 5.6% 7 purwodadi market 3 4.2% 8 jenar market 3 4.2% 9 tambakrejo morning market 6 8.3% 10 mranti market 2 2.8% 11 soko market 3 4.2% 12 bayem market 3 4.2% 13 krandegan market 3 4.2% 14 kongsi market 7 9.7% 15 kaliboto market 5 6.9% 16 pangenrejo market 3 4.2% 17 brengkelan market 2 2.8% 18 kutoarjo market 2 2.8% total 72 100% table 2 characteristics of respondents by business types no items for sale number percentage 1 fruit 5 6.9% 2 herbs 3 4.2% 3 cloth 3 4.2% 4 meat and fish 6 8.3% 5 mineral gallons and lpg 2 2.8% 6 grocery 5 6.9% 7 children's toy 1 1.4% 8 food 9 12.5% 9 apparel 7 9.7% 10 underwear 2 2.8% 11 furniture 4 5.6% 12 vegetables 6 8.3% 13 basic food 4 5.6% 14 snack (snack/wet food) 8 11.1% 15 tempe and tofu 3 4.2% 16 bags and shoes 2 2.8% 17 food stalls (warteg) 2 2.8% total 72 100% table 3 descriptive statistics of financing (idr) variable kode mean 4,412,500.000 median 4,700,000.000 minimum 1,000,000.000 maximum 9,200,000.000 standard deviation 2,151,739.445 darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 391 figure 2 shows the measurement of outer loadings, especially convergent validity. each indicator had a loading factor value above 0.7 for its variables (hair et al., 2011), indicating that it passed the convergent validity test. figure 2 factor loading of convergent validity test table 4 summarizes the reliability testing results using cronbach's alpha and composite reliability values and convergent validity testing using the ave value. all cronbach's alpha values were above 0.6 (chin et al., 2003). all composite reliability values were above 0.5 (fornell & larcker, 1981). in addition, all the average variance extracted (ave) values were above 0.5 (fornell & larcker, 1981). table 4 results of reliability and convergent validity testing variable kode cronbach’s alpha composite reliability average variance extracted (ave) business coaching bc 0.965 0.972 0.876 financing pb 1.000 1.000 1.000 business development pk 0.906 0.924 0.604 welfare improvement pu 0.964 0.971 0.849 table 5 displays the discriminant validity test results using cross-loadings. each indicator had the highest correlation on its construct compared to the correlation on other constructs, and the values were greater than 0.7 (gefen & straub, 2005). darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 392 table 5 discriminant validity test results bc pb pk pu bc1 0.915 -0.211 0.438 0.375 bc2 0.939 -0.282 0.358 0.307 bc3 0.934 -0.200 0.409 0.383 bc4 0.915 -0.285 0.330 0.315 bc5 0.977 -0.296 0.411 0.378 pb -0.269 1.000 -0.119 -0.175 pk1 0.309 -0.109 0.740 0.419 pk2 0.164 -0.058 0.770 0.667 pk3 0.420 -0.081 0.715 0.409 pk4 0.329 -0.100 0.823 0.486 pk5 0.209 -0.002 0.854 0.587 pk6 0.412 -0.172 0.793 0.423 pk7 0.395 -0.211 0.713 0.355 pk8 0.430 -0.056 0.798 0.519 pu1 0.276 -0.127 0.626 0.903 pu2 0.306 -0.200 0.633 0.939 pu3 0.396 -0.142 0.555 0.932 pu4 0.357 -0.223 0.546 0.906 pu5 0.366 -0.112 0.507 0.887 pu6 0.394 -0.159 0.631 0.959 table 6 hypothesis testing results correlation hypo. original sample t-statistics p-values conclusion pb →pu h1 -0.078 0.676 0.250 not supported bc →pu h2 0.358*** 3.133 0.001 supported pb →pk h3 0.037 0.324 0.373 not supported bc →pk h4 0.218** 1.664 0.048 supported pu →pk h5 0.559*** 4.614 0.000 supported *** significant on an alpha of 0.01 ** significant on an alpha of 0.05 * significant on an alpha of 0.10 table 6 reveals the hypothesis testing results. the hypothesis is supported if the p-values of significance are less than 0.01 (***) or 0.05 (**) or 0.10 (*) and the direction of the original sample (positive/negative sign) are the same as the hypothesized direction. table 6 shows that hypotheses 2, 4, and 5 were supported. however, hypotheses 1 and 3 were not supported. based on the research model and the supported hypothesis testing results, a path analysis of the relationship between bc and pk through pu could be carried out. then, table 7 presents that the direct effect of bc on pk was greater than that of bc on pk through the intervening variable pu. table 7 results of direct effects, indirect effects, and total effects correlation direct effects indirect effects total effects bc →pu 0.358 0.418 bc →pk 0.218 pu →pk 0.559 bc → pu →pk 0.200 darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 393 the results of this study did not indicate that bmt financing affected the business development of its members who came from micro-enterprises in purworejo traditional markets. these results are not in line with research from fasilyana et al. (2019), which stated that financing had a significant positive effect on business development. the results of this study also showed that bmt financing did not affect its members’ welfare improvement who came from micro-enterprises in the purworejo traditional markets. these results are inconsistent with research by nizar (2016), alexandi and asy syahidah (2018), atika (2018), fasilyana et al. (2019), damanhur and utami (2020), ferdiansyah et al. (2021), mahdalena et al. (2021). however, the results of this study are the same as those of prastiawati and darma (2016), which showed that bmt financing had a less significant effect on the traditional market traders’ business development and welfare improvement, especially in bantul. similarly, research by ahmad and nurrohmah (2020) stated that financing using a murabahah contract did not affect improving customer welfare. based on the data, the number of rupiah financing obtained by the researchers was relatively small, idr 4,412,500. meanwhile, the need for financing to develop a business is relatively large enough to compete with larger businesses. bmt might also still be careful to provide larger funds. meanwhile, the needs of micro merchants, like the public, continue to increase throughout the year. moreover, when conditions are uncertain, such as during the covid19 pandemic, bmt is very careful, while micro traders are also more difficult to run their business. thus, the exact step is to provide continuous guidance from bmt to its members, even though the disbursement of funds is being tightened. furthermore, business coaching at bmt in this study succeeded in showing a significant positive effect on the business development of its members. these results support the studies by alhempi and harianto (2013), irawati (2018), anjaningrum and sapoetra (2018), fasilyana et al. (2019), and rifai et al. (2021). business coaching at bmt also succeeded in showing a significant positive effect on improving the welfare of its members. these results reinforce bonandar's (2018) research. in addition, the results of this study revealed that the business development of bmt members had a significant positive effect on the perception of increasing their welfare. these results corroborate the research of prastiawati and darma (2016) and fasilyana et al. (2019). the results of this study uncovered that coaching or mentoring is an essential effort for bmt towards its members to empower the community. this finding also confirmed that although the disbursement of financing funds from bmt to the community was relatively small, it was beneficial. the business coaching could be by understanding the community about the problems they face and exploring the potential of the community itself to find solutions and seek development opportunities. also, bmt members can get financing not only from bmt but also from other financial institutions. in addition, there is also assistance for micro-enterprises from several parties. still, coaching from bmt, which has always focused on micro-enterprises, has contributed greatly to business development and even welfare improvement. business coaching from bmt can also be a means to maintain good relations between bmt and its members. darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 394 based on the constructive perception theory, the perception of business development and welfare improvement is purely according to the members of the bmt itself, which is based on the knowledge and experience of each individual. apart from the findings that contributed to this research, there is also a methodological novelty, which is proven to be supported by research results that business development can be an intervening variable between business coaching and welfare improvement of micro-enterprises. conclusion the results of this study exposed that bmt financing on traditional market micro traders who were members of bmt in purworejo did not significantly affect the traders' perceptions of their business development and welfare improvement. however, the business coaching that bmt did to its members significantly and positively affected their perception of their business development. likewise, business coaching significantly and positively affected the perception of their welfare improvement. in addition, the traders' perception of their business development had a significant positive effect on the perception of their welfare improvement. it can be said that based on the perception of micro traders in traditional markets in purworejo regency, in general, bmt has had a positive role in the business development and welfare improvement of its members, especially through business coaching. it can be used to maintain good relations between bmt and its members. although the financing provided by bmt is still considered insignificant for its members' business development and welfare improvement, bmt still has a positive impact on its members through coaching and mentoring. in general, bmts still provide small amounts of funding, but various types of coaching and mentoring can be beneficial. it is evidenced by the results of this study, especially the effect of business coaching. then, the results of this study carry theoretical implications that community development theory aligns with islamic economic philosophy, which aims to benefit society. meanwhile, the practical implication is that even with a relatively small amount of funding, the development carried out in the community will still have a good impact. based on the conclusions from the research results above, suggestions from the researchers for further research are expected to add conditional research variables (e.g., market conditions, level of business competition, and other variables). it may also be necessary to classify the types of financing contracts. in addition, this research was only focused on business coaching. thus, further research can focus on the coaching or mentoring types variables other than coaching, for example, training, mentoring, consulting, counseling, facilitating, and others. moreover, it is hoped that more and more parties are willing further to fertilize sharia financial transactions in the micro sector. research directly down to the bottom (microfinance sector) should be done more often, as one of the foundations of the strength of islamic finance in the future. darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 395 references ahmad, a., & nurrohmah, s. (2020). pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan nasabah. jurnal ekonomi syariah pelita bangsa, 5(1), 19 37. https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.83 alexandi, m. f., & asy syahidah, s. (2018). pengaruh penyaluran dana bmt terhadap kesejahteraan masyarakat bogor (periode tahun 2008-2011). ad-deenar: jurnal ekonomi dan bisnis islam, 1(2), 103-120. http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i02.231 alhempi, r, r., & harianto, w. (2013). pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil pada program kemitraan bina lingkungan. media riset bisnis & manajemen, 13(1), 20-38. retrieved from https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/mrbm/article/view/1122 anjaningrum, w. d., & sapoetra, y. a. (2018). pengaruh entrepreneurship, business coaching, mentoring dan komunitas kreatif terhadap kinerja industri kreatif. jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi asia, 12(1), 83–92. https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.19 atika, a. (2018). pengaruh pembiayaan dan tingkat bagi hasil terhadap tingkat kesejahteraan di indonesia dilihat dari pertumbuhan pdb. riset akuntansi dan keuangan indonesia, 3(1), 49–57. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5568 bailey, k. d. (2008). methods of social research. 4th ed. new york: the free press. bell, g. (2014). coaching is key to sme success. development and learning in organizations: an international journal, 28(3), 35–37. https://doi.org/10.1108/dlo-04-2014-0022 blackman, a., moscardo, g., & gray, d. e. (2016). challenges for the theory and practice of business coaching: a systematic review of empirical evidence. human resource development review, 15(4), 459–486. https://doi.org/10.1177/1534484316673177 bonandar, b. (2018). analisis pengaruh pendistribusian zakat dan pembinaan serta pendampingan dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil pada rumah zakat kota samarinda. al-tijary, 3(2), 197-204. https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1132 chin, w. w., marcolin, b. l., & newsted, p. r. (2003). a partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. information systems research, 14(2), 189–217. https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 cohen, l., manion, l., & morrison, k. (2017). research methods in education (8th ed.). routledge. https://doi.org/10.4324/9781315456539 coordinating ministry for economic affairs. (2021). msmes become important pillars in the indonesian economy. retrieved from https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkmmenjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia damanhur, d., & utami, w. (2020). analisis dampak pembiayaan qardun hasan terhadap kesejahteraan pedagang di aceh. e-mabis: jurnal ekonomi manajemen dan bisnis, 21(2), 155-163. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.606 darma, e. s., & afandi, a. (2021). the role of islamic corporate governance and risk toward islamic banks performance: evidence from indonesia. journal of accounting and investment, 22(3), 517-538. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12339 department of sme cooperatives and trade purworejo. (2021). department of sme cooperatives and trade purworejo. retrieved from https://dinkukmp.purworejokab.go.id/ fasilyana, t., mustofa, a., & hartono, a. (2020). peran baitul maal wat tamwil (bmt) terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari sektor usaha mikro. asset: jurnal manajemen dan bisnis, 2(2), 56-70. https://doi.org/10.24269/asset.v2i2.2389 https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.83 http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i02.231 https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/mrbm/article/view/1122 https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.19 https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5568 https://doi.org/10.1108/dlo-04-2014-0022 https://doi.org/10.1177/1534484316673177 https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1132 https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 https://doi.org/10.4324/9781315456539 https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.606 https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12339 https://dinkukmp.purworejokab.go.id/ https://doi.org/10.24269/asset.v2i2.2389 darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 396 ferdiansyah, m. s., saefudin, m., assidiqy, j., & purwanto, m. r. (2021). pengaruh baitul maal wa tamwil (bmt) siti halimah terhadap kemajuan ekonomi nasabahnya di kecamatan prambanan klaten. at-thullab juornal, 3(2), 712-721. https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/21824 fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104 gay, l. r., mills, g. e., & airasian, p. (2012). educational research: competencies for analysis and application, 10th ed. pearson, boston. gefen, d., & straub, d. (2005). a practical guide to factorial validity using pls-graph: tutorial and annotated example. communications of the association for information systems, 16(1), 90-140. https://doi.org/10.17705/1cais.01605 gray, d. e., ekinci, y., & goregaokar, h. (2011), coaching sme managers: business development or personal therapy? a mixed methods study. international journal of human resource management, 22(4), 863-882. https://doi.org/10.1080/09585192.2011.555129 hair, j. f., hult, g. t. m., ringle, c. m., & sarstedt, m. (2017). a primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). 2nd ed. thousand oaks, sage. hair, j. f., ringle, c. m., & sarstedt, m. (2011). pls-sem: indeed a silver bullet. journal of marketing theory and practice, 19(2), 139–152. https://doi.org/10.2753/mtp10696679190202 ife, j. w., & tesoriero, f. (2006). community development: community-based alternatives in an age of globalization, 3rd ed. australia: frenchs forest, n.s.w. pearson. irawati, r. (2018). pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil. jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi asia, 12(1), 74–84. https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.18 langer, w. (2020). workshop: soft modeling with partial-least-squares (pls-sem): statistical basics of structural equation models and applications with stata's plssem.ado. martin luther university halle-wittenberg. mahdalena, m., suryani, s., & ismaulina, i. (2021). analisis peningkatan kesejahteraan nasabah terhadap pembiayaan murabahah (studi kasus bank aceh syariah capem krueng geukueh). islamic banking: jurnal pemikiran dan pengembangan perbankan syariah, 6(2), 279-298. retrieved from https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/127 mashuri, m. (2016). peran baitul maal wa tamwil (bmt) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. iqtishaduna: jurnal ilmiah ekonomi kita, 5(2), 114-123. retrieved from https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/83 nizar, m. (2016). pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku umkm (studi kasus bmt maslahah capang pandaan). malia: jurnal ekonomi islam, 7(2), 287-310. retrieved from https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/382 oberschachtsiek, d., & scioch, p. (2015). the outcome of coaching and training for selfemployment. a statistical evaluation of outside assistance support programs for unemployed business founders in germany. journal for labour market research, 48(1), 1-25. https://doi.org/10.1007/s12651-014-0161-6 prastiawati, f., & darma, e. (2016). peran pembiayaan baitul maal wat tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari sektor mikro pedagang pasar tradisional. journal of accounting and investment, 17(2), 197-208. retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1744 https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/21824 https://doi.org/10.1177/002224378101800104 https://doi.org/10.17705/1cais.01605 https://doi.org/10.1080/09585192.2011.555129 https://doi.org/10.2753/mtp1069-6679190202 https://doi.org/10.2753/mtp1069-6679190202 https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.18 https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/127 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/83 https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/382 https://doi.org/10.1007/s12651-014-0161-6 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1744 darma & handoyo the role of baitul maal wat tamwil financing and business coaching … journal of accounting and investment, 2022 | 397 rifai, d., dewi, r., & kartika, a. (2021). pengaruh coaching dan mentoring terhadap perkembangan umkm fashion serta orientasi yang 1 1 dimediasi kewirausahaan. journal cerita: creative education of research in information technology and artificial informatics, 7(1), 83-90. https://doi.org/https://doi.org/10.33050/cerita.v7i1.1482 robbins, s. p., & judge, t. a. (2015). organizational behavior, 16th ed. united state america: pearson. sanchez, g. (2013). pls path modeling with r. berkeley: trowchez editions. soemitra, a. (2009). bank dan lembaga keuangan syariah. jakarta: kencana prenada media group. sofyani, h., ulum, i., syam, d., & l., s. (2012). islamic social reporting index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah (studi komparasi indonesia dan malaysia). jurnal dinamika akuntansi, 4(1), 36-46. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/1958 solso, r. l., maclin, o. h., & maclin, m. k. (2017). psikologi kognitif. 8th ed. jakarta: erlangga. thampy, a. (2010). financing of sme firms in india: interview with ranjana kumar, former cmd, indian bank; vigilance commissioner, central vigilance commission. iimb management review, 22(3). https://doi.org/10.1016/j.iimb.2010.04.011 vinzi, v.e., trinchera, l., amato, s. (2010). pls path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. in: esposito vinzi, v., chin, w., henseler, j., wang, h. (eds) handbook of partial least squares. springer handbooks of computational statistics. springer, berlin, heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-32827-8_3 wibowo, h., irfan, m., & santoso, m. b. (2021). business coaching: pengembangan usaha industri kecil menengah di era pandemi covid-19. jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2(1), 11-19. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33431 wilson, c. (2020). performance coaching: a complete guide to best practice coaching and training, 3rd ed. kogan page. wong, k. k-k. (2013). partial least square structural equation modeling (pls-sem) techniques using smartpls. marketing bulletin, 24, 1-32. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/313697374_partial_least_squares_structur al_equation_modelling_pls-sem_techniques_using_smartpls ye, r. m., wang, x. h. f., wendt, j. h., wu, j., & euwema, m. c. (2016). gender and managerial coaching across cultures: female managers are coaching more. international journal of human resource management, 27(16), 1791-1812. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1075570 ziemons, m. (2012). blended business coaching: internet based transfer coaching. organisationsberat superv coach, 19, 217-225. https://doi.org/10.1007/s11613-0120281-1 https://doi.org/https:/doi.org/10.33050/cerita.v7i1.1482 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/1958 https://doi.org/10.1016/j.iimb.2010.04.011 https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33431 https://www.researchgate.net/publication/313697374_partial_least_squares_structural_equation_modelling_pls-sem_techniques_using_smartpls https://www.researchgate.net/publication/313697374_partial_least_squares_structural_equation_modelling_pls-sem_techniques_using_smartpls https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1075570 https://doi.org/10.1007/s11613-012-0281-1 https://doi.org/10.1007/s11613-012-0281-1 jai | journal of accounting and investment, vol. 19 no. 2, july 2018 tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era chen siew yee, noor sharoja sapiei*, mazni abdullah abstract: in this study, we examine the link between tax avoidance and firm value and identify the moderating effect of corporate governance in this digital era. corporate tax avoidance activities have been considered as value-enhancement activities to the companies and better quality of corporate governance would positively related to firm value. this study uses a sample of malaysian public listed companies (plcs) which ranked the top 100 companies of good disclosure in the malaysia-asean corporate governance report 2014. it was conducted using crosssectional data by observing a final sample of 82 plcs at one point in time. we provide evidence from malaysia that corporate tax avoidance behaviour would actually reduce firm value and corporate governance has moderator effect on the relationship of tax avoidance and firm value. this study offers practical insights to the government and policymakers in understanding the tax avoidance behaviour of company and it helps in forming adequate and effective taxation system in malaysia. we also give constructive apprehension to malaysian companies to understand the negative consequences of corporate tax avoidance when engaging in tax planning activities aggressively. most importantly, this study added more evidence to the stream of literature that investigates the role of tax avoidance strategies, as moderated by the level of corporate governance, in determining the firm value in this era of technology. keywords: tax avoidance; firm value; corporate governance; digital era introduction tax avoidance activities by big corporations have become quite rampant in this era of digital technology. the digital era is characterized by technology which boost the speed and breadth of information turnover within the economy and society (shepherd, 2004). the growing numbers of tax avoidance and evasion activities may partly be attributed to technology as corporations with their exquisite tax planning teams started to deploy technology. the recent real-life example is the case of starbucks company faces millions of euros in tax repayments when the european commission's issued a decision in 2016 on tax avoidance by multinational companies through transfer pricing activities. taxes has been considered a factor that affects the financial decision-making of a company such as with regards to forming and restructuring of organization, financing decisions, compensation policy, payout policy and even the risk management of a firm (graham, 2003; desai & dharmapala, 2006). corporate tax avoidance activity is an arrangement of one’s financial and economic affairs to minimize the tax payable by utilizing allowable deductions, exemptions, and allowances within the provision of the law (pasternak & rico, 2008). in general, malaysian judiciary embraces the world-wide principle stating that it is perfectly legitimate to make arrangement to reduce tax liability as long as what they do is not prohibited 1*department of accountancy, university of malaya, jalan universiti, 50603 kuala lumpur, wilayah persekutuan kuala lumpur, malaysia *correspondence: noorsharoja@um.edu.my this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190299 citation: yee, c.s., sapiei, n.s., & abdullah, m. (2018). tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era. journal of accounting and investment, 19(2), 160-175. received: 23 march 2018 reviewed: 22 april 2018 revised: 13 june 2018 accepted: 20 june 2018 copyright: © 2018 yee, sapiei & abdullah. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:noorsharoja@um.edu.my http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4579 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 161 by law. thus, the corporate tax avoidance pursued by companies have been considered as value-enhancement activities by reducing the income to be paid out as corporate tax to government. however, the tax avoidance activities do not come without cost as the separation of ownership and control between managers and shareholders posts the agency cost to company (jensen & meckling, 1976). in principal-agents relationship, the agents to whom the shareholders delegate the managerial role have great chances to divert partial of the potential incomes of company to themselves. the tax saving from tax avoidance may be outweighed by the direct cost such as implementation cost, potential punishment and indirect cost including agency cost related to the tax saving activities (desai & dharmapala, 2009; chen, hu, wang, & tang, 2014). in addition, kim, li and zhang (2010) suggests that complicated and opaque tax avoidance arrangements allow managers in manipulating earnings of company and hiding negative firm-specific information. while tax saving strategy is one of the crucial managerial decisions determined by the managers, the complex tax avoidance arrangement always provides a shield for the managers to extract own benefits in the absence of governance control. corporate governance has been the processes and structures adopted by the company to manage its business activities and by doing so, it enhances the shareholders’ value (mustapha & ayoib, 2010). the corporate governance is of paramount importance especially to the developing countries lack of investor protection and with severe agency problems (wang, 2011). in malaysia, the malaysian code on corporate governance (mccg) was introduced in 2000 to respond to changing stakeholder expectation and to protect the minority shareholders. corporate governance has been closely associated with corporate transparency and may have a compelling force on the extent of disclosure and timeliness of reporting (haat, rahman & mahenthiran, 2008). thus, corporate governance has been viewed as one of the measures in governing shareholders’ benefit extracted from tax avoidance. given the fact that the governance mechanism has an interactive effect to moderate the relationship between tax avoidance and firm value, this study will investigate further on the tax avoidance activities engaged by malaysian companies with different level of governance control. the objective of this study is therefore to analyse whether tax avoidance activities affect firm value and to identify whether the relationship is moderated by the strength of corporate governance. this paper examines the effect of tax avoidance on firm value in the business environment in malaysia and if the governance mechanism plays a role in moderating the relationship. this investigation would be able to answer the fundamental question of value transferred to shareholders and whether the relationship between tax avoidance and firm value varies with different level of corporate governance. while a stream of emerging literature of corporate governance finds that better quality of corporate governance is positively related to firm value, this study examines whether the mccg which integrated as part of the business of malaysian companies will improve the firm value when companies engaged in the tax avoidance activities. we further extend the previous studies by analysing the relationship between tax avoidance and firm value in the developing country in the digital era. yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 162 even though a great extent of academic researchers has examined tax avoidance in developed countries over a long period of time, evidence for this subject gathered from developing countries is limited (ariff & hashim, 2013). in the study of noor, fadzillah and mastuki (2010) which attempts to examine corporate effective tax rate of malaysia public listed companies (plcs) revealed that the corporate tax system in malaysia indeed provided tax incentives to companies to pursue aggressive tax planning extensively. besides, agency conflicts, risk of managerial rent diversion and weak investor protection is eminent in developing countries (arif & hashim, 2013). given that, it is interesting to extend the literatures of tax avoidance by examining the relationship of tax avoidance and firm value in agency framework in developing countries. in section 2, a comprehensive literature review has been conducted on two emerging streams of research: tax avoidance and corporate governance and hypotheses have been developed. in section 3, the research methodology includes sample selection, the operationalization, source of information and measurement of variables and the regression models. section 4 discusses the findings of this study. lastly, section 5 provide linking between problems, questions and the findings conclusions, and discusses the limitations and contributions of the study, providing the directions for future study and indicates the implications in the context of malaysia and the developing country in general. literature review and hypothesis development tax avoidance tax avoidance has been viewed as tax saving activities that enhance the value of company. it has been used as a tax saving tool to transfer the wealth from government to company’s shareholders. hanlon and heitzman (2010) have broadly defined tax avoidance as reduction of explicit taxes with perfectly legal tax saving activities at one end whereas tax sheltering activities would be closer to the other end. tax shelters were defined by u.s. general accounting office (2003) as complicated tax reporting that used to explore tax loopholes and provide unintended, substantial benefits to corporations. although some researchers argue that tax avoidance strategies could be a legal or illegal mean of activities (see for example lee, dobiyanski & minton, 2015), in this study, we defined tax avoidance as legitimate tax planning activities in accordance with malaysian judiciary who adopts the westminster principle. the principle proclaimed that corporation have every right to make financial planning to avoid or reduce their tax liability as long as what they do is not forbidden by authorities or law. in this study we adopt the financial economics perspective to investigate on how agency theory affects the relationship between tax avoidance and firm value. corporate tax avoidance is one of the corporate strategies that received considerable attention in the boardroom and involving managerial decision and discretion (arif & hashim, 2013). in recent years, the corporate tax becomes a topic of research that received widespread of interest (hanlon & yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 163 heitzman, 2010) and induces more studies on tax avoidance. initially when the body of research on corporate tax is rather scarce, the deterrence model of tax evasion by allingham and sandmo (1972) which studied the individual taxpayers has been utilised. in the model, the taxpayers would favour in reducing the tax if the expected utility from tax evasion is greater than the risk of being caught and being penalized by the authorities. however, scholars in the area argue that the model may not appropriate to be used for the studies on corporate taxpayer. the plcs are operated by managers and thus the tax planning strategies involve multiple parties and they have the absolute discretionary power of deciding on tax planning activities on behalf of shareholders. given that the separation of ownership and control, the agency framework provides a better insight and theoretical foundation in understanding the corporate tax reporting behaviour of the managers (slemrod, 2004; crocker & slemrod, 2005; chen & chu, 2005). several analytical researchers have conducted the study on corporate tax avoidance activities using agency framework (chen & chu, 2005; desai & dharmapala, 2009). from the perspective of agency theory, the managers involve in the tax planning are able to ride on the nature of tax avoidance transactions that full of complexity in pursuing selfserving benefits. the complex tax planning technologies provide a shield from the investigation of internal audit committee, outside auditors and other parties. corporate tax avoidance and firm value many prior studies have investigated the consequences of corporate tax avoidance in the capital market. empirical studies about the effect of tax avoidance on corporate value have mixed results. early studies relate effective tax rate (etr) as the measurements of tax avoidance to various firm characteristics. zimmerman (1983) found that companies which are relatively large in term of firm size to other companies would subject to a higher etr. his finding is in line with the notion that more successful business subject to more stringent scrutiny and transferred more wealth to the government. in addition, gupta and newberry (1997) found that capital structure, asset mix and profitability are associated with etr. these firm characteristics examined in the early studies are proxies for incentive, opportunities and sources induce company involving in tax planning and they provide some explanation of why some companies avoid more tax in relative to other companies. these firm characteristics will be used as control variables in this study to form the regression equation to test our hypotheses. in later study, desai and dharmapala (2009) view corporate tax avoidance activities as a negative influence on firm value due to agency problem. in the agent-principal relationship, the information asymmetry would favour the managers who possess more information and the muddled tax avoidance process is even a shield for managers to engage to self-serving activities (desai & dharmapala, 2009). thus, the tax avoidance might not necessary enhance the wealth of shareholders in the existence of agency problem in the companies. the classic example is manager of enron who involved in tax shield by structuring financing transactions and manipulating earnings of company eventually led to the failure of company. hanlon and slemrod yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 164 (2009) also found that the market reacts negatively to the companies that involve in the tax shelter aggressively. similarly, chen, hu, wang, and tang (2014) and rezaei and ghanaeenejad (2014) found a negative meaningful relation between tax avoidance and firm value. thus, later studies conducted in the developed countries argued that tax avoidance does not necessarily enhance the valuation of companies. these studies provided very interesting insights of the determinants and consequences of tax avoidance which employed by companies to reduce tax. however, arif and hashim (2013) and moradi, mohammadi and saeedi (2015) provided a preliminary evidence in malaysia that corporate tax avoidance enhances the value of companies as tax avoidance activities are positively related to firm value. therefore, due to the contradictory effect of tax avoidance activities found in the developed and developing countries, this study attempts to investigate the tax avoidance and firm value in the agency framework. the first hypothesis is stated as follows: h1: tax avoidance is significantly associated with firm value of companies in malaysia corporate governance the first hypothesis examines the single consequence of corporate tax avoidance from the agency perspective and it does not consider that the agency cost can be moderated by corporate governance. shleifer and vishny (1997) describe corporate governance as “the system of control mechanisms, through which the suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return on their investment”. the definition signified the importance of corporate governance mechanism in safeguarding the interest of shareholders, and stakeholders. agency theorists have viewed the tax avoidance issues intertwined with corporate governance issues (chen, hu, wang, & tang, 2014). the empirical literature indicated that the corporate governance has counteracting effect on the agency problem and suggested that the corporate value is the result of this counteracting mechanism of control on this matter. desai and dharmapala (2006) suggested that the impact of highpower incentive on tax sheltering may vary and it depends on the governance structure of the companies. desai and dharmapala (2009) found that tax avoidance will increase the firm value for the company of wellgoverned companies and it is otherwise for poorly-governed companies. similarly, chen, hu, wang, and tang (2014) found that the tax avoidance behaviour tends to decrease the value of the firm resulted from increased agency costs, but the negative influence of tax avoidance on firm value is mitigated in well-governed companies. likewise, in malaysia, arif and hashim (2013) provided a preliminary evidence that corporate tax avoidance enhances the value of companies and the value relevance is higher for companies in better governance compared to their counterparts. the mccg 2000 was issued to respond to the regional financial crisis in 1997/1998 as it was believed to be attributed to lack of good corporate governance. the regulatory bodies in malaysia shed the light yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 165 h1 moderator variable h2 on implementing a good set of corporate governance practices and we are one of the first countries in east asia with its own code of corporate governance. the landscape of the country’s corporate governance was continually reformed as the mccg 2012 recognizes the role and fiduciary obligation of the directors not just in setting competitive strategies and steering the business in the right direction, but also playing an important role in establishing a sound governance structure and ensuring that the daily business is conducted in compliance with laws and ethical values. overall, the literatures indicated that the shareholders/investors are protected with the corporate governance in place and studies mostly find a link between corporate governance, which works as a firm monitoring mechanism. in consideration of the fact that the agency problem intertwined with the complex tax avoidance activities, this study postulates that corporate governance mechanisms would able to mitigate the agency problem and enhance the relationship between tax avoidance and the firm value. thus, it is hypothesized that the level of corporate governance of a company will moderate the causal effect of tax avoidance on firm value. the second hypothesis is stated as follows: h2: the relationship between tax avoidance and firm value will be moderated by the level of corporate governance of companies in malaysia. in the malaysia institutional setting, this study tries to figure out the effect of corporate tax avoidance on firm value and examining the moderation effect of corporate governance between the relation of tax avoidance and firm value. figure 1 shows the research framework of this study. research method the aim of this study is to examine whether tax avoidance activities affect firm value and to identify whether the strength of corporate governance moderates the relationship. we utilized a quantitative research method and secondary data is collected in our study, focusing on company as a unit analysis. figure 1 research framework corporate tax avoidance firm value independent variable dependent variable corporate governance yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 166 table 1 summary of sample selection sample selection number of companies number of public listed companies in macgr 2014 100 less: financial and insurance companies (10) less: companies with incomplete financial data (1) less: companies with operating loss (1) less: companies with negative operating cash flow (6) final sample 82 sample selection in this study, the sample of companies is selected based on the listing of top 100 companies in the malaysia-asean corporate governance report (macgr) 2014 prepared by minority shareholder watchdog group (mswg). the report provides a snapshot of the plcs in malaysia of their compliance with principles and practices in corporate governance. the assessment of the companies mainly based on the rights of shareholders, equitable treatments of shareholders, roles of stakeholders, disclosure and transparency and responsibilities of the board. the financial and market data for each of the selected companies are extracted from the audited annual report of fiscal year end of 2013. the initial sample of companies have been filtered based on the characteristics in table 1. the companies in the financial and insurances sector were excluded from the sample selection as the corporations such as banks are highly regulated by governmental authorities and they have different financial characteristics. the companies without complete financial and market data that needs to be used in the analysis were rejected. the companies with operating loss negative operating cash flow were also filtered out as the companies with taxable loss are not subject to statutory corporate tax. the final sample consists of 82 companies were used in this study. table 2 operationalization and source of information variables acronym operationalization source of information dependent: tobin’s q q (mv of ordinary shares + total borrowing) / total assets annual report for financial year ending 2013 (ar 2013) independent: tax avoidance ta 1 – [current-year tax expense / the accounting income before tax] ar 2013 governance gov acgs macgr 2014 control: return of assets roa net income / total assets ar 2013 return of equity roe net income / shareholders’ equity ar 2013 size size total assets ar 2013 leverage lev total debts / total assets ar 2013 growth growth (revenues y2 – revenues y1)/ revenues y2 ar 2013 yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 167 operationalization, source of information and measurement of variables the operationalization and source of information of the independent, dependent and control variables are provided in table 2. the research design in terms of measurement of variables and regression models is then discussed. measurement of firm value tobin’s q is used in this study as a proxy for firm value of a company. this follows the practice in the stream of research that studied tax avoidance and firm value particularly, moradi, mohammadi and saeedi (2015) and lim (2011). the calculation will be employed in this study as a proxy of valuation of company as follow: tobin’s q = book value of total debt + market value of common equity book value of total assets measurement of corporate tax avoidance as the tax returns of the company are highly confidential and unlikely to be accessible to public, we can only use various empirical proxies to estimate the tax returns of company based on publicly available information as suggested by stewart (1981). in this study, we measure the activities of tax avoidance by examining the proportion of tax liability to accounting earnings of company using etr. it is widely used as a measurement of tax avoidance activities of companies in malaysia (see for examples, noor, fadzillah & mastuki, 2010; ariffin, 2013; arif & hashim, 2013; salihu, obid & annuar, 2014). there are several variants of etr include accounting, current and long-run cash and each of these variants has its merits and limitations. we utilise current etr by dividing current-year tax expense by the accounting income before tax. current etr has its merit because current-year tax expense is used instead of aggregate tax expenses and it is able to reflect the tax deferral strategies of a company. the tax avoidance transaction of the sample companies in this study was measured by one minus current etr. measurement of corporate governance the asean corporate governance scorecard (acgs) is utilize to assess the compliance of malaysian plcs with practices and principles in corporate governance. the scorecard was formed according to the oecd principles of corporate governance and other international best practices. the mechanics in arriving the final score for each of the companies are as follows: level 1 composed of 179 items which have been divided into 5 parts corresponding with the oecd principles (table 3) and level 2 comprised of 32 bonus and penalty items. the bonus items were to reward companies which went extra miles by adopting other good governance practices and the penalty items were to penalize companies with poor governance practices. the total bonus and penalty points are added to or subtracted from the total score in level 1 to give the final score for the company. the top 100 companies with good disclosure are those with highest scores based on disclosures as per acgs parameter among 873 companies. the plcs ranked from top 1 to 50 is defined as “well-governed companies” and yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 168 table 3 the acgr (composition and structure of level 1) components number of items weightage (%) part a: rights of shareholders 25 10% part b: equitable treatment of shareholders 17 15% part c: roles of stakeholders 21 10% part d: disclosure and transparency 41 25% part e: responsibilities of the board 75 40% total 179 100% source: macgr 2014 given a dichotomous value of “1” while the plcs ranked from top 51 to 100 is defined as “less-governed companies” and given a dichotomous value of “0”. measurement of control variables the specific firm characteristics of return of assets (roa), return of common equity (roe), firm size (size), leverage (lev) and year-on-year growth (growth) have been added as control variables in this study. prior studies have indicated that these firm characteristics as determinants of firm value. roa measure the efficiency of management in using its assets to generate earnings and it is obtained by dividing net income with total assets of companies. roe reveals the profit generated by company using the money invested by shareholders and it is calculated by dividing net income by the value of the first course common stock of company. size is measured in term of total assets of the company; lev ratio defines the total debts relative to total assets; and growth measures the percentage change of total revenues in current year as compared to previous year. regression models the regression models of this study are based on a standard valuation model used in the accounting literature. in the first model, we attempt to answer the question on whether corporate tax avoidance behaviour increase or decrease firm value in the agency framework. in the second model, we investigate if corporate governance interacts with tax avoidance and has moderator effect on the valuation of companies. a new term of ta*gov has been added to examine the role of corporate governance in moderating the relationship of tax avoidance and firm value. the following specification models have been developed to test out the hypotheses. qi = β0 + β1tai + β2roei + β3roai + β4sizei + β5levi + β6growthi + ɛi (1) qi = β0 + β1tai + β2roei + β3roai + β4sizei + β5levi + β6growthi + β7(ta*gov)i + ɛi (2) where: β0 represents constant interception, β1β7 are coefficients, i is the index the firm and ɛ refers to residual error. in order to reinforce the intuition that the negative impact of tax avoidance activities on firm value will be lessen for a well governed company and more severe for a less-governed company, model 1 has been used to re-run on the subsamples of well-governed and less-governed companies. the yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 169 subsample is used to investigate whether the firm value derived from tax avoidance activities will vary according to the level of governance of companies. result and discussion descriptive statistics table 4 contains descriptive statistics relating to the independent and dependent variables for the top 100 companies with good disclosures. it displays the analysis made up of 36 plcs listed from top 1 to 50 (hereinafter referred to as “top-half”) and 46 plcs listed from top 51 to 100 (hereinafter referred to as “bottom-half”). outlying observations were excluded to provide a more representative analysis: 14 plcs ranked in the top-half and 4 plcs ranked in the bottom-half have been excluded as these companies did not fulfil the sample selection’s criteria. overall, tax avoidance activities of the top-half are almost the same as the bottom-half of 100 plcs. the top-half carries the mean of tax avoidance of 77.69% whereas the bottom-half carries the mean of 77.94%. companies ranked in the top-half marked a mean of tobin’s q of 2.66, while the bottom-half have a lower average tobin’s q of 1.99. it shows that, the companies with better corporate governance settings in place recorded a higher firm value as compared to the companies listed in the bottom-half. the mean roe of the top-half companies is 32.27 with a maximum value of 369.91 and the bottom-half recorded a mean roe of 18.02 with a maximum value of 64.22. typically, the well-governed companies have higher roe than the less well-governed companies. nevertheless, the average roa of the top-half and the bottom-half is quite similar with a value of 10.01 and 10.41, respectively. the mean size (in term of total assets) of the top-half companies is rm 17,110.28 million whereas the mean size of the bottomhalf is rm 3,763.69 million. a high standard deviation of size of these two table 4 descriptive analysis for plcs q ta (%) roe roa size (rm’ mil) lev growth (%) top half (n=36) minimum 0.66 37.51 0.00 0.00 738.98 0.00 -19.87 maximum 13.92 99.89 369.91 58.32 99,999.30 56.81 214.48 mean 2.66 77.69 32.27 10.01 17,110.28 22.22 19.30 median 1.64 76.35 13.45 6.51 8,619.79 21.05 3.86 standard deviation 2.98 11.26 65.26 11.74 22,029.37 14.20 50.18 bottom half (n=46) minimum 0.58 21.09 0.00 0.00 78.54 0.00 -15.86 maximum 6.76 99.74 64.22 38.19 27,261.28 47.76 134.19 mean 1.99 77.94 18.02 10.41 3,763.69 16.68 8.25 median 1.37 78.77 15.19 7.91 1,681.34 16.01 4.35 standard deviation 1.54 11.38 14.10 8.50 5,264.26 13.94 22.23 yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 170 groups of companies indicates that the data is widely spread. the companies from the top-half have a mean leverage of 22.22 while the bottom-half have a lower mean leverage of 16.68. on average, the top-half companies have higher debt relatives to assets as compared to companies ranked in the bottom-half. the companies from both of the groups have recorded a negative growth rate but top-half in the better corporate governance ranking have higher growth rate in the sampled year. correlation analysis table 5 displayed the results of the pearson correlation analysis. roe and roa have a strong positive effect on q (r = 0.748, p<0.01) and (r = 0.882, p<0.01), respectively. the companies with higher roe/roa resulted in a higher firm value. on the contrary, the result shows that size of a company has a weak negative effect on firm value (r = -0.189, p<0.05). it means that a company possesses larger total assets which determine the size of the company is negatively associated with firm value. the results however indicate that tax avoidance, governance, leverage and growth has no association with firm value. the result further shown that governance has a medium positive correlation with size and a weak positive correlation with leverage. roa and roe are positively associated and both of them reflecting the financial health of a company. multiple linear regression analysis on full sample the results of regression analysis of these two models is presented in table 6. in model 1, the value of adjusted r² is 0.8160 indicates that 81.6% of the firm value can be explained by the 6 independent and control variables. the value of adjusted r² in model 1 is considered large indicating a good model. in model 2, a higher value of adjusted r² of 0.8303 shows that it is a slightly better model. it means that 83.03% of the variability of the firm value can be explained by the 7 variables tested including the interaction variable of ta*gov. t-test analysis has been employed to test out the two hypotheses developed in this study. by referring to model, it shows that ta has a significant negative relationship with q (β = -0.0253, p < 0.05). this implies table 5 correlations analysis for plcs q ta gov roe roa size lev growth q 1 ta .036 1 gov .146 -.011 1 roe .748** .054 .159 1 roa .882** .170 -.020 .720** 1 size -.189* .116 .406** -.101 -.208* 1 lev -.043 .086 .194* .063 -.154 .147 1 growth -.136 -.143 .148 -.062 -.140 .143 .109 1 **significant at the 0.01 level (1-tailed) *significant at the 0.05 level (1-tailed). yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 171 table 6 empirical result of regression analysis on full sample dv: q model 1 (test for h1) model 2 (test for h2) coefficient std. error tstatistic prob. coefficient std. error tstatistic prob. c 1.8655 0.7872 2.3697 0.0204 1.8804 0.7560 2.4873 0.0152 ta -0.0253 0.0103 -2.4466 0.0168 -0.0270 0.0099 -2.7164 0.0082 roe 0.0093 0.0037 2.5122 0.0142 0.0075 0.0036 2.0503 0.0439 roa 0.1821 0.0176 10.354 0.0000 0.1846 0.0169 10.914 0.0000 size 7.5707 7.0606 0.1072 0.9149 -7.5906 7.4606 -1.0178 0.3121 lev 0.0153 0.0084 1.8332 0.0708 0.0124 0.0081 1.5371 0.1286 growth -0.0024 0.0030 -0.7867 0.4340 -0.0029 0.0029 -0.9859 0.3275 ta*gov 0.0084 0.0031 2.6913 0.0088 r-squared 0.8298 0.8451 adjusted r-squared 0.8160 0.8303 f-statistic 60.1224 56.916 prob. (f-statistic) 0.0000 0.0000 durbin-watson 2.0356 2.1143 that the tax avoidance activities will decrease the firm value as agency costs come along with tax avoidance activities. the beta coefficient of ta is 0.0253 and can be interpreted as 1 unit increase in tax avoidance will reduce the firm value by 0.0253 unit. the control variables of roe, roa and lev exhibit a significant positive relationship with q. the companies with higher net income and engaged in debt financing would have a higher firm value. however, size and growth do not have any significant effect on firm value. in model 2, the interaction variable of ta*gov has been added to the equation to test out if governance moderates the relationship between tax avoidance and firm value. similar with model 1, we found that ta has a significant negative relationship with q (β = -0.0270, p < 0.05). tax avoidance activities will decrease the firm value even though corporate governance has been employed in safeguarding the shareholders interest resulted from tax avoidance. multiple linear regression analysis on subset samples to distinguish the effect of corporate avoidance on firm value for two subset samples: the group of well-governed plcs (top-half) and the less-governed plcs (bottom-half), we conducts regression analysis using regression model 1 on these two subset samples separately. table 7 displayed the results of the regression specified in regression model 1 for the well-governed plcs represented by subset sample 1 and less governed plcs represented by subset sample 2. subset sample 1 of well-governed companies is a better model with the adjusted r² of 0.9351 if compared to sample 2 of lessgoverned companies with an adjusted r² = of 0.6121. the effect of tax yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 172 table 7 empirical result of regression analysis on subset sample dv: q subset sample 1 well-governed plcs (n = 36) subset sample 2 less-governed plcs (n = 46) coefficient std. error t-statistic prob. coefficient std. error tstatistic prob. c 1.6100 0.9696 2.6605 0.1080 1.3918 1.0207 1.3636 0.1805 ta -0.0190 0.0121 -1.5662 0.1285 -0.0156 0.0143 -1.0873 0.2836 roe 0.0026 0.0033 0.7731 0.4459 -0.0437 0.0259 -1.6852 0.0999 roa 0.2318 0.0190 12.2086 0.0000 0.2249 0.0457 4.9212 0.0000 size -7.2606 6.2606 -1.1611 0.2554 1.6505 3.0205 0.5439 0.5896 lev 0.0105 0.0096 1.0916 0.2843 0.0124 0.0127 0.9770 0.3346 growth -0.0020 0.0027 -0.724407 0.4748 -0.0016 0.0067 -0.2338 0.8164 r-squared 0.9465 0.6638 adjusted r-squared 0.9351 0.6121 f-statistic 82.6239 12.8326 prob. (f-statistic) 0.0000 0.0000 durbin-watson 2.202288 2.2349 avoidance on firm value is negative although we do not find any significant relationship in both samples (β = -0.018975, p>0.05; β = -0.026990, p > 0.05). nevertheless, roa has significant positive relationship with firm value (β = 0.231772, p < 0.00; β = 0.2249, p < 0.00), that can be interpreted as roa will make greater the firm value for well-governed companies. conclusion we examine the relationship between tax avoidance and after-tax value of malaysian companies in an agency framework and found that tax avoidance is negatively associated with the valuation of the companies. we conclude that tax avoidance is not valued by shareholders and is in fact resulted in value reducing. generally, the results are consistent with an agency cost theory of tax avoidance which perceived that the complex nature of tax avoidance would provide a shield for the self-serving managers to mask their action and exploit the wealth from tax saving activities. as a result, tax avoidance does not enhance the firm value. in other words, the direct effect of tax avoidance of increasing the firm value is potentially offset by the increased possibilities of rent diversion in the agency framework. this result is consistent with the result of prior studies. the study of wang (2011) found that the benefits resulted from tax avoidance are potentially offset by agency costs and it reduces firm value in the chinese institutional context. the result proves further the finding of desai and dharmapala (2009) that tax avoidance is not merely a transfer of wealth from government to the shareholders of company because tax avoidance would increase possibility of managerial opportunism and allow the tax savings to be piped into the opportunistic managers. yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 173 we then investigate if the corporate governance plays a role in mitigating the overall negative effect of tax avoidance on firm value in the agency framework. we predict that the agency problem will be lessened with governance control in place and tax avoidance activities should represent a transfer of value from government to shareholders and it increases firm value. however, we found that the strength of governance mechanism does not have any moderator effect on the relationship of tax avoidance and firm value. we further investigate whether the overall effect of tax avoidance on firm value will be different for well-governed companies and less-governed companies. interestingly, we still found that tax avoidance has a negative impact on firm value, although the relationship becoming insignificant. generally, our finding is inconsistent with the study of desai and dharmapala (2009) and wang (2011). nevertheless, our findings have some similarity with wang (2011) that the overall effect of tax avoidance which affects the firm value negatively is diminishing in well-governed companies. the traditional assumption that views corporate tax avoidance activities as value enhancement activities and the moderator effect of governance mechanism does not hold in this study. there are two possible explanations: (1) in this digital era with several atrocious news of global companies such as starbucks, google and amazon have come under fire for avoiding paying tax on their sales, tax avoidance might lead to scepticism among investors of the traditional view of value-enhancement. the shareholders might place a lower value premium on companies who engaged in tax avoidance activities aggressively as it may affect the corporate reputation; (2) the corporate governance mechanisms in malaysia are not effective, and/or there is inadequate relevant information provided to the shareholders for a possibility of control mechanism to function. the findings contribute to the literature by adding evidence on the economic consequences of tax avoidance as well as the corporate governance’s effect on tax avoidance in developing country. the empirical evidences from this study contributed to a growing line of research on tax avoidance and corporate governance in developing country. most importantly, the study of arif and hashim (2013) on corporate governance and the value relevance of tax avoidance in malaysia provides only preliminary evidence and this study added more evidence to the stream of literature that investigates the role of tax avoidance strategies, as moderated by the level of corporate governance, in determining the firm value in malaysia. this study also attempts to understand the tax avoidance behaviour of company that would able to help the policymakers in formulating and implementing effective taxation systems in line with the dynamic economic environment in malaysia. the findings in this study which revealed the negative relationship between corporate tax avoidance and firm value in malaysia institutional setting suggested that companies to understand the negative consequences of corporate tax avoidance when engaging in tax planning aggressively. the limitation of our study is in using cross-sectional data by observing a sample at only one point in time due to time and financial constraints. future study should consider using time-series data or panel data by analysing multiple companies at various points in time. furthermore, it would be interesting for future researchers to explore tax avoidance and corporate transparency. although corporate governance is closely related to yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 174 corporate transparency there are measured using different measurements. corporate governance is determined by the accounting standards, law protection of shareholders whereas corporate transparency is predicted by using the level of information disclosure and timeliness of reporting. while collection of secondary data has been the method of data collection in most of the literatures studied the topic of tax avoidance and firm value in developed and developing countries, future researchers are recommended to engage a different method of data collection, for example in depth interview with the tax agents hired by big corporation for tax planning purposes. references arif, a. k., & hashim, h. a. (2013). governance and the value of tax avoidance: preliminary evidence. paper was presented the 5th international coference on financial criminology (icfc). ariffin, z. z. (2013). tax planning of a company operating foreign activity in malaysia. international journal of trade, economics and finance, 4(4), 209-212. doi: 10.7763/ijtef.2013.v4.287 bursa malaysia top 100 listed companies (5 years) (n.d.). retrieved from http://www.harimaucapital.com/2013/03/2012-2009-bursa-malaysiatop-100-listed.html? chen, k. p., & chu, c. c. (2005). internal control versus external manipulation: a model of corporate income tax evasion. rand journal of economics, 151-164. chen, x., hu, n., wang, x., & tang, x. (2014). tax avoidance and firm value: evidence from china. nankai business review international, 5(1), 25-42. doi: 10.12691/jfa-6-1-2 crocker, k. j., & slemrod, j. (2005). corporate tax evasion with agency costs. journal of public economics, 89(9-10), 1593-1610. doi: 10.1016/j.jpubeco.2004.08.003 desai, m. a., & dharmapala, d. (2006). corporate tax avoidance and highpowered incentives. journal of financial economics, 79(1), 145-179. doi: 10.1016/j.jfineco.2005.02.002 desai, m. a., & dharmapala, d. (2009). corporate tax avoidance and firm value. review of economics and statistics, 9(3), 537-546. doi: 10.1162/rest.91.3.537 graham, j. r. (2003). taxes and corporate finance: a review. the review of financial studies, 16(4), 1075-1129. doi: 10.1093/rfs/hhg033 gupta, s., & newberry, k. (1997). determinants of the variability in corporate effective tax rates: evidence from longitudinal data. journal of accounting and public policy, 16(1), 1-34. doi: 10.1016/s0278-4254(96)00055-5 haat, m. h., rahman, r. a., & mahenthiran, s. (2008). corporate governance, transparency and performance of malaysian companies. managerial auditing journal, 9(1), 744-748. hanlon, m. & heitzman, s. (2010). a review of tax research. journal of accounting and economics, 50, 127-178. doi: 10.1016/j.jacceco.2010.09.002 hanlon, m. & slemrod, j. (2009). what does tax aggressiveness signal? evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. journal of public economics, 93, 126-141. doi: 10.1016/j.jpubeco.2008.09.004 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. doi: 10.1016/0304-405x(76)90026-x http://www.harimaucapital.com/2013/03/2012-2009-bursa-malaysia-top-100-listed.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed%3a+investinginbursamalaysiamalaysiastockmarket+%28investing+in+bursa+malaysia+%28malaysia+stock+market%29%29#.vwj7qtgm1ob http://www.harimaucapital.com/2013/03/2012-2009-bursa-malaysia-top-100-listed.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed%3a+investinginbursamalaysiamalaysiastockmarket+%28investing+in+bursa+malaysia+%28malaysia+stock+market%29%29#.vwj7qtgm1ob yee, sapiei, abdullah / tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era journal of accounting and investment, july 2018 | 175 kim, j., li, y., & zhang, l. (2011). corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. journal of financial economics, 100(3), 639. doi: 10.1016/j.jfineco.2010.07.007 lee, b. b., dobiyanski, a., & minton, s. (2015). theories and empirical proxies for corporate tax avoidance. the journal of applied business and economics, 17(3), 21-34. malaysia-asean corporate governance report 2014. (2014). retrieved from http://www.mswg.org.my/files/editor_files/file/publication/malaysiaasean_corporate_governance_report_2014_upload.pdf malaysia's new corporate governance code (2012). international financial law review, retrieved from http://ezproxy.um.edu.my:2048/login? moradi. m., mohammadi, m. & saeedi, p. (2015). relationship between tax avoidance and firm value in iran. gmp review, 16, 493-498. mustapha, m., & ayoib, c. a. (2011). agency theory and managerial ownership: evidence from malaysia. managerial auditing journal, 26(5), 419-436. doi: 10.1108/02686901111129571 noor, r. m., fadzillah, n. s. m., & mastuki, n. (2010). corporate tax planning: a study on corporate effective tax rates of malaysian listed companies. international journal of trade, economics and finance, 1(2), 189-193. pasternak, m., & rico, c. (2008). tax interpretation, planning, and avoidance: some linguistic analysis. akron tax journal, 23(1), 2. rezaei, f., & ghanaeenejad, m. (2014). a review on transparency in financial reporting and its effects on tax avoidance and firm value. journal of commerce and accounting research, 3(2), 8-21. salihu, i. a., obid, s. n. s., & annuar, h. a. (2014). government ownership and corporate tax avoidance: empirical evidence from malaysia. handbook on the emerging trends in scientific research, 673-688. slemrod, j. (2004). are corporate tax rates, or countries, converging?. journal of public economics, 88(6), 1169-1186. doi: 10.1016/s0047-2727(03)00061-6 shepherd, j. (2004). what is the digital era? university of strathclyde, uk. retrieved from www.igi-global.com/chapter/digital-era/29024 shleifer, a., & vishny, r. w. (1997). a survey of corporate governance. the journal of finance, 52(2), 737-783. doi: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x the components of the ftse bursa malaysia klci index for 2015. (2015). retrieved from http://topforeignstocks.com/indices/the-componentsof-the-ftse-bursa-malaysia-klci-index/ top 30 companies from malaysia’s klci. (n.d.). retrieved from http://aseanup.com/top-30-companies-from-malaysia-klci/ wang, x. (2011). tax avoidance, corporate transparency, and firm value. american accounting association annual meeting tax concurrent sessions. doi: 10.2139/ssrn.1904046 zimmerman, j. l. (1983). taxes and firm size. journal of accounting and economics, 5, 119-149. doi: 10.1016/0165-4101(83)90008-3 http://www.mswg.org.my/files/editor_files/file/publication/malaysia-asean_corporate_governance_report_2014_upload.pdf http://www.mswg.org.my/files/editor_files/file/publication/malaysia-asean_corporate_governance_report_2014_upload.pdf http://ezproxy.um.edu.my:2048/login? http://www.igi-global.com/chapter/digital-era/29024 http://topforeignstocks.com/indices/the-components-of-the-ftse-bursa-malaysia-klci-index/ http://topforeignstocks.com/indices/the-components-of-the-ftse-bursa-malaysia-klci-index/ http://aseanup.com/top-30-companies-from-malaysia-klci/ jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 does attribute framing exist in audit decision aid? dovi septiari1 * and goedono2 abstract: this study aims to test the framing effect in audit decision aid. the research employs a between-subject experimental design involving 56 undergraduate students as the sample. the dependent variable is the tendency to follow the aid recommendation which is measured using gomaa, hunton, vaassen, and carree's (2011) scenario. framing effect is manipulated as follows: (1) positive framing, (2) negative framing. the result shows that framing effect exists in audit decision aid, especially, in how the aid reliability presented (positive or negative) influences the final participant's decision. this research seeks to contribute to the development of framing theory, particularly to test the framing phenomena in audit decision aid. previous studies on this realm focus on health, politic, finance, business, and marketing areas and only a few studies are found discussing this issue in the auditing area. the result would also be useful in the practical field where it should now be obvious that an auditor should never be over-reliant on decision aid. decision aid can indeed make decision bias if the auditor thinks using only the aid is enough to make a decision and forgets to use professional judgment. the result of the study gives a warning to auditors that the way information on the reliability of a decision aid is presented can make a decision bias. keywords: attribute framing; decision aid; auditor decision, audit context introduction nowadays, we are on the verge of the fourth industrial revolution, dubbed as industry 4.0. this revolution emphasizes on automated processes and influences every single area of work, including auditing. industry 4.0 can be described as the full integration of information and communication technology and automatic technology in the "factory of the future" (heynitz, bremicker, & amadori, 2016). it raises serious challenges for auditing processes in which all client data are integrated via the internet. auditors can use a technology to help them in their auditing process such as decision aid. this decision aid gives an input to support auditors’ performance in their auditing process (alon & dwyer, 2010). dowling and leech (2007) find that decision aid plays an important role in supporting auditors in every main phase of auditing process. however, the decision aid does not always give good influences. the automatic process of using decision aid is often problematic because people fail to rely upon it appropriately/reasonably (lee & see, 2004). decision makers can trust this decision aid, yet they must be aware that this decision aid can lead to a decision bias. in this context, we define decision bias as a condition in which a decision maker lacks their professional judgment or they are too dependent on the decision aid recommendation. according to swinney (1999), this condition occurs when users ignore their human judgment and replace it with a technology. department of accounting, universitas negeri padang, jl prof. dr. hamka, air tawar, padang, west sumatra, indonesia 2department of accounitng universitas gadjah mada, jl. bulaksumur, caturtunggal, kec. depok, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta 55281, indonesia *correspondence: dovi.septiari@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001107 citation: septiari, d., & goedono. (2019). does attribute framing exist in audit decision aid?. journal of accounting and investment, 20(1), 41-54. received: 25 july 2018 reviewed: 10 august 2018 revised: 14 september 2018 accepted: 16 september 2018 copyright: © 2019 septiari & goedono. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:dovi.septiari@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4684 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 42 the mismatches between the skills of decision-aid users and the complexity of the tasks also cause this phenomenon (mascha & smedley, 2007). the auditors tend to be heuristic and more dependent on the decision aid. as we all know, in auditing process, auditors do the more complex tasks and receive much pressures. therefore, learning how an auditor uses the decision aid is more important and interesting. understanding this issue will help auditors to be good decision aid users (swinney, 1999). one of the important factors which make auditors follow decision aid is its reliability. decision aid is usually presented at a certain degree of reliability. the user of this decision aid is more likely to agree with the decision aid if they know that the aid is reliable (brown & jones, 1998). however, the way this decision aid shows or informs the user about its reliability may lead to a bias. f.-f. cheng and wu (2010) argue that judgments and decisions can be influenced greatly by the way information is presented or framed. in framing theory, a positive labeling of an attribute can raise favorable associations in memory, while a negative labeling is more be likely to cause opposite associations. in other words, informing the decision aid reliability with different accuracy may cause different associations in memory and finally result in different decisions. framing model has been extensively used in the context of decision judging and making. the framing effect occurs due to information encoding in memory (levin & gaeth, 1988) and lack of individual attention about another available information (smith & levin, 1996), in which both of these factors have the potential to create a decision bias. the framing effect phenomenon in accounting information system, especially in audit decision aid can be explained using attribute framing theory. alewine, allport, and shen (2016) suggest that attribute framing does occur in accounting information system area. levin, schneider, and gaeth (1998) explain that attribute framing is a single attribute of a particular object being framed positively or negatively and it occurs when the a positively described item is evaluated more highly than the same item described negatively. the information of decision aid reliability is a single attribute which can be framed. hsee and zhang (2010) in general evaluability theory (get) suggest that there are three characteristics which should be considered when dealing with evaluability of any attribute, they are nature of the attribute, knowledge about the attribute, and how the attribute is presented. especially for the last characteristic, it can cause cognitive bias known as framing effect. previous studies have examined framing bias in a variety of different decision making problems such as in medical treatment (gallagher & updegraff, 2012; garcia-retamero & galesic, 2010; peters, hart, & fraenkel, 2011), political election context (bizer, larsen, & petty, 2011), promotion message design (goh & bockstedt, 2013; mckechnie, devlin, ennew, & smith, 2012; raghubir, 2005; zhang & han, 2012), marketing domain like product evaluation (f.-f. cheng & wu, 2010; f. f. cheng, wu, & lin, 2014; johnson & levin, 1985; levin et al., 1988) and financial problems (cassotti et al., 2012). however, only a few studies explore framing effect on decision aid in the auditing area. actually, heuristics and biases such as framing effect septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 43 have generated fairly considerable interests in behavioral auditing (shanteau, 1989). the possible reason for why we can only find a limited number of studies in this area is that accounting researchers have frequently had difficulty in translating the kahneman and tversky demonstrations into an auditing framework (shanteau, 1989). also, auditing judgments depend on problem characteristics which are irrelevant to framing decision. thus, it is important to figure out this effect in the auditing area because auditors in auditing encounter higher pressure and risk than in another area. these pressure and risk make auditors more cautious in making decisions in auditing processes. additionally, auditing also has different complexity of tasks from that of business area. these different task variables may lead to different results. hence, framing effect may run to different way from other areas. this study focuses on testing the framing effect on audit decision aid. laboratory experimental method is used to test the hypothesis. this method is chosen because this study investigates the causal relationship between framing effect and the subject’s tendency to follow the audit decision aid. we give positive or negative treatment to the subjects and evaluate the effect on the use of decision aid. this method enables us to control each variable. participants will be distributed randomly into one of two experiment groups. participants will read the experiment scenario and answer the question about the case in the scenario. at the end of the experiment, the participant will be asked about the manipulation check question and they will receive some debriefing. the results of the study are relevant to previous studies, i.e. framing effect does occur in audit decision aid. specifically, participants with positive framing tend to use the decision aid recommendation than the participants with negative framing. this research is contributing to the development of attribute framing knowledge and theory, especially about its effect on audit decision making. previous studies focus on testing the framing effect of the decision aid in business and marketing areas. since decision aid also used extensively in auditing process, it is also important to explain this effect in this area. the results of this study are also useful in practical field for auditors, in that auditor should not be too reliant on decision aid. the result of the study gives a warning to auditors that the presentation of decision aid reliability can cause a bias. this paper is organized as follows. section 2 reviews the prior literature and develops the hypothesis. section 3 explains the methodology employed. section 4 analyses the data, result and discussion and section 5 conclude the findings. literature review and hypothesis development prospect theory this theory states that people make decisions based on the potential final values of losses and gains and that people evaluate losses and gains using a septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 44 particular heuristic (kahneman & tversky, 1979). in prospect theory, the result is considered as a positive or negative deviation (gains or losses) from a neutral reference outcome, which has zero value (tversky & kahneman, 1981). in other words, under a favorable situation, individuals will tend to choose any profitable option. while under the opposite condition, individuals will tend to choose the option that has the least amount of loss (to minimize losses). prospect theory can explain how framing effect occurs. individuals will evaluate all information before making a decision. the option which seems most favorable is more likely to be chosen. sometimes, while the options are actually the same, when they are delivered (gains or losses) differently, it can lead to different decisions. prospect theory helps many studies on decision making to develop and build their arguments (edwards, 1996). of course, this prospect theory can also explain the way auditors make a decision in accounting and auditing areas. newman (1980) gives an example that a decision maker (internal accountant) will choose an information system which maximizes their utility. another study by grinblatt and han (2005) find that the tendency of some investors to hold on to their losing stocks is also driven by prospect theory. they suggest that the difference between a stock’s market price and its aggregate cost basis will be positively related to the stock’s expected future return as well as a better predictor of future average returns than past oneyear returns. attribute framing judgments and decisions can be influenced greatly by how information is presented or framed (f.-f. cheng & wu, 2010; tversky & kahneman, 1981). levin et al. (1998) classify the framing effects into three: attribute framing, goal framing, and risky choice framing. goal framing is a persuasive message that is framed to emphasize the positive (negative) consequences of doing (not doing) an action. risky choice framing occurs in choice of a value which is expected to be with or without some risks, depending on whether the available options are described positively or negatively. this study focuses only on attribute framing as the most appropriate form of framing to explain the framing of decision aid reliability. attribute framing effect happens when the object’s attribute is manipulated (such as the framing which involves probabilistic information) (lacson, wiegmann, & madhavan, 2005). johnson and levin (1985) and levin, johnson, russo, and deldin (1985) state that attribute framing effect occurs when individuals' judgments vary due to the function of labels used to describe specific object attributes or characteristics. the type of framing evaluation in decision aid reliability framing represents the choices to either approve or reject the decision aid recommendation. this evaluation may include favorability ratings (a level ranging from entirely unacceptable to entirely acceptable) (levin et al., 1998). attribute framing can explain how an object which is described positively looks more profitable than if it is described negatively. positive labeling tends to lead to information encoding which evokes favorable associations in memory, yet labeling the same attribute negatively might cause an encoding that generates unfavorable associations in memory (levin et al., 1998). septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 45 the decision aid reliability which is informed positively will cause different effects on the users than if it is informed in a negative way. the presentation of decision aid reliability leads to different results because of differences in how it is framed (lacson et al., 2005). f.-f. cheng and wu (2010) examine the effects of framing on information technology reliability at intention level of buyers to buy online and find that there is a correlation between framing effects and tendency to follow the aid recommendation. when participants receive positive framing, they tend to follow the decision aid recommendation. in contrast, when participants received reliability information which is framed negatively, the level of their tendency to follow will be lower and even close to zero. hypothesis development the hypothesis is built using attribute framing theory which tests the argument that participants will have higher dependence on audit decision aid when they are in positive framing than when they are in negative framing. levin, johnson, russo, and deldin (1985) examine the effect of attribute framing in three tasks and observe the statistical reliability of framing effect and they find that more favorable ratings will be produced when the attributes are expressed positively than when they are expressed negatively. other studies by kramer (1989), levin et al. (1998) and loke and tan, 1992) suggest similar findings, i.e. that the same alternative is rated more favorably when a key attribute is framed positively than when they are framed negatively. the argument proposed by previous studies indicates that when positive framing occurs there will be information encoding that leads to favorable associations in participants’ memory as described before in attribute framing theory section. this causes the user to have greater tendency to follow the aid recommendation. in contrast, when it is framed negatively, negative or unfavorable associations will arise so that they have lesser tendency to follow the aid recommendation. lowe, reckers, & whitecotton (2002) and framing theory argument also state that individuals tend to pay more attention to negative information than positive information. participants may be more careful in making decisions to depend on the decision aids when the reliability presented negatively than if it is presented positively. there is a small amount of the research on the framing effects of decision aid. to the best of our knowledge, only a few studies have tested and confirmed this relationship, including studies by f.-f. cheng & wu (2010) and f. f. cheng wu & lin (2014). however, their studies have different contexts. f.-f. cheng and wu (2010) examine the effect of framing on the internet buyers' attitude and purchase intention. the result suggest that participants in a positive condition reveal more favorable responses than their counterparts in the negative condition. another study by f. f. cheng wu and lin (2014) also find that framing effect occurs in consumer online decision. unlike these previous studies, this research examines it in the context of accounting, in particular, the auditing processes. to the best of our knowledge, there has been no previous study which tests the framing effect of decision aid in this context. auditors in their auditing processes encounter higher pressure and risk and do a more septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 46 complex task than in another area. these factors make auditors more cautious in making a decision in auditing processes and make the framing effect may go in different direction than in other areas. auditors also need a judgment as an important variable to make a decision. according to boritz (1997), framing effects is an important variable which potentially impedes audit judgment accuracy. therefore, the hypothesis of this study is: h1: participants tend to follow decision aid recommendation when the reliability of decision aid is shown in a positive form than when it is shown in a negative form. research method participants a between-subject laboratory experiment is designed to investigate the relationship between variables in this research.the experiment design can be seen in table 1. there are two experimental groups. one group receives positive framing treatment, and the other receives negative framing treatment. 56 subjects participate in this experiment. participants are undergraduate accounting students of a large university in indonesia. the participants involved in this experiment are those who have completed and passed financial accounting course. this selection criterion is used to ensure that the students have enough comprehension to do the tasks on receivables on the experiment material. this way, it can be assumed that all samples have the same understanding level as that of a professional accountant if such tasks are given, and the decision they will make might be similar to accountants’ decision. methods and procedures the experiment scenario in this study is a minor modification of gomaa et al. (2011). we perform pilot tests three times with 57 students (who do not participate in the main experiment) to ensure our experiment scenario. after finishing each one the pilot tests, we organize an in-depth discussion with the pilot test participants and professional accountants about the results. the experimental case is displayed in a paper-based form and all participants are randomly assigned to groups 1 and 2. to ensure the randomization, we use the computer function to distribute each participant into the groups. we also use several experimenters to help us in the laboratory. we are not directly involved while the experiment is carried out. the procedures are further explained below. step one: participants come to the laboratory. the experimenters randomly distribute them into one of the two groups (participants do not know which table 1 experimental design framing manipulation group 1 framing positive group 2 framing negative septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 47 group they are distributed to previously). participants open the experiment material prepared by the experimenters. participants are not allowed to work together with fellow participants. participants are asked to read a case of amalgamated manufacturing, incorporated (ami), which is a high-tech equipment company. together with the case, the company’s key ratio of the current and previous years, financial position summary and summary of the income statement for the current year are also provided. in the reading, it is told that the management has estimated the difference of receivable writeoff per 31/12 is at idr 600,000. the audit committee and board of directors agree on the estimation and are reluctant to revise their estimation. on the other hand, the participants are given receivables in five years and write-off historical. participants’ task is to play a role as an auditor of a public accounting firm and to review the history of accounts receivable, thus it is expected that they would come to their own estimation. participants also need to propose a year-end adjustment (if any) to the estimates provided by the management on idr 600,000. the case material is designed in such a way that it would bring the participants to a certain amount of allowance, which is idr 700,000. participants are asked to offer their initial estimation of allowance for uncollectible accounts, which should be set at 31/12, and proposed a year-end adjustment. step two: the participants personally read about the decision aid assistance provided by their accounting firms. this decision aid uses historical information as well as the company's accounts receivable in the current economic conditions to predict the allowance for uncollectible accounts receivable. the aid tool has been frequently used by the firm and proved very helpful. the aid recommends that the allowance is rp750,000 and gives the correct estimates for bad debts in every x of 10 cases. for positive framing condition, the participants have been informed that the decision aid is correct 8 times out of 10 cases (80% accurate), and for the negative one, they are told that decision aid is not correct 2 times out of 10 cases (20% inaccurate). after reading this information, participants are given the opportunity to change their initial estimates and propose a year-end adjustment, if desired. they are made fully aware that they do not have to change their initial estimates and do not have to propose adjustments or otherwise they could change their estimates and adjustments in every direction and magnitude. however, they have also emphasized that the estimation accuracy is very important because it concerns the reputation and possible risks faced by the firm. step three: participant answer three questions about manipulation check. the result shows that the participants understand the task. step four: the experiment ends with a debriefing in which the previous simulation is explained. variable measurement the dependent variable in this study is the level of participant’s tendency to follow the decision aid recommendation. this variable is measured by looking at the extent to which participants change their initial predictions to the suggestion made by the decision aid (gomaa et al., 2011). the formula calculation is as follows (participants answer is within 0.00 to 1.00 range: septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 48 table 2 descriptive statistics framing positive n=28 ῡ=0.33 σɤ=0.27 negative n=28 ῡ=0.18 σɤ=0.21 tendency to follow the decision aid recommendation = final adjustment initial adjustment/ ((decision aid recommendation management estimation) initial adjustment). the independent variables consist of one treatment at two levels, i.e. framing effects. the framing effects of decision aid reliability are presented in two ways, positively and negatively. result and discussion descriptive statistics table 2 shows the number of participants (n), the mean (ῡ), and standard deviations (sd) for each group. the table shows that the numbers of participants in each group are: 28 (cell 1), 28 (cell 2). it can be seen that the mean of participants who get positive framing is 0.33 (sd=0.27), which is higher than that of the participants who get negative framing at 0.18 (sd=0.21). test of hypothesis to ensure the randomization of our experiment, we distribute the participants into one of two experiment groups using computer functions. initial subject participated in the experiment is 58 students. after the manipulation check, 2 participants fail and are excluded from our sample. the average age of participants is 21.04 years old. rönnlund, karlsson, laggnäs, larsson, and lindström (2005) suggest that age has no impact on the framing effect. the participants consist of 7 males (25%) and 21 females (75). although the participants are dominated by female, the framing effects are not likely to vary by gender (bateman, fraedrich, & iyer, 2002). we use independent sample t-test to compare between genders. the results show that there is no significant difference between male (n = 15, sd = 0.22) and female (n = 41, sd = 0.27) (p>0.05). our hypotheses state that participants tend to follow decision aid recommendation when the reliability of decision aid is shown in positive form than when it is shown in negative form. we test our hypotheses by comparing the positive framing group to the negative framing group. table 3 shows the results of the independent sample t-test. the levene's test for equality of variances is insignificant (p>0.05), or it means that our data have equal variances. the analysis indicates that there is a difference between the two framing conditions (positive and negative). the results in table 3 also septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 49 table 3 independent samples test levene's test for equality of variances t-test for equality of means f sig. df mean difference sig. (2-tailed) tendency to follow the aid recomendation equal variances assumed 2.41 0.13 54 0.15 0.03 equal variances not assumed 51.40 0.15 0.03 shows that the mean distance between the two groups is 0.15 and it confirms that the difference is statistically significant (p<0.05). this indicates that framing effect occurs on the way the decision aid reliability is presented. the decision aid reliability in positive form makes participants have greater tendency to follow decision aid recommendation than when it is presented in negative form. discussion this study aims at investigating the framing effect of decision aid. in particular, we test whether or not framing effect occurs in the way the decision aid reliability is presented. considering this purpose into consideration, the hypotheses of this research suggest that participants tend to follow the decision aid recommendation when the reliability of decision aid is shown in positive form than when it is shown in negativeform. lowe et al., (2002) suggest that decision aid can be positive or negative depending on its reliability. auditors are more reliant on the high-reliability decision aid than low-reliability decision aid. it is because high-reliability decision aid makes auditors have higher trust than the low-reliability decision aid. dzindolet, peterson, pomranky, pierce, and beck (2003) and lee and see (2004) suggest that trust is an important factor which make users rely their decision on decision aid. however, the way the decision aid reliability is presented can also make a bias. according to prospect theory, the information presented in a gain form is more likely to be followed by the users than that information presented in a loss form (kahneman & tversky, 1979). based on the argument stated above, informing the reliability of decision aid in different way may result in different decisions. especially for this case, we can explain this problem using attribute framing theory. levin et al., (1998) suggest that object attributes or characteristics affect user’s item evaluation. the reliability of decision aid is an attribute that influences user’s evaluation preferences. when positively presented, this attribute may lead to different decisions than when it is presented in a negative way. previous studies by f.-f. cheng and wu (2010) and f. f. cheng, wu and lin (2014) confirm this argument. when the reliability of decision aid is informed to subjects in positive way, this cause high reliance on decision aid septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 50 than when it is informed in a negative way. yet, previous studies only give evidences in general business area (online marketing and finance). in our study, we explore this theory in auditing area. study results show that this theory is also applicable in audit decision aid reliability condition. negatively-presented decision aid reliability causes lower tendency to follow the aid recommendation than the positive reliability does. this supports the previous study that state framing effect occurs in decision aid. these results support lowe et al., (2002) theory, attribute framing theory by levin schneider and gaeth (1998) and the framing theory by tversky and kahneman (1981) which state that individuals tend to pay more attention to negative information than positive information. submitting reliability information in different ways will lead to the different level of tendency to follow the aid recommendation. this study suggests a new finding, i.e. in an audit task context, and in the audit decision aid, the framing effect does exist. even, in auditing areas with its greater pressure, risks and more complex tasks, the framing bias is found to affect auditor’s decision to follow the decision aid recommendation. it supports boritz (1997) argument that framing effect is an important variable which potentially influences audit judgment. auditors should be carefully read any information when making a decision. the presentation of information should not affect their decision because they are placed in a riskier situation and this condition demands them to be more cautious. however, our study suggests that presentation (in positive or negative way) affects auditors’ decision. it rises important findings and needs to be explored further. conclusion several conclusions can be drawn from this study. firstly, positive framing will cause higher degree of tendency to follow the audit aid than negative framing. this argument is consistent with prospect theory and previous research by (f.-f. cheng & wu, 2010; f. f. cheng, wu, & lin, 2014). secondly, one important finding is that in the context of audit tasks and in audit decision aid, framing effect is found to occur. it means that in the audit domain which has perceived greater risks than other domains, the framing effect is also robust. the results of this study have several implications. the first result of this study confirms the presence of framing effect in audit decision aid reliability. it confirms the study result from some previous studies on framing. the implication for the world of practice is that this study can serve as an input or a reminder that the bias dependence may occur in the use of decision aids. decision aid is only one of the inputs of decision-making that helps decision-makers and there are still many other inputs that can be used to help auditors to decide the right decision. auditors should never forget that a decision also needs a professional judgment. however, this study still has some limitations. firstly, this study is conducted by laboratory experiments with students as its participants. the septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 51 experimental design has high internal validity, but not for external validity. it is expected that further study can verify this research result in the practical field, by doing field experiment which involves auditors its as participants. secondly, future research should compare some areas (example: business, audit, online marketing etc.) to capture the differences. finally, it is expected that future research can add other important variables and try to reduce this framing effect in audit decision aid. acknowledgement i (dovi septiari) representing all colleagues acknowledge and devote many thanks to the late prof. dr. goedonoe, professor of accounting at universitas gadjah mada, indonesia. may his spirit calm on side of allah subhanahu wa ta’aala. references alewine, h. c., allport, c. d., & shen, w. c. m. (2016). how measurement framing and accounting information system evaluation mode influence environmental performance judgments. international journal of accounting information systems, 23, 28–44. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.10.002 alon, a., & dwyer, p. (2010). the impact of groups and decision aid reliance on fraud risk assessment. management research review, 33(3), 240–256. https://doi.org/10.1108/01409171011030390 bateman, c. r., fraedrich, j. p., & iyer, r. (2002). framing effects within the ethical decision making process of consumers. journal of business ethics, 36(1-2), 119-140. https://doi.org/10.1023/a:1014229124279 bizer, g. y., larsen, j. t., & petty, r. e. (2011). exploring the valence-framing effect: negative framing enhances attitude strength. political psychology, 32(1), 59–80. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2010.00795.x boritz, j. e. (1997). debiasing framing effects in auditors’ internal control judgements and testing. contemporary accounting research, 14(2), 79–88. retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&an=97 10215726&site=ehost-live brown, d. l., & jones, d. r. (1998). factors that influence reliance on decision aids : a model and an experiment. journal of information systems, 12(2), 75–94. retreived from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=99288 cassotti, m., habib, m., poirel, n., aïte, a., houdé, o., & moutier, s. (2012). positive emotional context eliminates the framing effect in decisionmaking. emotion, 12(5), 926–931. https://doi.org/10.1037/a0026788 cheng, f.-f., & wu, c.-s. (2010). debiasing the framing effect: the effect of warning and involvement. decision support systems, 49(3), 328–334. https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.04.002 cheng, f. f., wu, c. s., & lin, h. h. (2014). reducing the influence of framing on internet consumers’ decisions: the role of elaboration. computers in human behavior, 37, 56–63. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.015 dowling, c., & leech, s. (2007). audit support systems and decision aids : current practice and opportunities for future research. international journal of accounting information systems, 8, 92–116. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2007.04.001 https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.10.002 https://doi.org/10.1108/01409171011030390 https://doi.org/10.1023/a:1014229124279 https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2010.00795.x http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&an=9710215726&site=ehost-live http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&an=9710215726&site=ehost-live https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=99288 https://doi.org/10.1037/a0026788 https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.04.002 https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.015 https://doi.org/10.1016/j.accinf.2007.04.001 septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 52 dzindolet, m. t., peterson, s. a., pomranky, r. a., pierce, l. g., & beck, h. p. (2003). the role of trust in automation reliance. international journal of human computer studies, 58(6), 697–718. https://doi.org/10.1016/s10715819(03)00038-7 edwards, k. (1996). prospect theory: a literature review. international review of financial analysis, 5(1), 19–38. https://doi.org/10.1016/s10575219(96)90004-6 gallagher, k. m., & updegraff, j. a. (2012). health message framing effects on attitudes, intentions, and behavior: a meta-analytic review. annals of behavioral medicine, 43(1), 101–116. https://doi.org/10.1007/s12160-0119308-7 garcia-retamero, r., & galesic, m. (2010). how to reduce the effect of framing on messages about health. journal of general internal medicine, 25(12), 1323–1329. https://doi.org/10.1007/s11606-010-1484-9 goh, k. h., & bockstedt, j. c. (2013). the framing effects of multipart pricing on consumer purchasing behavior of customized information good bundles. information systems research, 24(2), 334–351. https://doi.org/10.1287/isre.1120.0428 gomaa, m. i., hunton, j. e., vaassen, e. h. j., & carree, m. a. (2011). decision aid reliance: modeling the effects of decision aid reliability and pressures to perform on reliance behavior. international journal of accounting information systems, 12(3), 206–224. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.02.001 grinblatt, m., & han, b. (2005). prospect theory, mental accounting, and momentum. journal of financial economics, 78(2), 311–339. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.10.006 heynitz, h. v., bremicker, m., & amadori, d. m. (2016). the factory of the future. kpmg guide, (468, 1990), 35–37. https://doi.org/10.1109/mcs.1987.1105295 hsee, c. k., & zhang, j. (2010). general evaluability theory. perspectives on psychological science, 5(4), 343–355. https://doi.org/10.1177/1745691610374586 johnson, r. d., & levin, i. p. (1985). more than meets the eye: the effect of missing information on purchase evaluations. journal of consumer research, 12(2), 169–177. https://doi.org/10.2307/254349 kahneman, d., & tversky, a. (1979). prospect theory: an analysis of decision under risk. econometrica, 47(2), 263–292. https://doi.org/10.2307/1914185 kramer, r. m. (1989). windows of vulnerability or cognitive illusions? cognitive processes and the nuclear arms race. journal of experimental social psychology, 25(1), 79–100. https://doi.org/10.1016/00221031(89)90040-1 lacson, f. c., wiegmann, d. a., & madhavan, p. (2005). effects of attribute and goal framing on automation reliance and compliance. proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting, 49(3), 482– 486. https://doi.org/10.1177/154193120504900357 lee, j. d., & see, k. a. (2004). trust in automation: designing for appropriate reliance. human factors: the journal of human factors and ergonomics society, 1(46), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50 levin, i. p., & gaeth, g. j. (1988). how consumers are affected by the framing of attribute information before and after consuming the product. journal of consumer research, 15(3), 374. https://doi.org/10.1086/209174 levin, i. p., gaeth, g. j., schreiber, j., & lauriola, m. (2002). a new look at framing effects: distribution of effect sizes, individual differences, and independence of types of effects. organizational behavior and human https://doi.org/10.1016/s1071-5819(03)00038-7 https://doi.org/10.1016/s1071-5819(03)00038-7 https://doi.org/10.1016/s1057-5219(96)90004-6 https://doi.org/10.1016/s1057-5219(96)90004-6 https://doi.org/10.1007/s12160-011-9308-7 https://doi.org/10.1007/s12160-011-9308-7 https://doi.org/10.1007/s11606-010-1484-9 https://doi.org/10.1287/isre.1120.0428 https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.02.001 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.10.006 https://doi.org/10.1109/mcs.1987.1105295 https://doi.org/10.1177/1745691610374586 https://doi.org/10.2307/254349 https://doi.org/10.2307/1914185 https://doi.org/10.1016/0022-1031(89)90040-1 https://doi.org/10.1016/0022-1031(89)90040-1 https://doi.org/10.1177/154193120504900357 https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50 https://doi.org/10.1086/209174 septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 53 decision processes, 88(1), 411–429. https://doi.org/10.1006/obhd.2001.2983 levin, i. p., johnson, r. d., russo, c. p., & deldin, p. j. (1985). framing effects in judgment tasks with varying amounts of information. organizational behavior and human decision processes, 36(3), 362–377. https://doi.org/10.1016/0749-5978(85)90005-6 levin, i. p., schneider, s. l., & gaeth, g. j. (1998). all frames are not created equal: a typology and critical analysis of framing effects. organizational behavior and human decision processes, 76(2), 149–188. https://doi.org/10.1006/obhd.1998.2804 loke, w. h., & tan, k. f. (1992). effects of framing and missing information in expert and novice judgment. bulletin of the psychonomic society, 30(3), 187–190. https://doi.org/10.3758/bf03330437 lowe, d. j., reckers, p. m. j., & whitecotton, s. m. (2002). the effects of decision-aid use and reliability on jurors ’ evaluations of auditor liability. the accounting review, 77(1), 185–202. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.1.185 mascha, m. f., & smedley, g. (2007). can computerized decision aids do “damage”? a case for tailoring feedback and task complexity based on task experience. international journal of accounting information systems, 8(2), 73–91. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2007.03.001 mckechnie, s., devlin, j., ennew, c., & smith, a. (2012). effects of discount framing in comparative price advertising. european journal of marketing, 46(11), 1501–1522. https://doi.org/10.1108/03090561211259952 paul newman, d. (1980). prospect theory: implications for information evaluation. accounting, organizations and society, 5(2), 217–230. https://doi.org/10.1016/0361-3682(80)90011-2 peters, e., hart, p. s., & fraenkel, l. (2011). informing patients: the influence of numeracy, framing, and format of side effect information on risk perceptions. medical decision making, 31(3), 432–436. https://doi.org/10.1177/0272989x10391672 raghubir, p. (2005). framing a price bundle: the case of “buy/get” offers. journal of product and brand management, 14(2), 123–128. https://doi.org/10.1108/10610420510592617 rönnlund, m., karlsson, e., laggnäs, e., larsson, l., & lindström, t. (2005). risky decision making across three arenas of choice: are younger and older adults differently susceptible to framing effects?. the journal of general psychology, 132(1), 81-93. https://doi.org/10.3200/genp.132.1.8193 shanteau, j. (1989). cognitive heuristics and biases in behavioural auditing: review, comments, and observations. accounting, organizations and society, 14(1/2), 165–177. https://doi.org/10.1016/0361-3682(89)90040-8 smith, s. m., & levin, i. p. (1996). need for cognition and choice framing effects. journal of behavioral decision making, 9(4), 283–290. https://doi.org/10.1002/(sici)1099-0771(199612)9:4<283::aidbdm241>3.0.co;2-7 swinney, l. (1999). consideration of the social context of auditors’ reliance on expert system output during evaluation of loan loss reserves. international journal of intelligent systems in accounting, finance & management, 8(3), 199– 213. https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1174(199909)8:3<199::aidsaf160>3.0.co;2-a tversky, a., & kahneman, d. (1981). the framing of decisions and the psychology of choice. science, 211(4481), 453–458. https://doi.org/10.1126/science.7455683 zhang, z., & han, b. (2012). the framing effect of coupon value for new products: an empirical study in china. international review of retail, https://doi.org/10.1006/obhd.2001.2983 https://doi.org/10.1016/0749-5978(85)90005-6 https://doi.org/10.1006/obhd.1998.2804 https://doi.org/10.3758/bf03330437 https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.1.185 https://doi.org/10.1016/j.accinf.2007.03.001 https://doi.org/10.1108/03090561211259952 https://doi.org/10.1016/0361-3682(80)90011-2 https://doi.org/10.1177/0272989x10391672 https://doi.org/10.1108/10610420510592617 https://doi.org/10.3200/genp.132.1.81-93 https://doi.org/10.3200/genp.132.1.81-93 https://doi.org/10.1016/0361-3682(89)90040-8 https://doi.org/10.1002/(sici)1099-0771(199612)9:4%3c283::aid-bdm241%3e3.0.co;2-7 https://doi.org/10.1002/(sici)1099-0771(199612)9:4%3c283::aid-bdm241%3e3.0.co;2-7 https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1174(199909)8:3%3c199::aid-saf160%3e3.0.co;2-a https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1174(199909)8:3%3c199::aid-saf160%3e3.0.co;2-a https://doi.org/10.1126/science.7455683 septiari and goedono / does attribute framing exist in audit decision aid? journal of accounting and investment, january 2019 | 54 distribution and consumer research, 22(2), 209–222. https://doi.org/10.1080/09593969.2011.652643 https://doi.org/10.1080/09593969.2011.652643 jurnal akuntansi & investasi volume. 13 nomor. 1, halaman: 44-52, januari 2012 44 pengaruh personal background, pengetahuan dewan tentang anggaran, dan political culture terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah sigit arie wibowo sigit.arie.wibowo@umy.ac.id fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research aim to examine the influence of personal background, council budget knowledge, and political culture towards the role of dprd on region financial control. this research is motivated by the fact that individual background will effect to individual behaviour on political activity. the data in this research consist of primary data that taken from questionaries distributed directly to respondents. the collected are from 144 members of dprd at karesidenan cirebon. hypothesis of this research are examine by using independent t test, analysis of variance (anova), and multiple regression. the result of this research in general shows that personal bacground and political culture have no significant influence towards the role of dprd on region financial control. but, the council budget knowledge has significant influence towards the role of dprd on region financial report. keywords: personal backgorund, council budget knowledge, political culture, role of dprd, region financial control. pendahuluan dikeluarkannya undang-undang (uu) no. 22 tahun 1999 yang dirubah menjadi uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan uu no. 25 tahun 1999 yang dirubah menjadi uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara peme-rintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), merupakan era baru hubungan antara pemerintah pusat dan pemda di indonesia. masalah yang muncul dari perubahan beberapa uu tersebut salah satunya yaitu dibutuhkannya manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (mardiasmo, 2011). dprd dalam pengawasan keuangan daerah berperan besar dan memiliki nilai strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah. walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu rendahnya peranan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dalam keseluruhan siklus anggaran yang dimulai dari perencaaan anggaran, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. lemahnya kontrol pemda dan dprd terhadap kebijakan keuangan daerah menyebabkan perencanaan yang tidak optimal dalam penyusunan apbd. sebagai contoh pada rancangan apbd salah satu pemda di jawa tengah, yang mana dana untuk kepentingan pribadi (pejabat) lebih besar dibandingkan dengan dana untuk masyarakat. (jawa pos, januari 2006). beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengawasan keuangan daerah sigit arie wibowo, pengaruh personal background, pengetahuan.... 45 diantaranya penelitian yang dilakukan oleh murni dan witono pada tahun 2004 menunjukkan bahwa strata pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan asal partai politik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. sedangkan jenis kelamin, usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di dprd, ideologi partai politik, dan asal komisi tidak berpengaruh. hasil penelitian yang belim konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik, memotivasi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh personal background dan political culture terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. penelitian ini berusaha menggabungkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh murni dan witono (2004), banu (2003), dan jaka dan sri (2007) dengan menambah pengetahuan anggaran debagai variabel dependen sebagaimana dalam penelitian sopanah (2003). berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan menguji pengaruh personal background, penggetahuan dewan tentang anggaran, dan political culture terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. hasil penelitian ini diharap-kan memberikan kontribusi dalam perkem-bangan literatur khususnya terkait konsep pengawasan di lingkungan pengelolaan ke-uangan daerah. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis hubungan personal background dan pengawasan keuangan daerah. la palombara (1974) dalam banu (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif yaitu meliputi institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latarbelakang, sosialisasi, nilai, dan ideologi), pengalaman politik, dan sifat pemilih. hal ini dibuktikan dalam penelitian empiris yang dilakukan david m farrell dan ian mc allister (1995) dalam banu (2003) mengenai pola perekrutan calon anggota legislatif di australia untuk senate dan house of representatives. dalam penelitian tersebut farrel dan mc allister menggunakan personal background yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan agama. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa selain variabel usia, yaitu variabel jenis kelamin, pendidikan, dan agama manunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara calon anggota senate (upper) dan house of representatives (lower) dari aspek personal background. hal tersebut membuktikan bahwa faktor personal background mempengaruhi pemilihan calon anggota legislatif yang juga menunjukkan pengaruh peran dan perilakunya di legislatif. berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: h1a: ada perbedaan peran dprd perempuan dengan peran dprd lakilaki dalam pengawasan keuangan daerah. h1b: ada perbedaan variance usia berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. h1c: ada perbedaan variance bidang pendidikan berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. h1d: ada perbedaan variance strata pendidikan berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. h1e: ada perbedaan variance pengalaman politik berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 44-52, januari 2012 46 hubungan pengetahuan anggaran dan pengawasan keuangan daerah beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerja dewan membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan dengan alat ukur melakukan fungsi pengawasan (indradi, 2001; syamsiar, 2001; 2002; sutarnoto, 2002; sopanah, 2003; jaka dan sri, 2007). pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman, ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu anggota dewan dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota dprd sebagai wakil rakyat (truman, 1960 dalam jaka dan sri, 2007). pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. dengan mengetahui tentang anggaran, anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h2: pengatahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. hubungan political culture dan pengawasan keuangan daerah peranan dari budaya politik berkenaan dengan pengaruh budaya politik pada perilaku orang yang bersangkutan, terdiri dari tiga aspek peranan, yaitu: (1) pola kepemimpinan, yaitu apakah menuntut konformitas atau mendorong inisiatif dan kebebasan; (2) sikap terhadap mobilitas, yaitu mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas; (3) prioritas kebijaksanaan, yaitu apakah suatu kebijaksanaan menekan aspek ekonomi atau politik. jaka dan sri (2007) menyebutkan bahwa variabel political culture yang terdiri dari pengalaman di dprd, pengalaman politik, dan ideologi partai politik tidak berpengaruh terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan asal partai politik dan asal komisi berpengaruh terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h3: political culture mempengaruhi peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. metode penelitian modelpenelitian model penelitian yang dibangun pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1. gambar 1. model penelitian pengetahuan dewan tentang anggaran (x2) political culture (x3) peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah (y) sigit arie wibowo, pengaruh personal background, pengetahuan.... 47 objek penelitian, populasi dan sampel objek penelitian ini adalah anggota dprd kabupaten atau kota se-karesidenan cirebon. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dprd se-karesidenan cirebon, yang meliputi kabupaten indramayu, kabupaten kuningan, kabupaten majalengka, dan kota cirebon. sampel diambil dengan menggunakan metode non random sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak. caranya dengan menyebar kuesioner kepada semua anggota populasi dengan maksud untuk memperoleh jumlah pengembalian kuesioner yang representatif. jenis dan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni primer dan sekunder. data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. pertama, data yang merupakan personal background yang meliputi: jenis kelamin, usia, strata pendidikan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman politik. kedua, data mengenai persepsi responden terhadap variabel penelitian yang berupa political culture dan pengetahuan anggaran. data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa struktur keanggotaan dprd di masingmasing daerah. definisi operasional variabel pengawasan keuangan daerah pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi tiga dimensi, diantaranya penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. variabel ini terdiri dari 16 butir pertanyaan untuk dimensi penyusunan, 8 butir pertanyaan untuk dimensi pelaksanaan, dan 10 butir pertanyaan untuk dimensi pertanggungjawaban. variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. personal background variabel ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan pengalaman politik. variabel ini diukur dengan skala nominal. pengetahuan dewan tentang anggaran pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran rapbd atau apbd dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. variabel ini terdiri dari 8 butir pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. political culture variabel ini merupakan suatu konstruk yang terdiri dari dimensi orientasi nilai, sikap terhadap tradisi dan perubahan, tingkat militansi, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas, dan prioritas kebijaksanaan. variabel ini terdiri dari 10 butir pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5. metode analisis data uji independen t-test pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 1a dan hipotesis 1c, apakah ada perbedaan peran dprd perempuan dengan dprd laki-laki dalam pengawasan keuangan daerah. sedangkan hipotesis 1c menguji apakah ada perbedaan bidang pendidikan berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuanga daerah. analisis of variance (anova) pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 1b, 1d, dan 1e yang menunjukkan apakah ada perbedaan variance usia, strata pendidikan, dan pengalaman politik berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 44-52, januari 2012 44 tabel 1. demografi responden keterangan frekuensi prosentase kabupaten/kota indramayu 8 23,5 kuningan 13 38,2 cirebon 9 26,4 majalengka 4 11,7 jumlah 34 100 jenis kelamin laki-laki 29 85 perempuan 5 15 jumlah 34 100 usia 30-39 ahun 13 38 40-49 tahun 15 44 50-59 tahun 5 15 ≧ 60 tahun 1 3 jumlah 34 100 bidang pendidikan eksakta 2 6 sosial 32 94 bahasa 0 0 jumlah 34 100 strata pendidikan slta sederajat 3 9 diploma 1 3 sarjana 27 79 lain-lain 3 9 jumlah 34 100 pengalaman politik 5-9 tahun 7 21 10-14 tahun 19 56 15-19 tahun 4 12 ≥20 tahun 4 12 jumlah 34 100 tabel 2. pengujian independent sample test keterangan levene’s test t-test f sig t sig. (2-tailed) pkd 2,444 0,128 1,150 0,258 1,535 7,583 tabel 3. pengujian anova keterangan levene statistic sig. f sig. pkd 1,388 0,265 0,851 0,477 sigit arie wibowo, pengaruh personal background, pengetahuan.... 49 tabel 4. pengujian independent sample test keterangan levene’s test t-test f sig t sig. (2-tailed) pkd 0,653 0,425 -2,729 0,010 -1,773 0,318 tabel 5. pengujian anova keterangan levene statistic sig. f sig. pkd 2,218 0,147 2,657 0,086 tabel 6. pengujian anova keterangan levene statistic sig. f sig. pkd 0,331 0,803 0,148 0,930 tabel 7. hasil pengujian multiple regression keterangan pengawasan keuangan daerah β se t-value sig. constant 149,912 25,700 5,833 0,000 pengetahuan anggaran -1,314 0,526 -2,497 0,018 political culture -0,202 0,441 -0,457 0,651 f sig. r r square 3,496 0,043 0,429 0,184 analisis regresi berganda pengujian ini digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan political culture terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. hasil dan pembahasan karakteristik responden karakteristik respon dari penelitian dapat disimak pada tabel 1. pengujian hipotesis berdasarkan perhitungan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 1,150 dan pvalue (0,258) > α (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 1a ditolak, artinya tidak ada perbedaan peran antara anggota dprd perempuan dengan anggota dprd laki-laki dalam pengawasan keuangan daerah. berdasarkan perhitungan pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 1,388 dan p-value (0,477) > α (0,55) sehingga dapat dikaatakan bahwa hipotesis 1b ditolak, artinya tidak ada perbedaan variance usia berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 44-52, januari 2012 50 daerah. berdasarkan perhitungan pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar -2,729 dan p-value (0,010) < α (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 1c didukung, artinya ada perbedaan variance bidang pendidikan berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. berdasarkan perhitungan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 2,218 dan p value (0,086) > α (0,05) sehingga dapat dikaatakan bahwa hipotesis 1d ditolak, artinya tidak ada perbedaan variance strata pendidikan berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. berdasarkan perhitungan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 0,031 dan p-value (0,930) > α (0,05) sehingga dapat dikaatakan bahwa hipotesis 1e ditolak. artinya tidak ada perbedaan variance pengalaman politik berdasarkan peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. analisis regresi berdasarkan perhitungan pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar -2,497 dan p-value (0,018) < α (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 didukung, yang artinya pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. berdasarkan perhitungan pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t sebesar -0,457 dan p-value (0,651) > α (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 ditolak, artinya political culture tidak mempengaruhi peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. penutup penelitian ini menemukan bahwa latarbelakang pribadi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, dan pengalaman politik tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. hal tersebut karena dalam praktiknya dewan lebih mengedepankan prinsip kolektivitas. bidang pendidikan mempengaruhi peran dprd dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. kondisi ini dikarenakan dalam rutinitas kegiatannya dibutuhkan spesifikasi bidang yang ditekuni oleh anggota dewan. political culture tidak mempengaruhi peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. walaupun ideologi tiap partai berbeda-beda sehingga menimbulkan multikultural culture, tetapi dewan lebih mengutamakan kemufakatan dalam menghadapi suatu permasalahan. pengetahuan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah. artinya dewan tidak selalu harus paham mengenai permasalahan anggaran untuk melakukan pengawasan keuangan daerah. rutinitas kerja menjadi media pembelajaran bagi anggota dewan dalam hal pemahaman terhadap permasalahan anggaran. keterbatasan yang ada penelitian ini antara lain: birokrasi yang diterapkan di masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda. hal ini menyebabkan kurang optimalnya ketika penyebaran kuesioner. selain itu, waktu penelitian berbenturan dengan jadwal anggota dewan. terakhir, objek penelitian masih satu kawasan karesidenan. oleh karenanya penelitian selanjutnya disarankan untuk memilih sampel spesifikasi, karena ada banyak bidang di kantor dprd, diantaranya: panitia anggaran, panitia musyawarah, komisi, dan fraksi. selain itu juga perlu untuk memperluas objek penelitian dengan melibat-kan seluruh dprd di provinsi jawa barat. sigit arie wibowo, pengaruh personal background, pengetahuan.... 51 daftar pustaka andayani, w. 2001. pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pemerintah ousat dan daerah, jurnal ekonomi dan bisnis, universitas muhammadiyah malang bastian, i. 2006. sistem akuntansi sektor publik, jakarta: salemba empat. bawono, r. i. 2004 problematika penerapan good governance di indonesia, jurnal akuntansi dan keuangan sektor publik, universitas gadjah mada, 05 (02), bulan agustus. coryanta, i. 2007. akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah, makalah simposium nasional akuntansi x, makasar. departemen dalam negeri republik indonesia. 2006. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. mardiasmo. 2002. akuntansi sektor publik, yogyakarta: andi. mardiasmo., dan wijaya, k. 1999. pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik, jurnal akuntansi, manajemen, dan sistem informasi, stie “yo” yogyakarta. nazaruddin, i. 2008. modul praktikum statistik, yogyakarta: unit penerbit fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta. republik indonesia. 1999. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, 26 juni 2008, diambil dari: http://www.setneg.go.id/index.php?opti on=com_perundangan&catid=1&itemi d=42&catname=uu7tahun=1999. republik indonesia. 2001. undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, citra umbara, bandung. republik indonesia. 2004. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 26 juni 2008, diambil dari: http://www.setneg.go.id/index.php?opti on=com_perundangan&catid=1&itemi d=42&catname=uu&tahun=2004. republik indonesia. 2004. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 26 juni 2008, diambil dari: http://www.setneg.go.id/index.php?opti on=com_perundangan&catid=1&itemi d=42&catname=uu&tahun=2004. sopanah. 2003. pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, tesis pascasarjana universitas gadjah mada, tidak dipublikasikan. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu7tahun=1999 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu7tahun=1999 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu7tahun=1999 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu&tahun=2004 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&catid=1&itemid=42&catname=uu&tahun=2004 jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 44-52, januari 2012 52 sujianto, a. e. 2007. aplikasi statistik dengan spss untuk pemula, prestasi pustaka, jakarta.sutikno, 2001, peranan peran serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam menghadapi otonomi daerah, jurnal ekonomi dan bisnis, universitas muhammadiyah malang, bulan juni. sumidiningrat, b. bulan oktober, anggaran pendapatan dan belanja negara menggerakan ekonomi rakyat, jurnal akuntansi, manajemen, dan sistem informasi, stie “yo” yogyakarta. werimon, s., dkk. 2007. pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, makalah simposium nasional akuntansix, makasar. winarna, j., dan murni, s. 2007. pengaruh personal bacground, political backround, dan pengatahuan dewan tentang anggaran terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah, makalah simposium nasional akuntansi x, makasar. witono b. 2003. pengaruh personal backround dan political culture terhadap peranan dprd dalam pengawasan keuangan daerah, tesis pascasarjana ugm yogyakarta, tidak dipublikasikan. manfaat dan peranan konsultan pajak 77 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 2 hal: 77-84 issn: 1411-6227 manfaat dan peranan konsultan pajak dalam era self assessment perpajakan oleh : antariksa budileksmana abstrak suksesnya penerimaan pajak oleh negara akan dapat terlaksana sepanjang mendapat dukungan semua pihak tanpa terkecuali, baik pemerintah, aparatur pajak, sampai dengan wajib pajak dan masyarakat pada umumnya, termasuk konsultan pajak. dalam kaitan tugas profesi konsultan pajak seakan-akan terdapat suatu konflik kepentingan, yang mana di satu sisi harus membantu pemerintah ikut serta mengamankan penerimaan pajak, tetapi di sisi lain juga harus sepenuhnya membantu wajib pajak dalam masalah perpajakannya. tetapi sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu pertentangan, karena dalam membantu atau membela kepentingan wajib pajak, konsultan pajak harus senantiasa berpedoman dan tidak boleh melanggar pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. keyword: konsultan pajak, self assessment, official assessment, tax compliance audit. latar belakang untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan negara sangatlah penting dan mempuyai kedudukan yang sangat strategis. berjalannya roda pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan akan sangat membutuhkan dukungan dana, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. selain mengupayakan peningkatan penerimaan dari ekspor non migas, pemerintah juga mulai mengandalkan penerimaan dalam negeri lainnya untuk senantiasa diupayakan untuk terus meningkat, salah satunya adalah dari sektor pajak. mulai tahun anggaran 1995, pemerintah mulai menempatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. hal ini nampak seperti pada apbn 1997/1998 dimana penerimaan pajak adalah sebesar rp.12,2 trilyun atau 32% dari volume apbn. sedangkan pada apbn revisi 1998/1999 target penerimaan dari sektor pajak meningkat tajam menjadi sebesar rp.81,725 trilyun. selain tercermin dalam apbn, kebijaksanaan tersebut juga didukung dengan semakin disempurnakannya peraturan mengenai perpajakan. penyempurnaan peraturan perpajakan ini merupakan dukungan dan landasan yang cukup kuat untuk mengamankan penerimaan pajak oleh negara. sebenarnya upaya-upaya penyempurnaan di bidang peraturan perundang-undangan perpajakan sudah mulai terlihat pada tahun 1983 dengan adanya reformasi pajak. pada 78 prinsipnya, pelaksanaan sistem perpajakan yang tadinya menerapkan official assessment dirubah dengan menerapkan self assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. kemudian pada tahun 1995 diberlakukan undang-undang perpajakan yang baru yaitu undang-undang no.10 tahun 1994, yang mana salah satu hal yang penting adalah diturunkannya tarif progresif pph (uu no. 10/1994 pasal 17) dengan maksud untuk lebih merangsang tumbuhnya dunia usaha (dan minat untuk membayar pajak). selain itu juga dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, seperti lebih diperluasnya objek pengenaan pajak, baik pada pajak penghasilan (pph), pajak pertambahan nilai (ppn) maupun pada pajak bumi dan bangunan (pbb), perluasan objek dan penyesuaian tarif bea meterai, dan sebagainya. dan akhir-akhir ini dalam rangka untuk menambah kepastian dan mengamankan penerimaan pajak oleh negara, terdapat kecenderungan mengenai banyak dirubahnya sifat pajak dari yang tidak bersifat final menjadi bersifat final. langkah-langkah operasional di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan antara lain adalah : a. kerjasama pemeriksaan ppn (pajak pertambahan nilai) dan ppn.bm (pajak penjualan atas barang mewah) dengan para akuntan publik yang tergabung dalam ikatan akuntan indonesia (iai). b. kerjasama penyuluhan pajak dengan ikatan konsultan pajak indonesia (ikpi). c. kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti dengan pihak kepolisian, pihak telkom, dan pihak lain yang dapat membantu di bidang pemberian data-data untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. d. penelitian terhadap kepatuhan dan ketertiban wajib pajak apakah telah sesuai dengan ketentuan uu perpajakan yang berlaku. e. kebijaksanaan pemeriksaan yang arahnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. f. kebijaksanaan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pada pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan serta pada pajak penghasilan yang bersifat final, dalam rangka untuk menyederhanakan administrasi pemungutan pajak dan mendukung pengamanan penerimaan pajak. selain bekerja sama dengan ikatan konsultan pajak indonesia, direktorat jenderal pajak juga senantiasa mengupayakan meningkatkan kegiatan penyuluhan pajak pada umumnya yang akan lebih meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak sebagai kewajiban pengabdian kepada negara. konsultan pajak pengertian umum sesuai dengan keputusan menteri keuangan ri no.294/kmk.04/1998 mengenai konsultan pajak pada pasal 1, yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah setiap 79 orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. untuk menjadi konsultan pajak, harus dipenuhi beberapa syarat umum dan khusus. syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu : a. memiliki sertifikat konsultan pajak (yang sebelumnya disebut sebagai brevet konsultan pajak). b. memiliki ijin praktek yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak. yang dimaksud sertifikat (atau pada peraturan-peraturan sebelumnya seperti pada keputusan menteri keuangan ri no.408/kmk.01/1995 mengenai konsultan pajak, adalah disebut sebagai brevet) adalah piagam atau tanda lulus yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam memberikan jasa di bidang perpajakan. sertifikat diberikan apabila seseorang telah lulus dalam menempuh ujian sertifikasi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh ikatan konsultan pajak indonesia dengan pengawasan direktorat jenderal pajak dan pusat pendidikan dan latihan perpajakan. sertifikat konsultan pajak terdiri dari 3 tingkat, yaitu : a. sertifikat a konsultan pajak yang telah memiliki sertifikat (atau brevet) a berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian peng-hindaran pajak berganda dengan indonesia. b. sertifikat b konsultan pajak yang telah memiliki sertifikat (atau brevet) b berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada wajib pajak penanaman modal, bentuk usaha tetap dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan indonesia. c. sertifikat c konsultan pajak yang telah memiliki sertifikat (atau brevet) c berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan-nya, termasuk kepada wajib pajak penanaman modal, bentuk usaha tetap dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan indonesia. jasa yang diberikan apabila dibandingkan dengan profesi akuntan publik, maka terdapat jasa-jasa layanan yang pada prinsipnya adalah sama dengan yang diberikan oleh konsultan pajak. misalnya jasa yang diberikan oleh akuntan publik antara lain : a. audit laporan keuangan. dalam hal jasa pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan yang dilakukan, akuntan publik menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan atau kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan (sak). 80 sedangkan konsultan pajak juga melakukan compliance audit untuk meneliti apakah penerapan perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan. b. jasa kompilasi, yaitu akuntan publik melaksanakan berbagai kegiatan akuntansi kliennya, seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. sedangkan konsultan pajak juga memberikan jasa penyusunan laporan keuangan fiskal untuk tujuan pelaporan pajak klien pada prinsinya jasa yang diberikan konsultan pajak kepada wajib pajak adalah berkaitan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. secara lebih terinci, jasa-jasa tersebut adalah meliputi : a. memberikan jasa tax compliance audit, yaitu mengadakan pemeriksaan dan meneliti apakah wajib pajak telah melakukan hak dan kewajiban perpajakan-nya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik memenuhi ketentuan formalnya maupun ketentuan materialnya. dalam jasa tax compliance audit ini, konsultan pajak juga memberikan saran-saran perbaikan dan penyempurnaan kepada wajib pajak dalam hal pelaksanaan perpajakannya. b. membantu wajib pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan pengarahan dalam pengisian surat pemberitahuan (spt) sebagai laporan tahunannya yang harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan. c. memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi wajib pajak. d. memberikan informasi mengenai hak wajib pajak yang dapat diminta ke direktorat jenderal pajak. e. membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar wajib pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya. f. menjembatani hubungan antara wajib pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini wajib pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak. g. memperjuangkan dipenuhinya hak-hak wajib pajak yang diatur dalam undangundang perpajakan. kewajiban konsultan pajak menurut keputusan menteri keuangan ri no.294/kmk.04/1998 pasal 11, kewajiban konsultan pajak adalah di antaranya adalah : a. wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. b. wajib memberikan jasa kepada wajib pajak agar melaksanakan hak-hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 81 c. wajib mengikuti prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan direktorat jenderal pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara. d. wajib mengikuti penataran / pendidikan penyegaran perpajakan sekurangkurangnya sekali dalam setahun. dalam ketentuan di atas maka dapat dilihat bahwa konsultan pajak sebetulnya adalah mitra dari direktorat jenderal pajak, khususnya dalam hal menegakkan pelaksanaan peraturan perpajakan dan mengamankan penerimaan pajak oleh negara. selain yang bersifat eksternal, secara internal konsultan pajak diharapkan dapat menjadi wajib pajak teladan dalam mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. seperti halnya kode etik profesi lainnya, dalam kode etik ikatan konsultan pajak indonesia juga diatur mengenai hal-hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas profesinya, antara lain : a. asas ketidak-berpihakan atau independensi dari konsultan pajak, yang mana konsultan pajak tidak boleh berpihak pada salah satu pihak saja, baik pada pihak aparat pajak maupun wajib pajak. b. konsultan pajak harus tetap menjaga kerahasiaan mengenai data rekanan. pelanggaran yang dilakukan oleh konsultan pajak dalam menjalankan profesinya, baik pelanggaran kewajiban maupun pelanggaran kode etik profesi, dapat dikenai sanksi di antaranya sampai dengan pencabutan ijin praktek oleh direktorat jenderal pajak. manfaat bagi pemerintah dengan melihat dasar pedoman kegiatan kerja profesi konsultan pajak dan dasar pedoman kerja direktorat jenderal pajak adalah sama-sama peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, maka pernah dikatakan bahwa konsultan pajak adalah merupakan mitra direktorat jenderal pajak. istilah mitra ini juga tercantum dalam mukadimah anggaran dasar ikatan konsultan pajak indonesia. istilah mitra di sini bukanlah berarti bahwa konsultan pajak adalah pegawai pajak yang tidak dibayar pemerintah dan merupakan perpanjangan tangan dari direktorat jenderal pajak yang harus mengekor saja, tetapi mitra dalam arti memiliki kemandirian atau independensi. mitra di sini hendaknya diartikan bahwa antara konsultan pajak dan direktorat jenderal pajak mempunyai pedoman kerja yang sama. selain itu, dalam pelaksanaan sistem self assessment dewasa ini kedua pihak di atas juga harus menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menuntut hak perpajakannya dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. selain itu, manfaat lain adanya profesi konsultan pajak bagi pemerintah antara lain: a. konsultan harus ikut menyadarkan wajib pajak agar patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya yang merupakan kewajiban pengabdian kepada negara 82 dalam ikut menjamin kelangsungan pembangunan nasional. hal ini sangat berkaitan erat dengan anggapan masyarakat wajib pajak bahwa kewajiban pembayaran pajak adalah merupakan suatu beban pengeluaran yang bagaimanapun juga harus selalu diupayakan penghematan. b. konsultan pajak juga ikut mengusahakan terciptanya iklim perpajakan nasional yang lebih sehat dengan melakukan kontrol sosial yaitu meneliti apakah aparat pajak dalam menuntut hak penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. c. konsultan pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kualitas mutu pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak. manfaat bagi wajib pajak sekarang ini pelaksanaan sistem perpajakan di indonesia adalah dengan menerapkan sistem self assessment, di mana kepada wajib pajak diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. dalam melaksanakan sistem self assessment tersebut dituntut adanya pemahaman dan penguasaan dari segenap lapisan masyarakat wajib pajak mengenai materi ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik mengenai hak-hak wajib pajak maupun kewajibannya sebagai wajib pajak. selain itu kepastian hukum bagi wajib pajak harus dijamin yang artinya law enforcement undang-undang perpajakan harus benar-benar dilaksanakan dengan konsekuen, yaitu baik aparatur pajak maupun wajib pajak harus sama-sama mematuhi ketentuan perundang-uandangan perpajakan yang berlaku. apabila dilihat dari jasa yang diberikan oleh konsultan pajak seperti yang disebutkan di atas, maka manfaat atau peranan konsultan pajak bagi wajib pajak adalah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, yang antara lain : a. memberikan jasa tax compliance audit. b. membantu wajib pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan pengarahan dalam pengisian surat pemberitahuan (spt) sebagai laporan tahunannya yang harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan. c. memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi wajib pajak. selain memberikan jasa kepada wajib pajak mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya, konsultan pajak juga memberikan jasa kepada wajib pajak yang berkaitan dengan hak-hak perpajakannya. dalam upaya untuk membantu wajib pajak mendapatkan hak-hak perpajakannya, peranan nyata dari konsultan pajak adalah antara lain dengan : a. membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar wajib pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya. b. menjembatani hubungan antara wajib pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini wajib pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak. 83 c. memperjuangkan dipenuhinya hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan. semua hak-hak wajib pajak sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti : a. hak meminta penangguhan pemasukan spt (surat pemberitahuan) pajaknya apabila diperkirakan sampai dengan akhir maret belum dapat diselesaikan pengisian spt-nya b. hak mengajukan permohonan aturan penyicilan atau pengangsuran pembayaran pajak atas surat ketetapan pajak (skp) yang ditetapkan oleh kantor pajak. c. hak mengajukan keberatan pajak atas surat ketetapan pajak (skp) ke kantor pajak. d. hak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan atas surat ketetapan pajak (skp) ke kantor pajak. e. hak mengajukan permohonan banding dan gugatan ke badan penyelesaian sengketa pajak (bpsp) apabila permohonan keberatan pajaknya ditolak oleh direktorat jenderal pajak. f. hak meminta ke direktorat jenderal pajak dasar-dasar perhitungan pajak atas ketetapan pajak yang ditetapkan dalam hal akan mengajukan keberatan pajak. g. hak meminta keringanan ataupun pembebasan pembayaran pajak penghasilan (pph) pasal 25 dalam hal : (1) perusahaan mengalami kerugian dalam tahun pajak sebelumnya. (2) dalam tahun pajak berjalan, perusahaan sudah bisa membuktikan kalau mengalami kerugian. h. hak untuk meminta konsultan pajak mendampingi wajib pajak dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, baik oleh kantor pelayanan pajak (kpp) atau oleh kantor pemeriksaan pajak (karikpa). i. hak untuk menanyakan surat perintah pemeriksaan pajak bila menghadapi petugas pemeriksa pajak. j. hak-hak wajib pajak lainnya yang mungkin dapat diketahui selama proses pemeriksaan pajak dilakukan. simpulan dalam kaitan tugas profesi konsultan pajak seakan-akan terdapat suatu konflik kepentingan, yang mana di satu sisi harus sepenuhnya membantu wajib pajak dalam masalah perpajakannya, tetapi di sisi lain juga harus membantu pemerintah ikut serta mengamankan penerimaan pajak. terhadap kepentingan wajib pajak, konsultan pajak sepenuhnya harus membantu dan membela kepentingannya, baik mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya, maupun yang berkaitan dengan hak-hak perpajakan dari wajib pajak. bagi pemerintah, dapat dikatakan bahwa konsultan pajak adalah merupakan mitra direktorat jenderal pajak, karena aktif berperan serta dalam menyebarluaskan dan memasya-rakatkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menuntut 84 hak perpajakannya dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. tetapi sebenarnya hal tersebut bukanlan suatu konflik atau kontradiksi. karena dalam membantu atau membela kepentingan wajib pajak, konsultan pajak harus senantiasa berpedoman dan tidak boleh melanggar pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. yang dengan kata lain adalah bahwa konsultan pajak adalah telah ikut serta mengamankan penerimaan negara. yang jadi masalah adalah, bagaimana dengan adanya konsultan pajak yang “membantu” wajib pajak dalam hal penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya penghematan pembayaran pajak dengan cara mencari celah-celah (loopholes) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. karena bagaimanapun, bagi aparat pajak pengurangan pembayaran pajak adalah suatu tindakan yang tidak terpuji karena akan mengurangi penerimaan negara, terlepas dari melanggar peraturan atau tidak. referensi chaizi nasucha, dkk. 1999. solusi perpajakan terlengkap, jakarta : kerjasama majalah berita pajak dengan isei komisariat ditjen pajak. cv. eko jaya. 1995. himpunan undang-undang perpajakan, jakarta, indonesia. cv. eko jaya. 1997. lima undang-undang perpajakan 1997, jakarta, indonesia. cv. eko jaya. 1998. “peraturan tindak lanjut perpajakan januari ‘98 juni ‘98,” jakarta, indonesia. gunadi. 1997. akuntansi pajak, jakarta : pt. gramedia widiasarana indonesia. gunadi. 1999. pajak dalam aktivitas bisnis, jakarta : abdi tandur. ikatan akuntan indonesia. 1995. standar akuntansi keuangan, jakarta, indonesia. ikatan konsultan pajak indonesia. 1995. buku panduan konsultan pajak, jakarta : charaka bhuwana. lumbantoruan, sophar. 1996. akuntansi pajak, jakarta : pt. gramedia widiasarana indonesia. muljono, eugenia liliawati. 1998. himpunan peraturan tentang konsultan pajak, jakarta : harvarindo mulyadi & kanaka puradiredja. 1998. auditing, jakarta : penerbit salemba empat. tunas hariyulianto. 1995. pajak pertambahan nilai indonesia, jakarta : cv. eko jaya. tunas hariyulianto. 1996. pajak penghasilan indonesia, jakarta : cv. eko jaya. the balance sheet as an earnings management constraint jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 2, halaman: 68-82, juli 2012 68 pengaruh return on asset, ukuran perusahaan dan financial leverage terhadap tindakan perataan laba studi empiris pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di bei m.s kurniawan; sri wahjuni latifah; siti zubaidah e-mail: mskurniawan@gmail.com fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang abstract the aimed of this study was to examine the influence of company's characterictics toward income smoothing practice among listed companies at indonesian stock exchange. the factors being examined were return on asset, company size and financial leverage. index eckel is used to determine the income smoothing practice. the study was using 43 finance companies listed at indonesian stock exchange, with a period between 2006-2010. the hypothesis was tested using multiple regression. the first hypothesis was used to examine the influence of return on asset to income smoothing practice. the second hypothesis was used to examine the influence of company size to income smoothing practice. the third hypothesis was used to examine the influence of financial leverage to income smoothing practice. the result of this study indicated that 20 out of 43 companies which were used as samples committed income smoothing practices. the output of multiple regression showed that return on asset having a significant influence to income smoothing practice. but company size and financial leverage did not have influence to income smoothing practice. keywords: company size, financial leverage, income smoothing, return on asset. pendahuluan stakeholder menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda-beda. pada dasarnya informasi pada laporan keuangan perusahaan bersifat general sehingga tidak mampu dalam memenuhi seluruh informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder. para investor merupakan pihak pemodal yang memegang resiko sehingga ketentuanketentuan laporan keuangan perusahaan yang mereka butuhkan menjadi acuan, dengan asumsi juga akan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan atas pihak pengguna lain. informasi yang diharapkan oleh manajemen sampai pada investor dan kreditur ataupun pihak-pihak yang melakukan penanaman modal ke perusahaan adalah informasi yang sifatnya mampu diapresiasi. pihak-pihak tersebut menginterpretasikan laporan laba/rugi untuk menilai kinerja perusahaan dalam periode tertentu. kalangan manajemen pada perusahaan ditentukan kinerjanya dengan melihat informasi laba dari aspek seberapa besar laba yang dihasilkan, tanpa memperhatikan bagaimana proses laba tersebut dihasilkan. perusahaan dengan prespektif profit oriented, berupaya untuk meningkatkan laba pada setiap periodenya. pihak manajemen tidak mengharapkan kondisi laba yang menunjukkan trend m.s kurniawan, sri wahjuni latifah, siti zubaidah, pengaruh return on asset….. 69 fluktuatif. kecenderungan yang akan muncul pada pihak manajemen adalah perilaku yang malfungsi yaitu praktik income smoothing atau perataan laba. hal itu merupakan cara untuk mencapai tampilan fiktif informasi laba perusahaan sehingga pihak-pihak yang melakukan pendanaan pada perusahaan tetap bertahan ataupun meningkatkan nilai investasinya pada perusahaan. perataan income dapat dipandang sebagai upaya yang sengaja dilakukan untuk menormalkan income dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat income yang diinginkan (belkaoui, 2000:56). hal itu memunculkan argumentasi bahwa manajemen perusahaan melakukan tindakan yang salah dan tidak memberikan informasi berdasarkan karakteristik kualitatif penyajian laporan keuangan. alasan perataan laba bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan kreditur, investor dan karyawan serta meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis (heyworth dikutip dari syahriana, 2006). dengan asumsi apabila laba perusahaan direkayasa maka rasio keuangan ikut di rekayasa. informasi rasio keuangan yang telah direkayasa menjadi dasar untuk sarana pengambil keputusan dan kebijakan bagi pihak internal dan eksternal. secara tidak langsung keputusan dan kebijakan yang diambil merupakan hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau secara akuntabilitas lemah. menurut mustofa dan mawardi (2010) return on asset berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. namun inkonsistensi dengan penelitian syahriana (2006) dan santoso (2010) yang menyatakan return on asset tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. juniarti dan carolina (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba, hal yang sama juga dikemukakan oleh syahriana (2006). suwito dan arleen (2005) menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran perusahaan terhadap tindakan perataan laba. inkonsistensi dengan penelitian budiasih (2009) dan abiprayu (2011) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba. hasil penelitian tuty dan indrawati (2007) menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh positif secara signifikan terhadap praktik perataan laba sedangkan budiasih (2009) dan abiprayu (2011) menyatakan financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian, yakni: bagaimana pengaruh return on asset, ukuran perusahaan dan financial leverage terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia?. tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh return on asset, ukuran perusahaan, financial leverage terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan bursa efek indonesia. sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai tindakan perataan laba yang dilakukan perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (return on assets, ukuran perusahaan, financial leverage). manfaat kedua untuk memberikan masukan bagi para pemakai laporan keuangan tentang tindakan perataan laba, sehingga dapat menganalisis laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif penyajian laporan keuangan. dan manfaat ketiga untuk menambah khasanah keilmuan tentang tindakan perataan laba dan dapat dijadikan pengembangan penelitian income smoothing selanjutnya bagi para akademisi. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 68-82, juli 2012 70 tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori agensi menurut anthony dan govindarajan (2003) hubungan agensi terdapat kapan saja apabila satu pihak (principal) sepakat memakai pihak lain (agen) untuk melaksanakan beberapa jasa dan dalam melakukannya para delegasi otoritas pembuat keputusan bagi agen. teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, para agen diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi. agency theory dipandang sebagai kontrak antara manajemen (sebagai agent) dan pemilik (sebagai principal). menurut primanita dan setiono (2006) karakteristik asli manusia akan mengutamakan kepentingan sendiri, manajemen (agent) tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemilik (principal), sehingga manajemen (agent) akan cenderung melakukan perekayasaan laba. salah satu perekayasaan laba yang dilakukan adalah perataan laba atau income smoothing. perataan laba adalah cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi atau transaksi (koch, 1981; irawati dan maya, 2007). fudenberg dan tirole 1995; syahriana (2006) menyatakan perataan laba adalah proses manipulasi waktu terjadinya laba atau laporan laba agar laba yang dilaporkan kelihatan stabil. bieldman; belkaoui (2000) menyatakan bahwa perataan laba didefinisikan sebagai upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkecil fluktuasi pada tingkat laba yang dianggap normal bagi perusahaan. menurut juita dan susi (2007) laba yang berkualitas tinggi mencerminkan laba yang dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. untuk bisa mencerminkan hal tersebut, perusahaan melakukan perataan laba, dimana pada akhirnya ditarik kesimpulan bahwa income smoothing merupakan proses manipulasi waktu terjadinya laba secara sukarela oleh manajemen dengan motivasi tertentu untuk menekan variasi laba, agar laba yang dilaporkan sesuai dengan apa yang diinginkan, guna mengurangi resiko pasar saham perusahaan, selama tidak menyimpang dari prinsip akuntansi yang diterima umum. hubungan return on asset dengan perataan laba. return on asset atau rentabilitas ekonomi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. hanafi dan halim (2003:159) menyatakan return on asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. return on asset bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (environmental factors). hakim (2006) menyatakan return on assets merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini. return on assets merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. kumaladewi (2008) menyatakan perubahan roa menunjukkan perubahan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi. semakin besar perubahan roa menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen dalam m.s kurniawan, sri wahjuni latifah, siti zubaidah, pengaruh return on asset….. 71 menghasilkan laba. hal ini mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi risiko dalam investasi sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. sehubungan dengan itu, manajemen termotivasi untuk melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. dengan demikian, semakin besar perubahan roa maka semakin besar kemungkinan manajemen melakukan praktik perataan laba. apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak stabil maka akan menimbulkan menurunnya kepercayaan para investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan. ada sebuah kekhawatiran oleh para investor karena berfluktuasinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. agar hal tersebut tidak terjadi maka terdapat indikasi untuk melakukan tindakan perataan laba oleh manajemen perusahaan. dengan harapan tujuan dari perataan laba dapat tercapai berupa meningkatnya optimisme dari manajemen, investor dan karyawan. hubungan ukuran perusahaan dengan perataan laba menurut budiasih (2009) ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lainlain. ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, menengah, dan kecil. moses 1987; suwito dan arleen (2005) menemukan bukti bahwa perusahaanperusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-perusahaan yang lebih besar menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum/general public). menurut albretch dan richardson 1990; suwito dan arleen (2005) perusahaan perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan yang lebih besar diteliti dan dipandang dengan lebih kritis oleh para investor. kumaladewi (2008) menyatakan perusahaan besar diindikasikan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk melakukan perataan laba daripada perusahaan kecil. hal ini terjadi karena perusahaan besar mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari investor. untuk itu, perusahaan besar kemungkinan melakukan praktik perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang besar. hal ini dilakukan karena fluktuasi laba yang besar menunjukkan risiko yang besar dalam investasi sehingga mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemungkinan manajemen melakukan praktik perataan laba. terdapat indikasi bahwa total aset yang besar didanai oleh investor. salah satunya adalah berkaitan dengan menanamkan saham pada perusahaan. harapan dari investor dengan menanamkan saham tersebut adalah mendapatkan dividen. agar para pemegang saham mempertahankan sahamnya pada perusahaan maka ada upaya untuk melakukan perataan laba sehingga laba yang ditampilkan dapat memenuhi ekspektasi bagi para pemegang saham. hubungan financial leverage dengan perataan laba menurut sartono (2001) financial leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasinya. semakin besar utang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 68-82, juli 2012 72 investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. brealey et al. (2007) menyatakan leverage keuangan biasanya diukur dengan rasio utang jangka panjang terhadap total modal jangka panjang. weston dan copeland (1996) mengemukakan bahwa penggunaan hutang akan menentukan tingkat financial leverage perusahaan. karena dengan menggunakan lebih banyak hutang dibandingkan modal sendiri maka beban tetap yang ditanggung perusahaan tinggi yang pada akhirnya akan menyebabkan profitabilitas menurun. penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi pada suatu titik tertentu yaitu pada struktur modal optimal, nilai perusahaan akan semakin menurun dengan semakin besarnya proporsi hutang dalam struktur modalnya. hal ini disebabkan karena manfaat yang diperoleh pada penggunaan hutang menjadi lebih kecil dibandingkan biaya yang timbul atas penggunaan hutang tersebut. proporsi hutang perusahaan yang tinggi akan menjadi perhatian bagi investor karena terdapat resiko yang besar berhubungan kekhawatiran investor berkaitan dengan apakah perusahaan mampu untuk memenuhi kewajibannya. untuk menghindari hal tersebut perusahaan termotivasi untuk melakukan tindakan perataan laba sehingga perusahaan mendapatkan tampilan proporsi hutang yang mampu diterima oleh para investor. reviu penelitian terdahulu penelitian ini menguji kembali variabelvariabel yang mempengaruhi tindakan perataan laba, namun hasilnya tidak konsisten. diantaranya return on asset pada penelitian kumaladewi (2008) menunjukkan hasil bahwa roa berpengaruh terhadap tindakan perataan laba namun pada penelitian syahriana (2006) dan santoso (2010) tidak berpengaruh. variabel ukuran perusahaan, pada penelitian budiasih (2009) dan abiprayu (2011) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian carolina dan juniarti (2005), syahriana (2006), kumaladewi (2008) yang membuktikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. financial leverage, pada penelitian tuty dan indrawati (2007), santoso (2010) menunjukkan hasil bahwa financial leverage berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba namun pada penelitiaan budiasih (2009) dan abiprayu (2011) menyatakan bahwa financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. maka dari itu penelitian ini mencoba untuk menguji kembali pengaruh roa, ukuran perusahaan, dan financial leverage terhadap tindakan perataan laba. pengembangan hipotesis menurut kumaladewi (2008) semakin besar perubahan roa menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. hal ini mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi risiko dalam investasi sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. menurut mustofa dan mawardi (2010) return on asset berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: h1: return on asset berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. suwito dan arleen (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil karena m.s kurniawan, sri wahjuni latifah, siti zubaidah, pengaruh return on asset….. 73 perusahaan yang lebih besar menjadi subjek pemeriksaan. menurut budiasih (2009) dan abiprayu (2011) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktek perataan laba. maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: h2: ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. menurut sartono (2001) semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. akibat kondisi tersebut perusahaan cenderung untuk melakukan praktik perataan laba. santoso (2010) menyatakan secara financial leverage berpengaruh secara signifikan terhadap praktek perataan laba. penelitian tersebut didukung oleh tuty dan indrawati (2007) yang menyatakan financial leverage berpengaruh positif secara signifikan terhadap indeks perataan laba. maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: h3: financial leverage berpengaruh positif secara signifikan terhadap tindakan perataan laba. kerangka pemikiran berdasarkan studi pustaka, hasil penelitian sebelumnya dan permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukan pada gambar berikut: gambar 1. kerangka pemikiran teoritis metode penelitian objek penelitian penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2006 hingga 2010. jenis penelitian jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu menghubungkan beberapa variabel dalam sekumpulan unit analisis. dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen yaitu: roa, ukuran perusahaan, dan financial leverage. sedangkan tindakan perataan laba merupakan variabel dependen. populasi, sample dan teknik sampling populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). penentuan perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu metode berdasarkan pertimbangan dan kriteria return on asset ukuran perusahaan tindakan perataan laba financial leverage jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 68-82, juli 2012 74 tertentu (cooper, 2006). hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan karakteristik populasi yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian. kriteria yang dibutuhkan dalam sample penelitian ini diantaranya: perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan yang terdaftar di bei dan menerbitkan laporan keuangan per 31 desember selama 5 tahun berturut-turut periode 2006 hingga 2010, perusahaan tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode pengamatan, menerbitkan laporan keuangan lengkap selama tahun pengamatan, sebagai acuan terjadi praktik perataan laba atau tidak maka kondisi laporan l/r perusahaan tidak dalam kondisi merugi selama tahun pengamatan. jenis dan sumber data jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah sumber data primer (bungin, 2005:122). data tersebut bersumber dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh indonesian stock exchange (idx) dan indonesia capital market directory (icmd). teknik pengumpulan data metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. metode ini digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi, neraca pada tahun pengamatan dan data lain yang diperlukan untuk proses penelitian. definisi operasional variable dan pengukurannya variabel dependen dalam penelitian ini adalah perataan laba (income smoothing). perataan laba adalah cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi atau transaksi (koch, 1981; irawati dan maya, 2007). tindakan perataan laba diuji dengan indeks eckel (1981). adapun untuk menghitung income smoothing index dapat menggunakan rumus sebagai berikut: indeks perataan laba = cv δi cv δ𝑆 dimana : cv∆i = √ ∑(∆𝐼−∆𝐼̅̅ ̅)2 𝑛−1 : ∆𝐼̅̅ ̅ cv∆s = √ ∑(∆𝑆−∆𝑆̅̅̅̅ )2 𝑛−1 : ∆𝑆̅̅̅̅ cv∆i : koefisien variasi untuk perubahan laba bersih cv∆s : koefisien variasi untuk perubahan pendapatan operasional ∆i : perubahan laba bersih periode satu dengan periode sebelumnya ∆s : perubahan pendapatan operasional ∆𝐼̅̅ ̅ : rata-rata perubahan laba bersih ∆𝑆̅̅̅̅ : rata-rata perubahan operasional n : banyaknya tahun yang diamati. perusahaan diindikasikan melakukan tindakan perataan laba apabila indeks perataan laba lebih kecil daripada 1 (cvδi < cvδs). perusahaan diindikasikan tidak melakukan tindakan perataan laba apabila indeks perataan laba lebih besar daripada 1 (cvδi > cvδs). sedangkan variabel independennya adalah return on asset, ukuran perusahaan dan financial leverage. mengenai definisi dan pengukuran tiap variabel akan dijelaskan sebagai berikut: 1. return on asset hanafi & halim (2003:159) menyatakan return on asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset m.s kurniawan, sri wahjuni latifah, siti zubaidah, pengaruh return on asset….. 75 tersebut. return on asset dapat diukur dengan rumus: roa= 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 2. ukuran perusahaan menurut budiasih (2009) ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lainlain. dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan (total aset). dimana ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma natural total aset. ukuran perusahaan = ln total aset 3. financial leverage menurut sartono (2001) financial leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasinya. semakin besar utang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. dalam penelitian ini financial leverage diukur dengan rumus: debt to total assets = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 teknik analisis data analisis data yang dilakukan setelah mendapatkan data adalah tabulasi data atas perhitungan index eckel, return on asset dan debt to total asset dan total aset. sedangkan metode analisis data kuantitatif menggunakan program spss sebagai alat untuk menguji data tersebut. sebelum dilakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi, uji heterokedastisitas. dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis tentang kekuatan variabel tertentu (variable independent) terhadap nilai tindakan perataan laba. model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 keterangan: 𝑌 = income smoothing 𝑎 = konstanta 𝑏1 … 𝑏3 = koefisien regresi 𝑋1 = return on assets 𝑋2 = ukuran perusahaan 𝑋3 = financial leverage 𝑒 = error (faktor pengganggu), kesalahan residual yang merupakan variable acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan nol. hasil dan pembahasan penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama tahun 2006 hingga 2010 dan selalu mendapatkan laba pada tahun pengamatan. sampel dipilih dengan beberapa kriteria sehingga didapatkan sampel akhir penelitian sebanyak 43 perusahaan. jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 43 perusahaan merupakan 79,6% dari seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama kurun waktu 2006 hingga 2010. dari hasil pemilihan sampel penelitiaan didapat 43 perusahaan sektor keuangan yang lolos berdasarkan kriteri-kriteria yang telah ditentukan. perusahaan keuangan sendiri terdiri atas perusahaan perbankan, lembaga pembiayaan, sekuritas dan asuransi. perbankan sebanyak 19 perusahaan atau sekitar 44,2% dari keseluruhan jumlah sampel. lembaga pembiayaan sebanyak 6 perusahaan atau sekitar 13,9% dari jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 68-82, juli 2012 76 keseluruhan sampel perusahaan. perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas dan asuransi berjumlah sama yaitu 9 perusahaan atau sekitar 20,9%. sehingga dapat diketahui perusahaan perbankan merupakan jumlah terbesar dalam sampel. tabel 1. seleksi sampel keterangan jumlah a. perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di bei selama tahun 2006 hingga 2010 54 b. perusahaan tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode pengamatan 53 c. menerbitkan laporan keuangan lengkap selama tahun pengamatan 53 d. perusahaan tidak dalam kondisi merugi selama tahun pengamatan 43 jumlah sampel 43 perhitungan indeks perataan laba berdasarkan data pendapatan dan laba dari 43 sampel perusahaan, maka dilakukan perhitungan coefficient of variations of earning dan coefficient of variations of sales sebagai dasar penentuan indeks perataan laba terhadap masing-masing perusahaan yang menjadi sampel. perhitungan indeks perataan dimaksudkan untuk menentukan kategori suatu perusahaan melakukan tindakan perataan laba atau tidak melakukan tindakan perataan laba. diperoleh sebanyak dua puluh perusahaan atau 46,5 % perusahaan dari keseluruhan sampel yang melakukan tindakan perataan laba, terlihat dari indeks perataan yang nilainya dibawah angka satu atau cvδi < cvδs, dan terdapat dua puluh tiga perusahaan atau 53,5 % dari keseluruhan sampel yang indeks perataannya lebih dari satu atau cvδi > cvδs sehingga dapat digolongkan menjadi perusahaan bukan perata. statistik deskriptif perataan laba (income smoothing) diprediksikan dari nilai indeks eckel. pada prinsipnya, indeks eckel merupakan nilai perbandingan antara koefisien variasi perubahan laba bersih dengan koefisien variasi perubahan pendapatannya. nilai terkecil adalah 0,041 dan nilai yang terbesar adalah 7,576 dengan nilai rata-rata sebesar 1,45. hal ini berarti perusahaan sampel mempunyai perbandingan antara koefisien variasi perubahan laba bersih dengan koefisien variasi perubahan pendapatannya paling kecil adalah 0,041 dan perusahaan yang mempunyai perbandingan antara koefisien variasi perubahan laba bersih dengan koefisien variasi perubahan pendapatannya paling besar adalah 7,576 dengan nilai rata-rata perbandingan antara koefisien variasi perubahan laba bersih dengan koefisien variasi perubahan pendapatannya sebesar 1,45. standar deviasi sebesar 1,449 menunjukkan variasi yang terdapat dalam perataan laba. variabel return on asset memiliki nilai terkecil 0,002 dan terbesar 0,3 dengan nilai rata-rata sebesar 0,048. hal itu menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset paling kecil 0,002 dan terbesar 0,3. variasi ditunjukkan oleh nilai standar deviasi sebesar 0,05. variabel ukuran perusahaan (size), semakin besar nilainya artinya perusahaan tersebut semakin besar karena mempunyai jumlah aset yang lebih banyak. pada variabel ukuran perusahaan digunakan log natural dari total aset perusahaan. pada perusahaan keuangan nilai yang terkecil ln total aset adalah 25,1 dan nilai yang terbesar adalah m.s kurniawan, sri wahjuni latifah, siti zubaidah, pengaruh return on asset….. 77 33,51 dengan nilai rata-rata sebesar 28,9. pada variabel financial leverage (leverage), semakin besar variabel tersebut berarti nilai perbandingan hutang terhadap total asset semakin besar. nilai yang terkecil adalah 0,2 dan nilai yang terbesar adalah 0,9 dengan nilai rata-rata sebesar 0,69. dengan standar deviasi sebesar 0,22 menunjukkan variasi yang terdapat dalam rasio financial leverege perusahaan. uji normalitas uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. dalam penelitian ini dideteksi dengan analisis statistik nonparametik kolmogorov-smirnov (k-s). tabel 2. hasil uji kolmogorov-smirnov (k-s) perataan laba return on asset ukuran perusahaan financial leverage kolmogorov-smirnov z 1.124 1.181 .774 1.066 asymp. sig. (2-tailed) .160 .123 .586 .206 dari uji data kolmogorov-smirnov (ks), terlihat bahwa distribusi data adalah normal. hal itu terlihat dari nilai signifikan untuk perataan laba 0,160, return on asset 0,123, ukuran perusahaan 0,586 dan financial leverage 0,206 yang berarti seluruh nilai signifikan variabel jauh lebih besar dari probabilitas 0,05 (α= 5%). uji multikolinieritas hasil besaran korelasi antar variabel bebas menunjukkan ukuran perusahaan mempunyai korelasi cukup tinggi 57,3% namun masih dibawah 90%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius. tabel 3. koefisien korelasi financial leverage return on asset ukuran perusahaan correlations financial leverage 1.000 .450 -.573 return on asset .450 1.000 -.067 ukuran perusahaan -.573 -.067 1.000 tabel 4. nilai tolerance dan vif collinearity statistics tolerance vif return on asset .743 1.345 ukuran perusahaan .626 1.597 financial leverage .502 1.994 hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10% yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. hasil perhitungan vif (variance inflation factor) jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 68-82, juli 2012 78 juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai vif lebih dari 10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi. uji heteroskedastisitas dari grafik scatterplots menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. uji autokorelasi nilai durbin watson pada hasil pengujian sebesar 1,977 sedangkan nilai tabel menggunakan derajat kepercayaan 5% didapat batas atas (du) 1,66.dan batas bawah (dl) 1,36. maka dapat disimpulkan bahwa nilai dw berada diantara (du) dan 4-du yang berarti tidak terjadi autokorelasi. hasil pengujian hipotesis koefisien determinasi hasil uji koefesien determinasi dapat disimak pada tabel 5. tabel 5. nilai 𝑹𝟐 model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 .416a .173 .109 1.3682766 dari hasil pengujian diketahui nilai adjusted 𝑅2 sebesar 0,109 mempunyai arti bahwa 10,9% variasi perataan laba bisa dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen (roa, ukuran perusahaan, financial leverage). sedangkan sisanya 89,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. kecilnya nilai adjusted 𝑅2 pada model regresi dimungkinkan masih banyak faktor yang mempengaruhi perataan laba diluar faktor yang diteliti seperti operating profit margin, bonus plan, jenis usaha, dividend payout ratio, kebijakan akuntansi, harga saham dan lain-lain. uji simultan (uji f) hasil uji f dengan analisis regresi berganda dapat disimak pada tabel 6. tabel 6. hasil uji anova dari uji anova atau f test didapat nilai f hitung sebesar 2,719 dengan tingkat signifikan sebesar 0,058 atau 5,8 % yang berarti telah mendekati probabilitas 5 % (α=0,05). maka dapat dinyatakan bahwa return on asset , ukuran perusahaan dan financial leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. uji parsial (uji t hitung) uji t digunakan untuk menganalisa besarnya pengaruh roa, ukuran perusahaan, dan financial leverage secara parsial (sendirimodel sum of squares df mean square f sig. 1 regression 15.273 3 5.091 2.719 .058a residual 73.015 39 1.872 total 88.288 42 m.s kurniawan, sri wahjuni latifah, siti zubaidah, pengaruh return on asset….. 79 sendiri) terhadap tindakan perataan laba dengan tingkat signifikansi 5 % (α=0,05). berikut ini merupakan hasil pengujian t hitung: tabel 7. hasil uji parsial (uji t) model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) 2.685 3.068 .875 .387 return on asset -9.698 4.870 -.336 -1.991 .053 ukuran perusahaan -.052 .120 -.080 -.433 .667 financial leverage 1.072 1.329 .166 .806 .425 dari ketiga variabel tersebut hanya return on asset yang memiliki tingkat signifikan mendekati 5%. maka dapat dinyatakan bahwa secara parsial return on asset berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. sedangkan ukuran perusahaan memiliki signifikansi 66,7% yang berarti jauh diatas probabilitas 5%, maka dapat dinyatakan bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. hal yang sama juga terdapat pada financial leverage yang memiliki signifikansi 42,5% yang berarti jauh lebih besar dari probabilitas 5 %, maka dapat dinyatakan bahwa secara parsial financial leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. pengaruh return on asset terhadap tindakan perataan laba berdasarkan hasil pengujian variabel return on asset (roa) terhadap tindakan perataan laba (is) dapat diketahui bahwa variabel return on asset berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. oleh karena itu, hipotesis pertama (h1) “return on asset berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba” gagal ditolak. hasil penelitian ini mendukung penelitian kumaladewi (2008) yang menguji pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei pada tahun 2003 hingga 2007. serta penelitian mustofa dan mawardi (2010) yang menguji pada 38 perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. kedua penelitian tersebut juga membuktikan bahwa return on asset berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. namun hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian syahriana (2006) dan santoso (2010), dimana kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. berpengaruhnya roa terhadap tindakan perataan laba diduga karena investor sangat memperhatikan roa yang ada sehingga membuat manajemen menjadi termotivasi untuk melakukan perataan laba dengan menggunakan variabel tersebut. kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menjadi faktor penting bagi manajemen untuk melakukan tindakan perataan laba. pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan perataan laba berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran perusahaan (size) terhadap tindakan perataan laba (is) dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. oleh karena itu, hipotesis kedua (h2) “ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 68-82, juli 2012 80 perataan laba” ditolak. hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan suwito dan arleen (2005), carolina dan juniarti (2005), syahriana (2006), kumaladewi (2008), tuty dan indrawati (2007), santoso (2010). keenam penelitian tersebut juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian budiasih (2009) dan abiprayu (2011), dimana kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan yang dinilai dengan total aset terhadap tindakan perataan laba diduga karena investor tidak memandang kritis besar kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan. secara umum investor tidak memper-timbangkan return atau resiko yang akan diterima lewat besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan sehingga manajemen tidak termotivasi melakukan perataan laba dengan menggunakan variabel tersebut. pengaruh rasio financial leverage terhadap tindakan perataan laba berdasarkan hasil pengujian variabel financial leverage (leverage) terhadap tindakan perataan laba (is) dapat diketahui bahwa variabel financial leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. oleh karena itu, hipotesis (h3) “financial leverage berpengaruh positif secara signifikan terhadap tindakan perataan laba” ditolak. hasil penelitian ini mendukung penelitian budiasih (2009) yang menguji pada perusahaan manufaktur dan keuangan tahun 2000 hingga 2006, serta abiprayu (2011) yang menguji pada perusahaan manufaktur terdaftar di bei tahun 2006-2009. kedua penelitian tersebut juga membuktikan bahwa financial leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian tuty dan indrawati (2007) serta penelitian santoso (2010), dimana keduanya membuktikan bahwa financial leverage berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. tidak berpengaruhnya financial leverage terhadap tindakan perataan laba diduga karena manajemen beranggapan bahwa financial leverage tidak menjadi acuan utama bagi investor untuk menilai resiko yang dihadapi atas investasi yang dilakukan. kemungkinan terdapat faktor lain bagi investor untuk menilai resiko berinvestasi dalam perusahaan misalnya mempertimbangkan jenis industri. oleh karena itu manajemen kurang termotivasi untuk memaksimalkan financial leverage dalam melakukan perataan laba. penutup secara simultan return on asset, ukuran perusahaan dan financial leverage berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. lebih jauh lagi dapat diamati melalui uji parsial menunjukkan return on asset berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan sektor keuangan, konsisten dengan penelitian kumaladewi (2008) serta mustofa dan mawardi (2010). sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan sektor keuangan, konsisten dengan penelitian suwito dan arleen (2005), carolina dan juniarti (2005), syahriana (2006), kumaladewi (2008), tuty dan indrawati (2007), santoso (2010). financial leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan sektor keuangan, konsisten dengan penelitian budiasih (2009) dan abiprayu (2011). m.s kurniawan, sri wahjuni latifah, siti zubaidah, pengaruh return on asset….. 81 implikasi yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian perataan laba sebaiknya memasukkan perusahaan dari sektor lain seperti foods and beverages, telekomunikasi, consumer goods, transportasi dan lain-lain, sehingga hasil penelitian nantinya mampu menggambarkan secara menyeluruh keadaan perusahaan go public di indonesia. perlu juga dilakukan pengujian terhadap faktor-faktor pendorong perataan laba selain return on asset, ukuran perusahaan, dan financial leverage. penelitian berikutnya dapat menggunaan indeks yang lain untuk mengklasifikasikan perusahaan yang melakukan perataan laba dengan yang tidak melakukan perataan laba, seperti indeks michelson (1995). keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunakan objek penelitian yang hanya berfokus pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia sehingga penelitian ini tidak mampu menggambarkan secara keseluruhan praktik perataan laba oleh perusahaan go public. selain itu, penggunakan indeks eckel (1981) dimana kesederhanaan kriteria dan proses klasifikasi sampel dapat mempengaruhi pengelompokan perata dan bukan perata. daftar pustaka abiprayu, k. b. 2011. pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, financial leverage, kualitas audit, dan dividend payout ratio terhadap perataan laba (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2006-2009. skripsi, universitas diponegoro. anthony, r. dan v. govindarajan. 2003. sistem pengendalian manajemen. jakarta: salemba empat. belkaoui, a. r. 2000. teori akuntansi. thomson learning. diterjemahkan oleh marwata dkk. jakarta: salemba empat. brealey, r. a., s. c. myers., dan a. j. marcus. 2007. dasar-dasar manajemen keuangan perusahaan. edisi kelima. jakarta: erlangga. budiasih, i. 2009. faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. jurnal akuntansi dan bisnis. 4(1), 1– 14. cooper, d. r. dan p. s. schindler. 2006. business research methods 9th edition. the mcgraw-hill companies inc. diterjemahkan oleh budijanto dkk. jakarta: pt media global edukasi. carolina dan juniarti. 2005. analisa faktorfaktor yang berpengaruh terhadap perataan laba (income smoothing) pada perusahaan perusahaan go public. jurnal akuntansi & keuangan. 7(2), 148-162. ghozali, i. 2006. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: bp undip. hanafi, m. m. dan a. halim. 2003. analisis laporan keuangan. yogyakarta: upp amp ykpn. irawati, z dan a. maya. 2007. analisis perataan laba (income smoothing): faktor yang mempengaruhinya dan jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 68-82, juli 2012 82 pengaruhnya terhadap return dan risiko saham perusahaan go public di bursa efek jakarta. benefit. jurnal manajemen dan bisnis. (11)1. juita, d. s., dan r. c. susi. 2007. pengaruh adanya praktik income smoothing serta tingkat hutang terhadap return saham perusahaanperusahaan industri barang konsumsi dan aneka industri di bursa efek jakarta periode 20012006. aksioma: jurnal riset akuntansi. 1(1). kumaladewi, p. r. 2008. pengaruh perubahan return on assets, perubahan operating profit margin, dan ukuran perusahaan terhadap kemungkinan praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. universitas atmajaya. mustofa, a. dan w. mawardi. 2010. pengaruh profitabilitas (roa), ukuran perusahaan, financial leverage dan dividend payout ratio terhadap praktik perataan laba (studi kasus pada perusahaanperusahaan go public yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 20042008). available online at: http://eprints.undip.ac.id/view/subjects /hg.html (diakses oktober 2011). primanita dan setiono. 2006. manajmen laba: konsep, bukti empiris dan implikasinya. sinergi kajian bisnis dan manajemen. 8(1), 43-51. santoso, y. t. 2010. analysis of the effect of npm, roa, company size, financial leverage and der income smoothing to practice on property and real estate companies listed in indonesia stock exchange. skripsi, universitas gunadarma. sartono, a. 2001. manajemen keuangan teori dan aplikasi. edisi keempat. yogyakarta: bpfe. surayuda, r. n. i. 2010. income smoothing.available online at http://ramasurayuda86.blogspot.com/ (diakses oktober 2011). suwito, e. dan h. arleen. 2005. analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. simposium nasional akuntansi viii, solo. syahriana, n. 2006. analisis perataan laba dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta (2000 – 2004). skripsi, universitas islam indonesia. tuty, dan t. indrawati. 2007. faktor-faktor penentu indeks perataan laba selama periode krisis ekonomi. integrity jurnal akuntansi dan keuangan. 1(2), 155-170. weston, j. f., dan t. e. copeland. 1996. manajemen keuangan. jakarta: erlangga. jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental organisations: a study at the state treasury office jakarta iv tri priyatmo1* and rusdi akbar2 abstract: this research aims to analyse the prospect of implementing activitybased costing (abc) at governmental organisations in indonesia. the study aims to answer two research questions: how can we calculate the unit cost of products using the abc method in a governmental organisation? (rq1); and, what is the prospect of implementing abc in governmental organisations? (rq2). the study comprises qualitative research undertaken at one governmental organisation, that of the state treasury office (kppn) jakarta iv. the research reveals that the abc method can be used to calculate the unit cost of products in kppn jakarta iv, and also to obtain a conceptual framework by which it is possible to conclude that the abc method has a positive outlook as an analytical tool. however, one of the study’s research objects, the prospect of implementing the abc method in this research, cannot be generalised for all governmental organisations in indonesia. however, based on the results of this research, it can be stated that there is a shared understanding of the potential for the implementation of the abc method in the future. this study is the first of its kind to investigate this topic and will yield new insight within the literature on the abc method in indonesia. keywords: activity-based costing (abc); unit cost; prospects; governmental organisation introduction to guarantee the efficient and effective allocation of resources, reliable and accurate management information is needed that is relevant for calculating the level of programme, activity or project costs. a good management information system is able to reduce the chance of corruption, leaked funds and also highlight those programmes that are not economically feasible. management accounting in the public sector faces three problems: costefficiency, product quality and service (mardiasmo, 2009). based on the global competitiveness report 2015–2016, indonesia ranks 37th, behind malaysia and thailand, in terms of the measurement of countries’ effectiveness in using the available resources for the prosperity of their citizens (wef, 2016). with regard to the worldwide governance indicators based on world bank data and surveys for the period 1996–2016, four of the six indicators relating to the performance of the indonesian government were negative. these four minus indicators relate to regulatory quality, rule of law, control of corruption, and political stability and the absence of violence/terrorism. the 1direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan ministry of finance of republic of indonesia, jl. budi utomo no. 6 jakarta pusat, 10710, indonesia. 2department of accounitng universitas gadjah mada, bulaksumur, caturtunggal, kec. depok, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta 55281, indonesia. *correspondence: musttreee@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001105 citation: priyatmo, t., & akbar, r. (2019). analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental organisations: a study at the state treasury office jakarta iv. journal of accounting and investment, 20(1), 1-22. received: 09 april 2018 reviewed: 02 may 2018 revised: 30 september 2018 accepted: 04 october 2018 copyright: © 2019 priyatmo & akbar. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, mailto:musttreee@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4249 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 2 distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. country scored positively against the indicators of voice and accountability and government effectiveness. however, the report also revealed that the average score for the indonesian government on the effectiveness index in 2016 remained very low, with an index value of 0.01 and a ranking of 86th (world bank, 2017). cost management provides one means by which public sector effectiveness can be increased. cost management is used to calculate the cost of products, services and other cost objects; to obtain information for planning and control and performance evaluation; and to analyse the relevant information for the purpose of decision-making (horngren, datar, foster, rajan, & ittner, 2009). verbeeten (2011) showed that a cost management system is more aimed at legitimising organisational activities towards external stakeholders. public sector organisations in the netherlands have also been asked or pressured into introducing cost management practices with the aim of improving the economy and/or efficiency. cokins (2015), through the international federation of accountants (ifac), states that activity-based costing (abc) is one method by which to accurately derive data on government costs (ifac, 2016). in line with this view, cai, moore, and mcnamara (2013) conducted research on 28 health service centres in new south wales justice and the forensic mental health network (nswj & fmhn) with the aim of developing an activity-based funding (abf) model. the abf model was structured through the three key phases of diagnostics, solution design and implementation involving local managers and doctors. as a result, it was possible to determine the cost per treatment episode by dividing the amount of the doctor’s service fees in each clinical building block by the number of appointments completed by the doctor. the building blocks classify clinical activities and related costs by the types of doctors involved in providing the services. this project resulted in an abc model based on the actual activities carried out, which subsequently gained the acceptance of doctors and managers and provided a basis for efficiency and benchmarking efforts. according to chea (2011), the abc method offers the following advantages. it may increase operational performance by allocating overhead costs based on the actual consumption of resources by each activity; it recognises the interdependence between the cost driver and activities; it enables management to see where the most important costs are incurred and what they provide, and it provides a suitable method for correct and accurate information. in addition, abc can reveal the source of non-value-added for value-added activities. by accurately identifying weak product lines and cost, abc helps to improve organisational efficiency and profitability. it can be used to completely eliminate non-value-added activity and can encourage growth by removing the barriers that lead to capacity constraints. harrison (1998) compared the information generated by abc with that from a traditional costing method, in this case volume-based costing (vbc). the study revealed that by the time the processes were relatively the same, the information generated by abc led to better decision-making with regard to maximising profit. priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 3 yet the abc method also has its drawbacks. according to chea (2011), abc entails significant time and cost, which acts as a burden for the organisation. the abc system implementation process is very complex for managers to understand and generates a lot of data, in addition to the inspection process. it may encounter resistance from management since they are accustomed to using conventional cost systems in the running of their operations (roztocki, porter, thomas, & needy, 2004). in indonesia, the government does not have a method for use in analysing product costs within its governmental organisations. this means that the results of this study will contribute empirically in terms of providing a method for the management of governmental organisations in indonesia to manage cost information for efficiency purposes, employee empowerment and performance assessment tools. in addition, this research can contribute theoretically to enriching the abc theory literature in the public sector, especially on abc in the indonesian public sector. literature review and research focus cost analysis in indonesia this research is based on the fact that up to now the government has not conducted a cost analysis of any products/services produced by governmental organisations, especially governmental organisations that do not charge for the products produced. this absence of any form of cost analysis by the government has resulted in not knowing the benchmark cost of each unit of product from each governmental organisation. this also means that the government is unable to measure the efficiency with which costs are incurred by each governmental organisation to produce each unit of government products. there is a future expectation that the cost per unit of government products can be calculated to be both accurate and comparable. the ability to analyse product cost data also serves as a tool for management decision-making. for this to happen, the right cost analysis method needs to be applied in indonesia. abc is an alternative method that has been recommended for use in the public sector by, for example, michel (2004), cai et al. (2013), and cokins (2015). therefore, the authors are encouraged to conduct further research on the prospect of implementing the abc method in a governmental organisation in indonesia, namely kppn jakarta iv. although the highest limit and estimated annual costs are stated in finance minister regulation (pmk) number 65/pmk.02/2015 on standard input cost for fiscal year 2016 and pmk number 115/pmk.02/2015 on standard output cost for fiscal year 2016, the boundaries of these costs are based only on input costs. cost analysis based on actual cost data is therefore required to calculate both the cost of government services by product as well as to obtain information on business processes for organisational management. priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 4 the meaning of cost government regulation (pp) no. 71 of 2010 on government accounting standards does not mention the meaning of costs. nevertheless, the concept of cost is divided into two, namely the budget realization report (lra), related to spending, and operational reports (lo), which relate to expenses. spending is all of the expenditure by the public state treasury/public regional treasury that serves to reduce the budget balance over the period of the relevant fiscal year and which will not be earned back by the government payment. while expense equates to a decrease in economic benefits or service potential during the reporting period, which lowers the equities, it can take the form of either the expenditure or consumption of assets or the incurrence of a liability. thus, it can be concluded that the concept of costs associated with the product in this study means that all of the spending and expenses that are integrally associated with the process of acquiring goods or services are expected to benefit the present or future of the organisation. classification of cost based on their relationship with product, mowen, hansen, and heitger (2012) classified costs into the following three categories: (1) direct material costs comprise all of the materials that form an integral part of the finished product that was explicitly included in the calculation of the product cost; (2) direct labour costs represent the labour used to transform the direct material into finished products and which can be appropriately linked to a specific product; and (3) overhead costs (factory overheads) are the manufacturing costs that cannot be traced directly to a specific product. product cost calculation methods mowen et al. (2012) divide the cost of the product calculations into three methods: absorption costing, variable costing and abc: absorption costing seeks to account for the entirety of the manufacturing costs for products. the combination of direct labour cost, direct material costs, fixed overhead costs and variable overhead costs determine the cost of the product. thus, in absorption costing, the fixed overhead cost is seen as the cost of the product, not the cost of the period. variable costing emphasises the difference between fixed production costs and variable costs. variable costing focuses only on the variable production costs for the product. these include direct labour costs, direct material costs and variable overhead costs. overheads are treated as an expense of the period in question and are excluded from product costs. this is based on the assumption that fixed overhead represents the cost of capacity, or, in other words, that which remains in the business. after the period ends, the priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 5 benefits provided by the capacity have expired and, as such, it should not be inventoried. while abc is a method of determining the cost of goods sold by counting all of the cost elements, the costs are calculated based on the amount of activity consumed by each product. abc history the abc method was first introduced and developed in the united states in the 1980s as a means of demonstrating a better calculation of product costs. kaplan and cooper (1998) state that abc provides more accurate product costs in comparison to those derived using conventional methods. abc uses the level of activity consumption as the driver of costs. it then allocates these costs to products on the basis of activity cost drivers. abc is used to measure the cost and performance of activities associated with the process and cost objects (cokins, helbling, & stratton, 1996). weygandt, kieso, and kell (1996) provided the following definition of abc: “abc is the method of product costing that focused on the activities performed to produce the product. it then assigns the cost of activities to the product by using cost drivers that measure the activities performed.”. according to mulyadi (2007), abc has two basic philosophies. first, the cost has a cause and the cause of cost is activity. second, the cause of costs (activity) can be managed. according to kaplan and cooper (1998), abc causally links the causal relationship between resources, activity (process) and cost product (see figure 1). the process of cost charging begins with resource consumption and continues with the consumption activities by products/services. customer demands and competition encourage changes in business processes in every organisation, in both the private and public sectors. computerisation and the automation of business processes have led to changes in cost behaviour. costs were initially dominated by direct costs, figure 1 general process of the abc method source: kaplan and cooper (1998) resource 01 01 resource 02 01 resource 03 01 activity 1 activity 2 product 1 product 2 activity 3 priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 6 which could reach as high as 90%, prior to shifting by a significant portion of variable costs. total variable costs have tended to increase, with the average proportion variable cost now accounting for more than 50% of the total cost (popesko, 2009). in relation to changes in cost behaviour, full costing and variable costing, collectively known as the conventional method, are considered irrelevant. the calculation of the unit cost of product/services via the conventional method is done by levelling each overhead cost into a variable of direct labour hours or machine hours. thus, the results of the cost calculation for each product/service can become distorted, causing the information obtained and used by the organisation’s management to be inaccurate (mulyadi, 2007). the abc method was introduced as a new alternative to calculating the unit cost of products in the private sector, especially in manufacturing companies. however, according to chea (2011) and michel (2004), abc is not only suitable for a manufacturing environment but is also appropriate for service organisations such as financial institutions, industry, healthcare and governmental organisations. abc has indeed been implemented in the public sector since the 1990s, with examples seen in indianapolis and north carolina, united states (michel, 2004). types of abc method over the course of its development, the abc method has been modified as an alternative approach with the aim of improvement and cost-efficiency. the following are some of the modifications: time-driven activity-based costing (tdabc) according to kaplan and anderson (2004), the most important characteristic of the tdabc model is its simplicity, since only two types of parameters are required for estimation: the number of units of time (e.g. minutes) consumed by the activities related to the cost objects, and the cost per unit of time. analytic hierarchical process (ahp) roztocki et al. (2004) argued that ahp is a suitable tool for gaining the subjective opinions of individuals to become more representative information. ahp generally employs the expenses-activity-dependence (ead) and the product-activity-dependence (apd) matrices, both of which assist in the understanding of how overhead cost is generated. these matrices can also be used to identify opportunities for improvement. as the steps of a future software program based on this methodology, technology can be developed that will track the overhead costs for products accurately, at a low cost and in a short time. priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 7 mutually and self-consumed secondary activities according to popesko (2009), there are two types of activity: the main activity (primary) and support activities (secondary). the main activity is associated with the action taken by the organisation to meet external demands, while secondary activities represent those conducted to serve the needs of internal customers. the difficulty lies in the fact that the secondary activities and output are consumed not only by the main activity but also by the secondary activities themselves. previous studies a study conducted by oseifuah (2013) in buffalo city municipality, eastern cape province, south africa yielded research results to support the premise that abc is an effective way of obtaining useful information and costs that can be compared. it will lead to an increase in financial performance, cost information for decision-making and services in the public sector. carmo (2012) conducted a study to evaluate the progress and challenges in the adoption of abc in the public sector. the study compared the implementation of abc in the public sectors of several countries, colombia, uruguay and brazil, based on the experience of the us. in this context, this study demonstrated that the use of an abc cost management system for public sector information in latin america remains at only a partial or early stage. however, there is consensus on the promotion of a higher degree of transparency and accountability in public expenditure and on spreading the ‘cost culture’ in public sector administration. studies on the use of the abc method in public sector organisations in indonesia remain few in number and mostly deal with profit-oriented government organisations, such as hospitals and universities. based on the importance of government service product cost information and to add to the research literature on abc in the indonesian public sector, this study has a research focus on two research questions (rq): rq1: how can we calculate product cost using the abc method in a governmental organisation, especially in kppn jakarta iv? rq2: what is the prospect of implementing abc in a governmental organisation, especially in kppn jakarta iv? rq1 is answered by analysing documents and calculating product costs using the abc method, while rq2 is analysed via qualitative analysis using interview data with coding, describing and comparing, and categorising and conceptualising (hennink, hutter, & bailey, 2011). research method this research is qualitative in nature and employs an interpretive strategy case study (creswell, 2014). the data analysis in this research is carried out priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 8 in two ways, namely calculation document analysis using the abc method and qualitative analysis using interview data. the core of the data analysis and interpretation, in line with hennink et al. (2011), was carried out according to the analytic cycle. the analytic cycle consists of four stages: coding; describe and compare; categorise and conceptualise; developing a theory. the four stages of the analytic cycle are not only circular and repeated but also simultaneously conducted at various points in the analysis. there are two types of data source in this study, namely financial data and interview data. the financial data used are derived from the jakarta iv kppn financial documents used to calculate the unit cost of the product using the abc method. the financial data include the budget realization report (lra); activity operational directive (pok); salary list of employees; list of overtime and employee meal cost; and standard operating procedure. the interview data were obtained from the results of direct interviews with the management/staff of kppn jakarta iv. these individuals include the head of office, section head of disbursement, section head of satker and internal compliance management, and the staff of kppn jakarta iv. the interview data are used for qualitative analysis to determine the conceptual framework of the prospect of implementation of the abc method at kppn jakarta iv. the data analysis in this research is conducted in two ways: a document analysis with the abc calculation method and qualitative analysis of interview data. 1) analysis of documents (abc calculation method) regarding the calculation of the unit cost of products, the researcher used three basic studies from roztocki et al. (2004), mulyadi (2007), and popesko (2009). the calculation consists of two stages, as shown in figure 2: activitybased process costing and activity-based object costing. activity-based process costing the main concept in this step is the allocation of resource consumption to activity. at this stage, costs are divided by their function, i.e. as investment and non-investment costs. investment costs are costs associated with the formation of fixed assets (capital expenditure), while non-investment costs comprise employee costs and goods cost (operational expenditure). investment costs are excluded from the calculation because they are not directly related to the product. furthermore, operating costs are classified into two categories – the direct costs of product/service and the indirect costs of products/services (mulyadi, 2007). the direct costs of product/service are those costs that can be directly charged to the product/service. this fee is charged to the activities that produce the products/services, such as production activities payment. it consists of direct labour and direct material costs. the indirect costs of products/services are those costs that cannot be directly charged to priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 9 figure 2 abc calculation document analysis source: roztocki et al. (2004); mulyadi (2007); popesko (2009) the product/service. they are divided into two – the direct and indirect costs of activity. a direct cost of activity is a cost that can be charged directly to an activity, which entails the charging of cost to an activity through the direct identification of resource consumption by that activity. the indirect costs of activity are those costs that cannot be directly charged to an activity. these are then charged to activity in two ways – driver tracing and allocation. driver tracing is charged to the activity through a resource driver, namely the causal relationship between resources consumption and activity. allocation is charged to activity through specific allocations. the allocation is conducted using the activity expenses-dependence (ead) matrix (roztocki et al., 2004). the ead method uses a dependency matrix linking activity with cost. the relevant percentage of the dependence matrix is derived from the questionnaires completed by or the interviews conducted with participants. total cost of kppn jakarta iv direct tracing driver tracing (resource driver) allocation (roztocki et al., 2004) employee expense stuff expense capital expense payment cost overtime cost material costs travel cost maintenance cost security costs depreciation cost, etc. resource  dl  dm activity result-producing activities result-contributing activities supporting activities product sp2d lkp lkpp activity-based process costing activity-based object costing popesko (2009) priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 10 at this stage of activity-based process costing, the allocation of the consumption of resources to the activities is carried out in three ways: direct search, triggers search and allocation. identifying and determining the most appropriate trigger (i.e. cost driver) is the biggest challenge associated with the abc method (goldsby & closs, 2000). activity-based object costing this second phase has three important processes: (1) the formation of a homogeneous activity cost pool, (2) the imposition of cross-activity cost, and (3) the charging of production activity to every product. 2) qualitative analysis of interview data the core of data analysis and interpretation according to hennink et al. (2011) is carried out according to the analytic cycle. the analytic cycle consists of four stages: coding; describe and compare; categorise and conceptualise, and developing a theory. the four stages of the analytic cycle are not only circular and repeated but are also simultaneously conducted at various points of the analysis. result and discussion 1) document analysis (abc calculation method) the calculation consists of two stages: activity-based process costing and activity-based object costing. activity-based process costing a. identify the types of products of kppn jakarta iv. the first stage in the abc method is determining the primary products of a specific organisation. based on the pok, there are three services produced by kppn jakarta iv: fund disbursement order (sp2d); statements of cash position (lkp); and the central government financial report (lkpp). b. identify resources and determine the direct cost, indirect costs and the investment cost. data on resources were obtained from the amount of budget managed by kppn jakarta iv during the period of fiscal year 2015. because this analysis is based on actual cost, the resource base is taken from the amount of expenditure realized by kppn jakarta iv. the total cost was idr 5,587,775,475, coupled with a depreciation cost of idr 280,963,233. investment costs of idr 321,831,100 are excluded from the calculation because they do not relate directly to production (table 1). c. categorise the activity and activity cost. according to mulyadi (2007), activity is divided into three categories: supporting activities, result-contributing activities and result-producing activities. regarding the three activity categories, the identified costs are priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 11 table 1 cost no. cost total (idr) 1. administration and finance 866,909,325 2. meal allowance 396,571,000 3. overtime 403,990,000 4. office correspondence 16,759,839 5. medicine and doctor 31,309,278 6. meal for guests/meetings 114,473,674 7. employee uniforms 34,220,000 8. website management 766,776 9. security, driver and waiter 169,960,000 10. equipment and machine maintenance 46,043,700 11. vehicle maintenance 55,064,893 12. employee competence improvement 92,400,000 13. telephone cost 17,181,129 14. cost of depreciation 280,963,233 15. mski service 421,512,368 16. sp2d 99,009,645 17. lkpp 156,266,026 18. lkp 45,376,000 19. sp2d direct material cost 1,071,084,849 20. lkp direct material cost 490,856,501 21. lkpp direct material cost 574,824,838 22. sp2d direct labour cost 65,285,350 23. lkp direct labour cost 29,628,500 24. lkpp direct labour cost 40,677,000 25. investment 321,831,100 entered into the categories of existing activity. the classification of activities and costs into three categories can be seen in table 2. activity-based object costing a. conduct cross-activity charging in the first instance, activity costs are charged from supporting activities to product contribution activity and result-producing activity. this step is based on the cost drivers that is the amount of supporting activities consumed by the product contribution activity and result-producing activity. once the cost driver has been determined, cost driver rates can be measured by dividing the total cost of the activity by the number of cost drivers. the next step, which is based on the amount of cost triggered, entails allocating the expense of the supporting activity to product contribution activity and result-producing activity, as can be seen in table 3. moreover, the cost amounts of product contribution activity and result-producing activity following the charging from supporting activity are given in table 4. although each activity cost of product contribution activity and resultproducing activity has been divided by the product, in actual fact, crossactivity in kppn is interrelated. popesko (2009) highlighted the existence of mutual cross-activity consumption and also self-consumption. thus, the priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 12 table 2 category of cost no. cost total (idr) categorr 1. administration and finance 866,909,325 result-contributing activities 2. mski service 421,512,368 result-contributing activities 3. meal allowance 396,571,000 supporting activity 4. overtime 403,990,000 supporting activity 5. office correspondence 16,759,839 supporting activity 6. medicine and doctor 31,309,278 supporting activity 7. meal for guests/meetings 114,473,674 supporting activity 8. employee uniforms 34,220,000 supporting activity 9. website management 766,776 supporting activity 10. security, driver and waiter 169,960,000 supporting activity 11. equipment and machine maintenance 46,043,700 supporting activity 12. vehicle maintenance 55,064,893 supporting activity 13. employee competence improvement 92,400,000 supporting activity 14. telephone cost 17,181,129 supporting activity 15. cost of depreciation 280,963,233 supporting activity 16. sp2d 99,009,645 result-producing activities 17. lkpp 156,266,026 result-producing activities 18. lkp 45,376,000 result-producing activities amount of each cross-activity consumption, which is based on a percentage, should be calculated. the calculation of cross-activity consumption in kppn jakarta iv on a cost analysis basis using the abc method can be seen in table 5. b. determining the total of product cost the final stage in the calculation of the cost of products for kppn jakarta iv is to total the cost that has been calculated by the direct costs, including both direct labour costs and direct material costs. this phased calculation of the total cost can be seen in table 6. furthermore, based on the calculation results in table 6, it is possible to determine the cost per product unit at kppn jakarta iv. the cost is obtained by dividing the total product cost derived from the abc results by the number of product units produced. the sp2d amount of 125,574 was obtained from the state budget treasury systems (span) application, while the 252 lkp and 12 lkpp were obtained from pok 2015. the calculation of cost per product unit can be seen in table 7. the cost per product unit can be measured accurately because the cost is traced from all costs that have been budgeted at dipa kppn jakarta iv. in addition, the total product cost is produced from charging or consumption costs based on the logical relationship of cause and effect, which triggers a different cost for each activity. as a result, the costs per product unit of priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 13 priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 14 table 4 charging of cost for supporting activity cost administration & finance mski service sp2d lkp lkpp before charging 866,909,325 421,512,368 99,009,645 45,376,000 156,266,026 supporting activities charging 445,552,607 173,534,450 530,836,022 254,500,247 255,280,196 after charging 1,312,461,932 595,046,818 629,845,667 299,876,247 411,546,222 sp2d, lkp and lkpp were idr 18,068, idr 2,705,031 and idr 85,877,867, respectively. based on the product cost produced using the abc method, it is possible to measure product cost in governmental organisations. it is also possible to undertake a comparison between the product costs at kppn in order to create a benchmark for product cost, performance measurement and costefficiency. 1) qualitative analysis of interview data according to hennink et al. (2011), qualitative data analysis consists of four stages: coding, describing, categorising and conceptualising and developing the theory. drawing up the code relates to the initial procedure of qualitative analysis to identify the code in the form of topics, issues, ideas or opinions that are evident through the interview transcript. interview transcripts totalling 35 sheets in length were produced based on the recordings from five participants. any topic related to the abc products in the interview transcripts were marked (yellow sign). each topic or emerging issue was identified and defined with the use of a code (coding). this coding process generated a total of 30 codes. table 5 percentage of cross-activity cost consumption activities administration & finance mski service sp2d lkp lkpp total 312,461,932 595,046,818 629,845,667 299,876,247 411,546,222 3,248,776,886 administration & finance 78% 13% 9% 100% mski service 58.10% 33.90% 3.20% 4.80% 100% sp2d 92.00% 8.00% 100% lkp 46.20% 47.40% 6.40% 100% lkpp 23.00% 77.00% 100% administration & finance 1,023,720,307 170,620,051 118,121,574 1,312,461,932 mski service 345,722,201 201,720,871 19,041,498 28,562,247 595,046,818 sp2d 579,458,014 50,387,653 629,845,667 lkp 138,542,826 142,141,341 19,192,080 299,876,247 lkpp 94,655,631 316,890,591 411,546,222 total 1,023,720,307 516,342,252 1,132,498,916 161,182,839 415,032,571 3,248,776,886 priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 15 table 6 product cost totals calculation product sp2d lkp lkpp cost 1,132,498,916 161,182,839 415,032,571 direct labour cost 1,071,084,849 490,856,501 574,824,838 direct material cost 65,285,350 29,628,500 40,677,000 total cost 2,268,869,115 681,667,840 1,030,534,409 in the describing phase, the 30 codes were described in as much detail as possible to enable the researcher to become more familiar with and access the depth of each code and code network in an interview transcript. the intensity of each code was also calculated. the intensity of the code shows the strength of the influence or the context of each code. for the categorising and conceptualising stage, once the 30 codes had been described and compared, they were then grouped according to their similar characteristics. a total of seven categories were produced, comprising 22 codes, while the other eight codes were removed due to the fact that they had minimal impact and would have raised new questions. furthermore, by taking into account the relationship between these categories and by viewing the data as a whole, the researcher compiled a conceptual understanding of the existing categories. the results from the qualitative analysis related to the understanding of the prospect of utilising the abc concept are given in figure 3. the abc quantitative analysis and qualitative analysis of the interviews resulted in a range of findings which are discussed as follows: 1) the calculation of the product cost up to now, the indonesian government has not conducted product cost analysis from any non-profit governmental organisations, meaning the results of this study may open up the possibility of this abc method being used in all governmental organisations/agencies in indonesia. this study not only uses the original abc concept based on kaplan and cooper (1998) but also incorporates a range of other abc-related concepts, namely those by kaplan and cooper (1998), roztocki et al. (2004), mulyadi (2007), and popesko (2009). the expected result is far more accurate and relevant research into the use of the abc method. the use of abc in this study has shown to be suitable for determining the cost per product unit at one non-profit governmental organisation in table 7 cost per product unit calculation product sp2d lkp lkpp total cost 2,268,869,115 681,667,840 1,030,534,409 total units 125,574 252 12 cost per unit (idr) 18,068 2,705,031 85,877,867 priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 16 indonesia, that of kppn jakarta iv. as a result, the costs per product unit for sp2d, lkp and lkpp were idr 18,068, idr 2,705,301 and idr 85,877,867, respectively. this success may raise awareness of the potential for implementing abc in all governmental organisations in indonesia. as a result, the cost of service product can be compared among government agencies that have the same level and type. moreover, this success also reinforces the premise by chea (2011) and michel (2004) that the application of abc may not be restricted only to the private sector, but that it can also be implemented within a governmental organisation. 2) lack of tools until now, kppn jakarta iv has had no form of analytical tool with which to calculate product cost, which is a condition that may also be replicated in all governmental organisations in indonesia. in the absence of such analysis tools, the management at government agencies measure organizational figure 3 conceptual framework of abc prospect lack of tools lack of tools budget realisation the absence of costing pns productivity expected condition tools evaluation cost comparation non-value-added activity fixed and variable cost affecting rewards planning need for tools need for tools need for benchmarking adopted from private companies abc method potential tools stimulant human resource readiness pioneer organisation obstacles employee resistance internal rejection strategy transition phase leader’s commitment kppn categorising benefits clarity priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 17 performance based only on targets for budget realisation. this corresponds to the answers given by the participants in this study: “no, we are in the public sector, it is difficult to measure the size of the cost incurred. if i think finding the level of efficiency is difficult, below cannot be measured. in a sense it can be measured, but to date, what is efficient or not we do not know because it has never been measured.” (section head of disbursement of kppn jakarta iv) “no, cost analysis does not exist. for example, in the private [sector], if there is a product there must be costing, to achieve the number of specific products, and what it costs. whether efficient or not, in the private it can be measured. well, we with this product, no matter what resources are used, we cannot, there is no size, so just be.” (section head of disbursement of kppn jakarta iv) additionally, the absence of any benchmarks for product cost and costefficiency in government services can be attributed as a cause of less optimal performance. 3) internal awareness this study has found, however, that the top management of kppn jakarta iv do indeed realise and need a method of product cost analysis so that they can measure cost effectiveness in each part/activity issued to produce the product. this study also uncovered the importance of raising the awareness that cost analysis is important for kppn jakarta iv. “i am sure that human resources in kppn, especially kppn jakarta iv, will be ready to respond to it all, since we have always been accustomed and ready to adjust to the situation and the changes in a better direction, because in the context of service we must always change towards better. if there is information, new things related to improving the quality of service, we from the executor, section, head office, even the top leaders will also prepare for it, i’m sure this will be well received.” (head of kppn jakarta iv) however, change and improvement must come from within the organisation itself, which means that all employees should accept abc and be responsible for its implementation (chea, 2011). 4) employee resistance all of the participants in this study argued that there is great potential for the employees at kppn jakarta iv to reject the implementation of abc. this rejection arises from employees in public sector organisations regarding the implementation plan of abc. “that’s normal. i’m sure, every new one is a challenge because not everyone can immediately understand something new. there are people keep thinking conventional, this is good why should be like this. but i think if there is a better, why should it not be done, why we do not follow it? we must follow the challenges of the times.” (section head of satker and internal compliance management of kppn jakarta iv) priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 18 “every employee is not the same, some are quick to absorb, some are normal, some are slow, some accept sincerely, happy to be done, some are moderate, and some refuse first.” (head of kppn jakarta iv) such employee resistance to change is in line with research by lutilsky and dragija (2012) and morgan (1993). although it is likely that the number of such employees would be small, it nonetheless remains a concern for decision makers. this rejection was driven by the different responses to the implementation plan of abc, whereby some people accepted the plan, some refused in advance and some were moderate. in addition, jones (2014) discussed the weaknesses/obstacles in the implementation of abc. these include resistance based on a rejection from employees since it involves all departments and may eliminate some activities. 5) leadership commitment the participants in this study from kppn jakarta iv also argued that the commitment of leaders in terms of management strategy is an important factor for the success of abc implementation. they have to serve as the front line and as the driving force in maintaining the successful implementation of the new methods associated with abc. “if being a leader, inevitably, should be the person at the forefront, accept this and carry out, and handed down to the staff below. if the leader refused to be damaged, it would not work. this means that the actual leadership of the task of management so that what is assigned by the head office can be run well.” (head of kppn jakarta iv) 6) transition phase and clarity of benefits the needs of the transition phase, socialisation and the clarity of the impact of abc usage are also the positive parts of abc implementation in kppn jakarta iv. these findings are in line with morgan (1993), lawson (2005) and chea (2011) who stated that it is difficult to accept the abc method in the absence of any significant benefits of the early implementation of abc. “because in the change, there must be a transition period. with the transition period, we are gradually able to adjust.” (section head of disbursement of kppn jakarta iv) “but over time, socialisation and transition time, it is usually we follow.” (section head of satker and internal compliance management of kppn jakarta iv) “now, what effect does this abc method have on them?” (staff of disbursement section of kppn jakarta iv) the same applies to the methods of just-in-time (jit), balanced scorecard (bsc) and total quality management (tqm); as such, abc is not a magic formula that will necessarily be successful immediately (morgan, 1993). every new method that is introduced is part of the improvement process in an organisation’s performance. priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 19 7) abc as a potential method the results of this research demonstrate that the management of kppn jakarta iv have appraised abc as a potential method. this result concurs with the approval of abc as an alternative method that can be recommended for the public sector as also claimed by, for instance, michel (2004), cai et al. (2013), and cokins (2015). “so that later can be measured. for example, the cost standard for one kppn is, for example, five rupiah, apparently implemented by kppn jakarta iv amounting to six rupiahs or three rupiahs. if three rupiah means kppn jakarta iv uses very low cost, it is very effective.” (head of kppn jakarta iv) “actually this has good potential, to measure us as a service office, now we do not have a definite size. so it should not only be stuck with the target realisation of the budget. that is, we should see performance.” (head of kppn jakarta iv) the author hopes that the abc method can be adopted and implemented in indonesia, such as has been the case with the balanced scorecard (bsc) method, which has itself been successfully adopted and implemented in indonesia. several ministries in indonesia, including the ministry of finance, have used the bsc as a tool for employee performance measurement and utilised it as the basis for the awarding of employee performance allowances. employee performance allowances at the ministry of finance are paid based on each employee’s achievement of key performance indicators (iku). however, there is no such thing as the best cost analysis method, only the most suitable cost analysis method for use by an organisation’s management (rasiah, 2011). an organisation’s management also has to be able to determine the level at which the abc method is relevant and beneficial for the organisation’s performance (vokurka & lummus, 2001). this suggests the need for further research to be conducted in the future regarding the prospective use of abc in the public sector in indonesia. conclusion based on the results of this study, it is concluded that the cost of each unit of product in one non-profit government agency (kppn jakarta iv) can be calculated using the abc method. the concept of abc as introduced by kaplan and cooper (1996), combined with other abc method concepts from roztocki et al. (2004), mulyadi (2007), and popesko (2009), are used in this study to successfully determine the cost of 3 (three) products produced by kppn jakarta iv, namely lkp, sp2d and lkpp. the success provides each government agency with the ability to calculate the unit costs of its products. furthermore, comparisons can be undertaken between similar types and categories of products produced by government agencies. cost analysis is an important point because it is associated with product cost benchmarking for each governmental instance. in addition, cost priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 20 analysis is related to employee productivity, efficiency, performance evaluation and also as the basis for budget planning. this research has also found a positive appraisal of the prospect of implementing the abc method at kppn jakarta iv by the management of the government institution. the management at kppn jakarta iv have an internal awareness that government agencies in indonesia do not currently have but do need a product cost analysis tool/tools for the purpose of providing information for use in decision-making. in addition, there are a number of determining factors relating to the context of abc implementation in government agencies in indonesia, including the readiness of human resources, leaders’ commitment, clarity of the impact of abc and the transition phase or socialisation. the public sector needs to begin adopting the methods used by private companies, which means that the abc method as a cost analysis tool can be an alternative for the government to be studied, developed and implemented in a governmental context. since there has not been any instance of cost analysis implementation in a governmental setting in indonesia, the implementation of such a method is required. however, it is important to note the complicated nature of a system for calculating costs and that the determination of costs in relation to the product cost is still an estimation (latshaw & cortese-danile, 2002). thus, more research on abc in the public sector in indonesia is needed in the future. acknowledgement the author would like to thank the public sector governance (psg) faculty of economics and business, universitas gadjah mada for the financial support for this research. the authors are also highly appreciative of the reviewers for their criticism, suggestions and feedback on this research in order to make this paper more qualified. references cai, x., moore, e., & mcnamara, m. (2013). design an activity-based costing model for a non-admitted prisoner healthcare setting. australian health review, 37(4), 418-422. https://doi.org/10.1071/ah12023 carmo, l. p. f. (2012). advances and challenges for adoption of activity based costing (abc) by public sector: a comparative study of brazil, colombia, uruguay and united states. international business research, 5(2), 150. https://doi.org/10.5539/ibr.v5n2p150 chea, a. c. (2011). activity-based costing system in the service sector: a strategic approach for enhancing managerial decision making and competitiveness. international journal of business and management, 6(11), 310. https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n11p3 cokins, c. (2015). a need for better cost information in the public sector. retrieved may 15, 2018 from https://www.ifac.org/global-knowledgegateway/business-reporting/discussion/need-better-cost-information-public-sector. https://doi.org/10.1071/ah12023 https://doi.org/10.5539/ibr.v5n2p150 https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n11p3 https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/need-better-cost-information-public-sector https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/need-better-cost-information-public-sector priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental… journal of accounting and investment, january 2019 | 21 cokins, c., helbling, j., & stratton, a. (1996). sistem activity-based costing pedoman dasar bagi manajer. jakarta: pt pustaka binaman pressindo. creswell, j. w. (2014). research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. los angeles, london, new delhi, singapore: sage publications, inc. datar, s., & gupta, m. (1994). aggregation, specification and measurement errors in product costing. the accounting review, 69(4), 567-591. goldsby, t. j., & closs, d. j. (2000). using activity-based costing to reengineer the reverse logistics channel. international journal of physical distribution & logistics management, 30(6), 500-514. https://doi.org/10.1108/09600030010372621 harrison, d. s. (1998). activity-based costing and warm fuzzies—costing, presentation and framing influences on decision-making~a business optimization simulation~. dissertation proposal at the faculty of virginia polytechnic institute and state university, the degree of doctor of philosophy in business with a major in accounting. retrieved april 30, 2018 from http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/304459221/full textpdf/1432d769fef04c61pq/1?accountid=13771. hennink, m., hutter, i., & bailey, a. (2011). qualitative research methods. london: sage publications, inc. horngren, c. t., datar, s. m., foster, g., rajan, m., & ittner, c. (2009). cost accounting: a managerial emphasis. 13th ed. new jersey: pearson education. jones, d. j. (2014). ripken products: a case for learning activity-based costing. journal of business case studies, 10(2). https://doi.org/10.19030/jbcs.v10i2.8502 kaplan, r. s., & anderson, s. r. (2004). time-driven activity-based costing. harvard business review, 82(11), 131-138. https://doi.org/10.2139/ssrn.485443 kaplan, r. s., & cooper, r. (1998). cost & effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance. boston, ma: harvard business school press. kont, k-r. (2011). new cost accounting models in measuring of library employees’ performance. library management, 33(1/2), 50-65. https://doi.org/10.1108/01435121211203310 latshaw, c. a., & cortese-danile, t. m. (2002). activity-based costing: usage and pitfalls. review of business, 23(1), 30-32. lawson, r. a. (2005). the use of activity-based costing in the healthcare industry: 1994 vs. 2004. research in healthcare financial management, 10(1), 77-94. lutilsky, i. d., & dragija, m. (2012). activity based costing as a means to full costing-possibilities and constraints for european universities. management, 17(1), 33-57. mardiasmo (2009). akuntansi sektor publik. cetakan ke-4. yogyakarta: andi. michel, r. g. (2004). cost analysis and activity-based costing for government. gfoa budgeting series vol. 6. morgan, m. j. (1993). testing activity-based costing relevance: pharmaceutical products limited-case study. management decision, 31(3), 8. https://doi.org/10.1108/00251749310036289 mowen, m. m., hansen, d. r., & heitger, l. (2012). managerial accounting: the cornerstone of business decisions, fourth ed. international edition. boston, ma: cengage learning, inc. mulyadi (2007). activity-based cost system. sistem informasi biaya untuk pemberdayaan karyawan, pengurangan biaya, dan penentuan secara akurat kos produk dan jasa (edisi ke-6 cetakan ke-2.). yogyakarta: upp stim ykpn. https://doi.org/10.1108/09600030010372621 http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/304459221/fulltextpdf/1432d769fef04c61pq/1?accountid=13771 http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/304459221/fulltextpdf/1432d769fef04c61pq/1?accountid=13771 https://doi.org/10.19030/jbcs.v10i2.8502 https://doi.org/10.2139/ssrn.485443 https://doi.org/10.1108/01435121211203310 https://doi.org/10.1108/00251749310036289 priyatmo and akbar / analysis of the prospect of implementing activity-based costing (abc) in governmental …. journal of accounting and investment, january 2019 | 22 oseifuah, e. k. (2013). activity based costing approach to financial management in the public sector: the south africa experience. european scientific journal, 9(1). popesko, b. (2009). how to manage the costs of service departments using activity-based costing. international review of business research papers, 5(4), 91-101. rasiah, d. (2011). why activity based costing (abc) is still tagging behind the traditional costing in malaysia? journal of applied finance and banking, 1(1), 83-106. roztocki, n., porter, j. d., thomas, r. m., & lascola needy, k. (2004). a procedure for smooth implementation of activity-based costing in small companies. engineering management journal, 16(4), 19-27. https://doi.org/10.1080/10429247.2004.11415262 the global competitiveness report 2015-2016. world economic forum. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/idn.pdf verbeeten, f. h. m. (2011). public sector cost management practices in the netherlands. international journal of public sector management, 24(6), 492506. https://doi.org/10.1108/09513551111163620 vokurka, r. j., & lummus, r. r. (2001). at what overhead level does activitybased costing pay off? production and inventory management journal, 42(1), 40. weygandt, j. j., kieso, d. e., & kell, w. g. (1996). accounting principles. 4th ed. new york: john willey & sons, inc. worldwide governance indicators 1996-2016. world bank. http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports regulation: republik indonesia. (2010). peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. kementerian keuangan. (2015). peraturan menteri keuangan nomor 65/pmk.02/2015 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2016. kementerian keuangan. (2015). peraturan menteri keuangan nomor 115/pmk.02/2015 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2016. https://doi.org/10.1080/10429247.2004.11415262 http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/idn.pdf https://doi.org/10.1108/09513551111163620 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports jurnal akuntansi & investasi vol. 14 no. 1, halaman: 65-77, januari 2013 65 makna keuntungan bagi pedagang kaki lima (studi pada pedagang kaki lima di bangsri jepara) ahmad ubaidillah, sri mulyani, dwi erlin effendi e-mail: ahmadubai45@gmail.com stie nahdlatul ulama’ jepara abstract this research’s goal is to understand the meaning of profit which is seen from cadger’s side. cadger profession become focus because their relation directly between cadger, money, and society. cadger profession, society and "money" is an endless circle. they related to the various circle of life. with intensionalism hermeneutic, researchers trying to interpret and explore the meaning of the words in the text or informant of what the language or what is thought by informants. this research concludes that there are three meanings of profit for cadger profession. the first meaning is material profit in the form of deposits or savings that used to cover personal necessity. the second meaning is spiritual profit will be seen from the street cadger’s to keep attention to the command of god to all his commandments. and the third meaning is inner satisfaction profit when can make others happy, even as street vendors still have the opportunity to share. these are the three meanings of “profit” found in this research, which was viewed from the cadger’s side. keywords: intensionalism hermeneutic, cadger, profit. pendahuluan istilah “pedagang kaki lima” atau pkl, sudah tidak asing lagi di telinga dan selalu kita jumpai di perkotaan indonesia. mereka berjualan di trotoar jalan, di tamantaman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. problem kemacetan lalu lintas dan merusak keindahan kota menjadi sorotan yang tidak baik bagi pkl. tetapi pkl ini berjuang untuk menghidupi keluarga dan menyambung hidupnya, maka pkl juga tidak terlepas dengan kehidupan ekonomi yang harus kita perhatikan untuk diteliti kaitannya dengan akuntansi. dengan kata lain, bahwa akuntansi tidak terbatas hanya pada profesi akuntansi, melainkan semua umat manusia yang melakukan bisnis baik lingkup besar maupun kecil dalam kehidupannya membutuhkan yang nama-nya akuntansi. profesi yang menjadi salah satu sorotan kurang sedap di masyarakat adalah profesi pedagang kaki lima. untuk itu topik ini perlu diteliti dan diperbincang-kan, demi mengungkap dibalik sorotan yang kurang sedap dari sudut pandang akuntansi. tidak hanya dalam segi perkembangan pedagang kaki lima yang semakin hari semakin banyak jumlahnya, yang mengotori pandangan mata namun juga dari segi kemasya-rakatan. profesi pedagang kaki lima sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai oleh masyarakat dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. dengan adanya pedagang kaki lima, masyarakat dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk barangahmad ubaidillah, sri mulyani, dwi erlin effendi, makna keuntungan bagi pedagang… 66 barang eceran. dapat kita amati bahwa peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan manusia cukup menda-patkan tempat yang lumayan penting. namun, sebagian orang masih memandang bahwa keberadaan pedagang kaki lima cenderung merugikan, misalnya karena menggangu para pengendara kendaraan ber-motor dan dianggap mengurangi keindahan kota, serta dalam aktivitasnya menyebabkan kesemerawutan. selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. cara pandang ini tentu tidak berarti tidak mengandung kebenaran, namun kalau kita mau melihat dari sisi lain yaitu dengan memandang sisi keuntungan dan kelebihan pedagang kaki lima dalam aktivitasnya bagi masyarakat. bahwa pedagang kaki lima dapat memberikan skala pelayanan ekonomi yang cepat dan mudah, konsumen mempunyai kesan bahwa barang yang didagangkan umumnya lebih murah dari pada pasar-pasar swalayan atau pasar-pasar modern. namun secara khusus juga memberikan keuntungan yaitu sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai pembayar retribusi. seorang pedagang kaki lima merupakan manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya. pedagang kaki lima juga sama dengan orang kebanyakan yang memiliki kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi. kenaikan berbagai harga yang ada juga tentu mempengaruhi pekerjaan dan kebutuhan hidup pedagang kaki lima. belum lagi kebutuhan-kebutuhan primer dan pribadi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. dengan kebutuhan yang cukup banyak, maka muncul pemenuhan kebutuhan yang banyak pula. oleh karena itu makna “keuntungan” dari sudut pandang profesi pedagang kaki lima inilah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. pemilihan profesi pedagang kaki lima, bukan profesi yang lain, didasarkan adanya hubungan yang erat antara profesi pedagang kaki lima, uang dan masyarakat. profesi pedagang kaki lima, masyarakat dan “uang” merupakan sebuah lingkaran yang tidak berujung. ketiganya saling ber-kaitan dan berhubungan dalam berbagai lingkaran kehidupan. profesi pedagang kaki lima memang selalu bersentuhan dengan masyarakat. namun, tetap ada “alat” temu di antara kedua pihak, yaitu “uang”. hal ini terus menerus bergulir dan tidak terhenti. selama terdapat masyarakat yang membutuhkan pedagang kaki lima, maka profesi pedagang kaki lima akan selalu ada. uang kemudian akan menjadi pengikut “setia” terutama bagi mereka yang membutuhkan barang dagangan dan bertitik akhir pada pedagang kaki lima itu sendiri (sari, 2010). oleh sebab itu, pertanyaan yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini adalah bagaimana pedagang kaki lima memaknai keuntungan yang sebenarnya dalam hidup mereka. tinjauan literatur dan fokus penelitian definisi laba pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biayabiayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu (harnanto, 2003). laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban jika pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih (simamora, 2000) laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 65-77, januari 2013 67 berdasarkan atas dasar akuntansi akrual (j wild, kr subramanyan, 2003) berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba adalah selisih antara seluruh pendapatan (revenue) dan beban (expense) yang terjadi dalam suatu periode. keuntungan adalah laba akuntansi? keuntungan seringkali dianggap sama dengan laba. di mata masyarakat, laba yang dimaksud oleh keuntungan biasanya dilihat dari kenaikan kemakmuran. perubahan profil, kepemilikan dan kemewahan dianggap seba-gai sebuah keuntungan. konsep laba akun-tansi sebenarnya berasal dari konsep laba ekonomi yang dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik, menurut safitri sebagaimana dikutip dalam (sari, 2010). fisher, seba-gaimana dikutip oleh belkaoui (2000) mende-finisikan laba ekonomi sebagai rangkaian kejadian yang berhubungan dengan kondisi yang berbeda, yaitu laba kepuasan batin, laba sesungguhnya dan laba uang. laba kepuasan batin adalah laba yang muncul dari konsumsi seseorang sesungguhnya atas barang dan jasa yang menghasilkan kesenangan batin dan kepuasan atas keinginan dimana laba ini tidak diukur secara langsung, tetapi dapat diproksi-kan oleh laba sesungguhnya. laba sesungguhnya adalah pernyataan atas kejadian yang meningkatkan kesenangan batin, dimana ukuran laba ini adalah biaya hidup. untuk laba uang, diartikan bahwa laba ini menunjukkan semua uang yang diterima yang digunakan untuk konsumsi guna membiayai hidup. “laba” seringkali pula disebut dalam banyak bahasa. hal ini terjadi karena terdapat banyak istilah dalam bahasa asing yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia. namun, dalam penerjemahannya, biasanya banyak kata yang memiliki arti yang sama sehingga pengertian terhadap kata tersebut menjadi ambigu. dalam psak no. 23 (2002) revenue diartikan sebagai pendapatan dan income adalah penghasilan. revenue dan income memiliki hubungan karena dalam psak no. 23 disebutkan pendapatan (revenue) adalah penghasilan (income) yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda. maka dapat disimpulkan bahwa income merupakan perolehan hasil suatu organisasi dari hasil kegiatan operasi-onalnya. sedangkan revenue merupakan pendapatan yang diperoleh suatu organisasi baik dari kegiatan operasi-onalnya maupun dari kegiatan diluar operasional perusahaan. agar tidak membingungkan, kita juga sering mendengar istilah profit dan earnings yang sering kita artikan sebagai laba juga. earnings menurut suwardjono (2005) lebih bermakna sebagai laba yang diakumulasi selama bebe-rapa periode sehingga earnings digunakan untuk menunjuk laba periode. profit lebih mengarah pada pengertian awal laba, yaitu keuntungan. melihat perbedaan bahasa tentang “laba” maka hubungan antara “laba” dan “keuntungan” semakin terlihat jelas. berdasarkan perbedaan tersebut, pendekatan “keuntungan” terhadap “laba” lebih tampak dalam bentuk “profit”. hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya, dalam dunia akuntansi, “laba” bermakna pula sebagai sebuah “keuntungan”. melihat hubungan ini, maka dapat diartikan bahwa salah satu arti dari “laba” adalah keuntungan. namun, pemaknaan dari sudut pandang pedagang kaki lima, belum tentu “keuntungan” berarti sebagai “laba”. pemaknaan dari sudut pandang yang berbeda inilah yang ingin ditangkap dalam penelitian ini. pedagang pedagang adalah spesialis dalam berniaga untuk barang dagangan tertentu. ahmad ubaidillah, sri mulyani, dwi erlin effendi, makna keuntungan bagi pedagang… 68 (sodikin, 2000) sedangkan dalam kamus bahasa indonesia (hamzah,1996) pedagang adalah saudagar, orang yang berdagang. berdagang adalah berjual beli. dagang adalah usaha jual beli barang; niaga; jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan; pekerjaan yang berhubugan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. macam-macam pedagang pedagang besar (grosir) adalah pedagang yang melakukan jual beli barang dalam jumlah besar atau pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah/ daerah tertentu dari produsen. contoh dari agen tunggal adalah seperti atpm atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil. pedagang menengah (agen) agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. pedangan eceran (pengecer ) pengecer adalah pedangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. pedagang kecil (retailer) adalah pedagang yang menjual barang secara eceran langsung kepada konsumen. seperti: 1) pedagang kaki lima (pkl) adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang ramai dengan cara mendirikan tenda-tenda tidak permanen. seperti pedagang mie ayam, makanan dan lainnya. 2) pedagang keliling adalah pedagang yang menjajakan dagangannya dengan cara berke-liling dari satu tempat ke tempat yang lain. seperti pedagang sayur, sate ayam madura, pedagang asongan dan lainnya. 3) home industri adalah mengusahakan atau memproduksi barang hasil ketrampilan yang di lakukan di rumah-rumah penduduk. seperti usaha konveksi, batik, kerajinan monel dan lainnya. pedagang khusus (specialy seller) adalah pedagang yang menjual barang-barang hasil produksi tertentu saja (khusus). pedagang jasa/biro adalah badan/lembaga yang melayani jasa kepada masarakat. (sodikin, 2000) hasil penelitian terdahulu penelitian terhadap pemaknaan laba sudah cukup banyak dilakukan dan beberapa penelitian juga dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh sari (2010) dengan judul tarif “keuntungan” bagi profesi dokter. salah satu penelitian yang membahas makna “laba” dari sudut pandang profesi adalah penelitian dilakukan oleh subiantoro dan triyuwono (2004) yang berjudul “laba humanis: tafsir sosial atas konsep laba dengan pendekatan hermeneutika”. dalam penelitian ini, diungkapkan bahwa informan dengan profesi akuntan manajemen menggambarkan laba sebagai jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 65-77, januari 2013 69 selisih lebih pendapatan atas biaya sebagaimana ditemukan dalam teori, dan diartikan sebagai laba materi. karena itu, diperlukan pemaknaan kembali dengan menggunakan pendekatan hermeneutika humanis yang berdasar pada dua aspek, yaitu aspek keadilan dan hakikat manusia. penelitian-penelitian di atas menunjukkan adanya usaha untuk memahami kata “laba” dengan cara yang berbeda-beda. pemaknaan laba dari sudut pandang yang berbeda-beda juga memperkaya pemahaman kita mengenai sebuah kata (yang dirasa) penting, yaitu laba. karena itu, pengembangan pemaknaan laba juga akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan “keuntungan” sebagai symbolnya dan dimaknai dari sudut pandang profesi pedagang kaki lima. metode penelitian lokasi dan jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui makna keuntungan bagi pedagang kaki lima, maka lokasi penelitian ini dilakukan di pasar bangsri, desa bangsri, kecamatan bangsri, kabupaten jepara. dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. penentuan subjek penelitian subjek penelitian dipilih dengan menemui beberapa pedagang kaki lima yaitu satu sampai empat informan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. penelitian yang dilakukan di sini, merupakan penelitian yang menggunakan paradigma non-positivistik untuk memahami konsep “keuntungan” dan merupakan jenis penelitian kualitatif. pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi akan didapatkan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan yang terjadi (sari, 2010). penelitian ini berusaha untuk memahami makna sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan, karena penelitian ini merupakan analisis sosial yang menggunakan pendekatan subyektifisme, yang berusaha memahami keadaan apa adanya. paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. paradigma ini tidak dihasilkan teori organisasi apapun karena premis dari paradigma ini menganggap bahwa organisasi tidak lebih dari sekedar konsep yang diaktualisasikan. penggunaan paradigma interpretif ini memberikan peluang agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai "keuntungan" dari sudut pandang yang berbeda dari manusia. peneliti akan berusaha untuk memahami, bagaimana pandangan infor-man sendiri mengenai makna “keuntungan” dalam kehidupannya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. sumber data dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, sumber data berasal dari catatan hasil wawancara dengan informan, pendalaman latar belakang informan, catatan hasil pengamatan serta dokumen-dokumen yang mungkin masih terkait dengan penelitian ini. informan merupakan orang yang bersedia untuk memberikan informasi mendalam yang diperlukan dalam penelitian ini. menurut ahmad ubaidillah, sri mulyani, dwi erlin effendi, makna keuntungan bagi pedagang… 70 sutopo (2003), sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah manusia yang menjadi narasumber atau informan. untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara. seperti telah dijelaskan di atas, penulis ingin memahami makna “keuntungan” bagi seseorang yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. hal ini diamati melalui informasi mendalam yang diberikan oleh informan yang didapat secara langsung (sumber primer) yang terekam baik melalui pencatatan maupun dengan alat-alat elektronik. untuk mempe-roleh data primer, peneliti berhubungan langsung dengan informannya. tahap pertama, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan seperti bincang-bincang biasa untuk mengetahui informasi yang dimiliki informan tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti. wawancara tidak terstruktur, sering pula disebut wawancara mendalam, dilakukan dalam suasana tidak formal dan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi. tahap yang kedua adalah pengumpulan dokumen-dokumen terkait. dokumen-dokumen ini penting untuk mendukung hasil penelitian. dari hasil pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode hermeneutika. setitik pemahaman tentang hermeneutika intensionalisme metode penelitian ini akan menggunakan metode hermeneutika. hermeneutika merupakan sebuah cabang ilmu filsafat sebagai upaya untuk menafsirkan teks agar didapatkan suatu pemahaman. hermenutika yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika intensionalisme. melalui wawancara dan teks yang menjadi acuan dalam penelitian ini, peneliti ingin berupaya menafsirkan maksud yang terkandung dalam setiap ucapan serta bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi. penafsiran ini pada akhirnya akan memberikan sebuah pemahaman. hermeneutika adalah sebuah cabang ilmu filsafat sebagai upaya untuk menafsirkan teks agar didapatkan suatu pemahaman. hermeneutika adalah cara ataupun metode sang penafsir untuk menemukan makna tersembunyi di dalam teks (palmer, 2005). alasan penggunaan hermeneutika intensionalisme dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha untuk menafsirkan dan menggali makna dalam teks atau perkataan informan dari apa yang dikatakan oleh bahasa maupun apa yang dipikirkan oleh informan. tujuan awal dalam penelitian ini adalah ingin memahami makna “keuntungan” dengan menggunakan informasi yang berasal dari informan. karena itu, penelitian ini akan berusaha untuk mengerti apa yang ingin disampaikan oleh informan dalam satu konteks pembahasan, yaitu pengertian “keuntungan” dalam sudut pandang seorang pedagang kaki lima. dalam penelitian kualitatif, proses analisis tidak harus dilakukan menunggu selesainya proses pengumpulan data (ludigdo, 2007). maka, secara sistematis, proses analisis data ini akan dilakukan melalui tiga langkah. pertama, peneliti akan mereduksi data. langkah kedua, peneliti akan melakukan analisis hermeneutika dengan cara menafsirkan teks, bahasa, ekspresi para informan menjadi sebuah kesatuan dan dapat menghasilkan makna. ketiga, peneliti akan menarik kesimpulan penelitian. kesimpulan ini merupakan interpretasi dari hasil analisis yang dilakukan pada langkah kedua. jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 65-77, januari 2013 71 hasil dan pembahasaan sebagai sebuah penelitian kualitatif, kehadiran informan menjadi sangatlah penting. tanpa ada informan yang memiliki informasi-informasi mendalam yang dapat digali oleh peneliti, maka sebuah penelitian kualitatif juga tidak dapat terjadi. pemilihan informan yang sesuai juga sangat penting. latar belakang historis informan dan ada atau tidaknya pencatatan keuangan yang dilakukan menjadi pokok pertimbangan. dengan berbagai pertimbangan kondisi, maka dipilihnya keempat informan yang dirasa mampu untuk memberikan informasi mendalam dan sesuai dengan konteks penelitian. informan yang pertama adalah ibu kalipah yang tidak menyelesaikan sekolah dasar di desa kedung leper ampean. beliau tidak memiliki catatan keuangan sejak dahulu sampai sekarang. saat ini, ibu kalipah sedang berdagang di bangsri yaitu sebagai pedagang kaki lima yang benjualan lontong, sego pecel dan lain-lain. informan kedua yang dipilih adalah ibu istikomah. ibu istikomah hanya berpendidikan sampai jenjang smp saja. beliau adalah seorang pedagang kaki lima yang berasal dari pecangaan, beliau di bangsri berjualan kerang. ibu istikomah datang ke bangsri ingin mencoba peruntungannya setelah lama di pecangaan. informan yang ketiga adalah bapak adi yang berasal dari tegal. bapak adi hanya berjenjang lulusan mts, dari dulu bapak adi sudah menjadi pkl, bapak adi di bangsri berdagang martabak. informan yang keempat adalah bapak baidi yang berasal dari nganti, bapak baidi hanya berjejang lulusan smp, dari dulu bapak baidi memang sudah berdagang cendol. keempat informan ini dinilai cukup memberikan gambaran yang berbeda antara latar belakang kehidupan, tempat bekerja maupun pengalaman mereka. dengan perbedaan tempat tinggal pula, tuntutan kehidupan juga akan berbeda. seringkali disadari bahwa tuntutan kehidupan akan mengendalikan seluruh usaha manusia untuk pemenuhannya. keempat informan ini dirasa mampu untuk memberikan perbedaan pemaknaan, namun dilihat dari sudut pandang yang sama, yaitu sudut pandang pedagang kaki lima. mencari makna keuntungan pedagang kaki lima menurut informan pertama: ibu kalipah ibu kalipah adalah seorang pedagang kaki lima yang saat ini bekerja di daerah bangsri yaitu dekat terminal bangsri. ibu kalipah penjual lontong, sego pecel dan lainlain. ibu kalipah tidak menyelesaikan sekolah dasar. saat ini ibu kalipah berjualan sendiri karena anak-anaknya telah berkeluarga semua. dengan usia 45 tahun ibu kalipah berjualan makanan dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi, ibu kalipah berasal dari desa kedung leper ampean bangsri yang setiap harinya berjualan di bangsri, ibu kalipah telah lama berjualan di bangsri kurang lebih 15 tahun. sebelum ibu kalipah menjadi pedagang kaki lima ibu kalipah pernah berjualan kelepon di pasar tanpa memiliki sanak saudara ibu kalipah menjadi pedagang kaki lima, dengan bermula dari modal rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ibu kalipah menjadi pedagang kaki lima, dan ibu kalipah berpenghasilan kotor rata-rata per hari rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). ibu kalipah mengatakan keuntungan adalah “iso nyukupi keperluan sedino-dino lan iso digawe mangan. (dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan bisa dibuat makan).” ahmad ubaidillah, sri mulyani, dwi erlin effendi, makna keuntungan bagi pedagang… 72 dengan keberadaannya, tuntutan kehidupannya tentu tidaklah sebesar di kotakota besar seperti yang ada. lingkungan kehidupannya juga tidak menuntut kebutuhan uang yang melimpah. kebutuhan hidup primer yang lebih banyak dipenuhi. tentu saja dengan ditambah kebutuhan keluarganya. ibu kalipah tidak memiliki catatan hasil berdagangnya sejak beliau mulai berdagang. sebagai seorang pedagang kaki lima, ibu kalipah berkata, “alhamdulillah ko hasil nyisihake untung dagang iki aku iso nyekolahke anak-anakku pol kuliyah lan digawe nyukupi keperluan tiap dinane, karo digawe arisan, sumbangan lan liyo-liyane. (alhamdulillah dari hasil penyisihan keuntungan dagang ini, saya bias menyekolahkan anak-anak saya sampai perguruan tinggi, dan memenuhi kebutuhan tiap hari, serta digunakan untuk arisan, sumbangan dan lainlain)”. penyisihan merupakan hasil dari pengurangan pendapatan terhadap biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh ibu kalipah. yang paling menarik dari kisah ibu kalipah adalah ketulusannya dalam mengembalikan apa yang menjadi milik allah swt. “aku orak tau ngomong sumbangan atowo nyatet duwet seng tak tok’ke dalan allah. karena untungku ko allah, dadi iku kabeh we’e allah. (saya tidak pernah bilang sumbangan atau mencatat uang yang saya keluarkan di jalan tuhan. karena keuntungan yang saya dapatkan adalah dari tuhan, jadi itu semua milik tuhan)”. dari hasil wawancara dengan informan pertama ibu kalipah “keuntungan” adalah dari hasil yang diperoleh setiap harinya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari makan, buat biaya pendidikan anakanaknya, arisan sampai pada sumbangan (dana sosial). karena ibu kalipah menganggap bahwa semua yang diperolehnya dari tuhan, maka akan dikembalikan kepada tuhan. sehingga ini bisa diambil kesimpulan bahwa keuntungan dimaknai oleh ibu kalipah sebagai ketulusan dalam melangsungkan hidup baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. menurut informan kedua: ibu istikomah ibu istikomah merupakan seorang pedagang kaki lima yang sekarang bedagang di bangsri, ibu istikomah berasal dari pecangaan. beliau berumur 27 tahun dan hanya berpendidikan sampai jenjang smp saja. serta telah bertempat tinggal di bangsri kurang lebih 10 tahun, ibu istikomah di bangsri berjualan kerang setiap harinya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam, ibu istikomah telah berjualan selama 6 tahun di bangsri, dengan modal rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ibu istikomah memulai usaha pkl dengan berdagang kerang, sebelum ibu istikomah berjualan kerang beliau pernah membuat rempeyek dan di jual sendiri, ibu istikomah menjadi pkl karna pengha-silanya lumayan yaitu antara rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, namun itu penghasilan kotor. dan ibu istikomah mempunyai saudara juga yang menjadi pkl, ibu istikomah mengatakan keuntungan adalah “iso nyukupi keperluan sedino-dino wong sak omahku (dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari keluargaku)”. dalam kehidupan ibu istikomah, beliau tidak begitu mementingkan pencatatan penghasilanya dari jualan menjadi pedagang kaki lima, “aku orak tau gawe catetan duwetku, tapi aku yo teko ileng kiro-kiro seng tak tokke sak dinone, luwihe tak simpen. (saya tidak pernah membuat catatan uang saya, tapi saya ingat kira-kira pengeluaran saya setiap hari. sisanya buat simpanan saya)”, cerita ibu istikomah. jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 65-77, januari 2013 73 dalam pekerjaannya, hati nurani ibu istikomah juga sering terketuk oleh keadaan dirinya dan keluarganya yang kurang mampu. oleh karena itu apabila masih ada sisa kerang yang tidak terjual biasanya diberikan ke orang atau tetangganya ibu istikomah, karena ibu istikomah mengetahui rasanya bagaimana menjadi orang yang tidak mampu sebagaimana ungkapan ibu istokomah: “aku nek delok wong-wong orak duwe iku sa’ake, kadang tak wei duwet atowo siso dodolanku tapi mek sitik, seng penteng aku entok ganjaran ko allah, iku wes ngawe aku puas. lan bantu membantu antar wong liyo kan perintah allah. (saya kalau melihat orang-orang yang tidak mampu itu kasihan, kadang aku kasih uang atau sisa daganganku meskipun sedikit. yang penting aku mendapat pahala dari tuhan. itu sudah membuat saya puas. dan tolong menolong antar sesama kan perintah tuhan)”. cerita ibu istikomah. hasil wawancara dengan informan yang kedua, yaitu ibu istikomah memaknai “keuntungan” ini tidak jauh dengan ibu kalipah bahwa keuntungan adalah hasil yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya. karena ibu istikomah merasa bahwa dirinya tidak mampu dan juga memahami bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak mampu, maka ketika ada kesempatan untuk berbagi dengan orang yang tidak mampu meskipun sedikit rasanya sangat puas. ibu istikomah tidak berharap mendapatkan imbalan apapun kecuali pahala dari tuhan, dan mendapatkan kepuasan ketika masih diberi kesempatan untuk menolong antar sesama. sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa keuntungan dimaknai oleh ibu istikomah sebagai sebuah kepuasan batin, meskipun dia orang tidak mampu tetapi masih diberi kesempatan oleh tuhan, untuk bisa menolong antar sesama. menurut informan ketiga: bapak adi informan yang ketiga adalah bapak adi. bapak adi adalah seseorang yang telah cukup makan asam garam dalam kehidupannya sebagai seorang pedagang kaki lima. bapak adi berasal dari tegal, dengan usia 53 tahun bapak adi mengadu nasib di bangsri dengan berjualan martabak, bapak adi hanya berjenjang lulusan mts, bapak adi sudah 9 bulan tingal di bangsri dan juga sudah 9 bulan berdagang di bangsri. bapak adi berdagang martabak setiap hari dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, dengan pendapatan antara rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. dari modal rp. 3,5 juta bapak adi berdagang martabak, dari dulu bapak adi sudah menjadi pkl karna menguntungkan dan bapak adi juga punya saudara yang menjadi pkl di semarang, bapak adi mengatakan keuntungan adalah “dengan tercukupinya buat makan setiap harinya”. bapak adi tidak memiliki catatan hasil berdagangnya sejak beliau mulai berdagang. “saya tidak pernah mencatat semua pendapatan atau pengeluaran saya”, kata bapak adi. bapak adi memang sangat memperhatikan kebutuhanya karena menurutnya, bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu, yaitu kewajiban membayar iuran dagangannya dan jalankan apa perintah tuhan”. pernyataan ini menunjukkan komitmen bapak adi untuk hidup jujur dan ikhlas pada semua aspek hidupnya. lebih lanjut bapak adi juga mengatakan bahwa “kebutuhan setiap hari sudah saya rancang sendirisendiri. mulai dari kebutuhan pribadi saya sampai pada kebutuhan keluarga saya. sisanya saya simpan”. ahmad ubaidillah, sri mulyani, dwi erlin effendi, makna keuntungan bagi pedagang… 74 hasil wawancara dengan informan yang ketiga, yaitu bapak adi memaknai “keuntungan” ini tidak jauh dengan kedua informan diatas bahwa keuntungan adalah tercukupinya makan setiap hari. tetapi bedanya bapak adi ini mempunyai prinsip dalam hidupnya yaitu “bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu, yaitu kewajiban membayar iuran dagangannya dan jalankan apa perintah tuhan”. dari prinsip hidup yang dimiliki bapak adi ini bisa diambil kesimpulan bahwa dalam hidup kita harus ingat dengan kewajiban kita, baik dari pengeluaran yang kita kelola maupun kewajiban kita terhadap perintah tuhan. karena tuhan itu tidak pernah tidur dan apapun yang dijalankan manusia tuhan selalu mengetahuinya, untuk itu sebuah kejujuran menjadi modal utama untuk kelangsungan hidup. menurut informan ke-empat: bapak baidi bapak baidi adalah seorang pedagang kaki lima yang saat ini bekerja di daerah bangsri. bapak baidi berjualan es cendol dan goreng-gorengan seperti bakwan, tahu sayur, mendowan dan lain-lain. bapak baidi hanya menyelesaikan sekolah sampai jenjeng smp saja. saat ini bapak baidi berjualan dengan istrinya. diusia 62 tahun bapak baidi berjualan es cendol dan goreng-gorengan dari jam setengah delapan pagi sampai jam setengah delapan malam, bapak baidi berasal dari desa menganti yang setiap harinya berjualan di bangsri, bapak baidi telah lama berjualan di bangsri yaitu dari tahun 1968 sudah berdagang es cendol. bapak baidi dari dulu tidak pernah bekerja, pekerjaan bapak baidi adalah berdagang es cendol saja. bapak baidi tidak memiliki saudara yang menjadi pedagang kaki lima, dengan bermula dari modal rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bapak baidi menjadi pedagang es cendol, dan bapak baidi berpenghasilan tidak tentu tapi rata-rata per hari rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). dari hasil keuntungan penjualan tersebut bapak baidi mengartikan sebuah keuntungan adalah “iso nyukupi keperluan sedino-dino lan iso digawe nyukupi keperluan anak’e. (dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan bisa dibuat memenuhi kebutuhan anaknya)”. bapak baidi tidak memiliki catatan hasil berdagangnya sejak beliau mulai berdagang. sebagai seorang pedagang kaki lima, bapak baidi berkata, “seng penting iso nyukupi keperluan tiap dinone lan cukup kanggo mangan, nek soal simpenaku, aku orak utamaake tapi kanggoku simpenanku yo ndok anakku yoiku ilmu seng di golek nok sekolahan. (yang penting dapat terpenuhinya kebutuhan tiap hari dan cukup untuk di makan, kalo soal tabungan, saya tidak utamakan tapi bagi saya tabungan saya adalah di anak yaitu ilmu yang di peroleh dari belajarnya disekolahan)”. yang menarik dari kisah bapak baidi adalah keikhlasanya serta ketulu-sannya dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. “nek aku seng penting yo keluargaku, tak utama’ake anak-anakku, pie supoyo aku iso ngawe anak-anakku dadi uwong seng sukses lan ojo sampai anak-anakku dadi koyo aku, seng isane dodo es cendol. aku dodol koyo ngene yo orak kanggo aku dewe tapi kanggo anak-anakku. aku orak tau ngomong iku awehe atowo opo wae reng anakku. aku yo orak nyatet duwet seng tak tokke kanggo anak-anakku. aku anggep iku kabeh awehe ko gusti allah kanggo anakku. dadi aku orak tau nganggeb iku hakku. (kalau saya yang terpenting adalah keluarga saya, terutama anak-anak saya, bagaimana supaya saya dapat membuat anak-anak saya menjadi orang yang berhasil dan jangan sampai anak-anak saya menjadi seperti saya, jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 65-77, januari 2013 75 yang hanya berjualan es cendol. saya berjualan seperti ini juga bukan untuk saya sendiri tapi untuk anak-anak saya. saya tidak pernah bilang itu pemberian atau apa pun ke pada anak saya. saya juga tidak mencatat uang yang saya keluarkan untuk anak-anak saya. saya anggap itu semua pemberian dari tuhan untuk anak saya. jadi saya tidak pernah menganggap itu adalah hak saya)”. hasil wawancara dengan informan yang ke-empat, bapak baidi memaknai “keuntungan” yaitu dapat terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. dari hasil wawancara diatas bapak baidi ini yang dipentingkan dalam hidupnya adalah pendidikan buat anak-anaknya. semboyannya, bapak baidi tidak menghendaki anak-anaknya seperti bapaknya yaitu menjual es cendol. sehingga pendidikan untuk anak adalah nomor satu, dengan harapan anaknya bisa berhasil. bapak baidi juga menganggap bahwa keuntungan yang diperoleh setiap harinya itu untuk anaknya, pemberian tuhan untuk anaknya melalui dia (bapak baidi). akhirnya informan yang terakhir bisa disimpulkan bahwa keuntungan diartikan sebagai sebuah keikhlasan demi pendidikan anak-anaknya agar menjadi orang yang berhasil. empat kehidupan dalam sebuah penafsiran hermeneutika intensionalisme setiap manusia memiliki kehidupan dan kisahnya masing-masing. tidak ada hal yang sama, namun dalam penelitian ini, kita dasarkan presepsi empat kehidupan manusia dalam sudut pandang profesi yang sama, yaitu profesi pedagang kaki lima. dalam keempat kisah yang disampaikan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam setiap cerita yang dikisahkan. salah satu pertanyaan mendalam kepada keempat informan kembali kepada pokok permasalahan penelitian ini. ibu kalipah, yang tidak memiliki catatan keuangan seluruh pendapatan dan pengeluaran. menilai penyisihan atau simpanan keuntungan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. menurut ibu istikomah, sisa keuntunganya dianggap sebagai simpanan. simpanan ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disaat dibutuhkan. bapak adi yang mengatakan, sisa pendapatannya juga disimpan. kemudian bapak baidi yang menyisishkan uangnya untuk keperluan anaknya. dari keempat kisah tersebut, dapat ditangkap bahwa setiap informan menganggap sisa pendapatan dari hasil berdagang mereka adalah sebagai simpanan atau tabungan. simpanan atau tabungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka ataupun untuk kebutuhan tiba-tiba dimasa darurat. “keuntungan” yang disebutkan diatas, dilihat dari sudut pandang para informan yang dianggap sebagai tabungan atau simpanan. ini yang menjadi suatu makna “keuntungan” yang berkaitan dengan materi. dimana tabungan dan simpanan adalah untuk kelangsungan kebutuhan hidupnya dikala sakit dan sudah tua semasa masih hidup di dunia. namun, makna “keuntungan”tersebut tidak berhenti sampai disitu. keempat pedagang kaki lima diatas memiliki ceritanya sendiri-sendiri. bapak adi merupakan individu yang taat terhadap segala bentuk pengeluaran “wajib”. hal ini ternyata terkait dalam pernyataannya, bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu, yaitu kewajiban membayar iuran dagangannya dan jalankan apa perintah tuhan. keyakinan bapak adi untuk bertindak sejujur-jujurnya dilandasi oleh komitmennya dalam menjalankan apa yang dipercayainya. hal ini menunjukkan ahmad ubaidillah, sri mulyani, dwi erlin effendi, makna keuntungan bagi pedagang… 76 adanya sebuah “keuntungan” dari segi spiritual untuk menjalankan apa yang seharusnya memang menjadi perintah tuhan. hal ini sejalan dengan apa yang ibu kalipah katakan, saya tidak pernah bilang sumbangan atau mencatat uang yang saya keluarkan di jalan tuhan. karena keuntungan yang saya dapatkan adalah dari tuhan, jadi itu semua milik tuhan. “keuntungan” dari segi spiritual terlihat jelas dalam pembiacaraan dengan ibu istikomah, “saya kalau melihat orang-orang yang tidak mampu itu kasihan, kadang aku kasih uang atau sisa daganganku meskipun sedikit. yang penting aku mendapat pahala dari tuhan. itu sudah membuat saya puas. dan tolong menolong antar sesama kan perintah tuhan”. dalam potongan pernyataan bapak baidi “saya anggap itu semua pemberian dari tuhan untuk anak saya. jadi saya tidak pernah menganggap itu adalah hak saya”. keempat pendapat tersebut menunjukkan adanya kesamaan sudut pandang “keuntungan” spiritual yang semua tujuannnya dihubungkan dengan tuhan dan mengedepankan kejujuran serta keikhlasan. “keuntungan” kepuasan batin menjadi salah satu jenis keuntungan yang berhasil ditemukan. dalam potongan pernyataan ibu istikomah, saya kalau melihat orang-orang yang tidak mampu itu kasihan, kadang aku kasih uang atau sisa daganganku meskipun sedikit. yang penting aku mendapat pahala dari tuhan. itu sudah membuat saya puas. kepuasan batin ini dilihat dari kepuasan dimana tuhan masih memberikan kesempatan bagi orang tidak mampu seperti ibu istikomah untuk berbagi dan tolong menolong antar sesama merupakan sebuah “keuntungan” yang penting bagi seorang pedagang kaki lima. “keuntungan” kepuasan pribadi ini mungkin tidak akan sama dengan profesi lainnya. setiap informan memiliki ceritanya sendirisendiri dalam makna “keuntungan”. penutup makna “keuntungan” yang terdapat dalam setiap kehidupan informan digali dan ditafsirkan sehingga menemukan titik terang. dari keempat penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga makna “keuntungan” dilihat dari sudut pandang profesi pedagang kaki lima. “keuntungan materi” dalam bentuk simpanan atau tabungan yang digunakan pula untuk memenuhi kebutuhan pribadi. “keuntungan spiritual” terlihat dari kemauan para pedagang kaki lima untuk tetap memperhatikan perintah tuhan atas semua perintah-nya. “keuntungan kepuasan batin” bisa membuat orang lain senang, meskipun sebagai pedagang kaki lima tetap mendapatkan kesempatan untuk berbagi. mungkin pemaknaan “keuntungan” kepuasan batin dapat ditemui pada profesi lain, namun kepuasan batin dalam profesi pedagang kaki lima adalah kepuasan apabila dapat membuat hati orang lain senang. ketiga pemaknaan “laba” ini muncul dari sudut pandang keempat pedagang kaki lima yang memiliki tuntutan dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. penelitian ini memang hanya difokuskan untuk melihat sudut pandang “keuntungan” dari profesi pedagang kaki lima. penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa hasil penelitian ini informannya masih kurang, mengingat jumlah pedagang kaki lima yang jumlahnya banyak. selain itu, masih terbatasnya kajian-kajian lain sebagai pembanding dan referensi karena masih terbatasnya pemikir dan penelitian yang mengungkapkan makna dibalik keuntungan sesungguhnya, menyebabkan secara konsepjurnal akuntansi & investasi 14 (2), 65-77, januari 2013 77 tual penelitian ini masih mengalami kendala kedalaman substansi. hasil penelitian ini tidak menutup kemungkinan munculnya makna-makna lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. oleh karena itu, elaborasi yang lebih lanjut pada aspek yang lain perlu dilakukan. sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa menambah jumlah informan, dan menggunkan pendekatan dengan metode penelitian yang berbeda-beda juga dapat dikembangkan. daftar pustaka ali, s. 2000. http;//organisasi.org/jenismacam-pedagang-distributor agengrosir.com.7 januari 2011 ___________. 2000. artikel tentang laba; http//café-ekonomi. blogspot. com/2009/09/artikel-tentang laba.html. 7 januari 2011 belkaoui, a. r. 2000. accounting theory. marwata dkk. (penerjemah).teori akuntansi. jakarta: salemba empat. e. palmer, richard. 2005. hermeneutics interpretation theory in schleirmacher, dilthey, heidegger, and gadamer diterjemahkan oleh masnuri hery dan damanhuri dengan judul hermeneutika; teori baru mengenai interpretasi. cet. ii; yogyakarta: pustaka pelajar. ahmad, h., a. santoso. 1996. kamus pintar bahasa indonesian, surabaya: fajar mulia. harnanto. 2003. akuntansi perpajakan. edisi pertama, yogyakarta: bpfe. ikatan akuntansi indonesia. 2002. pernyataan standar akuntansi keuangan. jakarta. sari, d. p. 2010. tarif kentungan bagi profesi dokter dengan pendekatan hermeneutika intensionalisme jural akunatansi keuanagan dan pasar modal, simposim nasional akuntansi 13. purwokerto. simamora, h. 2000. akuntansi: basis pengambilan keputusan bisnis. jakarta: salemba empat. subiantoro, e. b., dan i. triyuwono. 2004. laba humanis: tafsir sosial atas konsep laba dengan pendekatan hermeneutika, malang: bayumedia publishing. sutopo, h. b. 2003. pengumpulan dan pengolahan data penelitian kualitatif, dalam metodologi penelitian kualitatif; tinjauan teoritis dan praktis, malang: lembaga penelitian universitas islam malang dan visipress. suwardjono. 2005. teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan, yogyakarta: bpfe. wild, j. j., k. r. subramanyan., dan r. e. haley. 2003. financial statement analysis (analisis laporan keuangan). jakarta: salemba empat. journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: the role of islamic motivation as mediating variable masiyah kholmi* and tri wahyu oktavendi abstract research aims: this study aims to examine the mediating role of islamic motivation on the relationship between islamic education and the intention of sharia stock investment during the covid-19 pandemic. design/methodology/approach: this research using purposive sampling method with 101 observations of students at university of muhammadiyah malang. the data was tested using smart pls through several tests, such as outer model, inner model and hypothesis testing. research findings: the results showed that islamic education had no effect on intention of sharia stock investment, but had an effect on islamic motivation. islamic motivation influences the intention of sharia stock investment. furthermore, islamic motivation is also able to mediate the relationship between islamic ecation and intention of sharia stock investment. thus the mediation that occurs is full. theoretical contribution/originality: this research can be essential information for higher education in the intention of sharia stock investment, especially in the covid-19 pandemic. research implication: this research has implications for policies in the field of education, especially universities in generating investors in islamic stocks by strengthening understanding and developing islamic education and islamic stock investment skills for students. keywords: sharia stock; islamic motivation; covid-19; pandemic introduction the islamic capital market has a vital role in advancing a country's economy and is indispensable for creating a broader islamic financial institution. indonesia, which is the country with the largest muslim population in the world, is one of the factors supporting the success of the islamic capital market. the development of the islamic capital market is very evident in the jakarta islamic index (jii). this is marked by the number of companies that have begun to issue sharia shares in jii. however, this still cannot be used as a basis that indonesia has a rapidly growing sharia capital market. the development of the islamic capital market is still far below malaysia. affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia *correspondence masiyah.umm@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i1.15977 citation: kholmi, m., & oktavendi, t. w. (2023). islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid19: the role of islamic motivation as mediating variable. journal of accounting and investment, 24(1), 205-219. article history received: 24 aug 2022 revised: 23 nov 2022 06 dec 2022 accepted: 16 dec 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial-no derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=euv3sd8aaaaj&hl=en&oi=ao https://scholar.google.com/citations?user=sr0uca4aaaaj&hl=en&oi=ao https://akuntansi.umm.ac.id/id/ https://akuntansi.umm.ac.id/id/ https://akuntansi.umm.ac.id/id/ https://akuntansi.umm.ac.id/id/ https://akuntansi.umm.ac.id/id/ mailto:masiyah.umm@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15977 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.15977&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15977 kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 206 the islamic capital market in indonesia already has comprehensive regulations ranging from the ojk and idx to dsn-mui so that the public no longer needs to worry about sharia principles being applied. with these regulations, public trust can be formed. one of the determinations of the development of an islamic capital market is that the level of investment in the islamic capital market has experienced significant growth. hasan fawzi, the chief executive of syariah investment week 2021 (kamandanu, 2021), stated that indonesia's sharia stock investors reached 102,426 investors, an increase of 734% in the last five years. data as of october 2021 shows that the composition of the sharia stock market in indonesia is still quite dominant, with the number of sharia shares reaching 56.9% of the total shares listed on the indonesia stock exchange (idx). this raises the question of what factors shape the interest in investing in islamic stocks. the covid-19 pandemic has become one of the crucial times for companies, causing stock trend conditions in the capital market to tend to fall (bearish). this bearish condition makes investors wait for the right time to invest. the pandemic phenomenon that is getting under control will encourage investors to tend to support it; this is expected to be a significant (bullish) increase when companies with low stock conditions can pass the crucial period, namely the covid-19 pandemic. on the other hand, education about sharia stocks is a driving force for investing in sharia stocks (abdullah, 2021; wulandari, setyowati, & hana, 2020). education will enlighten students (in this case, students) to be encouraged in terms of investing. education about sharia stocks through learning in courses with islamic values will motivate students to invest in sharia stocks. the existence of knowledge that a person has as a provision for investing in the capital market can also be a factor that can influence a person's interest in investing. the knowledge that a person has about investing in the capital market is usually obtained through the courses studied; apart from lectures, this knowledge is also obtained from seminars, both on campuses and in open forums. before carrying out investment activities, a potential investor must find out information or the ability to get to know the investment early to prepare himself and the financial establishment later. a person's lack of understanding and knowledge also affects a person's motivation because motivation can occur from within the self and the social environment. the motivation that grows from within a person is due to the willingness to dig up information about investment and capital markets so that someone will think about their future. meanwhile, the motivation that grows from the outside is the encouragement in the form of knowledge or information provided by experienced motivators related to investment and capital markets so that a person's mind becomes open and thinking for his future. therefore, motivation is an investment factor that significantly influences one's interest in investing in the capital market. research on investing interests tends to use factors such as knowledge about investing, risk, motivation, income level, return on investment, and investment education. the results of this study show that a person's interest in investing in the islamic capital market depends on their motivation to make it happen. although initially, respondents said they were interested in investing, it could be that in the middle of their journey, they became kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 207 less excited because of the many obstacles faced (nandar, rokan, & ridwan, 2018; peristiwo, 2016; rinwantin & pujiastuti, 2020). on the other hand, some previous studies (hamid, mardhiah, & midesia, 2019; natsir & arifin, 2021; razak, jannah, & saleh, 2019) used motivation in the form of stock returns and other benefits. the low income in the community causes them to be afraid to start investing in the capital market, especially in the islamic capital market. in their opinion, people prefer real investments such as gold jewelry, land, houses, and so on that have an actual rate of return. based on interviews with idx company employees in this study, if potential investors want to invest in stocks, their risk perception must be balanced with good investment knowledge to eliminate investors' worries about buying the wrong shares. previous research explained that students' motivation dramatically influences a person's decision to invest. this research proves the role of motivation from an islamic point of view. islamic education is proven to influence a person's behavior in everyday life (latipah, kistoro, & khairunnisa, 2020; mardhiah, abbas, & putra, 2021; razak et al., 2019). similar to islamic motivation, a person's knowledge through the educational process will add insight that will impact behavior change. this change is a sign of motivation (bakhri, aziz, & sarinah, 2020; novianti, 2017). therefore, islamic education will influence islamic motivation, so this becomes a unique study different from education and motivation in general. as far as researchers know, there have not been many studies that use islamic education and islamic motivation factors in terms of interest in investing in sharia stocks. islamic education will be able to provide enlightenment so that islamic motivation appears, which offers encouragement to invest in sharia stocks during the covid-19 pandemic. the purpose of this study is to research the level of islamic education that will affect the motivation to invest in the islamic capital market. the ultimate goal is to increase student interest and investment in the islamic capital market. people who have been doubting islamic law in investing in the capital market can be convinced by investing in this islamic capital market. some studies still focus on religiosity, profit maximization, religious events, financial literacy, and the theory of planned behavior, such as research conducted by darmawan and japar (2020), nugraha and rahadi (2021), sumiati, widyastuti, and takidah (2021), septyanto, sayidah, and assagaf (2021) and kholid (2022).however, to the best of researchers' knowledge, no one has used islamic motivation as a moderation variable. the theoretical implication of this research is to provide the fact that investment knowledge is an important thing that is very important for potential investors to have to avoid losses and avoid fraud. the research results can be used by universities, especially accounting study programs, which need to include education on investing in the islamic capital market through curriculum or socialization to students taking islamic-based courses. kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 208 literature review and hypotheses development theory of reason action, motivation, and education the theory of reason action (tra) developed by ajzen and fishbein (1975) states that a behavior is carried out because individuals intend to do so and are attached to the activity they carry out voluntarily. deliberate behavior is based on the assumption that people do things rationally in the first place. secondly, people consider all the information. thirdly, people consider, directly or indirectly, the consequences of their actions. the intention of the action is a function of two primary factors, one related to personal characteristics and the other to social influence (hermanto, 2017). the main features of justified tra are divided into three relationships: first, the relationship between beliefs and attitudes. beliefs influence attitudes due to positive or negative influences of information, meaning that attitudes about actions are shaped by knowledge (minarto, felita, & thio, 2021; septyanto & adhikara, 2013). as a result, attitudes can be positive or negative depending on which information components make up the belief. second, the relationship between normative beliefs and subjective norms. normative beliefs about an activity/behavior are part of knowledge. they are the views of others that affect a person's life, regardless of whether the person is required to participate in the activity. the subjective norm of an action is a person's decision after considering the opinion of others about the action (nadiya & ishak, 2022). thirdly, the relationship between attitudes and subjective norms of behavioral intentions. the intention to act depends on the attitude to action and subjective norms towards an action. the positive or negative information will shape a person's intentions. education, which is one of the sources of information, of course, in this case, will be able to provide a stimulus to investment intentions. islamic stocks, which are part of islamic financial practices, certainly need islamic information to encourage someone to invest in them. in this case, islamic education is one of the critical factors. motivation, according to kanfer (1992), is a psychological force that determines the direction of a person's behavior, the level of effort, and the determination of a person when facing various obstacles. robbins and coulter (1996) stated that motivation is the willingness of the individual to do anything to achieve the goals of the organization/company, which will also depend on whether or not the individual's needs can be met through his efforts. motivation is a driving process that can determine intensity. motivation can arise due to the education obtained by someone. islamic education will certainly create islamic motivation. the knowledge gained from education is a source of information and becomes a separate impetus for a person to react (bakhri et al., 2020). hypotheses development when someone decides to invest, several factors drive them to act. the first factor is islamic education. this factor is an external factor that can affect the intention of sharia stock investment. tra states that intentions will be influenced by information. a person kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 209 can consider the information obtained through education to intend to act. universities must provide education that can create a professional workforce (karim, 2020; widiansyah, 2019). certain education will affect the character of students (students) to become qualified people. in islam, the importance of halal investment will certainly be a separate consideration for students interested in becoming investors in sharia stocks (nandar et al., 2018). research by patma, kambuaya, arunglamba, and salle (2021) shows that the education obtained will impact the level of interest in investing. more specifically on investment intentions in sharia stocks, wulandari et al. (2020) prove the importance of education in shaping investment intentions in sharia stocks. h1: islamic education affects the intention of sharia stock investment islamic education can also create islamic motivation. islamic education fosters values in human beings (anggadwita, ramadani, alamanda, ratten, & hashani, 2017). education to continue to apply islamic values in daily life will foster islamic motivation. someone will invest in sharia stocks because they practice the laws obtained from islamic education. bakhri et al. (2020) argue that a person's knowledge through the educational process will add insight; this causes behavioral changes related to psychomotor, affective, and cognitive (bakhri et al., 2020). behavior change is a sign of motivation that leads the individual to react to achieve the goal (novianti, 2017). the purpose of individuals who get islamic education is allah swt. we can conclude that the knowledge gained from islamic education is one of the foundations for the growth of islamic motivation. h2: islamic education affects islamic motivation islamic motivation is an internal factor in giving rise to the intention of sharia stock investment. the greater the islamic motivation in the investor, the higher the intention of sharia stock investment. syaifullah and aprianti (2018) found that motivation has an important role in influencing the amount of investment interest. the emerging motivation fosters an intention to invest in the capital market (bakhri et al., 2020; hati & harefa, 2019; wijaya & marbun, 2021). islamic motivation, a motivation to achieve goals to allah swt, will certainly encourage individuals to invest in sharia stocks. h3: islamic motivation affects the intention of sharia stock investment in another study, motivation became a moderation variable between the influence of self efficacy and entrepreneurial interest (putry, wardani, & jati, 2020). sari and trisnawati (2021) tested the effect of e-learning on learning interest by choosing learning motivation as an intervening variable. some of these studies concluded about the role of motivation in the context of entrepreneurial and learning interests. based on this, there is a potential role of motivation as an intervening variable between the influence of islamic education and the interest in investing in sharia stocks. knowledge built from education fosters motivation that will cause individuals to be interested in investing in the kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 210 capital market (bakhri et al., 2020). therefore, islamic-based education can be an essential factor in character building that can provide islamic motivation, so students' interest in investing in sharia stocks appears. based on this explanation, the constructed hypothesis is as follows: h4: islamic education affects the intention of sharia stock investment through islamic motivation based on hypothesis development explained in the previous section, figure 1 summarizes the theoretical model to highlight all constructed hypotheses. figure 1 research framework research method this research is a study with an explanatory design. the population of this study is active students at the faculty of economics and business at the islamic university in malang. the sample criteria are as follows: 1) respondents as active students from the faculty of economics and business at the relevant universities, 2) respondents have studied islamic economics and sharia accounting and understand and are interested in investing in sharia stocks. researchers determine the minimum number of samples needed by using the lemeshow formula. based on lemeshow's formula, the minimum number of samples required in this study was 96 respondents, so the researchers distributed 150 questionnaires. this study used 2 (two) types of independent variables, islamic education and islamic motivation, namely 1 (one) dependent variable, namely intention of sharia stock investment, and 1 (one) intervening variable, namely islamic motivation. operational definitions and variable indicators as in table 1. the variables in this study were measured on a likert scale of 1-7. data were collected from distributing questionnaires with the help of google form links through whatsapp groups and social media. researchers compile the following stages of data analysis: (1) questionnaires are shared by sharing google form links, (2) the data from the questionnaire is tabulated, (3) conducting outer model testing, (4) conducting inner islamic education intention of sharia stock investment islamic motivation h1 h2 h3 h4 h4 kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 211 model testing and hypothesis testing. the questionnaires in this study is shown in table 1. table 1 questionnaire indicators variable indicator source the intention of sharia stock investment ei1 if i had the opportunity during the covid-19 pandemic, i would be an investor in sharia stocks. beck and ajzen (1991) ei2 i am ready to become a sharia stock investor. beck and ajzen (1991) ei3 i will work hard to be a successful sharia stock investor. beck and ajzen (1991) ei4 covid-19 is an opportunity to become a sharia stock investor. dodds, monroe, and grewal (1991) ei5 i seriously want to invest in sharia stocks at this time. rehan, block, and fisch (2019) ei6 i have a solid intention to become an investor in sharia stocks in the covid19 era. dodds et al. (1991) islamic education ie1 my university teaches about sharia stock investment. purwana (2018) ie2 i think that education about investing in sharia stocks encouraged me to become an investor in sharia stocks. purwana (2018) ie3 my university teaches me to start investing in sharia stocks. purwana (2018) ie4 sharia stock investors can develop an islamic education. purwana (2018) ie5 education at my university encouraged me to think creatively and get ideas to start investing in sharia stocks. purwana (2018) ie6 my university developed the ability to invest in my sharia stocks. purwana (2018) ie7 my university developed my sharia stock investment skills. purwana (2018) ie8 at university, i learned important things about syraiah stock investment. purwana (2018) islamic motivation im1 my goal in becoming an investor in sharia stocks is to get blessings from allah. anggadwita et al. (2017) im2 i want to become an investor in sharia stocks as a form of servitude to allah. anggadwita et al. (2017) im3 i want to become an investor in sharia stocks to achieve my ambitions. anggadwita et al. (2017) im4 i became an investor in sharia stocks to make a profit. anggadwita et al. (2017) kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 212 results and discussion the research respondents were active students at the faculty of economics and business at the university of muhammadiyah malang. based on the distribution of 150 questionnaires carried out from april to may 2021 through the google form link, 101 questionnaire results can be used for data analysis. the description of respondents by gender and year of birth is presented in table 2, while the results of the descriptive statistical analysis are presented in table 3. table 2 respondents description characteristic n=101 variable description frequency percentage gender male 14 29% female 87 71% age (year) 15-20 55 2% 21-25 46 6% outer model testing is used to test reliability and validity. the following is an explanation of the results of reliability and validity testing. then, reliability testing in the study was carried out by looking at the value of cronbach's alpha. in this study, the cronbach's alpha (ca) value (each variable) shows a figure of 0.942 for the intention of sharia stock investment, 0.946 for islamic education, and 0.925 for islamic motivation. the value is > 0.7, which means that the test results show that it passed the reliability test (reliable). table 3 descriptive statistics indicator mean median min max standard deviation (ei1) 5.545 5 2 7 1.207 (ei2) 5.347 5 2 7 1.346 (ei3) 5.832 6 2 7 1.328 (ei4) 4.891 5 1 7 1.482 (ei5) 5.069 5 1 7 1.366 (ei6) 5.208 5 1 7 1.524 (ie1) 5.356 6 1 7 1.473 (ie2) 5.772 6 2 7 1.176 (ie3) 5.267 5 1 7 1.42 (ie4) 6.198 6 4 7 0.901 (ie5) 5.802 6 1 7 1.335 (ie6) 5.396 6 1 7 1.463 (ie7) 5.347 5 1 7 1.41 (ie8) 5.396 6 1 7 1.365 (im1) 5.95 6 3 7 1.172 (im2) 5.911 6 2 7 1.283 (im3) 5.030 6 1 7 1.783 (im4) 5.663 6 1 7 1.307 in addition to using ca values, reliability testing can also use composite reliability (cr) values. the cr value of > 0.7 indicates internal consistency, which means that a high composite reliability value shows the consistency value of each indicator in measuring its kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 213 construct. the cr value is expected to be > 0.7. in table 4, the value of each variable is above 0.7. table 4 cronbach's alpha score, composite reliability, and ave validity testing on pls has two types: convergent validity and discriminant validity. convergent validity testing can be done by looking at the average variance extracted (ave) value. the ave value ≥ at least 0.5 to meet convergent validity. table 4 shows that all variables meet the convergent validity standard. if it passes the convergent validity test, it can be said that one latent variable can explain more than half (50%) of the variants of its indicators on average. on the other hand, some indicators are not qualified for the model, so they are excluded from this model. the ie4, im3, and im4 indicators cannot show strong values to be used as a construct of islamic education and islamic motivation; this is possible because there are differences in respondents' perceptions of understanding the question or the question indicators are still classified as multiinterpretation indicators. table 5 cross-loading value the intention of sharia stock investment islamic education islamic motivation ei1 0.847 0.222 0.356 ei2 0.859 0.249 0.419 ei3 0.871 0.428 0.573 ei4 0.850 0.377 0.433 ei5 0.944 0.436 0.529 ei6 0.910 0.426 0.558 ie1 0.214 0.813 0.461 ie2 0.551 0.784 0.663 ie3 0.247 0.889 0.522 ie5 0.328 0.873 0.637 ie6 0.357 0.904 0.637 ie7 0.362 0.929 0.685 ie8 0.384 0.883 0.581 im1 0.546 0.707 0.967 im2 0.525 0.644 0.962 at the discriminant validity test stage, it can be seen in table 5 showing that the crossloading value of each variable indicator (in black) is more significant than other variable indicators. the inner model in pls is also referred to as the structural model. a structural model is a model that tries to connect latent variables. structural model measurements in pls can be concluded that if r2 of 0.33 is categorized as moderate, r2 of 0.19 is categorized as variable cronbach's alpha composite reliability ave the intention of sharia stock investment 0.942 0.954 0.776 islamic education 0.946 0.956 0.756 islamic motivation 0.925 0.964 0.930 kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 214 weak, and r2 of > of 0.7 is categorized as strong. in table 6, the value of r-square adjusted is 29.7% for intention of sharia stock investment, while islamic motivation in the model has an r-square adjusted value of 48.8%. table 6 r square r square r square adjusted category intention of sharia stock investment 0.311 0.297 weak islamic motivation 0.493 0.488 moderate hypotheses testing the results of the hypothesis test can be seen in table 7. these results show that islamic education today influences the intention of sharia stock investment. on the other hand, islamic education affects islamic motivation, and islamic motivation also affects intention. when viewed from the p-values from the specific indirect effect table, islamic education affects the intention of sharia stock investment through islamic motivation. the results of the hypothesis test can be concluded that islamic motivation moderates in full the relationship between islamic education and the intention of sharia stock investment. table 7 hypotheses testing results hypothesis original sample (o) p values decision islamic education → intention of sharia stock investment 0.056 0.628 unsupported islamic education → islamic motivation 0.702 0.000 supported islamic motivation → intention 0.516 0.000 supported specific indirect effect islamic education → islamic motivation → intention 0.362 0.000 full mediation the covid-19 pandemic has impacted decision-making, especially in terms of investing. a person will be more careful to invest in their property due to unstable conditions. islamic education and motivation affect a person to uphold the observance of islamic laws better. based on existing data, sharia stocks increased during the covid-19 pandemic. not only has the stock price skyrocketed, but the number of islamic stock investors has also increased (andriani, 2022). therefore, the existence of islamic education increases the motivation to own sharia shares as a form of piety to allah swt. islamic education has no effect on sharia stock investment intentions education will cause reactions/changes in behavior. a change in behavior, in this case, is the intention to do something. islamic-based education (islamic education) is a separate foundation for a person in behavior. in students, the intention to invest in something that is not contrary to islamic law will appear in line with the knowledge that grows through islamic education. investment in islamic stocks has become more dominant than choosing investments in conventional stocks that are not in accordance with islamic law. islam kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 215 teaches us to submit and obey the laws of islam. but, in this study, islamic education is not able to have a direct influence on investment intentions. this is because islamic education will generate motivation so that motivation will lead to the intention to invest in islamic stocks. therefore, with islamic education, the tendency of a person will have the intention to invest in sharia stocks; this is in line with the research of nandar et al. (2018), which states that the importance of halal investment will undoubtedly be a separate consideration for students to be interested in becoming investors in sharia stocks. knowledge built from education fosters motivation that will cause individuals to be interested in investing in the capital market (bakhri et al., 2020). therefore, islamic-based education can be an essential factor in character building that can provide islamic motivation, so students' interest in investing in sharia stocks appears these findings contradict research patma et al. (2021) show that the knowledge gained from the education process will impact the level of interest in investing. more specifically on investment intentions in sharia stocks, wulandari et al. (2020) prove the importance of education in shaping investment intentions in sharia stocks. universities must provide academic education that can create a professional workforce (karim, 2020; widiansyah, 2019). particular education will affect the character of students to become qualified people. islamic education affects islamic motivation motivation will increase in line with islamic education obtained by students. the higher islamic education about sharia stocks obtained by students will impact the level of islamic motivation. students who have knowledge derived from islamic education will change their behavior. this change is a form of motivation to continue to practice islamic law. one of those motivations is to avoid conflicting things like investing in things that are not kosher. this is reinforced by research from bakhri et al. (2020) that the knowledge a person has through the educational process will add insight; this causes behavioral changes related to psychomotor, affective, and cognitive (bakhri et al. (2020)). the change in behavior is a sign of motivation that leads the individual to react to achieve the goal (novianti, 2017). the goal to be achieved by individuals who get islamic education is allah swt. it can be concluded that the knowledge gained from islamic education is one of the foundations for the growth of islamic motivation. knowledge built from education fosters motivation that will cause individuals to be interested in investing in the capital market (bakhri et al. (2020)). therefore, islamic-based education can be an essential factor in character building that can provide islamic motivation so students' interest in investing in sharia stocks appears. islamic motivation affects the intention of sharia stock investment islamic motivation drives the intention to invest in sharia stocks. islamic motivation will intrinsically change the behavior of students to invest in sharia stocks. this motivation to continue to practice islamic law changes student behavior to avoid further investments kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 216 that are not required. similar to the findings of suprihati and pardanawati (2020), the motivation that arises in investors is key to investing interest. syaifullah and aprianti (2018) revealed that interest in investing is influenced by intrinsic and extrinsic motivation. on the other hand, some previous studies (hamid et al., 2019; natsir & arifin, 2021) used motivation in the form of stock returns and additional benefits, while this study found the role of motivation from an islamic point of view. syaifullah and aprianti (2018) found that motivation has a vital role in influencing the amount of investment interest. the emerging motivation fosters an intention to invest in the capital market (bakhri et al., 2020; hati & harefa, 2019; wijaya & marbun, 2021). islamic motivation, a motivation to achieve goals to allah swt, will certainly encourage individuals to invest in sharia stocks. islamic education affects the intention of sharia stock investment through islamic motivation islamic education produces knowledge about sharia stocks. most students have often heard of investing in islamic stocks, but not all know how to invest in the islamic capital market. in islam, investment is vital to realize the value of the property owned by muslims. on the other hand, investors' lack of knowledge of the right way to invest causes many investors to fail in their investments and do not understand islamic values in islamic investment. education about the islamic capital market is critical to know before investors enter the stock exchange floor so that their islamic motivations are formed. not only material motivation but the most important thing for muslims in investing is the motivation to get the value of goodwill and a form of servitude to allah swt. in this study, the findings obtained are that islamic motivation is able to mediate the relationship between islamic education and intention of sharia stock investment. thus the mediation that occurs is full. islamic motivation will shape the interest in investing in students and make them more holistic investors; materialistic and non-materialistic values are grounded in students who invest in the islamic capital market (syaifullah & aprianti, 2018). therefore, the results proved that islamic education affects the intention of sharia stock investment through islamic motivation. motivation is a moderation variable between the influence of self efficacy and entrepreneurial interest (putry et al., 2020). sari and trisnawati (2021) tested the effect of e-learning on learning interest by choosing learning motivation as an intervening variable. some of these studies concluded about the role of motivation in the context of entrepreneurial and learning interests. more specifically, knowledge built from education fosters motivation that will cause a reaction by individuals to be interested in investing in the capital market (bakhri et al., 2020). therefore, islamic-based education can be an essential factor in character building that can provide islamic motivation so students' interest in investing in sharia stocks appears. kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 217 conclusion this study analyzes several variables affecting the intention to invest in islamic stocks. portrait during the covid-19 pandemic was chosen because there were several increases in the number of islamic stock investors and even an increase in sharia stock prices during the pandemic. the results showed that islamic motivation is vital in shaping students' interest in investing in sharia stocks. its role in mediating the influence of islamic education with interest shows the need for special programs that can generate student islamic motivation. this is very much needed to produce investors in islamic stocks. therefore, this research has implications for the education sector to play an active role in shaping islamic stock investors through education. in this regard, various policies for islamic education are essential. theoretically, the implication of this research is the contribution to developing the theory of investment intention and the theory of motivation. this research still has limitations, namely the reach of respondents, which is still limited to only 1 islamic university. in addition, some data cannot be used, so the data used in this study is not optimal. for subsequent researchers, they can expand the respondent's area if they have access to respondents at the national and international levels. on the other hand, researchers can then use various data collection methods to maximize the data collected. references abdullah, r. (2021). edukasi literasi keuangan pasar modal syariah pada pengurus badan usaha milik desa di kecamatan kolese kota baubau. jurnal abdidas, 2(2), 323-328. https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.254 ajzen, i., & fishbein, m. (1975). a bayesian analysis of attribution processes. psychological bulletin, 82(2), 261. https://doi.org/10.1037/h0076477 andriani, a. (2022). jumlah investor syariah dan harga saham (potret harga saham pada jii masa pandemi covid-19). proceedings of islamic economics, business, and philanthropy, 1(1), 25-39. anggadwita, g., ramadani, v., alamanda, d. t., ratten, v., & hashani, m. (2017). entrepreneurial intentions from an islamic perspective: a study of muslim entrepreneurs in indonesia. international journal of entrepreneurship and small business, 31(2), 165-179. https://doi.org/10.1504/ijesb.2017.10004845 bakhri, s., aziz, a., & sarinah, r. (2020). pengetahuan dan motivasi untuk menumbuhkan minat berinvestasi pada mahasiswa. value: jurnal manajemen dan akuntansi, 15(2), 60-73. https://doi.org/10.32534/jv.v15i2.1175 beck, l., & ajzen, i. (1991). predicting dishonest actions using the theory of planned behavior. journal of research in personality, 25(3), 285-301. https://doi.org/10.1016/0092-6566(91)90021-h darmawan, a., & japar, j. (2020). investment knowledge, minimal capital, capital market training and motivation for influence of investment interest in sharia capital markets. international journal of islamic economics & business management in emerging market (ijiebmem), 1-10. dodds, w. b., monroe, k. b., & grewal, d. (1991). effects of price, brand, and store https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.254 https://doi.org/10.1037/h0076477 https://doi.org/10.1504/ijesb.2017.10004845 https://doi.org/10.32534/jv.v15i2.1175 https://doi.org/10.1016/0092-6566(91)90021-h kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 218 information on buyers' product evaluations. journal of marketing research, 28(3), 307-319. https://doi.org/10.1177/002224379102800305 https://doi.org/10.2307/3172866 hamid, a., mardhiah, a., & midesia, s. (2019). factors influencing the intention to stock investment among muslim investors in langsa. share: jurnal ekonomi dan keuangan islam, 8(2), 142-161. https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4679 hati, s. w., & harefa, w. s. (2019). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal bagi generasi milenial. journal of applied business administration, 3(2), 281-295. https://doi.org/10.30871/jaba.v3i2.1529 hermanto, h. (2017). perilaku mahasiswa ekonomi di universitas esa unggul dalam melakukan investasi di pasar modal. jurnal ekonomi universitas esa unggul, 8(01), 79445. kamandanu, h. (2021). bei gelar sharia investment week 2021. available at: https://bidik.news/2021/11/12/bei-gelar-sharia-investment-week-2021/ kanfer, r. (1992). work motivation: new directions in theory and research. international review of industrial and organizational psychology, 7, 1-53. karim, b. a. (2020). pendidikan perguruan tinggi era 4.0 dalam pandemi covid-19 (refleksi sosiologis). education and learning journal, 1(2), 102-112. https://doi.org/10.33096/eljour.v1i2.54 kholid, m. n. (2022). examining the determinants of islamic stock investment: an empirical study of indonesian young investors. international journal of research in business and social science (2147-4478), 11(2), 207-213. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i2.1667 latipah, e., kistoro, h. c. a., & khairunnisa, i. (2020). scientific attitudes in islamic education learning: relationship and the role of self-efficacy and social support. edukasia: jurnal penelitian pendidikan islam, 15(1), 37-56. https://doi.org/10.21043/edukasia.v15i1.7364 mardhiah, m., abbas, e. w., & putra, m. a. h. (2021). the influence of islamic education on social behavior in the nahdlatul ulama student association of banjarbaru. the kalimantan social studies journal, 3(1), 45-51. https://doi.org/10.20527/kss.v3i1.4151 minarto, a. h., felita, e., & thio, s. (2021). kepercayaan dan sikap konsumen terhadap minat pemesanan hotel di traveloka. jurnal manajemen perhotelan, 7(1), 1-9. https://doi.org/10.9744/jmp.7.1.1-9 nadiya, a. f., & ishak, a. (2022). analisis niat beli dan perilaku konsumen terhadap produk perawatan kulit ramah lingkungan. selekta manajemen: jurnal mahasiswa bisnis & manajemen, 1(3), 186-204. nandar, h., rokan, m. k., & ridwan, m. (2018). faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah melalui galeri investasi iain zawiyah cot kala langsa. kitabah: jurnal akuntansi dan keuangan syariah. natsir, k., & arifin, a. z. (2021). the effect of product knowledge and influence of society on investment intention of stock investors with perceived risk as mediation. studies of applied economics, 39(12). https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6022 novianti, s. s. (2017). pengaruh motivasi belajar dan kompetensi dosen terhadap prestasi belajar mahasiswa. jurnal akper buntet: jurnal ilmiah akper buntet pesantren cirebon, 1(1), 70-83. https://doi.org/10.21274/jess.v1i1.5357 nugraha, b. a., & rahadi, r. a. (2021). analysis of young generations toward stock investment intention: a preliminary study in an emerging market. journal of accounting and investment, 22(1), 80-103. https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.9606 patma, k., kambuaya, m. k., arunglamba, r. s., & salle, h. t. (2021). analysis of motivation, knowledge and investment education on investment interest in capital market. journal of social science, 2(4), 394-399. https://doi.org/10.46799/jss.v2i4.173 peristiwo, h. (2016). analisis minat investor di kota serang terhadap investasi syariah pada pasar modal syariah. islamiconomic: jurnal ekonomi islam, 7(1). https://doi.org/10.1177/002224379102800305 https://doi.org/10.2307/3172866 https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4679 https://doi.org/10.30871/jaba.v3i2.1529 https://bidik.news/2021/11/12/bei-gelar-sharia-investment-week-2021/ https://doi.org/10.33096/eljour.v1i2.54 https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i2.1667 https://doi.org/10.21043/edukasia.v15i1.7364 https://doi.org/10.20527/kss.v3i1.4151 https://doi.org/10.9744/jmp.7.1.1-9 https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6022 https://doi.org/10.21274/jess.v1i1.5357 https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.9606 https://doi.org/10.46799/jss.v2i4.173 kholmi & oktavendi islamic education and intention of sharia stock investment in pandemic covid-19: … journal of accounting and investment, 2023 | 219 https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.7 purwana, d. (2018). determinant factors of students’ entrepreneurial intention: a comparative study. dinamika pendidikan, 13(1), 1-13. https://doi.org/10.15294/dp.v13i1.12971 putry, n. a. c., wardani, d. k., & jati, d. p. (2020). pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha melalui motivasi sebagai variabel intervening. jurnal sosial ekonomi dan humaniora, 6(1), 14-24. https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.71 razak, a. a., jannah, f., & saleh, k. (2019). pengaruh pembelajaran pendidikan agama islam terhadap perilaku siswa di smk kesehatan samarinda. el-buhuth: borneo journal of islamic studies. rehan, f., block, j., & fisch, c. (2019). entrepreneurship in islamic communities: how do islamic values and islamic practices influence entrepreneurship intentions? journal of enterprising communities: people and places in the global economy. https://doi.org/10.2139/ssrn.3405196 rinwantin, r., & pujiastuti, y. (2020). determinan minat mahasiswa dalam melakukan investasi syariah. econbank: journal of economics and banking, 2(2), 121-128. https://doi.org/10.35829/econbank.v2i2.97 robbins, s., & coulter, m. (1996). find management. bellingham, wa: prentice hall college division. sari, y. i., & trisnawati, n. (2021). analisis pengaruh e-learning dan kesiapan belajar terhadap minat belajar melalui motivasi belajar sebagai variabel intervening mahasiswa program beasiswa flats di surabaya pada masa pandemi covid-19. jurnal kependidikan: jurnal hasil penelitian dan kajian kepustakaan di bidang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, 7(2), 346-360. https://doi.org/10.33394/jk.v7i2.3736 septyanto, d., & adhikara, m. a. (2013). perilaku investor individu dalam pengambilan keputusan investasi sekuritas di bursa efek indonesia (bei). sustainable competitive advantage (sca), 3(1). septyanto, d., sayidah, n., & assagaf, a. (2021). the intention of investors in making investment decisions in sharia stocks: empirical study in indonesian. academic journal of interdisciplinary studies, 10(4), 141-141. https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0105 sumiati, a., widyastuti, u., & takidah, e. (2021). the millennials generation's intention to invest: a modified model of the theory of reasoned action. international journal of entrepreneurship, 25(3), 1-11. suprihati, s., & pardanawati, s. l. (2020). the influence of knowledge, investment motivation and investment understanding on student interest to invest in the capital market. international journal of economics, business and accounting research (ijebar), 4(4). syaifullah, m., & aprianti, m. (2018). the effect of self motivation become an investors in sharia capital markets. ictact journal on management studies, 5(01). widiansyah, a. (2019). pengendalian mutu: implementasi manajemen sumber daya manusia, optimalisasi fungsi pengendalian dalam dunia pendidikan. cakrawala-jurnal humaniora, 19(1), 21-26. https://doi.org/10.31294/jc.v19i2.5893 wijaya, g. s. a., & marbun, s. (2021). pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadap minat berinvestasi di pasar modal pada universitas triatma mulya. journal research of management (jarma), 2(2), 244-255. https://doi.org/10.51713/jarma.v2i2.52 wulandari, d., setyowati, s., & hana, k. f. (2020). pengaruh edukasi investasi, persepsi return dan persepsi risiko terhadap minat berinvestasi saham syariah. freakonomics: journal of islamic economics and finance, 1(01), 94-108. https://doi.org/10.36420/freakonomics.v1i1.25 https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.7 https://doi.org/10.15294/dp.v13i1.12971 https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.71 https://doi.org/10.2139/ssrn.3405196 https://doi.org/10.35829/econbank.v2i2.97 https://doi.org/10.33394/jk.v7i2.3736 https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0105 https://doi.org/10.31294/jc.v19i2.5893 https://doi.org/10.51713/jarma.v2i2.52 https://doi.org/10.36420/freakonomics.v1i1.25 journal of accounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper prediction of financial distress in manufacturing companies: evidence from indonesia iskandar bukhori*, rita kusumawati and meilani abstract research aims: this study aims to examine the effect of liquidity ratios, activity ratios, leverage ratios, and sales growth as predictors of financial distress before the bankruptcy stage. design/methodology/approach: the samples of this study included manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx) for the period 2016 to 2019. the samples were selected using the purposive sampling method, and 334 sample companies were obtained. then, the data analysis employed logistic regression. research findings: the results revealed that all financial ratios investigated in this study significantly affected financial distress. in addition, while the liquidity ratio, activity ratio, and sales growth had a significant negative effect, the leverage ratio had a significant positive impact on financial distress. practical and theoretical contribution/originality: currently, most research on bankruptcy has concentrated on bankrupt companies, which are the final phase of the financial distress stage. meanwhile, the current study attempts to address the gap by researching financial distress prediction before the bankruptcy stage. practitioner/policy implications: the results of this study are expected to help stakeholders to take corrective action early to prevent financial distress to the bankruptcy stage. research limitation: the study only used a negative profit period of two years, at the stage of severe liquidity, and utilized four years of data in one industry sector. keywords: activity; financial distress; leverage; liquidity; sales growth introduction financial distress is a comprehensive concept involving many situations that simply refer to companies facing financial problems (geng et al., 2015). a company is said to be in financial distress if it meets operational, investment, and financing difficulties and cannot pay off its obligations at maturity (adeyemi, 2011). financial distress also decreases the company's financial position before the company experiences bankruptcy or liquidation (platt & platt, 2002). lau (1987), using a multinomial logit, noted that the financial distress process of a healthy company starts with stable finances, reducing or eliminating dividends, being unable to pay principal and interest on debt, applying for protection based on bankruptcy laws, and finally, bankruptcy and liquidation processes. in other words, bankruptcy is the final stage of financial distress when the company has no way out of its financial problems (volkov et al., 2017), affiliation: department of management, faculty of economic and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: iskandar.bukhori@umy.ac.id doi:10.18196/jai.v23i3.15217 citation: bukhori, i., kusumawati, r., & meilani, m. (2022). prediction of financial distress in manufacturing companies: evidence from indonesia. journal of accounting and investment, 23(3), 588-605. article history received: 25 jun 2022 revised: 25 jul 2022 26 sep 2022 accepted: 29 sep 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&authuser=2&user=qmwvnhwaaaaj https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=yh_w2xgaaaaj https://management-feb.umy.ac.id/ https://management-feb.umy.ac.id/ https://management-feb.umy.ac.id/ https://management-feb.umy.ac.id/ https://management-feb.umy.ac.id/ mailto:iskandar.bukhori@umy.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15217 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15217 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.15217&domain=pdf bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 589 which often requires a legal declaration involving the courts (habib et al., 2018). related to that, financial ratios are a way companies can analyze whether the company's financial condition is healthy or not. by analyzing financial ratios, companies can predict problems that can put the company in financial trouble or bankruptcy. the initial literature on financial distress was conducted by beaver (1966), who identified 30 financial ratios and concluded that all the ratios studied had significant explanatory power. another initial study (altman, 1968) examined five main financial variables: liquidity, cumulative profit, profitability, leverage, and asset turnover ratio. altman concluded that all ratios had predictive power on bankruptcy except the turnover ratio. altman's research, showing that the liquidity ratio is a predictor of bankruptcy, is consistent with a study conducted on the pefindo25 index on the indonesia stock exchange (idx), revealing that the liquidity variable negatively affected financial distress (rettobjaan, 2020). the study results are different from the findings obtained by balasubramanian et al. (2019) on 96 companies in india and several studies on the indonesia stock exchange conducted by gunawan et al. (2020) and aisyah et al. (2017), uncovering that the liquidity variable did not significantly affect financial distress. different results were also demonstrated by finishtya (2019), dillak and fitri (2019) on 38 property and real estate companies for five years, suggesting a positive influence of the liquidity variable on financial distress. moreover, maulida et al. (2018) found a significant negative effect of the activity ratio on financial distress in their research on manufacturing companies on the idx. the same results were shown by finishtya (2019) and agustini and wirawati (2019) in retail companies. however, different findings were exposed by nurhayati et al. (2017) and rettobjaan (2020) on companies in the pefindo25 index and aisyah et al. (2017) in companies in the textile and garment sector for five years, where the activity ratio displayed insignificant results. on the other hand, balasubramanian et al. (2019) and rettobjaan (2020) disclosed that leverage had a positive effect on financial distress, but it is inconsistent with several other studies showing a negative impact (gunawan et al., 2020; kristanti et al., 2016) and not significant effect (dillak & fitri, 2019; aisyah et al., 2017). furthermore, elbannan (2021), who researched 11 countries in the middle east and north africa for 11 years from 2005 to 2015, stated that the growth variable negatively impacted financial distress. nevertheless, the study results are not supported by dillak and fitri (2019) and gunawan et al. (2020) in research conducted in indonesia, indicating no significant effect between growth and financial distress. the inconsistent research results, therefore, became the impetus for this research. this research was conducted on companies in the manufacturing sector on the indonesia stock exchange for several reasons. first, the capital structure of companies in indonesia is dominated by debt (aisyah et al., 2017), where debt is a predictor of bankruptcy (kristanti et al., 2016). meanwhile, according to the minister of industry, the manufacturing industry contributes the largest to indonesia's gross domestic product (gdp), which is 17.34% (maulana, 2021), making this industry a strategic sector that must be managed healthily. second, the latest data showed that some manufacturing companies in indonesia were delisted from the idx every year, primarily due to deficient performance. in 2014-2016, 20 companies were delisted from the idx, and eight were bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 590 manufacturing companies. for several reasons, one was insufficient capital and high debt and interest expenses (maulida et al., 2018). in addition, the newest data revealed that from 2017 to 2019, 18 companies were delisted, respectively (chekdollarmu, 2021), most of which were due to poor financial performance and business sustainability capabilities. five of those 18 companies were manufacturing companies engaged in various sectors. third, in several years, several manufacturing companies in indonesia have shown negative profits for two consecutive years, indicating financial distress (maulida et al., 2018). furthermore, financial distress is not a single event. still, it is a process consisting of several heterogeneous sequences and stages of difficulty that bring the company step by step to the final phase, namely bankruptcy (fitzpatrick, 1934), either medium or severe bankruptcy (sun et al., 2014). meanwhile, farooq et al. (2018) stated that financial difficulties would go through a three-stage process, starting with a reduction in operating profit (profit reduction), mild liquidity, and moving through severe liquidity until it ends in legal bankruptcy. currently, most research is concentrated on bankrupt companies, which are in the final phase of the financial distress stage, and not in the pre-bankruptcy stage. some researchers also used the altman z-score method as a bankruptcy proxy (masduki et al., 2019; setyawan et al., 2018; elbannan, 2021; kristanti et al., 2016; finishtya, 2019; dillak & fitri, 2019; jaafar et al., 2018; b. gunawan et al., 2016), and other researchers employed bankruptcy declarations from the judiciary (mselmi et al., 2017) and bankruptcy statements, liquidated, dissolved or inactive due to bankruptcy (charalambakis & garrett, 2019). for that reason, the research to be conducted attempts to close the gap by examining the pre-bankruptcy stage. at this stage, the company starts to show signs of financial distress but has not yet arrived at a bankruptcy statement and is still actively operating. further, theoretically, this research is expected to predict financial distress, especially in the pre-bankruptcy stage. research at this stage is vital since this stage can be an early signal of bankruptcy. when various stages have different criteria, intensity, and handling strategies, at a practical level, understanding this stage before bankruptcy will help stakeholders to take appropriate early corrective action in stages to prevent further financial difficulties. therefore, this study aims to analyze the effect of liquidity ratios, activity ratios, leverage ratios, and sales growth on financial distress before the bankruptcy stage. literature review and hypotheses development several econometric techniques have been used to predict financial distress for public companies. beaver (1966) used univariate analysis to investigate the ability of accounting information to predict bankruptcy by comparing it with benchmark ratios to distinguish failing firms from non-failing firms, while altman (1968) employed discriminant analysis to determine the z-score in predicting bankruptcy. also, beaver (1966) examined the bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 591 predictive ability of financial ratios in detecting business failure using univariate analysis by identifying 30 financial ratios consisting of six groups of ratios: cash flow ratios, net income ratios, debt to total assets ratios, liquid assets to total assets ratios, the ratio of liquid assets to current liabilities, and the turnover ratio. one ratio was also selected from each group for detailed analysis: cash flow to total debt, income to total assets, total debt to total assets, working capital to total assets, current assets to current liabilities, and turnover ratio. beaver then concluded that each of the six ratios had significant explanatory power. in another initial study, altman (1968) applied multiple discriminant analysis (mda) to a sample of 33 bankrupt companies and 33 non-bankrupt companies to identify the best discriminant function to predict financial distress. altman examined five main variables: (1) liquidity was measured by working capital (current assets minus current liabilities) to total assets; (2) the measure of cumulative profit (retained earnings to total assets); (3) profitability: income before interest and taxes on total assets; (4) leverage ratio: market value of equity to total liabilities; (5) total asset turnover ratio: sales to total assets. using a multivariate estimation approach, multiple discriminant analysis (mda), altman denoted that all ratios had predictive power except the turnover ratio. moreover, financial distress reflects a financial situation where the company experiences a liquidity shortage, reducing its ability to pay its financial obligations on the due date (almamy et al., 2016). mselmi et al. (2017) defined a company's financial distress as a condition in which the company's cash flows are not sufficient to meet the payments required by the contract. in other words, a company is in financial distress if it meets one of the following criteria: having operating losses for at least two consecutive years, having a current ratio of less than 1.0 at the end of the single fiscal year, or having negative retained earnings at the end of a single fiscal year (poston et al., 2011). in addition, (ross et al. (2013) concluded previous research that financial distress includes the following four conditions: (1) business failure, in which the company cannot pay its debts after liquidation; (2) legal bankruptcy, i.e., the company or its creditors file a lawsuit to the court and are declared bankrupt; (3) technical bankruptcy is when the company cannot repay the principal and interest at the time agreed in the contract; (4) bankruptcy accounting, namely the negative net-book wealth of the company. besides, some other researchers utilized concepts such as failure, insolvency, default, and bankruptcy interchangeably with financial distress, even though they are actually different in their formal usage (yirgu, 2017). not only receive significant attention from academics, but financial distress also attracted the attention of various other parties, such as the government, investors, creditors, and other stakeholders (alifiah, 2014). financial distress is a serious concern for managers as it causes a loss of market share due to the company's inability to compete in market competition when competitors can carry out aggressive strategies aimed at attracting customers through price wars; it causes companies under pressure to get out of market competition and has a significant impact on job security and personal reputation of managers when it results in company bankruptcy (altman & hotchkiss, 2005). therefore, financial distress prediction is essential for lenders, bank regulators, equity investors, bondholders and participants in the credit default swap market, and other parties affected by financial distress. these stakeholders are interested in any information that bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 592 can help to know the company's condition, and financial statement information is one of the most important (beaver, 1966). in addition, ratio analysis, as an essential part of financial statements, is a simple method to evaluate a company's financial strengths or weaknesses since it can explain the relationship between items from financial statements (bhandari & iyer, 2013). previously, mselmi et al. (2017) investigated financial distress in france using the logit model and the ann model. the study was conducted in 2010–2013 using 41 financial ratios. it showed the six most potent factors in predicting financial distress: liquidity ratio, net income on current assets, net income on total debt, solvency ratio, debt to equity ratio, and long-term liabilities to total assets and size. in the middle east and north africa region (nema) research, el-ansari and bassam (2019) mainly concluded that macroeconomic variables and accounting ratios provided financial distress prediction models that could be very good. equivalent results were obtained from geng et al. (2015) in their study to determine the most suitable model to predict financial distress in china for the period 2001–2008 using 31 financial indicators (financial ratios), which concluded that financial ratios played an essential role in predicting financial distress. early bankruptcy research also focused on predicting dichotomous variables, consisting of non-bankrupt and bankrupt firms (altman, 1968; beaver, 1966). the study was widely criticized because, first, there is a possibility that companies predicted to go bankrupt will experience a reduction so that they will not go bankrupt in the end (poston et al., 2011). therefore, balcaen and ooghe (2004) argued that post-bankruptcy prediction models, even with high accuracy, can give misleading results when applied to other companies that are not bankrupt and only experience financial distress. second, bankruptcy is a stage of difficulty. fitzpatrick (1934) explained that the failure of a business does not occur quickly and unexpectedly like an accident but goes through several stages of difficulty, where bankruptcy is the final stage of the company's difficulties. at each stage, there are varying intensities. if difficulties at a particular stage are not resolved, they will continue to the next stage, and when it reaches the next stage, the recovery process becomes more difficult to minimize the possibility of the company becoming healthy again. since each stage has a different intensity and risk, predictions of financial difficulties based on multiple stages of difficulty will be more accurate than post-bankruptcy predictions with single criteria (farooq et al., 2018). fitzpatrick (1934), an early author describing the company's transition to total bankruptcy, identified five stages of business downfall, each of which has a different identification and mitigation. the first stage is incubation, where the company begins to experience financial difficulties marked by a decrease in the ability to generate revenue or operating profit. in stage 2, financial embossment occurs when the company begins to have liquidity problems and cannot meet cash needs in the short term because the ability to generate income decreases. at this stage, mitigation steps that can be taken are to seek cash as soon as possible or extend short-term debt. the third stage is financial insolvency. this stage has a long-term dimension, which occurs when the company has difficulty getting funding to meet its long-term obligations, marked by negative retained earnings for several periods. mitigation measures can be taken by changing funding policies and bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 593 issuing new debt or shares. if the abatement step is not successful, the company will face stage 4, total insolvency, which is the starting point for business failure, and ends at stage 5, i.e., confirmed insolvency, which is when the company is actually faced with business failure legally, namely the legal consequences of a bankruptcy statement. then, farooq et al. (2018) proposed a three-stage process starting from profit reduction (pr) and mild liquidity (ml), leading to severe liquidity (sr) based on profitability and liquidity problems. the initial stage of pr is defined as a decrease in net income rather than a reduction in dividends. because some companies do not or sometimes pay dividends, early identification of financial difficulties through dividend deductions does not apply. ml is characterized as the company's inability to pay its financial obligations through current-year profits while having a positive net worth. meanwhile, sl is a negative net worth, where the company has more liabilities than its assets as it cannot meet its long-term obligations due to continuous losses. the stage of financial insolvency, as stated by fitzpatik above, is in line with the stage of severe liquidity proposed by farooq et al. (2018), namely the stage of severe difficulty in liquidity, where the company suffers consecutive losses for several years. if the creditors take legal action, the court can declare the company bankrupt at this stage. referring to fitzpatrik (1934) and farooq's (2018) research, this study used the pre-bankruptcy stage with negative profits for two consecutive years as a proxy for financial distress. when the company experiences negative profits for two straight years, it is assumed that it is experiencing financial distress problems so that it cannot fulfill its long-term obligations but has not been declared bankrupt. according to poston et al. (2011), this stage is the stage of impaired long-term earning power, which is the final stage before the company is declared bankrupt. liquidity ratio and financial distress the liquidity ratio is used to measure short-term solvency. in other words, it can also measure the company's ability to meet its current obligations as they fall due. liquidity is crucial for companies because it can be converted into cash easily. the greater the company's ability to fund its operational activities by using its current assets to generate profits, the less likely it is to experience financial difficulties. companies with liquidity difficulties will increase employee anxiety, ultimately reducing productivity. this performance decline can become a disaster when investors withdraw their investment capital, further reducing liquidity and ending in bankruptcy (hossain et al., 2018). in companies with negative cash flows, the opportunity to invest in projects with positive npvs prevents the company from generating operating income; conversely, companies with positive cash flows will be able to take advantage of good investment opportunities, resulting in positive cash flows and availability of these cash flows will reduce shocks that can result in financial distress for the company (lee et al., 2016). research conducted by cultrera and brédart (2016) on 7,152 small and medium-sized companies in belgium concluded that the logit model could predict bankruptcy with an accuracy of 82.97 and 75.22%, respectively, and stated the liquidity ratio as a very good predictor. meanwhile, a study conducted by charalambakis and garrett (2019) in greece on 31,000 companies using a multi-period logit model showed a negative effect of liquidity on financial distress. bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 594 related results were obtained from research by balasubramanian et al. (2019) in india and several studies in indonesia (cinantya & merkusiwati, 2015; nurhayati et al., 2017; widhiari & merkusiwati, 2015). thus, the proposed hypothesis is: h1: liquidity ratio has a negative effect on financial distress. activity ratio and financial distress this ratio determines how efficiently the company utilizes its assets to generate cash and income. the more efficiently the company operates its assets in its operational activities, the greater the profit. a high activity ratio indicates that the company uses its assets better, increasing sales. the company's ability to generate sales from existing assets will then increase the company's sustainability capability (parker et al., 2002). the greater the level of sales resulting from the optimization of its assets, the greater the potential profit obtained by the company so that the possibility of financial distress can be avoided. increased efficiency will lead to improved services and products and better consumer pricing, increasing profitability. it makes it easier for external funds to enter, thereby increasing the security and financial health of the company, expanding the capital buffer, and ultimately absorbing risk (berger et al., 1993). conversely, when the company is not efficient in the use of assets, the company requires more assets to get the same sales output. then, it encourages companies to increase their total assets. the increase in the need for assets encourages the need for external funding, which requires additional capital costs, thereby increasing risk (brigham & houston, 2016). it indicates that increasing the activity ratio reduces the occurrence of financial distress (agustini & wirawati, 2019; maulida et al., 2018; nurhayati et al., 2017). hence, the proposed hypothesis is: h2: activity ratio has a negative effect on financial distress. leverage ratio and financial distress leverage measures how much the company's assets are financed by debt. using high debt will also result in a high cost of debt. if it is not accompanied by an increase in performance that generates profits to cover the high cost of debt, it will increase the possibility of financial distress. mselmi et al. (2017) stated that a high debt ratio indicates that the company is aggressively utilizing debt financing to grow its operations. if the rate of return is lower than the cost of borrowed funds, the probability of default will be higher. if the company has much debt, coupled with a reduced ability to generate income with insufficient cash flow from operations, it will bring the company into severe liquidity problems and thereby encourage financial distress (razia et al., 2019). an increase in the cost of debt will then potentially reduce the profit level to a negative. an increase in debt will also increase the company's risk. this increased risk is the cause of the decline in stakeholder confidence in the company; for example, creditors and companies with high bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 595 leverage are considered at risk of default, so creditors avoid providing funding to the company. after that, the difficulty in finding financing resulted in the company being increasingly under pressure, which resulted in financial distress (brigham & houston, 2016). balasubramanian et al. (2019), on 96 industrial and financial reconstruction companies in india, showed a positive effect of long-term debt on financial distress. several studies in indonesia support it, stating that leverage has a positive impact on financial distress (agustini & wirawati, 2019; maulida et al., 2018; nurhayati et al., 2017). h3: leverage ratio has a positive effect on financial distress. sales growth ratio and financial distress financial distress research conducted in middle eastern and north african countries during the period 2006-2015 using investment-based proxies (asset growth) as a growth proxy revealed that an increase in investment level and the book value of assets would worsen the company's financial distress due to the rise in the company's risk failure because the company was facing over investment. however, using a price-based proxy (market-to-book ratio) as a growth proxy showed that growth was a significant negative predictor of financial distress because an increase in equity value would reduce the possibility of the company being depressed (elbannan, 2021). (mokhova & zinecker, 2013) also explained that concerning the company's life cycle, companies in the growth phase will try to gain a competitive advantage and improve their internal operations, characterized by sales growth, not leave the market. sales growth indicates that the company's high performance will reduce information asymmetry, which results in a decrease in the cost of equity capital and a lower debt ratio than in the initial stage (lemmon & zender, 2010), so it can reduce financial distress. in his research, timmermans (2014) found that high growth is vital in predicting corporate bankruptcy in the recalibrated model. a study in indonesia also gives the same result that the higher sales growth, which is a ratio that reflects the company's ability to increase sales from period to period, the lower the possibility of experiencing financial distress (widhiari & merkusiwati, 2015). the higher level of sales growth also reflects the success of sales from time to time, which can be seen through the net income obtained so that it can avoid financial distress conditions. the research was conducted using sales growth proxy as a growth proxy, so the hypothesis proposed is: h4: sales growth has a negative effect on financial distress. research method population and sample this quantitative research type used secondary data. the population in this study was manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange for four years, from 2016 to 2019. then, sampling was carried out based on a non-probability approach. the bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 596 method used was purposive sampling, with the following criteria: the still actively operating company that presented its financial statements in rupiah currency and published its complete financial statements successively. in this case, companies that earned negative net income for two consecutive years were categorized as companies experiencing financial distress or falling into category 1. those that made a positive net income for two successive years were deemed as having a health state or belonging to category 0. in addition, financial report data were downloaded through the official idx website. then, the sample selection process resulted in 334 research samples. a summary of the research sample selection process can be seen in table 1. the dependent variable in this study was financial distress, whereas the independent variables were the ratio of liquidity, activity, leverage, and sales growth. data were collected using documentation techniques from financial reports and annual reports of companies in the manufacturing sector listed on the indonesia stock exchange. data were then analyzed by descriptive statistical analysis and logistic regression analysis. logistic regression is a model used if the response variable is qualitative (hosmer & lemeshow, 2005). the testing stages are: first, model suitability test using hosmer and lemeshow's goodness of fit test. if the value of this test obtains a value greater than 0.05, the regression model can predict the value of the observations so that the regression model can be used in this study. the second is assessing the overall model (overall model fit test). this test was employed to evaluate the overall model hypothesized to fit or not with the data used. this test compares the output value of block number = 0 (-2log of initial likelihood) with the value of block number = 1 (-2log of final likelihood). if there is a decrease in the value between block number = 0 and block number = 1, it indicates that the overall logistic regression model can predict the occurrence of financial difficulties. the last step is to test the hypothesis by using logistic regression. the hypothesis is accepted if the significance value (α) obtained is <5% and has a coefficient direction in accordance with the hypothesis. variable measurement and research model financial distress this research used the negative profit for two consecutive years as a proxy for financial distress. when the company experiences negative profits for two straight years, it is assumed that it is experiencing financial distress problems so that it cannot fulfill its longterm obligations but has not been declared bankrupt. this variable is a qualitative variable with a nominal scale, so it uses a dummy variable (hosmer & lemeshow, 2005) with two categories, 0 and 1. the variable is categorized as 0 if the company does not experience financial distress and gets a positive net profit for two consecutive years, and category 1 for companies experiencing financial distress if the company experiences negative net income for two consecutive years. bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 597 liquidity the liquidity ratio describes the company's ability to meet short-term obligations (debt). the current ratio was the proxy used (balasubramanian et al., 2019; nurhayati et al., 2017; cultrera & brédart, 2016). current ratio = cr = current assets current liabilities ……………………….. (1) activity the activity ratio was used to see how effectively the company utilizes its assets to generate cash and revenue from sales. the proxy used was total assets turn over or tato (agustini & wirawati, 2019; altman, 1968; nurhayati et al., 2017). tato = total sales total assets …………………………..…..…………... (2) leverage the leverage ratio measures how many assets the company owns are funded by debt. the proxy used was the debt-to-asset ratio (dar) (charalambakis & garrett, 2019; garcía & herrero, 2021; nurhayati et al., 2017). dar = total liabilities total assets ………………………………….……….. (3) sales growth sales growth is a benchmark to see the company's ability to increase sales from period to period. sales growth was measured as follows (jaafar et al., 2018; dillak & fitri, 2019). sales growth = sg = sales (t)−sales (t−1) sales (t−1) ……….... (4) the logistic regression model used in the study is as follows: ln p (1−p) = β0 + b1cr + b2tato + b3dar + b4sg …… (5) where: p (1−p) : the probability of a company experiencing financial distress, with cr (current ratio) as a proxy for liquidity, tato: (total assets turn over) as a proxy for activity, dar (total debt to asset ratio) as a proxy for leverage, and sg as a proxy for sales growth. bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 598 result and discussion table 1 describes the sample selection process. the number of manufacturing companies from 2016 to 2019 was 648. after going through the screening process, as shown in table 1, it produced 334 samples of companies for four years. table 1 sample selection furthermore, the samples were divided into two categories: companies that experienced financial distress and those that did not experience financial distress, as shown in table 2. table 2 total sample of financially distressed and non-financial distressed companies the descriptive statistical test results showed that (table 3), on average, the companies in the samples had current assets exceeding their current liabilities (2.233) and could generate sales in a ratio above assets owned (1.01). the data above also indicated that, on average, the company's total debt was below its total assets (0.45), and sales growth occurred where there was an increase in sales in year n compared to the previous year (1.08). table 3 descriptive statistics minimum maximum mean std. deviation liquidity 0.152 9.621 2.25335 1.607113 activity 0.123 3.668 1.01485 0.519591 leverage 0.092 2.900 0.45063 0.255546 sales growth 0.408 3.203 1.08084 0.211701 n=334 the logistic regression and hosmer and lemeshow's goodness of fit test results are presented in table 4. it was found that the variables cr, tato, dar, and sg were significant at 0.05. thus, cr, tato, dar, and sg affected the probability of financial distress. furthermore, hosmer and lemeshow's goodness of fit test results revealed a criteria year total 2016 2017 2018 2019 idx-listed manufacturing companies 144 156 166 82 648 manufacturing companies that did not issue financial statements (5) (4) (5) (6) (20) manufacturing companies that attached financial statements in foreign currencies (29) (30) (31) (32) (122) outlier (33) (33) (42) (64) (172) total 77 89 88 80 334 category year total 2016 2017 2018 2019 financial distress 8 11 10 4 33 non-financial distress 69 78 78 76 301 total 77 9 88 80 334 bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 599 significance value of 0.979, higher than 5%, so that the regression model could be used in this study. table 4 logistics regression test results b sig. liquidity -2.321 0.002 activity -3.788 0.000 leverage 7.057 0.001 sales growth -3.783 0.046 hosmer and lemeshow's goodness of fit test results chi-square df sig. 2.078 8 0.979 overall test results of model fit test and coefficient of determination overall model fit testing was conducted to see a better model by comparing the block number = 0 (-2log initial likelihood) before including the independent variables in the logistic regression and with the block number = 1 (-2log final likelihood) after having the independent variables. if there is a decrease in value, it is concluded that the model used fits the data. in this study, assessing the coefficient of determination was conducted to see how much the contribution of the independent variables used in the study could explain the dependent variable. the higher the value of this coefficient, the better. table 5 -2log likelihood and r square -2log likelihood initial test (block number = 0) 215.392 final test (block number = 1) 86.146 cox dan snell r square 0.321 nagelkerke’s r square 0.675 the overall model fit test results by comparing the initial -2log likelihood value (block number = 0) with the final -2log likelihood (block number = 1) showed a decrease in value (table 5). it is where the initial -2log likelihood value (block number = 0) was 215.392, and the final -2log likelihood value (block number = 1) was 86.146. thus, the logistic regression model above could be used to predict financial distress. in addition, the coefficient of determination using nagelkerke's r square uncovered a 0.675 or 67.5% value. it denotes that the independent variables could explain the dependent variable of 67.5, while the remaining 32.5% were explained by factors not included in the study's independent variables. discussion the results showed that the liquidity coefficient was negative and significant. it indicates that the increase in liquidity would reduce the possibility/probability of financial distress, so hypothesis 1 was accepted. in this regard, the current ratio displays how much current assets are available to meet current liabilities. a high current ratio illustrates the company's ability to convert current assets into productive bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 600 assets that can provide maximum benefits to the company to reduce financial distress. this study’s results are consistent with the research conducted by lee et al. (2016), who explained that companies with liquidity had the potential to take advantage of good investment opportunities so that they were increasingly able to increase positive cash flow and reduce financial distress. hossain et al. (2018) also stated that companies with low liquidity have the potential to reduce their production to encourage investors to withdraw their funds, which results in worsening liquidity and ends in bankruptcy. in the same vein, the same results were obtained by several other researchers (altman, 1968; balasubramanian et al., 2019; cinantya & merkusiwati, 2015; jaafar et al., 2018; mburu, 2018; nurhayati et al., 2017; widhiari & merkusiwati, 2015; charalambakis & garrett, 2019). meanwhile, the negative and significant activity ratio coefficient indicates that the higher the ratio of sales to assets owned, the lower the probability of financial distress the company will experience. hence, hypothesis 2 was accepted. it shows that the activity ratio can be a predictor of financial distress. the activity ratio used in this study was to see how effectively the company utilized its assets to generate revenue through sales. the more effective the company is in using its assets, the greater the level of sales. in addition, the high level of sales will increase the potential profit that will be obtained by the company and has the potential to raise cash so that the company can meet the burden of its obligations to reduce the occurrence of financial distress. the results of this study are in accordance with other studies by agustini and wirawati (2019), maulida et al. (2018), and nurhayati et al. (2017). the study results also showed that the leverage coefficient was positive and significant, so hypothesis 3 was supported. it denotes that increasing leverage would increase the possibility of financial distress. the higher the value of the leverage ratio, the greater the cost of debt that must be paid, resulting in financial distress. in this case, the use of high debt, if not accompanied by an increase in profit-generating performance to cover the high cost of debt, will increase the possibility of financial distress (mselmi et al., 2017). an increase in the cost of debt causes an increase in risk, thereby reducing creditor confidence so that creditors tend to avoid providing funding to the company, resulting in the company being increasingly under pressure, which brings about financial distress (brigham & houston, 2016). related to the phenomenon of several manufacturing companies being delisted on the idx due to insufficient capital and high debt and interest expenses, this study’s results revealing the positive influence of leverage on financial distress should be a severe concern for managers and stakeholders in the company, especially in companies with high levels of financial distress in high leverage. the research sample also showed that some companies had an elevated level of leverage, namely 2.9, even though the average level of leverage in the sample was 0.45. the results of this study are supported by research (nurhayati et al., 2017), which stated that debt is a predictor of bankruptcy, as well as several other studies (agustini & wirawati, 2019; maulida et al., 2018; charalambakis & garrett, 2019; mselmi et al., 2017). bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 601 on the other hand, the sales growth ratio uncovered a negative and significant coefficient, indicating that if the company experienced sales growth from the previous year, the lower the potential for financial distress that the company would experience, so hypothesis 4 was accepted. this high sales growth will reduce information asymmetry, which results in a decrease in the cost of equity capital and a lower debt ratio than in the initial stage (lemmon & zender, 2010). the results of this study are reinforced by a study (elbannan, 2021), concluding that companies with growth opportunities were less likely to face financial distress. the same result was obtained by widhiari and merkusiwati (2015). conclusion the results showed that in the 2016-2019 range, 33 samples of manufacturing companies experienced financial distress, while 301 companies did not experience financial distress. the results also revealed that all the ratios studied influenced financial distress. while the liquidity, activity, and sales growth variables had a negative effect, leverage positively affected financial distress. further, this research provides theoretical contributions and practical implications. theoretically, previous research primarily focused on the final stage of financial distress, i.e., the bankruptcy phase. therefore, this research was conducted at the pre-bankruptcy stage, which is the stage where financial distress signs have appeared but have not been declared bankrupt. practically, because this financial distress research was carried out at the pre-bankruptcy stage, it is expected that it can help interested parties, especially the management ranks, in the early detection of bankruptcy. hence, the management can take corrective action early and prevent financial distress to the stage of bankruptcy. this research has several limitations. first, the financial distress proxy only used a negative profit period of two years. second, this study was conducted only during the stage of financial distress, which has a long-term impact, which according to farooq et al. (2018), is a stage of severe liquidity. third, the data used in the study were only four years in and only in one sector, namely manufacturing. thus, further research can be done by adding the negative profit period to three or four years and/or combining several negative profit periods jointly to capture variations in the company's financial distress. also, it can research other stages of financial distress with short-term dimensions, such as the profit reduction stage (pr) and mild liquidity (ml), in different sectors and increase the research period. references adeyemi, b. (2011). bank failure in nigeria: a consequence of capital inadequacy, lack of transparency and non-performing loans? banks and bank systems, 6(1), 99-109. agustini, n., & wirawati, n. (2019). pengaruh rasio keuangan pada financial distress perusahaan ritel yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). e-jurnal akuntansi, 26(1), 251 280. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p10 https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p10 bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 602 aisyah, n., kristanti, f., & zutilisna, d. (2017). pengaruh rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabiltas, dan rasio leverage terhadap financial distress (studi pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 20112015). eproceeding of management. alifiah, m. n. (2014). prediction of financial distress companies in the trading and services sector in malaysia using macroeconomic variables. procedia social and behavioral sciences, 129, 90–98. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.652 almamy, j., aston, j., & ngwa, l. n. (2016). an evaluation of altman's z-score using cash flow ratio to predict corporate failure amid the recent financial crisis: evidence from the uk. journal of corporate finance, 36(1), 278-285. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.12.009 altman, e. i. (1968). financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. the journal of finance, 23(4), 589–609. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x altman, e. i., & hotchkiss, e. (2005). corporate financial distress and bankruptcy. https://doi.org/10.1002/9781118267806 balasubramanian, s. a., g.s., r., p., s., & natarajan, t. (2019). modeling corporate financial distress using financial and non-financial variables. international journal of law and management, 61(3/4), 457–484. https://doi.org/10.1108/ijlma-04-2018-0078 balcaen, s., & ooghe, h. (2006). 35 years of studies on business failure: an overview of the classic statistical methodologies and their related problems. the british accounting review, 38(1), 63–93. https://doi.org/10.1016/j.bar.2005.09.001 beaver, w. h. (1966). financial ratios as predictors of failure. journal of accounting research, 4, 71–111. https://doi.org/10.2307/2490171 berger, a. n., hunter, w. c., & timme, s. g. (1993). the efficiency of financial institutions: a review and preview of research past, present and future. journal of banking & finance, 17(2–3), 221–249. https://doi.org/10.1016/0378-4266(93)90030-h bhandari, s. b., & iyer, r. (2013). predicting business failure using cash flow statement based measures. managerial finance, 39(7), 667–676. https://doi.org/10.1108/03074351311323455 brigham, e. f., & houston, j. f. (2016). dasar-dasar manajemen keuangan. jakarta: salemba empat. charalambakis, e. c., & garrett, i. (2018). on corporate financial distress prediction: what can we learn from private firms in a developing economy? evidence from greece. review of quantitative finance and accounting, 52(2), 467–491. https://doi.org/10.1007/s11156-018-0716-7 chekdollarmu. (2021). perusahaan delisting dari bei tahun 2017 2020. cinantya, i., & merkusiwati, n. (2015). pengaruh corporate governance, financial indicators, dan ukuran perusahaan pada financial distress. e-jurnal akuntansi, 10(3), 897-915. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/10418 cultrera, l., & brédart, x. (2016). bankruptcy prediction: the case of belgian smes. review of accounting and finance, 15(1), 101–119. https://doi.org/10.1108/raf-06-2014-0059 dillak, v., & fitri, z. (2019). identifying financial distress firms: a case study on property and real estate companies listed in indonesian stock exchange. jurnal manajemen indonesia, 19(3), 292-297. retrieved from https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/2532 el-ansari, o., & bassam, l. (2019). predicting financial distress for listed mena firms. international journal of accounting and financial reporting, 9(2), 51-75. https://doi.org/10.5296/ijafr.v9i2.14542 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.652 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.12.009 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x https://doi.org/10.1002/9781118267806 https://doi.org/10.1108/ijlma-04-2018-0078 https://doi.org/10.1016/j.bar.2005.09.001 https://doi.org/10.2307/2490171 https://doi.org/10.1016/0378-4266(93)90030-h https://doi.org/10.1108/03074351311323455 https://doi.org/10.1007/s11156-018-0716-7 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/10418 https://doi.org/10.1108/raf-06-2014-0059 https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/2532 https://doi.org/10.5296/ijafr.v9i2.14542 bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 603 elbannan, m. a. (2021). on the prediction of financial distress in emerging markets: what matters more? empirical evidence from arab spring countries. emerging markets review, 47(2), 100806. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100806 farooq, u., jibran qamar, m. a., & haque, a. (2018). a three-stage dynamic model of financial distress. managerial finance, 44(9), 1101–1116. https://doi.org/10.1108/mf07-2017-0244 finishtya, f. c. (2019). the role of cash flow of operational, profitability, and financial leverage in predicting financial distress on manufacturing company in indonesia. jurnal aplikasi manajemen, 17(1), 110–117. https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.01.12 fitzpatrick, p. j. (1934). american accounting association. the accounting review, 9(4), 337340. garcía, c. j., & herrero, b. (2021). female directors, capital structure, and financial distress. journal of business research, 136(11), 592–601. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.07.061 geng, r., bose, i., & chen, x. (2015). prediction of financial distress: an empirical study of listed chinese companies using data mining. european journal of operational research, 241(1), 236–247. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.08.016 gunawan, a. w., assagaf, a., sayidah, n., & mulyaningtyas, a. (2020). financial distress di bumn indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, leverage dan cash flow operation terhadap financial distress pada perusahaan bumn. ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 3(2), 226–243. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4135 gunawan, b., pamungkas, r., & susilawati, d. (2016). perbandingan prediksi financial distress menggunakan model altman, grover dan zmijewski. journal of accounting and investment, 18(1), 119-127. https://doi.org/10.18196/jai.18164 habib, a., costa, m. d., huang, h. j., bhuiyan, md. b. u., & sun, l. (2018). determinants and consequences of financial distress: review of the empirical literature. accounting & finance, 60(s1), 1023–1075. https://doi.org/10.1111/acfi.12400 hosmer, d. w., & lemeshow, s. (2005). logistic regression, conditional. encyclopedia of biostatistics. https://doi.org/10.1002/0470011815.b2a10030 hossain, md. a., hossain, md. s., & jahan, n. (2018). predicting continuance usage intention of mobile payment: an experimental study of bangladeshi customers. asian economic and financial review, 8(4), 487–498. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.84.487.498 jaafar, m. n., muhamat, a. a., alwi, s. f. s., karim, n. a., & rahman, s. binti a. (2018). determinants of financial distress among the companies practise note 17 listed in bursa malaysia. international journal of academic research in business and social sciences, 8(11), 800-801. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4956 kristanti, f. t., rahayu, s., & huda, a. n. (2016). the determinant of financial distress on indonesian family firm. procedia social and behavioral sciences, 219, 440–447. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.018 lau, a. h.-l. (1987). a five-state financial distress prediction model. journal of accounting research, 25(1), 127–138. https://doi.org/10.2307/2491262 lee, j. e., glasscock, r., & park, m. s. (2016). does the ability of operating cash flows to measure firm performance improve during periods of financial distress? accounting horizons, 31(1), 23–35. https://doi.org/10.2308/acch-51594 lemmon, m. l., & zender, j. f. (2010). debt capacity and tests of capital structure theories. journal of financial and quantitative analysis, 45(5), 1161–1187. https://doi.org/10.1017/s0022109010000499 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100806 https://doi.org/10.1108/mf-07-2017-0244 https://doi.org/10.1108/mf-07-2017-0244 https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.01.12 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.07.061 https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.08.016 https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4135 https://doi.org/10.18196/jai.18164 https://doi.org/10.1111/acfi.12400 https://doi.org/10.1002/0470011815.b2a10030 https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.84.487.498 https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4956 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.018 https://doi.org/10.2307/2491262 https://doi.org/10.2308/acch-51594 https://doi.org/10.1017/s0022109010000499 bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 604 masduki, u., efriadi, a. r., & ermalina, e. (2019). kemampuan model zscore dan model springate dalam memprediksi financial distress bpr multi artha sejahtera. jurnal manajemen dan keuangan, 8(1), 68–79. https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1156 maulana, a. (2021). menperin sebut industri manufaktur jadi kontributor pdb terbesar di indonesia. retrieved from https://www.unpad.ac.id/2021/09/menperin-sebut-industrimanufaktur-jadi-kontributor-pdb-terbesar-di-indonesia/ maulida, i. s., moehaditoyo, s. h., & nugroho, m. (2018). analisis rasio keuangan untuk memprediksi financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2014-2016. jurnal ilmiah administrasi bisnis dan inovasi, 2(1), 180–194. https://doi.org/10.25139/jai.v2i1.1149 mburu, e. w. (2018). determinants of financial distress of non-financial firms listed at the nairobi securities exchange. thesis. university of nairobi. mokhova, n., & zinecker, m. (2013). liquidity, probability of bankruptcy and the corporate life cycle: the evidence from czech republic. international journal of globalisation and small business, 5(3), 189-208. https://doi.org/10.1504/ijgsb.2013.054912 mselmi, n., lahiani, a., & hamza, t. (2017). financial distress prediction: the case of french small and medium-sized firms. international review of financial analysis, 50, 67– 80. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.02.004 nurhayati, n., mufidah, a., & kholidah, a. n. (2017). the determinants of financial distress of basic industry and chemical companies listed in indonesia stock exchange. review of management and entrepreneurship, 01(2), 19-26. retrieved from https://journal.uc.ac.id/index.php/rome/article/view/605 parker, s., peters, g. f., & turetsky, h. f. (2002). corporate governance and corporate failure: a survival analysis. corporate governance: the international journal of business in society, 2(2), 4–12. https://doi.org/10.1108/14720700210430298 platt, h. d., & platt, m. b. (2002). predicting corporate financial distress: reflections on choice-based sample bias. journal of economics and finance, 26(2), 184–199. https://doi.org/10.1007/bf02755985 poston, k. m., harmon, k., & gramlich, j. d. (2011). a test of financial ratios as predictors of turnaround versus failure among financially distressed firms. journal of applied business research (jabr), 10(1), 41-56. https://doi.org/10.19030/jabr.v10i1.5962 razia, b., larkham, p., & thurairajah, n. (2019). risk assessment and risk engagement in the construction industry within conflict zones. proceedings of the 35th annual arcom conference, 2-4 september 2019, leeds, uk. association of researchers in construction management (arcom) rettobjaan, v. f. c. (2020). analysis of financial ratios for predicting bankruptcy in smes listed on pefindo25. journal of management and business, 19(2), 15-22. https://doi.org/10.24123/jmb.v19i2.466 ross, s.a., westerfield, r.w., & jaffe, j.f. (2013). corporate finance. 10th edition. mcgrawhill, irwin, new york. setyawan, f., burhanudin, b., & widayanti, r. (2018). analisis financial distress sebagai prediktor delisting pt berau coal energy tbk. jurnal manajemen dan keuangan, 7(1), 1–9. https://doi.org/10.33059/jmk.v7i1.466 sun, j., li, h., huang, q.-h., & he, k.-y. (2014). predicting financial distress and corporate failure: a review from the state-of-the-art definitions, modeling, sampling, and featuring approaches. knowledge-based systems, 57(3), 41–56. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2013.12.006 timmermans, m. (2014). u.s. corporate bankruptcy predicting models. school of economics and management tilburg university. https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1156 https://www.unpad.ac.id/2021/09/menperin-sebut-industri-manufaktur-jadi-kontributor-pdb-terbesar-di-indonesia/ https://www.unpad.ac.id/2021/09/menperin-sebut-industri-manufaktur-jadi-kontributor-pdb-terbesar-di-indonesia/ https://doi.org/10.25139/jai.v2i1.1149 https://doi.org/10.1504/ijgsb.2013.054912 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.02.004 https://journal.uc.ac.id/index.php/rome/article/view/605 https://doi.org/10.1108/14720700210430298 https://doi.org/10.1007/bf02755985 https://doi.org/10.19030/jabr.v10i1.5962 https://doi.org/10.24123/jmb.v19i2.466 https://doi.org/10.33059/jmk.v7i1.466 https://doi.org/10.1016/j.knosys.2013.12.006 bukhori, kusumawati, & meilani prediction of financial distress in manufacturing companies: … journal of accounting and investment, 2022 | 605 volkov, a., benoit, d. f., & van den poel, d. (2017). incorporating sequential information in bankruptcy prediction with predictors based on markov for discrimination. decision support systems, 98(6), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.dss.2017.04.008 widhiari, n. l. m. a., & merkusiwati, n. k. l. a. (2015). pengaruh rasio likuiditas, leverage, operating capacity, dan sales growth terhadap financial distress. e-jurnal akuntansi, 11(2), 456-469. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/11061 yirgu, t. (2017). the determinants of financial distress: empirical evidence from banks in ethiopia. addis ababa uiversity libraries https://doi.org/10.1016/j.dss.2017.04.008 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/11061 internal control 1 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 1 hal:1-10 issn: 1411-6227 internal control peran dan perkembangannya oleh : alek murtin abstrak perhatian terhadap pentingnya internal control dalam organisasi berjalan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan fungsi internal control yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan organisasi, dimulai dengan adanya internal check, kemudian internal control system, internal control structure dan terakhir adalah internal control-integrated framework. internal control system sempat berkembang beberapa tahun di indonesia yang selanjutnya digantikan oleh internal control structure yang digunakan dalam standar profesional akuntan publik sampai dengan sekarang. dari berbagai bentuk perkembangan tersebut, memberikan peranan yang sangat besar dalam membantu para manajer organisasi dalam meningkatkan reliabilitas data, mendeteksi dan mengawasi berbagai kegiatan perusahaan, mencegah terjadinya berbagai penyimpangan serta membantu audit internal dan eksternal dalam melaksanakan pemeriksaan. dengan demikian internal control dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mencapai tujuan organisasi. key word : internal control, internal check, reliabilitas data, tujuan organisasi sejarah dan peran internal control dalam menjalankan kegiatannya, manajer sebagai agent dari para pemegang saham (principal) memerlukan suatu cara untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. hal tersebut benar-benar diperlukan karena para pengelola organisasi tidak dapat mengawasi semua kegiatan bawahannya secara langsung dan setiap waktu sehingga dibutuhkan suatu sistem yang melekat (inherent) dalam setiap kegiatan perusahaan bahkan dalam struktur organisasi yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi. pada perkembangan awal, sekitar tahun 1940-an, para akuntan publik dan organisasi profesi audit internal amerika serikat mempublikasikan beberapa laporan yang berupa petunjuk dan standar yang memiliki hubungan erat dengan pemeriksaan internal control perusahaan yang selanjutnya lebih dikenal dengan internal check yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam organisasi. pada tahun 1978 the commission on auditor’s responsibilities yang dikenal dengan nama cohen commission, yang dibentuk oleh aicpa, merekomendasikan bahwa 2 setiap manajemen perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang disertai dengan sistem pengendalian intern (internal control system) yang dimiliki oleh perusahaan. bentuk dan penerapan internal control dikaji secara terus menerus selaras dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi. perkembangan selanjutnya the national commission on fraudulent financial reporting yang dikenal juga dengan nama treadway commission yang berdiri tahun 1985, yaitu sebuah komisi yang bertugas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk memberikan rekomendasi serta solusinya. pada tahun 1987 komisi tersebut memberikan rekomendasi bahwa setiap organisasi diminta memberikan perhatian yang lebih banyak lagi terhadap internal control organisasi dengan perluasan perhatian pada lingkungan pengendalian (control environment), kode etik (codes of conduct), kompetensi (competent), komite audit (audit committees), dan fungsi tujuan pemeriksaan internal. selanjutnya istilah sistem pengendalian intern (internal control system) berubah menjadi struktur pengendalian intern (internal control structure). pada bulan september tahun 1992, committee of sponsoring organization of the treadway commission (coso) mengeluarkan sebuah isu perkembangan baru struktur pengendalian intern yaitu internal control-integrated framework, yang merupakan peningkatan dari konsep struktur pengendalian intern. integral control-frame work ini lebih mempertinggi tingkat integrasi dari internal control organisasi dan peningkatkan dalam perlindungan terhadap aset organisasi. pada masa ini di indonesia baru dikenal sistem pengendalian intern yang selanjutnya diubah menjadi struktur pengendalian intern yang digunakan oleh ikatan akuntan indonesia dalam standar profesional akuntan publik di indonesia. struktur pengendalian intern pengendalian (control) adalah suatu konsep yang relevan pada semua sistem yang melekat dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. proses pengendalian secara luas merupakan salah satu dasar dari fungsi manajemen (henry minztberg 1975). manajemen berkewajiban untuk membangun dan melaksanakan internal control dalam seluruh rangkaian sistem organisasi dan sistem informasi untuk menjamin bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan. keputusan yang diambil oleh manajemen dalam setiap kegiatan merupakan suatu hal yang mendasar bagi keberhasilan manajemen. pengendalian yang efektif memungkinkan bagi manajemen untuk memanfaatkan segala sumberdaya perusahaan secara efektif, untuk memenuhi tanggungjawabnya serta untuk meningkatkan reliabilitas (tingkat kepercayaan) dan pemanfaatan informasi yang diperoleh. disamping itu, internal control memberikan manfaat bagi manajemen untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap fungsi dari sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dengan bantuan dari internal auditor dan eksternal auditor. hal tersebut sangat penting bagi eksternal auditor untuk memahami dan mempertimbangkan tingkat efektifitas internal control perusahaan untuk menilai resiko audit pada perusahaan yang diperiksa, artinya akan lebih kecil kemungkinannya bagi organisasi yang memiliki internal control yang buruk untuk memperoleh hasil pemeriksaan dengan “pendapat wajar tanpa syarat”. 3 internal control yang efektif dalam suatu organisasi akan memberikan jaminan bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. internal control juga merupakan suatu ukuran dari tingkat pengendalian dan keamanan internal organisasi, sehingga disebut juga sebagai internal control structure atau struktur pengendalian intern (spi). struktur memiliki arti bahwa fungsi internal control melekat dalam setiap struktur organisasi perusahaan. jika struktur pengendalian intern berjalan dengan baik dan efektif maka semua kegiatan, sumberdaya organisasi, dan data dapat dimonitor dan dikendalikan. struktur pengendalian intern mendapat perhatian yang sangat besar oleh para akuntan karena sebagai kunci penggunaan sistem informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. para akuntan harus berperan aktif dalam membangun dan mereview rerangka pengendalian melalui pembuatan desain sistem informasi untuk menjamin bahwa struktur pengendalian intern direncanakan dengan baik dan dapat digunakan untuk pemeriksaan akuntan. sebagai contoh desain yang baik adalah perhitungan-perhitungan yang dilakukan dalam kegiatan klerikal dilakukan dengan tepat serta dapat ditelusurnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan untuk kepentingan pemeriksaan. internal control merupakan suatu proses yang dapat berfungsi secara efektif apabila didukung oleh pimpinan organisasi, manajemen, dan seluruh personil dalam organisasi. internal control yang didesain oleh manajemen organisasi memiliki tujuan sebagai berikut: 1. tercapainya efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional organisasi. 2. reliabilitas (dipercayanya) laporan keuangan. 3. kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan organisasi. tujuan internal control yang kedua yaitu reliabilitas laporan keuangan sangat tergantung pada proses transaksi yang didesain dalam sistem informasi akuntansi. tujuan yang pertama dan ketiga berkaitan dengan sistem operasi perusahaan. esensi dari kedua tujuan tersebut adalah untuk menjamin bahwa setiap personil dan fungsi dalam organisasi mematuhi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh manajemen serta setiap kegiatan dilakukan secara efektif, artinya merupakan upaya yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi atau unit organisasi dan secara efisien artinya dengan menggunakan segala sumberdaya organisasi yang ada secara optimal. untuk mencapai tujuan internal control bukanlah suatu hal yang mudah, karena banyak hambatan yang akan dihadapi oleh organisasi, salah satunya adalah perubahan peraturan perpajakan, perkembangan teknologi yang sangat cepat, resiko internal dan eksternal organisasi. komponen struktur pengendalian intern untuk mencapai tujuan struktur pengendalian intern yang efektif, maka harus didukung oleh semua komponen struktur pengendalian intern, yang terdiri dari lima komponen, yaitu: 1. lingkungan pengendalian (control environment) 2. penilaian resiko (risk assesment) 3. aktivitas pengendalian (control activities) 4 4. informasi dan komunikasi (information and communication) 5. pengawasan (monitoring) setiap perusahaan membutuhkan semua elemen struktur pengendalian intern sesuai dengan kondisi organisasi untuk menjamin berjalannya internal control dalam setiap kegiatan organisasi. tinggi rendahnya tingkat penerapan masing-masing komponen sangat dipengaruhi oleh ukuran organisasi (perusahaan), kompleksitas perusahaan, jenis perusahaan, filosofi manajemen, serta budaya perusahaan. sebagai contoh untuk perusahaan kecil, lima komponen pengendalian mungkin cukup diterapkan secara informal saja, sedangkan untuk perusahaan besar membutuhkan penerapan yang lebih formal dan terstruktur untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai, demikian pula dengan pengaruh lingkungan penerapan teknologi. 1. komponen control environment. setiap perusahaan harus memahami tingkat kekuatan lingkungan pengendalian internalnya. lingkungan pengendalian adalah suatu kondisi dalam organisasi yang memiliki pengaruh terhadap pengendalian dan kesadaran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar dari semua komponen struktur pengendalian intern lainnya. hal ini menyangkut sikap dan kesadaran dari pimpinan perusahaan, komite audit, manajer, pemilik perusahaan dan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan perusahaan terhadap pencapaian tujuan perusahan. lingkungan pengendalian ini terdiri dari tujuh sub komponen yang terdiri dari. a. filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen. b. integritas dan nilai etika. c. komitmen untuk kompeten. d. komite audit. e. struktur organisasi. f. penetapan wewenang dan tanggungjawab. g. praktik dan kebijakan sumberdaya manusia. a. filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen. manajemen harus berupaya keras untuk menciptakan lingkungan atau budaya yang dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan penyajian laporan keuangan dan berbagai kesalahan lainnya. upaya pertama adalah menyusun filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen perusahaan yang baik. komponen ini merupakan suatu kehendak manajemen untuk melakukan tindakan yang positif. tindakan ini berupa perilaku yang etis sesuai dengan kode etik profesi atau etika personal, yang dibangun secara formal melalui ketentuan etika perusahaan, yang menekankan pada pentingnya internal control, perlakuan dan perhatian yang adil kepada pegawai. b. integritas dan nilai etika. perilaku tidak etis dari manajer dan pegawai lainnya memiliki dampak yang tidak mendukung berfungsinya keseluruhan struktur pengendalian intern, karena dapat menimbulkan pengaruh negatif yang sangat besar dalam penegakkan kejujuran dalam proses pelaporan keuangan. setiap perusahaan publik maupun non publik harus membuat suatu panduan etika tertulis mengenai ketentuan yang memandu arah yang baik bagi manajemen, bawahan dan pegawai. manajemen harus melakukan 5 tindakan yang proaktif untuk menjamin bahwa semua pegawai menyadari ketentuan etika perusahaan dan tanggungjawabnya. c. komitmen untuk kompeten. perusahaan harus merekrut pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya untuk mendorong inisiatif dan kreatifitas serta tanggap terhadap perubahan-perubahan. selanjutnya departemen yang membutuhkan pegawai baru harus memilih dan menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya. d. komite audit. pimpinan perusahaan harus membentuk komite audit yang anggotanya terpisah dari kepengurusan pimpinan atau manajer puncak. komite audit ini berperan secara aktif dalam mengawasi kegiatan, kebijakan, dan praktik serta pelaporannya, juga bertindak sebagai penghubung antara pimpinan dan auditor eksternal serta internal. anggota auditor internal juga dapat memberikan kontribusi lain berupa memiliki kemampuan untuk mendeteksi kekurangan sistem pengendalian dan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dengan lebih dini. e. struktur organisasi. struktur organisasi merupakan identifikasi dari rerangka hubungan formal organisasi untuk mencapai tujuan. pusat pertanggungjawaban dan hubungan pelaporan juga digambarkan dalam bagan struktur organisasi. f. penetapan wewenang dan tanggungjawab. otorisasi merupakan hak untuk memberikan perintah kepada subordinat atau bawahan berdasarkan garis formal organisasi. tanggungjawab merupakan suatu kewajiban untuk melakukan tugas kewajiban dan akan diperhitungkan mengenai keberhasilan atau kegagalan yang dicapai. metode yang digunakan dalam penetapan otorisasi dan tanggungjawab memiliki dampak yang sangat besar bagi unit organisasi yang bersangkutan dalam mencapai tujuan organisasi. g. praktek dan kebijakan sumberdaya manusia. praktik dan kebijakan sumberdaya manusia ini berkaitan dengan rekruitmen pegawai organisasi dalam hal orientasi, training, motivasi, evaluasi, promosi, kompensasi, konsultasi atau nasehat, pemberhentian dan perlindungan terhadap tenaga kerja. tingkat efektifitas dari pengelolaan sumberdaya manusia dapat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi kegiatan operasi perusahaan dan untuk memelihara integritas data. 2. komponen penilaian resiko. semua perusahaan memiliki ukuran, struktur, jenis industri, dan setiap perusahaan memiliki resiko internal dan eksternal. resiko merupakan berbagai bentuk ancaman dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan. jika memungkinkan pimpinan organisasi dilibatkan secara langsung dalam penilaian resiko. pengkondisian awal untuk penilaian resiko memberikan kontribusi dalam penentuan tujuan organisasi yang dapat dicapai. penilaian resiko dalam struktur pengendalian intern terdiri dari a) mengidentifikasi dan menganalisis resiko relevan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi, b). menyusun rencana untuk menentukan bagaimana mengelola resiko yang dihadapi. 3. komponen aktivitas pengendalian. setiap perusahaan harus membuat aktivitas pengendalian khusus berupa kebijakan dan prosedur untuk membantu manajemen dalam menjamin bahwa manajemen telah memberikan arahan yang tepat. untuk 6 memenuhi tujuan tersebut, aktivitas pengendalian tertentu diarahkan untuk menghadapi resiko tertentu yang telah diidentifikasi selama penilaian resiko. subkomponen dari komponen kegiatan pengendalian ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kegiatan yang berkaitan dengan proses informasi yang dibagi lagi menjadi pengendalian umum terhadap seluruh kegiatan organisasi dan pengendalian aplikasi yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi tertentu. 4. komponen komunikasi dan informasi. informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga setiap pegawai dapat menggunakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. sistem informai yang baik adalah yang dapat membantu manajemen dalam menjamin bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. manfaat utama dari sistem informasi akuntansi yaitu membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan. sistem informasi akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk mencatat, memproses, meringkas dan melaporkan transaksi perusahaan sesuai kejadian dan kondisinya dan menjaga aset atau kekayaan, hutang dan equity perusahaan. semua informasi harus dikomunikasikan secara efektif dalam organisasi kepada semua pegawai yang membutuhkan. fungsi sistem informasi akuntansi yang baik yaitu dapat mengkomunikasikan informasi sesuai standar penyusunan laporan, ketentuan kebijakan, laporan akuntansi dan keuangan manual serta memorandum. informasi juga dapat dikomunikasikan secara lisan, melalui grafik, dan secara elektronik. langkah-langkah yang diambil oleh manajemen seperti membuat saluran terbuka untuk komunikasi, memberi kesempatan komunikasi dari bawah ke pimpinan puncak juga merupakan suatu ide yang baik. 5. komponen monitoring. tujuan dari monitoring adalah untuk menilai kualitas dari sistem pengendalian intern setiap saat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang terus menerus secara terpisah maupun gabungan. contoh dari kegiatan monitoring yang terus menerus seperti mengawasi pegawai dalam kegiatan sehari-hari, dan kegiatan monitoring secara terpisah seperti kegiatan pe-meriksaan yang dilakukan secara periodik. kegiatan monitoring berkelanjutan dan secara terpisah dapat dilakukan oleh internal dan eksternal audit. penilaian terhadap struktur pengendalian intern dan catatan akuntansi paling baik dilakukan oleh auditor. auditor internal adalah auditor yang ditetapkan oleh perusahaan yang berfungsi untuk menilai kegiatan perusahaan dan menguji serta mengevaluasi efektivitas internal control secara independen dan mengusulkan alternatif-alternatif kegiatan yang efisien dan efektif. auditor eksternal secara periodik melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara independen laporan keuangan perusahaan. eksternal audit juga dapat memberikan informasi kepada manajer mengenai tingkat efektifitas internal control dan pendapatnya terhadap laporan keuangan organisasi. meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui penerapan struktur pengendalian intern yang baik, namun hal tersebut belum menjamin hilangnya berbagai resiko atau ancaman yang menghambat manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. resiko atau risk eksposure mungkin berasal dari internal maupun eksternal perusahaan seperti pegawai, pelanggan, 7 computer hacker, kejahatan dan tindakan lainnya. resiko berubah setiap saat sesuai kondisi, termasuk ketika memperkenalkan teknologi komuni-kasi baru yang canggih dan restrukturisasi. untuk mendesain struktur pengendalian intern yang baik akuntan dan pembuat sistem harus dapat menilai resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuan. penilaian resiko termasuk di dalamnya adalah mengidentifikasi resiko yang relevan, tingkat resiko dan mengelola resiko dengan mengusulkan prosedur pengendalian yang efektif. tipe-tipe resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah: a. unintentional error. kesalahan mungkin timbul ketika menginput data, seperti input nama konsumen atau nomor, dapat juga terjadi ketika pemrosesan data, ketika pegawai klerikal keliru mengentri data kuantitatif, seperti nilai rupiah, unit persediaan dan lain-lain. kesalahan ini sering terjadi dan biasanya terjadi secara random. tetapi kesalahan tersebut dapat juga terjadi secara konstan apabila kesalahan timbul akibat dari kesalahan dalam pembuatan program dalam mengeksekusi data. akibat dari kesalahan ini data menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. kesalahan yang tidak konstan terjadi karena pegawai kurang memahami tugasnya, kelelahan, ceroboh, dan kurang diawasi. b. deliberate error. deliberate error sama dengan kecurangan atau penipuan yaitu suatu tindakan untuk mengambil manfaat secara tidak adil dan tidak sah. penyimpangan mungkin terjadi ketika menginput data, selama pem-rosesan, atau ketika output dihasilkan. kecurangan ini dapat pula berupa pencurian dari aset perusahaan. c. unintentional losses of asset. asset perusahaan mungkin dapat hilang atau salah penempatan secara tidak sengaja. seperti contoh mungkin terjadi persediaan yang diterima dari suplier disimpan pada gudang yang salah. d. thefs of asset. asset perusahaan mungkin hilang dicuri oleh pihak luar perusahaan, seperti pencuri yang membobol pintu perusahaan dan mengambil barang berharga milik perusahaan, tetapi mungkin juga kasir membawa kas yang diterimanya melalui surat atau pegawai mengambil peralatan milik perusahaan. e. breaches of security (pelanggaran peraturan). seseorang yang tidak berwenang mungkin dapat mengakses laporan keuangan dalam komputer. kejahatan komputer (hacker) dapat terjadi dengan membobol komputer perusahaan melalui komputer lain, karyawan mengintip daftar laporan gaji, demikian juga jika pesaing dapat mengakses rencana pemasaran perusahaan. f. acts of violent and natural disaster (tindakan menyimpang dan bencana alami). tindakan yang dapat merusak aset perusahaan, termasuk data. hal ini dapat terjadi ketika perusahaan akan menghentikan kegiatan perusahaan karena bangkrut, akibatnya karyawan mungkin melakukan sabotase terhadap fasilitas komputer seperti menghancurkan data konsumen. walaupun tindakan kasar dapat dilakukan oleh pihak luar, hal inipun dapat dilakukan oleh pegawai. kerusakan aset perusahaan juga dapat terjadi bukan karena tindakan manusia tetapi diakibatkan oleh bencana yang sifatnya alami seperti kebakaran dan kebanjiran dan hal inipun harus diantisipasi oleh organisasi sebelum terjadi. 8 untuk menghadapi berbagai resiko tersebut perlu dianalisis tingkat ancaman dari masing-masing resiko. tingkat ancaman dari masing-masing resiko dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: a. frekuensi. lebih sering sesuatu terjadi maka semakin tinggi tingkat resikonya. perusahaan yang memiliki frekuensi penjualan yang sangat tinggi memiliki tingkat resiko kesalahan yang besar dalam entri data penjualan. toko swalayan memiliki resiko yang besar akibat pencurian dengan cara “ngutil”. b. vulnerability (mudah dilanggar). semakin mudah sesuatu dilanggar maka semakin tinggi tingkat resikonya. kas memiliki tingkat yang paling tinggi terhadap resiko pencurian karena mudah disembunyikan dan dibawa. penggunaan telepon yang berlebihan sulit untuk diawasi karena tidak mungkin untuk selalu diawasi setiap saat. c. size (ukuran). semakin tinggi nilai rupiah suatu asset maka resiko kehilangan akan semakin besar. data piutang dagang memiliki resiko yang tinggi karena berkaitan dengan nilai aset yang dimiliki serta hutang dari para konsumen. tingkat resiko yang tinggi dapat terjadi secara bersamaan, misalnya frekuensi transaksi penjualan tunai yang sangat tinggi dan dalam jumlah yang besar memiliki resiko frekuensi, kerentanan dan nilai yang besar sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih intensif. meskipun struktur pengendalian intern telah dibuat secara baik dan resiko telah dinilai dengan tepat masih perlu dipetimbangkan faktor-faktor kondisi yang berasal dari lemahnya struktur organisasi perusahaan yang juga dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi seperti berikut ini: a. collusion (kolusi). kondisi frustasi atau kekecewaan dalam perusahaan harus disadari oleh perusahaan dapat menimbulkan terjadinya kolusi: yaitu berupa kerjasama dua atau lebih dari pegawai untuk tujuan kecurangan. kolusi dapat juga terjadi antara pegawai perusahaan dengan pihak luar perusahaan. tanpa sistem pengendalian yang baik tindakan kolusi ini sangat sulit untuk dicegah. b. lack of enforcement (hilangnya kekuatan pemaksa). setiap perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur, tetapi mungkin tidak dilaksanakan karena kurangnya tingkat tekanan atau pemaksaan dan pengawasan dari pimpinan organisasi. sebagai contoh, seorang pegawai yang memiliki kebiasaan mencuri mungkin tidak dituntut karena tidak terdeteksi, boleh jadi perusahaan mungkin mencegah adanya pencurian dengan menggunakan ukuran keamanan yang lemah, sehingga lemahnya pengawasan perusahaan mendorong tindakan yang merugikan. c. computer crime (kejahatan komputer). kejahatan komputer dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. sabotase terhadap komputer termasuk sebagai kejahatan langsung, dan akses data tanpa otorisasi yang berwenang termasuk kejahatan tidak langsung. pertimbangan pengendalian terhadap masalah yang ditimbulkan oleh teknologi sistem informasi berbasis komputer memanipulasi dan mentransformasikan data dengan sangat akurat. dengan berbagai manfaat dari penggunaan komputer juga terdapat 9 beberapa masalah yang dapat ditimbulkannya sehingga diperlukan beberapa pengendalian terhadap komputer dengan beberapa alasan sebagai berikut. a. processing is concentrated. dalam sistem manual proses data dilakukan oleh pegawai klerikal pada masing-masing departemen dengan memisahkan fungsi penerimaan, pencatatan dan operasi. masing-masing pegawai dapat me-lakukan cross check antar bagian untuk mendeteksi kesalahan dalam proses pencatatan. dalam sistem komputer pemrosesan data dilakukan oleh komputer, beberapa kegiatan dalam unit organisasi yang ada pada sistem manual dihilangkan, konsekuensinya terjadi kehilangan proses deteksi atau cros check terhadap terjadinya kesalahan dan penyimpangan, ketika terjadi transsaksi yang tidak diotorisasi, perubahan intsruksi program dan pencurian asset. b. audit trail may be undetermined. dihilangkannya beberapa kegiatan dalam pencatatan menyebabkan kemampuan penelusuran (trail) terhadap bukti transaksi semakin berkurang dalam sistem informasi yang berbasis komputer. dokumen sumber mungkin tidak digunakan, seperti ketika order penjualan diterima melalui telepon dan langsung dientri kedalam terminal komputer, jurnal dan catatan lainnya mungkin juga tidak digunakan ketika terjadi transaksi karena secara otomatis dilakukan oleh komputer. banyak manfaat efisiensi dari sistem berbasis komputer, tetapi memiliki konsekuensi negatif yaitu kesulitan dalam penelusuran bukti jika terjadi kecurangan. c. human judgement is bypassed. komputer melakukan kegiatan sesuai instruksi program secara buta, yang tentunya tanpa adanya kebijakan. akibatnya kecil kemungkinan adanya kesempatan bagi seseorang untuk melihat kesalahan, membaca data atau mengamati tahap-tahap pemrosesan data. tanpa program pengendalian dan review terhadap hasil dari proses komputer, kesalahan transaksi dan penyimpangan data akan lepas dari pengawasan. d. data are stored device-oriented, rather than humen oriented, forms. dalam sistem informasi yang berbasis komputer data disimpan dalam magnetic disk atau dalam optical media, hal ini sangat berbeda dengan sistem manual yang menyimpan data dalam kertas dan ingatan manusia. akibatnya timbul kelemahan yaitu pertama, data tidak tampak karena tidak berada dalam kertas, untuk melihat kembali data yang dihasilkan. kedua data yang disimpan dalam magnetic disk dan optical media sangat mudah untuk dihapus, sehingga mudah sekali untuk hilang. ketiga, rusaknya satu alat saja dari komponen komputer dapat menyebabkan kehilangan data yang sangat besar, dan terakhir dengan sistem komputer data sangat mudah diakses oleh orang yang tidak berwenang, terutama dalam jaringan (network). e. computer equipment is powerful but complex and vulnerable. melalui proses komputer kesalahan dapat menyebar melalui file dan laporan secara cepat ke segala bagian organisasi, dan karena kompleksitasnya dapat membingungkan karyawan. kebingungan tersebut dapat juga disebabkan karena mudah terjadi kerusakan. meskipun kerusakan komputer dapat segera diperbaiki tetapi penghentian kegiatan operasi tetap akan terjadi. 10 simpulan pada kenyataannya, pengendalian intern mengalami perkembangan dan penyempurnaan seiring dengan semakin kompleksnya kondisi suatu perusahaan dan lingkungan. dimulai pada awal 1940-an internal control diperkenalkan sampai yang terakhir yaitu tahun 1992. isu perkembangan baru internal control diperkenalkan oleh coso. coso mengeluarkan konsep tentang struktur pengendalian intern yang terdiri dari lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. internal control akan terus berkembang dengan perubahan lingkungan organisasi, terutama perubahan teknologi informasi yang akan menciptakan masalah pengendalian baru. referensi aicpa. 1994. internal control element of coordinate systems and its importance to management and independent public accountant, special report by the committee of auditing procedures aicpa , new york. boyton, william c., kell walter g. 1996. modern auditing, new york, sixth ed, john willey & sons inc. david t. otley. 1980. “the contingency theory of management accounting: achievement and prognosis”, accounting organization and society, vol 5, no. 4, pp 513 428. henry mintzberg. 1975. “the manager’s job: folklore and fact”, harvard business review, july aug , pp 30 46. iiai. 1994. standar profesional akuntan publik, bp-stie ykpn, yogyakarta. thomas a.ratcliffe. 1998. “audits of credit unions”, cpa journal, vol. 68, may, issue 5, pp. 54. wilkinson, joseph w., cerullo michael j. 1997. accounting information system, third edition, john willey & sons inc. journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper does the income of the chief executive officer affect the quality of corporate financial statements? an evidence from industrial firms in vietnam quyen thuc doan1*, tran thi nguyet nga2, le thi men3, and susilo nur aji cokro darsono4 abstract research aims: this study examines the relationship between the ceos’ income and the quality of financial statements of industrial firms listed on the ho chi minh stock exchange (hsx) during the three years from 2018 to 2020. design/methodology/approach: this study investigated the influence of ceos’ characteristics, particularly their income, on the quality of financial statements of listed firms in the vietnamese industry by using features of information quality proposed by the international accounting standards board (iasb). ordinary least squares (ols), random effects model (rem), fixed effects model (fem), and feasible generalized least squares (fgls) regressions were applied for empirical examinations. research findings: the results of this study demonstrated that a ceo’s income positively affected the quality of corporate financial statements. additionally, the analysis results confirmed the positive correlation between the firm’s size and the quality of disclosed reports, consistent with prior studies. however, this study uncovered that big4 auditors did not influence the quality of financial statements. theoretical contribution/originality: this study contributes to the literature by providing a comprehensive perspective on the assessment of corporate financial statements quality and examining its association with the ceo’s income in the context of an emerging economy. practitioner/policy implication: the study is useful for investors and other financial statement users to assess the quality of corporate financial statements through the ceo’s profile; it also contributes as a scientific basis for firms to adjust the compensations offered to their ceos. research limitation: this study was limited by looking at the mono-directional impact of the ceo’s income on the financial statement quality. the following studies need a larger sample of industries and countries to strengthen the research findings. also, further studies can broaden their perspectives to investigate the multidimensionality of this relation. keywords: ceo; income; quality; financial statement; vietnam; compensation introduction along with the advance of the capital markets, the quality of corporate financial statements, especially that of publicly listed firms, becomes one of the top concerns of firms’ stakeholders, either internal or external affiliation: 1 faculty of accounting, trade union university, hanoi, vietnam 2 faculty of accounting and auditing, university of finance – marketing, ho chi minh city, vietnam 3 faculty of accounting and auditing, university of finance and accountancy, quang ngai, vietnam 4 department of economics, faculty of economic and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia *correspondence: quyendt@dhcd.edu.vn doi: 10.18196/jai.v24i2.18140 citation: doan, q. t., nga, t. t. n., men, l. t., & darsono, s. n. a. c. (2023). does the income of the chief executive officer affect the quality of corporate financial statements? an evidence from industrial firms in vietnam. journal of accounting and investment, 24(2), 587599. article history received: 11 mar 2023 revised: 04 apr 2023 accepted: 12 apr 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=juqvjbeaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=juqvjbeaaaaj&hl=en mailto:quyendt@dhcd.edu.vn http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.18140 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/18140 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.18140&domain=pdf doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 588 parties, due to its weight in the decision-making process (hsu & yang, 2022). on the one hand, it is widely believed that the credibility of the financial statements content is greatly influenced by the firm’s governance, especially the ceo, who is the legal representative and takes charge of all business activities (altarawneh et al., 2022). in fact, however, ceos do not always play in the interest of the firm’s owners but also in their favor (gan et al., 2020). they can abuse their operational power to manipulate the earnings management process by falsifying the business data, affecting the transparency and truthfulness of the disclosed financial statements (altarawneh et al., 2022). besides, many studies indicate that ceos’ behaviors are dominated by their characteristics, e.g., age, genders, work experience/expertise, tenure, and compensations, such as bonus contracts, stock options, and other long-term benefits (altarawneh et al., 2022; bao et al., 2021; brockman et al., 2017; huang et al., 2012). scholars also claim that these figures have a significant impact on firms’ performance and can be used to predict the transparency and accuracy of firms’ financial reporting (nguyen et al., 2021b; khuong et al., 2019; thu et al., 2018), though they could not reach a consensus on how ceo’s characteristics contribute to the quality of financial reporting (habib & hossain, 2013; mustapha et al., 2021). on the other hand, it is common to use measures based on accounting profitability to gauge the ceos’ performance, incentivizing them to take an interest in reported accounting numbers (habib & hossain, 2013). consequently, many indicators related to earnings quality are used to reflect the quality of firms’ financial statements (dechow et al., 2010), e.g., accruals quality, earnings management behaviors or forecasts, or the restatements of financial statements (altarawneh et al., 2022; bao et al., 2021; brockman et al., 2017; jiang et al., 2013; huang et al., 2012;). nevertheless, the primary drawback of these measures is that they cannot comprehensively assess the actual quality of firms’ financial statements, in other words, their multidimensional nature. hence, this study examines the influence of ceos’ characteristics, particularly their income, on the quality of financial statements of listed firms in the vietnamese industry by using features of information quality proposed by the international accounting standards board (iasb). indeed, linking executive income to the company's performance is a common practice to align goals. nonetheless, this practice may encourage executives to manipulate the firm’s performance. this link between executive income and accounting irregularities has been observed to be linear. nevertheless, it is essential to note that there is mixed evidence on the relationship between executive compensation and financial irregularities (low quality), as shown in various studies (e.g., bergstresser & philippon, 2006; soepriyanto et al., 2022; erickson et al., 2006; harris & bromiley, 2007). most of this evidence has been documented in developed countries like the united kingdom, the united states, and australia. however, there is a paucity of evidence in emerging countries, such as vietnam or indonesia, due to the lack of disclosure requirements on executive income (wahyuni et al., 2020). consequently, this study aims to fill the gap and investigate whether executive compensation leads to accounting irregularities in vietnam, a developing country. by doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 589 doing so, this study will extend our understanding of how executive compensation can affect the quality of financial reporting in a different setting and how executive income can affect financial irregularities (for more details, see oehmichen, 2018). further, this study contributes to the literature by providing a comprehensive perspective on the assessment of corporate financial statements quality and examining its association with the ceo’s income in the context of an emerging economy. the study is also useful for investors and other financial statement users to assess the quality of corporate financial statements through the ceo’s profile; it also contributes as a scientific basis for firms to adjust the compensations offered to their ceos. the remainder of this study is structured as follows. section 2 presents the related literature and develops hypotheses. section 3 describes the sample data, the variable measurements, and the empirical model used in the study. then, section 4 explains regression results and discussions. lastly, section 5 indicates some study conclusions, recommendations, and limitations. literature review the international organization for standardization (iso) – iso 9000:2005 defines “quality as the degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements.” also, the purpose of the financial statements is to deliver high-quality financial information related to a firm’s business activities that are useful for the making-decision process of existing and potential investors and creditors (weygandt & kimmel, 2022). given the importance of providing high-quality financial reports, the key issue is measuring this quality realistically (shahwan, 2008; azwardi, 2021). the fact is that there exists a strong bias to use accounting measures of corporate performance as the standards to gauge the ceos’ efficiency, motivating them to pay more attention to reported accounting information (habib & hossain, 2013). moreover, several studies have applied the conceptual framework of fasb and iasb since the 1980s to gauge the quality of either financial reporting or financial statements (mita et al., 2020; ahmad et al., 2022). for example, jonas and blanchet (2000) determined the quality of financial reporting through the use of disclosed financial information and the provision of shareholder/investor protection, which is considered the first paper to employ this approach. mcdaniel et al. (2002), choi and suh (2019), and kabwe (2023) exploited the accounting comparability of financial reports, which is estimated by output-based measures, as the proxy for financial reporting quality. however, these studies focused on some aspects and did not consider the multidimensionality of financial reporting quality. further, according to the “conceptual framework for financial reporting” issued by iasb in 2018, the extent to which disclosed financial information is qualified and useful for making decisions in practice depends on its qualitative characteristic. several theories refer to the impacts of a firm’s governance characteristics on corporate performance; one widely used is the agency theory. this theory addresses the potential conflicts between the principals, commonly shareholders and debt holders, and the agents, such as its senior executives, especially when they are separated individuals and doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 590 have different goals. when conflicts of interest between them occur, the agents directly in charge of business operations are less likely to act in the owners' best interests but try to enhance personal wealth by manipulating the firm’s earnings. subsequently, the principals’ attempts for real-time supervision cause additional costs, including supervision costs, bonding costs, and extra losses due to increased risk premiums, usually called agency costs (jensen & meckling, 1976). besides, the asymmetric information theory suggests that the information asymmetry existing between a firm’s representatives, usually ceos, and other stakeholders, e.g., shareholders and external investors, can be considered a type of agency cost and may harm the firm’s performance. to minimize these costs, it is fundamental to eliminate the senior executives’ personal motives by providing them with appropriate incentives through improved income, bonuses, and other attractive long-term benefits (armstrong et al., 2010a; bao et al., 2021). many researchers have focused on the extent to which ceos’ characteristics matter to the quality of corporate financial statements; still, they failed to reach a consensus (habib & hossain, 2013; mustapha et al., 2021), either directly or indirectly through corporate performance. some studies identified a positive relationship between them. for example, armstrong et al. (2010b) claim that ceos with higher incentives for equity-based holdings and compensation are less likely to perform accounting irregularities. also, nguyen et al. (2021a) stated that high incentives for ceos’ equity-based compensation strengthen the connection between ceos’ personalities and earnings quality proxies. benmelech et al. (2010) asserted that combined compensation, including stock-based performance and cash flow-based bonuses, provokes ceos to make costly efforts (through choosing suboptimal investment options) and reveal bad news about investment opportunities in the future, which eventually maximize the firm value. coherently, gan et al. (2020) suggest that when bonus contracts offered to ceos include non-financial performance measures, equity-based compensation efficiently aligns managerial efforts and actions with the firm’s long-term value. demerjian et al. (2012) found that higher ceo expertise leads to better accruals estimation, regardless of measures for earnings quality, resulting in higher faithfulness of earnings reporting. brockman et al. (2017) also suggest that ceos with more internal experience issue more voluntary and precise earnings forecasts, reflecting higher quality of financial reporting. in addition, pierk (2020) contends that new ceos’ overconfidence reduces earnings big baths regardless of the turnover type, managerial compensation, and corporate governance structure. however, these positive effects were found unstable, even mixed, regarding different aspects of the ceo’s personality. for instance, the review of armstrong et al. (2010a) showed that ceo’s incentives, influenced by the ceo’s expertise and independence, had mixed effects on the properties of corporate governance and the quality of disclosed information. specifically, it found a positive relationship between the outside directors and the earnings informativeness and accounting quality (through lower discretionary accruals and lower frequency of earnings restatements), but a mixed relationship between the proportion of financial experts and the quality of earnings management also forecasts unclear relation between accounting irregularities and ceo’s duality. huang et al. (2012) indicated that ceo’s age positively affected financial reporting quality in general but negatively affected earnings forecasts and financial restatements. habib and doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 591 hossain's (2013) review found that a firm’s financial reporting quality was positively improved by ceo/cfo’s turnover and female ceos but negatively by ceo’s overconfidence that exaggerates optimistic management forecasts and causes earnings management and fraudulent behaviors. in addition, khuong and vy (2017) examined two determinants of timely audit reports or financial statements of listed firms in vietnam. they uncovered that the timeliness of financial reporting had a significant positive relation with the gender diversity of the board but had a negative relation with the ceo’s age. moreover, shekarkhah et al. (2019)’s investigation of listed firms in iran found no significant effect of the ceo’s overconfidence on the financial restatement. bouaziz et al. (2020) also indicated that ceo’s duality and nationality exhibited a significantly positive effect on the quality of financial communication, but the impact of the ceo’s duality and turnover on earnings management was insignificant. furthermore, altarawneh et al. (2022) examined listed firms in malaysia and revealed that different aspects of the ceo’s characteristics had different influences on financial reporting quality reflected by earnings management behavior; specifically, ceo with higher tenure, a broader network, and female ceos were less likely to perform earnings management, while ceo’s expertise and age had no significant effect on discretionary accruals. to the authors’ best knowledge, few studies have investigated the specific impact of a ceo’s income on different aspects of the financial statements quality of listed industrial firms in vietnam so far, excluding some studies on ceo characteristics and corporate performance (khuong & vy, 2017; hang, 2022). it is also noted that the ceo is often titled director or general director in vietnam. according to the enterprise law promulgated by the national assembly in 2020, the ceo is legally responsible for all business activities of the firm and all issues related to providing corporate financial statements. thus, it is believed that the ceos’ characteristics, especially their compensations, significantly influence the quality of corporate financial statements in vietnam. in the extent of this study, the authors focus on investigating the relationship between the ceo’s income and the quality of financial statements. as suggested by previous literature, the study posited the following hypothesis: h1: the ceo’s income positively affects the quality of corporate financial statements. research method this study focused on the influence of ceo characteristics on the quality of listed firms’ financial statements in the industrial sector. the sample was constructed with firm-year observations, in which the data on the ceo’s personalities, including income, gender and duality, and other firm-specific variables, including firm size, leverage, and big4 auditors, were extracted from the annual financial statements of industrial firms listed on the ho chi minh stock exchange (hsx) during the three years, from 2018 to 2020. besides, this study exploited the iasb’s perspective on the usefulness of financial information and the measurement suggested by mcdaniel et al. (2002), choi and suh (2019), and kabwe (2023) to identify and assess the quality of financial statements. the detailed process of doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 592 collecting the qualitative characteristics of financial information is described in the next section. the linear regression model for panel data is structured as follows: qualityit = β0 + β1incomeit + β2sizeit + β3big4it + εit …(1) for i = 1, 2, …, n and t = 1, 2, 3. in this study, the quality of financial statements (quality) was based on the qualitative characteristics of financial reporting proposed by iasb. as mentioned in the previous section, the quality of reported financial information has two primary characteristics – relevance and truthful presentation, and some complementary characteristics. the study then employed the measurement designed by mcdaniel et al. (2002), choi and suh (2019), and kabwe (2023) to quantify this qualitative information. particularly, the quality of financial information was estimated by 21 items under five qualitative characteristics: relevance, faithful representation, comparability, understandability, and timeliness. according to these authors, verifiability should not be considered because it requires observers to have different and independent understandings about the neutral manner of disclosed information; if the evaluator is not an independent auditor or a competent person, it is difficult to measure this characteristic. moreover, the authors made the difference to adapt the specific conditions of vietnam. specifically, some items were not collected or tended to have no impact in vietnam, e.g., notes on the balance sheet and income statement, the number of the glossary pages, adjusted data of previous accounting periods, so the authors excluded these criteria. eventually, there remained 17 items to measure the quality of financial statements: four items related to the appropriateness (r1–r4), five items related to the faithful presentation (f1-f6), three items related to the understandability (u1-u3), four items related to comparability (c1c4), and one item related to timeliness (t). all of them were assessed by a five-point rating scale, with 1 for the lowest level and 5 for the highest level of each item. the detailed descriptions are shown in error! reference source not found. the ceo’s income (income), known as ceo’s compensations, was identified by the natural logarithm of ceos’ total income each year, as armstrong et al. (2010b) suggested. on the one hand, many studies suggest that improving ceos’ compensations can mitigate agency issues, reducing their personal incentives to manipulate earnings or restate reported information (armstrong et al., 2010b; habib & hossain, 2013). on the other hand, some scholars argue that higher income ratios offered to powerful ceos may accidentally support their actions of lowering the quality of financial reporting for their bigger personal benefits (bao et al., 2021). firm size (size) was measured by the natural logarithm of total assets at the yearend, as suggested by minh et al. (2022), nguyen and wong (2021), nguyen et al. (2020b), ha and tran-dang (2020), and nguyen (2018). in this regard, larger firms are more apparent to society than smaller firms; thus, they tend to spend fixed costs to maintain internal auditing procedures for provisioning financial statements to improve the quality of their reports and disclose more non-financial information to gain legitimacy and social doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 593 encouragement. the authors, therefore, expect a positive influence of the firm size on the quality of financial reporting. the dummy variable big4 is set equal to 1 if any big-4 audit firms audit the firm’s financial statements in the fiscal year t, or 0 otherwise, as suggested by ha and tran-dang (2020), huang et al. (2012), and jiang et al. (2013). according to these studies, firms that meet the requirements of big-4 auditors and analyst forecasts are less likely to perform earnings manipulation. thus, the authors expect a positive coefficient on big4. εit is the error term that contains both idiosyncratic error term uit and unobserved firmspecific characteristics σit, such that εit = uit + σit. depending on the assumption of the unobserved firm-specific characteristics term, σit, the authors can run two different linear regressions with the panel data: a random effects model (rem) with the assumption that σit varies across time, or a fixed effects model (fem) if σit does not change over time. the independent variables should be irrelated to the error term to avoid correlation problems (nguyen et al., 2019). the authors also run the pooled ordinary least squares (ols) regression to consider the specific time effect because this method does not distinguish a firm’s characteristics and time trends. if the assumptions of homoscedasticity and the exogeneity are violated, this study uses the feasible generalized least squares (fgls) regression to correct the model errors. result and discussion descriptive statistics the statistical descriptions of the research sample of 89 industrial firms listed on hsx are shown in table 1. the results demonstrated a remarkable discrepancy in the sample's firm-specific properties among industrial firms. particularly, while the highest income paid to the ceo was over vnd 1.01 billion per year (the natural logarithm value was 4.382), the lowest income paid was only about vnd 0.08 billion per year (the natural logarithm value was 9.460). also, the biggest firm had a size value of 11.329, while the value of the smallest firm was only 5.303. however, the quality of the financial statements of listed firms in the sample was relatively similar. the variable quality had a mean value of 58.38, with a standard deviation of only 6.27, meaning most sample firms gained aboveaverage scores. table 1 descriptive statistics variable obs mean std. dev. max min quality 30 58.38 6.27 72 43 income 30 6.918 7.155 9.460 4.382 size 30 8.496 9.213 11.329 5.303 big4 30 1 0 in table 2, the correlation test revealed that all pairwise coefficients were less than 0.5, affirming no correlation between variables. besides, it is noted that the vif value is an important indicator to identify the possibility of multicollinearity in the model; if this value doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 594 is greater than 10, multicollinearity is more likely to exist (gujarati et al., 2017). the results showed that all vif coefficients were small and less than 2, implying no serious multicollinearity. table 2 correlation matrix variable quality income size big4 vif quality 1 income 0.32 1 1.14 size 0.46 0.3 1 1.24 big4 0.19 0.28 0.4 1 1.23 empirical findings the regression results by fgls estimation demonstrated the inconsistent impact of each factor on the firm’s financial statements quality (table 3). the coefficient of income was positive and statistically significant at a 10% significance level. it denotes that the ceos’ income enhances the quality of the report only at the 10% significance level, not in any case. on the one hand, this result is coherent with plenty of previous studies, such as armstrong et al. (2010b), habib and hossain (2013), and nguyen et al. (2021a), which confirm the positive relationship between ceos’ characteristics and the quality of the financial report. on the other hand, the result posed by fgls estimation is not robust with other models. particularly, while using ols estimation, the coefficient of income was also positive and statistically significant at any significance level; this variable’s coefficients in fem and rem were totally insignificant. thus, the study supports that the positive influence of ceo’s compensation properties is unstable, based on other external factors, e.g., the firm’s growth opportunities (nguyen et al., 2020a), types of compensation (benmelech et al., 2010; chen et al., 2021; gan et al., 2020), and auditors’ efforts (chen et al., 2021). thus, the posited hypothesis was accepted. table 3 the regression results variables ols fem rem fgls income 3.368*** (3.52) -0.623 (-0.68) 0.581 (0.70) 0.813* (1.86) size 4.583*** (6.89) 5.363*** (2.91) 5.122*** (5.60) 5.186*** (13.29) big4 -0.345 (-0.42) -2.141 (-1.40) -0.803 (-0.79) -0.217 (-0.62) constant -27.506*** -1.328 -7.373 -13.021** model fit (f statistics/ wald’s test) 28.87*** 2.96*** 36.17*** 211.55*** hausman’s test 10.99*** modified wald’s test 790*** wooldridge’s test 257.653*** note: ols: ordinary least squares model; fem: fixed effects model; rem: random effects model; fgls: feasible generalized least squares model. the t-statistic value is in ( ). ***, **, and * represent the 1%, 5%, and 10% significance levels, respectively. doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 595 among firm-specific factors, the firm’s size significantly positively affected the quality of financial statements at any significance level. this result is consistent with the aforementioned arguments and expectation that larger firms attract more public attention to their business activities and social responsibilities, encouraging them to perform more honest and intensive information (tran et al., 2021; nguyen et al., 2021b; nguyen et al., 2020b). contrastingly, the coefficient of dummy variable big4 was negative, however insignificant at any significance level. hence, the study could not identify whether being audited by big 4 auditing firms impact the quality of firms’ financial statements. this finding contradicts some previous studies’ evidence, such as huang et al. (2012) and ha and tran-dang (2020). through these results, this study contributes to the literature on how analysts, creditors, and investors link corporate financial information to ceo compensation compared to common accounting-based measures (choi & suh, 2019). furthermore, this study provides new evidence on the role of tying ceo compensation to disclosure, better-motivating managers to enhance the company's value in the long run. conclusion the fast-paced development of economic globalization and capital markets urges the public to focus on the quality of disclosed financial statements and the behaviors of senior executives. although a long record of studies has focused on the correlation between the corporate board’s characteristics, especially the ceos’, and the reported information quality, few of them noticed the individual effect of a ceo’s income. moreover, most previous studies used quantitative measures to evaluate the qualitative properties of financial information disclosure, which lacked comprehensiveness and suitability for emerging countries. therefore, this study took advantage of qualitative characteristics of financial reporting proposed by iasb and the measurement designed by mcdaniel et al. (2002), choi and suh (2019), and kabwe (2023) to quantify the quality of reported financial information. the study examined the relationship between the ceos’ income and the quality of financial statements of industrial firms listed on the ho chi minh stock exchange (hsx) during the three years from 2018 to 2020. the authors used different linear regression models (pooled ols, rem, and fem) and statistical tests to check the results’ robustness and identify the regression errors, then employed the fgls estimation to cover these flaws. the main finding contributes to the empirical evidence that the ceo’s income positively affected the quality of corporate financial statements. nevertheless, the authors clearly demonstrate that this positive effect was unstable due to external factors, such as the estimation methods, types of compensation offered to ceos, and their incentives related to personal benefits and the firm’s prospects. additionally, the analysis results confirm the positive correlation between the firm’s size and the quality of disclosed reports, consistent with prior studies. however, the authors found that the quality of financial statements was not influenced by big 4 auditors, which is unexpected from some previous literature. doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 596 despite these contributions, the study could not avoid some limitations. generally, most quantitative models require large datasets to build the objectiveness and credibility of the regression results (bansal & corley, 2011), which can be an obvious challenge for emerging countries due to data constraints. thus, the authors had to reduce the sample size to ensure the balance of the panel data. other studies can use a larger sample comprising different industries and countries to strengthen the robustness and representativeness of the research findings. besides, due to the authors’ perspective, the study merely focused on the mono-directional impact of the ceo’s income on the financial statement quality. however, several studies have mentioned the reverse, or even causal, effect between these aspects, e.g., choi and suh (2019) and cheng and farber (2008). further studies can broaden their perspectives to investigate this relation's multidimensionality and add other factors (e.g., refers to rahmawati et al., 2021; darsono et al., 2022a; darsono et al., 2022b; tran et al., 2023). references ahmad, y. y., subroto, b., & atmini, s. (2022). the role of political connections in the relationship between managerial ability and fraudulent financial statements. journal of accounting and investment, 23(3), 431-445. https://doi.org/10.18196/jai.v23i3.14493 altarawneh, m., shafie, r., ishak, r., & ghaleb, b. a. a. (2022). chief executive officer characteristics and discretionary accruals in an emerging economy. cogent business &amp; management, 9(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2021.2024117 armstrong, c. s., guay, w. r., & weber, j. p. (2010a). the role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting. journal of accounting and economics, 50(2-3), 179-234. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.10.001 armstrong, c. s., jagolinzer, a. d., & larcker, d. f. (2010b). chief executive officer equity incentives and accounting irregularities. journal of accounting research, 48(2), 225-271. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2009.00361.x azwardi, a. (2021). determinants of internet financial reporting quality. modern economics, 30(1), 6-12. https://doi.org/10.31521/modecon.v30(2021)-01 bansal, p., & corley, k. (2011). from the editors—the coming of age for qualitative research: embracing the diversity of qualitative methods. academy of management journal, 54, 233-237. https://doi.org/10.5465/amj.2011.60262792 bao, m. x., cheng, x., smith, d., & tanyi, p. (2021). ceo pay ratios and financial reporting quality. global finance journal, 47, 100506. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100506 benmelech, e., kandel, e., & veronesi, p. (2010). stock-based compensation and ceo (dis)incentives. the quarterly journal of economics, 125(4), 1769-1820. https://doi.org/10.1162/qjec.2010.125.4.1769 bergstresser, d., & philippon, t. (2006). ceo incentives and earnings management. journal of financial economics, 80(3), 511-529. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.10.011 bouaziz, d., salhi, b., & jarboui, a. (2020). ceo characteristics and earnings management: empirical evidence from france. journal of financial reporting and accounting, 18(1), 77110. https://doi.org/10.1108/jfra-01-2019-0008 brockman, p., campbell, j. l., lee, h. s., & salas, j. m. (2017). ceo experience and financial reporting quality: evidence from management forecasts. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3077698 https://doi.org/10.18196/jai.v23i3.14493 https://doi.org/10.1080/23311975.2021.2024117 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.10.001 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2009.00361.x https://doi.org/10.31521/modecon.v30(2021)-01 https://doi.org/10.5465/amj.2011.60262792 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100506 https://doi.org/10.1162/qjec.2010.125.4.1769 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.10.011 https://doi.org/10.1108/jfra-01-2019-0008 https://doi.org/10.2139/ssrn.3077698 doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 597 chen, d., wang, f., & xing, c. (2021). financial reporting fraud and ceo pay-performance incentives. journal of management science and engineering, 6(2), 197-210. https://doi.org/10.1016/j.jmse.2020.07.001 cheng, q., & farber, d. b. (2008). earnings restatements, changes in ceo compensation, and firm performance. the accounting review, 83(5), 1217-1250. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.5.1217 choi, h., & suh, s. (2019). the effect of financial reporting quality on ceo compensation structure: evidence from accounting comparability. journal of accounting and public policy, 38(5), 106681. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2019.106681 darsono, s. n. a. c., wong, w.-k., nguyen, t. t. h., & wardani, d. t. k. (2022a). the economic policy uncertainty and its effect on sustainable investment: a panel ardl approach. journal of risk and financial management, 15(6), 254. https://doi.org/10.3390/jrfm15060254 darsono, s. n. a. c., wong, w.-k., tran thai ha, n., jati, h. f., & dewanti, d. s. (2022b). good governance and sustainable investment: the effects of governance indicators on stock market returns. advances in decision sciences, 26(1), 69-101. https://doi.org/10.47654/v26y2022i1p69-101 dechow, p. m., ge, w., & schrand, c. (2010). understanding earnings quality: a review of the proxies, their determinants and their consequences. journal of accounting and economics, 50, 344-401. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001 demerjian, p. r., lev, b., lewis, m. f., & mcvay, s. e. (2012). managerial ability and earnings quality. the accounting review, 88(2), 463-498. https://doi.org/10.2308/accr-50318 erickson, m., hanlon, m., & maydew, e. l. (2006). is there a link between executive equity incentives and accounting fraud? journal of accounting research, 44(1), 113143. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2006.00194.x gan, h., park, m. s., & suh, s. (2020). non-financial performance measures, ceo compensation, and firms’ future value. journal of business research, 110, 213-227. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.002 gujarati, d., porter, d., & gunasekar, s. (2017). basic econometrics: mcgraw. ha, n. t. t., & tran-dang, m. t. (2020). does audit quality influence firm value? an empirical evidence from listed firms in vietnam. paper presented at the international conference on finance, accounting and auditing, hanoi. habib, a., & hossain, m. (2013). ceo/cfo characteristics and financial reporting quality: a review. research in accounting regulation, 25(1), 88-100. https://doi.org/10.1016/j.racreg.2012.11.002 hang, n. p. t. (2022). the impact of governance characteristics on the corporate performance: evidence from vietnamese non-financial listed companies. international journal of operations and quantitative management, 28(1), 242-258. harris, j., & bromiley, p. (2007). incentives to cheat: the influence of executive compensation and firm performance on financial misrepresentation. organization science, 18(3), 350-367. https://doi.org/10.1287/orsc.1060.0241 hsu, y.-l., & yang, y.-c. (2022). corporate governance and financial reporting quality during the covid-19 pandemic. finance research letters, 47, 102778-102778. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102778 huang, h.-w., rose-green, e., & lee, c.-c. (2012). ceo age and financial reporting quality. accounting horizons, 26(4), 725-740. https://doi.org/10.2308/acch-50268 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1016/j.jmse.2020.07.001 https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.5.1217 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2019.106681 https://doi.org/10.3390/jrfm15060254 https://doi.org/10.47654/v26y2022i1p69-101 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001 https://doi.org/10.2308/accr-50318 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2006.00194.x https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.002 https://doi.org/10.1016/j.racreg.2012.11.002 https://doi.org/10.1287/orsc.1060.0241 https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102778 https://doi.org/10.2308/acch-50268 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 598 jiang, f., zhu, b., & huang, j. (2013). ceo's financial experience and earnings management. journal of multinational financial management, 23(3), 134-145. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2013.03.005 jonas, g. j., & blanchet, j. (2000). assessing quality of financial reporting. accounting horizons, 14(3), 353-363. https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.3.353 kabwe, m. (2023). assessment of financial reporting quality in a developing country using nice qualitative characteristics measurement. international journal of finance and accounting, 8(1), 1-22. https://doi.org/10.47604/ijfa.1753 khuong, n. v., & vy, n. t. x. (2017). ceo characteristics and timeliness of financial reporting of vietnamese listed companies. vnu journal of science: economics and business, 33(5e). https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4127 khuong, n. v., ha, n. t. t., & thu, p. a. (2019). the relationship between real earnings management and firm performance: the case of energy firms in vietnam. international journal of energy economics and policy, 9(2), 307-314. mcdaniel, l., martin, r. d., & maines, l. a. (2002). evaluating financial reporting quality: the effects of financial expertise vs. financial literacy. the accounting review, 77(s1), 139-167. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.139 minh, t. d. t., hong, p. t. t., & anh, l. t. (2022). do corporate social responsibilities support its financial performance? evidence of the listed firms in vietnam. jurnal ekonomi &amp; studi pembangunan, 23(1), 1-20. https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.14187 mita, a. f., siregar, s. v., anggraita, v., & amarullah, f. (2020). value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 21(3). https://doi.org/10.18196/jai.2103165 mustapha, u. a., rashid, n., abdullahi, s., & obasi, r. o. (2021). the influence of ceo characteristics on financial reporting quality in nigerian non-financial listed companies. journal of contemporary issues in business and government, 27(2), 117-122. https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.015 nguyen, t. h., vu, q. t., nguyen, d. m., & le, h. l. (2021a). factors influencing corporate social responsibility disclosure and its impact on financial performance: the case of vietnam. sustainability, 13(15), 8197. https://doi.org/10.3390/su13158197 nguyen, t. t. h. (2018). the optimal debt rate of vietnamese enterprises. banking technology review, 2(4), 93-108. nguyen, t. t. h., & wong, w.-k. (2021). do state ownership and business environment explain corporate cash holdings? empirical evidence from an emerging country. asian academy of management journal of accounting and finance, 17(1), 1-33. https://doi.org/10.21315/aamjaf2021.17.1.1 nguyen, t. t. h., moslehpour, m., vo, t. t. v., & wong, w.-k. (2020b). state ownership and risk-taking behavior: an empirical approach to get better profitability, investment, and trading strategies for listed corporates in vietnam. economies, 8(2), 46. https://doi.org/10.3390/economies8020046 nguyen, t. t. h., vo, t. t. v., phung, a. t., & le, t. h. a. (2019). institutional environment, government ownership and firm profitability: empirical evidence from vietnam. academy of accounting and financial studies journal, 23(3), 1-11. nguyen, t. t. h., wong, w.-k., phan, g. q., tran, d. t. m., & moslehpour, m. (2021b). corporate valuation spurred by information transparency in an emerging economy. annals of financial economics, 16(03). https://doi.org/10.1142/s2010495221500111 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2013.03.005 https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.3.353 https://doi.org/10.47604/ijfa.1753 https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4127 https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.139 https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.14187 https://doi.org/10.18196/jai.2103165 https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.015 https://doi.org/10.3390/su13158197 https://doi.org/10.21315/aamjaf2021.17.1.1 https://doi.org/10.3390/economies8020046 https://doi.org/10.1142/s2010495221500111 doan, nga, men, & darsono does the income of the chief executive officer affect … journal of accounting and investment, 2023 | 599 nguyen, t. t., duong, c. m., & narendran, s. (2020a). ceo profile and earnings quality. review of quantitative finance and accounting, 56(3), 987-1025. https://doi.org/10.1007/s11156-020-00916-7 oehmichen, j. (2018). east meets west—corporate governance in asian emerging markets: a literature review and research agenda. international business review, 27(2), 465-480. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.09.013 rahmawati, e., fadlurrahman, n., & azzahra, f. s. (2021). the effect of corporate governance mechanism on intellectual capital disclosure of high ic-intensive companies in indonesia and malaysia. journal of accounting and investment, 23(1), 3348. https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.10650 shahwan, y. (2008). qualitative characteristics of financial reporting: a historical perspective. journal of applied accounting research, 9(3), 192-202. https://doi.org/10.1108/09675420810919748 shekarkhah, j., nikravesh, m., & adlzadeh, m. (2019). managerial overconfidence and financial restatement. international journal of economic research, 16(2). soepriyanto, g., kuncoro, e. a., zudana, a. e., & averine, l. (2022). does executive compensation affect accounting irregularities? evidence from listed firms in indonesia. sage open, 12(3), 215824402211111. https://doi.org/10.1177/21582440221111109 thu, p. a., khanh, t. h. t., ha, n. t. t., & khuong, n. v. (2018). perceived audit quality, earnings management and cost of debt capital: evidence from the energy listed firms on vietnam’s stock market. international journal of energy economics and policy, 8(6), 120-127. tran, l. t. h., tu, t. t. k., nguyen, t. t. h., nguyen, h. t. l., & vo, x. v. (2021). annual report narrative disclosures, information asymmetry and future firm performance: evidence from vietnam. international journal of emerging markets, aheadof-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/ijoem-08-2020-0925 tran, t. k., truong, m. t., bui, k. t., duong, p. d., huynh, m. v., & nguyen, t. t. (2023). firm risk and tax avoidance in vietnam: do good board characteristics interfere effectively? risks, 11(2). https://doi.org/10.3390/risks11020039 wahyuni, e. t., nindya, a., soepriyanto, g., avianti, i., & azhar, z. (2020). firm characteristics, corporate governance and management compensation disclosure: evidence from indonesia. pertanika journal of social science and humanities, 28(2), 745762. weygandt, j. j., & kimmel, p. d. (2022). financial accounting with international financial reporting standards, 5th edition: wiley. https://doi.org/10.1007/s11156-020-00916-7 https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.09.013 https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.10650 https://doi.org/10.1108/09675420810919748 https://doi.org/10.1177/21582440221111109 https://doi.org/10.1108/ijoem-08-2020-0925 https://doi.org/10.3390/risks11020039 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper level of corporate social responsibility disclosure and financial performance: a case study in ho chi minh city, vietnam dinh phung tran1, phan thu hang nguyen2, and susilo nur aji cokro darsono3 abstract research aims: this study examines the influence of firm size, firm age, current ratio, and type of audit company on the corporate social responsibility disclosure level and its impact on the financial performance of listed enterprises in vietnam. design/methodology/approach: financial data were collected from the annual reports of 109 enterprises listed on the ho chi minh city stock exchange, vietnam, from 2016 to 2020. this research employed the random effects model (rem), fixed effects model (fem), and feasible generalized least squares (fgls) to deal with the drawbacks of the regression models, as mentioned. research findings: the findings support the positive influence of firm size, firm age, and the type of auditing firm on the level of csr information disclosure of listed manufacturing enterprises. also, the extent of csr disclosure positively affected financial performance, confirming the positive relationship between csr disclosure level and financial performance. theoretical contribution/originality: this study contributes to governance theory by expanding and combining stakeholder and legitimacy theories with criteria for measuring the level of csr disclosure in the vietnamese context. therefore, the study results are a valuable reference for theorists who tirelessly pursue the csr topic. practitioner/policy implication: this study proposes recommendations for practitioners who should focus on enhancing the level of csr disclosure to generate more benefits and result in better financial performance. also, policy implications should be raising the senior managers’ awareness of the level of csr disclosure, firm size, firm age, and type of audit and establishing a stable legal framework for the level of csr disclosure in line with international standards and practices. research limitation/implication: the sample data were only collected from manufacturing companies listed on ho chi minh stock exchange, and the analyzed content and measurement of the level of csr disclosure primely relied on the enterprises’ annual reports. keywords: financial performance (fp); ho chi minh city stock exchange (hose); level of corporate social responsibility disclosure (level of csr disclosure) introduction corporate social responsibility (csr) is an extensive concept that involves community, environment, information transparency, accountability, affiliation: 1 faculty of finance and accounting, saigon university, vietnam 2 faculty of business administration, saigon university, vietnam 3 department of economics, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: susilonuraji@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i1.15832 citation: tran, d. p., nguyen, p. t. h., & darsono, s. n. a. c. (2022). level of corporate social responsibility disclosure and financial performance: a case study in ho chi minh city, vietnam. journal of accounting and investment, 24(1), 187204. article history received: 11 aug 2022 revised: 10 sep 2022 accepted: 10 nov 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57209856840 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57209856840 https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ https://economics-feb.umy.ac.id/ mailto:susilonuraji@gmail.com https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15832 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.15832&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15832 tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 188 business ethics, and sustainability (argenti, 2016; gond et al., 2010; minh et al, 2022). csr is also an integral part of the strategy to achieve the organization’s goals (omran and ramdhony, 2015). subsequently, the issues of csr attract the concerns of not only the researchers but also the enterprises’ senior executives. specifically, there is a total number of studies related to csr, csr disclosure, and the level of csr disclosure worldwide. besides, under the stakeholders’ pressure, more and more enterprises have implemented csr and disclosed information about their social responsibility. however, the level of information disclosure is still low in practice. for example, the study of alshannag and basah (2016) stated that the level of social responsibility disclosure of listed enterprises in jordan was only 34.1%. many empirical studies have also been carried out to identify what affects the level of csr disclosure. for instance, bayoud et al. (2012) and masoud and vij (2021) in the context of libya, lu et al. (2017) for forestry companies in china, issa (2017) in the united arab emirates, and salehi et al. (2019) in iranian. regardless of differences in methods and data samples, they found that an enterprise’s characteristics, such as size, years of operation, current ratio, and auditing firm, positively influenced the level of csr disclosure. also, previous studies, such as kumar and kumar (2018), platonova et al. (2016), and yeganeh and barzegar (2014), also revealed a positive relationship between enterprises’ level of csr disclosure and firm performance (fp). in vietnam, enterprises’ social responsibility activities, disclosure, and disclosure levels have received academic and practical attention in recent years. for example, several studies have indicated that csr disclosure levels remain very low (vu and pratoomsuwan, 2019; thuy, 2019; huong et al., 2019). hang et al. (2020) and quyen et al. (2021) also uncovered that firm size, age, and type of auditing firm positively affected the level of csr disclosure. however, few studies focus on the influence of csrd on fp. to the best of our knowledge, there is only one related research by nguyen et al. (2021b). they collected information from the annual reports of enterprises listed on the vietnamese stock market in 2019. they examined the relationship between csrd and some financial performance indicators (such as roa and roe) and concluded that csr disclosure level affected both roa and roe. however, the drawback of this research is that they only used crosssectional data for their sample. to provide more credible evidence of this correlation, the current researchers employed panel data extracted from the annual reports of enterprises listed on the ho chi minh stock exchange (hose) from 2016 to 2020. generally, foreign and domestic studies have shown that csr is vital for enterprises in the modern economy; it is of great interest to the enterprise and its stakeholders (hang et al., 2020). disclosure of csr information has also become one of the crucial contents in corporate annual reports. however, the research findings on the level of csr disclosure and its influence on fp are inconsistent because of different contexts, approaches, and data samples. therefore, the objectives of this study are to (1) identify the determinants of the level of csr disclosure and fp of enterprises listed on hose; (2) measure the influence of these determinants on the level of csr disclosure; (3) measure the influence of level of csr disclosure on fp of enterprises listed on hose; (4) propose some recommendations to strengthen csrd. further, the research results provide empirical evidence on the determinants of the level of csr disclosure and its impact on fp in the tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 189 case of an emerging country. thus, this study enriches the theory of csr and gives valuable recommendations to administrators in the decision-making process to improve csr in general and the level of csr disclosure in particular, especially in developing countries. literature review and hypotheses development theory the world business council on sustainable development states, “corporate social responsibility is a continuous commitment that contributes to economic development while improving the quality of life of employees and their families, as well as of the community and society.” (aras and crowther, 2009). according to moravcikova et al. (2015), a csr report is an internal and external document that enterprises use to show their csr efforts and influence on the environment and the community. in addition, an enterprise’s csr efforts can fall into four categories: environmental, ethical, charitable, and economic practices. csr reports are typically presented in a digital format for easy distribution, but they can also be printed and presented directly to stakeholders. the layout of a csr report can also range from a simple text document to a designed, visually stimulating package. disclosure of social responsibility information through csr reports is a way for enterprises to communicate to stakeholders about their csr implementation. however, the measurement of csr implementation and csr disclosure can be done in various ways, such as through reputation indexes (cravens et al., 2003), corporate rankings, content analysis, and surveys. specifically, the content analysis method collects information from the corporate annual reports published in different media. this method encodes content regarding selected criteria to quantify csr disclosure, commonly used in studies on the level of csr disclosure or sustainable development. two different perspectives exist on financial results. some scholars refer to corporate financial performance as the efficiency of mobilizing, managing, and using capital in the business process. the others consider financial performance as the efficiency of capital mobilization. meanwhile, capital usage and management efficiency are sorted as business efficiency. the financial performance also reflects the relationship between the costs incurred by the business and its acquired economic benefits. according to financial theories, financial performance is a subjective measure of how well a company can use assets from its primary business mode and generate revenue. moreover, accountingbased indicators often evaluate corporate financial performance, e.g., return on total assets (roa), return on equity (roe), and return on sales (ros), which is essential for all people who use the information to make decisions (tseng et al., 2020; khuong et al., 2019; nguyen et al., 2019; khuong et al., 2019). furthermore, this research is based on stakeholder and legitimacy theories. stakeholder theory is a theory of organizational governance and business ethics related to tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 190 organizational principles and values (freeman and dmytriyev, 2017; phillips et al., 2019). according to this theory, stakeholders are groups of people interested in the enterprise’s operation, and this theory also helps the researchers to identify the enterprises’ potential stakeholders and their responsibilities towards these stakeholders. meanwhile, legitimacy theory, first mentioned in the study of the german sociologist max weber in 1922, holds that an enterprise’s activities must conform to the values or social norms in which it operates (weber, 1922). if the enterprise does not comply with these social standards, it may lose the community’s support for its activities; more seriously, it may be discontinued. therefore, this study used the legitimacy theory to clarify the enterprises’ responsibility to related parties identified according to the stakeholder theory. the determinants of the level of csr information disclosure according to the legitimacy theory, large enterprises must take care of their social responsibilities and comply with their commitments (reverte, 2008). the larger the enterprise, the more it attracts the stakeholders’ interest, which puts pressure on enterprises to fulfill their information needs (hillman et al., 2001; hillman and keim, 2001). over the past decade, many studies have examined the relationship between firm size and the level of social responsibility disclosure; for example, salehi et al. (2019), bayoud et al. (2012), hang et al. (2020), masoud and vij (2021), issa (2017), and lu et al. (2017). most of these studies concluded that firm size was positively correlated with csr disclosure. thus, this study posited the first hypothesis: h1: firm size positively affects the level of corporate social responsibility disclosure. the firm age refers to the length of time that an enterprise has been in business. as such, the legitimacy of an enterprise increases when it complies with standards and achieves expected values (suchman, 1995). according to the stakeholder theory, enterprises are expected to establish relationships with broader stakeholders as they grow. subsequently, social responsibility disclosure is exploited to publicize the firm’s reputation by increasing stakeholder engagement to gain more benefits (parsa and kouhy, 2007; donaldson and preston, 1995). previous studies, such as bayoud et al. (2012), hang et al. (2020), masoud and vij (2021), and nguyen et al. (2021b), demonstrated a positive relationship between the number of operation years and level of csr disclosure. thus, this study set the second hypothesis: h2: firm age positively affects the level of corporate social responsibility disclosure. enterprises with higher liquidity tend to disclose more csr information and obtain better financial performance since liquidity can increase the chance of accessing new business opportunities requiring more social disclosure (waddock and graves, 1997). according to nguyen et al. (2021b), higher liquidity leads to a higher voluntary level of csr disclosure. ezat and el-masry (2008) also demonstrated a positive relationship between liquidity and tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 191 online reporting. here, the current ratio usually measures liquidity. subsequently, this study proposed the third hypothesis: h3: the current ratio positively affects the level of corporate social responsibility disclosure. the function of independent auditors is to examine and express their opinions on the truthfulness and fairness of the disclosed information. auditors in large auditing firms are generally more cautious than smaller firms and often refuse enterprises with poor financial performance (salehi et al., 2018). similarly, large enterprises are more active in disclosing their social responsibility behaviors to attract more attention from external investors and financial managers (salehi et al., 2018; salehi et al., 2019) and are often audited by large auditing firms. currently, four large auditing firms are commonly known as the big 4. empirical studies have shown that firms certified by the big 4 were more likely to disclose csr information (wuttichindanon, 2017). some studies, e.g., uwuigbe and olusanmi (2011) and uwuigbe and egbide (2012), also concluded a positive association between auditing firms’ size and csr disclosure level. in vietnam, the research by vu and buranatrakul (2018), ngoc (2018), and mai tran and ha tran (2022) showed a positive impact of large auditing firms on csr disclosure. thus, the current researchers expect that the enterprises audited by the big 4 would disclose more csr information. therefore, h4: the auditing firm's type positively affects the corporate social responsibility disclosure level. level of csr disclosure and financial performance previous studies based on stakeholder theory have investigated the association between csr disclosure level and financial performance in different countries, e.g., uwuigbe and egbide (2012), malik (2014), salehi et al. (2019), and minh et al. (2022) in nigeria, indonesia, iran, malaysia, and vietnam. their findings revealed a positive influence of the csr disclosure levels on financial performance measured by accounting-based indicators, such as roa and roe. contrastingly, from the perspective of legitimacy theory, the studies of preston and o'bannon (1997) and andrian and murwaningsari (2021) showed the extent to which an enterprise’s csr disclosure had a negative impact on fp. in vietnam, nguyen et al. (2021a) found that level of csr disclosure positively impacted roa and roe, while strouhal et al. (2015) results did not show any direct linkage with financial performance. accordingly, the researchers expect the following hypothesis: h5: the level of corporate social responsibility disclosure positively affects financial performance. tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 192 the relationship between the factors affecting the level of csr disclosure and the impact of the level of csr disclosure on fp demonstrated in previous literature can be generalized as in figure 1. figure 1 research model research method data and analysis process the panel data were established by collecting information from the annual reports of 109 manufacturing enterprises listed on the ho chi minh stock exchange between 2016 and 2020. the study employed regression analyses to evaluate the impact of determinants on the level of csr disclosure and the impact of the level of csr disclosure on the fp of manufacturing enterprises listed on hsx. depending on the assumption of the unobserved firm-specific factors, uit, the researchers could run two different linear regressions with the panel data. in addition, under the assumption that uit varies across time, the researchers run a random effects model (rem); otherwise, the researchers run a fixed effects model (fem) (baltagi, 2008). as a result, no correlations between independent variables and error terms were found to exclude endogeneity. the researchers also run the ordinary least squares (ols) regression, considering the specific time effect, because ols does not distinguish a firm’s characteristics and its time trend. moreover, in case model violations need to be remedied, the researchers employed the gls estimator to fix the drawbacks of the regression, as mentioned earlier. research models lcsrdit = ß0 + ß1 sizeit + ß2 ageit + ß3 crit + ß4 acit + uit (1) roait = ß0 + ß1 lcsrdit + ß2 drit + uit (2) roeit = ß0 + ß1 lcsrdit + ß2 drit + uit (3) firm size firm age current ratio auditing firm level of corporate social responsibility disclosure total debt/total assets financial performance tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 193 lcrsd presents the level of corporate social responsibility disclosure; size, age, cr, and dr are firm-specific factors: size, age, current ratio, and debt ratio, respectively; roa and roe are indicators of the firm’s financial performance; uit is the error terms. in this study, firm size (size) was measured by the natural logarithm of total assets, as suggested by previous studies, such as salehi et al. (2019), bayoud et al. (2012), and hang et al. (2020). then, firm age (age) was calculated by the number of operation years from the date of the first transaction on a stock market until the last date of 2020. the researchers chose this measurement because current regulations on the compulsory disclosure of csr activities and sustainable development are only applied to listed firms in vietnam (nguyen et al., 2020; nguyen, 2018a). in addition, the current ratio (cr) represents the firm’s liquidity, calculated by the ratio of current assets to current liabilities on the balance sheet, as suggested by hussainey et al. (2011) and hang et al. (2020). besides, this study used the dummy variable ac to classify the size of auditing firms. the value was set to 1 if the auditing firm was the big 4 and 0 if otherwise, as nguyen (2018b) and ha and tran-dang (2020) suggested. moreover, the debt ratio (dr) reflects the firm’s capital structure, determined by dividing total debt by average total assets (nguyen and wong, 2021). then, the researchers used the csr disclosure score index to measure the level of csr disclosure. this study also did not distinguish the importance of environmental, employee, and social indicators from prior studies. the indicators measuring the level of csr disclosure were extracted from the provisions in section 6, part ii, appendix no. 4 of the annual report (issued with circular no. 155/2015/tt-btc dated october 6, 2015, of the ministry of finance, guiding information disclosure on the stock market). this set of indicators includes: 1. the total amount of raw materials used for the manufacturing and packaging of products and services of the organization during the year 2. the percentage of materials recycled to produce products and services of the organization 3. energy consumption directly and indirectly 4. energy savings through initiatives to efficiently use energy 5. the report on energy-saving initiatives (providing products and services to save energy or use renewable energy); report on the results of these initiatives 6. water supply and amount of water used 7. percentage and total volume of water recycled and reused 8. the number of times the company is fined for failing to comply with environmental laws and regulations. 9. the total amount to be fined for failing to comply with laws and regulations on the environment 10. number of employees and average wages of workers 11. labor policies to ensure the health, safety, and welfare of workers 12. training employees; the average number of training hours per year, according to the staff and classified staff; the skills development and continuous learning program to support worker’s employment and career development tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 194 13. report on responsibility for the local community, community investments, and other community development activities, including financial assistance to community service 14. green capital market activities under the ssc guidance the score of each item was set to 1 if the enterprise disclosed any information and 0 if otherwise. the firm’s level of csr disclosure was then gauged by the ratio of the disclosure score to the maximum score of the scale. the disclosure index was also expressed as a percentage. therefore, the level of csr disclosure was calculated as follows: lcsrd = csrdi/m lcsrd is the csr information disclosure index of the ith enterprise; csrdi is the total score for information disclosure of the ith enterprise; m is the maximum score of 14 items. in this study, the researchers used accounting-based indicators, including return on assets (roa) and return on equity (roe), to measure financial performance, as suggested by salehi et al. (2019). roa was calculated by dividing net profit (profits after tax) by average total assets. meanwhile, roe was gauged by dividing net profit by average total equity (nguyen et al., 2019). results and discussion descriptive statistics in this research sample, the average level of social responsibility disclosure was 41.53%, with the lowest value at 0% and the highest at 92.85%. in addition, the average value of financial performance was 8.55% of roa and 15.40% of roe. other information can be found in table 1. table 1 descriptive statistics variables obs mean std.dev. min max lcsrd 545 0.4154 0.5807 0 9.285 size 545 28.176 1.3027 25.5687 32.3901 age 545 9.6165 5.2864 0 23 cr 545 2.1868 2.6198 0.4510 40.7360 ac 545 0.4679 0.4994 0 1 roa 545 0.0856 0.0651 0.0002 0.3309 roe 545 0.1540 0.1083 0.0003 0.5878 dr 545 0.4357 0.1742 0.0041 0.8170 correlation analysis correlation analysis examines the relationship between the regression models' dependent and independent variables. the results in table 2 show that all correlation values were non-zero, falling between -1 and +1. thus, all variables were correlated with tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 195 each other. according to hair et al. (2010), all variables were eligible for analysis in the following steps. table 2 correlation analysis obs lcsrd lnsize age cr ac roa roe dr lcsrd 1.0000 size 0.1947 1.0000 age 0.1099 0.0829 1.0000 cr 0.0106 -0.2029 0.0335 1.0000 ac 0.2258 0.4056 0.0827 -0.0378 1.0000 roa 0.1317 0.0600 -0.0176 0.1282 0.2479 1.0000 roe 0.0858 0.1514 -0.0599 -0.0506 0.2462 0.8709 1.0000 dr -0.0774 0.2518 -0.0906 -0.4928 -0.0269 -0.3208 0.0744 1.0000 regression results model 1: dependent variable: lcsrd; independent variables: size, age, cr, and ac the regression results in table 3 reveal that: (1) for the pooled ols estimator, prob ˃ f = 0.0000 shows a linear relationship between the level of csr disclosure and at least one of the variables size, age, cr, and ac. the r2 of this ols model was 6.58%, meaning that the independent variables only explained 6.58% of the variation in lscrd. the low r2 indicates that many other variables affected the level of csr disclosure not included in the model. in the independent variables of the analytical model, only the variables size, age, and ac had p ˃│t│<0.05, which is statistically significant, with regression coefficients of 0.057, 0.009, and 0.195, respectively. thus, the enterprise’s size (size), the firm age on the stock market (age), and the type of auditing firm (ac) positively influenced the level of csr disclosure. however, the ols estimator ignored the individual effects of each firm in the panel data regression analysis. therefore, this paper used the fixed-effects model (fem) estimation to consider the individual effects over time and cross-section. (2) according to the fem estimation, prob ˃ f = 0.0000, f (108, 433) = 4.31 denotes that the fem had predictive value. in this model, only the age variable had p ˃│t│< 0.05, which is statistically significant; size, cr, and ac variables were not statistically significant. thus, the fem estimation model was also suitable; age explained 0.6% of the variation in lcsrd. (3) according to the random effects estimation model (rem), prob ˃ chi 2 = 0.0000, wald chi 2(4) = 27.3 signifies that the model was valid. in this model, the variables size, age, and ac all had p ˃ │z│<0.05, which is statistically significant. in other words, the cr variable had no statistical significance; size, age, and ac explained 6.64% of the variation in lcsrd. all three estimation models revealed a positive relationship between the independent and dependent variables. tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 196 table 3 regression results of model 1 lcsrd pooled ols fem rem coef. p ˃│t│ coef. p ˃│t│ coef. p ˃│z│ size 0.0571 0.006 -0.0580 0.558 0.0649 0.038 age 0.0092 0.045 0.0869 0.000 0.0202 0.003 cr 0.0091 0.334 -0.0033 0.784 0.0060 0.560 ac 0.1955 0.000 0 0.1774 0.034 cons -1.3834 0.017 1.3093 0.629 -1.6837 0.051 prob ˃ f 0.0000 0.0000 pro ˃ chi2 = 0.0000 r2 0.0726 adj. r2 0.0658 overall=0.0060 overall= 0.0664 model selection test f-test pro ˃ f = 0.0000 lm test prob ˃ chibar2 = 0.0000 hausman test prob ˃ chi2 = 0.0001 the study employed the f-test, lm, and hausman tests to choose the best estimator. the results showed prob ˃ f=0.0000, prob ˃ chibar2=0.0000, and prob ˃ chi2=0.0001. therefore, the fem estimation was regarded as the best option. to ensure the fem model's reliability, the study continued examining variable variance, autocorrelation, and multicollinearity phenomena. the modified wald test results uncovered that prob ˃ chi2 = 0.0000, showing that the fem estimation had an error term’s variance. in addition, wooldridge test results revealed prob ˃ f=0.0000. it demonstrates that there was autocorrelation in the estimated model. meanwhile, multicollinearity test results exposed that all variables had vif < 10, so no multicollinearity phenomenon occurred; if present, multicollinearity was not serious (myers, 1990). thus, the selected estimator violated the assumption of autocorrelation and variable variance. both violations needed to be remedied. model 2: dependent variable: roa; independent variable: lcsrd; control variable: dr the regression results in table 4 present that: (1) for the pooled ols estimator, prob ˃ f = 0.0000 showed a linear relationship between roa and at least one of the lcsrd and dr variables. the r2 of this ols model was 11.12%, meaning that the independent variables explained only 11.12% of the variation in roa. a low r2 indicates that many other variables affected roa. in the independent variables of the analytical model, both lcsrd and dr variables had p ˃│t│<0.05, which is statistically significant, with regression coefficients of 0.0121 and 0.1168, respectively. thus, the lcsrd and the debt-to-asset ratio both significantly influenced roa. however, in the panel data regression analysis, the ols estimator ignored the individual effects of each firm. (2) according to the fem estimation, prob ˃ f = 0.0000 revealed that the fem had a predictive value. in this model, only the variable dr had p ˃│t│< 0.05, which is statistically significant; the lcsrd variable was not statistically significant. thus, the fem estimation was also suitable; dr explained 9.41% of the variation in roa. (3) according to the rem estimator, prob ˃ chi 2 = 0.0000 suggests that the model was valid. in this model, only the tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 197 dr variable had p ˃│z│<= 0.05, which is statistically significant; the lcsrd variable was not statistically significant; dr explained 9.83% of the variation in roa. in summary, all three estimation models showed a significant relationship between the dependent variable and the independent or control variable. table 4 results of regression model 2 roa pooled ols fem rem coef. p ˃│t│ coef. p ˃│t│ coef. p ˃│z│ lcsrd 0.0121 0.008 -0.0055 0.132 -0.0027 0.438 dr -0.1168 0.000 -0.1630 0.000 -0.1438 0.000 cons 0.1314 0.000 0.1589 0.000 0.1494 0.000 prob ˃ f 0.0000 0.0000 prob ˃ chi2=0.0000 r2 0.1144 adj. r2 0.1112 overall = 0.0941 overall = 0.0983 model selection test f-test prob ˃ f=0.000 lm test prob ˃ chibar2 = 0.0000 hausman test prob ˃ chi 2=0.0057 the study also utilized the f-test, lm, and hausman tests to choose the best estimator. the results showed prob ˃ f=0.0000, prob ˃ chibar2=0.0000, and prob ˃ chi2=0.0057. therefore, the fem estimation was regarded as the best option. to ensure fem reliability, the study continued examining variable variance, autocorrelation, and multicollinearity phenomena. the modified wald test results exposed prob ˃ chi 2 = 0.0000, showing that the fem estimation had heteroskedasticity. besides, the wooldridge test resulted in prob ˃ f=0.0001. it indicates that there was autocorrelation in the estimated model. on the other hand, multicollinearity test results uncovered that all variables had vif < 10, signifying no multicollinearity phenomenon; if present, multicollinearity was not serious (baltagi, 2008). thus, the selected fem estimation violated the assumption of autocorrelation and variable variance. both violations needed to be remedied. model 3: dependent variable: roe; independent variable: lcsrd; control variable: dr the regression results in table 5 display that: (1) the pooled ols estimator had prob ˃ f = 0.0221. therefore, only this model was valid. this model had only the lcsrd statistically significant variable because p ˃│t│= 0.032. therefore, there was a linear relationship between roe and the level of csr disclosure; the level of csr disclosure explained 1% of the variation in roe. (2) fem and rem estimators had large prob ˃ f, so there was a possible no linear relationship between the dependent variable of roe and the independent and control variables of lcsrd and dr. thus, there was only one ols estimator with a meaningful relationship between the variables. therefore, the ols model was chosen. tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 198 table 5 regression results of model 3 roe pooled ols fem rem coef. p ˃│t│ coef. p ˃│t│ coef. p ˃│z│ lcsrd 0.0172 0.032 -0.0104 -0.0047 0.490 dr 0.0507 0.057 -0.0499 0.0009 0.981 cons 0.1248 0.000 0.1801 0.1556 0.000 prob ˃ f 0.0221 0.2099 0.7871 r2 0.0140 adj. r2 0.0103 the study continued to examine the phenomena of variable variance, autocorrelation, and multicollinearity. the breusch-pagan/cook-weisberg test results showed that prob ˃ chi2 = 0.0421, indicating that the ols estimation model had a variable variance. wooldridge test also resulted in prob ˃ f=0.0000. in other words, there was autocorrelation in the estimated model. multicollinearity test results revealed that all variables had vif < 10, demonstrating no multicollinearity phenomenon; if present, multicollinearity was not severe (myers, 1990). thus, the selected estimator violated the assumption of autocorrelation and variable variance. both violations needed to be remedied. fix model to overcome the drawbacks of the regression models above, this study utilized the gls method. specific results are presented below. table 6 results of overcoming model 1 lcsrd coef. std. err z p ˃│z│ [95% conf. interval] size 0.0571 0.0206 2.77 0.006 0.0166 0.0975 age 0.0092 0.0046 2.02 0.043 0.0003 0.0182 cr 0.0091 0.0094 0.97 0.332 -0.0093 0.0275 ac 0.1959 0.0526 3.72 0.000 0.0928 0.2991 cons -1.3834 0.5757 -2.40 0.016 -2.5119 -0.2549 prob ˃ chi2 0.0000 table 6 shows that size, age, and ac had [p ˃│z│] < 0.05, which is statistically significant. thus, the firm size, firm age of being listed, and auditing firm positively influenced the level of csr information disclosure. regarding the positive influence of size on lcsrd, it is consistent with the research results of bayoud et al. (2012), issa (2017), lu et al. (2017), and hang et al. (2020). besides, the positive effect of age on lcsrd aligns with the studies of bayoud et al. (2012), issa (2017), hang et al. (2020), and masoud and vij (2021) but is inconsistent with the findings of salehi et al. (2019). it suggests that large and longstanding enterprises often had a higher level of csr disclosure related to the perception of its influence on the market and investors. moreover, the quality of auditing firms also played an essential role in firms’ csr disclosure level in this study, agreeing with the study of salehi et al. (2019) on the positive relation between ac and lcsrd. nevertheless, table 6 also presents that the cr variable was not statistically significant. therefore, there was no evidence to suggest how cr affected lcsrd. subsequently, hypotheses 1, 2, and 4 were tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 199 accepted, but hypothesis 3 was rejected. then, table 7 shows that level of csr disclosure had p ˃ │z│= 0.008; dr had p ˃ │z│ = 0.000. thus, both lcsrd and dr variables were statistically significant (p-value < 0.05). the regression coefficient of the level of csr disclosure was 0.0121, indicating that lcsrd positively affected roa. however, the regression coefficient of the control variable dr was -0.1168, so dr had a negative impact on roa. the positive effect of lcsrd on roa is consistent with the study of kumar and kumar (2018), platonova et al. (2016), and yeganeh and barzegar (2014). in this case, the level of csr disclosure is related to information transparency and deepening investor and market confidence through csr activities toward sustainable development. as researched by nguyen et al. (2021c), the decline in firm performance can be attributed to a lack of information transparency, especially in emerging economies characterized by weak corporate governance and high volatility. therefore, it is recommended that enterprises increase their disclosure through periodic reports as an essential mechanism to improve their transparency, reduce the risk of stock price decline, and improve their valuation. table 7 results of overcoming model 2 roa coef. std. err z p ˃│z│ [95% conf. interval] lcsrd 0.0121 0.0045 2.66 0.008 0.0032 0.0209 dr -0.1168 0.0151 -7.73 0.000 -0.1464 -0.0872 cons 0.1314 0.0075 17.62 0.000 0.1168 0.1461 prob˃chi2 0.0000 table 8 further displays that level of csr disclosure had p ˃│z│= 0.031; dr had p ˃│z│= 0.056. thus, only lcsrd had statistical significance (p-value < 0.05). the control variable dr was not statistically significant (p-value ˃ 0.05). the regression coefficient of lcsrd was 0.0172, showing that the level of csr disclosure positively affected roe. this result corroborates with the study of kumar and kumar (2018), platonova et al. (2016), and yeganeh and barzegar (2014). in summary, the researchers concluded that csr disclosure level positively affected fp. thus, hypothesis 5 was accepted. table 8 remedial results of model 3 roe coef. std. err z p ˃│z│ [95% conf. interval] lcsrd 0.0172 0.0079 2.16 0.031 0.0016 0.0328 dr 0.0507 0.0265 1.91 0.056 -0.0013 0.1027 cons 0.1248 0.0131 9.53 0.000 0.0991 0.1505 prob ˃ chi2 0.0000 conclusion this study investigated the influence of the determinants of the level of csr disclosure and the impact of the level of csr disclosure on the financial performance of enterprises listed on the ho chi minh city stock exchange from 2016 to 2020. the research findings tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 200 support the positive influence of firm size, firm age, and the type of auditing firm on the level of csr information disclosure of listed manufacturing enterprises. also, the extent of csr disclosure positively affected financial performance. from the above research results, the researchers propose some recommendations to both the internal and external stakeholders of the enterprises. firstly, the high level of csr disclosure should effectively attract the stakeholders’ interests since enterprises can show their capacity to fulfill social requirements, which may generate many business benefits and result in better financial performance. thus, enterprises, especially listed ones, should raise the senior managers’ awareness of csr behaviors and disclosure. secondly, because enterprises with large scale, long time of being listed, and audited by large auditing firms are more likely to enhance their intensity of csr disclosure, investors thus should have better access to helpful information for their investment decisions. thirdly, the criteria based on current regulations for assessing the level of csr disclosure are still limited. supposedly, authorities need to improve and complete regulations regarding the disclosure of csr information in line with international standards and practices to establish a stable legal framework for business disclosure. despite many efforts, the study still has some limitations. firstly, the sample data were only collected from manufacturing companies listed on ho chi minh stock exchange. hence, other studies should expand the range of observed enterprises to improve their credibility and generalization. secondly, the analyzed content and measurement of the csr disclosure level primarily relied on the enterprises’ annual reports. therefore, further studies should obtain information from various sources to avoid biases. lastly, there remain potential determinants of the level of csr information disclosure not considered in analysis models; thus, other studies may include them for more extensive investigation. references alshannag, f. m., & basah, m. y. a. (2016). the level of corporate social responsibility disclosure in jordan. international journal of accounting research, 2(12), 50-64. https://doi.org/10.12816/0033283 andrian, t., & murwaningsari, e. (2021). csr themes quality, good corporate governance, and earnings management: evidence from indonesia. international journal of sustainable development & world policy, 10(1), 25-37. https://doi.org/10.18488/journal.26.2021.101.25.37 aras, g., & crowther, d. (2009). making sustainable development sustainable. management decision, 47(6), 975-988. https://doi.org/10.1108/00251740910966686 argenti, p. a. (2016). corporate responsibility. sage publications, inc. https://doi.org/10.4135/9781483396668 baltagi, b. h. (2008). forecasting with panel data. journal of forecasting, 27(2), 153-173. https://doi.org/10.1002/for.1047 bayoud, n. s., kavanagh, m., & slaughter, g. (2012). factors influencing levels of corporate social responsibility disclosure by libyan firms: a mixed study. international journal of economics and finance, 4(4). https://doi.org/10.5539/ijef.v4n4p13 https://doi.org/10.12816/0033283 https://doi.org/10.18488/journal.26.2021.101.25.37 https://doi.org/10.1108/00251740910966686 https://doi.org/10.4135/9781483396668 https://doi.org/10.1002/for.1047 https://doi.org/10.5539/ijef.v4n4p13 tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 201 cravens, k., goad oliver, e., & ramamoorti, s. (2003). the reputation index:: measuring and managing corporate reputation. european management journal, 21(2), 201-212. https://doi.org/10.1016/s0263-2373(03)00015-x donaldson, t., & preston, l. e. (1995). the stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. the academy of management review, 20(1), 65. https://doi.org/10.2307/258887 ezat, a., & el-masry, a. (2008). the impact of corporate governance on the timeliness of corporate internet reporting by egyptian listed companies. managerial finance, 34(12), 848-867. https://doi.org/10.1108/03074350810915815 freeman, r. e., & dmytriyev, s. (2017). corporate social responsibility and stakeholder theory: learning from each other. symphonya emerging issues in management, 1(2), 715. https://doi.org/10.4468/2017.1.02freeman.dmytriyev gond, j.-p., akremi, a. e., igalens, j., & swaen, v. (2010). a corporate social responsibilitycorporate financial performance behavioural model for employees. in c. b. bhattacharya, d. vogel, d. i. levine, & n. c. smith (eds.), global challenges in responsible business (pp. 13-48). cambridge: cambridge university press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511777660.003 ha, n. t. t., & tran-dang, m. t. (2020). does audit quality influence firm value? an empirical evidence from listed firms in vietnam. international conference on finance, accounting and auditing. hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., & anderson, r. e. (2010). multivariate data analysis (7th edition). new york: pearson. https://doi.org/10.1016/j.jmva.2009.12.014 hang, t. t. t., hien, h. t., lan, h. t. p., giang, d. h., & hang, n. t. t. (2020). factors affecting corporate social responsibility disclosure in companies listed on the vietnamese stock market. international journal of innovation, creativity and change, 14(11), 471-489. hillman, a. j., & keim, g. d. (2001). shareholder value, stakeholder management, and social issues: what's the bottom line? strategic management journal, 22(2), 125-139. https://doi.org/10.1002/1097-0266(200101)22:2<125::aid-smj150>3.0.co;2-h hillman, a. j., keim, g. d., & luce, r. a. (2001). board composition and stakeholder performance: do stakeholder directors make a difference? business & society, 40(3), 295-314. https://doi.org/10.1177/000765030104000304 huong, n. t. m., huyen, t. t. t., & thuy, n. t. p. (2019). the level of corporate social responsibility disclosure of vietnamese commercial banks. journal of science and technology, 37, 97-109. https://doi.org/10.46242/jst-iuh.v37i01.319 hussainey, k., elsayed, m., & razik, m. a. (2011). factors affecting corporate social responsibility disclosure in egypt. corporate ownership and control, 8(4), 432-443. https://doi.org/10.22495/cocv8i4c4art5 issa, a. (2017). the factors influencing corporate social responsibility disclosure in the kingdom of saudi arabia. australian journal of basic and applied sciences, 11(10), 1-19. khuong, n. v., ha, n. t. t., & thu, p. a. (2019). the relationship between real earnings management and firm performance: the case of energy firms in vietnam. international journal of energy economics and policy, 9(2), 307-314. kumar, p., & kumar, a. (2018). corporate social responsibility disclosure and financial performance: further evidence from nifty 50 firms. international journal of business insights and transformation, 11(02), 62-69. lu, f., kozak, r., toppinen, a., d'amato, d., & wen, z. (2017). factors influencing levels of csr disclosure by forestry companies in china. sustainability, 9(10), 1800. https://doi.org/10.3390/su9101800 https://doi.org/10.1016/s0263-2373(03)00015-x https://doi.org/10.2307/258887 https://doi.org/10.1108/03074350810915815 https://doi.org/10.4468/2017.1.02freeman.dmytriyev https://doi.org/10.1017/cbo9780511777660.003 https://doi.org/10.1016/j.jmva.2009.12.014 https://doi.org/10.1002/1097-0266(200101)22:2%3c125::aid-smj150%3e3.0.co;2-h https://doi.org/10.1177/000765030104000304 https://doi.org/10.46242/jst-iuh.v37i01.319 https://doi.org/10.22495/cocv8i4c4art5 https://doi.org/10.3390/su9101800 tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 202 mai tran, n., & ha tran, m. (2022). corporate social responsibility disclosure and firm performance: evidence from vietnam. investment management and financial innovations, 19(3), 49-59. https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.05 malik, m. (2014). value-enhancing capabilities of csr: a brief review of contemporary literature. journal of business ethics, 127(2), 419-438. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2051-9 masoud, n., & vij, a. (2021). factors influencing corporate social responsibility disclosure (csrd) by libyan state-owned enterprises (soes). cogent business & management, 8(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1859850 minh, n., khan, m., & bensemann, j. (2022). corporate social responsibility in vietnam: systematic review of research and future directions. society and business review, 17(1), 92-119. https://doi.org/10.1108/sbr-09-2020-0114 minh, t. d. t., hong, p. t. t., & anh, l. t. (2022). do corporate social responsibilities support its financial performance? evidence of the listed firms in vietnam. jurnal ekonomi & studi pembangunan, 23(1), 1–20. https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.14187 moravcikova, k., stefanikova, ľ., & rypakova, m. (2015). csr reporting as an important tool of csr communication. procedia economics and finance, 26, 332-338. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00861-8 myers, r.h. (1990) classical and modern regression application. 2nd edition, duxbury press, california, usa. ngoc, n. b. (2018). the effect of corporate social responsibility disclosure on financial performance: evidence from credit institutions in vietnam. asian social science, 14(4), 109. https://doi.org/10.5539/ass.v14n4p109 nguyen, k. t. a., mai, k. n., & cao, m. m. (2021a). investigating the relationship between csr and financial performance based on corporate reputation: evidence from vietnamese enterprises. global business and economics review, 24(2), 107. https://doi.org/10.1504/gber.2021.113118 nguyen, t. h., vu, q. t., nguyen, d. m., & le, h. l. (2021b). factors influencing corporate social responsibility disclosure and its impact on financial performance: the case of vietnam. sustainability, 13(15), 8197. https://doi.org/10.3390/su13158197 nguyen, t. t. h. (2018a). the optimal debt rate of vietnamese enterprises. banking technology review, 2(4), 93-108. nguyen, t. t. h., & wong, w.-k. (2021). do state ownership and business environment explain corporate cash holdings? empirical evidence from an emerging country. asian academy of management journal of accounting and finance, 17(1), 1-33. https://doi.org/10.21315/aamjaf2021.17.1.1 nguyen, t. t. h., moslehpour, m., vo, t. t. v., & wong, w.-k. (2020). state ownership and risk-taking behavior: an empirical approach to get better profitability, investment, and trading strategies for listed corporates in vietnam. economies, 8(2), 1-22. https://doi.org/10.3390/economies8020046 nguyen, t. t. h., vo, t. t. v., phung, a. t., & le, t. h. a. (2019). institutional environment, government ownership and firm profitability: empirical evidence from vietnam. academy of accounting and financial studies journal, 23(3), 1-11. nguyen, t. t. h., wong, w.-k., phan, g. q., tran, d. t. m., & moslehpour, m. (2021). corporate valuation spurred by information transparency in an emerging economy. annals of financial economics, 16(3), 2150011. https://doi.org/10.1142/s2010495221500111 https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.05 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2051-9 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1859850 https://doi.org/10.1108/sbr-09-2020-0114 https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.14187 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00861-8 https://doi.org/10.5539/ass.v14n4p109 https://doi.org/10.1504/gber.2021.113118 https://doi.org/10.3390/su13158197 https://doi.org/10.21315/aamjaf2021.17.1.1 https://doi.org/10.3390/economies8020046 https://doi.org/10.1142/s2010495221500111 tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 203 nguyen, v. k. (2018b). audit quality and cost of debt: empirical evidence from vietnam journal of asian business and economic studies, 29(4), 48-63. omran, m. a., & ramdhony, d. (2015). theoretical perspectives on corporate social responsibility disclosure: a critical review. international journal of accounting and financial reporting, 5(2), 38. https://doi.org/10.5296/ijafr.v5i2.8035 parsa, s., & kouhy, r. (2007). social reporting by companies listed on the alternative investment market. journal of business ethics, 79(3), 345-360. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9402-8 phillips, r. a., barney, j. b., freeman, r. e., & harrison, j. s. (2019). stakeholder theory. in the cambridge handbook of stakeholder theory (pp. 3-18): cambridge university press. https://doi.org/10.1017/9781108123495.001 platonova, e., asutay, m., dixon, r., & mohammad, s. (2016). the impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance: evidence from the gcc islamic banking sector. journal of business ethics, 151(2), 451-471. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0 preston, l. e., & o'bannon, d. p. (1997). the corporate social-financial performance relationship. business & society, 36(4), 419-429. https://doi.org/10.1177/000765039703600406 quyen, p. g., ha, n. t. t., darsono, s. n. a. c., & minh, t. d. t. (2021). income diversification and financial performance: the mediating effect of banks’ size, ownership structure and the financial crisis in vietnam. journal of accounting and investment, 22(2). https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.10775 reverte, c. (2008). determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by spanish listed firms. journal of business ethics, 88(2), 351-366. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9968-9 salehi, m., lari dashtbayaz, m., & khorashadizadeh, s. (2018). corporate social responsibility and future financial performance. euromed journal of business, 13(3), 351-371. https://doi.org/10.1108/emjb-11-2017-0044 salehi, m., tarighi, h., & rezanezhad, m. (2019). empirical study on the effective factors of social responsibility disclosure of iranian companies. journal of asian business and economic studies, 26(1), 34-55. https://doi.org/10.1108/jabes-06-2018-0028 strouhal, j., gurvitš, n., nikitina-kalamäe, m., & startseva, e. (2015). finding the link between csr reporting and corporate financial performance: evidence on czech and estonian listed companies. central european business review, 4(3), 48-59. https://doi.org/10.18267/j.cebr.132 suchman, m. c. (1995). managing legitimacy: strategic and institutional approaches. academy of management review, 20(3), 571-610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331 thuy, h. t. (2019). current status of social responsibility disclosure (csr) of listed companies in vietnam. tạp chí phát triển & hội nhập, 46(56), 68-74. tseng, m.-l., chang, c.-h., lin, c.-w., nguyen, t. t. h., & lim, m. k. (2020). environmental responsibility drives board structure and financial and governance performance: a cause and effect model with qualitative information. journal of cleaner production, 258, 120668. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120668 uwuigbe, u., & egbide, b.-c. (2012). corporate social responsibility disclosures in nigeria: a study of listed financial and non-financial firms. journal of management and sustainability, 2(1). https://doi.org/10.5539/jms.v2n1p160 https://doi.org/10.5296/ijafr.v5i2.8035 https://doi.org/10.1007/s10551-007-9402-8 https://doi.org/10.1017/9781108123495.001 https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0 https://doi.org/10.1177/000765039703600406 https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.10775 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9968-9 https://doi.org/10.1108/emjb-11-2017-0044 https://doi.org/10.1108/jabes-06-2018-0028 https://doi.org/10.18267/j.cebr.132 https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120668 https://doi.org/10.5539/jms.v2n1p160 tran, nguyen, & darsono level of corporate social responsibility disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 204 uwuigbe, u., & olusanmi, o. (2011). an empirical examination of the relationship between ownership structure and the performance of firms in nigeria. international business research, 5(1). https://doi.org/10.5539/ibr.v5n1p208 vu, k. a., & buranatrakul, t. (2018). corporate social responsibility disclosure in vietnam: a longitudinal study. dlsu business & economics review, 27(2), 147-165. vu, k. a., & pratoomsuwan, t. (2019). board characteristics, state ownership and firm performance: evidence from vietnam. international journal of managerial and financial accounting, 11(2), 167-186. https://doi.org/10.1504/ijmfa.2019.099774 waddock, s. a., & graves, s. b. (1997). the corporate social performance-financial performance link. strategic management journal, 18(4), 303-319. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199704)18:4<303::aidsmj869>3.0.co;2-g weber, m. (1922). economy and society. university of california press, berkeley. wuttichindanon, s. (2017). corporate social responsibility disclosure—choices of report and its determinants: empirical evidence from firms listed on the stock exchange of thailand. kasetsart journal of social sciences, 38(2), 156–162. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.07.002 yeganeh, y. h., & barzegar, g. (2014). the effect of disclosure level of corporate social responsibility (csr) on corporate financial performance (cfp) in tehran stock exchange. international journal of accounting research, 1(11), 43-51. https://doi.org/10.5539/ibr.v5n1p208 https://doi.org/10.1504/ijmfa.2019.099774 https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199704)18:4%3c303::aid-smj869%3e3.0.co;2-g https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199704)18:4%3c303::aid-smj869%3e3.0.co;2-g https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.07.002 *corresponding author, e_mail address: rudy@umy.ac.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 102-118, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18163 determinan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan rudy suryanto*; yosita indriyani; hafiez sofyani program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, d.i. yogyakarta, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 15 nov 2016 revised 6 des 2016 accepted 13 des 2016 keywords: experience; workload; professional skepticism; personality type nt; ability to detect fraud this study aims to examine the influence of experience, workload, profesional skepticism, and personality type nt (intution-thinking) toward the ability to detect fraud of auditors. the intensive search using the rasch model approach developed by george rasch with the involvement of auditors working in yogyakarta and surakarta as the study sample. this study fiund that the auditor's experience and personality type affect the auditor's ability to detect fraud. while the workload and profesional skpetisme auditor assessed not affect the auditor's ability to detect fraud. more detailed results of this study are presented in this paper. © 2017 jai. all rights reserved pendahuluan maraknya kasus kecurangan pelaporan yang terjadi akibat adanya kerjasama “hitam” anatara perusahaan besar dan auditor eksternal (pemeriksa) memunculkan inisiasi oleh para akuntan, baik praktisi maupun akademisi, untuk disusunnya standar audit baru yang disebut isa (international standard on auditing) (sari dan rustiana, 2016). isa menekankan pada audit berbasis risiko, principles-based standard, berpaling dari model sistematis, kearifan profesional dan konsekuensinya, pengendalian internal, dan those change with governance. ciri yang paling menonjol dari isa adalah penekanan terhadap aspek resiko. penilaian risiko diatur dalam isa 315 yang meliputi: 1) risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan; 2) estimasi berapa signifikannya risiko; 3) besarnya potensi terjadinya resiko; dan 4) tindakan untuk menangani risiko (tuanakota,2013). selain basis risiko, isa juga menekankan perubahan mendasar pada standar berbasis prinsip (principles-based standard). sehingga pemakai standar tidak terpaku pada aturan yang cenderung kaku dan terkadang tidak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. permasalahan audit dari satu klien dengan klien lain tidak tentu sama sehingga dengan basis prinsip, auditor dapat mengatasi suatu situasi dan kondisi dengan prinsip-prinsip bukan aturan. akan tetapi, megacu pada kasus manipulasi pelaporan keuangan, hal semacam itu tidak hanya dapat terjadi karena adanya kerjasama “hitam” antara auditor dengan auditan, tetapi juga karena gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan. salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) yaitu kompetensi teknis yang terkendala (tuanakotta, 2013). kompetensi teknis yang terkendala dikarenakan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan independensi auditor yang masih lemah (koroy, 2009). faktor lain yang menyebabkan kegagalan auditor pada penelitian beasley et al., (2001) didasarkan pada aaers (accounting and auditing releases) berkaitan dengan rendahnya tingkat skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor (carpenter et al., 2011), berlebihannya beban kerja auditor (nasution, 2012), dan karakteristik kepribadian dari seseorang auditor (noviyanti, 2008). mengacu pada konsep myersbriggs type indicators (mbti), terdapat empat pasang preferensi manusia, yaitu extraversion dan introversion, sensing dan intuition, thinking dan feeling, serta judging dan perceiving. masingmasing preferensi memiliki ciri yang berbeda-beda. ciri yang berbeda menyebabkan perbedaan dalam individu mengembangkan sikap untuk menyikapi suatu kondisi (tesser 1993; petty et al., 1997; noviyanti, 2008). berangkat dari berbagai argumentasi yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan meneliti pengaruh variabel beban kerja, pengalaman, skeptisme profesional, dan tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 103 kecurangan dilihat dari sudut pandang teori perilaku yang direncanakan (fishbein dan ajzen, 1974; 1975; ajzen dan fishbein, 2005; januarti (2011) dan konsep power distance (hofstede, 2011). penelitian ini didasarkan pada diterapkannya standar baru dalam audit yaitu isa yang menekankan auditor untuk menggunakan kearifan profesional khususnya dalam mendeteksi kecurangan. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (noviyanti, 2008; carpenter et al., 2011; nasution, 2012) adalah penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda, yakni dengan melibatkan auditor di yogyakarta dan surakarta. sedangkan kebaharuan dari penelitian ini adalah analisis data yang dijalankan menggunakan pendekatan rasch model. rasch model merupakan alat analisis yang dapat menguji validitas dan reliabilitas data serta menguji kesesuaian person dan item secara simultan. rasch model mampu memberikan skala linear dengan interval yang sama, melakukan prediksi terhadap data yang hilang, memberikan estimasi yang tepat, mendeteksi ketidaktepatan model, serta menghasilkan pengukuran yang replicable (suminto, 2013). keunggulan rasch model dibanding model lain adalah kemampuan melakukan prediksi terhadap data yang hilang, yang didasarkan pada pola respon yang sistematis. model lain memperlakukan data yang hilang dengan nilai nol, sedang rasch menghasilkan kemungkinan terbaik dari data yang hilang. pendekatan model ini diharapkan memiliki keakuratan yang lebih baik dalam pengukuran variabel, sehingga menghasilkan simpulan penelitian yang juga lebih baik. penelitian ini juga memperbaharui penelitian noviyanti (2008) yang menggunakan pendekatan eksperimen dalam pengujian hubungan tipe kepribadian dengan kemampuan mendeteksi kecurangan. penelitian model eksperimen cenderung kuat pada aspek validitas internal tetapi lemah pada aspek validitas eksternal (nahartyo, 2012; sofyani dan pramita, 2013; rahma dan yulianti, 2016). sementara, penelitian ini menggunakan pendekatan survei guna menemukan validitas eksternal atau kemampuan generalisasi hasil riset yang lemah dari penelitian noviyanti (2008) tersebut. kebaharuan lainnya adalah, penelitian ini dilakukan di kantor akuntan publik (kap) yang ada di kota yogyakarta dan surakarta yang notabene merupakan kantor akuntan publik berskala kecil. aspek menarik dari obyek ini adalah adanya dugaan rendahnya isu skeptisme dan kaitannya dengan kemampuan auditor dalam upaya mendeteksi kecurangan yang disebabkan oleh kap yang lebih berorientasi pada proyek pekerjaan dibandingkan orientasi profesionalisme. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori perilaku yang direncanakan ajzen (1991) dalam pandangannya mengenai konsep teori perilaku yang direncanakan (theory of planned behavior) mengasumsikan bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas (behave in a sensible manner) sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungannya. tujuan dan manfaat teori ini dalam konteks penelitian ini adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasi perilaku, baik kemauan individu itu sendiri maupun bukan kemauan dari individu tersebut. teori perilaku yang direncanakan, menurut januarti (2011), memiliki fungsi dari tiga dasar determinan. pertama, terkait dengan sikap dasar seseorang, contohnya adalah sikap seseorang terhadap intuisi, orang lain, atau obyek. teori ini dapat menjelaskan bahwa sikap dasar atau kepribadian seseorang dapat terbentuk atas respon seseorang tersebut terhadap lingkungan, objek, dan intuisi. berkaitan pula dengan penelitian ini, sikap skeptisme yang ditunjukkan auditor merupakan suatu sikap dalam menghadapi suatu kasus atau penugasan audit yang diberikan. selain itu, jumlah beban dalam hal ini beban penugasan atau audit yang ditanggung seseorang juga akan mempengaruhi bagaimana ia akan bersikap. kedua, menggambarkan pengaruh sosial yang disebut norma subjektif. ketiga, berkaitan dengan isu kontrol. faktor ini berkaitan dengan masa lalu dan persepsi seseorang terhadap seberapa sulit untuk melakukan suatu perilaku, contohnya adalah pengalaman audit dalam melakukan prosedur audit dalam penugasan auditnya. beban kerja dan kemampuan mendeteksi kecurangan beban kerja (workload) adalah jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang. setiawan dan fitriany (2011) menyebutkan beban kerja auditor dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan proses audit. beban kerja seorang auditor biajurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 104 sanya berhubungan dengan busy season yang pada umumnya terjadi pada kuartal pertama awal tahun. penyebab terjadinya busy season dari auditor adalah karena banyaknya perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir pada bulan desember. menurut nasution (2012) kelebihan pekerjaan pada saat busy season akan mengakibatkan kelelahan dan ketatnya time budget bagi auditor sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang rendah. dari penelitian nasution (2012) ditemukan beban kerja berpengaruh negatif pada skeptisme profesional. pada konteks pendeteksian kecurangan, banyaknya beban kerja juga diduga berpengaruh negative terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. hal ini sejalan dengan temuan murtisari dan ghozali (2006) sebagaimana dikutip nasution (2012) yang menjelaskan bahwa beban pekerjaan dapat mengakibatkan menurunnya kepuasan kerja dan kinerja auditor. penelitian setiawan dan fitriany (2011) menemukan beban kerja auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa beban kerja yang semakin meningkat akan menurunkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan atau kesalahan yang dilakukan manajemen karena kelelahan sehingga berakibat pada hasil audit yang rendah. berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diduga semakin banyak beban kerja yang ditanggung, tidak akan meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. sehingga diturunkan hipotesis pertama, yaitu: h1: beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. pengalaman dan kemampuan mendeteksi kecurangan pengalaman menjadi indikator penting bagi kualifikasi profesional seorang auditor (au seksi 110 paragraf 04) (nasution, 2012). pengalaman audit adalah pengalaman yang diperoleh auditor selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani menurut suraida (2005). auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (error) atau kecurangan (fraud) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman menurut libby dan frederick (1990) sebagaimana dikuti nasution (2012). pengalaman auditor akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman audit, adanya diskusi mengenai audit dengan rekan sekerja, dan dengan adanya program pelatihan dan penggunaan standar. perkembangan moral kognitif seseorang diantaranya sangat dipengaruhi oleh pengalaman (nasution, 2012). oleh sebab itu, pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor yang penting dalam memprediksi kinerja auditor (januarti, 2011). penelitian noviyani (2002) yang didukung oleh penelitian tirta dan sholihin (2004) dan nasution (2012) menemukan auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman. berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diduga terdapat pengaruh positif antara pengalaman dengan kemampuan mendeteksi kecurangan, yaitu semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin meningkat kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. sehingga diperoleh hipotesis kedua sebagai berikut: h2: pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. skeptisme dan kemampuan mendeteksi kecurangan skeptisme profesional (professional skepticism) adalah sikap perilaku (attitude) yang sarat pertanyaan dalam benak (quetining mind), waspada (being alert) pada keadaan–keadaan yang mengindikasi kemungkinan salah saji karena kesalahan (error) atau kecurangan (fraud) dan penilaian yang kritis (critical assessment) terhadap bukti. (tuanakotta, 2013). pendeteksian kecurangan mengharuskan auditor mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan. maka dari itu, seorang auditor harus berpikir kritis dalam pengumpulan dan pemahaman bukti-bukti audit. fullerton dan durtschi (2004) menemukan bahwa auditor dengan skeptisme yang tinggi akan meningkatkan kemampuan mendeteksinya dengan cara mengembangkan pencarian informasiinformasi tambahan bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan. berangkat dari argumentasi di atas, maka diduga semakin tinggi sikap suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 105 skeptisme yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. namun demikian, pada konteks penelitian ini yang dilakukan di kota yogyakarta dan surakarta, yang notabene masuk dalam kawasan jawa bagian tengah dimana auditor mayoritas berasal dari suku jawa beretnis jawa halus yang masih memiliki adab keraton yang kuat, maka skeptisme auditor dari etnis jawa halus ini bisa saja termitigasi oleh karakteristik dari etnis tersebut yang senantiasa mengedepankan keharmonisan hubungan masyarakat. hofstede (2001) menilai fenomena kuatnya adab keraton di jawa bagian tengah ini, selanjutnya memunculkan apa yang disebut dengan power distance, dan berikutnya mempengaruhi sikap orang suku jawa bagian tengah menjadi lebih sungkan dan menjaga keharmonisan (prayudi dan basuki, 2014). sikap semacam ini berkemungkinan memunculkan rendahnya skeptisme profesional auditor karena auditor dari suku jawa halus lebih mengedepankan keharmonisan hubungan dibandingkan tuntutan profesionalisme. oleh karenaya, meskipun auditor memiliki skeptisme profesional, namun hal itu tidak dimunculkan demi menjaga hubungan baik antara auditor dan auditan. berangkat dari argumentasi tersebut, maka pada konteks penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h3: skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. tipe kepribadian nt (intuition and thinking) dan kemampuan mendeteksi kecurangan penelitian noviyanti (2008) menemukan bahwa auditor dengan tipe kepribadian st (sense and thinking) dan nt (intuition and thinking) adalah auditor yang memiliki skeptisme profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor dengan tipe kepribadian lainnya. skeptisme profesional yang tinggi akan memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan yang tinggi. kepribadian dengan tipe kombinasi st dan nt merupakan tipe yang cenderung logis dalam mengambil keputusan karena mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. tipe kombinasi nt cenderung menekankan pola, konteks, dan hubungan dengan data yang meragukan dan tidak meyakinkan dimana pada kondisi tersebut auditor dituntut harus menebak-nebak makna dari data tersebut secara intuitif, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menggali fakta dengan logika dan analisis yang obyektif serta kritis dalam situasi dimana keputusan harus diambil (tuanakotta, 2013). pada konteks audit, kecurangan umumnya bersifat sistematis atau memiliki pola, terkadang tidak meyakinkan, sehingga untuk menggalinya diperlukan logika analisis yang obyektif dan kritis. berdasarkan konsep tersebut, maka diduga ada pengaruh tipe kepribadian kombinasi nt yang ada pada diri auditor terhadap kemampuan auditor tersebut dalam mendeteksi kecurangan. berangkat dari argumentasi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h4: tipe kepribadian kombinasi nt berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. metode penelitian definisi operasional variabel dan pengukurannya model penelitian disajikan pada gambar 1. pengalaman audit (exp) merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (bawono dan singgih, 2011). pengalaman diukur dari berapa lama seorang auditor telah bekerja. apabila semakin lama, maka dianggap auditor tersebut berpengalaman. tipe kepribadian (type) nt adalah kepribadian dari individu yang memiliki kecendongan untuk memahami sesuatu dengan intuisi, khususnya terkait suatu keadaan yang dihadapinya. individu dengan kepribadian nt akan mencoba untuk memahami makna atau lambang, hubungan serta pola-pola yang ada, dan kemungkinankemungkinan lainnya, lebih dari sekedar apa yang telah ditangkap melalui panca indra (myers sebagaimana dikuti noviyanti, 2008). variabel tiperibadian nt akan diukur dengan dummy, dimana auditor yang memiliki tipe kepribadian nt akan diberi skor 1, sedang yang lain 0. skeptisme profesional adalah sikap perilaku (attitude) yang sarat pertanyaan dalam benak (quetining mind), waspada (being alert) pada keadaan–keadaan yang mengindikasi kemungkinan salah saji karena kesalahan (error) atau kecurangan (fraud) dan penilaian yang kritis (critical jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 106 assessment) terhadap bukti (tuanakotta, 2013). skeptisme profesional (sp) diukur dari pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu sikap yang akan dilakukan terhadap suatu kondisi yang dikembangkan oleh nasution (2012). skala yang digunakan adalah skala likert. sedangkan pada variabel dependen yaitu kemampuan mendeteksi kecurangan yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengidentifikasi gejala-gejala kecurangan (fraud symptoms) yang dikembangkan oleh fullerton dan durtschi (2004) dan dimodifikasi oleh nasution (2012) yang terdiri dari gejala kecurangan terkait dengan lingkungan perusahaan (corporate environment) dan gejala kecurangan terkait catatan keuangan dan praktek akuntansi (financial records and accounting practice). skala yang digunakan adalah skala likert. dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen dan satu variabel dependen. skala yang akan digunakan adalah skala likert yang diolah terlebih dahulu diolah menggunakan rasch model. dengan demikian data yang akan diolah menggunakan spss merupakan data yang sifatnya ukuran linier. lokasi dan sampel penelitian penelitian ini dilakukan di kantor akuntan publik (kap) yogyakarta dan surakarta pada tahun 2015 dengan subyek penelitian adalah auditor yang bekerja pada beberapa kap di kota tersebut. pemilihan sampel di yogyakarta dan surakarta didasarkan pada dua alasan, pertama karena auditor yang diteliti berasal dari kap kecil. penelitian terdahulu kebanyakan meneliti isu sejenis dengan menggunakan sampel auditor dari kap madia dan besar (big four), sehingga hasilhasil penelitian terdahulu masih dominan berlaku pada konteks auditor di kantor kap madia dan besar, dan belum tentu berlaku pada auditor yang bekerja pada kap kecil. kedua, tempat penelitian (kota yogyakarta dan surakarta) masuk dalam kawasan jawa bagian tengah dimana auditornya mayoritas berasal dari suku jawa beretnis jawa halus yang memiliki adab keraton yang masih kuat. dalam pandangan hofstede (2011), kuatnya adab keraton di jawa bagian tengah ini memunculkan apa yang disebut dengan power distance yang selanjutnya mempengaruhi sikap orang suku jawa bagian tengah menjadi lebih sungkan dan menjaga keharmonisan (prayudi dan basuki, 2014). sikap semacam ini berkemungkinan memunculkan rendahnya skeptisme profesional auditor karena auditor dari suku jawa halus lebih mengedepankan keharmonisan hubungan dibandingkan tuntutan profesionalisme. metode penentuan sampel menggunakan purposive sample dengan kriteria sampel adalah auditor yang telah bekerja minimal satu tahun dan pernah melakukan tugas audit minimal tiga kali. daftar kap yang dijadikan obyek penelitian disajikan pada tabel 1. data dan sumber data data dari penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh sampel secara langsung. pengumpulan data dilakukan dengan metode survey, yakni dengan cara mengirimkan kuesioner penelitian kepada sampel dan mengumpulkannya secara langsung dengan cara mendatangi ke kantor dimana sampel bertugas (hartono dan abdillah, 2008). kuesioner yang diberikan menggunakan jenis pertanyaan tertutup dan terbuka pada beberapa informasi yang diperlukan. gambar 1. model penelitian kemampuan mendeteksi kecurangan beban kerja kepribadian nt skeptisme profesional pengalaman jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 106 skala yang digunakan adalah skala linear dengan interval yang sama. interval yang sama diperoleh dengan menggunakan rasch model. beban kerja (wl) pada penelitian ini adalah banyaknya jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan proses audit (nasution, 2012). beban kerja diukur dengan rata–rata jumlah pekerjaan yang dilakukan auditor selama satu tahun. apabila jumlah pekerjaan yang dilakukan rendah atau sedikit maka beban kerja yang diterima oleh auditor adalah ringan. teknik analisis data analisis data penelitian dilakukan dengan rasch model. rasch model merupakan alat analisis yang dapat menguji validitas dan reliabilitas data serta menguji kesesuaian person dan item secara simultan. rasch model mampu memberikan skala linear dengan interval yang sama, melakukan prediksi terhadap data yang hilang, memberikan estimasi yang tepat, mendeteksi ketidaktepatan model, serta menghasilkan pengukuran yang replicable (suminto, 2013). keunggulan rasch model dibanding model lain adalah kemampuan melakukan prediksi terhadap data yang hilang, yang didasarkan pada pola respon yang sistematis. model lain memperlakukan data yang hilang dengan nilai nol, sedang rasch menghasilkan kemungkinan terbaik dari data yang hilang. sehingga dengan rasch model membuat data yang diolah sebagai data yang lengkap (suminto, 2013). pemodelan rasch yang diperkenalkan george rasch pada sekitar tahun 1960 merupakan model yang populer menghasilkan data pengukuran. data pengukuran pada penelitian ilmu sosial yang didapat ini diukur menggunakan penerapan sistem pengukuran yang standar digunakan dalam ilmu eksakta. selain itu dalam pengukuran obyektif, pengukuran harus memenuhi lima syarat, yaitu: (1) memberikan ukuran yang linear; (2) mengatasi data yang hilang; (3) melakukan proses estimasi yang tepat; (4) menemukan yang tidak tepat (misfit) dan tidak umum (outliners); dan (5) memberikan instrumen pengukuran yang independen dari parameter yang diteliti (suminto, 2013). rasch model dengan aplikasi ministep akan menghasilkan beberapa pilihan untuk analisis data. hasil statistik ministep akan menunjukkan banyak data person dan aitem yang diolah, nilai rata-rata logit untuk person, nilai reliabilitas untuk person dan aitem, nilai cronbach alpha, dan error standar aitem. nilai reliabilitas untuk person dan aitem memiliki ketentuan: jika nilai reliabilitas < 0.67 maka dikatakan rendah; jika nilai reliabilitas 0,670.80 maka dikatakan cukup; jika nilai reliabilitas 0,81-0.90 maka dikatakan bagus; jika nilai reliabilitas 0,91-0.94 maka dikatakan bagus sekali; jika nilai reliabilitas >0,94 maka dikatakan istimewa. sedangkan untuk nilai cronbach alpha memiliki ketentuan sebagai berikut: jika nilai cronbach alpha < 0.5 maka dikatakan buruk; jika nilai cronbach alpha 0.5-0.6 maka dikatakan jelek; jika nilai cronbach alpha 0.6-0.7 maka dikatakan cukup; jika nilai cronbach alpha 0.7-0.8 maka dikatakan bagus; jika nilai cronbach alpha > 0.8 maka dikatakan bagus sekali (suminto, 2013). selain itu, rasch ini akan menghasilkan informasi berupa aitem yang sesuai dan tidak sesuai dengan data yang kita butuhkan, sehingga akan diketahui aitem mana yang harus direvisi atau dibuang. ketentuan dari aitem tersebut adalah sebagai berikut: nilai outfit mean square (mnsq) yang diterima: 0.5<mnsq<1.5; nilai outfit z-standard (zstd) yang diterima: 2,0<zstd<2.0; nilai point measure correlation (pt mean corr): 0.4<pt measure corr<0.85 (suminto, 2013). pengujian hipotesis setelah data diolah menggunakan ministep dan memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan, maka data siap diolah menggunakan aplikasi spss. hasil pengolahan ministep dapat membantu dalam pengambilan keputusan atas data yang diolah, apakah data perlu direvisi, dibuang, atau menambah atau memperluas data yang diperlukan. pengujian hipotesis dilakukan dengan uji nilai t. simpulan bahwa terdapat hubungan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat dibuat jika nilai probabilitas atau nilai signifikan (nilai sig.) <alpha 0,05. selain itu, digunakan pula uji nilai r suquared untuk mengetahui kualitas model penelitian dalam menjelaskan hubungan variabelvariabel yang diteliti (nazaruddin dan basuki, 2015). pada penelitian ini uji hubungan antar variabel dilakukan dengan teknik regresi berganda pada spss dan microsoft excel. pada spss digunakan regresi berganda dengan fungsi sebagaimana berikut ini: y = a +𝛽1x1 + 𝛽2x2 + 𝛽3x3 + 𝛽4x4 + e 107 suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 107 tabel 1. daftar kantor akuntan publik sampel penelitian no. nama kap ijin kap alamat 1 kap drs. bismar, muntalib,& yunus 183/km. 1/2008 jl. soka no.24, baciro, yogyakarta 55225 2 kap drs. henry & sugeng (pusat) 1365/km. 1/2009 jl. gajah mada no.22, yogyakarta 55112 3 kap drs. suhartati & rekan (cab) kep-172/km. 6/ 2003 perumahan nogotirto i no. 11, nogotirto, gamping, sleman, yogyakarta 55292 4 kap busroni & payamta (cab) kep-014/km. 6/ 2004 jl. ir. soetami no.25, surakarta 57126 5 kap wartono kep-292/km. 6/ 2003 jl. k. h. samanhudi no.121, surakarta 57147 hasil dan pembahasan kuesioner yang didistribusikan ke kantor akuntan publik (kap) sebanyak 105 kuesioner yang diantar langsung ke kap. kuesioner yang mendapatkan respon sebanyak 65 kuesioner. data yang dapat diolah 63 kuesioner dan 2 kuesioner dikeluarkan dari sampel karena tidak memenuhi ketentuan purposive sampling. deskripsi responden menyajikan identitas responden yang meliputi: jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, lama waktu menjabat, dan lama bekerja menjadi auditor. namun, identitas responden tidak lengkap. identitas yang dapat identifikasi adalah jenis kelamin, pendidikan terakhir dan lama bekerja menjadi auditor. berikut identitas responden yang disajikan ke dalam tabel 2. tabel 2. identitas responden kriteria jumlah responden prosentase jenis kelamin perempuan 19 30,2% laki-laki 44 69,8% pendidikan terakhir diii 0 s1 27 42,8% s2 0 s3 2 3,2% tidak menjawab 34 54% lama bekerja menjadi auditor lebih dari 15 tahun 2 3,2% 10-15 tahun 9 14,3% 6-10 tahun 29 46% 1-5 tahun 23 36,5% kurang dari 1 tahun 0 pengujian rasch model yang menggunakan aplikasi ministep menghasilkan informasi berupa nilai reliabilitas untuk person atau responden, item atau butir, dan secara keseluruhan. selain itu, rasch model menghasilkan nilai kesesuaian person atau item secara rinci sehingga memudahkan untuk mengetahui person yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. rasch juga memudahkan untuk mengetahui butir soal yang mudah dijawab dengan soal yang sulit untuk dijawab responden (lihat tabel 3). tabel 3. ringkasan statistik dari skeptisme profesional kriteria hasil person reliability 0,6 person measure 3,05 item reliability 0,85 item measure 0,00 s.e of item mean 0,21 cronbach alpha 0,8 tabel 3 menunjukkan bahwa nilai person reliability variabel skeptisme profesional sebesar 0,6 < 0,67 yang berarti reliabilitas person atau responden tergolong lemah sedangkan nilai item reliability sebesar 0,85 berada di rentang 0,81-0,90 yang berarti reliabilitas item atau butir pertanyaan tergolong bagus. rendahnya nilai person reliability ini mengindikasikan dua kemungkinan; pertama, jawaban responden mengenai skeptisme profesional auditor memiliki keragaman (varians) yang cukup tinggi sehingga hasil olah statistik menilainya sebagai adanya kemungkinan pemahaman responden atas pertanyaan instrumen tidak seragam. artinya, ada kemungkinan instrumen kurang mudah dipahami secara general sehingga dinilai memiliki reliabilitas yang lemah oleh statistik. kemungkinan kedua adalah, jawaban skeptisme profesional auditor memang menjurus pada keseragaman yang rendah yang juga mengindikasikan beragamnya skeptisme profesional auditor secara riil. hal ini didukung dari hasil item relibality yang tinggi (0,85) yang artinya 108 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 108 tabel 4. person measure dari skeptisme profesional person measure outfit pt-measure corr kesesuaian mnsq zstd 12 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 13 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 14 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 15 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 29 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 33 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 42 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 44 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 49 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 52 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 56 5,61 maximum measure 0 tidak sesuai 3 4,37 0,8 0,3 0,15 sesuai 4 4,37 0,44 -0,1 0,36 sesuai 11 4,37 0,58 0 0,26 sesuai 16 4,37 0,58 0 0,26 sesuai 51 4,37 0,8 0,3 0,15 sesuai 6 3,61 0,58 -0,3 0,35 sesuai 17 3,61 0,48 -0,4 0,45 sesuai 50 3,61 0,55 -0,3 0,4 sesuai 5 3,15 0,63 -0,4 0,37 sesuai 20 3,15 1,35 0,7 0,22 sesuai 24 3,15 0,56 -0,5 0,45 sesuai 25 3,15 0,56 -0,5 0,45 sesuai 26 3,15 0,86 0 0,2 sesuai 60 3,15 0,96 0,2 0,16 sesuai 61 3,15 0,56 -0,5 0,45 sesuai 63 3,15 1,37 0,7 0,07 sesuai 8 2,8 1,03 0,2 0,28 sesuai 59 2,8 1,08 0,3 0,09 sesuai 1 2,51 0,73 -0,4 0,34 sesuai 7 2,51 0,82 -0,2 0,51 sesuai 10 2,51 0,78 -0,3 0,54 sesuai 18 2,51 1,01 0,2 0,12 sesuai 34 2,51 0,59 -0,7 0,49 sesuai 40 2,51 0,6 -0,7 0,47 sesuai 41 2,51 1,63 1,2 0,17 sesuai 45 2,51 0,76 -0,3 0,28 sesuai 55 2,51 1,21 0,6 0,24 sesuai 58 2,51 0,86 -0,1 0,45 sesuai 27 2,27 1,3 0,7 0,17 sesuai 62 2,27 0,98 0,1 0,16 sesuai 28 2,06 0,78 -0,4 0,27 sesuai 32 2,06 0,73 -0,5 0,32 sesuai 48 2,06 0,79 -0,3 0,49 sesuai 57 2,06 1,96 1,8 -0,13 tidak sesuai 19 1,86 0,81 -0,3 0,33 sesuai 21 1,86 0,83 -0,3 0,51 sesuai 22 1,86 1,12 0,4 -0,05 sesuai 54 1,86 1,11 0,4 0,19 sesuai 2 1,68 1,2 0,6 0,33 sesuai 9 1,52 1,55 1,3 0,52 sesuai 31 1,52 0,69 -0,7 0,17 sesuai 35 1,52 0,85 -0,3 0,66 sesuai 46 1,52 1,32 0,9 0,57 sesuai 47 1,52 1,01 0,2 0,33 sesuai 109 suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 109 tabel 4. person measure dari skeptisme profesional person measure outfit pt-measure corr kesesuaian mnsq zstd 23 1,22 1,03 0,2 0,41 sesuai 37 1,22 1,51 1,3 0,47 sesuai 43 1,08 0,99 0,1 0,34 sesuai 39 0,94 1,13 0,5 0,63 sesuai 38 0,82 0,37 -2,3 0 tidak sesuai 53 0,82 0,84 -0,3 0,58 sesuai 30 0,57 1,47 1,3 0,3 sesuai tabel 5. item measure dari skeptisme profesional item outfit pt-measure corr kesesuaian mnsq zstd 8 0,72 -1,2 0,57 sesuai 11 1,41 1,6 0,36 tidak sesuai 12 1,12 0,5 0,36 tidak sesuai 6 0,92 -0,2 0,48 sesuai 10 0,76 -0,9 0,49 sesuai 3 1,40 1,4 0,23 tidak sesuai 9 0,87 -0,4 0,52 sesuai 14 0,77 -0,8 0,62 sesuai 15 0,73 -0,8 0,59 sesuai 13 1,04 0,2 0,32 tidak sesuai 2 0,82 -0,4 0,37 tidak sesuai 4 0,68 -0,7 0,41 sesuai 1 1,05 0,3 0,20 tidak sesuai 5 0,50 -0,6 0,36 tidak sesuai 7 0,97 0,2 0,18 tidak sesuai tidak ada masalah pada reliabilitas item pertanyaan kuesioner penelitian. dengan demikian, kemungkinan yang dapat diyakini oleh peneliti adalah kemungkinan kedua, yakni keseragaman tingkat skeptisme profesional auditor dari sampel penelitian relatif tinggi dan beragam. tabel 6. ringkasan statistik dari kemampuan mendeteksi kecurangan kriteria hasil person reliability 0,9 person measure 0,33 s.e of person mean 0,27 item reliability 0,98 item measure 0 s.e of item mean 0,56 cronbach alpha 0,91 selain itu, meskipun person reliability lemah, namun person measure (3,05) bernilai lebih besar dari pada rata-rata item yaitu item measure 0,00. selanjutnya, nilai cronbach alpha juga berada direntang 0,7-0,8 yang artinya adalah data pada variabel skeptisme profesional bagus atau reliabel. dengan demikian maka data tetap memiliki kelayakan kualifikasi untuk dilanjutkan dalam pengujian hipotesis. secara rinci, hasil pengujian variabel skeptisme profesional disajikan pada tabel 4. berdasarkan tabel 4 terdapat person yang tidak sesuai dengan model 0.5<mnsq<1.5, 2,0<zstd<2.0, dan 0.4<pt measure corr<0.85. terdapat juga person yang memiliki maximum measure. data pada person tersebut tergolong data yang outliers atau misfit. data yang memiliki maximum measure akan menurunkan kualitas sistem pengukuran, sehingga harus dibuang atau dikeluarkan dari sampel. tabel 5 merupakan rincian kesesuaian butir-butir pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner. beberapa butir pertanyaan memiliki nilai pt measure corr yang <0.4, sehingga harus dikeluarkan karena akan mempengaruhi pengukuran dan menurunkan kualitas data. dari tabel 6 juga dapat disimak bahwa nilai person reliability variabel kemampuan dalam mendeteksi kecurangan sebesar 0,9 berada di rentang 0,81-0,90 yang berarti reliabilitas person atau responden tergolong bagus sedangkan nilai item reliability sebesar 0,98 > 0,94 yang berarti reliabilitas item atau butir pertanyaan tergolong 110 suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 110 istimewa. person reliability yang tergolong bagus didukung person measure sebesar 0,33 menunjukkan kemampuan rata-rata person rata-rata di atas item yaitu item measure 0,00. nilai rata-rata eror standar item sebesar 0,56 dan nilai cronbach alpha sebesar 0,91. nilai cronbach alpha sebesar 0,91 > 0,8 menunjukkan bahwa data pada variabel kemampuan mendeteksi kecurangan sangat bagus atau reliabel. tabel 7. person measure dari kemampuan mendeteksi kecurangan person measure outfit pt-measure corr kesesuaian mnsq zstd 1 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 2 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 3 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 4 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 5 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 26 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 27 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 28 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 29 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 30 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 41 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 42 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 43 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 44 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 45 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 46 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 47 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 48 2,5 0,75 -0,4 0,93 sesuai 49 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 50 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 59 2,5 0,75 -0,4 0,74 sesuai 11 1,63 1,29 0,8 0,47 sesuai 21 1,63 1,29 0,8 0,47 sesuai 35 1,63 1,29 0,8 0,47 sesuai 53 1,63 1,29 0,8 0,47 sesuai 6 0,85 0,69 -0,8 0,5 sesuai 13 0,85 0,72 -0,7 0,83 sesuai 14 0,85 0,72 -0,7 0,83 sesuai 16 0,85 0,69 -0,8 0,5 sesuai 23 0,85 0,72 -0,7 0,83 sesuai 25 0,85 0,72 -0,7 0,83 sesuai 31 0,85 0,72 -0,7 0,83 sesuai 32 0,85 0,72 -0,7 0,83 sesuai 40 0,85 0,69 -0,8 0,5 sesuai 54 0,85 0,72 -0,7 0,83 sesuai 58 0,85 0,72 -0,7 0,83 sesuai 60 0,85 0,69 -0,8 0,5 sesuai 12 0,58 1,74 1,7 0,3 sesuai 22 0,58 1,74 1,7 0,3 sesuai 34 0,58 1,74 1,7 0,3 sesuai 57 0,58 1,74 1,7 0,3 sesuai 7 -1,03 1,98 1,5 0,06 sesuai 17 -1,03 1,98 1,5 0,06 sesuai 39 -1,03 1,98 1,5 0,06 sesuai 55 -1,03 1,98 1,5 0,06 sesuai 8 -1,92 0,11 -2 0,89 sesuai 15 -1,92 3,41 2,4 -0,8 tidak sesuai 18 -1,92 0,11 -0,2 0,89 sesuai 24 -1,92 3,41 2,4 -0,8 tidak sesuai 33 -1,92 3,41 2,4 -0,8 tidak sesuai 111 suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 111 tabel 7. person measure dari kemampuan mendeteksi kecurangan person measure outfit pt-measure corr kesesuaian mnsq zstd 38 -1,92 0,11 -2 0,89 sesuai 52 -1,92 0,11 -2 0,89 sesuai 61 -1,92 3,41 2,4 -0,08 tidak sesuai 9 -2,89 0,43 -0,6 0,67 sesuai 19 -2,89 0,43 -0,6 0,67 sesuai 37 -2,89 0,43 -0,6 0,67 sesuai 56 -2,89 0,43 -0,6 0,67 sesuai 62 -2,89 0,43 -0,6 0,67 sesuai 10 -3,36 0,69 0 0,53 sesuai 20 -3,36 0,69 0 0,53 sesuai 36 -3,36 0,69 0 0,53 sesuai 51 -3,36 0,69 0 0,53 sesuai 63 -3,36 0,69 0 0,53 sesuai tabel 8. item measure dari kemampuan mendeteksi kecurangan item outfit pt-measure corr kesesuaian mnsq zstd 1 2,7 2,7 0,2 tidak sesuai 2 0,41 -4,7 0,9 tidak sesuai 5 0,84 -1 0,54 sesuai 3 1,38 2,1 0,84 tidak sesuai 10 0,93 -0,3 0,7 sesuai 8 0,9 -0,5 0,71 sesuai 4 1,05 0,3 0,83 sesuai 7 0,94 -0,2 0,79 sesuai 9 0,6 -2,2 0,91 tidak sesuai 6 0,41 -3,5 0,91 tidak sesuai berdasarkan tabel 7 terdapat person yang tidak sesuai dengan model 0.5<mnsq<1.5, 2,0<zstd<2.0, dan 0.4<pt measure corr<0.85. meskipun tidak seluruhnya memenuhi model yang ditentukan, tetapi memiliki nilai yang dapat ditoleransi dan tidak menurunkan kualitas sistem pengukuran. person dengan nilai mnsq ≥ 2,0 apabila dipertahankan berada di dalam sampel akan menurunkan kualitas sistem pengukuran. data pada person tersebut juga tergolong data yang outliers atau misfit. sehingga person pada nomor tersebut harus dibuang dari sampel. tabel 8 merupakan rincian kesesuaian butirbutir pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner. berdasarkan tabel tersebut, item pertanyaan sesuai dengan model 0.5<mnsq<1.5, 2,0<zstd<2.0, dan 0.4<pt measure corr<0.85 adalah item nomor 1, 2, 3, 6, dan 9. item tersebut harus dibuang atau dikeluarkan sehingga nomor pertanyaan yang sesuai adalah 4, 5, 7, 8, dan 10. berdasarkan hasil pengujian rasch ini, person dan item pada variabel skeptisme profesional dan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan adalah reliabel yang dicerminkan dengan nilai cronbach alpha yang berada direntang 0,8-0,9. selain itu, didapatkan beberapa person tidak sesuai dengan model yang ditentukan sehingga perlu untuk dibuang atau dikeluarkan dari sampel. person yang dikeluarkan dari sampel yaitu person nomor 12, 13, 14, 15, 24, 29, 33, 38, 36, 42, 44, 49, 52, 56, 57, dan 61. jumlah seluruh person yang dikeluarkan adalah 16 person sehingga jumlah person yang sesuai adalah 47 person. delapan item pada variabel skeptisme profesional karena tidak sesuai dengan model yang ditentukan. lima item pada variabel kemampuan dalam juga dikeluarkan dari data karena tidak sesuai dengan model yang ditentukan. adapun data variabel skeptisme profesional yang telah diuji menggunakan rasch model disajikan pada tabel 9. statistik deskriptif statistik deskriptif menyajikan respon responden terhadap variabel beban kerja, pengalaman audit, skeptisme profesional, tipe kepribadian nt (intuition dan thinking), serta kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (lihat tabel 10). 112 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 112 tabel 9. person entry dari skeptisme profesional dan kemampuan mendeteksi kecurangan person measure person measure sp fr sp fr 1 3,04 3,40 31 1,60 1,63 2 1,60 3,40 32 2,01 2,79 3 5,20 3,40 33 0,90 3,40 4 3,89 2,79 34 2,47 3,40 5 3,04 2,79 35 1,24 3,40 6 5,20 1,63 36 1,24 3,40 7 3,89 -1,75 37 1,24 3,40 8 3,89 -1,75 38 3,04 2,79 9 2,47 -1,75 39 5,02 -3,05 10 3,04 -3,05 40 0,20 1,63 11 5,20 1,63 41 1,60 2,21 12 5,20 1,63 42 2,47 -1,75 13 3,89 -1,75 43 3,89 2,21 14 3,04 -1,75 44 3,04 2,79 15 2,01 -1,75 45 5,20 1,63 16 3,89 -3,05 46 3,04 -1,75 17 2,47 1,63 47 3,89 -3,05 18 2,47 1,63 19 0,90 2,21 20 2,47 -2,80 21 3,04 2,79 22 2,47 3,40 23 1,60 2,06 24 -0,25 2,62 25 1,24 2,21 26 1,24 2,21 27 2,47 1,63 28 1,60 1,63 29 0,59 -1,75 30 -0,51 -1,75 tabel 10. statistik deskriptif n maksimum minimum mean deviasi standar beban kerja (wl) 47 4 2 2,617 0,570 pengalaman kerja (exp) 47 5 2 2,936 0,818 skeptisme profesional (sp) 47 5,2 -0,51 2,604 1,484 tipe kepribadian (type) 47 1 0 0,681 0,471 kemampuan mendeteksi kecurangan (fr) 47 3,4 -3,05 0,997 2,293 hasil pengujian hipotesis sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan data dalam uji hipotesis dengan teknik regresi (nazaruddin dan basuki, 2015). dari hasil uji asumsi klasik, meliputi: uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskidastisitas didapatkan simpulan bahwa data telah memenuhi uji asumsi klasik, sehingga pengujian dengan analisis regresi dapat dilakukan. model regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel beban kerja (wl), pengalaman audit (exp), skeptisme profesional (sp), dan tipe kepribadian (type) terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fr). digunakannya teknik analisis regresi linear berganda sesuai dengan kerangka penelitian dimana terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (ghozali, 2011; nazaruddin dan basuki, 2015). 113 suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 113 hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 11. dari analisis regresi ditemukan variabel beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. hasil penelitian ini tidak konsisten dengan nasution (2012) serta setiawan dan fitriany (2011) yang menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. jika dilihat dari statistik deskriptif responden, sebanyak 29 responden merupakan responden dengan lama bekerja sebanyak 6-10 tahun, 9 responden dengan lama bekerja 10-15 tahun, dan 2 responden selama lebih dari 15 tahun. jumlah responden yang berpengalaman sebanyak 40 responden. hal ini diduga menjadi penyebab variabel beban kerja menjadi tidak berpengaruh. kaitannya adalah karena pengalaman auditor dalam bekerja sudah cukup lama, maka seberapapun beban kerja yang ditanggung oleh auditor maka hal itu tidak mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. dalam sudut pandangan teori perlaku yang direncanakan (planned behavior theory) sebagaimana yang dikemukakan ajzen dan fishbein (2005) seseorang dengan pengalaman yang banyak akan mampu mengatur sikap dalam berperilaku termasuk kaitannya dalam pengambilan keputusan membuat tindakan. dalam konteks audit, penjelasan ini dinilai dapat mewakili, yakni ketika auditor memliki banyak pengalaman, maka akan terbentuk pola intuisi yang mapan di dalam kerangka berpikir auditor tersebut yang selanjutnya menggiring secara semi-otomatis kepada auditor dalam bersikap dan bertindak ketika menemukan suatu fenomena yang dinilai janggal. namun demikian, apakah benar tidak berpengaruhnya beban kerja terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan oleh auditor ini dipenga ruhi oleh faktor pengalaman, perlu kiranya hal tersebut diuji pada penelitian berikutnya. selanjutnya, pengalaman audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian noviyani (2002), tirta dan sholihin (2004) dan nasution (2012) yang menyatakan pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. semakin banyak pengalaman auditor, maka auditor tersebut akan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai indikasi kecurangan, sehingga auditor yang bersangkutan akan mudah mengenali mana yang mengindikasi adanya kecurangan. dalam sudut pandang teori perilaku yang direncanakan (planned behavior theory), auditor yang memiliki banyak pengalaman juga cenderung lebih tahu pola dalam kecurangan karena pernah menemukan atau mengatasi kasus serupa sebelumnya (ajzen dan fishbein, 2005). wawasan yang lebih banyak juga akan mendorong auditor untuk lebih pandai dalam mencari cara bagaimana bersikap terhadap klien yang dihadapinya, ketika klien melakukan penyembunyian atas perilaku curang. berikutnya, penelitian ini menemukan bahwa skeptisme profesional tidak pengaruh signifikan tabel 11. hasil pengujian hipotesis variabel b p-value kesimpulan wl 0,357 0,131 tidak berpengaruh exp 0,472 0,000 berpengaruh sp -0,093 0,104 tidak berpengaruh type 3,869 0,000 berpengaruh adjusted r2 0,944 194,004 0,000 f statistic prob (f-statistic) keterangan : fr : kemampuan mendeteksi kecurangan wl: beban kerja exp : pengalaman auditor sp: skeptisme profesional type : tipe kepribadian nt dari hasil perhitungan regresi diperoleh persamaan sebagai berikut: fr = -3,715 + 0,472 exp + 3,869 type 114 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 114 terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. hasil ini tidak konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya (suraida, 2006; noviyanti, 2008; gusti dan ali, 2008; carpenter et al., 2011; januarti, 2011; nasution, 2012; kushasyandita dan januarti, 2012) yang menemukan skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. namun, temuan ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan dan menjadi salah satu temuan yang sangat menarik karena berbeda dengan temuan-temuan penelitian terdahulu. dugaan kuat atas tidak berpengarunya skeptisme auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan auditor adalah karena karakteristik dari dalam diri auditor yang mayoritas dari etnis jawa halus, sebagaimana yang dipaparkan pada perumusan hipotesis. menurut hofstede (2001) masyarakat jawa halus yang berada di jawa bagian tengah (termasuk yogyakarta) memiliki kecenderungan sikap pemalu, sungkan, ramah dan mempertahankan keharmonisan hubungan baik di depan orang lain. akibatnya, ketika terdeteksi suatu kecurangan yang ada di lapangan saat audit dilakukan, auditor dari etnis jawa halus bisa saja akan berupaya menghindari konflik dengan auditan, demi menjaga hubugan baik yang telah terjalin. penghindaran konflik juga bisa jadi kembali terkait dengan fee audit kap kecil. maksudnya adalah, ketika konflik kap kecil terjadi dengan kliennya, maka ada kemungkinan klien akan memutus kontrak penggunaan jasa pada kap kecil. hal ini tentu menjadi kerugian bagi kap. oleh karenanya, auditor dari kap kecil akan menjalin hubungan baik dengan auditan guna keberlanjutan kontrak hubungan kerja. di samping itu, tidak berpengaruhya skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ini juga dapat dikaitkan dengan beberapa alasan, yakni; pertama, auditor memiliki tanggung jawab dan fungsi auditor yang independen, sehingga auditor akan berusaha memenuhi tanggung jawab dan fungsinya dengan lebih mengacu kepada standar audit dan cenderung mengabaikan sikap skeptisme profesional. hal ini didukung dengan adanya standar audit yang berlaku di indonesia psa 02 sa seksi 110 mengenai tanggung jawab dan fungsi auditor independen. dalam konteks penelitian ini, ditemukan adanya kecenderungan dari auditor untuk berupaya menyelesaikan tugas sesuai dengan aturan yang ada di psa 02 sa seksi 110 ketimbang secara sungguh-sungguh melakukan pemeriksaan dengan tujuan pendeteksian kecurangan. jika dikaitkan pada isu fee audit kap kecil (lokasi penelitian ini) yang tergolong lebih kecil dari kap madia dan besar, maka hal ini menjadi sangat masuk akal. pasalnya, auditor yang menjalankan pemeriksaan dengan fee yang relatif kecil cenderung akan mencari lebih banyak proyek (job). akibatnya, demi mengejar target jadwal pemeriksaan yang banyak, maka auditor di kap kecil akan cenderung melakukan audit dalam kurun waktu yang singkat. namun, agar tidak melanggar kode etik auditor yang dapat memunculkan sanksi bagi kap kecil tersebut, maka proses audit tetap harus dijalankan dengan mengacu pada standar audit yang disebutkan tadi. dengan demikian, maka fenomena “kejar target” inilah yang besar kemungkinannya menjadikan auditor menurunkan skeptismenya dalam menjalankan pemeriksaan (audit). kedua, menurut amiruddin dan sundari (2012) kemampuan auditor dalam mendeteksi kecuragan bergantung pada kecanggihan pelaku kecurangan, frekuensi manipulasi, tingkat kolusi dan ukuran senioritas yang dilibatkan. semakin tinggi tingkat kolusi dan semakin tinggi pula tingkat manajemen yang terlibat dalam kecurangan, maka semakin sulit pula untuk mendeteksi kecurangan oleh auditor. auditor yang bekerja pada kap kecil belum tentu meimiliki ragam pengalaman pendeteksian yang banyak, layaknya auditor dari kap besar. akibatnya, meskipun auditor dari kap kecil memiliki pengalaman dalam mendeteksi kecurangan untuk beberapa kasus, tetapi mereka tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai kecanggihan praktik kecurangan yang dilakukan oleh auditan untuk kasus tertentu, sehinga kecurangan yang didesain dengan sangat rapi tidak terduga oleh auditor. tidak terduganya indikasi kecurangan dari auditan oleh auditor ini selanjutnya menjadikan skeptisme auditor tidak terpancing untuk meningkat dan memicu upaya untuk bekerja lebih keras dalam mendeteksi kecurangan. kemungkinan ketiga dari alasan tidak berpengaruhnya skeptisme professional auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan juga bisa jadi akibat adanya fiksasi persepsi auditor (luft dan shields, 2001; dearman dan shields, 2005). maksudnya adalah, auditor cenderung menilai baik pada auditan yang notabene sudah beberapa kali diaudit dan mendapatkan opini bagus. dampak selanjutnya adalah, auditor akan menga115 suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 115 lami penurunan skeptisme karena adanya fikasasi persepsi baik kepada auditan tadi. selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa tipe kepribadian nt berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. hasil ini konsisten dengan penelitian noviyanti (2008). auditor dengan tipe kepribadian nt cenderung berperilaku obyektif, kritis dan menekankan pola, konteks, dan hubungan. kemampuan dalam mendeteksi kecurangan memerlukan obyektivitas dan sikap yang kritis untuk sensitif terhadap kecurangan yang cenderung berpola dan saling berhubungan. penelitian ini menjadi penguat validitas eksternal dari penelitian noviyanti (2008) yang dilakukan dengan pendekatan eksperimen yang notabene kuat pada aspek validitas internal tetapi agak lemah dalam sisi validitas eksternal (nahartyo, 2012). berdasarkan temuan dari penelitian ini, maka implikasi pentingnya adalah, penting bagi kantor akuntan publik (kap), khususnya yang berada di yogyakarta dan surakarta untuk mempertimbangkan aspek kepribadian dari calon auditor yang akan direkrut atau bergabung. pemilihan auditor dengan tipe kepribadian nt akan dapat lebih memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan, yang selanjutnya akan banyak membantu kap dalam pelaksanaan tugas audit yang dijalankan. simpulan penelitian ini bertujuan menguji pengaruh beban kerja, pengalaman, skeptisme profesional, dan tipe kepribadian nt terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. penelitian ini dilakukan di kap kecil yang ada di yogyakarta dan surakarta dengan pertimbangan masih jarangnya penelitian sejenis dilakukan pada konteks kap kecil. selain itu, penelitian ini juga menguji fenomena skeptisme kap kecil dengan mengaitkannya dengan isu ketergantungan pada klien dan auditor dari etnis jawa halus (jawa bagian tengah). penelitian ini menemukan bahwa pengalaman auditor dan tipe kepribadian nt memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. semakin berpengalaman seorang auditor maka ia akan semakin mampu dalam mendeteksi kecurangan. namun, beban kerja auditor dinilai tidak mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan karena auditor dinilai sudah sangat terbiasa dengan situasi tingginya beban dan ritme kerja. akan tetapi, temuan yang cukup mengejutkan adalah tidak berpengaruhnya skeptisme profesional auditor terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. beberapa spekulasi alasan mengenai tidak berpengaruhnya skeptisme terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan ini dipaparkan di bagian pembahsan. implikasi dari hasil penelitian ini adalah penting bagi para auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (kap) kecil untuk semakin meningkatkan jam terbang auditor muda (junior) agar dapat memiliki pengalaman yang cukup sehingga dapat memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan yang baik. jam terbang auditor juga akan meningkatkan penyesuaian diri auditor dalam menghadapi beban kerja yang banyak, sehingga hal itu tidak akan mengganggu kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan, sebagaimana yang ditunjukkan dari temuan penelitian ini. selanjutnya, kap kecil perlu mempertimbangkan aspek kepribadian dalam merekrut auditor baru yang mana dianjurkan untuk merekrut auditor dengan tipe kepribadian nt (intitution-thinking). sebagaimana temuan penelitian ini, individu dengan tipe kepribadian nt memiliki karakter untuk selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang teoritis dan ilmiah dalam membuat keputusan tertentu, khususnya dala pendeteksian kecurangan. terakhir, berdasarkan argumentasi yang dapat dijadikan alasan atas tidak berpengarunya skeptisme profesional auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan, maka penting bagi kap untuk mengingatkan penjagaan auditor kepada sikap skeptisme profesionalnya. di samping itu, penting bagi kap dan para auditor yang ada di dalamnya untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi atau dilakukan secara sengaja dengan cara yang sistemik dan terstruktur. penelitian ini tentu memiliki berbagai keterbatasan yang selanjutnya menjadi masukkan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema sejenis. pertama, lokasi penelitian ini hanya pada kap dan para auditor di yogyakarta dan surakarta, sehingga kemampuan generalisasi hasil penelitian ini masih cukup lemah. oleh karenanya penelitian selanjutnya perlu untuk memperluas ruang lingkup sampel penelitian agar dapat hasil penelitian dapat digeneralisasi secara lebih luas. kedua, penelitian ini mengembangkan model kuesioner dengan pertanyaan dan penyataan, sehingga ada kemungkinan terjadi bias saat sampel menjawab kuesioner. oleh karenanya, 116 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 116 penelitian mendatang dianjurkan untuk mengembangkan kuesioner pada variabel skeptisme profesional dan kemampuan mendeteksi kecurangan dengan pemberian contoh kasus. terakhir, penelitian dengan tema sejenis perlu dilakukan dengan pendekatan lain, seperti kualitatif atau triangulasi (riset campuran) agar menemukan temuan penelitian yang lebih konprehensif (sofyani dan akbar, 2013; 2015). daftar pustaka ajzen, i. 1991. the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50 (2), 179-211. ajzen, i dan m. fishbein. 2005. the influence of attitudes on behaviour. in b. albarracin, t. jhonson, dan m.p. zanna (eds.). the handbook of attitudes. mawah: erlbaum. amiruddin dan sundari. 2012. fraud: bagaimana mendeteksinya?. working paper, universitas hassanuddin makasar. bawono, i. r. dan e. m. singgih. 2010. faktorfaktor dalam diri auditor dan kualitas audit: studi pada kap ‘big four’di indonesia. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 14 (2). beasley, m. s., j. v. carcello dan d. r. hermanson. 2001. top 10 audit deficiencies. journal o f accountancy, 63-66. carpenter, t. d., c. durtschi dan l. m. gaynor. 2011. the incremental benefits of a forensic accounting course on skepticism and fraud-related judgments. issues in accounting education, 26 (1), 1-21. dearman, d. t. dan m. d. shields. 2005. avoiding accounting fixation: determinants of cognitive adaptation to differences in accounting method. contemporary accounting research, 22 (2), 351384. fishbein, m. dan i. ajzen. 1974. attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria. psychological review, 81 (1), 59–74. fishbein, m., dan i. ajzen. 1975. belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. reading: addisonwesley. fullerton, r. dan c. durtschi. 2004. the effect of profesional skepticism on the fraud detection skills of internal auditors. available at ssrn 617062. diakses oktober 2016. gusti, m dan s. ali. 2008. hubungan skeptisme profesional auditor dan situasi audit, etika, pengalaman serta keahlian audit dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. paper diperesentasikan pada simposium nasional akuntansi viii, padang. hartono, j. dan w. abdillah. 2008. pedoman survei kuesioner: mengembangkan kuesioner, mengatasi bias dan meningkatkan respon. yogyakarta: badan penerbit fakultas ekonomika dan bisnis universitas gadjah mada. hofstede, g. h. dan g. hofstede. 2001. culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. thousand oaks, ca: sage publication inc. imam, g. 2011. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. . semarang: badan penerbit universitas diponegoro. januarti, i. 2011. analisis pengaruh pengalaman auditor, komitmen profesional, orientasi etis dan nilai etika organisasi terhadap persepsi & pertimbangan etis. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xiv, aceh. koroy, t. r. 2009. pendeteksian kecurangan (fraud) laporan keuangan oleh auditor eksternal. jurnal akuntansi dan keuangan, 10 (1), 22. kushasyandita, r. dan i. januarti. (2012). pengaruh pengalaman, keahlian, situasi audit, etika, dan gender terhadap ketepatan pemberian opini auditor melalui skeptisme profesional auditor (studi kasus pada kap big four di jakarta). disertasi doktoral, universitas diponegoro. luft, j. l. dan m. d. shields. 2001. why does fixation persist? experimental evidence on the judgment performance effects of expensing intangibles. the accounting review, 76 (4), 561-587. nahartyo, e. 2012. desain dan implementasi riset eksperimen. yogyakarta: upp stim ykpn. nasution, h. 2012. pengaruh beban kerja, pengalaman audit dan tipe kepribadian terhadap skeptisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. disertasi doktoral, universitas indonesia. 117 suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan suryanto et al. – kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 117 nazaruddin, i. dan a. t. basuki. 2015. analisis statistik dengan spss. yogyakarta: penerbit lp3m umy. noviyani, p. 2002. pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi v, makassar. noviyanti, s. 2008. skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 5 (1), 102-125. petty, r. e., d.t. wegener dan l. r. fabrigar. 1997. attitudes and attitude chang. annual review o f psychology, 48 (1), 609647. prayudi, m. a. dan h. basuki. 2015. hubungan aspek power, penerapan sistem pengendalian administratif, akuntabilitas, dan efisiensi program jaminan kesehatan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 11 (1), 57-77. rahma, n. dan r. t. yulianti. 2016. pengaruh pendidikan berbasis syariah dan komitmen religiusitas terhadap perilaku etis individu dalm pelaporan keuangan: sebuah studi eksperimen. tesis, universitas islam indonesia. sari, c. m. a. dan r. rustiana. 2016. pemetaan penerapan standar audit berbasis isa pada kantor akuntan publik (kap) di daerah istimewa yogyakarta. modusjurnal ekonomi dan bisnis, 28 (1), 23-38. setiawan, l. dan f. fitriany. 2011. pengaruh workload dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan kualitas komite audit sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 8 (1), 36-53. sofyani, h. dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sofyani, h dan y. d. pramita. 2013. otoritas atasan, retaliasi dan locus of control sebagai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manipulasi laporan realisasi anggaran. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 3 (2), 415-506. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153-173. suminto, b. 2013. aplikasi model rasch untuk penelitian ilmu-ilmu sosial. cimahi: trim komunikata publishing house. suraida, i. 2006. pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit terhadap skeptisme profesional auditor dan ketepatan pemberian opini akuntan publik. sosiohumaniora, 7 (3), 186. tesser, a. 1993. the importance of heritability in psychological research: the case of attitudes. psychological review, 100 (1), 129. tirta, r. dan m. sholihin. 2004. the effects of experience and taskspesific knowledge on auditors' performance in assessing a fraud case. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 8 (1), 1-21. tuanakotta, t. m. 2013. audit berbasis isa (international standards on auditing). jakarta: salemba empat. 118 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118: januari 2017 balanced scorecard: perspektif baru 41 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 1 hal: 41-51 issn: 1411-6227 balanced scorecard: perspektif baru dalam menilai kinerja organisasi oleh : barbara gunawan dengan semakin kompleksnya kondisi lingkungan organisasi, diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang komprehensif sehingga akan terlihat kondisi berbagai sisi organisasi. hal tersebut memberikan kejelasan arah dan sasaran bagi organisasi untuk bergerak maju baik dari sisi finansial maupun non finansial secara seimbang. balanced scorecard hadir untuk memfasilitasi pengukuran kinerja secara komprehensif baik dari sisi finansial dan sisi perspektif customer, internal business process, dan learning and growth dimana belum bias difasilitasi oleh pengukuran kinerja manajerial. apabila semua sisi organisasi bias terukur maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik seperti ungkapan “if we can count it, we can manage it”. lebih dari itu balanced scorecard juga memberikan penawaran kepada organisasi akan pencapaian keunggulan kompetitif karena dengan terukurnya seluruh aspek organisasi secara komprehensif dan seimbang akan dapat memotivasi “breaktrough improvement” di berbagai bidang seperti: produk, proses, customer, dan pengembangan pasar. keywords: balance scorecard, financial performance, customer satisfaction, internal business process, innovation and learning. pendahuluan memasuki abad xxi dan millenium ketiga, perusahaan-perusahaan yang ingin tetap exist harus dapat menyesuaikan cara kerja dan cara pandang dari berbagai sudut kegiatan. globalisasi ekonomi yang akan segera terjadi dan melanda seluruh negara akan merubah lingkungan bisnis yang pada akhirnya akan merubah prinsip manajemen yang digunakan selama ini, termasuk cara yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi. perubahan paradigma tersebut diatas diimplementasikan dalam perubahan visi, misi, strategi, tujuan serta adaptasi selanjutnya dalam struktur, kultur dan sistem organisasi dalam akuntansi manajemen. oleh karena itu visi organisasi untuk pengukuran kinerja organisasi yang akan bersaing di era globalisasi harus ditinjau dari berbagai perspektif, baik perspektif keuangan maupun nonkeuangan. akuntansi manajemen kontemporer yang makin terintegrasi dan berevolusi dari aspek-aspek yang semula bersifat operasional dan taktikal seperti quality control circle, business process reenginering dan activity based costing menuju aspek-aspek yang makin strategik seperti total quality management, activity based budgeting dan mencapai titik kulminasi dalam bentuk balanced scorecard yang akan segera direalisasikan seiring dengan berjalannya waktu yang sangat cepat. 42 pengkuran kinerja menurut siegel, et al. (1989) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan-nya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa penilaian kinerja lebih ditekankan pada bagaimana karyawan sebagai bagian dari organisasi dapat mengerjakan sesuatu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. penilaian tersebut menurut hemat penulis masih cocok bila diterapkan dalam sistem akuntansi manajemen tradisi-onal, tapi tidak untuk akuntansi manajemen kontemporer. asumsi yang mendasari pengukuran kinerja dalam manajemen tradisional adalah bagaimana pekerja dapat bekerja mengerjakan sesuatu yang telah diharapkan untuk mencapai tujuan pe-rusahaan, pekerja tidak dituntut berinovasi karena ukuran kinerja hanya ditujukan untuk mengendalikan tindakan personel. dalam akuntansi manajemen tradisional, pengukuran kinerja manajemen hanyalah berdasarkan pada aspek-aspek keuangan semata, hal ini disebabkan karena ukuran keuangan dapat dengan mudah dilakukan karena ukuran tersebut berupa nilai kuantitatif. oleh karena itulah kinerja personel yang ada dalam organisasi hanya diukur pada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. kinerja-kinerja non-keuangan ternyata telah diabaikan karena dianggap sebagai sesuatu yang sulit pengukurannya. beberapa cara yang digunakan dalam manajemen tradisional untuk mengukur kinerja organisasi adalah dengan menggunakan return on investment, residual income dan economic value added, cara-cara yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi yang hanya memperhatikan perspektif keuangan. dalam jangka pendek mungkin manajer dapat menghasilkan kinerja yang baik meskipun mengabaikan pengukuran nonfinansial, tapi tidak untuk jangka panjang. manfaat dan penilaian kerja penilaian kinerja bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi karyawan perusahaan. (mulyadi 1997), penilaian kinerja dimanfaatkan manajemen untuk: 1. mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. 2. membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 3. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4. menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. 5. menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. visi tujuan dan sasaran strategis untuk menentukan ukuran kinerja, maka visi organisasi perlu dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. dalam proses perumusan strategi, visi organisasi dijabarkan kedalam 43 tujuan. visi organisasi dijabarkan kedalam tujuan organisasi berikut ini (mulyadi dan setyawan, 1999): 1. perspektif keuangan terwujudnya tanggung jawab ekonomi melalui penerapan pengetahuan manajemen dalam pengelolaan bisnis dan peningkatan produktifitas pengetahuan yang dikuasai oleh personel. 2. perspektif customer terwujudnya tanggung jawab sosial sehingga perusahaan dikenal secara luas sebagai perusahaan yang akrab dengan lingkungan. 3. perspektif proses bisnis intern terwujudnya pelipatgandaan kinerja seluruh personel perusahaan melalui implementasi open-book management. 4. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terwujudnya keunggulan jangka panjang perusahaan dilingkungan bisnis global melalui pengembangan dan pemfokusan potensi sumber daya manusia. balanced scorecard pengukuran yang efektif harus merupakan bagian integral dari proses manajemen. balanced scorecard pertama kali diperkenalkan oleh robert s. kaplan dan david p. norton, menyediakan rerangka komprehensif yang menterjemahkan tujuan strategik perusahaan kedalam set pengukuran kinerja yang menyeluruh. balanced scorecard adalah laporan akuntansi yang mencakup empat perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu: 1. financial performance financial performance mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. ukuran keuangan biasanya diwujudkan dalam profita-bilitas, pertumbuhan dan shareholder value. alat ukur yang biasa digunakan adalah return on investment, residual income dan economic value added. berikut ini contoh penentuan sasaran strategi dan ukuran hasil dari perspektif keuangan: sasaran strategi ukuran hasil 1 meningkatnya financial return kenaikan pangsa pasar 2 meningkatnya pendapatan penjualan pertumbuhan pendapatan penjualan 3 menurunkan biaya penurunan biaya penuh 2. customer satisfaction dalam perspektif ini kinerja diukur dari bagaimana perusahaan dapat memuaskan customer. alat ukur yang biasa digunakan adalah market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction dan customer probability. contoh penentuan sasaran strategi dan ukuran hasil dari perspektif customer adalah: 44 sasaran strategi ukuran hasil 1 meningkatnya kepercayaan customer bertambahnya customer baru dan loyalitas customer 2 bertambahnya produk dan jasa baru proporsi produk dan jasa baru dari jumlah total produk dan jasa 3 meningkatnya value yang diperoleh customer kecepatan responden terhadap permintaan customer 3. internal business processes dalam perspektif ini kinerja perusahaan diukur dari bagaimana perusahaan dapat memproduksi produk atau jasa secara efektif dan efisien. ukuran yang biasa digunakan adalah kualitas, responsi time, cost dan pengenalan produk baru. contoh penentuan sasaran dan ukuran hasil dari perspektif internal business processes adalah: sasaran strategi ukuran hasil 1 meningkatkan improvement terhadap layanan kepada customer kepuasan customer 2 menurunnya non-value added activities kenaikan cycle effectiveness 4. learning and growth perspektif ini menekankan pada bagaimana perusahaan dapat berinovasi dan terus tumbuh dan berkembang agar dapat bersaing dimasa sekarang maupun yang akan datang. oleh karena itu sumber daya dituntut untuk produktif dan terus belajar agar mempunyai kemampuan dalam berinovasi dan mengembangkan produk baru yang memiliki value bagi customer. alat ukur yang biasa dipakai adalah employee satisfaction dan information system available. contoh penentuan sasaran dan ukuran hasil dari perspektif learning and growth adalah: sasaran strategis ukuran hasil 1 meningkatnya produktivitas dan komitmen personel jumlah personel yang dididik dan dilatih 2 meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen jumlah aplikasi baru yang dipasang dan diimplementasikan blocher, et al. (1999) mengatakan bahwa empat perspektif dalam balanced scorecard adalah financial performance, customer satisfaction, internal business processes dan innovation and learning. dari keempat perspektif di atas dapat dilihat bahwa elemen-elemen dalam balanced scorecard terdiri dari elemen-elemen keuangan (financial performance) dan elemenelemen nonkeuangan (customer satisfaction, internal bussiness processess dan learning and growth). dengan demikian maka balanced scorecard berarti bahwa dalam pengukuran kinerja ada keseimbangan (balance) antara ukuran finansial dan ukuran nonfinansial. dalam rangka mempertimbangkan dan memilih strategic objectives yang komprehensif dan koheren maka visi organisasi perlu dijabarkan kedalam strategi dan 45 rencana strategik. contoh penterjemahan visi dan strategi dengan empat perspektif balanced scorecard yang merupakan penjabaran strategic objectives kedalam ukuran hasil, target dan strategic initiatives dapat dilihat pada gambar berikut: gambar 1 penjabaran strategic objectives ke dalam ukuran hasil, target dan strategic inisiative strategic objectives ukuran hasil target strategic inisiative financial perspectives meningkatnya returns meningkatnya pendapatan penjualan meningkatnya cost effectiveness roi revenue growth penurunan biaya 10% per tahun 15% per tahun 5% per tahun customer satisfaction meningkatnya kepercayaan customer meningkatnya kepuasan customer customer acquisition customer satisfaction 25 customer baru per tahun 80% puas setelah 3 tahun yang akan datang pembangunan kemitraan dengan customer peningkatan layanan customer internal business processes meningkatnya kualitas proses layanan customer terintegrasikannya proses layanan customer quick to respond cycle effectiveness (ce) 3 kerjasama usaha per tahun ce diatas 0.70 dalam 3 tahun mendatang pengembangan jaringan organisasi business process reengineering learning and growth meningkatnya produktivitas dan komitmen personel persentase karya wan yang dididik sim yang direnca nakan dapat ter laksana 100% terdidik/terlatih dalam 3 tahun mendatang 100% terpasang dalam 3 tahun mendatang pengembangan sdm pengembangan sistem informasi manajemen salah satu bentuk personal balanced scorecard seperti yang dikenalkan oleh kaplan dan norton dapat dilihat pada gambar 2. 46 gambar 2 the personal balanced scorecard pengukuran kinerja strategis dan ballanced scorecard the personal scorecard corporate objective  double our corporate value in seven years  increase your earnings by an average of 20% per year  achieve an internal rate or return 2% above the cost of capital  increase both production and reserves by 20% in the next decade corporate targets scorecard measures business unit targets team/individual objective and initiatives 1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999 1. financial 100 120 160 180 250 earnings (in million of dollars) 100 450 200 210 225 net cash flow 100 85 80 75 70 overhead & operating expenses 2. operating 100 75 73 70 64 earnings (in million of dollars) 100 97 93 90 82 net cash flow 100 105 108 108 110 overhead & operating expenses 3. team/individual measures targets 1. 2. 4. 3. 4. 5. 5. name : location : sumber: kaplan dan norton (1997) untuk memenangkan persaingan di pasar global, maka ada tahapan dalam proses pengidentifikasian yang dapat menopang sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek dan kinerja perusahaan secara esensial yaitu critical success factors (csfs). masing-masing kelompok dari csfs dalam balanced scorecard meringkaskan kinerja keseluruhan perusahaan untuk sasaran strategis. (lihat gambar 3). 47 gambar 3 the balanced scorecard provides an action plan for achieving competitive succes by focusing management attention oncsfs in four key areas sumber: blocher, et al. (1999) cost, revenue dan laba strategic business unit (sbu) adalah metoda yang telah digunakan untuk menilai kinerja prestasi strategi. laba sbu dievaluasi dengan beberapa ukuran nonfinansial termasuk customer dan employee satisfaction, delivery performance dan process improvement. tipe informasi yang relevan untuk critical success factor sering dipresentasikan dalam format balanced scorecard. blocher, et al. (1999) memberikan contoh dari critical success factor yang potensial dan bagaimana mereka mungkin diukur dalam balanced scorecard sbu. tabel 1 critical success factor and how to measure them critical success factor how it is measured 1. quality number of defects or returns, customer satisfac tion 2. efficiency throughput time 3. flexibility setup time, cycle time 4. effectiveness value added versus non value added 5. skill development training hours, skill performance 6. customer satisfaction number of complaints, survey results financial performance measures did earnings increase ? customer satisfaction has the percent of on time deliveries improved ? internal business processes has productivity improved? competitive success innovation and learning how many new patents pending this year? 48 7. timeliness delivery time from order to customer receipt 8. timeliness of new product release number of days over/undertargeted introduction number of accidents related occurences date 9. safety aging of receivables, number of delinquencies 10. collections cycle time, set up time, number of design changes 11. manufacturability complaints, turn over penggunaan balanced scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis dalam perkembangan selanjutnya, balanced scorecard tidak hanya dipakai untuk mengukur kinerja organisasi saja, namun berkembang menjadi inti sistem manajemen strategi. lebih dari sekadar pengukuran, balanced scorecard merupakan sistem manajemen yang memotivasi breakthrough improvement dalam semua bidang kritis, seperti produk, proses, customer, dan pengembangan pasar. ada empat proses managing strategy yang mengkombinasikan tujuan jangka panjang dan jangka pendek secara optimal meliputi: 1. proses translating the vision (proses menterjemahkan visi) proses ini membantu manajer membangun konsensus visi dan strategi organisasi. 2. proses communication and linking proses ini mengajak manajemen mengkomunikasikan tujuan individu dan departemen, setting tujuan, menghubungkan reword dengan pengukuran kinerja. 3. proses business planning (perencanaan bisnis) memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan perencanaan bisnis dan keuangan yang meliputi: setting targets, alokasi sumber daya, pelurusan inisiatif strategy, penetapan kejadian-kejadian penting. 4. proses feedback and learning (umpan balik dan pembelajaran) mengartikulasikan bagian visi, menyiapkan umpan balik strategi, memfasili-tasi review dan learning strategy. hubungan keempat proses di atas dapat dilihat dalam gambar berikut: (lihat gambar 4) 49 gambar 4 managing strategy: four processes sumber: kaplan dan norton (1997) keunggulan balance scorecard dari pengukuran kinerja tradisional dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional yang hanya mengukur kinerja berdasarkan perspektif keuangan, maka balanced scorecard memiliki beberapa keunggulan, yaitu: 1. merupakan konsep pengukuran yang komprehensif. balanced scorecard menekankan pengukuran kinerja tidak hanya pada aspek kuantitatif saja, tetapi juga aspek kualitatif. aspek finansial dilengkapi dengan aspek customer, inovasi dan market development merupakan fokus pengukuran integral. keempat perspektif menyediakan keseimbangan antara pengukuran eksternal seperti laba, dengan ukuran internal seperti pengembangan produk baru. keseimbangan ini menunjukkan trade-off yang dilakukan oleh manajer terhadap ukuran-ukuran tersebut dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan mereka dimasa depan tanpa membuat trade-off diantara kunci-kunci sukses tersebut. melalui empat perspektif, balanced scorecard mampu memandang berbagai faktor lingkungan secara menyeluruh. 2. merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. translation the vision  clarifying the vision  gaining consensus feedback and learning  articulating the shared vision  supplying strategic feedback  facilitating strategy review and learning balanced scorecard communicating and linking  communicating and education  setting goals  linking rewards to performance measures business planning  setting targets  aligning strategic initiatives  allocating resources  establishing milestones 50 pengukuran aspek keuangan tradisional melaporkan kejadian masa lalu tanpa menunjukkan cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja masa depan. aspek customer, inovasi dan pengembangan, learning memberikan pedoman terhadap customer yang selalu berubah preferensinya. 3. memberikan fokus terhadap goal menyeluruh perusahaan. penerapan ballance scorecard dengan empat perspektif; financial performance, customer satisfaction, internal business processes dan learning and growth maka balanced scorecard dapat diterapkan pada berbagai perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara, perusahaan yang beorientasi laba maupun perusahaan yang tidak berorientasi memperoleh laba (nirlaba), karena empat perspektif tersebut sudah mencakup perspektif yang dibutuhkan untuk menilai kinerja organisasi. empat perspektif dalam balanced scorecard model standar kaplan dan norton menurut penulis sangat relevan diterapkan untuk menilai kinerja organisasi termasuk badan usaha milik negara (bumn) (sudibyo 1997) mengatakan bahwa sepanjang suatu bumn telah memformulasikan misi dan strateginya serta telah mengenal, apresiatif, dan bersikap positif terhadap paradigma dan pendekatan-pendekatan manajemen era informasi, maka ia bisa menjadi lingkungan yang kondusif bagi penerapan balanced scorecard, dan balanced scorecard bisa dipakai sebagai kerangka sentral yang terfokus pada misi dan strategi untuk mengelola perubahan yang disebabkan oleh diterapkannya pendekatan-pendekatan baru tersebut. untuk perusahaan yang tidak berorientasi memperoleh laba (nirlaba), maka perspektif customer, perspektif internal business processes dan perspektif learning and growth merupakan paradigma baru dalam menilai kinerja organisasi yang pada akhirakhir ini menjadi sorotan masyarakat luas dan makin dituntut keprofesionalannya. balanced scorecard hanya akan efektif dan memberikan kemanfaatan pada perusahaan yang mempunyai visi jauh ke depan, karena penerapan perspektif customer, perspektif internal business processes dan perspektif learning and growth harus ditunjang dengan investasi yang tidak murah dan tidak dapat segera dipenuhi dalam satu periode akuntansi. soetjipto (1997) mengatakan bahwa bsc merupakan metode pengukuran kinerja bisnis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para eksekutif dan manajer perusahaan karena metode tersebut meng-ukur kinerja bisnis secara komprehensif. namun demikian dalam menerapkan balanced scorecard, para ekskutif dan manajer perusahaan tidak boleh mengabai-kan masalah akurasi informasi yang diperoleh dengan cara memberikan rumusan yang jelas terhadap tolok ukur kinerjanya. simpulan dengan semakin kompleksnya kondisi lingkungan organisasi, diperlukan ukuranukuran kinerja yang komprehensif sehingga akan terlihat kondisi berbagai sisi organisasi. hal tersebut memberikan kejelasan arah dan sasaran bagi organisasi untuk bergerak maju baik dari sisi finansial maupun non finansial sesara seimbang. balanced scorecard hadir untuk memfasilitasi pengukuran kinerja secara komprehensif baik dari sisi finansial maupun sisi perspektif customer, internal business 51 process, dan learning and growth dimana belum bisa difasilitasi oleh pengukuran kinerja manajerial. apabila semua sisi organisasi bisa terukur maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik seperti ungkapan “if we can count it, we can manage it”. lebih dari itu balanced scorecard juga memberikan penawaran kepada organisasi akan pencapaian keunggulan kompetitif karena dengan terukurnya seluruh aspek organisasi secara komprehensif dan seimbang akan dapat memotivasi “breaktrough improvement” di berbagai bidang seperti: produk, proses, customer, dan pengembangan pasar. referensi blocher, edward j., kung h. chen dan thomas w. lin. 1999. cost management: a strategic emphasis, new york: mcgraw-hill international inc. kaplan, robert s. dan anthony a. atkinson. 1989. advanced management accounting, englewood cliffs: prentice hall, inc. kaplan, robert s. dan david p. norton. 1996. the balanced scorecard: translating strategi into action,” boston: harvard business scholl press. _______. 1997. "using the balanced scorecard as a strategic management system", dalam s. mark young, readings in management accounting, new jersey: prentice-hall, inc. lawrence s. maisel. 1992. performance measurement the balanced scorecard approach mccrory, erancis v. dan peter g. gerstberger. 1992. the new math of performance measurement. mulyadi. 1997. akuntansi manajemen, konsep, manfaat ddan rekayasa, edisi kedua, yogyakarta: bp stie ykpn. mulyadi dan johny setyawan. 1999. sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, yogyakarta: aditya media. prakarsa, wahyudi .1999. perkembangan terakhir riset empirikal di bidang akuntansi dan kontribusinya bagi pengembangan bisnis, makalah dalam simposium nasional akuntansi ii, malang. siegel, gary, dan helena ramnauskeas-markoni. 1989. behavioral accounting, cincinati: south-western publishing co. soetjipto, budi w. 1997. mengukur kinerja bisnis dengan balance scoregard, usahawan, no. 06 juni 1997, hal. 21-25. sudibyo, bambang, "pengukuran kinerja perusahaan cengan balanced scorecard: bentuk, mekanisme, dan proses aplikasinya pada bumn", jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, vol. 12,2 hal. 35-49. jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 ihyaul ulum* and pratiwi fitri wijayanti abstract: this study aimed to identify the practice of disclosure on intellectual capital (ic) information on the website of muhammadiyah universities in indonesia. this study used the 44 websites of best muhammadiyah universities (version 4 international colleges and universities survey 2018) as the samples of study. intellectual capital components used in this study were a framework constructed by ulum (2012), which consists of 46 items: 8 items on human capital, 23 items on structural capital, and 15 items on relational capital. the research method used was content analysis. the results showed that from the 44 websites of muhammadiyah universities, the ic information which was in form of a narrative was 16%, the figure was 8%, the currency (rupiah) was 0.15%, and the graph was 0.75%. from the 44 muhammadiyah universities, none of them revealed the information completely, and it is proved low disclosure of intellectual capital in the website. in terms of the amount of information disclosed, on the average, muhammadiyah universities tended to reveal information in forms of narrative format. keywords: intellectual capital disclosure; muhammadiyah universities; website introduction intellectual capital is an issue for various sectors such as academics, government, and other stakeholders including universities. in the last few years a lot of researches focus more on the definition and classification of intellectual capital in the private sector, while researches for ic disclosure in the public sector are only few. unlike the private sector, the public sector tends to have a lot of non-financial objectives, such as the use of human resources and knowledge more intensively. their final tasks are to provide services and intangible. therefore, the public sector is a good framework for the implementation of the ideas associated with the theory of intellectual capital. intellectual capital defined by the european commission (2006) is a combination of intangible resources and activities of the organization in changing the quantity of material, financial resources, and human beings in a system which can create value. university has a great autonomy in organization, management and budget allocation, management and reporting which then require a new system as it faces challenges due to political initiatives, economy, society and new research mode (leitner, 2002). the academic community, as well as public, thinks that the ic university must achieve the highest level of excellence and does not require a wide range of interference, but the reality shows that innovating university is still slow (fazlagic, 2006). 1department of accounting, universitas muhammadiyah malang, jl. raya tlogomas no. 246, malang, east java, indonesia. *correspondence: ihyaul@umm.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001113 citation: ulum, i & wijayanti, p. f. (2019). intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018. journal of accounting and investment, 20(1), 145-155. received: 23 october 2018 reviewed: 30 october 2018 revised: 11 november 2018 accepted: 27 december 2018 copyright: © 2019 ulum & wijayanti. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:ihyaul@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5508 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 146 research on ic at universities has been conducted by several researchers, one of them is bezhani (2010) who investigated ic reporting at 30 universities in the uk. the results of this study indicated that the number of ic information disclosed by uk universities in the annual report of was low. kuralova and margarisova (2016) investigated the disclosure of ic in universities in the czech republic. the results showed that the number of ic disclosure by universities in the czech republic was still on the secondary level. not only abroad, ulum and pratiwi (2012) studied the disclosure of intellectual capital with three components consist of 46 items in which the objects of the study were 35 universities winning qs-star in indonesia. the study stated that the highest ic disclosure in human capital, structural capital and relational capital was airlangga university, while the lowest was the national institute of technology bandung. tower, plummer, ridgewell, goforth, and tower (2008) conducted empirical study to assess the most valuable asset of ic disclosure for 78 items using descriptive analysis. the study stated that the level of disclosure of the ic from the university of australia ranged between 21.4% and 53.3% for the customer to process. this indicates the spread and depth of ic communication are mix and uneven. the era of globalization makes all information can be accessed online, such as a research conducted by rossi, nicolò and polcini (2018) which examined empirically disclosure of intellectual capital through their website. the results showed that the components of human capital and internal capital are the most disclosed information, while the external capital component was still limited. this is due to the positive influence of internationality and online visibility on the disclosure of intellectual capital. in accordance with the disclosure of intellectual capital which is considered very important for the university has been proven by a research conducted by córcoles and córcoles and ponce (2013) which examined how important the disclosure of intellectual capital in university in spain by distributing questionnaires to members of the social council of universities in spain to identify the components of ic which are needed most for stakeholders. the study stated that the disclosure of intellectual capital was very important because the disclosure of intellectual capital could facilitate the stakeholders in decision making. this study developed a model framework for reporting capital intellectual in muhammadiyah1 universities/ perguruan tinggi muhammadiyah (ptm). the sample of this study is listed in the flat ptm best universities in indonesia with 4icu 2018 version. the 4icu version used as a reference because the required data can be viewed and accessed easily. in addition, this study also refers to the official website of each ptm. based on phenomenon of intellectual capital and stunning development of the muhammadiyah universities, it attracted the authors to conduct research on disclosure of intellectual capital in the muhammadiyah universities (ptm) in indonesia with 4icu 2018 version. ptm were chosen as the subject of the study 1 muhammadiyah (arabic: محمدية, followers of muhammad. full name: persyarikatan muhammadiyah) is a major islamic nongovernmental organization in indonesia. the organization was founded in 1912 by ahmad dahlan in the city of yogyakarta as a reformist socioreligious muhammadiyah has 155 colleges, consisting of: 40 universities, 88 high schools, 23 academies, 4 polytechnics, and 14 aisyiyah universities. among the 150 higher institutions, 3 were included in the 50 leading universities in indonesia. source: http://www.muhammadiyah.or.id ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 147 because those institutions are under auspices of muhammadiyah had significant progress. this can be seen from the existence of five ptm that have achieved "a" accreditation (excellent) by the ministry of research, technology and higher education of republic of indonesia, and several ptm that have grown to become university status from high school and academy. the study is derived from a research by ulum (2012) that modified the study of leitner (2002). this modification refers to the standard of higher education in indonesia which is arranged in the standard of accreditation of the national accreditation board of higher education/ badan akreditasi nasional – perguruan tinggi (ban-pt). in addition, the research on disclosure of intellectual capital with 4icu version has never been conducted before in indonesia, so this research is the first research of intellectual capital in indonesia using 4icu version. the results of this study provide new insights into the development of ic studies in universities context during a few related researches conducted. practically, the results of this research provide information to university management regarding the extent to which the ic has been delivered to the public given that ic disclosure is important in promoting the competitiveness of universities (rahayuningtyas, prihatni & triana, 2017). literature review and research focus stakeholder theory freeman (1984) in roberts (1992) defines stakeholders as "... any group or individual who can affect or is affected by the achievements of an organization's objectives". this theory suggests that the management of an organization is required to perform the activity expected by stakeholders since they are entitled to know the information that affects their company's activities. according to purnomosidhi (2006), organization's reporting activities are not limited to any economic or financial performance. thus, a report on intellectual capital and other information beyond the mandatory disclosure is also important to do. this is consistent with the research conducted by córcoles and ponce (2013) which revealed the importance of intellectual capital disclosure for stakeholders of the university. the results showed that 75.3% considered that the disclosure of the ic was very important. disclosure of the ic in the university will add information to the public, otherwise, it will increase user satisfaction, increase credibility, achieve the vision of the university, enhance the image and reputation of the university and increase the confidence of the workers. intellectual capital intellectual capital is defined by the european commission (2006) as a combination of intangible resources and activities of the organization in changing the quantity of material, financial resources, and human beings in a system which can create value. aligned with bukh, nielsen, gormsen, and mouritsen (2005) intellectual capital is the process of value creation for an organization as various combinations of knowledge resources in the forms of employee, customer, process or technology. not only that, the definition ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 148 which is often used by some literature referring to the organization for economic co-operation and development (oecd, 1999) describes ic as two categories of economic value as intangible assets and is divided into two parts, namely the organizational and human capital. intellectual capital components have been categorized in a various way. however, there is a classification which is undoubtedly the most widely accepted and in special literature such as bontis (2001), leitner (2004), perez (2007), ramirez, lorduy and rojas (2007), sánchez, elena and castrillo (2009), bezhani (2010), casanueva and gallego (2010), and secundo, margherita, elia and passiante (2010) in which classification of intellectual capital consists of three basic components that are closely related as follows: human capital human capital is the amount of explicit knowledge. human capital is source of innovation and improvisation, but these components are difficult to quantify. besides, these components are considered into a source of knowledge as skills and competencies within an organization (bontis, 2001). human capital describes how an organization produces the best solution based on the knowledge of the organization. human capital is increased when an organization can manage the capabilities of its employees. components of human capital as stated by ulum (2012), adapted from leitner (2002) and accreditation guidelines of ban-pt in the university consists of: the number of full-time professors, the number and type of research, the number of tenured faculty, the number of part-time lecturers (guest lecturers, outstanding faculty, faculty experts), the achievements of lecturers (awards, grants, funding programs ), qualification (number of positions) academic lecturers, academic lecturer competence (education level of s1, s2, s3), and the number of non-academic staff (librarians, laboratory technicians). structural capital structural capital is an explicit knowledge related to the internal process of dissemination, communication, and management of scientific and technical knowledge in university (yolanda & silvia, 2014). according to sawarjuwono and kadir (2003), structural capital is the ability of an organization to produce optimal intellectual performance and overall business performance through a continuous process and structure in which a company can support employee efforts. an employee could potentially have a high intellect when systems and procedures in an organization are also good, but on the contrary, if the systems and procedures are bad then the intellectual capital organizations cannot achieve its performance and cannot be fully utilized. structural components of capital by ulum (2012) adapted from leitner (2002) and accreditation guidelines ban-pt in the university consists of: investments in library electronic media, income from license, the number of licenses granted, measurement and laboratory services, vision of study program, mission of the study program, goals and objectives, delivery strategy (way of delivery), technology used in learning, syllabus and lesson plan, the evaluation system of learning (the presence of faculty students), the trusteeship system, the average study period, the ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 149 number of professors per student, the dropped out ratio, the average student per tutor, the average number of meeting / mentor, academic qualification of lecturers, the availability of a guide mechanism final project, the target of a thesis, and the number of graduates / graduations. relational capital this component is a set of economic, political and institutional relationships that is developed and enforced between the university and non-academic, corporate, non-profit organizations, local governments and the public in general. it is also a perception that other people have a university, the image of the appeal, reliability, etc. (yolanda & silvia, 2014). according to ulum (2012) capital relational component is a component of the provision of real value. relational capital shows whether the relationship of an organization with its stakeholders is good or not. relational capital can be seen from various external parts which can add value to an organization. relational component of capital by ulum (2012) adapted from leitner (2002) and accreditation guidelines ban-pt at the university consists of: the number of third-party research grants abroad, the number of thirdparty research higher education, international scientists in universities, the number of conferences held, research/community service, scientific publications in international journals, publications of scientific journals in accredited organization, scientific publications in local journals, the site hits the internet, e-learning, the number of achievements and academic reputation, interests and talents, services student affairs, service and utilization of graduates, data recording graduates, and the participation of graduates in academic development. disclosures made up of two types, the first is compulsory (mandatory) in which the disclosure of information required in an organization based on specific rules or standards, while the latter is not required which disclosure of the information beyond the requirements of specific regulations or standards. according to yolanda and silvia (2014), the purpose of the disclosure of intellectual capital provides a series of indicators which contribute to improve the quality of accounting information in an organization. disclosure of information intellectual capital for the university is as a tool to find out all the information in the university. in particular, intellectual capital within the university includes all non-physical assets from universities, including processes, skills capacity, recognition, partnerships, network collaboration, contacts, etc. (bezhani, 2010; casanueva and gallego, 2010; ramirez et al., 2007; secundo et al., 2010). according to ulum (2012) disclosure of intellectual capital at the university can be seen from how some universities describe their purposes, and how they create a broader economic strategy. according to leitner (2002) disclosure of intellectual capital requires more difficult preparation than the disclosure of the ic in the industry. this is because the university has a lot of goals and objectives that make it as a benchmark for its performance. ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 150 research method this study is a descriptive study. descriptive research is a research that describes and interprets the information with the actual circumstances (ulum & juanda, 2016). the objects of this study were 44 (forty-four) best muhammadiyah university version 4 international colleges and universities (4icu) 2018. the type of data in this study was the disclosure of intellectual capital on the website of muhammadiyah universities in 4icu rank. the data used in this study were secondary data. secondary data are a source of research data obtained by researchsers indirectly or through an intermediary (supomo & indriantoro, 2002). the data used were obtained through the official website of each university muhammadiyah with the observation period was from 18th august 2018 to 18th september 2018. framework intellectual capital disclosure (icd) used was the intellectual capital disclosure framework for muhammadiyah universities comprises 46 components of intellectual capital by ulum (2012) adapted from leitner (2002) and accreditation guidelines ban-pt. table 1 depicts 46 items of intellectual capital used in this study. content analysis is used to analyze the data. content analysis is defined as a methods to collect and analyze from a text. the text here can be words, numbers, or pictures that can be delivered. content analysis is done by providing a checklist for each item of disclosure of intellectual capital. after the checklist, the next stage is summation of the items disclosed in each university muuhammadiyah. disclosure of intellectual capital approach used five ways numerical coding system to provide appropriate criteria using projections numeric code. in this approach the following criteria is used: 0 : ic information item not disclosure 1 : ic information items reported in narrative form 2 : ic information items reported in a numeric form 3 : ic information items reported in the form of monetary value 4 : ic information items reported in the form of images/graphics result and discussion this study was conducted on 18 august to 18 september 2018. the objects of research used 44 samples of best muhammadiyah universities version international colleges and universities (4 icu) in 2018. the first analysis was performed under analysis. content analysis was used to collect the data item ic disclosed at the official website of muhammadiyah university. this analysis was conducted by scoring. scoring in the valuation of intellectual capital disclosures made up of the numbers 0, 1, 2, 3, and 4. reporting intellectual capital components were presented in the form of a value ranging from "0" if the item is not disclosed, the value of "1" if the item is expressed in narrative form, value "2" if the item is expressed as a number, the value of "3" if the item is expressed in the form of rupiah, and a "4" if the item is expressed in graphical form. ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 151 table 1 items disclosure of intellectual capital human capital structural capital relational capital 1. number of full-time professors 2. the number and type of study 3. total full time 4. total lecturer variable 5. lecturer achievements (awards, grants and program funding) 6. qualifications (number of positions) academic lecturers 7. competence academic lecturer (number of education level s1, s2, s3) 8. number of non-academic staffs 9. investment in an electronic media library 10. income from licenses 11. the number of licenses granted 12. measurement and laboratory services 13. vision courses 14. the mission of the study program 15. aims and objectives 16. delivery strategy 17. the technology used in the learning 18. syllabus and lesson plan 19. learning techniques 20. facilities, infrastructure, funds for learning 21. learning evaluation system 22. trusteeship system 23. the average period of study 24. number of lecturers perstudent 25. the ratio of drop-outs 26. on average students per lecturer 27. the average number of meetings/mentors 28. academic qualifications supervisor 29. availability guide mechanism final project 30. target of thesis period 31. number of graduates/graduations 32. the number of 3rd parties research foreign grants 33. the number of 3rd parties research higher education 34. international scientists at universities 35. the number of conferences held 36. research/community service 37. scientific publications in international journals 38. scientific publications in journals organization accredited 39. scientific publications in international journals 40. hits internet sites 41. e-learning 42. total achievements and academic reputation, interests, and talents 43. student services 44. service and utilization of graduates 45. graduates data recording 46. participation in the development of academic graduates source: ulum (2012) not only using content analysis, but data analysis was also performed using descriptive statistics. descriptive statistics were used to present the criteria for distributing the sample data (ghozali, 2009). table 2 shows the disclosure of descriptive statistical test ic muhammadiyah universities. according to the table 2, it shows that of the 44 samples of best muhammadiyah universities version 4icu, those that do not report ic information in average are 22%, while 16% of ic information report are in forms of narratives, 8% are in forms of numeric, while the mean in form of the currency (idr) and the graph are 0.15% and 0.75% respectively. from those 44 muhammadiyah universities, the maximum number of the ic disclosures that are not reported are 38%, while the maximum of those being reported in the forms of narratives are 26%, the maximum of the numeric rate is 22%, the currency (idr) at least 2% and the maximum for ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 152 table 2 descriptive statistics n min. max. sum mean std. deviation variance index 44 19:57 91.30 2345.65 53.3103 25.41470 645907 not_disclosed 44 4.00 38.00 968.00 22.0000 12.21893 149302 narative_dis 44 8.00 26.00 701.00 15.9318 5.24026 27460 numeric_dis 44 .00 22.00 338.00 7.6818 6.91400 47803 currency_dis 44 .00 2.00 7.00 .1591 .42826 .183 graphics_dis 44 .00 8.00 33.00 .7500 1.39975 1959 valid n (listwise) 44 figure is 8%. in addition, the minimum of ic disclosure that are not reported from 44 muhammadiyah universities are 4% and reported in the form of the narrative are 8%. the standard deviation on intellectual capital disclosures indicates that it is smaller than the average value. this means it showed good results because the standard deviation reflects the deviation of the sample data is that is smaller than the average value. standard deviation indicates that the icd is disclosed for each best muhammadiyah universities version 4icu has almost the same magnitude between each university sample. based on figure 1, the highest disclosure of intellectual capital components is in the relational capital of 15 items with a total of 61%. this is because many universities have already expressed muhammadiyah research and publications, knowledge transfer to public such as e-learning and internet site hits, student services, and recording as well as the participation of alumni. while the disclosure of intellectual capital components is still low in terms of human capital. it is because of the number of items are the least in comparing human capital with other components. moreover, many muhammadiyah universities do not disclose information related toparttime lecturers and none of the universities provide information about the number of full-time professors. note: hc: human capital; sc: structural capital; rc: relational capital figure 1 percentage disclosure of intellectual capital ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 153 the description of the practice of intellectual capital disclosure on the official website of muhammadiyah universities in indonesia used content analysis by providing a score for each ic item that is disclosed. scoring in intellectual capital disclosure assessment consists of numbers 0, 1, 2, 3, and 4. reporting on the intellectual capital component is presented in the form of values starting from "0" if the item is not disclosed, "1" if the item is expressed in narrative form, "2" if the item is expressed in the form of a number, "3" if the item is expressed in the form of rupiah, and "4" if the item is expressed in graphical form. in general, many ic items are not disclosed (figure 1). in fact, none of the 'full time professors' in the human capital group is revealed. similarly, the structural capital component for the 'student drop out ratio' item. for the relational capital component, 50% of universities do not disclose items from overseas third-party research. it is assumed that the university did not reveal information about the number of students drop out because they thought that the information would disrupt their credibility in relation to the learning system they held. the researchers used four disclosure choices in this study, namely narrative, numbers, currency, and graphs. descriptive statistics show that the disclosure method in narrative form is very dominant (34.44%). the ic component which is almost always expressed in narrative format is structural capital (for example about laboratory services, vision and mission, and infrastructure). universities may assume that by disclosing such information narratively it will be easier to influence public perceptions about the quality they have. what interesting is that the selection of graphs to deliver messages through websites is still very scarce. from the 46 ic items identified, only 1.38% were disclosed in graphic format and only 4 universities used them. this finding is quite paradoxical, because universities should be able to maximize information about their 'wealth' through various forms of graphics that will be much more informative since those who access the university websites are generally well educated. by presenting information in graphical forms, university stakeholders will gain more information they need and faster. conclusion the highest disclosure of intellectual capital components is the relational capital. while the lowest disclosure of intellectual capital components is human capital. it is because of the number of items in human capital are the least compared to other components. out of 44 samples studied, the university of muhammadiyah malang is the ptm that the most revealed information about ic on the website. details, umm discloses information. in details, umm revealed 7 items of information about human capital (i.e. number and type of research, number of permanent lecturers, number of non-permanent lecturers, academic achievements, the qualifications of lecturer, lecturer competencies, and number of non-academic staff), structural capital 20 items (i.e. structural capital, university culture, learning systems, and thesis guidance mechanism), and 15 items of relational capital (i.e. research and publications, knowledge for publications, student ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 154 services, and alumni participation). overall, umm revealed 42 ic items from a total of 46 items that were used as references in this study. while the university with the least number of ic disclosures is buton muhammadiyah university which expresses only 9 items. the standard deviation on intellectual capital disclosures indicates that the standard deviation is smaller than the average value. this means that the results show good results because the standard deviation reflects the deviation of the sample data is that is smaller than the average value. standard deviation indicates that the icd is disclosed for each best muhammadiyah universities version 4icu has almost the same magnitude between each university sample. limitations of this study are due to the are limit information displayed on university website so researchers have difficulty in finding information on intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities. references bezhani, i. (2010). intellectual capital reporting at uk universities. journal of intellectual capital, 11(2), 179-207. https://doi.org/10.1108/14691931011039679 bontis, n. (2001). assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. international journal of management reviews, 3(1), 41-60. https://doi.org/10.1111/1468-2370.00053 bukh, p. n., nielsen, c., gormsen, p., & mouritsen, j. (2005). disclosure of information on intellectual capital in danish ipo prospectuses. accounting, auditing & accountability journal, 18(6), 713-732. https://doi.org/10.1108/09513570510627685 casanueva, c., & gallego, a. (2010). social capital and individual innovativeness in university research networks. innovation, 12(1), 105– 117. https://doi.org/10.5172/impp.12.1.105 córcoles, y. r., & ponce, á. t. (2013). cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: university stakeholders’ view. revista de contabilidad, 16(2), 106-117. https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2013.07.001 european commission. (2006). reporting intellectual capital to augment research, development and innovation in smes. belgium: european communities. fazlagic, a. (2006). measuring the intellectual capital of a university. paper presented at the conference on trends in the management of human resources in higher education, poland. ghozali, i. (2009). aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. kuralova, k., & margarisova, k. (2016). intellectual capital disclosure at czech public universities in relation to the stakeholder information need. acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis, 64(6), 1989–1998. https://doi.org/10.11118/actaun201664061989 leitner, k. h. (2002). intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application within the reorganisation of austrian universities. paper presented at the transparent enterprise, the value of intangibles conference , autonomous university of madrid ministry of economy, madrid. leitner, k. h. (2004). intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for austrian universities. research evaluation, 13(2), 129–140. https://doi.org/10.3152/147154404781776464 https://doi.org/10.1108/14691931011039679 https://doi.org/10.1111/1468-2370.00053 https://doi.org/10.1108/09513570510627685 https://doi.org/10.5172/impp.12.1.105 https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2013.07.001 https://doi.org/10.11118/actaun201664061989 https://doi.org/10.3152/147154404781776464 ulum and wijayanti / intellectual capital disclosure of muhammadiyah universities: evidence from 4icu 2018 journal of accounting and investment, january 2019 | 155 oecd. (1999). measuring and reporting intellectual capital: experience, issues, and prospects. paper presented at the an international symposium, amsterdam. perez, s. e. (2007). governing the university of the 21st century: intellectual capital as a tool for strategic management. universidad autonoma de madrid, purnomosidhi, b. (2006). analisis empiris terhadap diterminan praktik pengungkapan modal intelektual pada perusahaan publik di bej. the indonesian journal of accounting research (ijar), 9(1). ramirez, y., lorduy, c., & rojas, j. a. (2007). intellectual capital management in spanish universities. journal of intellectual capital, 8(4), 732-748. https://doi.org/10.1108/14691930710830873 roberts, r. w. (1992). determinants of corporate social responsibilty disclosure : an application of stakeholder theory. accounting organizations and society, 17(6), 595-612. https://doi.org/10.1016/03613682(92)90015-k rossi, f. m., nicolò, g., & polcini, p. t. (2018). new trends in intellectual capital reporting: exploring online intellectual capital disclosure in italian universities. journal of intellectual capital, 19(4) 1469-1930. https://doi.org/10.1108/jic-09-2017-0119 sánchez, m. p., elena, s., & castrillo, r. (2009). intellectual capital dynamics in universities: a reporting model. journal of intellectual capital, 10(2), 307324. https://doi.org/10.1108/14691930910952687 sawarjuwono, t., & kadir, a. p. (2003). intellectual capital: perlakuan, pengukuran dan pelaporan (sebuah library research). jurnal akuntansi & keuangan, 5(1), 35-37. secundo, g., margherita, a., elia, g., & passiante, g. (2010). intangible assets in higher education and research: mission, performance or both?. journal of intellectual capital, 11(2), 140 157. https://doi.org/10.1108/14691931011039651 supomo, b., & indriantoro, n. (2002). metodologi penelitian bisnis. yogyakarta: bpfe. tower, g., plummer, j., ridgewell, b., goforth, e., & tower, s. (2008). intellectual capital disclosure of australian universities. financial reporting, regulation and governance, 7(1), 1-17. ulum, i. (2012). konstruksi komponen intellectual capital untuk perguruan tinggi di indonesia. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 2(2), 251-262. ulum, i., & juanda, a. (2016). metodologi penelitian akuntansi. yogyakarta: aditya media publishing. ulum, i., & pratiwi, r. y. (2012). analisis praktik pengungkapan intellectual capital pada website universitas peraih qs-star 2011. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 2(2), 323-334. yolanda, r., & silvia, g. (2014). recognition and measurement of intellectual capital in spanish universities. journal of intellectual capital, 15(1), 173-188. https://doi.org/10.1108/jic-05-2013-0058 https://doi.org/10.1108/14691930710830873 https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90015-k https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90015-k https://doi.org/10.1108/jic-09-2017-0119 https://doi.org/10.1108/14691930910952687 https://doi.org/10.1108/14691931011039651 https://doi.org/10.1108/jic-05-2013-0058 jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 1, hal:33-45, januari 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari jenis jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman kerja (studi empirik pada perguruan tinggi swasta di daerah istimewa yogyakarta) cornelio purwantini* & ignatius bondan suratno universitas sanata dharma *e-mail: curneliopurwantini@umy.ac.id abstract the purpose of this research was to know difference in the budget participation that’s evaluated from education levels, gender, occupations, and job experiences. the number of research sample is 198 people coming from 45 private higher education institution in yogyakarta. the research subject is heads from of unit who are enganged in the budget partisipation, such as heads of study program, heads of department, vice dean, dean, heads of bureau and the like in private higher education institution. the data analysis was conducted using independent sample t test. the statistical test result with 0.05 of the significance level indicated that there was no difference in the budget participation that was evaluated from education levels, gender, occupation, and job experiences. keywords: budget participation, education levels, gender, occupation, job experiences. pendahuluan anggaran merupakan bagian dari perencanaan dalam organisasi baik yang berorientasi laba maupun nirlaba. anggaran yang telah disusun dapat digunakan oleh manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. anggaran merupakan terjemahan dari setiap penyusunan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya dan selanjutnya digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan (hunger dan wheelen, 2003). secara tidak langsung, penyusunan anggaran merupakan perencanaan strategis perusahaan yang menjamin keberhasilan implementasi suatu program. salah satu bentuk proses penyusunan anggaran adalah dengan melibatkan bawahan atau disebut anggaran partisipatif. pemberian kesempatan bawahan untuk berpartisipasi mempunyai dampak positif dan negatif. dampak tersebut telah dibuktikan dalam penelitian-penelitian terdahulu. pentingnya partisipasi anggaran secara administratif dalam perusahaan yang besar juga disampaikan oleh merchant (1981). beberapa dampak positif dari sistem anggaran partisipatif antara lain: meningkatkan kinerja (milani,1975), meningkatkan kinerja sekaligus kepuasan kerja, meningkatkan sikap yang berhubungan dengan pekerjaan dan sikap terhadap anggaran (kenis, 1979) dan menurunkan senjangan anggaran (dunk, 1993 dan fitri, 2004). partisipasi anggaran juga mempunyai dampak negatif, yaitu: perasaan tertekan sehingga mendorong seseorang untuk menyusun anggaran yang tidak menunjukkan kapasitas sesungguhnya atau disebut senjangan cornelio purwantini & ignatius bondan suratno 34 dari 45 anggaran (budgetary slack). menurut merchant (douglas dan wier: 2000) menemukan partisipasi anggaran memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat meminimalkan senjangan anggaran, sebaliknya juga dapat mendorong penciptaan senjangan anggaran. yuwono (1999) dalam studinya menemukan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi dapat meningkatkan senjangan anggaran. menurut lukka (douglas dan wier 2000) menemukan bahwa senjangan anggaran menyebabkan sumber-sumber organisasi menjadi salah dialokasikan dan berakibat pada return on investment (roi) yang tidak optimal sehingga perlu dihilangkan. partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran ini dimaksudkan agar terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan (secara vertikal) maupun antara sesama tingkat manajemen yang sama (secara horisontal). semakin besar perbedaan informasi (asimetri informasi) yang terjadi antara bawahan dan atasan, semakin besar dibutuhkan partisipasi dalam penyusunan anggaran sehingga asimetri informasi dapat diminimalkan. sebaliknya, seorang partisipan yang memiliki informasi yang lebih banyak dan relevan memungkinkan menciptakan senjangan anggaran yang besar. kondisi semacam ini akan diperkuat bila sistem pengendalian anggaran dalam perusahaan lemah. faktor yang mempengaruhi bawahan terlibat dalam menyusun anggaran adalah kedalaman, keluasan dan bobot partisipasi dalam penyusunan anggaran tergantung pada gaya kepemimpinan, struktur organisasi, kecepatan dalam membuat keputusan yang dibuat, keahlian tenaga kerja, dan bentuk kontribusi yang dapat dibuat (siegel dan marconi, 1989). bila dihubungkan dengan variabel penelitian, pendapat siegel dan marconi memperkuat dugaan bahwa jenis jabatan yang dihubungan struktur organisasi, dan tingkat pendidikan yang dihubungkan dengan keahlian tenaga kerja diduga berpengaruh pada partisipasi dalam penyusunan anggaran. variabel jenis kelamin mempengaruhi tingkat partisipasi masih bersifat kontroversial. wanita akhir-akhir ini mengalami peningkatan partisipasi. faktor lain yang mempengaruhi perilaku seseorang di dalam organisasi adalah masa kerja. senioritas berpengaruh pada produktivitas dan perilaku seseorang di masa depan (robbin, 2003). dalam penelitian ini dipilih lembaga non bisnis karena memiliki karakteristik anggaran yang berbeda dengan anggaran sektor bisnis. di dalam lembaga pendidikan, penyusunan dan implementasi anggaran sangat ditekankan pada pengelolaan dana yang efisien dan efektif. anggaran berfungsi sebagai penjabaran suatu rencana dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan sehingga dana-dana itu dapat dimanfaatkan secara optimal agar tujuan pendidikan dapat tercapai (mulyasa, 2003). penyusunan anggaran yang efisien dan efektif sangat diperlukan bukan dengan tujuan akhir untuk menghasilkan keuntungan seperti pada sektor bisnis, tetapi karena dana yang dikeluarkan pada setiap penyelenggaraan adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghasilkan peserta didik yang unggul. arifin (1998) juga menyatakan bahwa dalam organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi, laba bukanlah orientasi utama yang hendak dicapai, melainkan peningkatan pelayanan. oleh karena laba bukan merupakan orientasi utama, maka manajemen keuangan berfokus pada pemerolehan dan penggunaan sumber keuangan sesuai dengan anggaran dan aturan lainnya. secara khusus perguruan tinggi disebut sebagai quasi non profit organization karena meskipun mempunyai ciri-ciri organisasi non profit mereka juga memperoleh sebagian besar pendapatannya dari penerima manfaat atau pengguna jasa, yaitu: uang kuliah, dana pengembangan pendidikan dan jenis sumbangan lain. berdasarkan hal-hal perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari… 35 dari 45 yang telah diungkapkan di atas, perlu dikaji secara lebih mendalam “perbedaan partisipasi anggaran ditinjau jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengalaman kerja”. penelitian akan dilaksanakan pada perguruan tinggi swasta di daerah istimewa yogyakarta. adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini: 1. apakah ada perbedaan tingkat partisipasi anggaran ditinjau dari tingkat pendidikan? 2. apakah ada perbedaan tingkat partisipasi anggaran ditinjau dari jenis kelamin? 3. apakah ada perbedaan tingkat partisipasi anggaran ditinjau dari jenis jabatan? 4. apakah ada perbedaan tingkat partisipasi anggaran ditinjau dari pengalaman bekerja? tinjauan literatur dan perumusan hipotesis konsep anggaran anggaran (budget) adalah perencanaan manajerial terhadap aktivitas-aktivitas yang diekspresikan dalam kerangka keuangan. anggaran merupakan perencanaan profit yang komprehensif dalam jangka pendek yang mengimplementasikan tujuan dan sasaran ke dalam operasi perusahaan. anggaran juga merupakan perangkat manajerial yang memastikan pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan memberikan pedoman (guideline) setiap rupiah yang dikeluarkan dari hari ke hari (siegel dan marconi, 1989). menurut koonts (fattah, 2003), penganggaran merupakan satu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu. lamanya waktu penyusunan anggaran tergantung sifat bisnis dan perincian yang diinginkan. salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah hubungan manpower dan employee (shim dan siegel, 1994). anggaran tidak boleh terlalu tinggi karena tidak bisa dicapai sehingga menyebabkan karyawan frustasi, atau terlalu longgar yang menyebabkan karyawan menjadi bermalas-malasan. anggaran seharusnya realistis, dapat dicapai, dan dapat dibuktikan kebenarannya. menurut siegel dan marconi (1989), anggaran mempunyai beberapa fungsi. pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan yang dihasilkan melalui proses negosiasi, sehingga anggaran berperan sebagai konsensus organisasional berkaitan dengan sasaran operasi di waktu yang akan datang. kedua, anggaran berfungsi sebagai cetak biru (blue print) untuk aktivitas-aktivitas prioritas yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber-sumber organisasi. ketiga, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan antar departemen atau divisi masing-masing dan dengan manajemen puncak. keempat, dengan sasaran yang dinyatakan sebagai kriteria kinerja yang terukur, anggaran menyediakan standar hasil-hasil operasi aktual yang dapat diperbandingkan. kelima, anggaran sebagai alat kontrol yang memperbolehkan manajemen menunjukkan secara tepat kekuatan dan kelemahan perusahaan. keenam, anggaran digunakan untuk mempengaruhi dan memotivasi atasan dan bawahan untuk terus melakukan aktivitas yang secara konsisten memperhatikan efektifitas dan efesiensi operasi yang selaras dengan tujuan organisasi. proses penyusunan anggaran ada tiga tahap penyusunan anggaran menurut siegel dan marconi (1989), yaitu perumusan tujuan, implementasi, dan pengendalian dan evaluasi kinerja. langkahlangkah berikut ini harus dilakukan. pertama, manajer puncak harus menentukan tujuan cornelio purwantini & ignatius bondan suratno 36 dari 45 jangka panjang dan strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. kedua, sasaran harus disusun dan sumber dialokasikan. ketiga, secara komperehensif harus dibuat dan kemudian disetujui oleh manajemen puncak. untuk memperoleh anggaran yang efektif menurut shim dan siegel (1994) perlu memenuhi kriteria: mempunyai kemampuan prediktif, merupakan saluran yang jelas mulai dari komunikasi, otoritas, dan pertanggungjawaban, menjadikan informasi yang tepat (akurat) dan tepat waktu, dapat diperbandingkan, komprehensif, dan informasi yang jelas, dukungan dalam organisasi dari semua pihak yang terlibat. aspek partisipasi dalam penyusunan anggaran partisipasi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan keleluasaan seorang bawahan (subordinate) terlibat dalam pemilihan cara-cara yang dimilikinya sendiri terhadap suatu tindakan (milani, 1975). kinerja yang diharapkan atau diantisipasi dari partisipasi merupakan dukungan dan tantangan. bagaimanapun eksplorasi terhadap perbedaan kinerja dengan berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sebagai variabel mayor belum memadai dalam pengujian empiris. menurut kenis (1979), partisipasi adalah tingkat keikutsertaan manajer dalam mempersiapkan anggaran dan memberikan pengaruh dalam menentukan pencapaian tujuan anggaran di pusat pertanggungjawabannya. partisipasi juga menunjukkan suatu proses kerjasama pembuatan keputusan oleh dua pihak atau lebih dimana keputusan yang dibuat berpengaruh untuk waktu yang akan datang. ini memberikan kesempatan pada karyawan dan manajer tingkat bawah menyampaikan hak suara dalam proses manajemen. partisipasi telah menunjukkan dampak positif pada sikap karyawan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, mempertinggi kerjasama antar manajer. selain itu juga, seperti yang disampaikan oleh becker dan green (siegel dan marconi 1989) bahwa saat diterapkan pada kondisi yang tidak tepat, partisipasipasi dapat merusak motivasi karyawan dan menurunkan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan dimana atasan sebenarnya berbagi kekuasaan dalam pengambilan keputusan sampai derajat tertentu bersama bawahan langsung mereka (cludts, 1999). seperti dikatakan oleh sashkin (robbin, 2003) yang berargumen bahwa manajemen partisipatif bersifat keharusan (imperative) etis. pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh onsi (1973). dalam penelitiannya ditemukan ada perbedaan dampak yang ditimbulkan dari manajemen yang otoriter dan manajemen yang partisipatif. bila seorang manajer puncak otoriter (authoritarian) dalam suatu sistem kontrol penganggaran, akan berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. ini berarti dengan sistem pengendalian penganggaran yang ketat, manajer divisi cenderung untuk memanipulasi kinerja mereka seperti memanipulasi skill pada bagian mereka. penemuan lain menyatakan bahwa partisipasi mempunyai peran positif. korelasi antara partisipasi dan budget attitude menunjukkan bahwa partisipasi mengarahkan pada suatu sikap bahwa anggaran tidak lain merupakan suatu “game” atau suatu perangkat akuntansi. korelasi antara partisipasi dan slack attitude menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mengurangi suatu kebutuhan untuk menciptakan senjangan. secara tidak langsung, hal ini berarti bahwa partisipasi yang menghasilkan komunikasi positif membuat seorang manajer merasa bahwa ia tidak berada di bawah tekanan untuk menciptakan senjangan. cludts (1999) menambahkan pula bahwa selain menghasilkan komunikasi yang lebih baik antara atasan dan bawahan, keuntungan lain dalam anggaran partisipatif perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari… 37 dari 45 adalah penggunaan dan pemrosesan informasi yang lebih baik dapat menolong bawahan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keputusan manajemen. ada beberapa alasan mengapa manajemen menginginkan berbagi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dengan bawahan. dengan rumitnya pekerjaan yang dihadapi, manajer sering tidak mengetahui secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh karyawan mereka. jadi partisipasi memungkinkan partisipan untuk memberi sumbangan. kesalingtergantungan dalam tugas-tugas yang sering dilakukan karyawan dewasa ini juga menuntut konsultasi dengan pihak-pihak dalam departemen lain dan unitunit kerja. ini meningkatkan kebutuhan akan tim, komite, dan pertemuan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang mempengaruhi mereka secara bersama-sama. partisipasi juga meningkatkan komitmen terhadap keputusan. orang akan secara serius mengusahakan pelaksanaan keputusan karena mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. partisipasi memberikan ganjaran intrinsik untuk bawahan dan membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan bermakna. dalam penyusunan anggaran, partisipasi dari karyawan, manajer tingkat bawah, dan manajer tingkat menengah dapat memberi peluang pada manajer puncak untuk memperoleh informasi-informasi yang bermanfaat sehingga anggaran yang dihasilkan lebih akurat. bagi partisipan, dengan adanya kesempatan berpartisipasi membuat mereka merasa bertanggung jawab terhadap pencapaian anggaran yang telah distandarkan yang berarti juga mendukung tercapainya tujuan perusahaan. milani (1975) menyampaikan bahwa serangkaian partisipasi mencerminkan persepsi partisipan terhadap porsi keterlibatannya dalam penyusunan anggaran, bentuk (macam) pemikiran yang diberikannya pada atasan (superior) ketika anggaran direvisi, frekuensi diskusi yang berhubungan dengan anggaran yang dilakukan dengan atasannya, besarnya pengaruh yang dimilikinya pada anggaran akhir (final), dan penting-tidaknya kontribusi yang diberikan untuk anggaran. menurut chabotar (1995), dalam lembaga pendidikan tinggi terdapat dua model penganggaran. pertama, sentralisasi yaitu model pengganggaran dimana penentuan anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi dilakukan melalui rapat pimpinan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam suasana yang kurang konsultatif terhadap bawahan. selanjutnya, para manajer menengah (dekan) diundang oleh pembantu rektor bidang keuangan (provost) untuk briefing anggaran. kedua, partisipatif yaitu mencoba melibatkan bawahan dalam menentukan anggaran perguruan tinggi. ada tiga model partisipasi, yaitu: informasional, konsultatif dan partisipasif. dalam model partisipasi informasional, proses ini dilakukan oleh administrator (keuangan) dengan cara mengumumkan rencana pendapatan dan belanja dalam memorandum atau rapat rutin antara dosen dan staf. meskipun terjadi proses dengar pendapat, feedback yang terjadi akan dibatasi oleh poinpoin anggaran. dalam model partisipasi konsultatif, proses ini telah mengkombinasikan komunikasi dua arah terhadap berbagai konstituen (dosen, staf, dan mahasiswa) dengan mengundang mereka dalam rapat khusus. namun, pembahasan hanya terbatas pada isu-isu utama (major budget driver) seperti kenaikan spp, kenaikan gaji atau proyek pembangunan. pembahasan ini juga masih bersifat tentative budgets (anggaran sementara). dalam model partisipasif, proses ini merupakan proses partisipasi yang murni dengan meminta konstituen untuk membuat draf anggaran sesuai dengan pedoman yang disusun oleh panitia atau komite anggaran. draf akan dibahas dalam rapat kerja anggaran dan cornelio purwantini & ignatius bondan suratno 38 dari 45 diputuskan untuk diajukan kepada rektor (president) atau dewan pengawas (trustees) untuk disahkan. gambaran di atas menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di perguruan tinggi juga memiliki bentuk beragam dan hampir tidak berbeda dengan perusahaan. perbedaannya adalah tolok ukur anggaran bukanlah perencanaan dan pengendalian laba namun lebih diarahkan pada bagaimana aktivitas perguruan tinggi dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. penganggaran dalam manajemen pendidikan tinggi dalam lembaga pendidikan, fungsifungsi manajemen yaitu planning, organizing, staffing, leading dan controlling digunakan untuk mengelola sumber daya secara efisien. sumber daya yang terdiri dari dana, manusia, sarana dan prasarana, biaya, teknologi, dan informasi. namun sumber daya yang paling penting adalah manusia. arifin (1998) mengatakan bahwa penyelenggaraan/praktik manajemen keuangan pada suatu perguruan tinggi mempunyai persamaan dengan manajemen keuangan di lingkungan pemerintahan dan organisasi nirlaba. tahap-tahap penyusunan anggaran suatu perguruan tinggi adalah: mengidentifikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam periode anggaran; mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin, dan material; sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial; memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati; usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang dilakukan kompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara objektif dan subjektif. ada dua bentuk penganggaran dalam lembaga pendidikan: anggaran butir per butir (line item budget) dan program anggaran yang merupakan langkah menuju sp4 (sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran) yang sering digunakan di lingkungan perguruan tinggi. disampaikan pula oleh arifin (1998), karena pelaksanaan anggaran nantinya akan melibatkan seluruh jajaran sivitas akademika, maka persiapan penyusunan anggaran sebaiknya juga melibatkan seluruh tingkat pimpinan dari lower level sampai top level. menurut sugijanto (arifin, 1998), ada beberapa langkah agar pelaksanaan penganggaran lebih efektif. pertama, membuat forecasting pendaftaran mahasiswa. dalam mempersiapkan anggaran, diperlukan forecasting yang realistis mengenai pendaftar mahasiswa, baik secara menyeluruh atau untuk setiap program akademik. forecast ini penting sebagai dasar untuk membuat taksiran pendapatan pendidikan dan kegiatan tambahannya, serta taksiran biaya-biaya variabel yang berkaitan. kedua, menetapkan standar input output. dengan mendefinisikan hubungan antara input output, maka akan diperoleh anggaran biaya universitas yang lebih realistis, khususnya biaya-biaya variabel. input standard dapat berbentuk jam/bulan mengajar, jumlah staf, jumlah jam kelas, dll. output standard bisa dalam bentuk sistem kredit semester (sks), jumlah lulusan dan sertifikat yang diberikan, jumlah hasil riset yang dapat diselesaikan, atau jumlah manuskrip yang dipublikasikan. ketiga, mengklasifikasi biaya tetap dan variabel. anggaran universitas harus dibagi menjadi anggaran tetap dan variabel. anggaran tetap berisi biaya-biaya yang bersifat tetap yang tidak tergantung dari besar kecilnya kegiatan, misalnya biaya umum dan administrasi. biaya variabel sangat tergantung dari realisasi jumlah pendaftar mahasiswa. misalnya, apabila pendaftaran mahasiswa lebih tinggi dari yang dianggarkan, maka pengaruh terhadap biaya tertentu misalnya honorarium dosen yang meningkat harus ditambahkan pada anggaran biaya variabel yang telah ditetapkan. perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari… 39 dari 45 perbedaan tingkat partisipasi penyusunan anggaran ditinjau dari tingkat pendidikan faktor yang mempengaruhi keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran adalah kedalaman, keluasan dan bobot partisipasi dalam tujuan anggaran. bobot partisipasi ini salah satunya tergantung pada keahlian tenaga kerja (siegel dan marconi, 1989). partisipasi anggaran adalah keleluasaan bawahan terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang dicapai seseorang yang diduga memiliki perbedaan partisipasi dalam penyusunan anggaran. semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat keterlibatannya dalam menyusun anggaran semakin tinggi. h1a: ada perbedaan tingkat partisipasi penyusunan anggaran ditinjau dari tingkat pendidikan. perbedaan tingkat partisipasi penyusunan anggaran ditinjau dari jenis kelamin partisipasi anggaran adalah keleluasaan bawahan terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. jenis kelamin adalah karakteristik yang melekat dalam pribadi seorang wanita dan pria yang diduga memiliki perbedaan partisipasi dalam penyusunan anggaran. jenis kelamin juga berpengaruh terhadap tingkat kinerja karyawan. meskipun hal ini masih kontroversial, namun diperoleh kesepakatan bahwa ada beberapa perbedaan konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, kemampuan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosia-bilitas dan kemampuan belajar (robbin, 2003). dengan adanya perubahanperubahan yang terjadi selama 25 tahun terakhir, ada peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja. perbedaan pengaruh partisipasi anggaran ditinjau dari variabel jenis kelamin masih menjadi persoalan yang kontroversial disebabkan wanita akhir-akhir ini mengalami peningkatan partisipasi. semakin tinggi kemampuan wanita atau pria dalam memecahkan masalah, kemampuan menganalisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas dan kemampuan belajar seseorang maka tingkat keterlibatannya dalam menyusun anggaran semakin tinggi. h2a: ada perbedaan tingkat partisipasi penyusunan anggaran ditinjau dari jenis kelamin perbedaan tingkat partisipasi penyusunan anggaran ditinjau dari jenis jabatan pengaruh struktur organisasi terhadap partisipasi anggaran tercermin dalam pembagian jenis pekerjaan yang berupa jabatan struktural akademik dan struktural non akademik. kedua jenis jabatan ini diduga dapat menyebabkan pengaruh yang berbeda dalam partisipasi penyusunan anggaran. hal ini didukung oleh pernyataan siegel dan marconi (1989) bahwa status dan pengaruh dalam organisasi mempertinggi efektivitas partisipasi dalam penyusunan aggaran. partisipasi anggaran adalah keleluasaan bawahan terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. jenis jabatan adalah karakteristik tanggung jawab atas suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang yang diduga memiliki perbedaan partisipasi dalam penyusunan anggaran. semakin tinggi keterlibat seseorang dalam struktur organisasi maka tingkat partisipasinya dalam penyusunan anggaran semakin tinggi. h3a: ada perbedaan tingkat partisipasi penyusunan anggaran ditinjau dari jenis jabatan perbedaan tingkat partisipasi penyusunan anggaran ditinjau dari pengalaman bekerja faktor yang mempengaruhi keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran adalah kedalaman, keluasan dan bobot partisipasi dalam tujuan anggaran. bobot partisipasi ini salah satunya tergantung pada kecepatan cornelio purwantini & ignatius bondan suratno 40 dari 45 dalam membuat keputusan yang dibuat (siegel dan marconi, 1989). keahlian tenaga kerja mem-pengaruhi partisipasi seseorang dalam menyusun anggaran. keahlian seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja di bidangnya. orang yang memiliki pendidikan tinggi dan atau pengalaman kerja di bidangnya yang lebih lama akan memiliki partisipasi yang lebih besar daripada orang yang berpendidikan rendah dan atau pengalaman kerja di bidangnya yang kurang. partisipasi anggaran adalah keleluasaan bawahan terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. pengalaman bekerja adalah lamanya seseorang bekerja dalam suatu unit atau menduduki jabatan tertentu yang diduga memiliki perbedaan partisipasi dalam penyusunan anggaran. semakin lama seseorang mengeluti bidang kerjanya, semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya yang berkaitan dengan unit kerjanya sehingga semakin tinggi tingkat keterlibatannya dalam penyusunan anggaran. h4a: ada perbedaan tingkat partisipasi penyusunan anggaran ditinjau dari pengalaman bekerja metode penelitian jenis penelitian penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua. pertama, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu hanya terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya sekedar mengungkapkan fakta. penelitian ini menggunakan data dikumpulkan setelah semua peristiwa yang diperhatikan terjadi (ex post facto). kedua, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu partisipasi anggaran, jenis jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman kerja. penelitian ini dilaksanakan pada mei dan juni 2005 dengan mengambil lokasi perguruan tinggi swasta di daerah istimewa yogyakarta. populasi dan sampel populasi penelitian ini adalah pimpinan unit yang ada di perguruan tinggi swasta di daerah istimewa yogyakarta yang terlibat dalam penyusunan anggaran. berdasarkan catatan direktorat perguruan tinggi swasta dirjen dikti (www.dikti.com), jumlah perguruan tinggi swasta di diy sebanyak 78 yang meliputi 38 akademi, 2 politeknik, 5 institut, 18 sekolah tinggi dan 15 universitas. alasan pemilihan perguruan tinggi swasta adalah anggaran partisipaif lebih mungkin diterapkan di perguruan tinggi swasta daripada di perguruan tinggi negeri (cahyono, dkk, 2001). data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan purwantini (2005) berupa data partisipasi anggaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman bekerja, dan jenis jabatan. jumlah sampel yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan purwantini (2005) yaitu sebanyak 198 orang yang berasal dari 45 perguruan tinggi swasta yang diambil dengan teknik pengambilan sampel secara random sampling. subjek penelitian ini adalah pimpinan unit yang terlibat dalam penyusunan anggaran seperti: ketua program studi, ketua jurusan, dekan, pembantu dekan, kepala biro dan lainlain di perguruan tinggi swasta di daerah istimewa yogyakarta. objek penelitian ini adalah perbedaan partisipasi anggaran dengan unit penelitian individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran perguruan tinggi swasta di daerah istimewa yogyakarta. analisis riset variabel penelitian ini adalah partisipasi anggaran yang ditunjukkan dari tingkat keikutsertaan manajer dalam mempersiapkan perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari… 41 dari 45 anggaran dan berpengaruh dalam penentuan pencapaian tujuan anggaran pada pusat pertanggungjawaban (kenis, 1979). partisipasi diukur dengan menggunakan instrumen yang digunakan oleh milani (1975), asnawi (1997), yuwono (1999), dan fitri (2004) dengan skala likert yang berskala 1 sampai dengan 5. analisis data data akan dianalisis dengan uji independent sample t test dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata (mean) dua kelompok populasi yang saling bebas. jika nilai rata-rata dua kelompok populasi tersebut tidak berbeda secara statistik maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan partisipasi anggaran. langkahlangkah pengujian independent sample t test adalah: 1. menguji persamaan varian populasi dengan kriteria penolakan hipotesis jika probabilitas signifikansi > 0,05 ha: ada perbedaan varian populasi 2. menguji persamaan rata-rata populasi dengan kriteria penolakan hipotesis jika probabilitas signifikansi > 0,05 ha: ada perbedaan rata-rata nilai partisipasi anggaran dari dua kelompok populasi. hasil dan pembahasan karakteristik responden penelitian ini dapat dirangkum seperti pada tabel di bawah ini. dari 198 responden, skor maksimal partisipasi anggaran adalah 30 dengan skor rata-rata 20,78. oleh karena tingkat partisipasi anggaran responden mendekati nilai median (skor 21) maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasinya tinggi. dilihat dari tingkat pendidikan responden, sebagian besar berpendidikan setingkat s3 (61,1%), dominasi kedua setingkat s2 (26,3%). hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural dijabat oleh orangorang yang berpendidikan tinggi. tabel 1 statistik deskriptif tabel 2 statistik deskriptif jenis kelamin tabel 3 statistik deskriptif jabatan statistics 198 198 198 198 198 0 0 0 0 0 20,78 ,38 3,63 3,32 2,31 21,00 ,00 4,00 2,00 3,00 19 0 4 2 3 4,351 ,486 ,768 3,592 ,930 6 0 1 0 0 30 1 5 28 4 valid missing n mean median mode std. deviation minimum maximum partisip jk pendk lama jabtn jenis kelamin 123 62,1 62,1 62,1 75 37,9 37,9 100,0 198 100,0 100,0 l p total valid frequ en cy percen t valid percen t cu m u lative percen t cornelio purwantini & ignatius bondan suratno 42 dari 45 dilihat dari jenjang jabatan responden, sebagian besar menjadi pejabat pada level dekanat/biro/lembaga (52,5%), dominasi kedua pada level jurusan/pusat/bagian (21,2%) dan dominasi ketiga level program studi (20,7%). hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural menjabat pada jenjang manajemen tingkat menengah. dilihat dari lama bekerja, sebagian besar responden telah bekerja dua tahun (23,2%), dominasi kedua telah bekerja selama tiga tahun (18,7%) dan dominasi ketiga telah bekerja selama satu tahun (14,6%). hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat struktural memiliki pengalaman kerja yang rendah. tabel 4 statistik deskriptif lama bekerja tabel 5 hasil independent samples test jabatan 6 3,0 3,0 3,0 41 20,7 20,7 23,7 42 21,2 21,2 44,9 104 52,5 52,5 97,5 5 2,5 2,5 100,0 198 100,0 100,0 lain n ya level p rogram stu d i level ju ru san /p u sat/bagian level d ekan at/biro/lem baga level rektorat total valid frequ en cy percen t valid percen t cu m u lative percent lama 25 12,6 12,6 12,6 29 14,6 14,6 27,3 46 23,2 23,2 50,5 37 18,7 18,7 69,2 19 9,6 9,6 78,8 17 8,6 8,6 87,4 5 2,5 2,5 89,9 3 1,5 1,5 91,4 3 1,5 1,5 92,9 1 ,5 ,5 93,4 1 ,5 ,5 93,9 4 2,0 2,0 96,0 4 2,0 2,0 98,0 1 ,5 ,5 98,5 1 ,5 ,5 99,0 1 ,5 ,5 99,5 1 ,5 ,5 100,0 198 100,0 100,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 22 28 total valid frequency percent valid percent cumulative percent perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari… 43 dari 45 tingkat pertisipasi anggaran berdasarkan tingkat pendidikan dengan menggunakan uji independent samples test, dilakukan dua tahap pengujian. pertama, uji kesamaan varian dan kedua, uji beda rata-rata. hasil levene’s test for equiality variance diperoleh nilai f = 0,676 dengan sign value sebesar 0,412. oleh karena sign value > 0,05, maka hipotesis yang mengatakan bahwa kedua varian populasi tersebut identik gagal ditolak. hal ini dapat disimpulkan bahwa varian kedua populasi tersebut adalah benarbenar identik atau sama. kedua, dilakukan pengujian perbedaan nilai rata-rata kedua kelompok sampel. dari hasil output equal variances assumed, diperoleh nilai t = -1,930 dengan sign value sebesar 0,055. oleh karena sign value >0,05, maka hipotesis yang mengatakan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai partisipasi anggaran dari kelompok yang berpendidikan tinggi dan rendah berhasil ditolak. hal ini dapat disimpulkan bahwa rta-rata nilai partisipasi anggaran dari kelopok yang berpendidikan tingi dan rendah adalah benar-benar sama. berdasarkan pengujian yang kedua ini dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa tidak ada perbedaan tingkat partisipasi anggaran ditinjau dari tingkat pendidikan. penolakan terhadap h1 ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan tidak menyebabkan perbedaan partisipasi anggaran. seseorang yang berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah mempunyai tingkat partisipasi anggaran yang sama. tingkat keterlibatan dalam penyusunan anggaran, perasaan puas ketika dilibatkan dalam penyusunan anggaran, frekuensi pemberian pendapat, besarnya pengaruh, tingkat kepentingan sumbangan yang berikan dalam penyusunan anggaran dan frekuensi atasan dalam meminta pendapat dari bawahan tidak berbeda antara yang berpendidikan tinggi maupun redah. hasil penelitian ini dimungkinkan karena tingkat pendidikan responden sebagian besar s2 dan s3. jenjang pendidikan ini termasuk tingkat tinggi sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang memadai untuk terlibat dalam penyusunan anggaran. tingkat pertisipasi anggaran berdasarkan jenis kelamin dengan menggunakan uji independent samples test, dilakukan dua tahap pengujian. pertama, uji kesamaan varian dan uji beda ratarata. jenis kelamin dibedakan menjadi dua: kelompok laki-laki dan perempuan. hasil levene’s test for equiality variance diperoleh nilai f = 0,014 dengan sign value sebesar 0,907. oleh karena sign value > 0,05, maka hipotesis yang mengatakan bahwa kedua varian populasi berhasil ditolak. hal ini dapat disimpulkan bahwa varian kedua populasi tersebut adalah benar-benar identik atau sama. kedua, dilakukan pengujian perbedaan rata-rata nilai sampel. dari hasil output equal variances assumed, diperoleh nilai t = -0,392 dengan sign value sebesar 0,696. oleh karena sign value >0,05, maka hipotesis yang mengatakan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai partisipasi anggaran dari keompok yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berhasil ditolak.hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai partisipasi anggaran dari kelompok yang berjenis kelamin lai-laki dan independent samples test ,676 ,412 -1,930 196 ,055 -1,258 ,652 -2,542 ,027 -1,979 139,132 ,050 -1,258 ,635 -2,514 -,001 equal variances assumed equal variances not assumed partisip f sig. levene's test for equality of variances t df sig. (2-tailed) mean difference std. error difference lower upper 95% confidence interval of the difference t-test for equality of means cornelio purwantini & ignatius bondan suratno 44 dari 45 perempuan adalah benar-benar sama. berdasarkan pengujian yang kedua ini dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa tidak ada perbedaan tingkat partisipasi anggaran ditinjau dari jenis kelamin. penolakan h2 ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari jenis kelamin. pimpinan unit kerja yang berjenis kelamin pria maupun wanita memiliki tingkat partisipasi yang sama. hasil temuan ini mendukung pendapat robbin (2003) bahwa variabel jenis kelamin mempengaruhi tingkat partisipasi masih bersifat kontroversial. hal ini membuktikan wanita mengalami peningkatan partisipasi dalam penyusunan anggaran. tabel 6 hasil independent samples test tingkat pertisipasi anggaran berdasarkan jenis jabatan dengan menggunakan uji independent samples test, dilakukan dua tahap pengujian. pertama, uji kesamaan varian dan uji beda ratarata. jenis jabatan dikelompokan menjadi dua: kelompok jabatan struktural dan nonstruktural. hasil levene’s test for equiality variance diperoleh nilai f = 2,399 dengan sign value sebesar 0,123. oleh karena sign value > 0,05, maka hipotesis yang mengatakan bahwa ada perbedaan varian populasi berhasil ditolak. hal ini dapat disimpulkan bahwa varian kedua populasi tersebut adalah benar-benar sama. kedua, dilakukan pengujian perbedaan rata-rata nilai sampel. dari hasil output equal variances assumed, diperoleh nilai t = 0,123 dengan sign value sebesar 0,902. oleh karena sign value > 0,05, maka hipotesis yang mengatakan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai partisipasi anggaran dari kelompok yang memiliki jabatan struktural dan non-struktural berhasil ditolak. hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai partisipasi anggaran dari kelompok yang memiliki jabatan struktural dan non-struktural adalah benar-benar sama. berdasarkan pengujian yang kedua ini dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa tidak ada perbedaan tingkat partisipasi anggaran ditinjau dari jenis jabatan. tabel 7 hasil independent samples test independent samples test .014 .907 -.392 196 .696 -.25 .639 -1.510 1.010 -.394 158.609 .694 -.25 .636 -1.507 1.006 equal variances assumed equal variances not assumed partisip f sig. levene's test for equality of variances t df sig. (2-tailed) mean difference std. error difference lower upper 95% confidence interval of the difference t-test for equality of means independent samples test 2,399 ,123 ,123 196 ,902 ,081 ,660 -1,221 1,383 ,127 138,579 ,899 ,081 ,639 -1,182 1,345 equal variances assumed equal variances not assumed partisip f sig. levene's test for equality of variances t df sig. (2-tailed) mean difference std. error difference lower upper 95% confidence interval of the difference t-test for equality of means perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari… 45 dari 45 penolakan h3 menunjukkan bahwa jenjang janis tidak mengakibatkan perbedaan partisipasi dalam penyusunan anggaran. setiap pimpinan unit yang memiliki jabatan struktural akademik maupun struktural non akademik mempunyai tingkat keterlibatan yang sama sesuai dengan anggaran unit kerja masingmasing. temuan ini tidak mendukung teori siegel dan marconi (1989) yang menemukan bahwa stuktur organisasi mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran. struktur organisasi yang menyebabkan munculnya jenis jabatan dan yang berarti juga menunjukkan tanggung jawab serta kewenangan tidak membuktikan adanya perbedaan tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran. jenis jabatan stuktural yaitu yang berkaitan dengan kegiatan akademik (kepala program studi sampai dengan dekan) dan jabatan akademik non struktural seperti kepala biro, kepala lembaga, dan lain-lain mempunyai tingkat partisipasi yang sama dalam penyusunan anggaran. tingkat pertisipasi anggaran berdasarkan pengalaman bekerja dengan menggunakan uji independent samples test, dilakukan dua tahap pengujian. pertama, uji kesamaan varian dan uji beda ratarata. pengalaman bekerja dibedakan menjadi dua: kelompok berpengalaman tinggi dan rendah. hasil levene’s test for equiality variance diperoleh nilai f = 1,168 dengan sign value sebesar 0,281. oleh karena sign value > 0,05, maka hipotesis yang mengatakan bahwa ada perbedaan varian populasi berhasil ditolak. hal ini dapat disimpulkan bahwa varian kedua populasi tersebut adalah benar-benar sama. kedua, dilakukan pengujian perbedaan rata-rata nilai sampel. dari hasil output equal variances assumed, diperoleh nilai t = 0,923 dengan sign value sebesar 0,357. oleh karena sign value > 0,05, maka hipotesis yang mengatakan bahwa ada perbedaaan rata-rata nilai partisipasi anggaran dari kelompok yang berpengalaman tinggi dan rendah berhasil ditolak. hal ini dapat disimpulkan bahwa ratarata nilai partisipasi anggaran dari kelompok yang berpengalaman tinggi dan rendah adalah benar-benar sama. berdsarkan pengujian yang kedua ini dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa tidak ada perbedaan tingkat partisipasi anggaran ditinjau dari pengalaman kerja. tabel 8 hasil independent samples test penolakan h4 menunjukkan bahwa pimpinan unit yang berpengalaman maupun yang belum perpengalaman dapat terlibat dalam penyusunan anggaran dengan tingkat partisipasi yang sama. temuan ini tidak mendukung pendapat robbin (2003) yang mengatakan bahwa senioritas berpengaruh pada perilaku dan produktivitas seseorang di masa depan. semakin senior atau berpengalaman seseorang pimpinan unit, independent samples test 1,168 ,281 ,923 191 ,357 ,643 ,697 -,732 2,017 ,862 89,149 ,391 ,643 ,746 -,839 2,125 equal variances assumed equal variances not assumed partisip f sig. levene's test for equality of variances t df sig. (2-tail ed) mean difference std. error difference lower upper 95% confidence interval of the difference t-test for equality of means cornelio purwantini & ignatius bondan suratno 46 dari 45 semakin tinggi keterlibatannya dalam penyusunan anggaran tidak terbukti. penutup simpulan dari hasi analisis data dengan menggunakan uji independent sample t, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan dalam partisipasi anggaran yang dievaluasi dari tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan pengalaman kerja. implikasi dan keterbatasan tingkat partisipasi anggaran pimpinan unit yang ada di perguruan tinggi swasta tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan, perbedaan jenis kelamin, tingkat pengalaman bekerja dan perbedaan jenjang jabatan. dengan demikian, hasil penelitian ini berimplikasi bahwa setiap pimpinan unit mulai dari yang terendah sampai yang tinggi dapat dilibatkan dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kapasitasnya karena mereka memiliki informasi penting dan relevan dalam penyusunan anggaran. ada keterbatasan penelitian yang perlu diungkap. pemahaman orang mengenai pengertian partisipasi dapat berbeda-berbeda yang disebabkan tingkat pendidikan responden. hal ini akan berakibat pada ketepatan responden dalam mengisi kuesioner. daftar pustaka arifin, j. 1998. penyelenggaraan manajemen keuangan di lingkungan perguruan tinggi. jurnal akuntansi dan auditing indonesia. vol.2. no. 1. pp. 50 – 65. asnawi, m. 1997. partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan keterlibatan pekerjaan pengaruhnya terhadap senjangan anggaran. tesis. program magister sains jurusan akuntansi fakultas ekonomi. universitas gajah mada yogyakarta. cahyono, d., mulyono, agung dan lesmana, sukma 2001. pengaruh politik dan gaya kepemimpinan terhadap kefektifan anggaran partisipatif dalam peningkatan kinerja manajerial (studi empiris pada perguruaan tinggi swasta), jurnal bisnis dan akuntansi. vol. 3. no. 3. pp. 543 – 561. chabotar, j.k. 1995. managing partisipative in higher education – cover story. change. with furl net. get started now. cludts, s. 1999. organisation theory and the ethics of participation. journal of business ethics. no.21. pp. 157 – 171. douglas, p.c dan wier, b. 2000. integrating ethical dimensions into a model of budgetary slack creation. journal of business ethics. no.28. pp. 267 – 277. dunk, a.s. 1993. the effect of budget emphasis and information asymetry on the relation between budgetary participation and slack. the accounting review. vol 60. no 2. pp. 400 – 410. fattah. 2003. landasan manajemen pendidikan. edisi enam. bandung: pt remaja rosdakarya. fitri, y. 2004. pengaruh informasi asimetri, partisipasi penganggaran dan komitmen organisasi terhadap timbulnya senjangan anggaran. proceeding simposium nasional akuntansi vii. bali, 2-3 desember 2004. hunger, j.d. dan wheelen, t.l., 2003. strategic management, fifth edition, addison – wesley publishing company. inc. kenis, i. 1979. effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance. the accounting review. vol. liv. no. 4. pp.707 – 721. merchant, k.a. 1981. the design of the corporate budgeting system: perbedaan partisipasi anggaran ditinjau dari… 47 dari 45 influences on managerial behavior and performance. the accounting review. vol. lvi. no.4. oktober. pp. 813 – 829. milani, k. 1975. the relationship in budget setting to industrial supervisor performance and attitudes: a field study. the accounting review. pp. 274 – 284. mulyasa. 2003. manajemen berbasis sekolah: konsep, startegi dan implementasi. bandung : pt remaja rosdakarya. onsi, m. 1973. factor analysis of behavioral variabels affecting budgetary slack. the accounting review. (48). pp. 535 – 548. purwantini, c. 2005. pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan etika individu terhadap senjangan anggaran. tesis. malang: universitas brawijaya robbin, s.p. 2003. perilaku organisasi. edisi indonesia. jakarta: pt. indeks. sekaran, u. 2003. research methods for business. fourth edition.usa : john wiley & sons, inc. shim, j.k. dan siegel, j.g. 1994. budgeting basics and beyond: a complete step by step gude for nonfinancial managers. usa : prentice hall. siegel g. dan marconi, h.r. 1989. behavioral accounting. usa: south western publishing co. yuwono, i.b. 1999. pengaruh komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. jurnal bisnis dan akuntansi. vol. 1. no.1. h. 37 – 55. www.dikti.com pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan dan debt default terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 1, halaman: 20-34, januari 2009 20 pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan dan debt default terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern karyanti & suryo pratolo e-mail: suryo@umy.ac.id universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research comprises an empirical study that is carried out to identify the influence of auditor quality, company financial condition, previous year audit opinions, company growth, and debt default toward the acceptance or going concern audit opinion. the population of the research is the manufacture companies listed in indonesian stock exchange in the year 2002-2006. the number of the samples are 38 companies (in 5 year period). the data collection method is purposive sampling . the data used in this study are secondary data in the form of documen tation data from indonesian capital market directory (icmd). hypothesis testing is conducted by employing logistic regressions. the findings show that previous year audit opinions and debt default influence significantly toward the possibility of the acceptance of going concern audit opinion. meanwhile, the auditor quality, company financial condition and company growth do not influence the possibility of the acceptance of going concern audit opinion. keywords: auditor quality, company financial condition, previous year audit opinion, company growth, debt default, going concern audit opinion pendahuluan kelangsungan hidup suatu usaha biasanya selalu berkaitan dengan bagaimana kemampuan usaha tersebut dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup dengan adanya manajemen yang terlibat di dalamnya. perusahaan go public di indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan laporan keuangan semakin meningkat. laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. perusahaan go public diwajibkan untuk melakukan audit atas laporan keuangannya oleh auditor inde-penden, yaitu auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik (kap). masalah timbul ketika banyak terjadi kesalahan opini (audit failures) yang dibuat oleh auditor menyangkut opini going concern. padahal opini tersebut bagi para pemakai laporan keuangan pengeluaran opini audit going concern ini sebagai prediksi kebangkrutan suatu perusahaan. salah satu penyebabnya adalah auditor enggan mengungkapkan status going concern yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah (venuti, 2007 dalam mirna dan indira (2007). saat ini yang terjadi adalah sulitnya auditor mengungkapkan status going concern karena adanya kekhawatiran tersebut, meskipun demikian opini going concern harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan perusahaan karyanti & suryo pratolo-pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan….. 21 yang bermasalah. kemungkinan perusahaan akan menerima opini audit going concern menjadi beragam, tergantung bagaimana tindak lanjut manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menghindari atau menghilangkan kekha-watiran auditor. sehingga bukan kegagalan yang diperoleh perusahaan atas opini tersebut melainkan usaha penyelamatan yang cepat. going concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (standar akuntansi keuangan, 2002). penelitian eko dkk (2006) menyatakan bahwa penelitianpenelitian sebelumnya yang menguji bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap keputusan going concern dilakukan antara lain oleh ruiz barbadillo et. al. (2004) dan vanstraelen (2002). sedangkan di indonesia dilakukan oleh arga fajar (2007), ridha nova (2008), mirna indira (2007) dan eko dkk. (2006). pada kenyataannya, masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup (going concern) merupakan hal yang komplek dan bahkan selalu ada. kesimpulan sementara yang diperoleh salah satunya adalah diperlukannya faktor-faktor yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan status going concern suatu perusahaan. faktor-faktor yang digunakan haruslah faktor-faktor yang dapat diuji dan konsisten pada situasi apapun termasuk dalam keadaan kondisi ekonomi fluktuatif sehingga status going concern tetap dapat diprediksi. dampak yang tidak diharapkan dari opini going concern yang tidak diinginkan mendorong manajemen untuk mempengaruhi auditor dan menimbulkan konsekuensi negatif dalam pengeluaran opini going concern. manfaat dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu sebagai berikut: (1) bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan auditing dan akuntansi keuangan, khususnya dalam bidang keputusan opini audit. (2) bidang praktik, sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitianpenelitian akuntansi berbasis pengauditan. tinjauan pustaka dalam melakukan penugasan umum, auditor ditugasi memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (spap, 1994, alinia 1). berbagai tipe pendapat auditor diantaranya adalah sebagai berikut: a) pendapat wajar tanpa pengecualian pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia. b) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. c) pendapat wajar dengan pengecualian pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. d) pendapat tidak wajar pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 20-34 22 dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia. e) pernyataan tidak memberikan pendapat pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. spap tahun 2001 seksi 341 (psa no. 30) menjelaskan bahwa keadaan tertentu seringkali mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan auditor bentuk baku. paragraf penjelasan dalam laporan auditor harus dicantumkan dalam laporan auditor atas laporan keuangan tahun berikutnya, jika tahun terjadinya perubahan disajikan. namun, jika perubahan akuntansi dipertanggungjawabkan dengan cara penyajian kembali laporan keuangan yang terpengaruh, paragraf tambahan harus disajikan hanya dalam tahun terjadinya perubahan, karena dalam tahun-tahun berikutnya semua periode yang disajikan akan dapat dibandingkan. going concern adalah salah satu konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan (gray & manson (2000) dalam mirna dan indira, 2007). going concern merupakan kelangsungan hidup suatu entitas, sehingga dengan adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang. dengan adanya going concern maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. biasanya informasi yang sangat signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (psa 30). psa no.30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut: a) jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, ia harus: (1) memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. (2) menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut efektif dilaksanakan. b) jika manajemen tidak memiliki rencana mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat. c) jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) efektivitas rencana tersebut. i. jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer). ii. jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan keadaan tersebut di dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. iii. jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion). laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar going concern kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak going concern. laporan keuangan yang disiapkan pada going karyanti & suryo pratolo-pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan….. 23 concern akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu pendek. prediksi tentang kemungkinan bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan termasuk salah satu komponen keputusan tentang going concern. seorang auditor dalam menjalankan pekerjaanya harus bertindak secara eksklusif sebagai seorang auditor yang mempunyai tanggungjawab kepada klien, masyarakat, kolega, dan diri sendiri serta dalam memenuhi tanggungjawab profesi, akuntansi mengatur perilakunya berdasarkan kode etik yang mempunyai prinsip fundamental. untuk dapat memenuhi kualitas auditor yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang belaku di indonesia. independensi merupakan standar umum yang berhubungan dengan persyaratan pribadi auditor. standar umum yang pertama mensyaratkan akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit. standar umum yang kedua mengatur sikap mental independen dalam menjalankan tugasnya. standar umum yang terakhir menyatakan kewajiban auditor untuk menggunakan dengan cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam audit dan dalam penyusunan laporan audit. independensi berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. perusahaan adalah sebuah organisasi yang terdiri dari kumpulan beberapa orang dengan keahlian masing-masing, yang bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. untuk dapat bekerja secara efektif, informasi tentang sumber daya dan hasil mutlak dibutuhkan. disamping itu selain pihak internal banyak pihak-pihak diluar organisasi juga membutuhkan informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan atau kebijaksanaan yang berkaitan dengan organisasi tersebut. pihak-pihak tersebut antara lain pemegang saham, pemegang obligasi, analis sekuritas, lembaga kredit, buruh dan organisasi buruh, pemerintah, dan masyarakat umum (munawir dalam ridha nova, 2008). opini audit going concern tahun sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going concern pada tahun berikutnya. jika tahun sebelumnya auditor menerbitkan opini audit going concern, maka kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern kembali pada tahun berikutnya (tahun berjalan) semakin besar. nogler (1995) dalam arga fajar (2007) memberikan bukti bahwa setelah auditor mengeluarkan opini audit going concern, perusahaan harus menunjukkan peningkatan keuangan yang signifikan untuk memperoleh opini bersih pada tahun berikutnya. penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan penjualan sebagai proksi dari pertumbuhan perusahaan. auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa auditee dapat mempertahankan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. rasio pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi mengindikasikan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern (eko dkk., 2006). perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar. psa 30 dalam mirna dan indira (2007), indikator going concern yang banyak digunakan auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (default). debt default atau kegagalan membayar utang didefinisikan sebagai kelalaian atau kegagalan perusahaan untuk membayar hutang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo (chen dan church, 1992 dalam mirna dan indira, 2007). pihak yang memberikan pinjaman akan mengalami kerugian dan lembaga keuangan yang sangat terregulasi mempunyai implikasi yang sangat luas dan kasus ini akan meningkatkan risiko perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 20-34 24 perumusan hipotesis penelitian yang dilakukan sekar (2003) dalam eko dkk. (2006) tentang pengaruh spesialisasi industri auditor sebagai proksi lain dari kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. hasil penelitiannya adalah spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. penelitian crasswell dkk. (1995) dalam eko dkk. (2006) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor pada bidang tertentu merupakan dimensi lain dari kualitas audit (sekar, 2003 dalam eko dkk., 2008). hasil penelitiannya adalah fee audit spesialis lebih tinggi dibandingkan auditor non spesialis. (li dang et al, 2004) o’keefe (1994) dalam mirna dan indira (2007) berpendapat bahwa auditor industry specialization berhubungan positif dengan kualitas audit diukur dengan penilaian kepatuhan auditor terhadap gaas. penelitian ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokan auditor big four dan non big four, dikarenakan salah satu kap big five yaitu arthur andersen telah dinyatakan collaped (susiana, 2007). de angelo (1981) dalam eko dkk. (2006) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan auditor skala kecil. auditor skala besar memiliki insentif lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah going concern kliennya. h1: kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. peneliti sebelumnya seperti altman dan mcgough (1974), koh dan killough (1990), koh (1991) dalam eko dkk. (2006) menyimpulkan bahwa model prediksi kebangkrutan menggunakan rasio-rasio keuangan lebih akurat dibandingkan pendapat auditor dalam mengelompokkan perusahaan bangkrut atau tidak (eko dkk., 2006). formula yang ditemukan oleh altman untuk mendeteksi kebangkrutan dikenal dengan z-score yaitu skor yang ditentukan dari hitungan standar kali rasio-rasio keuangan yang menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan (januar, 2006, dalam eko dkk., 2006). kondisi keuangan perusahaan mengambarkan tingkat kesehatan perusahaan secara nyata. ramadhany (2004) dalam arga fajar (2007) menyatakan bahwa pada perusahaan yang sakit banyak ditemukan indikator masalah going concern. perusahaan sehat mempunyai profitabilitas yang besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang sewajarnya sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar dibandingkan dengan jika profitabilitasnya rendah. perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang baik maka auditor tidak akan mengeluarkan opini audit going concern. h2: kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. mutchler (1985) dalam eko dkk. (2006) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit going concern, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. hasilnya menunjukkan bahwa model discriminant analysis yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain. penelitian oleh carcello dan neal (2000) dalam eko dkk. (2006) serta ramadhany (2004) dalam arga fajar (2007) memberikan tambahan empiris bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit going concern tahun sebelumnya dengan opini audit going concern berjalan. auditor cenderung mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berikutnya yang sama dengan opini audit going concern yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. h3: opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. basri (1998) dalam margaretta fanny dkk. (2005) mengatakan bahwa secara defacto sebetulnya sekitar 80% dari lebih 280 karyanti & suryo pratolo-pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan….. 25 perusahaan go public praktis bisa dikategorikan bangkrut. perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang negatif mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan (margaretta fanny dkk., 2005). auditee yang mempunyai rasio pertumbuhan yang positif mengindi-kasikan bahwa auditee dapat memperta-hankan posisi ekonominya dan lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan auditee, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit going concern. h4: pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. penelitian ramadhany (2004) dalam mirna dan indira (2007) menunjukkan bahwa debt default, kondisi keuangan, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh chen dan church (1992), muthcler et.al. (1997), carcello dan neal (2000) dalam mirna dan indira (2007), yang menemukan bukti kuat antara pemberian status debt default dengan masalah going concern, yaitu kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang dan atau bunga pada saat jatuh tempo merupakan indikator yang digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu usaha. kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang dan atau bunganya pada saat jatuh tempo akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalan-kan usahanya, sehingga kemungkinan opini audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor. h5: debt default berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. model penelitian berdasarkan hipotesis yang diajukan peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut: variabel independen variabel dependen gambar 1 kerangka pemikiran populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek indonesia (bei). pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1) auditee sudah terdaftar di bei sebelum 1 januari 2002. (2) auditee tidak keluar dari bei selama periode penelitian (2002-2006). (3) menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dari tahun 2002-2006. (4) mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya tiga periode laporan keuangan selama periode penelitian (2002-2006). kualitas auditor kondisi keuangan perusahaan debt default kemungkinan penerimaan opini audit going concern opini audit tahun sebelumnya pertumbuhan perusahaan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 20-34 26 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) pada tahun 2002-2006 yang telah dipublikasikan dan tersedia di database pojok bei umy dan indonesian capital market directory (icmd) tahun 2002 dan 2006. variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel dummy. dimana kategori 1 untuk auditee yang menerima opini audit going concern dan kategori 0 untuk auditee yang menerima opini audit non going concern. variabel independen terdiri dari kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan dan debt default. definisi operasional variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kemungkinan penerimaan opini audit going concern opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (spap, 2001 dalam eko dkk., 2006). termasuk dalam opini audit going concern ini adalah opini audit going concern unqualified/qualified dan going concern disclaimer opinion (eko dkk, 2006). opini audit going concern diberi kode 1, sedangkan opini audit non going concern diberi kode 0. (2) kualitas auditor kualitas auditor merupakan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu, penyelesaian pekerjaan auditor dalam mengumpulkan bukti tentang penyelewengan untuk mendukung pendapat auditor dan sikap independensinya terhadap klien. variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 untuk auditor yang tergabung dalam skala besar dan 0 untuk yang bukan. berdasarkan kompartemen akuntan publik ikatan akuntan indonesia yang dikutip dalam arga fajar (2007), the big 4 kap indonesia adalah: a) kap prasetyo utomo & co yang pada tahun 2003 merger dengan hanadi, sarwoko & sandjaja (berafiliasi dengan ernst & young). b) kap hans tuanakotta & mustofa (berafiliasi: deloitte touche tohmatsu) c) kap sidharta, sidharta & harsono (berafiliasi dengan kpmg) d) kap hadi susanto & rekan (berafiliasi dengan pricewaterhouse copper) (3) kondisi keuangan perusahaan suatu perusahaan dapat dinilai eksistensinya juga melalui keadaan keuangannya, dimana keuangan perusahaan menunjukkan apakah perusahaan bonafit atau tidak. kondisi keuangan perusahaan diproksikan menggunakan model kebangkrutan revised altman model (eko dkk, 2006) yaitu: z = 0.717 z1 + 0.874 z2 + 3.107 z3 + 0.420 z4 + 0.998 z5 dimana: z1 = working capital / total asset z2 = retained earnings / total asset z3 = earnings before interest and taxes / total asset z4 = book value of equity / book value of debt z5 = sales / total asset (4) opini audit tahun sebelumnya variabel ini didefinisikan sebagai opini audit yang diterima oleh auditee pada tahun sebelumnya. variabel dummy digunakan, yaitu 1 untuk opini audit going concern dan 0 untuk opini audit non going concern. (5) pertumbuhan perusahaan pertumbuhan perusahaan merupakan variabel independen penelitian. rasio karyanti & suryo pratolo-pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan….. 27 pertumbuhan penjualan digunakan untuk mengukur kemampuan auditee dalam pertumbuhan tingkat penjualan (eko dkk., 2006). rumus pertumbuhan penjualan yang digunakan adalah: penjualan bersiht – penjualan bersiht-1 pertumbuhan penjualan = penjualan bersiht-1 (6) debt default debt default atau kegagalan membayar utang didefinisikan sebagai kelalaian atau kegagalan perusahaan untuk membayar utang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo. variabel dummy digunakan, yaitu 1 untuk status debt default dan 0 untuk tidak debt default pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis multivariate menggunakan regresi logistic (logistic regression), yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metric (kontinyu) dan non metric kategorikal). model regresi logistic yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: keterangan: variabel dummy opini audit, kode 1 untuk auditee dengan opini audit going concern (gcao) dan kode 0 untuk auditee dengan opini audit non going concern (ngcao). α = konstanta adtr = kualitas auditor yang diproksikan variabel dummy (1 untuk auditor yang tergabung dalam kap big four dan 0 untuk yang tidak tergabung dalam kap big four). z93 = kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan the altman model. priop = opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya, kategori 1 apabila opini audit going concern (gcao) dan 0 apabila opini audit non going concern (ngcao). salgr = rasio pertumbuhan penjualan auditee. def = debt default (variabel dummy, 1 jika perusahaan keadaan default dan 0 jika keadaan perusahaan tidak default). ε = kesalahan residual. 1. menilai kelayakan model regresi kelayakan model regresi dinilai menggunakan hosmer and lemehow’s goodness of fit test. jika nilai statistik hosmer and lemeshow’s goodness of fit lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (ghozali dalam eko dkk., 2006). 2. menilai model fit adanya penurunan nilai antara – 2 ll (initial – 2ll function) dengan nilai – 2ll pada langkah berikutnya. hal tersebut menunjukkan model yang dihipotesiskan fit dengan data, dengan kata lain penurunan log likelihoood. menunjukkan model regresi semakin baik (ghazali dalam eko dkk., 2006). log likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “sum of square error” pada model regresi, sehingga penurunan log likelihood menunjukkan model regresi semakin baik. 3. koefisien determinan koefisien determinan menunjukkan nilai nagelkerker r square yang dapat α + β1adtr + β2z93 + β3priop + β4salgr + β5deft + ε jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 20-34 28 diinterpretasikan seperti nilai r square pada regresi berganda. nilai r square menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabilitas variabel tergantung (ghazali dalam eko dkk., 2006). 4. menguji multikolinearitas uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen. model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas (ietje, 2005). untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan cara sebagai berikut: a. nilai r 2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabelvariabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. b. menganalisis korelasi antar variabel bebas. jika variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi di atas 0,8 maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 5. estimasi parameter dan interpretasinya estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi. koefisien regresi dari tiap variabelvariabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antar variabel. pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi (α). hasil analisis dan pembahasan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di bei yang dipilih dengan teknik purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi sampel yang ada serta suatu dengan tujuan dari penelitian. proses seleksi sampel berdarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditampilkan dalam tabel berikut ini: tabel 1 daftar kriteria perusahaan no kriteria jumlah akumulasi 1 total perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei antara tahun 2002-2006 145 2 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama periode 2002-2006 (62) 83 3 terdaftar di bei setelah 1 januari 2002 (3) 80 4 delisting selama periode pengamatan (2002-2006) (2) 78 5 tidak mengalami rugi bersih setelah pajak sekurangnya dua periode laporan keuangan selam peiode pengamatan (2002-2006) (40) 38 jumlah sampel total selama periode penelitian 190 berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan maka diperoleh sebanyak 190 auditee sektor manufaktur yang digunakan sebagai sampel dan dikelompokkan ke dalam dua kelompok atau kategori berdasarkan atas jenis opini audit yang diterimanya, yaitu: kelompok auditee dengan opini audit going concern (gcao) dan auditee dengan opini karyanti & suryo pratolo-pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan….. 29 audit non going concern (ngcao). distribusi auditee sektor manufaktur berdasarkan opini audit yang diterima ditampilkan dalam tabel 2: tabel 2 daftar distribusi auditee 2002 2003 2004 2005 2006 total auditee % auditee % auditee % auditee % auditee % auditee % gcao 8 21.05% 13 34.21% 15 39.47% 16 42.11% 15 39.47% 67 35.26% ngcao 30 78.95% 25 65.79% 23 60.53% 22 57.89% 23 60.53% 123 64.74% total 38 100% 38 100% 38 100% 38 100% 38 100% 190 100% distribusi auditee sektor manufaktur dari total 38 auditee yang menerima opini audit setiap tahunnya, auditee yang menerima opini audit going concern untuk tahun 2002 sebesar 8 auditee (21,05%), sedangkan opini audit non going concern 30 auditee (78,95%). tahun 2003 yang menerima opini audit going concern adalah 13 auditee (34,21%), sedangkan 25 auditee (65,79%) menerima opini audit non going concern. tahun 2004 yang menerima opini audit going concern adalah 15 auditee (39,47%), sedangkan 23 auditee (60,53%) menerima opini audit non going concern. tahun 2005 yang menerima opini audit going concern adalah 16 auditee (42,11%), dan 22 auditee (57,89%) menerima opini audit non going concern. sedangkan untuk tahun 2006, 15 auditee (39,47%) menerima opini audit going concern dan 23 auditee (60,53%) menerima opini audit non going concern. total pemberian opini audit selama periode pengamatan (2002-2006), yaitu 67 auditee (35,26%) menerima opini audit going concern dan 123 auditee (64,74%) menerima opini audit non going concern. pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan goodness of fit test yang diukur dengan nilai chi-square pada bagian bawah uji hosmer dan lemeshow. hasil pengujian kelayakan model regresi dapat dilihat dari tabel 3 sebagai berikut: tabel 3 hosmer dan lemeshow test hosmer and lemeshow test 11.552 8 .172 step 1 chi-square df sig. sumber: hasil analisis data tabel 3 menunjukkan hasil pengujian hosmer dan lemeshow. probabilitas signifikansi menunjukkan angka 0,172, sehingga nilai signifikasi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka h0 diterima. hal ini berarti model regresi layak digunakan dalam analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. pengujian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 log likelihood (-2ll) pada awal (block number = 0) dengan nilai -2 log likelihood (-2ll) pada akhir (blok number = 1). adanya penurunan nilai antara -2ll awal (initial -2ll function) dengan nilai -2ll pada langkah berikutnya (2ll akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 20-34 30 tabel 4 perbandingan nilai -2ll awal dengan -2ll akhir sumber: hasil analisis data tabel 4 memperlihatkan angka -2ll awal (block number=0) sebesar 245.405 sedangkan angka -2ll akhir (block number=1) mengalami penurunan menjadi 116.389. penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. nagelkerke r square merupakan modifikasi dari koefisien cox dan snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). nilai nagelkerke r square dapat diinterpretasikan seperti nilai r square pada regresi berganda (ghazali, 2005 dalam eko dkk, 2006). hasil perhitungan nilai nagelkerke r square disajikan pada tabel berikut: tabel 5 nilai nagelkerke r square model summary 116.389a .493 .680 st ep 1 -2 log likelihood cox & snell r square nagelkerke r square estimation terminat ed at iteration number 6 because parameter est imat es changed by less than .001. a. sumber: hasil analisis data tabel 5 memperlihatkan nilai nagelkerke r square sebesar 0,680 yang berarti penerimaan opini audit going concern yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent 68%, sedangkan sisanya 32% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. pengujian multikoliniearitas menggunakan matrik korelasi antara variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antara variael independen di dalam penelitian ini (adtr, z93, priop, salgr, deft). tabel 6 menunjukkan korelasi antara variabel independen di dalam penelitian ini. matrik korelasi tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas yang serius antara variabel bebas, sebagaimana terlihat dari nilai korelasi antara variabel bebas berada di bawah atau sama dengan 0,8. tabel 6 matrik korelasi antara variabel bebas correlati on matrix 1.000 -.471 -.273 -.784 -.060 -.688 -.471 1.000 -.176 .224 -.053 .120 -.273 -.176 1.000 .113 -.144 .229 -.784 .224 .113 1.000 .120 .555 -.060 -.053 -.144 .120 1.000 .159 -.688 .120 .229 .555 .159 1.000 constant adtr z93 priop salgr deft st ep 1 constant adtr z93 priop salgr deft sumber: hasil analisis data tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going concern. -2 log likelihood nilai awal (block number=0) akhir (block number=1) 245.405 116.389 karyanti & suryo pratolo-pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan….. 31 tabel 7 tabel klasifikasi classificati on tablea 109 15 87.9 9 57 86.4 87.4 observ ed ngcao gcao opini audit ov erall percentage st ep 1 ngcao gcao opini audit percent age correct predicted the cut v alue is . 500a. sumber: hasil analisis data tabel 7 menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit going concern pada auditee adalah sebesar 86,4%. hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model regresi yang diajukan, dari total 66 auditee yang menerima opini audit going concern terdapat 57 auditee (86,4%) yang diprediksi akan menerima opini audit going concern (gcao). sedangkan kekuatan prediksi model untuk penerima opini audit non going concern adalah sebesar 87,9%, yang berarti bahwa dengan model regresi yang diajukan ada 109 auditee (87,9%) yang diprediksi akan menerima opini audit non going concern (ngcao) dari total 124 auditee yang menerima opini audit non going concern. hasil pengujian koefisien regresi logistik pada tingkat signifikansi 5% disajikan pada tabel berikut: tabel 8 hasil uji koefisien regresi logistik variables in the equation .568 .506 1.263 1 .261 1.765 .655 4.754 .091 .166 .304 1 .582 1.096 .791 1.517 3.574 .577 38.331 1 .000 35.651 11.501 110.513 .396 .407 .944 1 .331 1.486 .669 3.302 3.762 .644 34.090 1 .000 43.035 12.172 152.151 -3.622 .585 38.390 1 .000 .027 adtr z93 priop salgr deft constant st ep 1 a b s. e. wald df sig. exp(b) lower upper 95.0% c.i. f or exp(b) variable(s) entered on step 1: adtr, z93, priop, salgr, deft.a. sumber: hasil analisis data tabel 8 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 5 persen. variabel opini audit tahun sebelumnya dan debt default memiliki nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari α), sedangkan variabel yang lainnya yaitu kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan dan pertumbuhan perusahaan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari α (5%). dari pengujian persamaan regresi logistic di atas maka diperoleh model regresi logistic sebagai berikut: opini = -3,622 + 0,568 adtr + 0,091 z93 + 3,574 priop + 0,396 salgr + 3,762 deft variabel kualitas auditor (adtr) yang diproksikan dengan skala auditor (big four dan non big four) menunjukkan koefisien sebesar 0,568 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,261 lebih besar dari 0,05 (5 persen). hal ini menunjukkan bahwa h1 tidak berhasil didukung, dengan demikian perusahaan yang diaudit oleh auditor skala big four belum tentu mendapatkan opini audit going concern yang lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 20-34 32 kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas auditor yang diproksikan dengan skala kap big four dan kap non big four tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh jumlah kap yang ada semakin banyak dan persaingan antar kap yang semakin ketat, sehingga dari masingmasing kap yang ada harus memberikan mutu kualitas auditor yang tinggi, bersikap objektif, mempertahankan integritasnya, bertindak jujur, tegas tanpa dipengaruhi tekanan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh barnes dan huan dalam eko dkk. (2006), eko dkk. (2006), mirna dan indira (2007), barnes dan huan (1993) dalam mirna dan indira (2007), arga fajar (2007), ridha nova (2008), widya (2008) yang menyatakan bahwa reputasi kap tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. hal ini dikarenakan ketika sebuah kap sudah memiliki reputasi yang baik, maka kap tersebut akan berusaha mempertahankan reputasinya itu dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak reputasinya tersebut, sehingga mereka akan selalu bersikap objektif terhadap pekerjaannya. variabel kondisi keuangan perusahaan (z93) yang diproksikan dengan prediksi kebangkrutan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,091 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,582 lebih besar dari 0,05 (5%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa h2 tidak berhasil didukung. artinya kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan prediksi kebangkrutan tidak berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan model kebangkrutan revised altman model tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. apabila auditor berkesimpulan rencana manajemen tersebut efektif dan klien mengungkapkan keadaan yang ada dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). hasil pengujian hipotesis kedua konsisten dengan penelitian ridha nova (2008) dan widya (2008). namun hasil pengujian hipotesis kedua ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh mutchler dan mc keowm et al dalam eko dkk. (2006), ramadhany dalam eko dkk. (2006), fanny dan saputra dalam eko dkk. (2006), eko dkk. (2006), arga fajar (2007) yang menyatakan bahwa auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. variabel opini audit tahun sebelumnya (priop) menunjukkan koefisien positif sebesar 3,574 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). artinya h3 berhasil didukung, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian carcello dan neal (2000) dalam eko dkk. (2006), ramadhany dalam eko dkk. (2006), eko dkk. (2006), mirna dan indira (2007), arga fajar (2007), ridha nova (2008), widya (2008) yang menemukan bukti bahwa opini audit going concern yang diterima pada tahun sebelumnya mempengaruhi keputusan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit going concern tersebut. hasil ini memberikan bukti empiris bahwa auditor dalam menerbitkan opini audit going concern akan mempertimbangkan opini audit going concern pada tahun sebelumnya. variabel pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan (salgr) menunjukkan nilai positif sebesar 0,396 dengan tingkat signifikansi 0,331 lebih besar dari 0,05 (5%). hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan yang positif tidak bisa menjamin perusahaan untuk tidak menerima opini audit going concern, sehingga karyanti & suryo pratolo-pengaruh kualitas auditor, kondisi keuangan perusahaan….. 33 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. hipotesis keempat (h4) tidak berhasil didukung. hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. penelitian ini memberikan bukti tambahan bahwa pertumbuhan penjualan yang positif tidak bisa menjamin perusahaan untuk bebas dari opini audit going concern. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh margaretta fanny dkk (2005), eko dkk. (2006), ridha nova (2008), widya (2008), arga fajar (2007) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. hasil yang tidak signifikan disebabkan peningkatan penjualan bersih tidak menjamin peningkatan laba bersih setelah pajak yang diterima oleh auditee. debt default (deft) memiliki koefisien positif sebesar 3,762 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05 (5%), artinya hipotesis kelima (h5) berhasil didukung. artinya perusahaan yang mengalami debt default akan semakin besar kemungkinannya menerima opini audit going concern. sehingga dapat disimpulkan juga bahwa debt default berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa debt default berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. hal ini mungkin dikarenakan kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang dan atau bunga pada saat jatuh tempo sehingga akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalan-kan usahanya. selain itu juga akan mempengaruhi para investor yang mau menginvestasikan uangnya di perusahaan yang mengalami debt default, dengan demikian kemungkinan opini audit going concern akan dikeluarkan oleh auditor. hasil penelitian ini konsisten dengan ramadhany (2004), chen dan church (1992), muthcler et. al., (1997), carcello dan neal (2000) dalam mirna dan indira (2007), mirna dan indira (2007) yang memberikan bukti bahwa debt default berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengguna-kan regresi logistik dengan sampel sebanyak 190 auditee yang terdiri dari 123 auditee menerima opini audit non going concern dan 67 auditee menerima opini audit going concern selama periode penelitian tahun 2002 sampai 2006 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. kualitas auditor yang diproksikan dengan skala kap big four dan kap non big four tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 2. kondisi keuangan perusahaan yang diproksikan dengan model kebangkrutan resived altman model tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 3. opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 4. pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 5. debt default berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. daftar pustaka arga fajar, 2007, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit going concern, makalah simposium nasional akuntansi xiii. jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 20-34 34 eko b. s. dkk., 2006, pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern, makalah simposium nasional akuntansi ix. hani dkk., 2003, going concern dan opini audit: suatu studi pada perusahaan perbankan di bej, makalah simposium nasional akuntansi vi, hal. 1221 1233. ikatan akuntan indonesia, 2001, standar profesional akuntan publik, salemba empat: jakarta. ikatan akuntan indonesia, 2002, standar akuntansi keuangan, salemba empat: jakarta. imam ghazali, 2005, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, cetakan iv, universitas diponegoro, semarang. indonesian capital market directory (icmd) tahun 2002-2006. margaretta fanny dkk., 2005, opini audit going concern : kajian berdasarkan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik (studi pada emiten bursa efek jakarta), simposium nasional akuntansi viii, hal. 966-978. mirna dan indira, 2007, analisis pengaruh kualitas audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini audit going concern, makalah simposium nasional akuntansi x. mulyadi, 1998, auditing, edisi 6, salemba emapat: jakarta. nur indriantoro dkk., 2002, metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen, edisi pertama, cetakan kedua, bpfe: yogyakarta. pojok bei universitas muhammadiyah yogyakarta. ridha nova, 2008, pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern, skripsi s1, umy, yogyakarta. -----------, 2003, pengaruh kualitas audit, independensi terhadap integritas laporan keuangan, makalah simposium nasional akuntansi v, hal. 1255-1273. susiana dan arleen, 2007, analisis pengaruh independensi, mekanisme corporate governance, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan, makalah simposium nasional x. widya budi utami, 2008, pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit going concern, skripsi s1, umy, yogyakarta. *corresponding author, e_mail address: ahyaruddin@umri.ac.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 1-11 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190187 indonesian local government’s accountability and performance: the isomorphism institutional perspective muhammad ahyaruddin 1 * and rusdi akbar 2 1 faculty of economics and business universitas muhammadiyah riau, riau, indonesia 2 faculty of economics and business universitas gadjah mada, yogyakarta, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 11 jul 2017 reviewed 27 aug 2017 revised 12 oct 2017 accepted 12 oct 2017 this research aims to explore the accountability and performance of government agency in perspective of institutional theory. it analytically answer two research questions: do institutional isomorphism exist in the implementation of performance measurement system and accountability in public sector organizations? (rq1) and do government agencies actually use performance measurement information to aid decision-making and help plan for future performance improvement? (rq2). this study is a qualitative research to answer two research question proposed with use semi-stuctured and open interview from skpd officers in the local government of yogyakarta province. the results of interview were analyzed use thematic content analysis. our finding show that three form of institutional isomorphism (coersive, mimetic and normative) were existed in the implementation of performance measurement system and accountability in public sector organizations. this result also show an interesting finding in government agency that performance information who reported in lakip was only a formality. the information content in lakip is not used as feedback to aid decision-making and plan for future performance improvement. ©2018 jai. all rights reserved keywords: accountability; performance; institutional isomorphism introduction 1 since the reformation era in 1998/1999, the governance in indonesia has slowly started to change into the application of new public management (npm) concept. this npm concept is seen as one of the concepts that can improve public sector efficiency, improve public institutions' responses to society, and is expected to increase the government accountability and performance (christensen and laegreid, 2014) and therefore at the beginning of the reform, the government issued presidential instruction number 7 year 1999 on the government institution performance accountability report (lakip) as a form of government commitment in supporting bureaucracy reform and reform in the field of financial management. lakip is one of the government accountability to the public that 1 this research is funded by in search of balance (isb) batch iii 2015 program, cooperation between gadjah mada university and agder university, norway. contains information about the success of the program and activities. one form of the derivation of the government institutions to make lakip is the need for a good performance measurement system and adequate. this performance measurement system should be implemented systematically and continuously to create optimal, clean, and responsible organizational management. when these performance measurement systems are well-executed, the government will be easier in doing the efficiency and effectiveness of public services, as well as resource allocation and decision-making that can ultimately improve accountability and organizational performance (akbar et al., 2012, christensen and laegreid, 2014). however, nurkhamid (2008) states that the reality that has been happening in the government agencies is that accountability and performance generated are still false and tend to be biased and often questioned. government agencies have a tendency to report good performance excessively, while failed programs tend to be hidden (nurkhamid, 2008). performance reports that http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2912 jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 1-11: januari 2018 2 have been made by the government agencies are merely to meet the regulatory and policy requirements obligations. they do not substantively reflect the performance that occurs in the field. this could mislead the public as an information user and finally results excessive public expectations towards government agencies (ahyaruddin and akbar, 2016). based on the concepts in institutional theory, ashworth et al. (2009) states that the main reason behind organizational change is simply to gain legitimacy rather than substantively improving performance. this is also reinforced by the findings of several studies which state that the organization will be faced with competition to gain institutional legitimacy and political power, as well as community and customer support (chenhall, 2003; akbar et al., 2012; sofyani and akbar, 2013 ; wijaya and akbar, 2013; akbar et al., 2015; ahyaruddin and akbar, 2016). performance measurements and improvements in the government organizations need to be viewed more thoroughly and comprehensively. the amount of demands for transparent management of government organizations is not necessarily accompanied by government efforts to improve performance and accountability in the field. it may be that performance reporting and accountability are only a matter of formality and therefore the existence of a clear measuring instrument is very important for government organizations. currently, one of the indicators of government performance accountability measurement is lakip (permendagri number 34 of 2011). lakip was originally created as an annual performance report that requires government agencies to provide an overview of mission, vision, strategic objectives, and key performance indicators and provide mechanisms for linking key performance indicators to goals and organization budgets (rhodes et al., 2012). however, lakip is currently one of the assessment criteria of successful local government performance by the central government. lakip is intended to help the government achieve accountability, as it requires system and performance information that are more comparable, relevant, and useful in governmental decision-making (akbar et al., 2015). research related to the accountability and performance of local government has been done for several times, for example nurkhamid (2008); akbar et al. (2012); sofyani and akbar (2013); manafe and akbar (2014). however, these researches focused more on hypothesis testing using quantitative method approach and therefore it cannot describe and explain in more detail the accountability condition and real performance in the field. overall, this paper begins with a brief explanation of the problem and the research context that is described in the introduction. after that, it is followed by an explanation of the theoretical framework used, research methods, and interview results. the final section of this paper explains the conclusions, implications, and suggestions for further research. literature review and focus of study institutional theory in the organization context, especially public sector organizations, institutional theory becomes most references to explain the structure and changes of an organization. moreover, those organizations have many interactions and are influenced by the external environment. several researches that used institutional theory in the context of public sector organizations especially in indonesia, for example: akbar et al. (2012); wijaya and akbar (2013); syachbrani and akbar (2013); sofyani and akbar (2013); manafe and akbar (2014); primarisanti and akbar (2015); sofyani and akbar (2015); akbar et al. (2015); and ahyaruddin and akbar (2016). institutional theory is a sociology theory that seeks to explain organizational structure (scott, 1995). institutional theory has many dimensions. in an organizational context, the concept of institution and institutionalization is defined in different ways. scott (1987) defines institutionalization as: “the social process by which individuals come to accept a shared definition of social reality — a conception whose validity is seen as independent of the actor’s own views or actions but is taken for granted as defining the "way things are and/or the way things are to be done”. the institutional theory explains a structure where an organization adopts something conformity with a cultural ethic code that then leads to the legitimacy and support of external organizations (dimaggio and powell, 1983; ahyaruddin ahyaruddin and akbar local government’s accountability and performance 3 and akbar, 2016). dimaggio and powell (1983) suggest that time over time, in an established area, organizations tend to move toward homogenyzation, although at first they show huge diversity. the exact term for describing the homogenization process is isomorphism. dimaggio and powell (1983) distinguish two types of isomorphism, namely: competitive isomorphism and institutional isomorphism. competitive isomorphism is related to efficiency (technical or economic explanation). when there is a cheaper, better, or more efficient way of doing things, competitive strength leads the organization toward that new approach. while institutional isomorphism is developing in accordance with three mechanisms, namely coercive, mimetic, and normative. based on the concept of institutional isomorphism, institutional influences are dispersed through an organizational area called the organization's field, which means that organizations as a whole are a recognized area of institutional life, namely key suppliers, resources and product customers, regulatory dependencies, and other organizations that provide similar services and products (erro and sanchez, 2012). structural isomorphism is described as an important consequence of the competitive and institutional processes. as a result, organizations do not compete to gain resources or customers but to gain power and legitimacy, in addition to social welfare and economic outcomes (dimaggio and powell, 1983; erro and sanchez, 2012; akbar et al., 2012; ahyaruddin and akbar, 2016). meyer and rowan (1977) as quoted by akbar et al. (2012) stated that isomorphism has three consequences to the organization, (1) they link legitimated elements externally, not in efficiency, (2) they use external criteria or ceremonial to determine the value of the structural elements, and (3) reliance on external institutions keep reducing turbulence and maintaining stability. accountability concept accountability has been described as one of the golden concepts and no one can oppose it (iyoha and oyerinde, 2010). pollit (2003) as quoted by iyoha and oyerinde (2010) said that accountability "has become a good thing, which we seem unable to fulfill". as well as bovens (2007) argues that accountability is increasingly being used in discourse politics and policy documents because it conveys an image of transparency and trust. roberts and scapens (1985) as quoted by sinclair (1995) state that accountability requires a relationship in which a person is asked to explain and take responsibility for their actions. sinclair (1995) states that how that accountability defined depends on the ideology, motives and language of our time. furthermore, sinclair (1995) argues that accountability has a special meaning of discipline and can be defined from multiple perspectives. for example, an auditor discusses accountability as being related to financial or numerical issues, whereas political scientist views accountability as a political necessity and law students view it as a constitutional arrangement, while a philosopher sees accountability as part of ethics (iyoha and oyerinde 2010). according to sinclair's (1995), the definition of accountability is divided into five forms of accountability: (1) political accountability, (2) public accountability, (3) managerial accountability, (4) professional accountability, and (5) personal accountability. political accountability the concept of political accountability comes from the democratic traditions of the athenians and westminster. in this concept, the officials of public organizations do authority on behalf of elected representatives, who in turn are directly responsible to the people (day & klein, 1987 in akbar, 2011). in a democratic government (e.g. indonesia), the executive officially releases their accountability to politicians in parliament as representtatives of the people (sinclair, 1995). public accountability public accountability is almost similar to political accountability, but is more informal and this accountability is directly facing the public, the individual, or the community. public accountability involves various mechanisms available to clarify organizational policies and activities such as public hearings, provision of government reports in the mass media, or even through real-time communication tools that enable people to communicate to government officials easily and directly (sinclair, 1995; akbar, 2011). managerial accountability managerial accountability is seen to focus on controlling inputs and outputs or outcomes. in the concept of managerial accountability, accountajurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 1-11: januari 2018 4 bility relationships are also found within the organization itself. managerial accountability in this case is related to the responsibility of lower officials to higher officials for the performance of delegated tasks (akbar, 2011). professional accountability professional accountability is related to the calling or sense of duty that a person has as a member of a professional or expert group, which then occupies a privileged and knowledgeable position in society (sinclair, 1995). in this case, government employees and officials are required to act and behave professionally to provide the best service and they can provide benefits based on their skills and expertise (akbar, 2011). personal accountability the concept of personal accountability is related to individual responsibility and the ultimate point of accountability. this accountability lies in the compliance of personal conscience as a logical consequence of the internalization of moral and ethical values, such as respecting human dignity, and acting by accepting responsibilities to influence the lives of others (sinclair, 1995; akbar, 2011). the term of accountability can be defined differently ways and it changes over time. there is no single definition of accountability that is generally accepted by researchers. many researchers define accountability according to their respective contexts and conditions. in the context of public sector organizations, inaga (1991) as quoted by iyoha and oyerinde (2010) said that accountability requires the government to provide a reason related to the source and use of public resources. therefore, accountability in this case is related to supervision and control of government behavior, prevent the development of power concentration, and improve the learning ability and effectiveness of public administration (iyoha and oyerinde, 2010). in the constitutional system of governance, there are two types of accountability: (1) internal accountability, which is a type of direct accountability that applies within a particular organizational system and involves direct reporting of subordinates to superiors, and (2) external accountability which is a type of indirect accountability that involves reporting to outside organizations (matek, 1977 in akbar, 2011). performance measurement and isomorphism several researches that adopt the theory of isomorphism assume that organizations which conducted competition is not only for resources and customers but also for political power and institutional legitimacy (akbar et al., 2012). institutional theory suggests that organizations pursue legitimacy by adjusting or matching to existing isomorphic pressures in their environment (ashworth et al., 2009) and therefore in this case the theory is relevant to explain the performance measurement system as one of npm concept which is expected to give benefit in increasing efficiency, accountability, and service quality of public sector organization (ahyaruddin and akbar, 2016). performance measurement system in public sector organizations, especially the government according to pilcher and dean (2009) might probably depend on the power relations between their constituents and the government itself. in indonesia, normally, there are also power pressures from the central government on local governments in the decentralized governance systems. this happens usually through the enactment of laws and regulations. one example is inpres number 7 year 1999 which requires all government agencies including local governments to report their performance to the central government. the existence of such coercive pressure is because most local governments in indonesia have the dependence of financial resources and recognition through various systems of appreciation from the central government (akbar et al., 2012; ahyaruddin and akbar, 2016). this research tries to analyze and explore qualitatively what is happening is actually related to the accountability and performance of local government. this research focuses on the following two research questions (rqs): rq1: is institutional isomorphism occurring in the practice of applying performance measurement and accountability systems to public sector organizations? rq2: do government agencies use performance measurement system information to help the decision-making and plan for future performance? ahyaruddin and akbar local government’s accountability and performance 5 figure 1: the research thinking framework research method this research is a research development which the writer has done before with survey method. the result of preliminary research with mixed method using explanatory sequential design then further developed with qualitative method. the results reveal some important issues that need to be exploited deeper using detailed research questions 2 . the research questions raised in this paper were answered using semi-structured and open interviews. these interviews were conducted to investigate and explore the respondents' answers or experiences related to important issues identified earlier, such as accountability, performance measurement, and institutional isomorphism (coercive, normative, and mimetic). the step taken to select the respondents who will be interviewed was with considering quantitative results, especially for cases of extreme data or outliers (creswell and clark, 2011) by using a scatter plot chart on microsoft excel 2010 software. the interviews were conducted on december 24, 2014 to january 2, 2015 using semi-structured and open methods to senior skpd officials. the result of scatter plot analysis shows that the selected interviewee is five people, consist of two people from sleman regency, one from yogyakarta city, and two from bantul regency. the officials were senior officials from echelon iii (two persons) and echelon iv (three persons) in various positions, such as: secretary, 2 the results of empirical studies can be seen in ahyaruddin and akbar’s research (2016) head of manpower division, head of planning and reporting section, head of sub-division of economic and socio-cultural research and development, as well as head of sub-section of analysis of position and apparatus. there were three men and two women involved in the interview. the length of the interview conducted was ranged between 20-30 minutes. in conducting the interview, the researcher recorded it using a digital voice recorder, then transcribed it into text form and if necessary then the researcher noted the special things as well as ideas that emerged from the transcript (creswell and clark, 2011; primarisanti, 2013). figure 1. the results of scatter plot of respondents data distribution qualitative data from the interviews were analyzed by using thematic content analysis. this analysis is a research technique to describe the purpose, order, and extent of the actual content of a communication (cooper and schindler, 2006). the thematic content analysis can also be defined as a method for identifying, analyzing, and reporting patterns within a group of data (braun and clarke, 2006). gap: performance measurement is limited to formality analysis: institutional isomorphism theory interview thematic content analysis conclusion rq1: is institutional isomorphism occurring in the practice? rq2: do government agencies use pms information in decisionmaking? jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 1-11: januari 2018 6 result and discussion institutional isomorphism the main theme raised in this research is related to three dimensions of institutional isomorphism that are coercive, mimetic, and normative. in simple language, coercive isomorphism refers to the pressures the organization faces to change or take action; mimetic isomorphism refers to organizations that mimic other organizations because of uncertainty; and normative isomorphism refers to the norms or professional cognitive understanding. these three main themes become the reference in making a list of relevant questions to respondents to investigate the possible isomorphic pressures during the measurement and reporting process of performance and accountability practices in government agencies. table 1 shows the results of the process of preparing the performance reports of government agencies in accordance with the themes raised in this study. the majority of respondents (as much as 80%) revealed that in the preparation of performance reports refer to regulation and legislation. however, this finding is very interesting because in fact not all agencies are guided by regulations. some institutions (as much as 20%) actually refer to other institutions that indicate imitation (mimetic isomorphism occurred) in preparing performance reports. while some other institutions also received help from outsiders, such as from bpkp, universities, local governments, and menpan rb. table 1. field findings from the preparation process of skpd performance report preparing performance reports theme number of agencies (%) mengacu pada: 1. regulation and legislation 2. report of other agencies coercive mimetic 80% 20% dibantu oleh: 1. bpkp 2. university 3. independent consultant 4. local government 5. menpan rb normative normative normative normative normative 20% 20% 40% 20% the results of thematic content analysis based on the evidence that were obtained from interview with the respondent to answer this research question about institutional isomorphism are explained in more detail below: coercive isomorphism the strong institutional isomorphism influencing government agencies is coercive isomorphism. this pressure comes from political influence and legitimacy issues, whether done in the form of formal or informal pressures from other organizations. one of the most obvious forms of this coercive pressure is regulation and rules. constitutional government system that is decentralized like in indonesia is very possible and very normal to have pressure of power from the central government against local governments and on similar organizations under it, for example government institutions, agencies, skpd, and others (ahyaruddin and akbar, 2016). one example of this coercive pressure is the regulation is issued by the government, e.g. presidential instruction no. 7 year 1999 which requires all government agencies including local governments to report on their performance to the central government. the existence of such coercive pressure is because most of local governments in indonesia have the dependence of financial resources and require an acknowledgment through various systems of appreciation from the central government (akbar et al., 2012). brignall and modell (2000) in their research also revealed that regulation and rules is a legislative mandate that become one of the factors that is relevant to the successful implementation of reforms in government organizations. not only in indonesia but the same condition also occurs in public institutions in the uk. public managers in the uk consider that regulation and law are one of the main factors of change (talbot, 2008). this is in accordance with the answers given by the respondents in this study: “our management’s work is always based on the regulations, it is the main basis we work, so if it is associated with the rules concerning performance improvement, it is obviously very close, very supportive, because it becomes part, well, like our signs in working, because our position is now clear that it must be determined in accordance with-if in the financial term, it is called dpa (budget execution ahyaruddin and akbar local government’s accountability and performance 7 document), that is the key, that is the term of our work contract. so that the relation to the rules that is concerning the performance improvement is clearly very impact.” (r127, secretary of the district). “it is very important. without “perda” (local regulations) we should not implement it.” (r125, head of manpower division). “well actually, that regulation provides us the actors of the governance process. it provides the roadmap in fact, the rules. so for example, there are three things on how the instructions about the use of money, e.g. relating to money, for example there is the procurement of goods and services, financial administration, and then service management. all these three things are giving the roadmap actors, how it must be done step by step. it gives us certainty. so psychologically, we have an irrefutable foundation in the form of regulation. with such indisputable certaintymeaning in the process, there are usually problems (for example, including conflicts of interest, then intervention from superiors), it is because we already have the rules, it gives us a psychological sense of security to do that and therefore because there is no hesitation, the automatic level of efficiency of its implementation will be faster in time, then its output can be more assured.” (r4, head of economic social & culture r & d sub-sector). “obviously it gives impact, because without the regulations, we cannot run in accordance with the expected rail, so we still run the performance in accordance with existing regulations, it is our signs to step that we have a protection, the regulation, as legal protection.” (r96, head of planning and reporting). the answers given by the respondents above are clear that coercive isomorphism occurs in the practice of applying the performance measurement and accountability in public sector organizations (government agencies) in indonesia. the existence of great autonomy for the region to determine its own fate cannot be completely separated from the central government. this is because most local governments in indonesia have dependence on central government in the form of financial resources and through reward system (akbar et al., 2012). there is no other option for the region nor the institutions below other than to obey the rules and report its performance in order to continue receiving funding through the budget allocation process from the central government. mimetic isomorphism furthermore, the institutional isomorphism that can affect the accountability and performance of government agencies is mimetic isomorphism. dimaggio and powell (1983) revealed that mimetic isomorphism arises as a result of the process to respond to the environmental uncertainty in the area in which the organization operates. when an organization has low technology, the organizational goals are unclear and highly ambiguous, or even the organizational environment creates symbolic uncertainty and therefore it may pose itself in the shape of other organizations in order to gain legitimacy (dimaggio and powell, 1983). the existence of organizational tendencies to imitate other organizations is causing similarities and even resemblance that many organizations become homogeneous. in addition, the current reformation era created many new regulations from the central government that could have an impact on overlapping or even contradictory rules between local governments. this can then lead to confusion for the government (officials) to implement the rules (ahyaruddin and akbar, 2016). this condition is then exacerbated again with the form or format of the reports that are still unclear at the level of skpd to be used in making performance reports. this is one of the strong reasons for skpd to imitate or refer to the report format at other agencies. so, what happened is they follow or imitate other organizations in making performance reports. “in making the performance reports, we refer to pemda (local goverment), and there is a coordination between agencies and it is coordinated by bappeda.” (r125, kabid labor). “so far, the report format at the skpd level has not been very clear. it is necessary to develop templates for skpd level.” (r96, head of planning and reporting). normative isomorphism normative isomorphism generally deals with professionalism and a way of formal and informal collaboration that can lead to organizational homogenisation. the professionalism that emerges in the context of this isomorphism comes from formal education and the expansion of professional networks that is undertaken by the organijurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 1-11: januari 2018 8 zation. professional groups will gradually share collective norms and expectations about what behavior is desired by regulation or rules (dimaggio and powell, 1983). normative pressure in the context of public sector organizations usually comes from professsional groups such as consultants or universities through conferences, seminars, workshops, training, and mentoring. the role of this professional group becomes very crucial to the organization in order to reduce errors and to increase the chances of successful performance reporting practice and accountability (akbar et al., 2012; han and koo, 2010). the professional institutions that usually play a role in assisting government agencies are the bpkp (badan pengawasan keuangan dan pembangunan, bpkp). in addition, there are universities which in this case become consultants in the process of program planning. the reason is simple, government agencies in indonesia currently do not have enough resources and therefore to get optimal results in carrying out its activities, they hold the university because it is considered to have knowledge and excellent academic qualifications that hopefully can help the practice of organizational management in government agencies. “yes there is, with bpkp and directly from menpan (ministry of administrative reform, red). assistance given is such as assistances, and then workshop. they gave the theories, and then the participants would directly practice. usually, it is done once a year during the start of preparing the report; the coordinator will later request the members of the team, so those members who will be given training on lakip (r97, head of subdivision job analysis and apparatus).” “if we are going to have some kind of final evaluation at skpd level, we will ask for feedback from each field and section for material preparation and performance evaluation for one year, such as workshop (r96, head of planning and reporting).” “the planning is called sleman district manpower planning, the consultant is from gadjah mada university. not only that, sleman became the pilot project of smart city, the city which its development is itbased, its mentor is from itb. in indonesia there are seven cities that become pilot project. the one that handle it is bappeda, we become part of it because we do the it, like service of ak 1 card (kartu kuning), our service have iso 9001 2008.” (r125, head of labor). thus, it is clear that public sector organizations, in this case government agencies, received huge benefit from professional groups such as bpkp or universities in performance measurement and organizational accountability practices. therefore, this condition reinforces the evidence that normative isomorphism also occurs in the process by which the organization tries to obtain the best practice in its organizational management. the evidence of normative isomorphism in reporting the performance of government agencies has also been revealed in a study conducted by akbar et al. (2012). related to the second research question (rq2) which is: "do government agencies use performance measurement system information to help the decision-making and plan for future performance?" the results obtained were very surprising. the respondents who were interviewed in this research revealed that the performance measurement system information presented in lakip is not used in the decision-making process nor used to plan future performance. “the serious thing has never happened (using the information contained in the lakip), which happened was only a formality. so lakip must be delivered on time, according to the format, accordingly, this way, delivered to depdagri (ministry of home affairs, red), to bappenas (national development planning agency, red), but in fact it has only been delivered, the information is not used for anything. if for example, the performance of minimum service standards (spm) should be that much, that has meaning, sometimes not. for example, we have the data from year to year, the percentage of unlicensed homes, since the licensing service is there, it is not decreasing but is increasing. it means that the material, the data, the report, is not used by the government for taking the action, it should have clear action.” (r4, head of socioeconomic and economic research subdivision). based on the respondent’s answers above, it is revealed that the performance accountability report submitted by government agencies is a form of formalities only to implement the regulatory obligations. the information contained does not become a specific goal that is designed to improve the performance and achievement of ahyaruddin and akbar local government’s accountability and performance 9 organizational outcomes. whereas, normally, performance information that is reported by an agency should become a consideration in the decision making. conclusion based on the explanation, it can be concluded that accountability and performance practices that occur in government organizations are driven by isomorphic pressures that exist in their environment. in general, in order to improve accountability and performance of public services, government agencies in indonesia will be affected by institutional isomorphism, in the form of coercive isomorphism, mimetic isomorphism, and normative isomorphism. this is because the organization (government agency) seeks to gain legitimacy and political support from both the community and other organizations (house of representatives/parliament, mass organizations, non-governmental organizations, etc.). this research also reveals interesting findings on government agencies. lakip which has been said by government agencies is only limited to the formalities to carry out the work obligations. the information contained is not used as a feedback for decision making or future performance improvement. it can be concluded that the performance that has been submitted is indeed pseudo because only limited to fulfil the obligation of regulation. this finding reinforces previous research that coercive pressure is very dominant in government organizations. decentralized governance systems such as in indonesia normally have power pressures from the central government on local governments. this happens usually through the enactment of laws and regulations. one example is inpres number 7 year 1999 which requires all government agencies including local governments to report their performance to the central government. these laws and regulations are a form of coercive isomorphism that is considered to be one of the successful aspects of reform implementtation in government organizations in indonesia. while the form of mimetic isomorphism is by imitating other organizations in order to reduce the uncertainty and risk of failure. this mimetic isomorphism is done by looking at or referring to other agencies in preparing performance reports in an attempt to meet regulatory requirements. in addition, in order to reduce errors and increase the chances of successful performance reporting and accountability practices, government organizations are collaborating with professional groups such as bpkp and universities. this practice is one of the forms of normative isomorphism in which government organizations seek to gain the best practice in organizational management through the help of professional groups. theoretically, one of the important contributions in this research is that institutional isomorphism as one part of institutional theory is recognized as a basic framework that is able to explain the practice of performance measurement and accountability systems implementation in the public sector. the three components of institutional isomorphism (coercive, mimetic, and normative) become the evidence that have been confirmed by the organizations as influential factors in performance reporting and accountability practices. these findings broaden the results of the previous research and add the literature in the field of public sector management accounting. these findings also provide a strong belief in institutional theory that is suitable to be used in the context of government agencies in indonesia. however, this research has some limitations. first, the selection of informants in this research is based only on the outlier data distribution and therefore the number of respondents obtained is limited. the further research is suggested to select informants from both data distribution, whether from normal data distribution or outlier data distribution, so that there is representation from each of them and can increase the number of informants. second, the length of the interview is limited due to informants’ working time and therefore the information could not be explored deeper. the further research could choose the right time in order to obtain more information from the informants. acknowledgment the author would like to thank the board of isb (in search of balance) who has provided financial support in this research as well as to the respondents who are willing to become informants so that this research could be completed properly. in addition, the author appreciated the anonymous reviewers who have provided input, suggestion, and critique of this research so that this paper can be further refined. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 1-11: januari 2018 10 references ahyaruddin, m. and r. akbar. 2016. the relationship between the use of a performance measurement system, organizational factors, accountability, and the performance of public sector organizations. journal of indonesian economy and business, 31 (1), 1 –22. akbar, r. 2011. performance measurement and accountability in indonesian local government. ph.d dissertation, curtin university. akbar, r., r. a. pilcher, and b. perrin. 2015. implementing performance measurement systems. qualitative research in accounting & management, 12 (1), 3 – 33 akbar, r., r. a. pilcher, and b. perrin. 2012. performance measurement in indonesia: the case of local government. pacific accounting review, 24 (3), 262-291. ashworth, r., g. boyne and r. delbridge. 2009. escape from the iron cage? organizational change and isomorphic pressures in the public sector. journal of public administration research and theory, 19 (1), 165-87. bovens, m. 2007. analyzing and assessing public accountability. a conceptual framework. european law journal, 13 (4), 837–868. brignall, s. and s. modell. 2000. an institutional perspective on peformance measurement and management in the new public sector. management accounting research, 11, 281-306. chenhall, r. h. 2003. management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future, accounting, organizations and society, 28, (2-3), 127-168. christensen, t. and p. laegreid. 2014. performance and accountability a theoretical discussion and an empirical assessment. public organization review, 15 (2), 207-225. cooper, d. r. and p. s. schindler. 2006. business research methods (9th ed.). new york: mcgraw-hill. creswell, j. w. and v. l. p. clark. 2011. designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). usa: sage publication. dimaggio, p. j. and w. w. powell. 1983. the iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. american sociological review, 48, 147-160. erro, a. g. and j. a. c. sanchez. 2012. joining the un global compact in spain: an institutional approach. revista de contabilidad spanish accounting review (rc-sar), 15 (2), 287-355. han, j. and j. koo. 2010. institutional isomorphism and decoupling among korean firms: adoption of performance compensation system. korean journal of sociology, 44 (3), 27-44. instruksi presiden republik indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. iyoha, f.o. and d. oyerinde. 2010. accounting infrastructure and accountability in management of public expenditure in developing countries: a focus on nigeria. critical perspective on accounting, 21, 361373. manafe, m. w. n. and r. akbar. 2014. accountability and performance: evidence from local government. journal of indonesian economy and business, 29 (1), 56 –73. nurkhamid, m. 2008. implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah. jurnal akuntansi pemerintah, 3 (1), 45-76. peraturan menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kementerian dalam negeri. pilcher, r. a. and g. dean. 2009. consequences and costs of financial reporting compliance for local government. european accounting review, 18 (4), 72544. primarisanti, h. and r. akbar. 2015. factors influencing the success of performance measurement: evidence form local government. journal of indonesian economy and business, 30 (1), 56 –71. rhodes, m., l. biondi, r. gomes, a. melo, f. ohemeng, g. perez-lopez, a. rossi, and w. sutiyono. 2012. current state of public sector performance management in seven selected countries. international journal of productivity and performance management, 61 (3), 235-271. ahyaruddin and akbar local government’s accountability and performance 11 scott, w. r., 1987. the adolescene of intritutional theory. administrative science quarterly, 32 (4), 493-511. scott, w. r., 1995. institutions and organizations. thousand oaks, ca: sage. sinclair, a. 1995. the chameleon of accountability: forms and discourses. accounting, organizations and society, 20 (2/3), 219237 sofyani, h. and r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif isomorfisma institusional. jurnal akuntansi dan auditing indonesia (jaai). 19 (2), 153-173. sofyani, h. and r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia (jaki). 10 (2), 184-205. syachbrani, w. and r. akbar. 2013. faktor-faktor teknis dan keorganisasian yang mempengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah. jurnal reviu akuntansi (jrak). 3 (2), 447-463. talbot, c. 2008. performance regimes the institutional context of performance policies. international journal of public administration, 31 (14), 1569–1591. wijaya, a. c. and r. akbar. 2013. the influence of information, organizational objectives and targets, and external pressure towards the adoption of performance measurement system in public sector. journal of indonesian economy and business. 28 (1), 62–83. *corresponding author, e_mail address: ilhammaulanasaud@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, hlm: 209-219, juli 2016 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0056.209-219 pengaruh sikap dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing internal-eksternal dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi ilham maulana saud* prodi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jln. lingkar selatan, kasihan, bantul, d. i. yogyakarta a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 19 mar 2016 revised 23 jun 2016 accepted 30 jun 2016 this study aims to examine the influence of attitude and perceived behavior control empirically toward the whistleblowing intention of the internal-external with the perceived organizational support as the moderating variables. this study using survey method with 127 respondents of the permanent staffs of universitas muhammadiyah yogyakarta (umy) and employs hierarchical regression analysis. the results reveal the attitude has significant influence toward internal whistleblowing intention and the perceived of organizational supporting has significant influence as moderating variable which strengthen the influence of the perceived behavior control toward the internal-external whistleblowing intention. © 2016 jai. all rights reserved keywords: perceived behavior control; perceived organizational support; whistleblowing intention pendahuluan kebijakan whistleblowing kembali menjadi tranding topic setelah terungkapnya kasus perusahaan enron, worldcom, anderson, dan tyco yang mendorong regulator pasar modal amerika serikat mengeluarkan regulasi, yaitu sarbanes oxley act of 2002 (sox). salah satu seruan sox adalah perusahaan publik diwajibkan untuk mengembangkan sistem whistleblowing yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (brennan dan kelly, 2007). sama halnya di indonesia, regulasi mengenai whistleblowing telah diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama. dengan adanya aturan tersebut, maka sistem whistleblowing sangat penting bagi organisasi, sehingga diperlukan sistem whistleblowing yang efektif yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam melaporkan kecurangan. hal terpenting dalam penerapan sistem whistleblowing adalah apakah karyawan yang mengetahui terjadinya kecurangan mau melaporkan (whistleblower) atau tidak. rothschild dan miethe (1999) menyatakan bahwa sebagian besar whistleblower dinilai tidak loyal terhadap organisasi, dan mereka mungkin akan mendapat penolakan dari karyawan lainnya dalam organisasi (elliston, 1982). kondisi tersebut menjadi dilema etis bagi whistleblower ketika berasal dari internal organisasi, sehingga penting bagi whistleblower memperoleh dukungan dan perlindungan dari organisasi. alleyne et al. (2013) menjelaskan pentingnya persepsi dukungan organisasi bagi individu untuk melaporkan tindakan tidak etis. hal ini didasarkan pada teori pertukaran sosial, organisasi yang memperlakukan karyawan dengan baik menimbulkan rasa kewajiban dalam diri karyawan, sehingga untuk memenuhi perasaan kewajibannya, karyawan merespon dengan cara yang mengungtungkan organisasi. persepsi dukungan organisasi mengacu pada keyakinan luas yang dimiliki karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan karyawannya (eisenberger et al., 1986). dengan demikian, persepsi dukungan organisasi yang tinggi menghasilkan dampak positif terhadap sikap dan perilaku karyawan untuk suatu kebaikan yang bermanfaat bagi organisasi, misalnya melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. meningkatnya partisipasi karyawan untuk melaporkan tindakan-tindakan kecurangan dapat meningkatkan keefektifan sistem pengendalian internal organisasi (patel, 2003). hasil penelitian adebayo (2005) mengenai sikap etis dan perilaku prososial di kepolisian nigeria menemukan bahwa persepsi dukungan organisasi yang dirasakan saud, i. m. – whistleblowing internal-eksternal 210 memoderasi hubungan antara sikap dan perilaku prososial. hooks et al. (1994), kaplan dan whitecotton (2001) menunjukkan adanya hubungan antara tingkat persepsi dukungan organisasi dengan akses untuk mengungkapkan kecurangan. penelitian sebelumnya yang dilakukan park dan blenkinsopp (2009) dan winardi (2013) telah menemukan beberapa faktor individu yang mempengaruhi niat whistleblowing dengan menggunakan teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh ajzen (1991). hasil penelitian winardi (2013) menemukan bahwa sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internal. park dan blenkinsopp (2009) juga menemukan bahwa sikap dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internal, tetapi tidak berpengaruhi positif terhadap niat whistleblowing eksternal. tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internaleksternal dan apakah persepsi dukungan organisasi memoderasi hubungan pengaruh sikap dan kontrol perilaku terhadap niat whistle-blowing internalekstenal. penelitian ini penting karena, pertama, beberapa penelitian sebelumnya belum menggunakan variabel persepsi dukungan organisasi. kedua, pada penelitian sebelumnya oleh winardi (2013) hanya menggunakan jalur whistleblowing internal untuk menggungkap kecurangan, sedangkan penelitian ini menggunakan konteks niat whistleblowing internal-eksternal. ketiga, dengan menggunakan responden yang berbeda, penelitian ini ingin mengkonfirmasi dan menindaklanjuti hasil penelitian yang dilakukan oleh park dan blenkinsopp (2009) yang juga menggunakan jalur pelaporan internal-eksternal. kontribusi teoritis penelitian ini adalah memberikan penjelasan bahwa sikap individu berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internal. selain itu, persepsi dukungan organisasi menjadi aspek yang dapat memperkuat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing internal-eksternal. secara praktik, penelitian ini memberikan informasi bagi organisasi bahwa pentingnya dukungan organisasi bagi karyawan untuk mengungkapkan kecurangan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori perilaku direncanakan ajzen (1991) mendefinisikan bahwa intensi merupakan pencerminan dari tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif perilaku tertentu. sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi antara keyakinan perilaku dan evaluasi hasil. keyakinan perilaku adalah keyakinan individu mengenai konsekuensi positif atau negatif dari perilaku tertentu, sedangkan evaluasi hasil merupakan evaluasi individu terhadap konsekuensi yang didapatkan dari suatu perilaku (ajzen, 1991). sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif perilaku tertentu. sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi antara keyakinan perilaku dan evaluasi hasil. keyakinan perilaku adalah keyakinan individu mengenai konsekuensi positif atau negatif dari perilaku tertentu, sedangkan evaluasi hasil merupakan evaluasi individu terhadap konsekuensi yang didapatkan dari suatu perilaku (ajzen, 1991). hal ini menunjukkan bahwa individu yang percaya bahwa suatu perilaku dapat memberikan hasil yang positif maka individu tersebut memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya, jika individu meyakini bahwa suatu perilaku dapat memberikan hasil yang negatif maka individu tersebut memiliki sikap negatif terhadap perilaku tersebut. persepsi kontrol perilaku sebagai fungsi yang didasarkan oleh keyakinan yang disebut sebagai keyakinan kontrol, yaitu keyakinan individu mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghambat individu untuk melakukan suatu perilaku. keyakinan ini didasarkan pada pengalaman masa lalu serta informasi dari pengalaman orang lain (ajzen, 1991). ajzen (1991) menjelaskan bahwa semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan sebaliknya, jika semakin sedikit individu merasakan faktor pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut. teori pertukaran sosial cropanzano dan mictchell (2005) menjelaskan bahwa dasar teori pertukaran sosial adalah hubungan yang meningkat dari waktu ke waktu menjadi hubungan yang saling mempercayai, loyal, dan saling berkomitmen selama kedua belah pihak menaati aturan-aturan pertukaran. peraturan mengenai pertukaran umumnya melibatkan hubungan timbal balik atau aturan membayar kembali dalam bentuk tindakan dari suatu pihak sebagai respon dari tindakan pihak lain (cropanzano dan mictchell, jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 209-219, juli 2016 211 2005). pedekatan pertukaran sosial mengintegrasikan keyakinan karyawan tentang bagaimana mereka diperlakukan oleh organisasinya dan bagaimana organisasi berkomitmen kepada mereka (eisenberger et al., 1986). dengan demikian, jika karyawan percaya bahwa organisasi berkomitmen kepadanya maka karyawan juga akan berkomitmen kepada organisasi. whistleblowing miceli dan near (1985) mendefinisikan whistleblowing adalah suatu pengungkapan oleh anggota organisasi tentang praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah di bawah kendali atasan mereka kepada orang-orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi tindakan. whistleblowing juga dapat didefinisikan sebagai upaya anggota saat ini atau masa lalu dari suatu organisasi untuk memberikan peringatan kepada top management organisasi atau kepada publik mengenai sebuah kesalahan serius yang dibuat atau disembunyikan oleh organisasi (ahern dan mcdonald, 2002; putri, 2016). individu yang melakukan whistleblowing disebut whistleblower, miceli dan near (1985) menjelaskan bahwa yang dapat disebut sebagai whistleblower memiliki empat karakteristik, yaitu (1) karyawan atau mantan karyawan organisasi yang organisasinya mengalami kecurangan; (2) tidak memiliki otorisasi untuk mengubah atau menghentikan kecurangan yang berada di bawah kendalinya; (3) diizinkan atau tidak diizinkan membuat laporan; (4) tidak menduduki posisi yang tugasnya mensyaratkan untuk melakukan pelaporan kecurangan korporat. whistleblowing dapat terjadi melalui jalur internal maupun eksternal. whistleblowing internal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. sedangkan, whistleblowing eksternal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan organisasi atau anggota dalam organisasi, kemudian memberitahukannya kepada pihak di luar organisasi atau penegak hukum karena kecurangan tersebut merugikan masyarakat (elias, 2008). park dan blenkinsopp (2009) menjelaskan bahwa jalur pelaporan whistleblowing tidak hanya sebatas internal dan eksternal, tetapi terdiri dari tiga dimensi, yaitu formal dan informal, anonim dan teridentifikasi, internal dan eksternal, setiap dimensi tersebut merupakan pilihan bagi karyawan. kaplan (2012) menemukan bahwa whistleblower berperilaku berbeda dalam membuat pilihan jalur pelaporan yang sesuai untuk mereka. secara khusus, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaporan niat peserta dalam hal jalur anonim atau teridentifikasi berpengaruh ketika adanya pertimbangan tindakan pembalasan. sikap dan niat whistleblowing sikap terhadap whistleblowing menurut park dan blenkinsopp (2009) mengenai sejauh mana individu memiliki evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungan dari whistleblowing adalah jumlah keyakinan yang dimiliki karyawan tentang konsekuensi dari whistleblowing dan evaluasi subjektif terhadap konsekuensi tersebut. dengan demikian, seseorang untuk dapat menjadi whistleblower harus memiliki kompenen keyakinan bahwa whistleblowing adalah tindakan yang memiliki konsekuensi positif misalnya pencegahan yang dapat merugikan organisasi, kontrol terhadap tindakan korupsi, peningkatan kepentingan umum, kepuasan moral dan tugas karyawan (callahan dan dworkin, 2000). selanjutnya keyakinan terhadap konsekuensi positif tersebut dievaluasi oleh sistem nilai individu seseorang dan menghasilkan sikap, sikap positif yang mampu mendorong kecenderungan seseorang untuk melakukan whistleblowing. sehingga, semakin besar kecenderungan sikap positif seseorang untuk melakukan whistleblowing semakin besar kemungkinan niat seseorang untuk melakukan whistleblowing. sejalan dengan konsep yang dikemukakan di atas, secara empiris beberapa penelitian telah membuktikan konsep sikap memiliki hubungan positif terhadap niat whistleblowing. park dan blenkinsopp (2009) menemukan bahwa sikap petugas kepolisian terhadap whistleblowing memiliki efek positif signifikan terhadap niat whistleblowing. trongmateerut dan sweeney (2013) yang membanding budaya amerika serikat dan thailand juga menjelaskan bahwa niat whistleblowing dipengaruhi oleh sikap. winardi (2013) juga menemukan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internal. hal ini menunjukkan bahwa sikap positif seseorang terhadap tindakan kecurangan semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan whistleblowing. berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah: h1: sikap terhadap whistleblowing berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internaleksternal. persepsi kontrol perilaku dan niat whistleblowing persepsi kontrol perilaku yang dirasakan dalam whistleblowing dapat diperkirakan dengan cara faktor kontrol dan evaluasi hasil (park dan blenkinsopp, 2009). salah satu faktor kontrol dari saud, i. m. – whistleblowing internal-eksternal 212 whistleblowing berasal dari keyakinan tentang hambatan organisasi, yaitu menggagalkan atau dengan sengaja mengabaikan laporan tersebut. terkait dengan keyakinan negatif individu, seperti kekhawatiran individu tentang pembalasan karena pelaporan yang dilakukan, faktor ini merupakan salah satu faktor paling penting yang dapat mencengah karyawan untuk melaporkan perbuatan tidak sah atau etis (miceli dan near, 1992; mesmer-magnus dan viswesvaran, 2005). sehingga sangat penting bagi karyawan yang berniat untuk melakukan whistleblowing dilindungi dari pembalasan (gorta dan fornell, 1995). penelitian sebelumnya oleh winardi (2013) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhdap niat whistleblowing internal. park dan blenkinsop (2009) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh positif signifikan pada niat whistleblowing internal. teori ini memprediksi bahwa semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut (ajzen, 1991). dengan demikian, seseorang yang meyakini bahwa ia memiliki kesempatan besar dan tidak menghadapi hambatan besar untuk melaporkan tindakan kecurangan, maka semakin kuat persepsi individu terhadap kontrol untuk melaporkan tindakan kecurangan tersebut. berdasarkan dari penjelasan di atas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah: h2: persepsi kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internal-eksternal. persepsi dukungan organisasi dan niat whistleblowing mengadopsi kerangka teori pertukaran sosial, eisenberger et al. (1986) berpendapat bahwa keyakinan tersebut mendasari kesimpulan karyawan mengenai komitmen organisasi mereka terhadap persepsi dukungan organisasi yang dirasakan, sehingga berkontribusi terhadap komitmen karyawan untuk organisasi. karyawan merasa nyaman atas pengambilan keputusannya yang terkait dengan pelaporan tindakan tidak etis ketika organisasi mendukung tindakan karyawan (alleyne et al., 2013). wayne et al. (1997) menjelaskan bahwa besarnya persepsi dukungan organisasi yang dirasakan oleh karyawan menciptakan perasaan kewajiban, karyawan tidak hanya merasa bahwa mereka harus berkomitmen untuk atasan mereka, tetapi juga merasakan suatu kewajiban dengan terlibat dalam perilaku yang mendukung tujuan organisasi. alleyne et al. (2013) menyatakan bahwa persepsi dukungan organisasi yang dirasakan merupakan salah satu faktor yang mendukung seorang individu untuk melaporkan tindakan tidak etis dalam organisasinya. individu harus menilai tingkat dukungan yang diharapkan ketika akan memutuskan untuk melaporkan kesalahan apapun, mengingat berbagai dampak negatif yang timbul jika kurangnya dukungan dari organisasi. sejalan dengan teori pertukaran sosial dan norma timbal balik, persepsi dukungan organisasi menciptakan perasaan balas budi karyawan terhadap organisasi dan dapat dikurangi dengan usaha yang timbal balik (gouldner, 1960). hal ini menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi yang tinggi menghasilkan dampak positif terhadap sikap dan perilaku karyawan untuk suatu kebaikan yang bermanfaat bagi organisasi, misalnya melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. dengan demikian, dukungan organisasi yang dirasakan diharapkan dapat memperkuat hubungan faktor sikap dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat seseorang untuk melaporkan tindakan kecurangan. berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah: h3: persepsi dukungan organisasi yang dirasakan memoderasi hubungan sikap dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing internal-eksternal. metode penelitian desain penelitian dan pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode survei dalam bentuk kuesioner. sampel yang digunakan adalah karyawan tetap (tenaga kependidikan) universitas muhammadiyah yogyakarta dengan masa kerja lebih dari dua tahun dengan teknik pemilihan sampel menggunakan non probability sampling yaitu convenience sampling. penentuan ukuran jumlah sampel penelitian ini mengacu ketentuan isaac dan michael yang berdasarkan tingkat kesalahan (sugiyono, 2013). tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5%. definisi operasional variabel dan pengukurannya sikap sikap adalah derajat individu untuk mengevaluasi dan menilai sesuatu yang menguntungkan atau tidak menguntungkan (ajzen, 1991). untuk mengukur sikap dalam penelitian ini menggunakan jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 209-219, juli 2016 213 gambar 1. kerangka konseptual penelitian model park dan blenkinsopp (2009) yang diadopsi oleh winardi (2013). responden diminta menjawab dua pertanyaan, yaitu pertanyaan untuk menilai kepercayaan terhadap perilaku (behavioral belief) dengan menggunakan 5 skala likert dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dan pertanyaan untuk mengevaluasi seberapa penting jika melakukan perilaku tersebut (evaluation of important) dengan menggunakan 5 skala likert dari sangat tidak penting hingga sangat penting. persepsi kontrol perilaku persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu tentang tingkat kesulitan dalam melakukan perilaku tertentu (ajzen, 1991). untuk mengukur kontrol perilaku dalam penelitian ini menggunakan model park dan blenkinsopp (2009) yang diadopsi winardi (2013). responden diminta menjawab dua pertanyaan, yaitu pertanyaan untuk menilai keyakinan mengenai kemampuan dalam mengendalikan (control belief) dengan menggunakan 5 skala likert dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dan pertanyaan untuk menilai persepsi tentang kekuatan jika melakukan perilaku (perceived power) dengan menggunakan 5 skala likert dari tidak berpengaruh hingga sangat berpengaruh. persepsi dukungan organisasi persepsi dukungan organisasi adalah keyakinan karyawan mengenai penghargaan, dukungan, dan perhatian yang diberikan organisasi atas kontribusi yang telah diberikan karyawan serta kepedulian organisasi terhadap kesejahteraan karyawan (eisenberger et al., 1986). persepsi dukungan organisasi dalam penelitian ini merupakan variabel moderasi yang diukur dengan menggunakan model eisenberger et al. (1986). responden diminta untuk menilai persepsi dukungan organisasi yang diterima oleh karyawan dengan 5 skala likert dari sangat setuju hingga sangat setuju. niat whistleblowing niat whistleblowing adalah suatu tindakan yang mungkin dilakukan individu untuk melaporkan suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak etis (miceli dan near, 1985). niat whistleblowing dalam penelitian ini merupakan variabel dependen yang diukur dengan menggunakan model park dan blenkinsopp (2009) yang diadopsi winardi (2013). responden diminta untuk menilai dua bentuk kasus korupsi yang diberikan yaitu serius dan kurang serius, dengan menggunakan jalur pelaporan anonim dan terindentifikasi, apakah responden melaporkan kasus tersebut ke pihak internal organisasi dan ke pihak eksternal di luar organisasi dengan menggunakan 5 skala likert dari sangat rendah hingga sangat tinggi. analisis bias metoda umum analisis bias metoda umum dilakukan karena penelitian ini menggunakan sumber yang sama untuk menjawab variabel independen maupun dependen sehingga dapat menimbulkan self report bias dan menyebabkan kesalahan pengukuran. self report bias dalam penelitian ini dikontrol dengan menjamin anonimitas responden dan dijelaskan bahwa tidak ada jawaban yang benar ataupun salah (hartono dan abdillah, 2008). untuk mengontrol bias keinginan sosial, penelitian ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan third-person wording dalam keusioner agar bias keinginan sosial dapat diminimalkan, serta menggunakan beberapa item pertanyaan dikodekan terbalik (reverse-coded items) dengan tujuan untuk mengontrol bias motif konsistensi terhadap item pertanyaan (hartono dan abdillah, 2008). sikap whistleblowing internal-eksternal dukungan organisasi kontrol perilaku h1 h3 h2 h3 saud, i. m. – whistleblowing internal-eksternal 214 hasil dan pembahasan responden penelitian kuesioner yang terkumpul sebanyak 133 dari 149 kuesioner yang dibagikan, sehingga tingkat respon sebesar 89%. dari 133 yang kembali hanya 127 kuesioner yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian dengan karakteristik demografis responden ditunjukkan pada tabel 1. tabel 1. karakteristik demografis responden jumlah (orang) persentase (%) jenis kelamin laki-laki 97 76 perempuan 30 24 127 100 umur 29 – 30 4 3 31 – 40 35 28 41 – 50 63 50 > 50 25 20 127 100 lama kerja 4 – 10 23 18 11 – 20 63 50 21 – 30 38 30 > 30 3 2 jumlah 127 100 uji non-response bias uji non-response bias bertujuan untuk melihat perbedaan jawaban responden berdasarkan waktu pengembalian kuesioner. non-response bias perlu diuji untuk melihat apakah respon yang terlambat dari responden memberikan hasil yang bias dibandingkan respon yang tepat waktu, atau dapat juga respon yang terlambat bias karena responden mengisi kuesioner sekenanya karena sudah terlambat (hartono dan abdillah, 2008; sofyani dan akbar, 2013; 2015). terdapat 107 kuesioner yang diterima pada awal waktu pengembalian dan 20 kuesioner yang diterima pada akhir waktu pengembalian. nilai sig pada levene’s test > 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan signifikan jawaban antara kedua kelompok tersebut. secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa tidak terjadi non-response bias dalam penelitian ini (lihat tabel 2). pengujian validitas berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada tabel 3, 4 dan 5, nilai factor loading untuk setiap item memiliki nilai > 0,5. hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan belief factors dan evaluation factors untuk variabel sikap dan persepsi kontrol perilaku, serta item pertanyaan variabel persepsi dukungan organisasi adalah valid, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya (hair et al., 2010; evanauli dan nazaruddin, 2013). pengujian reliabilitas berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan pada tabel 6, nilai cronbach alpha variabel sikap, persepsi kontrol perilaku, dan persepsi dukungan organisasi > 0,60. hal ini menunjukkan bahwa item-item pertanyaan semua variabel tersebut reliabel, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya (hair et al., 2010). hasil pengujian hipotesis pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan hierarchical regression analysis berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 7 menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat whistleblowing internal. hasil ini mengkonfirmasi teori perilaku terencana, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa memutuskan menjadi whistleblower memberikan konsekuensi positif dan meyakini pentingnya konsekuensi tersebut, maka seseorang akan memiliki kecenderungan sikap yang positif untuk mendukung tindakan whistleblowing, dengan demikian kondisi tersebut dapat meningkatkan niat seseorang untuk melakukan whistleblowing. temuan ini sesuai dengan hasil beberapa penelitian sebelumnya, yaitu park dan blenkinsopp (2009) menemukan bahwa tabel 2. hasil uji non-response bias konstruk tepat waktu (n = 107) terlambat (n = 20) levene's test for equality of variances f sig. sikap 41,98 43,75 ,499 ,481 kontrol perilaku 29,28 27,70 1,464 ,229 persepsi dukungan organisasi 17,56 17,85 ,181 ,672 whistleblowing internal 13,76 14,35 ,350 ,555 whistleblowing eksternal 12,06 11,40 ,003 ,956 jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 209-219, juli 2016 215 tabel 3. hasil uji validitas belief factors item rotasi factor loading sikap persepsi kontrol perilaku 1. sikap 1 -,077 ,697 2. sikap 2 -,074 ,639 3. sikap 3 -,054 ,786 4. sikap 4 -,150 ,599 5. sikap 5 -,141 ,693 6. persepsi kontrol perilaku 1 ,600 -,273 7. persepsi kontrol perilaku 2 ,721 -,147 8. persepsi kontrol perilaku 3 ,722 -,235 9. persepsi kontrol perilaku 4 ,701 ,087 10. persepsi kontrol perilaku 5 ,845 -,057 persentase varian 26,632 51,765 kmo ,765 sig. ,000 tabel 4. hasil uji validitas evaluation factors item rotasi factor loading sikap persepsi kontrol perilaku 1. sikap 6 ,695 -,097 2. sikap 7 ,815 ,015 3. sikap 8 ,752 -,061 4. sikap 9 ,772 ,072 5. sikap 10 ,803 -,043 6. persepsi kontrol perilaku 6 ,150 ,769 7. persepsi kontrol perilaku 7 -,015 ,797 8. persepsi kontrol perilaku 8 ,065 ,641 9. persepsi kontrol perilaku 9 -,220 ,691 10. persepsi kontrol perilaku 10 -,137 ,755 persentase varian 30,475 57,523 kmo ,731 sig. ,000 tabel 5. hasil uji validitas persepsi dukungan organisasi item rotasi factor loading 1. persepsi dukugan organisasi 1 ,705 2. persepsi dukugan organisasi 2 ,806 3. persepsi dukugan organisasi 3 ,601 4. persepsi dukugan organisasi 4 ,559 5. persepsi dukugan organisasi 5 ,780 persentase varian 48,558 kmo ,706 sig. ,000 tabel 6. hasil uji reliabilitas item cronbach alpha sikap: behavioral beliefs ,704 evaluation of importance ,820 persepsi kontrol perilaku: control beliefs ,779 perceived power ,782 persepsi dukungan organisasi ,724 sikap petugas kepolisian memiliki efek positif signifikan terhadap niat whistleblowing internal. trongmateerut dan sweeney (2013) yang membanding budaya amerika serikat dan thailand juga menjelaskan bahwa niat whistleblowing dipengaruhi oleh sikap. tidak terdukungnya pengaruh sikap terhadap niat whistleblowing eksternal menunjukkan bahwa responden yang memiliki sikap positif terhadap tindakan kecurangan lebih cenderung memilih jalur internal untuk melaporkan tindakan kecurangan. hasil ini konsisten dengan penelitian park dan blenkinsopp (2009) yang menemukan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing eksternal. saud, i. m. – whistleblowing internal-eksternal 216 tabel 7. hasil uji hipotesis wb-internal wb-eksternal model 1 model 2 model 3 model 4 konstanta ,075 ,658 ,141 ,560 sikap ,002* ,001 ,324 ,236 persepsi kontrol perilaku ,455 ,813 ,657 ,768 persepsi dukunagan organisasi ,898 ,265 ,819 ,635 skp_pdo (moderasi) ,293 ,626 kp_pdo (moderasi) ,015* ,033* r 2 ,159 ,249 ,047 ,109 r ,399 ,499 ,218 ,330 f-value 3,226 2,890 ,846 1,061 *p < 0,05 hasil pengujian persepsi kontrol perilaku menunjukkan tidak adanya berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internal dan whistleblowing eksternal. namun, untuk pengujian moderasi variabel persepsi dukungan organisasi dengan variabel persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing internal dan eksternal menghasilkan bahwa persepsi dukungan organisasi merupakan variabel pemoderasi yang memperkuat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistlebowing internal-eksternal. temuan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang meyakini bahwa tidak ada hambatan dan memiliki kesempatan besar untuk melaporkan tindakan kecurangan, maka semakin besar pula niat seseorang tersebut untuk melakukan tindakan whistleblowing, terlebih jika seseorang tersebut merasa bahwa organisasi mendukung dan memberikan perlindungan. hasil tersebut sesuai dengan teori pertukaran sosial dan norma timbal balik, ketika karyawan ingin melaporkan kecurangan dan karyawan meyakini bahwa mereka tidak akan mendapatkan ancaman atau sanksi baik secara ekonomi maupun sosial dari organisasi, maka akan menimbulkan dampak positif terhadap sikap dan perilaku karyawan dan meningkatkan niat karyawan untuk melakukan whistleblowing yang merupakan suatu tindakan yang bermanfaat bagi organisasi. dengan demikian, penting bagi whistleblower untuk memastikan dukungan organisasi mengingat berbagai jenis ancaman yang mungkin diterima. hasil ini sejalan dengan penelitian adebayo (2005), hooks et al. (1994), kaplan dan whitecotton (2001) yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat persepsi dukungan organisasi dengan akses untuk mengungkapkan kecurangan. simpulan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disumpulkan bahwa faktor individual, yaitu sikap dapat digunakan untuk menprediksi niat seseorang melakukan whistleblowing internal dan persepsi dukungan organisasi yang dirasakan terbukti sebagai sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing internal-eksternal. implikasi penelitian ini adalah sistem whistleblowing akan efektif jika seluruh elemen dalam organisasi dari tingkat terendah hingga top management organisasi mendukung dan melindungi karyawan yang ingin melaporkan tindakan kecurangan, mengingat berbagai ancaman atau pembalasan yang dapat diterima. secara khusus, untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi hasil mukatamar muhammadiyah ke 47 poin kesembilan yaitu gerakan berjamaah melawan korupsi, penting bagi umy atau lembaga-lembaga perserikatan muhammadiyah untuk membuat dan menerapkan suatu kebijakan mengenai sistem whistleblowing dan secara umum bagi lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, mengingat masih banyaknya kasus korupsi yang terungkap sampai saat ini. penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. pertama, responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada tenaga kependidikan umy yang memiliki budaya organisasi berbeda dengan perguruan tinggi atau instansi lainnya, sehingga generalisasi hasil penelitian ini harus dilakukan secara hati-hati. oleh karena itu pada penelitian mendatang sebaiknya menambahkan responden dari perguruan tinggi lain, misalnya dari perguruan tinggi dari instansi pemerintahan atau swasta. kedua, sampel organisasi atau perusahaan sebaiknya yang sudah menerapkan sistem whistleblowing secara penuh. ketiga, rendahnya nilai koefisien determinasi (r 2 ) menunjukkan masih banyak variabel-variabel lain diluar model penelitian ini dapat mempengaruhi niat untuk melakukan whistleblowing. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 209-219, juli 2016 217 lampiran kasus 1 wawan terlibat dalam sebuah proyek untuk membuat anggaran pengadaan komputer yang akan digunakan untuk kantornya, yaitu perguruan tinggi abc. anto sebagai atasan wawan meminta kepadanya untuk menaikkan nilai anggaran proyek pengadaan komputer (mark-up) dari rp 5 milyar menjadi rp 9 milyar. wawan mengetahui bahwa mark-up lebih besar dari harga total komputer. selain itu, anto mengatakan bahwa lelang akan diatur supaya pemenangnya adalah perusahaan milik kerabat dekatnya. wawan mengetahui yang dilakukan anto melanggar hukum dan tidak etis. namun saat mengingatkan anto, wawan mendapat ancaman penundaan kenaikan pangkatnya jika melaporkan mark-up dan peraturan pengadaan komputer tersebut. seandainya anda adalah wawan. (1) bagaimana tingkat kemungkinan anda akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak internal di perguruan tinggi abc (missalnya atasan anda atau pihak manajemen yang lebih tinggi) tanpa memberitahukan identitas anda? (2) bagaimana tingkat kemungkinan anda akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak eksternal di luar perguruan tinggi abc (misalnya penegak hukum) tanpa memberitahukan identitas anda? (3) bagaimanakah tingkat kemungkinan anda akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak internal di perguruan tinggi abc (missalnya atasan anda atau pihak manajemen yang lebih tinggi) dengan memberitahukan identitas anda? (4) bagaimanakah tingkat kemungkinan anda akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak eksternal di luar perguruan tinggi abc (missalnya penegak hukum) dengan memberitahukan identitas anda? kasus 2 andi adalah rekan kerja dedi yang lebih senior di divisi keuangan perguruan tinggi abc. keduanya sedang menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan (spj) untuk sebuah proyek pelatihan. dedi mengetahui bahwa kebutuhan dokumen laporan keuangan seperti faktur dan kuitansi pembelian harus lengkap dengan stempel asli dan tanda tangan pada bukti transaksi. sayangnya dokumen untuk pembelian konsumsi senilai rp 500 ribu tidak lengkap. andi mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan faktur dan kuitansi kosong. andi menuliskan nominal rp 1 juta pada faktur dan kuitansi kosong tesebut lengkap dengan stempel dan tanda tangan palsu. dengan demikian, andi memperoleh kelebihan senilai rp 500 ribu yang diambil untuk dirinya. karena hanya dedi yang mengetahui tindakan tersebut, maka jika dedi melaporkan, andi mengetahui siapa yang melaporkan. hal ini akan memperburuk hubungan kerja dedi dengan andi. seandainya anda adalah dedi. (1) bagaimana tingkat kemungkinan anda akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak internal di perguruan tinggi abc (missalnya atasan anda atau pihak manajemen yang lebih tinggi) tanpa memberitahukan identitas anda? (2) bagaimana tingkat kemungkinan anda akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak eksternal di luar perguruan tinggi abc (misalnya penegak hukum) tanpa memberitahukan identitas anda? (3) bagaimanakah tingkat kemungkinan anda akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak internal di perguruan tinggi abc (missalnya atasan anda atau pihak manajemen yang lebih tinggi) dengan memberitahukan identitas anda? (4) bagaimanakah tingkat kemungkinan anda akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak eksternal di luar perguruan tinggi abc (misalnya penegak hukum) dengan memberitahukan identitas anda? item pertanyaan variabel sikap (1) setujukah anda terhadap manfaat pelaporan korupsi yang anda lakukan di bawah ini? a) melindungi organisasi dari dampak negatif yang lebih besar akibat perilaku korupsi b) membantu memberantas korupsi c) melindungi kepentingan umum d) menjalankan kewajiban sebagai karyawan e) menegakkan kewajiban etis dan keyakinan moral (2) seberapa pentingkah hasil berikut jika anda melaporkan korupsi? a) melindungi organisasi dari dampak negatif yang lebih besar akibat perilaku korupsi b) membantu memberantas korupsi c) melindungi kepentingan umum d) menjalankan kewajiban sebagai karyawan e) menegakkan kewajiban etis dan keyakinan moral saud, i. m. – whistleblowing internal-eksternal 218 item pertanyaan variabel persepsi kontrol perilaku (1) jika anda melaporkan korupsi di, setujukah anda dengan pernyataan berikut ini? a) organisasi akan mengabaikan laporan saya b) saya akan menghadapi banyak kesulitan dalam proses pelaporan c) laporan adanya korupsi tidak akan membuat perbedaan apapun di organisasi ini d) pelaku korupsi akan melakukan balas dendam kepada saya e) saya akan memperoleh pandangan negatif dari rekan kerja (2) seberapa besar pengaruh isu-isu di bawah ini terhadap niat anda untuk melaporkan korupsi? a) pengabaian laporan korupsi oleh organisasi b) kesulitan dalam proses pelaporan c) laporan korupsi tidak berpengaruh bagi organisasi d) balas dendam oleh pelaku korupsi e) pandangan negatif dari rekan kerja item pertanyaan variabel persepsi dukungan organisasi (1) organisasi ini peduli terhadap kepuasan kerja saya ditempat kerja (2) organisasi ini tidak peduli terhadap pendapat yang saya utarakan* (3) organisasi ini akan memberikan bantuan jika saya memerlukan bantuan dalam kasus tertentu yang penting (4) pertolongan tidak selalu tersedia dari organisasi ini ketika saya menghadapi masalah dalam pekerjaan* (5) organisasi ini secara maksimal mempertimbangkan tujuan karyawan dan nilai karyawan daftar pustaka adebayo, d. o. 2005. ethical attitudes and prosocial behaviour in the nigeria police: moderator effects of perceived organizational support and public recognition. policing: an international. journal of police strategies and management, 28 (4), 684–705. ahern, k. m. dan s. mcdonald. 2002. the beliefs of nurses who were involved in a whistleblowing event, journal of advanced nursing, 38 (3), 303–309. ajzen, i. 1991. the theory of planned behaviour. organizational behaviour and human decision processes, 50 (2), 179–211. alleyne, p., m. hudaib, dan r. pike. 2013. towards a conceptual model of whislte-blowing intention among external auditors. the british accounting review, 45: 10-23. brennan, n. dan j. kelly. 2007. a study of whistleblowing among trainee auditors. british accounting review, 39 (1), 61–87. callahan, e.s. dan t. m. dworkin. 2000. the state of state whistleblower protection, american business law journal, 38 (1), 99-175. cropanzano, r. dan m. s. mitchell. 2005. social exchange theory: an interdisciplinary review. journal of management, 31, 874-900. eisenberger, r., r. huntington, s. hutchinson, dan d. sowa. 1986. perceived organizational support. journal of applied psychology, 71(3), 500–507. elias, r. z. 2008. auditing students’ professinal commitment and anticipatory socialization and their relationship to whistleblowing. the managerial auditing journal, 23 (3), 283294. elliston, f. a. 1982. anonymity and whistleblowing. journal of business ethics. 1 (3), 167-177. evanauli, r. p., dan i. nazaruddin. 2013. penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior: sebuah pendekatan karakteristik personal auditor. jurnal akuntansi dan investasi, 14(2), 158-167. gorta, a. dan s. forell. 1995. layers of decision: linking social definitions of corruption and willingness to take action, crime, law & social change, 23, 315–343. gouldner, a. w. 1960. the norm of reciprocity: a preliminary statement. american sociological review, 25 (2). hair, j. r., f. joseph, w. c. black, b. j. babin, dan r. e. anderson. 2010. multivariate data analysis, seventh edition. pearson prentice hall. hartono, j. dan w. abdillah. 2008. pedoman survei kuesioner: mengembangkan kuesioner, mengatasi bias dan meningkatkan respon. yogyakarta: bpfe ugm. hooks, k. l., s. e. kaplan dan j. j. schultz jnr. 1994. enhancing communication to assist in fraud prevention and detection. auditing: a journal of practice & theory, 13 (2), 86–117. kaplan, s. e. 2012. an examination of anonymous and non-anonymous fraud reporting channels. advances in accounting, 28 (1), 8895. kaplan, s. e. dan s. m. whitecotton. 2001. an examination of the auditors’ reporting jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 209-219, juli 2016 219 intentions when another auditor is offered client employment. auditing: a journal of practice and theory, 20 (1), 45–63. mesmer-magnus, j. r. dan c. viswesvaran. 2005. whistleblowing in organizations: an examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation, journal of business ethics, 62 (3), 277-297. miceli, m. p. dan j. p. near. 1985. characteristics of organizational climate and perceived wrongdoing associated with whisde-blowing decisions, personnel psychology, 38, 525544. miceli, m. p. dan j. p. near. 1992. situation variables affecting the whistle-blowing decision: a review of the literature. advances in management accounting, 1, 109–139. park, h. dan j. blenkinsopp. 2009. whistle-blowing as planned behavior – a survey of south korean police officers. journal of business ethics, 85(4), 545–556. patel, c. 2003. some cross-cultural ovidence on whistle-blowing as an internal control mechanism. journal of international accounting research, 2, 69-96. putri, c. m. 2016. pengaruh jalur pelaporan dan tingkat religiusitas terhadap niat seseorang melakukan whistleblowing. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (1), 42-52. rothschild, j. dan d. miethe. 1999. whistle-blower disclosures and management retaliation. work and occupations. 26, 107–128. sofyani, h., dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153173. sugiyono. 2013. metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d). bandung: alfabeta. trongmateerut, p. dan j. t. sweeney. 2013. the influence of subjective norms on whistleblowing: a cross-cultural investigation. journal of business ethics, 112 (3), 437-451. undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. wayne, s. j., l. m. shore dan r. c. liden. 1997. perceived organizational support and leadermember exchange: a social exchange perspective. academy of management journal, 40 (1), 82–111. winardi, r. d. 2013. the influence of individual and situational factors on lower-level civil servants’ whistle-blowing intention in indonesia. journal of indonesian economy and business. 28 (3); 361-376. http://link.springer.com/search?facet-author=%22pailin+trongmateerut%22 http://link.springer.com/search?facet-author=%22john+t.+sweeney%22 http://link.springer.com/journal/10551 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: does islamic branding matter? abid djazuli1*, muhammad ridhwan ab aziz2, mister candera1, and darma yanti1 abstract research aims: this study aims to determine the financial decisions of the millennial generation by considering the islamic financial literacy variables, reflected by the financial behavioral, knowledge, and attitude variables, and islamic branding as a mediating variable. design/methodology/approach: the approach used in this study was empirical. utilizing questionnaires distributed through various online media, the data were collected. the research samples included the millennial generation in south sumatra, filtered using a purposive sampling technique. to evaluate the hypotheses, structural equation modeling (sem) was employed. research findings: the study findings highlighted that islamic financial literacy directly had a positive and significant impact on the financial decisions of the millennial generation in south sumatra. islamic branding could also mediate (partial mediation) the influence of islamic financial literacy on financial decisions. theoretical contribution/originality: this finding can be used as a reference for companies to increase the number of customers and investors, especially among the millennial generation. specifically, islamic branding can be recommended as one of the sharia banking business strategies to improve the financial decisions of the millennial generation. research limitation/implication: this study was only conducted in south sumatra, making the result not quite strong in terms of external validity. keywords: islamic financial literacy; financial decision; islamic branding introduction indonesia is one of the countries with the largest muslim population in the world. consequently, it is not surprising that the growth of shariabased financial institutions is getting higher. concerning islamic financial institutions, until now, the topic remains interesting to discuss and study. specifically, one of the islamic financial institutions with reasonably rapid growth is islamic banking (table 1). almost all banks provide sharia services through sharia business units and spin-offs. along with the rapid development of technology, ending in the formation of the financial service system offered by banks is also increasingly sophisticated. therefore, the complexity of financial instruments has increased from year to year. as a vital part of the banking component, the customer is required not only to have superficial knowledge about how to affiliation: 1 department of management, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah palembang, south sumatra, indonesia 2 department of islamic banking & finance, faculty of economics and muamalat, universiti sains islam malaysia, malaysia *correspondence: abid_djazuli@um-palembang.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i1.16451 citation: djazuli, a., aziz, m. r. a., candera, m., & yanti, d. (2022). determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: does islamic branding matter? journal of accounting and investment, 24(1), 220236. article history received: 07 oct 2022 revised: 30 oct 2022 01 nov 2022 10 dec 2022 accepted: 13 dec 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=eiukjbyaaaaj&hl=en https://scholar.google.com/citations?user=jxxysymaaaaj&hl=en&oi=ao https://scholar.google.com/citations?user=xnpkjl8aaaaj&hl=en&oi=ao https://scholar.google.com/citations?user=y0ry80caaaaj&hl=en&oi=ao http://feb.um-palembang.ac.id/manajemen/ http://feb.um-palembang.ac.id/manajemen/ http://feb.um-palembang.ac.id/manajemen/ http://feb.um-palembang.ac.id/manajemen/ https://fem.usim.edu.my/ https://fem.usim.edu.my/ https://fem.usim.edu.my/ https://fem.usim.edu.my/ mailto:abid_djazuli@um-palembang.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16451 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16451 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.16451&domain=pdf djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 221 table 1 global islamic financial asset distribution islamic financial institutions asset total (billion us dollars) share of total global islamic financial assets number of institutions islamic banking 2349i 70% 527 sukuk 631 19% 3805 other sharia non-bank financial institutions 178 5% 1698 sharia mutual fund 154 5% 745 sharia insurance 62 2% 323 source: indonesia islamic financial development report, 2021. manage finances but more than that. a person will also develop, along with various challenges and changes. thus, it is crucial for a customer to differentiate financial services to make the most appropriate choice according to their goals and needs. it is consistent with the opinion of bajaj and kaur (2021), stating that it is essential to know about financial products and services to make rational financial decisions. upadana and herawati (2020) also asserted that financial knowledge could make it easier for a person when faced with various investment choices. in south sumatra province, islamic financial literacy is still low. it is evident from the results of a survey conducted by the financial services authority (ojk) in 2019. the survey reported that the average islamic financial literacy index was only 8.93% nationally. meanwhile, the islamic financial literacy index in south sumatra province was 15.97%, lower than the islamic financial literacy index in riau province of 21.99%. it identifies that even though the south sumatra province had a larger muslim population than the riau province, it did not guarantee a high average islamic financial literacy index in the south sumatra province. in this regard, the millennial generations are those born from 1980 to 1995. in those years, a person is still very productive and headed for financial stability. therefore, a very high level of financial literacy is needed to determine and make the right decisions to guarantee the future. it is supported by rashid et al. (2020) that people with high financial literacy can make investment decisions and engage with various financial information. conversely, a person with low financial literacy will contribute to making poor financial choices, which will harm individuals and society. it reinforces by thomas and subhashree (2020) that if financial literacy is low, it will cause someone to make the wrong decision. without an appreciation of financial concepts and an understanding of financial options, individuals may end up paying more than they owe, falling into debt, and damaging credit records. it will further impact the individual's future economic difficulties (komara et al., 2018). aside from knowledge about finance, brands can also determine a person's product choice (agarwal et al., 2021). moreover, the brand is related to religious matters. for a muslim, the decision to choose products based on sharia is a form of faith and piety (kusuma et al., 2021). therefore, apart from considering the benefits, muslim customers must also take it into account from a sharia perspective (kusuma et al., 2021). according to brand finance, as cited by vallian (2015), having a strong brand allows companies to djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 222 attract and retain customers for banks. in addition, the findings of dzogbenuku et al. (2022) also affirm that due to the influence of branding on investors, the return on investment decision significantly influences investment decisions. consistent with this opinion, ahmad et al. (2011) asserted that religion's importance is the primary driving force in choosing islamic banking since the brand is vital in deciding the selection. fundamentally, research discussing islamic branding has been carried out a lot (afrianty & agustina, 2020; kusuma et al., 2020; nasrullah, 2015; hatta et al., 2022; jalil & rahman, 2014), but these studies discussed very little about islamic branding concerning increasing financial decisions of the millennial generation. most researchers also went into islamic branding regarding consumer decisions in halal products other than banking institutions. for this reason, this study aims to identify and analyze the role of islamic branding as a moderator of the influence of islamic financial literacy on financial decisions. theoretically, the results of this study can add insight and add references for further researchers, especially regarding the financial decisions of the millennial generation. practically, this study’s results can provide opportunities for companies to develop strategies and make appropriate policies to increase understanding of the financial decision-making process and attract investors to invest and save in islamic banking. literature review and hypotheses development financial decisions financial decisions are defined as choices that may be made with applied knowledge of financial literacy (komara et al., 2018). financial decisions are also closely related to the theory of planned behavior. this theory is one of the most dominant theories applied in various fields of behavioral studies (shaw & shiu, 2000). the theory of planned behavior, popularized by (ajzen, 1991), introduces the relationship between beliefs and behaviors. the basic assumption of the theory of planned behavior is that humans are rational beings and systematically use as much information as possible. consequently, people think about the implications of their actions before deciding to do or not to do specific behaviors. the theory of planned behavior also analyzes consumer attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control of consumers. it aligns with the opinion of hrubes et al. (2001), stating that the greater the perceived behavioral control, the stronger the intention to behave. raut and kumar (2018) also argued that attitude towards behavior refers to the extent to which a person has a favorable or unfavorable evaluation of his/her interest behavior. in a study, raut and kumar (2018) revealed that attitudes toward behavior, subjective norms, and perceived behavioral control are significantly related to behavioral intentions. moreover, east (1993) asserted that stock demand was predicted accurately with measurable intentions in each case. concerning this research, an individual who feels confident will determine his attitude to behave whether to decide to invest/save or not in islamic banking. djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 223 islamic financial literacy on financial decisions the financial services authority (ojk) defines financial literacy as knowledge, skills, and beliefs that influence attitudes and behavior to improve the quality of decision-making and financial management to achieve prosperity. meanwhile, falevy et al. (2022) stated that islamic financial literacy is a person's skills, actions, capabilities, and competencies in managing financial resources under islamic sharia principles. based on the above understanding, it can be said that islamic financial literacy is a fundamental part of the life of the muslim community. it is intended that financial management can be implemented based on sharia principles. furthermore, financial literacy is crucial to improving customers' knowledge, confidence, and skills in managing their finances. it corroborates with the opinion of soderlund and eriksson (2020), stating that a high level of knowledge will contribute to savings. lusardi (2008) also asserted that a lack of knowledge about basic economic principles could affect the number of loans taken and involvement in stock market investments. furthermore, lusardi (2014) affirmed that financial literacy could increase consumers' basis for making their consumption decisions. based on the opinions of these experts, it can be said that financial literacy has a close relationship with a person's financial decision-making. will they save, invest, or will they spend their money? research conducted by munardi et al. (2020) and falevy et al. (2022) uncovered that islamic financial literacy positively and significantly affected decisions to use islamic banking services. thohari and hakim (2021) also found that islamic financial literacy positively and significantly impacted saving decisions in islamic banks. the research results by anindya and hakim (2021) and fauzi and murniawaty (2020) further revealed that interest in saving in islamic banking was positively and significantly influenced by islamic financial literacy. moreover, candera et al. (2020) unveiled that islamic financial literacy impacted interest in saving in islamic banking. based on theoretical exposure and previous research, it could be hypothesized as follows. h1: islamic financial literacy positively and significantly affects financial decisions for the millennial generation in south sumatra islamic branding as mediator of financial literacy on financial decisions brands are closely related to emotions, especially when the brand is related to religion. accordingly, it is vital for companies in the muslim market to understand the implications of religion (yusof et al., 2014). in this regard, islamic branding combines symbols, names, and several other brand devices related to sharia principles to realize islamic values (afrianty & agustina, 2020). nasrullah (2015) stated that using islamic branding could significantly influence the decision to buy products, including islamic banking products. according to ranto (2013), islamic branding aims to attract muslim consumers, starting from the behavior and marketing communications carried out. alserhan (2010) also affirmed that for muslims, branding could not be separated from djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 224 faith, in which all activities must be divine, and their feelings must follow allah's instructions. according to wijanarko and rachmawati (2020), one of the factors that can influence a person's decision to choose islamic financial services is islamic branding. rozikin and sholekhah (2020) also found that brand image impacted intentions to save in islamic banks. in addition, kusuma et al. (2021) revealed that the decision of muslim investors to choose investment instruments was influenced by islamic branding. based on theoretical exposure and previous research, it could be hypothesized as follows. h2: islamic branding can mediate the influence of islamic financial literacy on the financial decisions of the millennial generation in south sumatra based on this explanation, it can be described in the form of a conceptual framework (figure 1). figure 1 research concept framework research method research type, population, and sample this research is quantitative. gay et al. (2009:5) stated that quantitative research relies on collecting and analyzing numerical data to describe, explain, predict, or control variables and phenomena of interest. apuke (2017) also explained that quantitative research measures and analyzes variables to obtain results and specifically answer questions, such as who, how much, what, where, when, how much, and how. a population is a group of individuals, objects, items, or entities with the same characteristics or attributes, according to etikan and babatope (2019). in connection djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 225 with this understanding, the population in this study was all people aged between 27 and 42 years. the sample, in comparison, is defined as representative of the population (etikan & babatope, 2019). this research study aimed to generalize the study's findings from the sample to the desired population (majid, 2018). as such, sampling is essential for research studies because the population usually consists of too many individuals (majid, 2018). since the number of populations in the study could not be known, this type of population was infinite. as defined by etikan and babatope (2019), an infinite population is a population in which the number of items or subjects cannot be calculated completely. therefore, the number of samples in this study was 348 respondents (table 2). the sampling technique employed was multi-stage sampling. in the first stage, the sample was determined using proportional sampling to determine the sample from each regency/municipality in south sumatra. in this case, south sumatra province is one of the provinces with the largest muslim population. thus, it is interesting to study financial decisions in the millennial generation more deeply. then, the next sample determination utilized was accidental sampling. table 2 research sample no regency/municipality sample 1 ogan komering ulu 13 2 ogan komering ulu timur 9 3 ogan komering ulu selatan 15 4 ogan komering ilir 17 5 muara enim 18 6 lahat 12 7 musi rawas 8 8 musi banyuasin 12 9 banyuasin 15 10 empat lawang 8 11 palembang 64 12 ogan ilir 36 13 pagar alam 27 14 lubuk linggau 26 15 prabumulih 36 16 panungkal abab lematang ilir 24 17 musi rawas utara 8 total 348 operational definition and data collection techniques financial decisions are decisions about improving one's finances, whether it is a decision to invest, save, or the like. further, islamic financial literacy is a person's knowledge, skills, and attitudes in addressing and managing his finances based on islamic law. this study involved financial knowledge, attitudes, and behavior as a measuring dimension of islamic financial literacy, referring to the oecd (atkinson & messy, 2012). meanwhile, islamic branding uses product names produced by a company related to islam. the indicators used in this study consisted of four: the importance of brands, brand familiarity, consumer trust, and halal labels (yunus et al., 2014). djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 226 furthermore, the type of data used in this study was primary data. the data were collected using a questionnaire based on the phenomena. before the questionnaire was distributed, it was first examined using validity and reliability tests. questionnaires were then distributed through google forms with the help of the research team. the distribution results collected more than 348 questionnaires. then, they were filtered by regency/city and respondent criteria (millennial generation and have had or were current customers of islamic banking). data analysis technique the data analysis employed to test the hypothesis was the analysis of structure equation modeling using pls-sem, where it is stated by liao and widowati (2021) that pls-sem appears as the most dominant sem method today. according to hair et al. (2014), the outer model of the psychosomatic empirical model must be confirmed using multiple measures before the inner model can be examined when using pls-sem. therefore, pls was chosen since it can test formative and reflective sem models with different indicator measurement scale in one model. then, the analytical method used was path analysis. sarwono (2011) explained path analysis as an extension of multiple linear regression analysis, independent of statistical procedures in determining causal relationships. it includes full mediation if the direct effect is not significant and the indirect effect is significant (nitzl et al., 2016). meanwhile, if the direct and indirect effects are significant, it includes partial mediation (nitzl et al., 2016). result and discussion descriptive statistics were analyzed utilizing the spss application. the analysis revealed that the average financial decision and islamic branding variables were relatively high. in addition, the average islamic financial literacy variable was high. more details can be seen in the table 3. table 3 descriptive statistics analysis criteria financial decision islamic financial literacy islamic branding minimum 2.00 2.78 2.00 maximum 5.00 5.00 5.00 mean 3.93 4.06 3.99 stand. deviation 0.65 0.62 0.73 respondents’ demography the demographics of the respondents described in the questionnaire included the domicile of the respondents, consisting of 14 regencies/cities, the age of the millennial generation respondents, divided into three categories, gender, and the education level of respondents, comprising three categories. category 1 is education up to high school, category 2 is education up to a bachelor’s degree, and category 3 is education up to djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 227 postgraduate. respondents’ characteristics based on religion were also presented. the demographics of respondents can be seen in the table 4. table 4 summary respondents’ demography characteristics of respondent frequency (n) percentage (%) regency/municipality ogan komering ulu 13 3.7 ogan komering ulu timur 9 2.6 ogan komering ulu selatan 15 4.3 ogan komering ilir 17 4.9 muara enim 18 5.2 lahat 12 3.4 musi rawas 8 2.3 musi banyuasin 12 3.4 banyuasin 15 4.3 empat lawang 8 2.3 palembang 64 18.4 ogan ilir 36 10.3 pagar alam 27 7.8 lubuk linggau 26 7.5 prabumulih 36 10.3 panungkal abab lematang ilir 24 7 musi rawas utara 8 2.3 total 348 100 age 27 – 31 years old 138 39.7 32 – 36 years old 128 36.8 37 – 41 years old 82 23.5 total 348 100 sex male 201 57.8 female 147 42.2 total 348 100 educations up to high school 61 17.5 bachelor 240 69.0 postgraduate 47 13.5 total 348 100 religions islam 348 100 christianity 0 0 hinduism 0 0 buddhism 0 0 confucian 0 0 total 348 348 reliability test in this study, reliability testing used cronbach's alpha and composite reliability (cr) values, with the provisions, according to hair et al. (2014), that the reliability value djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 228 measured using composite reliability (cr) with a threshold for the accepted value is above 0.7. chin et al. (2003) also stated that the data are said to be reliable if cronbach's alpha and composite reliability values are higher than 0.6 and 0.7. the reliability analysis results in the table 5 indicate that all reliable variables were distributed. table 5 reliability test results variable cronbach’s alpha composite reliability financial decision 0.906 0.928 islamic branding 0.923 0.940 islamic financial literacy 0.962 0.967 validity test in this research, the validity test was based on the provisions according to hair et al. (2014), stating that the construct validity value is measured using the average variance extracted (ave) with a score threshold above 0.6. the results of the outer loading analysis can be seen in the table 6. table 6 loading and ave scores construct indicators/dimensions code loading ave islamic financial literacy financial knowledge 0.859 knowledge of investment fk_1 0.936 knowledge of financial management fk_2 0.915 knowledge of expenses and income fk_3 0.929 financial attitude 0.826 money safety fa_1 0.858 personal finance orientation fa_2 0.945 assessing personal finances fa_3 0.922 financial behavior 0.849 making a budget for expenses and spending fb_1 0.937 providing funds for unexpected expenses fb_2 0.908 paying bills on time fb_3 0.919 financial decision sense of security investing in islamic banking fd_1 0.762 0.682 searching and updating information about islamic banking fd_2 0.836 updating knowledge of investment analysis in islamic banking fd_3 0.860 confidence in the products offered by islamic banking fd_4 0.781 setting on the savings product fd_5 0.851 always using islamic banking products in various economic fd_6 0.862 islamic branding importance of brand ib_1 0.853 0.723 brand familiarity ib_2 0.808 customer trust ib_3 0.884 convenience in transacting ib_4 0.817 halal label ib_5 0.873 halal brand into consideration ib_6 0.865 djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 229 meanwhile, determining the validity of the higher-order constructs can be seen from the outer weight value and its significance value (hair et al., 2021; sofyani et al., 2022). the outer weight test results in the table 7 demonstrate that the construct values all contributed positively and were significant. therefore, the data could be used for structural model assessment. table 7 outer weight and significance values original sample p-values fa1 <financial attitude 0.359 0.000 fa2 <financial attitude 0.377 0.000 fa3 <financial attitude 0.364 0.000 fb1 <financial behavior 0.363 0.000 fb2 <financial behavior 0.345 0.000 fb3 <financial behavior 0.377 0.000 fd1 <financial decision 0.188 0.000 fd2 <financial decision 0.204 0.000 fd3 <financial decision 0.207 0.000 fd4 <financial decision 0.203 0.000 fd5 <financial decision 0.212 0.000 fd6 <financial decision 0.197 0.000 fk1 <financial knowledge 0.367 0.000 fk2 <financial knowledge 0.344 0.000 fk3 <financial knowledge 0.367 0.000 ib1 <islamic branding 0.187 0.000 ib2 <islamic branding 0.212 0.000 ib3 <islamic branding 0.199 0.000 ib4 <islamic branding 0.184 0.000 ib5 <islamic branding 0.205 0.000 ib6 <islamic branding 0.190 0.000 model fit the results of the model fit analysis can be seen in the table 8. the test of the fit model revealed that the value of the normed-fit index (nfi) was 0.879 < 0.900. based on the assessment, the two models did not meet the model fit criteria. however, based on the standardized root mean square residual (srmr) value of 0.053 < 0.10, it can be concluded that the model fits the data and could be continued as a structural equation modeling (sem) analysis. table 8 model fit result fit model criteria estimated model srmr 0.053 nfi 0.879 hypothesis test table 9 presents the hypothesis testing results, consisting of two: the hypothesis testing results of the direct influence of islamic financial literacy on financial decisions and the djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 230 indirect influence of islamic financial literacy on financial decisions with islamic branding as a mediator. the null hypothesis is rejected if the p-value is lower than 0.05 or the tstatistic value is more significant than 1.65. on the other hand, the null hypothesis is accepted if the p-value is higher than 0.05 or the t-statistic is less than 1.65. the hypothesis testing results can be seen in the table 9. the results of the data analysis is illustrated in the figure 2. table 9 summary of hypothesis test results construct relationship code coef. p-values conclusion direct effect islamic branding → financial decision 0.362 0.000 not hypothesized islamic financial literacy → financial decision h1+ 0.351 0.000 supported indirect relationship islamic financial literacy → islamic branding → financial decision h2+ 0.227 0.000 supported figure 2 full model of sem path analysis discussion this study aims to analyze what factors influence the financial decisions of the millennial generation in south sumatra by using islamic branding as a mediator variable. this research on the financial decisions of the millennial generation is very relevant to today's economic and technological developments. in this regard, financial decisions are one of the most important parts of life in the future. if the current financial decisions are right, it can be said that a person's future can be more secure than someone without the djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 231 right financial decisions. therefore, financial decisions are always interesting and endless to study and learn. this study informs that, first, financial knowledge, attitude, and behavior significantly constructed the islamic financial literacy variable of the millennial generation. this result aligns with rai et al. (2019), stating that financial knowledge, behavior, and attitude are crucial factors in establishing financial literacy. furthermore, rai et al. (2019) stated that financial knowledge is not the only determinant of financial literacy; financial attitudes and behavior are also critical and positively impact financial literacy. also, soroshian and teck (2014) asserted that a person's financial attitude positively affects financial literacy. accordingly, a financially literate person will have some basic knowledge of critical financial concepts and the ability to apply numeracy skills in financial situations. likewise, with financial attitudes, an individual who likes to prioritize short-term desires over long-term security is unlikely to provide emergency savings or make long-term plans. financial behavior is also a vital part of financial literacy. a financially literate individual is positively driven by behaviors such as planning expenses and financial security (atkinson & messy, 2012). ajzen (1991) also proposes that financial attitudes result from specific decision-makers behaviors, which can be rooted in economic and non-economic beliefs. according to the oecd (2013), financial behavior is an essential and fundamental component of financial literacy. howlett et al. (2008) also affirmed that individuals with financial knowledge are more financially literate and able to handle finances efficiently. second, islamic financial literacy had a direct positive and significant impact on the financial decisions of the millennial generation. this study formulated islamic financial literacy using financial knowledge, attitude, and behavior. it implies that an individual who knows investment and financial management and has good knowledge of expenses and income will be more financially literate and can make the right financial decisions. in addition, the right decision can also be made if the individual is financially literate and the perception of financial security, orientation, and assessment is also good. in terms of financial behavior, if budgeting, availability of reserve funds, and timely bill payments are adequately managed, it will also impact good financial literacy and good financial decision-making. these findings support research conducted by baihaqqy et al. (2020); pangestu and karnadi (2020); prasad and nataraj (2017); rozikin and sholekhah (2020); utami and sitanggang (2021); wijanarko and rachmawati (2020), asserting that financial literacy impacted financial decisions. hidayati et al. (2021) also found that financial attitudes and financial knowledge influenced financial decisions. in addition, komara et al. (2018) stated that financial literacy scores were strongly correlated with financial decisionmaking. investment-related decisions related to the capacity to acquire knowledge and learn concepts about how the stock market works would improve with education (fong et al., 2021). lusardi and mitchell (2007) also uncovered that a financially illiterate individual was less likely to plan for retirement and accumulate wealth. moreover, djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 232 bhushan (2014) affirmed that awareness and investment preferences highly depended on individual financial literacy. furthermore, lusardi (2008) stated that financial literacy could be a tool to increase the consumer base in making decisions. suderlund and eriksson (2020) also asserted that individuals with high knowledge would significantly contribute to their decision to save. third, islamic financial literacy was indirectly related to the financial decisions of the millennial generation through islamic branding as a mediator. it implies that if islamic financial literacy increases, followed by an increase in islamic branding, it will improve the financial decisions of the millennial generation. according to wijanarko and rachmawati (2020), islamic branding influenced the decision to choose islamic financial services. the research results by kusuma et al. (2021) also uncovered that islamic branding impacted investment decisions. in addition, the findings of rozikin and sholekhah (2020) also stated that brand image affected the decision to save. it is also related to the theory of planned behavior developed by ajzen (1991); an individual will decide to invest or save in islamic banking when the individual feels confident. this confidence is generated because they understand their finances and are supported by trustworthy branding. conclusion this study examined the role of islamic branding as a mediator on the influence of islamic financial literacy on financial decisions. the research object was the millennial generation in south sumatra, with the amount of data collected as many as 348 respondents. the results revealed that islamic financial literacy positively and significantly affected financial decisions directly or indirectly through islamic branding as a mediator. these findings contribute to the literature, especially regarding islamic financial literacy concerning islamic branding as a mediator and financial decisions. formed by financial knowledge, financial attitude, and financial behavior, islamic financial literacy could improve financial decisions among millennials. customers with good financial knowledge, attitude, and behavior will also support increased islamic financial literacy and prevent customers from hedonistic behavior. in addition, financial decisions among millennials were also influenced by islamic branding. islamic branding is one of the determinants of a prospective customer in deciding whether to save, invest, and transact using islamic banking. someone with high islamic financial literacy and who is supported by good islamic branding will improve financial decisions. therefore, islamic branding is crucial and must always be considered in attracting millennials to save and invest in islamic financial institutions. moreover, theoretically, these findings also contribute to developing the theory of planned behavior. it is where the customer’s confidence in making financial decisions to save and invest in islamic banking is determined by the financial literacy and islamic branding received by the customer. djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 233 these findings have implications for islamic banking companies to consider branding that is already attached to the company. in addition, companies must also maintain and improve the services and products offered so that they are pure sharia. thus, customers will always be loyal to saving, investing, and using other banking transaction services. furthermore, this finding also has implications for customers as a vital part of the company. through sharia products and services offered by banks, customers can make the right choices in saving, investing, and doing transactions far from usury. the main limitation of this study is that the sampling was too broad, making it difficult for researchers to collect data and generalize the results. in addition, this research was limited only to the islamic branding variable as a mediator; henceforth, it could use the religiosity variable as a moderator. future researchers should consider other factors that can improve the financial decisions of the millennial generation as customers in islamic financial institutions. references afrianty, n., & agustina, d. (2020). pengaruh islamic branding dan product ingredients terhadap minat beli produk pt hni hpai kota bengkulu. journal of islamic economics and finance studies, 1(2), 121–136. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2057 agarwal, s., hussein, t. m., & raman, v. (2021). the impact of branding on bank customer choices through structural equation modelling. journal of xi’an university of architecture & technology, xiii(10), 399–405. ahmad, k., rustam, g. a., & dent, m. m. (2011). brand preference in islamic banking. journal of islamic marketing, 2(1), 74–82. https://doi.org/10.1108/17590831111115259 ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t alserhan, b. a. (2010). islamic branding : a conceptualization of related terms. brand management, 18(1), 34–49. https://doi.org/10.1057/bm.2010.18 anindya, a. d. ., & hakim, l. (2021). influence of islamic financial literacy, religiosity on interest customer with moderation promotion. economic education analysis journal, 10(2), 202–214. https://doi.org/10.15294/eeaj.v10i2.44566 apuke, o. d. (2017). arabian journal of business and management review ( kuwait chapter ). october. https://doi.org/10.12816/0040336 atkinson, a., & messy, f. (2012). measuring financial literacy: results of the oecd/international network on financial education (infe) pilot study. 15. http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en baihaqqy, m. r. ., disman, nugraha, sari, m., & ikhsan, s. (2020). the effect of financial literacy on the investment decision. budapest international research and critics institute journal: humanities and social science, 3(4), 3073–3083. bajaj, i., & kaur, m. (2021). validating financial knowledge scale using item response theory. vision, 0(0). https://doi.org/10.1177/09722629211001994 candera, m., afrilliana, n., & ahdan, r. (2020). peran literasi keuangan syariah dalam memoderasi pengaruh demografi terhadap minat menabung pada perbankan syariah. jurnal manajemen motivasi, 16(1), 1–7. https://doi.org/10.29406/jmm.v16i1.2069 https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2057 https://doi.org/10.1108/17590831111115259 https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t https://doi.org/10.1057/bm.2010.18 https://doi.org/10.15294/eeaj.v10i2.44566 https://doi.org/10.12816/0040336 http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en https://doi.org/10.1177/09722629211001994 https://doi.org/10.29406/jmm.v16i1.2069 djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 234 chin, w. w., marcolin, b. l., & newstead, p. r. (2003). a partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation study and voice mail emotion/adoption study. information systems research, 14(2), 189–217. https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 dzogbenuku, r. k., amoako, g. k., & martins, a. (2022). the mediating role of financial service branding on investment decisions : an emerging market’s perspective. international journal of emerging markets. https://doi.org/10.1108/ijoem-05-20210718 east, r. (1993). investment decisions and the theory of planned behavior. journal of economic psychology, 14(2), 337–375. https://doi.org/10.1016/0167-4870(93)90006-7 etikan, i., & babatope, o. (2019). a basic approach in sampling methodology and sample size calculation. medlife clinics, 1(1006), 50–54. falevy, m. i., suryani, & priyatno, p. d. (2022). pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas dan persepsi mahasiswa jabodetabek terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah. an-nisbah: jurnal perbankan syariah, 3(1), 1–21. https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.345 fauzi, a., & murniawaty, i. (2020). pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah mahasiswa terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah. economic education analysis journal, 9(2), 473–486. https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39541 fong, j. h., koh, b. s. k., mitchell, o. s., & rohwedder, s. (2021). financial literacy and financial decision-making at older ages. pacific-basin finance journal, 65(june 2020), 101481. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101481 gay, l. r., mills, g. e., & airasian, p. (2009). educational research: competencies analysis and applications. hair, j.f, hult, g. t., ringle, c., & sarstedt, m. (2021). a primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). sage publication. https://doi.org/10.54055/ejtr.v6i2.134 hair, joe f, sarstedt, m., hopkins, l., & kuppelwieser, v. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem ) an emerging tool in business research. european business review, 26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-20130128 hatta, i. h., baharuddin, g., & hilmiyah, n. (2022). empirical analysis of branding perception on islamic banks in indonesia empirical analysis of branding perception on islamic banks in indonesia. quality, 23(189), 95–106. https://doi.org/10.47750/qas/23.189.12 hidayati, s. a., wahyulina, s., & suryani, e. (2021). the effect of financial attitude and financial knowledge on company performance with financial decisions as intervening variables: a behavioral finance. jurnal magister manajemen unram. jurnal magister manajemen, 10(1), 1–14. https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1.635 hrubes, d., ajzen, i., & diagle, j. (2001). predicting hunting intentions and behavior: an application of the theory of planned behavior. leisure sciences, 23, 165–178. https://doi.org/10.1080/014904001316896855 jalil, m. a., & rahman, m. k. (2014). the impact of islamic branding on consumer preference towards islamic banking services: an empirical investigation in malaysia. journal of islamic banking and finance, 2(1), 209–229. komara, r., widyastuti, a., & layyinaturrobaniyah. (2018). does financial literacy impact financial decision making among the government employee? journal of contemporary accounting and economics symposium, 174–184. https://doi.org/10.5220/0007018806120622 https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 https://doi.org/10.1108/ijoem-05-2021-0718 https://doi.org/10.1108/ijoem-05-2021-0718 https://doi.org/10.1016/0167-4870(93)90006-7 https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.345 https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39541 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101481 https://doi.org/10.54055/ejtr.v6i2.134 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.47750/qas/23.189.12 https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1.635 https://doi.org/10.1080/014904001316896855 https://doi.org/10.5220/0007018806120622 djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 235 kusuma, a. m., hikmah, m. a., & marom, a. (2020). pengaruh islamic branding, kualitas produk , dan lifestyle terhadap minat pembelian produk skincare pada generasi millenial di kabupaten kudus. bisnis: jurnal bisnis dan manajemen islam, 8(2), 289– 302. kusuma, d. g., hakim, l., & yayuli. (2021). the effect of islamic branding on the decision of muslim investors in choosing islamic shares as investment instruments. international conference on islamic economics, islamic finance, & islamic law, 75–86. liao, s., & widowati, r. (2021). a supply chain management study: a review of theoretical models from 2014 to 2019. operations and supply chain management, 14(2), 173–188. https://doi.org/10.31387/oscm0450295 lusardi, a. (2008). financial literacy: an essential tool for informed consumer choice? nber working paper series. http://www.nber.org/papers/w14084 lusardi, a. (2012). numeracy, financial literacy, and financial decision-making. nber working paper series. https://doi.org/10.5038/1936-4660.5.1.2 majid, u. (2018). research fundamentals : study design, population, and sample size. undergraduate research in natural and clinical science and technology journal, 2(1), 1–7. munardi, hasibuan, a. f. ., & ichsan. (2020). analisis dampak tingkat literasi keuangan syariah , produk keuangan syariah. jurnal ekonomi dan bisnis islam, 5(2), 109–126. https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i2.2074 nasrullah, m. (2015). islamic branding, religiusitas dan keputusan konsumen terhadap produk. jurnal hukum islam, 13(79), 79–87. https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.487 nitzl, c., roldan, j. l., & carrion, g. c. (2016). mediation analysis in partial least squares path modeling : helping researchers discuss more sophisticated models. industrial management & data systems, 116(9), 1–32. https://doi.org/10.1108/imds-07-20150302 pangestu, s., & karnadi, e. b. (2020). the effects of financial literacy and materialism on the savings decision of generation z indonesians. cogent business & management, 7(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1743618 prasad, s., & nataraj, b. (2017). impact of financial literacy on financial decision making a study makinga study with reference to retail investors in chennai. international journal of marketing, financial services, & management research, 6(2), 71–81. rai, k., dua, s., & yadav, m. (2019). association of financial attitude, financial behaviour and financial knowledge towards financial literacy: a structural equation modeling approach. fiib business review, 8(1), 51–60. https://doi.org/10.1177/2319714519826651 ranto, d. w. p. (2013). menciptakan islamic branding sebagai strategi menarik minat beli konsumen. jbma, i(2), 1–11. rashid, a. a. a., jantan, m. s., fairuz, m. a. f. a., & halim, n. a. a. (2020). financial knowledge and personal financial literacy in investment priorities among university students. jel classification: g41, g53 keywords : financial literacy, financial education, investment priorities. ssrn, 1–8. raut, r., & kumar, r. (2018). extending the theory of planned behaviour : impact of extending the theory of planned behaviour : impact of past behavioural biases on the investment decision of indian investors. asian journal of business and accounting, 11(1), 265–291. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.9 rozikin, a. z., & sholekhah, i. (2020). islamic financial literacy, promotion, and brand image towards saving intention in sharia bank. iqtishadia, 13(1), 95–106. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6489 https://doi.org/10.31387/oscm0450295 http://www.nber.org/papers/w14084 https://doi.org/10.5038/1936-4660.5.1.2 https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i2.2074 https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.487 https://doi.org/10.1108/imds-07-2015-0302 https://doi.org/10.1108/imds-07-2015-0302 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1743618 https://doi.org/10.1177/2319714519826651 https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.9 https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6489 djazuli, aziz, candera & yanti determinants of financial decisions of millennial generation in islamic banking: … journal of accounting and investment, 2023 | 236 sarwono, j. (2011). mengenal path analysis: sejarah, pengertian dan aplikasi. jurnal ilmiah manajemen bisnis ukrida, 11(2), 98454. soderlund, a., & eriksson, j. (2020). financial literacy & rational financial decision-making a study of university students in sweden. sofyani, h., hasan, h. a., & saleh, z. (2022). the moderating role of it development on the relationship between internal control and the quality performance of higher education institutions. quality innovation prosperity, 26(2), 128–146. https://doi.org/10.12776/qip.v26i2.1711 thohari, c. c., & hakim, l. (2021). peran religiusitas sebagai variabel moderating pembelajaran perbankan syariah, literasi keuangan syariah , product knowledge terhadap keputusan menabung di bank syariah. 9(1), 46–57. https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p46-57 thomas, b., & subhashree, p. (2020). factors that influence the financial literacy among engineering students. procedia computer science, 172(2019), 480–487. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.161 upadana, i. w. y. a., & herawati, n. t. (2020). pengaruh literasi keuangan dan perilaku keuangan terhadap keputusan investasi mahasiswa. jurnal ilmiah akuntansi dan humanika, 10(2), 126–135. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25574 utami, n., & sitanggang, m. l. (2021). the analysis of financial literacy and its impact on investment decisions: a study on generation z in jakarta novia. inovbiz, 9, 33– 40. https://doi.org/10.35314/inovbiz.v9i1.1840 vallian, v. (2015). the impact of brand value towards stock price in indonesian banking industry. ibuss management, 3(2), 434–441. wijanarko, a., & rachmawati, l. (2020). pengaruh literasi keuangan syariah, islamic branding, dan religiusitas terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih layanan keuangan syariah. jurnal ekonomika dan bisnis islam, 3(1), 104–116. yunus, n. s. n. m., rashid, w. e. w., ariffin, n. m., & rashid, n. m. (2014). muslim’s purchase intention towards non-muslim’s halal packaged food manufacturer. procedia social and behavioral sciences, 130, 145–154. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.018 yusof, m., l, y., jusoh, w., & j, w. (2014). islamic branding : the understanding and perception. procedia social and behavioral sciences, 130, 179–185. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.022 https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p46-57 https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.161 https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25574 https://doi.org/10.35314/inovbiz.v9i1.1840 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.018 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.022 jai | journal of accounting and investment article type: research paper knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organizational performance dwi irawan 1 *, elvin bastian 2 , imam abu hanifah 2 abstract: this study aims to examine the influence of knowledge sharing and organizational culture toward organizational performance with intellectual capital as an intervening variable. the questionnaire was sent to 71 general managers of manufacturing companies, and 60 questionnaires were returned. the data of this research were analyzed using structural equation modelling (sem) method, with partial least square (pls) approach. the results of this study indicated that knowledge sharing had a significant positive effect on human capital, yet no significant effect on structural capital and relational capital. knowledge sharing also had no significant effect on organizational performance. meanwhile, the organizational culture had a significant positive effect on human capital, structural capital, and relational capital and also significant effect on organizational performance. the influence of knowledge sharing on organizational performance was only partially mediated by intellectual capital or only mediated by human capital, while the influence of organizational culture on organizational performance was not mediated by intellectual capital which consists of human capital, structural capital, and relational capital. keywords: knowledge sharing; organizational culture; intellectual capital; organizational performance; manufacturing companies introduction knowledge is considered important to maintain competitive advantage and improve organizational performance amidst the business world’s uncertainty, where changes in customer behavior and technology are among those real challenges many business organizations currently need to deal with (dunamis, 2013). knowledge is a mixture of experience, value, contextual information, experts’ views and basic intuition which gives an environment and framework to evaluate and combine a new experience with information (ray & little, 2001). according to ray and little (2001) knowledge era emerges for some factors, including: 1) prosperity is intended and produced through intangible assets and knowledge. 2) re-invention that hr factor is the locus of organizational knowledge. 3) the right changes in market, competition, and technology make sustainable learning important. affiliation: 1 department of accounting, universitas muhammadiyah malang, malang, indonesia 2 department of accounting, universitas sultan ageng tirtayasa, banten, indonesia *correspondence: irawan@umm.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003128 citation: irawan, d., bastian, e., & hanifah, a. (2019). knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance. journal of accounting and investment, 20(3), 267-282. article history received: 22 october 2018 reviewed: 16 may 2019 revised: 9 july 2019 accepted: 10 july 2019 mailto:irawan@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5268 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 268 4) acknowledgement that innovation is the key to competition and it depends on the creation of knowledge and its application. 5) the need for cross-boundary knowledge transactions increases. 6) technology limitation and potential, information system limitation and communication technology and knowledge potentials. an organizations’ success is highly dependent on their ability to operate within rapidly changing and unpredictable global business environment by focusing on creating and utilizing intellectual capital. intellectual capital (ic) which consists of human capital, relational capital and structural capital is the main driver of innovation and competitive advantage in the currently developing knowledge-based economy (teece, 2000). in indonesia, ic has implicitly been acknowledged and discussed in the financial accounting standards statement 19 revision 2014 on intangible assets. intangible assets are those non-monetary assets identified with no physical forms and owned for use in producing or delivering goods or services, leased to other parties, or for administrative purpose and having economic benefits in the future (indonesia, 2014). ic is considered as knowledge with potential values if that knowledge could give benefits to the company. therefore, ic can be said as knowledge, yet not just any knowledge. an organization basically cannot create knowledge on its own attempt. knowledge is created through individual initiative and the interactions occurring within a group of individuals which later will be crystallized through such processes as dialogues, discussions, various experiences, and observations (sudarno & yulia, 2012). in this case, experience can also be deemed as an element for the presence of ic in a company, yet the fact that its nature is personal makes it hard to be formulated and communicated, thus experience is classified as tacit knowledge. when tacit knowledge can be manifested in writing or a documented statement, then this tacit knowledge can be said as explicit knowledge (sudarno & yulia, 2012). knowledge sharing is the best way to turn tacit knowledge into explicit knowledge and it is a part of the knowledge management process (dalkir, 2013). in an organization, knowledge is frequently stored not only in a document or repository but also in its routines, processes, practices and norms. thus, knowledge sharing is highly important to turn the knowledge owned by individuals in the organization into organization’s assets accessible to all members of the organization. knowledge sharing is the key to opening knowledge management. knowledge sharing is constantly associated with the strategy to compete in maintaining an organization’s core competence and competitive advantage (alavi & leidner, 2001). nevertheless, in reality, knowledge sharing under a certain circumstance is considered unreasonable since the knowledge owned by individuals is deemed as valuable assets. hence, these individuals are more likely to keep the information they own to secure their positions in an organization. knowledge sharing is important in knowledge management process, which gradually improves and fixes the production system and relevant elements (darudiato & setiawan, 2013). as a result, knowledge sharing is tightly related to a company’s longterm performance and competitive advantage. therefore, knowledge sharing in irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 269 manufacturing companies can maintain the production process stability and increase innovation (wang, wang & liang, 2014). some previous studies also support the notion that knowledge sharing can reduce production costs, accelerate the development of new project, improve decision making and coordination, increase innovation ability, increase sales and income from new products and services (wang et al. 2014). seleim and khalil (2011) who study the correlation between km and ic find that knowledge sharing only has a positive influence on relational capital. this is different from wang et al. (2014), whose research investigates knowledge sharing, intellectual capital, and company’s performance, who suggest that knowledge sharing has a positive influence on human capital, structural capital, and relational capital. furthermore, the study conducted by wang et al. (2014) also finds that the influence of knowledge sharing on company’s performance is partially mediated by intellectual capital. research on ic in indonesia has shown that ic positively influences financial performance (suhardjanto & wardhani, 2010), yet further research is still needed regarding its overall influence on company’s performance. the researcher adds organizational culture as an independent variable, since each country has varied organizational cultures (bangun, 2008), making this research still relevant to be conducted. organizational culture is a system of shared meaning followed by members which distinguish the organization from others (robbins & judge, 2008). when an organization member knows a positive organizational culture, then the work environment is more likely to be more fun and hence boosts the spirit to work (sadri et al., 2001). one of the previous studies on organizational culture is conducted by rumanti, hidayat, and yordy (2015) who investigate the influence of organizational culture on intellectual capital and the finding is that good organizational culture and support at work will improve the intellectual capital which consists of human capital, structural capital, and relational capital. meanwhile, the research conducted by astuti (2011) shows that organizational culture does not have a significant influence on human capital, customer capital, and structural capital. however, the correlation between these three dimensions of ic has an influence on organizational performance. the fact that the cultures are different between the previous studies’ objects and what happens in indonesia makes this research worth-conducting for it will give empirical evidences and new construction in the development of insight into knowledge sharing, organizational culture and intellectual capital. in addition, this article can also give an insight for manufacturing companies in optimizing their intangible assets to improve the organizational performance. literature review and hypotheses development resources based view theory rbt believes that a company’s resources serve as the main controller behind its performance and competitiveness. these resources consist of tangible and intangible assets, irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 270 to be used effectively and efficiently while implementing the company’s competitive and profitable specific strategy. this theory states that the traditional performance measurement commonly found in financial statements fails to reflect completely the intangible resources in a company (riahi-belkaoui, 2003). two assumptions are inherent to rbt, they are resources heterogeneity and resources immobility. resources heterogeneity (also known as resources diversity) deals with whether a company has the resources or capability owned by other companies who compete with them, thus some thought these resources cannot be an advantage to compete. meanwhile, resources immobility refers to a resource particularly hard to obtain for a competitor since it is not easy to obtain or the costs to merely use the resource is extremely high (ulum, 2017). a company's resources include all assets, abilities, organization process, corporate attribute, information, knowledge, and so on which are controlled by the company to allow it to understand and implement a strategy to increase its efficiency and effectiveness. a company’s resources are the strength they can use to understand and apply its strategy (barney, 1991). barney (1991) classifies resources into three: 1. physical resources capital resources owned by a company which include technology, buildings and equipment, geographic location, and access to raw materials. 2. human resources capital the ability of employees owned by a company which includes training, experience, assessment, intelligence, relationship, and insights. 3. organizational resources capital the ability that a company has including its formal reporting structure, planning system, control, and coordination both formally and informally, and the company’s relations with its surrounding. the unique resources referred to in rbt are those resources with vrin (valuable, rare, imperfect imitability, non-substitution) criteria. knowledge based view theory knowledge-based view (kbv) is a new extension of the resource-based view (rbv) of a company and provides a strong theoretical background in supporting intellectual capital/ic. kbv derives from rbv and shows that knowledge in its various forms is the interest of resources (wang et al., 2014). the basic assumptions of knowledge-based theory come from resource-based view. however, resources-based view gives no adequate acknowledgement of knowledge. the knowledge-based theory explains its specific characteristics as follows: 1. knowledge holds the most strategic meaning in a company. 2. production activities and processes in a company involve application of knowledge. irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 271 3. individuals in the organization are responsible for creating, holding, and sharing knowledge knowledge sharing knowledge is often stored not only in documents or repository, rather it is also saved in an organization’s routines, processes, practices and norms. knowledge is the main object managed by an organization which applies knowledge management (km). knowledge sharing is believed to be one of the most important processes for km (bock & kim, 2002). knowledge sharing (ks) is a social interaction culture, which involves exchanges of employees’ knowledge, experience, and skills through all departments or organizations (teh & sun, 2012). ks is not a two-way exchange of knowledge between knowledge providers and receivers and ks is limited only to knowledge provider’s behaviour (wickramasinghe & widyaratne, 2012). dalkir (2013) suggests that a conversion process is needed to make personal knowledge usable to others in a company. there are four models of knowledge conversions, namely: 1. from tacit knowledge into explicit knowledge, with socialization process, i.e. transfer and sharing of personal experience through actions (teacher transfers knowledge to students). however, this conversion process has its limitation for it does not produce explicit knowledge readily usable for all organizations, hence it needs no written words. 2. from tacit knowledge into explicit knowledge, with externalization process, i.e. by sharing knowledge through metaphor and ideas. 3. from explicit knowledge into explicit knowledge, with combination process, i.e. by storage, combination and classification of knowledge to obtain a systematic explicit knowledge. 4. from explicit knowledge into tacit knowledge, with internalization process, i.e. using inspection and application methods, internalization of explicit language, words, charts, or information into one’s knowledge through a combination of socialization and externalization. hypotheses development based on kbv theory, knowledge is the key resource which could improve an organization’s ability or knowledge-based capital. yet, when knowledge remains isolated within a certain individual or unit, it is hard for a company to utilize the existing knowledge optimally and to improve or develop its ic. therefore, knowledge sharing is important in utilizing knowledge for ic development. ks involves transferring or distributing knowledge from one person to other groups, it is an important aspect in increasing, transmitting and creating knowledge, and a fundamental process for a irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 272 company’s knowledge management (wang et al., 2014). ks is more likely to improve the scope of knowledge integrated with numerous types of specific knowledge, and facilitates knowledge-based abilities which cannot be compared to competitors. ic is the number of resources related to knowledge, it represents richness in ideas, ability, infrastructure and relations which determine the organization’s competitiveness (sharabati, naji jawad, & bontis, 2010). in general, ic is divided into human capital, structural capital, and relational capital. as an organization, a company certainly needs individuals with knowledge, good ability to solve problems and ability to make effective decisions, human capital is considered as the strategic resources which underlies the sustainable competitive advantage in the face of recent rapidly changing environment (wang et al., 2014). the codified knowledge and skills of both knowledge receivers and providers will deepen employees’ understanding. personal interaction and contact among employees in knowledge sharing can possibly drive learning effectiveness, changes in staff’s knowledge structure, and improve individual performance within (wang et al., 2014). thus, knowledge sharing can indeed increase an organization’s human capital. as individuals who work for the same organization usually have mutually complementary expertise and workloads, sharing information and resources and collaboration will improve the performance and personal relationships of fellow employees (wang et al., 2014). when people work together for common goals in groups and organizations, ks practice will help them build good structural capital relationships. this is characterized by the closeness and frequency of interactions or personal relationships that show relational aspects such as trust and trustworthiness. customers are the main goal for a company, being able to serve customers well will provide a competitive advantage for it. serving customers is a task for both senior and junior employees. ks can help companies in knowledge learning and exchange between generations within the company, allowing the company to maintain the quality of products and services to customers. this way the practice of ks will maintain the relational capital with customers. based on the description, the hypothesis in this study are as follows: h1a: knowledge sharing has a positive influence on human capital. h1b: knowledge sharing has a positive influence on structural capital. h1c: knowledge sharing has a positive influence on relational capital. h2: knowledge sharing has a positive influence on organizational performance. sadri et al. (2001) suggest that when members of an organization recognize that organizational culture is positive, the work environment is more likely to be more pleasant, and eventually it will encourage the spirit for work. cooperation and information sharing among organization members can increase and lead to new ideas to support the development of new products and innovations. organizational culture will help attract and retain its best employees since organizational culture is recognized as a major determinant of an employee’s interest. irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 273 managerial empowerment and involvement are needed for the organization’s growth and sustainability and they can be implemented by paying more attention to employees to play the role of job supervision and decision making which might consequently increase the value of intellectual capital and innovations of the organization (astuti, 2011). organizational culture will be a more valuable resource once it is managed with the intellectual capital to allow the generation of better performance for the organization. organizational culture is a system of values believed by all members of an organization and learned, implemented and developed on an ongoing basis, serving as a system of adhesives, and can be used as a reference to behave in the company to achieve the company’s predetermined goals, hence it has both direct and indirect influences on organizational performance. based on the explanation, the hypotheses in this research are as follows: h3a: organizational culture has a positive influence on human capital. h3b: organizational culture has a positive influence on structural capital. h3c: organizational culture has a positive influence on relational capital. h4: organizational culture has a positive influence on organizational performance. ic is a highly valuable asset and it can provide a competitive advantage in the long run. ic is elusive in nature, yet once found and exploited, it will give an organization a new source basis to compete and win (astuti, 2011). ic is the number of resources related to knowledge, representing richness in ideas, abilities, infrastructure and relations which determine an organization’s competitiveness (sharabati et al., 2010). generally, ic is divided into human capital, structural capital, and relational capital. human capital is the most important aspect of ic, and companies that have realized the importance and invested in their employees are more likely to produce better performance (seleim & khalil, 2011). incorporating structural capital into their overall business strategy not only creatively enhances the way of collecting, producing and transmitting knowledge, but also gets them to a better position to produce higher quality, lower costs, and deeper insights that lead to improved performance (wang et al., 2014). the company can also improve quality, reduce costs, respond better, improve their asset productivity and management through new insights that come from strong relational capital, since the company may find new and better ways of doing their business by learning from others, advanced experience and becoming more innovative (wang et al., 2014). based on the explanation, the hypotheses in this research are as follows: h5a: human capital has a positive influence on organizational performance h5b: structural capital has a positive influence on organizational performance. h5c: relational capital has a positive influence on organizational performance. irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 274 figure 1 research model based on the hypothesis development, the model of this research can be illustrated as shown by figure 1. research method sample the population in this study is all manufacturing companies in the cikande modern industrial estate, serang regency since most of these companies are multinational ones. additionally, this cikande industrial estate is the largest and piloting industrial estate around jakarta. the sample in this research is multinational companies in the cikande modern industrial estate. the unit of analysis of this research is the top management of these manufacturing companies in the cikande modern industrial estate, serang regency. the top management here means the ceo/general manager or senior manager. top management is chosen since their position is deemed to have represented the company and they act as the controller of all resources owned by their company. variable operationalization to measure each construct in the research model, measuring instruments are drawn on each of the existing constructs. in this study, the variables consist of independent, dependent, and mediating variables. the independent variables are knowledge sharing and organizational culture, the dependent variable is the organizational performance, and finally the mediating variable is intellectual capital. knowledge sharing is a reciprocal process where individuals exchange (tacit and explicit) knowledge to each other and collectively create new knowledge (solution) (van den hooff & de ridder, 2004). questions on knowledge sharing use the indicators from nonaka and takeuchi (1995) as adopted by wang et al. (2014) known as seci (socialization, externalization, combination, internalization) indicators. irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 275 organizational culture is a system of common meanings of primary values shared and valued by organizations, which serves a clear distinction between one organization and another, creates a sense of identity for the organization members, facilitates the emergence of collective commitment to the organization, enhances social system stability, and creating meaning-making and control mechanisms that guide the formation of attitudes and behaviors of its members (moeheriono, 2012). questions on organizational culture use the indicators from chaterina and intan (2012). intellectual capital includes all processes and assets normally not visible on the balance sheet and all intangible assets (trademarks, patents, and brands) to which attentions are paid in modern accounting methods. a large number of practitioners state that ic consists of three main elements, namely human capital, structural capital, and relational capital (ulum, 2017). human capital is knowledge, skill, and experience that employees bring along when they leave the company (astuti, 2011). structural capital is a strategic asset consisting of non-human assets such as systems and programs, research and development, and intellectual property rights (ngari & kagiri, 2013). relational capital is an established relationship and knowledge exchange that occurs with the various stakeholder of the organization (lopes-costa & munoz-canavate, 2015). the questions on intellectual capital use the indicators from wang et al. (2014). organizational performance is the comparison of the expected and actual results, investigating deviations from the plan, assessing individual performance and checking the progress made to meet the targeted goals (ngah & ibrahim, 2010). the questions on organizational performance use the indicators from wang et al. (2014). in this study, respondents are asked on how much in their opinions they rate the questions on the influence of knowledge sharing and organizational culture on organizational performance with intellectual capital as a mediating variable. the data in this research are collected using questionnaire. the questionnaire is delivered in person to the 71 manufacturing companies in the cikande modern industrial estate. from a total of 71 questionnaires delivered, only 60 questionnaires are returned and completed, thus only 60 companies serve as the sample in this research. the answers to questions in the questionnaire are measured using a 7-point likert scale, where 1 means strongly disagree and 7 means strongly agree. this 7-point likert scale is chosen since it has a stronger correlation level than the 5-point likert scale (lewis, 1993). data analysis this research uses structural equation modeling (sem) in its data analysis, i.e. using partial least square (pls) 3.0 software. the sem path modelling uses smartpls which is suitable to perform a more reliable and valid confirmatory factor analysis (afthanorhan, 2013). in the analysis using pls, 2 assessments are made, namely: 1. assessing the outer model or measurement model 2. assessing the inner model or structural model irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 276 in this research, one variable serves as a mediating variable, i.e. intellectual capital (human capital, structural capital, and relational capital). to test the direct and indirect influences, this research uses sobel test, since this sobel test conservatively tests the data reduction by dividing the mediator effect with the standard errors, then comparing it with the standard normal distribution to test its significance (topor, keane, shelton, & calkins, 2010) and the estimation method can be used for a more complex model (baron et al., 1986). the sobel test is carried out by testing the indirect influence strength of independent variable (x) on the dependent variable (y) through mediating variable (m), and if the z-value > 1.96 (z-absolute), then there is a mediation. result and discussion questionnaire return rate this research was conducted by distributing the questionnaires to 71 manufacturing companies in cikande modern industrial estate. from the 71 distributed questionnaires, only 60 questionnaires were processable. 2 questionnaires were not returned, and 9 questionnaires were not completed or partially completed. the number and rate of returning questionnaires can be seen in table 1. table 1 questionnaire return rate number note total percentage 1 distributed questionnaires 71 100% 2 returned questionnaires 69 97% 3 non-returning questionnaires 2 3% 4 incomplete questionnaire 9 13% 5 sub-total of processable questionnaires 60 84% assessing the outer model or measurement model this testing was intended to ensure that each construct along with the indicators used had been valid and reliable. this testing was done by seeing the loading factor value of each indicator. ghozali (2008) states that the minimum limit of outer loading factor value of an indicator to make it eligible to reflect a variable was 0.5. the reliability test in this research was done by seeing the composite reliability value. a construct was said to be reliable if it gives a composite reliability value of >0.70 (ghozali, 2008). additionally, the average variance extract (ave) should also be considered, where ave value >0.50. based on table 2, it could be seen that the loading factor value of each indicator was >0.5, value of ave was > 0.5, and the value of composite reliability was > 0.7, hence it was safe to say that all research constructs and indicators had met the criteria. assessing the inner model or structural model the inner model or structural model was tested to see the correlation between constructs, significance value and r-square of the research model. the structural model was evaluated using r-square for the dependent construct of t-test and significance of the structural path parameter coefficient. irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 277 table 2 values of loading factor, composite reliability, and ave variable indicator outer loading factor value ave composite reliability knowledge sharing ks 1 0.866 0.747 0.898 ks 2 0.840 ks 3 0.886 organizational culture kul 1 0.715 0.522 0.867 kul 2 0.751 kul 3 0.586 kul 4 0.818 kul 5 0.700 kul 6 0.745 human capital hc 1 0.834 0.593 0.878 hc 2 0.888 hc 3 0.635 hc 4 0.741 hc 5 0.728 structural capital sc 1 0.632 0.526 0.885 sc 2 0.759 sc 3 0.667 sc 4 0.660 sc 5 0.858 sc 6 0.668 sc 7 0.801 relational capital rc 1 0.779 0.555 0.861 rc 2 0.750 rc 3 0.736 rc 4 0.781 rc 5 0.674 organizational performance ko 1 0.804 0.500 0.899 ko 2 0.777 ko 3 0.657 ko 4 0.580 ko 5 0.672 ko 6 0.741 ko 7 0.701 ko 8 0.828 ko 9 0.551 table 3 shows the r-square of the independent variables. the r-square value of the human capital variable was 0.544, meaning that the knowledge sharing and organizational culture variables could explain the human capital variable by 54.4%. the r-square value of structural capital variable was 0.636, meaning that the knowledge sharing and organizational culture variables could explain the structural capital variable by 63.6%. the r-square value of relational capital variable was 0.538, meaning that knowledge sharing and organizational culture variables could explain the relational capital variable by 53.8%. meanwhile, the r-square value of organizational performance variable was 0.825, meaning that the knowledge sharing, organizational culture, human irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 278 capital, structural capital, and relational capital variables could explain the organizational performance variable by 82.5%. the estimated parameter significance gave very useful information regarding the correlation between research variables. the limit to reject and accept a proposed hypothesis was ± 1.960, where if the value of t statistic was greater than the t table (1.960), then the hypothesis was accepted, and on the contrary if the value of t statistic was less than the t table (1.960), then the hypothesis was rejected. table 4 shows the hypotheses test result. knowledge sharing had a positive, yet insignificant influence on structural capital and relational capital. this indicated that knowledge sharing had not optimally utilized to develop the company’s ability in its routine processes to support its employees to produce optimal intellectual performance. in addition, knowledge sharing had not optimally utilized in building relationship with the company’s partners. this research finding was consistent with the research conducted by seleim and khalil (2011) who found that knowledge sharing had a positive, yet insignificant influence on structural capital. the result of this research which found that knowledge sharing had a positive, yet insignificant influence on relational capital was consistent with the research conducted by wang et al. (2014). table 3 r-square variable r-square human capital (hc) 0.544 structural capital (sc) 0.636 relational capital (rc) 0.538 organizational performance (po) 0.825 table 4 path coefficients between variables and significance test original sample t-statistics conclusion ks -> hc 0.380 3.305* accepted ks -> sc 0.227 1.196 rejected ks -> rc 0.200 1.324 rejected ks -> op 0.037 0.271 rejected kul -> hc 0.425 2.322* accepted kul -> sc 0.626 2.442* accepted kul -> rc 0.583 3.457* accepted kul -> op 0.358 2.007* accepted hc -> op 0.296 2.662* accepted sc -> op 0.233 1.651 rejected rc -> op 0.091 0.768 rejected independent mediating dependent z-value conclusion ks  hc  op 2.073* accepted ks  sc  op 0.968 rejected ks  rc  op 0.664 rejected kul  hc  op 1.749 rejected kul  sc  op 1.367 rejected kul  rc  op 0.749 rejected irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 279 knowledge sharing was found to have a positive, yet insignificant influence on organizational performance. this indicated that knowledge sharing had not been utilized in a systematic and measured manner in supporting the company’s performance better. this research finding was inconsistent with the research conducted by wang et al. (2014) who found that knowledge sharing had a positive significant influence on organizational performance. organizational culture had a positive significant influence on human capital, structural capital and relational capital. this indicated that the culture established in those companies had been capable of improving the quality of human capital, thus their employees' professional expertise and work experience had been as expected by the companies, where these companies improved their employees’ expertise through training and providing spaces for them to innovate creatively. in addition, the established organizational culture could support the employees as well in producing an optimal intellectual performance and building a harmonious relationship with the company’s business partners. this research finding was consistent with the research conducted by rumanti et al. (2015) who found that organizational culture had a positive significant influence on intellectual capital and could drive the company’s intellectual capital better. organizational culture had a positive significant influence on organizational performance. this indicated that the organizational culture in the companies had successfully driven the employees to improve organizational performance. this research finding was consistent with the research conducted by kim jean lee and yu (2004) who found that strengthening organizational culture would improve organizational performance. human capital had a positive significant influence on organizational performance. this indicated that suitable work experience, excellent professional skills, training, and being innovative and creative could improve organizational performance. human resources that a company owned improved its performance from one period to another. structural capital and relational capital had a positive, yet insignificant influence on organizational performance. this was because the structural capital represented by such indicators as efficient sop, responsiveness, easy access to information, supportive sop for innovation, convenient work culture, investment in new market development and fair work environment could improve company’s performance better. the relational capital which was represented by such indicators as in-depth communication, interaction with stakeholders, long-term relationship building with customers, having many excellent customers and having a good and stable relationship with partners had not been capable of improving the organizational performance better from one period to another. this research finding was consistent with the research conducted by wang et al. (2014) who found that human capital had a positive significant influence on organizational performance. the result was different in terms of the influence of structural capital and relational capital which, in this research, was found to have a positive yet insignificant influence. irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 280 knowledge sharing coupled with good human capital will drive the company’s performance better even further. this was because having it that way the existing knowledge sharing in the companies would be well-organized and could be controlled well in order to support optimal performance. this research finding was consistent with the research conducted by wang et al. (2014) who found that the influence of knowledge sharing on organizational performance was partially mediated by intellectual capital. in this research, the influence of knowledge sharing on organizational performance was only mediated by human capital. an organizational culture which was coupled with a good intellectual capital failed to make the company’s performance better. this was possibly due to the fact that the organizational culture in those companies ran better than the management of intellectual capital done by the company. additionally, according to resources based theory, organizational culture and intellectual capital were the unique, hard-to-imitate resources, both of which created competitive advantage and values for companies. the research result also showed that the top management played a more dominant role in managing their organizational culture than in managing their intellectual capital. for that reason, the influence of organizational culture on organizational performance could not be mediated yet by intellectual capital, since ic was still not utilized optimally by the management as compared to the organizational culture. conclusion this research presented empirical evidence on the influence of knowledge sharing and organizational culture on organizational performance which was mediated by intellectual capital. the influence of knowledge sharing on organizational performance was partially mediated by intellectual capital, which was only mediated by human capital. this indicated that if knowledge sharing was coupled with a good human capital, it would improve the company’s performance better even further. meanwhile, the influence of organizational culture on organizational performance was not mediated by intellectual capital. this indicated that if the organizational culture was coupled with a good intellectual capital, it would still fail to make the company’s performance better. this was possibly due to the fact that the organizational culture in those companies had run better than the management of intellectual capital made by the companies. based on the results of the research, the implication of this research was that the company’s top management should optimize further the intellectual capital in managing knowledge sharing to allow a better performance of their organization. in addition, it was expected that organizational culture and intellectual capital could be combined to allow them to share the same roles in promoting organizational performance. the limitation of this research was that the industries serving as the research object were not distinguished based on their product sectors, such as food and beverages, automotive, fashion and technology. furthermore, this research only tested knowledge sharing which was actually a part of the knowledge management process. therefore, irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 281 further research could add another variable such as environmental uncertainty, other knowledge management processes such as knowledge creation. references afthanorhan, w. (2013). a comparison of partial least square structural equation modeling (pls-sem) and covariance based structural equation modeling (cb-sem) for confirmatory factor analysis. international journal of engineering science and innovative technology, 2(5), 198-205. alavi, m., & leidner, d. e. (2001). review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. mis quarterly, (25)1, 107-136. https://doi.org/10.2307/3250961 astuti, p. d. (2011). trust dan kultur organisasi sebagai penggerak intellectual capital terhadap kinerja organisasi. jurnal siasat bisnis, 15(2). https://doi.org/10.20885/jsb.vol15.iss2.art8 bangun, w. (2008). budaya organisasi: dampaknya pada peningkatan daya saing perusahaan. jurnal manajemen maranatha, 8(1), 38-49. barney, j. (1991). firm resources and sustained 99mpetitive advantage', journal of management, 17, 99-120. baney, jb (2001). is the resource-based" view ause perspective forstrategic management research) yes', academy of management review, 26(1), 41-56. https://doi.org/10.1177/014920639101700108 baron, r. m., & kenny, d. a. (1986). the moderator–mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. journal of personality and social psychology, 51(6), 1173. https://doi.org/10.1037/00223514.51.6.1173 bock, g. w., & kim, y.-g. (2002). breaking the myths of rewards: an exploratory study of attitudes about knowledge sharing. information resources management journal (irmj), 15(2), 14-21. https://doi.org/10.4018/irmj.2002040102 chaterina, m. t., & intan, r. (2012). analisis pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional dalam meningkatkan kinerja karyawan (studi pada pt. sido muncul kaligawe semarang). jurnal bisnis dan ekonomi, 19(2). dalkir, k. (2013). knowledge management in theory and practice: routledge. darudiato, s., & setiawan, k. (2013). knowledge management: konsep dan metodologi. ultima infosys: jurnal ilmu sistem informasi, 4(1), 11-17. https://doi.org/10.31937/si.v4i1.237 dunamis. (2013). succesful implementation of km in indonesia (t. d. publishing ed.). jakarta: pt. dunamis intra sarana. ghozali, i. (2008). structural equation modeling: metode alternatif dengan partial least square (pls): badan penerbit universitas diponegoro. indonesia, i. a. (2014). standar akuntansi keuangan per efektif 1 januari 2015. kim jean lee, s., & yu, k. (2004). corporate culture and organizational performance. journal of managerial psychology, 19(4), 340-359. https://doi.org/10.1108/02683940410537927 lewis, j. r. (1993). multipoint scales: mean and median differences and observed significance levels. international journal of human‐computer interaction, 5(4), 383-392. https://doi.org/10.1080/10447319309526075 lopes-costa, j. a., & munoz-canavate, a. (2015). relational capital and organizational performance in the portuguese hotel sector (nuts ii lisbon). procedia economics and finance, 26, 64-71. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00839-4 moeheriono. (2012). pengukuran kinerja berbasis kompetensi. jakarta: raja grafindo persada. https://doi.org/10.2307/3250961 https://doi.org/10.20885/jsb.vol15.iss2.art8 https://doi.org/10.1177/014920639101700108 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.4018/irmj.2002040102 https://doi.org/10.31937/si.v4i1.237 https://doi.org/10.1108/02683940410537927 https://doi.org/10.1080/10447319309526075 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00839-4 irawan, bastian, & hanifah knowledge sharing, organizational culture, intellectual capital, and organization performance journal of accounting and investment, 2019 | 282 ngah, r., & ibrahim, a. r. (2010). the effect of knowledge sharing on organizational performance in small and medium enterprises. ngari, j. m. k., & kagiri, a. (2013). structural capital and business performance of pharmaceutical firms in kenya. ray, t., & little, s. e. (2001). managing knowledge: an essential reader: sage publications, inc. riahi-belkaoui, a. (2003). intellectual capital and firm performance of us multinational firms: a study of the resource-based and stakeholder views. journal of intellectual capital, 4(2), 215-226. https://doi.org/10.1108/14691930310472839 robbins, s. p., & judge, t. a. (2008). perilaku organisasi (organizational behavior). jakarta: salemba empat. rumanti, a. a., hidayat, t. p., & yordy. (2015). analysis of influence organizational culture toward intellectual capital. international journal of knowledge engineering, 1(3), 204-208. https://doi.org/10.18178/ijke.2015.1.3.035 sadri, g., & lees, b. (2001). developing corporate culture as a competitive advantage. journal of management development, 20(10), 853-859. https://doi.org/10.1108/02621710110410851 seleim, a. a., & khalil, o. e. (2011). understanding the knowledge management-intellectual capital relationship: a two-way analysis. journal of intellectual capital, 12(4), 586-614. https://doi.org/10.1108/14691931111181742 sharabati, a.-a. a., naji jawad, s., & bontis, n. (2010). intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of jordan. management decision, 48(1), 105131. https://doi.org/10.1108/00251741011014481 sudarno, s., & yulia, n. (2012). intellectual capital: pendefinisian, pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan. jurnal akuntansi universitas jember, 10(2). https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1256 suhardjanto, d., & wardhani, m. (2010). praktik intellectual capital disclosure perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi dan auditing indonesia (jaai), 14(1), 71-85. teece, d. j. (2000). managing intellectual capital: organizational, strategic, and policy dimensions: oup oxford. teh, p.-l., & sun, h. (2012). knowledge sharing, job attitudes and organisational citizenship behaviour. industrial management & data systems, 112(1), 64-82. https://doi.org/10.1108/02635571211193644 topor, d. r., keane, s. p., shelton, t. l., & calkins, s. d. (2010). parent involvement and student academic performance: a multiple mediational analysis. journal of prevention & intervention in the community, 38(3), 183-197. https://doi.org/10.1080/10852352.2010.486297 ulum, i. (2017). intellectual capital: model pengukuran, framework pengungkapan& kinerja organisasi: umm press. van den hooff, b., & de ridder, j. a. (2004). knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and cmc use on knowledge sharing. journal of knowledge management, 8(6), 117-130. https://doi.org/10.1108/13673270410567675 wang, z., wang, n., & liang, h. (2014). knowledge sharing, intellectual capital and firm performance. management decision, 52(2), 230-258. https://doi.org/10.1108/md-022013-0064 wickramasinghe, v., & widyaratne, r. (2012). effects of interpersonal trust, team leader support, rewards, and knowledge sharing mechanisms on knowledge sharing in project teams. vine, 42(2), 214-236. https://doi.org/10.1108/03055721211227255 https://doi.org/10.1108/14691930310472839 https://doi.org/10.18178/ijke.2015.1.3.035 https://doi.org/10.1108/02621710110410851 https://doi.org/10.1108/14691931111181742 https://doi.org/10.1108/00251741011014481 https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1256 https://doi.org/10.1108/02635571211193644 https://doi.org/10.1080/10852352.2010.486297 https://doi.org/10.1108/13673270410567675 https://doi.org/10.1108/md-02-2013-0064 https://doi.org/10.1108/md-02-2013-0064 https://doi.org/10.1108/03055721211227255 bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 1, hal: 46-57, januari 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 studi tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor akuntan publik dalam melakukan merjer tjiptohadi sawarjuwana1 & triana mayasari*2 1universitas airlangga 2kap haryono, adi dan agus *trianams@yahoo.com abstract a merger is considered to be one of powerful business strategies that provides several benefits. among others are an accumulated capital, a synergic management, a wide market, and become a bigger company. in accounting firm realm, a service industry, merger promeses the fundamental human capital, indeed, the accumulated profesional skills, knowledge and abilities. however, not much accounting firms take this promising strategic. it is a research that delves to uncover the rational beyond the reasons why they are reluctant to take that excellent chance. by conducting an indepth interview method, this research interviewed some accounting firms, particularly those who take that opportunity, who are in progress, who do not. this method enables the researcher to have a very comprehensive understanding about the various reasons underlying merger. 32 managing partners or partners of some accounting firms took part this research. they run their business in jakarta, yogyakarta and surabaya. the research comes to conclude that the main hurdle of doing merger is a curtural problem. the other difficulties are the starting point of a merger, the basic to determine their assets and clients, and worry about the melting process. however, these rational are being ignored by those who have done the merger. they contend that those obstacles will naturaly be overcome by the time keywords: accounting firm, strategic merger, indepth interview, cultural problem. pendahuluan menghadapi persaingan yang semakin ketat di era pasar bebas, perusahaanperusahaan dituntut untuk memiliki manajemen yang kuat dan profesional agar dapat survive dan berkembang. hal ini menyebabkan perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. salah satu usaha yang dapat ditempuh perusahaan untuk menjadi besar dan kuat adalah dengan melakukan ekspansi, dengan cara merger. dampaknya, perusahaan menjadi besar, baik kemampuan untuk lebih ekonomis, penguasaan asset, pasar maupun potensi bisnisnya. skala bisnis dan jaringan yang menyebar menyebabkan perusahaan akan lebih mudah untuk menguasai pasar. banyak perusahaan mengambil strategi tersebut, sebagai contoh gerakan merger antar bank seperti bank mandiri, bank permata dan banyak lagi. hal yang sama terjadi pula di kantor akuntan publik (kap), diantaranya adalah merger antara kap prasetio dengan kap sarwoko dan sandjaja. selain sebagai strategi bisnis, kecenderungan merger juga didorong oleh adanya surat keputusan mentri kep.men.keu. tjiptohadi sawarjuwana & triana mayasari 47 dari 57 nomor 423/kmk.06/2002 serta perubahannya yakni kep.men.keu. nomor 359/ kmk.06/2002 tentang jasa akuntan publik. surat keputusan tersebut mengatur pembatasan masa audit. kap boleh mengaudit perusahaan paling lama 5 (lima) tahun. pada masa tersebut, signing partner maksimum hanya boleh 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, setelah itu signing partner harus diganti oleh rekan lainnya. melalui merger yang dilakukan, maka kap dapat mempertahankan kliennya sampai setidaktidaknya lima tahun. selain sebagai strategi, bagi kap sendiri merger menghasilkan berbagai manfaat. selain skala bisnis yang telah disebutkan diatas, merger kap menghasilkan akumulasi keahlian, financial audit, management audit, perpajakan serta keahlian lainnya. dampak positifnya, kap dapat menawarkan berbagai pelayanan. tentunya banyak manfaat yang dapat diambil sehubungan dengan dilakukannya merger tersebut. manfaat yang menonjol dalam merger adalah mencapai skala ekonomi yang lebih besar, mengefisienkan struktur biaya, memperbesar pangsa pasar serta mencapai diferensiasi produk yang lebih jelas (faizal, 2002). jadi, merger dilakukan umumnya untuk berbagai rencana besar di kemudian hari. jika ditinjau dari besarnya manfaat merger, seharusnya banyak kap yang melakukannya. namun yang terjadi justru tidak terlalu banyak kap yang melakukannya. hal ini mungkin disebabkan proses merger banyak menghadapi kendala. mempertimbangkan besarnya potensi dan manfaat yang akan didapatkan sehubungan dilakukannya merger, kenyataannya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan situasi saat ini. masih sedikit jumlah kap yang memanfaatkan potensi sinergi. seharusnya banyak yang mengambil kesempatan tersebut. tapi justru kap tidak banyak yang melakukannya. penelitian ini merupakan upaya yang mengupas berbagai kendala yang menyebabkan mengapa tidak banyak kap memanfaatkan strategi merger. hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara rinci alasan yang mendasar bagi kap yang tidak tertarik merger atau yang akan merger, atau mereka yang telah melakukannya. pemahaman demikian sangat diperlukan, karena sejauh ini belum ada pengetahuan yang menjelaskan secara mendasar hambatan atau kendala merger dari “kacamata” pelaku (kap). sehingga dapat diperoleh pedoman umum bagi mereka yang ingin melakukan merger tersebut. selain itu pengetahuan demikian akan sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. tinjauan literatur dan fokus penelitian merger: alasan , manfaat dan kendala merger dapat diartikan sebagai penggabungan usaha dengan cara suatu perusahaan mengambil alih satu atau lebih perusahaan lainnya. setelah merger, perusahaan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi, sedangkan perusahaan yang mengambil alih tetap berdiri secara hukum sebagai satu badan usaha dan melanjutkan kegiatan perusahaan yang diambil alih (beams et. al., 2000:3). kam (1990:358) mendefinisikan merger sebagai: “ … when one or more entities are absorbed by another that continuous as the sole survivor, the other absorbed firms surrender their legal identities and become a part of the survivor”. definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam merger, perusahaan yang mengambil alih suatu perusahaan dengan sendirinya juga mengambil alih semua aktiva dan kewajiban perusahaan tersebut. hitt et al. (1996:214) mengatakan bahwa merger merupakan suatu transaksi dimana terdapat persetujuan antara dua perusahaan untuk menggabungkan kegiatan operasionalnya pada suatu dasar yang sama karena mereka sama-sama memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda sehingga jika digabungkan akan menghasilkan perusahaan yang lebih kuat dalam tujuan yang lebih kompetitif. studi tentang kendala-kendala yang dihadapi... 48 dari 57 gaughan (2002:7) membagi tipe atau pola merger menjadi tiga, yaitu: horizontal merger, vertical merger dan conglomerate merger. menurut pengalaman yang dialami perusahaan, tipe merger yang paling sukses dilaksanakan yaitu tipe horizontal merger, karena dapat dilihat dari peningkatan nilai market share (gaughan, 2002: 111). banyak hal yang mendasari suatu perusahaan untuk mengambil keputusan merger. alasan utama suatu perusahaan melakukan merger adalah ekspansi, hal ini didukung oleh gaughan (2002:8). hal ini menjadi jelas bahwa perusahaan dalam melakukan merger, ingin mengembangkan dan melebarkan usahanya ke berbagai bidang bisnis dan ke berbagai lokasi, sehingga dapat lebih menguasai pasar. alasan lain yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan merger yakni agar perusahaan mendapatkan suatu sinergi. hal ini dikemukakan oleh brigham dan gapenski (1996:826) bahwa alasan utama perusahaan melakukan merger adalah untuk memperoleh manfaat sinergi sebagai akibat dari penggabungan dua atau lebih perusahaan. keuntungan yang didapat dari sinergi yakni perusahaan dapat berkembang dari berbagai macam sumber daya yang berasal dari kedua perusahaan tersebut. kap yang melakukan merger juga memiliki alasan tersendiri, yakni: merupakan langkah awal dalam kompetisi antar kap, merupakan faktor dari klien, yang mana akan mempengaruhi fee auditor, dan memenuhi kebutuhan akan modal yang lebih banyak untuk melengkapi sistem komputerisasi. hal lainnya yakni untuk meningkatkan spesialisasi auditor dan peluang yang ditawarkan oleh perusahaan hasil merger semakin besar (minyard dan tabor, 1991). ini disebabkan dengan mengkombinasikan beberapa kap diharapkan memiliki perkembangan spesialisasi yang dapat meningkatkan kemampuan kap tersebut. hal ini juga dikatakan oleh wootton et al. (1994) bahwa kap juga melakukan merger dengan alasan pertumbuhan (growth) perusahaan itu sendiri. meskipun kadang hanya merupakan fenomena, merger antar kap telah memainkan peranan penting dalam membuat apa yang sekarang dikenal sebagai kap big six. contohnya ernst dan young atau kpmg peat marwick, merupakan hasil dari sekian banyak merger yang sangat sukses. kesuksesan suatu merger dapat menjadi salah satu jalan untuk membuat perusahaan menjadi kuat dan besar, menciptakan staf yang kompetibel, dan menjadi perusahaan profesional yang dominan. manfaat yang menonjol dalam merger adalah mencapai skala ekonomi yang lebih besar, mengefisienkan struktur biaya, memperbesar pangsa pasar serta mencapai diferensiasi produk yang lebih jelas (faizal, 2002). jadi, merger dilakukan umumnya untuk berbagai rencana besar di kemudian hari. rachmawati dan tandelilin (2001) juga mengemukakan bahwa perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi akan memperoleh keuntungan berupa penghematan pajak, memperluas cakupan pemasaran melalui pemanfaatan kekuatan pasar yang belum terealisasi, pencapaian skala ekonomis, dan manfaat pengurangan tingkat persaingan antar perusahaan sejenis dalam memperoleh bahan baku. pada kap, merger ini memberikan efek yang signifikan pengaruhnya di australia, menciptakan perusahaan akuntan publik yang sangat besar dengan pendapatan lebih dari $700 miliar dan lebih dari 5.200 partner dan staf (pwc website), (thavapalan et al., 2002). hasil penelitian dari choi dan zeghal (1999) menyebutkan bahwa hasil merger dapat meningkatkan revenue. hal ini dapat dilihat pada data-data berikut antara lain: antara thorne dengan kpmg yakni clarkson gordon, merger yang dihasilkan membuat mereka sebagai organisasi auditor terbesar dengan hasil total revenues cad 533 million dibandingkan dengan secondlargest firm yakni deloitte, ross dan tohmatsu. merger antara arthur young affiliate dengan c. jespersen dari kpmg affiliate, dan dengan ernst dan whinney di denmark menghasilkan perusahaan merger tjiptohadi sawarjuwana & triana mayasari 49 dari 57 yang besar dengan total revenues dkk 583 million pada tahun 1990. pada negara german, treuverkehr, touche ross affiliate merger dengan kpmg german, deutsche treuhand gesellschaft, menghasilkan sejumlah dem 839 million melebihi coopers dan lybrand, perusahaan terbesar kedua. swedia, tahun 1986, ohrlings, coopers dan lybrand affiliate ketika melakukan merger dengan kpmg affiliate, ohrlings, menjadi perusahaan yang besar dengan total fees sek 1,258 million. u.k., delloitte haskins dan sells, perusahaan terbesar keempat, merger dengan touche ross menghasilkan perusahaan yang besar dengan total fees gbp 577 million. sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya merger antar kap menyebabkan kenaikan revenue yang signifikan pada masing-masing perusahaan hasil merger tersebut. selain itu sullivan (2002) mengatakan bahwa merger yang dilakukan oleh big eight akan memperkecil kompetisi. hal ini dapat dilihat pada fakta yang menyebutkan bahwa auditor yang mengalami perubahan posisi dapat memiliki penawaran yang istimewa. akibat dari adanya perubahan ini, akan dapat memperkecil kompetisi antar kap serta hasil merger tersebut lebih sukses dalam mendapatkan jumlah klien yang lebih besar. manfaat lain yang diperoleh menurut sullivan yakni: dapat menghasilkan harga yang lebih tinggi, menciptakan efisiensi serta meningkatkan kesejahteraan konsumen. selain alasan dan manfaat, terdapat berbagai kendala dalam melakukan merger. pada situasi tertentu, ketidaksempurnaan proses pengambilan keputusan dapat mengurangi kemungkinan keberhasilan suatu merger. sehingga berbagai riset dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan merger. perusahaan akuntan dan konsultan terkemuka dunia, coopers dan lybrand (1993) dalam sudarsanam (1995: 265), meneliti sejumlah merger dari akhir tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 dengan mewawancarai eksekutif senior di 100 perusahaan terkemuka di inggris. hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (angka dalam kurun adalah persentase manajer yang memberikan jawaban terhadap faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan). tabel 1 penyebab kegagalan dan keberhasilan merger dan akuisisi penyebab kegagalan (%) penyebab keberhasilan (%) sikap manajemen perusahaan target dan perbedaan budaya (85) perencanaan integrasi pasca-merger dan akuisisi yang mendetail dan kecepatan implementasi (76) tidak adanya perencanaan integrasi pasca-merger dan akuisisi (80) kejelasan tujuan merger dan akuisisi (76) kurangnya pengetahuan mengenai industri atau perusahaan target (45) kesesuaian budaya (59) buruknya manajemen perusahaan target (45) tingkat kerjasama yang tinggi dari manajemen perusahaan target (47) tidak adanya pengalaman akuisisi (30) pengetahuan mengenai perusahaan target dan industrinya (41) catatan: angka dalam kurung menunjukkan prosentase responden yang mendukung alasan ini. sumber: sudarsanam, s.p., 1995 “the essence of mergers and acquisitions”, prentice halleurope, first edition, pp. 265. kegagalan merger ini juga dapat disebabkan oleh lemahnya strategi perusahaan, ketidaksesuaian integrasi dan komunikasi yang kurang baik (sudarsanam, 1995:267). studi tentang kendala-kendala yang dihadapi... 50 dari 57 penelitian terdahulu beberapa peneliti melakukan studi yang secara khusus menyelidiki tentang merger yang terjadi pada kantor akuntan publik, diantaranya: studi oleh sullivan (2002), studi ini menguji merger dua kap big eight tahun 1989. studi ini menjelaskan bagaimana suatu merger mempengaruhi peluang perusahaan yang merger dalam memenangkan service audit dengan menggunakan empat teori merger yang berbeda. hasilnya dengan mengkombinasikan assets dari empat perusahaan, perusahaan yang merger lebih sukses bersaing untuk mendapatkan klien yang lebih luas. kemudian studi oleh thavapalan, moroney dan simnett (2002), studi ini menguji dampak dari mergernya pricewaterhousecoopers (pwc) terhadap struktur dan situasi kompetisi pada audit dan assurance services market di australia. hasilnya ketika menggunakan pendekatan konsentrasi, yakni herfindahl index, ditemukan bahwa merger yang dilakukan tidak terlalu berpengaruh terhadap situasi kompetisi. meskipun demikian merger ini memberikan efek yang signifikan pengaruhnya di australia, menciptakan perusahaan akuntan publik yang sangat besar dengan pendapatan lebih dari $700 miliar dan lebih dari 5.200 partner dan staff (pwc website). selanjutnya studi jere r. francis, donald j. stokes dan don anderson (1999), yakni harga saham dari big six berdasarkan pada kumpulan data nasional telah digunakan pada riset terdahulu untuk melihat keadaan pasar dan industrinya, dan melihat perbedaan antara kantor akuntan big six dari yang lainnya. hasilnya menunjukkan bahwa merger secara signifikan tidak meningkatkan konsentrasi big six pada level nasional, tetapi hasilnya menunjukkan peningkatan secara signifikan pada market leader’s share dari 14,6 % pada tahun 1988 menjadi 18,3 % pada tahun 1990. kemudian studi mun soo choi dan daniel zeghal (1999), dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh merger kap terhadap persaingan pasar dalam hal ini jasa akuntansi di canada, denmark, france, germany, italy, netherland, sweden, switzerland, uk dan us. hasil dari analisis regresi, mengindikasikan bahwa di beberapa negara di eropa seperti france, germany, netherland, dan uk, ketika kinerja perusahaan besar dan kecil dibandingkan, perusahaan besar setelah merger memiliki kondisi yang lebih baik sehingga lebih memungkinkan indikasinya mengurangi persaingan. kemudian studi charles w. wootton, stanley d. tonge, dan carel m. wolk (1994), dimana penelitian ini menguji masalah-masalah yang timbul karena kedua merger dari kap big eight. hasilnya menunjukkan bahwa merger yang dihasilkan meningkatkan konsentrasi rasio, baik itu diukur oleh sejumlah kap, pendapatan klien, atau audit fee, pada tingkat perusahaan keempat, enam, dan delapan. merger membentuk lebih banyak kompetisi pada perusahaan big six. metode penelitian penelitian ini menggunakan dua metodologi penelitian, antara lain: pertama, metode focus group, yaitu suatu diskusi yang terdiri dari enam hingga dua belas orang dalam sebuah forum dipimpin oleh moderator (peneliti), dimana moderator harus berperan sebagai sosok yang objektif dalam membahas masalah yang diinginkan. focus group ini merupakan cara yang paling tepat untuk mempelajari pandangan dan opini, menggali ide-ide kompleks dan untuk menggeneralisasi suatu pokok bahasan. seperti yang dilakukan oleh gaskill (2001) yang menggunakan metodologi penelitian focus group dalam penelitiannya mengungkapkan perkembangan hubungan pada perusahaan kecil/retail. metodologi penelitian ini sangat tepat digunakan pada penelitian gaskill (2001) karena peneliti ingin meneliti besarnya kemungkinan tingkat perkembangan dan kegunaan dimensi dari pertumbuhan hubungan, tjiptohadi sawarjuwana & triana mayasari 51 dari 57 dengan cara partisipan diharapkan untuk memberikan masukan kepada peneliti. penggunaan metode ini dianggap paling efektif untuk menggali informasi dan memahami permasalahan. oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti juga memakai metodologi focus group, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara mendalam dan memahami berbagai kendala yang dihadapi oleh kap dalam melakukan merger. responden dalam hal ini diharapkan berperan aktif untuk mengungkapkan pendapat dan pengalaman mereka sehingga diperoleh jawaban yang akan mendukung penelitian ini. metode kedua yakni metode wawancara, merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap responden. melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan secara teliti informasi yang diinginkan. wawancara juga digunakan untuk melengkapi atau menutupi kekurangan yang ada pada focus group yaitu adanya perasaan enggan untuk mengutarakan sesuatu disebabkan banyaknya orang yang hadir dalam focus group tersebut, sehingga informasi yang dikemukakan menjadi bias, namun tidak mengurangi hasil. wawancara juga digunakan jika responden tidak bisa hadir di saat yang telah disepakati. kriteria dan alasan memilih responden/ informan untuk memperoleh informasi mengenai alasan dan kendala kap dalam melakukan merger maka dalam penelitian ini ditetapkan auditor sebagai responden dengan kriteria sebagai berikut: pertama, auditor tersebut merupakan pemilik atau partner kap yang belum melakukan merger, agar dapat diketahui apa yang menjadi bahan pertimbangan dan keberatan mereka sehingga belum melakukan merger. kedua, auditor tersebut merupakan pemilik atau partner kap yang telah melakukan merger, agar dapat diketahui mengapa mereka melakukan merger dan bagaimana cara mereka untuk mengatasi segala kendala yang timbul. ketiga, pihak di dalam kap yang mempunyai posisi dalam pengambilan keputusan strategi. persiapan pengumpulan responden persiapan pengumpulan responden yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, pengumpulan responden dimulai dengan melihat daftar directory kantor akuntan publik dari tahun 1999 – 2004 yang terdapat di kantor ikatan akuntan indonesia (iai) di surabaya dan yang terdapat pada ketua iai kompartemen daerah indonesia timur yakni ibu lea buntaran, untuk mengidentifikasi kantor akuntan publik (kap) mana yang sudah melakukan merger dan yang belum melakukan merger. kemudian data responden ini diketik lagi dan dikelompokkan menjadi dua bagian, bagian yang sudah melakukan merger dan yang belum melakukan merger selama jangka waktu 5 tahun yakni tahun 1999 – 2004. kemudian dilakukan pencarian data responden tambahan dengan bertanya kepada ibu lea buntaran apakah terdapat kap lain yang telah melakukan merger tapi belum terdapat di dalam buku directory kantor akuntan publik, dan beliau membantu dengan melihat website iai dari internet, serta dari buletin iai. berdasarkan hasil pengelompokan responden yang telah melakukan merger maka temuan di lapangan menyebutkan bahwa terdapat kap lain yang sedang dalam proses melakukan merger tetapi tidak terdapat pada klasifikasi yang telah dibuat oleh peneliti. maka peneliti membuat suatu tabel untuk mengklasifikasikan responden tersebut. proses pengumpulan data langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yakni: pertama, mengumpulkan data mengenai kap mana saja yang telah melakukan merger, yang sedang dalam proses dan yang belum melakukan merger, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. data ini sebagai dasar analisis awal dari penelitian ini. kedua, mengumpulkan data studi tentang kendala-kendala yang dihadapi... 52 dari 57 secara eksternal mengenai apa saja kebutuhan dalam melakukan penelitian dengan cara melakukan pengelompokan kap yang telah melakukan merger dan yang belum melakukan merger; kemudian menemui ibu lea buntaran selaku ketua kompartemen daerah (komda) koordinator indonesia timur untuk bertanya kapan diadakannya pendidikan profesi berkelanjutan (ppl) dan minta kesempatan waktunya untuk diadakan focus group pada saat sebelum acara, atau pada saat coffee break atau pada saat istirahat makan siang atau setelah selesai acara. serta diumumkan diawal acara bahwa akan dilaksanakan focus group, maka beberapa peserta diharapkan dapat berkumpul. hal ini dilakukan karena tidak mungkin dilakukan sendiri, selain itu hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan data dengan cara menggunakan acara seminar untuk bertemu dengan para rekanan atau pemilik kap. kemudian ketiga, melaksanakan focus group dan wawancara. focus group dilakukan dengan topik yang akan dibahas adalah tentang merger kap. para peserta focus group diminta memberikan tanggapan dan masukan tentang alasan, manfaat dan kendala dalam hal merger kap. peneliti dibantu dengan tim/asisten yang bertugas untuk mencatat atau mengingatkan peneliti akan hal-hal yang akan ditanyakan atau yang perlu diperjelas. wawancara dilakukan kepada mereka yang dapat dihubungi secara individu serta kepada yang sulit untuk datang ke acara ppl disebabkan kesibukannya. wawancara dilakukan juga jika metodologi focus group kurang memberikan hasil yang optimal. semua hasil pembicaraan dalam focus group direkam dengan menggunakan tape recorder. setelah pelaksanaan focus group selesai, hasil rekaman didengar kembali dan dicatat runtut sesuai jalannya proses focus group dan dibentuk menjadi naskah. naskah-naskah hasil dari focus group dibaca kembali dan dievaluasi serta dikaitkan dengan catatan-catatan khusus kejadian yang dilakukan oleh tim peneliti pada waktu proses focus group. kemudian naskahnaskah dan catatan-catatan khusus diringkas dan dikelompokkan berdasarkan komentar dan pendapat yang diajukan oleh para peserta. demikian pula dengan hasil wawancara, dengan proses yang relatif sama dengan focus group, hasil rekaman wawancara akan didengar kembali, dicatat berurutan, diseleksi hal-hal yang kurang relevan, kemudian dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang ditanyakan, sehingga akan memperjelas dan memudahkan dalam melakukan analisis. jawaban, baik yang berasal dari focus group maupun wawancara, akan dikelompokkan berdasarkan kelompok informan, yakni kelompok yang telah melakukan merger, dalam proses merger dan yang belum melakukan merger. tenik analisis setelah melakukan focus group, data yang telah direkam kemudian didengarkan untuk ditulis. kemudian focus group dikelompokkan berdasarkan: pertama, persepsi mengenai: alasan atas dilakukannya merger, dalam proses merger dan tidak dilakukannya merger; manfaat atas dilakukannya merger, dalam proses merger dan tidak dilakukannya merger; kendala atas dilakukannya merger, dalam proses merger dan tidak dilakukannya merger. kedua, rumusan masalah yang akan dibuat yakni: bagaimana tanggapan saudara mengenai merger kap? alasan-alasan saudara apa saja dengan melakukan merger kap? alasan-alasan saudara dengan tidak melakukan merger kap? manfaat apa saja yang saudara peroleh dengan dilakukannya merger? kendala-kendala apa yang telah saudara hadapi dengan melakukan merger kap? bagaimana cara saudara dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? tehnik interpretasi setelah data dikelompokkan lalu dianalisa mengenai; pertama, alasan dilakukannya merger dan apa saja yang menjadi pertimbangan suatu kap memutuskan untuk tidak melakukan merger dan melakukan merger. kedua, manfaat apa saja tjiptohadi sawarjuwana & triana mayasari 53 dari 57 yang diperoleh dari merger yang dilakukan. ketiga, kendala apa saja yang dihadapi oleh kap yang melakukan merger, apakah dapat diatasi yang kemungkin juga dihadapi oleh kap yang tidak melakukan merger. lalu jika sudah mengetahui apa yang dihadapi oleh kap, maka kembali lagi ke topik semula dan ke preposisi awal, serta dibandingkan dengan teori yang telah ada sebelumnya mengenai alasan, manfaat dan kendala kap dalam melakukan merger (pattern matching). hasil dan pembahasan proses penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data (moleong, 2004: 127). pentahapan ini dipilih penulis karena dipandang praktis dan mudah dipahami. pada tahapan yang pertama yakni tahap pralapangan, telah dikerjakan dan dijelaskan seperti pada metodologi penelitian. setelah selesai dilakukannya tahapan pertama, maka penelitian memasuki tahapan kedua yakni tahap pekerjaan lapangan. pada tahapan ini penelitian mulai ditangani secara rinci untuk mendapatkan kedalaman tentang objek yang akan diteliti. agar diperoleh gambaran yang menyeluruh, pertanyaan dan diskusi yang dilakukan berpedoman pada struktur pertanyaan yang telah ditetapkan. penelitian dalam hal ini dilakukan dengan wawancara langsung (indepth interview). hal ini dilakukan karena sulit dilakukannya focus group, jika dilakukan disela-sela pelatihan, dan jika dilakukan pada waktu khusus, responden hampir tidak mempunyai waktu yang sama, disamping itu juga biaya yang akan dikeluarkan akan sangat besar. selain itu metode ini peneliti lakukan karena jika penelitian dilakukan dengan metode indepth interview, maka akan diperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih mendalam mengenai topik penelitian karena informasi yang diperoleh akan lebih lengkap dan mendalam dan suasana akan tercipta lebih santai. hal ini menyebabkan responden akan lebih terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. oleh karena itu peneliti mengambil inisiatif untuk melakukan indepth interview, yakni mendatangi mereka satu persatu didalam acara-acara khusus tersebut. penelitian pertama, peneliti mendatangi acara pendidikan profesi berkelanjutan (ppl) yang diadakan pada tanggal 29 november 2004 yang dimulai pada pukul 08.00 wib bertempat di perpustakaan universitas surabaya (ubaya) lantai 5, dengan pembicara jusuf wibisana, ketua sak iai dan tia aditya sebagai ketua umum iai. kemudian penelitian kedua juga pada saat acara ppl yang diadakan pada tanggal 4 desember 2004 yang dimulai pada pukul 08.00 wib bertempat di ruang seminar gedung pasca sarjana universitas pembangunan nasional (upn) “veteran” surabaya. kemudian pada penelitian ketiga, penelitian diadakan pada saat konvensi nasional akuntan (kna) 2004 yang diadakan pada tanggal 13-15 desember 2004 bertempat di yogyakarta. tahapan ketiga yang dilakukan yakni analisis dan interpretasi data. pada tahapan ini hal yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengelompokan data responden berdasarkan kap yang tidak melakukan merger, kap yang sedang dalam proses merger dan kap yang telah melakukan merger. analisis data setelah dikelompokkan kemudian data hasil wawancara (indepth interview) tadi dianalisis menggunakan analisis domein. hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni kelompok kap yang tidak merger, yang sedang dalam proses merger, dan yang telah melakukan merger.. kelompok yang tergolong dalam kelompok yang tidak merger itu menekankan bahwa alasan merger itu sulit dilakukan, salah satunya yakni: butuh dana banyak dalam hal pelatihan-pelatihan, seperti yang diungkapkan oleh bapak agus, bahwa: “untuk melakukan merger itu butuh dana banyak, persoalannya itu disitu. perlu studi tentang kendala-kendala yang dihadapi... 54 dari 57 wawasan baru, kebiasaan baru dan itu memang tidak mudah”. jika membentuk suatu kap yang baru, masing-masing partner harus memiliki wawasan yang baru dan lebih luas dalam berbagai hal seperti dalam hal tehnis kantor, marketing dan administrasinya, serta kebiasaan baru yang timbul akibat adanya perbedaan budaya. hal ini sesuai dengan hasil penelitian coopers dan lybrand (1993) dalam sudarsanam (1995: 265) yang menyebutkan bahwa terdapat sejumlah 85% yang mengatakan bahwa adanya sikap manajemen perusahaan target yang tidak sesuai dan adanya perbedaan budaya antar perusahaan menyebabkan merger yang dilakukan tidak berhasil. hal ini yang menyebabkan kap tidak mau melakukan merger. kemudian kendala yang menyebabkan kap tidak melakukan merger, salah satunya mengenai segi profesi, harus menyamakan pemahaman standar kualitas dari pekerjaannya. hal ini disebabkan setiap kantor juga memiliki standar pekerjaan yang berbeda-beda, ditegaskan oleh ibu tia, yakni: “kalau dari segi profesi, mereka harus menyamakan dulu kan, pemahaman mereka mengenai standar, kualitas dari pekerjaannya, yang dilakukan penyamaan dulu kan. jadi dari segi administratif harus disamakan dulu, ke profesiannya juga iya, dalam membuat kertas kerja, kertas kerja kan harus sama. jadi harus ada training untuk menyamakan pembuatan kertas kerja, karena itu akan menjadi satu company. jadi tidak mudah”. pada kelompok yang tergolong sedang dalam proses merger menekankan bahwa alasan dalam melakukan merger, salah satunya adalah untuk bersinergi. hal ini dikemukakan oleh bapak eddy, bahwa: “alasan saya yang utama dalam merger yakni untuk bersinergi, dalam pengertian memperkaya ilmu pengetahuan”. ini sesuai dengan teori brigham dan gapenski (1996: 826) yang berisi bahwa alasan utama perusahaan melakukan merger adalah untuk memperoleh manfaat sinergi sebagai akibat dari penggabungan dua atau lebih perusahaan. manfaat yang diperoleh yakni kedua kantor mendapat manfaat yang sama yakni dari segi kualitas lebih meningkat. kualitas dalam hal ini saling bertukar informasi, bertukar cara melakukan training dan sdm dapat saling membantu. hal ini dikatakan oleh bapak eddy, bahwa: “manfaat yang saya rasakan dari segi kualitas terutama, jadi mungkin ada saling bertukar informasi, bertukar cara melakukan training/pelatihan, itu mungkin yang lebih utama”. hal ini sesuai dengan pendapat dari faizal (2002) dan penelitian rachmawati dan tandelilin (2001) yang menyebutkan bahwa manfaat yang diperoleh dari merger yakni mencapai skala ekonomis yang lebih besar. kemudian dari segi kendala, salah satunya yakni masalah penggajian. hal ini disebabkan standar gaji yang berbeda di tiap kantor, disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai dan letak kotanya, serta manfaat lainnya. ini sesuai dengan hasil faizal (2002) yang menyebutkan bahwa terdapat permasalahan mengenai karyawan yang menyangkut diantaranya masalah perbedaan gaji pada job yang sama. pada kelompok yang telah melakukan merger menekankan bahwa alasan dalam melakukan merger, salah satunya yakni sinergi, dimana dari merger yang dilakukan memberikan kekuatan yang lebih dan dapat saling mengisi. hal ini diungkapkan oleh bapak mustafa, yang mengatakan bahwa: “karena saya mengajak banyak teman untuk merger. dari keinginan saya sudah ada keinginan untuk bersama, dan saya merasa kalau tidak bersama itu tidak solid. misalnya apa bisa sih semua orang ngerti keuangan, perbankan, properti, kemudian ditambah infrastruktur, tambang, apa ada orang yang tau semua itu? gak adakan, karena itu kita perlu partner, sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak bisa kita tangani, hampir sejak kita bersama sejak tahun 1990”. banyak manfaat yang diperoleh oleh kap yang melakukan merger, salah satunya yakni adanya peningkatan pendapatan. hal ini diungkapkan oleh bapak mustofa, yakni “kalau disini omset saya bisa naik di jaman itu jadi 600 juta (tahun 1980), saya merger tjiptohadi sawarjuwana & triana mayasari 55 dari 57 menjadi 1 m, besar ya. merger lain, disini (tahun 1986) merger, menjadi 10 m jadinya. jika dibandingkan sendiri, disini (tahun 1990) bisa mencapai 100 m. kan luar biasa kalau dibandingkan dengan saya sendiri, dan itu tidak ada dalam pikiran teman-teman yang lain, yang sangat berkukuh pada kantor akuntannya sendiri”. hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari choi dan zeghal (1999) yang menyebutkan bahwa hasil dari dilakukannya merger yakni dapat meningkatkan revenue. selain itu terdapat beberapa kendala dalam melakukan merger, salah satunya menentukan starting point, yakni bagaimana awal merger itu dan apa yang harus dilakukan pertama sekali, seperti: masalah assets, client, prospect, serta masalah lainnya. hal ini sesuai dengan hasil penelitian coopers dan lybrand (1993) dalam sudarsanam (1995:265) yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah 45% yang mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai industri atau perusahaan target yang menjadi kendala yang menyebabkan kegagalan suatu merger. penutup menimbang besarnya potensi dan manfaat yang akan didapatkan sehubungan dilakukannya merger, sangat bertolak belakang dengan situasi saat ini dimana masih sedikit jumlah kap yang melakukan merger. seharusnya kap banyak yang mengambil kesempatan tersebut. tapi justru kap tidak banyak yang melakukannya. hal ini mungkin disebabkan banyaknya kendala yang harus dihadapi dalam melakukan merger. hasil penelitian atas masalah yang diajukan menunjukkan bahwa, pada kap yang tidak merger, yang sedang dalam proses merger dan yang telah melakukan merger memiliki kendala yang hampir sama, yakni kendala kultur masing-masing kap. hal ini disebabkan setiap perusahaan apalagi yang sudah cukup lama memiliki kultur yang sudah mendarah daging dan merupakan pembeda dari organisasi lainnya. kemudian kendala lain yang dihadapi oleh kap yang tidak merger yakni mengenai visi yang berbeda, masalah keuangan yakni mengenai gaji karyawan dan pelatihan-pelatihan. kendala lainnya yakni masalah sumber daya manusianya (sdm) dimana karyawan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dan lebih meningkatkan kemampuan pribadi serta masalah dari segi professional dimana mengenai standar dan kualitas pekerjaan lebih diperbaiki dan disesuaikan. semua kendala yang dihadapi oleh kap yang tidak melakukan merger juga dihadapi oleh kap yang dalam proses merger. hanya saja kendala tersebut dicari penyelesaian yang terbaik yang akan memudahkan jalannya proses merger serta kegiatan operasional kap. selain kultur yang berbeda, kendala lain yang dihadapi oleh kap yang telah melakukan merger yaitu: menentukan starting point yakni bagaimana menentukan assets, client dan prospect dari masingmasing kap untuk disatukan. kemudian mengenai melting process yakni bagaimana menentukan struktur gaji, handle client dan struktur pangkat agar dapat diselaraskan. kemudian masalah visi yang berbeda dimana merger memerlukan persamaan visi yang akan menyatukan beberapa organisasi kap menjadi satu dan mengenai masalah pengendalian mutu dari pekerjaan audit yang dilakukan. berbagai kendala yang diungkapkan oleh kap tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan baik. kunci utama penyelesaiannya yakni dengan cara komunikasi. saling bertukar pikiran mengenai hal yang harus dilakukan adalah salah satu media yang diperlukan, sehingga terjadi komunikasi dua arah dengan menghilangkan egoisme, masalah perbedaan agama, suku, politik dan semua hal yang mengganggu jalannya merger. sebagai tambahan, diperlukan prinsip saling percaya, saling menghargai dan semangat kebersamaan dalam menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya. tak kalah penting yaitu komitmen untuk tetap teguh studi tentang kendala-kendala yang dihadapi... 56 dari 57 menjalankannya. ini semua merupakan landasan penting yang harus dibangun untuk lancarnya pembentukan merger. daftar pustaka beams, floyd a., john a. brozovsky, craig d., dan shoulders, 2000, advanced accounting, prentice hall international, inc, seventh edition, new york. brigham, eugene f., dan louis c. gapenski, 1996, intermediate financial management, the dryden press, fifth edition, florida. choi, mun soo dan daniel zéghal, 1999, “the effect of accounting firm mergers on international markets for accounting services”, journal of international accounting, auditing and taxation vol. 8, pp 1–22. faizal, akbar, 2002, “evaluasi merger : beres di atas, bingung di bawah”, swa, no. 24/xviii, 18-28 november, hal. 80-83. francis, jere.r, donald j. stokes dan don anderson, 1999, “city markets as a unit of analysis in audit research and the re-examination of big 6 market shares”, abacus, vol. 35, no. 2, pp. 185 – 206. gaskill, luann, 2001, “a qualitative investigation into developmental relationships for small business apparel retailers: networks, mentors and role models”, the qualitative report, vol. 6, no. 3, september. gaughan, patrick a., 2002, mergers, acquisitions, and corporate restructurings, john wiley dan sons, inc., third edition, new york. hitt, michael a., r. duane ireland, dan robert e. hoskisson, 1996, “strategic management : competitiveness and globalization”, itp : an international thomson publisihing company, second edition, new york. ikatan akuntan indonesia kompartemen akuntan publik bekerjasama dengan direktorat pembinaan akuntan dan jasa penilai direktorat jenderal lembaga keuangan departemen keuangan republik indonesia, ”directory kantor akuntan publik dan akuntan publik”, tahun 1999 – 2004. kam, vernon, 1990, accounting theory, john wiley dan sons, second edition, new jersey. minyard, donald h. dan richard h. tabor, 1991 “the effect of big eight mergers on auditor concentration”, accounting horizons, desember, vol. 5, pp 79 – 90. moleong, lexy j., 2004, metodologi penelitian kualitatif, penerbit pt. remaja rosdakarya bandung, edisi revisi, bandung. rachmawati, eka nuraini dan eduardus tandelilin, 2001, “pengaruh pengumuman merjer dan akuisisi terhadap return saham perusahaan target di bursa efek jakarta”, jurnal riset akuntansi, manajemen, dan ekonomi, vol. 1, no. 2, hal. 153 – 170, agustus. sudarsanam, s.p., 1995, the essence of mergers and acquisitions, prentice hall europe, first edition. sullivan, mary w., 2002, “the effect of the big eight accounting firm mergers on the market for audit services”, journal of law and economics, vol. xi.v, pp 375 – 399. surat keputusan mentri, kep.men.keu. nomor 423/kmk.06/2002 tentang jasa akuntan publik. surat keputusan mentri, kep.men.keu. nomor 359/kmk.06/2002 tentang perubahan surat keputusan mentri kep.men.keu. nomor 423/kmk.06/2002. thavapalan, sumithira, robyn moroney dan roger simnett, 2002, “the effect of the pricewaterhousecoopers merger on auditor concentration in tjiptohadi sawarjuwana & triana mayasari 57 dari 57 australia: a note”, accounting and finance, vol. 42, pp 153–167. wootton, charles w., stanley d. tonge, dan carel m. wolk, 1994, “pre and post big 8 mergers: comparison of auditor concentration”, accounting horizons, september, vol. 8, pp 5874. l *corresponding author, e_mail address: kurniatul.mudhofar@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, hlm: 176-185, juli 2016 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0053.176-185 pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di indonesia: efek moderasi dari kinerja kurniatul mudhofar* & afrizal tahar prodi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jln. lingkar selatan, kasihan, bantul, d. i. yogyakarta a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 3 mar 2016 revised 27 mei 2016 accepted 5 jun 2016 the purpose of this study is to examine the effect of fiscal decentralization which is proxied by independence of local government, dependence on the central government, effectiveness of regional revenue realization, and performance toward local government financial reporting accountability. the sample using 698 district/city are listed in the dirjen perimbangan keuangan pusat dan daerah kementrian dalam negeri. the analysis technique used for hypotheses testing is ordinal logistic regression. the results reveal independence of local government and performance influence degree of local government financial reporting accountability. two variables i.e. dependence on the central government and effectiveness do not influence local government financial reporting accountability. while the performance as the moderating variable only influence on the relationship between dependence on the central government and local government financial reporting accountability and has no influence on the relation between region's autonomy relation and local government financial reporting accountability. © 2016 jai. all rights reserved keywords: fiscal desentralitation; local government; effectiveness; performance; accountability; financial reporting pendahuluan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan bernegara itu sendiri. instrumen ini digunakan agar pencapaian tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan mudah. usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah (pemda), sehingga diharapkan kebijakan fiskal daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah (nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, 2011). sistem desentralisasi di indonesia mulai diberlakukan semenjak dikeluarkannya undangundang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. implementasi otonomi daerah ini menimbulkan berbagai permasalahan karena daerah memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda baik dari sisi keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia (syahrudin, 2006). perbedaan kemampuan ini menyebabkan adanya pemda yang mengalami kemajuan pesat dan ada juga pemda yang justru mengalami kemunduran sehingga harus dibantu aspek finansialnya oleh pemerintah pusat. fontanella dan rossieta (2014) menemukan bahwa kinerja pemda mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah pemda yang tidak melaporkan laporan penyelenggaraan pemda (lppd) dan peningkatan indeks kinerja pemda kabupaten/kota di indonesia. hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di indonesia mengalami perbaikan. moisiu (2013) menemukan adanya beberapa pemerintahan di berbagai negara justru melakukan tindakan korupsi paska implementasi desentralisasi fiskal. hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan praktikal (practical gap) atau anomali dari tujuan diberlakukannya otonomi pemerintahan. kondisi ini juga terjadi di indonesia, dimana paska era otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan diwarnai dengan meningkatnya kasus korupsi penyalahgunaan keuangan negara. hal ini menjadi hal penting untuk diteliti dalam rangka menjawab pertanyaan apa sebenarnya yang terjadi pasca mudhofar & tahar – desentralisasi fiskal dan akuntabilitas 177 implementasi desentralisasi fiskal pemda di indonesia. berdasarkan permasalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda di indonesia. penelitian ini mengacu pada penelitian fontanella dan rossieta (2014) yang meneliti pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda di indonesia. mereka menemukan bahwa desentralisasi fiskal dalam bentuk tingkat kemandirian daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. secara parsial terkait peran moderasi kinerja, ditemukan bahwa kinerja penyelenggaraan pemda memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan dalam bentuk opini audit yang baik. berbeda dengan penelitian fontanella dan rossieta (2014), penelitian ini menambahkan variabel rasio efektivitas realisasi pendapatan asli daerah (pad) yang merupakan salah satu instrumen dari desentralisasi fiscal dan merubah tahun penelitian menjadi 2012-2013. penambahan variabel dan tahun ini diharapkan dapat memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya. penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat mengenai dampak desentralisasi fiskal pada akuntabilitas laporan keuangan, sehingga masyarakat ikut aktif berperan dalam mengawasi penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi pemerintahan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis desentralisasi fiskal dan kinerja penyelenggaraan pemda implementasi undang-undang nomor 22/1999 dan undang-undang nomor 25/1999 pada bulan januari tahun 2001 menunjukkan adanya transformasi tata pemerintahan indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi. penetapan undangundang nomor 22 tahun 1999 memperluas wewenang pemda tingkat ii, sedangkan penetapan undang-undang nomor 25 tahun 1999 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah, sehingga otonomi daerah bisa menjadi formula terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud. evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (eppd) dilakukan dengan menggunakan sumber utama laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemda selama satu tahun anggaran (peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008). peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang lppd, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi lppd kepada masyarakat, yang harus dilaporkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai oleh kementrian dalam negeri dan diberikan skor serta peringkat. desentralisasi fiskal diharapkan memberikan efek positif yaitu peningkatan kinerja pemda (fontanella dan rossieta, 2014). namun, mengacu pada hasil penelitian moisiu (2013), desentralisasi fiskal bisa saja menyebabkan pengaruh negatif, yaitu meningkatnya korupsi dan penyelewengan penggunaan uang negara. sehingga, akuntabilitas di instansi pemda perlu diperkuat dan mengkaji aspek apa yang diduga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas di lingkungan pemda. berdasarkan argumen tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. aspek desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian fontanella dan rossieta (2014) yakni kemandrian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas realisasi pad. desentralisasi fiskal dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah syahrudin (2006) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam memperoleh pendanaan. pendanaan sendiri akan dapat diterima oleh penyedia dana (investor dan kreditur) jika pemda memiliki akuntabilitas yang baik. sehingga, dengan demikian akuntabilitas merupakan suatu aspek yang harus dijalankan oleh pemda. sejalan dengan penelitian tersebut, sidik (2002) mengungkapkan bahwa desentralisasi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. fontanella dan rossieta (2014) menemukan kemandirian daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. hal tersebut dilihat dari semakin membaiknya opini audit pemda yang memiliki kemandirian dari tahun ke tahun. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang dirumuskan adalah sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 176-185, juli 2016 178 h1: kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. desentralisasi fiskal secara umum mempengaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat (fontanella dan rossieta, 2014). pada kondisi mandiri dan ketergantungan pada pemerintah pusat suatu pemda rendah, seharusnya pemda akan lebih mampu dalam menjalankan aktivitas keuangannya sendiri, seperti mengatur dan menggali potensi keuangan, penganggaran dan pengalokasian. lay (2001) menegaskan bahwa ketika pemda mendapatkan hakhaknya sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dan tidak bergantung pada aturan dan bantuan dari pemerintah pusat, hal itu akan memungkinkan terjadinya pengelolaan potensi daerah yang berbasis kultural secara lebih baik dan progresif. model pemerintahan desentralisasi dalam bentuk pemberian kewenangan kemandirian pengelolaan daerah ini diyakini dapat memberikan pelayanan umum secara lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. kurniasih (2011) menemukan bahwa penyerahan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat berpengaruh langsung pada program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. hal ini adalah bentuk adanya kemungkinan tanggung jawab dari suatu pemda atas kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin mandiri suatu pemda, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan semakin baik akuntabilitas yang akan diupayakan oleh pemda tersebut. berdasarkan argumentasi yang diuraikan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah: h2: tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. efektivitas yang dimaksud dalam penelitian adalah capaian dari sejauh mana pemda dapat merealisasikan pendapatan asli daerah (pad) yang sudah dianggarkan. hal ini menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali sumbersumber pendapatan dan memaksimalkan potensi pendapatan yang digunakan untuk memobilisasi kegiatan kepemerintahan. moisiu (2013) menunjukkan bahwa perluasan otonomi fiskal daerah bertujuan untuk mengatur dan mengumpulkan pajak dan biaya pemda secara mandiri. sejalan dengan konsep teori pensinyalan yang menjelaskan bahwa suatu entitas akan cenderung untuk melakukan penyampaian laporan kinerjanya apabila capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori bagus (williams, 2001; aida dan rahmawati, 2015). hal ini dapat dilihat sebagai upaya pencitraan untuk menunjukkan legitimasi politik agar suatu entitas dipandang baik (meyer, 1979; fennell, 1980; sofyani dan akbar, 2013; 2015). berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h3: efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. hubungan kinerja penyelenggaran pemda dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemda semakin baik kinerja penyelenggaraan pemda, maka semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (fontanella dan rossieta, 2014). anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan (syahruddin, 2006). sejalan dengan yang dikemukakan sofyani dan akbar (2013; 2015), ketika kinerja suatu pemda baik, maka terdapat kecenderungan untuk memberikan akuntabilitas yang baik. hal ini menurut meyer (1979) dan fennell (1980) adalah bentuk legitimasi politik agar pemda dilihat sebagai entitas yang memiliki perhatian kepada konsep pemerintahan yang baik (good government). berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut: h4 : kinerja penyelenggaraan pemda berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. efek moderasi kinerja atas hubungan kemandirian daerah dan ketergantungan pada pemerintah pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemda desentralisasi fiskal mewajibkan akuntabilitas yang lebih besar sehinga memerlukan adanya ruang otoritas dan pengambilan keputusan pemda yang otonom. dengan menjadi daerah-daerah otonom, pemda akan lebih mampu meningkatkan kinerja mereka dan melaksanakan proyek-proyek tambahan untuk tujuan pengembangan daerah (innocentsa, 2011). fontanella dan rossieta (2014) menyatakan bahwa dalam hubungan ketergantungan pada mudhofar & tahar – desentralisasi fiskal dan akuntabilitas 179 pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan terdapat efek moderasi dari unsur kinerja. hal ini karena kinerja dinilai dapat memperkuat keinginan untuk menunjukkan akuntabilitas yang lebih baik ketika suatu pemda mendapatkan kemandirian dari pemerintah pusat. berdasarkan argumen tersebut, maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut: h5: kinerja memiliki peran sebagai pemoderasi dari hubungan kemandirian daerah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonominya dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. kondisi ini adalah cerminan dari tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. semakin kecil proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, atau semakin besar pad suatu daerah, maka hal itu akan berdampak pada kelancaran memobilisasi dari dana penyelenggaraan pemda (ariansyah et al., 2004). selanjutnya, penyelenggaraan pemda yang lancar, akan mendukung untuk terciptanya akuntabilitas yang baik. hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian fontanella dan rossieta (2014) yang menyatakan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. hubungan ini akan semakin diperkuat jika pemda yang sudah tidak bergantung kepada pemerintah pusat memiliki kinerja yang baik. hal ini sejalan dengan konsep teori pensinyalan yang mengemukakan bahwa entitas akan cenderung melakukan penyampaian akuntabilitas yang lebih baik ketika entitas tersebut memiliki kinerja yang baik (williams, 2001; aida dan rahmawati, 2015). berdasarkan argumen tersebut, maka diajukan hipotesis keenam sebagai berikut: h6: kinerja memiliki peran sebagai pemoderasi dari hubugan ketergantungan pada pemerintah pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. metode penelitian sampel dan obyek penelitian sampel penelitian ini adalah seluruh pemda yang ada di indonesia. teknik pemilihan sampel adalah purposive sampling (lihat tabel 1). objek dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran pemda di indonesia tahun 2012-2013 yang tersedia pada website dirjen perimbangan keuangan pusat dan daerah kementerian dalam negeri. penggunaan periode ini karena periode sampai dengan 2012 sudah diteliti oleh peneliti lain. selain itu, sebenarnya penelitian akan dilakukan sampai data per 2014. namun, ketika survey data dilakukan, ditemukan banyak pemda yang belum melaporkan data 2014 ketika penelitian ini dilakukan. oleh karenanya, data yang digunakan cukup 2012-2013. periode data dua tahun ini juga dinilai sudah cukup dalam menguji validitas hasil penelitian dengan sampel minimal 30. tabel 1. prosedur pemilihan sampel no keterangan full sampel sub sampel 2012 2013 2012 2013 1 pemerintah kabupaten/kota seluruh indonesia. 530 539 530 539 2 pemerintah kabupaten/kota yang data realisasi anggaranya tersedia (full sampel) 349 349 3 pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemda (lppd) (sub sampel) 331 340 4 total sampel 349 349 331 340 berdasarkan purposive sampling diperoleh 698 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori full sampel (kabupaten/kota yang data realisasi anggaranya tersedia di website dirjen perimbangan keuangan pusat dan daerah kementerian dalam negeri selama tahun 2012-2103 baik menyampaikan laporan penyelenggaraan pemda (lppd) maupun tidak dan 671 kabupaten/kota yang masuk kategori sub sampel (kabupaten/kota yang data realisasi anggaranya tersedia di website dirjen perimbangan keuangan pusat dan daerah kementerian dalam negeri selama tahun 2012-2103 yang melaporkan laporan penyelenggaraan pemda (lppd) yang diberikan skor oleh kementrian dalam negeri. jenis data data pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari realisasi anggaran pendapatan jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 176-185, juli 2016 180 dan belanja daerah (apbd) pemda, ikhtisar hasil pemeriksaan (ihps), dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemda (ekppd) di indonesia tahun 2012-2013. teknik pengumpulan data data dikumpulkan menggunakan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi. dokumentasi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan realisasi anggaran, opini audit, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemda. data diperoleh dengan cara mengunduhnya di website pemda. definisi operasional variabel penelitian variabel dependen dari penelitian ini adalah akuntabilitas pelaporan keuangan daerah yang dalam penelitian ini diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan (fontanella dan rossieta, 2014). opini audit dalam penelitian ini akan diukur dengan skala ordinal yang menunjukkan tingkatan atau peringkat mulai dari opini paling rendah sampai yang paling tinggi sebagai berikut, 1=tidak menyatakan pendapat (tmp); 2=tidak wajar (tw); 3=wajar dengan pengecualian (wdp); 4=wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (wtp-dpp); 5=wajar tanpa pengecualian (wtp). sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah desentralisasi fiskal dan efektivitas penyerapan anggaran pemda. desentralisasi fiskal diukur dengan tiga proksi, yaitu tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan efektivitas. makin tinggi ketergantungan pada pemerintah pusat, maka makin kecil kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik. desentralisasi fiskal secara umum mempengaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah (fontanella dan rossieta, 2014). rumus dari variable-variabel dimaksud adalah sebagai berikut: kemandirian daerah = pendapatan asli daerah (pad)/total pendapatan ketergantungan pada pemerintah pusat = dana alokasi umum (dau) + dana alokasi khusus (dak)/total pendapatan efektivitas = anggaran pendapatan asli daerah/realisasi pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dimasukkan variabel pemoderasi, yaitu kinerja pemda yang diproksikan dengan skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (ekppd). ekppd ini menggambarkan kinerja kepala daerah dalam periode satu tahun, sehingga harus disusun oleh orang yang berkompeten yang menyajikan data/menggambarkan kondisi suatu daerah antara lain: pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, pendapatan, belanja dan kondisi satuan kerja perangkat daerah (skpd) sehingga data harus valid. pengukurannya sebagai berikut: (1) full sampel: menggunakan variabel dummy, jika pemda melaporkan lppd dan diberikan skor oleh kemendagri, maka diberi skor 1, jika tidak melaporkan dan tidak diberi skor maka = 0; (2) sub sampel: yaitu skor kinerja yang diberikan kepada pemerintah oleh kemendagri dalam ekppd. analisis data pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi logistik ordinal. penelitian ini memiliki enam hipotesis yang akan dianalisis dengan dua model persamaan. model persamaan pertama untuk menguji hipotesis h1, h2, h3 dan h4, sedangkan model persamaan kedua untuk menguji hipotesis h5 dan h6. model persamaan pertama untuk menguji h1, h2, h3, dan h4: full sampel: oa = α0 + α1 kd + α2 kp + α3 ek+ α3dk + e keterangan: oa: akuntabilitas pelaporan keuangan daerah kd: kemandirian daerah kp: ketergantungan pada pemerintah pusat ek: efektivitas dk: dummy kinerja (0 = jika melporkan lppd; 1 = jika melaporkan lppd dan diberikan skor oleh kemendagri) sub sampel: oa = α0 + α1 kd + α2 kp + α3 ek+ α3ki + e keterangan : oa: akuntabilitas pelaporan keuangan daerah kd: kemandirian daerah kp: ketergantungan pada pemerintah pusat ek: efektivitas ki: skor kiinerja e: eror mudhofar & tahar – desentralisasi fiskal dan akuntabilitas 181 model persamaan kedua untuk menguji h5-h6: oa = α0 + α1 kd + α2 kp + α3 ek + α4 ki*kd + α5 ki*kp + e keterangan: oa: akuntabilitas pelaporan keuangan daerah kd: kemandirian daerah kp: ketergantungan pada pemerintah pusat ek: efektivitas ki: skor kinerja e: error hasil dan pembahasan hasil uji kelayakan model regresi dengan data sebelum uji regresi logistik ordinal dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji kecocokan data dengan model persamaan. dari hasil analisis pada full sampel, diperoleh nilai chi-square sebesar 2706,861 dengan nilai signifikansi 0,850 > 0,05 sehingga hipotesis 0 diterima. sementara dari analisis sub sampel diperoleh nilai chi-square 2736,967 dengan signifikansi 0,202 > 0,05 sehingga hipotesis 0 diterima. moderasi nilai chi-square sebesar 2747,793 dengan signifikansi 0,160 > 0,05 sehingga hipotesis 0 diterima. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh memiliki kecocokan dengan model persamaan yang diusulkan. hasil uji kelayakan model (overall model fit) dari hasil uji full sampel –2 log likelihood diperoleh nilai intersep 1573,101. sedangkan dengan memasukan variabel independen maka -2 log likelihoodturun menjadi 1507,828. nilai tersebut menunjukan penurunan sebesar 65,273 dan signifikansi p-value 0,000 (<0,05). adapun hasil dari –2 log likelihood untuk sub sampel diperoleh nilai intersep 1489,610. sedangkan dengan memasukan variabel independen maka -2 log likelihood turun menjadi 1381,467. nilai tersebut menunjukan penurunan sebesar 108,143 dan signifikansi pada pvalue 0,000 (< 0,05). untuk hasil analisis moderasi, hasil dari uji –2 log likelihood diperoleh intersep 1489,610. sedangkan dengan memasukan variabel independen maka -2 log likelihood turun menjadi 1381,046. hasil tersebut menunjukkan penurunan sebesar 108,564 dan signifikansi pada p-value 0,000 (< 0,05). hasil tersebut menunjukan bahwa model dengan variabel bebas lebih baik dari pada model tanpa variabel bebas. hasil uji koefisien determinasi nilai koefisien determinasi model regresi dari uji nagelkerke adalah sebesar 0,100 untuk full sampel dan 0,167 untuk sub sampel. hal ini menjelaskan bahwa variabel dependen opini audit yang digunakan dalam model 10% (full sampel) dan 16,7% (sub sampel) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas, kinerja. sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang diluar model penelitian. hasil uji pararel lines uji parallel lines bertujuan untuk melihat apakah asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak dan nilai yang diinginkan adalah tidak signifikan yaitu p > 0,05. dari hasil analisis statistik, ditemukan nilai p sebesar 0,172 (> 0,05) yang berarti model yang digunakan cocok. dari semua hasil uji pra hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis dapat dilakukan karena semua asumsi yang diharapkan sudah terpenuhi. hasil uji hipotesis hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis regresi logistik ordinal dapat disimak pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. variabel tabel 2. parameter estimatesfull sampel estimate std. error wald df sig. 95% confidence interval lower bound upper bound threshold [oa = 1] -1,857 ,608 9,326 1 ,002 -3,049 -,665 [oa = 2] -1,716 ,607 7,990 1 ,005 -2,906 -,526 [oa = 3] 1,477 ,605 5,949 1 ,015 ,290 2,663 [oa = 4] 2,253 ,609 13,663 1 ,000 1,058 3,447 location kd ,032 ,008 15,304 1 ,000* ,016 ,047 kp -,012 ,005 6,275 1 ,012* -,022 -,003 ek -,001 ,001 1,088 1 ,297 -,004 ,001 dk ,970 ,402 5,815 1 ,016* ,182 1,758 *signifikan pada alpha 0,05 jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 176-185, juli 2016 182 tabel 3. parameter estimates-sub sampel estimate std. error wald df sig. 95% confidence interval lower bound upper bound threshold [oa = 1] ,246 ,612 ,162 1 ,687 -,953 1,445 [oa = 2] ,394 ,611 ,416 1 ,519 -,803 1,592 [oa = 3] 3,892 ,639 37,149 1 ,000 2,641 5,144 [oa = 4] 4,700 ,646 52,982 1 ,000 3,434 5,965 location kd ,032 ,008 15,080 1 ,000* ,016 ,048 kp -,002 ,005 ,127 1 ,721 -,012 ,009 ek ,000 ,002 ,021 1 ,886 -,004 ,004 ki 1,035 ,141 53,918 1 ,000* ,759 1,311 *signifikan pada alpha 0,05 kemandirian daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,032 dengan signifikansi sebesar 0,00 < alpha (0,05) pada pengujian sub sampel nilai koefisien regresi sebesar 0,032 dengan signifikansi sebesar 0,00 < alpha (0,05). dari hasil pengujian full sampel dan sub sampel dapat disimpulkan bahwa kemadirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, maka hipotesis 1 terdukung. sementara, variabel ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,012 dengan signifikansi sebesar 0,012 < alpha (0,05) dan pada pengujian sub sampel nilai koefisien regresi senilai -0,002 dengan signifikansi 0,721 > alpha (0,05). karena nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05, maka hipotesis 2 tidak terdukung. hasil uji hipotesis ketiga full sampel variabel efektivitas memiliki nilai koefisien regresi -0,001 dengan signifikansi sebesar 0,297 > alpha (0,05), sementara pada pengujian sub sampel nilai koefisien regresi 0,000 dengan signifikansi sebesar 0,886 > alpha (0,05) dari kedua pengujian full sampel dan sub sampel dapat disimpulkan bahwa efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, maka hipotesis 3 tidak terdukung. adapun hasil uji hipotesis keempat full sampel, variabel kinerja penyelenggaraan pemda memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,970 dengan signifikansi sebesar 0,016 < alpha (0,05), dan pada pengujian sub sampel (diukur dengan skor laporan penyelenggaraan pemda (lppd) yang diberikan oleh kemendagri) nilai koefisien regresi sebesar 1,036 dengan signifikansi sebesar 0,00 < alpha (0,05). dari kedua pengujian full sampel dan sub sampel dapat disimpulkan kinerja penyelenggaran pemda berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, maka hipotesis 4 terdukung. pada pengujian variable kinerja sebagai pemoderasi, ditemukan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,010 dari variabel kinerja sebagai pemoderasi dengan signifikansi sebesar 0,334 > alpha (0,05). dari hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja tidak memiliki kemampuan memoderasi atas hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. dengan demikian maka hipotesis 5 tidak terdukung. selanjutnya, dari hasil analisis statistik, diperoleh nilai koefisien variabel kinerja sebagai pemoderasi senilai 0,014 dengan signifikansi sebesar 0,00 < alpha (0,05). dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kinerja memiliki kemampuan memoderasi atas hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. dengan demikian maka hipotesis 6 terdukung. diskusi berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian ini, tabel 4. parameter estimates-pengujian efek moderasi estimate std. error wald df sig. 95% confidence interval lower bound upper bound threshold [oa = 1] -2,200 ,507 18,842 1 ,000 -3,193 -1,206 [oa = 2] -2,051 ,505 16,511 1 ,000 -3,041 -1,062 [oa = 3] 1,450 ,496 8,553 1 ,003 ,478 2,422 [oa = 4] 2,257 ,503 20,164 1 ,000 1,272 3,243 location kd ,009 ,027 ,124 1 ,725 -,043 ,062 kp -,034 ,007 23,416 1 ,000 -,048 -,020 ek ,001 ,002 ,082 1 ,774 -,003 ,004 ki_kd ,010 ,010 ,932 1 ,334 -,010 ,031 ki_kp ,014 ,002 37,478 1 ,000* ,009 ,018 *signifikan pada alpha 0,05 mudhofar & tahar – desentralisasi fiskal dan akuntabilitas 183 ditemukan bahwa kemadirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. pemda yang memiliki tingkat kemandirian tinggi dinilai dapat membiayai kegiatan belanja dan opera sional secara mandiri, sehingga akan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik. hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan fontanella dan rossieta (2014). sementara, dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh zaky (2015) dan nurdin (2015) yang menyatakan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemda. alasan yang dapat menjelaskan situasi ini adalah masih banyak pemda yang dianggap belum mandiri atau tidak mampu membiayai kegiatan belanja maupun operasionalnya. hal ini dapat ditemui dari banyaknya jumlah pemda yang sebagaian besar pendapatan daerah berasal dari dana transfer pemerintah pusat. hal tersebut berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan kewenangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. untuk hasil uji hipotesis 3, ditemukan efektivitas realisasi pad tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. hasil ini bisa jadi dikarenakan dalam pencapaian pad terdapat karena dalam prosesnya banyak hal-hal yang mempengaruhi realisasi pad seperti kesiapan satuan kerja perangkat daerah (skpd), perubahan kebijakan dan kepentingan politik. kondisi ini seringkali dikaitkan dengan ketidakpastian lingkungan yang menyebabkan ambiguitas kerja dan akan mempengaruhi akuntabilitas pemda (wijaya dan akbar, 2013). dari pengujian hipotesis 4 ditemukan bahwa kinerja penyelenggaraan pemda berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. kinerja penyelenggaraan pemda mencerminkan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh pemda, selain itu juga menggambarkan efisiensi, efektivitas, penghematan, dan produktivitas. penyelenggaraan kinerja yang baik menggambarkan adanya orientasi dari pemda untuk menuju kepada good government. artinya, semakin baik kinerja suatu pemerintah maka semakin baik kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemda. selain itu, hal ini juga dapat dikorelasikan dengan adanya upaya untuk menyampaikan informasi positif (memberi sinyal) kepada pemangku kepentingan bahwa pemda memiliki kinerja yang baik, sehingga akan ditampakkan dalam bentuk akuntabilitas pelaporan yang baik (williams, 2001; aida dan rahmawati, 2015). hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh fontanella dan rossieta (2014) dan zaky (2015) yang menemukan bahwa kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. pengaruh kinerja penyelenggaraan pemda dalam memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda tidak terdukung. hasil ini sejalan dengan penelitian fontanella dan rossieta (2014) yang menemukan interaksi antara kemandirian daerah dan kinerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. hasil ini bias jadi mengindikasikan bahwa kamandirian daerah memiliki kekuatan lebih dominan dari pada kinerja dalam mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. artinya, ketika kinerja pemda baik atau buruk, sejauh dia memiliki kemandirian maka akan cenderung untuk memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang baik. kinerja ditemukan memiliki kemampuan memoderasi atas hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. hasil ini konsisten dengan penelitian fontanella dan rossieta (2014) dan juliawati et al. (2012), yang menjelaskan bahwa kinerja penyelenggaraan pemda akan memperlemah pengaruh negatif ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan. atinya, meskipun pemda memiliki ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, tetapi ketika kinerja pemda tersebut bagus, maka akuntabilitas pelaporan keuangan pemda akan tetap baik. simpulan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan efektivitas realisasi pendapatan asli daerah (pad), serta kinerja penyelenggaraan pemda terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan ditemukan bahwa kemadirian daerah dan kinerja berpangaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. sementara variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. sedangkan kinerja sebagai pemoderasi hanya berpengaruh atas hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat terhajurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 176-185, juli 2016 184 dap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda dan tidak berpengaruh pada hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. dari hasil penelitian ini maka dapat disarankan agar akuntabilias pemda menjadi lebih baik, maka dorongan untuk menjadi pemda yang mandiri dan berkinerja harus senantiasa dilakukan. penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni: jangka waktu periode pengamatan hanya dua tahun, yakni dari tahun 2012-2013, sehingga cakupan fenomena perkembangan opini audit sebagai indikator akuntabilitas pelaporan keuangan pemda terbatas. desentralisasi fiskal hanya diproksikan dengan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas. sementara dalam penelitian lain desentralisasi bisa saja diproksikan dengan pendekatan yang berbeda. bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian yang lebih panjang dan memperluas objek penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan sehingga memperoleh hasil yang berbeda. selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperluas cakupan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. perlu juga dipertimbangkan untuk penggunaan proksi desentralisasi fiskal dalam konteks yang berbeda, atau bahkan dalam lingkup lintas disiplin ilmu misalnya ekonomi dan politik agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. daftar pustaka adi, 2005. dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. jurnal interdispliner kritis uksw. aida, r. n. dan e. rahmawati. 2015. pengaruh modal intelektual dan pengungkapannya terhadap nilai perusahaan: efek intervening kinerja perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi, 16 (2), 96-109. fontanella, a. dan h. rossieta. 2014. pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda di indonesia. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi xvii, lombok. ariansyah, a. et al.,. 2014. tingkat ketergantungan fiskal dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di kota jambi. jurnal perspektif pembiayaan dan pembangunan daerah, 1 (3). elmi, 2002. kebijakan desentralisasi fiskal kaitannya dengan hutang luar negeri pemda otonom. kajian ekonomi dan keuangan, 6 (4). fennell, m. l. 1980. the effects of environ-mental characteristics on the structure of hospital clusters. administrative science quarterly, 25, 484-510. innocentsa, 2011. desentralisasi fiskal konferensi: solusi lokal untuk pemulihan dari resesi global, procedia-social and behavioral sciences. juliawati et al.,. 2012. pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh. jurnal akuntansi pascasarjana universitas syiah kuala. kurniasih, 2011. penyelenggaraan desentralisasi fiskaldi kabupaten bandung, skripsi unikom. kaunang, 2013. penerapan asas efisiensi dan asas efektifitas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tomohon. tesis, universitas sam ratulangi manado. lay, 2001. otonomi daerah dan keindonesiaan. jurnal ilmu sosial dan ilmu politik universitas gadjah mada. meyer, j. w. and b. rowan. 1977. institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. american moisiu, 2013. decentralization and the increased autonomy in local governments. procedia social and behavioral sciences. mardiasmo, 2009. akuntansi sektor publik. yogyakarta: penerbit andi. nurdin, 2015. pengaruh karakteristik pemda dan temuan audit bpk ri terhadap akuntabilitas kinerja pemda. jurnal portal garuda. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. sofyani, h., dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153173. mudhofar & tahar – desentralisasi fiskal dan akuntabilitas 185 syahruddin, 2006. desentralisasi fiskal: perlu penyempurnaan kebijakan dan implementasi yang konsisten. skripsi, universitas andalas. suryanto, 2010. menyoal desentralisasi fiskal: mempertanyakan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah. jurnal ekonomi pembangunan universitas diponegoro. sasana, 2006. analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomidi kabupaten/kota provinsi jawa tengah, semarang. jurnal dinamika pembangunan. undang-undang no. 22/1999 tentang pemerintahan daerah undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah undang-undang no 32/2004 tentang pemerintahan daerah undang-undang no. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan (bpk) undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemda wijaya, a. h. c. and r. akbar. 2013. the influence of information, organizational objective and targets, and external pressure toward the adoption of performance measurement system in public sector. journal of indonesian economy and business, 28, 62-83. williams, m. 2001. are intellectual capital performance and disclosure practice related? journal of intellectual capital, 2 (3), 192-203. zaky, 2014. pengaruh karakteristik pemda dan temuan audit bpk terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. jurusan akuntansi, feb universitas brawijaya. journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper does employee trust matter? measuring the effect of work engagement on turnover intention in the banking sector nazaruddin malik* abstract research aims: this study examines the effect of work engagement on the turnover intention with employee trust as a mediating variable in the banking sector in malang, indonesia. design/methodology/approach: this study uses a quantitative approach with data collection methods using questionnaires that were distributed online and processed using partial least square (pls) using a 119 response data. research findings: the findings of this study show that work engagement has a negative effect on turnover intention. employee trust mediated the effect between work engagement and turnover intention. theoretical contribution/originality: this study examined the role of employee trust as a mediating variable. employee trust plays a vital role in maintaining people’s engagement on an organization, affecting low workers' intention to quit from their jobs. the results of this study confirm maslow's motivational theory if employees are more involved in work and feel fulfilled. employees will feel comfortable and reduce the level of turnover intention. practitioner/policy implication: these findings suggested leaders encourage engagement programs to increase employee trust to reduce turnover intention. research limitation/implication: the study had limitations, such as the few samples used and the fact that only malang's banking industry employees were included. keywords: work engagement; employee trust; turnover intention; banking sector introduction employee retention is becoming increasingly complex and problematic in various organizations (yukongdi & shrestha, 2020). this is a serious concern because the global market competition is getting tougher. companies are looking for skilled, knowledgeable and talented staff, which will create competition in the labour market for these employees and limit their availability (michael et al., 2016). departing from this, efforts to manage competent employees are significant, so their turnover intentions are low. therefore, companies need to handle their resources more creatively, especially their human resources, which are crucial for managers to achieve organizational goals. it is essential to research the company's management control issue for that reason. affiliation: department of management, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia *correspondence: nazaruddin@umm.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.18398 citation: malik, n. (2023). does employee trust matter? measuring the effect of work engagement on turnover intention in the banking sector. journal of accounting and investment, 24(2), 557-568. article history received: 10 march 2023 revised: 10 april 2023 accepted: 15 april 2023 this work is licensed under a creative commons attributionnon-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=0nbhcdmaaaaj&hl=id https://manajemen.umm.ac.id/ https://manajemen.umm.ac.id/ https://manajemen.umm.ac.id/ https://manajemen.umm.ac.id/ mailto:nazaruddin@umm.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.18398 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.18398&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/18398 malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 558 companies can establish work engagement internally (gupta & shaheen, 2017) and improve work engagement to maintain employees (azanza et al., 2015). previous studies also support that lack of employee engagement is one of the factors that can trigger the intention to leave (abela & debono, 2019; bonilla, 2018). in addition, to achieve organizational goals, companies must be able to integrate workers' efforts and direct them directly to focus on company goals (sari et al., 2019). therefore, companies are required to have a sound management control system (mcs). mcs is used to influence the behaviour of human resources in organizations by enhancing the appeal of organizational goals (flamholtz et al., 1985). even further, according to simons (1994), the mcs can promote self-confidence and a learning process among employees in addition to rules and performance evaluation (sari et al., 2019). so that problems such as turnover intention can be overcome because one of the factors that can cause high turnover is a crisis of trust in the organization. employees' trust can be a factor influencing the desire of employees to change jobs. employees think that their employers will do their best to support them throughout their careers (novianti & fuadiputra, 2021). employees are more likely to react negatively to an organization when there is little or no trust. high turnover can be caused by high withdrawal, low job satisfaction, low cooperation, and increasing absenteeism; conversely, great trust will result in lesser turnover (mm, 2021). according to tabak and hendy (2016) trust in the organization will cause employees to be more attached to their organization. with complete employee trust, organizations will reap the most significant benefits from an engaged workforce. although several studies have examined job involvement as a mediating variable in the relationship between antecedents and outcomes, the results of these studies are mixed (airila et al., 2014; memon et al., 2018; rafiq et al., 2019; shahpouri et al., 2016). however, in this study, work engagement was not used as a mediator, but employee trust was used as a mediator. this is because organizational trust from employees may be an essential underlying mechanism in the workplace that explains the various consequences of behaviour and attitudes (aryee et al., 2002; hashim & tan, 2015; rafiq et al., 2019). this study examines the relationship between work engagement and turnover intention among employees who work in the banking sector, which is mediated by an employee trust. this research contributes both in literature and practice. by specifically analyzing the mediating impact of trust on the inverse link between employee work engagement and intention to leave their current position, this study advances the body of literature. in addition, this research can practically contribute to company managers paying attention to the importance of work engagement and organizational trust from employees to reduce turnover intention. malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 559 literature review and hypotheses development maslow's theory of motivation maslow's theory of motivation is commonly known as maslow's hierarchy of needs. hierarchy is based on the assumption that when people have satisfied a certain level of need, they want to reach a higher level (pardee, 1990). malow's theory of motivation divides human needs into five levels: 1) physiological needs; 2) the need for security; 3) the need for love or social needs; 4) the need for awards; and 5) self-actualization needs (taormina & gao, 2013). concerning this research, maslow's theory explains the need for respect for every human being. when associated with work, it can mean having work recognized, appreciated for its achievements, valuable, providing something that can be achieved, and public recognition and honour in the outside world. employees will be more comfortable working in an organization if their work engagement is increased because they feel valued and their needs are met, reducing employee turnover rates. employee engagement, turnover intention and trust chan et al. (2017) define employee engagement is defined as a person's good attitude toward the company and its ideals. an individual with a high level of commitment to the organization understands and cares about the operational environment, and they are able to collaborate with management to improve the work unit's or organization's performance. employee engagement is crucial for a business because disengaged employees will have an expensive cost influence (chan et al., 2017). passion, dedication, and absorption at work determine engagement, a favourable and pleasant condition (schaufeli, 2013). engaging at work meets fundamental psychological needs (physical, cognitive, and emotional). higher hedonic-defined happiness and pleasure, as well as affective commitment and decreased turnover intentions, may result from it (borst et al., 2019). lu et al. (2016) described an adverse correlation between work engagement and a higher intention to leave for supervisors than superiors. decreased team member tiredness and elevated job engagement are indicators that a change in employment plans is imminent (steffens et al., 2018). therefore, abela and debono (2019) and bonilla (2018) demonstrate a strong negative association between intention to work engagement and turnover that is statistically significant. according to oguegbe and edosomwan (2021), syara and syah (2022), and ahmad et al. (2021) research findings, there is no statistically significant correlation between work engagement and intention to leave. therefore, the hypothesis in this study is as follows: h1: employee engagement negatively influence turnover intention. h2: employee engagement positively influence organizational trust. malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 560 employee trust and turnover intention trust in the organization means employees are willing to participate fully in continuous organizational improvement (novianti & fuadiputra, 2021). the employee's belief that the company where he works will lead him to a promising future, then of course that the employee will appreciate his work more and in doing it he will be more concentrated and fuller of appreciation in carrying out his duties because he is aware that whatever he is currently doing is for the company. where he works is what drives the company to take him to the future he wants. employees are more likely to have a range of unfavorable reactions toward organizations when trust is poor or non-existent. high turnover can be caused by high withdrawal, low job satisfaction, low cooperation, and increasing absenteeism, and vice versa. thus, turnover decreases when trust levels rise. this claim is corroborated by rafiq et al. (2019) which found that employee trust in the organization positively affects turnover intention. then the hypothesis used in this study is as follows: h3: trust negatively influence turnover intention. the mediation role of employee trust turnover intention is the probability of an employee leaving the organization (mobley et al., 1978). time intervals and opportunities as a person's decision to quit the organization are used by researchers to gauge the desire to do turnover (carmeli & weisberg, 2006). (carmeli & weisberg, 2006). numerous other reasons that may contribute to the greater thought of people quitting the organization have been identified by some researchers. someone's willingness to seek out new challenges or the employee's want to end the routine they are accustomed to are two factors that may drive turnover intention (carmeli & weisberg, 2006). research is also supported by spector (1986) who conducted a metaanalysis and found that autonomy was associated with the level of job satisfaction. if the nature of the task or the autonomy of the position does not result in job satisfaction for employees, it will positively affect absenteeism and turnover rates. but if, on the other hand, employees are content, absenteeism and turnover will decrease as a result. employees' trust in the company or organization where they work will, of course, be a driving force that can make employees have a high work engagement, thus making employees have enthusiasm in doing their jobs, feeling that the work is enjoyable and essential to them too. this follows research conducted by rafiq et al. (2019) and yadav et al. (2020) which state that trust in organizations mediates work engagement. therefore, the hypothesis in this study is as follows: h4: organizational trust mediates the relationship between employee engagement and turnover intention. based on the development of the hypothesis, the researcher determines the model in figure 1. malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 561 figure 1 research model research method this study uses a quantitative approach to describe the link between the elements examined, specifically the impact of employee engagement on turnover intention through the mediation of trust. by distributing surveys (both online and offline) using a likert scale ranging from 1 to 5, data was gathered. the participants in this study were workers in malang city, indonesia's banking industry. because it was impossible to determine the population size, a non-probability method was utilized to determine the sample size for this investigation (blumberg et al., 2014). the total sample in this study was 119 respondents. a six-item scale based on a shortened version of the utrecht work engagement scale (uwes) was adopted from schaufeli et al. (2006) in this research. organizational trust was measured using eight items adopted from the organizational trust inventory developed by cummings and bromiley (1996). three items from rizwan et al. (2014) were modified to measure turnover intention, making a total of 17 items. according to hair et al. (2014), partial least square (pls) technique was used to examine the outer model, inner model, and hypothesis testing to characterize the relationship between variables. result and discussion table 1 displays the respondents' demographics. it can be seen that more over 50% of the respondents to this survey are women. the data also shows that 51.2% of the population is married, with the remaining individuals being single. most of their job is completed between three and four years, and they are most prevalent between the ages of 31 and 35. with a total of 67% respondents, graduates from universities represent the majority. employee trust turnover intention work engagement h1 h2+ h3 h4 h4 direct effect indirect effect malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 562 table 1 demographics of respondents details item frequency percentage (%) gender female 60 50.4 male 50 49.6 total 119 100 age (years) 20-25 22 18.4 26-30 12 10 31-35 39 32.8 36-40 24 20.2 41-45 12 10.2 >46 10 8.4 total 119 100 status married 61 51.2 single 58 48.7 total 119 100 length of service (years) <1 9 7.2 1-2 34 28.3 3-4 42 35.2 5-6 15 12.4 >6 20 16.6 total 119 100 education high school 1 0.8 diploma 24 20.2 bachelor 80 67.2 master 14 11.8 total 119 100 first, convergent and discriminant validity were tested before testing the hypothesis. given the convergent validity test results with the provisions seen from the value of outer loading and average variance extract (ave). hair et al. (2017) state that data is valid if the outer loading and ave values are more than 0.5. in table 2, it can be seen that all indicators have met the applicable cut-off, and all data is declared valid. furthermore, for convergent validity, it can be seen from the ave root value from the fornell lacker criteria table (fornell & larcker, 1981; hair jr et al., 2017). at the root of ave, each construct must have a higher correlation than the correlation in other constructs. it can be seen from table 3 all constructs have the highest correlation by themselves. in table 4, the reliability test results are presented to determine the stability and consistency of the measuring instruments used to provide relatively consistent results if there are repeated measurements. the measurements used are cronbach alpha and composite reliability (hair jr et al., 2014). the score limit or cut-off for cronbach alpha and composite reliability is a minimum of 0.6 (hair jr et al., 2017). from the results, the value of cronbach's alpha and composite reliability is satisfactory, which is more than 0.6. malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 563 table 2 convergent validity variables code indicators outer loading ave work engagement we1 i put maximum effort into my work 0.771 0.609 we2 i try my hardest to do my job well 0.768 we3 i try my best to finish my work 0.725 we4 i am proud of my work 0.775 we5 i feel positive and energetic whenever i do my regular work 0.855 we6 i concentrate fully on the work i do at work 0.786 employee trust et1 i trust the organization i work for now 0.718 0.657 et2 the place where i work now treats employees well and fairly 0.818 et3 my boss/supervisor cares and values the opinions of his subordinates 0.858 et4 i believe that my boss/supervisor makes wise decisions for the future of the organization 0.885 et5 i believe that my boss/supervisor cares about the welfare of their subordinates 0.858 et6 my co-workers will help me if i have trouble 0.704 et7 i am confident and confident in the skills of my colleagues 0.728 et8 my boss/supervisor discusses a wise decision regarding my work 0.890 turnover intention toi1 i often think about leaving the organization where i work now 0.886 0.808 toi2 i will actively seek new job options 0.900 toi3 i will probably look for a new job next year 0.911 the last is the direct test and mediation hypothesis testing. the results show that work engagement has a negative effect on turnover intention. in contrast, work engagement has a positive impact on employee trust and employee trust has a negative effect on turnover intention. so, it can be concluded that all hypotheses are supported. table 3 discriminant validity-fornell lacker work engagement employee trust turnover intention work engagement 0.781 employee trust 0.363 0.811 turnover intention -0.281 -0.304 0.899 malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 564 table 4 reliability test variables cronbach's alpha composite reliability work engagement 0.876 0.903 employee trust 0.925 0.938 turnover intention 0.883 0.926 as for the results of the mediation hypothesis, it is found that employee trust can mediate the relationship between work engagement and employee turnover intention in the banking sector, namely with the results of partial mediation (see table 5). the results of the determination coefficient were also obtained by looking at the adjusted r-square value, which was 0.124 for employee trust and 0.111 for turnover intention. this could mean that the model's explanatory power was weak (hair jr. et al., 2014). table 5 hypothesis test original sample p-value conclusion direct effect work engagement → turnover intention h1 -0.197 0.016 supported work engagement → employee trust h2 0.363 0.000 supported employee trust→ turnover intention h3 -0.233 0.011 supported indirect effect work engagement→ employee trust → turnover intention h4 -0.084 0.022 partial mediation the results show that work engagement is negatively related to turnover intention. this finding is consistent with previous studies which show that work engagement is negatively associated with turnover intention (abela & debono, 2019; bonilla, 2018; rafiq et al., 2019). despite prior studies establishing a link between work engagement and turnover intention, more is needed about how work engagement reduces turnover intention. this study addresses a gap by stressing how the influence of trust on work engagement can contribute to decreased turnover intention, i.e., trust mediates work engagement and turnover intention in partial mediation. trust can bridge basic human resource practices and outcomes like turnover intention (aryee et al., 2002; hashim & tan, 2015; rafiq et al., 2019). this study offers several practical implications for managers. in a globally competitive environment, the meaning of work is constantly changing, and workers are gradually seeking exciting and fulfilling jobs (chin et al., 2019), so every organization must focus on the factors that stand out for their workforce. companies need to highlight work engagement and employee trust to overcome turnover intention. this can be done by, for example, managers providing counselling regarding work engagement and employee trust as a work resource. managers must also motivate employees to participate in different work communities to develop relationships that strengthen their attachment (rafiq et al., 2019). this research also generally supports maslow's theory of motivation or commonly known as maslow's hierarchy of needs which states that employees will be malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 565 more comfortable working if the need for rewards has been given to their employees. in the context of this study, the appreciation referred to is in the form of work engagement; if employees are involved in their organization, they feel valued, so employees will reach a higher level, namely trust in the organization and will reduce turnover rates. conclusion the relationship between work engagement and turnover intention, as mediated by employee trust, is investigated in this study, which focuses on workers in the malang banking industry. this study validates and explains this issue, bolstering prior research on the necessity of having good employee engagement and high organizational trust, which are linked to a person's desire to leave his job. the findings of this study show that employee engagement significantly affects turnover intention. organizational trust has mediated effect between employee engagement and turnover intention directly and indirectly. these findings can help leaders make better decisions to provide more engagement programs to reduce turnover intention. organizational trust also plays a vital role in maintaining people's commitment to an organization, affecting workers' desire to quit the banking industry. the study had limitations, such as the few samples used and only employees in malang's banking industry being included. this idea might be applied to other fields like business, education, tourism, the private sector, and government. future studies should incorporate various dependent variables, including organizational commitment, loyalty, and work-life balance. references abela, f., & debono, m. (2019). the relationship between psychological contract breach and job-related attitudes within a manufacturing plant. sage open, 9(1), 2158244018822179. https://doi.org/10.1177/2158244018822179 ahmad, a., ullah, i., & saeed, m. (2021). association of employee engagement and turnover intention: the moderating role of psychological empowerment: association of employee engagement and turnover intention. international journal of business and management sciences, 2(4), 56-74. airila, a., hakanen, j. j., schaufeli, w. b., luukkonen, r., punakallio, a., & lusa, s. (2014). are job and personal resources associated with work ability ten years later? the mediating role of work engagement. work & stress, 28(1), 87-105. https://doi.org/10.1080/02678373.2013.872208 aryee, s., budhwar, p. s., & chen, z. x. (2002). trust as a mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes: test of a social exchange model. journal of organizational behavior: the international journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 23(3), 267-285. https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1379(199605)17:3<267::aidjob748>3.0.co;2-a https://doi.org/10.1002/job.138 azanza, g., moriano, j. a., molero, f., & lévy mangin, j.-p. (2015). the effects of authentic leadership on turnover intention. leadership & organization development journal, 36(8), 955-971. https://doi.org/10.1108/lodj-03-2014-0056 https://doi.org/10.1177/2158244018822179 https://doi.org/10.1080/02678373.2013.872208 https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1379(199605)17:3%3c267::aid-job748%3e3.0.co;2-a https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1379(199605)17:3%3c267::aid-job748%3e3.0.co;2-a https://doi.org/10.1002/job.138 https://doi.org/10.1108/lodj-03-2014-0056 malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 566 blumberg, b., cooper, d., & schindler, p. (2014). ebook: business research methods. mcgraw hill. bonilla, j. (2018). fulfillment of the employee psychological contract in a healthcare system: does it drive employee engagement and reduce turnover intention? borst, r. t., kruyen, p. m., & lako, c. j. (2019). exploring the job demands–resources model of work engagement in government: bringing in a psychological perspective. review of public personnel administration, 39(3), 372-397. https://doi.org/10.1177/0734371x17729870 carmeli, a., & weisberg, j. (2006). exploring turnover intentions among three professional groups of employees. human resource development international, 9(2), 191-206. https://doi.org/10.1080/13678860600616305 chan, x. w., kalliath, t., brough, p., o’driscoll, m., siu, o.-l., & timms, c. (2017). selfefficacy and work engagement: test of a chain model. international journal of manpower. https://doi.org/10.1108/ijm-11-2015-0189 chin, t., yang, y., zhang, p., yu, x., & cao, l. (2019). co-creation of social innovation: corporate universities as innovative strategies for chinese firms to engage with society. sustainability, 11(5), 1438. https://doi.org/10.3390/su11051438 cummings, l. l., & bromiley, p. (1996). ªthe organizational trust inventory (oti): development and validationº. trust in organizations: frontiers of theory and research, sage publications, thousand oaks, ca, 302-330. https://doi.org/10.4135/9781452243610.n15 flamholtz, e. g., das, t., & tsui, a. s. (1985). toward an integrative framework of organizational control. accounting, organizations and society, 10(1), 35-50. https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90030-3 fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104 https://doi.org/10.2307/3151312 gupta, m., & shaheen, m. (2017). impact of work engagement on turnover intention: moderation by psychological capital in india. business: theory and practice, 18, 136143. https://doi.org/10.3846/btp.2017.014 hair jr, j. f., sarstedt, m., hopkins, l., & kuppelwieser, v. g. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem): an emerging tool in business research. european business review. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.01.002 hair jr, j. f., sarstedt, m., ringle, c. m., & gudergan, s. p. (2017). advanced issues in partial least squares structural equation modeling. sage publications. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-1 hashim, k. f., & tan, f. b. (2015). the mediating role of trust and commitment on members’ continuous knowledge sharing intention: a commitment-trust theory perspective. international journal of information management, 35(2), 145-151. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.11.001 lu, l., lu, a. c. c., gursoy, d., & neale, n. r. (2016). work engagement, job satisfaction, and turnover intentions: a comparison between supervisors and line-level employees. international journal of contemporary hospitality management. https://doi.org/10.1108/ijchm-07-2014-0360 memon, m. a., salleh, r., nordin, s. m., cheah, j.-h., ting, h., & chuah, f. (2018). personorganization fit and turnover intention: the mediating role of work engagement. journal of management development, 37(3), 285-298. https://doi.org/10.1108/jmd07-2017-0232 https://doi.org/10.1177/0734371x17729870 https://doi.org/10.1080/13678860600616305 https://doi.org/10.1108/ijm-11-2015-0189 https://doi.org/10.3390/su11051438 https://doi.org/10.4135/9781452243610.n15 https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90030-3 https://doi.org/10.1177/002224378101800104 https://doi.org/10.2307/3151312 https://doi.org/10.3846/btp.2017.014 https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.01.002 https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-1 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.11.001 https://doi.org/10.1108/ijchm-07-2014-0360 https://doi.org/10.1108/jmd-07-2017-0232 https://doi.org/10.1108/jmd-07-2017-0232 malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 567 michael, b., prince, a. f., & chacko, a. (2016). impact of compensation package on employee retention. clear international journal of research in commerce & management, 7(10). mm, s. (2021). influence of empowerment, psychological contract and employee engagement on voluntary turnover intentions. international journal of productivity and performance management, 70(2), 325-349. https://doi.org/10.1108/ijppm-04-20190189 mobley, w. h., horner, s. o., & hollingsworth, a. t. (1978). an evaluation of precursors of hospital employee turnover. journal of applied psychology, 63(4), 408. https://doi.org/10.1037/0021-9010.63.4.408 novianti, k. r., & fuadiputra, i. r. (2021). the effect of job autonomy on turnover intention: mediation role of work-life balance, and job satisfaction in the banking sector. international journal of social science and business, 5(4), 490-497. https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i4.38855 oguegbe, t. m., & edosomwan, h. s. (2021). organizational-based self-esteem and organizational identification as predictors of turnover intention: mediating role of organizational trust. seisense journal of management, 4(2), 56-71. https://doi.org/10.33215/sjom.v4i2.620 pardee, r. l. (1990). motivation theories of maslow, herzberg, mcgregor & mcclelland. a literature review of selected theories dealing with job satisfaction and motivation. rafiq, m., wu, w., chin, t., & nasir, m. (2019). the psychological mechanism linking employee work engagement and turnover intention: a moderated mediation study. work, 62(4), 615-628. https://doi.org/10.3233/wor-192894 rizwan, m., arshad, m. q., munir, h. m. a., iqbal, f., & hussain, a. (2014). determinants of employees intention to leave: a study from pakistan. international journal of human resource studies, 4(3), 1-18. https://doi.org/10.5296/ijhrs.v4i3.5871 sari, r. n., zenita, r., pratadina, a., & omar, n. (2019). management control system and its effect on organizational citizenship behaviour and turnover intention. polish journal of management studies, 19. https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.2.29 schaufeli, w. b. (2013). what is engagement? in employee engagement in theory and practice. routledge, 29-49. https://doi.org/10.4324/9780203076965-10 schaufeli, w. b., baker, a., & salanova, m. (2006). educational and psychological measurement. the measurement of work engagement with a short questionnaire. a cross-national study, 66(4). https://doi.org/10.1177/0013164405282471 shahpouri, s., namdari, k., & abedi, a. (2016). mediating role of work engagement in the relationship between job resources and personal resources with turnover intention among female nurses. applied nursing research, 30, 216-221. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.10.008 simons, r. (1994). how new top managers use control systems as levers of strategic renewal. strategic management journal, 15(3), 169-189. https://doi.org/10.1002/smj.4250150301 spector, p. e. (1986). perceived control by employees: a meta-analysis of studies concerning autonomy and participation at work. human relations, 39(11), 1005-1016. https://doi.org/10.1177/001872678603901104 steffens, n. k., yang, j., jetten, j., haslam, s. a., & lipponen, j. (2018). the unfolding impact of leader identity entrepreneurship on burnout, work engagement, and turnover intentions. journal of occupational health psychology, 23(3), 373. https://doi.org/10.1037/ocp0000090 syara, s., & syah, t. y. r. (2022). the effect of proactive personality, work-life balance and work engagement on turnover intention. apmba (asia pacific management https://doi.org/10.1108/ijppm-04-2019-0189 https://doi.org/10.1108/ijppm-04-2019-0189 https://doi.org/10.1037/0021-9010.63.4.408 https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i4.38855 https://doi.org/10.33215/sjom.v4i2.620 https://doi.org/10.3233/wor-192894 https://doi.org/10.5296/ijhrs.v4i3.5871 https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.2.29 https://doi.org/10.4324/9780203076965-10 https://doi.org/10.1177/0013164405282471 https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.10.008 https://doi.org/10.1002/smj.4250150301 https://doi.org/10.1177/001872678603901104 https://doi.org/10.1037/ocp0000090 malik does employee trust matter? measuring the effect of work engagement …. journal of accounting and investment, 2023 | 568 and business application), 10(3), 331-344. https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2022.010.03.7 tabak, f., & hendy, n. t. (2016). work engagement: trust as a mediator of the impact of organizational job embeddedness and perceived organizational support. organization management journal, 13(1), 21-31. https://doi.org/10.1080/15416518.2015.1116968 taormina, r. j., & gao, j. h. (2013). maslow and the motivation hierarchy: measuring satisfaction of the needs. the american journal of psychology, 126(2), 155-177. https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.126.2.0155 yadav, l. k., kumar, a., & mishra, s. (2020). can organizations leverage employer branding to gain employee engagement and reduce turnover intention? an empirical study with organizational trust as a mediator. vision, 24(4), 496-505. https://doi.org/10.1177/0972262920943774 yukongdi, v., & shrestha, p. (2020). the influence of affective commitment, job satisfaction and job stress on turnover intention: a study of nepalese bank employees. review of integrative business and economics research, 9, 88-98. https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2022.010.03.7 https://doi.org/10.1080/15416518.2015.1116968 https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.126.2.0155 https://doi.org/10.1177/0972262920943774 *corresponding author, e_mail address: ihsnhadi@yahoo.co.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 183-197 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.180282 determinan kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemerintah daerah ihsan hadi 12 *; lilik handajani 2 ; alamsyah 2 1 inspektorat kab. lombok timur, kota lombok, nusa tenggara barat, indonesia 2 program magister akuntansi universitas mataram, kota mataram, nusa tenggara barat, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 18 feb 2017 revised 04 apr 2017 accepted 25 mei 2017 this study aims to examine and find the empirical evidence the effects of competence, independense, obedience pressure, and internal control system on the quality of the examination results of the internal auditor. samples were either internal auditor functional auditor (jfa) and control officers (p2upd) at inspectorate province, district/city on the lombok island in nusa tenggara barat province. sampling technique used is purposive sampling so that the sample is 141 internal auditors and analysis method used is structural equation modeling (sem) by using analytical tools partial least square (pls). the results showed that the competence and internal control system significant positive effect quality of the examination results of the internal auditor. the study also found obedience pressure can influence the role of the examination results but with a negative direction. while the independence does not affect the examination results. the implication of this research is to give opportunity to the apip on the lombok island to give more attention to the factors that can improve the quality of the examination results as to how to resolve the obedience pressure, keep use internal control system, enhance the competence of the internal auditor. © 2017 jai. all rights reserved keywords: competence; independence; obedience pressure; internal control system; quality of the examination results pendahuluan pengawasan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi. untuk kepentingan tersebut, kemudian daerah membentuk satuan pengawas internal yang diwadahi dalam sebuah satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang kemudian dikenal dengan inspektorat daerah yang berfungsi sebagai auditor atau pemeriksa internal bagi pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab kepada bupati. sebagai auditor internal pemerintah inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) hal yaitu; pertama, pengawasan yang dimaksud dapat berupa pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, pencegahan terhadap kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur, pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat skpd serta mencegah penggelapan maupun korupsi yang terjadi di daerah. kedua, pemeriksaan yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. dalam melakukan fungsi pemeriksaan, inspektorat harus menemukan semua kesalahan yang material yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik kesalahan dalam penyajian angka maupun kesalahan akibat dilanggarnya prosedur-prosedur tertentu dalam pengelolaan keuangan. ketiga, pembinaan yaitu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku yang seseuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi (mardiasmo, 2005). namun fakta menyatakan lain, fenomena saat ini masih banyak terjadi kasus korupsi di sejumlah daerah di provinsi nusa tenggara barat (ntb) yang berkaitan dengan masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya diantaranya kasus proyek tambatan perahu di gili kondo kabupaten lombok timur yang menehttp://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2562 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 183-197: juli 2017 184 tapkan pejabat di pemerintah kabupaten lombok timur sebagai tersangka (lombok post, 2015). kasus korupsi bupati lombok barat ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk. berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan bpk semester i tahun 2015 atas laporan keuangan provinsi, kabupaten/ kota di nusa tenggara barat tahun 2014 terdapat 54 temuan kelemahan spi dan 45 temuan terkait ketidakpatuhan pada peraturan perundangundangan. hal ini menunjukkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah belum menghasilkan kualitas audit yang baik dikarenakan masih adanya temuan bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan/audit, seharusnya sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis (3e) dalam melakukan audit dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sehingga akan terwujud akuntabilitas publik yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. wibowo (2010) mengemukakan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh apip sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faizah dan zuhdi (2013) mengemukakan upaya untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang berkualitas, seorang auditor dalam melaksanakan tugas pengawasannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing personel auditor tersebut. karakteristik seorang auditor berasal dari faktor internal (dispositional attributions) yaitu mengacu pada prilaku individu yang ada dalam diri seseorang, dan faktor eksternal (situational attributions) mengacu pada lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang yang mendorong seseorang (auditor) untuk melakukan suatu tindakannya. hal tersebut sejalan dengan pernyataan zulfahmi (2005) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang meliputi: (1) faktor internal (personal), yaitu faktor yang berasal dari dalam individu, (2) faktor eksternal (situasional), yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berprilaku sesuai dengan karakteristik kelompok atau organisasi di mana ia ikut di dalamnya. penelitian ini akan mengkaji mengenai faktor internal yaitu kompetensi dan independensi, dan faktor eksternal yaitu adanya tekanan ketaatan dan spi sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor pemerintah (apip). dalam lembaga apip (inspektorat daerah), seorang auditor yang akan melaksanakan tugas pengawasan harus memiliki kompetensi yang memadai. akan tetapi hal tersebut sering terbentur dengan adanya mutasi staf yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan terkait audit sehingga auditor yang memiliki kompetensi dari sisi pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan semakin berkurang. faktor kompetensi sangat penting karena permenpan no. per/04/m.pan/03/2008 menyatakan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. dalam penelitian ini faktor internal (kompetensi) yang akan diuji meliputi mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. selain karakteristik personal seorang auditor yang berasal dari faktor internal, sebagai penentu kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya sangat dipengaruhi juga oleh faktor eksternal (situasional). faktor eksternal (situasional) yang dalam hal ini adalah adanya tekanan (pressure) yang berasal dari atasan maupun dari auditi (klien) yang diaudit. tekanan ketaatan timbul dari adanya perintah yang diberikan oleh individu yang berada pada posisi otoritas. faktor eksternal (situasional) yang lain adalah dalam hal ini berjalannya sistem pengendalian intern (spi), baik dari lembaga/entitas tempat auditor bekerja maupun dari diri masing-masing personal itu sendiri. berdasarkan pp no. 60 tahun 2008 tentang spip (pasal 1 ayat 1) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern (spi) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. oleh karena itu, keberhasilan spi sangat bertumpu tidak hanya pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi, sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. penelitian ini mengeksplorasi kebaruan selain dari segi waktu penelitian, studi ini akan hadi et al. – kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemda 185 menguji pengaruh faktor eksternal (situasional) yaitu dengan adanya tekanan (pressure) dan spi, selain itu penelitian ini akan menggunakan sampel yang lebih besar dengan menggunakan alat analisis yang berbeda yaitu dengan menggunakan partial least square (pls) dengan bantuan program smartpls. dalam hal ini tekanan yang biasa terjadi pada lingkungan pemerintah lebih terfokus pada tekanan ketaatan (obedience pressure), karena auditor pemerintah bekerja berdasarkan perintah (atasan) untuk dan atas nama apip sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah kendali atau otorisasi. disamping itu auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya berdasarkan suatu aturan (spi) yang ada. studi ini menjadi sebuah penelitian yang menarik karena tidak hanya menguji faktor internal seorang auditor melainkan juga ingin melihat sejauh mana faktor eksternal dalam hal ini adanya tekanan ketaatan dan spi di lingkungan kerja apip (inspektorat) dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. kontribusi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik bagi penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya pada bidang audit sebagai wujud adopsi teori agensi dan teori atribusi. kedua teori tersebut terkait dengan adverse selection dan moral hazard, serta disposetional attributions dan situational attributions. manfaat praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi lembaga apip (inspektorat se-pulau lombok) sebagai stakeholders internal agar senantiasa untuk menggunakan dan meningkatkan keahlian para auditornya dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki para auditor dalam lembaga apip dan pengendalian intern yang ada di dalamnya agar dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas. manfaat kebijakan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah (provinsi, kabupaten/kota se-pulau lombok) untuk membuat kebijakan di bidang pengawasan khususnya tentang penempatan dan penugasan personil (auditor) pada lembaga apip dengan mempertimbangkan kompetensi yaitu pengetahuan/latar belakang pendidikan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh permenpan no: per/05/m.pan/ 03/2008 tentang latar belakang pendidikan, auditor apip mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (s-1) atau yang setara, dan juga mempertimbangkan keahlian dan pengalaman dari personil yang akan ditempatkan pada lembaga apip (inspektorat). tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori keagenan beradasarkan teori keagenan, jensen dan meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit maupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas. aplikasi teori keagenan pada organisasi sektor publik dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masingmasing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan (arifah, 2012). organisasi sektor publik melalui pemerintah daerah khususnya lembaga apip (inspektorat) sebagai stakeholders internal selalu berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik (masyarakat) dan auditi sebagai stakeholders eksternal melalui pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang berkualitas, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel. pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh apip sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada pimpinan daerah, yang dalam hubungan ini adalah sebagai prinsipal mendelegasikan wewenang kepada auditor untuk melakukan tugas pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. sebagai akibatnya, para auditor yang bertindak sebagai agen, memiliki akses informasi dan kewenangan yang lebih dalam proses audit/pemeriksaan. ketidakseimbangan (asimetri) informasi yang dimiliki antara auditor intern dan pemerintah yang diwakili oleh lembaga pengawasan (apip) dalam pelaksanaan audit dapat menimbulkan permasalahan. teori atribusi teori atribusi terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, dengan kata lain melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi di lingkungan sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam presepsi sosial disebut dengan dispositional attributions dan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 183-197: juli 2017 186 situational attributions. dispositional attributions mengacu pada perilaku individu yang ada dalam diri seseorang (faktor internal) seperti kompetensi, dan independensi yang dimiliki oleh seorang auditor, dan situsional attributions mengacu pada lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap perilaku (faktor eksternal) seperti tekanan dan aturan (dalam hal ini penerapan spi). robbins (2006) menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana seorang individu menginterpretasikan perilaku seseorang berhubungan dengan bagian tertentu pada lingkungan yang relevan. menurut asumsi para ahli teori atribusi yang merupakan ciri dari teori atribusi menjelaskan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka berada (robbins, 2006). hal tersebut menjelaskan bahwa perilaku berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, sehingga sikap dan karakteristik tersebut mampu menghadapi situasi di lingkungan tertentu seperti halnya ketika melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam lembaga pemerintah, sehingga perilaku apip dalam bertindak dilakukan harus sesuai kemampuan, kaidah aturan dan prosedur yang relevan di dalam lingkungan tersebut (robbins, 2006). kualitas hasil pemeriksaan dalam sektor publik, government accountability office (gao) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (lowenshon et al., 2005). standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja aditor (messier et al., 2005). menurut peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor per/05/m.pan/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh apip wajib menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara (spkn). standar pemeriksaan keuangan negara (spkn) bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan (diperoleh) dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif. unsur-unsur kualitas laporan hasil pemeriksaan yaitu harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin. oleh karena itu, kualitas hasil pemeriksaan adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. de angelo (1981) sebagaimana dikutip oleh alim et al. (2007), mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan sebagaimana diungkapkan dalam teori atribusi (dispositional atributions), auditor dalam melaksanaan pemeriksaan/audit sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya. auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan harus memiliki kompetensi yang cukup khususnya dalam bidang audit. auditor harus memiliki kualitas dalam memahami kriteria yang digunakan serta harus kompeten (memiliki kecakapan) agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat, sehingga dapat mewujudkan hasil pemeriksaan yang berkualitas (suryanto et al., 2017). auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan harus memiliki kompetensi yang cukup khususnya dalam bidang audit seperti mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya (rai, 2008). pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus memelihara kompetensinya. sukriah (2009) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. hal ini sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh handayani (2015) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja apip. oleh karena itu kompetensi sangat mendukung dalam penugasan audit untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang berkualitas. dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis pertama sebagai berikut: h1: kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan perspektif dari teori keagenan dan teori atribusi mengindikasikan bahwa pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel sangat dibutuhkan sikap yang independen dari para auditor, yaitu karakteristik auditor yang berasal dari faktor internal (dispohadi et al. – kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemda 187 sitional attributions). untuk itu auditor harus mempunyai sikap ketidakberpihakan atau kebebasan posisi baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas audit yang dilaksanakannya, sehingga seorang auditor yang dapat mempertahankan sikap independensinya, akan mampu bertindak jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab, serta akan dapat mengungkapkan kondisi sesuai fakta sehingga akan dapat memberikan informasi yang sebenarnya atau tidak terjadi asimetri informasi antara principal (pemerintah daerah) dengan agent (auditor) yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu adverse selection. pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel sangat dibutuhkan sikap yang independen dari para auditor. batubara (2008), samsi, et al. (2012), faizah dan zuhdi (2013), purwaningsih (2015) dan handayani (2015)menemukan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis kedua sebagai berikut: h2: independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. pengaruh tekanan ketaatan terhadap kualitas hasil pemeriksaan mangkunegara (2005) menyatakan tekanan ketaatan adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan, dalam hal ini tekanan tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan tempatnya bekerja. penelitian yunitasari (2013) dan aryantini, et al. (2014) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. pada lingkungan pemerintah tekanan yang muncul biasanya lebih terfokus pada tekanan yang berasal dari pimpinan dalam hal ini sebagai principal kepada bawahan (auditor) sebagai agent. berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. pimpinan (principal) dapat memaksa kepada auditor (agent) untuk melakukan penyimpangan berdasarkan kedekatannya dengan klien (auditi) maupun atas dasar pertimbangan-pertimbangan lainnya. sementara itu auditor (agent) dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang pada suatu aturan pengendalian yang dapat menjadi pijakan dan pedoman agar pelaksanaan audit dapat berjalan secara efektif. namun di sisi lain dituntut pula untuk mematuhi perintah dari entitas yang diperiksa maupun dari atasannya, oleh karena itu situasi ini membawa auditor dalam situasi konflik/dilema yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan seperti moral hazard dan adverse selection. aryantini et al. (2014) dan yunitasari (2013) menemukan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgment. hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tekanan ketaatan yang dialami auditor maka pertimbangan audit(audit judgment) yang dihasilkan akan mengalami penurunan. dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis ketiga sebagai berikut: h3: tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. pengaruh sistem pengendalian intern (spi) terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam teori atribusi dijelaskan bahwa tindakan seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab. dengan adanya pengendalian internal maka setiap tindakan dikontrol dan dievaluasi setiap saat. jika keefektifan pengendalian internal tinggi maka perilaku yang dapat menghambat pencapian tujuan organisasi akan menurun. oleh karena itu, keberhasilan spi sangat bertumpu tidak hanya pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi, sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi tersebut, berdasarkan pp no. 60 tahun 2008 telah menetapkan unsurunsur dalam spi yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, dan monitoring/pemantauan. sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas &efisiensi operasi (mulyadi dan puradiredja, 1998). american institute of certified public accountants (aicpa), 1947 sebagaimana dikutip oleh wilopo (2006) menjelaskan bahwa jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 183-197: juli 2017 188 faktor internal faktor eksternal pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. oleh karena itu dengan adanya penerapan dan ditaatinya spi oleh seluruh lapisan yang ada, maka laporan hasil pemeriksaan yang akan dihasilkan oleh auditor akan lebih berkualitas. dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis keempat sebagai berikut: h4: sistem pengendalian intern (spi) berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. metode penelitian model penelitian model yang diusulkan pada penelitian disajikan pada gambar 1. populasi dan sampel penelitian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personil yang memiliki tugas sebagai pemeriksa baik fungional dan non fungsional pada inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota se-pulau lombok, yaitu sebanyak 223 orang pemeriksa.pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2014), sehingga personil (pemeriksa) yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa yang telah menduduki jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional p2upd (pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah) pada seluruh inspektorat sepulau lombok. oleh karena itu, dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah sebanyak 141 responden. teknik pengumpulan data data dari penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden secara langsung. pengumpulan data dilakukan dengan metode survey, yakni dengan cara mengirimkan kuesioner penelitian kepada sampel dan mengumpulkannya secara langsung dengan cara mendatangi ke kantor dimana sampel bertugas (hartono dan abdillah, 2008). oleh karena itu kuesioner tersebut diantarkan langsung ke objek penelitian yaitu pejabat fungsional (auditor dan p2upd) yang melakukan tugas pemeriksaan pada seluruh inspektorat provinsi, kabupaten/kota se-pulau lombok. tujuannya agar peneliti dapat langsung bertemu dengan responden sehingga dapat menciptakan kondisi yang cukup baik agar responden dengan sukarela akan memberikan data objektif dan cepat. menurut abdillah dan jogiyanto (2015), format pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dibuat terstruktur dan tertutup, artinya daftar pertanyaan yang diajukan disertai dengan alternatif jawaban untuk dipilih oleh responden, sehingga informasi yang diperoleh bersifat keputusan/pendapat final. gambar 1. model penelitian h1 kompetensi (x1) independensi (x2) kualitas hasil pemeriksaan (y) tekanan ketaatan (x3) h2 h3 h4 sistem pengendalian intern (x4) hadi et al. – kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemda 189 tabel 1. operasionalisasi variabel penelitian no variabel definisi operasional indikator pengukuran referensi 1 kompetensi kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, meliputi; mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. kompetensi berkaitan dengan keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan. 1) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikiran luas 2) tanggap terhadap solusi dan temuan 3) mampu bekerjasama dalam tim 4) kemampuan melakukan review analitis 5) pengetahuan tentang organisasi 6) pengetahuan auditing dan sektor publik 7) pengetahuan tentang akuntansi 8) memiliki keahlian komunikasi 9) memiliki ilmu dan keahlian pendukung lainnya 10) kemampuan untuk membuat laporan dengan baik skala interval diukur dengan skala likert 5 poin sukriah (2009) 2 independensi sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 1) kebebasan dalam menentukan bagianbagian tertentu yang diperiksa 2) kebebasan dalam menentukan prosedur audit 3) kebebasan dalam menentukan subyek pekerjaan pemeriksaan 4) ketegasan dalam menentukan kegiatan auditi yang akan diperiksa 5) bersikap cooperatif selama proses pemeriksaan untuk mendapatkan bukti 6) bebas dari kepentingan pribadi dan pihak lain yang dapat membatasi audit 7) laporan harus berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh selama audit 8) laporan harus jelas dan bebas dari multi tafsir 9) isi laporan pemeriksaan harus berdasarkan pertimbangan pemeriksa skala interval diukur dengan skala likert 5 poin sukriah (2009) jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 183-197: juli 2017 190 no variabel definisi operasional indikator pengukuran referensi 3 tekanan ketaatan suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan, dalam hal ini tekanan tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan tempatnya bekerja. 1) auditor bekerja di bawah kendali 2) penyimpangan pelaksanaan audit pada auditi yang dikehendaki 3) atasan selalu mempengaruhi dan memaksakan kehendaknya 4) patuh pada kebijakan pimpinan yang menyimpang dari standar audit 5) auditor tidak mengungkapkan temuan yang ada skala interval diukur dengan skala likert 5 poin aryantini et al. (2014) 4 sistem pengendalian intern sistem pengendalian intern (spi) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pemgamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (pp no. 60 tahun 2008). 1) peraturan organisasi 2) kewenangan dan tanggung jawab 3) tahap yang dilakukan dalam penilaian risiko 4) pemahaman terhadap suatu entitas yang diperiksa skala interval diukur dengan skala likert 5 poin saputra (2009) 5 kualitas hasil pemeriksaan suatu hasil pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1) menetapkan langkah pemeriksaan skala interval diukur dengan skala likert 5 poin sukriah (2009) 2) mereview kertas kerja secara berjenjang 3) proses pengumpulan dan pengujian bukti untuk mendukung 4) kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi yang terkait 5) penatausahaan dokumen audit dalam bentuk kka 6) mematuhi kode etik yang ditetapkan 7) laporan hasil pemeriksaan harus obyektif dan rekomendasi yang konstruktif 8) pengungkapan hadi et al. – kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemda 191 no variabel definisi operasional indikator pengukuran referensi masalah yang belum dapat diselesaikan 9) pengungkapan suatu prestasi dan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan auditi 10) laporan harus memuat tanggapan dari pejabat yang diperiksa 11) laporan harus informative dan bermanfaat secara maksimal operasionalisasi variabel penelitian operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada tabel 1. untuk menentukan nilai kategori dari hasil olah kuisioner dilakukan penilaian dengan menggunakan interval kelas dengan rumus sebagai berikut : interval kelas = nilai tertinggi dalam penelitian ini adalah 5 dan nilai rendah adalah 1 yang berasal dari skala penilaian kuisioner. jumlah kelas ada 5, maka : interval kelas = dengan demikian, dapat diklasifikasikan kategori rentang nilai untuk setiap jawaban alternatif pada kuisioner sebagai panduan dalam mengelompokkan hasil penilaian disajikan pada tabel 2. metode analisis data data hasil kuisioner diolah dengan menggunakan bantuan aplikasi smartpls 3.0 m3. pengujian model pengukuran (outer model) dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. uji validitas meliputi, convergent validity dan discriminant validity. ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. namun demikian, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (chin, 1998). discriminat validity dinilai dengan membandingkan nilai square root of average varianceextrated (ave) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. nilai ave direkomendasikan > 0,5 (ghozali, 2008). untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cronbach’s alpha dan composite reliability. lebih disarankan menggunakan composite reliability dengan nilai > 0.70 karena nilai cronbach’s alpha lebih rendah (latan dan ghozali, 2012) pengujian hipotesis (inner model) dilakukan dengan melihat nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai t-statistic, harus diatas >1,96 karena penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah (one-tailed) dengan taraf signifikansi 5% (ghozali dan latan, 2015). tabel 2. rentang kriteria dan kategori no interval kriteria kategori variabel kompetensi independensi tekanan ketaatan spi kualitas hasil pemeriksaan 1. ≥ 4,2 sangat setuju sangat setuju sangat setuju sangat setuju sangat setuju 2. 3,4 s/d < 4,2 setuju setuju setuju setuju setuju 3. 2,6 s/d < 3,4 netral netral netral netral netral 4. 1,8 s/d < 2,6 tidak setuju tidak setuju tidak setuju tidak setuju tidak setuju 5. < 1,8 sangat tidak setuju sangat tidak setuju sangat tidak setuju sangat tidak setuju sangat tidak setuju jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 183-197: juli 2017 192 hasil dan pembahasan kuesioner yang didistribusikan sebanyak 141 kuesioner yang diantar langsung ke inspektorat provinsi, kabupaten/kota se pulau lombok. kuesioner yang kembali dan bisa diolah sebanyak 127 kuesioner. statistik deskriptif penelitian ini disajikan pada tabel 3. tabel 3. statistik deskriptif variabel n mean std. dev kualitas hasil pemeriksaan 127 4.39 0.488 kompetensi 127 4.44 0.516 independensi 127 4.26 0.544 tekanan ketaatan 127 1.77 0.531 sistem pengendalian internal 127 4.15 0.468 dari tabel 2 dapat dilihat nilai rata-rata skor tanggapan responden mengenai kualitas hasil pemeriksaan (y) sebesar 4,39 dengan standar deviasi sebesar 0.488 menunjukkan bahwa jawaban responden untuk kualitas hasil pemeriksaan berada pada jawaban tidak setuju sampai dengan sangat setuju. nilai rata-rata kompetensi (x1) sebesar 4,44 dengan standar deviasi sebesar 0,516 menunjukkan bahwa jawaban responden untuk variabel kompetensi berada pada jawaban tidak setuju sampai dengan sangat setuju. nilai rata-rata skor tanggapan responden mengenai variabel independensi (x2) sebesar 4,26 dengan standar deviasi sebesar 0,544 menunjukkan bahwa jawaban responden untuk independensi berada pada jawaban setuju sampai dengan sangat setuju. nilai rata-rata tekanan ketaatan (x3) sebesar 1,77 dengan standar deviasi sebesar 0,531 menunjukkan bahwa jawaban responden untuk tekanan ketaatan berada pada jawaban sangat tidak setuju. nilai rata-rata skor tanggapan responden mengenai variabel sistem pengendalian internal (x4) sebesar 4,15 dengan standar deviasi sebesar 0,468 menunjukkan bahwa jawaban responden untuk spi berada pada jawanan setuju sampai sangat setuju. gambar 2. path diagram hadi et al. – kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemda 193 berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa variabel telah memiliki nilai loading factor > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator dimensi variabel adalah valid. begitu juga pada nilai ave yang dihasilkan oleh semua dimensi variabel yaitu diatas > 0,50 sehingga memenuhi persyaratan validitas konvergen. dengan nilai akar ave lebih besar dari nilai korelasi variabel laten sehingga memenuhi persyaratan validitas diskriman. nilai composite reliability yang dihasilkan semua dimensi variabel sangat baik yaitu di atas > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator dimensi variabel adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas. dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan data penelitian valid dan reliabel, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini. tabel 4. aved an composite reliability variabel ave composite reliability kualitas hasil pemeriksaan 0,522 0,916 kompetensi 0,518 0,906 independensi 0,512 0,904 tekanan ketaatan 0,564 0,866 sistem pengendalian internal 0,559 0,835 pengujian hipotesis setelah melakukan prosedur bootstrapping data penelitian, maka diperoleh hasil estimasi tstatistik variabel penelitian yang disajikan dalam bentuk ringkasan hasil uji hipotesis sebagaimana tercantum pada tabel 5. pada tabel 5 dapat dilihat untuk analisis hasil pengujian terhadap tiga hipotesis yang telah diajukan dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama (h1) yang menyatakan kompetensi (k) berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,249. hasil uji hipotesis menunjukkan path coeficient antara kompetensi dengan kualitas hasil pemeriksaan memiliki nilai tstatistics 3,665 yang lebih besar dari pada t-table 1,96. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan atau h1 diterima. organisasi sektor publik melalui pemerintah daerah, khususnya lembaga apip (inspektorat), sebagai stakeholder internal selalu berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik (masyarakat) dan auditi sebagai stakeholder eksternal melalui pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang berkualitas, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel. lembaga apip (inspektorat) senantiasa berupaya untuk menggunakan dan meningkatkan keahlian para auditornya dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki para auditor dalam lembaga apip tersebut agar dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas. hasil pemeriksaan yang berkualitas dapat mencerminkan fakta dari proses pengelolaan yang dilakukan di daerah. selain itu, juga dapat memberikan gambaran untuk menilai keputusan yang diambil. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sukriah (2009), handayani (2015), dan purwaningsih (2015) yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. hipotesis kedua yang menyatakan bahwa independensi (i) berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan mendapatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,107. namun, nilai t-statisticsnya hanya 1,338, atau lebih kecil dari pada t-table (1,96). demikian hal ini menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, atau dengan kata lain penelitian ini menolak h2. hal ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan yang berkualitas tidak serta merta dapat dipengaruhi oleh sikap keindependensian dari seorang auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan/audit. hal ini dapat disebabkan karena auditor internal yang bertugas pada lem tabel 4. ringkasan hasil uji hipotesis kode hipotesis koefisien t-statistic t-table kesimpulan h1 : kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 0,249 3,665 1,96 diterima h2 : independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 0,107 1,338 1,96 ditolak h3 : tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan -0,230 3,410 1,96 diterima h4 : sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan 0,430 5,604 1,96 diterima jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 183-197: juli 2017 194 baga apip (inspektorat) merupakan seorang pegawai negeri sipil (pns) yang secara langsung maupun tidak langsung terikat pada aturan lembaga (pemda) dan harus selalu menununjukkan loyalitas terhadap pimpinan. hal ini dapat dilihat dari kedudukan inspektorat dibawah kepala daerah sehingga inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah. akibatnya inspektorat terkesan enggan melaporkan dugaan korupsi di lembaga yang diawasi karena pejabatnya diangkat oleh kepala daerah. ketidakindependenan inspektorat dapat dilihat dari tidak adanya kewajiban inspektorat untuk melaporkan penyimpangan di suatu lembaga pemerintah yang ditemukan pada saat melakukan tugas pengawasan kepada penegak hukum. akibatnya, tidak ada jaminan temuan penyimpangan tersebut akan ditindaklanjuti. padahal seorang auditor harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (bpkp, 1998). disamping itu menurut eisenhardt (1989) teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi yaitu: asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (selfinterest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari risiko (risk averse). asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. asumsi informasi yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. oleh karena itu, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut auditor termotivasi untuk selalu mengikuti perintah (intervensi) dari pihak lain (pimpinan) agar tidak berdampak pada jenjang karir maupun posisi auditor sebagai seorang pns yang berada pada lembaga tersebut, sehingga auditor belum dapat menunjukkan keindependesiannya secara penuh/ maksimal dikarenakan adanya kepentingan (posisi aman) bagi dirinya sendiri dan untuk menghindari risiko yang dapat terjadi. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sukriah (2009), queena (2012), dan parasayu (2014) menemukan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian batubara (2008), samsi et al. (2012), faizah dan zuhdi (2013), purwaningsih (2015), dan handayani (2015) yang menemukan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. hipotesis ketiga (h3) menyatakan bahwa tekanan ketaatan (tk) berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan (khp). hasil uji nilai koefisien parameter antara variabel tekanan ketaatan dan kualitas hasil pemeriksaan menunjukkan hubungan negatifsebesar0,230 dengan nilai t-statistics 3,410 yang lebih besar dari pada t-table (1,96). dari hasil ini berarti tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. dengan demikian h3 dalam penelitian ini diterima. dengan adanya tekanan ketaatan terhadap auditor yang semakin tinggi akan mengakibatkan penurunan kualitas hasil pemeriksaan. artinya, semakin tinggi tekanan (pressure) yang dihadapi oleh personil auditor akan mengakibatkan kualitas hasil pemeriksaan semakin menurun. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yunitasari (2013) dan aryantini, et al. (2014) menemukan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judg-ment. tekanan ketaatan dapat membawa auditor dalam situasi konflik, dimana auditor harus menaati perintah atasan yang dapat mengarahkan auditor pada pengambilan keputusan yang salah. pada posisi demikian, apabila auditor tidak menaati perintah atasan maka dapat menyebabkan risiko yang akan dihadapi oleh auditor tersebut berupa sanksi keterlambatan jenjang karir dan bahkan sampai pada pemindahan (mutasi) auditor dari lembaga (apip) tersebut. oleh karena itu, tekanan yang dihadapi oleh auditor dapat berdampak pada pertimbangan audit yang dilakukan sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. temuan ini juga dapat disimpulkan dengan pernyataan semakin tinggi tekanan ketaatan yang dihadapi oleh auditor, maka dapat menyebabkan semakin menurunnya kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor tersebut. oleh karena itu sangat diperlukan adanya komitmen dan integriras yang tinggi dari semua pihak, mulai dari pimpinan sampai pada tataran pelaksana yaitu auditor itu sendiri dan bahkan manajemen atau entitas yang diperiksa, sehingga kegiatan pemeriksaan yang dilakukan benar-benar dapat berjalan secara efektif dengan mengungkapkan kondisi atau fakta-fakta secara lugas dan transparan tanpa adanya intervensi maupun tekanan yang muncul hadi et al. – kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemda 195 dari pihak manapun yang dapat merubah hasil pemeriksaan yang ada. hipotesis keempat (h4) menyatakan bahwa spi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan (khp). hasil uji nilai koefisien parameter antara variabel spi dan kualitas hasil pemeriksaan menunjukkan hubungan positif dengan nilai t-statistics (5,604) >t-table (1,96), sehingga hipotesis keempat (h4) diterima. hasil ini menjelaskan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang memadai akan diikuti dengan meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan. artinya, semakin dipatuhinya sistem pengendalian intern yang ada maka akan semakin meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. berdasarkan teori atribusi, dijelaskan bahwa tindakan seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab. dengan adanya pengendalian internal maka setiap tindakan dikontrol dan dievaluasi setiap saat. jika keefektifan pengendalian internal tinggi maka perilaku yang dapat menghambat pencapian tujuan organisasi akan menurun. oleh karena itu, keberhasilan spi sangat bertumpu tidak hanya pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi, sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi tersebut, berdasarkan pp no. 60 tahun 2008 telah menetapkan unsur-unsur dalam spi yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas, dan fungsi instansi pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring/pemantauan. pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. oleh karena itu dengan adanya penerapan dan ditaatinya spi oleh seluruh lapisan yang ada, maka laporan hasil pemeriksaan yang akan dihasilkan oleh auditor akan lebih berkualitas. simpulan penelitian ini memberikan gambaran bahwa untuk menilai keputusan yang diambil melalui hasil pemeriksaaan harus benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh berdasarkan karakteristik (prilaku) dari personil auditor, baik yang berasal dari faktor internal (dispositional attributions) maupun faktor eksternal (situational attributions) sesuai dengan teori atribusi. sebagaimana auditor (apip) yang bertindak sebagai agent yang mendapatkan perintah dari pimpinan (kepala daerah) selaku principal untk melaksanakan tugas pemeriksaan, memiliki akses informasi dan kewenangan yang lebih dalam proses pemeriksaan/audit. oleh sebab itu, dengan akses informasi dan kewenangan yang lebih tersebut, auditor dapat memberikan informasi yang tidak seimbang (asimetri) terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu moral hazard dan adverse selection sesuai dengan konsep teori keagenan. berdasarkan hasil penelitian ditemukan bukti bahwa kompetensi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. artinya bahwa, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh personil auditor dan semakin dipatuhinya sistem pengen-dalian intern yang ada, makaakansemakin meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. implikasi praktis dari hasil ini adalah bagi lembaga apip (inspektorat provinsi, kabupaten/kota se-pulau lombok) pimpinan apip wajib menciptakan kriteria yang memadai mengenai kemampuan dalam mengisi posisi di lingkungan apip dalam melaksanakan audit dan juga pimpinan apip harus senantiasa meningkatkan keahlian para aditornya agar mampu menghadapi situasi di lingkungan tertentu pada setiap entitas yang diperiksa, sehingga auditor (apip) dalam bertindak harus dilakukan sesuai kemampuan, prosedur yang relevan, dan kaidah aturan di dalam lingkungan tersebut. selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. artinya, semakin tinggi tekanan (pressure) yang dihadapi oleh personil auditor akan mengakibatkan kualitas hasil pemeriksaan semakin menurun. lembaga apip (inspektorat) pimpinan dalam hal ini sebagai prinsipal seringkali melakukan tekanan (pressure) kepada bawahan (auditor) sebagai agen dikarenakan pimpinan memiliki otoritas. berdasarkan teori keagenan yang dilandasi oleh beberapa asumsi, salah satunya yaitu asumsi sifat dasar manusia menjelaskan bahwa masing-masing individu lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri (self-interest) sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 183-197: juli 2017 196 sementara itu, temuan lain menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. artinya, hasil pemeriksaan yang berkualitas tidak serta merta dapat dipengaruhi oleh sikap keindependensian dari seorang auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan/audit. hal ini dapat terjadi dikarenakan kedudukan inspektorat di bawah kepala daerah sehingga inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah. akibatnya auditor yang berada pada lembaga inspektorat terkesan enggan melaporkan fakta yang ditemukan (dugaan penyimpangan) di lembaga yang diawasi karena pejabatnya diangkat dan berada di bawah perintah dan kendali kepala daerah. selain itu ketidakindependensian auditor (inspektorat) dapat dilihat dari tidak adanya kewajiban untuk melaporkan penyimpangan di suatu lembaga pemerintah yang ditemukan pada saat melakukan tugas pengawasan kepada penegak hukum, yang akibatnya tidak ada jaminan temuan penyimpangn tersebut akan ditindaklanjuti. disamping itu, dapat disebabkan karena auditor internal yang bertugas pada lembaga apip pada inspektorat provinsi, kabupaten/kota sepulau lombok merupakan seorang pegawai negeri sipil (pns) yang secara langsung maupun tidak langsung terikat pada aturan lembaga (pemda) dan harus selalu menununjukkan loyalitas terhadap pimpinan. oleh karena itu, independensi akan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, apabila pada tingkat pimpinan tidak melakukan intervensi terhadap auditor. beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yakni; pertama, ruang lingkup pada penelitian ini hanya dilakukan pada inspektorat pemdakot sepulau lombok, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk pemerintah daerah seprovinsi ntb maupun untuk pemerintah daerah lainnya. oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian dengan menggunakan seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi ntb ataupun di pemerintahpemerintah daerah lainnya. kedua, indikator yang digunakan untuk mengukur independensi hanya terbatas pada independensi penyusunan program, pelaksanaan pekerjaan, dan penyusunan pelaporan. dimana masih ditemukan responden yang memberikan sikap untuk memberikan jawaban pada item pernyataan variabel independensi tersebut berupa pernyataan netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. penelitian selanjutnya pada variabel independensi, bahwa indikator (item pernyataan) yang digunakan tidak hanya terbatas pada independensi penyusunan program, pelaksanaan pekerjaan, dan penyusunan pelaporan, melainkan harus menggunakan ataupun menambah indikator yang lain untuk mengukur variabel independensi tersebut seperti independensi dalam hal integritas, obyektifitas, dan kerahasiaan. disamping itu, penelitian selanjutnya sangat disarankan agar mengevaluasi item-item pernyataan yang ada pada kuesioner yang masih kurang jelas sehingga dapat membuat responden memahami maksud dari pernyataan yang ada. bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian ini dengan menambah atau mengganti variabel yang digunakan misalnya faktor internal seperti integritas dan intuisi auditor, serta faktor eksternal seperti risiko audit (audit risk), reward and punishment dan gaya kepemimpinan, meneliti kualitas hasil pemeriksaan dari perspektif auditi atau entitas yang diperiksa yang akan menggunakan laporan hasil pemeriksaan tersebut. ketiga, penelitian ini hanya menggunakan teknik pengumpulan data (instrument penelitian) berupa kuesioner/angket. dalam kuesioner tersebut responden telah disodorkan dengan format pertanyaan atau pernyataan yang telah dibuat sedemikian rupa yang disertai dengan alternatif jawaban (sikap) untuk dipilih oleh responden sehingga informasi yang diberikan telah bersifat keputusan atau pendapat final tanpa adanya penjelasan. oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat melengkapi instrumen penelitian (kuesioner) dengan menggunakan metode wawancara langsung pada masing-masing responden, sehingga peneliti dan responden dapat lebih berinteraksi dan menggali informasi yang diinginkan dan tidak terbatas pada format pernyataan dan pilihan jawaban yang telah disediakan, namun responden dapat memberikan penjelasan terhadap setiap jawaban yang diberikan. daftar pustaka alim, m. n., t. hapsari, dan l. purwanti. 2007.pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. paper dipresentasikan pada siposium nasional akuntansi x, makasar. aryantini, s. dan darmawan. 2014. pengaruh pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap audit hadi et al. – kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemda 197 judgment (studi empiris pada bpk perwakilan provinsi bali). e-journal akuntansi universitas pendidikan ganesha, 2 (1), 16-33. badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 2010. peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) no: per-211/k/jf/2010 tentang standart kompetensi auditor. batubara, r. i. 2008. analisis pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan (studi empiris pada bawasko medan). tesis, universitas sumatera utara. de angelo, l. e. 1981. auditor independence, “low balling”, and disclosure regulation. journal of accounting and economics, 3, 113-127. faizah, dan r. zuhdi. 2013. faktor-faktor yang mempengaruhi kulaitas pemeriksaan (studi pada auditor bpk perwakilan jawa timur). tesis, universitas trunojoyo madura. ghozali, i., dan l. hengky. 2015. partial least squares.konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 semarang: badan penerbit universitas diponegoro. handayani. 2015. pengaruh kompetensi, independensi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja apip. tesis, universitas mataram. ikhtisar hasil pemeriksaan semester i bpk. 2015. laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. mangkunegara, a. p. 2005. evaluasi kinerja sumber daya manusia. cetakan pertama. bandung: pt. rafika aditama. mardiasmo. 2005. akuntansi sektor publik. yogyakarta: penerbit andi. mardiasmo. 2009. akuntansi sektor publik. yogyakarta.penerbit andi. mulyadi. 2002. auditing, edisi keenam.jakarta: penerbit salemba empat. nazir, m. 2003. metode penelitian. jakarta: ghalia indonesia. parasayu. 2014. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit internal (studi apip kota surakarta dan kabupaten boyolali). tesis universitas diponegoro. peraturan pemerintah no. 60 tahun 2008. tentang sistem pengendalian intern pemerintah. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor per/04/m.pan/03/2008 tentang kode etik aparat pengawasan intern pemerintah. praditaningrum, a. s. 2012. analisis faktorfaktor yang berpengaruh terhadap audit judgment (studi pada bpk ri perwakilan provinsi jawa tengah). tesis, universitas diponegoro. purwaningsih, a. r. 2015. pengaruh kompetensi, independensi, due professional care, dan motivasi terhadap kualitas audit. tesis, universitas mataram. queena, p. p. 2012. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit aparat inspektorat kota/kabupaten di jawa tengah. tesis, universitas diponegoro. rai, i. g. a. 2008. audit kinerja pada sektor publik. jakarta: salemba empat. samsi, n., a. riduwan, dan b. suryono. 2012. pengaruh pengalaman kerja, independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit: etika auditor sebagai variabel pemoderasi. tesis, stiesia surabaya. saputra, a. d. 2009. pengaruh profesionalisme dan pengalaman kerja internal auditor terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern perusahaan melalui motivasi sebagai variabel intervening. skripsi, universitas islam negeri syarif hidayatullah. sugiyono. 2014. metode penelitian bisnis. jakarta: alfabeta. sukandarrumidi. 2006. metode penelitian: petunjuk praktis bagi pemula. yogyakarta: gajah mada university press. sukriah, i. 2009. pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. tesis, universitas mataram. suryanto, r., y. indriyani dan h. sofyani. (2016). determinan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 102-118. wibowo. 2010. manajemen kinerja. jakarta.pt. rajagrafindo persada. journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper determinants of strategic management accounting implementation in higher education institutions (heis) in indonesia evi marlina*, adriyanti agustina putri, and linda hetri suriyanti abstract research aims: this study aims to examine determinants of strategic management accounting implementation, including market orientation, top management characteristics, strategy, and information technology. design/methodology/approach: this research was conducted in higher education institutions (heis) in some areas, covering sumatra, java, bali, nusa tenggara, kalimantan, sulawesi, and papua. the research respondents were 368 heis leaders. data were obtained by distributing questionnaires, and the hypotheses were tested using the partial least squares method. research findings: the results revealed that market orientation, top management characteristics, heis strategy, and information technology positively affected strategic management accounting implementation. theoretical contribution/ originality: this research contributes to determining contingency variables in implementing strategic management accounting in heis. keywords: strategic management accounting; market orientation; top management characteristics; heis strategy; information technology introduction the sustainability of higher education institutions (heis), especially private ones, is one of the government's concerns today. in 2019, there were closures of 130 private heis throughout indonesia (nasir, 2019). one of the factors that caused the closure was the difficulty of getting students (marlina & tjahjadi, 2021). in addition, regulatory changes related to accreditation were previously carried out by the higher education accreditation agency (ban-pt) to become an independent accreditation institution (lamemba) which requires considerable funding, undeniably adding to the financial burden of heis. consequently, the organization's financial management system in the form of incoming and outgoing money budgets (traditional budgeting) is no longer relevant. heis need a more comprehensive accounting information system model, i.e., strategic management accounting (sma). sma is an accounting information technique that can monitor the organization in achieving the organization's vision and mission (hutaibat, 2019). sma is also considered relevant to environmental changes since the information presented is more comprehensive so that higher education management is more precise in making decisions (marlina, et al. 2020). affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah riau, riau, indonesia *correspondence: evimarlina@umri.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.16562 citation: marlina, e., putri, a. a., & suriyanti, l. h. (2023). determinants of strategic management accounting implementation in higher education institutions (heis) in indonesia. journal of accounting and investment, 24(2), 306-322. article history received: 18 oct 2022 revised: 17 nov 2022 30 nov 2022 accepted: 17 dec 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=bbax_jqaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=mif6uaqaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=wkgzclwaaaaj&hl=en https://feb.umri.ac.id/program-pendidikan/s1-akuntansi/ https://feb.umri.ac.id/program-pendidikan/s1-akuntansi/ https://feb.umri.ac.id/program-pendidikan/s1-akuntansi/ https://feb.umri.ac.id/program-pendidikan/s1-akuntansi/ mailto:evimarlina@umri.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.16562 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.16562&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16562 marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 307 nevertheless, the implementation of strategic management accounting is primarily done in business companies, while in heis, it has not been carried out much (hutaibat, 2019). therefore, this study aims to examine the determinants of the implementation of sma in heis, including market orientation, top management characteristics, heis strategy, and information technology. first, market orientation is a principal factor influencing sma's implementation in heis. market-oriented heis provide more comprehensive information about situations and conditions, both internally and externally, so that management can use it in strategic decision-making (sriyono, 2020). thus, market orientation forces the heis to present information related to external parties, namely market conditions to encourage the implementation of sma. furthermore, top management characteristics include education, experience, and creativity (pavlatos & kostakis, 2018; kalkhouran et al., 2015; hamori & koyuncu, 2015). of course, top management as a policy maker in heis possesses characteristics of education, experience, and creativity, which will influence every policy to be implemented, one of which is sma (pavlatos & kostakis, 2018). then, the higher education strategy contained in the form of a strategic plan, which serves as a guide in determining the operational activities of higher education institutions, is undoubtedly a determining factor in the organizational financial management in the form of sma (rahimnia & kargozar, 2016). moreover, information technology is a medium for obtaining and conveying information more efficiently, encouraging the availability of big data so that sma implementation becomes more effective and efficient (azudin & mansor, 2017). some of the previous research results examining this topic, among others, were carried out by yuliansyah et al. (2019), lay and jusoh (2017), and turner et al. (2017), researching the effect of market orientation on sma implementation in business companies. furthermore, pavlatos and kostakis (2017) and hamori and koyuncu (2015) investigated the influence of top management characteristics on the implementation of sma in the hospitality industry. kalkhouran et al. (2015), alamri (2018), and tuanmat and smith (2011) studied information technology having a positive effect on sma implementation. meanwhile, research on the implementation of sma in heis, among others by sriyono (2020) and marlina and tjahjadi (2021), inspected the influence of higher education strategies on sma implementation. furthermore, hutaibat et al. (2011) scrutinized the effect of sma implementation on hei performance. this study, therefore, raises the topic of determinants of strategic management accounting implementation in heis, which is also a novelty of this research. determining factors include market orientation, top management characteristics, hei strategy, and information technology. considering these determinants is a crucial factor influencing the implementation of strategic management accounting in heis. based on the high level of hei competition, a higher education funding management strategy is needed in the form of strategic management accounting. however, more important things must be considered, i.e., the determinants in implementing strategic management accounting in heis that differ from business companies. therefore, this study aims to examine the effect of market orientation, top management marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 308 characteristics, hei strategy, and information technology on implementing strategic management accounting in heis. further, this research provides a practical contribution to heis, especially in implementing strategic management accounting in heis, so that it runs effectively and efficiently; it is necessary to consider other factors, such as market orientation, top management characteristics, hei strategy, and information technology. furthermore, the theoretical contribution of this research is that the development of contingency theory and upper echelon theory in heis as non-profit organizations is still rarely conducted. in this regard, the contingency theory proposes no universally applicable way of managing an organization, depending on the situation and conditions of the organization, while the upper echelon theory puts forwards that the organization reflects management from top management. literature review and hypotheses development theoretical framework this section is a theoretical basis connecting the variables of market orientation, hei strategy, top management characteristics, information technology, and sma. this study used contingency and the upper-echelon theories as the theoretical basis for building the research model. according to otley (2016), contingency theory suggests that no organizational concept or design can be applied universally anywhere or under any circumstances. an organizational concept or design is only suitable for specific contexts or conditions. thus, the researchers considered contingency theory to identify suitable conditions for designing certain entities in implementing strategic management accounting. in this case, contingency theory links market orientation, hei strategy, and information technology variables to implementing strategic management accounting. in addition, contingency theory identifies the forms or conditions that must be owned by an organization so that the implementation of strategic management accounting in heis runs effectively and efficiently. furthermore, the upper-echelon theory states that the organization reflects top managers (hambrick & mason, 1984). this theory links the variable top management characteristics with sma implementation. based on this theory, top management's reflection in making decisions is in accordance with its interpretation of reality. this interpretation comes from cognitive processes, beliefs, personality traits, and ethical norms of behavior obtained based on education, experience, and creativity (pavlatos & kostakis, 2017). hypotheses development market orientation is an actual action that allows organizations to maintain markets and provide appropriate responses to various changes (o'cass et al., 2015). organizations that make their organizational culture market orientation will focus on external needs marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 309 and demands to formulate strategic business units within the organization (cadez & guilding, 2008). hence, understanding customers requires obtaining and disseminating information about customer needs (saedi & othman, 2017). it aligns with contingency theory, which provides an understanding of product/service attributes within an organization needed by customers to determine organizational strategy. specifically, market-oriented heis are indicated by the provision and adjustment of educational attributes, such as characteristics, features, and benefits of educational services aimed at meeting the needs of stakeholders, including prospective students, industry, and the business world. the development of sma for heis is also believed to be a system adopted from a strategic framework (hutaibat et al., 2011). therefore, market orientation is a factor that needs to be considered in developing and implementing sma in heis (lay & jusoh, 2017). some research results from yuliansyah et al. (2019), lay and jusoh (2017), turner et al. (2017), and cadez et al. (2017) support market orientation as a factor that needs to be taken into account in the development and implementation of sma. hence, the hypothesis proposed is as follows: h1: market orientation has a positive effect on strategic management accounting. based on the upper echelon theory, leadership characteristics reflect organizational performance, so the characteristics of organizational leaders influence sma implementation. leadership characteristics can be measured and observed, such as education and previous work experience (reheul & jorissen, 2014). education is identified as a good indicator of one's cognitive perceptions, values, and preferences (hambrick & mason, 1984; hambrick, 2007). education is also one aspect of human capital that plays a role in company strategic decisions (pavlatos & kostakis, 2018). furthermore, leadership experience can provide benefits, such as developing more comprehensive knowledge about the company (pavlatos & kostakis, 2018). based on leaders' experience, they can interpret and feel conditions in conducting operational activities (pavlatos & kostakis, 2018). departing from this, the characteristics of higher education leaders impact actions and behavior in strategic planning, control, and decision-making (pavlatos & kostakis, 2018). further, educated and experienced higher education leaders will have a more remarkable ability to gather and disseminate information, chiefly openness to change existing systems to use sma better (kalkhouran et.al., 2017). in line with the research results of kalkhouran et al. (2017) and pavlatos and kostakis (2018), top management characteristics significantly affected sma implementation. therefore, the researchers deduced the following hypothesis: h2: top management characteristics have a positive effect on strategic management accounting. sma is known as a strategically oriented set of accounting techniques and the accountants’ involvement in strategic organizational decision-making processes (cadez & guilding, 2008). sma's strategic costing practice is related to determining, analyzing, marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 310 and managing costs oriented toward organizational strategy. in this case, strategy is the primary method and tactics designed systematically (strategic planning) in carrying out management functions directed at organizational goals (prajogo, 2016). to achieve the vision, mission, goals, and objectives of the organization, management accounting practices are required. management accounting practices that can support the achievement of the organization's vision, mission, goals, and objectives are management accounting practices that are appropriate and in line with organizational strategy. therefore, the development and implementation of sma must consider the choice of organizational strategy. in other words, organizational strategy is a contingency factor in sma development (langfield-smith, 2006). it is also consistent with sriyono's (2020) study results, stating that the type of strategy influenced the development of design and structure within the organization, including the development of sma. also, heis that implement a cost leadership strategy tend to have a higher intensity of implementing sma (chenhall, 2003; alsharari et al., 2015; marlina & tjahjadi, 2021), so the hypothesis was determined as follows: h3: hei strategy has effects on strategic management accounting. sma implementation will be easier if information technology owned by the organization supports it. tuanmat & smith (2011) stated that companies face a more competitive environment, and advances in information technology will reinforce the implementation of sma. it is coherent with the contingency theory that a policy cannot be applied universally but depends on certain situations and conditions. rosli and sidek (2013) also emphasized that information technology could support relevant sma techniques in organizational and operational activities. besides, rosli and sidek (2013) affirmed that using information technology as a source of knowledge makes information management more effective and efficient. furthermore, information technology can increase the availability of big data about the internal and external conditions of the organization needed in the implementation of strategic management accounting (azudin & mansor, 2017). it agrees with the results of studies conducted by tuanmat and smith (2011) and rosli and sidek (2013), showing that information technology had a positive effect on the implementation of sma, so the hypothesis was put forward as follows: h4: information technology has effects on strategic management accounting. based on the theoretical framework and existing literature, the conceptual framework of this research was formulated as depicted in figure 1. research method this study used a quantitative approach. the population of this study was all heis in indonesia, totaling 4,504 heis. the number of research samples was then determined using the slovin formula to collect a minimum of 368. for the dispersion of this research marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 311 data acquisition, stratified random sampling was employed, obtaining 85 heis in sumatra, 166 heis in java, 29 heis in kalimantan, 48 heis in sulawesi, 24 heis in bali and nusa tenggara, as well as 16 heis in maluku and papua. in addition, the respondents of this research came from the leaders of higher education institutions throughout indonesia. specifically, the research respondents were the chancellor or a representative for the chancellor, considering that the chancellor is the top leader of the hei who is responsible for carrying out the operational activities of higher education, particularly in making strategic organizational decisions. the research data was then collected by distributing online questionnaires via google forms. figure 1 the conceptual framework moreover, the measurement of each variable used a 5-point likert scale: (1) "strongly disagree," (2) "disagree," (3) "neutral," (4) "agree," and (5) "strongly agree." the operational definitions and indicators for each variable can be seen in table 1. the data analysis technique in this study used sem-pls with the following justifications: (1) the measurement of this research instrument used the likert scale. according to suliyanto (2011), this linkert scale includes ordinal data since it cannot describe the same characteristics or distances between objects. based on this, this study employed nonparametric assumptions (predictor specifications). (2) this study aimed to confirm existing theories and concepts by using data and explaining the relationship between latent variables. hence, sem-pls was more appropriate for this study as it could perform confirmatory multivariate analysis (hair et al., 2014) and avoid serious problems, i.e., inadmissible solutions and factor indeterminacy (fornell & bookstains, 1982). in addition, this research data analysis examined the direct effects of each of the proposed hypotheses: the influence of market orientation, top management characteristics, hei strategy, and information technology on the implementation of sma. technology information hei strategy market orientation top management characteristics strategic management accounting marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 312 table 1 operational definitions and variable indicators variable operational definition indicator market orientation market orientation is defined as the most effective and efficient organizational culture to create behavior that can produce the best for customers and produce superior performance for the organization (sriyono, 2020). customer understanding to create superior value (mo1) customer understanding in a sustainable manner (mo2) organization's understanding of the strengths (mo3) organization's understanding of the weaknesses (mo4) organization's understanding of the capabilities (mo5) organization's understanding of strategies of competitors (mo6) current competitors and potential competitors (mo7) creating superior value for target customers (mo8) coordination between functions (mo9) top management characteristics top management characteristics are the value of leadership status (pavlatos, 2015). education (tmt1) tenure (tmt2) hei strategy the hei strategy attempts to become an institution providing the best educational services by setting affordable costs for everyone (marlina & tjahjadi, 2021). low educational costs (hs1) very tight cost control (hs2) producing standard services (hs3) outsourced functions to control costs (hs4) technology to lower costs (hs5) analysis of costs related to activities (hs6) rewards for employees (hs7) technology information information technology is a facility that uses hardware, software, and user as a medium so that information becomes effective and efficient (georgina & olson, 2008). literation technology (ti1) training technology (ti2) technology learning (ti3) administration online (ti4) digital library (ti5) technology integration (ti6) service online system (ti7) strategic management accounting sma is an accounting information technique that can monitor the organization in achieving the organization's vision and mission (hutaibat, 2019). comparing the process and standards of research and service (sma1) comparing teaching processes and standards (sma2) performance evaluation refers to the vision and mission (sma3). performance evaluation transparency (sma4) strategic price (sma5) strategic costing (sma6) volatile income (sma7) static cost (sma8) commitment to budget (sma9) accountable (sma10) deliberate position (sma11) positioning (sma12) aware of the image of the institution (sma13) service quality evaluation (sma14) marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 313 results and discussion questionnaires were distributed to 500 heis spread across sumatra, java, bali, nusa tenggara, kalimantan, sulawesi, and papua. the return rate for the questionnaire was relatively high, namely 76% or 380 questionnaires. however, only 368, or 73.6%, met the qualifications. consequently, the data processed in this study were 368 questionnaires. the demographic data of respondents can be seen in table 2. table 2 demographic of respondents characters frequency (people/hei) percentage (%) gender man 231 63 woman 137 31 education level bachelor master 244 66 doctoral 124 34 age 20-30 years old 66 24 31-40 years old 34 40 41-50 years old 66 27 >50 years old 34 9 location sumatera 153 42 java 118 32 bali and nusa tenggara 21 6 kalimantan 17 5 sulawesi 54 14 maluku and papua 5 1 hei type university 75 20 academy 102 28 institute 20 5 higher school 23 6 polytechnic 148 40 descriptive statistics table 3 reveals the descriptive statistical analysis results for this study's variables. the mean and standard deviation values of market orientation variables were 3.40 and 1.194. furthermore, for the characteristics of top management variables, the mean and standard deviation values were 3.73 and 1.251. the mean values for hei strategy and information technology variables were 3.68 and 3.28, and the standard deviations were 1.134 and 1.221, respectively. finally, the sma variable obtained the mean and standard deviation of 3.60 and 1.101. from these data, the variable with the highest mean value was top management characteristics, whereas information technology had the lowest mean value. all variables had a higher average than the standard deviation, indicating that the data variation was low or relatively homogeneous. marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 314 table 3 descriptive statistics of research variables indicator variables minimum maximum mean deviation standard market orientation customer understanding to create superior value (mo1) 1 5 3.83 0.949 customer understanding in a sustainable manner (mo2) 1 5 3.55 1.274 organization's understanding of the strengths (mo3) 1 5 3.35 1.367 organization's understanding of the weaknesses (mo4) 1 5 3.30 1.210 organization's understanding of the capabilities (mo5) 1 5 3.22 1.162 organization's understanding of strategies of competitors (mo6) 1 5 3.36 1.223 current competitors and potential competitors (mo7) 1 5 3.36 1.188 creating superior value for target customers (mo8) 1 5 3.31 1.196 coordination between functions (mo9) 1 5 3.31 1.185 total 1 5 3.40 1.194 top management characteristics education (tmt1) 4 5 4.33 1.268 tenure (tmt2) 1 5 3.14 1.235 total 1 5 3,73 1.251 hei strategy low educational costs (hs1) 1 5 3.68 1.200 very tight cost control (hs2) 1 5 3.51 1.189 producing standard services (hs3) 1 5 3.66 1.149 outsourced functions to control costs (hs4) 1 5 3.81 1.046 technology to lower costs (hs5) 1 5 3.60 1.161 analysis of costs related to activities (hs6) 1 5 3.58 1.190 rewards for employees (hs7) 1 5 3.92 1.003 total 1 5 3,68 1,134 technology information literation technology (ti1) 1 5 3.12 1.218 training technology (ti2) 1 5 3.31 1.167 technology learning (ti3) 1 5 3.47 1.383 administration online (ti4) 1 5 3.43 1.304 digital library (ti5) 1 5 3.23 1.205 technology integration (ti6) 1 5 3.26 1.141 service online system (ti7) 1 5 3.19 1.150 total 1 5 3.28 1.224 strategic management accounting comparing the process and standards of research and service (sma1) 1 5 3.62 1.020 comparing teaching processes and standards (sma2) 1 5 3.64 1.051 performance evaluation refers to the vision and mission (sma3). 1 5 3.59 1.129 performance evaluation transparency (sma4) 1 5 3.61 1.117 strategic price (sma5) 1 5 3.59 1.221 strategic costing (sma6) 1 5 3.59 1.028 volatile income (sma7) 1 5 3.55 1.117 static cost (sma8) 1 5 3.60 1.089 commitment to budget (sma9) 1 5 3.60 1.178 accountable (sma10) 1 5 3.54 1.169 deliberate position (sma11) 1 5 3.60 1.032 positioning (sma12) 1 5 3.65 1.045 aware of the image of the institution (sma13) 1 5 3.60 1.098 service quality evaluation (sma14) 1 5 3.61 1.122 total 1 5 3,60 1,101 marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 315 assessing the outer model, composite reliability, and average variance extracted (ave) in table 4, the value of convergent validity could be seen from the outer loading value of each variable. according to ghozali (2013), an indicator of each construct is declared valid if it has an outer loading value above 0.6. next, the reliability value is high if each construct's reliability and ave values are above 0.6 and 0.5 (hair et al., 2014). table 4 values of outer loading indicator outer loading reliability ave market orientation 0.954 0.806 customer understanding to create superior value (mo1) 0.903 customer understanding in a sustainable manner (mo2) 0.911 organization's understanding of the strengths (mo3) 0.915 organization's understanding of the weaknesses (mo4) 0.895 organization's understanding of the capabilities (mo5) 0.864 top management characteristics 0.965 0.933 education (tmt1) 0.965 tenure (tmt2) 0.967 hei strategy 0.959 0.770 low educational costs (hs1) 0.816 very tight cost control (hs2) 0.896 producing standard services (hs3) 0.879 outsourced functions to control costs (hs4) 0.898 technology to lower costs (hs5) 0.901 analysis of costs related to activities (hs6) 0.888 rewards for employees (hs7) 0.864 information technology 0.958 0.819 technology learning (ti3) 0.921 administration online (ti4) 0.923 digital library (ti5) 0.913 technology integration (ti6) 0.898 service online system (ti7) 0.869 strategic management accounting 0.973 0.722 comparing teaching processes and standards (sma2) 0.865 performance evaluation refers to the vision and mission (sma3). 0.873 performance evaluation transparency (sma4) 0.874 strategic price (sma5) 0.875 strategic costing (sma6) 0.883 volatile income (sma7) 0.783 static cost (sma8) 0.759 commitment to budget (sma9) 0.871 deliberate position (sma11) 0.820 positioning (sma12) 0.797 aware of the image of the institution (sma13) 0.858 service quality evaluation (sma14) 0.847 table 4 displays that only five indicators met the convergent validity test of nine indicators for the market orientation variable, while the top management characteristics, hei strategy, and information technology variables were all declared valid. furthermore, for the strategic management accounting variable, from 14 marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 316 indicators, 13 indicators fulfilled the convergent validity test. based on table 4, it can be concluded that all constructs met the reliable criteria. it was indicated by the composite reliability value of 0.70 and ave 0.50 as the recommended criteria. discriminant validity the discriminant validity of a model is said to be good if each loading value of each latent variable indicator has the most significant loading value with other loading values on other latent variables. the results of the discriminant validity test are presented in table 5. table 5 cross-loading value indicator om tmt spt ti sma om1 0.788 0.115 0.456 0.244 0.448 om2 0.852 0.143 0.517 0.205 0.466 om3 0.835 0.164 0.495 0.185 0.476 om4 0.848 0.151 0.502 0.163 0.461 om5 0.840 0.057 0.468 0.218 0.457 tmt1 0.261 0.965 0.464 0.225 0.450 tmt2 0.252 0.967 0.477 0.225 0.459 hs1 0.678 0.467 0.922 0.602 0.844 hs2 0.599 0.453 0.896 0.585 0.817 hs3 0.647 0.458 0.897 0.527 0.797 hs4 0.659 0.399 0.896 0.543 0.803 hs5 0.649 0.451 0.892 0.526 0.816 hs6 0.623 0.440 0.890 0.603 0.840 hs7 0.645 0.350 0.819 0.476 0.742 ti3 0.379 0.236 0.627 0.921 0.621 ti4 0.359 0.210 0.575 0.923 0.583 ti5 0.320 0.189 0.565 0.914 0.567 ti6 0.257 0.177 0.492 0.898 0.496 ti7 0.306 0.236 0.546 0.869 0.548 sma2 0.627 0.451 0.797 0.534 0.906 sma3 0.654 0.459 0.839 0.595 0.920 sma4 0.607 0.418 0.786 0.532 0.878 sma5 0.624 0.394 0.845 0.579 0.879 sma6 0.614 0.374 0.789 0.498 0.862 sma7 0.577 0.374 0.789 0.528 0.867 sma8 0.617 0.403 0.817 0.561 0.883 sma9 0.669 0.370 0.847 0.619 0.880 sma10 0.650 0.441 0.847 0.593 0.886 sma11 0.631 0.428 0.793 0.549 0.902 sma12 0.618 0.456 0.796 0.531 0.906 sma13 0.649 0.450 0.829 0.583 0.914 sma14 0.616 0.418 0.786 0.531 0.878 table 5 presents that the loading factor value for the latent variable indicator had a loading factor value more significant than the loading factor value for other latent variables. it demonstrates that the latent variable had good discriminant validity. marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 317 hypothesis testing using structural model analysis the structural or inner model was evaluated by looking at the percentage of variance explained, looking at r2 for the dependent latent construct using the stone-geisser qsquare test size, and looking at the structural path coefficients. the results of testing the hypothesis and r-square of this study are illustrated in table 6. table 6 hypothesis testing result and r-square hypothesis symbol original sample (o) t statistic p-value decision om → sma h1 0.132 3.141 0.002* supported tmt → sma h2 0.061 2.368 0.018* supported spt → sma h3 0.711 12.429 0.000* supported ti → sma h4 0.120 3.885 0.000* supported r square sma 0.672 * significant at alpha 0.01; adjusted r-squared = 0.167 discussion the results of testing hypothesis 1 (h1) indicate that market orientation positively and significantly affected sma. the study's results support the contingency theory, suggesting that the situation and conditions will affect the implementation of a policy in an organization (otley, 2016). heis with a strategic view are, of course, market orientation; in this case, prospective students are one of the defining factors in determining the tri dharma policy of higher education, including education and teaching, research, and service (marlina et al., 2018). according to sriyono (2020), heis with market orientation encompassing customer understanding, organizational understanding of strengths, weaknesses, capabilities, and competitor strategies, as well as coordination between functions in the use of resources, are essential things that need to be considered in making strategic organizational policies to excel in organizational competition. in this regard, sma is a strategically oriented accounting information technique that considers internal and external aspects in achieving the organization's vision and mission. undoubtedly, market orientation is one of the determining factors for effective and efficient implementation (hutaibat et al., 2011). the results of this study reinforce the findings of turner et al. (2017), bouzourine (2017), cadez et al. (2017), yuliansyah et al. (2019), and lay and jusoh (2017), revealing that market orientation had a positive effect on the implementation of strategic management accounting in business companies. in line with the results of sriyono's (2020) research, market orientation is a determining factor in implementing strategic management accounting in higher education institutions. therefore, market orientation is a crucial factor in implementing strategic management accounting since it can present more comprehensive information, primarily the conditions of users and competitors, so that the information presented is more relevant to be used by management in making decisions. marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 318 next, the results of testing hypothesis 2 (h2) show that top management characteristics positively and significantly affected sma. it indicates that the characteristics of top management would affect the accuracy of the formal planning system, the complexity of the unit structure and coordination, the detail and accuracy of budgeting, and the complexity of the incentive compensation scheme. the study results also agree with the upper-echelon theory, proposing that the status of the leader influences the implementation of a policy in an organization (hambrick & mason, 1984). as such, higher education leaders have a vital role in determining organizational strategic policies in both academic and non-academic fields. therefore, leadership status, translated as the level of education and experience, becomes one of the defining factors in determining the tri dharma policy of higher education, including education and teaching, research, and service (kalkhouran et.al., 2017). as pavlatos and kostakis (2018) stated, top management characteristics comprise education and experience gained that can influence their mindset and tips in managing the organization. it is proven by the leadership of higher education institutions with a doctoral level of education having a different mindset from those with master's degrees. furthermore, higher education leaders with experience as structural officials previously have different abilities from leaders not experienced in interacting with individuals involved in the organization’s operational activities. moreover, sma is an accounting information technique that can monitor the achievement of the organization's vision and mission. of course, top management characteristics are one of the determining factors in its implementation in heis (hutaibat et al., 2011). this study's results align with the findings of kalkhouran et al. (2017) and pavlatos and kostakis (2018), showing that top management characteristics significantly affected the implementation of sma. the results of testing hypothesis 3 (h3) demonstrate that the hei's strategy positively and significantly affected sma. the study's results reinforce the contingency theory that the situation and conditions will affect the implementation of a policy in an organization (otley, 2016). heis with a strategic view set are one of the defining factors in determining the tri dharma policy of higher education, including education and teaching, research, and service (marlina et al., 2018). based on the hei's strategy research results, including the lowest educational costs from competitors, very tight cost control, standardized services, outsourced functions to control costs, technology to reduce costs, analysis of costs related to activities, and rewards for employees for cost reduction, suggestions are made for meaningful activities to strategic planning (marlina & tjahjadi, 2021). strategic planning contains short-term and long-term organizational goals so that the control and management of information become more focused, especially from the financial aspect; it certainly encourages the effective implementation of sma (sriyono, 2020). the results of this study corroborate with the research findings of chenhall, 2003 and alsharari et al. (2015), stating that strategy is a factor that needs attention in the development and application of strategic management accounting (sma) in business firms. consistent with the research results of sriyono (2020) and marlina and tjahjadi marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 319 (2021), higher education strategy is one of the determining factors in implementing strategic management accounting in higher education institutions. hence, heis strategy is critical in implementing strategic management accounting so that determining financial management policies aligns with achieving the organizational vision and mission. the results of testing hypothesis 4 (h4) uncover that information technology positively and significantly affected sma. the study's results align with the contingency theory, putting forward that the situation and conditions will affect the implementation of a policy in an organization (otley, 2016). in this case, media information technology facilitates the acquisition of higher-quality information and data (pavlatos 2015) to encourage the implementation of sma in heis. based on the research results, information technology, including technology learning and online administration, technology integration and online service systems, as well as literacy and training, will encourage the implementation of strategic management accounting in the form of benchmarking, integrated performance measurement, strategic decision making, volatile income, fixed cost, accountant line of action, deliberate position and positioning, and identified vital distinction (hutaibat et al., 2011). thus, with information technology, the availability of information is much more effective and efficient, so it supports the availability of big data, which plays a crucial role in implementing strategic management accounting. the results of this study are consistent with the research of rosli and sidek (2013), pavlatos (2015), and abdullah et al., (2020) finding that information technology had a positive effect on the implementation of strategic management accounting. conclusion this study aimed to examine the determinants of sma implementation in hei, including market orientation, top management characteristics, hei strategies, and information technology. based on the findings, market orientation, top management characteristics, hei strategy, and information technology positively affected the implementation of sma in heis. based on the research results, theoretical implications can be found in the form of this research being able to expand on contingency and upper-echelon theories, primarily in terms of factors that must be considered in implementing strategic management accounting in heis to run more efficiently and effectively. further, the results of this study are expected to be useful for other studies to add insight and knowledge regarding market orientation, top management characteristics, higher education strategy, information technology, and strategic management accounting in heis. furthermore, for the practical implications, this research is expected to provide information for owners and managers of heis in financial management in the form of implementing strategic management accounting by paying attention to resource capabilities in the field of market orientation, top management characteristics, strategies, and utilization of information technology. it is hoped that regulators can help marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 320 develop higher education management standards related to the management aspects of their resources the limitations of this study are related to the depth of the research because research data collection was carried out by distributing questionnaires online. furthermore, this research ignores the sample based on the type and size of heis. for further research, it is recommended to collect data by conducting interviews to explore the data obtained more deeply. furthermore, it is also suggested to add control variables in the form of the type and size of heis so that the research results are not biased. in addition to adding other variables as determinants of implementing strategic management accounting in heis, such as environmental changes and regulations. references abdullah, n. h. n., harjito, d. a., & said, j. (2020). the role of strategic management accounting on heterogeneity of human capital. international journal of innovation, creativity and change, 10(11). https://ijicc.net/images/vol10iss11/101144_abdullah_2020_e_r.pdf alamri, a. m. (2018). association between strategic management accounting facets and organizational performance. baltic journal of management.https://doi.org/10.1108/bjm12-2017-0411 alsharari, n. m., dixon, r., & youssef, m. a. e. a. (2015). management accounting change: critical review and a new contextual framework. journal of accounting & organizational change, 11(4), 476–502. https://doi.org/10.1108/jaoc-05-2014-0030 azudin, a., & mansor, n. (2017). management accounting practices of smes : the impact of organizational dna, business potential and operational technology. asia pacific management review, 1(5), 3–8. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2017.07.014 bouzourine. (2017). contingency factors and strategic management accounting usage in the algerian medium-sized enterprises abdel-halim bouzouki master of science ( international accounting ). thesis master of science (international accounting) universiti utara malaysia. cadez, s., & guilding, c. (2008). an exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. accounting, organizations and society, 33(7– 8), 836–863. https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.01.003 cadez, s., dimovski, v., & zaman groff, m. (2017). research, teaching and performance evaluation in academia: the salience of quality. studies in higher education, 42(8), 14551473. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1104659 chenhall, r. h. (2003). management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. accounting, organizations and society, 28(2-3), 127-168. https://doi.org/10.1016/s03613682(01)00027-7 fornell, c., & bookstein, f. l. (1982). two structural equation models: lisrel and pls applied to consumer exit-voice theory. journal of marketing research, 19(4), 440-452. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/002224378201900406 georgina, d. a., & olson, m. r. (2008). integration of technology in higher education: a review of faculty self-perceptions. the internet and higher education, 11(1), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2007.11.002 https://ijicc.net/images/vol10iss11/101144_abdullah_2020_e_r.pdf https://doi.org/10.1108/bjm-12-2017-0411 https://doi.org/10.1108/bjm-12-2017-0411 https://doi.org/10.1108/jaoc-05-2014-0030 https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2017.07.014 https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.01.003 https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1104659 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00027-7 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00027-7 https://doi.org/https:/doi.org/10.1177/002224378201900406 https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2007.11.002 marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 321 ghozali, i. (2013). aplikasi analisis multivariate dengan program spss. badan penerbit universitas diponegoro. hair jr, j. f., sarstedt, m., hopkins, l., & kuppelwieser, v. g. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem): an emerging tool in business research. european business review, 26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/ebr-102013-0128 hambrick, d. c. (2007). upper echelons theory: an update. academy of management review, 32(2), 334-343. https://doi.org/10.5465/amr.2007.24345254 hambrick, d. c., & mason, p. a. (1984). upper echelons: the organization as a reflection of its top managers. academy of management review, 9(2), 193-206. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258434 hamori, m., & koyuncu, b. (2015). experience matters? the impact of prior ceo experience on firm performance. human resource management, 54(1), 23-44. https://doi.org/10.1002/hrm.21617 hutaibat, k. (2019). accounting for strategic management, strategising and power structures in the jordanian higher education sector. journal of accounting & organizational change, 15(3), 430-452. https://doi.org/10.1108/jaoc-06-20180054 hutaibat, k., von alberti‐alhtaybat, l., & al‐htaybat, k. (2011). strategic management accounting and the strategising mindset in an english higher education institutional context. journal of accounting & organizational change. https://doi.org/10.1108/18325911111182312 kalkhouran, a. a. n., nedaei, b. h. n., & rasid, s. z. a. (2017). the indirect effect of strategic management accounting in the relationship between ceo characteristics and their networking activities, and company performance. journal of accounting & organizational change. 13(4), 471–491. https://doi.org/10.1108/jaoc-05-2015-0042 kalkhouran, a. a. n., rasid, s. z. a., sofian, s., & nedaei, b. h. n. (2015). a conceptual framework for assessing the use of strategic management accounting in small and medium enterprises. global business and organizational excellence, 35(1), 45-54. https://doi.org/10.1002/joe.21644 langfield-smith, k. (2006). a review of quantitative research in management control systems and strategy. handbooks of management accounting research, 2, 753-783. https://doi.org/10.1016/s1751-3243(06)02012-8 lay, t. a., & jusoh, r. (2017). organizational capabilities, strategic management accounting and firm performance. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 14(2), 6. https://doi.org/10.21002/jaki.2017.12 marlina, e., & tjahjadi, b. (2021). the role of organization strategy and management accounting innovations on cost performance: the case of higher education institutions. journal of accounting and investment, 22(3), 539-554. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12012 marlina, e., ardi, h. a., & samsiah, s. (2018). analysis of strategic costing effect towards university performance with competitive advantage as mediating. prosiding celscitech, 3, 27-33. marlina, e., ardi, h. a., samsiah, s., ritonga, k., & tanjung, a. r. (2020). strategic costing models as strategic management accounting techniques at private universities in riau, indonesia. international journal of financial research, 11(1), 274-283. https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p274 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.5465/amr.2007.24345254 https://doi.org/https:/doi.org/10.2307/258434 https://doi.org/10.1002/hrm.21617 https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2018-0054 https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2018-0054 https://doi.org/10.1108/18325911111182312 https://doi.org/10.1108/jaoc-05-2015-0042 https://doi.org/10.1002/joe.21644 https://doi.org/10.1016/s1751-3243(06)02012-8 https://doi.org/10.21002/jaki.2017.12 https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12012 https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p274 marlina, putri & suriyanti determinants of strategic management accounting implementation … journal of accounting and investment, 2023 | 322 nasir. (2019). 130 perguruan tinggi swasta ditutup sepanjang 2015-2019. cnn indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190802172238-20417874/130-perguruan-tinggi-swasta-ditutup-sepanjang-2015-2019 o'cass, a., ngo, l. v., & siahtiri, v. (2015). marketing resource-capability complementarity and firm performance in b2b firms. journal of business & industrial marketing. https://doi.org/10.1108/jbim-05-2012-0087 otley, d. (2016). the contingency theory of management accounting and control: 19802014. management accounting research, 31, 45–62. https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.02.001 pavlatos, o. (2015). does management accounting mediate the relationship between cost system design and performance ? international journal of contemporary hospitality management, 27(5), 756–767. https://doi.org/10.1108/ijchm-12-2013-0582 pavlatos, o., & kostakis, x. (2018). the impact of top management team characteristics and historical financial performance on strategic management accounting. journal of accounting & organizational change. https://doi.org/10.1108/jaoc-11-2017-0112 prajogo, d. i. (2016). the strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance. international journal of production economics, 171, 241-249. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.07.037 rahimnia, f., & kargozar, n. (2016). objectives priority in university strategy map for resource allocation. benchmarking: an international journal, 23(2), 371-387. https://doi.org/10.1108/bij-09-2013-0094 reheul, a. m., & jorissen, a. (2014). do management control systems in smes reflect ceo demographics?. journal of small business and enterprise development, 21(3), 470-488. https://doi.org/10.1108/jsbed-04-2014-0059 rosli, m. m., & sidek, s. (2013). the impact of innovation on the performance of small and medium manufacturing enterprises:: evidence from malaysia. journal of innovation management in small & medium enterprises, 2013, 1. https://doi.org/10.5171/2013.885666 saeidi, s. p., & othman, m. s. h. (2017). the mediating role of process and product innovation in the relationship between environmental management accounting and firm's financial performance. international journal of business innovation and research, 14(4), 421-438. https://doi.org/10.1504/ijbir.2017.087839 sriyono, s. (2020). a nexus among strategy type, market orientation, strategic costing and financial sector performance of private universities in indonesia. journal of asian finance, economics, and business, 7(10), 1035–1046. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.1035 suliyanto, s. (2011, may). perbedaan pandangan skala likert sebagai skala ordinal atau skala interval. in prosiding seminar nasional statistika universitas diponegoro 2011, 51-60). program studi statistika fmipa undip. tuanmat, t. z., & smith, m. (2011). the effects of changes in competition, technology and strategy on organizational performance in small and medium manufacturing companies. asian review of accounting, 9(3), 208-220. https://doi.org/10.1108/13217341111185137 turner, m. j., way, s. a., hodari, d., & witteman, w. (2017). international journal of hospitality management hotel property performance : the role of strategic management accounting. international journal of hospitality management, 63, 33–43. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.02.001 yuliansyah, y., khan, a. a., & fadhilah, a. (2019). strategic performance measurement system, firm capabilities andcustomer-focused strategy. pacific accounting review. https://doi.org/10.1108/par-09-2018-0068 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190802172238-20-417874/130-perguruan-tinggi-swasta-ditutup-sepanjang-2015-2019 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190802172238-20-417874/130-perguruan-tinggi-swasta-ditutup-sepanjang-2015-2019 https://doi.org/10.1108/jbim-05-2012-0087 https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.02.001 https://doi.org/10.1108/ijchm-12-2013-0582 https://doi.org/10.1108/jaoc-11-2017-0112 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.07.037 https://doi.org/10.1108/bij-09-2013-0094 https://doi.org/10.1108/jsbed-04-2014-0059 https://doi.org/10.5171/2013.885666 https://doi.org/10.1504/ijbir.2017.087839 https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.1035 https://doi.org/10.1108/13217341111185137 https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.02.001 https://doi.org/10.1108/par-09-2018-0068 *corresponding author, e_mail address: esatyadarma@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, hlm: 197-208, juli 2016 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0055.197-208 peran pembiayaan baitul maal wat tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya dari sektor mikro pedagang pasar tradisional fitriani prastiawati & emile satia darma* prodi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jln. lingkar selatan, kasihan, bantul, d. i. yogyakarta a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 11 mar 2016 revised 13 jun 2016 accepted 17 jun 2016 the growth and development of economic in indonesia are not only from big cimpanies or multinational, but also the small business, micro business, and middle business have main problems in financial. to solve the problems, baitul maal wat tamwil (bmt) comes to give the finance to the micro businessmen easily. the aim of this research was to khow the role of finance given by baitul maal wat tamwil towards the perception of business development and the welfare improving for the members of bmt from micro sector. the samples of the researches were 119 of the members of bmt finance whose jobs were sellers in traditional market in bantul regency. the data used for the research were primary data by distributing questionnaires. the data analysis employs structural equation modelling (sem). the results reveal that the bmt’s finance does not has significant influence towards the perception of business development and the welfare improving. however, the business growth has significant influence towards the perception of the wefare improving of the members. © 2016 jai. all rights reserved keywords: baitul maal wat tamwil; finance; business development; welfare improving pendahuluan seperti telah diketahui bersama, bahwa ekonomi memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi (suryati, 2012). pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional, maupun usaha kecil dan menengah. meskipun banyak pelaku usaha di indonesia, tidak semua usaha dapat bertahan pada saat terjadi krisis global. dalam masa krisis ekonomi yang pernah melanda indonesia, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuan untuk bertahan (sriyatun, 2009). hal tersebut karena pengusaha dan pedagang kecil tidak terikat dengan utang luar negeri. saat terjadi krisis global, nilai rupiah melemah sehingga nilai tukar mata uang asing menjadi tinggi yang mengakibatkan naiknya nilai utang ke luar negeri. kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah dapat menyerap tenaga kerja (nurrohmah, 2015). kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan per kapita masyarakat di indonesia. naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di indonesia. namun disisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, skill dan finansial (sriyatun, 2009). meskipun berperan besar pada perekonomian, usaha kecil, mikro, dan menengah di indonesia jarang mendapat akses dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha mikro (saputra, 2015). untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. lembaga keuangan mikro syariah dinilai dapat membantu mengatasi salah satu permasalahan tersebut, yaitu permasalahan finansial. salah satu lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah baitul maal wat tamwil (bmt). bmt merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu baitul maal dan baitul tamwil (soemitra, 2009). bmt menjadi salah satu lembaga prastiawati & darma – pembiayaan baitul mal wat tamwil 198 keungan syariah yang melindungi masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. bmt berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. bmt cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. sehingga dapat mengangkat perekonomian masayarakat menengah kebawah. berdasar data empiris, jumlah usaha mikro di bantul semakin banyak dari tahun ke tahun (www.pasar.bantulkab.go.id). hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan peningkatan jumlah bmt yang ada di bantul. peningkatan jumlah bmt tentunya akan diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan. namun demikian masih kerap ditemukan beberapa kendala finansial oleh usaha mikro, seperti adanya pembiayaan yang tinggi. di bantul, perkembangan pasar tradisional sangat pesat. terdapat 31 pasar tradisional dengan sekitar 12.311 pedagang pasar tradisional tercatat (www.pasar.bantulkab.go.id). bahkan pemerintah daerah kabupaten bantul sangat mendorong perkembangan pasar tradisional. hal tersebut menjadi peluang bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha. dengan bertambah jumlah pelaku usaha mikro akan menjadi peluang yang bagus untuk bmt dalam menyalurkan pembiayaan. untuk mengetahui apakah pembiayaan bmt berpengaruh terhadap perkembangan usaha anggota, maka perlu dilakukan beberapa penelitian. motivasi penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris bahwa memang benar pembiayaan yang dikucurkan bmt memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang mengalami permasalahan pendanaan (sejalan dengan tujuan bmt untuk memberdayakan ummat). hasil penelitian suryati (2012), menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah. azizuddin (2014), mengungkapkan bahwa pembiayaan bmt berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha pedagang pasar tradisional. penelitian wijayanto (2003) menunjukkan bahwa perkembangan usaha kecil ditinjau dari penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan kredit tidak ada perbedaannya. penelitian prastiani (2012), menyebutkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dihadapai dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) apakah pembiayaan bmt berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi perkembangan usaha anggota; 2) apakah pembiayaan bmt berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraan anggota; 3) apakah perkembangan usaha berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraan anggota. sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) menguji dan menemukan bukti empiris apakah pembiayaan bmt berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi perkembangan usaha anggota; 2) menguji dan menemukan bukti empiris apakah pembiayaan bmt berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraan anggota; 3) menguji dan menemukan bukti empiris apakah perkembangan usaha berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraan anggota. batasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan tiga variabel yaitu pembiayaan bmt, perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan. walaupun menggunakan tiga variabel, peneliti memandang bahwa variabel-variabel tersebut sangat mendasar. variabel pembiayaan bmt merupakan data dengan besaran rupiah dana, namun untuk variabel perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan adalah berdasar persepsi responden (data primer). dua variabel tersebut menggunakan data primer karena persepsi dari pelaku usaha mikro memegang peranan yang sangat penting untuk sustainability keberlangsungan kemitraan antara bmt dengan anggotanya. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis baitul maal wat tamwil (bmt) bmt sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota bmt) yang mempercayakan dananya disimpan di bmt dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota bmt) oleh bmt (soemitra, 2009). baitul mal wat tamwil (bmt) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsipprinsip syariah (soemitra, 2009). bmt juga sering disebut sebagai koperasi syariah (perijinan sebagai koperasi oleh kemenkop ukm). fungsi bmt yaitu sebagai baitul mal dan baitut tamwil. sebagai baitul mal, bmt menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. sedangkan sebagai baitut tamwil, bmt melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meninghttp://www.pasar.bantulkab.go.id/ http://www.pasar.bantulkab.go.id/ jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 197-208, juli 2016 199 katkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. salah satu kendala pelaku usaha mikro adalah modal finansial yang kurang. padahal modal finansial dapat dikatakan sebagai salah satu modal utama dalam membentuk suatu usaha. kendala tersebut dapat teratasi dengan adanya lembaga keuangan mikro baik konvensional maupun syariah yang menyalurkan dananya kepada para pelaku usaha mikro. sebagaimana lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah bmt menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku usaha mikro sebagai anggotanya dengan mudah dan cepat. pembiayaan bmt kepada anggotanya diberikan dengan syarat yang mudah. selain itu, bmt terjun langsung ke lokasi para pelaku usaha mikro untuk menyalurkan pembiayaanya sehingga para pelaku usaha mikro tidak perlu datang ke kantor bmt. kemudahan tersebut menjadi keunggulan bmt dan umumnya diminati oleh para pelaku usaha mikro. namun demikian bmt bertanggungjawab terhadap pembinaan anggotanya terutama anggota yang melakukan pembiayaan. meningkatnya kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan bmt dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti membantu sistem perekonomian di indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan. peran bmt dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa sistem ekonomi dengan prinsip syariah turut berperan dalam mengurangi kemiskinan di indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro. pembiayaan bmt penyaluran pembiayaan bmt akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (muhammad, 2005). salah satu bagian terpenting dari aktivitas bmt adalah kemampuan dalam penyaluran dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga. pembiayaan yang diberikan bmt meliputi pembiayaan kerjasama usaha yaitu mudharabah dan musyarakah. mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana (psak 105). menurut psak 106 musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. selain akad kerjasama, terdapat akad jual beli yang disebut dengan murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (psak 102). ada pula akad sewa menyewa yang dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik. ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. sedangkan ijarah muntahiya bit tamlik adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah dengan diikuti pemindahan kepemilikan. jadi setelah masa sewa berakhir, pihak yang menyewa mengadakan akad kembali dengan pihak yang menyewakan untuk melakukan pemindahan hak kepemilikan. pembiayaan lain yang diberikan bmt kepada anggotanya adalah qardh, yaitu pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok pembiayaan). pada bmt, qardh digunakan untuk pendampingan usaha dan membantu biaya pemasaran. teori persepsi manusia dapat dikatakan merupakan makhluk invidu sekaligus makhluk sosial. perbedaan persepsi setiap individu adalah karena manusia (sebagai makhluk individu) melihat suatu hal berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman dan tingkat pengetahuan yang dimiliki. menurut kamus besar bahasa indonesia depdiknas ri, persepsi didefinisikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya (depdiknas ri, 2005). menurut mclaughin dalam suharini (2008), persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya suatu aktivitas merasakan atau penyebab dari keadaan suatu emosi. menurut james dalam farandy (2013), terdapat tiga bentuk persepsi antara lain pesepsi masa lampau prastiawati & darma – pembiayaan baitul mal wat tamwil 200 disebut dengan persepsi ingatan (tanggapan), persepsi masa sekarang disebut dengan persepsi tanggapan imajinasi, dan persepsi masa mendatang disebut sebagai tanggapan antisipatif. dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan tanggapan terhadap suatu hal yang terjadi dimasa lalu, dirasakan pada masa sekarang, dan diharapkan terjadi dimasa depan yang terbentuk dari pemahaman dan pengetahuan setiap individu. perkembangan usaha perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha tersebut agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan (nurrohmah, 2015). indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. pendapatan adalah pengahasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang dan jasa (fitriyaningsih, 2012). besarnya pendapatan dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. apabila pendapatan usaha tersebut meningkat yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. selain itu, bertambahnya tenaga kerja menunjukkan bahwa permintaan pelanggan terhadap barang yang dijual adalah tinggi, sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi keinginan pelanggan. peningkatan kesejahteraan kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat terpenuhi standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga masyakarat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosial (putri, 2014). melalui pembiayaan yang diberikan, anggota dapat mengembangkan usahanya. dari usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan anggota. apabila pendapatan usaha anggota meningkat maka kesejahteraan anggota akan meningkat. indikator kesejahteraan anggota dilihat dari kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. apabila indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera. pengaruh pembiayaan bmt terhadap persepsi anggota bmt tentang perkembangan usaha usaha untuk mengatasi kekurangan modal pelaku usaha mikro dan kecil adalah dengan melakukan pembiayaan bmt. pembiayaan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan usaha mikro dan kecil. perkembangan usaha diukur dengan indikator meningkatnya jumlah pendapatan, laba, barang yang dijual, dan lainnya selama jangka waktu tertentu. pembiayaan bmt diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan modal para pelaku usaha mikro dan kecil dan dapat menjadi sumber tambahan modal. sehingga semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan maka persepsi perkembangan usaha akan semakin meningkat. berdasarkan hasil penelitian ananda (2011), pemberian kredit berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. demikian pula azizuddin (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan bmt berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha pasar tradisional. penelitian rosida (2014), menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan usaha. sedangkan wijayanto (2003), menemukan bahwa pembiayaan yang diberikan bmt tidak mempengaruhi perkembangan usaha. dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: h1: pembiayaan bmt berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi anggota bmt tentang perkembangan usahanya. pengaruh pembiayaan bmt terhadap persepsi anggota bmt tentang peningkatan kesejahteraan peningkatan kesejahteraan merupakan variabel laten, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. peningkatan kesejahteraan diukur dengan dimensi-dimensi tertentu, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tambahan, dan lainnya. sedangkan perkembangan usaha diukur dari pendaptan, laba, penjualan, dan lainnya selama jangka waktu tertentu. berdasarkan uraian tersebut maka semakin berkembangnya usaha maka penghasilan yang dihasilkan juga naik sehingga kesejahteraan anggota akan meningkat. hasil penelitian prastiani (2012), menyatakan bahwa pemberian pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. ardista (2012), menyatakan bahwa produk pembiayaan bmt berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 197-208, juli 2016 201 dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah: h2: pembiayaan bmt berpengaruh posistif signifikan terhadap persepsi anggota bmt tentang peningkatan kesejahteraannya. pengaruh persepsi anggota bmt tentang perkembangan usaha terhadap peningkatan kesejahteraan pendapatan anggota dapat mengalami peningkatan apabila terjadi perkembangan usaha. pembiayaan bmt kepada anggota sebagai tambahan modal dapat mengakibatkan perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. peningkatan kesejahteraan anggota dapat diukur melalui kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan sehari-hari, sehingga apabila perkembangan usaha meningkat maka persepsi peningkatan kesejahteraan akan meningkat. hasil penelitian supriyanto (2006) menunjukkan bahwa pengembangan usaha bepengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. hasil serupa juga dikemukakan oleh prastiani (2012), bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. dari uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h3: persepsi anggota bmt tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraannya. metode penelitian populasi dan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan populasinya adalah pedagang di pasar-pasar tradisional di bantul yang mendapatkan pembiayaan dari bmt yang beroperasi di bantul. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. purposive samping adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2014). pada penelitian ini hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah: 1) anggota bmt yang sedang dalam periode akad pembiayaan dan masih punya saldo pembiayaan minimal rp.500.000; 2) anggota bmt merupakan pedagang pasar tradisional di bantul; dan 3) menjadi anggota dari bmt yang beroperasi di bantul. metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dipandu oleh peneliti (termasuk wawancara), sehingga diupayakan pedagang di pasar tersebut tidak merasa direpotkan dan pengisian data dapat lebih akurat. kuesioner melalui tahapan pilot test. definisi operasional dan pengukuran variabel pembiayaan pembiayaan merupakan pemberian dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana (muhammad, 2005). variabel pembiayaan (pada analisis ini disingkat menjadi pb) dalam penelitian ini tidak dibatasi pada pembiayaan tertentu saja, namun semua akad pembiayaan. asumsinya adalah setiap ada pembiayaan dari bmt maka bmt sekaligus telah bertanggungjawab melakukan pembinaan sesuai besaran dana yang disalurkan. sedangkan anggota bmt bertanggungjawab terhadap besaran rupiah yang digunakan. variabel pembiayaan bmt dalam penelitian ini diukur dari besar rupiah jumlah pembiayaan yang diberikan secara umum tanpa memandang bentuk akadnya (mudharabah, murabahah, atau lainnya). persepsi perkembangan usaha persepsi anggota bmt tentang perkembangan usahanya adalah kondisi dimana masyarakat (anggota bmt tersebut) merasa bahwa usahanya semakin berkembang menjadi lebih baik lagi dibanding sebelumnya sehingga menuju kearah puncak kesuksesan. variabel tersebut selanjutnya dalam analisis ini disebut variabel persepsi perkembangan usaha (disingkat menjadi pu). variabel persepsi perkembangan usaha terdiri dari 6 dimensi yaitu peningkatan jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. variabel ini diukur menggunakan skala likert melalui kuesioner yang disebarkan. persepsi peningkatan kesejahteraan persepsi anggota bmt tentang peningkatan kesejahteraannya adalah kondisi dimana masyarakat (anggota bmt tersebut) merasa standar kebutuhan fisik minumum mereka telah terpenuhi dan mengalami peningkatan termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga merasa lebih baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi individu dan sosialnya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. variabel tersebut selanjutnya dalam analisis ini disebut variabel persepsi peningkatan kesejahteraan (disingkat menjadi pk). variabel persepsi peningkatan kesejahteraan terdiri dari 7 dimensi yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan prastiawati & darma – pembiayaan baitul mal wat tamwil 202 pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual (karena umumnya anggota bmt adalah muslim maka menjadi kebutuhan ibadah yang terbagi lagi menjadi dimensi wajib yaitu zakat dan dimensi sunah yaitu infak/sedekah), dan kebutuhan investasi/menabung (total menjadi 8 dimensi). variabel ini diukur menggunakan skala likert melalui kuesioner yang disebarkan. teknik dan metode analisis data metoda analisis data dalam penelitian ini menggunakan struktural equation model (sem). pada dasarnya sem adalah merupakan kombinasi dari multiple regression dengan factor analysis dan path analysis secara simultan dan tetap efisien. sem disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate. teknik analisis sem dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan software ibm spss amos versi 22.0 (purnamasari dan darma, 2011). pengujian dilakukan terhadap hubunganhubungan antara variabel yang ada pada model, baik itu antar indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antar konstruk. teknik analisis data menggunakan tahapan pemodelan dan analisis persamaan struktural dibagi menjadi 7 langkah yaitu, 1) pengembangan model secara teoritis, 2) menyusun diagram jalur, 3) mengubah diagram jalur menjadi persamaan struktural, 4) memilih matrik input untuk analisis data, 5) menilai identifikasi model struktural, 6) mengevaluasi kriteria goodness of fit, 7) interpretasi data dan modifikasi model. model dan persamaan dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar 1. gambar 1. model persamaan struktural persamaan model struktural pada penelitian ini adalah: pu = γ1 pb + ζ dan pk = γ1 pb + β2 pu + ζ . persamaan model pengukuran pada penelitian ini adalah: pu1 = λ11 pu + ε1, pu2 = λ12 pu + ε2, pu3 = λ13 pu + ε3, pu4 = λ14 pu + ε4, pu5 = λ15 pu + ε5, pu6 = λ16 pu + ε6 pk1 = λ21 pk + ε1, pk2 = λ22 pk + ε2, pk3 = λ23 pk + ε3, pk4 = λ24 pk + ε4, pk5 = λ25 pk + ε5, pk6 = λ26 pk + ε6, pk7 = λ27 pk + ε7, pk8 = λ28 pk + ε8. keterangan : pb = pembiayaan pu = perkembangan usaha pk = peningkatan kesejahteraan jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 197-208, juli 2016 203 hasil dan pembahasan gambaran umum obyek penelitian peneliti mencukupkan survey pada 7 pasar saja dari 31 pasar tradisional (besar dan kecil) yang ada di kabupaten bantul, karena keterbatasan waktu. waktu survey adalah november sampai desember 2015. penyebaran kuesioner kepada 150 responden yang menjadi sampel dianggap dapat mewakili anggota bmt yang berada di pasar tradisional di bantul. jika ada seorang pedagang pasar menjadi anggota di lebih dari satu bmt, maka untuk memudahkan adalah dicatat pada yang lebih aktif berinteraksi dengan bmt. dari 150 kuesioner yang disebarkan, jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 119 atau 79% . tabel 1. jumlah responden berdasarkan bmt no nama bmt jumlah persentase 1 tamziz 26 20 % 2 bina ihsanul fikri 19 14 % 3 mitra lohjinawi 28 21 % 4 artha amanah 6 5 % 5 artha barokah 1 1 % 6 umy 1 1 % 7 dana insani 17 11 % 8 multazam 6 6 % 9 mitrama 6 5 % 10 bina ummah 6 5 % 11 insan sadar usaha 2 1 % total 119 100 % tabel 2. responden berdasarkan lokasi usaha no lokasi usaha jumlah persentase 1 pasar bantul 47 39 % 2 pasar niten 28 24 % 3 pasar barongan 15 13 % 4 pasar imogiri 6 5 % 5 pasar kepek 6 5 % 6 pasar pijenan 11 9 % 7 pasar jodog 6 5 % total 119 100 % tabel 3. data jenis usaha responden no usaha jumlah persentase 1 sembako 37 33 % 2 sayuran 28 25 % 3 buah 8 7 % 4 bahan makanan 4 4 % 5 pakaian 17 4 % 6 makanan 16 15 % 7 tas dan sepatu 1 1 % total 119 100 % analisis data dan uji hipotesis sebelum analisis persamaan struktural dilakukan, terlebih dahulu dilakukan confirmatory factor analysis (cfa) untuk masing-masing konstruk (variabel laten) pada pu dan pk. hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing indikator memang efisien untuk mengukur konstruknya. dalam pengujian validitas dan reliabilitas indikator variabel konstruk, terdapat beberapa indikator yang tidak valid lalu dihilangkan. gambar 2. pengujian model menyeluruh prastiawati & darma – pembiayaan baitul mal wat tamwil 204 dilakukan pula analisis terhadap normalitas data dan deteksi data outlier serta asumsi-asumsi yang dibutuhkan. pengujian normalitas meliputi normalitas univariat maupun normalitas multivariat. setelah dilakukan first order confirmatory factor analysis lalu dilakukan structural equation modeling secara menyeluruh. dalam setiap pengujian, dilihat pula goodness of fit dari model dengan ukuran yang dipilih: x 2 (chi-square) dengan probabilitasnya, gfi, agfi, tli, dan rmsea. setelah tahapan-tahapan di atas telah dilalui, maka dihasilkan model sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2. secara multivariate pada table assesment of normality, nilai c.r. kurtosis 2,510 < 2,58 dapat disimpulkan data telah terdistribusi normal (lihat tabel 4). berdasarkan tabel kriteria goodness of fit, dapat dilihat bahwa pengujian indikator goodness of fit secara keseluruhan telah terpenuhi dengan baik (lihat tabel 5). sehingga model dalam penelitian ini dapat dikatakan kategori model fit. sedangkan untuk evaluasi nilai parameter dapat disimak pada tabel 6. nilai signifikansi dapat dilihat dari tabel regression weights pada tabel 6 yang mana nilai probabilitas masing-masing menunjukkan sangat signifikan dengan p***(0,001). kriteria signifikansi p adalah <0,05. pada tabel 6 ditunjukkan hubungan pb terhadap pu >0,05 yaitu 0,187, dan pb terhadap pk >0,05 yaitu 0,512 sehingga tidak signifikan. tabel 4. assesment of normality variable min max skew c.r. kurtosis c.r. pb 500000 10000000 1,503 6,492 2,342 5,059 pk7 2 5 -0,873 -3,774 0,514 1,111 pk5 2 4 -1,200 -5,185 0,227 0,491 pk2 2 5 -0,498 -2,152 -0,713 -1,539 pk1 2 5 -0,885 -3,823 0,423 0,913 pu6 2 5 0,187 0,807 -0,630 -1,361 pu3 2 5 -0,052 -0,224 -0,635 -1,371 pu2 2 5 0,336 1,450 -0,135 -0,291 pu1 2 5 -0,160 -0,693 -0,591 -1,277 multivariate 6,675 2,510 tabel 5. kriteria goodness of fit goodness of fit index cutt-off hasil pengujian keterangan chi-squares diharapkan kecil 37,913 probability >0,5 0,047 marginal gfi >0,9 0,930 tinggi agfi >0,9 0,875 marginal tli >0,9 0,968 tinggi rmsea 0,05 0,08 0,067 tinggi tabel 6. regression weights full model estimate s.e. c.r. p label pu <--pb 0,000 0,000 1,320 0,187 par_1 pk <--pu 0,565 0,087 6,522 *** par_2 pk <--pb 0,000 0,000 0,656 0,512 par_3 pu1 <--pu 1,000 pu2 <--pu 0,768 0,058 13,186 *** par_4 pu3 <--pu 1,055 0,042 24,870 *** par_5 pu6 <--pu 0,411 0,078 5,258 *** par_6 pk1 <--pk 1,000 pk2 <--pk 0,828 0,097 8,517 *** par_7 pk5 <--pk 0,411 0,086 4,766 *** par_8 pk7 <--pk 0,458 0,093 4,918 *** par_9 jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 197-208, juli 2016 205 tabel 7. hubungan antar variabel pengaruh estimasi signifikansi keterangan pembiayaan → perkembangan usaha 0,125 0,224 hipotesis ditolak pembiayaan → peningkatan kesejahteraan 0,057 0,529 hipotesis ditolak perkembangan usaha →peningkatan kesejahteraan 0,599 0,001 hipotesis diterima diskusi hasil pengujian h1 pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bmt tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi anggota bmt tentang perkembangan usahanya. hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh regression weights pada nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,187 yang lebih besar dari 0,05 walaupun arah hipotesis sudah benar positif (yang ditunjukkan dari tabel standardized regression) sebesar 0,125. oleh sebab itu h1 ditolak. penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian ananda (2011), demikian pula penelitian azizuddin (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan bmt berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha pasar tradisional. hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian rosida (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan usaha. namun hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian wijayanto (2003) yang menemukan bahwa pembiayaan yang diberikan bmt tidak memengaruhi perkembangan usaha. hal tersebut diduga karena kemungkinan perkembangan usaha ditentukan lebih dominan oleh kondisi pasar. apabila pasar sedang ramai oleh pengunjung maka penjualan mereka akan menjadi naik. selain kondisi pasar, jumlah pesaing juga menentukan perkembangan usaha pedagang pasar. semakin banyak pesaing maka semakin sulit untuk mengembangkan usaha mereka. jadi, meskipun pembiayaan yang diberikan bmt tinggi apabila kondisi pasar sedang tidak baik maka usaha anggota kurang dapat berkembang. namun jika pasar sedang bagus, maka terasa kemanfaatan pembiayaan tersebut. andai kata memang demikian penyebabnya (perlu penelitian lanjutan), maka menjadi tugas bmt juga untuk memperjuangkan agar kondisi pasar semakin baik dan bmt juga harus bersifat antisipatif terhadap kondisi ekonomi makro yang berdampak sampai ke pasar-pasar tradisional. bmt juga harus responsif terhadap kebutuhan anggotanya pada kondisi pasar yang sedang tidak bagus (misal dalam pembinaan, kemitraan dengan pihak lain, penentuan nisbah bagi hasil, margin keuntungan, penjadwalan ulang, dll). hasil pengujian h2 menunjukkan bahwa pembiayaan bmt mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persepsi anggota bmt tentang peningkatan kesejahteraannya. berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh regression weights pada nilai signifikansi sebesar 0,512 yang lebih besar dari 0,05 dan arah hipotesis positif (yang ditunjukkan dari tabel standardized regression) yaitu sebesar 0,057. oleh sebab itu h2 ditolak. penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian prastiani (2012) yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. demikian pula dengan penelitian ardista (2012) yang menyatakan bahwa produk pembiayaan bmt berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. hal tersebut diduga karena peningkatan kesejahteraan tidak diperhatikan dari besarnya pembiayaan yang diberikan bmt, tetapi pada penghasilan dan perkembangan usaha pedagang. padahal perkembangan usaha pedagang tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar bmt. bahkan diduga banyak pedagang yang masih menggunakan jasa keuangan konvensional resmi disamping jasa bmt, misal koperasi bukp (badan usaha kredit pedesaan) milik pemda yang ada disetiap kecamatan (yang juga sering turun ke pasar atau rumah penduduk) serta bentuk lembaga keuangan konvensional mikro lainnya. mereka mungkin merasa peningkatan kesejahteraannya tidak semata-mata karena bmt telah mengucurkan dananya ke mereka. bmt mungkin bisa bersaing menghadapi rentenir pasar (sering disebut “bank plecit”) dengan bunganya yang mencekik, namun akan sulit bersaing dengan lembaga keuangan konvensional mikro yang berani menawarkan bunga relatif rendah. andaikata memang demikian penyebabnya (perlu penelitian lanjutan), maka menjadi tugas bmt dan berbagai pihak untuk menggiring secara bijak agar mereka lambat laun berubah dari manusia yang hanya rasional saja menjadi insan yang memiliki sentimen keagamaan yang baik. sehingga transaksi syariah di sektor mikro semakin digemari karena dianggap oleh mereka lebih afdhol, untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. hasil pengujian h3 menunjukkan bahwa persepsi anggota bmt tentang perkembangan usahanya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraannya. berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh regression weights pada nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,001 prastiawati & darma – pembiayaan baitul mal wat tamwil 206 yang lebih kecil dari 0,05 dan arah positif (yang ditunjukkan dari tabel standardized regression) yaitu sebesar 0,599. oleh sebab itu h3 diterima. pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa persepsi masyarakat (dalam hal ini anggota bmt) tentang perkembangan usaha yang baik akan menyebabkan baik pula dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat. penelitian ini mendukung penelitian supriyanto (2006) dan prastiani (2012) yang menunjukkan bahwa perkembangan usaha bepengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. simpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bmt pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota bmt di bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya (walaupun arahnya sudah benar positif). namun demikian, persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraannya. dapat dikatakan bahwa berdasar persepsi para pelaku usaha mikro pedagang di pasar-pasar tradisional kabupaten bantul sebagai berikut: secara umum bmt sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan. demikianlah hasil penelitian ini. hal tersebut menjadi tantangan bagi bmt bmt yang beroperasi di kabupaten bantul. berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan dapat menambah variabel penelitian (misal kondisi pasar, tingkat persaingan usaha, maupun variabel lainnya). mungkin perlu diklasifikasi pula jenis-jenis akad pembiayaannya. menjadi tugas semua pihak untuk lebih berupaya menyuburkan transaksi keuangan syariah di sektor mikro (darma dan rita, 2011; sofyani et al., 2012; sofyani dan setiawan, 2015; junaidi, 2015; hasbi dan hadi; 2016). dalam penelitian ini, tidak diklasifikasi jenis pembiayaannya. selain itu, tingkat pemahaman banyak responden yang cenderung rendah tentang pengisian kuesioner menyebabkan peneliti sering harus membacakan satu persatu pertanyaan dalam kuesioner. hal tersebut memakan waktu cukup lama sehingga kurang maksimal dalam mendapatkan responden dalam jumlah yang lebih banyak lagi. disamping itu, pembiayaan oleh bmt dianggap (asumsi) sekaligus sebagai pembinaan, sesuai dengan tujuan bmt secara umum. padahal tidak setiap bmt memiliki keseragaman dalam model pembinaannya maupun tingkat intensifnya pembinaan. penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel pembinaan tersebut. oleh sebab itu, penelitian langsung turun ke bawah (sektor keuangan mikro) sebaiknya lebih sering dilakukan, sebagai salah satu pondasi kekuatan keuangan syariah kelak. lampiran instrumen variabel perkembangan usaha (1) pendapatan saya masa sekarang (pada periode pembiayaan bmt) meningkat. (2) laba dari usaha saya masa sekarang (pada periode pembiayaan bmt) meningkat. (3) nilai penjualan dari usaha saya masa sekarang (pada periode pembiayaan bmt) meningkat. (4) jumlah pelanggan saya masa sekarang (pada periode pembiayaan bmt) nampak bertambah. (5) jumlah barang yang saya jual masa sekarang (pada periode pembiayaan bmt) tergolong meningkat. (6) usaha saya masa sekarang (pada periode pembiayaan bmt) mengalami perluasan atau peningkatan. instrumen variabel peningkatan kesejahteraan (1) penghasilan saya meningkat dan semakin cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok/sehari-hari. (2) penghasilan saya meningkat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan yang diperlukan. (3) penghasilan saya meningkat dan lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga saya. (4) penghasilan saya meningkat dan dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga saya. (5) penghasilan saya meningkat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan di lingkungan saya. (6) penghasilan saya meningkat dan dapat untuk mengeluarkan zakat, atau zakat saya meningkat. (7) penghasilan saya meningkat dan dapat untuk mengeluarkan infaq/sodaqoh, atau infaq/sodaqoh saya meningkat. (8) penghasilan saya meningkat dan semakin dapat disisihkan untuk investasi/menabung. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 197-208, juli 2016 207 daftar pustaka ananda, f. 2011. analisis perkembangan usaha mikro dan kecil setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari bmt at taqwa halmahera di kota semarang. skripsi, universitas diponegoro. apriliasari, k. 2015. pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening studi kasus pada kantor wilayah bank bri yogyakarta. skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. ardista, n. r. 2012. peran produk pembiayaan terhadap kesejahteraan masyarakat pada bmt nurul barokah sambi, boyolali. skripsi, universitas muhammadiyah surakarta. azizuddin, a. 2014. peran pembiayaan baitul maal wat tamwil terhadap perkembangan usaha pedagang pasar tradisional di provinsi yogyakarta. skrpsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. cunningham, e. 2008. a practical guide to structural equation modeling using amos. melbourne: statsline. darma, e. s. dan rita. 2011. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (1), 72-87. depdiknas ri. 2005. kamus besar bahasa indonesia (kbbi). ed3. balai pustaka. jakarta. ernawati, r. 2012. analisis akad pembiayaan mudharabah pada bmt dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (studi kasus pada kjks-bmt ummat sejahtera abadi rembang). skripsi, institut agama islam negeri walisongo. farandy, a. a. y. 2013. persepsi konsumen belanja online di surabaya terhadap situs belanja online “toko bagus” di internet (studi deskriptif persepsi konsumen belanja online di surabaya terhadap situs belanja online toko bagus di internet). skripsi, upn jawa timur. fitriyaningsih, e. 2012. pengaruh besar modal (modal sendiri), pemberian kredit, dan tingkat suku bunga kredit terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di desa tirtonirmolo kecamatan kasihan bantul. skripsi, universitas negeri yogyakarta. hasbi, s. dan k. hadi. 2016. evaluasi pembiayaan perumahan akad murabahah versus kredit konvensional berdasarkan volatilitas harga. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (1), 22-41. junaidi. 2015. analisis pengungkapan csr perbankan syariah di indonesia berdasarkan islamic social reporting index. jurnal akuntansi dan investasi, 16 (1), 75-85. kara, m. 2013. konstribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. jurnal ahkam, 13 (2). muhammad. 2002. bank syariah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. yogyakarta: ekonisia. muhammad. 2005. manajemen pembiayaan bank syariah. yogyakarta: upp amp ykpn. murwanti, s. dan m. sholahuddin. 2013. peran keuangan lembaga mikro syariah untuk usaha mikro di wonogiri. proceeding seminar nasional dan call for papers sancall. hal. 300-309. nurrohmah, i. 2015. analisis perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebelum dan sesudah menerima pembiayaan musyarakah pada koperasi jasa keuangan syariah bmt (studi kasus: bmt beringharjo yogyakarta). skripsi, universitas negeri yogyakarta. prastiani, s. c. 2012. peranan pembiayaan syariah terhadap peningaktan kesejahteraan nasabah. skripsi, universitas pamulang. purnamasari, i., dan e. s. darma. 2015. pengaruh implementasi syariah governance terhadap loyalitas nasabah. jurnal akuntansi dan investasi, 16 (1), 12-24. putri, i. k. k.. 2014. analisis pengaruh pertumbuhan perbankan syariah terhadap kesejahteraan (indeks pembangunan manusia) di indonesia pada tahun 20102012. skripsi, universitas islam negeri sunan kalijaga. rosida, a. 2014. pengaruh pembiayaan murabahah bmt artha amanah terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan pada usaha mikro. jurnal pendidikan dan ekonomi, 8 (1). saputra, a. 2015. pengaruh penyaluran pembiayaan bmt bina ihsanul fikri (bif) terhadap perkembangan usaha pedagang pasar tradisional di kota yogyakarta. skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. soemitra, a. 2009. bank dan lembaga keuangan syariah. jakarta: kencana prenada media group. sofyani, h., i. ulum, d. syam dan s.w. latifah. 2012. islamic social reporting index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan prastiawati & darma – pembiayaan baitul mal wat tamwil 208 syariah (studi komparasi indonesia dan malaysia). jurnal dinamika akuntansi, 4 (1), 36-46. sofyani, h., dan a. setiawan. 2015. perbankan syariah dan tanggungjawab sosial: sebuah studi komparasi indonesia dan malaysia dengan pendekatan islamic social reporting index dan global reporting initiative index. at-taradhi, 5 (2), 1-7. sriyatun. 2009. analisis pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah bmt terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di kabupaten sukoharjo. skripsi, universitas muhammadiyah surakarta. sugiyono. 2014. metode penelitian bisnis. bandung: alfabeta, cetakan keempat belas. suharini, m. 2008. persepsi nasabah terhadap penerapan sistem layanan produk dan jasa e-banking. jurnal ilmu administrasi dan organisasi, 15 (3). supriyanto. 2006. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. jurnal ekonomi dan pendidikan, 3 (1). suryati. 2012. pengaruh pembiayaan mudharabah bmt binamas terhadap perkembangan usaha dan pendapatan nasabah mudharabah di bmt binamas purworejo. skripsi, universitas negeri yogyakarta. wijayanto, j. 2003. analisis hubungan kredit bmt al-fattah terhadap perkembangan usaha kecil di kecamatan susukan salatiga. skripsi, universitas muhammadiyah surakarta. www.pasar.bantulkab.go.id http://www.pasar.bantulkab.go.id/ journal of accounting and investment vol. 24 no. 3, september 2023 article type: research paper predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle putu wenny saitri*, i wayan suartana, eka ardhani sisdyani, and i ketut sujana abstract research aims: the increasing number of fraud cases has significantly raised the whistleblower mechanism's role. therefore, this study investigates the impact of the whistleblowing triangle on whistleblowing intention. the whistleblowing triangle combines the theory of fraud triangle and the theory of planned behavior to predict whistleblowing intention. the reporting system is required in an organization expected to strengthen the fraud prevention system related to increasing fraud cases. design/methodology/approach: this research was conducted in the village credit institution listed in denpasar. this selection was due to denpasar having become bali's second-highest number of fraud cases. thus, it is necessary to understand whether the whistleblowing triangle can deter fraud. the research sample was selected among village credit institution (vci) employees in denpasar using accidental sampling and generating 80 employees as respondents. this study used multiple regression analysis to test the hypotheses. research findings: the results revealed that the whistleblowing triangle's components impacted whistleblowing intention. the intention to report fraudulent behavior was negatively impacted by pressure, while it was positively affected by opportunity and rationalization. theoretical contribution/originality: most previous studies have investigated whistleblowing intention using the fraud triangle and theory of planned behavior separately. meanwhile, this study used the whistleblowing triangle, combining fraud and planned behavior theory to predict whistleblowing intention. research limitation: this study omitted financial incentives included in the previous research. keywords: fraud triangle; whistleblowing intention; whistleblowing triangle introduction fraudulent financial reporting is a practice of fraud on financial statements committed by managers to manipulate financial statements to earn personal, group, or other party benefits (fathmaningrum and anggraini, 2021). fraud in the organizational environment is the most detrimental action for the organization. it makes the creation of an antifraud program deemed necessary by the company. in this regard, the whistleblower system is currently seen as an effective means of preventing fraud. whistleblowing is an act of non-obligatory disclosure by someone with access to information about illegal actions or mistakes that affect the organization (jubb, 1999). sawyer et al. (2010) describes four affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas udayana, bali, indonesia *correspondence: wenny.saitri@unmas.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i3.17030 citation: saitri, p. w., suartana, i. w., sisdyani, e. a., & sujana, i. k. (2023). predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle. journal of accounting and investment, 24(3), 683-696. article history received: 03 dec 2022 revised: 24 dec 2023 05 feb 2023 14 mar 2023 accepted: 21 mar 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=kv5l7keaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=hx3okpmaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=kriaisgaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=i28h1yqaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=i28h1yqaaaaj https://akuntansi.unud.ac.id/ https://akuntansi.unud.ac.id/ https://akuntansi.unud.ac.id/ https://akuntansi.unud.ac.id/ mailto:wenny.saitri@unmas.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i3.17030 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i3.17030&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17030 saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 684 characteristics associated with whistleblowing: individual actions to make information public; the information is disclosed to several parties outside the organization and is part of public records; the information is disclosed regarding wrongdoing within the organization; members of the organization disclose the information and not journalists or the public. hence, it can be interpreted that a whistleblower reveals wrongdoing in the company. a survey conducted by acfe (2019) found that the whistleblower system is the most effective fraud prevention mechanism among other mechanisms, such as anti-fraud policies, monitoring, and others. whistleblowers can consist of employees or external parties who act as informants for fraud within an agency (mustafida & mursita, 2021). the critical role of whistleblowers in enforcing business ethics is increasingly recognized, especially in dealing with unethical business practices in organizations (latan et al., 2019). the accounting profession is often in a position to reveal wrongdoing in companies since it has access to accounting information and an understanding of fraud in financial reports (brown et al., 2016). the association of certified fraud examiners (acfe) (2020) recorded losses of 3.6 billion usd due to fraud. there are three fraud schemes explained by acfe, i.e., corruption, asset misappropriation, and financial statement fraud, where the most common scheme that occurs is corruption. the most common fraud detection occurs because the information comes from employees (acfe, 2020). when they discover fraud, the method most often used by employees is to report the information via telephone and email to their superiors. it indicates that the whistleblowing system is an effective mechanism for detecting the early stages of fraud. executives, managers, and employees generally commit fraud cases in organizations with various fraud schemes. the role of the audit process is expected to uncover material misstatements found when providing an audit opinion. however, auditors and companies often collaborate to provide inaccurate information to the public (latan et al., 2019). thus, the accountant's role in the company and public accounting firm is significant in uncovering fraud in the company. disclosure of fraud is done to stop wrongdoing, so the decision to become a whistleblower is related to the extent to which the belief that disclosure will stop the fraud. the decision to do whistleblowing can be influenced by several factors, such as pressure or financial motivation, opportunity, and rationalization, before leading to an ethical intention to do whistleblowing (latan et al., 2019; schwartz, 2016; murphy & dacin, 2011), which is a concept adopted from the fraud triangle theory. ethical dilemmas will also affect individual willingness to become a whistleblower (mustafida & mursita, 2021) understanding the main determinants of intention to conduct whistleblowing within a company has become a concern for policymakers to increase whistleblowing by employees, such as the existence of a whistleblowing disclosure website by the indonesian ministry of finance (www.wise.kemenkeu.go.id). the desire to whistleblowing by company employees can be predicted by the theory of planned behavior (tpb) and the fraud triangle theory (ftt) (brown et al., 2016). the desire to do whistleblowing is an individual's subjective probability related to the possibility of engaging in whistleblowing. saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 685 the greater a person's intention to do whistleblowing, the more likely it is that whistleblowing will occur. further, tpb can explain the internal factors of individuals intending to do whistleblowing. meanwhile, the fraud triangle theory explains that a person's decision to do whistleblowing depends on rationalizing the fraud perpetrator's intentions for the opportunities they have. personal and environmental variables also influence the decision to become a whistleblower, and the fraud triangle can be used to support organizational accountants in seeing opportunities to do whistleblowing (brown et al., 2016). the whistleblower will consider the negative pressure felt when making disclosures (pressure), resources for reporting fraud (opportunity), and the ability to justify the disclosures made. while the fraud triangle theory identifies external opportunities and pressures to carry out whistleblowing, the theory of planned behavior identifies internal elements that encourage whistleblowing. several previous studies have examined the factors influencing whistleblowing intention by using the fraud triangle theory and the theory of planned behavior, such as brown et al. (2016), smaili and arroyo (2017), and latan et al. (2019). brown et al. (2016) integrated the fraud triangle theory and the theory of planned behavior to predict a person's intention to do whistleblowing. smaili and aroyo (2017) later used the term whistleblowing triangle to integrate the fraud triangle theory and the theory of planned behavior. in their research, smaili and aroyo (2017) used a case study to analyze the whistleblowing triangle and later suggested using the framework in a different culture and organization. therefore, this study expands the previous research using whistleblowing triangles in bali's local financial institutions. acfe indonesia (2019) confirmed that 41.4% of respondents to the acfe survey agreed that the industry most harmed by fraud was the financial and banking industry. therefore, this study was conducted at village credit institution (vci) in denpasar, bali. vci is a financial business entity that operates specifically in bali. based on regional regulation no. 2 of 1998 and no. 8 of 2002, vci or village credit institutions were established to support rural economic development by increasing the saving habits of rural communities and providing credit for small-scale businesses to eliminate forms of exploitation in credit relations, to create equal opportunities for business activities at the village level, and to increase the level of monetization in rural areas. based on the regional regulation number 3 of 2017, the vci is a desa pekraman (traditional village) institution that carries out the financial function of a pekraman village in managing the village's financial potential. the regional regulation also explains that a vci provides economic, social, and cultural benefits for the village community so that with the establishment of the vci, the community will not experience difficulties obtaining funds. vcis were first established in 1984 with a total of 8 vcis, and in 2021, the number of vcis recorded was 1437 vcis. however, this development in the number of vcis was not supported by good management, as shown by the many cases of fraud in vcis. in 2021, 11 corruption cases occurred at the vci out of 50 corruption cases in bali (radarbali.id, 2021). the existence of these cases indicates that there is still a weakness in internal control at the vci, which allows fraud to occur. these results also show that the public's perception of the risk of fraud in the banking industry is relatively high, so there is a need https://radarbali.jawapos.com/ saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 686 for awareness among employees and internal parties to carry out whistleblowing as an early detection system. this research was conducted on vcis in denpasar city with 35 registered vcis. this selection was based on the acfe survey results, showing that whistleblowing is carried out through technology-based information channels such as telephone, email, and the web. also, denpasar is the capital of the bali province, so there is a tendency for its people to have better technological capabilities than other districts. in addition, based on lpvci data in 2021, vcis in denpasar generated the third largest profit and total assets in bali, so it would have a wide impact if fraud occurred. departing from the explanation, the question posed in this study is, "does the whistleblowing triangle affect whistleblowing intention at vci in denpasar?" therefore, this study aims to develop a whistleblowing triangle to predict whistleblowing triangles for vci employees in bali. this research was motivated by increased fraud cases in bali and developed research by brown et al. (2016) and latan et al. (2019) in the scope of financial and banking institutions. this research also builds on smaili and aroyo (2017) to test the whistleblowing triangle framework in different organizational cultures. the whistleblowing triangle integrates the fraud triangle theory and the theory of planned behavior, which uses the components of the two theories to predict whistleblowing intention originating from internal and external individuals. since the use of the whistleblowing triangle to predict whistleblowing intentions is still limited, this research was conducted to fill in the gaps related to whistleblowing intention research. literature review and hypotheses development whistleblowing triangle the whistleblowing triangle integrates the fraud triangle theory (ftt) and the theory of planned behavior (tpb). brown et al. (2016) first put forward this concept, but smaili and aroyo (2017), in their research, used the term whistleblowing triangle for this concept. the components of the whistleblowing triangle were adopted from the fraud triangle theory by cressey (1953), i.e., pressure, opportunity, and rationalization, which were then adapted to the theory of planned behavior by ajzen (1991), namely attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. the fraud triangle theory is generally used in a negative context to explain fraud. however, in the whistleblowing triangle, the fraud triangle is used in a positive context to explain the prevention and detection of fraud. brown et al. (2016) explained that integrating the theory of planned behavior and the fraud triangle theory could explain organizational accountants' intention to report violations. it was further explained that the fraud triangle identifies external opportunity factors affecting perceptions of control and norms. the theory of planned behavior also provides further understanding regarding factors influencing rationalization judgments and behavioral intentions. according to latan et al. (2019), pressure is an obstacle saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 687 individuals feel when they have whistleblowing intentions; for example, there is a threat to whistleblowers. then, the opportunity is defined as the availability of supporting facilities such as reporting channels, organizational support, norms, and codes of ethics that make individuals feel comfortable when whistleblowing. meanwhile, rationalization is described as a willingness to justify whistleblowing as behavior that follows ethical and moral standards. furthermore, the whistleblowing triangle theory links opportunity with perceived behavioral control, pressure with subjective norms, and rationalization with attitudes toward behavior in predicting whistleblowing intention (mustafida & mursita, 2021). perceived behavioral control refers to the perceived ease or difficulty in carrying out specific behaviors (ajzen, 1991) and involves individual perceptions of the element of opportunity in the fraud triangle theory. according to tpb, behavior or intention depends on perceived opportunities and available resources (ajzen, 1991). individuals will not have the intention to perform the behavior if they feel that they have no opportunity to control the situation and the results of the behavior. the characteristics affecting the opportunity elements of the fraud triangle influence the perceived level of control. for example, the perceived likelihood of successfully correcting errors by reporting them within the organization influences perceived control (brown et al., 2016). figure 1 integrating the theory of planned behavior and fraud triangle theory in predicting whistleblowing intention (brown et al., 2016) saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 688 in forming whistleblowing judgments or intentions, individuals develop perceptions of norms based on social norms and incentives/pressures in the elements of the fraud triangle theory. according to tpb, the subjective norm is social pressure to perform or not perform a behavior (ajzen, 1991). it is based on a person's normative beliefs about the possibility that essential individuals or people in his life approve or disapprove of certain behaviors. according to tpb, attitude is an individual's assessment of the extent to which certain behaviors can be performed (ajzen, 2001). the better the individual's judgment in carrying out a behavior, the more likely he will intend to perform the behavior (brown et al., 2016). the integration model of the theory of planned behavior and the fraud triangle theory by brown et al. (2016), which is then referred to as the whistleblowing triangle, is depicted in figure 1. the effect of pressure on whistleblowing intention pressure is a negative feeling associated with future threats, which can reduce the motivation of potential whistleblowers to reveal fraud since pressure can negatively impact someone (latan et al., 2019). the theory of planned behavior and organizational justice explains that whistleblowers are under personal pressure, like social and psychological pressure (miceli et al., 2008; kaplan & whitecotton, 2001), encouraging someone to report violations. these social and psychological pressures can be in the form of fear of losing a job, fear of getting unfair treatment at work, fear of reprisal, and fear of losing reputation. within the scope of the vci, whistleblowers sometimes choose not to disclose violations because of the collective culture of the balinese people, which causes whistleblowers to tend not to want to disclose to maintain good relations with the vci, whose members of the local village are. latan et al. (2019) stated that in several contexts, protection for whistleblowing in indonesia is relatively low. furthermore, their research results found that pressure had a negative effect on whistleblowing intention. therefore, this research hypothesis is as follows: h1: pressure has a negative effect on whistleblowing intention. the effect of opportunity on whistleblowing intention the opportunity to disclose violations is the second most crucial element of the whistleblowing triangle (brown et al., 2016; dellaportas, 2013). opportunity to commit arises when a person has the technical ability and knowledge related to assets, human resources, information technology, and computer systems that make it possible to commit fraud while covering it up (lokanan, 2015). the opportunity to report violations is given to every individual when the moral obligation to report such acts is supported by organizational policies and existing standards (brown et al., 2016). determining internal factors to support the intention to carry out whistleblowing will depend on how the individual perceives the controls in the organization. it refers to perceived behavioral control in tpb, which explains individual perceptions about the ease or difficulty of saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 689 carrying out certain behaviors. the tpb component is then related to the opportunity component in ftt related to individual perceptions of opportunities to carry out whistleblowing. when someone sees an act of fraud, the perception of ease of control will encourage him to report it to the authorities in the company (mustafida & mursita, 2021). opportunities to conduct whistleblowing can be affected by the existence of organizational support systems, work environment norms, and anonymous reporting channels (latan et al., 2019). furthermore, brown et al. (2016) explained that a person would not intend to take specific actions without the opportunity to control specific situations. latan et al. (2019) also found that when there is an opportunity to report fraud, the intention to do whistleblowing will be higher. therefore, this research hypothesis is proposed as follows: h2: pressure has a positive effect on whistleblowing intention. the effect of rationalization on whistleblowing intention rationalization is related to a person’s justification to reduce feelings of guilt due to his actions following his moral standards (lokanan, 2015; latan et al., 2019). this rationalization is necessary to determine whether violations should be reported (latan et al., 2019). cohen et al. (2010) stated that attitude in tpb differs from rationalization in ftt. the concept of rationalization in ftt is a broad concept that includes the three components of tpb (perceived behavioral control, perceived subjective norms, and attitude). brown et al. (2016) explained further that rationalizing the intention to whistleblowing depends on the opportunity that a person feels, subjective norms, and attitudes to commit whistleblowing. individuals with high moral standards will be easier to rationalize because they believe cheating is illegal and immoral. however, individuals with low moral standards will find it difficult to rationalize and choose not to whistleblowing (latan et al., 2019). several studies have uncovered that the ability to rationalize would increase the intention to whistleblowing (brown et al., 2016; smaili and arroyo, 2017; latnan et al., 2019). therefore, this research hypothesis is as follows: h3: the opportunity has a positive effect on whistleblowing intention. research method sample selection and data collection this study was conducted at 34 listed vcis in denpasar. denpasar was chosen as the research location because it is an urban area; therefore, employees tend to have greater access to and awareness of information technology. it aligns with survey results from acfe global (2020) and acfe indonesia (2019), stating that whistleblowing is more often saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 690 disclosed via telephone (33%), email (33%), and web-based (32%). the population in this study was 549 employees; the number of research samples was calculated using the slovin formula and resulted in a sample size of 84 people. the sampling technique employed was accidental sampling, where of the 84 questionnaires distributed, only 80 were returned and could be processed. variables measurement this study used a questionnaire to obtain data regarding whether the whistleblowing triangle affected whistleblowing intention among vci employees. the questionnaire in this study was adopted from research by latan et al. (2019). since the questionnaire was adopted from previous research and was used in different cultures and organizational contexts, this research conducted a validity and reliability test to examine the consistency and accuracy of the questionnaire. the validity and reliability test showed that the questionnaire could be used in different samples. then, each variable was measured using a 7-point likert scale, with 1 point for strongly disagree to 7 points for strongly agree. indicators for each variable are presented in table 1. table 1 variable measurement variables indicators whistleblowing intention (wi) latan et al. (2019) report fraudulent activity to the appropriate persons within the firm use the reporting channels inside the firm let upper-level management know about the fraudulent activity tell the supervisor about the fraudulent activity pressure (pr) latan et al. (2019) risk of being laid off from the firm treated unfairly within the firm fear retaliation risk of losing reputation opportunity (op) latan et al. (2019) the supervisory board hinders reporting (or ignoring it). difficulties faced in the process of reporting reporting is likely to be ineffective in ending the wrongdoing. retaliation by the audit firm rationalization (ra) latan et al. (2019) helping the company in this situation helping someone else by reporting wrongdoing not considering whether the action was right or wrong at the time not considering the consequences of this action did not think this action was so bad. data analysis this study utilized multiple regression analysis to see the effect of several independent variables on the dependent variable. before testing the hypothesis, this study tested the instrument's quality and classical assumptions. this research equation is stated as: 𝑊𝐼 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑅 + 𝛽2𝑂𝑃 + 𝛽3𝑅𝐴 … (1) saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 691 based on equation (1), whistleblowing intention is denoted by wi, while pressure, opportunity and rationalization is denoted by pr, op, and ra respectively with each of its beta coefficient (β1-3). results and discussion a total of 80 respondents filled out the questionnaire; to better understand this research respondent, the demography of the respondents is shown in table 2. table 2 respondent demography respondent demography total gender male 35 female 45 age 20-30 years 10 31-40 years 30 41-50 years 15 >50 years 25 education level high school 25 bachelor 55 master doctor work experience 1-5 years 15 5-10 years 45 >10 years 20 table 2 shows that most respondents were female, aged between 31-40 years old, had a bachelor’s degree background, and had working experience between 5-10 years in the organization. to have an overview of the research data, this study conducted descriptive statistics analysis to provide simple summaries of the samples. the analysis is provided in table 3. table 3 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation pr 80 23 27 25.89 0.871 op 80 16 27 24.37 2.195 ra 80 20 34 31.30 2.431 wi 80 23 28 25.89 1.091 note: pressure (pr); opportunity (op); rationalization (ra); whistleblowing intention (wi) saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 692 as presented in table 3, pressure indicated the lowest score for the overall question of 23. meanwhile, the highest score was 27, meaning most respondents were likely to answer “agree” (score of 6). furthermore, opportunity revealed its lowest score of 16 and highest score of 27, indicating that most respondents tended to answer “agree” (score of 6). moreover, rationalization showed a minimum score of 20 and a maximum score of 34, indicating that respondents were likely to answer “agree” in the questionnaire. lastly, for whistleblowing intention, the analysis uncovered its lowest at 23 and highest at 28; this result signifies that most respondents answered “strongly agree” in the questionnaire (score of 7). this study tested the validity and reliability of the questionnaire item. testing data validity on all variables produced a correlation greater than 0.30, meaning the data were valid (sugiyono, 2017:134). the reliability test of cronbach's alpha was greater than 0.70, indicating the data were reliable (sugiyono, 2017:134). this study also tested the classical assumption test before testing the hypothesis. using multicollinearity, normality, and heteroscedasticity test, this study result was free from the classical assumption for regression. tables 4 and 5 show the validity and reliability tests. table 4 validity test variable indicator correlation significance result pressure (x1) pr1 0.339 0.002 valid pr2 0.467 0.000 valid pr3 0.610 0.000 valid pr4 0.261 0.019 valid opportunity (x2) op1 0.741 0.000 valid op2 0.823 0.000 valid op3 0.764 0.000 valid op4 0.803 0.000 valid rationalization (x3) ra1 0.719 0.000 valid ra2 0.745 0.000 valid ra3 0.677 0.000 valid ra4 0.643 0.000 valid ra5 0.727 0.000 valid whistleblowing intention (y) wi1 0.464 0.000 valid wi2 0.737 0.000 valid wi3 0.391 0.009 valid wi4 0.530 0.000 valid table 4 presents that all the indicators used in this study were higher than 0.30, denoting that the indicators used were valid for research. afterward, the reliability test for the research questionnaire is revealed in table 5. saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 693 table 5 reliability test variables cronbach’s alpha result pressure (x1) 0.788 reliable opportunity (x2) 0.809 reliable rationalization (x3) 0.778 reliable whistleblowing intention (y) 0.830 reliable based on table 5, the reliability test result using cronbach’s alpha value displayed that all variables were higher than 0.70, indicating that the questionnaire was reliable for research. then, this research used regression analysis to test the hypothesis; therefore, the results of the regression analysis can be seen in table 6. table 6 regression analysis results coefficient value t-value sig pr -0.191 -2.690 0.010 op 0.199 2.545 0.013 ra 0.167 2.455 0.045 ajd r2 0.709 note: pressure (pr); opportunity (op); rationalization (ra) the effect of pressure on whistleblowing intention based on the test results in table 6, this study concludes that pressure had a negative effect on whistleblowing intention, supporting the research hypothesis. it demonstrates that someone will tend not to report violations when the perceived pressure is higher. considerations for conducting whistleblowing are based on whether there is the pressure that threatens one's life or career. these results reinforce the research of macgregor and stuebs (2014) and latan et al. (2019), who found that high pressure will reduce the intention to do whistleblowing. pressure in the corporate environment is expected to be a significant consideration for increasing company whistleblowing intentions. perceptions of norms and culture also play an essential role in determining whistleblowing intentions. when a whistleblower feels supported by someone considered necessary, the intention to do whistleblowing will be higher (brown et al., 2016; mustafida & mursita, 2021). these results also corroborate the whistleblowing triangle theory, stating that pressure is an obstacle that refers to the burden of feelings or future threats that whistleblowers face. as latan et al. (2019) noted, there is no sufficient protection for the whistleblower in indonesia. in this case, vci is a local community-based organization, where the management of vci comes from the local community. this situation creates a higher pressure on employees to do whistleblowing. the effect of opportunity on whistleblowing intention the test results in table 6 show that opportunity positively affected whistleblowing intention. in this case, the opportunity is related to the availability of supporting resources within the organization to carry out whistleblowing. this source can be in the existence of saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 694 a channel for reporting and organizational support for conducting whistleblowing through the code of ethics and organizational norms. these results support the results of latan et al. (2019), which found that when there is an opportunity, the desire to do whistleblowing will be higher. however, on the other hand, research by latan et al. (2019) also emphasized that more reporting is done anonymously to avoid the consequences of whistleblowing. in addition, research by brown et al. (2016) found something similar, where the existence of an effective reporting channel will increase the intention to do whistleblowing, and on the other hand, it also increases fears of retaliation for whistleblowing carried out. moreover, the opportunity is expected to be considered a second priority, increasing whistleblowing intention within the company (brown et al., 2016; latan et al., 2019). this result also reinforces the whistleblowing triangle, which states that a trusted reporting channel is sufficient for fraud reporting. as vci is a community-based organization, the employee and the supervisory board of vci come from the same village. it becomes a significant matter for the employee to feel comfortable reporting the fraud indication in vci to the supervisory board, anonymously or not. the effect of rationalization on whistleblowing intention based on the test results in table 6, rationalization positively affected whistleblowing intention. it indicates that when someone has high rationalization, it will increase the intention to do whistleblowing. this study supports research by brown et al. (2016) and latan et al. (2019), which found that rationalization will increase whistleblowing intention when someone believes that the action is in accordance with facts and ethical standards. accountants with integrity will prevent companies from experiencing losses due to fraud, so they have a greater intention to carry out whistleblowing. besides, rationalization is a cognitive process and justification that whistleblowing does not violate the code of ethics (brown et al., 2016; latan et al., 2019). rationalization is related to the moral standards that a person adheres to; the higher the moral standards will be shown by holding values, norms, and integrity, making it easier to rationalize whistleblowing. this study also supports the whistleblowing triangle theory, which states that the desire to rationalize whistleblowing is in accordance with the higher moral standard. since vci is operated in a village in bali, it is expected to operate according to local values and culture. it is also expected to operate for community welfare. this value of vci could be the potential reason for employees to whistleblow. conclusion this research was conducted to examine the effect of the whistleblowing triangle on whistleblowing intention among vci employees in denpasar. the whistleblowing triangle is a concept that combines the components of the fraud triangle theory and the theory of planned behavior to provide a better understanding of predicting whistleblowing intentions. this study found that the three components of the whistleblowing triangle affected the intention to do whistleblowing. pressure had a negative effect on saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 695 whistleblowing intention, meaning that the pressure felt would reduce the intention to do whistleblowing. the second component of the whistleblowing triangle is the opportunity, which influenced whistleblowing intention positively in this study. the existence of a whistleblowing system within the company is considered capable of increasing the intention to do whistleblowing. meanwhile, rationalization is a component of the whistleblowing triangle that comes from a person's psychology; it positively influenced whistleblowing intention in this study. rationalization is associated with moral standards; the higher the moral standards, the easier it is to rationalize the intention for whistleblowing. this result confirms the previous research by smaili and aroyo (2017) that whistleblowing triangles can be applied in different organizational cultures. smaili and aroyo (2017) also analyzed the whistleblowing triangle within 11 whistleblowing cases of various companies published in canada. meanwhile, this study tested the framework of the local financial institution that operated in bali. it can be concluded that this research enriches the literature regarding the whistleblowing triangle in various organizational and cultural contexts. this research implies that vci employees have the same perception regarding the importance of the whistleblowing system. these results can be used as a guideline for vcis, village credit institution empowerment institutions (lpvci), and local governments to develop a whistleblowing system for each vci. the whistleblowing system can be a reporting channel that can be done online and anonymously and establishes rewards for whistleblowers to reduce the number of frauds that occurs in vci. this research is not far from limitations. first, this study replicated the research of brown et al. (2016), and latan et al. (2019), but this study did not include financial incentives as in previous studies. the initial study was conducted at the beginning of the research. furthermore, this research suggests future research using hosftede's cultural dimension to predict whistleblowing intention. it is also related to tpb's perceived subjective norms component, which describes the norms and culture adopted by individuals in a particular environment. in conclusion, this study involved employees as samples, and further research can develop by taking samples from local communities since the communities are deemed vci's main stakeholders. references ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes 50 (2): 179211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t ajzen, i. (2001). nature and operation of attitudes. annual review of psychology 52 (1): 27-58. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.27 association of certified fraud examiners (acfe) chapter indonesia. (2019). survey fraud indonesia association of certified fraud examiners (acfe). (2020). report to the nations 2020 global study on occupational fraud and abuse. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.27 saitri, suartana, sisdyani & sujana predicting whistleblowing intention using the whistleblowing triangle journal of accounting and investment, 2023 | 696 brown, j. o., hays, j., & stuebs, m. t. (2016). modeling accountant whistleblowing intentions: applying the theory of planned behavior and the fraud triangle. accounting and the public interest, 16(1), 28-56. https://doi.org/10.2308/apin-51675 cohen, j., y. ding, c. lesage, and h. stolowy. (2010). corporate fraud and managers' behavior: evidence from the press. journal of business ethics 95 (s2): 271-315. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0857-2 cressey, d. r. (1973). other peoples' money: a study in the social psychology of embezzlement (2nd ed.). patterson smith. dellaportas, s., jackling, b., leung, p., & cooper, b. j. (2011). developing an ethics education framework for accounting. journal of business ethics education, 8(1), 63-82. fathmaningrum, e. s., & anggarani, g. (2021). fraud pentagon and fraudulent financial reporting: evidence from manufacturing companies in indonesia and malaysia. journal of accounting and investment, 22(3), 625-646. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12538 jubb, p. b. (1999). whistleblowing: a restrictive definition and interpretation. journal of business ethics, 21(1), 77-94. https://doi.org/10.1023/a:1005922701763 kaplan, s. e., & whitecotton, s. m. (2001). an examination of auditors' reporting intentions when another auditor is offered client employment. auditing: a journal of practice & theory, 20(1), 45-63. https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.1.45 latan, h., chiappetta jabbour, c. j., & lopes de sousa jabbour, a. b. (2019). 'whistleblowing triangle': framework and empirical evidence. journal of business ethics, 160(1), 189-204. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3862-x lokanan, m. e. (2015). challenges to the fraud triangle: questions on its usefulness. accounting forum, 39(3), 201-224. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.05.002 macgregor, j., & stuebs, m. (2014). the silent samaritan syndrome: why the whistle remains unblown. journal of business ethics, 120(2), 149-164. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1639-9 miceli, m. p., near, j. p., & dworkin, t. m. (2008). whistle-blowing in organizations. psychology press. murphy, p. r., & dacin, m. t. (2011). psychological pathways to fraud: understanding and preventing fraud in organizations. journal of business ethics, 101(4), 601-618. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0 mustafida, n., & mursita, l. y. (2021). pemodelan intensi whistleblowing pegawai di indonesia: aplikasi whistleblowing triangle. integritas : jurnal antikorupsi, 7(2), 233244. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.265 radarbali.id. (2021). mengejutkan, ada 50 kasus korupsi di bali, terbanyak kasus lpd. radarbali.id. https://radarbali.jawapos.com/hukumkriminal/09/12/2021/mengejutkan-ada-50-kasus-korupsi-di-bali-terbanyak-kasuslpd/ sawyer, k. r., johnson, j., & holub, m. (2010). the necessary illegitimacy of the whistleblower. business & professional ethics journal, 85-107. https://doi.org/10.5840/bpej2010291/46 schwartz, m. s. (2016). ethical decision-making theory: an integrated approach. journal of business ethics, 139, 755-776. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2886-8 smaili, n., & arroyo, p. (2017). categorization of whistleblowers using the whistleblowing triangle. journal of business ethics 157, 95-117. https://doi.org/10.1007/s10551-0173663-7 sugiyono. (2017). quantitative research methods, qualitative, and r&d. alfabeta, cv. https://doi.org/10.2308/apin-51675 https://doi.org/10.1007/s10551-011-0857-2 https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12538 https://doi.org/10.1023/a:1005922701763 https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.1.45 https://doi.org/10.1007/s10551-018-3862-x https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.05.002 https://doi.org/10.1007/s10551-013-1639-9 https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0 https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.265 https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/09/12/2021/mengejutkan-ada-50-kasus-korupsi-di-bali-terbanyak-kasus-lpd/ https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/09/12/2021/mengejutkan-ada-50-kasus-korupsi-di-bali-terbanyak-kasus-lpd/ https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/09/12/2021/mengejutkan-ada-50-kasus-korupsi-di-bali-terbanyak-kasus-lpd/ https://doi.org/10.5840/bpej2010291/46 https://doi.org/10.1007/s10551-015-2886-8 https://doi.org/10.1007/s10551-017-3663-7 https://doi.org/10.1007/s10551-017-3663-7 jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 1, hal:1-16, januari 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan dan non keuangan bank syariah rizal yaya*, ahim abdurahim, danang aji nugraha universitas muhammadiyah yogyakarta *e-mail: rizalyaya@umy.ac.id abstract the use of revenue sharing between depositors and the bank in the operation of islamic banks, has created an agency problem. regarding with this problem, banks should provide both financial and non financial information for the depositors. this research tries to find out the possibility of the existence of expectation gap in the information provided by banks as the provider of information to the depositors as the user of the information. based on assimetry information theory, depositors as a party with less information, would demand more information to the banks. however for some reasons, banks might restrict the information provided to the depositors. one hundred ninety-two depositors and one hundred thirty-eight staffs of islamic banks in yogyakarta and surakarta has been surveyed with questionnaire. this research used independent sample t-test in analyzing the expectation gap of the two groups. the result shows that (1) the user of information have significantly less expectation than the provider of financial information, (2) there is no expectation gap between the user and the provider of banks’ information in non financial information keywords: expectation gap, islamic bank, depositors, assimetry information, financial information, non financial information. pendahuluan latar belakang penelitian subroto (2004) menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan dana-dana investasi secara efisien dan produktif. pengungkapan informasi secara jujur dan terbuka dalam semua hal dapat mempengaruhi kepercayaan stakeholder terhadap kinerja manajemen. menurut siti (2004), perilaku dan kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. akan tetapi di lain pihak manajemen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja bank secara komprehensif, tidak akan memberikan keseluruhan informasi tersebut kepada stakeholder. stakeholder hanya mendapat informasi yang terbatas atas laporan keuangan, sehingga keinginan stakeholder untuk memperoleh informasi tersebut sangat sulit dipenuhi oleh manajemen. kondisi ini selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan harapan antara stakeholder dan manajemen atas informasi keuangan dan nonkeuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan. dalam konteks bank syariah, pengungkapan informasi kinerja yang komprehensif termasuk informasi yang memungkinkan nasabah menilai keuntungan dan resiko menabung di bank syariah sangatlah penting rizal yaya; ahim abdurahim; danang aji nugraha 2 dari 16 mengingat pembagian keuntungan nasabah bank syariah bukan atas dasar bunga melainkan atas pembagian hasil investasi (revenue sharing). pengungkapan informasi kepada stakeholder bank syariah, seharusnya tidak terbatas pada informasi keuangan semata, melainkan juga informasi non-keuangan yang memungkinkan nasabah mengetahui tingkat kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah. beik (2006) menyatakan diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah. berdasarkan hal tersebut, bank syariah harus dapat meyakinkan para nasabah bahwa pelaksanaan operasional bank syariah telah dijalankan sesuai dengan syariah. salah satu sumber untuk meraih kepercayaan publik atau nasabah adalah dengan memberikan atau menyampaikan informasi kepada publik bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. persoalannya di dataran praktis, dengan pertimbangan penerimaaan dunia internasional dan kemudahan penerapan, perkembangan akuntansi pada perbankan syariah cenderung didominasi oleh penggunaan akuntansi konvensional. kinerja perbankan syariah masih dihadapkan pada pencapaian targettarget finansial yang pragmatis. ini didukung oleh penelitian alia dan yaya (2005) yang menunjukkan masih kuatnya sikap pragmatis praktisi bank syariah terhadap penggunaan akuntansi konvensional bagi bank syariah. hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya terjadinya kesenjangan harapan penyampaian informasi keuangan dan non keuangan antara nasabah dan manajemen bank syariah. rumusan masalah rumusan masalah penelitian ini: pertama, apakah terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dengan manajemen bank syariah terhadap atribut laporan kinerja keuangan bank syariah?. kedua, apakah terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dengan manajemen bank syariah terhadap atribut laporan kinerja non keuangan bank syariah?. tujuan penelitian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dengan manajemen bank terhadap atribut laporan kinerja keuangan dan atribut laporan kinerja non keuangan. kontribusi penelitian bagi kalangan perbankan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi kebijakan pengungkapan kinerja yang dilakukan selama ini. adanya kesenjangan yang signifikan akan memerlukan perhatian manajemen untuk melakukan perbaikan kebijakan pengungkapan informasi kepada publik. bagi kalangan akademisi, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap sikap nasabah bank syariah dalam memandang berbagai isu dalam hal informasi yang terkait dengan pelaporan kinerja perbankan syariah. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis berdasarkan uu no 10/1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. bank dapat dibagi atas dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. adapun bank perkreditan rakyat (bpr) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau “berdasarkan prinsip syariah” kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen… 3 dari 16 yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. penghimpunan dana bank syariah pada bank syariah, upaya meningkatkan dana dari para nasabah penabung biasa disebut dengan upaya penghimpunan. penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. untuk bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. berdasarkan fatwa dewan syariah nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. di indonesia, hampir semua bank syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro. giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu atm, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah. dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muthalaqah, kedudukan bank syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. dalam penghimpunan dana dengan pinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja. pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara chaneling dan executing. pola chaneling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak tiga aspek yaitu sifat dana, insentif dan pengembalian dana. sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan sedang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. dalam hal pengembalian dana, tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, akan tetapi pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. tidak dijaminnya pengembalian tabungan mudharabah terkait dengan prinsip mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung semuanya oleh shahibul maal sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. beberapa ahli perbankan syariah menambahkan perbedaan tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah pada waktu penarikan. tabungan wadiah dapat dilakukan rizal yaya; ahim abdurahim; danang aji nugraha 4 dari 16 sewaktu-waktu sedang tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu. perbedaan ini tidak disepakati oleh semua ulama. deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberina keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulan. deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilkaukan setiap akhir bulan/awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah. pelaporan kinerja bank syariah hameed (2002) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah perlu menggunakan prinsip full disclosure. prinsip ini mendorong lembaga seperti bank syariah untuk melaporkan secara optimal tidak saja kinerja keuangan melainkan kinerja non keuangan. kinerja keuangan bank syariah menurut prastowo (2005) untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan diperlukan ukuran-ukuran. salah satu cara untuk mempelajari dan mengukur keadaan keuangan perusahaan adalah dengan analisis rasio keuangan. bahan untuk mengadakan analisis rasio adalah laporan keuangan yang secara periodik dikeluarkan perusahaan. laporan keuangan dapat berbentuk neraca, laporan rugi-laba, atau laporan aliran kas. laporan keuangan yang dipublikasikan mengandung informasi penting yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan, termasuk investor dan calon investor. laporan keuangan tidak akan memberikan makna jika tidak dilakukan analisis lebih jauh terhadap angka-angka yang terkandung didalamnya. angka-angka dalam laporan keuangan tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk rasio-rasio. penilaian kinerja keuangan bank mengacu pada sk direksi bank indonesia no 30/kep/dir tanggal 30 april 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, penilaian ini bertujuan untuk menetapkan apakah bank tersebut dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat sehat sehingga bank indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. penilaian tingkat kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kemampuan manajemen bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. berbagai hal dapat disertakan pada laporan kinerja bank syariah tersebut. hal-hal yang dianggap penting untuk dilaporkan adalah mengenai pendapatan dari pembiayaan, pendapatan yang dibagihasilkan, bagi hasil untuk nasabah, bagi hasil untuk bank, ekuivalen rate dari bagi hasil, serta rasio-rasio keuangan seperti, financing to deposit ratio (fdr), non performing financing (npf), capital adequacy ratio (car), return on asset (roa), return on equity (roe), dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (ppap) dan informasi lainnya. nasabah bank syariah, untuk meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi kinerja bank syariah, akan cenderung mengharapkan tersedianya informasi yang lebih banyak, termasuk informasi tentang kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen… 5 dari 16 kegagalan bank syariah dalam kebijakan pembiayaannya. akan tetapi, dilain pihak bank syariah mengingat adanya prinsip kerahasian dan kehati-hatian bank, maka dalam menyampaikan informasi kepada publik, akan sangat selektif dalam menyampaikan informasi kepada publik. kondisi ini memungkinkan terjadinya gap pengharapan dalam hal informasi kinerja keuangan antara nasabah penanbung dengan manajemen bank sebagai penyedia informasi. kinerja non keuangan bank syariah informasi lain yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja bank syariah adalah informasi yang terkait dengan diluar kinerja keuangan. informasi tersebut meliputi kesesuaian dengan prinsip syariah, jenis layanan (pembiayaan dan penghimpunan), standar pelayanan pada nasabah, serta informasi tentang bidang dan kualitas pembiayaan yang sedang dilakukan oleh bank syariah (yusoh dan ismail, 2001). kesesuaian bank syariah dengan syariah islam, didasarkan pada kesesuaian bank syariah dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh dewan syariah nasional. saat ini dsn telah mengeluarkan sekitar 40 fatwa yang terkait dengan penyelenggaraan bank syariah. dalam hal ini setiap bank syariah harus dapat meyakinkan nasabahnya bahwa telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah tersebut. informasi ini sangat penting mengingat cukup banyak nasabah bank syariah yang berinvestasi atau menabung dengan alasan kesesuaian dengan prinsip syariah. informasi tentang kinerja bank dalam hal penciptaan sistem operasi yang dapat menjamin kesyariahan operasinya merupakan hal yang perlu disampaikan pada nasabah. informasi lain yang cukup penting adalah informasi tentang standar pelayanan nasabah sehingga, nasabah memperoleh perlindungan atas hak-haknya saat berhubungan dengan bank syariah. informasi tentang bidang dan kualitas pembiayaan yang dilakukan juga menjadi penting mengingat informasi ini dapat memberi gambaran pada nasabah tentang prediksi kesuksesan bank syariah dalam memperoleh keuntungan dimasa depan. untuk meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi kinerja bank syariah, nasabah bank syariah akan cenderung mengharapkan tersedianya informasi yang lebih banyak dari yang bank syariah bersedia berikan. dilain pihak bank syariah mengingat adanya prinsip kerahasiaan bank yang menyampaikan informasi kepada publik, akan sangat selektif dalam menyampaikan informasi kepada publik. kondisi ini memungkinkan terjadinya gap pengharapan antara nasabah penabung dengan manajemen bank sebagai penyedia informasi. kesenjangan harapan ada banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisis kesenjangan harapan. salah satunya adalah gap model yang dikembangkan oleh parasuraman, yang menyebutkan ada 5 gap yang dapat menyebabkan kegagalan penyampaian jasa (tjiptono, 2000). a. gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. pada kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat merasakan atau memahami apa yang diinginkan para pelanggan secara tepat. akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya didesain, dan jasa-jasa pendukung apa yang diperlukan. b. gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar kerja tertentu yang jelas. hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak rizal yaya; ahim abdurahim; danang aji nugraha 6 dari 16 adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, atau karena kelebihan permintaan. c. gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan kurang terlatih, beban kerja melampaui batas, tidak dapat memenuhi standar kinerja, atau bahkan tidak mau memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. d. gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan. risiko yang dihadapi perusahaan adalah apabila janji yang diberikan ternyata tidak dapat terpenuhi. e. gap antara jasa yang dirasakan dengan jasa yang diharapkan gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja/prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. bank syariah merupakan organisasi penyedia jasa. dalam literatur ekonomi dan perbankan syariah, bank syariah lebih tepat dianalogkan sebagai institusi investasi yang memperoleh keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan dengan berbagai model transaksi yang sesuai dengan syariah. dalam hal ini, nasabah sebagai pemilik dana berhak atas proporsi tertentu dari keuntungan yang diperoleh bank. jika bank syariah memperoleh keuntungan yang tinggi, maka nasabah penabung akan memperoleh keuntungan yang tinggi juga, demikian sebaliknya. dalam kondisi ini, nasabah memerlukan informasi yang lebih detail untuk dapat memprediksi kemungkinan keuntungannya dimasa depan maupun dalam mengevaluasi keputusan investasinya di bank syariah. informasi tentang kinerja masa lalu merupakan hal yang penting diperoleh nasabah agar dapat melakukan prediksi dan analisis tersebut. dengan demikian, informasi yang berkualitas merupakan sesuatu yang penting untuk diperoleh nasabah dari pihak bank. dalam hal ini tingkat kualitas informasi yang disampaikan oleh manajemen sangat mungkin berbeda dengan kualitas informasi yang diharapkan oleh nasabah. pada situasi ini kesenjangan harapan merupakan hal yang mungkin terjadi pada kasus bank syariah. asimetri informasi irfan (2002) mendefinisikan asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai pihak pemberi informasi dengan pihak pemegang saham dan stake holder yang pada umumnya sebagai pengguna informasi. menurut scott (1997) dalam irfan (2002) menyatakan bahwa terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu: a. adverse selection adalah para manajer serta orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan investor sebagai pihak luar. b. moral hazard adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pengguna saham ataupun pemberi pinjaman. menurut welker (1995), gonedes (1980), greenstein dan sami (1994), lang dan lundholm (1996) dalam khomsiyah dan susanti (2003) menyatakan bahwa pengungkapan (disclosure) mempunyai hubungan negatif dengan asimetri informasi. berdasarkan pernyataan tersebut, asimetri informasi dapat dikurangi dengan adanya pengungkapan, dengan kata lain kebijakan pengungkapan yang lebih informatif akan mengurangi asimetri informasi healy dan palepu (1983) dalam khomsiyah dan susanti kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen… 7 dari 16 (2003). wolk et. al. (2000) dalam sari dan zuhrotun (2006) menyatakan salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi keuangan dengan memberikan sinyal kepada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang. dalam hal tabungan nasabah yang menggunakan akad mudharabah dengan ciri bagi hasil, terdapat hubungan yang asimetri antara bank sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal). sebagai pengelola dana, bank merupakan pihak yang paling mengetahui proses pengelolaan dan hasil dari pengelolaan dana tersebut. sementara nasabah baru mengetahui tentang kualitas proses pengelolaan dan hasil pengelolaan dana setelah diberi informasi oleh bank. dengan demikian untuk mengatasi asimetri informasi tersebut, bank perlu menyajikan informasi sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan dana yang sedang atau akan ditabungkan di bank syariah. perumusan hipotesis informasi keuangan bank syariah irfan (2002) menyatakan bahwa informasi akuntansi penting bagi para pengguna eksternal karena kelompok tersebut berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. berdasarkan hal tersebut, nasabah membutuhkan informasi keuangan yang selengkap-lengkapnya untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan dan sistem bagi hasil bank syariah yang sebenarnya karena nasabah merupakan pihak yang paling besar ketidakpastianya. keinginan nasabah untuk mendapatkan informasi keuangan yang selengkaplengkapnya sulit dipenuhi oleh manajemen karena dipengaruhi beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, dan waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi (khomsiyah, 2003). disamping hal tersebut menurut mardiyah (2002) manajemen perlu mempertimbangkan cost and benefit dalam menyajikan disclosure dalam laporan keuangan atau laporan tahunan. pertimbangan cost and benefit juga dapat digunakan manajemen dalam memberikan penyampaian informasi keuangan, sehingga manajemen akan lebih selektif dalam menyampaikan informasi keuangannya. berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, bank syariah tidak bisa menyampaikan informasi keuangan yang selengkap-lengkapnya. dilain pihak, nasabah membutuhkan informasi keuangan yang lengkap untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan dan sistem bagi hasil bank syariah yang sebenarnya karena nasabah merupakan pihak yang paling besar ketidakpastiannya. hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan informasi antara nasabah dan manajemen, dimana manajemen tidak bisa menyampaikan informasi keuangan yang lengkap sedangkan nasabah membutuhkan informasi keuangan yang lengkap. kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan harapan penyampaian informasi keuangan antara nasabah dan manajemen. berdasarkan logika diatas, maka hipotesis yang diajukan: h1: terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap atribut laporan kinerja keuangan bank syariah di yogyakarta dan surakarta informasi non keuangan bank syariah susanto (2004) menyatakan bahwa alasan utama nasabah menabung di bank syariah karena kualitas penerapan syariah dan kualitas pelayanan. berdasarkan hal tersebut, nasabah membutuhkan informasi non keuangan mengenai penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan yang diberikan bank syariah. informasi non keuangan akan rizal yaya; ahim abdurahim; danang aji nugraha 8 dari 16 digunakan untuk menilai bagaimana kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan bank syariah yang sebenarnya karena hal tersebut merupakan alasan utama nasabah menabung di bank syariah. informasi-informasi non keuangan yang semakin banyak diperoleh nasabah akan mempermudah nasabah untuk menilai penerapan prinsip syariah dan pelayanan bank syariah. namun menurut khomsiyah (2003) manajemen tidak bisa memberikan informasi selengkapnya karena beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi. selain itu, menurut mardiyah (2002) manajemen perlu mempertimbangkan cost and benefit dalam menyajikan disclosure di dalam laporan keuangan atau laporan tahunan, pertimbangan cost and benefit juga dapat dilakukan manajemen dalam penyampaian informasi non keuangan, sehingga manajemen akan lebih selektif dalam menyampaikan informasi non keuangan. hal tersebut menyebabkan tidak semua informasi non keuangan bank syariah dapat disampaikan kepada nasabah. dilain pihak, nasabah membutuhkan informasi non keuangan untuk menilai bagaimana kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan bank syariah karena hal tersebut merupakan alasan utama menabung di bank syariah. hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan informasi antara nasabah dan manajemen, dimana manajemen tidak bisa menyampaikan informasi non keuangan yang lengkap sedangkan nasabah membutuhkan informasi non keuangan yang lengkap. kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan harapan penyampaian informasi non keuangan antara nasabah dan manajemen. berdasarkan logika diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu: h2: terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap atribut laporan kinerja non keuangan bank syariah di yogyakarta dan surakarta. metode penelitian populasi dan sampel populasi penelitian ini adalah seluruh nasabah dan staf manajemen bank syariah dan bank perkreditan rakyat syariah (bprs). sampel penelitian yang digunakan adalah nasabah dan staf manjemen bank syariah dan bprs di wilayah yogyakarta dan surakarta. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling, yaitu teknik memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti dan peneliti memiliki kebebasan dalam memilih sampel yang akan digunakan (indriantoro dan supomo, 2002). variabel penelitian variabel penelitian ini meliputi (1) persepsi terhadap urgensi pelaporan kinerja keuangan dan (2) persepsi terhadap urgensi pelaporan kinerja non keuangan (3) persepsi terhadap urgensi media pelaporan. atribut dalam hal persepsi terhadap urgensi media pelaporan meliputi persepsi responden terhadap penggunaan berbagai media seperti laporan tahunan, buletin/majalah internal, brosur, papan pengumuman, surat kabar, majalah umum, internet dan media lainnya dalam pelaporan kinerja bank syariah. adapun atribut dalam hal persepsi terhadap urgensi pelaporan kinerja keuangan, meliputi persepsi responden terhadap urgensi pelaporan berbagai kinerja keuangan bagi responden, seperti informasi pendapatan yang dibagihasilkan, bagi hasil untuk nasabah, bagi hasil untuk bank, ekuivalen rate dari bagi hasil, cara menghitung bagi hasil, ldr, npl, car dan kinerja keuangan lainnya. sedangkan atribut dalam hal persepsi terhadap urgensi pelaporan kinerja non keuangan, meliputi kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen… 9 dari 16 persepsi responden terhadap urgensi pelaporan berbagai kinerja non keuangan bagi responden, seperti kesesuaian dengan prinsip syariah, jenis layanan (pembiayaan dan penghimpunan), standar pelayanan pada nasabah, syarat-syarat pengajuan kredit (pembiayaan), kinerja manajemen dan staff bank biaya transaksi dan biaya berbagai pelayanan bank. teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua macam sumber sebagai data yaitu data primer dan data sekunder. data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan memakai kuesioner sebagi alat pengumpul data dalam lingkungan yang sebenarnya (sekaran, 2000). pendistribusian kuesioner dimasukkan ke bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank perkreditan rakyat syariah di wilayah yogyakarta dan surakarta yang menjadi sampel penelitian untuk diisi oleh manajemen dan nasabah pada bank syariah tersebut. data sekunder dalam penelitian ini diperoleh adalah laporan kinerja bank syariah yang dipublikasikan pada publik dalam bentuk annual report, buletin, brosur, papan pengumuman,website dan lain yang sejenis. teknik penentuan skala peneliti mengukur pertanyaanpertanyaan yang telah dijawab oleh responden menggunakan skala likert dengan memberikan nilai untuk setiap alternatif jawaban. pengukuran yang digunakan dengan skala likert 1 sampai dengan 5, untuk skor 1 menunjukkan sangat tidak penting dan 5 menunjukkan sangat penting. skor penilaian jawaban secara keseluruhan terdapat dalam tabel 3.1. uji kualitas data sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data, yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. suatu instrumen dikatakan valid hanya jika instrumen itu menghasilkan hasil ukur sesuai dengan tujuan pengukuran (nazarudin, 2004). pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi antar masing-masing butir pertanyaan dengan skor total. teknik yang digunakan adalah pearson’s correlation product moment. instrumen dinyatakan valid jika hasil pengujian validitas menunjukkan nilai koefisien korelasi antar item-item pertanyaan secara statistis pada tingkat signifikan 1% (ghozali, 2005). uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. hasil pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapakali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur tidak berubah. analisis dilakukan dengan cronbach alpha, yaitu koefisien reabilitas yang menunjukkan seberapa baik item suatu instrumen berkorelasi positif dengan item lainnya. suatu konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,6 (nunnally dalam nazarudin, 2004). uji normalitas digunakan untuk melihat distribusi data. pengujian normalitas menggunakan one sample kolmogorov smirnov test. data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas > 0,05, sehingga pengujian selanjutnya menggunakan statistik parametrik. data dinyatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai probabilitas < 0,05, sehingga pengujian selanjutnya menggunakan statistik nonparametrik rizal yaya; ahim abdurahim; danang aji nugraha 10 dari 16 uji hipotesis dan analisis data untuk itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis independent sample t-test. data berdistribusi normal diuji dengan menggunakan independent sample ttest, sedangkan data tidak terdistribusi normal diuji dengan menggunakan mann whitney utest. hipotesis akan diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha (0,05). hasil dan pembahasan gambaran umum populasi dan sampel penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu staf manajemen dan nasabah. sampel penelitian kota yogyakarta adalah staf manajemen dan nasabah bank muamalat indonesia (bmi), bank syariah mandiri (bsm), bank rakyat indonesia syariah (bri syariah), bank nasional indonesia syariah (bni syariah), bank tabungan negara syariah (btn syariah), bank perkreditan rakyat syariah bangun drajat warga (bprs bdw), bank perkreditan rakyat syariah margi rizki (bprs margi rizki), dan bank perkreditan rakyat syariah dana hidayatullah (bprs dana hidayatullah). sampel penelitian kota surakarta adalah staf manajemen dan nasabah bank muamalat indonesia (bmi), bank syariah mandiri (bsm), bank rakyat indonesia syariah (bri syariah), bank nasional indonesia syariah (bni syariah), bank tabungan negara syariah (btn syariah). penyebaran kuisioner dilakukan tidak secara serentak, tetapi dengan waktu yang berbeda-beda. waktu pengembalian kuisioner berbeda-beda dikarenakan prosedur di setiap bank tidak sama dan adanya perbedaan rentang waktu dalam pengisian kuisioner. jumlah kuisioner keseluruhan yang disebarkan di wilayah yogyakarta dan surakarta sebanyak 352 buah. kuisioner yang disebar di wilayah yogyakarta sebanyak 101 buah untuk staf manajemen dan 126 buah untuk nasabah, sedangkan di wilayah surakarta kuisioner yang disebar sebanyak 50 buah untuk staf manajemen dan 75 buah untuk nasabah. jumlah kuisioner keseluruhan yang kembali sebanyak 330 buah. kuisioner yang kembali untuk wilayah yogyakarta sebanyak 209 kuisioner dengan rincian 92 kuisioner dari manajemen dan 117 kuisioner berasal dari nasabah. untuk wilayah surakarta kuisioner yang kembali sebanyak 121 kuisioner dengan rincian 46 kuisioner berasal dari staf manajemen dan 75 kuisioner dari nasabah. rincian penyebaran kuisioner ditunjukkan tabel 1. data demografi manajemen dalam penelitian ini adalah bagian atau divisi yang bertanggung jawab, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja; sedangkan data demografi nasabah dalam penelitian ini adalah hubungan dengan bank syariah, alasan menjadi bank syariah, jenis kelamin, usia, lama menjadi nasabah, pendidikan terakhir, profesi, pendapatan, dan saldo simpanan. demografi nasabah karakteristik responden berdasarkan hubungan dengan bank syariah tabel 2 menunjukkan hubungan antara nasabah dengan bank syariah. responden memilih lebih dari satu pilihan jawaban, sehingga responden mempunyai hubungan dengan bank syariah lebih dari satu hubungan. nasabah tabungan menjadi hubungan yang mayoritas diminati oleh nasabah sebanyak 154 responden (71,63%). nasabah pembiayaan sebanyak 40 responden (18,60%), nasabah deposito sebanyak 8 responden (3,72%), nasabah giro sebanyak 4 responden (1,86%%), dan 9 responden (4,19%) mempunyai hubungan lain dengan bank syariah. kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen… 11 dari 16 tabel 1 hasil penyebaran kuisioner tabel 2 hubungan nasabah dengan bank syariah tabel 3 divisi yang bertanggung jawab demografi manajemen karakteristik responden berdasarkan bagian tabel 3 berikut menjelaskan bagian tempat bekerja responden. bagian akuntansi sebanyak 17 responden (12,32%), 15 responden (10,87%) sebagai account officer, dan 9 responden (6,52%) sebagai kepala unit. responden dari bagian marketing sebanyak 23 responden (16,67%), 9 responden (6,52%) sebagai analis kredit, dan dari bagian lain sebanyak 65 responden (47,10%). keteran gan ku ision er d isebar ku ision er kem bali ku ision er gu gu r ku ision er d iolah yogyakarta: 1. man ajem en 2. nasabah 101 126 92 117 0 0 92 117 su rakarta: 1. man ajem en 2. nasabah 50 75 46 75 0 0 46 75 ju m lah 352 330 0 330 keteran gan yogyakarta su rakarta ju m lah prosen tase a. nasabah tabu n gan 88 66 154 71,63% b. nasabah dep osito 7 1 8 3,72% c. nasabah giro 2 2 4 1,86% d . nasabah p em biayaan 26 14 40 18,60% e. lain n ya 8 1 9 4,19% ju m lah 131 84 215 100% keteran gan yogyakarta su rakarta ju m lah prosen tase aku n tan si 8 9 17 12,32% accou n t officer 13 2 15 10,87% kep ala caban g/kep ala un it 6 3 9 6,52% marketin g 17 6 23 16,67% an alis kred it 5 4 9 6,52% lain n ya 43 22 65 47,10% ju m lah 92 46 138 100% rizal yaya; ahim abdurahim; danang aji nugraha 12 dari 16 uji kualitas data uji validitas berdasarkan tabel 4 semua pertanyaan mempunyai taraf signifikan 1%, berarti pengujian validitas dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan menunjukkan valid. selanjutnya, item-item pertanyaan tersebut dapat dilakukan analisis data. tabel 4 hasil uji validitas ** taraf signifikansi pada level 0,01 no. pertanyaan nilai r status b. penyampaian atribut informasi keuangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,604** 0,554** 0,561** 0,616** 0,653** 0,694** 0,617** 0,747** 0,778** 0,735** 0,778** 0,778** 0,754** valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid c. penyampaian atribut informasi non-keuangan 1.a 1.b 1.c 1.d 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,580** 0,571** 0,639** 0,683** 0,728** 0,736** 0,631** 0,731** 0,736** 0,727** 0,666** 0,570** 0,606** valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen… 13 dari 16 uji reliabilitas pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach’s alpha. berdasarkan hasil pengujian, semua variabel menunjukkan reliabel yang dilihat dari koefisien alpha media penyampaian informasi keuangan dan nonkeuangan sebesar 0,785 > 0,6; koefisien alpha penyampaian atribut informasi keuangan sebesar 0,905 > 0,6; dan koefisien alpha penyampaian atribut informasi non-keuangan sebesar 0,889 > 0,6. tabel 5 hasil uji reliabilitas uji normalitas uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan one sample kolmogrov-smirnov test. hasil uji normalitas menunjukkan media penyampaian informasi keuangan dan nonkeuangan berdistribusi normal dengan nilai sig. sebesar 0,057 > á (0,05), sedangkan penyampaian atribut informasi keuangan berdistribusi normal dengan nilai sig. sebesar 0,528 > á (0,05). uji normalitas pada penyampaian atribut informasi non-keuangan berdistribusi tidak normal dengan nilai sig. sebesar 0,012 > á (0,05). tabel 6 hasil uji normalitas tabel 7 hasil uji hipotesis 1 keterangan koefisien alp ha tingkat reliabilitas pen yam p aian atribu t in form asi keu an gan 0,905 reliabel pen yam p aian atribu t in form asi n on -keu an gan 0,889 reliabel keterangan nilai sig. status distribusi pen yam p aian atribu t in form asi keu an gan 0,528 norm al pen yam p aian atribu t in form asi n on -keu an gan 0,012 tid ak n orm al keterangan nilai sig. (2-t a ile d ) status terhadap ha1 penyampaian atribut informasi keuangan man ajem en nasabah 0,116 ha1 d itolak rizal yaya; ahim abdurahim; danang aji nugraha 14 dari 16 hasil uji hipotesis uji hipotesis 1 berdasarkan tabel 7 tentang hasil uji hipotesis 1, terlihat bahwa pengujian hipotesis 1 dengan variabel penyampaian atribut informasi keuangan menunjukkan nilai sig. (2tailed) sebesar 0,116 > á (0,05). ini berarti hipotesis alternatif (ha1) ditolak. berarti tidak terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen bank syariah terhadap penyampaian atribut informasi keuangan. uji hipotesis 2 berdasarkan uji normalitas yang menyatakan variabel penyampaian atribut informasi non-keuangan berdistribusi tidak normal, maka alat uji hipotesis 2 menggunakan statistik non-parametrik, yaitu mann whitney u-test. hasil hipotesis 2 menunjukkan bahwa penyampaian informasi non-keuangan memiliki nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,381 > á (0,05), sehingga ha2 ditolak. berarti tidak terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen bank syariah terhadap penyampaian atribut informasi non-keuangan. tabel 8 hasil uji hipotesis 2 pembahasan pengujian hipotesis 1 menunjukkan tidak terdapat kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap penyampaian atribut informasi keuangan. hal tersebut ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,116 > á (0,05). informasi keuangan yang disampaikan manajemen kepada nasabah dalam penelitian ini sudah sesuai dengan kebutuhan nasabah. nasabah sudah merasa cukup dengan informasi keuangan yang menggambarkan kinerja manajemen. informasi keuangan tersebut, antara lain: pendapatan pembiayaan, pendapatan yang dibagihasilkan, bagi hasil untuk nasabah dan bank, ekuivalen rate dari bagi hasil, cara menghitung bagi hasil dan rasio-rasio keuangan seperti fdr, npf, car, roa, roe, dan ppap. hasil uji hipotesis 2 dengan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,381 > á (0,05) menunjukkan tidak adanya kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen terhadap penyampaian atribut informasi nonkeuangan. informasi non-keuangan berkaitan, antara lain: kesesuaian dengan syariah; jenis layanan; prosedur pelayanan; standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh bank pada nasabah; syarat-syarat pengajuan kredit; prosedur penyampaian saran, kritik dan keluhan; laporan tentang penanganan keluhan nasabah; lokasi bank seperti kantor kas dan atm; kinerja manajemen dan staf bank; serta biaya berbagai pelayanan bank. kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen bank syariah dalam penelitian ini tidak terjadi, hal ini disebabkan karena kebutuhan nasabah akan media penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan, penyampaian atribut informasi keuangan dan non-keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipenuhi oleh manajemen. selain itu, menurut statement financial accounting concept (sfac) 5 dalam subroto (2004) menyatakan bahwa kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan bagi investor, kreditor, dan pemakai informasi lain, meliputi: seluruh informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan, catatan atas laporan keterangan nilai asy m p . sig. (2-t a ile d ) status terhadap ha2 penyampaian atribut informasi non-keuangan man ajem en nasabah 0,381 ha2 d itolak kesenjangan harapan antara nasabah dan manajemen… 15 dari 16 keuangan, informasi pelengkap, media laporan keuangan lain, dan informasi lain. penutup simpulan berdasarkan hasil uji hipotesis satu dapat disimpulkan bahwa antara nasabah dan staf manajemen tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan harapan terhadap pentingnya penyampaian informasi keuangan. artinya informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen sudah sesuai dengan yang diharapkan nasabah. berdasarkan hasil uji hipotesis dua dapat disimpulkan bahwa antara nasabah dan staf manajemen tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan harapan terhadap pentingnya penyampaian informasi non keuangan. artinya informasi non keuangan yang disampaikan oleh manajemen sudah sesuai dengan yang diharapkan nasabah. keterbatasan keterbatasan penelitian ini adalah: pertama, lokasi dalam penelitian ini menggunakan 2 kota, yaitu yogyakarta dan surakarta, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk lingkup indonesia. kedua, penelitian ini tidak memperhatikan aspek perbedaan karakteristik nasabah yang dapat dibedakan pada nasabah penabung, nasabah deposito, nasabah giro dan nasabah pembiayaan. saran saran penelitian ini adalah: pertama, penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas lokasi penelitian dan menggunakan jumlah sampel yang dapat mewakili/representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. kedua, untuk penelitian berikutnya sebaiknya analisis data dilakukan secara parsial berdasarkan jenis nasabah yang berbeda yaitu nasabah tabungan, nasabah deposito dan nasabah giro. daftar pustaka alia, h., dan yaya, r., 2006, “persepsi analisis kredit bank konvensional dan bank syariah terhadap akuntansi dalam perspektif syariah”, jurnal akuntansi dan investasi, vol. 7 no. 1, januari 2006. beik, i. s., 2006, urgensi standarisasi akuntansi perbankan syariah, www.tazkiaonline.com. ghozali, imam 2005, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, badan penerbit universitas diponegoro, semarang. hameed, shahul. 2002. different accounting for different worldviews the need for an islamic accounting. artikel disampaikan pada regional panel porum on islamic accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta. tidak dipublikasikan. indriantoro, nur dan supomo, bambang. 2002, metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen, edisi 1, cetakan 2, bpfe ugm, yogyakarta. irfan, ali., 2002, “pelaporan keuangan dan asimetri informasi dalam hubungan agensi”, lintasan ekonomi, vol. xix no. 2, juli 2002. khomsiyah, 2003, “hubungan corporate governance dan pengungkapan informasi: pengujian secara simultan”, proceeding simposium nasional akuntansi vi, surabaya, 16-17 oktober 2003, hal. 200-209. khomsiyah dan susanti, 2003, “pengungkapan, asimetri informasi dan cost of capital”, proceeding simposium nasional akuntansi vii, surabaya, 16-17 oktober 2003, hal. 1008-1018. makaryanawati, 2003, “tinjauan deskriptif atas informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan di indonesia dan di rizal yaya; ahim abdurahim; danang aji nugraha 16 dari 16 malaysia”, iktisada, vol. 2 no. 2, 2003. mardiyah, a. a., 2002, “pengaruh informasi asimetri dan disclosure terhadap cost of capital”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 5 no 2, mei 2002. sari, r., dan zuhrohtun, 2006, “keinformatifan laba di pasar obligasi dan saham: uji liquidation option hyphothesis”, kumpulan makalah simposium nasional akuntansi ix, agustus 2006. subroto, bambang. 2004, “pengungkapan, pengauditan, dan kepercayaan investor”, lintasan ekonomi, vol. xxi, no. 1, januari 2004. siti, a. m., 2004, “pengaruh luas ungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap cost of equity capital pada perusahaan publik di indonesia”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 7 no. 2, mei 2004, hal. 192-206. susanto, a., 2004, membangun loyalitas nasabah bank syariah, www.tazkiaonline.com tjiptono, fandy, (2000), manajemen jasa, edisi kedua, cetakan pertama, penerbit andi, yogyakarta. yusoh, wan dan wan ismail. 2001. islamic accounting. makalah disampaikan pada international conference on islamic banking and finance dan ekaba fe universitas trisaksi jakarta, 11-12 juni 2001. jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 1, halaman: 15-27, januari 2012 15 pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi beny arifin w. e-mail: beni007@yahoo.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research is conducted to examine the effect of budget participation, budget goal clarity, accounting control and reporting system on performance accountability of government agencies with organizational commitment as a moderating variable. the sample in this study was taken with a purposive sample of non probability sampling that adjusted with certain criteria or considerations. the sample in this study are structural officials in pekalongan regency which amounted to 90 respondents. the results of this study show that the participation of the budget, the budget goal clarity, accounting controls and reporting systems have significant positive effect to the performance accountability of government agencies. however, budget participation, budget goal clarity, accounting controls and reporting systems do not affect the performance accountability of government agencies with organizational commitment as moderating variable. keywords : budget participation, goal clarity of budget, accounting control, reporting system, performance accountability of goverment and organizational commitment. pendahuluan pergeseran sistem pengelolaan pemerintahan republik indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem pemerintahan desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang berdasarkan pada undang-undang (uu) no.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. undang-undang no. 25 tahun 1999 diganti dan disempurnakan dengan undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat berimplikasi pada tuntutan ekonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik secara nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (halim, 2001). halim (2004) dalam anna (2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. beny arifin w., pengaruh pertisipasi anggaran, kejelasan..... yuhertiana (2003) dalam oktavianna (2010) berpendapat bahwa anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agen atau pemerintah daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik (bastian, 2002; kluvers, 2001; jones dan pendlebury, 1996). kinerja instansi pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkat setelah adanya desentralisasi, pengambilan keputusan organisasi harus mengadopsi pengendalian-pengendalian yang diperlukan, salah satunya dengan pengendalian akuntansi (hill, 1988 dalam emile, 2004). sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran (arif, 1995 dalam andi, 2008).oleh karenanya, penelitian ini bertuujuan untuk mengukur apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebelum dan sesudah dimoderasi dengan komitmen organisasi. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis anggaran merupakan pedoman atau tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis (pp no. 24/2005). munawar, dkk (2006) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja secara tidak signifikan adalah penelitian yang dilakukan oleh cherrington dan cherrington, 1973; milani, 1975; kenis, 1979; hirst, 1986. sedangkan stedry (1960), bryan dan locke (1967) melaporkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja mempunyai hubungan yang negatif. nouri dan parker (1996) dalam kusnadi (2005) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran meningkatkan identifikasi para karyawan tidak hanya dengan sasaran anggaran tapi juga dengan tujuan organisasi karena komitmen organisasi mencakup penerimaan dan kepercayaan akan nilai dan tujuan organisasi, maka partisipasi anggaran meningkatkan komitmen organisasi. sehingga apabila para pemerintah daerah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. menurut kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. oleh karena itu, sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya. penelitian locke (1968) dan kenis (1979) dalam suhartono (2006) menunjukkan hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial menunjukkan hasil yang signifikan. menurut darma (2004) mendukung adanya hubungan antara kejelasan sasaran 16 jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 15-27, januari 2012 17 anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintahan. komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian yang diharapkan (nouri dan parker, 1996; chong dan chong, 2002; wentzel, 2002; darma, 2004 dalam suhartono, 2006). pada pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas, akan bertanggungjawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi (instansi) pemerintah daerah. manchitos dalam hilmi (2004) mengatakan bahwa sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme kontrol keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan para manajer dan karyawan di suatu organisasi. penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi pemerintah daerah membuat keputusankeputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien (hilmi, 2005). komitmen organisasi yang kuat di dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasinya (angel dan perry, 1981; porter et al. 1974 dalam darlis, 2000). sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran (arif, 1995 dalam andi, 2008). lembaga adiministrasi negara dalam hilmi (2004) mengemukakan laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, obyektif, dan transparan. mowday et. al (1979) dalam emile (2004) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goals) yang ingin dicapai organisasi. porter et. al (1974) berpendapat bahwa manajer yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat terbaik demi kepentingan organisasi. sesuai dengan tinjauan literatur yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: ha: partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebelum dan sesudah dimoderasi dengan komitmen organisasi. metode penelitian jenis, dumber dan teknik perolehan data. data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survei. pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. pertimbangan pertama adalah responden penelitian ini merupakan manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dari pemerintah daerah yaitu pejabat setingkat kepala, kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala subbagian/subbidang/seksi dari badan, dinas dan kantor pada pemerintah daerah kabupaten pekalongan. pemilihan badan, dinas dan kantor dilakukan dengan alasan yaitu instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah, yang berarti menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah (abdullah, 2004). beny arifin w., pengaruh pertisipasi anggaran, kejelasan..... pertimbangan kedua adalah manajer tingkat atas pada pemerintah daerah tidak termasuk dalam responden penelitian ini. bupati atau walikota merupakan jabatan politis yang dipilih melalui dprd dan partai politik pada kurun waktu tertentu. pertimbangan ketiga adalah pejabat struktural pada satuan kerja sekretariat daerah tidak termasuk sabagai responden. hal ini dengan pertimbangan yaitu sekretariat daerah tidak berhubungan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan badan/dinas/kantor (darma, 2004). pengukuran variabel variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel partisipasi anggaran, variabel kejelasan sasaran anggaran, variabel pengendalian akuntansi, variabel sistem akuntansi, variabel komitmen organisasi, dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut, diadopsi dari penelitian-penelitian terdahulu dan telah banyak digunakan peneliti sebelumnya. partisipasi didefinisikan sebagai gambaran keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pada pusat pertanggungjawaban. partisipasi anggaran diukur dengan instrumen 5 butir pertanyaan yang dikembangkan oleh kenis (1979) dalam herlaksono (2010). kejelasan sasaran anggaran didefinisikan sebagai gambaran keluasan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (kenis, 1979). variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan instrumen 3 butir pertanyaan dikembangkan oleh abdullah (2005) dalam lita (2011). pengendalian akuntansi didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang efektif bagi kinerja yang lebih baik (darma, 2004). variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan 6 instrumen butir pertanyaan yang dikembangkan oleh myah dan mia (1996) dalam syuhada (2010). sistem pelaporan adalah seberapa sering laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibuat (andi, 2008). variabel sistem pelaporan diukur dengan menggunakan 7 instrumen butir pertanyaan yang dikembangkan oleh abdullah (2005) dalam lita (2011). komitmen organisasi didefinisikan sebagai keyakinan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goals) yang ingin dicapai organisasi (mowday et al. 1979 dalam darma, 2004). variabel komitmen organisasi diukur menggunakan 9 instrumen butir pertanyaan yang dikembangkan oleh darma (2004) dalam anna (2010). akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. variabel akip diukur dengan menggunakan 13 instrumen pertanyaan yang dikembangkan oleh suhartono (2006) dalam anna (2010). pengujian hipotesis metode ini digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. data-data yang 18 jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 15-27, januari 2012 19 diperoleh akan diolah menggunakan spss 11.5 dengan nilai signifikan sebesar (α) 0,1. rumus persamaannya adalah: model i y1 = α1 + β1x1 + β5x5 + β5x1x5 + ε........(1,5) model ii y2 = α2 + β2x2 + β5x5 + β6x2x5 + ε........(2,6) model iii y3 = α3 + β3x3 + β5x5 + β7x3x5 + ε........(3,7) model iv y4 = α4 + β4x4 + β5x5 + β8x4x5 + ε........(4,8) keterangan : y1,y2,y3,y4 : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah α1,α2,α3,α4 : konstanta β1,β2,β3,β4,β5,β6,β7,β8 : koefisien regresi x1 : partisipasi anggaran x2 : kejelasan sasaran anggaran x3 : pengendalian akuntansi x4 : sistem pelaporan x5 : komitmen organisasi ε : error term, yaitu tingkat kesalahan praduga dalam penelitian hasil dan pembahasan diskripsi data pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner. kuesioner tersebut didistribusikan langsung oleh peneliti atau kurir kepada responden. jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 100 kuesioner. kuesioner yang kembali sebanyak 10 kuesioner. kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 90 kuesioner. tingkat pengembalian kuesioner mencapai 90% sehingga melebihi minimal 20% dari kuesioner yang didistribusikan. dengan demikian, data tersebut sudah mencukup sebagai ukuran sampel untuk tujuan analisis dan telah memiliki sifat-sifat bentuk distribusi normal (wonacot dan wonacot, 1995 dalam abdullah, 2004). uji validitas dan reliabilitas uji validitas dilakukan dengan uji homogenitas data, yaitu dengan melakukan uji korelasi antar skor item-item pertanyaan dengan skor total (pearson correlation). masing-masing item pertanyaan harus berkorelasi positif terhadap skor total pada tingkat signifikansi 1%. hasil pengujian validitas menunjukkan nilai koefisien korelasi antar item-item pertanyaan, secara statistik, signifikan pada tingkat 1%. hal ini menunjukkan instrumen tersebut dinyatakan valid. uji reliabilitas dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. uji reliabilitas instrumen peneliti dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien crobach alpha untuk semua variabel. menurut nunnaly (1978) dalam ghozali (2002), instrumen penelitian dikatakan handal (reliable), jika nilai crobach alpha lebih dari 0,6. berdasarkan uji cronbach alpha diketahui nilai yang muncul lebih besar dari 0,6. hal ini berarti instrumen penelitian dinyatakan reliabel. selain itu dapat berarti konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan dapat dipercaya sebesar nilai cronbach alpha tersebut. uji asumsi klasik peneletian ini menggunakan tiga jenis uji asumsi klasik yang mendasari model analisis regresi, yaitu pengujian multikolinieritas dengan menggunakan nilai tolerance dan vif; pengujian heteroskedastisitas dengan uji beny arifin w., pengaruh pertisipasi anggaran, kejelasan..... glejser; pengujian normalitas dengan menggunakan one sample kolmogrov smirnov. hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan hasil perhitungan tolerance menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10%, yang berarti tidak terjadi multikolinieritas di antara variabelvariabel tersebut. hasil perhitungan variance inflation factor (vif) menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak satu pun variabel yang menunjukkan nilai vif di atas 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas di antara variabelvariabel tersebut (ghozali, 2002). salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. uji glejser dapat dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual sebagai variabel dependen dengan semua varabel independen dalam model. jika signifikan < α (0,05) berarti terjadi heteroskedastisitas. semua variabel independen untuk model penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. hal ini mengindikasikan asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dalam penelitian ini. salah satu cara untuk mengetahui normalitas data adalah dengan menggunakan one sample kolmogrov smirnov. hasil one sample kolmogrov smirnov disajikan pada gambar 2. berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas karena data > 0,05(ghozali, 2002). pengujian hipotesis pengujian hipotesis 1, seperti terdapat pada tabel 1, menunjukkan r2 sebesar 0,164. hal ini berarti bahwa variasi perubahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah hanya bisa dijelaskan oleh variabel independen (partisipasi anggaran) sebesar 16,4% sedangkan sisanya 83,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. uji anova atau f test menghasilkan signifikasi p value sebesar 0,000 atau p<0,05. hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah) dengan prediktornya variabel independen (partisipasi anggaran). pengujian selanjutnya menunjukkan nilai koefisien partisipasi sebesar 2,599 dengan tingkat signifikasi p value sebesar 0,054 atau p<0,1. hal ini menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. pengujian hipotesis 5, menunjukkan nilai koefisien moderat sebesar -0,089 dengan tingkat signifikasi p value sebesar 0,024 atau p<0,1. hal ini menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah setelah dimoderasi dengan komitmen organisasi. tabel 1. model summary r square f sig. .192 6.808 0.000 partisipasi anggaran .054 komitmen organisasi .005 moderat .024 pengujian hipotesis 2, seperti terdapat pada tabel 2, menunjukkan r2 sebesar 0,11. hal ini berarti bahwa variasi perubahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah hanya bisa dijelaskan oleh variabel independen (kejelasan sasaran anggaran) sebesar 11% sedangkan sisanya 89% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. uji anova atau f test menghasilkan signifikasi p value sebesar 0,005 atau p<0,05. hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel 20 jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 15-27, januari 2012 21 dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah) dengan prediktornya variabel independen (kejelasan sasaran anggaran). pengujian selanjutnya menunjukkan nilai koefisien kejelasan sasaran anggaran sebesar 4,541 dengan tingkat signifikasi p value sebesar 0,048 atau p<0,1. hal ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. pengujian hipotesis 6, menunjukkan nilai koefisien moderat sebesar -0,117 dengan tingkat signifikasi p value sebesar 0,081 atau p<0,1. hal ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah setelah dimoderasi dengan komitmen organisasi. tabel 2. model summary r square f sig. .11 4.656 0.005 kejelasan sasaran anggaran .054 komitmen organisasi .005 moderat .081 pengujian hipotesis 3, seperti terdapat pada tabel 3, menunjukkan r2 sebesar 0,078. hal ini berarti bahwa variasi perubahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah hanya bisa dijelaskan oleh variabel independen (pengendalian akuntansi) sebesar 7,8% sedangkan sisanya 92,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. uji anova atau f test menghasilkan signifikasi p value sebesar 0,019 atau p<0,05. hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah) dengan prediktornya variabel independen (pengendalian akuntansi). pengujian selanjutnya menunjukkan nilai koefisien pengendalian akuntansi sebesar 0,872 dengan tingkat signifikasi p value sebesar 0,082 atau p<0,1. hal ini menunjukkan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. pengujian hipotesis 7, menunjukkan nilai koefisien moderat sebesar 0,028 dengan tingkat signifikasi p value sebesar 0,067 atau p<0,1. hal ini menunjukkan pengendalian akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah setelah dimoderasi dengan komitmen organisasi. tabel 3. model summary r square f sig. .078 3.503 .019 pengendalian akuntansi .082 komitmen organisasi .012 moderat .067 pengujian hipotesis 4, seperti terdapat pada tabel 4, menunjukkan r2 sebesar 0,127. hal ini berarti bahwa variasi perubahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah hanya bisa dijelaskan oleh variabel independen (sistem pelaporan) sebesar 7,8% sedangkan sisanya 92,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. uji anova atau f test menghasilkan signifikasi p value sebesar 0,002 atau p<0,05. hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah) dengan prediktornya variabel independen (sistem pelaporan). pengujian selanjutnya menunjukkan nilai koefisien sistem pelaporan sebesar 1,342 dengan tingkat signifikasi p value sebesar 0,022 atau p<0,1. hal ini menunjukkan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap beny arifin w., pengaruh pertisipasi anggaran, kejelasan..... akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. pengujian hipotesis 8, menunjukkan nilai koefisien moderat sebesar -0,031 dengan tingkat signifikasi p value sebesar 0,059 atau p<0,1. hal ini menunjukkan sistem pelaporan berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah setelah dimoderasi dengan komitmen organisasi. tabel 4. model summary r square f sig. .127 5.325 .002 sistem pelaporan .022 komitmen organisasi .015 moderat .059 hasil pengujian hipotesis pertama dapat diketahui bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebelum dimoderasi komitmen organisasi. hal ini berarti partisipasi anggaran yang diterapkan tinggi maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah akan meningkat dan sebaliknya semakin rendah partisipasi anggaran maka akuntabilitas kinerja yang diterapkan akan menurun. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian brownell (1982) dan anna (2010) yang menyatakan mendukung adanya hubungan antara partisipasi anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. hasil pengujian hipotesis kedua dapat diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebelum dimoderasi komitmen organisasi. dengan kata lain apabila terjadi peningkatan penerapan kejelasan sasaran anggaran sebelum dimoderasi maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mengalami peningkatan dan sebaliknya. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian darma (2004) dalam siwi (2008), andi (2008) dan anna (2010) yang mendukung adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintahan. hasil pengujian hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebelum dimoderasi komitmen organisasi. hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak penggunaan sistem pengendalian akuntansi akan menyebabkan peningkatan kinerja organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan dan pengendalian aktifitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian abdullah (2004), andi (2008), herlaksono (2010) dan anna (2010) yang berkesimpulan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. hasil pengujian hipotesis keempat dapat diketahui bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebelum dimoderasi komitmen organisasi. agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian hilmi (2004) dan andi (2008) yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. hasil pengujian hipotesis kelima dapat diketahui adanya pengaruh negatif dan signifikan antara partisipasi anggaran sesudah dimoderasi komitmen organisasi berpengaruh 23 jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 15-27, januari 2012 23 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. tidak semua aparat pemerintah daerah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa para pejabat struktural di kabupaten pekalongan memiliki kepentingan profesi yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi yang akan mempengaruhi kinerja manajer. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian asmorowati (2010), anna (2010), dan lita (2011). hasil pengujian hipotesis keenam dapat diketahui adanya pengaruh negatif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran sesudah dimoderasi komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. hal ini dimungkinkan bahwa aparat pemerintah kabupaten pekalongan tidak hanya mengutamakan kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk menunjang keberhasilan organisasinya tetapi juga mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga aparat memiliki dua kepentingan dalam menjalankan tugasnya. hal ini menyebabkan komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja karena menjalankan dua kepentingan tersebut. hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian (nouri dan parker, 1996; chong dan chong, 2002; wentzel, 2002; darma, 2004 dalam suhartono, 2006) yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setelah dimoderasi dengan komitmen organisasi. tetapi sejalan dengan penelitian asmorowati (2010), dany (2010), herlaksono (2010) dan anna (2010). hasil pengujian hipotesis ketujuh dapat diketahui adanya pengaruh negatif dan signifikan antara pengendalian akuntansi sesudah dimoderasi komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. sebaiknya semakin baik pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh suatu organisasi maka akan semakin besar kemungkinan perencanaan dan tujuan organisasi, tetapi dalam kenyataannya sistem pengendalian akuntansi tidak mempengaruhi suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau komitmen organisasi. penelitian ini sejalan dengan emile (2004) dalam herlaksono (2010) dan anna (2010) yang menyatakan bahwa pengguanaan sistem pengendalian akuntansi dimaksudkan untuk memfasilitasi perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi dengan tujuan pencapaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. tujuan informasi akuntansi untuk pemakaiannya adalah meningkatkan penilaian dan keputusan yang lebih baik. hasil pengujian hipotesis kedelapan dapat diketahui adanya pengaruh negatif dan signifikan antara sistem pelaporan sesudah dimoderasi komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. hal ini berarti adanya moderasi komitmen organisasi mengakibatkan munculnya pengaruh dua arah artinya setiap peningkatan sistem pelaporan, didorong dengan komitmen organisasi yang tinggi akan melemahkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sebaliknya penurunan sistem pelaporan. hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian porter et al (1974) yang menyatakan bahwa manajer yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha beny arifin w., pengaruh pertisipasi anggaran, kejelasan..... berbuat terbaik demi kepentingan organisasi. sebaliknya, manajer yang mempunyai komitmen organisasi yang rendah mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. hal ini berarti aparat pemerintah kabupaten pekalongan tidak hanya mengutamakan kepentingan organisasi untuk menunjang keberhasilan tujuan organisasinya tetapi juga mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga aparat memiliki dua kepentingan didalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja aparat pemerintah kabupaten pekalongan akan semakin menurun atau melemah karena didalam menjalankan tugasnya aparat juga mengutamakan kepentingan pribadinya tidak hanya kepentingan organisasinya. penutup setelah mengetahui hasil dari hipotesis yang telah diuji dapat ditarik simpulan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemeritah. hal ini menunjukkan organisasi pada kabupaten pekalongan yang diteliti mengikutsertakan manajer tingkat menengah dan bawah dalam proses penyusunan anggaran dan kualitas sdm yang baik dalam partisipasi anggaran. dalam penggunaan pengendalian akuntansi yang semakin banyak akan menyebabkan peningkatan kinerja manajer dalam mendorong keputusan dan pengendalian aktifitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik dan akan menunjang dalam sistem pelaporannya. hasil penelitian pada partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi tidak ada pengaruh. hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa para pejabat struktural di kabupaten pekalongan memiliki kepentingan profesi yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi tidak mampu bertindak sebagai moderating yang mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan tidak menggambarkan bahwa semakin baik pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh suatu organisasi maka semakin besar kemungkinan perencanaan dan tujuan organisasi. penelitian ini masih mengalami beberapa kekurangan misalnya penelitian ini hanya mengambil variabel konteks yaitu komitmen organisasi dan penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu dimungkinkan perilaku individu senantiasa berubah dari waktu ke waktu. alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dimana jawaban yang diberikan responden besar dipengaruhi oleh subyektivitas. pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menerapkan metode survei yang dilaksanakan dengan pertanyaan tertulis tanpa menggunakan pertanyaan tertulis tanpa menggunakan pertanyaan secara lisan sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan pada jawaban yang diberikan responden secara tertulis, hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dengan keadaan sesungguhnya. kurangnya akurasi dalam pengumpulan data sehingga data yang diperoleh dari responden tidak sesuai dengan pengisinya dan peneliti tidak dapat menjamin mengenai akurasi data tersebut. 24 jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 15-27, januari 2012 25 agar penelitian berikutnya diharapkan dalam memperoleh data sebaiknya dilakukan wawancara secara langsung kepada responden, supaya memberikan data yang lebih lengkap dan sesuai dengan harapan. menggunakan sampel yang lebih besar dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan kemampuan generalisasi kesimpulan hasil penelitian. perlunya akurasi dalam pengumpulan data sehingga peneliti dapat menjamin akurasi data yang diperoleh dari responden. daftar pustaka bayu, n. 2007. “ pengaruh kejelasaan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. emile, s. d. 2004. “pengaruh kejelasaan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi”, simposium nasional akuntansi vii desember, 603-646. ghozali, i. 2002. aplikasi analisis multivariat dengan program spss. (bp undip) gunawan, d. 2010, “ pengaruh kejelasaan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. nazarudin, i. 2004. “modul praktikum statistik”, yogyakarta: upfe. indriyani, l. 2011. “pengaruh partisipasi anggaran, kejelasaan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. herlaksono. 2010. “pengaruh partisipasi anggaran, kejelasaan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. junianto, a. 2003. “ hubungan antara partisipasi anggaran terhadap terjadinya slack dengan variabel moderasi informasi asimetry budaya organisasi dan komitmen organisasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta lestiana, s. 2008. “pengaruh kejelasaan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. manwahani, o. 2010, “pengaruh kejelasaan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas publik dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening”, skripsi, beny arifin w., pengaruh pertisipasi anggaran, kejelasan..... universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. noviana, n. a. 2004. “pengaruh partisipasi anggaran, kejelasaan sasaran anggaran dan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel moderat”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. primadona, i. 2010. “pengaruh kejelasaan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. republik indonesia, undang-undang republik indonesia no.32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah, undang-undang republik indonesia no.33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pemerintah daerah , undang-undang republik indonesia no.17 tahun 2003, tentang keuangan negara rahman, a. 2007. “pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasaan sasaran anggaran dan terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. septiana, a. 2010. ”pengaruh kejelasaan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. siwi. 2008. “kejelasaan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. suhartono, e., dan m. solichin. 2006. “pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah dengan komitem organisasi sebagai pemoderasi”. simposium nasional akuntansi ix. sulistyani, a. 2010. “pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasaan sasaran anggaran dan terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. alawiyah, a. t. 2008, “pengaruh kejelasaan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di tingkat satuan kerja perangkat daerah”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. wahyudi, m. 2009. “kejelasaan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan kinerja manajerial sebagai variabel 26 jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 15-27, januari 2012 27 intervening”, skripsi, universitas muhamadiyah yogyakarta, yogyakarta. wahyuni, l. 2009. “pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dengan komitmen organisasi dan tekanan pekerjaan sebagai variabel intervening”, tesis. pasca sarjana undip: semarang. journal of accounting and investment vol. 23 no. 2, may 2022 article type: research paper corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms diarany sucahyati1, iman harymawan2, and mohammad nasih2* abstract: research aims: this study examines the relationship between political connections and family ownership toward csr activities disclosure. design/methodology/approach: this study employed 624 indonesian public companies on the global reporting initiative (gri) list for 2010-2018. the researchers used ols (ordinary least squares) regression by considering the fixed effect diversity of industry, year, and type of gri to examine the relationship between political connections and family ownership on csr disclosure. research findings: this study discovered that companies with political connections disclosed more csr activities because they desired to bind themselves with the government, instruments of legacy, and social motivation. however, family firms were not found to have a significant relationship with csr disclosure. in addition, the strong family ownership in the firm impacted the reduced strength of political connections, thereby reducing the company's csr activities disclosure. theoretical contribution/originality: this study is interesting because the researchers combined the issue of the politically connected board and family firms, which are frequently found in the context of indonesian companies. the researchers expect this study to enhance corporate board characteristics and csr disclosure literature. practically, the researchers expect this study could provide useful information for investors to make investment decisions. furthermore, this study provides insight for regulators, who need a view of how political connections and family companies exist in responding to the regulations they set. therefore, the existing regulations can be improved. yet, this study was limited to the proxy of political connection based on local regulation of politically exposed person (pep). keywords: political connection; family firms; csr disclosure introduction awareness of a sustainable economic, social, and environmental balance known as the sustainability development goals (sdg) has increased and developed in society. one example of the commitment of world leaders is making sustainability reporting mandatory for the public. the report contains the company's actual sustainability performance covering three aspects: economic, social, and environmental (papoutsi & sodhi, 2020). several countries that have made this regulation mandatory include malaysia in 2007, china in 2008, denmark in 2009, and north africa in 2010. subsequently, brazil, hong kong, and india made regulation affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas pembangunan "veteran" jawa timur 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas airlangga, east java, indonesia *correspondence: mohnasih@feb.unair.ac.id doi: 10.18196/jai.v23i2.14865 citation: sucahyati, d., harymawan, i., & nasih, m. (2022). corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms. journal of accounting and investment, 23(2), 281-309. article history received: 03 jun 2022 revised: 09 jun 2022 accepted: 14 jun 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=frnkzckaaaaj&hl=en https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57191762412 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57209289256 http://akuntansi.upnjatim.ac.id/ http://akuntansi.upnjatim.ac.id/ http://akuntansi.upnjatim.ac.id/ http://akuntansi.upnjatim.ac.id/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/ https://akuntansi.feb.unair.ac.id/ mailto:mohnasih@feb.unair.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14865 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/14865 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i2.14865&domain=pdf sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 282 mandatory in 2012 (ioannou & serafeim, 2019). in addition to operating for business interests, companies are responsible for addressing their operations’ impact (velte et al., 2020). in indonesia, the obligation to issue sustainability reports is stipulated in the presidential regulation of the republic of indonesia number 59 of 2017 and regulation of the financial services authority number 51 of 2017. based on these regulations, companies listed on the indonesia stock exchange are required to submit sustainability reports annually starting from 2016. the obligation to submit sustainability reports does not always require changes in the company's csr activities. still, mandatory reporting can increase the transparency of csr activities disclosure and make it easier for the government to pressure companies to be more involved in csr activities (chen et al., 2018). however, csr activities carried out by the company do not necessarily have an impact on financial performance because the disclosure transparency is difficult to affect financial performance through the free cash flow changes (sekhon & kathuria, 2019; ting, 2021; lueg et al., 2019). even so, increasing disclosure transparency can reduce information asymmetry among stakeholders and have implications for low financial risk (lueg et al., 2019). moreover, the governance issue has become an interesting topic in politically connected companies (wati et al., 2020). previous research has revealed how corporate governance with a political connection could affect the low financial performance (faccio, 2006; boubakri et al., 2012; jackowicz et al., 2014; ling et al., 2016; harymawan et al., 2019). in fact, having a close relationship with the government can be a precious social capital for the company. this close relationship, commonly known as political connection, has proven to provide many advantages for companies, including lower effective tax rates (wu et al., 2012), ease of obtaining full loans from state banks (fu et al., 2017), priority in obtaining bailed out funds (hung et al., 2017), and leeway to enter heavily regulated industries (wang et al., 2016). on the other side, the issue of information transparency related to environmental and social impacts is fundamental for companies to build communication and public trust (li et al., 2019). kuo et al. (2011) found that government-affiliated companies were significantly more committed to disclosing environmental information, especially energysaving, carbon reduction, and economic development. this disclosure is expected to obtain a positive response from other company stakeholders (zhang et al., 2014). disclosure of csr activities can also be seen as an instrument to achieve legitimacy from stakeholders (bianchi et al., 2019). in this regard, companies with political connections want to show that they operate according to society’s expectations. thus, politically connected companies disseminate more information than non-politically connected companies (tessema, 2019). furthermore, zaid et al. (2020) suggested that the ownership structure plays an essential role in disclosing csr activities. the diversity of ownership structures can affect the relationship between companies and stakeholders, reflected in the csr reporting level and quality (van der laan smith et al., 2005). specifically, as one of the developing sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 283 countries in the southeast asia region, indonesia is closely related to the phenomenon of family ownership. sixty-eight-eight percent of companies in indonesia are family companies (claessens & djankov, 2000). family companies are considered more socially responsible than non-family companies (abeysekera & fernando, 2020; madden et al., 2020). in addition, family firms have greater reputational concerns than non-family firms because reputation affects the firm's financial performance and the family name (dyer & whetten, 2006; zellweger et al., 2011). it motivates family firms to be more involved in csr activities, to protect their socio-emotional wealth (berrone et al., 2010; lópezgonzález et al., 2019; kuttner et al., 2020). in this case, family companies can be responsible and irresponsible across various csr dimensions. block and wagner’s (2014) results showed that family ownership was negatively related to society csr performance and positively related to aspects of employee diversity, the environment, and products. in this case, family companies that share business ownership with outsiders (non-family) can develop a short-term orientation that benefits themselves (biswas, roberts, & whiting, 2019). families with substantial ownership and a controlling position in the company can also seek personal gain at the expense of minority shareholders through information asymmetry (cheng, 2014). moreover, family companies are known as the appointment of company management based on close or family relationships (xu et al., 2015). as politically connected parties, appointments based on personal ties or intimacy put them under the family’s influence. as a result, politically connected parties also in a minority position can ultimately not put sufficient pressure on management to increase the csr reporting level. therefore, this research was conducted on public companies listed on the global reporting initiative (gri) from 2010 to 2018. a final sample of 624 companies was tested using ols linear regression, considering the fixed effect of industry diversity, year, and type of gri. this study used the definition of key political connections from the previous study (faccio, 2010), and the researchers added definitions from indonesian bank regulations to strengthen the results. as for family companies, two different approaches were employed: the participation of family members as members of the company's board (chen et al., 2008) and the value of family ownership of company shares (berrone et al., 2010). then, the csr activities disclosure was measured by the number of items disclosed according to the gri standards in the sustainability report or annual report, which has a special section on sustainability. this research is interesting because the researchers combined the issue of political connection and family ownership, which have not been previously studied, to determine their relationship with csr disclosure. in a developing country like indonesia, the existence of political connections and family ownership is often an inseparable part. thus, this study contributes to the literature on political connections, family ownership, and csr activities disclosure, especially in the setting of indonesia. the researchers expect the results could provide useful information for investors to make investment decisions. furthermore, this study could provide insight for stakeholders, such as regulators, who need to view how political connections and family companies respond to the regulations sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 284 they set for improvement in the future. therefore, the existing regulations can be improved. this article consists of five parts: background, previous research & hypothesis development, methodology, results & discussion, and conclusion. literature review and hypotheses development legitimacy theory legitimacy theory explains why company management performs certain actions, such as disclosing social and environmental information. companies seeking legitimacy must make their actions accountable to meet society's expectations because there is an implied 'social contract' between the company and society (deegan, 2007). if the community considers that the company has violated its expectations, it will threaten its sustainability. people dissatisfied with the company's operations will also effectively revoke the 'contract' for the company (deegan, 2002). in addition, a “legitimacy gap” emerges when there is a mismatch between company activities and societal expectations (deegan, 2007). therefore, managers adopt strategies to demonstrate that the organization is trying to meet societal expectations (montecchia et al., 2016). for legitimate company actions, disclosure of relevant company information is needed (kent & zunker, 2013). in this case, economic, environmental, social, and political factors influence the disclosure of this information. in addition, consistency is required from the company to keep its activities in accordance with the values held by the community. company managers must also take corrective action if there is a discrepancy between values considered necessary by society (deegan, 2002). therefore, based on this theory, csr activities are seen as an instrument to achieve legitimacy so that companies with political connections may report more of their csr involvement to gain support from stakeholders. behavioral agency theory behavioral agency theory states that managers' risk-taking behavior is related to the company's strategic choices, where managers will avoid losing their personal wealth (nordqvist et al., 2015). behavioral agency theory also assumes that agents are selfserving individuals whose risk preferences change relative to how they frame their decision problems. agents consider their future compensation from continuing work as part of their recent wealth. thus, they generally prefer decision alternatives that help avoid the loss of current wealth even if it means accepting higher risk for their prospective wealth (wiseman & gómez-mejía, 1998). specifically, the context of family firms can relate to this behavior agency theory since this theory encourages firms to protect expected socio-emotional wealth by not responding to minority stakeholder csr requests so that family firms may report less csr activity. strong family ownership ultimately weakens csr disclosure activities, so family companies with political connections may disclose fewer csr activities. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 285 hypotheses development in recent years, csr activities focusing on social interests have almost surpassed the company's business interests (mcwilliam & siegel, 2001; cui et al., 2018). research by ioannou and serafeim in 2017 on s&p 500 companies in the last five years revealed a rapid increase in the percentage of companies releasing sustainability reports by 60%. based on a survey conducted by kpmg in 2017, countries that did not yet have mandatory csr reporting regulations tended to introduce them, and those that have already had them strengthen and even add new essential issues. the next concern is what if a company with a business orientation that essentially aims to seek as much profit as possible is involved in csr activities that are not certain to improve the company's financial performance (lamb & butler, 2016). if this reporting activity is profitable, the company will undoubtedly become involved in making a disclosure report before the emergence of the mandatory rule (chen et al., 2018). in addition, political connections within the company attract its primary attention to corporate governance and information disclosure issues (wati et al., 2020). information transparency related to environmental and social impacts is crucial for companies to build communication and public trust (li et al., 2019). tessema's (2019) research showed that politically connected firms disseminated more information than non-politically connected firms, and governance mechanisms play an essential role in this. good corporate governance increases transparency and can be used as an effective tool for mitigating the detrimental effects of political connections (al-hadi et al., 2017). political ties can also provide firms with the resources they need to achieve their goals and may even provide large returns that result in better financial performance (wu et al., 2012; ding et al., 2014). therefore, political connections should influence the choices and behaviors of politically connected firms, such as their disclosure strategies (dicko et al., 2020). in this case, through more csr disclosures, stakeholders' awareness regarding political connections within the company will be reduced (bianchi et al., 2019). csr activities are also seen as an instrument to achieve legitimacy, communicated through csr reporting. h1: firms with political connections disclose more of their csr activities. the family firms decided to be involved in csr activities because the owner is concerned for the company's reputation. also, family firms have greater reputational concerns than non-family firms because reputation affects the firm's financial performance and the family name (dyer & whetten, 2006; zellweger et al., 2011; campopiano & de massis, 2015). it motivates family firms to be more involved in csr activities, to protect their socio-emotional wealth (sew) (berrone et al., 2010; lópez-gonzález et al., 2019; kuttner et al., 2020). then, this concern creates a demand for corporate social responsibility (csr) disclosure (gusrianti et al., 2020). sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 286 however, family firms that share business ownership with outsiders (non-family) can also develop a short-term orientation that benefits themselves (biswas, roberts, & whiting, 2019). by controlling the firms’ shareholding, the family has the option not to respond to the csr requests of minority stakeholders. nevertheless, it can cause conflict due to information asymmetry between the majority (family) and minority (non-family) shareholders. here, family control from the management side exerts influence and oversees company decisions (de massis et al., 2014). family ownership also makes controlling owners maintain financial resources within the company at the expense of csr reporting (kim et al., 2017). h2: family firms disclose less of their csr activities. moreover, the effect of strong family ownership can eliminate director independence, thereby reducing the positive relationship between director independence and csr information disclosure. in the case of family firms, the independence of these directors may disappear, thereby reducing the positive relationship with the information disclosure. it is because independent directors may be strongly influenced by family owners and even by personal ties or intimacy (cuadrado-ballesteros, rodríguez-ariza, & garcíasanchez, 2015). in addition, the family may have influenced the politically connected party at his appointment. political connections can also not put sufficient pressure on management to increase the csr reporting level because of their minority position in the company's management. h3: family firms with political connections disclose fewer csr activities. research method research design the initial sample of this study was 4,995 firms (555 companies per year) from various industrial sectors listed on the indonesia stock exchange from 2010 to 2018. the researchers used ols (ordinary least squares) regression by considering the fixed effect diversity of industry, year, and type of gri to examine the relationship between political connections and family ownership on csr disclosure. this analysis showed the direction and strength of the relationship (significance level) between several independent, dependent, and related control variables simultaneously. also, this study employed ols analysis to see the relationship between political connections and family firms in the csr activities disclosure. based on the criteria for the research sample, firms that were not in the gri database (did not publish a sustainability report or did not have a special section related to sustainability in the annual report) were 4,343 observations. all industrial sectors were selected as samples with the aim that this research can provide a broader picture of the csr activities disclosure, especially in companies with political and family connections. in addition, if some prior studies excluded the financial and banking industry sectors, this study considers that the industry does not have a significant impact because sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 287 there are no measurements related to cash flow. furthermore, companies that did not have complete financial data were eliminated until the final sample of 624 companies remained. the first group of data used was financial data, such as total assets and total debt, obtained from the osiris database. the second data group was non-financial data (csr disclosures, political connections, and family companies), collected manually. csr disclosure data was collected manually with content analysis techniques based on the gri framework and then averaged. then, political connection data were gathered from the background of the political experience of the company's commissioners, directors, and audit committees in the company's annual report. meanwhile, family company data were compiled from icmd data by marking the last name or surname in the management and sharing ownership. data and variables csr disclosure csr activities disclosure in this study is defined as a written submission of information related to csr activities that the company has carried out in sustainability reports and annual reports. csr activities disclosure is measured by the total number of items disclosed by the company divided by the total disclosure items in the gri index (average disclosure), referring to the research of nekhili et al. (2017). this study used the gri index as a reference for disclosing the company's csr activities (talbot & barbat, 2019; haque & jones, 2020). the global reporting initiative (gri) index is based in amsterdam, the netherlands, with data coverage from 100 countries over 20 years. gri, as an internationally recognized standard, exists to help businesses and governments communicate their operational impact on sustainability-related issues, such as climate change, human rights, social governance, and others (gri 2019). the gri index has been refined from time to time as follows: 1. gri g1 published in 2000 2. gri g2 published in 2002 3. gri g3 published in 2006 4. gri g3.1 published in 2011 5. gri g4 published in 2013 6. gri standards published in 2016 the calculation of csr disclosure can be shown as follows: 𝐶𝑆𝑅𝐷 = ∑ 𝑋𝑖,𝑗 𝑛𝑗 detail: csrd = score of csr disclosure; x{i,j} = total items disclosed; a value of 1 when disclosing the required items and a value of 0 if it does not disclose the required items.; nj = total items that should be disclosed. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 288 political connection political connections in this study are expressed through the political background of the company's board of directors (commissioners, directors, and audit committees). the political background in this study refers to the definition of faccio (2006) and faccio (2010). in the indonesian context, several positions have political value, but they have not been included in the definition, so this research also alludes to the pep (politically exposed person) in bank indonesia regulation number 12 of 2010, in the explanation of article 11, which is in line with harymawan's (2019) research. furthermore, this study classified the backgrounds of these politically connected parties into several categories as their political backgrounds, such as former members or chairman of the mpr (people's consultative assembly), dpr (house of representatives), ministers, military, and others, as researched by pascual-fuster and crespí-cladera (2018). family firm a family business or firm is characterized by one or more family founders in top managerial positions and controlling the majority of the company's shares or participating as members of the company's board (chen et al., 2008). family companies are also often measured by the percentage of voting rights held or the value of the company's share ownership within a certain threshold, for example, 5% (berrone et al., 2010), 10% (mok et al., 1992), and even 25% (chau & leung, 2006). according to o’boyle et al. (2010), family involvement represents a substantial family presence in ownership, governance, management, and succession. in addition, the involvement of family members in management is often correlated with the percentage of equity held by the family (berrone et al., 2010). control variable this study used two groups of control variables, namely the company's financial performance variable group, including firmsize and leverage, and the group of corporate governance variables, comprising audit quality represented by the type of public accounting firm (big4), age of the firm calculated from the year of establishment (firmage), the number of boards (boardsize), and percentage of independent commissioners (indcom). analysis method and mode the authors chose ordinary least square regression analysis (ols) as an analytical technique because this technique can help explain the relationship between the independent and dependent variables in the unbalanced panel data type (lind et al., 2007). this analysis showed the direction of influence and the strength of the relationship (significance level) between several independent, dependent, and related control variables simultaneously. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 289 this study's first hypothesis (h1) estimated that companies with political connections disclosed more csr activities than companies without political connections. this study's second hypothesis (h2) predicted that family firms disclosed less csr activities than nonfamily firms. then, multiple linear regression (ols) was used with equation (1) to test these hypotheses. this model includes a set of control variables following previous studies on political connections (harymawan & nowland, 2016); harymawan et al., 2017; harymawan et al., 2019). in addition, this study also controlled for the fixed effect of industry diversity, year, and gri. the details of equation (1) are presented as follows: csrd : α + β1pcon + β2ff + β3big4 + β4firmzise + β5firmage + β6leverage + β7boardsize + β8indcom + β9year + β10industry + β11gri + ε … (1) then, this study's third hypothesis (h3) stated that family firms with political connections disclosed less csr activities. here, multiple linear regression (ols) was utilized with equation (2) presented below: csrd : α + β1pcon*ff + β2pcon + β3ff + β4big4 + β5firmzise + β6firmage + β7leverage + β8boardsize + β9indcom + β10year + β11industry + β12gri + ε … (2) result and discussion descriptive statistics and univariate analysis the research variables used in this study are available in appendix a. all analyzes in this study were carried out entirely in stata 14 software to reduce the potential for human error. table 1 shows the distribution of research samples per year from companies that issued sustainability reports or had a special section on sustainability in their annual reports. although the mandatory rules for submitting sustainability reports began in 2016, not many public companies in indonesia have implemented this rule. in this study, the sample distribution table also divides companies by family and non-family companies. it was revealed that fewer family companies were involved in this activity than non-family companies. table 1 annual sample distribution year ∑ family firm ∑ non-family firm ∑ total firms 2010 3 58 61 2011 3 59 62 2012 3 58 61 2013 7 62 69 2014 9 62 71 2015 7 68 75 2016 7 67 74 2017 6 71 77 2018 8 66 74 total 53 571 624 sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 290 table 2 presents the distribution of research samples based on eight industrial sector classifications made by the us government. the industrial sector classification is based on the company's main business unit. in this case, the banking sector and financial institutions dominated the issuance of sustainability reports for as many as 185 companies, followed by the mining sector for as many as 134 companies. the construction sector had 85 companies, and the transportation, communications, and utility sector had 78 companies. meanwhile, the highest distribution of family companies in this study was banking and financial institutions, with as many as 16 companies, followed by the mining sector, with as many as 16 companies. table 2 industry sample distribution sic industry ff non-ff total n % n % n % 0 agriculture, forestry, and fishing 7 18% 33 83% 40 100% 1 mining 16 12% 118 88% 134 100% 2 construction industries 9 11% 76 89% 85 100% 3 manufacturing 0 0% 57 100% 57 100% 4 transportation, communication, and utilities 0 0% 78 100% 78 100% 5 wholesale and retail trade 0 0% 27 100% 27 100% 6 banking & financial institution 17 9% 168 91% 185 100% 7 services industries 4 22% 14 78% 18 100% total 53 571 624 table 3 displays descriptive statistics, including the mean, median, minimum, and maximum values of the research variables used in the study. the research variables were presented after the winsorization treatment in the original values or before ln and log. this study used the average value of the disclosure score to measure csr disclosure (csrd), a dummy variable to measure political connections (pcon), and family firms (ff1, ff2). table 3 descriptive statistics (n=624) mean median minimum maximum csrd 0.428 0.368 0.048 1.000 pcon 0.813 1.000 0.000 1.000 ff1 (ownership) 0.085 0.000 0.000 1.000 ff2 (family member) 0.168 0.000 0.000 1.000 big4 0.715 1.000 0.000 1.000 firmsize(tasset) 75,710,000,000 21,250,000,000 276,000,000,000 910,000,000,000 firmage 44.314 41.000 1.000 123.000 leverage 0.619 0.620 0.137 1.195 boardsize 12.179 12.000 4.000 23.000 indcom 39.518 40.000 0.000 87.500 table 4 on firm characteristics presents a comparison of characteristics between two groups of companies. panel a compared the characteristics of companies with political connections and those without political connections. the coefficient of csrd was 4.763 sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 291 and was significant at the 1% level. these results indicate that politically connected companies in indonesia disclosed more csr activities than non-politically connected companies. table 4 firm characteristic (n=624) panel a csr disclosure (csrd) in politically connected firms (pcon) pcon non-pcon mean t-value median z-test csrd 0.449 0.338 4.763*** 4.934*** panel b csr disclosure (csrd) in family firms (ff1) ff1 (ownership) non-ff1 mean t-value median z-test csrd 0.365 0.434 -2.102** -2.578** panel c csr disclosure (csrd) in family firms (ff2) ff2 (family member) non-ff2 mean t-value median z-test csrd 0.353 0.444 -3.712*** -4.221*** significant in 10%, 5% and 1%. panel b compared the characteristics of family and non-family firms in terms of family shareholding. the coefficient of csrd was -2.102 and was significant at the 5% level. these results denote that family companies in indonesia disclosed less csr activities than non-family companies. panel c aligns with panel b, showing a comparison of the characteristics of family and non-family firms in terms of family management. the coefficient of csrd was -3,712 and was significant at the 1% level. this result reinforces that family firms in indonesia disclosed less csr activities than non-family firms. table 5 concerning pearson correlation shows the relationship matrix or random correlation between research variables. this matrix measures the dependence and direction of the linear relationship between two variables (zhou et al., 2017). the positive or negative sign indicates the direction, and the significance level signifies the strength of the relationship. the results revealed that political connections significantly and positively impacted csr disclosure. meanwhile, family companies from both proxies (share ownership and managerial) had a significant negative relationship with csr disclosure. table 6 exhibits the ols regression results to test hypotheses 1 and 2 in this study. in specifications (1) and (2), a proxy for political connections was used, referring to the research of faccio (2006) and faccio (2010) with the addition of the bank indonesia regulation of 2010 regarding politically exposed persons to adapt to the indonesian context. specification (1) showed that the coefficient of politically connected companies (pcon) was 0.082 and was significant at the 1% level (t=4.48). meanwhile, specification (2) revealed that the coefficient of politically connected companies (pcon) was 0.083 and was significant at the 1% level (t=4.48). these results imply that companies with political connections disclosed more csr activities than companies that did not have political connections, so hypothesis 1 was accepted. this result is in accordance with the legitimacy theory. based on this theory, csr activities are seen as an instrument to achieve legitimacy so that companies with political connections may report more of their csr involvement to gain support from stakeholders. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 292 table 5 pearson correlation [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [1] csrd 1.000 [2] pcon 0.188*** 1.000 (0.000) [3] ff1 (ownership) -0.084** 0.133*** 1.000 (0.036) (0.001) [4] ff2 (family member) -0.147*** 0.168*** 0.262*** 1.000 (0.000) (0.000) (0.000) [5] big4 0.180*** 0.106*** -0.100** -0.086** 1.000 (0.000) (0.008) (0.012) (0.032) [6] firmsize 0.201*** 0.352*** 0.142*** 0.204*** 0.385*** 1.000 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) [7] firmage 0.116*** 0.035 -0.066* 0.154*** 0.057 0.180*** 1.000 (0.004) (0.381) (0.098) (0.000) (0.154) (0.000) [8] leverage -0.146*** 0.062 0.100** 0.043 0.141*** 0.376*** 0.276*** 1.000 (0.000) (0.125) (0.012) (0.289) (0.000) (0.000) (0.000) [9] boardsize 0.221*** 0.302*** -0.080** 0.103*** 0.362*** 0.669*** 0.255*** 0.107*** 1.000 (0.000) (0.000) (0.045) (0.010) (0.000) (0.000) (0.000) (0.007) [10] indcom -0.064 0.009 0.015 -0.084** -0.060 0.247*** -0.007 0.235*** 0.079** 1.000 (0.109) (0.816) (0.700) (0.036) (0.134) (0.000) (0.864) (0.000) (0.048) significant in 10%, 5%, and 1%. the difference in specifications (1) and (2) lies in the family firm proxy. specification (1) used a family firm proxy (ff1) built by berrone et al. (2010), which defined a family firm in terms of share ownership by a family of at least 5%. meanwhile, specification (2) employed a family firm proxy (ff2) based on chen et al. (2008), characterizing a family company in terms of family management. the two proxies of family firms showed insignificant results and implied no relationship between family ownership and the disclosure of csr activities, so hypothesis 2 was rejected. then, the r-squared values in the two regression models indicated by specification (1) and specification (2) were both 0.407. it denotes that the regression model could explain the relationship between the independent and dependent variables by 40.7%, while the rest was explained by other variables not included in this study. moreover, table 7 presents the ols regression results to test hypothesis 3 in this study. in specification (1), a family firm with political connections (pconxff1) had a coefficient of -0.189, with a significance level of 1% (t=-3.54). these results indicate that family firms with political connections disclosed less csr activities, so hypothesis 3 was accepted. in this case, strong family ownership allegedly weakens the influence of political connections and encourages low csr activities disclosure. then, specification (2) tried to re-test this relationship using different family firm proxies. unfortunately, specification (2) of a family firm with political connections (pconxff2) did not show significant results. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 293 table 6 regression of political connections (pcon) and family firms (ff) on csr activities disclosure (csrd) csrd (1) (2) pcon 0.082*** 0.083*** (4.48) (4.48) ff1 (ownership) 0.014 (0.44) ff2 (family member) 0.014 (0.66) big4 0.027 0.028 (1.47) (1.48) firmsize 0.010 0.010 (1.26) (1.30) firmage 0.054*** 0.055*** (3.74) (3.77) leverage -0.208*** -0.210*** (-5.16) (-5.17) boardsize 0.061 0.059 (1.62) (1.57) indcom -0.000 -0.000 (-0.55) (-0.52) constant -0.137 -0.139 (-0.73) (-0.75) year dummies included included industry dummies included included gri dummies included included r-squared 0.407 0.407 number of observation 624 624 significant in 10%, 5%, and 1%. the r-squared values in the two regression models indicated by specification (1) and specification (2) were 0.417 and 0.409, respectively. it indicates that the regression model could explain the relationship between the independent and dependent variables by 41.7% for specifications (1) and 40.9% for specifications (2). meanwhile, the rest was explained by other variables not included in this study. next, table 8 shows the additional ols regression results to determine the relationship between political connections and csr disclosures. political connections were detailed again into several categories or classifications as research by pascual-fuster and crespícladera (2018). the classification of pcon_mpr is the classification of political connection with the background of being mpr (majelis permusyawaratan rakyat/people’s consultative assembly); pcon_dpr is a political connection with the background of dpr (dewan permusyawaratan rakyat/house of representatives; pcon_govexp is the classification of political connection other than mpr, dpr, minister, and military, such as officials at the ministry at the director-general level; pcon_minister shows the classification of political connections from ministers; pcon_org indicates the classification of political connections from the background of influential organizations in sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 294 table 7 regression of the interaction of political connections (pcon) and family firms (ff) on csr activities disclosure (csrd) csrd (1) (2) pconxff1 -0.189*** (-3.54) pconxff2 -0.049 (-1.35) pcon 0.107*** 0.094*** (5.37) (4.42) ff1 (ownership) 0.139*** (4.19) ff2 (family member) 0.048 (1.63) big4 0.025 0.027 (1.35) (1.45) firmsize 0.012 0.012 (1.53) (1.52) firmage 0.053*** 0.054*** (3.65) (3.72) leverage -0.207*** -0.212*** (-5.15) (-5.22) boardsize 0.059 0.055 (1.64) (1.48) indcom -0.000 -0.000 (-0.47) (-0.47) constant -0.185 -0.176 (-1.03) (-0.98) year dummies included included industry dummies included included gri dummies included included r-squared 0.417 0.409 number of observation 624 624 significant in 10%, 5%, and 1%. society such as political parties; pcon_military represents the classification of political connections from the background militaries such as the army and police; soe is the classification of the political connections of the government's dominant ownership in company shares. in table 3, two-family company proxies were utilized, as in tables 1 and 2. the specification (1-7) used a family company proxy (ff1), defining a family company in terms of share ownership by a family of at least 5%. in comparison, the specifications (8-14) used a family company proxy (ff2), describing a family company in terms of family management. then, specification (3) showed that political connections from government affiliations other than mpr, dpr, ministers, and military (pcon_govexp) had a significant coefficient of 0.047 at the level of 1% (t=2.84). specification (5) revealed that the political connection from the organizational background (pcon_org) had a coefficient of 0.062, significant at the level of 1% (t=3.84). specification (7) uncovered that the political sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 295 connection of the dominant government stock affiliation (soe) had a significant coefficient of 0.078 at the 1% level (t=3.14). in addition, specifications (3), (5), and (7) all had the same direction as the combined proxy of political connections, which strengthens the first hypothesis results. in other words, all politically connected parties did not carry out csr activities disclosure. moreover, the specification (10) result exposed that political connections from government affiliations other than mpr, dpr, ministers, and military (pcon_govexp) had a significant coefficient of 0.048 at the 1% level (t=2.86). specification (12) showed that political connection from the organizational background (pcon_org) had a significant coefficient of 0.062 at the 1% level (t=3.83). then, specification (14) displayed that the political connection of the dominant government stock affiliation (soe) had a coefficient of 0.079, significant at the 1% level (t=3.15). besides, specifications (10), (12) and (14) all had the same direction as the combined proxies of political connections, reinforcing the first hypothesis results. these results indicate that all politically connected parties did not carry out the csr activities disclosure. table 9 also presents additional ols regression results for the interaction of political connections with family ownership. in line with table 3, political connections were detailed again into several categories as researched by pascual-fuster and crespí-cladera (2018). in this table, two-family firm proxies were also used. then, the specification (1-7) used a family company proxy (ff1), defining a family company in terms of share ownership by a family of at least 5%. in comparison, the specifications (8-14) utilized a family company proxy (ff2), characterizing a family company in terms of family management. furthermore, the specification (7-14) of the interaction of political connections with family firms (ff2) exhibited insignificant results. also, specifications (10), (12), and (14), which did not significantly strengthen the results of the strong influence of family ownership, in the end, reduced the strength of political connections and implied reduced csr disclosures. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 296 table 8 additional regression per category of political connections and family firms (ff) on csr activities disclosure (csrd) csrd (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) pcon_mpr -0.003 -0.003 (-0.13) (-0.13) pcon_dpr 0.028 0.028 (1.14) (1.14) pcon_govexp 0.047*** 0.048*** (2.84) (2.86) pcon_minister 0.008 0.008 (0.38) (0.38) pcon_org 0.062*** 0.062*** (3.84) (3.83) pcon_military 0.007 0.007 (0.31) (0.30) soe 0.078*** 0.079*** (3.14) (3.15) ff1 (ownership) 0.003 0.006 0.006 0.003 -0.000 0.004 0.009 (0.11) (0.19) (0.21) (0.11) (-0.00) (0.15) (0.32) ff (family member) 0.001 0.004 0.009 0.001 -0.000 0.002 0.009 (0.04) (0.19) (0.43) (0.06) (-0.02) (0.12) (0.46) big4 0.021 0.022 0.028 0.022 0.022 0.023 0.029 0.021 0.022 0.028 0.022 0.022 0.023 0.029 (1.14) (1.17) (1.47) (1.17) (1.20) (1.21) (1.58) (1.14) (1.18) (1.48) (1.17) (1.20) (1.21) (1.59) firmsize 0.017** 0.017** 0.012 0.017** 0.012 0.017** 0.008 0.017** 0.017** 0.012 0.017** 0.012 0.017** 0.008 (2.17) (2.15) (1.43) (2.11) (1.53) (2.16) (1.02) (2.23) (2.20) (1.49) (2.16) (1.57) (2.21) (1.05) firmage 0.051*** 0.051*** 0.051*** 0.051*** 0.050*** 0.051*** 0.042*** 0.051*** 0.052*** 0.052*** 0.051*** 0.050*** 0.051*** 0.043*** (3.53) (3.52) (3.56) (3.53) (3.47) (3.51) (2.88) (3.47) (3.47) (3.57) (3.47) (3.39) (3.47) (2.90) leverage -0.211*** -0.210*** -0.200*** -0.208*** -0.209*** -0.208*** -0.194*** -0.210*** -0.210*** -0.202*** -0.208*** -0.208*** -0.208*** -0.195*** (-5.15) (-5.20) (-4.83) (-5.08) (-5.28) (-5.05) (-4.81) (-5.12) (-5.15) (-4.84) (-5.02) (-5.23) (-5.03) (-4.79) boardsize 0.075** 0.074** 0.068* 0.074** 0.059 0.074** 0.079** 0.076** 0.073** 0.066* 0.074** 0.059 0.074** 0.078** (2.07) (2.01) (1.83) (2.02) (1.60) (2.01) (2.19) (2.06) (1.99) (1.78) (2.02) (1.59) (1.99) (2.15) indcom -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 (-0.64) (-0.67) (-0.53) (-0.67) (-0.62) (-0.64) (-0.48) (-0.64) (-0.66) (-0.51) (-0.67) (-0.62) (-0.64) (-0.46) constant -0.319* -0.307* -0.172 -0.305 -0.142 -0.314* -0.054 -0.316* -0.306* -0.176 -0.302* -0.141 -0.311* -0.054 (-1.72) (-1.66) (-0.90) (-1.64) (-0.76) (-1.69) (-0.27) (-1.75) (-1.69) (-0.94) (-1.67) (-0.77) (-1.72) (-0.28) year dummies included included included included included included included included included included included included included included industry dummies included included included included included included included included included included included included included included gri dummies included included included included included included included included included included included included included included r-squared 0.392 0.393 0.399 0.392 0.406 0.392 0.406 0.392 0.393 0.399 0.392 0.406 0.392 0.406 number of observation 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 significant in 10%, 5%, and 1%. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 297 table 9 additional regression of interaction of political connections and family firms (ff) on csr activities disclosure (csrd) csrd (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) pcon_mprxff -0.166*** 0.000 (-3.18) (.) pcon_dprxff -0.311*** -0.019 (-5.30) (-0.55) pcon_govexpxff -0.117** -0.018 (-2.21) (-0.48) pcon_ministerxff -0.123** 0.005 (-2.00) (0.12) pcon_orgxff -0.032 0.015 (-0.50) (0.38) pcon_militaryxff -0.231*** 0.009 (-4.34) (0.12) pcon_mpr 0.003 -0.003 (0.13) (-0.13) pcon_dpr 0.034 0.028 (1.38) (1.13) pcon_govexp 0.059*** 0.052*** (3.28) (2.66) pcon_minister 0.015 0.007 (0.72) (0.31) pcon_org 0.065*** 0.060*** (3.90) (3.37) pcon_military 0.010 0.007 (0.44) (0.27) soe 0.078*** 0.079*** (3.14) (3.15) ff1 (ownership) 0.010 0.012 0.072*** 0.017 0.013 0.010 0.009 (0.32) (0.39) (2.68) (0.52) (0.48) (0.32) (0.32) ff2 (family member) 0.001 0.004 0.018 0.000 -0.007 0.002 0.009 (0.04) (0.20) (0.77) (0.02) (-0.31) (0.08) (0.46) big4 0.023 0.019 0.027 0.020 0.021 0.024 0.029 0.021 0.022 0.028 0.022 0.022 0.023 0.029 (1.22) (1.05) (1.43) (1.05) (1.12) (1.24) (1.58) (1.14) (1.18) (1.47) (1.17) (1.19) (1.21) (1.59) sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 298 table 9 additional regression of interaction of political connections and family firms (ff) on csr activities disclosure (csrd) (cont’) csrd csrd csrd csrd csrd csrd csrd (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) firmsize 0.018** 0.017** 0.013 0.017** 0.012 0.018** 0.008 0.017** 0.017** 0.012 0.017** 0.012 0.017** 0.008 (2.22) (2.12) (1.63) (2.16) (1.55) (2.25) (1.02) (2.23) (2.20) (1.61) (2.15) (1.56) (2.21) (1.05) firmage 0.051*** 0.049*** 0.050*** 0.053*** 0.049*** 0.050*** 0.042*** 0.051*** 0.052*** 0.051*** 0.051*** 0.050*** 0.051*** 0.043*** (3.52) (3.34) (3.50) (3.66) (3.50) (3.45) (2.88) (3.47) (3.47) (3.50) (3.40) (3.44) (3.46) (2.90) leverage -0.210*** -0.211*** -0.202*** -0.205*** -0.208*** -0.211*** -0.194*** -0.210*** -0.210*** -0.203*** -0.208*** -0.208*** -0.208*** -0.195*** (-5.13) (-5.19) (-4.86) (-5.00) (-5.25) (-5.09) (-4.81) (-5.12) (-5.14) (-4.86) (-5.00) (-5.19) (-5.02) (-4.79) boardsize 0.068* 0.078** 0.065* 0.070* 0.061 0.072* 0.079** 0.076** 0.073** 0.064* 0.074** 0.058 0.074** 0.078** (1.85) (2.13) (1.80) (1.91) (1.63) (1.95) (2.19) (2.06) (1.98) (1.75) (1.98) (1.56) (1.99) (2.15) indcom -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 (-0.63) (-0.69) (-0.50) (-0.63) (-0.60) (-0.63) (-0.48) (-0.64) (-0.66) (-0.51) (-0.67) (-0.64) (-0.64) (-0.46) constant -0.313* -0.303 -0.197 -0.304 -0.146 -0.332* -0.054 -0.316* -0.305* -0.188 -0.300* -0.138 -0.311* -0.054 (-1.69) (-1.63) (-1.05) (-1.64) (-0.78) (-1.78) (-0.27) (-1.75) (-1.69) (-1.02) (-1.65) (-0.75) (-1.71) (-0.28) year dummies included included included included included included included included included included included included included included industry dummies included included included included included included included included included included included included included included gri dummies included included included included included included included included included included included included included included r-squared 0.393 0.396 0.404 0.394 0.407 0.393 0.406 0.392 0.393 0.399 0.392 0.407 0.392 0.406 number of observation 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 significant in 0%, 5%, and 1%. specification (3) (pcon_govexpxff1) showed that political connections from government affiliations other than mpr, dpr, ministers, and military (pcon_govexp) interacting with family firms (ff1) had a coefficient of -0.117 and was significant at the 1% level (t=2.21). meanwhile, specifications (5) and (7) revealed insignificant results and explained the strong influence of family ownership, ultimately reducing the strength of political connections and implying reduced csr disclosures. on the other hand, the specifications (1), (2), (4), and (6) uncovered significance at the 5% and 1% levels; because the initial relationship between the classifications of political connections was not significant, it was difficult to measure their relationship with the company’s csr disclosures. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 299 next, table 10 presents the additional ols regression results to see the csr activities disclosure of family firms in more detail. in this model, the csr activities disclosure was divided into four categories: general (general), economic (economic), environmental (environment), and social (social). this division is based on the gri index standard, where four categories are required to be disclosed. the general category (general) requires disclosure of organizational contextual information and sustainability reporting strategies. next, the economic category (economic) demands disclosure regarding the impact of an organization's existence on the economic conditions of stakeholders and the local, national, and global economic system. then, the environmental category (environment) requires disclosure of the impact of services and products produced, environmental costs, and an organization's compliance with environmental and ecosystem sustainability. finally, the social category (social) obliges disclosure of the organization's impact on the social system in which the organization operates, including labor practices, human rights, and responsibilities to the surrounding community. table 10 additional regression of political connections (pcon) and family firms (ff) on csr activity disclosure categories csrd (1) (2) (3) (4) general economic environment social pcon 0.061*** 0.108*** 0.094*** 0.327*** (3.10) (4.60) (4.21) (3.96) ff1 (ownership) 0.013 0.085*** 0.061* 0.132 (0.43) (2.71) (1.69) (0.96) big4 0.037* 0.037* 0.063*** 0.140* (1.78) (1.69) (2.81) (1.74) firmsize 0.007 0.022** 0.001 0.054 (0.85) (2.27) (0.12) (1.44) firmage 0.049*** 0.042** 0.059*** 0.215*** (3.56) (2.57) (3.40) (3.21) leverage -0.146*** -0.190*** -0.270*** -0.777*** (-3.60) (-3.84) (-5.39) (-4.09) boardsize 0.067* -0.034 0.058 0.096 (1.70) (-0.77) (1.39) (0.60) indcom -0.001 -0.000 -0.000 -0.001 (-1.49) (-0.53) (-0.69) (-0.46) constant 0.082 -0.248 -0.013 -1.537* (0.42) (-1.07) (-0.05) (-1.78) year dummies included included included included industry dummies included included included included gri dummies included included included included r-squared 0.377 0.231 0.322 0.272 number of observation 624 624 624 624 significant in 10%, 5%, and 1%. specifications (1-4) covering general, economic, environmental, and social categories consistently showed significant positive results. for example, specification (1), namely the general category (general), had a coefficient value of 0.061 (t=3.10), significant at the 1% level. specification (2), the economic category (economic), had a coefficient value of 0.108 (t=4.60), significant at the 1% level. then, specification (3), i.e., the environmental sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 300 category (environment), had a coefficient value of 0.094 (t=4.21), significant at the 1% level. finally, specification (4), namely the social category (social), had a coefficient value of 0.327 (t=3.96), significant at the 1% level. in this case, family firms can simultaneously be responsible and not responsible for csr. block and wagner's (2014) research showed that family firms had different performances depending on the csr aspect or category. this study found that family firms were more involved in disclosing csr activities in the economic and environmental categories. this result is evidenced by the specification (2), economic category (economic), revealing a significant coefficient value of 0.085 (t=2.71) at the 1% level, and specification (3), environmental category (environment), showing a significant coefficient value of 0.061 (t=1.69) in 10% level. on the other hand, specification (1), general category (general), and specification (4), social category (social) did not show significant results. furthermore, the r-squared values in the four regression models indicated by the specifications (1-4) were 0.377, 0.231, 0.322, and 0.272. it indicates that the regression model could explain the relationship between the independent and the dependent variables by 37.7% for specification (1), 23.1% for specification (2), 32.2% for specification (3), and 27.2% for specification (4). meanwhile, the rest was explained by other variables not included in this study. discussion csr activities disclosure in firms with political connections in developing countries, the benefits of having political connections may be greater (li et al., 2016). the benefits of political power underlie firms to create political relations with the government. one way for firms to tie political relations is through csr activities (kong et al., 2021). research by lin et al. (2015) discovered that when a mayor was replaced, the csr activities level and propensity increased. it confirms that the firm is trying to maximize its resources through csr activities to bind itself with the new government. in addition, when csr activities are viewed as an instrument to achieve legitimacy, politically connected firms are more likely to report their csr involvement to gain support from stakeholders (bianchi et al., 2019). here, firms with political connections want to show that they operate according to society's expectations. it is because political connections are often associated with reputational concerns from stakeholders. in this regard, csr reporting can be seen as a communication strategy to gather stakeholder support to reduce the threat of legitimacy. according to the research results by kuo et al. (2011), firms with political connections were significantly more committed to disclosing their csr information. further, firms connected to the government by ownership have different motivations for csr activities. state-owned enterprises (soes) focus primarily on maximizing profits and the welfare of society (chang et al., 2015; liu & zhang, 2017). however, firms whose share ownership is dominated by the government also play a role as an arm of the government. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 301 the firm helps implement government policies to improve social stability through csr activities. dewenter & malatesta's (2001) research in the united states uncovered that companies with government affiliations made a good contribution to csr activities related to mitigating unemployment problems, employee safety, security, and various employee career development facilities. this current study revealed that firms with political connections revealed more of their csr activities. the results of additional ols regression analysis confirm these results. here, politically connected parties with organizational backgrounds, such as political parties, may be motivated to increase csr to gain ties with the new government, and politically connected parties from soes focus their orientation on community welfare through csr activities. finally, political connections become an instrument of legitimacy, where companies want to eliminate the bad image of the existence of political connections. csr activities disclosure in family firms gómez-mejía et al. (2007) explained that socio-emotional wealth (sew) is an extension of the theory of agency behavior, stating that families make decisions within the firm based on expected socio-emotional wealth. therefore, intergenerational succession and preservation of a good family image will encourage firms to increase csr activities disclosure. in addition, a good image is often associated with information transparency. for example, information transparency related to environmental and social impacts is vital for firms to build communication and public trust (li et al., 2019). transparency also reflects good corporate governance (al-hadi et al., 2017). moreover, family firms that share business ownership with outsiders (non-family) can develop a short-term orientation that benefits themselves (biswas, roberts, & whiting, 2019). by controlling the firm's shareholding, the family has the option not to respond to the csr requests of minority stakeholders. it, in turn, will potentially lead to information asymmetry between the majority (family) and minority (non-family) shareholders. reinforced family control from the firm's management side also gives families emotional and reputational incentives to exert influence and oversee decisions (de massis et al., 2014). however, the research has not provided a specific description of how the family influenced csr disclosure activities. the results of this study are supported by previous research conducted by gusrianti et al. (2020), which also found insignificant results. this study also examined the csr disclosure behavior of family firms from each csr disclosure category. in line with block and wagner (2014), family firms could simultaneously be responsible and not responsible for csr. the results showed that firms disclosed more of their csr activities on economic and environmental aspects. this behavior was triggered by the response of stakeholders, where these two aspects received more responses, so the family firm tried to maintain its positive image by disclosing more information on both aspects. sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 302 csr activities disclosure in family firms with political connections in this study, csr activities disclosure in firms with political connections and family firms has a different pattern. although firms with political connections disclosed more of their csr activities, family firms disclosed less of their csr activities. this study indicates that the csr activities disclosure was carried out by political connections, while it decreased in family firms. the effect of family ownership is allegedly weakening the csr activities disclosure. the research by cuadrado-ballesteros, rodríguez-ariza, & garcía-sánchez (2015) revealed that the effect of strong family ownership could eliminate director independence. in contrast, the presence of non-family directors should bring a more open attitude towards csr reporting. it is because independent directors may be strongly influenced by family owners and personal ties or closeness. in this study, the family might have influenced the political connections. however, political connections could not put sufficient pressure on management to increase the csr reporting level because of their minority position in the firm's management. this result is reinforced by an additional ols regression analysis dividing political connections based on several background categories. the results signify that the presence of politically connected parties could not increase the csr activities disclosure of family firms. conclusion this study aimed to examine the relationship between political connections and family ownership toward csr activities disclosure. this study employed 624 indonesian public companies on the global reporting initiative (gri) list for 2010-2018. the researchers also utilized ols (ordinary least squares) regression by considering the fixed effect diversity of industry, year, and type of gri to examine the relationship between political connections and family ownership on csr disclosure. this study found that firms with political connections revealed more csr activities. political connections were driven to be more involved in csr activities for several reasons: the desire to bind themselves to the government, legitimacy instruments, and social motivation. various categories of political connections have represented this argument. in terms of reporting, the desire to remove the negative stigma of political connections underlies higher disclosure. in addition, political connections wanted to show that they operated according to society’s expectations. in family firms, involvement in csr activities is mainly based on the desire to protect the image and good reputation. it can be seen from how family firms chose to be involved in certain categories of csr activities, which looked at the economic and environmental categories in this study. in this case, family firms may care or vice versa. here, the dominance of the firm's shareholding control causes families to have the option not to respond to the csr requests of minority stakeholders. family firms can also sacrifice reporting in the name of resource efficiency. this study has not found significant results to support one view related to family firms' involvement in the disclosure of csr activities. therefore, future research may be needed to dig deeper into this relationship by involving sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 303 different or more detailed family proxies. this study further highlighted political connections within family firms and their relation to disclosing csr activities that have not been discussed in the previous literature. the effect of strong family ownership ultimately weakened csr disclosure activities. the dominance of family ownership made them able to influence all firm decision-making. yet, political connections, which were minorities, could not put sufficient pressure on management to increase the csr reporting level. relationships based on personal closeness or intimacy between political connections and family firms also caused politically connected parties to be more obedient to family decisions. this close relationship between political and family connections can be one interesting thing to investigate. moreover, this research provides practical and theoretical implications. theoretically, this research is expected to contribute to the development of scientific literature in the accounting field, especially related to political connections, family ownership, and csr activities disclosure. in addition, research on political connections within companies in indonesia is still very limited. this study is the first to link family companies' political connections to the company's csr activities disclosure. practically, this research can be a source of information for companies and investors. this research is also expected to provide information related to the disclosure of csr activities by companies that have political connections or are dominated by families. for regulators and institutions’ ratings, this research is expected to provide insight into the existence of political connections and family companies in responding to the regulations they set so that existing regulations can be improved. this study has several limitations, including in terms of proxy of political connections that might require adjustment to research outside indonesia because the definition of political connections used was also based on local regulations, namely bi's pep (politically exposed person) in 2010. second, family affiliations in indonesia were inconsistently disclosed in the annual report, so the use of surnames was not yet fully effective. some companies might disclose more of these affiliations this year and less in the following year or vice versa. hence, future studies need to involve different or more detailed family proxies. appendix table a1 operational variable definition no variable definition measurement data source dependent variable disclosure of csr activities (corporate social responsibility disclosure) 1. csrd csr disclosure the sustainability report's average disclosure of csr activities is based on the gri index (nekhili et al., 2017). sustainability and annual reports sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 304 table a1 operational variable definition (cont’) no variable definition measurement data source independent variables 1. pcon political connection the dummy variable for political connections is assigned a value of 1 for firms with political connections and a value of 0 for firms without political connections (pascual-fuster & crespí-cladera, 2018). financial and annual report 2. ff family firm the dummy variable for the type of firm is assigned a value of 1 for family firms and 0 for non-family firms (berrone et al., 2010). icmd control variables 1. big4 big 4 auditor firm a dummy variable is for a public accounting firm that audits the company. if the company is audited by the world's top 4 public accounting firms, it is given 1 (e&y, deloitte, kpmg, pwc) and 0 if other public accounting firms audit the company. financial report 2. firmsize firm size natural logarithm of the firm's total assets financial report 3. firmage firm age natural logarithm of the company's age (calculated from the year the company was founded) financial report 4. leverage leverage total liabilities/total asset financial report 5. boardsize board size natural logarithm of the number of commissioners and directors of the company financial report 6. indcom independence commissioner percentage of independent commissioners per total commissioners financial report 7. year year fix effect 2010-2018 financial report 8. industry industry fix effect sic primary code 1-7 financial report 9. gri gri type fix effect g3.0, g3.1, g4, gs sustainability report 11. ε error term references abeysekera, a. p., & fernando, c. s. (2020). corporate social responsibility versus corporate shareholder responsibility: a family firm perspective. journal of corporate finance, 61, 101370. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.05.003 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.05.003 sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 305 al-hadi, a., al-yahyaee, k. h., hussain, s. m., & taylor, g. (2017). market risk disclosures, corporate governance structure and political connections: evidence from gcc firms. applied economics letters, 25(19), 1346–1350. https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1420877 berrone, p., cruz, c., gomez-mejia, l. r., & larraza-kintana, m. (2010). socioemotional wealth and corporate responses to institutional pressures: do family-controlled firms pollute less? administrative science quarterly, 55(1), 82–113. https://doi.org/10.2189/asqu.2010.55.1.82 bianchi, m. t., monteiro, p., azevedo, g., oliveira, j., viana, r. c., & branco, m. c. (2019). political connections and corporate social responsibility reporting in portugal. journal of financial crime, 26(4), 1203–1215. https://doi.org/10.1108/jfc-10-2018-0111 biswas, p. k., roberts, h., & whiting, r. h. (2019). the impact of family vs. non-family governance contingencies on csr reporting in bangladesh. management decision, 57(10), 2758–2781. https://doi.org/10.1108/md-11-2017-1072 block, j. h., & wagner, m. (2014). the effect of family ownership on different dimensions of corporate social responsibility: evidence from large us firms. business strategy and the environment, 23(7), 475–492. https://doi.org/10.1002/bse.1798 boubakri, n., cosset, j.-c., & saffar, w. (2012). the impact of political connections on firms’ operating performance and financing decisions. journal of financial research, 35(3), 397–423. https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.2012.01322.x campopiano, g., & de massis, a. (2015). corporate social responsibility reporting: a content analysis in family and non-family firms. journal of business ethics, 129(3), 511–534. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2174-z chang, l., li, w., & lu, x. (2015). government engagement, environmental policy, and environmental performance: evidence from the most polluting chinese listed firms. business strategy and the environment, 24(1), 1–19. https://doi.org/10.1002/bse.1802 chau, g., & leung, p. (2006). the impact of board composition and family ownership on audit committee formation: evidence from hong kong. journal of international accounting, auditing and taxation, 15(1), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2006.01.001 chen, s., chen, x. & cheng, q. (2008). do family firms provide more or less voluntary disclosure? journal of accounting research, 46(3), 499–536. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00288.x chen, y.-c., hung, m., & wang, y. (2018). the effect of mandatory csr disclosure on firm profitability and social externalities: evidence from china. journal of accounting and economics, 65(1), 169–190. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.11.009 cheng, q. (2014). family firm research a review. china journal of accounting research, 7(3), 149–163. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2014.03.002 claessens, s., & djankov, s. (2000). east asian corporations. world bank discussion papers. https://doi.org/10.1596/0-8213-4631-8 cuadrado-ballesteros, b., rodríguez-ariza, l., & garcía-sánchez, i.-m. (2015). the role of independent directors at family firms in relation to corporate social responsibility disclosures. international business review, 24(5), 890–901. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.04.002 cui, v., ding, s., liu, m., wu, z., & cui, v. (2018). revisiting the effect of family involvement on corporate social responsibility: a behavioral agency perspective. journal of business ethics, 152(1), 291-309. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3309-1 de massis, a., kotlar, j., chua, j. h., & chrisman, j. j. (2014). ability and willingness as sufficiency conditions for family-oriented particularistic behavior: implications for https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1420877 https://doi.org/10.2189/asqu.2010.55.1.82 https://doi.org/10.1108/jfc-10-2018-0111 https://doi.org/10.1108/md-11-2017-1072 https://doi.org/10.1002/bse.1798 https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.2012.01322.x https://doi.org/10.1007/s10551-014-2174-z https://doi.org/10.1002/bse.1802 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2006.01.001 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00288.x https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.11.009 https://doi.org/10.1016/j.cjar.2014.03.002 https://doi.org/10.1596/0-8213-4631-8 https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.04.002 https://doi.org/10.1007/s10551-016-3309-1 sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 306 theory and empirical studies. journal of small business management, 52(2), 344–364. https://doi.org/10.1111/jsbm.12102 deegan, c. (2002). the legitimising effect of social and environmental disclosures–a theoretical foundation. accounting, auditing & accountability journal, 15(3), 282-311. https://doi.org/10.1108/09513570210435852 deegan, c. (2007). organizational legitimacy as a motive for sustainability reporting. sustainability accounting and accountability, 127–149. https://doi.org/10.4324/noe0415384889.ch7 dewenter, k. l., & malatesta, p. h. (2001). state-owned and privately owned firms: an empirical analysis of profitability, leverage, and labor intensity. american economic review, 91(1), 320–334. https://doi.org/10.1257/aer.91.1.320 dicko, s., khemakhem, h., & zogning, f. (2020). political connections and voluntary disclosure: the case of canadian listed companies. journal of management and governance, 24(2), 481-506. https://doi.org/10.1007/s10997-019-09471-3 ding, s., jia, c., wu, z., & zhang, x. (2014). executive political connections and firm performance: comparative evidence from privately-controlled and state-owned enterprises. international review of financial analysis, 36, 153–167. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.12.006 dyer, w. g., & whetten, d. a. (2006). family firms and social responsibility: preliminary evidence from the s&p 500. entrepreneurship theory and practice, 30(6), 785–802. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00151.x faccio, m. (2006). politically connected firms. american economic review, 96(1), 369–386. https://doi.org/10.1257/000282806776157704 faccio, m. (2010). differences between politically connected and nonconnected firms: a cross-country analysis. financial management, 39(3), 905–928. https://doi.org/10.1111/j.1755-053x.2010.01099.x fu, j., shimamoto, d., & todo, y. (2017). can firms with political connections borrow more than those without? evidence from firm-level data for indonesia. journal of asian economics, 52, 45–55. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2017.08.003 global reporting initiative. (2019). gri’s contribution to sustainable development. retrieved from https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainabledevelopment/ gómez-mejía, l. r., haynes, k. t., núñez-nickel, m., jacobson, k. j. l., & moyanofuentes, j. (2007). socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: evidence from spanish olive oil mills. administrative science quarterly, 52(1), 106–137. https://doi.org/10.2189/asqu.52.1.106 gusrianti, g., nirmala, m. p., kamela, h., djakman, c. d., & adhariani, d. (2020). corporate social responsibility disclosure to firm value with family ownership as the moderating variable. international journal of innovation, creativity and change, 10(11), 674688. retrieved from https://scholar.ui.ac.id/en/publications/corporate-socialresponsibility-disclosure-to-firm-value-with-fam haque, f., & jones, m. j. (2020). european firms’ corporate biodiversity disclosures and board gender diversity from 2002 to 2016. the british accounting review, 52(2), 100893. https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100893 harymawan, i., & nowland, j. (2016). political connections and earnings quality. international journal of accounting & information management, 24(4), 339–356. https://doi.org/10.1108/ijaim-05-2016-0056 harymawan, i., agustia, d., & agung, a. k. (2017). characteristics of politically connected firms in indonesia. problems and perspectives in management, 15(4), 17–23. https://doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.02 https://doi.org/10.1111/jsbm.12102 https://doi.org/10.1108/09513570210435852 https://doi.org/10.4324/noe0415384889.ch7 https://doi.org/10.1257/aer.91.1.320 https://doi.org/10.1007/s10997-019-09471-3 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.12.006 https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00151.x https://doi.org/10.1257/000282806776157704 https://doi.org/10.1111/j.1755-053x.2010.01099.x https://doi.org/10.1016/j.asieco.2017.08.003 https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/ https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/ https://doi.org/10.2189/asqu.52.1.106 https://scholar.ui.ac.id/en/publications/corporate-social-responsibility-disclosure-to-firm-value-with-fam https://scholar.ui.ac.id/en/publications/corporate-social-responsibility-disclosure-to-firm-value-with-fam https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100893 https://doi.org/10.1108/ijaim-05-2016-0056 https://doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.02 sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 307 harymawan, i., nasih, m., madyan, m., & sucahyati, d. (2019). the role of political connections on family firms’ performance: evidence from indonesia. international journal of financial studies, 7(4), 55. https://doi.org/10.3390/ijfs7040055 hung, c.-h. d., jiang, y., liu, f. h., tu, h., & wang, s. (2017). bank political connections and performance in china. journal of financial stability, 32, 57–69. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.09.003 ioannou, i., & serafeim, g. (2019). the consequences of mandatory corporate sustainability reporting. the oxford handbook of corporate social responsibility, 451–489. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198802280.013.20 jackowicz, k., kozłowski, ł., & mielcarz, p. (2014). political connections and operational performance of non-financial firms: new evidence from poland. emerging markets review, 20, 109–135. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2014.06.005 kent, p., & zunker, t. (2013). attaining legitimacy by employee information in annual reports. accounting, auditing & accountability journal, 26(7), 1072–1106. https://doi.org/10.1108/aaaj-03-2013-1261 kim, j., fairclough, s., & dibrell, c. (2017). attention, action, and greenwash in familyinfluenced firms? evidence from polluting industries. organization & environment, 30(4), 304–323. https://doi.org/10.1177/1086026616673410 kong, d., cheng, x., & jiang, x. (2021). effects of political promotion on local firms’ social responsibility in china. economic modelling, 95, 418-429. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.03.009 kpmg. (2017). the road ahead. the kpmg survey of corporate responsibility reporting. retrieved from https://www.integratedreporting.org/resource/kpmg-the-road-aheadthe-kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017/ kuo, l., yeh, c.-c., & yu, h.-c. (2011). disclosure of corporate social responsibility and environmental management: evidence from china. corporate social responsibility and environmental management, 19(5), 273–287. https://doi.org/10.1002/csr.274 kuttner, m., feldbauer-durstmüller, b., & mitter, c. (2020). corporate social responsibility in austrian family firms: socioemotional wealth and stewardship insights from a qualitative approach. journal of family business management, 11(2), 238–253. https://doi.org/10.1108/jfbm-04-2019-0028 lamb, n. h., & butler, f. c. (2016). the influence of family firms and institutional owners on corporate social responsibility performance. business & society, 57(7), 1374–1406. https://doi.org/10.1177/0007650316648443 li, d., lin, h., & yang, y. (2016). does the stakeholders – corporate social responsibility (csr) relationship exist in emerging countries? evidence from china. social responsibility journal, 12(1), 147–166. https://doi.org/10.1108/srj-01-2015-0018 li, y., miao, x., zheng, d., & tang, y. (2019). corporate public transparency on financial performance: the moderating role of political embeddedness. sustainability, 11(19), 5531. https://doi.org/10.3390/su11195531 lin, k. j., tan, j., zhao, l., & karim, k. (2015). in the name of charity: political connections and strategic corporate social responsibility in a transition economy. journal of corporate finance, 32, 327-346. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.10.007 lind, d., wathen, s., & marchal, w. (2007). teknik-teknik statistika dalam bisnis dan ekonomi menggunakan kelompok data global. jakarta: salemba empat. ling, l., zhou, x., liang, q., song, p., & zeng, h. (2016). political connections, overinvestments, and firm performance: evidence from chinese listed real estate firms. finance research letters, 18, 328–333. https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009 https://doi.org/10.3390/ijfs7040055 https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.09.003 https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198802280.013.20 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2014.06.005 https://doi.org/10.1108/aaaj-03-2013-1261 https://doi.org/10.1177/1086026616673410 https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.03.009 https://www.integratedreporting.org/resource/kpmg-the-road-ahead-the-kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017/ https://www.integratedreporting.org/resource/kpmg-the-road-ahead-the-kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017/ https://doi.org/10.1002/csr.274 https://doi.org/10.1108/jfbm-04-2019-0028 https://doi.org/10.1177/0007650316648443 https://doi.org/10.1108/srj-01-2015-0018 https://doi.org/10.3390/su11195531 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.10.007 https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009 sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 308 liu, x., & zhang, c. (2017). corporate governance, social responsibility information disclosure, and enterprise value in china. journal of cleaner production, 142, 1075–1084. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.102 lópez-gonzález, e., martínez-ferrero, j., & garcía-meca, e. (2019). corporate social responsibility in family firms: a contingency approach. journal of cleaner production, 211, 1044–1064. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.251 lueg, k., krastev, b., & lueg, r. (2019). bidirectional effects between organizational sustainability disclosure and risk. journal of cleaner production, 229, 268–277. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.379 madden, l., mcmillan, a., & harris, o. (2020). drivers of selectivity in family firms: understanding the impact of age and ownership on csr. journal of family business strategy, 11(2), 100335. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2019.100335 mcwilliams, a., & siegel, d. (2001). corporate social responsibility: a theory of the firm perspective. academy of management review, 26(1), 117–127. https://doi.org/10.5465/amr.2001.4011987 mok, h. m. k., lam, k. & cheung, i. (1992). family control and return covariation in hong kong’s common stocks. journal of business finance and accounting, 19(2), 277-293. https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.1992.tb00625.x montecchia, a., giordano, f., & grieco, c. (2016). communicating csr: integrated approach or selfie? evidence from the milan stock exchange. journal of cleaner production, 136, 42–52. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.099 nekhili, m., nagati, h., chtioui, t., & rebolledo, c. (2017). corporate social responsibility disclosure and market value: family versus nonfamily firms. journal of business research, 77, 41–52. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.04.001 nordqvist, m., kumeto, g., melin, l., & waldkirch, m. (2015). theoretical perspectives on family businesses. https://doi.org/10.4337/9781783479665 o’boyle, e. h., rutherford, m. w., & pollack, j. m. (2010). examining the relation between ethical focus and financial performance in family firms: an exploratory study. family business review, 23(4), 310–326. https://doi.org/10.1177/0894486510375412 papoutsi, a., & sodhi, m. s. (2020). does disclosure in sustainability reports indicate actual sustainability performance? journal of cleaner production, 260, 121049. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121049 pascual-fuster, b., & crespí-cladera, r. (2018). politicians in the boardroom: is it a convenient burden? corporate governance: an international review, 26(6), 448–470. https://doi.org/10.1111/corg.12261 sekhon, a. k., & kathuria, l. m. (2019). analyzing the impact of corporate social responsibility on corporate financial performance: evidence from top indian firms. corporate governance: the international journal of business in society, 20(1), 143–157. https://doi.org/10.1108/cg-04-2019-0135 talbot, d., & barbat, g. (2019). water disclosure in the mining sector: an assessment of the credibility of sustainability reports. corporate social responsibility and environmental management, 27(3), 1241–1251. https://doi.org/10.1002/csr.1880 tessema, a. (2019). the impact of corporate governance and political connections on information asymmetry: international evidence from banks in the gulf cooperation council member countries. journal of international accounting, auditing and taxation, 35, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.05.001 ting, p.-h. (2021). do large firms just talk corporate social responsibility? the evidence from csr report disclosure. finance research letters, 38, 101476. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101476 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.102 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.251 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.379 https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2019.100335 https://doi.org/10.5465/amr.2001.4011987 https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.1992.tb00625.x https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.099 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.04.001 https://doi.org/10.4337/9781783479665 https://doi.org/10.1177/0894486510375412 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121049 https://doi.org/10.1111/corg.12261 https://doi.org/10.1108/cg-04-2019-0135 https://doi.org/10.1002/csr.1880 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.05.001 https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101476 sucahyati, harymawan, & nasih corporate social responsibility (csr) disclosure on politically connected-family firms journal of accounting and investment, 2022 | 309 van der laan smith, j., adhikari, a., & tondkar, r. h. (2005). exploring differences in social disclosures internationally: a stakeholder perspective. journal of accounting and public policy, 24(2), 123–151. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.007 velte, p., stawinoga, m., & lueg, r. (2020). carbon performance and disclosure: a systematic review of governance-related determinants and financial consequences. journal of cleaner production, 254, 120063. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120063 wang, d., ma, g., song, x., & liu, y. (2016). political connection and business transformation in family firms: evidence from china. journal of family business strategy, 7(2), 117–130. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2016.05.001 wati, l. n., ramdany, r., & momon, m. (2020). does corporate governance affect financial reporting quality of politically connected firms? entrepreneurship and sustainability issues, 7(3), 2126–2143. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(45) wiseman, r. m., & gomez-mejia, l. r. (1998). a behavioral agency model of managerial risk taking. academy of management review, 23(1), 133–153. https://doi.org/10.5465/amr.1998.192967 wu, w., wu, c., zhou, c., & wu, j. (2012). political connections, tax benefits and firm performance: evidence from china. journal of accounting and public policy, 31(3), 277– 300. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005 xu, n., yuan, q., jiang, x., & chan, k. c. (2015). founder’s political connections, second generation involvement, and family firm performance: evidence from china. journal of corporate finance. 33, 243-259. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.01.004 zaid, m. a. a., abuhijleh, s. t. f., & pucheta‐martínez, m. c. (2020). ownership structure, stakeholder engagement, and corporate social responsibility policies: the moderating effect of board independence. corporate social responsibility and environmental management, 27(3), 1344–1360. https://doi.org/10.1002/csr.1888 zellweger, t., sieger, p., & halter, f. (2011). should i stay or should i go? career choice intentions of students with family business background. journal of business venturing, 26(5), 521–536. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.04.001 zhang, m., di fan, d., & zhu, c. j. (2014). high-performance work systems, corporate social performance and employee outcomes: exploring the missing links. journal of business ethics, 120(3), 423–435. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1672-8 zhou, h., he, f., & wang, y. (2017). did family firms perform better during the financial crisis? new insights from the s&p 500 firms. global finance journal, 33, 88–103. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.01.001 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.007 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120063 https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2016.05.001 https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(45) https://doi.org/10.5465/amr.1998.192967 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.01.004 https://doi.org/10.1002/csr.1888 https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.04.001 https://doi.org/10.1007/s10551-013-1672-8 https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.01.001 jurnal akuntansi & investasi vol. 14 no. 1, halaman: 14-31, januari 2013 14 analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis muhammad akhyar adnan & didi purwoko email : ibnu8adnan@yahoo.com & didi_purwoko22@yahoo.com prodi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract ths study is trying to identify the factors behind the low volume of mudharabah contracts agreed or signed by the isamic banks generally as compared to murabaha. three bprs (bank pembiayaan rakyat syariah – rural syariah banks) in yogyakarta have been chosen to be studied. these include bprs bangun drajat warga (bdw), barokah dana sejahtera (bds) dan amal mulia. the qualitative and critical approaches have been applied in this study. some important key persons in each bank have been interviewed deeply. they include the members of dewan pengawas syariah (shariah supervisory board), top management until middle management level. there are eleven factors identified to have an influence on the low portion of mudharabah released by the syariah banks. these include (among others) the risk, uncertainty, report mechanism, high npf, difficulty in analysis, partner’s tranparency, human resource capacity, lack of trust. keywords: bprs, mudharabah, faktor, pendekatan kritis. pendahuluan perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan berdasarkan syariat islam. usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba. perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. pelarangan ini salah satu yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional. ide dasar sistem perbankan islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana.operasi institusi keuangan islam terutama berdasarkan pada prinsip pls (profit-and-lostsharing) atau bagi untung dan rugi (latifa dan marvyn, 2001). dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perbankan syariah juga tidak lepas dari pengertian dasar perbankan itu sendiri, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari bank umum syariah (bus) dan bank pembiayaan rakyat syariah (bprs). sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat. bank syariah juga memiliki produk-produk yang bergerak dibidang penyamailto:ibnu8adnan@yahoo.com mailto:didi_purwoko22@yahoo.com muhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 15 luran dana atau pembiayaan. produk-produk yang lazim digunakan oleh bank syariah adalah: mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sebagainya. bank indonesia sendiri sebagai regulator telah menyarankan agar perbankan syariah untuk mengurangi pembiayaan dengan skema murabahah (jual beli). dan lebih meningkatkan lagi dengan menggunakan skema prinsip bagi hasil (mudharabah). tetapi justru permintaan dari para nasabah lebih menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap seperti terdapat dalam skema murabahah.padahal bagi bank syariah keuntungan dari skema murabahah hanya sekitar 14% 16%. sedangkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) bank syariah bisa mendapatkan keuntungan rata-rata diatas angka tersebut (kontan, januari 2005 dalam hilmi 2006). dilihat dari sisi kinerja produk, bank syariah masih berkutat pada penjualan produk dengan akad jual beli (murabahah). sementara penjualan produk dengan akad selain jual beli belum banyak dilakukan (muhammad, 2005). padahal salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan adalah mudharabah (bagi hasil). jenis transaksi ini yang mewakili prinsip islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. isu tentang rendahnya proporsi mudharabah dibandingkan –misalnya– dengan murabahah sudah lama jadi perhatian. adnan (2007) pernah mengulasnya, dan bahkan mencoba memberian solusi alternatif. namun, kenyataan yang terjadi tidak banyak berubah. isu ini terus berlangsung hingga kini. rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah mungkin terkait dengan resiko dan mekanisme yang ada didalam mudharabah. muhammad (2005) menjelaskan bahwa rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah terjadi karena adanya standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya dan teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, dan permasalahan efisiensi. neneng (2010) menjelaskan rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah disebabkan karena adanya resiko yang tinggi yang terkandung dalam mudharabah. resiko yang tinggi inilah yang menyebabkan masih kalahnya pembiayaan mudharabah dengan murabahah. karena dalam pembiayaan murabahah resiko yang ditimbulkan sangatlah kecil. berdasarkan uraian di atas, penulis melihat belum ada penelitian yang lebih spesifik yaitu mengenai rendahnya pembiayaan mudharabah dilihat dari perspektif manajemen bank syariah. penelitian ini merupakan yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis”. dengan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayan mudharabah pada bprs yang ada di yogyakarta. tinjauan literatur dan fokus penelitian gambaran umum bpr-syariah bank perkreditan rakyat syariah (bprsyariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip prinsip syariah ataupun muamalah islam. bprs berdiri berdasarkan jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 14-31, januari 2013 16 uu no. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (pp) no. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) pada awal terbentuknya masih bernama bank perkreditan rakyat syariah. istilah bank perkreditan rakyat (bpr) dikenalkan pertama kali oleh bank rakyat indonesia (bri) pada akhir tahun 1977, ketika bri mulai menjalankan tugasnya sebagai bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. pada masa pembinaan yang dilakukan oleh bri, seluruh bank tersebut diberi nama bank perkreditan rakyat (bpr). namun dalam perkembangan lebih lanjutnya, pada tahun 2009 bank indonesia merevisi aturan bank perkreditan rakyat syariah (bprs). ketentuan baru ini dibuat untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai syarat dan tata cara pendirian bprs. aturan baru ini tertuang dalam peraturan bank indonesia nomor 11/23/pbi/ 2009 tentang bank pembiayaan rakyat syariah, yang mulai berlaku 1 juli 2009. keberadaan bprs dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil, dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum. tujuan didirikannya bank pembiayaan rakyat syariah yang tercantum dalam peraturan bi nomor 11/15/pbi/2009 yaitu (a) memiliki system perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro. (b) untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, bank pembiayaan rakyat syariah harus sehat dan tangguh (sustainable). pembiayaan pembiayaan menurut muhammad (2002) secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. menurut antonio (2001) pembiayaan dilihat dari sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal. pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. contoh pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). dalam melakukan pembiayaan, terdapat suatu resiko yang terkandung didalamnya. muhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 17 karim (2004) menyebutkan ada beberapa resiko yang terkait dalam pembiayaan yang dilakukan bank syariah.seperti resiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty contract, seperti mudharabah dan musyarakah. resiko ini mencakup tiga aspek, yaitu : 1) business risk (resiko bisnis yang dibiayai), terjadi pada first way out. resiko ini dipengaruhi oleh industry risk, yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti group usaha, permasalahan hukum, pemogokan, dan restrukturasi pembiayaan. 2) shrinking risk (resiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/ murabahah), yakni resiko yang terjadi pada second way out. resiko ini dipengaruhi oleh unusual business risk, yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis, harga jual, dan atau harga barang yang dibiayai, jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit dan loss sharing atau revenue sharing. 3) character risk (resiko karakter buruk mudharib), yakni resiko yang terjadi pada third way out. resiko ini dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, pengelolaan internal perusahaan tidak dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat character risk tersebut, maka bank menetapkan adanya jaminan. mudharabah mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana. dalam hal ini pihak yang menyediakan dana yaitu investor atau shahibul maal dan sedang pihak yang mengelola usaha yaitu mudharib. dalam prinsip mudharabah terdapat suatu akad.akad mudharabah adalah akad yang biasa digunakan dalam syirkah/kongsi, dimana pihak bank menjadi pemodal dan nasabah sebagai mudharib. atas dasar usaha yang dikelola oleh mudharib terdapat keuntungan, maka mudharib akan membagi keuntungan tersebut kepada pemodal/bank dengan nisbah yang telah disepakati bersama. berbeda dengan bunga yang besarnya ditentukan atas nilai dasar uang dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. peran mudharabah dalam perkembangan pemberdayaan ekonomi syariah sangat vital. mudharabah mampu menciptakan kondisi yang adil, seimbang dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun resiko yang ditanggung. namun dampak resiko yang tinggi inilah yang menyebabkan mudharabah masih sangatlah jarang dilakukan perbankan syariah, yang selalu mengedepankan produk murabahah (jual beli) unggulnya produk dengan skema jual beli (murabahah) dikarenakan keuntungan yang jelas dalam produk tersebut, sementara resiko yang mungkin terjadi juga sangant kecil.hilmi (2006) mengatakan. bank indonesia sendiri sebagai regulator telah menyarankan agar perbankan syariah untuk mengurangi pembiayaan dengan skema murajurnal akuntansi & investasi 14 (1), 14-31, januari 2013 18 bahah (jual beli). dan lebih meningkatkan lagi dengan menggunakan skema prinsip bagi hasil (mudharabah). tetapi justru permintaan dari para nasabah lebih menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap seperti terdapat dalam skema murabahah (hilmi 2006 hal 8). faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya mudharabah standar moral merupakan salah satu faktor yang menyababkan kecilnya pembiayaan mudharabah selama ini.karena dengan adanya faktor ini bank tidak bisa dengan leluasa memberikan pembiayaan kepada para mudharib. muhammad (2005) menyatakan bahwa terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. ketidakefektifan pembiayaan mudharabah juga ditengarai sebagai salah satu faktor rendahnya pembiayaan mudharabah. pembiayaan mudharabah tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan dari pembiayaan ekonomi kontemporer.antonio (2001) mengatakan model pembiayaan mudharabah ini bisa menjadi sederhana atau bisa juga menjadi rumit.mudharabah sederhana terjadi jika terdiri atas dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja.mudharabah rumit terjadi apabila investornya bisa sebuah kemitraan dan pekerjanya juga bisa sebuah kemitraan. salah satu faktor berikutnya berkaitan dengan para pengusahanya. yaitu dengan keterlibatannya perbankan syariah dengan kegiatan usahanya. ini yang akan menyebabkan tidak berkembangnya usaha tersebut. dikarenakan para pengusaha tersebut merasa tidak bebas melakukan kegiatan usahanya. namun di sisi lain bank syariah juga perlu ikut campur, karena dari pihak bank juga ingin mengetahui kegiatan usaha tersebut. pihak bank juga harus memperhatikan dari segi biaya yang dikeluarkan oleh bank. pemberian pinjaman berdasarkan system bagi hasil/ mudharabah ini memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. misalnya dengan cara meningkatkan kualitas para pegawainya. ini akan memerlukan tambahan biaya yang tidak sedikit. kemudian pihak bank juga perlu menempatkan para teknisi dan ahli manajemen unuk mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang sedang berjalan (muhammad, 2005). dari segi teknis tentang pembagian hasil keuntungan.faktor ini yang menyebabkan pembiayaan mudharabah menjadi kurang menguntungkan. ini disebabkan profesionalitas para pegawai bank tersebut kurang memadai dan kurang ahli dalam menangani mekanisme bagi hasil.dari sisi nasabah, adanya ketidakcocokan dalam melaporkan hasil usahanya, baik itu dikarenakan hal yang disengaja atau tidak. misalnya adanya kecurangan nasabah dalam hal melaporkan keuntungan atau adanya ketidaktahuan para nasabah dalam hal melakukan laporan hasil keuntungan, yaitu dalam hal pencatatan akuntansinya. faktor yang berikutnya yaitu pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang tinggi. dibanding dengan pembiayaan yang lain seperti murabahah. mudharabah ini memiliki resiko yang paling tinggi.karena dari pihak bank menyerahkan modal kerja tidak dengan disertakan jaminan. maka dari itu dari pihak bank harus benar-benar teliti dalam hal memilih para mudharib yang akan diberi modal kerja. neneng (2010) menyatakan adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada penemuhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 19 rapan produk pembiayaan. risiko tersebut adalah: “(a) side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. (b) lalai dan kesalahan yang disengaja (c) penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.” adanya faktor-faktor tersebut diatas, kemungkinan besar bisa mempengaruhi kebijakan bank untuk mengeluarkan pembiayaan. karena didalam bank syariah sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. dengan adanya prinsip kehati-hatian ini juga bisa mempengaruhi porsi pembiayaan mudharabah menjadi berkurang.itu dikarenakan pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang cukup tinggi. mekanisme dalam penyaluran pembiayaan juga menjadi faktor yang penting dalam rendahnya pembiayaan mudharabah.adanya mekanisme yang terlalu panjang membuat pembiayaan mudharabah ini dianggap tidak praktis oleh para nasabah.pihak bank bisa meminimalisir agar mekanisme yang ada tidak membuat para nasabah bingung, dan dapat meningkatkan pembiayaan mudharabah. tingginya faktor resiko ini yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah dilakukan.namun, meskipun tingkat resiko mudharabah sangat tinggi.tetapi apabila tingkat resiko tersebut bisa ditekan, maka pembiayaan ini bisa berjalan dengan baik. salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian resiko adalah adanya system pengendalian resiko (arif kurniawan, 2007). sistem pengendalian intern terdiri atas accounting control dan administrative control. accounting control meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur terutama yang menyangkut dengan pengamanan harta dan dapat dipercayainya administrasi keuangan yang ada. sedangkan administrative control meliputi rencana organisasi yang menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan. dengan adanya pengendalian intern tersebut, diharapkan tingkat resiko yang terdapat dalam mudharabah bisa diminimalisasi. arif (2007) dalam penelitiannya yang berjudul analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian resiko bagi pembiayaan mudharabah, menyebutkan bahwa faktor accounting control dan administrative control secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian resiko. dalam penelitian hermawan (2005) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut: (1) rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam melakukan analisa kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. (2) lemahnya sistem pengawasan dan administrasi. (3) campur tangan yang berlebih dari pemegang saham dalam keputusan pemberian pembiayaan. (4) pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna. (5) ketidaklayakan nasabah (6) kegagalan usaha nasabah, dan (7) musibah yang menimpa perusahaan. penelitian tersebut menggunakan model studi kasus dengan objek penelitian pada bmt al ikhlas yogyakarta. penelitian menggunakan metode wawancara langsung dengan pimpinan atau pejabat yang memiliki wewenang. metode analisis yang digunakan adalah analisa komparatif. faktor-faktor diatas terjadi karena didalam prakteknya pihak kurang memperhatikan beberapahal yang cukup penting, seperti kualitas survey yang rendah. sehingga pihak bank tidak mempunya data yang lengkap jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 14-31, januari 2013 20 mengenai nasabah tersebut. faktor tersebut terjadi bisa juga karena adanya kualitas surveyor yang rendah, yang tidak mampu mengungkapkan semua data yang dipelukan. kemudian adanya pengikatan jaminan yang kurang tepat. adminstrasi yang kurang lengkap juga mempengaruhi terjadinya faktor tersebut, yang akan menyebabkan terjadinya lemahnya penga-wasan yang dilakukan bank. metode penelitian objek/subjek penelitian objek penelitian yang diambil adalah bprs yang terdapat pada wilayah propinsi diy yang terdiri dari sembilan bprs, yaitu margirizki bahagia, bangun drajat warga, dana hidayatullah, barokah dana sejahtera, mitra amal mulia, madina mandiri sejahtera, danagung syariah, mitra cahaya indonesia, formes. namun karena keterbataan waktu dan biaya, maka penulis hanya mengambil tiga dari sembilan bprs yang ada di yogyakarta, yaitu bangun drajat warga, barokah dana sejahtera dan mitra amal mulia. subjek-subjek dari penelitian ini adalah kepala/ pimpinan dari tiap-tiap bprs yang telah terpilih. kepala/ pimpinan tersebut dijadikan subjek penelitian karena mereka berperan penting dalam pengambilan keputusan terhadap pemberian akad mudharabah. jenis dan teknik perolehan data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara hasil wawancara, interview dengan pimpinan perusahaan atau dengan pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan pada saat penelitian. data primer juga didapat dari dokumen internal bank, seperti prosedur pembiayaan, sistem pembiayaan, kebijakan dan porsi mengenai pembiayaan mudharabah. teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan atau pejabat yang memiliki wewenang mengenai kebijakan, mekanisme dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah secara langsung. selain melakukan wawancara, data yang diperoleh juga menggunakan sumber-sumber yang ada pada perusahaan, seperti prosedur pembiayaan, sistem pembiayaan, kebijakan dan porsi mengenai pembiayaan mudharabah. metode analisis data metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis kritikal. yaitu suatu cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung. analisis kritis merupakan suatu kapasitas, potensi yang dimiliki oleh semua orang. kendati demikian, analisis kritis tetap akan tumpul dan tidak berkembang apabila tidak diasah / dipraktekkan (www.forplid.net/modul/140analisis-kritis-.html). analisis kritis menentukan kemungkinan suatu realitas baru, kesepakatan yang lebih baik. menurut noeng muhadjir (2000), dilihat dari sisi filsafat ilmu teori kritis sudah bersifat aktif mencipta makna, bukan sekedar pasif menerima makna atas perannya. patti lather dalam noeng mengetengahkan bahwa pendekatan teori kritis termasuk pendekatan http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html muhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 21 era postpositive, yang mencari makna di balik yang empiris dan menolak valuefree. peranti terpenting untuk melaksanakan analisis kritis, yaitu: "pertanyaan".meski demikian, analisis kritis bukanlah serangkaian langkah atau pertanyaan yang berangkat dari ketidaktahuan (ignorance) menuju ke pencerahan (enlightenment). pertama-tama, analisis kritis mensyaratkan pencarian fakta dan ciri situasi atau kenyataan yang dicoba difahami. yaitu dengan mencari tahu: "apa yang sebenarnya tengah berlangsung?"; "apa akibat yang timbul dari situasi ini ?. apa dampak situasi atau kejadian atau pernyataan itu terhadap pihak lain?"; "siapakah pihak yang diuntungkan oleh situasi atau usulan tersebut?"; "siapakah yang dirugikan oleh situasi atau usulan tersebut?"; “apa penyebab terjadinya situasi tersebut?” (www.forplid.net /modul/140-analisis-kritis-.html) analisis kritis juga berusaha memahami "riwayat" pernyataan, situasi atau masalah yang perlu difahami. analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa atau pernyataan yang tengah dalam proses perubahan. "bagaimana situasi tersebut dapat terjadi? seberapa permanenkah situasinya? apa cara yang mungkin dilakukan agar situasi tersebut berubah? apa penyebab perubahan tersebut?. analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa dari sudut pandang yang utuh. . kontradiksi atau kebalikan dari sebuah situasi perlu dicari. sehingga, ketika mengamati suatu-situasi baru atau sejumlah keadaan. metode penelitian analisis kritis merupakan salah satu contoh penerapan dari metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif, dengan menggunakan metode analisis kritis, analisis akan difokuskan pada aspek kebahasan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek yang terkait. hasil dan pembahasan gambaran umum objek penelitian dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di yogyakarta, yaitu bprs bangun drajat warga (bdw), bprs barokah dana sejahtera (bds), dan bprs mitra amal mulia. bprs bangun drajat warga (bdw) pada hari rabu, 02 pebruari 1994 telah berdiri pt. bank perkreditan rakyat syari’ah bangun drajat warga yang berkedudukan di ngipik, baturetno, banguntapan, bantul dan diresmikan oleh ketua pimpinan pusat muhammadiyah waktu itu bapak kh.akhmad azhar basyir, ma.perubahan anggaran dasar sesuai dengan keputusan mentri hukum dan hak asasi manusia no. ahu-36165.ah.01.02 tahun 2009 nama bank perkreditan rakyat syari’ah dirubah menjadi bank pembiayaan rakyat syari’ah bangun drajat warga. visi dari bprs bangun drajat warga adalah menjadikan bpr syari’ah bangun drajat warga sebagai lembaga keuangan syari’ah yang unggul dan terpercaya. kemudian misi dari bprs bangun drajat warga, yaitu pertama mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syari’ah.kedua memajukan bprs bdw dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan bprs bdw dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar. ketiga mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan. dan yang terakhir memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola bprs bdw secara layak. http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 14-31, januari 2013 22 bprs barokah dana sejahtera (bds) proses pendirian bank syariah bds (pt. bpr syariah barokah dana sejahtera) dimulai dari pembentukan tim pendiri yang terdiri dari bapak drs. h. sunardi syahuri, ir. suranto. mt dan edi sunarto, se pada agustus 2005 dengan pemegang saham berjumlah 10 orang. awal berdirinya bernama bprs bina dana sejatera. ijin pendirian dari bank indonesia pada 4 desember 2006 dengan nomor : 8/2521/dpbs. pengesahan akta pendirian pt. dari menteri hukum dan ham pada 6 juli 2007 dengan nomor w22-00107 ht. 01-th.2007. pada 20 juli 2007 surat permohonan ijin usaha disampaikan kepada bank indonesia dengan nama bprs barokah dana sejahtera. pemegang saham bprs barokah dana sejahtera berjumlah 8 orang. sejalan dengan cita-cita para pendiri serta visi misi pengembangan syariah di indonesia, maka visi dan misi dari bank bprs bds adalah menjadi lembaga perbankan syariah yang kompetitif efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, serta menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan umat. bprs mitra amal mulia pt. bprs mitra amal mulia atau yang selanjutnya disebut “bank amal mulia” berdiri pada tanggal 22 november 2007. bank terbentuk atas keinginan pemilik modal, didasari atas kemauan untuk membantu menyediakan lapangan pekerjaan pada masyarakat dan membantu masyarakat untuk pelayanan perbankan syariah agar terhindar dari riba. dan tentunya untuk mencari keuntungan yang sepadan dengan modal yang telah dikeluarkan. bergerak dengan menggunakan jenis usaha sebagai jasa perbankan.dengan alamat di jalan godean km. 4 no.19 d kajor nogotirto gamping sleman.bank amal mulia mempunyai motto “berkembang dalam keberkahan”. pt. bprs mitra amal mulia didirikan berdasarkan akte notaris sesuai no.80 tanggal 22 juni 2007, serta disahkan dengan sk menteri kehakiman no.c-00784 k/t.01.01. tahun 2007. pada tanggal 09 mei 2007 ijin prinsip dari bank indonesia (bi) no.9/759/dpbs turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap, maka ijin operasioanal dikeluarkan dengan no. 9/55/kep.gbi/2007. hasil wawancara dan pembahasan wawancara dilakukan pada bulan februari – maret 2012, dengan narasumber pejabat yang berwenang terhadap pembiayaan mudharabah, seperti dewan direksi, dan kepala marketing.peneliti juga mengambil narasumber yang berasal dari dewan pengawas syariah, namun hanya dalam saru bank yaitu di bprs bangun drajat warga (bdw). dalam proses wawancara, peneliti menanyakan beberapa masalah yang sesuai rumusan masalah didepan, seperti yang berkaitan dengan kebijakan umum pembiayaan dan khusus bank mengenai pembiayaan mudharabah, mekamisme bank dalam mengeluarkan pembiayaan mudharabah dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah. kebijakan-kebijakan umum dalam bprs kebijakan – kebijakan dalam bprs ini biasanya sudah terdapat didalam sop perbankan itu sendiri. seperti yang dikatakan muhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 23 oleh bapak mardiyana selaku direktur bprs bdw, beliau mengatakan, “, kebijakan umum dari bdw ini bisa dilihat dari sop kita”. sop lanjutnya lagi menurut beliau berisi tentang peraturan, tatacara, dan landasan hukum bank itu sendiri. setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam sebuah perbankan sangatlah penting bagi pertumbuhan bank itu sendiri.kebijakan ini sendiri tercipta dari adanya rapat bersama antara dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah (dps). disini peran dewan pengawas syariah hanya sebagai pengawas, tidak bisa ikut campur lebih dalam lagi tentang detail kebijakan yang akan dibuat. namun apabila ada masalah di dalam kebijakan itu, dewan pengawas syariah wajib menegur dan merapatkan kembali secara bersama-sama untuk menghasilkan kebijakan lagi yang baru dan yang benar. dalam hal yang terkait dengan pembiayaan, kebijakan yang dilakukan oleh bank biasanya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu sudah sesuai dengan dewan syariat islam (dsn).dalam kebijakan tersebut tertulis criteria tentag fitur-fitur dalam pembiayaan, persentase dalam pembiayaan yang harus di capai dalam beberapa waktu tertentu. pada umumnya bank sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai kebutuhan nasabahnya. tidak memaksakan pada pembiayaan tertentu.jadi sudah sesuai dengan proporsi yang sudah tersedia. kebijakan khusus terhadap pembiayaan mudharabah di bprs dalam praktiknya bprs tidak menerapkan kebijakan khusus terhadap satu produk pembiayaannya. mengenai mudharabah, bapak mardiyana mengemukakan bahwa “memang ciri khas dari perbankan syariah yaitu mudharabah, bdw sendiri memang sudah berusaha untuk menaikkan pembiayaan yang berbasis syirkah, khususnya mudharabah. dalam kaitannya ini bdw selalu berusaha untuk menempatkan pembiayaan pada tempatnya”. pada umumnya bprs menerapkan sistem yang sudah sesuai dengan standar yang diterapkan oleh dewan syariat nasional (dsn). ketentuan pembiayaan mudharabah secara umum yang tertuang dalam fatwa dsn no.07/dsn-mui/iv/2000 sebagai berikut : 1) ketentuan penyaluran dana 2) penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh lks kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. 3) jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 4) jumlah dana penyaluran harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang. pada prinsipnya, dalam penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lks dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. mekanisme mengeluarkan pembiayaan mudharabah mekanisme dalam mengeluarkan pembiayaan baik itu mudharabah atau yang lainnya sebernarnya sudah tercantum dalam sop masing-masing bprs. disitu jelas bagaimana alur atau tahapan-tahapannya dari jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 14-31, januari 2013 24 nasabah mengajukan pembiayaan hingga nantinya sudah disetuji untuk dapat di cairkan. menurut ibu anis selaku kepala marketing bank syariah bds mengemukakan “mekanisme melakukan pembiayaan yaitu nasabah mengajukan pembiayaan ke bank, untuk modal kerja kemudian bank menentukan akadnya apakah masuk ke pembiayaan mana”. namun pada umumnya mekanisme yang terjadi yaitu nasabah datang kepada bank, lalu bank mengidentifikasi akan kemana arah pembiayaan tersebut, agar bisa menyesuaikan akad yang nantinya akan dilakukan. setelah semuanya jelas nasabah akan menggunakan akad yang sesuai, maka akan disegerakan akad antara bank dengan nasabah. secara khusus mekanisme utnuk mudharabah sebagai berikut: tahap pertama tahap kedua tahap ketiga faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah dalam penelitian yang telah dilakukan pada tiga bpr syariah di yogyakarta,, peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pembiyaan mudha-rabah. faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: faktor pertama yaitu resiko tinggi dari pembiayaan mudharabah. bank selaku pemilik dana tidak ingin mengalami kerugian yang besar, maka dalam pembiayaan mudharabah ini nasabah pembiayaan customer service account officer pengajuan biodata (formulir, ktp,) foto copy jaminan rapat komite tidak ya ya survei sifat, kondisi jaminan, usaha modal rapat komite tidak ya selesai muhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 25 bank akan selalu sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan mudharabah. selain itu terdapat juga ketidakpastian dari pembiayaan mudharabah. bank hanya berlandaskan pada prediksi kedepan dari jenis usaha tersebut. faktor resiko ini yang membuat perbankan syariah selalu berpikir ulang untuk melakukan. dalam salah satu wawancara, bapak murdiyana selaku direktur bprs bdw, beliau mengatakan: “faktor rendahnya mudharabah yang pertama yaitu resiko yang tinggi. sehingga bank selaku pemilk dana juga tidak mau menanggung kerugian yang besar”. faktor kedua yaitu mekanisme pelaporan oleh nasabah.yaitu karena pada umumnya nasabah adalah golongan rendah yang tidak tahu tentang cara pelaporan keuangan yang bisa menghambat bank dalam memantau usaha para mudharibnya. sehingga pada situasi tertentu yang harusnya pembiayaan tersebut masuk mudharabah namun bank memasukkannya ke murabahah, agar pembiayaan itu tetap berjalan. seperti yang disampaikan oleh bapak mardiyana, “mekanisme pelaporan, yaitu karena pada umumnya nasabah adalah golongan rendah yang tidak tahu tentang cara pelaporan keuangan yang bisa menghambat bank dalam memantau usaha para mudharibnya”. faktor ketiga yaitu pengaruh npf tinggi. yaitu dalam pembiayaan mudharabah apabila pembiayaan tersebut kurang dari 80% maka pembiayaan tersebut sudah masuk kategori kurang lancar, yang nantinya menaikkan nilai npf bank tersebut. seperti yang di kemukakan oleh bapak ahmad selaku direktur dari bank syariah bds, beliau mengatakan: “ada sisi kelemahan yaitu jika dalam mudharabah tidak membayar sekali saja sudah langsung kurang lancar dan mempengaruhi npf tinggi. yang membuat pihak bank agak takut dalam mengeluarkan pembiayaan mudharabah”. faktor keempat yaitu transparansi nasabah. yaitu tentang ketidakjujuran para nasabah dalam melaporkan hasil usaha yang dilakukan. masih banyak nasabah yang melakukan hal tersebut. yang membuat pihak bank selalu berhati-hati dan selalu memantau perkembangan usaha yang dilakukan mudharib/nasabah. seperti yang dikemukakan oleh bapak syamsul anwar selaku dewan pengawas syariah (dps) bank syariah bdw, beliau mengatakan: “resiko nasabah akan melakukan kecurangan atau tidak transparan.sehingga bank2 lebih cenderung untuk menghindarinya”. faktor kelima yang membuat bank selalu berpikir ulang untuk melakukan pembiayaan mudharabah adalah analisis dalam pembiayaan mudharabah sangat susah. seperti dikatakan (bapak) dodik : “faktor pertama analisanya susah, implementasi syar’inya susah, karena menganalisa sampai jauh dari pemodalan, modal penyertaan, modal pinjaman. penggunaaannya digunakan buat apa. kemudian modal itu memberikan basil apa tidak.” bank harus menganalisa sampai jauh dari permodalan, modal penyertaan dan modal pinjaman. mudharabah merupakan jenis permodalan untuk usaha yang baru, karena itulah pihak bank sangat susah dalam menganalisis. karena pihak bank harus menganalisis dalam proyeksi ke depan dan pihak bank tidak mempunyai gambaran yang pasti. seperti dikatakan (ibu)anis : “bank sangat jarang untuk menggunakan mudharabah untuk usaha baru karena pihak bank susah menganalisis karena dalam usaha baru sangat susah dalam menganalisis dalam proyeksi ke depan karena bank tidak mempunyai gambaran yang pasti”. jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 14-31, januari 2013 26 faktor ini berkaitan erat dengan faktor resiko yang tinggi. faktor keenam yaitu dari segi moralitas nasabah.ibu anis mengatakan: “moralitas nasabah, yaitu orang-orang pada jaman sekarang banyak yang tidak jujur, sering memanipulasi hasil kerjanya”. sering terjadi kasus nasabah masih memanipulasi hasil usaha yang ada. tidak ada kejujuran dalam nasabah, sehingga dari pihak bank kesulitan dalam mengontrol atau mengawasi pembiayaan yang sedang berjalan. faktor ketujuh adalah pemahaman masyarakat akan mudharabah yang kurang. sebenarnya kasus ini bukan hanya ada pada mudharabah, tapi juga pada pembiyaan yang lain yang berkaitan dengan syariah. pengetahuan masyarakat masih sangat kurang dalam hal perbankan syariah. masyarakat masih berpikir kalau perbankan syariah masih hampir sama dengan perbankan konvensional. sama halnya yang dikemukakan oleh bapak mardiyana, “pemahaman masyarakat tentang mudharabah yang kurang., yang masih berfikir bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. masyarakat masih kurang tahu tentang perbankan syariah. nasabah masih berpikir bahwa kalau mela-kukan pembiayaan di bank syariah “ribet”. faktor kedelapan yaitu ketidakefektifan pembiayaan mudharabah. masyarakat sebagai nasabah atau mudharib masih menganggap bahwa dalam melakukan pembiyaan mudharabah masih dianggap kurang praktis. seperti yang dikatakan (bapak) mardiyana “namun sesungguhnya jika masyarakat sudah “melek syariah”, masyarakat pasti akan lebih memilih untuk melakukan pembiayaan mudharabah. ketimbang melakukan pembia-yaan semacam modal kerja yang ada di bank konvensional”. faktor kesembilan yaitu keterbatasan bank dalam ikut campur dalam berusaha.(ibu) anis mengatakan: “keterbatasan pihak bank dalam ikut campur dalam usaha, yaitu memang dalam mudharabah tidak bisa ikut campur, pihak bank hanya sebagai investor berbeda dengan musyarakah yang bisa ikut campur”. dalam faktor ini, memang pihak tidak bisa ikut campur langsung mengenai usaha yang dilakukan mudharib.pihak bank hanya sebagai investor.berbeda dengan musyarakah yang bisa ikut campur.faktor ini yang membuat bank sering merasa dibodohi oleh para mudharib yang curang. faktor kesepuluh yaitu tentang kapasitas dari sdm banknya itu sendiri. ibu anis masih sama dalam satu wawancara mengatakan: “kapasitas sdm dalam perbankan, yaitu banyak yang tidak tahu akan jenis usaha yang akan dilakukan”. dalam melakukan pembiayaan mudharabah, pihak bank sering menjumpai berbagai macam jenis usaha yang dilakukan para mudharib. terkadang pihak bank tidak tahu atau kurang berpengalaman pada jenis usaha tertentu, sehingga membuat salah analisis dalam prediksi ke depan. faktor kesebelas yaitu tentang kurangnya kepercayaan pihak bank terhadap nasabah pembiayaan. seperti yang dikatakan bapak sugiyo selaku marketing bank syariah amal mulia, beliau mengatakan bahwa: “kami dari pihak masih kurang percaya terhadap para nasabah kami yang dating untuk melakukan pembiayaan mudharabah” diskusi mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh shabibul mal (bank) sebagai pihak yang mempunyai dana kepada mudharib (nasabah) sebagai pengusaha yang melakukan muhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 27 usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil. mudharabah merupakan produk andalan dalam perbankan syariah, karena mudharabah sebagai ciri khas dalam perbankan syariah.dalam prakteknya pembiayaan mudharabah masih sangat jarang dilakukan (lihat tabel 1). tabel 1. komposisi pembiayaan bank pembiayaan rakyat syariah seluruh indonesia (dalam jutaan rupiah) rincian pembiayaan yang diberikan januari 2011 januari 2012 nilai pangsa nilai pangsa mudharabah 63,569 3,05% 73,856 2,71% musyarakah 215,144 10,32% 238,496 8,75% murabahah 1,648,173 79,10% 2,206,455 80,91% salam 45 0,0016% 18 0,0006% istishna 26,569 1,27% 23,514 9,28% ijarah 13,367 0,64% 16,552 0,86% qard 62,544 3,00% 73,620 2,70% multijasa 54,810 2,63% 94,424 3,50% total 2,084,220 2,726,937 dengan terjadinya situasi tersebut, mudharabah yang menjadi ikon perbankan syariah akan terus ditinggalkan jika tidak ada niat untuk memperbaikinya. mudharabah jika dilakukan dengan baik oleh perbankan, sebenarnya bisa memberikan manfaat yang cukup banyak, selain mendapatkan keuntungan yang lumayan besar, pihak bank juga bisa membantu perekonomian lemah. namun disisi lain, jika mudharabah mengalami kemacetan, atau dari pihak nasabah (mudharib) melakukan kecurangan maka pihak yang sangat dirugikan adalah dari bank. dalam kasus seperti ini pihak bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan pembiayaan mudharabah. karena dalam mudharabah mempuyai resiko yang sangat tinggi. rendahnya pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah bisa terjadi karena beberapa faktor. namun situasi ini bisa di cermati lebih awal dalam hal kebijakan yang dikeluarkan oleh bank. dalam perbankan, sebuah kebijakan merupakan yang penting dalam menjalankan semua kegiatan yang dilakukan oleh bank. misalnya dalam hal kebijakan tentang pembiayaan yang dilakukan oleh bank. pada umumnya pihak mengeluarkan kebijakan sesuai dengan koridornya. sebagai contoh, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah.kebijakan tersebut jika benar-benar dilakukan maka bisa dipastikan semua pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan wajar sesuai kenyataan. namun dalam prakteknya, masih ada bahkan banyak yang dilakukan oleh bank mengeluarkan pembiayaan tidak sesuai pada kebutuhan nasabah, bahkan terkesan memaksakan untuk melakukan suatu pembiayaan tertentu, dengan alasan pembiayaan tersebut mempunyai resiko yang rendah dan tidak berpotensi merugikan pihak bank. situasi sumber: bank indonesia jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 14-31, januari 2013 28 tersebut yang semakin membeuat pembia-yaan mudharabah hampir ditinggalkan oleh bank. mekanisme juga berperan penting dalam rendahnya pembiayaan mudharabah. dalam mudharabah, mekanisme yang ada bisa menjadi hambatan. dalam mekanisme terdapat analisa-analisa yang susah. pihak bank harus secara cermat membaca situasi yang ada. mekanisme yang berbelit-belit ini yang bisa menghambat laju mudarabah itu sendiri. tabel 2. perbandingan komposisi pembiayaan (dalam ribuan rupiah) rincian pembiayaan yang diberikan bds maret 2012 bdw februari 2012 amal mulia februari 2012 nilai pangsa nilai pangsa nilai pangsa mudharabah 6.399.052 30,27% 745.500 43,76% 216.666 1,5% musyarakah 2.644.000 10,21% 120.000 7,04% 227.736 1,6% murabahah 10.448.285 42,01% 828.485 48,63% 12.848.125 89,9% salam istishna ijarah 436.000 2,09% 4.500 0,26% 326.709 2,3% qard 100.000 0,55% 1.000 0,06% 442.859 3,1% multijasa 3.631.077 14,90% 4.000 0,23% 224.859 1,6% total 23.658.414 1.703.485 14.286.954 situasi rendahnya pembiayaan mudharabah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas. namun jika dilihat lebih cermat lagi, semua faktor tersebut bukan alasan bank untuk meninggalkan mudharabah. semua faktor tersebut sebenarnya bisa ditangani dengan baik. sebagai contoh dua dari tiga sampel bank yang telah dilakuakan penelitian oleh peneliti. yaitu dalam bank tersebut, pembiayaan mudharabah bisa mencapai lebih dari 30% dari total pembiayaan yang ada. berikut table perbandingan pembiayaan mudharabah berdasarkan sampel penelitian yang dilakukan peneliti. dari data ketiga bank tersebut jelas membuktikan, tidak semua perbankan syariah mempunyi pembiayaan mudharabah yang rendah dan tidak mampu bersaing. justru kebalikannya, dua dari tiga sampel menunjukan pembiayaan mudharabah menguasai dari sepertiga dari total pembiayaan yang ada. itu dibuktikan dengan konisistensi bank tersebut dalam mengambil kebijakan yang ada. mereka tidak takut akan resiko yang nantinya bisa timbul. kedua bank tersebut mengatakan, bahwa sesungguhnya unsur resiko yang terkandung dalam mudharabah memang begitu adanya. tidak perlu dihindari, hadapi dengan baik dan nantinya akan menghasilkan yang lebih baik juga. berbeda dengan kedua bank yaitu bds dan bdw, bprs amal mulia memiliki tren seperti bank syariah pada umunya. pembiayaan mudharabah sangat minim sekali bahkan bisa dilihat kurang dari 10%. bank tersebut berargumen bahwa dalam mudarabah, banyak sekali berpotensi resiko yang timbul dan bank tidak berani menghadapi resiko tersebut. muhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 29 terutama resiko dari nilai npf yang timbul, bank mengkhawatirkan bila mudharabah terlalu dipaksakan dan hasilnya tidak sesuai atau terjadi kemacetan maka yang terjadi nilai npf bank tersebut akan naik, dan akan membuat citra bank tersebut dimata bank indonesia akan buruk. seperti diketahui dalam peraturan bank indonesia, apabila dalam pembiayaan mudharabah terjadi kurang dari 80% maka sudah dikatakan kurang lancer. faktor ini salah satu yang menyebabkan bank syariah ragu untuk memilih mudharabah sebagai produk utama pembiayaan bank bersangkutan. namun sebenarnya faktor ini bisa ditinjau kembali oleh bank indonesia sebagai regulator.bi sendiri menyatakan bahwa bank syariah perlu meningkatkan pembiayaan mudharabah dan mengurangi pembiayaan murabahah (jual beli). selain faktor resiko dan npf, bank amal mulia berpendapatan bahwa pihak bank belum bisa menemukan nasabah yang dipandang bisa mengembangkan skim mudharabah, sehingga pihak bank tidak berani engambil resiko lebih lanjut lagi. permasalahan rendahnya pembiayaan denga menggunakan skim mudharabah ini sebenarnya masih bisa di atasi oleh perbankan. namun jika tidak ada niat dari pihak bank sendiri, maka situasi ini akan terus semakin berlanjut, bahkan cenderung ke arah yang lebih parah lagi, dan nantinya akan terjadi perubahan dari perbankan syariah. bank syariah seharusnya menjadi bank bagi hasil berubah menjadi bank margin, karena lebih mengutamakan pembiayaan dengan menggunakan skim murabahah. berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan solusi untuk mengatasi berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah, solusi yang pertama pihak bank selalu berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah.namun dengan sikap kehati-hatian ini juga, yang menyebabkan rendahnya pembiayaan dengan menggunakan skim mudharabah. solusi berikutnya yaitu terkait tentang mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu pihak menyediakan formulir dan pihak nasabah tinggal mengisikan saja. pihak selalu melihat kebutuhan nasabah jika memang nasabah membutuhkan pembiayaan mudharabah maka pihak bank akan membimbing dan menjelaskan secara jelas kepada para nasabahnya, meskipun mudha-rabah yang di terapkan belum mudharabah 100%. solusi berikutnya yaitu meningkatkan sdm internal bank itu sendiri, dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang kegiatan usaha agar kemampuan sdm bisa meningkat. solusi mengenai pemahaman yaitu bekerja sama dengan lembaga-lembaga dakwah untuk mempopulerkan perbankan syariah khususnya mudharabah. kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, misalnya dengan pihak umy, yaitu dalam kegiatan kkn, dengan menempatkan para mahasiswa ditempat usaha yang dilakukan para mudharib. penutup berdasarkan penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: pertama, kebijakan pembiayaan secara umum dalam sebuah perbankan berisi mengenai fiturfitur pembiayaan yang ada dalam bank tersebut yang sesuai dengan dewan syariat nasional (dsn). pada umumnya bank sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai kebutuhan nasabahnya. tidak memaksakan pada pembiayaan tertentu. kedua, pada jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 14-31, januari 2013 30 umumnya bank tidak menerapkan kebijakan secara khusus mengenai pembiayaan dengan menggunakan skim mudharabah. semua pembiayaan dianggap sama tergantung kebutuhan dari nasabah. ketiga, mekanisme dalam pengeluaran pembiayaan mudharabah sudah tercantum dalam sop bank. terakhir, sedikitnya dapat diidentifikasi sebelas faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya aplikasi poduk mudharabah dalam lembaga pembiayaan rakyat syariah, mulai dari faktor resiko, kepercayaan terdapat nasabah, hingga sulitnya melakukan analisis terhadap usulan pembiayaan yang diajukan olh nasabah, selain juga adanya kekhawatiran yang cukup tinggi akan terjadinya kerugian di pihak bank. sudah barang tentu penelitian ini mengandung sejumlah keterbatasan, misalnya saja jumlah lembaga perbankan dan informan yang berhasil diwawancara. betatapun pneltian kualitatif tidak terkait banya dengan validitas eksternal yang lebih jauh membahas tingkat generalisasi temuan, namun penulis tetap memandang bahwa makin banyak lembaga dan informan yang dapat dilibatkan, akan memperbaiki hasil atau temuan penelitian. penelitian ini juga hanya ‘berfokus’ pada jenis bprs. padahal dalam industri perbankan syariah juga dikenal ada bank umum syariah dan unit usaha syariah. kedua jenis lembaga ini sama sekali tidak dilibatkan dalam peneltian ini. walau tidak ada jaminan akan adaya perbedaan yang signifikan bila mereka dilibatkan, namun pelibatan mereka tentu akan tetap memperbaiki apa yang ditemukan dalam penelitian ini. atas dasar ini, penulis menyarankan bahwa dalam penelitian berikutnya, ada baiknya memperluas, baik jumlah informan maupun jenis kelembagaan. tidak kalah menarik tentunya, bahwa dalam penelitian berikutnya, digunakan metode kuantitatif, untuk menguji temuan yang didapatkan dalam penelitian kualitatif ini. daftar pustaka adnan, m. a. 2007. toward an idal balance of islamic banking products portfolio: the case of the syariah bank industry in indonesia, dalam nafis alam dan bala shanmugam (eds), islamic finance, the challenges ahead. serdang: univeisti putra malaysia press. ali, z. 2008. hukum perbankan syariah, jakarta: sinar grafika. antonio. 2001. bank syariah dari teori ke praktik, jakarta: gema insani. kurniawan, a. 2007. analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian resiko bagi pembiayaan mudharabah, skripsi, umy. ankita, h. 2011. faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bagi hasil kepada nasabah investasi, skripsi, umy. hilmi. 2006. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank syariah mandiri, tesis m.si, ui. latifa., dan mervyn. 2001. perbankan syariah, jakarta: serambi ilmu semesta. muhammad akhyar adnan & didi purwoko, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi… 31 karim, a. 2004. bank islam analisis fiqih dan keuangan, jakarta: pt. raja grafindo persada. marchela. 2011. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, skripsi, umy. muhammad. 2002. manajemen bank syariah, yogyakarta: upp amp ykpn. muhammad. 2005. konstruksi mudharabah dalam bisnis syariah, yogyakarta: bpfe. hermawan, m. h. 2005. analisis monitoring kolektibilitas deteksi pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan musyarokah, skripsi, umy. nurhasanah, n. 2010. optimalisasi peran mudharabah sebagai salah satu akad kerjasama dalam pengembangan ekonomi syariah, universitas islam bandung. muhadjir, n. 2000. metodologi penelitian kualitatif edisi iv, yogyakarta: rake sarasin. rita. 2011. praktik akuntansi pembiayaan mudharabah pada baitul maal wattamwil (bmt) di yogyakarta, skipsi, umy. yaya, r., dkk. 2009. akuntansi pebankan syariah, jakarta: salemba empat. www.bi.go.iddownload tanggal 13 april 2012. http://www.forplid.net/modul/140-analisiskritis-.html download tanggal 26 desember 2011. http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/ba nk-perkreditan-rakyat-bprsyariah/download tanggal 19 maret 2012. http://www.bprsyariah.com/berita-utama/67-birevisi-aturan-bpr-syariah/ download tanggal 19 maret 2012. www.bprs-bdw.co.id/ download tanggal 20 maret 2012 www.bprs-bds.co.id/download tanggal 20 maret 2012 http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html http://www.forplid.net/modul/140-analisis-kritis-.html http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah/ http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah/ http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah/ http://www.bprsyariah.com/berita-utama/67-bi-revisi-aturan-bpr-syariah/ http://www.bprsyariah.com/berita-utama/67-bi-revisi-aturan-bpr-syariah/ http://www.bprs-bdw.co.id/ http://www.bprs-bds.co.id/download journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper a descriptive analysis of corporate governance mechanisms and earnings management in palestine ali aljadba1, norhaziah nawai2 and nur hidayah laili2* abstract research aims: the article aims to describe corporate governance (cg) characteristics and the extent of earnings management (em) practices in nonfinancial firms listed on the palestine exchange from 2011 to 2018. design/methodology/approach: the study employed the quantitative methodology. collected data were summarized quantitatively using descriptive analysis with stata 14. cg data were retrieved manually from published annual financial reports, while financial data for the em calculation were collected from thomson one. research findings: listed non-financial firms in palestine only moderately complied with the palestinian code of corporate governance. some palestinian firms have also established an audit committee, one of the most important corporate governance mechanisms. theoretical contribution/originality: the findings provide insight into cg and em in palestine for regulators and policymakers. practitioner/policy implication: the results can assist policymakers in strengthening existing regulations and updating the current code of cg or introducing new policies to mitigate em. keywords: corporate governance; earnings management; descriptive analysis; palestine introduction the world has seen in recent decades global financial scandals that resulted in the collapse of giant corporations in both developed and developing markets, such as europe, the united states, southeast asia, and the middle east and north africa (mena), especially those affected by the arab spring and continued conflict. these companies form an inexhaustive list, including parmalat, enron, healthsouth, worldcom, xerox, adelphia, tyco, qwest, and aig (idris et al., 2018; lopes, 2018). the causes of their collapse were primarily poor corporate governance (cg) systems and earnings management (em) practices (aljadba et al., 2021). indeed, em is one of the most critical obstacles to financial reporting quality (alzoubi, 2016). to mitigate such practices and other opportunistic behaviors of managers and to improve financial reporting quality, it is imperative that firms implement cg mechanisms. without appropriate cg mechanisms in place, managers will be incentivized, by their opportunistic affiliation: 1 department of accounting, alaqsa university, gaza, palestine 2 department of islamic banking and finance, faculty of economics and muamalat, universiti sains islam malaysia, malaysia *correspondence: hidayah@usim.edu.my doi: 10.18196/jai.v24i1.16187 citation: aljadba, a., nawai, n., & laili, n. h. (2023). a descriptive analysis of corporate governance mechanisms and earnings management in palestine. journal of accounting and investment, 24(1), 155-168. article history received: 15 sep 2022 revised: 11 oct 2022 accepted: 12 oct 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57222576090 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=55091154400 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=35484398200 https://www.alaqsa.edu.ps/en/page/2050/alaqsa-university-gaza-faculty-of-administration-and-finance-faculty-departments-accounting https://www.alaqsa.edu.ps/en/page/2050/alaqsa-university-gaza-faculty-of-administration-and-finance-faculty-departments-accounting http://fem.usim.edu.my/academic-programmes/undergraduate-programs/ http://fem.usim.edu.my/academic-programmes/undergraduate-programs/ http://fem.usim.edu.my/academic-programmes/undergraduate-programs/ http://fem.usim.edu.my/academic-programmes/undergraduate-programs/ mailto:hidayah@usim.edu.my https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16187 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16187 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.16187&domain=pdf aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 156 behavior, to carry out em practices, which may lead to a higher likelihood of corporate financial fraud (leventis & dimitropoulos, 2012). in light of this issue, this article provides descriptive statistics of cg characteristics and em practices in non-financial firms listed on the palestinian exchange (pex). the findings are expected to help identify cg mechanisms that still need improvement and reveal the level of em practices among palestinian nonfinancial firms. in this case, palestine is a developing country that must attract local and foreign investors to improve its economy. to accomplish this, pex should do at least two measures: improving the performance of listed firms and enhancing financial reporting quality. these two measures are realized by reforming the current palestinian code of corporate governance (pccg) issued by the palestinian capital market authority (pcma). hence, the output of this paper is expected to contribute to this effort. it can assist the pex, pcma, policymakers, and other stakeholders to collaborate to reform the pccg, strengthening cg effectiveness and, eventually, the quality of financial reports. since its introduction in 2009, only a small proportion of listed firms, especially nonfinancial ones, have fully complied with the pccg (anastas, 2017). compliance is also satisfactory only among banking and financial services firms. it is partly possible because of the continuous, direct supervision of the palestinian monetary authority (pma) over the administrative and financial operations of palestinian banks (pex, 2016). on the other hand, the services sector is the least compliant sector. moreover, studies on the commitment of firms to comply with the pccg remain limited. therefore, it is necessary to examine the extent to which palestinian-listed firms are committed to implementing the code’s regulations and conducting comprehensive reviews to increase its effectiveness (anastas, 2017). anastas has examined only the services sector, and this current article investigated listed non-financial firms comprising the services, manufacturing, and investment sectors. additionally, studies on cg and em practices in palestine are still scarce (abdelkarim & zuriqi, 2020 & aljadba et al., 2020). for that reason, this paper can fill this gap. this paper, therefore, aims to provide empirical evidence on em practices and cg characteristics among non-financial firms listed in palestine from 2011 to 2018. literature review corporate scandals involving large corporations in developed and some developing economies have contributed to higher interest in corporate governance (cg) and earnings management (em). response to these financial scandals and failures include calls for more transparency and credibility to protect the interests of all stakeholders, but especially stockholders (aljadba et al., 2021). em is also a significant challenge facing cg mechanisms as it reduces financial reporting quality (alzoubi, 2016; saleem et al., 2016). the cg issues emerging after the 2008 financial scandals were mainly caused by weak cg systems (alareeni, 2018). em can be restricted with effective and quality cg mechanisms. conversely, weak cg mechanisms can promote em and other financial fraud (leventis & aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 157 dimitropoulos, 2012). the importance of both cg mechanisms and em have also been noted by every internal and external stakeholder of the corporation, including governmental bodies, regulators, auditing and accounting professionals, practitioners, policymakers, academicians, and the public. cg mechanisms are essential to enhance financial reporting quality and credibility, attracting local and foreign investors. cg mechanisms also work to reduce em practices to boost the quality of financial reports (cornett et al., 2008), but the effect varies from one country to another due to certain factors, for instance, ownership concentration. ownership structure may serve as an essential monitoring tool and influence how cg mechanisms are implemented, for instance, the composition of the bod and its committees. therefore, the researchers conducted this paper in the context of palestine, the youngest country in mena countries, and its capital market still emerged and is small. also, palestine exchange (pex) is among the youngest exchanges in mena (hassan et al., 2016). it was established in 1995 as a private company and began its trading operations in 1997 to promote investments in palestinian territories. in 2010, it became only the second public arab exchange wholly owned by the private sector. it is registered as a shareholding company licensed and regulated by the palestinian ministry of national economy and is subject to its control. the palestinian capital market authority (pcma) also supervises pex to ensure sound cg mechanisms and protect investors. as of october 10, 2022, palestine exchange lists 49 firms across five sectors: banking (8), insurance (8), investment (11), industrial (13), and services (9). these sectors can be generally classified into financial and non-financial. the financial sector includes banks and insurance firms for 16 firms. the other three sectors fall under the non-financial sector for 33 firms (pex, 2022). in addition, the securities of these firms are traded in either us dollar or jordanian dinar, the two most common currencies in palestine. further, this study analyzes a sample of non-financial firms listed on pex for four reasons. first, they comprise 70 percent of all listed firms in pex. second, the palestinian code of corporate governance (pccg) applies only to non-financial listed firms, whereas financial firms are subjected to another set of specific, strict cg codes. third, non-financial firms differ in nature from financial firms. finally, following the third point, the computation of em in non-financial firms differs from that in financial firms. concerning pccg first coming into effect in november 2009, it is obligatory only for listed firms. it comprises a set of cg rules based on applicable laws and regulations in palestine (west bank and gaza strip). the rules are related to the board of directors (bod) and its committees, ownership structure, disclosure quality, internal audit function, and external audit characteristics. the pccg development was guided by the organization for economic cooperation and development (oecd) governance principles and other governance rules at the regional and international levels (pccg, 2009). the code also provides recommendations for cg mechanisms, such as general meetings, protection of shareholder rights, management of corporate executives, internal and external audit, disclosure, and transparency (pccg, 2009). aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 158 moreover, investor confidence is correlated with the capital market's market strength and oversight tools, such as cg mechanisms (chang & sun, 2009). besides, aljadba et al. (2022) called for reviewing and updating corporate governance laws and regulations and the pccg to attract more local and foreign investors to the palestinian economy and protect them. the pccg (2009) recommends a bod size of between five and 11 directors. they should be non-executive to limit their authority and responsibilities. every bod should include two independent members, i.e., directors unrelated to the firm and not influenced by external circumstances. the pccg also recommends the establishment of a remuneration committee, a governance committee, and an audit committee (ac). the first two committees aid the board in developing remuneration and governance policies, while the ac helps the bod to ensure transparency and determine the appropriate level of risk. research method the research sample was selected using the following criteria. first, only non-financial firms listed on pex were included. second, the firms should not be suspended or stopped trading throughout the sample period (2011–2018). third, firms with incomplete reports were excluded. in 2018, 48 firms were listed on pex. then, 33 firms were in the nonfinancial sectors of industries, services, and investment. after excluding 15 financial firms and four non-financial firms due to incomplete data (missing annual reports), the final sample was 29 firms. it is summarized in table 1. cg data of the sample firms were collected from their 2011–2018 annual reports (secondary data) published on the pex website. each firm published two files on pex. the first contained the three financial statements (balance sheet, income statement, and cash flow statement) and several financial ratios. meanwhile, financial data related to em and the control variables were gathered from thomson one. then, where a firm's data was missing, they were manually collected from its annual report. the second file comprised non-financial data, such as board characteristics, ownership structure, and audit committee characteristics, which were collected manually. table 1 research population and sample description no. of firms firms on pex as of 2018 48 less: financial listed firms (15) non-financial listed firms as of 2018 33 less: non-financial listed firms with missing reports (4) final sample 29 total firm-year observations (2011–2018) 232 aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 159 results and discussion descriptive statistics of earnings management table 2 presents the descriptive analysis results. the mean discretionary accruals were 0.0617, with a maximum value of 0.7639. this mean value is consistent with past studies in the jordanian context, e.g., idris et al. (2018), abusiam (2015), and abbadi et al. (2016). in egypt, rahman and ali (2006) also found a mean of 0.066, while bassiouny et al. (2016) uncovered its mean and maximum to be respectively 0.042 and 0.862. these findings indicate that the dac in palestine is approximate to that in neighboring countries. table 2 descriptive statistics of the dependent variable em n mean std. deviation minimum maximum 232 0.0617 0.0734 0.0000 0.7639 em data of all sample firms were collected for eight years (2011–2018) (table 3). on average, em in 2017 was the highest throughout the sample period. nonetheless, the low standard deviations indicated a slight divergence between the em measurements and means across the years. there were also outliers in some years, as the maximum and minimum values diverged significantly from the means. table 3 descriptive statistics of em from 2011 to 2018 year n mean std. deviation minimum maximum 2011 29 0.0667 0.0544 0.0041 0.2663 2012 29 0.0609 0.0585 0.0026 0.2301 2013 29 0.0523 0.0449 0.0006 0.1901 2014 29 0.0448 0.0389 0.0042 0.1460 2015 29 0.0663 0.1008 0.0015 0.5326 2016 29 0.0534 0.0393 0.0012 0.1327 2017 29 0.0832 0.1376 0.0011 0.7639 2018 29 0.0657 0.0532 0.0000 0.2329 total 232 0.0617 0.0734 0.0000 0.7639 note: anova f =0.74, p = 0.6399, indicating no significant difference in em throughout the sample period. it is thus unnecessary to include the year as a categorical variable in the analysis. descriptive statistics of the control variables table 4 descriptive statistics of the control variables variables n mean std. deviation minimum maximum firmage 232 24.05 15.384 2 73 cashflow 232 0.0386 0.0892 -0.5306 0.3672 growth 232 0.0326 0.1488 -0.5814 1.2468 note: firmage = the number of years since the firm was established. cashflow = the net cash flow from operating activities divided by total assets. growth = change in total assets divided by lagged total assets. from table 4, the mean, maximum, and minimum values of firm growth were respectively 24.05, 1.2468, and -0.5814. these results are consistent with findings in indonesia (m = aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 160 0.040, max = 1.225, min = -0.411) (harymawan & nowland, 2016). the mean age of the sample firms was 24 years. it is almost similar to egypt, where bassiouny et al. (2016) found the mean firm age to be 27 years. however, it differs from 140 greek listed firms, whose mean age was 34 years (koufopoulos & gkliatis, 2018). in addition, the sample firms experienced a cash flow shortage, as indicated by the mean cash flow from operating activities (m = 0.0386). it becomes more apparent compared to listed non-financial saudi firms, whose mean cash flow, as alsultan (2017) revealed, was 0.1067. this gap indicates that saudi firms are more capable of generating operating cash flow than palestinian firms. a likely reason for this is the more conducive and stable business environment in saudi arabia compared to palestine. descriptive statistics of bod characteristics the second set of findings was obtained from the descriptive analysis of six bod characteristics (table 5). the means of these characteristics mainly were < 1, except for board size and frequency of meetings. table 5 descriptive statistics of bod characteristics variables n mean std. deviation minimum maximum descriptive statistics of continuous variables bodsize 232 8.790 2.222 5 15 bodmeet 232 5.920 1.490 2 12 bodindep 232 0.880 0.170 0 1 bodnd 232 0.160 0.210 0 0.875 descriptive statistics of dichotomous variables bodre_gc 232 0.330 0.472 0 1 ceo_dual 232 0.190 0.390 0 1 notes: bodsiz = the number of members on a board. bdmeet = the frequency of annual board meetings. bodindep = the proportion of independent directors to bod size. bodnd = the proportion of foreign directors to bod size. bodre_gc = dummy variable: "1" for a company with this committee and "0" otherwise. ceo_dual = dummy variable: "1" if the ceo is also the chairman and "0" otherwise. table 5 shows that the mean size of the board was 8.79 members, sd = 2.222. it aligns with a recommendation from lipton and lorsch (1992) that a board should be comprised of eight to nine members to ensure its effectiveness in carrying out its duties. in fact, this value of mean is consistent with pccg’s recommendation of five to 11 members in a board, suggesting that the sample firms generally complied with the code, at least in terms of board size. the finding is also in line with past studies in palestine, which found that the average board size to be eight to nine members (e.g., asmar et al., 2018; hassan & hijazi, 2015; hassan, 2016; kutum, 2015; dwekat et al., 2018; abdeljawad & masri, 2020). firms in jordan (e.g., makhlouf et al., 2018; abusiam, 2015) and malaysia (rahman & ali, 2006) also had eight directors, on average. in addition, the bod of the sample firms approximately met six times per year. this practice corroborates with the pccg recommendation. it is also consistent with other studies in the palestinian context (abdeljawad & masri, 2020; asmar et al., 2018; kutum, aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 161 2015). however, compared to firms in the developed market, palestinian firms' meeting frequency is still low. the bods of firms in the united states (xie et al., 2003) and the united kingdom (habbash, 2010) also met approximately eight times a year. in this regard, more frequent bod meeting strongly indicates bod effectiveness (vafeas, 1999). table 5 also displays that the bods of the sample firms were mainly independent, as indicated by the high proportion of non-executive directors (m = 0.88). it suggests that at least 88 percent of board directors were non-executive. however, it is still not aligned with the pccg, recommending that the bod be entirely comprised of non-executive directors. in addition, the mean of bod independence is relatively similar to other studies in the palestinian context, e.g., zaid et al. (2019), falah (2017), kutum (2015), dwekat et al. (2018), and abdeljawad and masri (2020), who found the proportion of non-executive directors to be between 71–92 percent. besides, table 5 presents that most board members were palestinians (m = 0.84), while only 16 percent were of another nationality. it is consistent with jordanian firms, as ibrahim and hanefah (2016) and makhlouf (2017) found that only 10–11 percent of their directors were non-jordanian. in fact, this study is the first to examine the proportion of foreign directors in palestinian firms. the proportion is good, considering pex is still developing and heavily affected by political instability. it is also aligned with the pccg’s recommendation to establish a board with directors of diverse expertise, experience, and origin to enhance its effectiveness. this study is also the first to examine the committee of remunerations and governance (bodre&gc) in palestine. table 5 reveals that only one-third of the sample firms have established this committee. it was lower than jordanian firms (50 percent), as abusiam (2015) revealed. in addition, this finding suggests that the sample firms have not complied with the pccg, recommending this committee’s establishment to assist the bod in performing its responsibilities effectively by enhancing the financial and administrative transactions' quality, credibility, and transparency. also, from table 5, ceo duality was present in only 19 percent of the sample firms, while the remaining 81 percent separated the roles of the ceo and board chairman. it means that 19 percent of the sample firms did not comply with the pccg, which recommends separating the two posts. still, the mean of ceo duality is consistent with zaid et al. (2019), who uncovered that ceo duality was present in 19 percent of listed palestinian firms in 2013–2016. other studies in the palestinian context also found comparable figures., e.g., dwekat et al. (2018) (17.5 percent), abdelkarim and zuriqi (2020) (18 percent), and abdeljawad and masri (2020) (19 percent). even hassan (2016) revealed a much smaller proportion of ceo duality in palestine, 13 percent. in summary, ceo duality has not been present in most listed palestinian firms. descriptive statistics of ac characteristics the third set of findings was attained from the descriptive analysis of audit committee (ac) characteristics (table 6). the values of all variables ranged between zero and one except for ac size, whose minimum and maximum values were two and five members. aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 162 the upper part of table 6 shows the descriptive statistics for all firms in the sample, while the lower part only includes firms with ac. the table also illustrates that almost half of the sample firms (47.5 percent) have established an ac. it is consistent with alia et al. (2020), who similarly found that 47 percent of listed non-financial palestinian firms had an ac. this finding suggests that these firms have complied with the pccg recommendations. table 6 descriptive statistics of the ac characteristics variables variables n mean std. deviation minimum maximum descriptive statistics of the ac characteristics for the whole sample acsize 232 1.480 1.595 0 5 acindep 232 0.340 0.476 0 1 acfexp 232 0.300 0.460 0 1 descriptive statistics of the ac characteristics for the firms with ac acsize 111 3.170 0.464 2 5 acindep 111 0.875 0.224 0 1 acfexp 111 0.330 0.316 0 1 note: acsize = total members of ac. acindep = the proportion of non-executive directors to ac size. acfexp = share of ac members with financial expertise to ac size. table 6 presents that the mean ac size for the sample was 1.48 members, with a minimum of zero and a maximum of five members. the mean and minimum values suggest that some firms have not established an ac, as its formation is still voluntary. in addition, the mean ac size for firms with ac was 3.17 members. these results align with findings from palestine, e.g., asmar et al. (2018) and el-nabi (2016), jordan (abusiam (2015)), and the united kingdom (habbash, 2010), which revealed that the mean ac size was around three members. the findings also indicate that more than half (52.5 percent) of the listed nonfinancial firms have not complied with the pccg recommendation to establish an ac (alia et al., 2020). table 6 also shows that ac independence for the entire sample was still low, m = 0.34. on the other hand, the mean ac independence for firms with an ac was 87 percent. additionally, ac independence's maximum and minimum values were 100 percent and 0 percent. the results suggest that some firms have complied with the pccg recommendation as, on average, financial experts comprised one-third of the acs of the firms. however, since some firms did not appoint any financial experts in their ac or did not have an ac, they had a minimum value of zero for acfexp. it can be attributed to the fact that ac remains optional for listed firms. the mean afcexp here is consistent with saleem (2016), who uncovered that around 30 percent of palestinian firms had financial experts in their ac. however, it is still below other countries, for instance, jordan, where financial experts constituted around 41 percent of the ac of listed firms (abu siam et al., 2018). aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 163 descriptive statistics of ownership structure variables the final set of variables discussed in this paper was ownership structure (table 7). the variable value ranged between zero and one with minor standard deviations. the mean of ownership concentration (ownconc) was 57.18 percent, indicating high ownership concentration. in other words, a few investors might control the listed firms. hassan (2016) also found that the mean ownership concentration was 2.6 investors for palestinian firms, while the maximum and minimum values were seven and zero. the table also displays that the maximum and minimum values were 100 percent and zero, meaning that block holders did not control some firms. this finding is in line with abdelkarim and zuriqi (2020), who found that ownership concentration was present in 57 percent of listed non-financial palestinian firms. they also revealed that the minimum value of ownership concentration was zero, indicating ownership dispersion among stockholders. dwekat et al. (2018), on the other hand, uncovered the mean ownership concentration to be 65 percent, almost similar to this study’s finding. in the united arab emirates and jordan, hassan et al. (2017) found that ownership concentration was 51 percent on average. taken collectively, these findings suggest that ownership concentration is a characteristic of middle eastern markets. table 7 descriptive statistics of the ownership structure variables variables n mean std. deviation minimum maximum ownerconc 232 0.572 0.244 0.000 0.929 instiowner 232 0.568 0.304 0.000 0.959 foreowner 232 0.248 0.279 0.000 0.924 note: ownerconc = percentage of stockholders who own more than 5 percent of the total shares; instiowner = percentage of ordinary shares held by institutional investors to total equity; foreowner = percentage of ordinary shares held by foreign investors to total ordinary shares. table 7 also presents that institutional investor constituted more than half (56 percent) of investors in the sample firms, whereas foreign investors (foreowner) only owned 25 percent of the outstanding shares. these mean values corroborate with other research in palestine, e.g., hassan et al. (2016) and zaid et al. (2020), which found that institutional and foreign owners made up around 48–52 percent and 25–27 percent of all investors. meanwhile, ijbara and khoury (2009) revealed that the mean of institutional ownership in palestine was 43 percent, close to this study. according to saleh et al. (2020), foreign ownership in palestine is still minimal in quantity and role. it is likely caused by political unrest in palestine, creating a risky investment environment that discourages foreign investors. conclusion the findings generally indicate that the cg characteristics and em practices of palestinian non-financial firms are approximately similar to those in neighboring countries. however, the maximum values were relatively high, so policymakers, accountancy bodies, and regulators must work together to mitigate em practices in palestine. aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 164 in addition, there was a cash flow shortage from operating activities among the sample firms, likely caused by the unstable business environment. then, the bod size of the sample firms has been consistent with the pccg recommendations. in this aspect, the firms have generally been compliant with the pccg. they have also complied with the pccg regarding board meeting frequency, as, on average, the bod of the sample firms met six times a year. besides, the bods of the firms were mostly comprised of nonexecutive directors. it is a positive finding as it indicates that the bods of palestinian firms are highly independent. it also aligns with the pccg’s recommendation to establish a bod entirely comprised of non-executive directors. the proportion of foreign directors on the bods of the sample firms is also relatively good, considering pex is still developing and under continuous political instability. nevertheless, most sample firms have not complied with the pccg recommendation to establish a remuneration and governance committee. this committee must assist the bod in performing its duties by enhancing financial and administrative transactions' quality, credibility, and transparency. moreover, ceo duality was not an issue among the sample firms, as it was present in only 19 percent of them. it means that 81 percent of the sample firms have complied with the pccg, which requires the separation of the offices of the ceo and board chairman. further, ac remains voluntary for listed firms, which explains why more than half of the sample firms (52.5 percent) have yet to establish an ac (alia et al., 2020). it also means that they have not complied with the pccg. ac independence was also only found in 34 percent of the sample firms. some firms have not appointed financial experts to the ac, while others have not established an ac. this situation is possible because ac is optional for listed non-financial firms in palestine. finally, the study has descriptively examined the ownership structure of the sample firms. the variable value ranged between zero and one with minor standard deviations. the mean of ownership concentration (ownconc) was 57.18 percent, indicating high ownership concentration. in other words, a few investors might control the listed firms. institutional investors constituted more than half (56 percent) of investors in the sample firms, whereas foreign investors (foreowner) only owned 25 percent of the outstanding shares. it is likely caused by political unrest in palestine, creating a risky investment environment that discourages foreign investors. this study has some limitations in conducting it, and some suggestions are proposed to prospective researchers to conduct further studies in the future. first, this study addressed the non-financial companies listed in pex. hence, it is impossible to generalize the results to the financial sector in pex. thus, future studies can consider the financial sector besides the non-financial sector in palestine. second, the study’s sample was relatively small due to the limited number of companies listed on the palestine exchange. hence, future studies can expand the sample size by addressing some or all mena countries. third, this study also faced a major limitation due to poor disclosure in the available financial reports. it included the number of ac meetings, the bod ownership, aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 165 family ownership, managerial ownership, audit fees and non-audit fees, the complete cvs of the members of bod and the members of executive management, and others, which reduced the number of variables necessary for a subject, such as cg. future research is expected to develop the quality of public services with other indicators and consider using primary data through a questionnaire survey to measure the quality of public services. the upcoming study can also extend the research period, using a longer lag time variable and other research method, and taking into account some significant variables that may affect the quality of financial reports and the quality of public services, as stated earlier. this research is also expected to be a valuable resource for government agencies. in addition, bpk is expected to improve the quality of recommendations on audit findings relevant to the priorities of ministries/agencies. the supreme auditor also needs to supervise more intensively over audit recommendations supposed to be followed by governmental departments. on the other hand, national governments are expected to improve the effectiveness of the internal control system and compliance with laws and regulations in managing state finances to create more quality and reliable financial information. these institutions are then expected to overcome non-tax revenue irregularities to promote good governance in public service. references abbadi, s., hijazi, q., & al-rahahleh, a. (2016). corporate governance quality and earnings management: evidence from jordan. australasian accounting, business and finance journal, 10(2), 54–75. https://doi.org/10.14453/aabfj.v10i2.4 abdeljawad, i., & masri, r. m. (2020). board characteristics and corporate performance: evidence from palestine. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3533334 abdelkarim, n., & zuriqi, k. (2020). corporate governance and earnings management: evidence from listed firms at palestine exchange. asian economic and financial review, 10(2), 200–217. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.102.200.217 abu siam, y., idris, m., & alokdeh, s. (2018). the moderating role of family control on the relationship between audit committee financial expertise and earnings management. international journal of business and management, 13(12), 31-37. https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n12p31 alareeni, b. (2018). does corporate governance influence earnings management in listed companies in bahrain bourse? journal of asia business studies, 12(4), 551–570. https://doi.org/10.1108/jabs-06-2017-0082 alia, m. a., abdeljawad, i., & yaaqbeh, m. (2020). depressing earnings management in palestinian corporations: the role of audit quality, audit committee, and accounting conservatism. international journal of revenue management, 11(3), 213-236. https://doi.org/10.1504/ijrm.2020.109419 aljadba, a. h. i., nawai, n., & laili, n. h. (2020). the relationship between ownership structure and earning management practice: the conceptual framework. international journal of islamic economics and finance research, 2(2), 32-44. retrieved from https://ijiefer.kuis.edu.my/ircief/article/view/16 https://doi.org/10.14453/aabfj.v10i2.4 https://doi.org/10.2139/ssrn.3533334 https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.102.200.217 https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n12p31 https://doi.org/10.1108/jabs-06-2017-0082 https://doi.org/10.1504/ijrm.2020.109419 https://ijiefer.kuis.edu.my/ircief/article/view/16 aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 166 aljadba, a. h. i., nawai, n., & laili, n. h. (2022). conceptualizing the effect of political instability towards audit committee effectiveness and earnings management. international journal of business ethics and governance, 5(1), 22-30. retrieved from https://ijbeg.com/index.php/1/article/view/84 aljadba, a.h., nawai, n., & laili, n.h. (2021). the impact of corporate governance on earnings management in palestine: the moderating effects of political instability. journal of information technology management, 13(2), 113-138. https://doi.org/10.22059/jitm.2021.80358 alsultan, a. s. (2017). audit quality, ipos, and earnings management: evidence from saudi arabia. dissertation. the university of portsmouth united. alzoubi, e. s. s. (2016). disclosure quality and earnings management: evidence from jordan. accounting research journal, 29(4), 429–456. https://doi.org/10.1108/arj-04-20140041 anastas, j. n. s. (2017). to what extent do palestinian companies working in service sector comply with corporate governance codes. hebron university. asmar, m., alia, m. a., & ali, f. h. (2018). the impact of corporate governance mechanisms on disclosure quality: evidence from companies listed in the palestine exchange. international journal of economics, commerce and management, 6(4), 401-417. bassiouny, s. w., soliman, m. m., & ragab, a. 2016. the impact of firm characteristics on earnings management: an empirical study on the listed firms in egypt. the business and management review, 7(2), 91–101. chang, j. c., & sun, h. l. (2009). crossed-listed foreign firms’ earnings informativeness, earnings management and disclosures of corporate governance information under sox. international journal of accounting, 44(1), 1–32. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.12.004 cornett, m., marcus, a., & tehranian, h. (2008). corporate governance and pay-forperformance: the impact of earnings management. journal of financial economics, 87(2), 357–373. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.03.003 dwekat, a., mardawi, z., & abdeljawad, i. (2018). corporate governance and auditor quality choice: evidence from palestinian corporations. international journal of economics and financial issues, 8(2), 47–53. retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/6071 el-nabi, g. y. a. (2016). corporate governance as an internal control system and its impact on financial performance empirical study: companies listed at palestine exchange. thesis. the islamic university thesis. falah, w. m. y. (2017). the effect of corporate governance on financial performance of listed companies in palestine exchange (pex). international research journal of finance and economics, 162, 89–105. habbash, m. (2010). the effectiveness of corporate governance and external audit on constraining earnings management practice in the uk. doctoral thesis. durham university. harymawan, i., & nowland, j. (2016). political connections and earnings quality. international journal of accounting & information management, 24(4), 339–356. https://doi.org/10.1108/ijaim-05-2016-0056 hassan, y. m. (2016). determinants of audit report lag: evidence from palestine. journal of accounting in emerging economies, 6(1), 13–32. https://doi.org/10.1108/jaee-05-20130024 hassan, y. m., & hijazi, r. h. (2015). determinants of the voluntary formation of a company audit committee: evidence from palestine. asian academy of management https://ijbeg.com/index.php/1/article/view/84 https://doi.org/10.22059/jitm.2021.80358 https://doi.org/10.1108/arj-04-2014-0041 https://doi.org/10.1108/arj-04-2014-0041 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.12.004 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.03.003 https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/6071 https://doi.org/10.1108/ijaim-05-2016-0056 https://doi.org/10.1108/jaee-05-2013-0024 https://doi.org/10.1108/jaee-05-2013-0024 aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 167 journal of accounting and finance, 11(1), 27–46. retrieved from https://ejournal.usm.my/aamjaf/article/view/aamjaf_vol11-no1-2015_2 hassan, y. m., naser, k., & hijazi, r. h. (2016). the influence of corporate governance on corporate performance: evidence from palestine. afro-asian journal of finance and accounting, 6(3), 269-287. https://doi.org/10.1504/aajfa.2016.079296 hassan, y., hijazi, r., & naser, k. (2017). does audit committee substitute or complement other corporate governance mechanisms. managerial auditing journal, 32(7), 658–681. https://doi.org/10.1108/maj-08-2016-1423 ibrahim, a. h., & hanefah, m. m. (2016). board diversity and corporate social responsibility in jordan. journal of financial reporting and accounting, 14(2), 279–298. https://doi.org/10.1108/jfra-06-2015-0065 idris, m. i., abusiam, y. i., & ahmad, a. l. (2018). the impact of external auditor size on the relationship between audit committee effectiveness and earnings management. investment management and financial innovations, 15(3), 122–130. https://doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.10 idris, m., siam, y. a., & nassar, m. (2018). board independence, earnings management and the moderating effect of family ownership in jordan. management & marketing, 13(2), 985–994. https://doi.org/10.2478/mmcks-2018-0017 ijbara, k., & khoury, g. (2009). corporate governance and company’s performance of the palestine securities exchange listed firms. in creativity, innovation and management, proceedings of the 10th international conference sousse, tunisia, 25–28 november. 1227–1239. koufopoulos, d. n., & gkliatis, i. p. (2018). the effect of organisational demography on board characteristics: findings from the greek manufacturing sector. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3137045 kutum, i. (2015). board characteristics and firm performance: evidence from palestine. european journal of accounting auditing and finance research, 3(3). 32–47. retrieved from https://ssrn.com/abstract=2575460 leventis, s., & dimitropoulos, p. (2012). the role of corporate governance in earnings management: experience from us banks. journal of applied accounting research, 13(2), 161–177. https://doi.org/10.1108/09675421211254858 lipton, m., & lorsch, j. w. (1992). a modest proposal for improved corporate governance: business source. the business lawyer, 48(1). 59–77. lopes, a. p. (2018). audit quality and earnings management: evidence from portugal. athens journal of business & economics, 4(2), 179–192. https://doi.org/10.30958/ajbe.4.2.4 makhlouf, m. h. s. (2017). the moderating effect of directors’ demographic characteristics and family control on the relationship between board of directors’ effectiveness and firm performance in jordan. thesis. university sains islam malaysia. makhlouf, m. h., laili, n. h., ramli, n. a., al-sufy, f., & basah, m. y. (2018). board of directors, firm performance, and the moderating role of family control in jordan. academy of accounting and financial studies journal, 22(5). 1–15. palestine exchange (pex). (2022). the listed securities in palestine exchange. retrieved from https://web.pex.ps rahman, r. a., & ali, f. h. m. (2006). board, audit committee, culture and earnings management: malaysian evidence. managerial auditing journal, 21(7), 783–804. https://doi.org/10.1108/02686900610680549 saleem, f., alifiah, m. n., & tahir, m. s. (2016). the effectiveness of monitoring mechanisms for constraining earnings management: a literature survey for a conceptual framework. international journal of economics and financial issues, 6(3), 209– https://ejournal.usm.my/aamjaf/article/view/aamjaf_vol11-no1-2015_2 https://doi.org/10.1504/aajfa.2016.079296 https://doi.org/10.1108/maj-08-2016-1423 https://doi.org/10.1108/jfra-06-2015-0065 https://doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.10 https://doi.org/10.2478/mmcks-2018-0017 https://doi.org/10.2139/ssrn.3137045 https://ssrn.com/abstract=2575460 https://doi.org/10.1108/09675421211254858 https://doi.org/10.30958/ajbe.4.2.4 https://web.pex.ps/ https://doi.org/10.1108/02686900610680549 aljadba, nawai, & laili a descriptive analysis of corporate governance mechanisms … journal of accounting and investment, 2023 | 168 214. retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/2631 saleh, m. w. a., latif, r. a., bakar, f. a., & maigoshi, z. s. (2020). the impact of multiple directorships, board characteristics, and ownership on the performance of palestinian listed companies. international journal of accounting, auditing and performance evaluation, 16(1), 63-80. https://doi.org/10.1504/ijaape.2020.106774 vafeas, n. (1999). board meeting frequency and firm performance. journal of financial economics, 53(1), 113–142. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(99)00018-5 xie, b., davidson, w. n., & dadalt, p. j. (2003). earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. journal of corporate finance, 9(3), 295–316. https://doi.org/10.1016/s0929-1199(02)00006-8 yasser, q. r., & al mamun, a. 2016. the impact of ownership structure on firm performance, 3(1). 36–54. http://doi.org/10.4018/ijcfa.2016010103 zaid, m. a. a., abuhijleh, s. t. f., & pucheta‐martínez, m. c. (2020). ownership structure, stakeholder engagement, and corporate social responsibility policies: the moderating effect of board independence. corporate social responsibility and environmental management, 27(3), 1344–1360. portico. https://doi.org/10.1002/csr.1888 zaid, m. a. a., wang, m., & abuhijleh, s. t. f. (2019). the effect of corporate governance practices on corporate social responsibility disclosure. journal of global responsibility, 10(2), 134–160. https://doi.org/10.1108/jgr-10-2018-0053 https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/2631 https://doi.org/10.1504/ijaape.2020.106774 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(99)00018-5 https://doi.org/10.1016/s0929-1199(02)00006-8 http://doi.org/10.4018/ijcfa.2016010103 https://doi.org/10.1002/csr.1888 https://doi.org/10.1108/jgr-10-2018-0053 pengaruh penerapan filosofi jit pada organisasi 20 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 1 hal: 20-31 issn: 1411-6227 pengaruh penerapan filosofi just in time (jit) pada organisasi yang menggunakan activity based costing (abc) dalam perhitungan harga pokok produk oleh : ahim abdurahim abstrak artikel ini membahas pengaruh lingkungan terhadap praktik akuntansi manajemen pada industri maju. persaingan yang semakin ketat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai inovasi untuk menyesuaikan strategistrategi lama dengan strategi baru yang lebih relevan. demikian pula asumsiasumsi yang sudah tidak relevan lagi perlu direvisi. konsep acceptable quality level (aql) yang lebih toleran terhadap adanya produk rusak atau produk cacat, cenderung menghambat kemampuan perusahaan dalam memuaskan konsumen, sehingga perlu diperbaharui dengan konsep total quality control (tqc), yang lebih menjamin kualitas produk dan kepuasan konsumen. demikian pula dalam perhitungan biaya produk, dengan pendekatan tradisional yang mengasumsikan elemen yang paling dominan dalam biaya produksi adalah biaya bahan baku. dengan berubahnya lingkungan industri manufaktur yang dominan menggunakan sistem komputer serta peralatan robotik, menimbulkan terjadinya pergeseran asumsi tersebut, yang menyebabkan pendekatan tradisional tidak relevan lagi digunakan di lingkungan industri maju dalam perhitungan harga pokok. tujuan penulisan ini membahas pula penerapan filosofi just in time di lingkungan industri maju serta pengaruhnya terhadap penerapan perhitungan harga pokok dengan pendekatan activity based costing (abc). keywords: acceptable quality level, total quality control,just in time, activity based costing pengaruh lingkungan terhadap akuntansi manajemen organisasi hidup di tengah lingkungan yang selalu berubah, dan setiap organisasi tidak dapat melepaskan diri dari interaksi terhadap lingkungan di sekitarnya. lingkungan adalah pola kondisi atau faktor eksternal yang mempengaruhi kehi-dupan dan perkembangan organisasi (supriyono, 1994). lingkungan organisasi terdiri dari pemasok, konsumen, para pesaing, pemerintah, masyarakat, teknologi, lingkungan alam sekitar dan lain-lain. setiap organisasi yang ingin selalu exist dan juga unggul dalam persaingan dituntut untuk dapat merespon dengan baik terhadap pengaruh perubahan-perubahan lingkungan. 21 suatu organisasi yang besar tidak hanya memandang lingkungannya dalam lingkup lokal tetapi mencakup lingkungan internasional. demikian pula dalam menghadapi persaingan dalam skala regional di asia tenggara tahun 2003 (nafta) dan skala internasional tahun 2020 (wto). perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan yang sangat besar bagi peningkatan kualitas kegiatan internal organisasi untuk dapat unggul dalam persaingan dimasa yang akan datang. setiap manajemen organisasi benar-benar dituntut untuk mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan competitif advantage dan comparative advantage. pentingnya inovasi agar organisasi dapat bersaing secara global maka organisasi harus melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan dan terus menerus melalui berbagai penemuan dan inovasi-inovasi. inovasi merupakan upaya untuk mengenalkan gagasan baru dalam rangka melakukan perubahan secara besar-besaran untuk mengikuti perkembangan pesat teknologi dengan cara memakai konsep-konsep terbaru dalam bidang manajemen, produksi, pemasaran serta akuntansi. inovasi dibidang akuntansi, manajemen dan produksi misalnya philosofi jit, activity based costing, mrp, cad, cae, cam, robotik dan cim. inovasi sebenarnya sejak dahulu selalu terjadi, dan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi organisasi, namun inovasi yang terjadi dewasa ini adalah “inovasi yang berkesinambungan”, dan dalam kondisi persaingan global. keunggulan organisasi sangat tergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola proses inovasi secara efektif. akibat dari proses inovasi dibudang akuntansi dan manajemen yang efektif, akuntansi manajemen masa lalu atau tradisional dapat menjadi kehilangan relevansinya. kelemahan penentuan harga pokok produk dalam lingkungan pemanufakturan tradisional apabila manajemen kurang respon terhadap perubahan informasi dan teknologi, dapat saja terjadi suatu organisasi besar masih menggunakan sistem akuntansi biaya yang telah usang dalam menghadapi persaingan global. akibat yang terjadi adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya terdistorsi dan tidak menghasilkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. bagi organisasi besar yang masih menggunakan akuntansi biaya tradisional yang menggunakan metode job order costing atau process costing akan menghadapi masalah dalam pembebenan biaya overhead pabrik kepada produk. informasi akuntansi biaya untuk pembebanan biaya overhead pabrik dengan menggunakan akuntansi biaya tradisional mengalami distorsi karena sistem akuntansi biaya tradisional menggunakan dasar pembebanan tarip tunggal terhadap pembebanan biaya overhead pabrik, padahal penyebab timbulnya biaya overhead pabrik (cost driver) dapat timbul oleh lebih dari satu jenis cost driver. berbagai teknologi dibidang informasi dan komunikasi dapat digunakan oleh manajemen organisasi untuk mempertinggi efisiensi dan efektifitas dalam proses kegiatan organisasi. dalam penerapan teknologi tersebut manajemen dapat menerapkan pemanufakturan fleksibel (flexible manufacturing) sebagai teknologi maju yang merupakan suatu lingkungan pemanufakturan maju yang muncul dari upaya perbaikan yang terus 22 menerus dan berkelanjutan (inovasi). pemanufakturan fleksibel didasarkan pada konsep penyederhanaan, pengotomasian dan pengintegrasian, yang diterapkan dalam just in time, island of automation (ia) atau pulau otomasi dan computer integrated manufacturing atau pemanufacturan terintegrasi komputer. just intime (jit) adalah filosofi yang memusatkan pada aktivitas yang diperluas oleh segmen-segmen internal lainnya dalam suatu organisasi. filosofi jit ini dapat diterapkan dalam semua aspek kegiatan dalam organisasi, khususnya dalam kegiatan pembelian dan produksi. kegiatan produksi dalam organisasi yang menerapkan jit akan dilakukan penyederhanaan dan pengeliminasian pemborosan dalam kegiatan produksi. produksi yang berdasarkan jit akan menggunakan sel-sel pemanufakturan yang didukung oleh manajemen pemasok dan perbaikan sistem logistik sehingga dapat meminimumkan antrian dan dalam waktu gerakan dalam proses produksi dan persediaan yang dikenal dengan sebutan pabrik mini. sistem island of automation mendasarkan pada pengotomasian. ia merupakan kumpulan dari proses produksi terotomasi dengan pengintegrasian pengendalian komputer terhadap sistem kegiatan organisasi secara intensif. sebagai contoh penerapan ia adalah penggunaan robotik dalam pengolahan produk dalam pemindahan dan pemasangan atau pemrosesan produk secara otomatik dan terintegra-si oleh komputer pusat yang dapat menjamin prosedur pengendalian otomasi. cim adalah sistem pemanufakturan yang terotomasi pada seluruh pabrik secara terintegrasi yang dikendalikan dengan central processing unit (cpu). cim mengikat secara bersama-sama berbagai macam alur dalam organisasi manufaktur dengan hubungan otomatik antara rancangan produk, rekayasa, pemanufakturan dan pabrik. cim menghubungkan berbagai ia kedalam sistem yang terintegrasi sehingga dapat mengoptimumkan kinerja pabrik. keakuratan penentuan harga pokok produk pada organisasi yang menerapkan filosofi jit dalam penerapan filosofi jit pada manajemen organisasi terdapat empat aspek pokok jit yang terdiri dari: 1. semua kegiatan yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dikurangi. 2. adanya komitmen untuk meningkatkan mutu yang lebih tinggi. 3. selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan. 4. menekankan penyederhanaan pada aktivitas. penerapan jit dalam produksi dilakukan dengan cara penjadwalan proses produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu dan jumlahnya yang sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi yang berikutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan. akibat dari penerapan jit dalam kegiatan produksi akan timbul berbagai perbedaan dasardasar pemanufakturan yang menerapkan jit dengan pemanufakturan tradisional. 1. pemanufakturan jit merupakan sistem tarikan permintaan (demand pull system), yaitu dengan memproduksi sejumlah produk yang sesuai dengan jumlah produk yang dibutuhkan oleh para pelanggan. berbeda dengan pemanufakturan tradisional yang menggunakan sistem dorongan permintaan (pull through system) yaitu dengan 23 memproduksi sejumlah produk yang telah ditargetkan oleh manajemen, termasuk sejumlah produk untuk persediaan. 2. bagi organisasi yang menerapkan jit jumlah persediaan yang terjadi akan relatif sedikit (tidak signifikan) atau bahkan nol (zero inventory) karena bahan baku dari pemasok dan produk jadi yang direncanakan adalah sejumlah yang benar-benar diperlukan oleh para pelanggan. dalam pemanufakturan tradisional akan timbul jumlah persediaan yang relatif lebih tinggi (signifikan) karena dalam pemanufakturan tradisional dibutuhkan persediaan penyangga untuk produk jadi jika produksi lebih kecil daripada permintaan. 3. dalam pemanufakturan tradisional, produk akan dipindahkan dari satu grup atau mesin-mesin yang identik ke grup mesin lainnya. biasanya mesin-mesin yang fungsinya identik akan ditempatkan dalam satu lokasi yang disebut departemen atau proses. para pekerja dalam departemen tersebut ditugaskan untuk bekerja secara terspesialisasi sesuai dengan fungsi operasi mesin tertentu yang berlokasi di masingmasing departemen dikenal dengan sistem roda berjalan. jit merubah pola tradisional tersebut dengan pola sel pemanufakturan. sel pemanufakturan berisi mesin-mesin yang dikelompokkan dalam keluarga-keluarga, biasanya dalam bentuk melingkar. layout mesin-mesin tersebut diatur sedemikian rupa sehingga mesin-mesin tersebut dapat digunakan untuk malaksanakan berbagai kegiatan operasi yang berurutan. masing-masing mesin dalam sel di set up (dirancang) untuk memproduksi produk tertentu. produk dipidahkan dari mesin yang satu kemesin yang lainnya dari permulaan sampai akhir. para pekerja dalam sel manufaktur ditugaskan untuk dapat mengoperasikan semua mesin dalam sel tersebut (interdisipliner). setiap sel merupakan pabrik mini, sehingga dalam kenyataannya sering dinamakan pabrik dalam pabrik. untuk lebih jelasnya perbandingan layout mesin-mesin dalam pemanufakturan tradisional dan jit yang menghasilkan dua jenis produk a dan produk b tampak pada gambar 1. gambar 1 lay out mesin pemanufakturan tradisional produk a dept. i dept. ii dept. iii produk jadi a produk b mesin mesin mesin produk jadi b bubut gerinda las 24 lay out pada mesin pemanufakturan sel a sel b mesin mesin gerinda gerinda mesin mesin mesin mesin bubut las bubut las produk a produk produk b produk jadi a jadi b 4. dalam organisasi yang menerapkan filosofi jit akan lebih memberikan penekanan terhadap pengendalian mutu produk, karena apabila terjadi komponen yang rusak akan menyebabkan penghentian perputaran produksi dalam sel. mutu yang tidak baik tidak akan diberi toleransi. secara sederhananya, jit tidak dapat diimplementasikan tanpa komitmen pada pengendalian mutu secara total atau total quality control (tqc). dalam pemanufakturan tradisional, pada tingkat kerusakan tertentu masih dapat diterima,karena menggunakan komitmen pada dapat menerima dalam tingkat kerusakan tertentu atau acceptable quality level (aql). 5. dengan sistem pemanufakturan sel jit akan dapat lebih mudah dan cepat dalam akses terhadap jasa tenaga kerja, karena dalam setiap sel diberikan wewenang dan tanggung jawab secara lebih luas dalam proses produksi masing-masing sel (desentralisasi jasa). berbeda dengan pemanufakturan tradisional kegiatan jasa masing-masing departemen akan lebih terpusat, karena masing-masing produk tidak diproduksi oleh masing-masing departemen. dari perbedaan-perbedaan tersebut akan diperoleh berbagai kelebihan dari penerapan jit terhadap pemanufakturan tradisional dalam hal keakuratan penelusuran biaya terhadap produk. keakuratan penelusuran biaya ini merupakan hal yang sangat penting dan mendasar untuk penentuan harga pokok produk. tingkat keakuratan dalam penentuan harga pokok produk, sangat berpengaruh terhadap pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, apabila informasi yang dihasilkan untuk penentuan harga pokok produk terdistorsi akan menyebabkan penentuan harga pokok produk yang tidak tepat, dan menyebabkan manajemen keliru dalam menetapkan harga jual produk yang pada akhirnya akan merugikan bagi organisasi dalam persaingan. untuk dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat lagi, bagi organisasi yang menerapkan filosofi jit dalam kegiatannya dapat pula sekaligus menerapkan metode activity based costing (abc) dalam perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan. activity based costing (abc) adalah suatu sistem yang memusatkan pada aktivitas-aktivitas sebagai obyek biaya yang pokok dan menggunakan biaya-biaya aktivitas tersebut sebagai 25 “blok-blok bangunan” untuk mengkompilasi biaya-biaya lainnya. sistem biaya ini dalam mengelompokkan biaya overhead pabrik diidentifikasi berdasarkan aktivitas kegiatan sebagai penyebab dari timbulnya biaya (cost driver). dalam proses penentuan harga pokok produk memerlukan dua tahapan. tahapan pertama yaitu melacak biaya pada berbagai aktivitas kemudian ke berbagai produk yang dihasilkan. sama halnya dengan penentuan harga pokok produk dalam metode tradisional, yang juga terdiri dari dua tahapan, tahapan pertama melacak biaya ke masing-masing unit organisasi atau departemen dan selanjutnya ke produk. perbedaan yang paling mendasar dari kedua metode tersebut adalah dalam menggunakan cost driver yang digunakan. cost driver adalah faktor-faktor penyebab yang dapat menjelaskan timbulnya biaya overhead pabrik. dalam metode abc digunakan cost driver dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan dalam perhitungan harga pokok tradisional yang hanya menggunakan satu atau dua cost driver. akibatnya tentunya dalam perhitungan alokasi biaya overhead pabrik metode abc dapat memberikan informasi yang lebih teliti dan akurat apabila dibandingkan dengan metode tradisional. perhitungan harga pokok produk dengan metode activity based costing (abc) prosedur tahap pertama dalam perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan metode abc adalah melacak biaya ke masing-masing aktivitas yang terdiri dari empat langkah yaitu (a) menggolongkan berbagai aktivitas (b) pengasosiasian berbagai biaya aktivitas (c) penentuan kelompok-kelompok biaya (cost pools) yang homogen dan (d) penentuan tarif kelompok pool rate. a. menggolongkan biaya kedalam berbagai aktivitas dan b. pengasosiasian biaya dengan berbagai aktivitas (langkah ke dua). pada langkah ini biaya digolongkan ke dalam berbagai level aktivitas yang terdiri dari empat kategori aktivitas. (i) aktivitas berlevel unit (unit level activities) adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ini disebut biaya aktivitas berlevel unit (unit-level activities cost) yang merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi. contoh biaya ini adalah biaya listrik dan biaya operasi mesin, termasuk juga biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi kedua biaya ini bukan termasuk biaya overhead pabrik. (ii) aktivitas berlevel batch (batch-level activities) adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali suatu batch produk diproduksi. besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. biaya yang timbul akibat aktivitas batch ini disebut biaya aktivitas berlevel batch (batch-level activities cost) yang merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. contoh biaya ini adalah aktivitas set up, biaya penjadwalan produksi, biaya pengelolaan bahan dan biaya inspeksi. (iii) aktivitas berlevel produk (product-level actifities) atau aktivitas penopang produk adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi. aktivitas ini mengkonsumsi masukan untuk mengembangkan produk atau untuk memungkinkan produk diproduksi atau dijual. biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas berlevel produk disebut (product-level activities 26 cost) yang besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh jumlah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung produk yang diproduksi oleh organisasi. contoh dari biaya ini adalah biaya penelitian dan pengembangan produk, biaya perekayasaan proses, biaya spesifikasi produk, biaya perubahan perekayasaan dan biaya peningkatan produk. (iv) aktivitas berlevel fasilitas (facility-level activities) atau aktivitas penopang fasilitas adalah aktivitas yang dilakukan untuk menopang proses pemanufakturan secara umum yang dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk. biaya yang timbul akibat aktivitas berlevel fasilitas ini disebut biaya aktivitas berlevel fasilitas (fasilitylevel activities cost) yang besar kecilnya biaya ini dipengaruhi oleh jumlah aktivitas penopang fasilitas pemanufakturan secara umum. contoh biaya ini adalah biaya pemeliharaan bangunan, biaya keamanan, biaya pertamanan, biaya penerangan pabrik, kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta biaya depresiasi pabrik. c. langkah ketiga yaitu menentukan kelompok-kelompok biaya homogen. kelompok biaya homogen (homogeneous cost pool) adalah sekumpulan biaya overhead yang terhubungkan secara logis dengan tugas-tugas yang dilaksanakan dan berbagai macam biaya tersebut dapat diterangkan oleh cost driver tunggal. d. langkah keempat yaitu menentukan tarif kelompok. tarip kelompok (pool rate) adalah tarip biaya perunit cost driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. tarip kelompok dihitung dengan rumus total biaya overhead untuk aktivitas tertentu dibagi atas dasar pengukuran aktivitas kelompok tersebut. tahapan kedua yaitu melacak biaya overhead ke masing-masing produk. setelah tarip kelompok masing-masing aktivitas diperoleh pada tahap pertama langkah ke empat maka dalam tahap kedua jumlah pembebanan biaya overhead untuk masing-masing aktivitas dapat diperoleh dari perhitungan tarip dengan tingkat konsumsi berdasarkan masing-masing cost driver untuk masing-masing produk. pengaruh penerapan filosofi jit pada organisasi yang menggunakan activity based costing (abc) dalam perhitungan harga pokok produk. just in time sebagai suatu filosofi dapat diterapkan secara bersamaan dalam perhitungan harga pokok produk dengan metode abc. apabila metode abc diterap-kan pada organisasi yang menggunakan filosofi jit dalam perhitungan harga pokok akan menyebabkan beberapa perbedaan yang cukup signifikan apabila dibanding-kan dengan organisasi yang tidak menerapkan filosofi jit tetapi menggunakan metode abc. perbedaan-perbedaan tersebut akan terjadi dalam beberapa hal berikut: a. pada organisasi yang menerapkan jit penggolongan aktivitas-aktivitas akan cenderung berubah menjadi aktivitas berlevel unit, aktivitas berlevel sel, aktivitas berlevel produk, dan aktivitas berlevel fasilitas. b. pada organisasi yang menerapkan jit penetapan harga pokok produk akan lebih teliti. c. mengurangi perlunya alokasi biaya jasa dengan adanya pabrik mini (sel). d. mengubah perilaku dan relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung. e. mempengaruhi sistem penentuan harga pokok produk. 27 sebagai gambaran pengaruh penerapan jit terhadap penentuan harga pokok dapat kita lihat dalam contoh kasus di bawah ini. pt ab sebuah organisasi manufaktur memproduksi dua jenis produk a dan produk b. data biaya pada bulan agustus 1998 adalah sebagai berikut: produk a produk b unit produksi 1.000 unit 2.000 unit biaya bahan baku rp.3.000/unit rp.4.000/unit biaya tenaga kerja 2 jkl/unit 4 jkl/unit langsung rp.4.000 rp.8.000 biaya overhead pabrik jam mesin 1 jam mesin/unit 2 jam mesin/unit biaya set up dalam 2 kali set up 2 kali set up satu periode 500 unit/batch 1.000 unit/batch rincian total bop biaya mesin rp. 2.100.000 rp.5.900.000 biaya set up rp. 2.000.000 rp.2.000.000 biaya fasilitas rp. 2.000.000 rp.6.000.000 total biaya overhead pabrik rp. 20.000.000,-. cost driver biaya mesin adalah jam mesin, biaya set up menggunakan jumlah set up dan biaya fasilitas meng-gunakan jam kerja langsung. untuk metode tradisional dasar pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar jam kerja langsung. perhitungan harga pokok produk dengan metode tradisional produk a produk b biaya bahan baku rp. 3.000 rp. 4.000 biaya tenaga kerja langsung rp. 4.000 rp. 8.000 biaya overhead pabrik rp. 4.000 rp. 8.000 harga pokok per unit rp.11.000 rp.20.000 perhitungan biaya overhead pabrik tarip = anggaran bop = rp.20.000.000,= rp. 2.000 jkl anggaran jkl 10.000 jkl produk a = rp. 2.000 x 2 jkl = rp. 4.000/unit produk b = rp. 2.000 x 4 jkl = rp. 8.000/unit 28 perhitungan harga pokok dengan metode abc tanpa penerapan jit produk a produk b biaya bahan baku rp. 3.000 rp. 4.000 biaya tenaga kerja langsung rp. 4.000 rp. 8.000 biaya overhead pabrik biaya mesin rp. 1.600 rp. 3.200 biaya set up rp. 2.000 rp. 1.000 biaya fasilitas rp. 1.600 rp. 3.200 harga pokok per unit rp.12.200 rp.19.400 perhitungan biaya mesin tarip = anggaran bop = rp. 8.000.000, = rp. 1.600 jam anggaran jam mesin 5.000 jam mesin mesin/unit produk a = rp. 1.600 x 1 jam mesin = rp. 1.600/unit produk b = rp. 1.600 x 2 jam mesin = rp. 3.200/unit biaya set up tarip = anggaran bop = rp. 4.000.000, = rp.1.000.000 set up jumlah set 4 kali set up tiap set up produk a = rp.1.000.000 : 500 unit = rp. 2.000/unit produk b = rp.1.000.000 : 1.000 unit = rp. 1.000/unit biaya fasilitas tarip = anggaran bop = rp. 8.000.000,= rp. 800/jkl fasilitas jumlah jkl 10.000 jkl produk a = rp. 800 x 2 jkl = rp. 1.600/unit produk b = rp. 800 x 4 jkl = rp. 3.200/unit perhitungan harga pokok dengan metode abc dengan penerapan jit produk a produk b biaya bahan baku rp. 3.000 rp. 4.000 biaya tenaga kerja langsung rp. 4.000 rp. 8.000 29 biaya overhead pabrik biaya mesin rp. 2.100 rp. 2.950 biaya set up rp. 2.000 rp. 1.000 biaya fasilitas rp. 1.000 rp. 4.000 harga pokok per unit rp.12.100 rp.19.950 perhitungan pada sel produk a biaya mesin tarip = anggaran bop = rp. 2.100.000, = rp. 2.100 jam anggaran jam mesin 1.000 jam mesin mesin/unit produk a = rp. 2.100 x 1 jam mesin = rp. 2.100/unit biaya set up tarip = anggaran bop = rp. 2.000.000,= rp.2.000/unit set up jumlah unit 1.000 unit biaya fasilitas tarip = anggaran bop = rp. 2.000.000,= rp. 500/jkl fasilitas jumlah jkl 4.000 jkl produk a = rp. 500 x 2 jkl = rp. 1.000/unit perhitungan pada sel produk b biaya mesin tarip = anggaran bop = rp. 5.900.000, = rp. 1.475 jam anggaran jam mesin 4.000 jam mesin mesin/unit produk b = rp. 1.475 x 2 jam mesin = rp. 2.950/unit biaya set up tarip = anggaran bop = rp. 2.000.000,= rp.1.000/unit set up jumlah unit 2.000 unit biaya fasilitas tarip = anggaran bop = rp. 6.000.000,= rp.1.000/jkl fasilitas jumlah jkl 6.000 jkl produk b = rp. 1.000 x 4 jkl = rp. 4.000/unit 30 dari contoh soal di atas dapat dilihat pengaruh penerapan jit terhadap perhitungan harga pokok terutama pengaruh dengan adanya pabrik mini (sel) yang menyebabkan biaya aktivitas berlevel batch menjadi biaya aktivitas berlevel unit, serta perhitungan biaya overhead pabrik dipisahkan untuk masing-masing produk. secara umum penerapan actifity based costing pada organisasi yang menerapkan jit akan diperoleh manfaat sebagai berikut: 1. perhitungan harga pokok lebih akurat. 2. adanya pengawasan terhadap aktivitas. 3. penghematan biaya dalam manajemen persediaan. 4. meningkatkan keterlacakan biaya terhadap produk. 5. mengurangi perlunya alokasi biaya jasa. adapun keterbatasan dari penggunaan metode abc pada organisasi yang menerapkan jit adalah sebagai berikut: 1. rasio konsumsi biaya masing-masing aktivitas harus besar (signifikan). 2. antara biaya kesalahan dan pengukuran harus optimal. 3. satuan equipmen yang dapat berdiri sendiri (untuk pabrik mini). 4. pabrik yang terintegrasi penuh (complete integrated factory). penutup perubahan lingkungan yang terus menerus telah memaksa para pengambil kebijakan dalam perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi untuk merespon perubahan. inovasiinovasi tersebut telah melahirkan berbagai metoda maupun teknologi baru yang lebih sesuai dengan lingkungan masa itu. filosofi just in time muncul sebagai respon untuk membangun suatu komitmen perbaikan yang terus menerus serta mengurangi adanya in-efisiensi dalam kegiatan perusahaan. dalam penerapannya, filosofi just in time memiliki pengaruh terhadap perhitungan biaya produksi di lingkungan industri maju yaitu dengan pendekatan activity based costing yang lahir sebagai akibat tidak relevannya asumsi yang digunakan dalam pendekatan tradisional. namun inovasi baru itu, bukanlah merupakan temuan yang paling baik atau paling sesuai dengan semua keadaan. suatu metoda hanya akan sesuai dan tepat apabila diterapkan pada lingkungannya. apabila suatu industri yang hidup di lingkungan tradisional maka pendekatan tradisional mungkin masih cukup relevan bila dibandingkan dengan menggunakan pendekatan yang hanya sesuai jika diterapkan di lingkungan industri maju. referensi horngren and foster. 1991. cost accounting: a managerial emphases, prentice hall, englewood cliffs, new jersey, inc. hammer, lawrence h. 1994. cost accounting, south-western publishing co, cincinati, ohio. mas’ud, machfoedz. 1996. akuntansi biaya: ikhtisar teori dan soal jawab, lembaga penerbit widya wiwaha, yogyakarta. mulyadi. 1992. akuntansi biaya, edisi revisi, stie ykpn, yogyakarta. 31 supriyono. 1994. akuntansi biaya dan akuntansi manajemen untuk teknologi maju dan globalisasi, bpfe-yogyakarta. _________. 1994. akuntansi biaya: pengumpulan biaya dan penentuan harga pokok, edisi kedua, bpfe-yogyakarta. jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax compliance: a study of slippery slope uswatun khasanah*, sutrisno t., endang mardiati abstract: the improvement of tax compliance in indonesia has not resulted in increase of tax ratio of the same year. from this perspective, the researchers conducted a study on voluntary tax compliance using theory of slippery slope. this study aims to provide an empirical evidence on the potential influence of tax audits, tax rewards, and trust in tax authority towards voluntary tax compliance. the study was conducted on corporate taxpayers who were registered as pkp (taxable enterprise). structural equation modeling-partial least square (sem-pls) was employed as the analytical tool in the study. our empirical findings show that tax audits could influence voluntary tax compliance and trust in tax authority was proven successful to reduce the influence of tax audit towards voluntary tax compliance. however, other findings also show that rewards were not proven successful in influencing voluntary tax compliance. keywords: voluntary tax compliance; slippery slope; coercive power; trust introduction in 2015, indonesian tax authority started to show activities in educating and disseminating information to its citizens to pay their taxes. one activity that attracted most public’s interest was tax amnesty. tax amnesty is implemented to meet the target of the directorate general of taxation (dgt) i.e. contribute of over 70% in state budget (directorate general of taxation, 2016). as such, such target indicated that tax started to become the main pillar of state revenue. there are a lot of studies on tax compliance. tax compliance is still an issue in indonesia, in that indonesia was ranked eighth in asean in 2017 and 126th in the world in tax compliance. there are studies conducted by oecd (2016), world bank (2015), world bank (2016 & 2017) regarding tax compliance in several countries in the world (table 1). while indonesia’s tax compliance has improved since 2015, its tax ratio however shows a decline in the pertaining year. table 2 shows that indonesia’s tax ratio experienced a decrease by 0.40% indicating that indonesia’s gross domestic product (gdp) experienced an increase that was not proportional to the increase in tax payment. the above tax ratio shows that improvement in tax compliance and tax amnesty performance applied byindonesian government has yet been successful in meeting the target of tax increase. since 2015, indonesian government has strived to improve its tax compliance by drawing up strategic plans 2015-2019. the current phenomenon suggests that tax compliance has been increasing every year, its tax revenue however shows department of accounting, universitas brawijaya, jalan veteran, ketawanggede, lowokwaru, kota malang, east java 65145, indonesia. *correspondence: uswatunkatasmir@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001109 citation: khasanah, u., sutrisno, t., & mardiati, e. (2019). coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax compliance: a study of slippery slope. journal of accounting and investment, 20(1), 75-93. received: 10 september 2018 reviewed: 16 september 2018 revised: 18 september 2018 accepted: 04 october 2018 copyright: © 2019 khasanah, sutrisno & mardiati. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:uswatunkatasmir@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5024 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 76 table 1 ranking of state tax compliance across southeast asian countries no. country 2015 2016 2017 tc (%) rank tc (%) rank tc (%) rank 1 singapura 97.19 5 96.56 5 97.99 5 2 brunei d. 84.40 30 89.61 16 91.36 16 3 malaysia 83.95 32 84.31 31 84.16 34 4 thailand 77.90 62 77.70 70 75.80 81 5 kamboja 73.06 90 73.06 93 73.06 97 6 filipina 66.46 127 66.23 126 71.06 110 7 myanmar 68.64 116 74.80 84 70.03 112 8 indonesia 53.66 160 60.46 148 66.83 126 9 laos 66.10 129 66.10 127 66.06 129 note: tc = tax compliance, rank = world ranking of tax compliance source: the world bank that it has yet to catch up with the increase in gdp resulting in a decrease in the tax ratio. the government puts a major concern on the strategy to increase tax compliance and tax ratio as tax is the central pillar of state revenue. the need to increase tax revenue has forced the government to pay more attention to issues that influence the increase in tax compliance and tax ratio. the rules and behavior of tax authorities are some of the issues that may influence tax compliance (ratmono & cahyonowati, 2013). on the other hand, increasing voluntary tax compliance may lead to an increase in state tax ratio (gangl, hofmann & kirchler, 2015; kirchler, hoelzl & wahl, 2008). kirchler et al. (2008) further explained that voluntary tax compliance could sustain tax compliance for longer period. the reason is that voluntary tax compliance tends to be compliant due to a high level of trust in tax and government authorities so that tax compliance may be maintained for a longer period. (gangl et al., 2015; kirchler et al., 2008). tax audit is selected as one variable because previous studies of both of these variables showed inconsistent results. finding from a study conducted by slemrod, blumenthal and christian (2001) using close examination indicates that close examination could increase tax compliance only to low to medium taxpayers but it reduced tax compliance to large taxpayers. table 2 tax ratio across southeast asia countries country year 2015 (%) 2016 (%) singapura 13.60 14.30 malaysia 15.30 13.80 thailand 16.50 15.70 kamboja 14.20 15.30 filipina 13.00 13.70 myanmar 6.00 6.40 indonesia 10.70 10.30 source: the world bank khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 77 reward is selected as a variable of coercive authority as the researchers would like to analyze the extent to which the tax authority in indonesia values its taxpayers who contributed part of their income for tax. a study by mahadianto and astuti (2017) using privileged tax and testing the tax compliance found that privileged tax could increase tax compliance. the theory of slippery slope presents an argument from consequences traditionally conceptualized as an informal fallacy, kirchler et al. (2008) speculated on the dynamic relationship between authority and trust but they had not provided further explanation on the potential interaction between authority and trust. afterwards, gangl et al. (2015) explained the possibility that interaction between authorities and trust could weaken and strengthen each other at a certain level. this study is a modification of a study by gangl et al. (2015) by way of reducing the dependent variable to only voluntary tax compliance. such reduction was taken because the researchers wanted to focus on voluntary tax compliance which is more consistent in complying. in addition, based on the researchers’ knowledge, that there have not been many studies on voluntary tax compliance, especially in indonesia. this study also details the independent variables as in gangl et al. (2015), using coercive authority variable as a tax audit variable and a negative coercive authority, and using reward as a positive coercive authority variable. the development of theory on voluntary tax compliance in slippery slope may promote a new way of increasing tax compliance in indonesia. therefore, the researchers are motivated to conduct a study on voluntary tax compliance to provide a solution for the government in increasing voluntary tax compliance and tax ratio within the same period of time. based on the above explanation, this study aims to provide empirical evidence regarding the influence of potential tax audit and tax reward on voluntary tax compliance. in addition, this study also provides empirical evidence on the influence of trust in tax authority as a moderating variable between variables of tax audits possibility on voluntary tax compliance. findings of this study indicate that the potential tax audit may increase voluntary tax compliance. on the other hand, tax rewards presents a different result in which it actually reduced voluntary tax compliance. results from moderation test showed that tax trust could reduce the influence of potential tax audits in influencing voluntary tax compliance. this study can provide input for the government as the government needs to increase voluntary tax compliance. in the theory of slippery slope, it is explained that increasing voluntary tax compliance can both improve tax compliance and tax ratios. therefore, this study may serve as a solution for the government to increase tax ratio. literature review and hypotheses development theory of slippery slope issues of tax compliance raise various theories expected to become the solutions to increase state tax revenue. the emergence of theory of slippery khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 78 slope was motivated that tax compliance is not only about economic factors, but it is also social psychological factors. kirchler et al. (2008) created a theoretical framework for slippery slope with two big dimensions, namely the power controlled by the tax authority and the trust of taxpayer on tax authority. the power controlled by tax authority is thought to have the capacity of improving tax compliance when viewed from an economic paradigm, it will improve tax compliance with force. the theory describes tax compliance by combining economic variables with social psychology variables. previous studies on tax compliance tended to use economic variables (kirchler et al., 2008), whereas its development also include psychological variables that influence tax compliance (kirchler et al., 2008). kirchler et al. (2008) explained that voluntary tax compliance is influenced by two factors, namely economic factors and psychological factors. economic factors are related to the authorization controlled by the tax authority, while psychological factors are related to the trust of the taxpayers. other authorization controlled by the tax authority is the legitimate authorization. this authorization is intended to compel the public become active in supporting authority’s policies (tyler, 2006; tyler, 2010). coercive authority in gangl et al. (2015) consists of negative coercive authority i.e. tax audit and positive coercive authority i.e. reward given to taxpayers. the authors stated that tax audit was considered as negative coercive authority because it indicated authority's distrust towards taxpayers. reward is a positive coercive authority. the authors stated that reward is a positive coercive authority because the authority respects taxpayers who were compliant. kirchler et al. (2008) explained that trust in tax authority is a psychological variable that not only it is able to improve tax compliance, but also to maintain tax compliance. they also stated that it is likely that the dimension of power and trust has a dynamic relationship but they did not provide explanations on the interaction between strength and trust. theory of bureaucratic reform the theory of bureaucratic reform describes systematic, integrated and comprehensive efforts to create good governance. etymologically, bureaucracy consists of bureau and cracy. the word ‘bureau’ originated from french which means a writing desk or a place where officials work, while ‘cracy’ originated from a decline of greek i.e. to regulate (albrow, 1970). good governance enables state governance mechanism to maintain a constructive synergy between the government, private sector, and community effectively and efficiently (sedarmayanti, 2010). the directorate general of taxation (2015) explained that the government was to implement bureaucratic reform in taxation with targets and activities set in detail every year from one stage to the next. henceforth, this reform was used to improve tax compliance implemented by the government for the next five years. the objective of bureaucratic reform was set to create a good governance. based on a decree of state minister for state-owned enterprises no. ep-117/m-mbu/2002 (negara, 2002) regarding implementtation of good governance practices in soe, there is a set of good khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 79 governance principle which consists of five aspects, namely transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness. tax bureaucratic reform aims to create a clearer tax structure in carrying out functions of delegation and supervision as well as to produce tax service that are fast, accurate, fair, consistent and transparent. bureaucratic reform is also intended to improve the compliance, awareness and participation of taxpayers within the taxation system to facilitate an increase in state tax revenue (puspita, subroto, & baridwan, 2016). the influence of potential tax audit on voluntary tax compliance tax audit is one of the coercive authority variables of tax authority. the theory of slippery slope explains that voluntary tax compliance is influenced by authorization (coercive and legitimacy) which is controlled by the tax authority (kirchler et al., 2008). coercive authorization is the authorization controlled by the tax authority to force taxpayers to comply with tax regulation. tax audit is a deterrence factor which is part of a coercive authorization that is negative. negative coercive power indicates that there is a distrust of authority towards taxpayers therefore the taxpayers need to be audited (gangl et al., 2015). tax audit is also related to theory of bureaucracy reform. theory of bureaucracy reform explains that there are systematic, integrated and comprehensive efforts to create good governance. good governance enables state governance mechanism to maintain a constructive synergy between government, private sector, and community effectively and efficiently (sedarmayanti, 2010). based on the dgt's performance report 2015, the indonesian government through ministry of finance presented a plan to carry out reforms in taxation. tax audit is certainly one part of the tax reform to make tax audit more effective, efficient, and on target. this topic has attracted researchers to conduct a study related to the potential tax audit in indonesia in influencing voluntary tax compliance in indonesia. as described in gangl et al. (2015), potential tax audit may influence voluntary tax compliance because taxpayers tend to choose to comply rather than be proven to report taxation not-in-accordance and therefore must take a legal action. the potential tax audit may improve tax compliance described in an article by mendoza, wielhouwer, and kirchler, (2017) who conducted a study that divided audit levels on a certain scale. the study showed that tax audits could increase tax compliance only to a certain level. the leveling is related to an inspection level in finding tax fraud in accordance with the taxation regulation in austria. a study by konrad, lohse, and qari (2016) of tax audits that divided face to face and not showed any results that tax compliance could increase by 80% with the possibility of face to face audit by the tax authority. based on the argument in the theory of slippery slope and supported by the theory of corruption reform, it can be concluded that the potential tax audit may influence voluntary tax compliance if the inspection is carried out effectively, efficiently and on target. therefore, the researchers state a hypothesis as follows: h1: potential tax audit has a positive influence on voluntary tax compliance. khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 80 the influence of reward on voluntary tax compliance reward is one of coercive authority variables in the theory of slippery slope. as previously explained, the theory describes voluntary tax compliance influenced by the authorization controlled by the tax authority (kirchler et al., 2008). reward is part of the coercive authority which is positive because reward indicates that there is trust in authority towards taxpayers so that the taxpayers need to be rewarded for their previously compliancy with the tax (gangl et al., 2015). the theory also explains that reward may improve the quality of relationship between the authority and taxpayers as taxpayers feel appreciated by the tax authority. reward may be conducted in various forms and ways, depending on rules and creativity of authority of a country and a region. a reward may be given in the form of lottery prizes to compliant taxpayers, it can also provide privilege (privileges given with certain conditions) for compliancy, etc. reward given as lottery prize may increase tax compliance if the chance to win such prizes falls around one to twenty-five (alm, mcclelland, & schulze, 1992). however, the effect is still unknown for less chances. other study was carried out by providing information on the use of tax fund in every government activity or tax authority. such activities may also improve tax compliance (lamberton, de neve, & norton, 2013). in their article, gangl et al. (2015) explained that rewards may influence voluntary tax compliance. indonesian minister of finance no. 74/pmk.03/2012 (finance, 2012) regulates taxpayers with certain criteria i.e. the right to receive an overpayment introduction. this regulation also sets the requirements to obtain these criteria to comply with the tax regulations for at least 3 consecutive years and must be certified through a tax audit. this demonstrates that indonesian government appreciates its compliant taxpayers by providing rewards in the form of pre -payment facilities to facilitate the return of excess tax payment. a study conducted by mahadianto and astuti (2017) tested a privileged tax on tax compliance using taxpayers within pratama tax service office (kpp) region in cirebon city. the study found that privileged tax could increase tax compliance. based on the argument of the slippery slope theory, it can be concluded that rewards in the form of pre-payment and lottery prize could influence voluntary tax compliance. therefore, the study formulates a hypothesis as follows: h2: reward has positive influence on voluntary tax compliance. the impact of trust in tax authority on the influence of potential tax audit and fair tax procedure on voluntary tax compliance trust in tax authority and potential tax audits carry a dynamic relationship and can influence each other. in the conceptualization of theory of slippery slope, kirchler et al. (2008) tried to speculate on the dynamic relationship between tax authority and trust but the study has not provided further explanation on the interactions that occurred between the authority and trust. khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 81 trust is a psychological influence of taxpayers on tax authority, therefore if taxpayer believes in the tax authority, the community will indirectly and without difficulty comply with the tax authority. gangl et al. (2015) stated that trust is important in social life and there is a broad agreement that trust is the willingness of individuals or groups to take a risk. the trust of taxpayers plays an important role in influencing the potential tax audit. further, gangl et al. (2015) explained the possibility of interaction between authorization and trust can weaken and strengthen reciprocally at a certain level. gangl et al., (2015) also explained that the authorization represented by the possible tax audits could increase its influence on voluntary tax compliance with the trust of high taxpayers. taxpayers need not be afraid to be examined or found payment errors and tax reporting because taxpayers have a trust in the tax authority, and can apply otherwise. a study by ratmono and cahyonowati (2013) elucidated that trust was yet to influence the interaction between potential tax audits on tax compliance. ratmono and cahyonowati (2013) explained that the trust level of taxpayers in indonesia was still low therefore trust in tax authority could not influence tax audits and voluntary tax compliance. gangl et al. (2015) indicated that trust in tax authority may have an influence on taxpayer’s decision related to potential tax audit. the data on voluntary tax compliance is still limited if it is related to potential tax audits and tax trust, so the researchers wanted to provide evidence in this study that the influence of trust in tax authority may have an effect (increase or decrease) on the interaction between potential tax audits of voluntary tax compliance. based on the argument of the above slippery slope theory, it can be concluded that trust in tax authority can moderate the effect of potential tax audit and fairness of tax procedure on voluntary tax compliance. therefore, this study formulates a hypothesis as follows: h3: trust in tax authority moderates the effect of potential tax audit towards voluntary tax compliance. research method this study aims to examine factors that influence voluntary tax compliance. as such, this study is categorized as a causal study (now & bougie, 2013). the study was conducted in indonesian directorate general of taxation which oversees the agency on taxation in indonesia. indonesia was chosen because the realization of its tax compliance has been improved but its tax ratio has been decreased in the last two years. sample of the study is corporate taxpayers that have obtained the criteria for taxable entrepreneurs (pkp). this sampling was chosen because only pkp taxpayer agency that have reached a turnover of >idr4.8 billion, and is obligated to provide periodic financial reports and tax audit conducted in accordance with the financial report audit procedures (directorate general of taxation, 2013). the researchers submitted a research permit to several khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 82 kpps in the malang region, but we only received a reply from kepanjen tax office for a permission to conduct a study on taxpayers in the kpp area. data collected in this study is primary i.e. the perception of taxpayers in the regional tax office of third tax office in east java. the objective is to find out factors influencing taxpayers to become voluntary taxpayers. the data was collected using a questionnaire which consisted of research items (brockmann, genschel, & seelkopf, 2016; kastlunger, lozza, kirchler, & schabmann, 2013; kirchler et al., 2008). the variables observed in this study are variables related to the theory of slippery slope and theory of bureaucratic reform. they are consisted of 3 variables, namely; independent variables, dependent variables, and moderating variables. the measurement of each variable employs a 7-point likert scale as this type of scale may be better received by respondents and has fairly good criteria in terms of validity, reliability of discrimination ability and stability (budjiji, 2013). these seven likert scales are (1) strongly disagree (sts), (2) disagree (ts), (3) somewhat disagree (ats), (4) neutral (n), (5) somewhat agree (us), (6) agree (s) and (7) strongly agree (ss). operational definition of variables potential tax audit is a potential audit carried out by the tax authority on taxpayers to ensure that the tax paid is in accordance with the actual tax that must be paid. the audit is coded with ap. this study used the instruments used in previous studies namely kastlunger et al. (2013). rewards tax is something that the authority gives to taxpayers as a reward because taxpayers have complied with the tax regulations. this reward can be in the form of information on the use of brand tax revenue. the audit is coded with rp. this study used the instruments from several previous studies namely brockmann et al. (2016). trust in tax authority is a psychological factor in taxpayers influenced by various factors to ensure that the tax authority shall use the tax paid properly according to what the taxpayers expected. it is coded with to. this study used the instruments from several previous studies namely kastlunger et al. (2013). voluntary tax compliance is the behavior of taxpayers who were willing to fulfill their tax obligations in the form of counting, depositing, and reporting their tax to the tax authority voluntarily. it is coded with vtc. this study used the instruments from several previous studies namely kirchler et al. (2008). method of data analysis method of data analysis used to test the hypotheses is structural equation modeling partial least square (sem-pls) and the study used warp pls version 6.0. the use of pls compared to other statistical analysis tools in research is based on the type of study which is either to test or to develop a theory. according to hair, hult, ringle, and sarstedt (2016) the use of sempls is more suitable for a study whose objective is to explain and predict a construct in research. this study strives to explore the theory of slippery slope by making the trust in authority as a moderating variable, therefore sem-pls is more suitable as a statistical analysis tool in this study. khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 83 table 3 type of moderation variable type of moderation variable definition quasi there is influence on the main effect there is interaction with the moderating effect predictor there is influence on the main effect there is no interaction on the moderation effect pure there is no influence on the main effect there is interaction with the moderating effect homologizer there is no influence on the main effect there is no interaction on the moderation effect hypotheses testing testing the hypotheses h1 to h3 is done using pls. testing h1 to h2 is testing the direct effect without moderation, while testing h3 is a test of the moderating effect. this moderation test uses moderated regression analysis (mra) using pls testing tools (there are moderation provisions that might later be formed in this study, so that even if there is no significant influence testing the moderation effect will still be done. this study refers to the research article sugiono (2004) to identify the types of moderating variables, shown in table 3. this moderation test was carried out in two stages, namely testing before and after moderation. the test is illustrated in the following three formulas: 1) η = ɣ 1 ξ 5 + ζ 1 (influence on the main effect) 2) η = ɣ 1 ξ 1 * ξ 5 + ζ 1 (influence on the interaction of moderating effects) next, the researchers identify moderating variable based on the criteria in table 3. testing the hypotheses was conducted in the following methods: 1) determining the level of significance or critical value (α) i.e. equal to 5%. 2) comparing the significance of p value and coefficient direction. if the significance of p value ≤ 0.05 (5%) and the coefficient direction is in accordance with the direction specified in the hypotheses, the hypotheses are accepted, otherwise the hypotheses are rejected. result and discussion this study uses owner/persons in charge of taxation in companies that have a turnover of more than idr4.8 billion per year as its respondents. the selection of respondents was chosen because the owner/persons in charge of taxation is part of the decision maker who influence the culture of tax compliance in a company. the owner/persons in charge of taxation can determine whether or not to comply with the tax regulation. the researcher distributed the questionnaire at kpp for ten days before june 30, 2018. this is done because the corporate tax objects submits their tax return (spt) of value added tax (ppn) and article 23 income tax near the khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 84 30th of every month. the respondents who came to submit spt on the day of the study were given a questionnaire in paper form and a link to fill out online questionnaire. the selection of respondents who came to submit this spt was considered efficient because there was a 2017 circular which explained that the fulfillment of tax obligations could only be done by the person in charge of the corporate taxpayer and/or the taxpayer's representative. representative of the taxpayer is the person in charge who receives or is given the authority the by the taxpayer to be responsible and participates in the decision-making related to taxation as evidenced by power of attorney signed by the corporate taxpayer, or in such case, the director or owner of the business entity. questionnaires were distributed in kpps who were gave the study permission to contact and use their taxpayers as respondents. the researchers and fellow researchers distribute to the taxpayers who came to filled out the questionnaires during office hours. in addition, the researchers also use friendship networking to help find potential respondents. friends of the researchers who work as accountants and in taxation office within malang region were also asked to help filling out and distributing questionnaires to offices where their colleagues worked in offices that fit in the requirements of this study. the distributed questionnaires were divided into two forms, namely hard copy and online questionnaire. the division served to facilitate the respondents in filling out and collecting the data. online questionnaires were provided by the researchers using google docs facility. the total questionnaire distributed to kpp was 311 questionnaires. the distributed questionnaire is illustrated in table 4. table 4 shows that the response rate of this study is 88.42%. we achieved good response rates because the researchers conducted approaches to research respondents who came to kpp and established good communication with kpp especially those in the front office area to help accelerate questionnaires distribution. table 4 shows that there are unreturned 36 questionnaires. there are 11 questionnaires that cannot be used because there are several unanswered questions and invalid answers (for example: the respondent answered 1 from the beginning to the end of the question). there were 91 questionnaires that did not meet the requirements because the researchers conducted research on corporate taxpayers who had been confirmed as pkp (taxable enterprise) and were still active as pkp. these corporate taxpayers who filled out the questionnaire were out of these conditions, the questionnaire could not be used in this study. table 5 shows the general description of the demographic characteristics of the respondents. table 4 sample distribution and returned questionnaire description total questionnaires distributed offline 168 questionnaires distributed online 143 unanswered questionnaires (36) questionnaire that cannot be led (11) questionnaires that do not meet the requirements (91) total questionnaire used in the study 173 khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 85 table 5 respondents’ demographic characteristics no. category number of respondent % 1 men 58 33.52 2 women 106 61.27 3 blank 9 5,.21 total 173 100 1 < 20 years old 0 2 21-30 years old 68 39.32 3 31-40 years old 74 63.24 4 41-50 years old 29 16.76 5 >50 years old 2 1.16 6 blank 9 5.2 total 173 100 1 owner 34 19.65 2 employee 118 68.21 3 tax consultant 12 6.93 4 blank 9 5.2 total 173 100 1 brevet certified 128 73.98 2 non-brevet certified 36 20.81 3 blank 9 5.2 total 173 100 as shown in table 5, the number of female respondents is higher than that of men, and there are 9 respondents who did not fill in their gender information. the number indicates that there are still more women working within taxation sector. this difference will not have much effect on this study because the study focuses on voluntary compliance of corporate taxpayers. based on table 5, majority of our respondents were between 31-40 years old. we believe this is related to tax regulation in that it require only taxpayers or representative of taxpayers should manage the tax obligations. so only financial managers or people or employees in equivalent position who gained the trust from the taxpayers who reported their tax to kpp in accordance with the conditions set by the directorate general of taxation. table 5 shows that only 6.93% of company owners carry out their own tax obligations to kpp. in addition, the majority of respondents who filled out the questionnaire were company employees. in accordance with circular letter no. se/02.pj/2017, employees who are allowed to carry out tax obligation are employees who already have a special power of attorney from the agency/company, have worked more than 1 year (in the company), have taken taxation education namely brevet tax at least a, and become representatives companies in fulfilling tax obligations. table 5 shows that 73.98% of respondents have taken tax education in the form of tax brevet. this is also related to the previous explanation about circular letter no. se/02.pj/2017 which requires employees appointed as the entity taxpayers’ representatives to fulfill out tax obligations, must have taken brevet tax education proven by showing tax brevet certificates. khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 86 table 6 descriptive statistics of research variables no. variable minimum maximum (mean) standard deviation 1 audit probability 1 7 5.115 1.019 2 tax rewards 1 7 3.412 0.917 3 trust 1 7 4.533 1.074 4 voluntary tax compliance 1 7 5.127 0.941 the frequency of the answer values in each variable, mean value, and standard deviation are used as the basis for interpreting the responses of respondents. the value used in answering one variable consists of positive statements. table 6 shows that all constructs had a minimum and maximum value of 1 and 7. the average value indicates that the respondent's answer of average potential tax audit is 5.115. based on the indicator, this result indicates that the potential tax audit is quite high. in contrary, the average value of tax rewards i.e. 3.412, meaning that the respondents believed that the tax rewards was quite low. finding from standard deviation shown falls in the range between maximum and minimum values, and the standard deviation value also does not exceed the average value of the study. this shows that the answers given by the respondents to a statement did not have a big difference. that is, the answers of each respondent tend to be consistent so that they can represent the entire data used in this study. hypotheses testing to test the hypotheses, the researcher used the pls regression warppls 6.0 algorithm with stable resampling method 3. the researchers chose stable 3 because the resampling method produces an estimated standard errors (kock, 2015) and p value (kock, 2015) with the best precision compared to other resampling method. testing the hypotheses in this study is divided into two stages, namely the stage of testing the hypotheses before moderation and after the moderating effect. all tests in the study used one-tailed hypotheses. the testing used p values because warppls 6.0 is a statistical tool that produces one-tailed p values (kock, 2015). the testing of hypotheses with moderating effects did not use direction (two-tailed consequences) so that the p value will be multiplied by two (kock, 2015). testing the p value is determined, if the significance of p<0.05, the hypothesis is accepted, and if the value of p> 0.05, the hypothesis is rejected. the results of hypotheses testing before modification are presented in table 7. a results of hypotheses testing is shown in table 7. one hypothesis is accepted i.e. h1 because it has the direction in accordance with the hypothesis (for variables with direction of research) and the p-value that is table 7 hypotheses test results hypotheses information coefficient value p value conclusion h1 ap  vtc 0.159 0.016* accepted h2 rp  vtc -0.188 0.066* refuted h3 ap*to  vtc -0.277 <0.001** accepted * = one-tailed; ** = two-tailed khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 87 table 8 types of moderation effects influence on main effect influence on moderation effect conclusion information p value information p value to  vtc 0.006** ap*to  vtc <0.001** quasi kp*to  vtc 0.016** quasi * = one-tailed; ** = two-tailed significantly below 0.05. table 7 also shows that two moderation interactions are accepted, namely h3 with the possibility of tax audit and tax trust (ap*to) because the p-value is significantly below 0.05. the hypotheses used testing without direction or two-tailed therefore the direction of coefficient value does not serves as a requisite for accepting the hypotheses. other researcher tested the influence of moderating variables, i.e. the trust on tax authority on voluntary tax compliance to determine whether or not there was an influence on the main effect (moderating variable towards endogenous variables). table 8 presents several types of moderating variables from an empirical testing. the determination of this type of moderation was based on the previous explanation. after conducting several stages of hypotheses testing, namely testing before moderation, testing the moderation interaction, and testing the main effects, the results of the study are illustrated in figure 1. the influence of potential tax audit on voluntary tax compliance the results of this study provide empirical evidence that the potential tax audit has a significant influence on voluntary tax compliance. the coefficient value in this study shows positive value, which means that the higher the possibility of tax audit is, therefore the higher the voluntary tax compliance is. the results of this study support the results of research by gangl et al. (2015), mendoza et al. (2017), konrad et al. (2016) which provides an empirical evidence that the higher the possibility taxpayers to be audited is, the more obedient the mandatory tax will be voluntarily. the results of this ap = potential tax audit; to = tax trust; vtc = voluntary tax compliance figure 1 research results ap vtc to o (h1) β= 0,159 p= 0,016 (h5) β= -0,277 p <0,001 r2 = 0,464 khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 88 study are not in line with the research of oestreich (2017) who did not find empirical evidence regarding the influence of potential tax audits on voluntary tax compliance. the results of this study support the theory of slippery slope in that tax authorities can use coercive authority to increase voluntary tax compliance. in this study, we explain in great detail about negative coercive authority by using the potential tax audits. tax authorities can use their authority to conduct tax audit that taxpayers tend to avoid. for taxpayers who have pkp status, they will tend to avoid tax audits because this is also related to their pkp status. according to the directorate general of taxation (2013), pkp status of corporate taxpayers could be revoked if fraudulent acts were found during a tax audit and sanctions would be given materially and immaterial. therefore, when the potential tax audit increases, voluntary tax compliance will increase. the results of this study also support the theory of bureaucratic reform in that the government's efforts to create a good governance by improving state governance. the goal is to maintain good synergy between tax authorities, taxpayers and the public as can be seen through the potential tax audits conducted by the tax authorities. with the improvement of good integrity and accounting and taxation capabilities of tax authorities, tax audit is increasingly becoming effective and efficient. such improvement was responded positively by the taxpayers, especially pkp, who saw that if there were financial statements that were deemed not in accordance with regulations by the tax authorities, the potential tax audits would increase so that taxpayers preferred to comply voluntarily. this study shows that the potential tax audits can increase voluntary tax compliance. effect of tax rewards on voluntary tax compliance the results of this study are in line with the research conducted by bazart and pickhardt (2011), brockmann et al. (2016), fochmann and kroll (2016) and göx (2008) who found no empirical evidence related to rewards that affected voluntary tax compliance. empirical evidence of this study does not support the results of research conducted by feld, frey, and torgler (2006), lamberton et al. (2013) mahadianto and astuti (2017), and torgler (2003). the research conducted by brockmann et al. (2016) was conducted via surrogate, namely students at jacobs university, germany. the research by brockmann et al. (2016) explains that rewards using lottery prize failed to significantly increase tax compliance. furthermore, they stated that the lottery was tested with the possibility of winning 1:100. the possibility of a small chance to win did not motivate the respondents to increase their voluntary tax compliance. the possibility of this win was also examined by alm et al. (1992) who succeeded in providing evidence that rewards can improve the tax compliance better than tax audits. but the research of alm et al. (1992), showed that the probability of winning is 1:25. a research conducted by fochmann and kroll (2016) describes the effect of rewards with certain criteria. taxpayers can choose to report their taxes or donate a portion of their income for public interest. the results of the fochmann and kroll (2016) study explain that rewards had no effect on large tax compliance. this is because taxpayers will still be compliant even though khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 89 there are no rewards, while for compliance of low tax, the rewards in lottery prize will actually further reduce the level of tax compliance. this is because taxpayers will prefer to pay in the form of contributions for public interest in small amounts so that they do not need to report taxes. researchers still find small research on the tax rewards made, especially tax rewards in indonesia. in addition, the characteristics of taxpayers in indonesia are certainly different those of other countries. kepanjen kpp is one of kpps with larger tax compliance. this is evidenced by the achievements of kepanjen kpp that achieved the highest tax revenue target in east java regional tax directorate iii. however, this kpp has yet to give rewards in the form of lottery prize to their taxpayers. even though some kpps have begun to implement rewards in lottery prize to attract taxpayers to comply as used by kpp prata ma purworejo (editor, 2018). this can be one of the factors in tax rewards that have no effect on voluntary tax compliance. in relation to the privileges given by the director general of taxation as described in pmk no. 74/pmk.03/2012 (finance, 2012), in order to become a taxpayer with certain criteria, one must meet the stipulated requirements. one of the requirements set in accordance with pmk is to undergo a tax report audit for the last three years. some taxpayers tend to avoid tax audit mainly because the nature of indonesian taxpayers who tend to avoid tax audits, while the rewards received were mainly an ease in returning excess tax payments. such rewards is certainly not worth the effort to go through tax audit. this can also be one factor that rewards do not influence voluntary tax compliance. impact of trust in tax authority on the influence of potential tax audit on voluntary tax compliance the third hypothesis is to examine the influence of trust in tax authority as a moderating variable in influencing the interaction of potential tax audit of voluntary tax compliance. this study succeeded in providing empirical evidence for the third hypothesis in that trust in tax authority can be a moderating variable significantly to the interaction of potential tax audits with voluntary tax compliance. the coefficient value shows a negative result, meaning that with the existence of trust in tax authority, it decreases the influence between the possibility of tax audits and voluntary tax compliance. the results of this study explain the influence of tax trust in the theory of slippery slope and in accordance with the arguments of kirchler et al. (2008) which explained that trust greatly influences voluntary tax compliance and there is an interaction dimension between authority and trust in tax authority. this argument is explained by gangl et al. (2015) that the dimension of interaction between coercive authority and procedural justice with the intended tax trust is the two variables can influence each other if the relation is a factor that influences voluntary tax compliance. trust in tax authority greatly influences voluntary tax compliance (kirchler et al., 2008). this is evidenced by the results of a study that provides empirical evidence that trust in tax authority has a significant influence on voluntary tax compliance. the coefficient value generated from this study shows a khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 90 positive result. this means that as trust in tax authrotiy increases, the voluntary tax compliance will also increase. however, as a moderating variable, the level of trust in tax authority of taxpayers must also be considered. in this study, the respondents’ answers in answering indicators on tax confidence variable results in average scores. this shows that the taxpayers' trust in kepanjen kpp tends to be low. the result of this study are also the same as the result of research conducted by ratmono and cahyonowati (2013) which stated that trust in tax authority in indonesia still tends to be low. the low of trust in tax authority may reduce the influence of potential tax audits in increasing voluntary tax compliance. for voluntary tax compliance, trust plays an important role for the taxpayers and the public to comply to voluntarily tax. the potential tax audit may improve tax compliance only for a certain period of time, but trust in tax authority can increase voluntary tax compliance, whose compliance may be last a longer period of time. the low taxes confidence can decrease the influence of potential inspection on voluntary tax compliance. this is because taxpayers tend to have a lack of trust in tax authorities, so efforts from the tax authorities to increase the potential taxes audit tend to be ignored. taxpayers do not really care about the potential tax audits because they prioritize to conduct tax evasion neatly so when it is audited it cannot be detected by the tax authority. conclusion this study aims to analyze factors that influence voluntary tax compliance. voluntary tax compliance is important to examine because such compliance not only increases tax compliance but can also provide a solution to improve the tax ratio. the variables examined in this study are potential tax audits, rewards and trust in tax authority. this research was conducted on taxpayers with pkp status at kepanjen kpp in july 2018 with 173 samples. results of this study an provide empirical evidence that potential effective and efficient tax audits may increase voluntary tax compliance. result of this study provides support to theory of slippery slope and heuristic fairness theory that the authority of tax authority can legitimately increase voluntary tax compliance. in addition, procedural justice is also one of the factors that influence voluntary tax compliance. on the other hand, the researchers have not found empirical evidence that rewards can influence voluntary tax compliance. this may be due to the fact that the research location still does not carry out rewards as an activity used by the authorities to attract taxpayers to comply. rewards are also not considered as something that significantly influence tax compliance in this study. other results show that trust in tax authority can moderate the interaction between the potential tax audit of voluntary tax compliance. although empirical evidence shows that trust in tax authority negatively influenced these interactions. this can occur if respondents in kepanjen kpp area had tax beliefs that are still on average so that this can influence the taxpayer's decision to comply voluntarily. implications of results of this study support khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 91 the theory of slippery slope, and heuristic fairness theory which explains that there is a dynamic interaction between trust in tax authority and the authority of tax authority that affects voluntary tax compliance. implications of the study provides an empirical evidence related with the importance of trust in tax authority and the potential tax audit to improve tax compliance voluntarily. this serves as an input to tax authorities in kpp kepanjen and the government that the tax authorities carry the duty to improve the confidence in taxes and voluntary tax compliance so that it can help the government improve tax compliance voluntary and the tax ratio for long period of time. this can also provide a solution for the government to reach the target of 20% tax ratio by 2020 by increasing voluntary tax compliance. references albrow, m. (1970). bureaucracy (key concepts in political science) (1970th edi). retrieved from https://www.amazon.com/bureaucracy-keyconcepts-politicalscience/dp/0333112628/ref=sr_1_4?s=books&ie=utf8&qid=153779 4217&sr=1&dpid=41rotyzx%252bvl&prest=_sy291_bo1,204,203,200_ql4 0_&dpsrc=srch alm, j., mcclelland, g. h., & schulze, w. d. (1992). why do people pay taxes?. journal of public economics, 48(1), 2138.https://doi.org/10.1016/0047-2727(92)90040-m bazart, c., & pickhardt, m. (2011). fighting income tax evasion with positive rewards. public finance review, 39(1), 124-149. https://doi.org/10.1177/1091142110381639 brockmann, h., genschel, p., & seelkopf, l. (2016). happy taxation: increasing tax compliance through positive rewards?. journal of public policy, 36(3), 381–406. https://doi.org/10.1017/s0143814x15000331 budiaji, w. (2013). likert (the measurement scale and the number of responses in likert scale ). jurnal ilmu pertanian dan perikanan, 2(2), 127– 133. retrieved from http://www.budiaji.info/publications/skalalikert.pdf feld, l. p., frey, b. s., & torgler, b. (2006). rewarding honest taxpayers? evidence on the impact of rewards from field experiments. center for research in economics, management and the arts (crema) working paper, 16. retrieved from www.webmail.crema-research.ch/papers/2006-16.pdf fochmann, m., & kroll, e. b. (2016). the effects of rewards on tax compliance decisions. journal of economic psychology, 52, 38-55. https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009 gangl, k., hofmann, e., & kirchler, e. (2015). new ideas in psychology tax authorities ’ interaction with taxpayers : a conception of compliance in social dilemmas by power and trust. new ideas in psychology, 37, 13–23. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001 göx, r. f. (2008). tax incentives for inefficient executive pay and reward for luck. review of accounting studies, 13(4), 452-478.. https://doi.org/10.1007/s11142-007-9057-9 hair, j., hult, g. t., ringle, c., & sarstedt, m. (2016). a primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). faculty bookshelf. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-1 https://www.amazon.com/bureaucracy-key-concepts-political-science/dp/0333112628/ref=sr_1_4?s=books&ie=utf8&qid=1537794217&sr=1-&dpid=41rotyzx%252bvl&prest=_sy291_bo1,204,203,200_ql40_&dpsrc=srch https://www.amazon.com/bureaucracy-key-concepts-political-science/dp/0333112628/ref=sr_1_4?s=books&ie=utf8&qid=1537794217&sr=1-&dpid=41rotyzx%252bvl&prest=_sy291_bo1,204,203,200_ql40_&dpsrc=srch https://www.amazon.com/bureaucracy-key-concepts-political-science/dp/0333112628/ref=sr_1_4?s=books&ie=utf8&qid=1537794217&sr=1-&dpid=41rotyzx%252bvl&prest=_sy291_bo1,204,203,200_ql40_&dpsrc=srch https://www.amazon.com/bureaucracy-key-concepts-political-science/dp/0333112628/ref=sr_1_4?s=books&ie=utf8&qid=1537794217&sr=1-&dpid=41rotyzx%252bvl&prest=_sy291_bo1,204,203,200_ql40_&dpsrc=srch https://www.amazon.com/bureaucracy-key-concepts-political-science/dp/0333112628/ref=sr_1_4?s=books&ie=utf8&qid=1537794217&sr=1-&dpid=41rotyzx%252bvl&prest=_sy291_bo1,204,203,200_ql40_&dpsrc=srch https://www.amazon.com/bureaucracy-key-concepts-political-science/dp/0333112628/ref=sr_1_4?s=books&ie=utf8&qid=1537794217&sr=1-&dpid=41rotyzx%252bvl&prest=_sy291_bo1,204,203,200_ql40_&dpsrc=srch https://doi.org/10.1016/0047-2727(92)90040-m https://doi.org/10.1177/1091142110381639 https://doi.org/10.1017/s0143814x15000331 http://www.budiaji.info/publications/skalalikert.pdf http://www.webmail.crema-research.ch/papers/2006-16.pdf https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009 https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001 https://doi.org/10.1007/s11142-007-9057-9 https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-1 khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 92 kastlunger, b., lozza, e., kirchler, e., & schabmann, a. (2013). powerful authorities and trusting citizens: the slippery slope framework and tax compliance in italy. journal of economic psychology, 34, 36–45. https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007 kirchler, e., hoelzl, e., & wahl, i. (2008). enforced versus voluntary tax compliance: the “slippery slope” framework. journal of economic psychology, 29(2), 210-225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004 kock, n. (2015). one-tailed or two-tailed p values in pls-sem?. international journal of e-collaboration (ijec), 11(2), 1-7. https://doi.org/10.4018/ijec.2015040101 konrad, k. a., lohse, t., & qari, s. (2016). compliance with endogenous audit probabilities. the scandinavian journal of economics, 119(3), 1–32. https://doi.org/10.1111/jpet.12038 lamberton, c. p., de neve, j., & norton, m. i. (2013). eliciting taxpayer preferences increases tax compliance. ssrn. https://doi.org/10.2139/ssrn.2365751 mahadianto, m. y., & astuti, a. d. (2017). previllage tax payer , sosialisasi pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan. jurnal kajian akuntansi, 1(1), 77–86. retrieved from http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka/article/viewfile/525/379 mendoza, j. p., wielhouwer, j. l., & kirchler, e. (2017). the backfiring effect of auditing on tax compliance. journal of economic psychology, 62, 284–294. https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.07.007 oestreich, a. m. (2017). on optimal audit mechanisms for environmental taxes. journal of environmental economics and management, 84, 62–83. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2017.02.005 puspita, a. f., subroto, b., & baridwan, z. (2016). the analysis of individual behaviour of corporate taxpayers’ obedience: tax compliance model (study of hotels in malang and batu). review of integrative business and economics research, 5(3), 135–160. ratmono, d., & cahyonowati, n. (2013). kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai pemoderasi pengaruh deterrence factor terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. jurnal akuntansi indonesia, 2(1), 27–36. retrieved from http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/854 sedarmayanti. (2010). manajemen sumber daya manusia:reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil. bandung: refika aditama. retrieved from https://www.belbuk.com/manajemen-sumber-dayamanusia-reformasi-birokrasi-dan-manajemen-pegawai-negeri-sipil-p16245.html sekaran, & bougie. (2013). research methods for business: a skill-building approach. wiley. https://doi.org/http://as.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd111994225x.html# slemrod, j., blumenthal, m., & christian, c. (2001). taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in minnesota. journal of public economics, 79(3), 455–483. https://doi.org/10.1016/s0047-2727(99)00107-3 sugiono. (2004). konsep, identifikasi, alat analisis dan masalah penggunaan variabel moderator. jurnal studi manajemen & organisasi, 1(2), 61-70. retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo/article/viewfile/4175/382 2 torgler, b. (2003). beyond punishment: a tax compliance experiment with taxpayers in costa rica. revista de análisis económico. https://doi.org/10.4324/9780203851616 https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007 https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004 https://doi.org/10.4018/ijec.2015040101 https://doi.org/10.1111/jpet.12038 https://doi.org/10.2139/ssrn.2365751 http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka/article/viewfile/525/379 https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.07.007 https://doi.org/10.1016/j.jeem.2017.02.005 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/854 https://www.belbuk.com/manajemen-sumber-daya-manusia-reformasi-birokrasi-dan-manajemen-pegawai-negeri-sipil-p-16245.html https://www.belbuk.com/manajemen-sumber-daya-manusia-reformasi-birokrasi-dan-manajemen-pegawai-negeri-sipil-p-16245.html https://www.belbuk.com/manajemen-sumber-daya-manusia-reformasi-birokrasi-dan-manajemen-pegawai-negeri-sipil-p-16245.html https://doi.org/http:/as.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd-111994225x.html https://doi.org/http:/as.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd-111994225x.html https://doi.org/10.1016/s0047-2727(99)00107-3 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo/article/viewfile/4175/3822 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo/article/viewfile/4175/3822 https://doi.org/10.4324/9780203851616 khasanah, sutrisno and mardiati / coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax… journal of accounting and investment, january 2019 | 93 tyler, t. r. (2006). psychological perspectives on legitimacy and legitimation. annual review of psychology, 57(1), 375–400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038 tyler, t. r. (2010). legitimacy in corrections. criminology & public policy, 9(1), 127-134. https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2010.00615.x regulation: direktorat jenderal pajak. (2015). laporan tahunan direktorat jenderal pajak 2015. direktorat jenderal pajak. (2016). laporan kinerja direktur jenderal pajak 2016. direktorat jenderal pajak, k. k. r. i. (2013). undang-undang pph dan peraturan pelaksanaannya. kementerian keuangan. (2012). tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pmk no. 74/pmk.03/2012. retrieved from http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=ojinok i%3d kementrian badan usaha milik negara (2002). keputusan menteri badan usaha milik negara nomor : kep-102 / mbu / 2002 tentang badan usaha milik negara menteri badan usaha milik negara ,. peraturan pemerintah. retrieved from http://jdih.bumn.go.id/baca/kep-117/mmbu/2002.pdf website: oecd. (2016). revenue statistics 2017: tax revenue trends in the oecd. retrieved from www.oecd.org/tax/tax-policy/revenuestatistics.htm%0afurther redaksi. (2018). kpp pratama purworejo bagi-bagi hadiah kepada wp yang lapor awal waktu. purworejo news. retrieved from http://purworejonews.com/berita/kpp-pratama-purworejo-bagi-bagihadiah-kepada-wp-yang-lapor-awal-waktu/ world bank. (2015). paying taxes 2015: the global picture. the changing face of tax compliance in 189 economies worldwide. retrieved from www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes.html world bank. (2016). paying taxes 2016. retrieved from www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes.html world bank. (2017). paying taxes 2017. retrieved from www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes.html https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038 https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2010.00615.x http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=ojinoki%3d http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=ojinoki%3d http://jdih.bumn.go.id/baca/kep-117/m-mbu/2002.pdf http://jdih.bumn.go.id/baca/kep-117/m-mbu/2002.pdf http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics.htm%0afurther http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics.htm%0afurther http://purworejonews.com/berita/kpp-pratama-purworejo-bagi-bagi-hadiah-kepada-wp-yang-lapor-awal-waktu/ http://purworejonews.com/berita/kpp-pratama-purworejo-bagi-bagi-hadiah-kepada-wp-yang-lapor-awal-waktu/ http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes.html http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes.html http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/paying-taxes.html *corresponding author, e_mail address: i krishna_mulia@yahoo.co.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 198-208 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2899 doi: 10.18196/jai.180283 pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecurangan: sebuah studi eksperimental m. harry krishna mulia 1 ; rahmat febrianto 2 ; rayna kartika 2 1 dinas pendidikan kota padang, jl. bagindo aziz chan no.8, sumatera barat 25586, indonesia 2 prodi akuntansi universitas andalas, limau manis, kota padang, 25163, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 25 feb 2017 revised 16 jun 2017 accepted 26 jun 2017 the purpose of this research was to examine the influence of individual morality and internal control on accounting fraud at students majoring in accounting. the research method in this study is an experimental method using a full factorial experimental design 2x2, involving 60 undergraduate students majoring in accounting andalas university. the instruments used were mach iv test for individual morality and add to 10 matrices for internal control. data were processed using spss version 21, using two-way anova. the results showed that there was an interaction between individual morality and internal control. conditions when there is an element of internal control affects people with high moral level to tend to not perform accounting fraud. while individuals with low moral level, there is or there is no internal control individuals tend to do the accounting fraud. © 2017 jai. all rights reserved keywords: accounting fraud; morality; internal control; experiment; behavior pendahuluan saat ini, perkembangan dunia akuntansi sudah sangat pesat. namun setiap keadaan selalu mempunyai dua sisi. kemajuan akuntansi selain membawa manfaat bagi masyarakat juga bisa menjadi sumber masalah kecurangan (fraud) yang sangat kompleks, seperti timbulnya korupsi, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan aset. di indonesia saja banyak terjadi kasus kecurangan dalam akuntansi. kasus kejahatan perbankan atau manipulasi pajak. strategik indonesia menyatakan bahwa pada kuartal pertama 2011 saja, telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank yang modus kejahatannya bukan hanya fraud tetapi juga lemahnya kontrol internal terhadap sumber daya manusia (dwiantika, 2011). transparency international (ti) telah merilis data indeks persepsi korupsi (corruption perception index) untuk tahun 2015. skor indonesia adalah 36, pada urutan 88 dari 168 negara yang diamati. rentang indeks cpi adalah 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih). skor 36 tersebut menunjukkan dapat diartikan bahwa korupsi di indonesia masih tinggi. sektor pemerintahan juga tidak luput dari kecurangan akuntansi. badan pemeriksa keuangan (bpk) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. hasilnya, tercatat pada semester ii tahun 2015 potensi kerugian negara adalah rp.11,49 triliun. dari potensi kerugian tersebut, 75% merupakan masalah pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2015, bpk, 2015). mazar et al. (2008) mendapatkan bukti bahwa religiusitas dapat mencegah kecurangan. penelitian yang mereka lakukan memberikan bukti bahwa ketika subjek diminta untuk mengingat ajaran agama (sepuluh perintah tuhan) tingkat kecurangan mereka lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak diminta untuk mengingat ajaran agama. padahal, di dalam riset tersebut, mereka tidak memastikan kesamaan agama subjek dan juga tidak memastikan apakah subjek memiliki agama atau tidak. selain itu, mereka juga tidak menekankan pada nasehat tertentu dari ajaran agama tersebut. artinya, ada kemungkinan masalah manipulasi eksperimental dan internalisasi subjek di dalam eksperimen mereka. studi ini menggunakan subjek dengan agama yang sama, namun dengan level moralitas yang berbeda. mazar et al. (2008) tidak menggunakan karakteristik subjek yang demikian, malahan subjek tanpa agama sekalipun diizinkan ikut. jadi perbedaan riset ini dengan studi mazar et al. http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2899 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2899 mulia et al. moralitas individu, pengendalian internal, dan kecurangan 199 (2008) adalah pada karakteristik subjek, yaitu yang beragama sama. kedua, riset ini menguji pengaruh perbedaan level moralitas terhadap kecurangan subjek. mazar et al. (2008) tidak melakukan pembedaan tersebut. studi ini sejalan dengan ramamoorti (2008) yang menyatakan bahwa faktor perilaku merupakan akar dari kecurangan. level moralitas individu, baik moralitas tinggi dan moralitas rendah dan elemen pengendalian internal organisasi, dan pengendalian internal merupakan faktor yang menarik untuk diteliti sebagai penyebab terjadinya kecurangan akuntansi. menurut graham (1995) dan patterson (2001) seperti yang dikutip moroney dan mcdevitt (2008), individu yang bermoralitas tinggi tindakannya akan diatur oleh prinsip moralitas universal. hal ini berarti individu yang bermoralitas tinggi tidak akan melakukan kecurangan. abiola dan oyewole (2013) meneliti hubungan sistem pengendalian internal terhadap pendeteksian kecurangan pada bank di nigeria. penelitian ini menggunakan 10 bank dari 15 bank yang ada di daerah lagos. data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dan dianalisis menggunakan general least square regression analysis. hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara sistem pengendalian internal dengan pendeteksian kecurangan. penelitian hernandez dan groot (2007) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan variabel penting dihubungkan dengan kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan. sebaliknya, penelitian ini berbeda dengan dewi (2014) yang menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan desain penelitian eksperimen pada konteks pemerintahan daerah provinsi bali. pada penelitiannya, dewi (2014) menggunakan instrumen berbasis kuisioner. kuisioner tersebut diisi oleh pegawai pemerintah daerah provinsi bali. kelemahan dari penggunaan kuisioner kemunculan bias keelokan sosial (social desirability bias) sehingga tidak memperlihatkan perilaku yang sesungguhnya. studi ini berbeda dengan penelitian dewi (2014) karena desain eksperimen lebih menjamin keteramatan perilaku dibandingkan dengan desain non-eksperimental. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi baru dalam menjelaskan perilaku kecurangan kuntansi dengan determinan moralitas dan pengendalian internal individu pada konteks agama yang sama. selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan oleh perumus peraturan (regulator) terkait individu yang menempati posisi penyusun laporan keuangan di suatu entitas. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis kecurangan akuntansi singleton dan singleton (2010) mendefinisikan kecurangan pertama sebagai suatu kejahatan, dimana kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaian manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah. kemudian, kecurangan sebagai suatu kesalahan, dimana kecurangan adalah tindakan yang disengaja dalam memberikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, sehingga seseorang salah dalam mengambil keputusan karena menganggap faktafakta itu benar. terdapat dua jenis kejahatan, yakni: (1) kecurangan sebagai suatu kejahatan. kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaian manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah. (2) kecurangan sebagai suatu kesalahan. kecurangan adalah tindakan yang disengaja dalam memberikan laporan tentang faktafakta material yang salah, sehingga seseorang salah dalam mengambil keputusan karena menganggap fakta-fakta itu benar. sawyer et al. (2006) menyebutkan kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, kecurangan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang. association of certified fraud examiners (acfe) mengelompokkan kecurangan dalam tiga kelompok. kelompok pertama yaitu kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keun-tungan. kelompok kedua adalah penyalahgunaan aset (asset misappropriation), yaitu penyalahgujurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 198-208: juli 2017 200 naan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung (defined value). sedangkan kelompok ketiga adalah korupsi, yaitu jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. kecurangan jenis ini yang terbanyak terjadi di negaranegara berkembang yang penegakan hokumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. bentuk-bentuk korupsi bisa berupa penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/ilegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). secara rinci, dapat dibagi menjadi; (1) kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. (2) penyalahgunaan aset (asset misappropriation), yaitu penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung (defined value). (3) korupsi, yaitu jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. kecurangan jenis ini yang terbanyak terjadi di negaranegara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. bentukbentuk korupsi bisa berupa penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/ilegal (ilegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). moralitas model kohlberg merupakan salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika. kohlberg (1969) menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam perkembangan moral, yaitu tahapan pra-konvensional, tahapan konvensional dan tahapan pasca-konvensional. liyanarachi (2009) memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi di saat mereka menghadapi dilema etika. semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan ‘hal yang benar’. individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada jika berada pada tahapan yang paling rendah (prakonvensional). selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. pada tahap kedua (konvensional), individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. pada tahap tertinggi (pasca-konvensional), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal. menurut rest (2000), semakin tinggi level moral seseorang maka semakin besar kemungkinan mereka melakukan ‘hal yang benar’. pengendalian internal menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. konsep pengendalian yang direkomendasikan oleh coso (2013) adalah konsep pengendalian internal sebagai suatu kerangka terpadu (integrated framework). coso (2013) mengenalkan bahwa terdapat lima komponen kebijakan dan prosedur yang perlu didesain dan dimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian akan dapat dicapai, yakni: (1) control environment (lingkungan pengendalian) yang menciptakan suasana pengenmulia et al. moralitas individu, pengendalian internal, dan kecurangan 201 dalian dalam suatu organisasi dan kesadaran personil organisasi tentang pengendalian. (2) management risk assessment (penilaian risiko manajemen) yaitu identifikasi, analisis pengelolaan resiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (3) accounting information and communication system (sistem komunikasi dan informasi akuntansi) yaitu sistem akuntansi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut (4) control activities (aktivitas pengendalian) yaitu kebijakan dan posedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan (5) monitoring (pemantauan) yaitu proses penilaian mutu kinerja sestem pengendalian intern sepanjang waktu. coram et al. (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. sistem pengendalian internal menyediakan mekanisme untuk mendeteksi keterjadian suatu kecurangan, baik ketika kecurangan itu terjadi, maupun sebelum terjadi. bastian (2015) menyebutkan bahwa pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. artinya, informasi akuntansi, sebagai produk dari sistem akuntansi, bisa menjadi alat untuk mendeteksi kecurangan. menurut sawyer et al. (2005) pengendalian internal adalah setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. pengendalian internal bersifat preventif (untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), detektif (untuk mendeteksi dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi), dan direktif (untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal-hal yang diinginkan). sementara itu, arens et al. (2004) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut; (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan. pengembangan hipotesis penelitian dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah moralitas individu dan pengendalian internal. coram et al. (2008) menjelaskan bahwa sebuah organisasi yang mempunyai fungsi audit internal akan dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. penelitian moroney dan mcdevitt (2008) menyatakan individu dengan level penalaran moral tinggi dalam perbuatannya akan lebih mengedepankan prinsip-prinsip moral yang universal. sementara itu menurut puspasari (2012) ada interaksi antara moralitas individu dan pengendalian internal dalam mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. interaksi yang dimaksud merupakan perubahan pada satu level faktor moral atau pada kondisi pengendalian internal akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi. individu dengan moralitas rendah cenderung untuk memanfaatkan kondisi yang tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam suatu organisasi untuk kepentingan pribadinya (self-interest), seperti tindakan yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi. kondisi tersebut sesuai dengan tingkatan level pre-conventional kohlberg. individu dengan moralitas tinggi dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi tetap tidak akan melakukan kecurangan akuntansi yang tidak etis dan akan merugikan banyak pihak. pada level moral pre-conventional, kohlberg menyatakan bahwa individu yang hanya taat kepada peraturan yang ada karena menghindari sanksi tertentu termasuk dalam tahap yang rendah. individu dengan moralitas rendah cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal karena takut perbuatannya akan terdeteksi oleh pengendalian internal organisasi karena dia takut mendapat sanksi hukum. hal ini sesuai dengan temuan dari moroney dan mcdevitt (2008) yang menemukan bahwa individu dengan level penalaran moral rendah lebih berorientasi pada peraturan dan sanksi hukum yang mungkin didapatkan. penelitian mazar et al. (2008) tentang kecurangan individu menyatakan bahwa setelah jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 198-208: juli 2017 202 mereka melakukan beberapa percobaan, mereka menyimpulkan ketika seseorang punya kesempatan untuk berbuat curang, mereka akan melakukannya, tetapi tingkat ketidakjujuran per orang relatif rendah. ariely (2009) ini sejalan dengan ariely (2009) menyatakan bahwa ketika partisipan dihadapkan dengan kondisi di mana bisa melakukan kecurangan, partisipan melakukannya pada batas di mana si partisipan merasa nyaman melakukan kecurangan. contohnya adalah ketika seseorang membawa pulang pensil dari kantor. banyak pembenaran yang bisa digunakan. misalnya, “semua orang melakukannya”, atau “saya bawa pulang karena saya bisa kerjakan pekerjaan di rumah”. ariely mencontohkan ketika partisipan dalam grup ujinya diperintahkan merobek lembar kertas kerja add to 10 matrices yang dikerjakan, sebelum melaporkan berapa jumlah yang mereka benar kerjakan, banyak dari mereka yang curang dan jumlah yang mereka curangi tersebut tidak berubah ketika mereka ditawari duit yang lebih banyak atas jumlah benar yang mereka kerjakan. kebijakan konvensional mengasumsikan orang berbuat kecurangan berdasarkan apakah mereka pikir mereka akan tertangkap dan tingkat hukuman yang akan mereka terima. beberapa riset menunjukkan bahwa moralitas bisa mempengaruhi perilaku orang. moralitas seseorang bisa mempengaruhinya untuk melakukan atau tidak melakukan kecurangan. untuk berani melakukan sebuah kecurangan, seseorang harus mencari cara untuk merasionalisasi tindakannya tersebut. seseorang berani melakukan kecurangan, jika menurut rasionalisasinya tindakan curangnya tidak akan melukai harga dirinya. penelitian yang dilakukan oleh ayal dan gino (2011) dan gino et al. (2009) menyimpulkan bahwa ketika orang memiliki kesempatan untuk curang saat probabilitas untuk tertangkap dan biaya reputasional bisa diminimumkan, maka sebagian besar orang akan berlaku curang. namun, perbuatan mereka tersebut hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan finansial, tidak sedemikian rupa bisa menciptakan citra negatif bagi diri mereka (mazar dan dan ariely, 2006). ketika seseorang mengalami dilema etis seringkali akan muncul konflik antara apakah akan berperilaku etis sehingga tetap bisa mempertahankan citra positif diri, atau berperilaku tidak etis agar tetap bisa mendahulukan kepentingan pribadi (gino et al., 2011, mead et al., 2009). ketika berhadapan dengan dilema etis seperti itu, orang seringkali memecahkan konflik dengan penilaian-ulang yang kreatif (creative reassessment) dan rasionalisasi mau-menang-sendiri (self-serving rationalization) (gino dan ariely, 2012, shalvi et al., 2011). dengan cara ini, orang bisa bertindak dengan tidak jujur demi keuntungan tak etis, namun masih cukup jujur untuk mempertahankan konsep diri yang positif mereka (gino et al., 2009, mazar et al., 2008). riset mazar et al. (2008) mengindikasikan bahwa jika seseorang diingatkan pada suatu nilai moral yang seharusnya ia miliki, maka ia tidak akan melakukan kecurangan jika kesempatan untuk melakukan kecurangan itu ada karena pada saat itu ia berada pada level moral yang tinggi. implisit di dalam simpulan mereka adalah bahwa seseorang yang berada pada level moralitas yang tinggi tidak akan berlaku curang. hipotesis pertama yang bisa diturunkan dari logika ini adalah sebagai berikut: h1: terdapat perbedaan kecenderungan kecurangan antara individu yang memiliki level moralitas tinggi dan level moralitas rendah. fungsi pengendalian internal perusahaan adalah untuk mencegah kehilangan aset perusahaan. karena pencurian atau kecurangan harus selalu disertai dengan motif dan kesempatan, maka perusahaan tidak pernah tahu kapan asetnya akan dicuri atau kapan suatu kecurangan akan muncul. tambahan lagi perusahaan tidak dapat mendeteksi level moralitas dari pegawainya. oleh sebab itu, keberadaan sistem pengendalian internal dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan ketika kesempatan, rasionalisasi dan motif tersedia.fungsi pengendalian internal perusahaan adalah untuk mencegah kehilangan aset perusahaan. karena pencurian atau kecurangan harus selalu disertai dengan motif dan kesempatan, maka perusahaan tidak pernah tahu kapan asetnya akan dicuri atau kapan suatu kecurangan akan muncul. oleh sebab itu, keberadaan sistem pengendalian internal dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan ketika kesempatan, rasionalisasi dan motif tersedia. hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut: h2: terdapat perbedaan kecenderungan kecurangan antara individu dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal dan tidak terdapat elemen pengendalian internal. jika seorang individu memiliki moral yang tinggi, maka mungkin tidak dibutuhkan sebuah fungsi pengendalian internal yang mencegahnya untuk melakukan kecurangan. dimana seseorang tetap akan berhenti pada lampu merah walaupun mulia et al. moralitas individu, pengendalian internal, dan kecurangan 203 tidak ada polisi yang mengawasi. pengendalian internal lebih cenderung dibutuhkan pada kondisi individu memiliki moralitas yang rendah. namun, logika ini tidak sejalan dengan pendapat sebagian orang tentang segitiga kecurangan (cressey, 1973). cressey menyiratkan bahwa kecurangan hanya disebabkan oleh kesempatan, rasionalisasi, dan motif. moralitas tidak menjadi pendorong kecurangan, karena setiap pelaku kecurangan tidak pernah mencerap terlanggarnya prinsip moralitasnya. namun, riset mazar et al. (2008) mengindikasikan bahwa moralitas bisa mencegah kecurangan dan berinteraksi dengan pengendalian internal untuk mempengaruhi kecurangan individu. jika seorang individu memiliki moral yang tinggi, maka mungkin tidak dibutuhkan sebuah fungsi pengendalian internal yang mencegahnya untuk melakukan kecurangan. pengendalian internal lebih cenderung dibutuhkan pada kondisi individu memiliki moralitas yang rendah. namun, logika ini tidak sejalan dengan pendapat sebagian orang tentang segitiga kecurangan (cressey, 1973). cressey menyiratkan bahwa kecurangan hanya disebabkan oleh kesempatan, rasionalisasi, dan motif. moralitas tidak menjadi pendorong kecurangan, karena setiap pelaku kecurangan tidak pernah mencerap terlanggarnya prinsip moralitasnya. namun, riset mazar et al. (2008) mengindikasikan bahwa moralitas bisa mencegah kecurangan dan berinteraksi dengan pengendalian internal untuk mempengaruhi kecurangan individu. hipotesis ketiga adalah sebagai berikut: h3: pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan dipengaruhi oleh moralitas individu. metode penelitian jenis dan desain penelitian penelitian yang kami lakukan ini adalah penelitian dengan metode eksperimen. penelitian eksperimen yang kami lakukan menggunakan desain full factorial 2 x 2. studi ini menguji pengaruh dua variabel independen, yaitu moralitas individu (tinggi dan rendah) dan pengendalian internal (ada dan tidak ada) terhadap satu variabel dependen, yaitu kecurangan. partisipan penelitian ini menggunakan partisipan dari mahasiswa s1 jurusan akuntansi universitas andalas. penggunaan mahasiswa sebagai di dalam eksperimen berdasarkan pendapat remus (1986) yang menyatakan bahwa bahwa pembuatan keputusan oleh mahasiswa bisa paralel dengan pembuatan keputusan oleh manajer. pendapat senada diberikan oleh houghton dan hronsky (1993) menyimpulkan bahwa tidak ditemukan perbedaan signifikan antara struktur faktor individual grup mahasiswa dengan grup praktisi. studi houghton dan hronsky (1993) ini memberi bukti tentang kesesuaian mahasiswa sebagai surogat untuk praktisi akuntansi pada tugas-tugas yang melibatkan pengukuran sebuah makna. mereka menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak berpengalaman namun terdidik dan kolega praktisi akuntansi memiliki struktur kognitif yang serupa sehubungan dengan konsep akuntansi. penggunaan mahasiswa ini karena peneliti ingin mengetahui apakah hasil penelitian yang dilakukan oleh dewi (2014) juga akan sama bila partisipannya adalah yang berusia muda, masih dalam tahap belajar dan belum terpapar kerasnya dunia kerja. subjek eksperimen didapat secara sukarela, melalui penjaringan ke dalam kelas-kelas. penugasan dalam eksperimen eksperimen dilakukan selama dua minggu. minggu pertama merupakan tes untuk menentukan tingkat moralitas partisipan. partisipan akan terbagi menjadi dua kelompok, yang bermoralitas rendah dan bermoralitas tinggi. setelah tes pada minggu pertama tersebut dilakukan dan partisipan terbagi menjadi dua kelompok, maka pada minggu kedua dilakukan tes untuk menguji kecurangan partisipan. sehingga masing-masing kelompok akan diuji dengan kondisi terdapat pengendalian internal dan tidak terdapat pengendalian internal. pada minggu pertama eksperimen ini semua mahasiswa tersebut diberi mach iv test. tes ini adalah untuk membagi partisipan menjadi dua kelompok yaitu moralitas rendah dan moralitas tinggi. rendah atau tingginya moralitas individu ini ditentukan dari skor yang mereka hasilkan. bila skor yang dihasilkan lebih besar dari 60 maka dianggap individu tersebut bermoral rendah sedangkan bila skor nya di bawah 60, maka dianggap individu tersebut bermoral tinggi. hal ini berdasarkan penjelasan pope (2005) dan kramer (2014). tes minggu kedua ini adalah add to 10 matrices yang diadopsi dan dikembangkan lagi dari mazar et al. (2008). partisipan diberi formulir berupa satu lembar kertas kerja, yang berisi dua jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 198-208: juli 2017 204 puluh buah matriks 3 x 4. mereka diminta mencari dua angka dari tiap matriks yang berjumlah sepuluh (mazar et al., 2008). contoh matriks ada di tabel di bawah ini. tabel 1. contoh matrik penjumlahan sepuluh 1.69 1.82 2.91 4.67 4.81 3.05 5.82 5.06 4.28 6.36 5.19 4.57 pada kelas yang perlakuannya ada pengendalian internal atau kondisinya dikendalikan, semua kertas kerja dari setiap partisipan dikembalikan ke peneliti. lalu peneliti menghitung dan membayar partisipan sesuai dengan jumlah matriks yang benar dikerjakan. sementara itu, pada kelas yang kondisinya tidak dikendalikan atau tidak ada pengendalian internal, partisipan membuang kertas kerjanya ke tempat sampah. lalu partisipan menyampaikan/menyebutkan sendiri berapa matriks yang benar yang sudah diselesaikan, untuk kemudian dibayar oleh peneliti. pembuangan kertas kerja ke tempat sampah memberi isyarat kepada subjek bahwa mereka bisa mengklaim jawaban benar yang lebih banyak daripada yang sebenarnya ia jawab. 1 satu matriks yang benar dihargai sebesar rp.2.000 sehingga bila partisipan mengatakan dia telah benar mengisi matriks sebanyak 20 buah, maka partisipan akan mendapat bayaran sebesar rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah). untuk mendorong subjek menjawab setingggi yang ia anggap pantas, maka sebelum pelaksanaan tugas kedua ini, peneliti juga menjanjikan hadiah tersendiri bagi subjek dengan nilai klaim tertinggi. instrumen penelitian instrumen yang digunakan pada penelitian eksperimen ini adalah machiavellian test dan add 1 walaupun subjek membuang kertasnya ke kantong sampah yang disedikan oleh peneliti, kertas yang dibuang tidak dirobek oleh subjek. tindakan pembuangan ini memberi kesan bahwa peneliti tidak akan bisa memverifikasi jumlah klaim dengan ketepatan sesungguhnya. sebenarnya, di setiap kertas, peneliti menyelipkan angka pengenal tertentu yang mengarah kepada subjek yang menjawabnya. dari pengecekan pasca-eksperimen peneliti bisa menentukan berapa sebenarnya ketepatan perhitungan subjek dan selisih dengan klaimnya sehingga diperoleh nilai kecurangannya. to 10 matrices. instrumen pertama adalah mach iv test/machiavellian test, digunakan untuk mengukur tingkat moralitas partisipan (rendah atau tinggi). tes ini berisi dua puluh pertanyaan yang telah dibuat disusun sedemikian rupa oleh christie dan geis (1970). di setiap pertanyaan partisipan harus memilih angka satu sampai lima tergantung mana yang cocok dengan pribadinya. instrumen berikutnya adalah add to 10 matrices yang digunakan untuk mengukur pengendalian internal. instrumen ini telah digunakan oleh ariely pada sekitar 35.000 orang, yang mana sekitar 20.000 orang diantaranya melakukan kecurangan (ariely, 2013). lembar kertas kerja ini terdiri dari 20 buah matriks 3 x 4. partisipan diminta mencari dua angka dari tiap matriks yang jumlahnya 10. hasil dan pembahasan karakteristik partisipan penelitian ini dilakukan pada mahasiswa s-1 jurusan akuntansi universitas andalas. jumlah partisipan awalnya berjumlah 108 orang, yaitu yang ikut dalam pengujian pertama mengisi kuisioner mach iv test. namun, tujuh orang di anggap gugur, karena tidak mengisi tes yang kedua, yaitu add to 10 matrices test sehingga partisipan tersisa sebanyak 101 orang. dari 101 orang, ketika diuji, ternyata ada sekitar 10 orang yang datanya dianggap outlier. ketika data yang 91 orang diuji lagi, ternyata data tidak terdistribusi dengan normal. sekaran (2006) memberikan pedoman penentuan jumlah sampel yaitu untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10-20 elemen. sehingga peneliti memutuskan untuk mengurangi sampel dan hanya menggunakan sampel sebanyak 60 orang saja, atau sebanyak 15 sampel tiap selnya. berikut ini adalah hasil pengolahan data tentang pengelompokan partisipan secara keseluruhan yang ditunjukkan pada tabel 2. statistik deskriptif tabel 3 menunjukkan bahwa partisipan dalam grup 2, dengan perlakuan tidak terdapat elemen pengendalian internal dan level moral tinggi memiliki mean yang paling tinggi yaitu sebesar -2,33. grup empat dengan perlakuan terdapat elemen pengendalian internal dan level mulia et al. moralitas individu, pengendalian internal, dan kecurangan 205 moral tinggi memiliki mean paling rendah yaitu 0,93. sementara grup satu dengan level moral rendah dan pada kondisi tidak ada pengendalian internal memiliki mean -2,07. grup tiga dengan level moralitas rendah dan kondisi tidak ada pengendalian internal memilik mean -2,13. bila dilihat dari mean per sel, berarti grup dua dengan mean paling tinggi memiliki tingkat kecurangan paling tinggi. sementara grup empat yang mean paling rendah, berarti tingkat kecurangannya rendah. berikut adalah tabel 2 dan 3 yang menyajikan hasil statistik deskriptif keempat grup tersebut. tabel tabel 2. karakteristik partisipan kondisi pengendalian intern tidak ada ada moralitas rendah 15 15 tinggi 15 15 tabel 3. statistik deskriptif deskriptif kondisi pengendalian intern tidak ada ada moralitas rendah mean: -2,07 dev.standar: 1,280 mean: -2,13 dev.standar: 1,685 tinggi mean: -2,33 dev..standar: 1,397 mean: -0,93 dev.standar: 1,100 efek utama (main effect) merupakan efek yang secara langsung ditimbulkan oleh variabel bebas atau independen tanpa memperhitungkan kehadiran variabel independen lain. tabel 4 menunjukkan nilai mean tiap sel dan mean marginal estimasian. perbedaan nilai rata-rata antara grup yang bermoralitas rendah dengan bermoralitas tinggi adalah 0,47 (2,10 – 1,63), dengan nilai signifikansi sebesar 0,196. perbedaan mean ini secara statistik adalah tidak signifikan (p>0,05). hasil ini mengindikasikan bahwa moralitas tidak berpengaruh kepada kecurangan individu. hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian mazar et al. (2008). penelitian tersebut menyiratkan bahwa moralitas memainkan peran dalam mencegah kecurangan. kedua, perbedaan nilai rata-rata antara grup yang tidak memiliki pengendalian internal dengan yang memilikinya adalah 0,67 (2,20-1,53) dengan nilai signifikansi sebesar 0,067. perbedaan mean ini secara statistik adalah signifikan pada alfa 10% (p<0,10). hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal memiliki peran untuk mencegah kecurangan. hasil pengujian ini menguatkan temuan mazar et al. (2008) dan gino et al. (2013), di antara beberapa riset yang lain. tabel 4. marginal mean kondisi pengendalian intern margi nal mean sig. tidak ada ada moralitas rendah -2,07 -2,13 -2,10 0,196 tinggi -2,33 -0,93 -1,63 marginal mean -2,20 -1,53 sig. 0,067* *signifikan pada alpha 0,05 grafik 1. profile plots interaksi tabel 5. simple effect pengendalian_intern sum of squares sig. tidak ada contrast ,533 ,599 error 106,933 ada contrast 10,800 ,021 error 106,933 variabel dependen: kecurangan pada tabel 5 terlihat individu dengan moralitas rendah dan moralitas tinggi tidak secara signifikan berbeda ketika berada pada kondisi tidak terdapat pengendalian internal. ini dilihat dari hasil nilai signifikansinya sebesar 0,599 (p>0,05). sementara itu individu dengan moralitas rendah dan moralitas tinggi berbeda secara signifikan pada kondisi terdapat pengendalian internal. ini diperlihatkan dari nilai signifikansinya sebesar 0,021 (p<0,05). ketiga hasil pengujian di atas bisa diacusilang ke tabel 6. efek interaksi (interaction effect) yaitu efek yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam suatu model analisis. bila dilihat jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 198-208: juli 2017 206 pada grafik 1 terlihat bahwa pengaruh dari pengendalian internal tergantung dari moralitas individu. pada moralitas rendah rata-rata kecurangan yang terjadi disaat tidak ada pergendalian internal dengan ada pengendalian internal tidak jauh berbeda. selisihnya hanya 0,26 (2,13-2,07). namun, pada moralitas tinggi kecurangan yang terjadi saat tidak ada pengendalian internal dengan ada pengendalian internal selisihnya cukup besar, yaitu 1,2 (2,33-0,93). tabel 6. tests of between-subjects effects sumber type iii sum of squares f sig. corrected model 18,000 a 3,142 ,032 intercept 209,067 109,486 ,000 moralitas 3,267 1,711 ,196 pengend_intern 6,667 3,491 ,067 moralitas * pengend_intern 8,067 4,224 ,045 error 106,933 total 334,000 corrected total 124,933 a. r squared = ,144 (adjusted r squared = ,098) menurut leary (2004) pengujian efek simpel dilakukan jika interaksi dua variabel independen signifikan secara statistis. dalam konteks ini berarti menguji pengaruh moralitas terhadap pengendalian internal apabila terdapat pengendalian internal dan tidak terdapat pengendalian internal. hasilnya bisa dilihat pada tabel 5. simpulan penelitian ini memberikan sumbangan kepada literatur pengendalian intenal. pengendalian internal memiliki fungsi, salah satunya, untuk menjaga aset perusahaan dari pencurian. untuk bisa efektif, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan atau pengurangan kecurangan. termasuk yang harus diketahui adalah apakah memang pengendalian internal memang memiliki pengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan itu. simpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan antara individu yang memiliki level moral yang tinggi dan individu yang memiliki level moral yang rendah yang mana nilai signifikansi lebih besar dari alpha yang ditetapkan sebesar 5 %. hasil ini berbeda dengan penelitian dewi (2014) yang hasil penelitiannya menyatakan terdapat perbedaan signifikan antara individu yang bermoralitas rendah dengan individu yang bermoralitas tinggi terhadap kecurangan akuntansi. nilai signifikansi dari penelitian dewi (2014) menghasilkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari alpha yang ditetapkan sebesar 5%. simpulan kedua adalah pengendalian internal mempengaruhi kecurangan. keberadaan pengendalian internal mencegah subjek untuk berperilaku curang. dalam konteks perusahaan atau organisasi, keberadaan pengendalian internal bisa menjamin bahwa aset perusahaan bisa dijaga dengan lebih baik dibandingkan jika pengendalian internal tidak terpasang. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mazar et al. (2008) dan thoyyibatun et al. (2009) yang mana keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. hasil dari penelitian ini mengindikasikan terdapat interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. hal ini dapat terlihat dari hipotesis ketiga, yaitu ada interaksi antara moralitas dengan pengendalian internal terhadap kecurangan. hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dewi (2014) yang menyatakan terdapat interaksi antara moralitas dengan pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi. bahwa pengendalian internal tergantung pada moralitas individu. individu dengan moralitas rendah tidak mempermasalahkan ada tidaknya pengendalian internal dalam melakukan kecurangan. individu bermoralitas tinggi ketika dihadapkan dengan kondisi terdapat pengendalian internal, kecurangan yang dilakukan cenderung lebih rendah dibanding kondisi tidak terdapat pengendalian internal. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu; pertama, pelaksanaan pengujian dilakukan di dalam kelas yang cukup ramai dan tidak luas. subjek tidak dibagi menjadi empat kelompok perlakuan. subjek dibiarkan berada di dalam satu kelas dengan kemungkinan nilai moralitas yang rendah dan tinggi yang sepekan sebelumnya telah diuji. interaksi antar-subjek tidak bisa dihindari. keterbatasan kedua yaitu hasil dari mach iv test yang menyatakan bahwa sifat machiavellian dari sampel sangat merata, sehingga ketika mesti dipisahkan antara yang bermoralitas rendah dengan yang bermoralitas tinggi, ada yang bernilai sama namun berada pada kelompok yang berbeda. pada tes kedua, yaitu add to 10 matrices test, ketika waktu pengerjaan lembar kertas kerja habis dan partisipan disuruh berhenti, masih ada mulia et al. moralitas individu, pengendalian internal, dan kecurangan 207 partisipan yang mengerjakan lembaran kertas kerja tersebut. menurut mc phail dan walters (2009), atribut individu seperti kematangan moral, usia, jenis kelamin dan kebangsaan juga mempengaruhi seseorang ketika ia menghadapi dilema etika. penelitian ini hanya mengukur atribut moral individu. penelitian selanjutnya harus mengukur atribut pribadi lainnya seperti usia, jenis kelamin, daerah asal atau wilayah. daftar pustaka abiola i dan t. o adedokun. 2013. internal control system on fraud detection: nigeria experience. journal of accounting and finance, 13 (5), 545-557. arens a. a., j. e, ronald dan m. s. beasley. 2004. auditing dan pelayanan verifikasi pendekatan terpadu. alih bahasa tim dejacarta. jakarta: pt indeks ariely, d. 2013. the honest truth about dishonesty tam 2013. https://www.youtube.com/watch?v=g2rkq kaoy3k ayal, s. dan f. gino. 2011. honest rationales for dishonest behavior. in: mikulincer, m., shaver, p.r. (editor). the social psychology of morality: exploring the causes of good and evil. american psychological association, washington, dc. badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri). peraturan no. 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan. badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri). ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2015 diakses tgl 27 april 2015 http://www.bpk.go.id/ assets/files/ihps/2015/ii/ihps_ii_2015_1460 449853.pdf bastian, i. 2015. akuntansi sektor publik: suatu pengantar. jakarta: erlangga. cressey, d. 1973. other people’s money: a study in the social psychology of embezzlement. glencoe, il: free press. christie, r. dan f. geis. 1970. studies in machiavellianism. new york. academic press. coram, p., c. ferguson r. dan moroney. 2008. internal audit, alternative internal audit tructures and the level of misapropriation of assets fraud. accounting and finance, 48 (4), 543-559. coso. 2013. internal control-integrated framework: executive summary. durham. north carolina. dewi, g. a. k. r. s. 2014. pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal pada kecurangan akuntansi (studi eksperimen pada pemerintah daerah provinsi bali). tesis, universitas udayana. dwiantika, n. 2011. inilah 9 kasus kejahatan perbankan. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/20 11/05/03/09441743/inilah.9.kasus.kejahata n.perbankan. https://henryivpartone.wordpress.com/mac hiavelli-is-your-character-a-high-or-lowmach/ gino, f., s. ayal., dan d. ariely. 2009. contagion and differentiation in unethical behavior: the effect of one bad apple on the barrel. psychological science, 20 (3), 393-398. gino, f. dan d. ariely. 2012. the dark side of creativity: original thinkers can be more dishonest. journal of personality and social psychology, 102 (3), 445. hernandez, j. r. dan t. groot. 2007. corporate fraud: prepentive controls which lower corporate fraud. amsterdam research centre in accounting. houghton, k.a. dan j. j. f. hronsky. 1993. the sharing of meaning between accounting students and members of the accounting profesion. accounting and finance, 33 (2), 131-147. ikatan akuntan indonesia. 2001. standar pemeriksaan akuntan publik. sa seksi 316. pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan. ikatan akuntan indonesia. 2001. standar pemeriksaan akuntan publik. sa seksi 319. perimbangan atas pengendalian internal dalam audit laporan keuangan. jensen, m. dan w. h. meckling. 1976. theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure, journal of financial economics, 3, 305-360. kohlberg, l. 1969. stage and sequence: the cognitive-development approach moral action to socialization. in d. a. goslin (ed). handbook of socialization theory and research. chicago: randmcnally. kohlberg. 1971. stage of moral development.http://info.psu.edu.sa/psu/ma ths/stages%20of%20moral%20developmen t%20according%20to%20kohlberg.pdf https://www.youtube.com/watch?v=g2rkqkaoy3k https://www.youtube.com/watch?v=g2rkqkaoy3k http://www.bpk.go.id/ https://henryivpartone.wordpress.com/machiavelli-is-your-character-a-high-or-low-mach/ https://henryivpartone.wordpress.com/machiavelli-is-your-character-a-high-or-low-mach/ https://henryivpartone.wordpress.com/machiavelli-is-your-character-a-high-or-low-mach/ jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 198-208: juli 2017 208 kramer, d. k. 2014. a question of honour: how code of ethical conduct and moral dilemmas impact behavior. hamburg: anchor academic publishing liyanarachi, g. dan c. j. newdick. 2009. the impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: new-zealand evidence. journal of business ethics, 89 (1), 37-57 leary, m. r. 2012. introduction to behavioral research method. sixth edition. new jersey: pearson education inc. mazar, n. dan d. ariely. 2006. dishonesty in everyday life and its policy implication. journal of public policy and marketing, 25 (1), 117-126. mazar, n, o. amir dan d. ariely. 2008. the dishonesty of honest people: a theory of self-concept maintenance. journal of marketing research, 45 (6), 633-644. moroney, j. j. dan r. e. mcdevitt. 2008. the effects of moral reasoning on financial reporting decisions in a post sarbanesoxley environment. behavioral research of accounting. behavioral research in accounting, 20 (2) 89-110 pope, r. k. 2005. measuring the ethical propensities of accounting students: mach iv versus dit. journal of academic ethics 3 (2), 89-111. puspasari, n. 2012. pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi eksperimen pada konteks pemerintahan daerah. tesis, universitas gajah mada. ramamoorti, s. 2008. the psychology and sociology of fraud: integrating the behavioral sciences component into fraud and forensic acounting curricula. issues in accounting education , 23 (4), 521-533. remus, w. 1986. graduate students as surrogates for managers in experiments on business decision making. journal of business research, 14, 19-25. rest, j. r. (2000). a neo-kohlbergian approach to morality research. journal of moral education, 29 (4), 381-395. sawyer, l. b., m. a. dittenhofer dan j. h. scheiner. 2005, internal auditing, diterjemahkan oleh : desi adhariani, jilid 1, edisi 5, jakarta: salemba empat. sawyer, l. b., m. a. dittenhofer dan j. h. scheiner. 2006, internal auditing, diterjemahkan oleh: ali akbar, jilid 3, edisi 5, jakarta: salemba empat. sekaran, u. 2006. research methods for business. edisi 4. buku 2. jakarta: salemba empat. singleton, t. w. dan a. j. singleton. 2010. fraud auditing danforensic accounting, 4 th edition, new jersey: john wiley dan son inc. thoyyibatun s., m. sudarna dan e. g. sukoharsono. 2009. analysing the influence of internal control compliance and compensation system against unethical behavior and accounting fraud tendency. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi ix, padang. pendahuluan tinjauan literatur dan perumusan hipotesis kecurangan akuntansi moralitas pengendalian internal pengembangan hipotesis penelitian metode penelitian jenis dan desain penelitian penugasan dalam eksperimen instrumen penelitian hasil dan pembahasan karakteristik partisipan statistik deskriptif simpulan journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper the effect of intellectual capital on market performance with bank efficiency as a mediation variable siti rachmah*, bambang subroto, and imam subekti abstract research aims: the covid-19 pandemic caused capital market conditions, especially the banking sector, to decline. therefore, a strategy is needed to help increase the market value of banking companies so that capital market conditions for the banking sector can be stable. the plan that can be implemented is to properly improve the management of the company's intellectual capital and improve efficiency in these banking companies so that the banking industry can develop and regain its existence in the capital market. this study aims to empirically test and prove the effect of intellectual capital on market performance mediated by banking efficiency. design/methodology/approach: this study used a quantitative approach with a sample of banking sector companies on the indonesia stock exchange in 20172021. the data met the criteria of 37 companies with a total of 117 observations. the banking efficiency testing method used data envelopment analysis (dea). furthermore, the analysis of the hypothesis testing phase utilized multiple linear regression methods. research findings: the study revealed that intellectual capital positively affected market performance. second, intellectual capital had a positive impact on banking efficiency. third, banking efficiency had a positive effect on market performance. fourth, banking efficiency could fully mediate the relationship between intellectual capital and market performance. practical and theoretical contribution/originality: this study can provide input to companies to obtain high corporate value and competitive advantage. thus, companies must pay attention to their intellectual capital. the results of this study were empirical evidence of the resource-based view theory in the utilization of intellectual capital and provided empirical evidence regarding the effect of intellectual capital on market performance through bank efficiency as a mediating variable. research limitation: business efficiency measurement utilized a non-parametric approach using data envelopment analysis which has the limitation that each input and output unit is identical to other units of the same type. keywords: intellectual capital; bank efficiency; market performance introduction the capital market is an essential source of funding for a company. maintaining existence in the capital market is one of the critical points related to market performance. the company's stock price serves as a proxy for investors' perceptions of the company's performance in the affiliation: master of accounting, faculty of economics and business, universitas brawijaya, east java, indonesia *correspondence: siti.rachmah14@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i2.17394 citation: rachmah, s., subroto, b., & subekti, i. (2023). the effect of intellectual capital on market performance with bank efficiency as a mediation variable. journal of accounting and investment, 24(2), 618-632. article history received: 31 dec 2022 revised: 04 jan 2023 15 feb 2023 accepted: 27 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=xhic23waaaaj&hl=en https://scholar.google.com/citations?user=c8grdbaaaaaj&hl=en https://scholar.google.com/citations?user=c8grdbaaaaaj&hl=en http://accounting.feb.ub.ac.id/pma/ http://accounting.feb.ub.ac.id/pma/ http://accounting.feb.ub.ac.id/pma/ http://accounting.feb.ub.ac.id/pma/ mailto:siti.rachmah14@gmail.com http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17394 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17394 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17394&domain=pdf rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 619 market. the composite stock price index (ihsg) movement in indonesia experienced a significant decline in march 2020, following information that covid-19 had entered indonesia. according to indonesian stock exchange records (cnn indonesia, 2020), the composite stock price index (ihsg) fell by 26.43%, followed by a decrease in market capitalization of 26.11% to idr 5,368 trillion. figure 1 ihsg chart and trading volume on the idx herwany et al. (2021), in their research regarding the effect of the covid-19 pandemic on stock market returns, denoted that the results of the covid-19 pandemic had an impact on reducing the value of abnormal returns in several sectors (covering the financial, property, real estate and construction sectors). the financial sector will be most affected if the abnormal return value accumulates during observation. it impacted declining exports, production, and economic activity, as well as uncertainty felt by investors, causing outflows of funds and a depressed rupiah exchange rate (herwany et al. 2021). according to the resources based view (rbv) theory, a business will have a competitive advantage if it possesses superior resources. excellent resources are difficult for other companies to imitate. this theory considers knowledge an essential resource for companies as knowledge is an asset that, if appropriately managed, will impact company performance. if the company's performance increases, it will have an impact on the company's continued existence in the capital market, as the information contained in the annual financial report is one of the primary sources of information used, especially by investors in investment decision-making (dewi & setyowati, 2015). based on the rbv theory, banking companies can survive in the capital market if resources can perform company functions to improve performance. one such resource is intellectual capital. companies will survive in the fierce global economic rivalry if they can coordinate the growth of their financial and physical capital with their intellectual capital (sartono, 2015). several previous studies have proven that all intellectual capital components positively affect market performance, namely research from alfraih (2017). human capital, structural capital, and capital employed are the components of intellectual capital studied in the past. research related to intellectual capital was also conducted by utami and fuad rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 620 (2013). the study also stated that intellectual capital positively impacted market performance. previous studies have proven that all intellectual capital components positively affect company performance (sutanto & iswantaya, 2014; astawa et al., 2019; dewi & setyowati, 2015). previous research also revealed that several components of intellectual capital, namely employed capital and structural capital, do not affect company performance (mohapatra et al., 2019). in contrast, ramadhani et al. (2014) research demonstrated that the performance company is unaffected by human capital since a company cannot guarantee that disclosure in financial statements is adequate solely through using the intellectual capital component. based on the research gap explained in the previous discussion, the researcher is motivated to conduct this research. the results of previous research on the effect of intellectual capital on market performance showed mixed results. therefore, there is still a need to develop more models, especially for handling problems related to declining market performance. therefore, this study aims to examine the impact of intellectual capital on market performance by adding banking efficiency as a mediating variable. the addition of efficiency as a mediating variable plays a role in clarifying how the mechanism of intellectual capital influences market performance. the choice of bank efficiency as mediation was reflected in the research of gardener et al. (2011) as an effort to investigate the determinants of banking efficiency in the southeast asian region, one of which is indonesia, after the financial crisis that occurred in 1997. bank efficiency was chosen as mediation as previous research has also examined bank efficiency after the financial crisis occurred in 1997. the similarity with the current condition of bank efficiency was investigated shortly after the covid-19 pandemic, considering that the most affected sector was the financial sector (herwany et al., 2021). in addition, there have not been any similar studies to date. the efficiency level of a banking signal can be used as a function to assist the intellectual capital variable in explaining its effect on market performance. as an essential position holder in the indonesian financial system, banking is required to perform well. a critical aspect of measuring banking performance is efficiency, which can be increased by reducing costs in the production process (eltivia, 2013). therefore, banking efficiency needs to be controlled to achieve a competitive advantage. the more efficient the process of producing goods or services is, the higher the added value of the goods or services produced will be (jamali et al., 2015). companies will have a competitive advantage and good performance by reducing inefficiencies in an organization or company. in line with this view, the banking sector must operate efficiently, soundly and stably to achieve optimal performance and promote sustainable economic growth. empirical research conducted by sudiyatno and fatmawati (2013) on banks listed on the indonesia stock exchange showed that operational efficiency affects bank performance and will increase these companies' market valuation. based on these conditions, research on the effect of intellectual capital on market rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 621 performance mediated by banking efficiency is an interesting phenomenon to identify. this research can provide a theoretical contribution to developing the theory of the importance of managing intellectual capital to increase company performance. the existence of banking companies in the capital market remains stable. furthermore, practical contributions to companies are expected to provide input in applying sustainability principles to their business activities as banks implement good intellectual capital management, which will impact the existence of banking companies in the capital market. literature review and hypotheses development resources-based view theory wernerfelt (1984) was the first to develop the resource-based view (rbv) theory. the company's resources, management, and utilization are the subjects of the rbv theory. the company must utilize and develop its sources of capital, one of which is intellectual capital, to gain a competitive advantage. intellectual capital is an essential resource and plays a role in establishing a competitive advantage (prasetyo et al., 2009). this theory, therefore, assumes that companies can manage their resources by the capabilities of their competitors to gain a competitive advantage (randa & solon, 2012). signaling theory spence (1973) first introduced the signaling theory in his research on job market signaling. signaling theory indicates that organizations will try to provide positive signals or information to potential investors through disclosure in the company's annual report (whiting & miller, 2008). therefore, when information is announced and received by the market, market players or business people will analyze and interpret the information received, whether as a good signal (good news) or as a bad signal (bad news) (brigham & houston, 2006). hypothesis development an idea called the resources based view (rbv) theory states that a company will gain a competitive advantage if it has superior resources. based on the rbv theory, market performance and banking efficiency can be achieved if resources carry out corporate functions. one such resource is intellectual capital. it is an essential part of the company, believed to improve company performance and achieve competitive advantage. previous research by arif et al. (2023) revealed that intellectual capital positively affects market performance. intellectual capital is a unique resource that can hardly be imitated. intellectual capital is an essential resource for achieving a company's competitive advantage. similar results were also obtained in the study of obeidat et al. (2021), demonstrating a significant influence between intellectual capital and market performance. this study recommends that companies focus more on intellectual capital rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 622 and show its value in annual financial reports. based on the description above, the research hypothesis can be formulated as follows: h1: intellectual capital has a positive effect on market performance. banking efficiency is an indicator of banking performance. banking efficiency is an indicator in measuring the overall performance of banking activities. the company's resources and their management and utilization are the subjects of the rbv theory. a potential strategy to improve company performance is to unite tangible and intangible assets (randa & solon, 2012). companies must utilize and develop sources of company capital, including intellectual capital, to gain a competitive advantage. previous research has proven that intellectual capital positively affects company performance (astawa et al., 2019; dewi & setyowati, 2015; le et al., 2022). the components of intellectual capital used in previous studies consist of human capital, structural capital, and employed capital. further observations revealed that human capital has more influence on bank efficiency than other components (le et al., 2022). the ability and knowledge possessed by the bank will significantly affect its efficiency level of the bank. intellectual capital is an asset that can be used to assist banks in increasing their efficiency. thus, the higher the intellectual capital is, which in this study is proxied by vaic, the higher the level of banking efficiency will be. based on the description above, the research hypothesis can be formulated as follows: h2: intellectual capital has a positive effect on bank efficiency. the signal theory explains the importance of information issued by the company to the investment decisions of external parties. one of the pieces of information investors consider in predicting stocks is the level of banking efficiency. suppose banking efficiency is in an efficient condition. in that case, it will be a good signal for investors and impact fluctuations in banking company stock prices, namely an increase in share prices and vice versa. the company's goal is to achieve the welfare of its owners, which is indicated by the valuation of the share value. harrathi (2019) examined bank efficiency regarding market performance at banks listed in bahrain, kuwait, qatar, saudi arabia, and the united arab emirates. the findings showed that companies that have increased efficiency will increase competition in the stock exchange. similar results were obtained in srairi and kouki's (2015) research. based on the description above, the research hypothesis can be formulated as follows: h3: bank efficiency has a positive effect on market performance. rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 623 the company will perform better if its resources are utilized to their full potential. banks must invest more in their human resources to achieve a competitive advantage (mohapatra et al., 2019). research by onumah and duho (2020) revealed that intellectual capital could increase bank efficiency. furthermore, srairi et al. (2015) proved that the percentage change in bank share prices reflects changes in the percentage of bank efficiency. therefore, bank efficiency provides essential information related to stock price performance which market movements cannot explain. therefore, more efficient banking is expected to obtain optimal profits, more loan funds, and better customer service quality (eltivia et al., 2013). based on the description above, the research hypothesis can be formulated as follows: h4: intellectual capital has a positive effect on market performance through banking efficiency. figure 2 conceptual framework research method the research approach utilized in this study is a quantitative approach using a positive paradigm. this type of research is explanatory research with causal purposes. this study's population was banks listed on the indonesia stock exchange from 2017-2021. the banking sector was chosen as the research sample as this sector was most affected by the covid-19 pandemic, which indicated a significant decrease in the value of abnormal returns (herwany et al., 2021). sampling used a purposive sampling technique with a judgment sampling type as the sample was selected with specific considerations adjusted to the research objectives. based on the specified criteria, the sample in this research was 117 observers conducting documentation techniques in data collection. the data was in the form of secondary data obtained from the company's annual report, which was published on the website of the indonesia stock exchange (www.idx.co.id). this study used four variables, and the followings are the definitions and measurements used (table 1). h1 h2 h3 h4 intellectual capital bank efficiency market performanc e control variable: loan ratio http://www.idx.co.id/ rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 624 table 1 measurement variables variables measurement sources market performance the company's ability to increase the value of its shares in the capital market. the measurement method used is the stock return. goel et al. (2020) intellectual capital information and knowledge are applied in work to create value. the measurement used is the calculation of value added intellectual capital (vaic). obeidat et al. (2021) bank efficiency comparison between input and output (results), benefits and costs, and results and sources used. measurements used data envelopment analysis (dea). gardener et al. (2011) loan ratio the loan-to-deposit ratio measures a bank's ability to finance its loans through deposits. the measurement used is the loan deposit ratio (ldr) belasri et al. (2020) technical data analysis in this study was carried out in stages, namely: (1) measuring the efficiency level of the banking system using the dea method; and (2) examining the effect of the dependent variable on the independent variables and mediating variables. the first researcher tested the bank's efficiency and prepared dmu data by predetermining inputs and outputs. furthermore, it was inputted into tables and run model data that has been prepared according to the variable return to scale (vrs) method with an input-oriented approach. each unit in the sample was considered to have an efficiency level that was not negative, and the value was between 0 and 1 with the condition that one indicated perfect efficiency. partial hypothesis testing aims to determine the effect and significance of each independent variable on the dependent variable. this study's confidence coefficient was 95%, and the degree of error (α) was 5%. the analytical method used in this research was multiple regression analysis using spss. based on the model, the regression equation to be searched for and tested for its coefficients is as follows: mp = α + β1(ic) + β2(ldr) + e ……………………………………….………………………………..………….. (1) be = α + β3(ic) + β4(ldr) + e …………………………………..………………………………………………….. (2) mp = α + β5(be) + e ……………...………………….…………………………………………..…………………….. (3) mp = α + β6(ic) + β7(be) + β8(ldr) + e ……………………………………………..………….………….…. (4) where mp describe for market performance; be for bank efficiency; ic for intellectual capital; ldr for loan ratio; α for constant; β for regression coefficient; and e for residual error. it is necessary to complete the classical assumption test to anticipate whether there is bias in the resulting regression model. the classic assumption test used includes normality, multicollinearity, and heteroscedasticity. rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 625 result and discussion the results of the descriptive statistical tests in table 2 show the minimum, maximum, average, and standard deviation values of the dependent variable (market performance), independent variable (intellectual capital), mediating variable (banking efficiency), and control variable (loan ratios). the market performance variable has a minimum value of 0.326, a maximum value of 0.679, an average value of 0.044, and a standard deviation value of 0.021. a normally distributed data is indicated when the mean value is greater than the standard deviation. table 2 results of descriptive statistics variable minimum maximum average std. deviation market performance -0.326 0.679 0.044 0.021 intellectual capital -3.052 9.575 3.050 1.581 bank efficiency 0.419 1.000 0.782 0.187 loan ratio 0.120 1.630 0.839 0.235 intellectual capital has a minimum value of -3.052, a maximum value of 9.575, an average value of 3.055, and a standard deviation value of 1.581. a normally distributed data distribution is indicated when the mean value is greater than the standard deviation. bank efficiency has a minimum value of 0.419, a maximum value of 1, an average value of 0.782, and a standard deviation value of 0.187. the fact that the mean value is greater than the standard deviation indicates a normally distributed data distribution. the loan ratio has a minimum value of 0.120, a maximum value of 1.630, an average value of 0.839, and a standard deviation value of 0.235. the fact that the mean value is greater than the standard deviation indicates normally distributed data. classic assumption test the results of the classic assumption test, which consists of the normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test, are presented in the following table. table 3 normality test results regression equation kolmogorov-smirnov z asymp. sig. mp = 0.140 + 0.032 ic – 0.230 ldr 1.122 0.190 be = 0.435 + 0.059 ic + 0.198 ldr 1.091 0.177 mp = -0.190 + 0.299 be 1.113 0.083 mp = -0.029 + 0.009 ic + 0.388 be – 0.307 ldr 1.106 0.251 in this study, the normality test was carried out using the kolmogorov-smirnov test. a regression equation is considered free from normality problems if the asymptotic significance of the test results is more than α 5%. the table shows the normality test results for all regression equations in this study. all regression equations are free from normality problems as the asymptotic significance values for all regression equations are more than 0.05. rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 626 figure 2 scatterplot graph this study utilized a scatter plot graph to determine whether there was a problem of heteroscedasticity. there is no discernible pattern and the points distributed above and below the number 0 on the y axis, so the heteroscedasticity test results shown in figure 2 are unaltered. multiple regression analysis in this study is employed to determine the effect of intellectual capital on market performance mediated by banking efficiency. the regression analysis results in this study are shown in table 4 below. table 4 results of multiple regression analysis coefficient t value sig. vif tolerance h1 : mp = α + β1(ic) + β2(ldr) + e constant 0.140 1.876 0.032 ic 0.032 2.607 0.005 1.030 0.971 ldr -0.230 -2.812 0.003 1.030 0.971 f value 6.283 adjusted r2 0.083 h2 : be = α + β1(ic) + β2(ldr) + e constant 0.435 7.882 0.000 ic 0.059 6.593 0.000 1.030 0.971 ldr 0.198 3.277 0.001 1.030 0.971 f value 31.717 adjusted r2 0.346 h3: mp = α + β1(be) + e constant -0.190 -2.292 0.012 be 0.299 2.903 0.002 1.000 1.000 f value 8.427 adjusted r2 0.060 h4 : mp = α + β1(ic) + β2(be) + β3(ldr) + e constant -0.029 -0.322 0.374 ic 0.009 0.632 0.264 1.423 0.703 be 0.388 3.184 0.001 1.556 0.642 ldr -0.307 -3.728 0.000 1.127 0.887 f value 7.903 adjusted r2 0.151 rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 627 the analysis test results in table 4 show that all research hypotheses (h1, h2, h3, and h4) have a probability value of less than 5% with a positive coefficient value. it shows statistically, and then the entire research hypothesis is acceptable. figure 3 hypothesis testing results figure 3 demonstrates that after being mediated by banking efficiency, the intellectual capital variable has a regression coefficient of 0.010 with a probability value greater than α: 5%, which is 0.515 (ρ <0.05). meanwhile, the banking efficiency variable has a regression coefficient value of 0.255 with a probability value smaller than α: 5%, which is 0.041 (ρ <0.05). the results of this study indicated that the banking efficiency variable as a mediating variable leads the intellectual capital variable not to affect market performance. according to hayes (2009), it is consistent with the theory that if the mediating variable's effect on the dependent variable is significant and the effect of the independent variable on the mediating agent is not significant, fully mediated mediation will occur. the novelty of the results of this study is that intellectual capital has a positive effect on market performance through bank efficiency, where bank efficiency can fully mediate the relationship between variables. these findings implied that companies that have utilized intellectual capital could increase banking efficiency, which affects market performance. this condition indicated that achieving banking efficiency, which has an average efficiency level of 78.2%, can increase the influence of intellectual capital on market performance. this situation reflects using intellectual capital to encourage and improve market performance. companies that manage their intellectual resources optimally can create added value, thereby increasing market performance. this study revealed that banks have realized the importance of intellectual capital in creating a competitive advantage. the findings in this study support the results of previous research conducted by obeidat et al. (2021) identifying the factors that influence financial market performance in industrial companies on the amman stock exchange. market performance increases along with intellectual capital. the company's market value will automatically rise together with the expansion of its intellectual capital. intellectual capital market performance β = 0.032 p (0.005) < 0.05 β = 0.009 p (0.264) > 0.05 β = 0.059 p (0.000) < 0.05 β = 0.388 p (0.001) < 0.05 intellectual capital market performance bank efficiency rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 628 banks will win a competitive competition if they improve efficiency by adequately managing their intellectual capital (astawa et al., 2019; dewi & setyowati, 2015; le et al., 2022). the components of intellectual capital used in previous studies consisted of human capital, structural capital, and employed capital. one significant component of human capital is that a bank with better human capital can create significant added value and produce higher efficiency (onumah & duho, 2020). banking plays a crucial role as an intermediary institution and must function well. efficiency is one of the critical indicators for assessing banking performance, and it may be raised by minimizing cost (aftab et al., 2011). efficiency is a principle that forms the basis for preparing safe and sound banking arrangements. the study's findings demonstrated that bank efficiency favorably impacted market performance. the market performance demonstrates that the market reacts and evaluates outstanding shares. stock prices will demonstrate how investors evaluate a company's performance. based on the information, investors evaluate a company's value. one of the pieces of information investors consider in predicting stocks is the level of banking efficiency (harrathi, 2019; srairi & koukis, 2015). if banks are in an efficient condition, it will be a good signal for investors and impact increasing company stock prices. the findings in this study support the resources based view (rbv) theory which explains the idea that a company will achieve a competitive advantage if it has superior resources. therefore, in facing the dynamics of an ever-evolving economy, intellectual capital is an essential part of the company, which is believed to improve market performance and achieve competitive advantage (barney, 1991). in this context, employees in their position as stakeholders have been able to maximize their intellectual abilities to create added value for the company, thus creating a competitive advantage reflected in market-based company performance. overall, based on the results of the study, intellectual capital implies a balance between economic, environmental, and maximizing company assets for stakeholders so that they are required to carry out efficiency in implementing the concepts of sustainability, responsibility, accountability, transparency, and social responsibility (vitezić, 2011). business efficiency is a strategic tool essential in tackling increasing competitive pressures and structural changes in financial institutions. conclusion the research results demonstrated that intellectual capital significantly influenced market performance. based on the results of this study, companies are starting to pay attention to utilizing their intellectual capital to create added value for the company. the same results are also found in banking efficiency tests on market performance. efficient companies can better minimize expenses that cause inefficiency and maximize output so that investors' valuation of company shares will increase. the findings also demonstrated that bank efficiency mediated between increased market performance and intellectual rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 629 capital. efficiency strategies implemented by management can encourage company concern for utilizing its intellectual capital to improve market performance. empirical evidence from the results of the research conducted has several implications. first, the theoretical implication is that the results of this study support the importance of a resource-based view theory (rbv) perspective in utilizing corporate intellectual capital as an intangible resource. second, in terms of practical implications, the results of this study can provide input to companies to obtain high corporate value and competitive advantage. companies must pay attention to their intellectual capital. in the current knowledge economic era, developing human capital competencies will create value creation in innovation through technology and systems that continue to develop in providing added value to stakeholders. furthermore, some limitations in this study can provide direction for further research development. business efficiency measurement utilized a non-parametric approach using data envelopment analysis which has the limitation that each input and output unit is identical to other units of the same type. besides, in this study, market performance was only measured by stock returns as a description of the company's short-term achievements. based on the limitations of the research, several suggestions are proposed to develop further research. future research is expected to develop research using a parametric approach to analyze banking efficiency. future research is also expected to be able to develop company performance indicators, such as tobin's q, as market performance that describes the company's long-term performance. in addition, future research is expected to use other company sectors on the indonesia stock exchange to provide more comprehensive information and make a more theoretical, practical, and policy contribution. references aftab, m., ahamad, s., ullah, w., & sheikh, r. a. (2011). the impact of bank efficiency on share performance: evidence from pakistan. african journal of business management, 5 (10), 3975-3980. https://doi.org/10.5897/ajbm11.156 alfraih, m. m. (2017). intellectual capital reporting and its relation to market and financial performance. international journal of ethics and systems. https://doi.org/10.1108/ijoes-02-2017-0034 arif, w., amiruddin, a., darmawati, d., & ferdiansah, m. i. (2023). intellectual capital toward market performance: profitability as a mediating and maqashid sharia as a moderating variable. journal of accounting and investment, 24(1), 50-63. https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.12893 astawa, k., suhadak., & rahayu, s.m. (2019). the effect of intellectual capital and capital adequacy on credit risk and financial performance (a study of commercial banks at the indonesian stock exchange). research journal of finance and accounting, 10(10), 203-222. https://doi.org/ 0.7176/rjfa https://doi.org/10.5897/ajbm11.156 https://doi.org/10.1108/ijoes-02-2017-0034 https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.12893 https://doi.org/%200.7176/rjfa rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 630 belasri, s., gomes, m., & pijourlet, g. (2020). corporate social responsibility and bank efficiency. journal of multinational financial management, 54. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100612 bontis, n., william chua chong, k., & richardson, s. (2000). intellectual capital and business performance in malaysian industries. journal of intellectual capital, 1(1), 85– 100. https://doi.org/10.1108/14691930010324188 brigham, e. f., & houston, j. f. (2006). dasar-dasar manajemen keuangan (10th ed.). salemba empat. cnn indonesia. (2020). ihsg anjlok 26,43 persen sampai april ini. retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200424154424-92-497014/ihsg-anjlok2643-persen-sampai-april-ini dewi, n.r., & setyowati, a. (2015). analisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. fokus manajerial, 13(2), 133-146. retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/fokus-manajerial/article/view/8412 eltivia, n. (2013). indonesian banks efficiency under intermediation, operating and value added approach. journal of business management, 8(1), 46-48. retrieved from https://iosrjournals.org gardener, e., molyneux, p., & nguyen-linh, h. (2011). determinants of efficiency in south east asian banking. the service industries journal, 31 (16), 2693–2719. http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2010.512659 goel, a., tripathi, v., & agarwal, m. (2021). information asymmetry and stock returns. journal of advances in management research, 18(1), 85-112. https://doi.org/10.1108/jamr-05-2020-0084 harrathi, n. (2019). investigation of the impact of market power on the bank performance and efficiency in islamic and conventional banks in gcc. journal of islamic banking and finance, 7(2), 1-13. https://doi.org/10.15640/jibf.v7n2a1 hayes, a. f. (2009). beyond baron and kenny: statistical mediation analysis in the new millennium. communication monographs, 76(4), 408-420. http://dx.doi.org/10.1080/03637750903310360 herwany, a., febrian, e., anwar, m., & gunardi, a. (2021). the influence of the covid19 pandemic on stock market returns in indonesia stock exchange. the journal of asian finance, economics and business, 8(3), 39-47. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0039 jamali, h., sutrisno, t., subekti, i. and assih, p. (2015), “the influence of corporate governance and corporate social responsibility on financial performance with efficiency as mediating variable”, international journal of business and management invention, 5(4), 1-10 retrieved from https://ijbmi.org kurniati, s. (2019). stock returns and financial performance as mediation variables in the influence of good corporate governance on corporate value. corporate governance (bingley), 19(6), 1289–1309. https://doi.org/10.1108/cg-10-2018-0308 le, t. d., ho, t. n., nguyen, d. t., & ngo, t. (2022). intellectual capital–bank efficiency nexus: evidence from an emerging market. cogent economics & finance, 10(1), 2127485. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2127485 liadaki, a., & gaganis, c. (2010). efficiency and stock performance of eu banks: is there a relationship?. omega, 38(5), 254-259. https://doi.org/10.1016/j.omega.2008.09.003 mohapatra, s., jena, s.k., mitra, a., & tiwari, a.k. (2019). intellectual capital and firm performance: evidence from indian banking sector. applied economics, 51(57), 60546067. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1645283 obeidat, u., obeidat, b., alrowwad, a., alshurideh, m., masadeh, r., & abuhashesh, m. (2021). the effect of intellectual capital on competitive advantage: the mediating https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100612 https://doi.org/10.1108/14691930010324188 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200424154424-92-497014/ihsg-anjlok-2643-persen-sampai-april-ini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200424154424-92-497014/ihsg-anjlok-2643-persen-sampai-april-ini https://jurnal.uns.ac.id/fokus-manajerial/article/view/8412 https://iosrjournals.org/ http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2010.512659 https://doi.org/10.1108/jamr-05-2020-0084 https://doi.org/10.15640/jibf.v7n2a1 http://dx.doi.org/10.1080/03637750903310360 https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0039 https://ijbmi.org/ https://doi.org/10.1108/cg-10-2018-0308 https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2127485 https://doi.org/10.1016/j.omega.2008.09.003 https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1645283 rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 631 role of innovation. management science letters, 11(4), 1331-1344. http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2020.11.006 onumah, j. m., & duho, k. c. t. (2020). impact of intellectual capital on bank efficiency in emerging markets: evidence from ghana. international journal of banking, accounting and finance, 11(4), 435-460. https://doi.org/10.1504/ijbaaf.2020.110303 prasetyo, a. (2009). corporate governance, kebijakan deviden, dan nilai perusahaan (studi empiris pasa perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2006-2007). universitas indonesia, 11-14. pulic, a. (1998, january). measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy. in 2nd mcmaster word congress on measuring and managing intellectual capital by the austrian team for intellectual potential (pp. 1-20). ramadhani, f., maiyarni, r., & safelia, n. (2014). pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) tahun 2010-2012. jurnal cakrawala akuntansi, 6(2), 126-134. randa, f., & solon, s.a. (2012). pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. jurnal sistem informasi manajemen dan akuntansi, 10 (1), 24-47. roberts, p. w., & dowling, g. r. (2002). corporate reputation and sustained superior financial performance. strategic management journal, 23(12), 1077-1093. https://doi.org/10.1002/smj.274 sartono, a. (2015). manajemen keuangan teori dan aplikasi. yogyakarta: bpfe. sekaran, u., & bougie, r. (2017). metode penelitian untuk bisnis. jakarta: salemba empat. spence, m. (1973). job market signaling, quarterly journal of economics, 87(3), 355-374. https://doi.org/10.2307/1882010 srairi, s., & kouki, i. (2012). efficiency and stock market performance of islamic banks in gcc countries. isra international journal of islamic finance, 195(1014), 1-52. https://doi.org/10.12816/0002749 sudiyatno, b., & fatmawati, a. (2013). effect of credit risk and operational efficiency on the bank performance: empirical study on banks listed on the indonesia stock exchange. jurnal organisasi dan manajemen, 9(1), 73-86. https://doi.org/10.33830/jom.v9i1.39.2013 sutanto, n., & siswantaya, i. g. (2014). pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. modus, 26(1), 1-17. retrieved from https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/574 utami, a., & fuad, f. (2013). pengaruh metode pengukuran intellectual capital berbasis pasar dan nilai tambah terhadap kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2007-2011). diponegoro journal of accounting, 372-382. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3286 vitezić, n. (2011). correlation between social responsibility and efficient performance in croatian enterprises. scientific affiliation: business performance analysis and auditing, controlling, corporate social responsibility. 29(2), 423-442. retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2262303 wernerfelt, b. (1984). a resource‐based view of the firm. strategic management journal, 5(2), 171-180. https://doi.org/10.1002/smj.4250050207 whiting, r. h., & miller, j. c. (2008). voluntary disclosure of intellectual capital in new zealand annual reports and the “hidden value.” journal of human resource costing & accounting, 12(1), 26–50. https://doi.org/10.1108/14013380810872725 http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2020.11.006 https://doi.org/10.1504/ijbaaf.2020.110303 https://doi.org/10.1002/smj.274 https://doi.org/10.2307/1882010 https://doi.org/10.12816/0002749 https://doi.org/10.33830/jom.v9i1.39.2013 https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/574 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3286 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2262303 https://doi.org/10.1002/smj.4250050207 https://doi.org/10.1108/14013380810872725 rachmah, subroto, & subekti the effect of intellectual capital on market performance … journal of accounting and investment, 2023 | 632 zou, x., & huang, t.c. (2011). a study of the intellectual capital’s impact on listed banks’ performance in china. african journal of business management. 5(12), 5001-5009. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228467462 https://www.researchgate.net/publication/228467462 *corresponding author, e_mail address: ekatriana@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 12-23 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190188 remuneration and disclosure of state ministry/agencies financial statements: performance role as intervening variable eka triana 12 * 1 politeknik negeri media kreatif, jakarta, indonesia 2 master of accounting universitas indonesia, depok, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 22 jul 2017 reviwed 25 jul 2017 revised 04 nov 2017 accepted 04 nov 2017 the purpose of this research is to provide empirical evidence regarding the impacts of remuneration toward financial disclosures of ministries/agencies in indonesia, performance as an intervening variable. this research is a quantitative research utilizing secondary data from 104 ministries/agencies' financial reports in 2012 and 2013 fiscal years. the results indicate that remunerations are significantly associated with local government performance, the performance significantly associated with the financial disclosures, performance being able to mediate influence between remuneration against financial disclosures. ©2018 jai. all rights reserved keywords: remuneration; performance; financial disclosure; ministries/agencies introduction the preamble of the 1945 constitution states that the purpose of the state establishment is to realize the general welfare and social justice for all indonesians. until recently, the government endeavors to realize community welfare, but the results have not been maximized. community welfare is an ongoing issue due to existing poor citizen, unemployed, abandoned children, and people who are unable to seek treatment at the hospital. the problem is indicated in poverty level, unemployment rate, and human development index (hdi) exhibiting community's prosperity which has not been realized (aziz, 2015). based on march 2014 data taken from central bureau of statistics, the number of poor citizens reached 28.28 million people. september 2013 data revealed a total number of the poor citizen at 28.60 million people. it exhibits a decrease in the percentage from 11.46% to 11.25%. the world bank notes that the poverty rate in indonesia is only 0.7% during 2012 2013. this decline exhibits the smallest decline in the last decade. bps predicts the number of the poor citizen in 2015 exhibits 30.25 million people or about 12.25% of the indonesia total population. the rise in fuel prices, inflation, and the weakening of the dollar is a factor triggering rising number of the poor citizen in indonesia. throughout february to august 2014, the number of unemployed in indonesia increased by 0.09 million from 7.15 to 7.24 million (republika, 2015). the human development index (hdi) in 2013 is still in the "moderate" category at position 108 out of 187 countries. indonesian hdi value in 2013 was 0.684, while in 2012 it was 0.681. trankmann explains that this is a positive development, viewed from health perspective through the social security administering agency (bpjs) from the government, as well as other improvements in terms of income and education (gengaje and ramadhani, 2015). the government is currently facing the public demand for transparency and accountability of state financial management. one of the efforts made by the government is through the state financial reform agenda. thought framework for planning and budgeting reform reveals that the state finance reform is marked by the establishment of law no. 17 of 2003 on state finance, law no. 1 of 2004 on the state treasury, and law no. 15 of 2004 on the audit, management, and financial responsibility of the state with an emphasis on the importance of good governance, which, among others, based on the principles of transparency and accountability, and follow international practices tailored to condihttp://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2948 triana state ministry/agencies financial statements 13 tions in indonesia (ministry finance, 2014). the state financial reforms are characterized by an obligation to prepare a report consisting of the budget realization report (lra), balance sheet, cash flow report, and notes to the financial statement (calk). in relation to the process of achieving the goals and objectives of government agencies, lakip is expected to communicate the performance of government agencies within a budget year. in addition to encouraging the process of performance measurement and reporting performance in a more systematic manner, accountability report of government agency performance (lakip) was established. nordiawan and hertianti (2014) stated that the purpose of performance assessment in public sector is to determine the organizational goals’ level of achievement, to provide learning tools for employees, to improve performance in the next period, to give systematic consideration in making reward and punishment decisions, motivate employees, and create public accountability. in terms of disclosure and performance, sudiartana (2011) states that detailed disclosure will provide a true picture of performance. the value of relevant and reliable information reflected in the disclosure of financial information becomes an important factor. the general purpose of the disclosure is to present information deemed necessary to achieve the objectives of financial reporting and to serve the interests of different parties with each other. in order to motivate state organizers require incentive. the financial incentive system as a reward is used to improve the organizational performance index (silva et al., 2013). research on remuneration in the public sector still refers to implementation in the private sector. vidyatmoko et al. (2009) conduct research on the factors that influence the remuneration of corporate executives and their relationship to company performance. research results proved that the company's ability to pay significant positive executive compensation to financial performance, customer performance, and internal business process performance. the results of this study are in line with wayan and utami research (2013) stating that the remuneration received by the board of directors has a positive effect on the company's market performance but does not affect the internal performance of the company. hofmann and mcswain (2013) state that managers in non-profit organizations possess a diversity of incentives to manage reported amounts. they could alter spending decisions, accounting methods, and the design of cost allocations to achieve a certain level of performance. state organizers seek to maintain their position or reputation to increase compensation. puspitasari (2013) conducted research related to directors’ remuneration and facilitation. research result indicated that available remuneration and facilities have a positive effect on the financial performance of bumns. lee and fisher (2004) found that infrastructure assets disclosure in australia public sector annual report in a voluntary manner is low. in relation to new zealand local government voluntary disclosure of the internet financial reporting (ifr), leverage, local wealth, press transparency positively affects ifr in new zealand while council types have a negative effect (laswad et al., 2005). suhardjanto (2011) exhibits that the average value of mandatory disclosure in local government averaged at 10.49 or 30.85%. based on setyaningrum and syafitri research result (2012), the average rate of disclosure of lkpd regency / cities in indonesia during 2008 – 2009 period was 52.09% (2008 = 51.24%; 2009 = 52.91%). this increase indicates that regional government is working to improve the quality of their financial statements. these results indicate that the level of mandatory disclosure of local governments in indonesia is still very low, the implication is that local governments are not yet compliant with government accounting standards (sap). in line with local government, hilmi and martani research (2011) proves that the level of disclosure conducted by the provincial government is still low. however, the trend of disclosure level conducted by the provincial government continued to increase from 2006 to 2009. sari research, et al. (2015) in the state ministry / institution (hereinafter referred to as k / l) proves that the average disclosure of financial statements from 2010-2014 is 45.39%. puspita dan martani (2012) stated that the information disclosure level on the local government website is 44.84%. based on previous research, this research will try to prove the effect of remuneration on disclosure through performance. previously, sancoko (2010) has conducted research on the effect of remuneration on public services quality utilizing survey method. it indicated that remuneration provides motivation for officers to jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 12-23: januari 2018 14 improve performance. achievement is characterized by good performance service (excellent services). so this study uses performance variables as intervening variables to mediate the indirect influence between remuneration and disclosure. this study uses the data in 2012 and 2013 to determine the difference in k / l performance before and after receiving remuneration. the concept of remuneration is only implemented in k /l, while local government or provincial government do not use remuneration system. however, some local governments or provincial governments still get district performance benefit facilities that vary in value according to the ability of each region in achieving the regional revenue (pad) therefore it is not involved in the research. the concept of remuneration is a welfare benefit given in return for performance, achievement, and high productivity. at the beginning of its implementation, remuneration is tested in the ministry of finance. after determining its benefits, the remuneration begins to be implemented in other ministries with conditions that must be met. literature review and hypothesis development agency theory there are two possible problems with agency theory: (a) the occurrence of information asymmetry, agency theory generally has more information about real financial position and operating position of an entity, and (b) the occurrence of a conflict of interest due to inequality of purpose, where agents do not always act in line with principal interest. zimmerman (1977) in hilmi (2011) states that the government as an agent possessing mandate of the people as a principal is obliged to account it. the government's accountability to the people in the use of state finances is to make a financial statement. in order for the financial statements to be easily understood by the people then the government must provide reasonable disclosure related to the state finances. to reduce the conflict of interest required monitoring by the principal on agent activities. the government continues to work to improve state organizers welfare. in addition to the salary adjusted to the inflation rate, improvement of payroll structure, and the provision of performance-based allowances (remuneration). executive remuneration on the scope of bumns is one important part of running the company. bumn executives are states agent and the owner of the company. by providing balanced remuneration, the company owner can attract the best talents to lead the company. in addition, a balanced remuneration will also minimize agency costs (prasidhanto, 2011). reflecting on the implementation of the bumn executive remuneration and the concept of new public management (npm), the state ministry / institution began to implement the employee performance system as part of bureaucracy reform in the field of human resources by providing a reward in the form of remuneration. with this concept of remuneration is expected to reduce agency conflict. signalling theory evans and patton (1987) stated that in the context of signaling theory, the government is trying to provide a good signal to the people. therefore the community can continue to support the current government activities. one of the good signals given by the government is by issuing financial statements as a form of accountability and political promotion that the government has done its job well. therefore it would improve government reputation. in order for the financial statements to be understood, everything related to the state's finances must have clear disclosure. disclosure of the financial statements is described in calk which is one component of the financial statements. politic imaging has been gaining popularity among state officials. they always want to look proper in the public eye. every good news always gets the media spotlight both print and electronic especially bad news. disclosure of financial statements is one of k / l method in expressing performance achievement. this disclosure certainly paves the way for the public to see the transparency efforts undertaken by the government. performance bastian (2015) defines performance as result obtained by a good organization both profit and nonprofit oriented generated during a period of time. pp no. 8/2006 on financial and performance reporting government agencies state that performance is the output/outcome of activities/ programs to be or has been achieved in relation to triana state ministry/agencies financial statements 15 the use of budgets with quantifiable quantities and quality. regulation of the state minister on state apparatus empowerment number: per/09/ m.pan/5/2007 concerning general guidelines for main performance indicators stipulation in government institutions' environment defines the performance of government agencies as achievement level based on government agencies targets/ objectives as the elaboration of vision, mission, and strategy of government agencies that indicate activity implementation success and failure rate in accordance with established programs and policies. at the end of each government agency period, it measures the achievement of the performance targets set in the performance determination document. measuring achievement of target performance was conducted by comparing performance targets and performance realizations. the data required for performance measurement are performance determination documents, the realization of output/outcome outcomes, budget, and budget realization for the year. the outputs generated in this performance measurement stage are performance measurement forms. the performance measurement results contained in this performance measurement form are subsequently reported in the accountability report of government agency performance (lakip). remuneration basic performance assessment of employees in the pp. 46/2011 is based on employment objectives (skp) which became the basis of providing remuneration for employees. in assessment implementation, each employee must prepare skp based on the annual work plan. the skp is established and approved by the assessment officer, containing job activities and targets to be achieved within a certain time, therefore, it is determined as real and measurable. remuneration is a long process as a series of bureaucratic reforms. started by the ministry of finance and the supreme court then began to be implemented in other ministries for bringing many benefits. the concept of new public management is one of the basic in applying of remuneration in public sector. new public management is not mandatory but must be understood its impact on public policy making. (wahab, 2014). new public management model is not entirely bad because this model educates public sector agents to compete healthily. with existing competition, the agents will compete to provide the best service to the consumer or society although the concept is different from the private sector. it is expected that the remuneration can improve government performance, therefore, the level of disclosure will become more transparent. disclosure of financial statements financial reports within the public sector have an important role in creating accountability. mardiasmo (2014) mentions the purpose and function of financial statements as a form of compliance and management, accountability and retrospective reporting, authoritative planning and information, organizational sustainability, public relations, facts, and illustrations. remuneration influence towards performance conceptually, the remuneration should consider 3p, pay for position, pay for person, and pay for performance. this concept refers to the balance between remuneration and job responsibilities, individual abilities, and individual performance. pay for position indicates that remuneration must be balanced with the responsibilities mandated by position. pay for person indicates that remuneration must be balanced with attributes brought by the stakeholders. these attributes may consist of the level of education, skills and other attributes required to assume a position. pay for performance focuses on the balance between remuneration and achievement of individual performance targets (prasidhanto, 2011). silva et al. (2013) state that the financial intensive system as a reward can improve the performance index of the organization. in managing public sector, there is no room to adopt a reward system except by simply performing activities or being responsible for the position. the development of the strategic remuneration concept is expected to be more dynamic and flexible in line with the overall organizational goals. effective and efficient systems in an organizational context may turn out to be ineffective or counterproductive in the case of different implementation contexts in the organization. the difficulty of measuring this remuneration has caused some organizational programs to be achieved. remuneration can provide motivation for officers to improve their performance. this jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 12-23: januari 2018 16 achievement is characterized by good performance service (excellent service). remuneration programs run by the ministry of finance can be directly implemented in other institutions (sancoko, 2010). gustika (2013) conducted a survey on the effect of remuneration on the performance of pasaman police members. research result indicated that the remuneration has a positive effect on the performance of the police force of pasaman. based on the above explanation then the following hypothesis was constructed: h1: remuneration has a positive effect on performance. performance influence towards disclosure of financial statements performance indicator is a quantitative and qualitative measure that describes the level of achievement of output/outcome of a program/ activity that has been determined. performance report is an overview which explains briefly and comprehensively about performance achievement prepared according to work plan specified in the framework of apbn / apbd implementation. the performance report presents budget comparison and realization, as well as plan and outputs of an activity/program. the financial performance of the reporting entity in the budget realization report should summarize the indicator and achievement of operational activities of a financially dimensional nature within a reporting period. lakip k / l represents the realization of ministry duties and functions accountability as a manifestation of good governance, transparency, and accountable policies. in addition, lakip k / l is a manifestation of performance in the achievement of vision and mission, as described in the strategic objectives/ targets, referring to the 2010-2014 national medium term development plan (rpjmn) and government work plan (rkp) 2013. high performance is a signal of good public management. state ministries / institutions possessing poor performance will avoid disclosure of financial statements based on established sap and will further restrict access to information to the public. state ministries/institutions that perform well will confidently disclose financial statement information and use better disclosure techniques according to signaling theory. the better the performance of k / l, the greater the effort to provide information through the disclosure on the financial statements. puspita dan martani (2012) conducted research on the effect of performance and characteristics of local government on the level of disclosure and quality of information on the local government website. research result indicated that the level of information disclosure of regional government on the website is 44,84% covering 47% content disclosure and 42,61% presentation disclosure. dau, size, and administrative complexity are significantly positive for disclosure. while performance with proxy pad ratio and regional expenditure is not significant. this research differs from laswad et al. research (2005), which states that the performance has a significant positive effect on internet financing reporting. the researchers revealed that the difference in the results of the study was due to a larger index of the disclosure. craven and marston (1999) argue that poorly performing regional government will avoid voluntary disclosure (as in the form of voluntary internet-based disclosure) and would prefer to limit access to information to the public. from the above research gives different results regarding the effect of performance on the disclosure of financial statements, the hypothesis of this study did not give the direction of the relationship. the second hypothesis of this research is: h2: performance affects the disclosure level of financial statements. remunerations influence towards disclosure of financial statements through performance remuneration implemented by the government is expected to improve the performance of the state organizers and have an indirect impact on the disclosure. research on the effect of remuneration on performance or performance on disclosure has been done in public sector, hence this research will test its influence through performance variable according to research which has been done previously separately. this study also did not determine the direction of the relationship. the third hypothesis is constructed as follows: h3: remuneration affects the disclosure of financial statements through performance. triana state ministry/agencies financial statements 17 figure 1. research framework based on both theory and research objecttives, researcher defines research frame as described in figure 1. research method this study uses the entire population of k / l in the fiscal year 2012 and 2013 while the sample is selected by purposive sampling method with the following criteria: (1) k / l financial statements for the fiscal year 2012 and 2013 that have been audited by bpk. (2) having complete data for the measurement of dependent and independent variables, namely lakip index, sk satker receiver of remuneration, total assets, and the number of satker. the following is a breakdown of the sample selection process used in the study presented in table 1. table 1. sample selection no. criteria sample 1. audited minstry/agencies by bpk during 2012-2013 period 172 2. bpk has not provided opinion 1 3. incomplete data 67 total sample 104 this research uses secondary data collection method that comes from the publication of audit report of audit board of the republic of indonesia (bpk). the required data are lakip k / l for the fiscal year 2012 and 2013, sai k / l financial statements for the fiscal year 2012 and 2013, sk menpan and sk ministry itself related to the determination of remuneration, related laws and regulations. the data collection was conducted by downloading the annual report and lakip on the official website of bpk or each k / l. the dependent variable in this research is disclosure level of sai k / l financial report. the level of disclosure in question is the disclosure made in the sai report and then compared with the disclosure in accordance with government regulation (pp) no. 71/2010 on sap as a substitute for pp no. 24/2005. the level of disclosure can be calculated by the following formula: disc = total disclosure item total disclosureable item this study is similar to the research conducted by liestiani (2008), hilmi and martani (2011), arifin and fitriasari (2014), sari et al. (2015) by utilizing a scoring system by making a list of disclosure checklists required under sap. the questionnaire contains 29 items, referring to research by sari et al. (2015). measurement mechanism of disclosure level of financial statements are described as follows: (1) create disclosure lists based on sap (2) provide value for each conformity based on sap. the scoring uses three categories: "yes", "no", or "not applicable (na)". (3) sums up the values in each category (4) compare the value in the "yes" category with the maximum amount that should be disclosed in the financial statements. independent variable: remuneration dependent variable: financial statement disclosure h1 mediating variable: performance performance as mediating variable h2 h3 control variable: k/l size k/l complexity jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 12-23: januari 2018 18 independent variable the independent variables in this research are remuneration and performance. to reduce the model bias, this study uses control variables based on suhardjanto and yulianingtyas (2011), arifin and fitriasari (2014) research, sari et al. (2015) ie organizational size (size), government complexity (satker). the four variables are described in table 2. performance (kin) lakip is a manifestation of responsibility for the implementation of tasks and mandate given, as well as performance reports on the achievement of k / l vision and mission towards good governance with reference to the 2010-2014 strategic plan. the preparation of lakip of the ministry of finance refers to presidential instruction no. 7/1999 on accountability of government institution performance (akip), presidential instruction no. 5/2004 on acceleration of corruption eradication, and government regulation no. 8/2006 on financial reporting and performance of government agencies. in each lakip report, each satker usually includes information on fiscal/financial policies, key performance indicators, strategic achievements in the field of the satker, and will be given the final index as a conclusion of the performance of the satker in the reporting year. ministry of empowerment of state apparatus and beaurocracy reform (panrb) provide an assessment on the performance achievement of each ministry / institution category a, b +, b, cc, c, or d. in this study, researchers gave 6 score for category a , 5 for category b +, 4 for category b, 3 for category cc, 2 for category c, and 1 for category d. kin = lakip index remuneration (remun) remuneration in the public sector is more defined as a payroll system associated with a performance assessment system that aims to spur the achievement and motivation of civil servants. the target of remuneration encourages the improvement of professionalism and performance of civil servants and the drive to avoid corruption. in this study, the authors used dummy variable 1 if the state ministry/institution has obtained sk determination of performance remuneration in the year concerned and 0 if not received sk or is still in the submission process. remun = dummy variable of k/l remuneration organization size (size) syafitri (2012) uses the total assets of the regional government as a proxy for the regional government size variable as asset exhibit economic resources that are controlled and/or owned by the government as a result of past events and from which future economic benefits are expected to be obtained. while arifin and fitriasari (2014) use the total assets of k / l as a proxy for organizational size variables. in line with patrick's study (2007) that the size of government has a positive influence on determination adopting gasb 34. government organizations will pay more attention to the disclosure of assets according to accounting standards. total assets are data with a high level of variability because each satker possesses different asset value, therefore, it needs to be transformed or eliminated in running the research model. thus, the study of total assets is transformed into the total natural asset logarithm. size = lntotal asset table 2. operational of variables variable indicator mark disclosure level (disc) the level of disclosure of financial statements is measured by weighing disclosure index based on pp. 71 of 2010 + remuneration (remun) measured with dummy variables, 1 if already approved for remuneration, 0 if not. + performance (kin) measured with an ordinal scale of 7 points for aa, 6 for a, 5 for bb, 4 for b, 3 for cc, 2 for c, 1 for d + total asset (lnsize) measured by the natural logarithm of total assets of each k / l + total satker (lnsatker) measured by the natural logarithm of the total work unit (satker) owned by each k / l + triana state ministry/agencies financial statements 19 government complexity (satker) the number of satkers in a government entity exhibits the workload to which it is responsible. hilmi and martani (2011) use the proxy number of skpd to measure government complexity. the number of skpd is analogous to the business unit in the private sector. arifin and fitriasari (2014) proxies the complexity of government (satker) with the number of work units in each state ministry / agency. the number of satker is data with a high level of variability because each state ministry / institution possessing different number of satker, therefore, it needs to be transformed or eliminated in running research model. thus, the study of the number of satker was changed into the natural form of the number of satkers logarithm. satker = lntotal satker research model for hypothesis examination the research model refers to imam arifin and debby fitriasari journal (2014), featuring modified addition of remuneration and performance variables as the dependent variable. this research uses 2 models. model 1 is used to answer hypothesis 1 while model 2 is used to answer hypotheses 2 and 3: kini,t = β0 + β1remuni,t + β2lnsizei,t + β3lnsatkeri,t + εit disci,t = β0 + β1kin^i,t + β2lnsizei,t + β3lnsatkeri,t + εit data analysis method the independent variable in this study is the disclosure of financial statements. this variable is an index of disclosure by the scoring method, therefore first tested the validity of scoring the disclosure. the validity test was conducted by determining the r-count value of each disclosure item. r-count value is compared with the r-table value at the 5% significance level and the degree of freedom (df) of 102 (104-2). it was determined that value of r-arithmetic> r-table value. it can be concluded that the disclosure variable in this study is valid. the whole item exhibits result at 0.1622 which indicated disclosure variable in this research is valid. in accordance with the objective of the study is to provide empirical evidence regarding the effect of performance and remuneration on the level of disclosure of k / l financial statements in the fiscal year 2012 and 2013, the researchers used panel data. the following is the result of data utilizing eviews 6.0 software presented in table 3. classic assumption test a good study should meet blue (best linear unbiased estimator) assumptions, therefore, multicoleniarity testing is required. by utilizing panel data, this research does not conduct autocorrelation and heteroskedasticity test because it is considering error between individual sample and time. the results of multicollinearity testing are presented in the table 4. as correlation value is less than 0.8 then it is concluded that there is no multicollinearity. result and discussion disclosure of financial statements validity test the validity test was conducted by determining the r-count value of each disclosure item. research result exhibit the value of r-arithmetic> r-table value. out of 67 disclosure items referred to in sari research (2015), only 29 items passed the validity test. the result of validity test exhibits that 29 items of financial statement disclosure have an r-count value greater than r-table (rcount> 0,1622). table 3. descreiptive statistic variable mean median maximum minimum std. dev disc 0,613064 0,689655 0,965517 0,206897 0,179722 remun 0,615385 1 1 0 0,488860 kin 3,663462 4 6 2 0,877005 size 37.260.190 million 4.051.500 million 729.777.000 million 11.619 million 113.723,3 satker 287,8077 45,50 1028 1 383,1091 jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 12-23: januari 2018 20 table 4. multicollinearity testing result variable disc kin remun lnsize lnsatker disc 1 kin 0,412615 1 remun 0,762682 0,351872 1 lnsize 0,193853 0,325155 0,009193 1 lnsatker 0.157428 0,323189 (0,008466) 0,746438 1 multicollinearity test based on the results of multicollinearity testing, all variables worth less than 0.8. therefore it could be concluded that all independent variables in this research model is free from multicollinearity or possess no strong relationship between independent variables. the residual graph also proves that error does not form a pattern, therefore, it can be concluded that variables are free from heteroskedasticity. descriptive statistics analysis based on table 3 it was determined that the highest disclosure is 0.97% while the lowest disclosure rate is 0.21%. the average disclosure is 0.62% while the mean value is 0.69% indicates the tight gap between the two. based on data above, it can be concluded that the disclosure of financial statements in 2012 and 2013 increased. some reached up to 0.97%. on the other hand, there are also k / l whose level of disclosure is still low. the auditor should provide additional information for k / l with low disclosure level in order to be more competent in preparing k / l financial statements. remuneration is a dummy variable, therefore, it can not be interpreted separately. it can be seen that it was determined that the highest performance is in the ministry of finance with a value at 6 whereas the lowest performance occurs in the national defense council with c value at 2. average performance at 3.67 compared to middle value 4 indicates that most data is within the range. according to table 3 it was determined that the highest total asset value is at the ministry of public works amounting to idr 729,777,310,353,208, while the lowest total asset value is in the national defense council which is idr 10.618.588.175, -. the ministry with the largest satker is the ministry of religious affairs, 6954 in 2012 and 6931 in 2013. remuneration influence towards performance after determining descriptive statistics of the research data, the researcher analyzed the results. in order to test the effect of remuneration on performance, researchers used the formula in equation 1. kini,t = β0 + β1remuni,t + β2lnsizei,t + β3lnsatkeri,t + εit based on regression test, the variable probability of remun is 0,0015 <0,05 which means significant (h1 accepted). the coefficient is positive according to the initial prediction. the probability (lr-statistic) is also significant at the 5% level. pseudo r-squared equal to 9% indicate remun variable is able to explain its relationship with performance equal to 9%, otherwise, the rest is another variable. the assessment indicated that remuneration has a positive effect on performance. the remuneration provided by the government has a positive impact on the improvement of k / l performance. k / l implemented remuneration system has a higher performance compared to k / l that has not implemented the remuneration system. table 5 is the result of data processing utilizing model 1. table 5. statistic analysis result for model 1 variable coefficient std. error z-statistic prob. remun 1,368787 0,431954 3,168823 0,0015 lnsize 0,428955 0,277791 1,544166 0,1225 lnsatker 0,329924 0,274090 1,203706 0,2287 pseudo r-squared 0,091381 lr-statistic 22,07427 prob (lr-statistic) 0,000063 triana state ministry/agencies financial statements 21 table 6. statistic analysis result for model 2 variable coefficient std. error t-statistic prob. c 0.128262 0.267074 0.480250 0.6321 kin 0.079225 0.020654 3.835851 0.0002 lnsize 0.016903 0.023690 0.713510 0.4772 lnsatker -0.004084 0.023565 -0.173285 0.8628 r-squared 0,160299 adjusted r-squared 0,135108 f-statistic 6,363342 prob(f-statistic) 0,000543 table 7. statistic analysis result for model 2 variable coefficient std. error t-statistic prob. c -1,021318 0,218856 -4,666621 0,0000 kin^ 0,506571 0,044648 11,34600 0,0000 lnsize -0,018928 0,017157 -1,103265 0,2726 lnsatker 0,011765 0,016610 0,708283 0,4804 r-squared 0,578873 adjusted r-squared 0,566239 f-statistic 45,81927 prob(f-statistic) 0,000000 performance variable towards disclosure level after determining the descriptive statistics of the research data, the researcher analyzed the results. to test the effect of performance on disclosure, the researcher used the formula in equation 2. research result is described in table 6. disci,t = β0 + β1kini,t + β2lnsizei,t + β4lnsatkeri,t + εit based on regression test, the probability of performance variable is 0.0002 <0,01 which indicated h2 is accepted. probability (f-static) is significant at 1% level. the assessment result is that performance influences disclosure. measurement of k / l performance based on lakip index has an effect on disclosure. remuneration variable towards disclosure level through performance as mediating variable after determining the descriptive statistics of the research data, the researcher analyzed the results. to examine the effect of remuneration on disclosure through performance, the fitted value of the performance variable is used. the formula used is equation 2. research result is exhibited in table 7. disci,t = β0 + β1kin^i,t + β2lnsizei,t + β4lnsatkeri,t + εit based on regression test, the probability of performance variable is 0,0000 <0,01 indicate significant at level 1% (h3 accepted). the coefficient is positive. the assessment result is that remuneration has a positive effect on disclosure through performance. the remuneration facility has a positive impact on the improvement of k / l performance, therefore, the k / l that has received this remuneration will reveal more compared to k / l that has not implemented the remuneration system. the control variable is insignificant in both equations. total assets, the number of satker, did not affect the performance and level of disclosure of k / l financial statements. through this result, people can judge that the remuneration that has been implemented by the government in some k / l does have a positive impact on performance improvement and disclosure. for policymakers to make rules capable to aid k / l who have not obtained remuneration in order to further improve their competence therefore in the future all k / l can perform well and produce higher disclosure level. conclusion this study aims to provide empirical evidence regarding the effect of remuneration on performance, performance on disclosure, and remuneration of disclosure through performance. based on the analysis result in chapter 4, it can be concluded that the remuneration that has been implemented by the government is significantly positive towards the performance of k / l. the jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 12-23: januari 2018 22 performance has a positive effect on the level of disclosure and remuneration affect the level of disclosure through performance as the mediation variable. state organizers should improve performance as the government has provided remuneration facilities. based on statistical descriptions, there are state ministries/institutions with a low level of disclosure on financial statements. therefore the auditors are expected to provide additional information and guidance on the related working units. in addition, policymakers should evaluate the performance and remuneration that has been implemented therefore every facility provided to state organizers may contribute to the increased transparency of government financial reporting. for policymakers implement laws /rules capable to aid k / l who have not obtained remuneration in order to further improve its competence therefore in the future all k / l can perform well and provide higher disclosure level. the community as principal can judge that government as an agent has made efforts to increase transparency and accountability through the disclosure of financial statements, therefore, no agency conflict occurs. although no autocorrelation or multicollinearity is found, the r2 value of this study is relatively low, therefore it is hoped that further research can add another independent variable that can add explanatory power to the level of disclosure. out of the 67 items referred to in the previous study, only 29 items were valid so further research needs to evaluate items disclosed. research duration took 2 years, further research can extend the research duration up to 4 years in accordance with government rpjm. references azis, h. a. 2015. hasil pemeriksaan bpk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. diakses melalui www.bpk.go.id. bastian, i. 2006. akuntansi sektor publik. jakarta: erlangga. gengaje, a. and f. ramadhani. 2014. laporan pembangunan manusia 2014 – peluncuran global, implikasi lokal. diakses melalui www.unic-jakarta.org. hilmi, a. z. and d. martani. 2012. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. paper was presented in simposium nasional akuntansi xv, banjarmasin. hofmann, m. a. and d. mcswain. 2013. financial disclosure management ini the nonprofit sector: a framework for past and future research. journal of accounting literature, 32 (1), 61-87. laswad, f., r. fisher and p. oyelere. 2005. determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. journal of accounting and public policy, 24 (2), 101-121. lee, j. and g. fisher. 2004. infrastructure assets disclosure in australian public sector annual reports. accounting forum, 28 (4), 349-368. mardiasmo. 2002. akuntansi sektor publik. yogyakarta: penerbit andi. nordiawan, d and ayuningtyas hertianti. 2014. akuntansi sektor publik (edisi 2). jakarta: penerbit salemba empat. peraturan pemerintah no. 46/2011 tentang penilaian prestasi kinerja pns peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara (permenpan) nomor: per/09/m.pan/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (sap) prasidhanto, wiratmoko. 2011. pedoman penetapan remunerasi eksekutif bumn: masih relevan?. puspita, r. and d. martani. 2012. analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. paper was presented in simposium nasional akuntansi xv, banjarmasin. puspitasari, e. y. 2013. pengaruh remunerasi dan fasilitas direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan bumn non perbankan sebelum dan sesudah remunerasi eksekutif bumn. thesis, universitas lampung. sancoko, b. 2010. pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan publik. bisnis & birokrasi, 17 (1). sari, a. p., d. martani and d. setyaningrum. 2015. pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya http://www.bpk.go.id/ http://www.unic-jakarta.org/ triana state ministry/agencies financial statements 23 manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. paper was presented in simposium nasional akuntansi xviii. medan. setyaningrum, d. and f. syafitri. 2012. analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 9 (2), 154-170. silva, l. c., a. l. marques, p. c. d. da araújo, a. l. n. zogahib, and e. r. junior. 2013. strategic of remuneration in public management: inefficiency of the programs as a result of theoretical negligence. china-usa business review, 12 (5). sudiartana, i. m. 2011. pengaruh diversitas gender dan latar belakang pendidikan dewan direksi terhadap luas pengungkapan sukarela. thesis, universitas udayana. suhardjanto, d. and r. r. yulianingtyas. 2011. pengaruh karakteristik pemerintahan daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada kabupaten/kota di indonesia. thesis, universitas mhammadiyah surakarta. republika. 2015. bps: tingkat kemiskinan indonesia menurun. diakses melalui www.republika.co.id. vidyatmoko, d., b. sanim, h. siregar, and m. s. didu. 2009. faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi eksekutif dan hubungannya dengan kinerja perusahaan: kasus bumn perkebunan. jurnal manajemen & agribisnis, 6 (2), 74-90. wayan, t. t. and w. utami. 2013. pengaruh gender diversity dan remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan di bursa efek indonesia. paper was presented in simposium nasional akuntansi xvi. wahab, s. a. 2014. reformasi sektor publik kuliah umum sektor publik. general lecture, presented in universitas airlangga. http://www.republika.co.id/ jai | journal of accounting and investment article type: research paper evaluation of village fund allocation on indonesia anik puji handayani¹* and rudy badrudin² abstract: this study focuses on evaluation on village fund allocation through on examining the effect of the village fund allocation on capital expenditure, economic growth, poverty, and social welfare. using secondary data and purposive sampling method, this study has 411 districts as the samples with criteria in 2015. this study used partial least square (pls) to predict relationships between variables. before doing the analysis of pls, klassen typology analysis was conducted. in klassen typology, the districts in indonesia were grouped into 4 quadrants, namely quadrant i (developing area), quadrant ii (prime area), quadrant iii (potential area), and quadrant iv (backward area). pls test results (using a sample of districts throughout indonesia) indicate that all hypotheses are not supported. whereas in the classification of klassen typology (using samples in each quadrant) only in certain quadrants a hypothesis is supported. this shows that the village fund allocation has not had a significant impact on the economy of the indonesian people. keywords: village fund allocation; capital expenditure; economic growth; poverty; social welfare introduction since the beginning of regional autonomy in 2001, it has opened up opportunities for local governments to be responsible for managing their respective regional interests. regional autonomy is a solution in dealing with various problems that occur due to the problem of disparity (inequality) of development both between the central and regional and between districts and cities [(kuncorojati, 2017) and (badrudin , 2015)]. this disparity occurs as a result of uneven development causing high poverty rate in indonesia (aziz, 2016). the statistics state that in general, the poverty rate in indonesia in the period of 1998-2016 had decreased. however, in 2006, september 2013 and march 2015, it increased. the number of poor people in 2006 amounted to 39.30 million people. in march 2015, it increased to 28.59 million compared to september 2014 of 27.73 million and september 2015 in which it decreased to 27.76 million people compared to march 2016 of 28.01 million people. the problem is not only the poverty rate. however, the level of disparity in indonesia's human development is still relatively high. indonesia's affiliation: 1 department of accounting, universitas nahdlatul ulama yogyakarta, d.i. yogyakarta indonesia 2 department of management, sekolah tinggi ilmu ekonomi ykpn, yogyakarta, indonesia *correspondence: pujihandayani@unu-jogja.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003129 citation: handayani, a.p., & badrudin, r. (2019). evaluation of village fund allocation on indonesia. journal of accounting and investment, 20(3), 283-295. article history received: 28 december 2018 reviewed: 30 march 2019 revised: 12 august 2019 accepted: 29 august 2019 mailto:pujihandayani@unu-jogja.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5609 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 284 human development index (hdi) in 2010 was recorded at 66.53% and 70.18% in 2016 . with the hdi of 70.18%, this figure shows the status of indonesia's hdi increased from the moderate to high category. this data shows that indonesia is experiencing an increase in economic growth, but on the other hand, it has not overcome the level of development disparity between one area with other areas, both between provinces and between districts/ cities in one province. poverty reduction and development disparity are the goals of the development (siregar & badrudin, 2017). the economic growth should be able to significantly reduce the number of poor people (ginting & dewi, 2013), which further it can accommodate low disparity or the equal distribution of income. economic growth is the process of increasing the long term per capita output (badrudin, ekonomika otonomi daerah, 2017). based on the explanation, it can be said that the ongoing development in indonesia within that period was an exclusive development, not inclusive. according to the united nations development program (undp, 2009), the development of some countries is an exclusive development. it means that development only takes into account the growth aspect but does not take into account the absorption of manpower, poverty reduction, and environment so that sometimes there is high economic-growth accompanied by high unemployment and poverty rate, as well as environment damaged as a result of development process. lin and liu (2000) conducted research in china, found evidence that the key factor of economic growth in china is fiscal reforms in line with rural reforms. this study is directly proportional to lai's research (1994) in taiwan that the success of development strategies in taiwan is largely determined by the development of industrial sectors in rural areas. in order to achieve equitable growth and economic development, development in indonesia must start from the countryside. this is based on several reasons. first, almost all indonesians live in rural areas. second, although fiscal decentralization has been started since 2001, the data show that almost some of the basic problems in the country, such as poverty, low education, poor health, inadequate facilities and infrastructure, exist in village area. therefore, as soon as possible, it is necessary to build a reform of understanding that village areas have strategic position in republic of indonesia. it can even be said that if village areas are advanced then the area and the country must be the same. thus, it is no exaggeration to say that the countryside is the spearhead of regional and national development (prasetyo, 2012). to realize the goals, the government passed the act no. 6 of 2014 on villages. to run its authority in governing and managing governance and the interests of the people, the villages need a source of income. village income is a vital resource for village administration. the philosophy of village funds is to improve the welfare and equity of village development through improving public services in the village, promoting village economy, addressing the gap between village development and strengthening the village community as the subject of development. the existence of village funds is expected to increase regional development because the village government gets the allocation of funds that will be used for the cost of development capital. the amount of village fund allocation disbursed in 2015 amounted to idr 20.7 trillion. this amount is a fairly large amount. however, the allocation of village funds leads to potential handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 285 irregularities in the field and inappropriate use. one of the causes is that the government regulation issued as a derivative of the law has not been socialized to the maximum and there has been no proper monitoring of the use of these funds. regional development is an effort to increase the capacity of local governments in running their government in physical development in the form of suggestions and infrastructure (nugroho, 2012). local governments in funding development activities for the benefit of the community use capital expenditure. the capital expenditures are allocated by local governments to fund development activities aimed at public interest. this activity resulted in the construction of various public facilities such as roads, bridges, telecommunications, electricity, school buildings and hospitals, markets and various other public facilities which can be utilized by the society (badrudin, ekonomika otonomi daerah, 2017). the capital expenditure and village fund allocation have different funding sources but both can promote economic growth. the increased economic growth is expected to reduce the level of poverty and improve the welfare of the community. this research was motivated by prasetyo's research (2012) which examined the impact of village fund allocation (vfa) in the era of fiscal decentralization on regional economies in indonesia. the results of his research show that vfa is able to improve the fiscal and economic performance of the region, able to reduce the number of poor people and increase the gross regional domestic product of the agricultural sector. in this study the implementation of vfa is regulated in government regulation no. 72 of 2005, only 60% of local governments in indonesia have implemented it. in contrast to the research, this research is based on law no. 6 of 2014 and has only been running for several years, so research based on these rules is still rarely done. this study aims to examine whether the management of the recently running village funds can have a positive impact on indonesia's economic development in the era of inclusive economic development. theoretically, this research contributes in realizing development outcomes through vfa which is inclusive development, because, in inclusive development, development goals are meaningful by not only pursuing economic growth but also oriented to creating jobs so as to reduce open unemployment, reduce the poor, and reduce the income distribution gap between community groups. thus this research supports the stewardship theory. practically, the results of this study are expected to be used as material for consideration by the government in the formulation of policies on the implementation of vfa and capital expenditures (ce) in order to support indonesia's economic growth (eg), by reducing poverty and increasing social welfare (sw). literature review and hypotheses development stewardship theory is defined as a situation in which stewards do not have personal interests but are more concerned with principals' desires (donaldson & davis, 1991). in handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 286 this theory, the steward will behave according to mutual interests. when the interests of the steward and the owner are not the same, the steward will try to work together rather than oppose it, because the steward feels the common interest and behaves according to the owner's behaviour is a rational consideration because the steward looks more at the effort to achieve organizational goals (raharjo, 2007). in connection with the public sector, the regional government as a steward and the community as principal. the government strives to achieve a common goal of achieving community welfare. if the welfare has not been achieved, various efforts have been made by the government to achieve this by reducing poverty. according to kuznets in badrudin (2017, p. 140) eg is defined as increasing the ability of a country to provide economic goods to its population. djojohadikusumo in badrudin (2017, p. 121) also defines eg as a process of increasing the production of goods and services in the economic activities of society. eg is a process of increasing the production capacity of an economy that is realized in the form of an increase in national income. vfa is the budget used by the village government to empower the societies and implement the development managed directly by the village and society (prasetyo, 2012). ce is a component of development expenditure on regional spending. the capital expenditures are allocated by local governments to fund development activities for the society. this activity results in the construction of various public facilities such as roads, bridges, telecommunications, electricity, school buildings and hospitals, markets and other public facilities that will be utilized by the society (badrudin, 2017). poverty (pvt) is a problem in development characterized by unemployment and underdevelopment, which then increases into inequality. the poor are generally weak in their ability to work and have limited access to economic activity so that they are left behind by other societies having higher potential. the human development index (hdi) is an index to explain how people can access development outcomes and earn income, health and education. eg is important to maintain the welfare of its people, but eg is not the end of human development. eg is used to improve human capabilities and how people use these capabilities. according to badrudin (2011), eg will affect the wealth of society. increase in income in the community is indicated by the increased allocation of income for primary, secondary, and tertiary consumption. according to prasetyo (2012), indonesia's eg model is an economic model that focuses on stimulating the increase of people's income through the growth acceleration of economic sectors which is efficient and dynamic without taking into account the negative impacts on wider society like the depletion of natural resources and environmental damage. considering this, thus it is necessary to have proper development planning and to give attention to environmental capacity. allocation of village funds is funds sourced from the central government, which are given to villages to build the village. the higher the village funds provided, the higher the level of village development. this increasing level of development can increase the ecohandayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 287 nomic activities of the community. therefore, the higher the village funds, the higher the economic growth of the region. this opinion suggests that vfa has an important role in regional eg. vfa, according to act no. 6 of 2014, about village is the budget allocation for the village that comes from a central budget which is done by equally and equitably making the village-based programs effective. prasetyo (2012) proves that vfa is able to improve fiscal performance and regional economy and be able to reduce the number of poor people and increase the gross domestic product of agricultural sector. while ashari (2013) proved the role of vfa in the development of physical infrastructure in the village kelinjau ilir still a little. it shows, when vfa is allocated properly, it will promote eg, improve social welfare and reduce poverty. based on the description, the hypothesis in this study is as follows: h1: village fund allocation has a positive effect on district economic growth in indonesia one form of economic development is the construction of infrastructure and facilities and infrastructure that support the activities of the regional government. provision of infrastructure and facilities and infrastructure through capital expenditure. with the addition of infrastructure and improvements, it will boost the regional economic growth rate. hakim and wijayanti (2012) have proved in their research that increasing ce of the government which consists of land capital, equipment and machinery, and the other capital expenditures has a positive impact on eg. it is in line with the research conducted by nurmainah (2013), ce of regional government, absorbed labour, and hdi has a significant effect and has a positive relation to eg in central java province. this indicates when the increase in ce for development financing will be followed by eg. based on the description, the hypothesis in this study is as follows. h2: capital expenditure has a positive effect on district economic growth in indonesia according to ginting and dewi (2013), pvt is a situation where household income is too low to meet basic needs. they find it difficult to buy food, homes, and clothing which are needed every day. this situation is spurred by the inequality of income, or in other words this poverty occurs because driven by income inequality that occurs in a country. thus, pvt reduction is one of the development goals. ginting and dewi (2013), and soejoto, subroto, and suyanto (2015) conducted that eg has a negative and significant effects on pvt, but not support to study of manek and barudin (2017). this indicates when an increase in eg, it is expected to reduce the number of poor people. based on the description, the hypothesis in this study is as follows. h3: economic growth has a negative effect on district poverty in indonesia community welfare is reflected in the living conditions of the community which can be seen from the standard of living of the community (soesilowati, 2005). hdi is an indicator used to see the development of long-term development to measure success in handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 288 building the quality of human life. in 2015, indonesia's hdi reached 69.56. this shows that indonesia's human development has increased but is still in a "moderate" status. economic growth shows an increase in people's income from time to time. therefore, economic growth will affect people's welfare. sasana’s study (2009) shows that eg has a significant effect and has a positive relationship to public welfare in the regency/city in central java province. the same thing in the study of soejoto et al. (2015) shows that eg provides significant positive effect on human development. based on the description, the hypothesis in this research is as follows. h4: economic growth has a positive effect on district social welfare in indonesia research method sample the sample selection method in this study was purposive sampling method (sugiyono, 2011). the criteria used in sampling in this study are all districts in indonesia that provide data on village funds allocation, capital expenditure, economic growth rate, percentage of poor population and human development index in 2015. this study used secondary data in 2015. by using purposive sampling method, there were 411 regencies having criteria in 2015. data analysis model data analysis model used in this research was partial least square (pls). before performing pls analysis, klassen typology analysis was performed. klassen typology analysis was based on the gross regional domestic product (grdp) (widodo, 2006). the technique of klassen typology analysis is presented in four quadrants describing the position of each district in indonesia. based on the techniques of klassen typology analysis, the districts in indonesia are grouped into 4 quadrants. 1. quadrant i: developing areas, the districts having average district grdp growth rate greater than or equal the average growth rate of indonesia’s grdp but the average contribution of district grdp smaller than the average grdp of indonesia. 2. quadrant ii: prime areas, the districts having average district grdp growth rate bigger or equal to the average growth rate of indonesia’s grdp and mean contribution of district grdp bigger or equal to the mean growth rate of grdp of indonesia. 3. quadrant iii: potential areas, the districts having average district grdp growth rate less than the average growth rate of indonesia’s grdp but the average rate of district grdp contribution bigger or equal to the mean of grdp of indonesia. handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 289 4. quadrant iv: backward areas, the districts having an average growth rate of district grdp less than average growth rate of indonesia’s grdp and average of contribution of district grdp smaller than the average grdp of indonesia. based on the position of each district, thus the development policy of the district government in indonesia can be determined. average contribution low high high average economic growth rate i ii (developing area) (prime area) low iv (backwardarea) iii (potential area) figure 1 the position of the area based on klassen typology source: widodo (perencanaan pembangunan: aplikasi komputer (era otonomi daerah), 2006) the line diagram construction can be seen in figure 2. figure 2 line diagram of research model information: vfa : village fund allocation ce : capital expenditure eg : economic growth pvt : poverty sw : social welfare : influence between variables : observation variable result and discussion descriptive statistics analysis village fund allocation (vfa) was measured from realization data of vfa in rupiah unit. capital expenditure (ce) was measured from realization data of ce in rupiah unit, economic growth (eg) was measured by growth of gross regional domestic product handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 290 (grdp) in %, poverty (pvt) was measured by the percentage of the poor, and social welfare was measured by human development index (hdi). table 1 descriptive statistics of districts in indonesia descriptive statistics vfa (rp) ce (rp) eg (%) pvt (%) sw n 411 411 411 411 411 mean 49.626.357.000 323.597.609.939 0,057 14,76 65,39 minimum 8.728.910.000 51.980.727.019 (0,115) 2,33 39,41 maximum 222.413.168.000 2.820.501.942.494 1,07 45,74 81,20 standard deviation 30.652.345.000 238.636.278.129 0,065 8,34 5,50 descriptive statistics analysis aims to facilitate reading and understanding the data used in research. the information is given in the form of research variable characteristics, including mean, maximum, minimum, and standard deviation of each variable. klassen typology analysis the characteristics of districts in indonesia are based on the mapping of klassen typology as shown in figure 3. average contribution low high high (above average) average economic growth rate developing area prime area 118 districts 56% 30 districts 7% low (below average) backward area 165 districts 40% potential area 99 districts 24% figure 3 characteristics of districts in indonesia based on klassen typology source: widodo (perencanaan pembangunan: aplikasi komputer (era otonomi daerah), 2006) partial least square analysis (pls) a. testing and hypothesis discussion of districts in indonesia based on the results of testing the vfa hypothesis on the eg of districts in indonesia, it is showed that vfa has negative and significant effects on eg of the districts in indonesia. hypothesis testing results can be seen from the coefficient of -0.081 and p-value of 0.049. the results of this study do not support the research conducted by prasetyo that state that vfa can increase the improvement of regional economy and grdp. table 2. the results of hypothesis on districts in indonesia variable relations path coefficient p-values prediction result hypothesis vfaeg -0.081 0.049 + rejected ceeg -0.127 <0.001 + rejected egpvt 0.150 0.016 + rejected egpw -0.152 <0.001 + rejected significant at the p-value ≤ 5%. handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 291 based on the results of the second hypothesis testing, ce has negative and significant effect on the eg of the districts in indonesia. the results of hypothesis testing can be seen from the coefficient value of -0.127 and p-value <0.001. the results of this study do not support the research conducted by hakim and wijayanti (2012) and nurmainah (2013). based on the results of the third hypothesis testing, eg affects the pvt of districts in indonesia. the results of hypothesis testing can be seen from the coefficient value of 0.150 and p-value 0.016, which means that eg has a positive and significant impact on the pvt of districts in indonesia. the results of this study do not support to the study of ginting and dewi (2013) which shows that eg has a negative and significant effect on pvt, but support to study of manek and badrudin (2017). that is, economic growth has not given effect in reducing the level of poverty that occurs in indonesia. based on the result of the hypothesis test, eg the prosperity of the societies in indonesia’s district. the results of hypothesis testing can be seen from the coefficient value of -0.152 and p-value <0.001, which means that eg has negative and significant effects on the pvt of districts in indonesia. the results of this study do not support research conducted by sasana (2009) which shows that eg has positive and significant impacts on social welfare. b. hypothesis testing and discussion each quadrant based on the testing results of the first hypothesis in districts in quadrant i and ii, it shows that the vfa does not affect the eg. it can be seen from the coefficient value of quadrant i and ii, -0.081 and -0.203. p-value on quadrant i and ii are 0.184 and 0.037. the results of this study support to ashari's study (2013). while the districts in quadrant iii and iv show that the vfa has positive effect which is significant on eg. this can be seen from the lines coefficient of quadrant iii and iv of 0.415 and 0.211, having p-value less than or equal to 5%.the results of this study support to prasetyo’s study (2012) which states vfa able to increase the regional economic improvement and grdp. table 3 the results of hypothesis each quadrant variable relations quadrant path coefficient p-value prediction result hypothesis vfa  eg i -0.081 0.184 + rejected ii -0.203 0.037 + rejected iii 0.415 <0.001 + supported iv 0.211 0.003 + supported ce eg i 0.071 0.218 + + rejected ii -0.133 0.222 + rejected iii 0.316 <0.001 + + supported iv -0.442 <0.001 + rejected egpvt i 0.458 <0.001 + rejected ii 0.274 0.048 + rejected iii -0.092 0.177 rejected iv 0.140 0.033 + + rejected egsw i 0.420 <0.001 + + supported ii -0.175 0.153 + rejected iii 0.107 0.140 + + rejected iv -0.015 0.422 + rejected significant at the p-value ≤ 5%. handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 292 based on the testing results of the second hypothesis in districts located in quadrant i, it can be seen that ce has positive effect, but it is not significant to eg. it can be seen from the path coefficient and p-value, 0.071 and 0.218 respectively. the results of this test indicate that hypothesis 2 on quadrant i is not supported. the test results in quadrant ii and iv show that ce does not affect eg. this can be seen from the path coefficient values are just -0.133 and -0.442, and the p-value is 0.222 and <0.001. in testing quadrants i, ii, and iv support the research of badrudin (2012). different from the quadrant iii, the test results show that ce has positive effect which is significant to eg. this can be seen from the path coefficient value and p-value of 0.316 and <0.001, meaning that hypothesis 2 on quadrant iii is supported. the results support the study of hakim and wijayanti (2012) and nurmainah (2013). based on the results of the third hypothesis testing in the districts located in quadrants i, ii and iii, it shows that eg has a positive effect which is significants on pvt. this can be seen from the path coefficient (0.458, 0.274, 0.140) and p-value (<0.001, 0.048, 0.033), which means that it is not supported. test results in quadrant i, ii and iii show support the research by badrudin (2012). different from the quadrant iv, the testing result of eg has negative effect, but it is not significant to pvt. this can be seen from the path coefficient value and p-value of -0.092 and 0.177, meaning that hypothesis 3 on quadrant iii is supported. test results in all regions do support the findings of ginting and dewi (2013) and widianto, erni, and nurmansyah (2016). based on the results of the fourth test in the districts located in the quadrant i, it shows that eg has a positive effect which is significant on sw, it can be seen from the results of coefficient and p-value of 0.420 and <0.001 which means that the hypothesis 4 on quadrant i is supported. the results of this test support to study of sasana (2009) and adelfina and jember (2016). while in quadrant ii, iii and iv, it is not supported; this can be seen from the coefficient value and p-value (-0,175; 0,107; -0,015) and (0,153; 0,140; 0,422). the results of this test do not support the research sasana (2009), soejoto et al. (2015) and badrudin (2012). conclusion based on the test results in this study, it can be concluded that vfa has a significant positive effect on eg in potential and backward areas. this shows that potential and backward areas are starting to use vfa effectively to support village development. vfa is proven to have no effect on eg in developing and prime areas. this study shows ce has a significant positive effect on eg only in potential areas. this shows that when there is an increase in ce for development financing, it will be followed by an everincreasing eg. ce proved to have no effect on backward, developing and prime areas. this shows that there is no ce ranking for development funding. the study also found that eg did not have an effect on poverty in all districts. it can be concluded that overall the ongoing development in indonesia is an exclusive development. eg only has a significant positive effect on sw in the developing area. this shows that developing area handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 293 has succeeded in carrying out inclusive development. thus, in addition to developing area, development is still exclusive. the implication of the results of this study is the need for vfa evaluation so that the allocation of village funds can run effectively. the evaluation of the vfa can be in the form of maximum socialization of government regulations, adequate human resource capacity, and channelling of funds, as well as appropriate use of funds. so that it can reduce the use of funds outside the priorities and potential misappropriation of vfa. effective implementation of vfa will support village development so that welfare will increase. in this study, a limitation exists namely only analyze the vfa data for one year period. likewise for ce, eg, pvt and sw, there is only data available in the period of 2015. with the limited data available, the results of this study have not shown maximum results. based on this limitations, it is recommended that further researchers will consider i) to add the number of years for vfa research, in order to obtain maximum results, ii) adding other indicators for sw variables such as the gini index each district, so as to illustrate the vfa has been allocated effectively and can reduce inequality, and iii) government regulations that support vfa must be clear so that there is no ambivalence. acknowledgement we would like to thank for kemenristekdikti republic of indonesia for the funding of this research through penelitian strategi nasional scheme in 2018. references ashari, n. (2013). implementasi alokasi dana desa di desa kelinjau kecamatan muara ancong kabupaten kutai timur. jurnal ilmu pemerintahan, 1, 1135-1144. retreived from: https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=778# aziz, n. l. (2016). otonomi desa dan efektivitas dana desa. penelitian politik, 13(2), 193211. https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575 badan pusat statistik. (2015). berita resmi statistik, “profil kemiskinan indonesia maret 2015”, no 86/09/th. xviii,. jakarta: badan pusat statistik. badan pusat statistik. (2016). berita resmi statistik indeks pembangunan manusia, no. 57/06/th. xix. jakarta: badan pusat statistik. badrudin, r. (2011). effect of fiscal decentralization on capital expenditure, growth, and welfare. emerging market, 3, 211-223. retreived from: https://journal.uii.ac.id/jep/article/view/2974 badrudin, r. (2012). pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. surabaya: universitas brawijaya. badrudin, r. (2017). ekonomika otonomi daerah (2 ed.). yogyakarta: upp stim ykpn. badrudin, r., & kuncorojati, i. (2017). the effect of district own-source reveneu and balance fund on public welfare by capital expenditure and economic growth as https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=778 https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575 https://journal.uii.ac.id/jep/article/view/2974 handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 294 an intervening variable in special district of yogyakarta. manajemen dan kewirausahaan, 19(1), 54-59. https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59 badrudin, r., & siregar, b. (2015). the evaluation of the implementation of regional autonomy in indonesia. emerging market, 7(1), 117-130. https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1 donaldson, & davis, j. (1991). stewardship theory or agency theory: ceo governance and shareholder returns, australian journal of management, 16(1), 49-64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103 ginting, a., & dewi, g. (2013). pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan terhadap pengurangan kemiskinan di indonesia. ekonomi dan kebijakan publik, 4, 117-130. hakim, l., & wijayanti, a. (2014). pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, jurnal ilmiah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, 3(1). retreived from: https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1499 harian kompas. (25 april 2017). “pembangunan manusia: masalah disparitas”. harian kompas. lai, c. (1994). market structure and inter-industry profit differences in taiwan. pakistan development review, 33(2), 147-163. https://doi.org/10.30541/v33i2pp.147-163 lin, j. y., & liu, z. (2000). fiscal decentralization and economic growth in china, in economic. economic development and cultural change, 49(1), 1-21. https://doi.org/10.1086/452488 manek, m. & badrudin, r. (2016). pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi nusa tenggara timur. telaah bisnis, 17(2), 81-98. http://dx.doi.org/10.35917/tb.v17i2.49 nugroho, f. (2012). pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening (studi kasus di propinsi jateng). semarang: universitas diponegoro. nurmainah, s. (2013). analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah). jurnal bisnis dan ekonomi, 20(2), 131-141. retrieved from: https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3158 peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa. jakarta: departemen dalam negeri. prasetyo, e. p. (2012). dampak alokasi dana desa pada era desentralisi fiskal terhadap perekonomian daerah di indonesia. disertasi. bogor: institut pertanian bogor. raharjo, e. (2007). teori agensi dan teori stewarship dalam perspektif akuntansi. fokus ekonomi : jurnal ilmiah ekonomi, 2(1), 37-46. https://doi.org/10.34152/fe.2.1.%25p sasana, h. (2009). analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah dalam era desentralisasi fiskal. ekonomi pembangunan, 16, 50 -69. https://doi.org/10.23917/jep.v7i2.3985 siregar, b., & badrudin, r. (2017). degree of fiscal decentralization and flypaper effect: evidence from indonesia.advanced science letters. advanced science letters, 23(9), 9013-9019. https://doi.org/10.1166/asl.2017.10014 soejoto, a., subroto, t., & suyanto. (2015). fiscal decentralization policy in promoting indonesia human development. international journal of economics and financial issues, 5(3), 763-771. retrieved from: https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1314 soesilowati, e. s. (2005). pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesjahteraan masyarakat: kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan,. jakarta: pusat penelitian ekonomi lembaga ilmu pengeta. https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59 https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1 https://doi.org/10.1177/031289629101600103 https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1499 https://doi.org/10.30541/v33i2pp.147-163 https://doi.org/10.1086/452488 http://dx.doi.org/10.35917/tb.v17i2.49 https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3158 https://doi.org/10.34152/fe.2.1.%25p https://doi.org/10.23917/jep.v7i2.3985 https://doi.org/10.1166/asl.2017.10014 https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1314 handayani & badrudin evaluation of village fund allocation on indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 295 sugiyono. (2011). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. bandung: alfabeta. tuasikal, a. (2008). pengaruh dau, dak, pad dan pdrb terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia. . jurnal telaah & riset akuntansi, 1(2), 142-155. retrieved from: http://jurnal.unsyiah.ac.id/tra/article/view/299 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa . jakarta: departemen dalam negeri. united nations development program (undp). (2009). retrieved from: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/undp_in_action_2009.htm l widianto, a., erni, u., & nurmansyah, a. (2016). pengaruh alokasi dana umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan (studi kasus pada kota tegal). journal research accounting politeknik tegal, 5(2). http://dx.doi.org/10.30591/monex.v5i2.417 widodo, t. (2006). perencanaan pembangunan: aplikasi komputer (era otonomi daerah). yogyakarta: upp stim ykpn. http://jurnal.unsyiah.ac.id/tra/article/view/299 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/undp_in_action_2009.html http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/undp_in_action_2009.html http://dx.doi.org/10.30591/monex.v5i2.417 jai | journal of accounting and investment, vol. 19 no. 2, july 2018 has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? ersa tri wahyuni*, dewantoro, ilya avianti abstract: this research aims to analyze the value relevance of goodwill in indonesia before and after international financial report standard (ifrs) convergence. prior to the ifrs convergence period, goodwill should be amortized, while after the ifrs convergence the amortization was prohibited and goodwill should be tested for impairment on annual basis. this research investigates goodwill among indonesian listed companies in kompas 100 index for the period 2009-2015. using panel data regression analysis, the research finds before the ifrs adoption, both goodwill and goodwill amortization did not have significant value to the market value of the companies. however, goodwill has significant value to the market price of after ifrs convergence (2011-2015), while goodwill impairment losses did not. we also found more companies recording impairment loss at the adoption year than the years afterward. we tested the significance of impairment loss around the year of adoption and the test shows goodwill impairment loss has significant value to the market price of the companies. thus, the adoption of ifrs 3 which required goodwill impairment has improved the value relevance of goodwill. the adoption of ifrs 3 also encouraged the companies to impair their goodwill at the adoption year. impairment loss had been perceived positive by the investors which are shows by its positive sign of goodwill impairment coefficient. this may indicate indonesian investors appreciate the purification of goodwill number from hidden past impairment and anticipate the higher future of return on asset. keywords: value relevance; goodwill; goodwill impairment; goodwill amortization introduction companies’ value and return on investment are two important factors for the investors when they decide to invest in the capital market. investors usually expect their investments to provide profitable dividend yield and increasing share price every year. one way for investors in choosing a company as an investment is to look at the value relevance of the company's accounting information. value relevance is the ability to explain (explanatory power) about accounting information in companies which influence corporate value. relevant accounting information is important as a basis for economic decision-making by investors. information on corporate value has reflected the circumstances and capabilities of the company in generating future earnings. thus, it can be concluded that value relevant information is information which has the capacity to influence investor confidence about the stock return or investment expected in the future. indonesia has begun international financial reporting standards (ifrs) convergence on january 1, 2012. the adoption of ifrs is one of (ifrs) convergence on january 1, 2012. the adoption of ifrs is one of the agreement of the indonesian government as a member of g-20. as in other countries, it is still a debate and an important research question whether department of accounting, universitas padjadjaran, jalan dipati ukur no. 35 bandung 40132, west java, indonesia *correspondence: ersa@unpad.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.1902104 citation: wahyuni, e. t., dewantoro, & avianti, i. (2018). has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia?. journal of accounting and investment, 19(2), 239-256. received: 28 marl 2018 reviewed: 02 april 2018 revised: 08 jul 2018 accepted: 30 july 2018 copyright: © 2018 wahyuni, dewantoro & avianti. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:ersa@unpad.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4171 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 240 the application of ifrs in indonesia can improve the quality of accounting information (cahyonowati & ratmono, 2012). based on research conducted by suprihatin (2013), value relevance of financial statements, in terms of the book value of equity and corporate earnings at the initial stage of implementation, did not have value relevance. however, in the following year value relevance was improved, but only to the corporate earnings because the book value of equity did not experience any change. the ifrs convergence led to a change in the accounting treatment on goodwill as indonesia adopted ifrs 3 on business combinations into its local standard psak 22. under psak 22, effective since january 1, 2011, companies are prohibited to recognize goodwill amortization. starting in 2011, indonesian companies eliminated the carrying amount related to the accumulated amortization and conducted annual goodwill impairment test. the accounting for goodwill has attracted different arguments and research conducted by many practitioners and researchers. previous studies showed that the annual amortization of goodwill is unable to produce useful information for users of financial statements. goodwill amortization information only adds disturbance and challenges for the investors to predict the future profitability of the companies. (jennings, leclere, & thompson, 2001; kusuma, 2015; moehrle, reynolds-moehrle, & wallace, 2001). impairment of goodwill as an accounting policy was introduced to improve the information of goodwill and to provide valuerelevant information to the users of financial statements in order to reflect the true value of goodwill. financial analysts and investors tend to ignore the goodwill amortization expense information from the income statement. previous studies have argued that the goodwill amortization as an expense only has a very small impact into income statement information. a research conducted by reynolds-moehrlre and wallace (2001) argued goodwill amortization disclosures are not decision-useful to investors. the results of the study support the argument conclusion in that earnings excluding goodwill amortization disclosures provide decision-useful financial information equivalent to that contained in net income. some investors and other analysts view goodwill as an asset with indefinite useful life, therefore it is not appropriate if amortized. the statement is supported by research conducted by jennings, leclere and thompson (2001). jennings, leclere and thompson and hidayanti and sunyoto (2012) considered that the amortization of goodwill reduces the usefulness of accounting earning as a basis for valuation of shares. jennings, robinson, thompson and duvall (1996) also found that earnings before goodwill amortization were better able to explain the distribution of share prices than earnings with goodwill amortization. nevertheless, the goodwill impairment approach is also widely criticized by practitioners, academics, and standard board members because the method gave too much management discretion in conducting the impairment test. massoud and raiborn (2003) in lapointe-antunes, cormier and magnan (2009) argued that the freedom of management in applying accounting treatment can be used as a way to manipulate numbers on financial wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 241 statements. watts (2003) in lhaopadchan (2010) also criticized the approach and argued that assessing impairment requires an assessment of the company's future cash flows because future cash flows are difficult to verify and contractible because judgments are held by management and can be manipulated. research conducted by abughazaleh, al-hares and roberts (2011) regarding the accounting discretion of goodwill impairments indicated that management makes discretion in the reporting of the company’s goodwill. the reporting is also closely linked to the effectiveness of the governance mechanism to present information appropriate to the company's circumstances rather than by presenting information opportunistically. previous research on the relevance of goodwill value in indonesia is conducted by iswaraputra and farahmita (2013). this research extended iswaraputra and farahmita research with broader observation years (20092015) and also investigate goodwill impairment loss as well as goodwill. with the implementation of new goodwill accounting policy due to ifrs convergence, a value relevance study of goodwill accounting treatment asset in indonesia was still deemed necessary. this research aims to investigate the relevance of accounting to new goodwill accounting policy in indonesia after the ifrs 3 adoption. the study uses companies in the kompas 100 index in the indonesia stock exchange because these are companies with big market capitalization and more likely to have a significant number of goodwill in their financial position. our results showed that after ifrs convergence, goodwill has a significant positive effect on the stock market price of the company. this is contrary to the results of research conducted by iswaraputra and farahmita (2013) which had a negative influence on goodwill and market prices. our research also revealed interesting results about goodwill impairment. goodwill impairment had no significant effect on market price in the period after the ifrs convergence. however, in the adoption year of 2011 and the following year we found an increase in the frequency of impairment and our test provide evidence that goodwill impairment had a significant effect on market value around the adoption year. this suggested that the adoption of a new standard encouraged companies to record goodwill impairment. a goodwill impairment with a positive sign indicates that investors appreciate the cleanup of goodwill figures in the early adoption period and anticipate a possible increase in higher return on assets in the future. this paper has the following structure: in the next section, we will explain the literature review and hypothesis formulation followed by the research method in the third section. the result of our study and the discussion are presented in the fourth section. this research is concluded with the conclusions and limitation of the study. literature review and hypothesis development value relevance of accounting information is the ability of accounting information in explaining the corporate value in the market (suryandari & yunitha, 2011). lev and zarowin (1999) explained that accounting value wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 242 relevance is determined by the quality of an accounting information. the values contained in the financial statements have value relevance which is useful for investors to determine an economic decision. the relevance of these values are reflected through corporate value based on market value, book value and corporate earnings. market value can be reflected through share prices affected by company various information (teweles & bradley, 1998). the book value of equity represents the amount of equity held by the company's shareholders. earnings and book value have a relationship which is relevant to the corporate value reflected by the share price on the market. earning is one benchmark of profitability that becomes the basis for investors to assess the company. value relevance research suggests that the book value of equity have value relevance to the company's future income (ohlson, 1995). research also shows that earning numbers reflect information on expected cash flows and reflect the company's share price in the market (kothari & zimmerman, 1995; ohlson, 1995). based on the previous research, this study expects that the book value of equity and earning before taxes contain relevant accounting information of the company and influence the company's share price. goodwill arises if the company undertakes a merger or an acquire another entity through a business combination. goodwill can become a useful information for investors as goodwill information explains that potential synergy produced from the business combination and potential earning produced by company post-acquisition. prior to the ifrs convergence in 2011, indonesian companies were required to reduce the goodwill value by systematically amortizing it for its economic useful life determined by the company. however, after ifrs convergence, goodwill accounting policy in indonesia requires companies with goodwill to conduct impairment tests in accordance with psak no. 48 (an adoption of ias 36) and report losses on goodwill (if any) on financial statements. goodwill with its amortization or goodwill impairment losses can be relevant for investors in making an investment decision that corporate market value in the form of share prices will be affected by existing accounting information. goodwill value relevance after ifrs convergence goodwill is an intangible asset expected to have a long life, arises after a business combination when an acquirer paid the consideration more than the fair value of the acquiree’s net asset. previous research on value relevance of goodwill exhibit a positive influence of goodwill to the corporate value proxied by share price (abughazaleh, al-hares, & haddad, 2012; dahmash, durand, & watson, 2009; godfrey & koh, 2001; henning, lewis, & shaw, 2000; jennings, robinson, thompson ii, & duvall, 1996). the existing research suggests that investors feel goodwill reflects accounting information that supports the increase in earnings in the future of the company. thus we develop our first hypothesis as follow: h1: goodwill value has a positive effect on corporate market value after ifrs convergence. wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 243 goodwill impairment value relevance after ifrs convergence in accordance with psak 22, companies reporting goodwill on their financial statements need to conduct annual goodwill impairment tests in accordance with psak 48 (revised in 2009). this compulsory impairment test started in 2011 onward. the impairment loss (if any) is then reported in company income statement on the year when goodwill impairment testing is conducted. goodwill impairment leads to a smaller total asset, in which investors should respond negatively as reflected by the declining share value. therefore, greater goodwill impairment figures will be negatively correlated with the declining share price. previous research has shown this negative correlation between the elimination of goodwill and share prices (chen, kohlbeck, & warfield, 2008; lapointe-antunes, cormier & magnan, 2009). in line with research conducted by abughazaleh, al-hares, and haddad (2012), this study also aims to provide more information to investors regarding the reporting of goodwill impairment losses. current studies show that goodwill impairment losses negatively affect the corporate value and share value. based on previous research, goodwill accounting information with goodwill impairments after ifrs convergence influence corporate market value. thus, the second hypothesis in this study is: h2: goodwill impairments loss have a negative effect on corporate market value. goodwill amortization value relevance and goodwill impairments accounting for goodwill treatment has undergone dramatic changes since 2000. the us financial accounting standards board (fasb) issued statement of financial accounting standards (sfas) 142 in june 2001 mandating the prohibition of goodwill amortization. iasb followed not long after that by issuing ifrs 3 which became effective starting january 2005, along with mandatory adoption of ifrs conducted by europe. ifrs 3 stated the deletion of pooling methods and goodwill amortization methods. ifrs 3 requires goodwill to be tested for impairments annually. goodwill amortization is a systematic reduction of the goodwill book value. since the decreasing goodwill through amortization is systematic, the decreasing number may not reflect the real value of goodwill and it can not explain the future cash flow of the company (moehrle, 2011). when a company conducts impairments test on goodwill, it signaled the investor to act on the goodwill information provided by the management. therefore, goodwill impairment approach is considered to have more value relevance to corporate market value than the amortization of goodwill. thus we develop the hypothesis three of our study as follows: h3: goodwill number with impairments approach is more value relevant compared to goodwill with amortization approach. wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 244 research method value relevance in this study uses price models used widely by previous researchers who tested the accounting information ability in explaining corporate market value (al jifri, 2009; lapointe-antunes, carmier & magnan, 2009; dahmash, durand & watson, 2009; xu, 2011; abughazaleh, al-hares & haddad, 2012). the research variables in this study are book value of equity, earnings before tax, goodwill, goodwill impairments loss, goodwill amortization expense, and corporate share price. this study uses secondary data presented in the published financial statements obtained from indonesia stock exchange website (www.idx.co.id) or the official website of each company. the date of publication is obtained through the indonesian capital market institute (ticmi). historical data of share prices are obtained through the world investment website (www.duniainvestasi.com) and yahoo finance website (finance.yahoo.com). these secondary data are collected from 2009 to 2015 (time series) as well as the cross section as it includes several companies with diverse industries. with time series and cross-section data in this research, then panel data are used to analyze the data. population and sample research the population in this study are all companies listed in the kompas 100 index in 2009-2015, starting from the period of february 2009 to january 2016. kompas 100 index is selected as a population because the companies included in the index are large companies that have the possibility of conducting business acquisition which generates goodwill. the period of 2009-2015 is chosen based on the years before and after the ifrs convergence. in 2008, indonesia experienced an economic crisis that caused the information to be distorted, therefore, the period is determined in 20092010 for the period prior to ifrs convergence and the period of 2011-2015 for the period after ifrs convergence. sample determination technique used in this research is purposive sampling. table 1 below describes the number of samples used in the study. table 1 number of sample in 2011-2015 period no. elimination process total 1 companies listed the kompas 100 index on the idx in the period of 2009-2015 221 2 companies that are delisted in the period of 2009-2015 (5) 3 companies operating in financial sector (24) the number of companies that are still listing and non-financial in the period 2009-2015 192 4 companies that do not have goodwill value at all in 2009-2015 and do not have complete data (113) 5 companies that do not consistently present financial statements in rupiah (16) 6 companies that experience suspension (7) 7 companies that present financial statements in usd currency (14) number of sample companies 42 years of research 5 number of sample data 210 wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 245 independent variable market value corporate market value (mv) is proxied by the share price. corporate market value is a price indicated by how much market willing to pay for the share. the share price used in this study is the closing price on the date of publication of the financial statements. share price reflects corporate value is derived from ohlson accounting base valuation model (ohlson, 1995) and then it is developed based on the market value model by several studies on accounting information value relevance as conducted by al jifri (2009), lapointe-antunes, carmier and magnan (2009), dahmash, durand and watson (2009), xu (2011), and abughazaleh, al-hares and haddad (2012). dependent variable book value of equity book value of equity (bve) is used by investors to assess the outstanding or over-priced share price by comparing the book value of equity with fair value of equity. in line with abughazaleh, al-hares and haddad (2012), book value of equity minus goodwill book value is used in this study. the book value of equity is calculated in rupiah per share, therefore, after book value minus goodwill, then it is divided by shares outstanding at the reporting date. bve is formulated as follows: earning before tax earning (ebt) has been argued to have value relevance in the company’s future cash flow (kothari & zimmerman, 1995; ohlson, 1995). earnings used in this study are consistent with the research conducted by lapointeantunes, cormier and magnan (2009) and abughazaleh, al-hares and haddad (2012) who calculated earnings by summing the company's earning before tax plus goodwill impairment loss which is reported as an expense recognized by the company. the value of the earning is then divided by the number of shares outstanding at the date of financial reporting. ebt is formulated as follows: goodwill goodwill (gw) occurs when there is a business combination. goodwill impaiment test is conducted annually and goodwill should be recorded at its acquisition cost minus accumulated impairment losses if any (psak 22). in line with research conducted by lapointe-antunes, cormier and magnan wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 246 (2009) and abughazaleh, al-hares and haddad (2012), the goodwill used in this study is the book value of goodwill in the financial statements. the goodwill is divided by the number of outstanding shares at the financial reporting date. gw can be formulated as follows: goodwill impairment loss goodwill impairment loss calculated from the loss of goodwill impairment test. based on research conducted by lapointe-antunes, cormier and magnan (2009) and abughazaleh, al-hares and haddad (2012), goodwill impairment loss (gwil) used in this study represents goodwill impairment loss reported by the company, then it is divided by the number of outstanding share at the financial reporting date. gwil is formulated as follows: goodwill amortization expense based on psak 22 prior to convergence with ifrs, treatment on goodwill is amortized over 5-20 years using the straight-line method. the amortization of the goodwill by the company is reported in the income statements and other comprehensive income. corporate goodwill amortization expense (gwam) reported by the company in a positive number is divided by the number of outstanding shares at the financial reporting date. gwam is formulated as follows: table 2 variable operationalization variable code indicator prediction market value mv the closing share price on the date of the financial statements has been published book value of equity bve + earning before tax ebt + goodwill book value gw + goodwill impairment loss gwil goodwill amortization expense gwam wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 247 data analysis technique this research uses quantitative research analysis by using multiple linear regression analysis. based on the pricing model and accounting value relevance with panel data, the models of regression equations to be analyzed in this study are as follows: model 1 after ifrs convergence model 2 before ifrs convergence description: : share price of i company at t date of publication of financial statements : book value of equity of i company on t date (end of year) : earning before tax of i company on t date : goodwill book value of i company on t date : goodwill impairment loss of i company on t date : goodwill amortization expense of i company on t date : constant, it is the value of y when the independent variable is 0 : regression coefficient : residual error statistical test method in this research, the dependent variable is influenced by four independent variables with five years and two years of research year, thus, the multiple regression analysis is be conducted with stata as the tool (software). regression method used in this research is panel data regression. there are two panel data regression model that can be used, i.e random effect model and fixed effect model. model selection is done through hausman test. this research also uses descriptive analysis method to explain the data used in this research. to verify the results of the regression, each data will be tested through the heteroscedasticity test, autocorrelation test, and multicolinearity test. if there are problems found in the data, then the regression results will be given a treatment first. after the regression results are obtained, then hypothesis test using p-value significance test and coefficient of determination test are conducted. p-value significance test will be performed twice. first, partial p-value significance test is conducted to know the significance of independent variable influence separately to the dependent variable. second, simultaneous p-value significance test is conducted to know the significance that all independent variables included in the model have simultaneous influence on the dependent variable. wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 248 table 3 descriptive statistics after ifrs convergence in period of 2011-2015 variable observation mean std. dev. min max mv 210 4368.71 10412.9 50 76442 bval 210 1147.799 1453.183 -437.66 9357.48 ebt 210 276.1622 566.5604 -613.52 3310.45 cvgw 210 60.68804 92.73607 0 452.89 gwil 210 0.516402 1.881937 0 11.37 lmv 210 6.606069 2.75986 -2.30259 11.24429 the coefficient of determination (r²) is used to see how big the contribution of independent variable to the dependent variable. however, it’s better to use the adjusted overall r² value to see the strength of the variables tested against the independent variable, in this case share price, to assess value relevance. level of significance used in this research is 1% and 5%. this level of significance is commonly used in social science research. result and discussion the aim of this research is to investigate the value relevance of goodwill accounting information for companies listed in the kompas 100 index in 2009-2015. based on the research objectives, the author divides the two periods of research conducted on the data used for research. descriptive analysis descriptive analysis techniques in statistics aims to explain the overall data, which are the minimum value, maximum value, mean and standard deviation. below is each research data presented in descriptive manner. table 4 descriptive statistics before and after ifrs convergence in period of 2009-2010 & 2011-2012 descriptive statistics before ifrs convergence in period of 2009-2010 variable observation mean std. dev. min max mv 90 2293.374 4796.961 50 25315 bval 90 722.6898 1027.057 -965.21 4998.63 ebt 90 242.4323 463.8063 -736.75 2004.58 gw 90 60.21396 105.2105 0 527.69 gwam 90 5.388681 8.92736 0 43.32 lmv 90 6.533767 1.528748 3.912023 10.13915 descriptive statistics after ifrs convergence in period of 2011-2012 variable obs mean std. dev. min max mv 86 4148.43 10560.15 50 76442 bval 86 1074.777 1548.448 -18.78 9357.48 ebt 86 318.23 576.0377 -154.39 3053.45 cvgw 86 45.04512 86.18812 0 441.74 gwil 86 0.644186 2.162903 0 12.01 lmv 86 6.849369 1.792985 3.912023 11.24429 wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 249 the minimum goodwill value is zero because there is a sample company that has goodwill in the observation period and then the goodwill becomes zero after impairment is enforced. similar for goodwill amortization (gwam) and goodwill impairment loss (gwil), the minimum value becomes zero if goodwill does not exist anymore. for a minimum ebt value, there is a negative because there are companies that have negative earnings during the observation period. the negative bval minimum value is caused by the company which has negative figures, that is bentoel international investama (rmba) in 2014 and 2015. selection of panel data regression model panel data regression model conducted by researchers in this research is panel data regression method. based on hausman test, in the data period before ifrs convergence in 2009-2010 and after ifrs convergence in 20112015, it shows that the method should be used is random effect model while in the data period after the ifrs convergence of 2011-2012 shows that the method should be used is fixed effect model. the results of hausman test can be seen in appendix 1. classical assumption test before conducting regression testing using panel data regression approach, researcher perfomed normality, heteroscedasticity, autocorrelation and multicolinearity tests first. the problem of abnormal data distribution has been resolved by transforming the market value dependent variable (mv) into logarithmic form (log) to become the log market value (lmv). this treatment is conducted because the standard deviation value exceeds the average value. keep in mind that normal distributed data is not a requirement of panel data regression, but normality problem will cause heteroscedasticity problem. heteroscedasticity problem test was performed using breusch-pagan test and/or white test. heteroscedasticity problem was found in each model used. the woolridge test results showed that that there is no autocorrelation problem in the model used. to overcome heteroscedasticity problem, then the model used must use a robust standard error so that the standard error and p-value obtained are valid (huber, 1967; white, 1980). regression result after ifrs convergence in 2011-2015 the equation model generated for the period after ifrs convergence for the period of 2011-2015 is as follows: lmvit = β0 + 0.0002726bveit + 0.0015372ebtit + 0.0022676gwit + 0.0190282gwilit because there is heteroscedasticity problem in the model that can change the value of standard error, then the model must use robust model to get robust standard error. thus, the results of regression calculations for the wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 250 period after ifrs convergence for the period of 2011-2015 are presented in table 5. the value of p-value of bve variable is 0.030, which is less than 0.05, and the direction of the influence is positive, so it can be concluded that partially bve variable has significant effect on lmv with positive influence direction. the value of p-value of ebt variable is 0.0000, which is smaller than 0.01, and the direction of the influence is positive, so it can be concluded that partially ebt variable has significant effect on lmv with positive influence direction. the value of p-value of gw variable is 0.089, which is smaller than 0.1, and the direction of the influence is positive, so it can be concluded that partially the gw variable only has a significant weak influence at the 10% significance level on lmv with positive influence direction. the results are somewhat different from previous studies that found a strong relationship between goodwill and lmv, such as on hamberg and beisland (2014), abughazaleh, al-hares and haddad, (2012) and lapointe-antunes, cormier and magnan (2009). as for goodwill impairment loss (gwil) value, p-value of gwil variable is 0.875, which is bigger than 0.1, thus we can conclud that partially gwil variable has no significant effect on lmv. this result is inconsistent with some previous studies that encountered a significant relationship of goodwill impairment and share prices, as practiced by hamberg and beisland (2014), abughazaleh, al-hares and haddad (2012) and lapointe-antunes, cormier and magnan (2009). an alternative explanation for non-significant impairment results is that investors do not view the decline in share value as something that significantly affects the corporate value. this may be due to a fall in goodwill value which is too low within 5 years after ifrs convergence. as shown in the descriptive data that the average value of goodwill is 60 while the average in goodwill impairment value is only 0.5. in addition, the number of frequency of impairment over five years is relatively small, only 27 out of 210 observations. table 5 regression calculation result after ifrs convergence in period of 2011-2015 robust random effects gls regression lhs coefficient robust std. error p value bve 0.0002762 0.0001273 0.030** ebt 0.0015372 0.0003957 0.000* gw 0.0022676 0.0013338 0.089*** gwil 0.0190282 0.1207194 0.875 _cons 5.717044 0.2411017 0.000 n = 210 r-sq = 0.1908 wald chi2(4) = 63.85 prob > chi2 = 0.0000 note: significance level : * for 1%, ** for 5% and *** for 10% wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 251 table 6 regression calculation result before ifrs convergence in period of 2009-2010 robust random effects gls regression lhs coeffeiient robust std. err. p value bve 0.000397 0.000313 0.2050 ebt 0.001298 0.000502 0.0100** gw 0.002578 0.002088 0.2170 gwam -0.011 0.024596 0.6550 _cons 5.829658 0.20022 0.0000 n = 90 r-sq = 0.4830 wald chi2(4) = 46.22 prob > chi2 = 0.0000 note: significance level : * for 1%, ** for 5% and *** for 10% comparison before and after ifrs convergence the equation model used for the period prior to ifrs convergence for the period 2009-2010 is as follows: lmvit = β0 + 0.000397bveit + 0.001298ebtit + 0.0002578gwit 0.011gwamit because there is a heteroscedasticity problem in the model that can change the value of standard error, then the model must use robust model to get robust standard error. thus, the results of the regression calculations for the period prior to ifrs convergence for the period of 2009-2010 are presented in table 6. the equation model used for the period after ifrs convergence in period of 2011-2012 is as follows. lmvit = β0 0.0000732bveit + 0.0005859ebtit 0.0001036gwit + 0.0415909gwilit because there is a heteroscedasticity problem in the model that can change the value of standard error, then the model must use robust model to get robust standard error. thus, the results of regression calculations for the period after the ifrs convergence in period of 2011-2012 are presented in table 7. table 7 regression calculation result after ifrs convergence in period of 2011-2012 robust fixed effects gls regression ihs coefficient robust std. err p value bve -0.0000732 0.0000499 0.150 ebt 0.0005859 0.0002452 0.021** gw -0.0001036 0.0023701 0.965 gwil 0.0415909 0.0207861 0.052*** _cons 6.736067 0.1357989 0.000 n = 85 r-sq = 0.4269 wald chi2(4) = 20.76 prob > chi2 = 0.0004 note: significance level : * for 1%, ** for 5% and *** for 10% wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 252 comparing regression results before and after ifrs convergence, only ebt has a significant effect on share prices for the two comparable periods. while gw and bve both have no significant influence with share prices in both periods of comparison. for the period prior to the ifrs convergence, the regression results indicate that the goodwill amortization value has no significant effect on share value, in accordance with previous studies which also failed to find an influence between goodwill and share price (jennings, leclere & thompsonl, 2001; moehrle, reynolds-moehrle & wallace, 2001). the test result of goodwill impairment shows an interesting thing. in the regression test for five years after the ifrs convergence (2011-2015), goodwill impairment had no significant correlation. however, from the regression results in the adoption period and a year later, goodwill impairment had significant results. this indicates that companies utilize the year of ifrs adoption (2011) to record goodwill impairment. please note that before ifrs 3 was adopted in 2011, a company is not prohibited from impairing goodwill if impairment indications were evident in accordance with psak 48. the accounting treatment for goodwill prior to ifrs convergence was systematically amortized over the economic life of goodwill, but if there were any indications of impairment, the companies should conduct goodwill impairment. after the 2011 ifrs convergence, goodwill amortization was prohibited and companies should test annual impairment. adoption of new standards requiring the impairment test may provide incentives for companies to record overdue impairments in the adoption year. the number of companies that recorded impairment increased dramatically in 2011 compared to the following years. in 2011, the number of companies book impairment loss was 9 companies, while in 2012, 2013, 2014 and 2015, companies which recorded goodwill impairments loss were only 4,5,4,5 companies respectively. if goodwill value was close to its fair value before the 2011 adoption year, then goodwill impairment loss in 2011 and 2012 should not have been significant, this is in line with the previous statistical test with the five year period (2011-2015). instead, goodwill impairment loss in the early adoption year shows that the number of companies book goodwill impairment was significantly greater than years after adoption. the positive gwil coefficient was unexpected because the hypothesis was negative, meaning that the bigger the goodwill impairment loss, it would have a negative impact to share price. goodwill impairment loss reduces the value of goodwill which then decrease the total assets of the company. the total asset decrease should have an unfavorable effect on market prices. negative correlation to goodwill impairment with share price has also been exhibited by previous studies such as in hamberg and beisland (2014), abughazaleh, al-hares and haddad (2012) and lapointe-antunes, cormier and magnan (2009). an alternative explanation for positive gwil correlation is that it indicates that investors are appreciating the company's actions to clean up assets from impaired goodwill. goodwill impairment can also generate greater roa figures in the future, ceteris paribus. investors anticipate the increase in roa in the future by giving a positive reaction to goodwill impairment recorded by the company, especially in the early period of ifrs 3 adoption. wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 253 conclusion based on the calculation and discussion for the period after ifrs convergence in 2011-2015, it shows that the goodwill value of companies in the period has a significant influence on corporate market value with a positive influence direction. meanwhile, corporate goodwill impairments loss in the period after ifrs convergence during 2011-2015 has no significant effect on corporate market value. in the comparative period before and after the ifrs convergence, the goodwill amortization has no significant effect while goodwill impairment after ifrs convergence has a significant positive effect on share prices. this indicates that managers are utilizing the year of adoption of a new standard to record goodwill impairment. this study supports the efforts of countries such as japan and italy that suggest iasb provides other accounting policy options in addition to goodwill impairment. japan is the only ifrs supporting country that maintains goodwill amortization in its accounting standards while most other ifrs supporting countries have banned the goodwill amortization. the iasb meeting in may 2017 discussed that suggestion and also discussed when is goodwill impairment procedures in ias 36 (psak 48) can be simplified. to consider the proposals of several countries on some goodwill accounting options, the iasb is considering conducting research in this area. this study has limitations in generalizing the results of the research because it only examines the phenomenon in one country. when adopting ifrs 3, indonesia also decided to use a modified retrospective transition provision in which the goodwill balance in 2011 was locked and considered to be a new value for subsequent testing of impairment in the following year. this can be different from other country’s transitional requirement when they adopt ifrs 3 and have retrospective transition policy. the subsequent research development may also consider looking at goodwill and intangible assets as a whole because, in 2011, those accounting changes were also significant for intangible assets. acknowledgement the authors acknowledge and appreciate the funding support of universitas padjajaran (unpad) academic leadership research grant for this study. appendix in the period after ifrs convergence which is 2011-2015, in determining method between pooled least square and fixed effect, then chow test is used. results of data using chow test is listed in table 8. table 8 results of chow test test summary statistic prob. cross-section f 9.655499 0.0000 wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 254 table 9 results of hausman test test summary chi-sq. statistic prob. cross-section random 91.227730 0.0000 based on the above table, it obtained fcount value of 9.655499 and prob value of 0.0000. due to prob. that is smaller than α = 5% or 0.05, then we must reject h0 which states that we should choose the pls technique or use the common effect model. so in this research, it should use fixed effect model. however, we must perform hausman test to determine the method between random effect and fixed effect in order to get a more appropriate model after doing f test or chow test. from the results of the test using hausman test, the results obtained are as in table 9. based on the table above, it obtained chi-square value of 91.227730 and prob. of 0.0000. due to prob. that is smaller than α = 5% or 0.05, then we must reject h0 which states we have to use the random effect model. so in this research should use fixed effect model. the fixed effect model is suggested in the panel data model having the time (t) greater than the number of individuals (i). in the comparative period before and after ifrs convergence with the period of 2009-2010 and 2011-2012 also need to be tested which model is better to be used to compare the two data. the two tables below are the results of data processing using chow and hausman test (see tabl 10). the table above is the result of testing on the period before ifrs convergence of 2009-2010 which shows the result of statistic fcount of 3.048407 with prob 0.0006 below α = 5% or 0.05 and at chi-square value equal to 0.844200 with prob. of 0.9324. based on the test results, the model that should be used is a random effect model because it rejects h0 on chow test and rejects h0 on hausman test. random effect is a method in which panel data has a number of time (t) which is smaller than the number of individuals (i) and this method also explains that the individual is larger than the number of coefficients including intercept. the comparison data will use the random effect method so that it will be comparable to each other. table 10 results of chow and hausman tests test summary statistic prob. cross-section f 3.048407 0.0006 test summary chi-sq. statistic prob. cross-section random 0.844200 0.9324 references abughazaleh, n. m., al-hares, o. m., & haddad, a. e. (2012). the value relevance of goodwill impairments: uk evidence. international journal of economics and finance, 4(4), 206–216. doi: 10.5539/ijef.v4n4p206 abughazaleh, n. m., al-hares, o. m., & roberts, c. (2011). accounting discretion in goodwill impairments: uk evidence. journal of international financial management and accounting, 22(3), 165–204. doi: 10.1111/j.1467646x.2011.01049.x al jifri, k., & citron, d. (2009). the value-relevance of financial statement wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 255 recognition versus note disclosure: evidence from goodwill accounting. european accounting review, 18(1), 123–140. doi: 10.1080/09638180802324351 cahyonowati, n., & ratmono, d. (2012). adopsi ifrs dan relevansi nilai informasi akuntansi. jurnal akuntansi dan keuangan, 14(2), 105–115. chen, c., kohlbeck, m., & warfield, t. (2008). timeliness of impairment recognition: evidence from the initial adoption of sfas 142. advances in accounting, 24(1), 72–81. doi: 10.1016/j.adiac.2008.05.015 dahmash, f. n., durand, r. b., & watson, j. (2009). the value relevance and reliability of reported goodwill and identifiable intangible assets. british accounting review, 41(2), 120–137. doi: 10.1016/j.bar.2009.03.002 dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan indonesia. (2014). standar akuntansi keuangan per efektif 1 januari 2015. jakarta: ikatan akuntan indonesia. godfrey, j., & koh, p. (2001). the relevance to firm valuation of capitalising intangible assets in total and by category. australian accounting review, 11(2), 39–48. hamberg, m., & beisland, l.-a. (2014). changes in the value relevance of goodwill accounting following the adoption of ifrs 3. journal of international accounting, auditing and taxation, 23(2), 59–73. doi: 10.1016/j.intaccaudtax.2014.07.002 henning, s. l., lewis, b. l., & shaw, w. h. (2000). valuation of the components of purchased goodwill. journal of accounting research, 38(2), 375–386. doi: 10.2307/2672938 hidayanti, e., & sunyoto. (2012). amortisasi goodwill. jurnal wiga, 2(1), 18– 23. huber, p. (1967). the behavior of maximum likelihood estimates under nonstandard conditions. in proceedings of the fifth berkeley symposium on mathematical statistics and probability, volume 1 (pp. 221–233). doi: citeulikearticle-id:2607115 iswaraputra, n & farahmita, a (2013) dampak adopsi ifrs pada psak terhadap relevansi nilai goodwill: studi empiris di bursa efek indonesia. simposium nasional akuntansi 16 manado jennings, r., leclere, m., & thompson, r. b. (2001). goodwill amortization and the usefulness of earnings. financial analysts journal, 57(5), 20–28. doi: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v57.n5.2478 jennings, r., robinson, j., thompson ii, r. b., & duvall, l. (1996). the relation between goodwill accounting numbers and equity values. journal of business finance & accounting, 23(4), 513–533. doi: 10.1111/j.1468-5957.1996.tb01024.x kothari, s. p., & zimmerman, j. l. (1995). price and return models. journal of accounting and economics, 20(2), 155–192. doi: 10.1016/01654101(95)00399-4 kusuma, d. i. (2015). pengaruh amortisasi goodwill, goodwill impairment dan earning per share (eps) terhadap harga saham dengan ifrs sebagai variabel moderasi. iarj, 3(2), 94–102. lapointe-antunes, p., cormier, d., & magnan, m. (2009). value relevance and timeliness of transitional goodwill-impairment losses: evidence from canada. international journal of accounting, 44(1), 56–78. doi: 10.1016/j.intacc.2008.12.006 lev, b., & zarowin, p. (1999). the boundaries of financial reporting and how to extend them. journal of accounting research, 37(2), 353-385. doi: 10.2307/2491413 lhaopadchan, s. (2010). fair value accounting and intangible assets: goodwill impairment and managerial choice. journal of financial regulation and compliance, 18(2), 120–130. doi: 10.1108/13581981011033989 moehrle, s. r., reynolds-moehrle, j. a., & wallace, j. s. (2001). how wahyuni, dewantoro, avianti / has goodwill become more relevant after ifrs convergence in indonesia? journal of accounting and investment, july 2018 | 256 informative are earnings numbers that exclude goodwill amortization? accounting horizons, 15(3), 243–255. doi: 10.2308/acch.2001.15.3.243 ohlson, j. (1995). earnings, book-values, and dividends in equity valuation. contemporary accounting research, 11(2), 661–687. doi: 10.1111/j.19113846.1995.tb00461.x suprihatin, s., & tresnaningsih, e. (2013). dampak konvergensi international financial reporting standards terhadap nilai relevan informasi akuntansi. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10(2), 171–183. suryandari, e., & yunitha, p. (2011). pengaruh amortisasi goodwill terhadap kegunaan informasi laba pada perusahaan manufaktur. jurnal akuntansi dan investasi, 12(1), 100-109. teweles, r. j., & bradley, e. s. (1998). the stock market. new york: john wiley. white, h. (1980). a heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. econometrica, 48(4), 817. doi: 10.2307/1912934 xu, w., anandarajan, a., & curatola, a. (2011). the value relevance of goodwill impairment. research in accounting regulation, 23(2), 145–148. doi: 10.1016/j.racreg.2011.06.007 jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study ayu aryista dewi1* and dodik ariyanto1 abstract: koh ngomong is the attitude of balinese who are reluctant to reveal something to maintain harmonization of relations between individuals. however, the presence of social media began to change the attitude of koh ngomong, which is especially related to whistleblowing issues. the issues have been taken into people’s attention since several decades ago. the increasing number of organizational violations and massive media coverage in the industrial revolution era 4.0, has made the issues of whistleblowing becoming more interesting. the study aimed to analyze the influence of koh ngomong's attitude towards the desire to do whistleblowing. the study also examined the influence of koh ngomong's attitude on the tendency of employees to choose internal or external reporting lines. the subjects in this study were students of master of accounting, faculty of economics and business, udayana university-bali. the subject plays a role as a surrogate of a whistleblower reporting management accountant. the study used a laboratory experiment method with 2x2 factorial designs and between subjects. analysis of variance (anova) was used as the analysis tool. the results showed that there was no difference in reporting paths between koh ngomong respondents when they became whistleblowers. in conclusion, a suggestion for organizational management is to provide an alternative reporting with the anonymous path to build a complaint service system to ensure the confidentiality and security of the reporter. the trust factor in community life will influence the reporting path for whistleblowers. keywords: whistleblowing; koh ngomong; line reporting introduction the issues of whistleblowing have attracted people’s attention since several decades ago. the issues focused on reporting employees to errors in their own organizations. referring to the research of (miceli & near, 1985) , whistleblowing is a disclosure by members of the organization (former employees and active employees) regarding illegal, immoral, or illegitimate practices under the control of their leaders or superiors to people or organizations that might result in an action. another thing, the trigger for the interesting issue of whistleblowing is the increasing number of organizational violations around the world and massive media coverage about whistleblowing (bowen, call, & rajgopal, 2010). affiliation: 1 department of accounting, udayana university, bali, indonesia. *correspondence: ayuaryista21@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002122 citation: dewi, a. a., & ariyanto, d. (2019). koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study. journal of accounting and investment, 20(2), 152-172. article history received: 18 august 2018 reviewed: 18 september 2018 revised: 13 february 2019 accepted: 13 april 2019 mailto:ayuaryista21@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4834 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 153 the enron and worldcom cases are examples that make whistleblowing a concern for academics to conduct research and even have an impact on legal consequences with the publication of sarbanes-oxley in 2002 (eaton & akers, 2007). paulsen (2015) stated that 95 percent of companies in the world reported some experiences related to irregularities in their organization. in addition, robinson and bennett (1995), explain that 75 percent of employees have been involved in theft, computer fraud, vandalism, sabotage, or absence and these require the courage of other employees to become a whistleblower. whistleblowing is not only as a sender of messages to stakeholders and the public about corporate governance but also an effort to achieve economic and social goals so that employees who become whistleblowers need to be supported and the objectives of the whistleblowing are achieved. however, the study of elliston (1982) stated that employees have a small right to disclose whistleblowing and that action is rejected by other employees. liyanarachchi and newdick (2008) reveal that someone will hesitate to express wrongdoing and choose to do so behind a secret veil (elliston, 1982). by law and law the sarbanes-oxley act 2002, section 301 and 806 have been specifically designed to encourage the effectiveness of whistleblowing. these protect retaliation for employees who disclose unclear matters of accounting and audit issues. sections 301 and 806, the sarbanes-oxley act 2002 asked the audit committee and directors of the company to go public to install anonymous reporting lines and detect accounting fraud and weaknesses in the company's internal controls. the existence of anonymous reporting lines will reduce the cost of reporting (near & miceli, 1995; near, rehg, scotter, & miceli, 2004; ayers & kaplan, 2005; kaplan & schultz, 2007). this regulation is very important because many large fraud cases are disclosed by employees or the media, not by auditors as parties who have the authority to disclose fraud. dyck, morse, and zingales (2010) explained that 23.5 percent of cases were disclosed by the media (including scientific publications) and 16.8 percent were disclosed by employees. therefore, whistleblowing that acts on mistakes that occur in the company is needed because it brings tremendous benefits to the company and the wider community. whistleblowing research has been started since 1980. researchers have researched motivation and the factors that cause employees to do whistleblowing. determination of motivation and causes of whistleblowing is rather difficult to determine because of the nature of reporting and the sensitivity or impact of reporting to whistleblowers. in addition, the complexity of the problem of whistleblowing has led to the completion of cases and years. gobert and punch (2000) explained if there are two individuals of the same whistleblower, their actions are driven by complex psychological and sociological factors. jennings (2003) stated that if an employee finds an error in the company, he is faced with loyalty, personal beliefs, and moral to become a whistleblower. this has an impact on the viewpoint of whistleblowing research from various academic fields, such as psychology (near & miceli, 1986; zhang, randy, & li-qun, 2009), organizational behavior (kaplan & schultz, 2007; seifert, sweeney, joireman, & thornton, 2010), theory organizations (miceli & near, 1984), business ethics (greenberger, miceli, & cohen, 1987; kaptein, 2011), accounting and auditing (brennan & kelly, 2007; miceli, dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 154 near, & dozier, 1991), as well as culture (hwang, staley, chen, & lan, 2008; patel, 2003). the cultural dimension that is often used in whistleblowing research is the culture of hofstede (hofstede, hofstede, & minkov, 2010; schwartz, 1975; and schwartz et al., 2009). hofstede's cultural dimension (2010) consists of 1) individualism, 2) power distance, 3) masculinity, and 4) uncertainty avoidance. in addition to the four dimensions of hofstede's culture, schwartz (1975; 2009) defined six cultural dimensions, namely: 1) mastery, 2) harmony, 3) embeddedness, 4) autonomy, 5) hierarchy, 6) egalitarianism. cheng, karim, and lin (2015) used differences in chinese and english culture to see the perception of whistleblowing whereas hwang et al. (2008) used confucian culture to see the intention of professional accountants to conduct whistleblowing. meanwhile, soeharjono (2011) conducted a research on the ewuhpakewuh bureaucratic culture on the effectiveness of the internal control system. likewise, fatmawati (2016) conducted research on accounting fraud with the culture of ewuh-pakewuh. in balinese people’s life, there is the attitude of koh ngomong or being lazy to talk. koh ngomong is a popular expression in bali that reflects the attitude of balinese people who do not like to argue long to maintain harmonious relations between individuals (parisada hindu dharma indonesia, 2017). the attitude of koh ngomong of balinese people refers to the ejection of sang hyang tatwa-brata which is taken from three words, namely "plengen idepta apang eda wera, aywa wera, aywa cawuh". the word can be interpreted "concentrate do not speak, avoid speaking, avoid the utterance of speech (http: //www.tatkala). this gives a sign that balinese people are not trapped in vain conversations or debates, do not open the secret, do not be careless, do not neglect to speak. people are asked not to talk a lot, not to say anything, not to argue but to do it instead of being gossiped. koh ngomong's attitude as a guideline for a community in bali is used as a reference to reveal fraud by a whistleblower. the disclosure of fraud will consider the magnitude of the benefits if fraud is revealed. the magnitude of disclosure’s benefits of fraud is not only seen from a large amount of material but the impact on the perpetrators and disclosures of fraud and must be supported by strong evidence. so, the attitude of koh ngomong is a social sign for balinese people to uncover fraud through the widely available reporting channels, both social media and official channels of an institution. the subjects of the whistleblowing study varied. previous studies have used external auditors brennan and kelly (2007), management accountants somers and casal (1994), executives and managers (keenan & krueger, 1992; seifert et al., 2010), police officers (rothwell & baldwin, 2007), government employees (miceli & near, 1984, 1985, 1988), and mba or undergraduate / postgraduate students as real subject survey (chiu, 2003; kaplan & schultz, 2007). students are chosen as agents of change and agents of developments who are able to make decisions within an organization and are able to use social media as a path of complaints internally and externally. research by kaplan et al. (2009) examined the effectiveness of the reporting path anonymously in the dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 155 condition of the structural model, where the path used is divided into two reporting lines. first, through a hotline provided internally by a company with a weak level of procedural security; second, external channels, as well as through third parties outside the company with strong procedural security. the results show that respondents' intention to report fraud is greater through the reporting channels provided internally. moberly (2006) stated that the structural model provides a direct and legitimate reporting path from employees to the board of directors. the direct path to the board of directors will encourage whistleblowing that is more effective than external channels (through the public) because it avoids the blocking and filtering of information by company executives. the detection and completion of whistleblowing about fraudulent financial statements take a long time and results in greater monetary losses acfe (2010). fraud financial report tends to have a greater impact on the community and the capital market than through direct theft. based on previous empirical evidence, the researchers examined the effect of koh ngomong's attitude on the tendency of the whistleblower to disclose crime in the form of fraud. the research problem formulation is first, whether the whistleblower with koh ngomong's attitude tends to choose internal reporting lines in reporting fraud; and second, whether the whistleblower who does not behave in koh ngomong tends to choose the external reporting path in reporting fraud. based on these arguments, it is still possible to examine whether these internal and external lines are still effective in encouraging individuals to report wrongdoing in the context of balinese society that has koh ngomong's attitude. this will be even more interesting in the era of industrial revolution 4.0, where people can reveal everything contrary to the attitudes of each through mainstream media and social media without considering the impact on the environment, society, and beliefs that are adopted. literature review and hypotheses development whistleblowing is a disclosure of information from an organization member (or former) that is seen as illegal, immoral, or illegitimate practice under employee constraints to people or organizations that might influence actions (miceli & near, 1984). the public service integrity (2004) defined whistleblowing clearly, namely notification of wrong practices in organizations that are motivated by the desire to prevent harm to others and increase awareness about organizational errors and practice errors. this definition recognizes that whistleblowing about organizational errors can be done internally or externally, and the main purpose is to effectively correct corporate errors and malpractice. although there is an argument that reporting internal whistleblowing lines does not qualify as a whistleblowing jubb (1999). (dworkin & baucus, 1998) stated that whistleblowing included internal and external reporting lines. employees who are whistleblowers that have great potential in assessing the managers do not carry out tasks according to the values believed. some employees tend to report wrong actions if the employee respects their leader and sees the organization as a dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 156 victim of wrongdoing, or even empathizes with people who are victims of these wrong actions (miceli et al., 1991). the whistleblower believes that he is an agent of change because it identifies errors in the organizational structure of authority by providing information and encouraging justification of wrong things. although there are feelings of fear of retaliation that will occur, but the whistleblower believes that reporting will bring effective change (near & miceli, 1986). in the whistleblowing literature, there is controversy over the factors that motivate individuals to do whistleblowing. some people think the whistleblower is a brave or honorable figure, while others consider the whistleblower to be unethical behavior towards his organization (gundlach, martinko, & douglas, 2008). however, some parties claim that whistleblowing acts are deviant behaviors that benefit organizations and society (appelbaum, iaconi, & matousek, 2007). one of the factors that can cause whistleblowing is the level of moral reasoning that is owned by someone (dozier & miceli, 1985). the results of research conducted by (rest & narvaez., 1994) also show that the higher the level of individual reasoning, the more likely it is to do the right thing. balinese people generally adhere to the concept of harmonization both lateral and vertical, which is contained in the concept of thinking tri hita karana (maintaining good relations with god, human and nature). a long debate finally can destroy relations between people. this can be seen in the association of balinese people who tend to choose silence and not respond if the conversation has led to debate. the power of groups in speaking also has a strong influence on individual thoughts in the context of expressing their opinions. the concept of togetherness in maintaining the integrity of the group creates a psychological pressure so that individuals can prevent the prioritization of the ego in expressing their opinions in public. individuals tend to affirm the opinion of the majority of their groups. opposing or conflicting opinions tend to be considered as destruction to harmonization. the silent attitude in balinese society is usually called the attitude of koh ngomong. echa (2008) suggested that koh ngomong's attitude is one of the characteristics of balinese people in expressing opinions in groups. this concept can be viewed from two sides, positive and negative. positive, of course, the ease of creation of harmony between individuals in a group or harmony, while the negative, resulting in a restraint on freedom of expression. however today, koh ngomong's attitude began to be inversely proportional when the external path, namely social media, became the tool and media chosen by people to speak out. segara (2017) said balinese will always look for other ways to avoid problems, but playing hidden resistance by pouring it into social media. today's balinese people seem to be more dynamic in responding to current issues that are viral on social media. the rapid development of social media leads people to be in an infinite nature, the world as if it is in our hands. there is also an expression that says today is the world without a door where all information can enter without a barrier. there is even a slightly extreme expression that says the world can now be conquered with fingertips. dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 157 nowadays, the space for conveying ideas, views, or critical thoughts can no longer be monopolized by the mainstream media. social media offers a variety of attractive features, can be easily operated, can be a tool and media chosen by people to speak out. likewise, balinese people today seem to be more dynamic in responding to current issues that are viral on social media. issues of debate on social media have spread throughout the community's social problems, from mild issues to serious issues such as fraud. bologna et al. (2001) defined fraud as a crime that intends to provide financial benefits to the fraudster. fraud is an intentional lie, unrighteousness in reporting company assets or manipulation of financial data for the benefit of those who do the manipulation hall (2007). fraud can consist of various forms of crime, including theft, embezzlement of assets, embezzlement of information, embezzlement of obligations, disappearance or concealment of facts, engineering facts and also including corruption. in the fraud scale, when situational pressure and the opportunity to commit fraud are high but personal integrity is low, the likelihood of fraud will be very high. the opportunity referred here is the condition of internal control within an organization. the indonesian accountants association (2001: 316.2) states that there are two types of misstatements relevant to the auditor's consideration of fraud in financial statement audit, namely misstatements that arise as a result of fraud in financial reporting and fraud arising from improper treatment of assets. misstatements arising from fraud in financial reporting are misstatements or intentional omissions of amounts or disclosures in financial statements to deceive users of financial statements. while misstatements arising from improper treatment of assets (often referred to as misuse or embezzlement), related to the theft of assets of an entity that results in financial statements. those are not being presented based on generally accepted accounting principles. improper treatment of entity assets can be carried out in various ways, including embezzlement of receipts of goods or money, theft of assets, or actions that cause the entity to pay the price of goods or services which is not received by the entity. improper treatment of assets can be accompanied by false or misleading records or documents and can involve one or more individuals between management, employees, or third parties. in association with whistleblowing, acfe (2010) and aicpa (2002), differentiated it into two types, namely fraudulent financial statements (fraud) and theft of corporate physical assets (theft). near et al. (2004) and alisjahbana and manning (2007) stated that someone tends to report fraud when he or she is the only person who knows or is aware of fraud. furthermore, robinson, robertson, and curtis (2012) stated that based on attribution theory, employees intend to conduct whistleblowing if they contain fraud. this is because fraudulent financial statements tend to have a greater impact on society and the capital market compared to whistleblowing through theft. whistleblowing research has been started since 1980. gobert and punch (2000) and jennings (2003) researched psychological and sociological factors faced by employees to become whistleblowers. this has an impact on the viewpoint of whistleblowing research dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 158 from various academic fields, such as psychology, organizational behavior, organizational theory, business ethics, accounting and auditing, and culture. whistleblowing research mostly uses the cultural dimensions of (hofstede et al., 2010) and (schwartz, 1975). hwang et al. (2008) used confucian culture, (cheng et al., 2015) use the differences between chinese and english cultures, (soeharjono, 2011) and (fatmawati, 2016) use the ewuh-pakewuh culture. in relation to balinese culture that the people currently prefer media as a tool and a chosen media for people to speak out, this study uses social media as an external path in reporting whistleblowing. so, in this study, the reporting path is divided into two ways: 1) internal reporting path, namely anonymous reporting path through an anonymous letter, 2) an external reporting path, namely anonymous reporting path through the complaints line. based on the description, the research hypothesis is as follows. h1: employees who behave in koh ngomong choose internal reporting lines in reporting fraud. near and miceli (1995); near et al. (2004), ayers and kaplan (2005), and kaplan and schultz (2007) examined the existence of anonymous reporting lines that reduce reporting costs. furthermore, kaplan et al. (2009) test the effectiveness of anonymous reporting lines. first, through the company's internal hotline with weak procedural security; second, through external lines or third parties outside the company with strong procedural security. moberly (2006) stated that the direct path to the board of directors encourages whistleblowing to be more effective than external channels because it avoids blocking and filtering information to company executives. research on the reporting path was also conducted by (brandon, 2013). he stated that there are two types of whistleblowing, namely internal whistleblowing through the directors and external whistleblowing channels conducted through the media/community. the term path in path-goal theory stems that believes that effective leaders will explain a path to help followers to move, from their current position towards the work goals they want to achieve, and make traveling along the path easier by reducing obstacles existing constraints. the anonymous path is meant by keeping the identity of the fraud reporter confidentially so that it will reduce the level of threats/retaliation that will be occurred. according to maslow (1994) needs theory, there is a component of the need for security. the existence of an anonymous reporting path will fulfill one individual's need for security in reporting wrongdoing. kaplan and schultz (2007), ayers and kaplan (2005), near et al. (2004), and near and miceli (1995) said, anonymously protects individuals from behavioral disobedience to the norm so that the existence of this anonymous reporting path will reduce the cost of reporting. brandon (2013) stated that there are two types of whistleblowing, namely, internal and external whistleblowing. internal whistleblowing occurs when an employee or several employees know of fraudulent actions from other employees or the head of the department, and then the employee reports the action to a higher leader. internal dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 159 whistleblowing does not cause harm to the organization because the information can be overcome or filtered first so that it is not immediately heard by the public. zhang et al. (2009) suggested that internal whistleblowing gives organizations the opportunity to deal with problems quickly without pressure from external publicity. furthermore, by fixing the company's problems internally, management can ensure that confidential information remains confidential and promotes organizational accountability and learning. external whistleblowing is related to a case when an employee knows the fraud of his company to the community because the employee knows that the fraud committed by his company will harm the company brandon (2013). kaplan et al. (2009) tested the effectiveness of anonymous reporting lines, where the path used is divided into two. first, through the company's internal hotline with low procedural security; second, external lines or through third parties outside the company with strong procedural security. another study conducted by moberly (2006) stated that structural models which are based on the assumption that companies build a visible internal path, earnest and formal in revealing wrongdoing. this structural model provides a direct path for employees who want to do whistleblowing to directors. however, in reality, this structural model is not effective in encouraging whistleblowing because individuals are afraid of retaliation to be accepted if they report wrongdoing. therefore, company policies to encourage employees to do whistleblowing, one of which is by providing reporting lines without the identity of the reporter (anonymous). h2: employees who have the attitude of not koh ngomong choose the external reporting path in reporting fraud. research method the research subjects were post-graduated-students, master of accounting, faculty of economics and business, udayana university, bali. the students are chosen as the agents of change and agents of development who play a role as a means of cheating. the students are chosen because they are considered as management accountants of companies that have been able to make decisions and know the impact of using external and internal complaint lines. the research subject acts as a surrogate for management accountants who report the whistleblowers. the type of experiment in this study is a laboratory experiment by gathering students in a lecture room. this is used to isolate and control whether koh ngomong's attitude influences the intention of the management accountant to do whistleblowing and the attitude to talk influences the reporting path (internal and external reporting lines). the experimental design in the study used factorial between subject, i.e. each different subject got a different exposure to manipulation nahartyo (2012). experiments were manipulated among subjects with a 2x2 factorial design obtained by crossing the two dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 160 forms of attitudes of accountants (koh ngomong and not koh ngomong) with two forms of reporting lines, where the internal paths were proxied by canned lines, while the external lines were proxied by complaints line. first of all, the subject was given a question finding whether the subject belongs to koh ngomong and not koh ngomong. after obtaining two groups with different attitudes in expressing the whistleblowing, the next day, the subject was again asked to work on a case in a different class. subjects in each group were given a case of whistleblowing in the form of fraud with the choice of reporting via anonymous internal channels and external anonymous reporting lines. subjects were asked to give choices on each reporting path with a scale of 1 strongly disagree and scale 4 agree. this scale shows which subjects are preferred by the subject in choosing each reporting path. table 1 presents the experimental design. table 1 experimental design 2 x 2 treatment anonymous reporting line internal external type of whistleblowing koh ngomong kn/int (group 1) kn/eks (group 1) not koh ngomong tkn/int (group 2) tkn/eks (group 2) the koh ngomong variable is measured by giving several statements on the likert scale to the respondent. based on the results of the questionnaire measurements, the respondents were divided into two groups, namely the group that has the attitude koh ngomong and the group that has the attitude not koh ngomong. each group is given the same case. at each reporting line, respondents must determine the magnitude of the tendency to report fraud. the steps of the experimental method in this study are as follows. first, conducting a pilot test to check the level of instrument validity of students of the accounting professional program, faculty of economics and business, udayana university. this procedure is done to find out whether the given case can be understood by the subject and to find out the errors that might be contained in the design. second, participants are divided into two groups in different rooms, supervised by one experimental instructor. this group is intended to facilitate the distribution of experimental cases and supervision of implementation so that participants do not cooperate. then participants are asked to fill out the participant's consent sheet and attendance list. third, share the experimental cases for each group by each instructor, then the participants work on the experimental cases and answer the questions. fourth, subjects were asked to answer the manipulation check questions. this is done by giving several questions that describe the condition and situation of the company faced today (in accordance with the case and manipulation of conditions received by each subject). the instrument of this study adopted the dyne, ang, and botero (2003) to measure the attitude of koh ngomong with minor modifications whereas anonymous reporting dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 161 (anonym) and manipulated pathways were adopted from the research of kaplan et al. (2009), seifert et al. (2010), ayers and kaplan (2005). whistleblowing in this study, refers to the intention of individuals as organizational employees to report fraud or wrongdoing. the intention of individuals who behave in koh ngomong to report fraud acts as the dependent variable. participants were asked to indicate their response on four likert scales. scale 1 states strongly disagree until scale 4 states strongly agree. participants will act as senior management accountants in the company. as a senior management accountant for a company, participants are asked to choose whether to report fraud committed by the company's cfo. the reporting line in case 1 is manipulated by the scenario of reporting via an anonymous letter, and case 2 is manipulated by the scenario of reporting through the complaint line. after answering the case, the subject was asked to answer the manipulation check question. this is done by giving several questions that describe the condition and situation of the company faced today (in accordance with the case and manipulation of conditions received by each subject). subjects who cannot answer the question on the manipulation check correctly, the subject will be excluded from the data analysis because they are considered not to understand the case or assignment given. the implementation of this experiment was carried out for two days. on the first day, the respondent's assignment began by filling out the koh ngomong attitude questionnaire consisting of 23 statement items with four likert scales. on the questionnaire assignment paper, respondents were given the respondent's code. the results of filling out the questionnaire were tabulated and analyzed to determine whether the respondents were in the group with the attitude of koh ngomong or the group with an attitude that was not koh ngomong. on the second day, the respondent enters the room according to which group he is in, which can be seen on the list in each room. in conducting experiments, researchers were assisted by several assistants to support the smooth running of the experiment. the assistants are in charge of helping writers to distribute to collect research instruments and to distribute stationery and snacks to the subjects who took part in the experiment. the time needed to complete all stages of the experiment is around 20 minutes. before completing the actual whistleblowing experiment assignment, the subject first performs a case recognition exercise in the experiment. the case on the task training form is not different from the real whistleblowing experiment task. this is done so that the subjects can guarantee the same level of understanding between subjects. in the task of whistleblowing experiments, subjects (senior accountants) are asked to choose one of the reporting lines used to report fraudulent financial statements carried out by the company's cfo. researchers assisted by assistants shared instruments according to the sequence of stages, namely the exercise of whistleblowing tasks, whistleblowing task instruments, manipulation checks, and demographic questiondewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 162 naires. to ensure orderliness in the execution of experimental tasks each stage of the paper has different colors, namely white paper for training whistleblowing tasks, blue paper for whistleblowing tasks, pink paper for demographic questionnaires, and yellow paper for each manipulation check. after all the subjects obtained the research instrument to practice the whistleblowing assignment, the researcher read out the roles and cases in the experiment. subjects were also asked to take part in reading the information and instruction on the case together with the researcher. to maintain calm and concentration, the subject was also asked only to raise his hand if he had questions or needed help because the researcher would immediately come to the subject in question. on the whistleblowing task form, a manipulation check form sheet is also included in the subject. the manipulation check form is filled directly after the subject completes the whistleblowing task. after completing all stages of the experimental assignment, the next step is the assistant distributing snacks to the subject, while the researchers assisted by other assistants collect the results of each work. the independent variable which observed the effect on each treatment condition in this study was the attitude of koh ngomong. in accordance with the definition of koh ngomong stated by echa (2008), in this study koh ngomong was defined as the attitude of the balinese people tend to be reluctant, lazy, reluctant and unhappy in expressing wrongdoing within an organization. koh ngomong's attitude was measured using a questionnaire consisting of 21 statements that measured the tendency of koh ngomong's attitude. the scale used is four likert scales, with a scale of 1 stating strongly disagree until scale 4 states strongly agree. these questions adopt the dyne et al. (2003), where the research aims to distinguish employees who are silent and have a voice. the more agreeable the respondent, the more the attitude that koh ngomong said. the first hypothesis tested with analysis of variance (anova) was used to compare the effects of each treatment, namely koh ngomong-internal attitude (kn / int), koh ngomong-external attitude (kn / eks), attitude not koh ngomong-internal speaking (tkn / int), and the attitude of not koh ngomong-external (tkn / eks). if the significance value is below the 0.05 significance level, the results show that there is a difference between koh ngomong's attitude which is distinguished from anonymous reporting lines in reporting fraud. furthermore, cross tabulation (crosstab) was conducted to determine the percentage of participants in each group for each reporting path. the greater the percentage, indicating the reporting path chosen by the respondent. result and discussion the validity test results are used to measure the validity or validity of a questionnaire. this validity test involves students of the accounting professional program at the faculty of economics and business, udayana university. a questionnaire is considered dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 163 to be valid if the statement on the questionnaire is able to express something that will be measured (ghozali, 2011). validity test is done by comparing the value of r count above 0.30; then the item question is valid. table 2 shows the results of koh ngomong's attitude variable validity test. based on table 2, it can be explained that the question item in the koh ngomong attitude variable, all the results of the calculated r-value are above 0.30. the questionnaire to assess koh ngomong's attitude was declared valid because all questions in the questionnaire had a calculated r-value above the significance level above 0.30. koh ngomong's attitude was measured using a questionnaire consisting of 21 statements that measured the tendency of koh ngomong's attitude with the scale used was four likert scales, where on a scale of 1 stated strongly disagree until scale 4 stated strongly agree. this question adopts the instrument dyne et al. (2003). this means that each item in the questionnaire question used in this study was able to measure the attitude of koh ngomong. reliability test aims to determine whether the questionnaire used has consistency as a measuring instrument or not. based on table 2, it can be explained that the koh ngomong variable is reliable. variables are said to be reliable if the alpha value is calculated> 0.60, so it can be concluded that each item is stated as reliable. table 2 validity and reliability test results, koh ngomong attitude variable total item test results notes koh ngomong attitude 21 r count > 0.30 valid koh ngomong attitude 21 cronbach’s alpha > 0.60 reliable the results of the descriptive analysis aim to describe the results of the research data. in this section, the descriptive analysis will be presented based on the results of the characteristics of respondents based on gender and frequency of answers to questions regarding the type of whistleblowing. the results of the frequency of respondents' characteristics and the questions are presented in table 3. question number one states that the majority of the answers to question number one stated "i tend to do whistleblowing if i know of fraud or violations that occur within the organization" answered agree as many as 33 people (54.1%). the average number one question is 2.689, which is rounded to 3.0, which means it agrees. if the tendency of the respondent's answer to answer agrees, then the respondent can be interpreted as including someone who has high intentions as a whistleblower. question number two states "i decided to become a whistleblower (whistleblower behavior) to disclose fraud or violations that occurred in the organization if i knew it" answered agreed as many as 39 people (63.9%). the majority of male and female dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 164 respondents answered agree with the statement given. the average value of question number two is 2,885, which is rounded to 3.0, which means agree. the more agreeable the respondent, the more shows the behavior of doing whistleblowing. table 3 frequency results of questions with gender questions score gender male female total answer % answer % answer % the desire of whistleblowing. average 2,869 (agree or desirable) sd (1) 1 1.6 3 4.9 4 6.5 d (2) 3 4.9 9 14.8 12 19.7 a (3) 11 18.0 22 36.1 33 54.1 sa (4) 4 6.6 8 13.1 12 19.7 the behavior of whistleblowing. average 2,885 (agree to do) sd (1) 1 1.6 2 3.3 3 4.9 d (2) 2 3.3 8 13.1 10 16.4 a (3) 14 23.0 25 41.0 39 63.9 sa (4) 2 3.3 7 11.5 9 14.8 total 19 31.1 42 68.9 61 100 note: sd=strongly disagree; d=disagree; a=agree; sa=strongly agree the results of testing the descriptive statistics explain the koh ngomong attitude variable has an average value of 2.33 with the lowest value of 1.0, and the highest value is 4. the average value obtained from 21 items with a value of 2.33 which when rounded is close number 2.0, which means that the average response of the respondents' perceptions is not agreeing in assessing the variable attitude of koh ngomong. furthermore, to group respondents' answers regarding the attitude of koh ngomong to the koh ngomong group and the group no koh ngomong, it is done by using the guidelines for the value of the answer value above the koh ngomong attitude, whereas if the answer value below the average value is classified as a group with no koh ngomong. table 4 descriptive statistical results koh ngomong n valid 61 missing 0 mean 2.3325 median 2.3330 mode 2.33 std. deviation 0.53437 minimum 1.00 maximum 4.00 sum 142.28 dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 165 table 5 variable average results reporting lines n mean std. deviation minimum maximum external / reporting line 43 2.3421 0.54718 1.00 3.43 total 61 2.3325 0.53437 1.00 4.00 in table 5, the descriptive results of group statistics are described in the reporting path between internal lines/anonymous letters and external/reporting line of complaints regarding koh ngomong's attitude assessment. for the koh ngomong attitude variable, there are 18 internal lines / canned letters with an average value of 2.309 and standard deviation values amounting to 0.517 and the external / complaints line amounted to 43 people with an average value of 2.342 and a standard deviation value of 0.547. the results of the average value of the two complaint line groups have a value that is not much different from the overall average value. table 6 homogeneity test results test of homogeneity of variances whistleblowing type levene statistic df1 df2 sig. 0.521 1 59 0.473 the results in table 6 explains the results of the levene statistic test (homogeneity test) of the two sample test groups used to find out about the variance test equation of the data being koh ngomong who chose internal and external reporting lines in reporting fraud. before conducting an anova test as a hypothesis test it is necessary to do a levene statistical test to determine the type of data variant (same or different). the results of the analysis show a significance of 0.473 above 0.05, where the p sig value above the 0.05 significance level is said to be homogeneous. the attitude of koh ngomong who chooses internal and external reporting lines in reporting fraud is said to be homogeneous or has a data variance that is not much different. hypothesis testing is done by analysis of variance (anova) test to compare the effects of each treatment, namely koh ngomong-internal attitude (kn / int), koh ngomongexternal attitude (kn / eks), not koh ngomong-internal attitude (tkn / int), and the attitude of not koh ngomong-external (tkn / eks). if the significance value is below the 0.05 significance level, the results show that there is a difference between koh ngomong's attitude which is distinguished from anonymous reporting lines in reporting fraud. table 7 anova test results whistleblowing type sum of squares df mean square f sig. between groups 0.014 1 0.014 0.047 0.830 within groups 17.120 59 0.290 total 17.133 60 dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 166 the anova test results in table 7 show that the f count value is 0.047 with sig 0.830 (> 0.05), it can be concluded that there is no difference in the attitude of koh ngomong in choosing internal and external reporting lines in reporting fraud. the results of this anova test are in line with the average descriptive results which show that the average value of the two complaint lane groups is not much different, namely the internal path of 2.309 and 2.342 for the average external complaint pathway. table 8 cross-tabulation results whistleblowing type * anonymous reporting line crosstabulation anonymous reporting line total internal / anonymous letter external / reporting line whistleblowing behavior koh ngomong count 8 24 32 % of total 13.1% 39.3% 52.5% not koh ngomong count 10 19 29 % of total 16.4% 31.1% 47.5% total count 18 43 61 % of total 29.5% 70.5% 100.0% table 8 shows the cross-tabulation of whistleblowing attitudes which are distinguished between the attitude of koh ngomong which amounts to 32 people (52.5%) and the attitude of koh ngomong which is 29 people (47.5%) with 18 internal / canned reporting lines (29, 5%) and 43% (70.5%) of external / complaints lines in reporting fraud. the test results showed the majority of respondents with the attitude of koh ngomong used the complaints channel externally (line complaints) as many as 24 people (39.9%), so it can be concluded the first hypothesis was rejected. while the attitude of the majority of koh ngomong also uses the complaints channel externally (line complaints) as many as 19 people (31.1%), it can be concluded that the second hypothesis is accepted. the results of the study with anova test showed that the calculated f value was 0.047 with sig 0.830 (> 0.05), meaning that there were no differences in respondents who had the attitude of koh ngomong in choosing internal and external reporting lines in reporting fraud, this means h1 is not supported. the average descriptive results obtained by the two groups amounted to 2.309 for internal complaints pathways of and 2.342 for external complaints lines so it can be said that the two reporting lines have not many different average values. this is also evidenced by the results of cross-tabulation which shows the majority of koh ngomong's attitude using the complaints channel externally (line complaints) as many as 24 people (39.9%). therefore, the first hypothesis which states employees who behave koh ngomong tend to choose internal reporting lines in reporting fraud is rejected. in other words, respondents who showed koh ngomong's attitude preferred to use the complaints channel externally (line complaints). koh ngomong's attitude is an eastern culture in the context of politeness, which makes balinese people tend to be reluctant, lazy, reluctant, and uneasy in expressing things. dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 167 according to echa (2008), this attitude was carried out by balinese people so that the creation of harmony between individuals in a group or harmony. this is supported by segara (2017) statement which states that balinese people will always look for other ways to avoid problems, one of them is by pouring it into social media. balinese people choose to avoid direct face-to-face resistance. one of the factors that allegedly caused respondents who behaved in koh ngomong to choose an external reporting line/complaints line was a factor in technological development. in indonesia, the number of internet users reaches 132 million people (goodnews, 2018). of this amount. it was explained again that of this number as many as 60 percent had accessed the internet using a smartphone. this phenomenon also occurs in people in bali. the intensity of the mobile phone usage of the balinese people is quite high in helping their daily activities and work. the culture of the people in bali today prefers media as a tool for voicing, including complaints of fraud. the use of a website based complaint is very easy to operate on various available media, such as laptops and mobile phones. respondents can make complaints in just minutes without being identified. therefore, the internal path, namely with an anonymous letter, seems to have been abandoned in this digitalization era. another factor, the level of trust can also affect someone in determining the reporting path used to conduct whistleblowing. trust as the ability to make himself sensitive to the actions taken by people he believes based on a sense of trust and responsibility. trust returns confidence in one's abilities, reduces uncertainty, acts as an interaction code, and guides decision making (kaplan et al., 2009). a person with a low level of trust in a complaint procedure within the organization will influence his decision to choose the reporting path. this is supported by the research of kaplan et al. (2009) which states that the company's internal hotline has weak procedural security compared to external lines or through third parties outside the company that has strong procedural security. based on the reasons described, the results of this study cannot prove that someone with the attitude of koh ngomong tends to choose an internal path. this statement is also an indication that koh ngomong or silence is not just silent, but koh ngomong has a special meaning when he finds or sees a violation or fraud. the intention to do whistleblowing can be influenced by koh ngomong because he does not want to know, koh ngom because it is defensive, or koh ngomong because of holding information for other noble purposes (cooperative). communication literature emphasizes the positive aspects of koh ngomong or silence as an important component in social interaction. koh ngomong or silence and talk are two dialectical components of effective and complementary communication. koh ngomong and talk needed four bases about what to communicate, namely, quantity, quality, relevance, and clarity. evans, hannan, krishnan, and moser (2001) explained that honesty when speaking is not the best policy and vice versa silent (holding and holding relevant information) is an obligation if needed in everyday life. brown and levinson (1987) suppressing silent values can uphold cultural norms about inappropriate and inappropriate conversations. so when you are quiet or talk, you have to be clear about what must be held and what must be revealed. dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 168 the results showed that cross tabulation showed koh ngomong's attitude amounted to 32 people (52.5%) and the attitude of "no koh ngomong" amounted to 29 people (47.5%) with 18 internal / canal reporting lines (29.5%) and external / line complaints as many as 43 people (70.5%) in reporting fraud. these results indicate the majority of the attitude of "no koh ngomong" using the complaints channel externally (line complaints) as many as 19 people (31.1%). this support h2 which states that employees who behave "no koh ngomong" tend to choose the external reporting path in reporting fraud received. the results of this study are supported by the results of research on the type of fraud committed by near et al. (2004) and alisjahbana and manning (2007). the results suggest that someone tends to report cheating when they are the only person who knows or is aware of cheating. furthermore, robinson et al. (2012) states, based on attribution theory, employees intend to conduct whistleblowing if they contain fraud. however, research is not in accordance with the results of research by moberly (2006) stating the direct path to the board of directors encourages whistleblowing to be more effective than external channels because it avoids blocking and filtering information to company executives. based on law no. 25 of 2009 concerning public services, it requires government agencies to provide a public service complaint unit as part of improving public services (jawa pos; 16 juli 2018). through the lapor program application! it is expected that there will be increased participation in submitting complaints on public services. the external reporting path through the complaints line has characteristics similar to the lapor program application! launched by the government. even though a whistleblower acts "not koh ngomong", they still consider the security factor as a result of reporting fraud. maslow's motivation theory states that one of the human needs is security needs maslow (1994). safety (safety needs) refers to a person's need for security and protection from physical and emotional crimes, and guarantees of physical needs must be fulfilled. this means that there is a need for reporting channels where employees can report wrongdoing without fear. the complaints line has strong procedural security because it is managed by an independent third party outside the company (kaplan et al., 2009). the involvement of independent parties and reporting procedures through the website will increase one's trust in the complaints system in an organization. conclusion the results of data processing and discussion can be concluded that there is no difference in reporting lines for employees who are koh ngomong and who are not koh ngomong. this proves that honesty when speaking, is not the best policy and silent vice versa (holding and holding relevant information) is an obligation if needed in everyday life. value koh ngomong can uphold cultural norms about inappropriate and inappropriate conversations. so when koh ngomong / silence or talk must be clear what must be detained and what must be revealed, and technological advances affect the dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 169 reporting path to be used. this is related to the costs that must be borne by the whistleblower. based on the conclusions of the research results, suggestions can be given to the management of the organization to build a good system in improving complaints services that can guarantee the confidentiality and security of the reporter. alternative reporting with anonymous channels can increase employee participation in making complaints. it can also be suggested for university-level managers to create an adequate complaints system that can be used by all academics at the university. it is hoped that this system can become an input in improving the quality of education and services at the university level. this study has several limitations that cannot be avoided and can affect the results of the research. this case is presented in an illustrative form, which is a simplification of situations and conditions in the real world. so that the cases presented in the experimental instruments have not fully reflected the cases that occurred in the field, in addition, ecological similarities still need to be improved. this is due to the use of participants who are students who may not have been directly involved in budgeting. based on existing limitations, further research is expected to use the actual senior accountant as a participant to increase ecological similarity to the actual situation. further research can also continue the analysis of whistleblowing attitudes by involving other variables that can influence someone in choosing a reporting path, such as the level of the materiality of fraud, rewards, and promotion. in addition, researchers can also develop research by incorporating other cultural factors into the research model. references acfe. (2010). report to the nations asia-pacific edition. 716 west ave, austin, usa. aicpa. (2002). statement on auditing standards (sas 99). statement on auditing standards, 167–218. alisjahbana, a. s., & manning, c. (2007). trends and constraints associated with labor faced by nonfarm enterprises (no. 200711). department of economics, padjadjaran university. appelbaum, s. h., iaconi, g. d., & matousek, a. (2007). positive and negative deviant workplace behaviors: causes, impacts, and solutions. corporate governance, 7(5), 586– 598. https://doi.org/10.1108/14720700710827176 ayers, s., & kaplan, s. e. (2005). wrongdoing by consultants : an examination of employees ’ reporting intentions. journal of business ethics, 57(springer), 121–122. https://doi.org/10.1007/s10551-004-4600-0 bologna. g. jack dan robert j.lind qurst, (2001). audit kecurangan dan audit forensik. edisi kedua. yogyakarta: bpkp. bowen, r. m., call, a. c., & rajgopal, s. (2010). whistle-blowing: target firm characteristics and economic consequences. the accounting review, 85(4), 1239–1271. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1239 brandon, j. r. (2013). whistle-blowing (edition i). massachusetts: cambrige university press. brennan, n., & kelly, j. (2007). a study of whistleblowing among trainee auditors. british accounting review, 39(1), 61–87. https://doi.org/10.1016/j.bar.2006.12.002 https://doi.org/10.1108/14720700710827176 https://doi.org/10.1007/s10551-004-4600-0 https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1239 https://doi.org/10.1016/j.bar.2006.12.002 dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 170 brown and levinson, s. (1987). politeness ( brown and levinson 1987 ). reading. cheng, x., karim, k. e., & lin, k. j. (2015). a cross–cultural comparison of whistleblowing perceptions. international journal of management and decision making, 14(1), 15-31. https://doi.org/10.1504/ijmdm.2015.067374 chiu, r. k. (2003). ethical judgment and whistleblowing intention : examining the moderating role of locus of control. journal of business ethics, 43, 65–74. https://doi.org/10.1023/a:1022911215204 dozier, j. b., & miceli, m. p. (1985). potential predictors of whistle-blowing. a prosocial behavior perspective. academy of management review, 10 (4), 823–836. https://doi.org/10.5465/amr.1985.4279105 dworkin, t. m., & baucus, m. s. (1998). internal vs . external whistleblowers : a comparison of whistleblowering processes. journal of business ethics, 17, 1281–1298. https://doi.org/10.1023/a:1005916210589 dyck, a., morse, a., & zingales, l. (2010). who blows the whistle on corporate fraud?. the journal of finance, 65(6), 2213 –2253. https://doi.org/10.1111/j.15406261.2010.01614.x dyne, l. van, ang, s., & botero, i. c. (2003). conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. journal of management studies, 40(6), 1359–1392. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00384 eaton, t. v., & akers, m. d. (2007). whistleblowing and good governance. the cpa journal, 77(6), 66–71. retrieved from https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=acco unt_fac elliston, f. (1982). anonymity and whistle-blowing. journal of business ethics, 1, 167–177. https://doi.org/10.1007/bf00382768 evans, j. h., & et. (2001). honesty in managerial reporting. accounting review. https://doi.org/10.2308/accr.2001.76.4.537 fatmawati, r. (2016). budaya birokrasi ewuh pakewuh dan kecurangan akuntansi di pemerintahan : persepsi aparat pengawas internal pemerintah (apip) inspektorat kabupaten sragen. aktual, 2(1), 20–33. ghozali, i. (2011). aplikasi analisis multivariate dengan program spss (cetakan iv). semarang: badan penerbit universitas diponegoro. gobert, j., & punch, m. (2000). whistleblowers, the public interest, and the public interest disclosure act 1998. the modern law review, 63(1), 25–54. https://doi.org/10.1111/1468-2230.00249 greenberger, d. b., miceli, m. p., & cohen, d. (1987). oppositionists and group norms: the reciprocal influence of whistle-blowers and co-workers. journal of business ethics, 6, 527–528. https://doi.org/10.1007/bf00383744 gundlach, m. j., martinko, m. j., & douglas, s. c. (2008). a new approach to examining whistle-blowing: the influence of cognitions and anger. advanced management journal, 73(4), 40–50. hoftede, g., hofstede, g. j., & minkov, m. (2010). cultures and organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival. mcgraw-hill. hwang, d., staley, b., chen, y. te, & lan, j. (2008). confucian culture and whistleblowing by professional accountants : an exploratory study. managerial auditing journal, 23(3), 283–294. https://doi.org/10.1108/02686900810875316 jennings, m. m. (2003). ineffectual whistleblowing. internal auditing, 18(4), 18–27. jubb, p. b. (1999). whistleblowing : a restrictive definition and interpretation. journal of business ethics, 21, 77–94. https://doi.org/10.1023/a:1005922701763 kaplan, s. e., pany, k., samuels, j. a., kaplan, s. e., pany, k., & samuels, j. a. (2009). an https://doi.org/10.1504/ijmdm.2015.067374 https://doi.org/10.1023/a:1022911215204 https://doi.org/10.5465/amr.1985.4279105 https://doi.org/10.1023/a:1005916210589 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x https://doi.org/10.1111/1467-6486.00384 https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=account_fac https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=account_fac https://doi.org/10.1007/bf00382768 https://doi.org/10.2308/accr.2001.76.4.537 https://doi.org/10.1111/1468-2230.00249 https://doi.org/10.1007/bf00383744 https://doi.org/10.1108/02686900810875316 https://doi.org/10.1023/a:1005922701763 dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 171 examination of the effects of procedural safeguards on intentions to anonymously report fraud. auditing: a journal of practice & theory, 28(2), 273–288. https://doi.org/10.2308/aud.2009.28.2.273 kaplan, s. e., & schultz, j. j. (2007). intentions to report questionable acts : an examination of the influence of anonymous reporting channel, internal audit quality, and setting. journal of business ethics\, 71, 109–110. https://doi.org/10.1007/s10551-006-0021-6 kaptein, m. (2011). from inaction to external whistleblowing: the influence of the ethical culture of organizations on employee responses to observed wrongdoing. journal of business ethics, 98(3), 513–530. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0591-1 keenan, j. p., & krueger, c. a. (1992). whistleblowing and the professional. strategic finance, 74(2), 21. liyanarachchi, g., & newdick, c. (2008). the impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: new zealand evidence. journal of bussiness ethics, 89, 37–57. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9983-x maslow, a. h. (1994). motivasi dan kepribadian (teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan manusia). pt. pbp jakarta. miceli, m. p., & near, j. p. (1985). characteristics of organizational climate and perceived wrongdoing associated with whistle-blowing decisions. personnel psychology, 38, 525– 544. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1985.tb00558.x miceli, & near, j. p. (1984). the relationships among beliefs, organizational position, and whistle-blowing status: a discriminant analysis. academy of managemenl journal, 27(4), 687–705. https://doi.org/10.2307/255873 miceli, near, j. p., & dozier, j. b. (1991). blowing the whistle on data fudging : a controlled field experiment. journal of applied social psychology, 21(4), 271–295. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1991.tb00521.x moberly, r. e. (2006). sarbanes-oxley’s structural model to encourage corporate whistleblowers. e business organizations law commons, 2006(5), 1107–1180. retrieved from https://heinonline.org/hol/landingpage?handle=hein.journals/byulr2006&div=39 &id=&page=&t=1558105136 nahartyo, e. (2012). desain dan implementasi riset eksperimen (edisi i). upp stim ykpn. near, j. p., & miceli, m. p. (1986). retaliation against whistle blowers : predictors and effects. journal of applied psychology, 71(1), 137–145. https://doi.org/10.1037//00219010.71.1.137 near, j. p., & miceli, m. p. (1995). effective whistle-blowing. the academy ofmanagement review, 20(3), 679–708. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334 near, j. p., rehg, m. t., van scotter, j. r., & miceli, m. p. (2004). does type of wrongdoing affect the whistle-blowing process? business ethics quarterly, 14(02), 219 –242. https://doi.org/10.5840/beq200414210 patel, c. (2003). some cross-cultural evidence on whistle-blowing as an internal control mechanism. journal of international accounting research, 2, 69–96. https://doi.org/10.2308/jiar.2003.2.1.69 paulsen, r. (2015). non-work at work: resistance or what?. organization, 22(3), 351367.https://doi.org/10.1177/1350508413515541 rest, j., & narvaez., d. (1994). moral development in the professions: psychology and applied ethics new jersey: lawrence erlbaum associations. hillsdale. robinson, s. l., & bennett, r. j. (1995). a typology of deviant workplace behaviors: a multidimensional scaling study. academy of management journal. academy of https://doi.org/10.2308/aud.2009.28.2.273 https://doi.org/10.1007/s10551-006-0021-6 https://doi.org/10.1007/s10551-010-0591-1 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9983-x https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1985.tb00558.x https://doi.org/10.2307/255873 https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1991.tb00521.x https://heinonline.org/hol/landingpage?handle=hein.journals/byulr2006&div=39&id=&page=&t=1558105136 https://heinonline.org/hol/landingpage?handle=hein.journals/byulr2006&div=39&id=&page=&t=1558105136 https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.1.137 https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.1.137 https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334 https://doi.org/10.5840/beq200414210 https://doi.org/10.2308/jiar.2003.2.1.69 https://doi.org/10.1177/1350508413515541 dewi & ariyanto “koh ngomong” and a desire to do whistleblowing: an experimental study journal of accounting and investment, may 2019 | 172 management journa, 38, 66–71. https://doi.org/10.2307/256693 robinson, s. n., robertson, j. c., & curtis, m. b. (2012). the effects of contextual and wrongdoing attributes on organizational employees’ whistleblowing intentions following fraud. journal of business ethics, 106(2), 213–227. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0990-y rothwell, g. r., & baldwin, j. n. (2007). ethical climate theory, whistle-blowing, and the code of silence in police agencies in the state of georgia. journal of business ethics, 70, 341–342. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9114-5 schwartz, s. h., melech, g., lehmann, a., burgess, s., harris, m., & owens, v. (2009). with a different method of measurement. https://doi.org/10.1177/0022022101032005001 schwartz, t. (1980). socialization as cultural communication: development of a theme in the work of margaret mead (vol. 237). callifornia: university of california press. seifert, d. l., sweeney, j. t., joireman, j., & thornton, j. m. (2010). the influence of organizational justice on accountant whistleblowing. accounting, organizations and society, 35, 707–717. https://doi.org/10.1016/j.aos.2010.09.002 soeharjono, h. i. (2011). pengaruh budaya birokrasi ewuh pakewuh terhadap efektifitas sistem pengendalian intern. jurnal ilmu administrasi, viii. somers, m. j., & casal, j. c. (1994). organizational commitment and whistle-blowing: a test of the reformer and the organization man hypothesis. group &organization management, 19(3), 270–284. https://doi.org/10.1177/1059601194193003 zhang, j., randy, c., & li-qun, w. (2009). on whistleblowing judgment and intention. journal of managerial psychology, 24(7), 627–649. https://doi.org/10.1108/02683940910989020 article in website: segara, i. n. y. (2017). menguji budaya “koh ngomong.” https://www.posbali.id/mengujibudaya-koh-ngomong/ article in daily news: jawa pos; 16 juli 2018. (n.d.). masyarakat harus aktif adukan layanan publik aplikasi lapor! diluncurkan. jawa pos, p. 15. https://doi.org/10.2307/256693 https://doi.org/10.1007/s10551-011-0990-y https://doi.org/10.1007/s10551-006-9114-5 https://doi.org/10.1177/0022022101032005001 https://doi.org/10.1016/j.aos.2010.09.002 https://doi.org/10.1177/1059601194193003 https://doi.org/10.1108/02683940910989020 decission support sistem (dss) dalam auditing: 62 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 2 hal: 62-67 issn: 1411-6227 decission support system (dss) dalam auditing: untuk apa digunakan ? oleh : priyono puji prasetyo abstrak komputer semakin sering digunakan pada kantor akuntan. tidak hanya digunakan untuk menggantikan kegiatan yang bersifat manual, tetapi juga sebagai alat bantu bagi akuntan dalam pengambilan keputusan. keputusan yang dibuat dengan dukungan (decision support) sistem komputer ini diharapkan tidak hanya akan lebih efisien, tetapi juga lebih efektif dalam mencapai tujuan. konsekuensi-nya, bantuan semacam itu memperoleh dukungan yang luas untuk digunakan dalam auditing dan bidang pekerjaan lainnya. apa yang menyebabkan decision support system (dss) digunakan adalah kemampuannya membantu akuntan dalam proses pembuatan keputusan audit. alat ini perlu dipergunakan oleh akuntan karena profesi akuntansi berhadapan dengan pasar yang semakin besar, saingan yang lebih ketat serta tekanan hukum, sehingga auditor independen dituntut untuk mengembangkan kualitas pelayanan audit dengan harga yang lebih kompetitif. tulisan ini bertujuan untuk membahas penggunaan decision support system (dss) dalam auditing. pembahasan akan dimulai dengan sejarah perkembangan komputer yang kemudian disusul dengan uraian tentang decision support system (dss). uraian yang agak luas mengenai penggunaan dss dalam auditing diberikan pada seksi berikutnya. berdasarkan uraian mengenai dss tersebut akan diberikan kesimpulan untuk mengakhiri tulisan ini. keyword: decission support system, internal control model, judgment scheduling system. sejarah perkembangan komputer perkembangan teknologi komputer sebenarnya sudah dimulai dengan ditemukannya mesin deferensial oleh charles babbage, mesin tabulator punched-card oleh herman hollerith dan mesin penjumlah oleh william borroughs (wilkinson,1992). tetapi, komputer generasi pertama baru ditemukan tahun 1940-an dengan model dan kemampuan yang masih sangat sederhana. pada tahun 1950-an ditemukan lagi komputer yang sudah lebih maju, terutama digunakan dalam kegiatan komersial seperti univac i dan ibm 650. komputer-komputer generasi pertama ini memiliki keterbatasan yang 63 sangat serius. dalam melaksanakan operasi internalnya, komputer ini masih menggunakan tabung hampa (vacum tube) yang berukuran cukup besar dan menghasilkan panas. kemampuannya melakukan operasi internal juga masih sangat terbatas dibanding komputer-komputer yang datang kemudian. komputer generasi kedua lahir pada akhir tahun 1950-an. komputer ini sudah tidak menggunakan tabung hampa, tetapi menggunakan transistor yang memiliki ukuran jauh lebih kecil dibanding tabung hampa, dengan kemampuan sangat besar dan harga lebih murah. penggunaan transistor ini telah berhasil melakukan penyempurnaan secara drastis dalam hal biaya, kecepatan operasi, keandalan dan ukuran komputer. pada pertengahan tahun 1960-an ditemukan integrited cirkuit (ic). ic merupakan teknologi solid-state yang berupa sirkuit tercetak mini (miniaturized printed circuit) yang pada akhirnya mendorong lahirnya komputer generasi ketiga. komputer generasi ketiga ini memiliki ukuran yang lebih kecil, namun kemampuan dan kecepatan operasinya jauh lebih tinggi dibanding komputer generasi sebelumnya. kelahiran komputer generasi keempat ditandai dengan penggunaan ic dengan skala besar pada tahun 1970-an. pada perkembangan selanjutnya, komputer generasi ini sudah dilengkapi dengan microprosessor dan virtual storage. komputer generasi keempat ini masih bertahan sampai sekarang dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang semakin baik. perkembangan hardware komputer yang pesat tersebut diikuti dengan perkembangan software yang jauh lebih pesat lagi. hal ini menjadikan komputer sangat fleksibel dan mudah digunakan (user friendly) di berbagai bidang, dengan biaya yang lebih efisien dan lebih efektif dalam mencapai tujuan. salah satu penggunaan komputer tersebut adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan (decision support). decision support system decision support system (dss) digunakan untuk membantu manajer tingkat tinggi dan menengah dalam mengambil keputusan yang bukan merupakan operasi rutin. penggunaan dss yang tepat akan meningkatkan efektifitas keputusan yang dibuat manjer dan mendorong efisiensi dari proses pembuatan keputusan tersebut. dss telah menciptakan suatu dimensi dukungan bagi pengambilan keputusan yang strategik maupun taktis. dukungan informasional kepada manajer diberikan melalui pengumpulan data dan penerbitan laporan. dari sisi masukan, data non rutin dan transaksional diperoleh sebagian besar dari sumber-sumber luar. di sisi keluaran, laporan khusus dan juga laporan terjadwal dapat dibuat tersedia tepat pada waktunya. jadi seorang manajer yang menggunakan dss dapat memperoleh laporan dari sistem pelaporan yang relevan, seperti sistem pelaporan profitabilitas. akan tetapi manajer juga dapat meminta laporan khusus dari dss melalui terminal atau mikrokomputer. selanjutnya seorang manajer yang menggunakan dss dapat menggunakan model-model untuk bereksperimen secara interaktif dengan data relevan, mungkin dengan mengubah nilai faktor-faktor tertentu dan mengamati hasil-hasilnya. jadi dss memungkinkan manajer untuk memperoleh berbagai perpekstif mengenai situasi masalah rumit dan melaksanakan interaksi dari faktor-faktor 64 yang signifikan. seorang manajer dengan demikian dapat menemukan dan mengevaluasi dengan cara yang lebih baik terhadap pilihan keputusan alternatif (wilkinson, 1992). ada tiga elemen utama yang dimiliki dss untuk mendukung pembuatan keputusan yang efektif (tran,1989), yaitu manajemen data, manajemen model dan manajemen dialog. gambar 1 di bawah ini menunjukkan hubungan ketiga komponen tersebut. peranan decision support system dalam auditing dalam praktek, auditing internal maupun eksternal melaksanakan tugas yang hampir sama. studi dan evaluasi pengendalian akuntansi internal merupakan tugas utama bagi kedua auditor tersebut. standard pemeriksaan akuntan publik (spap) mengharuskan akuntan independen untuk mereview struktur pengendalian intern setiap melakukan audit (standar auditing seksi 319). auditor internal juga sering melakukan evaluasi terhadap pengendalian intern perusahaan. desain dan evaluasi sistem pengendalian intern merupakan tugas yang penting dalam banyak profesi akuntansi. gambar 1 dss memiliki kemampuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pembuatan keputusan audit. mempertimbangkan penggunaan alat-alat audit yang efektif tentu sangat penting. kebanyakan sistem yang telah berkembang berkonsentrasi pada pengumpulan data dari sistem klien, analisis organisasi didasarkan pada model deskriptif dan normatif, metoda sampling statistik dan pengendalian kertas kerja (kusuma, 1996). berikut ini diuraikan keberadaan dss yang dikembangkan dalam auditing. 1. penjadualan tugas staf audit balachandran dan zoltners (1981) mengembangkan suatu dss untuk jadwal penugasan staf audit. dss ini memiliki tiga komponen utama yaitu model optimalisasi, an interactive judgment scheduling system dan sebuah database. model optimalisasi menggunakan model matematika (misalnya integer programming) untuk menghitung komposisi auditor yang optimum dan penugasan manajemen model manajemen data manajemen dialog pemakai dan tugas masukan dan keluaran 65 mereka terhadap tiap-tiap pekerjaan dengan dasar kriteria tertentu yang ada pada perusahaan. the judgemental scheduling system (jss) mengijinkan pembuat jadwal untuk menjaga catatan, memanggil dan menyajikan penugasan staf audit. jss dapat digunakan untuk merubah penugasan jika timbul masalah. database menyediakan input yang diperlukan oleh model optimalisasi dan jss. database terdiri data yang sangat lengkap baik mengenai klien maupun auditor. dss ini akan menjamin bahwa: (a) akuntan berpartisipasi pada tugas audit tertentu (b) akuntan tidak mengerjakan lebih dari satu tugas audit pada saat yang sama (c) dua atau lebih akuntan tidak bekerja pada bidang audit yang sama (d) tak ada akuntan yang ditugaskan melebihi jumlah bidang audit tertentu. 2. penghitungan resiko mock and vertinski (1984) mengembangkan suatu dss untuk membantu akuntan dalam menaksir resiko audit. tujuan dss ini adalah membantu akuntan untuk memutuskan apakah perlu memberikan pendapat wajar tanpa syarat atau tidak. keputusan tidak hanya didasarkan pada hasil audit tetapi juga pada faktorfaktor resiko. keuntungan utama dss ini adalah membantu mengurangi bias judgement auditor dan meningkatkan kualitas keputusan akuntan. 3. penyampelan/sampling dalam melaksanakan tugasnya, auditor tidak memeriksa seluruh bukti yang ada, tetapi pemeriksaan dilakukan dengan cara mengambil sejumlah sampel tertentu. sebuah dss yang digunakan dalam penentuan sampel ini adalah the bayesian assisted sampling system (bass). bass menggunakan suatu pendekatan siklus dalam auditing (mohammadi, 1987). untuk setiap siklus (misal, siklus penjualan dan penagi-han, siklus akuisisi dan warehousing inventori), sang auditor secara serentak mengumpulkan buktibukti sampling dan non-sampling dan membuat suatu keputusan audit. bass membantu sang auditor dalam semua fase proses keputusan. 4. sistem pengendalian intern dss lain yang digunakan dalam auditing adalah internal control model (icom). icom adalah sebuah metoda pendesainan, penganalisaan, dan pengevaluasian sistem pengendalian intern berbantuan komputer yang dibuat oleh bailey dkk (1985). icom merupakan sebuah metoda pemodelan suatu sistem informasi berbantuan komputer untuk membantu para auditor mengevaluasi struktur pengendalian intern perusahaan klien. icom telah diimplementasikan sebagai suatu sistem program komputer yang dimaksudkan untuk menyediakan suatu dukungan atas keputusan-keputu-san yang melibatkan desain, pemodelan, dan pengevaluasian sistem pengendalian intern. aplikasi-aplikasi lain yang masih potensial dikembangkan dalam auditing kebanyakan penugasan audit bersifat terstruktur dan menyeluruh. sebagai contoh, ada program-program untuk penyiapan suatu neraca percobaan dan menyusun skedulskedul, dan kalkulasi rasio-rasio dan persentase-persentase review analitis. akan tetapi, bidang-bidang yang tidak terstruktur masih memberikan peluang besar untuk kemajuan di 66 masa depan. bidang-bidang berikut ini memiliki peluang yang bagus untuk pengembangan dss (garsombke dan parker, 1987). 1. penginterpretasian hasil-hasil review analitis banyak kantor akuntan telah mengembangkan software yang menyediakan hasilhasil review analitis secara terperinci dan canggih, seperti coopers dan lybrand dengan paket preaudit, peat marwick dengan seacas, dan ernest & young dengan ayasq. semua paket ini menyediakan hasil-hasil yang tepat yang terdiri dari beragam luas tes review analitis. ada kemungkinan bahwa interpretasi dss terhadap hasil-hasil review analitis bila dikombinasikan dengan analisis resiko audit akan menjadi dasar untuk menyusun program-program audit di masa depan. 2. mengevaluasi rekening-rekening tertentu yang bermasalah banyak kantor akuntan telah menggunakan software untuk membantu mengidentifikasi rekening-rekening bermasalah seperti rekening hutang, piutang dagang, persediaan dan pajak ditangguhkan. sebagai contoh, seorang auditor dapat melakukan down-load informasi account pinjaman suatu bank dan menggunakan software audit untuk mengkaji riwayat-riwayat pembaya-ran, ringkasan-ringkasan laporan finansial, dan tanggal-tanggal review pinjaman. sang auditor kemudian dapat mendaftar pinjaman-pinjaman bermasalah potensial. lebih jauh, software dss dapat mengkalkulasi income kena-pajak dan membandingkannya dengan kalkulasi-kalkulasi klien. sebagai hasil dari analisis ini dss dapat merekomendasikan tes-tes audit dan memberikan alternatif-alternatif yang punya implikasi-implikasi pada laporan keuangannya. 3. menyeleksi prosedur-prosedur tes substantif dan compliance kantor-kantor akuntan juga telah mengembangkan software untuk membantu testes compliance dan substantif. sebagai contoh, deloitte, haskins & sells’s mempunyai control plan dan arthur andersen punya icevai. kedua paket tersebut mampu mengevaluasi kontrol internal dan mengusulkan tes-tes yang sesuai. selain itu, ayaso dari arthur young dapat digunakan untuk membandingkan hasil-hasil tes compliance dengan hasil-hasil substantif dalam rangka menentukan apakah semua bidang telah dikaji secara memadai. hanya masalah waktu sajalah sebelum rencana-rencana audit lengkap diformulasikan dan di-update dengan menggunakan suatu dss. 4. type dan tingkat disclosure banyak kantor akuntan menggunakan checklist-checklist manual bersama dengan sebuah word processor untuk membuat disclosure. berdasarkan sifat dan lingkungan para klien, resiko-resiko bisnis, dan kertas-kertas kerja audit, suatu dss dapat digunakan untuk menentukan pengungkapan-peng-ungkapan mana yang perlu, dan untuk memberikan catatan-catatan usulan untuk laporan-laporan finansial. lebih jauh, suatu dss dapat mem-peringatkan para akuntan publik ketika ketidakpastian meningkat atau trend-trend lingkungan yang memerlukan pertimbangan khusus untuk penyusunan opini atau disclosure. 5. flowcharting otomatis 67 paket-paket software yang ada telah menyediakan peng-update-an flowchartflowchart kontrol internal. paket-paket pada akhirnya harus dapat menyediakan suatu flowchart dari input checklist, dan dapat secara otomatis mengupdate flowchart ketika inputnya berubah, yang mengindikasikan kelemahan-kelemahan dalam flowchart tersebut. paket-paket ini pada akhirnya akan memberikan interpretasi tentang bidang-bidang problemnya dan merekomendasikan perbaikanperbaikan dan tes-tes audit yang tepat. simpulan teknologi komputer telah berkembang sangat pesat, baik dari segi hardware maupun software-nya. hal ini telah melahirkan suatu dss yaitu suatu system yang digunakan untuk membantu manajer tingkat tinggi dan menengah dalam mengambil keputusan yang bukan merupakan operasi rutin. namun, dss tidak hanya bermanfaat bagi manajer tetapi juga bermanfaat bagi akuntan, baik akuntan independen maupun akuntan intern. informasi yang diberikan dss tidak hanya akan meningkatkan keyakinan akuntan mengenai keputusan-keputusan yang dibuat, tetapi juga akan membuat pekerjaannya menjadi lebih efisien. beberapa dss yang sudah ada diantaranya digunakan untuk penentuan sampling, penjadwalan staf audit, evaluasi struktur sistem pengendalian intern dan penghitungan resiko. sedang dss yang masih punya peluang untuk dikembang-kan misalnya pengintepretasian hasil review analitis, evaluasi account-account yang bermasalah, penentuan prosedur tes dan lain-lain. referensi abdol mohammadi, muhammad, j. 1987. decision support and expert system in auditing, accounting and business research, spring. balachandran, bala v, zoltners. 1981. an interactive audit staf sceduling support system, accounting review. bailey, a.d., duke g.l., gerlach, meservy and winston. 1985. icom and the analysisof the internal control, the accounting review. garsombke, h, perrin, larry m parker. 1987. decision support system and expert system: auditing in the informasi age, journal of accounting and edp, winter. hogue, jack t, a guide to dss. 1987. journal of accounting and edp, summer. kusuma h. 1996. decision support system in auditing: current and potential applications, jurnal siasat bisnis. kelly, christoper b. 1985. the microcomputer in the auditing environment, desember. mock t., vertinsky. 1984. synposium on dss for auditing, dss-raadesign higlight. tran, hein van. 1989. control and audit issues for decision support system design, journal of accounting and edp. wilkinson, joseph w.,cerullo, michel j. 1997. accounting informasi systems: decision suport system and expert system, third edition, p. 714-750. jai | journal of accounting and investment, vol. 19 no. 2, july 2018 o understanding on and need for syaria insurance: a case study in pekalongan, central java, indonesia kuat ismanto* abstract: objective of the study was to explore how much pekalongan residents understand and need syaria insurance in indonesia. the data collection methods were questionnaire and interview. the questionnaires were distributed randomly to 136 samples/ respondents. the interview was conducted to 10 informants in order to elaborate meaning, respondent’s understanding need and response on syaria insurance. the data analysis method was descriptive-qualitative analysis. the findings showed that most respondents had good level of understanding on syaria insurance. some respondents stated that insurance was “important” while some others stated that it was “very important.” the respondents considered syaria insurance as investment, financial solution, financial security, business requirement, pension plan and future investment. however, the respondents had very basic understanding on syaria insurance. they associated syaria insurance with islamic-based insurance and non usury (excessive interest). it implied that there is a market for syaria insurance in this city. it is expected that government and companies support development of syaria insurance in indonesia. keywords: syaria insurance; knowledge on insurance; perception on insurance; need for insurance introduction conventional and syaria insurance has different function but different operating system. some argue that conventional insurance does not represent the teaching of islam (hussain & pasha, 2011). syaria insurance is the solution for this problem. htay and salman (2013) and noordin (2014) state that syraia insurance or known as “takaful” is based on kindness (tabarru’) and collaborative work (ta’awun). based on fatwa from national syaria council of indonesian council of ulama (dewan syari'ah nasional majelis ulama indonesia /dsn-mui), no.21/dsn-mui/x/2001, about guideline for syaria insurance, insurance (ta’min, takaful atau tadhamun) referred an effort to protect or collaborative work between a number of individuals/ institutions through investment and in the form of asset and/or tabarru’ in which a formal agreement (akad) becomes requirement. syaria insurance uses various type of formal agreement (akad muamalat) as its operational basis. examples of syaria insurance in several countries are mudharabah, wakalah, and wakaf (abdullah & yaacob, 2012; wahab, 2006; noordin, 2014; nu, htay, & zaharin, 2012). these models are result of independent reasoning to create an ideal syaria insurance. in another context, criticism towards particular concept was the reason to develop another one. syaria insurance experts are striving to develop concept for syaria insurance until recently. department of syaria economics, institut agama islam negeri pekalongan, jalan kusuma bangsa no. 9, panjang baru, pekalongan utara, kota pekalongan, central java, 51141, indonesia. *correspondence: kuatismanto79@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190297 citation: ismanto, k. (2018). employees’ understanding on and need for syaria insurance: a case study in pekalongan, central java, indonesia. journal of accounting and investment, 19(2), 137-148. received: 23 january 2018 reviewed: 12 march 2018 revised: 05 april 2018 accepted: 06 april 2018 copyright: © 2018 ismanto. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:kuatismanto79@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/3750 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 138 development of islamic finance is part of phenomenon taking place in the world, more particularly in moslem-dominant country (pepinsky, 2013). islamic insurance company, the first insurance, was established in suand in 1979 (hosen, 2013; alnemer, 2013). malaysia and indonesia are two countries that develop similar insurance. islamic-based insurance also spreads to other asian and european countries. the first syaria insurance company, pt. syarikat takaful indonesia, was established in 1994. this insurance, part of world’s syaria financial instrument, is a well-known insurance in indonesia including pekalongan. despite of growing trend of syaria insurance, conventional insurance is dominant type of insurance in malaysia (asmak, shamsiah, wan marhani, wan ahmad, & mohd fauzi., 2011). some factors affect growth of syaria insurance and public acceptance of the insurance. ayinde and echchabi (2012) stated that linearity between product and knowledge became deciding factors to choose syria insurance in malaysia. coolen-maturi (2013) mentioned that british had limited information on syaria insurance and therefore, its penetration was relatively low. in bahrain, understanding towards syaria insurance was high and as the result, it was growing rapidly in the country (hidayat & rafeea, 2014). the researcher had analyzed insurance based on islamic perspective (ismanto, 2009), and maqasid asy-syariah perspective (ismanto, 2016). the researcher also conducted field observation on the implementation of syaria in syaria insurance akad (ismanto, 2014). hosen (2013) stated that experts in contemporary islamic law allow ta'awuni (social collaborative work) using tabarru' (kindness) akad, but forbid commercial insurance because it contained usury and gharar. using normative law of islam, mubarrak (2016) responded indonesian council of ulama’s fatwa about indonesian social security (badan penyelenggara jaminan sosial/ bpjs). bpjs is cegorized as insurance but some of its operating system are against syaria law, for example fine (2% from insurance fee) for late payment. bpjs management cannot guarantee if the insurance does not involve any type of gambling (maysir), uncertainty (gharar), and interest (ribâ) that are against the teaching of islam. practice of insurance that uses 2001 dsn mui fatwa number 1 about guideline for syaria insurance is the best solution. the researcher agrees upon indonesian councul of ulama fatwa on bpjs. this fatwa affects indonesian perception towards insurance. rahim (2013)’s study revealed that taking global and national economy into account national economics has significant influence towards development of syaria insurance in indonesia. maksum (2011) argued that public responses towards syaria-based financial system is important factor in syaria insurance prospect in indonesia. nevertheless, the authority, for example sharia supervisory board (dewan pengawas syariah/dps) has not paid enough attention on syaria insurance yet. fayshal and medyawati (2013) conducted an analysis on syaria insurance marketing. they argued that the most important aspect of syaria insurance marketing is promotion. having run literature analysis, hidayat (2015) found out that education played pivotal role in increasing knowledge of the society ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 139 on syaria insurance concepts and principles. using sem analysis and t-test, ayinde and echchabi (2012) showed match between product and knowledge is the basis for malaysian to choose syaria insurance. using quantitaive analysis and anova, jabeur (2015) argued that religious belief (islam) reduced consumerism and consumer willingness to buy life insurance, either conventional or syaria, in tunisia. these conclusions may be used for religion-based product or service. there are 55 syaria-based insurance companies in indonesia in 2015. 3 of these companies implemented syaria law completely and 25 of them are public institutions who have syaria business unit. 24 companies provide syaria-based life insurance while 3 companies have reinsurance of sharia business unit (ojk, 2018). even though number of companies that provide syaria insurance is increasing annually, their market share is only 4.62% compared to conventional insurance (finance.detik.com, 2018). this study described public perception on syaria insurance. it focused on two aspects, namely meaning and importance of insurance for the public and their need for syaria insurance. these aspects helped researcher investigate development of syaria insurance industry in indonesia. the main consideration was individual need would influence his or her decision to purchase. pekalongan was selected because the city, located on the north coast of java, is well-known for its trading and one of the moslem-dominant cities in indonesia. this city has strong islamic traditions. famous islamic religious leaders live and were buried in pekalongan. at last, a branch office of syaria insurance company was recently closed in this city. literature review and research focus syaria insurance definition and history syaria insurance, well-known as takaful, is islamic-based insurance. its objective is equality among members (hussain & pasha, 2013). hence, the bases of syaria insurance are helping and protecting each other. these represent holy qur’an and hadits. based on the 2001 dsn-mui fatwa number 21, syaria insurance (ta’min, takaful atau tadhamun) referred an effort to protect or collaborative work between a number of individuals/ institutions through investment and in the form of asset and/or tabarru’ in which a formal agreement (akad) becomes requirement. the first modern syaria insurance company, islamic insurance co. ltd., was established in sudan in 1979 (hussain & pasha, 2011: 24). the first syaria insurance company in asia was established in malaysia in 1984 di malaysia, and in 1994, pt. syarikat takaful indonesia became the first syaria insurance company in indonesia. historically, syaria insurance practice can be traced back to practice of aqilah that existed before the prophet muhammad saw. this practice developed in the era of the second khalifa, umar bin khatab. ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 140 table 1 difference between syaria and conventional insurance aspect syaria insurance conventional insurance basis al-qur’an and hadits law of positivism and developed based on human ideas concept based on mutual help (ta’awun) based on agreement prohibition of islam avoiding riba, maysir, and gharar may involve riba, maysir, gharar investment halal as boundary no boundary syraia supervisory board dewan pengawas syariah (dps) none accounting system cash basis accrual basis premium tabarru’ and saving account interest and fee difference between syaria and conventional insurance syaria insurance was established due to different opinion between moslem religious leaders about conventional insurance law. the first group prohibited conventional insurance, the second group allowed social insurance (halal) but prohibited commercial insurance and others stated that the islamic law on insurance was unclear (syubhat) (ismanto, 2016). table 1 described the discrepancy between conventional and syaria insurance. syaria insurance has been established for 24 years. however, its market share is only 3.45% compared to compulsory and social insurance (www.detik.com, 2018). one of the research questions was how much public understands syaria insurance. as a moslem-dominant country, syria insurance is growing rapidly in but its market share is low. ideally, it should have higher market show because it has clear captive market. the objective of the study was to explain public perception on syaria insurance. therefore, the research questions: rq1: what is definition and importance of insurance for the society? rq2: how much does the society need syaria insurance? research method type and approach the study was field research with descriptive-qualitative approach. the data collection method was survey and the instruments were questionnaire and interview. the approach was selected because the aim of the study was to run in-depth analysis on consumer behavior towards a product (bungin, 2017). using this approach, the researcher got some insights for hypothesistesting. data sources the study had primary and secondary data. questionnaire and interview were data collection methods to obtain the primary data. the questionnaire was distributed randomly to 136 respondents. the quantitative data described general overview and the respondents’ profiles while the http://www.detik.com,/ ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 141 qualitative data supported the quantitative one. documentation was the method used for collecting the secondary data. the researcher analyzed the findings of the previous studies and relevant literature. informant and sampling the researcher interviewed some of the respondents after they filled out the questionnaires. the interview was conducted in pekalongan. the sampling method was purposive sampling (bungin, 2017). the researcher interviewed 10 (ten) out 136 respondents. the criteria were have willingness to participate in the interview, represent each type of occupation and do not have any insurance. the researcher took some notes during the interview. data analysis the data analysis method was descriptive-qualitative study. the data analysis involved data reduction, data display and conclusion drawing) (sugiyono, 2014). the researcher presented the qualitative data and then followed by the result of the interviewed. list of question for the informants the researchers formulated two research questions in order to achieve the objectives of the study (see table 2). these questions are also used as guideline to design question items for the interview. result and discussion respondent’s characteristics the total number of respondents were 136. most of them are male. they had different age range and different kinds of occupation. table 3 showed the respondents' gender, occupation and age. knowledge on syaria insurance aspects syaria insurance is different from conventional insurance. its operating system is based on akad (formal agreement) called mudharabah, and it prevents maysir, gharar, and riba. in addition, syaria insurance premium from customers is invested in halal financial instrumentation and its practice is supervised by dps, syaria supervisory board. table 4 described the respondents’ knowledge on syaria insurance aspects. based on table 4, 92 respondents were familiar with the term syaria insurance, while the remaining 44 respondents were not. most of the respondents (100 respondents) did not know that “takaful” is the synonym of syaria insurance and the remaining 36 respondents did. these two informants were familiar with the term syaria insurance but their knowledge on syaria insurance concepts was lacking. informant 1 stated that: ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 142 table 2 list of questions objective of the study aspect of the study background question items explore individual understanding/ knowledge on syaria insurance and aspects of syaria insurance 1. syaria insurance terminology and concept 2. aspects of syaria insurance based on decision-making theory, an individual has tendency to purchase a product when he or she knows name and significant of the product a. are you familiar with the term syaria insurance and takaful? b. how did you get information about syaria insurance? c. do you know difference between syaria and conventional insurance? d. do you know that syaria insurance gharar, maysir, and riba? e. do you know that syaria insurance premium is invested to halal instrument? f. do you know that syaria insurance operation is supervised by dps (syaria supervisory board)? describe public need for syaria insurance 1. willingness to buy syaria product insurance 2. need for insurance information on public need for insurance helps measuring degree of insurance need a. how did you get information on syaria insurance and whether or not such information is accessible? b. how important is insurance for you? c. are you sure syaria insurance has represented the teaching of islam? table 3 respondent’s profile variable category total gender male 80 female 56 occupation professional 3 university lecturer 7 teacher 11 staff 18 housewife 22 student 34 entrepreneur 19 other 22 age less than 25 years old 64 25 – 35 years old 28 36 – 45 years old 25 46 – 55 years old 13 56 or older 6 total of respondent 136 ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 143 table 4 respondent’s knowledge on aspects of syaria insurance aspect category total syaria insurance as terminology familiar 92 not familiar 44 takaful as terminology familiar 36 not familiar 100 difference between syaria and conventional insurance familiar 82 not familiar 54 akad (formal agreement) mudharabah in syaria insurance familiar 79 not familiar 57 akad (formal agreement) tabarru’ in syaria insurance familiar 37 not familiar 99 syaria insurance is against maysir, gharar, riba, etc familiar 92 not familiar 44 investment in halal instrumentation familiar 74 not familiar 62 supervised by syaria supervisory board (dewan pengawas syariah) familiar 84 not familiar 52 “... in my opinion, syaria insurance is the same as the conventional one because syaria insurance companies gain a lot of profit from their customers. adding the word “syaria” in front of the word “insurance” is not more than marketing strategy. i am not really familiar with syaria insurance because information and promotion on the insurance is limited.” a group of informants associated syaria insurance as “type of insurance who applies the principles of islam (allah swt).” another group said “syaria insurance is related to the norms of islam while formal agreement (akad) for conventional insurance is similar to process of trading.” some others explained that syaria insurance has the same benefit as conventional one, means of protection. however, their operating systems are different. based on the questionnaires, 82 respondents were able to distinguish between syaria and conventional insurance while the remaining 54 respondents were not. an informant who works as fisherman mentioned that “syaria insurance is islamic principles and syaria-based insurance.” informant 2, who worked as a staff in a company, stated that: “.... there is not much different between conventional and syaria insurance. syaria insurance customers do not get any monthly interest. they are more interested in helping other people.” another informant, a student, postulated that syaria and conventional insurance were similar. this informant explained that: “...the only difference between syaria and conventional insurance is their terminology. syaria insurance focuses on helping other people.” there are two important kinds of akad (formal agreement) in mudharabah (cooperative work) and tabarru’ (mutual help). some examples of syaria insurance were wakalah, wakaf, and also mudaharabah (ayinde & echchabi, 2012; alnemer, 2013; echchabi, olorogun, & azouzi, 2014; echchabi & ayedh, 2015). mudharabah was the most common type of syaria insurance ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 144 in indonesia. akad (formal agreement) mudharabah was carried out between syaria insurance customer and company. the customer was considered as shahibul maal (owner) and the company as mudharib (manager and participant). 79 respondents were familiar with mudharabah in syaria insurance but the other 57 respondents were not. only 37 respondents were familiar with akad (formal agreement) tabarru’ in syaria insurance, while the other 99 respondents were not. 92 respondents understood that syaria insurance prohibited maysir, gharar, and riba, but 44 others did not. the respondents did not have elaborated information about definition of maysir, gharar, and riba, but they understood their basic concepts, for example the respondents mentioned syaria insurance as type of insurance that applies the principles of islam/ allah swt. syaria insurance premium was invested in halal financial instrumentation such as syaria stock, syaria mutual funds, syaria-based direct investment, syaria deposit, and syaria financial documents. based on table 3, 74 respondents were familiar with tabarru’while the rest 62 others were not. syaria insurance practice in indonesia is supervised by a board called, dewan pengawas syariah (dps). other countries also have similar boards. dps responsibility is to supervise syaria insurance company in order that it sticks to itssyaria compliance (ismanto, 2016). based on the quuestionnaire, 84 respondents were familiar with dps in syaria insurance system but the other 52 respondents were not. syaria insurance information and need individual takes several aspects into account prior to purchasing syaria insurance for instance source of and access to information about syaria insurance, customer’s perception about the insurance and to what extent the insurance meets the syaria compliance. table 5 showed that 63 respondents got information about syaria insurance from family members or friends, 31 respondents got the information from the internet, 20 respondents got the information from mass media, and 16 respondents got information about the insurance from social media such as facebook and wa. it means word-of-mouth was the most effective method to spread information about syaria insurance. 77 respondents claimed it was difficult to access syaria insurance information while 58 others stated it was not. it was predicted that type of syaria insurance information that was not accessible was one related to product knowledge. an informant who worked as teacher stated that a friend gave him/her information about syaria insurance. “...i know a little about syaria insurance. it is islamic-based insurance. my friend told me that syaria insurance is more reliable because of its benefit, positive value and islamic foundation.” ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 145 table 5 information on and need for syaria insurance aspect category total source of infomation internet 31 family member/friend 63 mass media 20 tv/radio 9 sosial media (facebook/wa...) 16 access to information easy 77 difficult 58 need for syaria insurance compulsory 17 invesment 106 luxury 6 perception on syaria insurance protection 84 mutual help 22 financing package 24 suitability with syaria certain 30 uncertain 38 doubtful 67 the respondents had different perceptions on syaria insurance. 84 respondents associated the insurance to protection, 22 with cooperative work and 24 other with financing package. in terms of function, insurance is protection for human being against risk (mehr & cammack, 1981). related to need for syaria insurance, 106 respondents considered syaria insurance as investment, 16 respondents considered the insurance as compulsory while the remaining 6 respondents considered it as luxury. ayinde & echchabi (2012) stated that compatibility and product awareness were two detrimental factors before individual decided to buy syaria insurance. an office, selected as one of the respondents, associated insurance as future investment. “...insurance helps me anticipating risk that may occur at unpredictable time for example health and life insurance.” another informant, as student, emphasized importance of insurance for education. the respondent had had insurance for education from a private insurance company. he/she considered insurance as an instrument to minimize risk. “...insurance is important because we can hardly predict what is happening in the future. it is impossible to get rid of risk. risk is unpredictable but insurance can help minimizing the risk.” another informant who works as fisherman was also aware of importance of insurance for education. he/she associated that kind of education to children education in the future, long-term need, investment and saving for education. “...to reduce risk /anticipate long-term need/future investment, saving for children education in the future.” informant who worked as a staff explained importance and benefit of insurance. ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 146 “...insurance is essential because insurance company will cover certain financial burden such as hospital fee. some insurance also covers damage caused by fire. at last, life insurance helps taking care of family members of the deceased.” “...i will get some benefits from the insurance i purchase. when my children go to school, their insurance will cover their admission fee. it helps ease my financial burden”. another informant who owns batik (indonesian traditional cloth) described relationship between insurance and business. “...insurance is an obligation for entrepreneurs. it is one of the requirements to get loan from the bank.” another informant who works as entrepreneur explained importance of and benefit of insurance. “... i have indonesian medical insurance (bpjs). when my wife gave birth, bpjs covered their hospital fee and other related expenses. when i had an accident leaving some dents on my car, my car insurance covers all of the maintenance fee.” important aspect in syaria insurance operating system is syariah compliance. 67 respondents were doubtful that syaria insurance companies had met syaria compliance. 38 respondents were doubtful and the remaining 30 respondents were certain that they had met syaria compliance. the respondents who worked as entrepreneur argued that syaria insurance was not different from the conventional one. conclusion the objective of the study is to describe/explore public opinion on syaria insurance. the findings showed that majority of the respondents are familiar with syaria insurance and aware of the importance of syaria insurance. the respondents associate insurance with investment, financial security, health, education, financial stability and minimizing risk. however, they have not had comprehensive information on insurance yet and as the consequence, they sometimes have negative perception on the insurance. the implication is that syaria insurance operator (company) should spread information on syaria insurance and have wider promotion. as a moslemdominant country, indonesia is a potential market for syaria insurance (abduh, kassim, & dahari, 2013). religion may become a variable affecting moslem consumer’s decision to buy syaria insurance (sedighi, 2015). besides that, the operator should design various types of syaria insurance product to meet customer’s need that once was fulfilled by conventional insurance. the limitation of the study is the setting. the study was conducted in pekalongan and as the consequence, the findings may not be able to describe growth of syaria insurance industry in comprehensive manner. as ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 147 an addition, this study focused only on meaning and importance of syaria insurance when there are a lot more aspects that construct syaria insurance industry. therefore, future researchers should conduct similar study in wider setting or involving other elements of syaria insurance. references abduh, m., kassim, s.h., & dahari, z. (2013). factors influence switching behavior of islamic bank customers in malaysia. journal of islamic finance, 2(1), 12-19. doi: 10.12816/0001113. abdullah, a., & yaacob, h. (2012). legal and shariah issues in the application of wakalah-waqf model in takaful industry: an analysis. procedia social and behavioral sciences, 65, 1040-1045. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.11.239. alnemer, h.a. (2013). revisiting takaful insurance : a survey on functions and dominant models. afro eurasian studies, 2(1&2), 231-253. asmak, a.r, shamsiah, m., wan marhani, wan ahmad, & mohd fauzi, h. (2011). development of the islamic insurance business in malaysia. world academic of science, engineering and technology, 77(1), 1374-1377. ayinde, l. o., & echchabi, a. (2012). perception and adoption of islamic insurance in malaysia: an empirical study. world applied sciences journal, 20(3), 407-415. doi: 10.5829/idosi.wasj.2012.20.03.1954. bungin, b. (2017). penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. jakarta: kencana prenada media group. coolen-maturi, t. (2013). islamic insurance: demand and supply in the uk. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 6(2), 87-104. doi: 10.1108/17538391311329806. echchabi, a., & ayedh, a.m. (2015). factors influencing the yemeni customers’ intention to adopt takaful products. gadjah mada international journal of business. doi: 10.22146/gamaijb.6148. echchabi, a., olorogun, l.a., & azouzi, d. (2014). islamic insurance prospects in tunisia in the wake of the jasmine revolution a survey from customers’ perspective. international journal of operations and production management, 34(3), 347-363. doi: 10.1108/ijopm-06-20120222. fayshal, a., & medyawati, h. (2013). analisis strategi pemasaran produk asuransi jiwa pada bumi putera syariah cabang depok. asuransi dan manajemen resiko, 1(2), 48-58. hidayat, & rafeea, a.m. (2014). public awareness towards takaful concept and principles: a survey in bahrain. international journal of islamic banking & finance, 4(2). doi: 10.12816/0010778. hidayat, s.e. (2015). the role of education in awareness enhancement of takaful: a literature review. international journal of pedagogical innovations, 3(2), 107-112. hosen, m.n. (2013). mendudukkan status hukum asuransi syariah dalam tinjauan fuqaha kontemporer. jurnal wacana hukum dan kemanusiaan, 13(2), 219-232. htay, s.n.n., & salman, s.a. (2013). viability of islamic insurance (takaful) in india: swot analysis approach. review of european studies, 5(4), 145-154. doi: 10.5539/res.v5n4p145. hussain, m., & pasha, a.t. (2011). conceptual and operational differences between general takaful and conventional insurance. australian journal of business and management research, 1(8), 23-28. ismanto, k. (2009). asuransi syariah: tinjauan asas-asas hukum islam.yogyakarta: pustaka pelajar. https://doi.org/10.12816/0001113 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.239 https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.20.03.1954 https://doi.org/10.22146/gamaijb.6148 https://doi.org/10.12816/0010778 ismanto / understanding on and need for syaria insurance journal of accounting and investment, july 2018 | 148 ismanto, k. (2014). penerapan prinsip-prinsip syariah pada perjanjian asuransi syariah di ro takaful keluarga pekaongan. jurnal hukum islam, 12(1), 103-116. ismanto, k. (2016). asuransi perspektif maqasid asy-syari’ah. yogyakarta: pustaka pelajar. jabeur, f.s.y. (2015). the impact of islamic beliefs on consumers’ attitudes and purchase intentions of life insurance. international journal of bank marketing, 33(4). doi: 10.1108/mrr-09-2015-0216. mehr & cammack. (1981). dasar-dasar asuransi. jakarta: balai pustaka. mubarrak, h. (2016). kontroversi asuransi di indonesia: telaah fatwa majelis ulama indonesia (mui) tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs). tsaqafah: jurnal peradaban islam, 12(1), 105-130. doi: 10.21111/tsaqafah.v12i1.370 noordin, k. (2014). the implementation of tabbaru’ and ta’awun contracts in the takaful models. islamic economics, banking and finance: concepts and critical issues., 91-112. nu, s., htay, n., & zaharin, h. r. (2012). critical analysis on the choice of takaful (islamic insurance) operating models in malaysia. world journal of social sciences, 2, 112-127. pepinsky, t. b. (2013). development, social change, and islamic finance in contemporary indonesia. world development, 41(1), 157-167. doi: 10.1016/j.worlddev.2012.06.007. rahim, h. (2014). optimisme pertumbuhan asuransi indonesia ; proyeksi perkembangan lima tahun ( 2014-2018 ). jurnal asuransi dan manajemen resiko, 1-21. sedighi, m. (2015). using co-word analysis method in mapping of the structure of scientific fields (case study: the field of informetrics). iranian journal of information processing management, 30(2), 373-396. doi: 10.1108/el-012014-0022. https://doi.org/10.1108/el-01-2014-0022 https://doi.org/10.1108/el-01-2014-0022 jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 2, halaman: 130-160, juli 2012 analisis komparatif kinerja keuangan perbankan syariah menggunakan metode camels pada sebelum, selama dan sesudah krisis global tahun 2008 suci kurniawati e-mail: sucikurniawati@yahoo.com stie putra bangsa kebumen abstract in 2008 the global financial crisis that hit the united states has spread to the whole world. conditions of the global economic crisis affecting the financial performance of banks and each bank has the financial performance of the condition varies in receiving the impact of global crisis include shariah banking. thus the purpose of this study was to determine the comparison and test the differences between the financial performance of shariah banking, objects used in this study is the bank syariah mandiri and bank muamalat indonesia and bank syariah mega indonesia in the period 2007, 2008, 2009 using the method camels. the study was based on the rating of the camels method that uses a bank indonesia regulation 9/1/pbi/2007. the study was a quantitative study using a comparative description and analysis of secondary data collection methods in the form of annual financial statements of each islamic bank and the sampling method using a purposive sampling method. data were processed using spss and data analysis performed using one way anova. the results showed that the overall ratio of otherwise healthy banks in the years 2007-2009 camels bsm and bmi, and bsmi has an average level of health in the composite ranking categories. based on the results obtained there was no significant difference between the performance of camels in bmi, bsm and bsmi. at the time of global crisis bank syariah mandiri is superior to preserve the value and growth ratio compared muamalat indonesia and bank syariah mega indonesia. keywords : financial performance, camels, shariah banking, global crisis. pendahuluan kondisi perekonomian baik dalam negeri maupun luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perbankan di indonesia. krisis keuangan global yang melanda amerika serikat telah merambat ke seluruh dunia. hal ini ditandai dengan turunnya indeks saham di berbagai bursa asia-pasifik pada perdagangan rabu, 8 oktober 2008. bahkan pada pukul 11.00 wib, bursa efek jakarta terpakasa ditutup sementara setelah turun 10.3%. begitu pula bursa efek di rusia dan ukraiana. menghadapi hal tersebut, bank dunia dan dana moneter internasional atau internasional monetary fund (imf) langsung memperingatkan, bahwa negara-negara berkembang dapat menghadapi dampak serius krisis keuangan global tersebut. hal ini disebabkan adanya pengetatan pembiayaan berkepajangan atau adanya kemunduran ekonomi global yang berkelanjutan. indonesia merupakan negara small open economy sehingga imbas dari krisis finansial global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. salah satu dampak dari krisis finansial global adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 2008. pertumbuhan ekonomi indonesia secara keseluruhan tumbuh 130 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 131 mencapai 6,1% pada tahun 2008 atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3%. (www.setneg. go.id). adanya penurunan kinerja bank-bank harus segera diperbaiki karena jika penurunan kinerja tersebut terus berlanjut tentunya akan membuat kredibilitas perbankan di mata masyarakat akan semakin menurun dan bagi bank-bank yang mengalami penurunan kinerja secara tajam tentu tinggal menunggu waktu untuk dilikuidasi jika tidak ada upaya untuk memperbaiki kinerjanya. melalui penilaian kesehatan bank kita dapat menilai kinerja bank tersebut. tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. perkembangan perbankan syariah di indonesia cukup pesat, hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh bank indonesia. sepanjang tahun 2009, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah bertambah seiring diterbitkannya izin konversi bank umum konvensional (buk) menjadi bank umum syariah (bus), spin-off unit usaha syariah (uus) menjadi bus, pembukaan uus baru serta pendirian bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) baru (lihat tabel 1). tabel 1. perkembangan jumlah kantor bank syariah kelompok bank 2007 2008 2009 bus 3 5 6 uus 26 27 25 jumlah kantor bus, uus & bprs 668 893 1.085 jumlah layanan syariah 1.195 1.470 1.929 bprs 114 131 139 sumber: bank indonesia seperti yang telah diketahui oleh banyak pihak bahwa perbankan syariah merupakan alternatif yang baik dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk sekarang ini. sebab bank syariah dengan sistem bagi hasilnya lebih fleksibel dalam menghadap goncangan ekonomi. bila keadaan perekonomian baik maka laba yang dihasilkan bank juga tinggi namun bila keadaan sebaliknya maka kerugian bank syariah tidak separah kerugian bank konvensional karena adanya loss sharing (bagi kerugian). perbankan syariah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat indonesia akan jasajasa perbankan syariah yang semakin meningkat, serta perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di indonesia. ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dan salah satunya adalah peraturan bank indonesia jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 no.9/1/pbi/2007 yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan camels (capital, asset, management, earning, liquidity dan sensitivity market risk). ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh bank indonesia untuk menghitung kesehatan bank syariah di indonesia. berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan metode camels pada periode sebelum (2007), selama (2008), sesudah (2009) krisis global tahun 2008?; (2) apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan metode camels pada periode sebelum (2007), selama (2008), sesudah (2009) krisis global tahun 2008? tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan metode camels pada periode sebelum (2007), selama (2008), sesudah (2009) krisis global tahun 2008; (2) untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan metode camels pada periode sebelum (2007), selama (2008), sesudah (2009) krisis global tahun 2008. terdapat beberapa pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian terhadap perbankan syariah indonesia yang diwakili oleh bank syariah mandiri dan bank muamalat indonesia serta bank syariah mega indonesia. alasan bsm dan bmi serta bsmi dijadikan objek penelitian adalah berdasarkan sampel dan terdapatnya persamaan pada sistem dan operasional berdasarkan prinsip syariah serta metode revenue sharing serta modal dasar yang dimiliki yaitu rp. l.000.000.000.000 (satu triliun). alasan lainnya ketiga bank memiliki kategori berbeda yakni bank syariah mega indonesia (bsmi) dengan kategori the fasting growth, bank muamalat indonesia dengan kategori the good strategy (the creative product)/ manajemen langit, bank syariah mandiri (bsm) dengan kategori the most asset/ bank yang memiliki asset terbesar untuk kategori perbankan syariah. dengan persamaan dan perbedaan tersebut penulis menganalisa tiga bank syariah terbaik indonesia. alasan pengambilan periode 2007-2009 adalah periode dianggap tepat karena peneliti memiliki tujuan untuk menampilkan data sesudah krisis global (data tahun 2009) dan data selama krisis global pada tahun 2008 seeta data sebelum krisis global 2007. untuk metode camels penelitian ini didasarkan pada camels peraturan bank indonesia no.9/1/pbi/2007 sebagai pedoman penilaian kesehatan pada bank syariah di indonesia, terdiri dari capital, quality of productive asset, management, earning, liquidity and also sensitivity to market risk (camels). pada penelitian ini menggunakan rasio keuangan sebagai berikut: rasio kewajiban penyediaan modal minimum (kpmm), rasio kualitas aktiva produktif (kap), rasio net operating margin (nom), rasio short term mismatch (stm). penelitian dibatasi hanya menganalisa aspek finansial dalam hal ini mencakup cael tanpa kriteria management dan tanpa kriteria sensitivity to market risk. penelitian aspek manajemen tidak dilakukan sebagaimana proses yang ditetapkan pbi karena penilaian manajemen bukan bagian dari aspek keuangan suatu perusahaan sehingga penilaian mengikuti output kinerja finansial dimana kinerja finansial merupakan output kinerja manajemen dan hal lain sulitnya menilai data internal. dan penelitian aspek sensitivity to market risk tidak dilakukan karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam penilaian. dalam hal ini 132 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 133 diasumsikan manajemen dan sensitivity market risk ketiga bank adalah baik. penelitian dibatasi hanya menganalisa rasio utama yang digunakan untuk menghitung peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas karena keterbatasan waktu dalam penelitian. rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (high impact) terhadap tingkat kesehatan bank. dalam hal ini diasumsikan rasio penunjang dan rasio pengamatan (observed) adalah baik. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu bagi bsm dan bmi serta bsmi, diharapkan dapat memberikan masukkan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada pada bank syariah mandiri dan bank muamalat indonesia serta bank syariah mega indonesia. selain itu diharapkan dapat direkomendasikan menjadi kebijakan koreksi agar tercipta struktur perbankan yang tangguh dan efisien sehingga mampu bersaing dalam globalisasi pasar keuangan. bagi pihak yang berkepentingan dapat memberikan kontribusi bagi investor sebagai informasi untuk pertimbangan dalam menentukan kebijakan berinvestasi. dan bagi analis keuangan sebagai informasi tambahan dalam menganalisis perusahaan sehubungan dengan penggunaan informasi keuangan. serta pihak-pihak berkepentingan yang ingin informasi dan pemahaman serta gambaran terhadap penelitian ini. bagi akademisi dapat memberikan informasi dan untuk meningkatkan pemahaman tentang metode camels dalam konteks membandingkan dan menguji perbedaan kinerja pada bank syariah tersebut. selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi islam khususnya masalah perbankan syariah dengan memberikan gambaran tentang metode camels dalam konteks membandingkan dan menguji perbedaan kinerja pada bank syariah tersebut. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis bank syariah menurut uu no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa: “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”. “bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. kinerja keuangan kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efesien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping data-data non keuangan lain yang bersifat sabagai penunjang. informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam manghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 kesehatan bank secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas. penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penialian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktorfaktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank dan saat ini bank indonesia juga memiliki metode penilaian kesehatan secara keseluruhan baik dari segi kualitatif dan kuantitatif. metode camels dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio keuangan dengan metode camels yaitu capital, assets, management, earnings, liquidity, sensitivity to market risk sesuai dengan standart bank for international settlement, peraturan bank indonesia no.9/1/pbi/2007 dan surat edaran bank indonesia no.9/24/dpbs tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, adalah sebagai berikut : aspek permodalan (capital) rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen (1) kecukupan, proyeksi (trend ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko; dan (2) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. untuk menghitung rasio permodalan digunakan kewajiban penyediaan modal minimum (kpmm). rumus perhitungan kpmm adalah: (m tier1, m tier2, m tier3) – penyertaan kpmm = -------------------------------------------------- x 100% atmr dimana: m tier1 : modal inti m tier2 : modal pelengkap m tier3 : modal pelengkap tambahan penyertaan : penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada 134 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 135 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. atmr : aktiva tertimbang menurut risiko kriteria penilaian peringkat: peringkat 1 = kpmm ≥ 12% peringkat 2 = 9% ≤ kpmm < 12% peringkat 3 = 8% ≤ kpmm < 9% peringkat 4 = 6% < kpmm < 8% peringkat 5 = kpmm ≤ 6% aspek kualitas aktiva produktif (kap) penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen (1) kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti; dan (2) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. rasio kap ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan. penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasikan laba secara maksimal. selain itu penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul. rumus perhitungan kap adalah: apyd (dpk, kl,d,m) kap = 1 ---------------------------------- aktiva produktif dimana: 1). apyd: aktiva produktif yang diklasifikasikan, meliputi: 25% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 2). aktiva produktif: penaman bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. kriteria penilaian peringkat: peringkat 1 = kap > 0,99 peringkat 2 = 0,96 < kap ≤ 0,99 peringkat 3 = 0,93 < kap ≤ 0,96 peringkat 4 = 0,90 < kap ≤ 0,93 peringkat 5 = kap ≤ 0,90 aspek rentabilitas (earning) rasio rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen (1) kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi; dan (2) diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. rumus perhitungan nom adalah: (po – dbh) – bo net operating margin (nom) = ------------------------------- rata-rata ap jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 dimana: nom: net operating margin po: pendapatan operasional dbh: distribusi bagi hasil bo: biaya operasional rata-rata aktiva produktif: merupakan ratarata aktiva produktif 12 bulan terakhir. kriteria penilaian peringkat: peringkat 1 = nom > 3% peringkat 2 = 2% < nom ≤ 3% peringkat 3 = 1,5% < nom ≤ 2% peringkat 4 = 1% < nom ≤ 1,5% peringkat 5 = nom ≤ 1% aspek likuiditas (liquidity) rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen (1) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch dan konsentrasi sumber pendanaan; dan (2) kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan. rumus perhitungan stm adalah: aktiva jangka pendek stm = ----------------------------------- kewajiban jangka pendek dimana: stm: short term mismatch aktiva jangka pendek: aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, swbi dan surat berharga syariah negara (sbsn). kewajiban jangka pendek: kewajiban likuid kurang dari 3 bulan kriteria penilaian peringkat: peringkat 1 = stm > 25% peringkat 2 = 20% < stm ≤ 25% peringkat 3 = 15% < stm ≤ 20% peringkat 4 = 10% < stm ≤ 15% peringkat 5 = stm ≤ 10% aspek sensitivias terhadap resiko pasar (sensitivity to market risk) penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dilakukan melalui penilaian terhadap komponen (1) modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga; (2) modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar; dan (3) kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. aspek manajemen (management) penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen (1) kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko bank; (2). kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada bank indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial. 136 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 137 penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada bank indonesia. penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen (1) kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan good corporate governance; (2) kualitas penerapan manajemen risiko; dan (3) kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada bank indonesia. perekonomian indonesia tahun 2007 secara umum, kinerja perekonomian indonesia hingga akhir tahun 2007 semakin baik. misalnya tingkat pertumbuhan 6,32%, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi pasca krisis 1997. kondisi ini dapat dikategorikan baik karena di sisi perekonomian eksternal, tahun 2007 dipengaruhi oleh (i) tingginya harga minyak mentah dunia, (ii) pengaruh krisis pembiayaan perumahan kelas dua atau subprime mortgage di amerika serikat (as), dan (iii) melemahnya ekonomi as (www.bank mandiri.co.id). tahun 2008 perekonomian tahun 2008 mengalami perubahan yang signifikan. sampai pertengahan 2008, meskipun bursa saham di berbagai pusat pasar keuangan telah menunjukkan penurunan kinerja, perekonomian dunia masih cukup stabil dan bahkan harga komoditas masih meningkat dan mencapai puncaknya pada pertengahan 2008. namun di paruh kedua tahun 2008, kondisi ekonomi global mengalami pembalikan arah, ditandai oleh turunnya harga minyak bumi, dan kemudian diikuti oleh penurunan harga komoditas lainnya. gejolak signifikan di sektor keuangan global pada semester kedua tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2008 hanya mencapai 1.9% (www.bank mandiri.co.id). tahun 2009 tantangan pemulihan ekonomi global. kondisi perekonomian global terus mengalami pemulihan di semester kedua tahun 2009. hal ini tidak terlepas dari dukungan optimal pemerintah di berbagai negara. paket stimulasi fiskal dan moneter bernilai triliunan usd sukses mengangkat perekonomian dunia dari dasar krisisnya. merespon perkembangan kebijakan yang sangat agresif ini, aktivitas pasar keuangan juga terlihat membaik. indeks saham di berbagai belahan dunia meningkan antara 30% hingga 60% dari bottom yang terjadi pada periode oktober 2008 maret 2009. peningkatan terjadi khususnya pada negaranegara berkembang yang menunjukkan daya tahan terhadap krisis seperti cina, india dan asean (www.bank mandiri.co.id). penelitian terdahulu yunanto adi kusumo (2008) melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan bank syariah mandiri periode 2002-2007 (pendekatan pbi no.9/1/pbi/ 2007), hasil penelitian menyimpulkan rasio kpmm mencerminkan bahwa bsm memiliki modal yang sangat kuat. rasio kap bsm belum dapat mengelola aktiva produktif yang dimilikinya dengan baik. rasio nom bsm memiliki tingkat profitabilitas sangat baik. rasio stm bsm dapat memenuhi kewajibankewajiban jangka pendeknya tanpa menghttp://www.bank/ http://www.bank/ http://www.bank/ jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 ganggu kebutuhan likuiditas bagi nasabahnya. rasio mr bsm untuk mengcover risiko yang muncul akibat dari perubahan nilai tukar sangat lemah dan penerapan manajemen risiko pasar yang diterapkannya tidak efektif dan tidak konsisten. dari keseluruhan rasio keuangan selama enam periode kondisi keuangan bsm tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. serta bsm memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan. berdasarkan berbagai argumentasi yang dipaparkan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: ho1: tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja camels pada bmi, bsm dan bsmi pada periode sebelum (2007), selama (2008), sesudah (2009) krisis global tahun 2008. ha1: terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja camels pada bmi, bsm dan bsmi pada periode sebelum (2007), selama (2008), sesudah (2009) krisis global tahun 2008. gambar 1. kerangka pemikiran kinerja keuangan perbankan syariah 1. bank syariah mandiri 2. bank muamalat indonesia 3. bank syariah mandiri camel: capital, asset, earning, liquidity. interpretasi dan analisa hasil uji statistik tingkat kinerja masing-masing bank uji statistik: 1). normalitas data (persyaratan pengujian analisis). dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov/uji lilliefor. 2). homogenitas atau kesamaan ragam menggunakan uji f (levene’s test). 3). uji one way anova digunakan untuk membandingkan rata-rata (means) lebih dari tiga populasi. 138 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 139 metode penelitian rancangan penelitian penelitian ini didasarkan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. tujuan studi dan metode statistik penelitian ini terdapat dua jenis pendekatan statistik yaitu deskriptif dan inferensial. dalam pengujian hipotesis guna keperluan deskriptif disebut pengujian hipotesis deskriptif. sedangkan pada pengujian hipotesis guna keperluan inferensial pada uji perbedaan disebut uji hipotesis komparatif. laporan tahunan dianalisis menggunakan metode content analysis. indikator penilaian dalam komponen camels yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (kpmm) mewakili rasio utama permodalan. 2) kualitas aktiva produktif (kap) mewakili rasio utama kualitas aset. 3) net operating margin (nom) mewakili rasio utama rentabilitas. 4) short term mismatch (stm) mewakili rasio utama likuiditas. teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling yaitu sampel yang dipilih secara cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian dan diharapkan dapat mewakili masing-masing karateristik populasi, dengan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan termasuk dalam bank umum syariah yang ada di indonesia; (2) perbankan tersebut mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap tersedia di laporan keuangan selama periode penelitian yaitu 2007-2009; dan (3) perbankan tersebut tidak dalam keadaan merger atau likuidasi (lihat tabel 2). tabel 2. daftar bank umum syariah di indonesia no. nama bank umum syariah tahun berdiri tersedia laporan keuangan 2007-2009 1 bank muamalat indonesia 1991 ya 2 bank syariah mandiri 1999 ya 3 bank mega syariah indonesia 2004 ya 4 bank rakyat indonesia syariah 2008 tidak 5 bank bukopin syariah 2008 tidak 6 bank bni syariah 2010 tidak sumber: bank indonesia, direktorat perbankan syariah tabel 3. daftar bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian no. nama bank umum syariah tahun berdiri tersedia laporan keuangan 2007-2009 1 bank muamalat indonesia 1991 ya 2 bank syariah mandiri 1999 ya 3 bank syariah mega indonesia 2004 ya sumber: bank indonesia, direktorat perbankan syariah dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data sekunder ini berupa data angka bank yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank yang diterbitkan jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 bank indonesia yakni laporan keuangan bank syariah mandiri (bsm) dan laporan keuangan bank muamalat indonesia (bmi) serta laporan keuangan bank syariah mega indonesia (bsmi), dan diperoleh dari media internet dengan mendownload melalui website bank masing-masing. untuk melengkapi kajian pustaka yang relevan dalam penelitian ini dikumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber bacaan yakni diperoleh dari jurnal, artikel, peraturan bi, surat edaran bi, koran, dll. peneliti mengumpulkan, mempelajari dan mencatat data-data yang diperlukan dan diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dari perpustakaan. teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan. unit analisis penelitian ini adalah tingkat bank syariah dan unit data yang dianalisis adalah data yang berasal dari laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit. horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series karena datanya berupa data rentetan waktu. dalam penelitian ini menggunakan 3 periode yaitu tahun 2007, 2008, 2009. penelitian ini merupakan penelitian perbandingan dengan menggunakan angkaangka yang berupa rasio, maka skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio. skala rasio merupakan skala pengukuran yang menunjukkan kategori, peringkat, jarak dan perbandingan construct yang diukur. metode analisis data metode camels langkah pertama untuk menilai kinerja bank adalah menghitung variabel yang digunakan dalam perbandingan kinerja yang dihitung dengan rumus masing-masing. langkah selanjutnya adalah memasukkan rasio tersebut kedalam software microsoft excel xp kemudian di konversi ke software spss untuk selanjutnya dianalisa menggunakan uji statistik. secara terperinci langkah dalam pengujian statistik yaitu: 1. normalitas data (persyaratan pengujian analisis) menggunakan uji kolmogorov smirnov/ uji lilliefor: 2. homogenitas atau kesamaan ragam menggunakan uji f (levene’s test) . 3. analisis varians (analysis of variance = anova) hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan perhitungan atas penilaian tingkat kesehatan bank syariah dengan metode camels. permodalan dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa secara umum kpmm bsm menunjukkan hasil yang sangat baik karena dari rata-ratanya sebesar 12.53% dari ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh bank indonesia sebesar 8% sehingga memperoleh peringkat pertama. kpmm tertinggi terjadi pada periode 2008 yaitu sebesar 12.66% dan memperoleh peringkat pertama. sedangkan kpmm terendah terjadi pada periode 2009 yaitu hanya sebesar 12.39% yang memperoleh peringkat pertama. pada periode awal 2007 kpmm yang diperoleh bsm sebesar 12.43% dan memperoleh peringkat pertama. hal ini mencerminkan bahwa tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan kpmm yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang. 140 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 141 tabel 4. perhitungan rasio kpmm pada bsm (dalam jutaan rupiah) pos-pos bsm rata-rata bsm 2007 2008 2009 m tier 1 743,841 1,097,945 1,419,541 1,086,776 m tier 2 329,991 335,324 356,659 340,658 m tier 3 0 0 0 0 penyertaan 0 0 0 0 atmr 8,635,674 11,318,761 14,331,168 11,428,534 kpmm 12.43% 12.66% 12.39% 12.53% peringkat 1 1 1 1 tabel 5. perhitungan rasio kpmm pada bmi (dalam jutaan rupiah) pos-pos bmi rata-rata bmi 2007 2008 2009 m tier 1 773,491 860,650 898,031 844,057 m tier 2 211,214 415,529 420,486 349,076 m tier 3 0 0 0 0 penyertaan 41,238 43,928 45,366 43,511 atmr 8,818,327 11,402,271 11,467,222 10,562,607 kpmm 10.69% 10.81% 11.10% 10.88% peringkat 2 2 2 2 tabel 6. perhitungan rasio kpmm pada bsmi (dalam jutaan rupiah) pos-pos bsmi rata-rata bsmi 2007 2008 2009 m tier 1 198,673 249,863 288,063 245,533 m tier 2 19,317 23,571 29,977 24,288 m tier 3 0 0 0 0 penyertaan 0 0 0 0 atmr 1,688,829 2,029,293 2,901,523 2,206,548 kpmm 12.91% 13.47% 10.96% 12.45% peringkat 1 1 2 1 dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa secara umum kpmm bmi menunjukkan hasil yang baik karena dari rata-ratanya sebesar 10.88% dari ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh bank indonesia sebesar 8% sehingga memperoleh peringkat kedua. kpmm tertinggi terjadi pada periode 2009 yaitu sebesar 11.10% dan memperoleh peringkat kedua. sedangkan kpmm terendah terjadi pada periode 2007 yaitu hanya sebesar 10.69% yang memperoleh peringkat kedua. pada periode 2008 kpmm yang diperoleh bmi sebesar 10.81% dan memperoleh peringkat kedua. hal ini mencerminkan bahwa tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan kpmm yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 membaik dari tingkat saat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang. dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 7 dapat diketahui bahwa secara umum kpmm bsmi menunjukkan hasil yang sangat baik karena dari rata-ratanya sebesar 12.45% dari ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh bank indonesia sebesar 8% sehingga memperoleh peringkat pertama. kpmm tertinggi terjadi pada periode 2008 yaitu sebesar 13.47% dan memperoleh peringkat pertama. sedangkan kpmm terendah terjadi pada periode 2009 yaitu hanya sebesar 10.96% yang memperoleh peringkat kedua. pada periode awal 2007 kpmm yang diperoleh bsmi sebesar 12.91% dan memperoleh peringkat pertama. hal ini mencerminkan bahwa tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan kpmm yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang. grafik 1. perbandingan kpmm pada bsm dan bmi serta bsm pada grafik 1 dapat dilihat bahwa bsm mempunyai rata-rata (mean) kpmm sebesar 12.53% lebih besar jika dibandingkan rata-rata bsmi yaitu sebesar 12.45% dan rata-rata bmi yaitu sebesar 10.88%. hal ini menunjukkan selama tahun 2007-2009 kpmm bsm mempunyai nilai yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bsmi dan bmi. namun demikian jika mengacu pada ketentuan bi yang mewajibkan kpmm minimum sebesar 8%, semakin besar semakin baik kinerja suatu bank, maka kpmm ketiga bank syariah dalam katagori bank yang berkinerja baik atau sehat karena nilainya jauh diatas ketentuan bi. seperti ditunjukkan pada grafik 1 diatas bahwa perkembangan kpmm bsm pada tahun 2007 sampai 2008 kinerja kpmm bsm menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya modal yang dimiliki bsm. namun pada tahun 2008 sampai 2009 menunjukkan penurunan kinerja, penurunan ini terjadi karena adanya perluasan usaha serta semakin meningkatnya pembiayaan yang dilakukan oleh bsm. sehingga menyebabkan modal yang dimiliki bsm mengalami penurunan secara prosentasenya meskipun jika dilihat dari nominalnya mengalami kenaikan. perkembangan kpmm bsmi pada tahun 2007 sampai 2008 kinerja kpmm bsmi menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya modal yang dimiliki bsmi. namun pada tahun 2008 sampai 2009 menunjukkan penurunan kinerja, penurunan ini terjadi karena adanya perluasan usaha serta semakin meningkatnya pembiayaan yang dilakukan oleh bsmi. sehingga menyebabkan modal yang dimiliki bsmi mengalami penurunan 142 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 143 secara prosentasenya, meskipun jika dilihat dari nominalnya mengalami kenaikan. perkembangan kpmm bmi pada tahun 2007 sampai 2009 kinerja kpmm bmi menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya modal yang dimiliki bmi. kualitas aktiva produktif dari perhitungan pada tabel 7 dapat diketahui bahwa secara umum kap bsm menunjukkan hasil yang cukup baik karena rata-rata kap bsm sebesar 0,95 sehingga memperoleh peringkat ketiga. kap tertinggi terjadi pada periode 2009 yaitu sebesar 0,96 dan memperoleh peringkat kedua. sedangkan kap terendah terjadi pada periode 2007 dan 2008 yaitu hanya sebesar 0,95 sehingga memperoleh peringkat ketiga. pada periode 2009 kap bsm mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menjadi 0,96 dan mendapatkan peringkat kedua. hal ini mencerminkan bahwa mencerminkan kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan skala usaha bank, namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan cukup baik. dari perhitungan pada tabel 8 dapat diketahui bahwa secara umum kap bmi menunjukkan hasil yang baik karena rata-rata kap bmi sebesar 0,96 sehingga memperoleh peringkat kedua. kap tertinggi terjadi pada periode 2007 yaitu sebesar 0,97 dan memperoleh peringkat kedua. sedangkan kap terendah terjadi pada periode 2008 dan 2009 yaitu hanya sebesar 0,96 sehingga memperoleh peringkat kedua. pada periode 2008 kap bmi mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya menjadi 0,96 dan mendapatkan peringkat kedua. hal ini mencerminkan bahwa kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik. tabel 7. perhitungan rasio kap pada bsm (jutaan rupiah) pos-pos bsm rata-rata bsm 2007 2008 2009 apyd dpk 168,892.75 114,813.25 261,003.25 103,278.75 kl 47,410 63,211.5 140,451.5 83,691 dir 190,404.75 64,619.25 8,375.25 87,799.75 mac 231,850 539,212 531,007 434,023 ap 12,266,954 16,399,333 21,319,000 16,661,762 kap 0,95 0,95 0,96 0,95 peringkat 3 3 2 3 keterangan: dpk: dalam perhatian khusus; kl: kurang lancar, dir: diragukan, mac: macet; ap: aktiva produktif. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 tabel 8. perhitungan rasio kap pada bmi (jutaan rupiah) pos-pos bmi rata-rata bmi 2007 2008 2009 apyd dpk 46,472.25 91,694.25 223,265.25 120,477.25 kl 27,644 145,086 20,908 64,546 dir 21,552.75 21,653.25 301,398.75 114,868.25 mac 160,892 143,512 102,105 135,503 ap 9,944,583 11,644,551 15,083,200 12,224,111 kap 0,97 0,96 0,96 0,96 peringkat 2 2 2 2 keterangan: dpk: dalam perhatian khusus; kl: kurang lancar, dir: diragukan, mac: macet; ap: aktiva produktif. tabel 9. perhitungan rasio kap pada bsmi (jutaan rupiah) pos-pos bsmi rata-rata bsmi 2007 2008 2009 apyd dpk 20,143 18,435.50 28,581.25 22,386.50 kl 6,886 6,974.50 11,651.50 8,504 dir 1,404 10,106.25 13,000.50 8,170.25 mac 2,972 3,904 25,858 10,911.33 ap 2,421,985 2,790,323 3,930,322 3,047,543 kap 0,99 0,98 0,98 0,98 peringkat 2 2 2 2 keterangan: dpk: dalam perhatian khusus; kl: kurang lancar, dir: diragukan, mac: macet; ap: aktiva produktif. dari perhitungan pada tabel 9 dapat diketahui bahwa secara umum kap bsmi menunjukkan hasil yang baik karena rata-rata kap bsmi sebesar 0,98 sehingga memperoleh peringkat kedua. kap tertinggi terjadi pada periode 2007 yaitu sebesar 0,99 dan memperoleh peringkat kedua. sedangkan kap terendah terjadi pada periode 2008 dan 2009 yaitu hanya sebesar 0,98 sehingga memperoleh peringkat kedua. pada periode 2008 kap bsmi mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya menjadi 0,98 dan mendapatkan peringkat kedua. hal ini mencerminkan bahwa kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik. 144 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 145 grafik 2. perbandingan kap pada bsm, bmi, bsmi (dalam %) pada grafik 2 terlihat bahwa bsmi mempunyai rata-rata (mean) rasio kap sebesar 0.98 lebih besar jika dibandingkan rata-rata bsm dan bmi yaitu sebesar 0.95 dan 0.96. hal ini menunjukkan selama tahun 2007-2009 kap bsmi mempunyai nilai yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kap bsm dan bmi. ketentuan bi menyatakan bahwa semakin kecil nilai kap maka semakin tidak baik kinerja suatu bank. namun jika mengacu pada ketentuan bi yang menetapkan kap minimum 0.93 maka kinerja bank syariah tersebut dalam katagori bank yang berkinerja cukup baik. seperti ditunjukkan pada grafik 2 juga terlihat bahwa perkembangan kap bsm meningkat, perkembangan kap bmi dan bsmi cenderung menurun. jika dilihat dari aktiva produktif bsm dan bmi serta bsmi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. namun peningkataan aktiva produktif ini kurang diimbangi dengan pengelolaan aktiva produktif tersebut dengan baik, yang menyebabkan apyd mengalami peningkatan setiap tahunnya. hal ini diakibatkan karena adanya peningkatan simpanan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh nasabah. sehingga harus menyalurkan dana pihak ketiga tersebut dalam aktiva produktif secara optimal yang menyebabkan terjadinya jumlah peningkatan apyd. hal inilah yang menyebabkan kap bsm dan bmi serta bsmi kinerjanya tidak stabil. rentabilitas dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 10 dapat diketahui bahwa secara umum nom bsm sudah sangat baik karena mulai periode 2007 sampai 2009 nom bsm selalu mendapatkan peringkat pertama dengan rataratanya sebesar 20%. nom bsm tertinggi terjadi pada periode 2009 yaitu sebesar 24% sehingga memperoleh peringkat pertama. sedangkan nom bsm terendah terjadi pada periode 2007 yaitu sebesar 16% dan tetap memperoleh peringkat pertama. pada periode 2008 mengalami kenaikan menjadi 20% dengan peringkat pertama. hal ini mencerminkan bahwa kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sebenarnya rata-rata aktiva produktif dan pendapatan operasional bsm mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun biaya operasional dan distribusi bagi hasil juga mengalami peningkatan yang prosentasenya lebih besar dari peningkatan pendapatan operasionalnya. hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja nom yang jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 berarti bahwa kemampuan bsm dalam memperoleh laba mengalami peningkatan. dampak dari peningkatan kinerja nom akan membuat nasabah, pemilik saham, dan pihak lainnya merasa puas terhadap efisiensi bank syariah mandiri dalam menghasilkan laba karena pendapatan untuk masing-masing pihak tersebut akan bertambah. sebaliknya jika terjadi penurunan kinerja nom akan melemahkan kepercayaan nasabah, pemilik saham, dan pihak lainnya, karena akan memberikan mereka pendapatan yang berkurang. tabel 10. perhitungan rasio nom pada bsm (jutaan rupiah) pos-pos bsm rata-rata bsm 2007 2008 2009 po 1,407,193 2,037,376 2,418,000 1,954,000 dbh 511,873 793,049 902,000 727,000 bo 728,253 964,387 1,090,000 935,000 r ap 1,022,246 1,366,611 1,766,583 1,385,147 nom 16% 20% 24% 20% peringkat 1 1 1 1 keterangan: po: pendaparan operasional; dbh: distribusi bagi hasil; bo: biaya operasional; rap: rata-rata aktiva produktif. tabel 11. perhitungan rasio nom pada bmi (dalam jutaan rupiah) pos-pos bmi rata-rata bmi 2007 2008 2009 po 1,165,320 1,468,034 1,746,522 1,459,959 dbh 500,150 515,423 822,350 612,641 bo 561,670 651,919 846,607 686,732 rap 828,715.25 970,379.25 1,256,933 1,018,676 nom 12% 31% 6% 16% peringkat 1 1 1 1 keterangan: po: pendaparan operasional; dbh: distribusi bagi hasil; bo: biaya operasional; rap: rata-rata aktiva produktif. dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 11 dapat diketahui bahwa secara umum nom bmi sudah sangat baik karena mulai periode 2007 sampai 2009 nom bmi selalu mendapatkan peringkat pertama dengan rataratanya sebesar 16%. nom bmi tertinggi terjadi pada periode 2008 yaitu sebesar 31% sehingga memperoleh peringkat pertama. sedangkan nom bmi terendah terjadi pada periode 2009 yaitu sebesar 6% dan tetap memperoleh peringkat pertama. pada periode 2007 nom bmi sebesar 12% dengan peringkat pertama. hal ini mencerminkan bahwa kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sebenarnya rata-rata aktiva produktif dan pendapatan operasional bmi mengalami 146 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 147 peningkatan setiap tahunnya, namun biaya operasional dan distribusi bagi hasil juga mengalami peningkatan yang prosentasenya lebih besar dari peningkatan pendapatan operasionalnya. hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja nom, yang berarti bahwa kemampuan bmi dalam memperoleh laba mengalami peningkatan. dampak dari peningkatan kinerja nom akan membuat nasabah, pemilik saham, dan pihak lainnya merasa puas terhadap efisiensi bank muamalat indonesia dalam menghasilkan laba karena pendapatan untuk masing-masing pihak tersebut akan bertambah. sebaliknya jika terjadi penurunan kinerja nom akan melemahkan kepercayaan nasabah, pemilik saham, dan pihak lainnya, karena akan memberikan mereka pendapatan yang berkurang. tabel 12. perhitungan rasio nom pada bsmi (dalam jutaan rupiah) pos-pos bsmi rata-rata bsmi 2007 2008 2009 po 397,589 367,313 764,195 509,699 dbh 155,141 116,738 215,858 162,579 bo 95,076 202,024 414,440 237,180 rap 201,832 232,527 327,527 253,962 nom 73% 21% 41% 43% peringkat 1 1 1 1 keterangan: po: pendaparan operasional; dbh: distribusi bagi hasil; bo: biaya operasional; rap: rata-rata aktiva produktif. dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 12 dapat diketahui bahwa secara umum nom bsmi sudah sangat baik karena mulai periode 2007 sampai 2009 nom bsmi selalu mendapatkan peringkat pertama dengan rataratanya sebesar 43%. nom bsmi tertinggi terjadi pada periode 2007 yaitu sebesar 73% sehingga memperoleh peringkat pertama. sedangkan nom bsmi terendah terjadi pada periode 2008 yaitu sebesar 21% dan tetap memperoleh peringkat pertama. pada periode 2009 nom bsmi mengalami peningkatan menjadi 41% dengan peringkat pertama. hal ini mencerminkan bahwa kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sebenarnya rata-rata aktiva produktif dan biaya operasional bsmi mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pendapatan operasional dan distribusi bagi hasil cenderung mengalami peningkatan yang prosentasenya lebih besar dari peningkatan biaya operasionalnya. hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja nom, yang berarti bahwa kemampuan bsmi dalam memperoleh laba mengalami peningkatan. dampak dari peningkatan kinerja nom akan membuat nasabah, pemilik saham, dan pihak lainnya merasa puas terhadap efisiensi bank syariah mega indonesia dalam menghasilkan laba karena pendapatan untuk masing-masing pihak tersebut akan bertambah. sebaliknya jika terjadi penurunan kinerja nom akan melemahkan kepercayaan nasabah, pemilik saham, dan pihak lainnya, karena akan memberikan mereka pendapatan yang berkurang. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 grafik 3. perbandingan nom pada bsm dan bmi serta bsmi pada grafik 3 terlihat bahwa bsmi mempunyai rata-rata (mean) nom sebesar 43% lebih besar jika dibandingkan rata-rata bsm yaitu sebesar 20% dan rata-rata bmi yaitu sebesar 16%. hal ini menunjukkan selama tahun 2007-2009 nom bsmi mempunyai nilai yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bsm dan bmi. namun demikian jika mengacu pada ketentuan bi yang mewajibkan nom minimum sebesar 2%-3%, semakin besar semakin baik kinerja suatu bank, maka nom ketiga bank syariah dalam katagori bank yang berkinerja baik karena nilainya jauh diatas ketentuan bi. jika dilihat dari perkembangannya seperti dapat dilihat pada grafik 4.3 diatas bahwa nom bsm mengalami peningkatan kinerja setiap periodenya, pada periode terakhir 2008 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 20% dan pada periode terakhir 2009 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 24%. perkembangan nom bmi cenderung mengalami penurunan kinerja setiap periodenya, pada periode terakhir 2008 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 31% dan pada periode terakhir 2009 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 6%. perkembangan nom bsmi cenderung mengalami peningkatan kinerja setiap periodenya, pada periode terakhir 2008 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 21% dan pada periode terakhir 2009 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 41%. likuiditas dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 13 dapat diketahui bahwa rata-rata stm bsm menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 103% sehingga memperoleh peringkat pertama. stm bsm tertinggi terjadi pada periode 2009 yaitu sebesar 126% sehingga memperoleh peringkat pertama. sedangkan stm bsm terendah terjadi pada periode 2007 yaitu sebesar 66% dan memperoleh peringkat pertama. pada periode 2008 mengalami peningkatan menjadi 112% dengan peringkat pertama. hal ini mencerminkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat. kinerja stm bsm menunjukkan peningkatan kinerja setiap periodenya, peningkatan kinerja ini disebabkan karena aktiva jangka pendek bsm cenderung meningkat setiap periodenya. 148 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 149 tabel 13. perhitungan rasio stm pada bsm (dalam jutaan rupiah) pos-pos bsm rata-rata bsm 2007 2008 2009 ajp 1,709,451 2,768,193 4,031,045 2,836,230 kjp 2,578,097 2,471,563 3,198,302 2,749,321 stm 66% 112% 126% 103% peringkat 1 1 1 1 keterangan: ajp:aktiva jangka pendek; kjp:kewajiban jangka pendek tabel 14. perhitungan rasio stm pada bmi (dalam jutaan rupiah) pos-pos bmi rata-rata bmi 2007 2008 2009 ajp 737,683 1,040,391 1,242,929 1,007,001 kjp 1,489,925 1,986,805 2,750,699 2,075,809 stm 49% 54% 45% 49% peringkat 1 1 1 1 keterangan: ajp: aktiva jangka pendek; kjp: kewajiban jangka pendek peningkatan aktiva jangka pendek ini dikarenakan semakin meningkatnya dpk (dana pihak ketiga) dalam jangka pendek seperti tabungan, giro serta deposito jangka pendek yang waktunya kurang dari tiga bulan. namun peningkatan kinerja likuiditas ini juga harus diwaspadai oleh manajemen bsm. karena jika likuiditas yang dimiliki terlalu banyak akan menyebabkan terjadiya ketimpangan yang cukup besar antara simpanan dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang disalurkan, sehingga akan mengakibatkan bank menjadi tidak kompetitif lagi. dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 14 dapat diketahui bahwa rata-rata stm bmi menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 49% sehingga memperoleh peringkat pertama. stm bmi tertinggi terjadi pada periode 2008 yaitu sebesar 54% sehingga memperoleh peringkat pertama. sedangkan stm bmi terendah terjadi pada periode 2009 yaitu sebesar 45% dan memperoleh peringkat pertama. pada periode 2007 stm bmi bernilai 54% yang memperoleh peringkat pertama. hal ini mencerminkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat. kinerja stm bmi menunjukkan peningkatan kinerja setiap periodenya, peningkatan kinerja ini disebabkan karena aktiva jangka pendek bmi cenderung meningkat setiap periodenya. peningkatan aktiva jangka pendek ini dikarenakan semakin meningkatnya dpk (dana pihak ketiga) dalam jangka pendek seperti tabungan, giro serta deposito jangka pendek yang waktunya kurang dari tiga bulan. namun peningkatan kinerja likuiditas ini juga harus diwaspadai oleh manajemen bmi. karena jika likuiditas yang dimiliki terlalu banyak akan menyebabkan terjadiya ketimpangan yang cukup besar antara simpanan dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang disalurkan, sehingga akan mengakibatkan bank menjadi tidak kompetitif lagi. selanjutnya, dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 15 dapat diketahui bahwa rata-rata stm bsmi menunjukkan jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 hasil yang sangat baik yaitu sebesar 28% sehingga memperoleh peringkat pertama. stm bsmi tertinggi terjadi pada periode 2008 dan 2009 yaitu sebesar 29% sehingga memperoleh peringkat pertama. sedangkan stm bsmi terendah terjadi pada periode 2007 yaitu sebesar 19% dan memperoleh peringkat pertama. hal ini mencerminkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat. tabel 15. perhitungan rasio stm pada bsmi (dalam jutaan rupiah) pos-pos bsmi rata-rata bsmi 2007 2008 2009 ajp 105,648 191,860 343,193 213,567 kjp 539,054 660,735 1,015,958 750,582 stm 19% 29% 29% 28% peringkat 3 1 1 1 keterangan: ajp: aktiva jangka pendek; kjp: kewajiban jangka pendek grafik 4. perbandingan stm pada bsm dan bmi serta bsmi kinerja stm bsmi menunjukkan peningkatan kinerja setiap periodenya, peningkatan kinerja ini disebabkan karena aktiva jangka pendek bsmi cenderung meningkat setiap periodenya. peningkatan aktiva jangka pendek ini dikarenakan semakin meningkatnya dpk (dana pihak ketiga) dalam jangka pendek seperti tabungan, giro serta deposito jangka pendek yang waktunya kurang dari tiga bulan. namun peningkatan kinerja likuiditas ini juga harus diwaspadai oleh manajemen bsmi. karena jika likuiditas yang dimiliki terlalu banyak akan menyebabkan terjadiya ketimpangan yang cukup besar antara simpanan dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang disalurkan, sehingga akan mengakibatkan bank menjadi tidak kompetitif lagi. pada grafik 4 terlihat bahwa bsm mempunyai rata-rata (mean) stm sebesar 103% lebih besar jika dibandingkan rata-rata bmi yaitu sebesar 49% dan rata-rata bsmi yaitu sebesar 28%. hal ini menunjukkan selama tahun 2007-2009 stm bsm mempunyai nilai yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bmi dan bsmi. 150 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 151 namun demikian jika mengacu pada ketentuan bi yang mewajibkan stm minimum sebesar 20%-25%, semakin besar semakin baik kinerja suatu bank, maka stm ketiga bank syariah dalam katagori bank yang berkinerja baik karena nilainya jauh diatas ketentuan bi. dilihat dari perkembangannya seperti ditunjukkan pada grafik 4 bahwa kinerja stm bsm menunjukkan peningkatan kinerja setiap periodenya, peningkatan kinerja ini disebabkan karena aktiva jangka pendek bsm cenderung meningkat setiap periodenya. namun perkembangan kinerja stm bmi cenderung menurun dan bsmi cenderung stabil. tabel 16. penilaian tingkat kesehatan bank pt. bank syariah mandiri 31 desember 2007, 2008, 2009 no aspek yang dinilai bobot p 2007 p 2008 p 2009 na 2007 na 2008 na 2009 ratarata bsm 1 kpmm 25% 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 2 kap 50% 3 3 2 1,5 1,5 1,0 1,3 3 nom 10% 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 stm 10% 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 5 mr 5% 2 2 2 0,1 0,1 0,1 0,1 nilai peringkat faktor finansial 2,05 2,05 1,55 1,88 peringkat faktor finansial :tabel konversi 2 2 2 2 peringkat faktor manajemen :tabel konversi a a a a peringkat faktor finansial dan manajemen 2a 2a 2a 2a peringakat komposit 2 2 2 2 keterangan: p: peringkat; na: nilai akhir; nilai akhir = bobot x peringkat; mr market risk (asumsi baik). dari penilaian yang ditunjukkan pada tabel 16 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai peringkat faktor finansial bsm menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 1.88% sehingga memperoleh peringkat dua. nilai peringkat faktor finansial bsm tertinggi terjadi pada periode 2007 dan 2008 yaitu sebesar 2.05% sehingga memperoleh peringkat dua. sedangkan nilai peringkat faktor finansial bsm terendah terjadi pada periode 2009 yaitu sebesar 1.55% yang memperoleh peringkat dua. hasil penilaian dapat diketahui bahwa bank syariah mandiri pada periode 20072009 termasuk dalam peringkat faktor finansial 2 yang mencer-minkan bahwa kondisi keuangan bank atau uus tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan dan faktor manajemen pada peringkat manajemen a yang mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (corporate governance) yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. setelah penetapan peringkat komposit dengan menggunakan table konversi maka bank syariah mandiri ditetapkan pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan bahwa bank dan uus tergo jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 long baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan uus masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. tabel 17. penilaian tingkat kesehatan bank pt. bank muamalat indonesia tbk 31 desember 2007, 2008, 2009 no aspek yang dinilai bobot p 2007 p 2008 p 2009 na 2007 na 2008 na 2009 ratarata bmi 1 kpmm 25% 2 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2 kap 50% 2 2 2 1,0 1,0 1,0 1,0 3 nom 10% 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 stm 10% 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 5 mr 5% 2 2 2 0,1 0,1 0,1 0,1 nilai peringkat faktor finansial 1,8 1,8 1,8 1,8 peringkat faktor finansial : tabel konversi 2 2 2 2 peringkat faktor mamajemen:tabel konversi a a a a peringkat faktor finansial dan manajemen 2a 2a 2a 2a peringkat komposit 2 2 2 2 keterangan: p: peringkat; na: nilai akhir; nilai akhir = bobot x peringkat; mr: market risk (asumsi baik). dari penilaian yang ditunjukkan pada tabel 17 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai peringkat faktor finansial bmi menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 1.8% sehingga memperoleh peringkat dua. nilai peringkat faktor finansial bmi penstabilan terjadi pada periode 2007-2009 yaitu sebesar 1.8% sehingga memperoleh peringkat dua. dari hasil penilaian dapat diketahui bahwa bank muamalat indonesia pada periode 20072009 termasuk dalam peringkat faktor finansial 2 yang mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau uus tergolong baik dalam men-dukung perkembangan usaha dan mengan-tisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan dan faktor manajemen pada peringkat manajemen a yang mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (corporate governance) yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. setelah penetapan peringkat komposit dengan menggunakan table konversi maka bank muamalat indonesia ditetapkan pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan bahwa bank dan uus tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan uus masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. dari penilaian yang ditunjukkan pada tabel 18 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai peringkat faktor finansial bsmi menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 1.7% sehingga memperoleh peringkat dua. nilai peringkat faktor finansial bsmi tertinggi terjadi pada periode 2008 yaitu sebesar 1.55% sehingga memperoleh peringkat satu. sedangkan nilai peringkat faktor finansial bsmi terendah terjadi pada periode 2007 dan 2009 yaitu 152 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 153 sebesar 1.75% dan 1.8% yang memperoleh peringkat 2. dari hasil penilaian dapat diketahui bahwa bank syariah mega indonesia pada tahun 2007 dan 2009 termasuk dalam peringkat faktor finansial 2 yang mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau uus tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan dan faktor manajemen pada peringkat manajemen a yang mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (corporate governance) yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. setelah penetapan peringkat komposit dengan menggunakan table konversi maka bank syariah mega indonesia pada tahun 2007 dan 2009 ditetapkan pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan bahwa bank dan uus tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan uus masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. tabel 18. penilaian tingkat kesehatan bank pt. bank syariah mega indonesia 31 desember 2007, 2008, 2009 no. aspek yang dinilai bobot p 2007 p 2008 p 2009 na 2007 na 2008 na 2009 ratarata bsmi 1 kpmm 25% 1 1 2 0,25 0,25 0,5 0,3 2 kap 50% 2 2 2 1,0 1,0 1,0 1,0 3 nom 10% 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 stm 10% 3 1 1 0,3 0,1 0,1 0,17 5 mr 5% 2 2 2 0,1 0,1 0,1 0,1 nilai peringkat faktor finansial 1,75 1,55 1,8 1,7 peringkat faktor finansial: tabel konversi 2 1 2 2 peringkat faktor manajemen: tabel konversi a a a a peringkat faktor finansial dan manajemen 2a 1a 2a 2a peringkat komposit 2 1 2 2 keterangan: p: peringkat; na: nilai akhir; nilai akhir = bobot x peringkat; mr: market risk (asumsi baik). bank syariah mega indonesia pada tahun 2008 termasuk dalam peringkat faktor finansial 1 yang mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau uus tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan dan faktor manajemen pada peringkat manajemen a mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (corporate governance) yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah. setelah penetapan peringkat komposit dengan menggunakan tabel konversi maka bank syariah mega indonesia ditetapkan pada peringkat komposit 1 yang mencerminkan bahwa bank dan uus tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 perbandingan penilaian peringkat faktor finansial bank pada tabel 16, 17 dan 18 dapat terlihat bahwa bsm dan bmi serta bsmi mempunyai rata-rata (mean) peringkat faktor finansial dalam kategori peringkat dua. penilaian yang ditunjukkan pada tabel 16. dapat diketahui bahwa rata-rata nilai peringkat faktor finansial bsm menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 1.88% sehingga memperoleh peringkat dua. penilaian yang ditunjukkan pada tabel 17 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai peringkat faktor finansial bmi menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 1.8% sehingga memperoleh peringkat dua. penilaian yang ditunjukkan pada tabel 18 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai peringkat faktor finansial bsmi menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 1.7% sehingga memperoleh peringkat dua. bsm mempunyai rata-rata nilai peringkat faktor finansial yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bmi dan bsmi. bmi mempunyai rata-rata nilai peringkat faktor finansial yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bsmi. pada grafik 5 dapat terlihat bahwa bsm dan bmi serta bsmi mempunyai ratarata (mean) tingkat kesehatan dalam kategori peringkat komposit kedua. dari hasil penilaian menunjukkan selama tahun 2007-2009 pada bsm dan bmi memiliki tingkat kesehatan yang stabil yaitu pada komposit kedua yang mencerminkan bahwa bank dan uus tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan uus masih memiliki kelemahankelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. bsmi mempunyai peringkat komposit yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bsm dan bmi. bsmi pada peride 2008 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 dengan memiliki tingkat kesehatan dalam kategori peringkat komposit pertama yang mencerminkan bahwa bank dan uus tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. namun tingkat kesehatan bsmi pada periode 2009 mengalami penurunan menjadi peringkat komposit kedua yang mencerminkan bahwa bank dan uus tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan uus masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. grafik 5. perbandingan tingkat kesehatan pada bsm, bmi, bsmi 154 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 155 analisa deskriptif statistik berdasarkan tabel 19 diketahui bahwa terdapat satu variabel penelitian (camel) dengan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak tiga sampel. variabel camels memiliki nilai rata-rata sebesar 1,89 (std.dev. 0,333). uji normalitas data dalam tabel 20 variabel camel pada bsm, bmi, bsmi yang terlihat dalam kolom kolmogrov smirnov, tingkat signifikan lebih besar dari  =0.05 yakni 0,176 yang berarti sig>  , maka dapat dinyatakan ho diterima yaitu sampel data berdistribusi normal. tabel 19. deskriptif statistik variabel penelitian statistik n minimum maximum mean std. deviation camel 9 1 2 1,89 0,333 tabel 20. hasi uji normalitas data tests of normality kolmogorov-smirnov a shapiro-wilk statistic df sig. statistic df sig. camel 0.232 9 0.176 0.884 9 0.173 uji f (homogenitas/ kesamaan ragam) berdasarkan tabel 21 hasil uji levene test terhadap data dapat diketahui bahwa untuk camels diperoleh nilai fhitung= 16 dengan signifikansi sebesar 0.004 lebih kecil dari 0,05 (0,004<0,05), dengan tingkat kepercayaan 95% ( =0.05) karena probabilitas<0.05, maka ho ditolak, yang menyatakan varians camels dari ketiga bank syariah adalah beda. jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga varians camels (varian kelompok bmi, bsm dan bsmi) adalah berbeda. tabel 21. hasil uji f test of homogenity of variances metode levene statistic df1 df2 sig. camel 16.000 2 6 0.004 tabel 22. hasil uji anova sum of squares df mean square f sig. camel between groups 0.222 2 0.111 1 0.422 within groups 0.667 6 0.111 total 0.889 8 jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 tabel 23. perbandingan f dan sig. keterangan fhitung dengan ftabel nilai sig keputusan fhitung<ftabel maka h0 diterima, sig>0.05 maka ho diterima. camels 1<5,14 0.422>0,05 ho diterima uji anova berdasarkan tabel 22 dan 23 dapat diketahui nilai f hitung variabel camels sebesar 1 dan nilai f tabel sebesar 5,14 dengan demikian variabel camels memiliki f hitung ≤ dari f table (1<5,14), diperkuat dengan nilai p = 0,422 lebih besar daripada nilai kritik α=0,05, maka ho diterima. maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja camels pada bmi, bsm dan bsmi. tidak adanya perbedaan kinerja camels antara ketiga bank ditunjukkan dari hasil uji anova antara ketiga bank tersebut tidak signifikan karena lebih dari 0,05, di samping itu ketiga bank tersebut memiliki angka rata-rata tingkat komposit kedua berdasarkan ketentuan bank indonesia yaitu bank dinyatakan sebagai bank yang tergolong baik dan sehat. mengingat tidak adanya perbedaan kinerja keuangan ketiga bank berdasarkan kinerja camels maka dapat dikatakan bahwa ketiga bank ini memiliki kemampuan yang kurang lebih sama tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank dan uus masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. dengan demikian, bagi calon nasabah atau pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan atau mengutamakan memilih bank yang memiliki kinerja camels yang baik dan sehat, maka calon nasabah atau pihak yang berkepentingan dapat memilih bank dari salah satu bank apakah itu bsm, bmi atau bsmi. penutup pada perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan metode camels pada periode sebelum (2007), selama (2008), sesudah (2009) krisis global tahun 2008 bsm dan bmi serta bsmi mempunyai rata-rata (mean) tingkat kesehatan dalam kategori peringkat komposit kedua. dari tahun 2007-2009 pada bsm dan bmi memiliki tingkat kesehatan yang stabil yaitu pada komposit kedua. bsmi mempunyai peringkat komposit yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bsm dan bmi. bsmi pada periode 2008 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 dengan memiliki tingkat kesehatan dalam kategori peringkat komposit pertama. namun tingkat kesehatan bsmi pada periode 2009 mengalami penurunan menjadi peringkat komposit kedua. sesuai dengan hasil analysis, diperoleh temuan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja camels pada bmi, bsm dan bsmi pada periode sebelum (2007), selama (2008), sesudah (2009) krisis global tahun 2008. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kinerja camels dari tahun 2007-2009 bsm dan bmi serta bsmi mempunyai rata-rata tingkat kesehatan dalam kategori peringkat komposit kedua. dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada pada bank syariah mandiri dan bank muamalat indonesia serta bank syariah mega indonesia. selain itu diharapkan dapat 156 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 157 direkomendasikan menjadi kebijakan koreksi agar tercipta struktur perbankan yang sehat sehingga mampu bersaing dalam globalisasi pasar keuangan. metode camels merupakan sarana yang dapat memberikan informasi tentang tingkat kinerja bank mengenai aspek kesehatan. seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam metode camels ini tidak digunakan aspek manajemen dan sensitivitas terhadap resiko pasar untuk membandingkan kinerja bank. oleh karena itu untuk mencapai kesempurnaan pada studi ini perlu diadakan penelitian lanjutan yang menggunakan aspek tersebut. selain itu bank syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah, agar penelitian bank syariah dapat menyeluruh maka bank dengan unitunit syariah juga perlu untuk diperhitungkan. dari hasil penelitian ini maka implikasi penting yang menjadi masukan bagi perbankan syariah yakni agar dapat meng-gunakan metode lainnya dalam bidang manajemen guna memberi penilaian pada perusahaan dan kemajuan – kemajuan sesuai dengan standar internasional, contoh dengan penerapan metode balance scorecard sebagai salah satu alternatif penilaian kinerja keuangan. sebaiknya bank syariah harus terus memelihara dan meningkatkan kinerja perusahaan secara lebih baik lagi, karena berdasarkan metode camels masih ada kinerja dalam perkembangannya mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun. kinerja permodalan bank syariah sudah baik dan harus ditingkatkan agar mencapai peringkat komposit pertama. namun dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga serta aktiva produktif yang dimiliki bank syariah sebaiknya juga diimbangi dengan peningkatan modalnya. karena fungsi modal adalah untuk melindungi bank jika terjadi kerugian terutama dana pihak ketiga. kinerja kualitas aktiva produktif bank syariah sudah cukup bagus, namun masih harus ditingkatkan. peningkatan dana pihak ketiga harus disalurkan secara optimal oleh bank syariah dalam bentuk aktiva produktif. dalam melakukan pembiayaan usaha harus lebih selektif lagi dan memperhatikan prinsip 5c (character, capability, collateral, condition serta capital), agar apyd dapat diminimalisir. sehingga kinerja kap bank syariah dapat lebih baik lagi kedepannya. kinerja earning bank syariah sudah sangat bagus, namun perlu diwaspadai oleh pihak manajemen dengan adanya tren penurunan kinerja earning dalam beberapa tahun terakhir. jika hal ini tidak dilakukan antisipasi dikhawatirkan kinerja earning kedepan akan semakin memburuk. dengan semakin meningkatnya simpanan dana pihak ketiga, manajeman harus memaksimalkan likuiditas yang dimiliki tersebut pada pembiayaanpembiayaan yang produktif. sehingga dengan meningkatnya aktiva produktif akan meningkatkan pendapatan bank syariah. kinerja liquiditas bank syariah sudah sangat bagus, namun peningkatan likuiditas ini juga harus diwaspadai oleh manajemen. karena jika likuiditas yang dimiliki terlalu banyak akan menyebabkan terjadiya ketimpangan yang cukup besar antara simpanan dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang disalurkan, sehingga akan mengakibatkan bank menjadi tidak kompetitif lagi. oleh karena itu bank syariah harus menyalurkan likuiditasnya pada pembiayaan-pembiayaan yang produktif, agar dapat meningkatkan pendapatannya. untuk mendapatkan kinerja keuangan dengan peringkat yang bagus, keempat rasio keuangan tersebut harus memiliki peringkat yang bagus juga, terutama rasio kap yang memiliki bobot tertinggi yaitu 50%. sehingga jika rasio kap kinerjanya meningkat mengakibatkan kinerja keuangan bank syariah jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 tersebut juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. oleh karena itu, pihak manajemen bank syariah harus selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya, terutama untuk rasio kap yang kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. untuk itu peneliti memberikan saran untuk penelitian lanjutannya yakni sebaiknya jumlah sampel dan periode penelitian yang digunakan ditambah sehingga menghasilkan informasi yang lebih baik. diharapkan mampu menganalisa variabel lainnya yang tidak terkontrol pada penelitian ini. seperti diketahui dalam penelitian ini terdapat aspek yang tidak digunakan seperti aspek manajemen dan sensitivitas resiko pasar. daftar pustaka adi, y. k. 2008. analisis kinerja keuangan bank syariah mandiri periode 2002 – 2007 (dengan pendekatan pbi no. 9/1/pbi/2007). jurnal ekonomi islam, la_riba.2(1). bank indonesia. 2007. peraturan bank indonesia no. 9/1/pbi/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. jakarta: bank indonesia. bank indonesia. 2005. surat edaran no.7/53/dpbs perihal kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. jakarta: bank indonesia. bank indonesia. 2007. lampiran surat edaran no. 9/24/dpbs perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. jakarta: bank indonesia. bank indonesia. 2007. peraturan bank indonesia no. 9/9/pbi/2007 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. jakarta: bank indonesia. bank indonesia. 2007. surat edaran no. 9/24/dpbs perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. jakarta: bi. bank syariah mandiri 2007. laporan tahunan bank syariah mandiri 2007. jakarta: bsm. bank syariah mandiri. 2008. laporan tahunan bank syariah mandiri 2008. jakarta: bsm. bank syariah mandiri. 2009. laporan tahunan bank syariah mandiri 2009. jakarta: bsm bank muamalat indonesia. 2007. laporan tahunan bank muamalat indonesia 2007. jakarta: bmi. bank muamalat indonesia. 2008. laporan tahunan bank muamalat indonesia 2008. jakarta: bmi. bank muamalat indonesia. 2009. laporan tahunan bank muamalat indonesia 2009. jakarta: bmi. bank syariah mega indonesia. 2007. laporan tahunan bank syariah mega indonesia 2007. jakarta: bsmi. bank syariah mega indonesia. 2008. laporan tahunan bank syariah mega indonesia 2008. jakarta: bsmi. bank syariah mega indonesia. 2009. laporan tahunan bank syariah mega indonesia 2009. jakarta: bsmi. 158 suci kurniawati, analisis komparatif kinerja keuangan perbankan.... 159 harahap, s. s., wiroso dan m. yusuf. 2007. akuntansi perbankan syariah. jakarta: lpfe usakti. ikatan akuntan indonesia. 2001. pernyataan standar akuntansi keuangan no. 59 tentang perbankan syariah. jakarta: salemba empat. indriantoro, n. dan b. supomo. 1999. metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. yogyakarta: bpfe. mamduh, m. h. dan a. halim. 1996. analisis laporan keuangan, edisi 1. yogyakarta: upp amp ykpn. muhammad. 2002. bank syari’ah. yogakarya: upp amp ykpn. republik indonesia. 2008. undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. jakarta. santoso, s. 2002. spss versi 12: mengolah versi 12: mengolah data statistic secara professional. jakarta: pt. elex media komputindo. www.bi.go.id www.megasyariah.co.id www.muamalatbank.com www.syariahmandiri.co.id http://id.wikipedia.org/wiki/anova http://ariyoso.wordpress.com/2009/11/01/ujione-way-anova/ www.google.com www.yahoo.com www.setneg.go.id www.bank mandiri.co.id http://www.bi.go.id/ http://www.megasyariah.co.id/ http://www.muamalatbank.com/ http://www.syariahmandiri.co.id/ http://id.wikipedia.org/wiki/anova http://ariyoso.wordpress.com/2009/11/01/uji-one-way-anova/ http://ariyoso.wordpress.com/2009/11/01/uji-one-way-anova/ http://www.google.com/ http://www.yahoo.com/ http://www.setneg.go.id/ http://www.bank/ jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 130-160, juli 2012 lampiran tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah dalam surat edaran bank indonesia no.9/24/dpbs tanggal 30 oktober 2007 dilakukan sebagai berikut: 1) penilaian dan penetapan peringkat setiap rasio/ komponen dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan. 2) penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aktiva, rentabilitas dan likuiditas dilakukan dengan berpedoman pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor. 3) penetapan peringkat faktor finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atas risiko pasar. matrik bobot penilaian faktor keuangan keterangan bobot peringkat faktor permodalan 25% peringkat faktor kualitas asset 50% peringkat faktor rentabilitas 10% peringkat faktor likuiditas 10% peringkat faktor sensitivitas atas resiko pasar 5% nilai peringkat faktor finansial peringkat faktor finansial keterangan peringkat nilai peringkat < 1,5 sangat baik 0-1,5 1 1,5 ≤ nilai peringkat baik 1,5-2,5 2 2,5 ≤ nilai peringkat cukup baik 2,5-3,5 3 3,5 ≤ nilai peringkat kurang baik 3,5-4,5 4 4,5 ≤ nilai peringkat tidak baik 4,5-5,5 5 4) penetapan peringkat faktor manajemen dengan berpedoman pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor manajemen. 5) penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank terhadap peringkat faktor finansial dan peringkat faktor manajemen menggunakan tabel konversi dengan berpedoman pada matriks kriteria penetapan peringkat komposit sebagai berikut: tabel konversi pk 1 m a n a je m e n a 5a 4a 3a 2a 1a 2 b 5b 4b 3b 2b 1b 3 c 5c 4c 3c 2c 1c 4 d 5d 4d 3d 2d 1d 5 5 4 3 2 1 finansial (caels) keterangan: pk 1 = 1a, 1b pk 2 = 1c, 2a, 2b pk3 = 1d, 2c, 2d 3a, 3b, 3c pk4 = 3d, 4a, 4b, 4c, 4d pk 5 = 5a, 5b, 5c, 5d langkah proses selanjutnya yang dilakukan adalah penetapan peringkat faktor financial dan faktor manajemen dengan pembobotan atas peringkat faktor financial dan manajemen, kemudian penetapan peringkat komposit menggunakan table konversi tersebut sehingga terdapat tingkat kesehatan bank. 160 audit lingkungan 85 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 2 hal: 85-92 issn: 1411-6227 audit lingkungan: pengungkapan isu lingkungan dalam laporan keuangan auditan oleh: wahyu manuhara p. abstrak isu lingkungan sekarang sudah merupakan isu yang penting yang ditandai dengan maraknya masalah pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas hidup. dunia industri harus merespon kesadaran dan peraturan mengenai lingkungan. manajemen tidak berfokus pada maksimalisasi laba dan bertanggung jawab kepada pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. tetapi harus memiliki tanggung jawab sosial di sekitarnya. audit lingkungan adalah salah satu cara yang ditempuh agar manajemen dapat menilai operasi produksi perusahaan sehingga dapat memenuhi regulasi pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan. keyword: audit, audit lingkungan, auditor, compliance audit. pendahuluan isu lingkungan sekarang sudah merupakan isu yang penting. pentingnya isu lingkungan tersebut ditandai dengan maraknya pembicaraan dalam agenda politik, ekonomi dan sosial, khususnya masalah pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas hidup. berbagai hal yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, dampaknya akan meluas ke bidang yang lainnya. pemerintah dan masyarakat telah menyadari pentingnya isu lingkungan ini. kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dapat dilihat dari dibentuknya lembagalembaga atau gerakan peduli lingkungan. gerakan-gerakan kesadaran lingkungan ini ditumbuhkan sebagai pemicu dari adanya kekhawatiran mengenai kepunahan margasatwa, kerusakan hutan, pencermaran makanan dan minuman, pembuangan limbah industri. sedangkan usaha dari pemerintah adalah ditetapkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur kelestarian alam, pencegahan efek limbah beracun dari operasi industri, pelarangan perusahan elemen lingkungan. dunia industri harus merespon secara proaktif terhadap gerakan kesadaran dan peraturan mengenai lingkungan agar dapat bertahan dalam jangka panjang. manajemen perusahaan sudah tidak lagi berfokus pada maksimalisasi laba dan bertanggung jawab kepada pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. tetapi manajemen juga harus memiliki tanggung jawab sosial di sekitarnya. tidak hanya bertanggungjawab pada stockeholder tetapi juga ikut bertanggung jawab pada stakeholder. audit lingkungan adalah salah satu cara yang ditempuh agar manajemen perusahaan dapat menilai mengenai operasi produksi 86 perusahaan sehingga dapat memenuhi regulasi pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan. definisi audit lingkungan dua definisi audit lingkungan yang dikembangkan oleh thomson and simpson (1993), yaitu: 1. sistem manajemen lingkungan adalah struktur pertanggungjawaban dan kebijakan perusahaan, praktik-praktik, prosedur, proses, dan sumber-sumber untuk melindungi lingkungan dan mengelola masalah-masalah lingkungan. 2. audit lingkungan adalah bagian integral dari sistem manajemen lingkungan yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan apakah sistem pengendalian lingkungan perusahaan cukup untuk menjamin kepatuhan pada peraturan dan kebijakan internal. sehingga audit lingkungan internal dipertimbangkan sebagai proses evaluasi diri yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memenuhi tujuan kebijakan internal dan hukum. jenis-jenis audit lingkungan audit lingkungan tercakup ke dalam berbagai program industri untuk kepastian pengendalian kualitas dan keberadaan dalam ruang lingkup pertanggungjawaban audit internal. audit lingkungan mempunyai tujuan internal dan eksternal. audit lingkungan internal bermanfaat untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai apakah operasi perusahaan mematuhi peraturan, apakah suatu kontrak pembuangan limbah telah dilakukan secara kompeten, serta apakah keputusan manajemen lingkungan dibuat atas dasar fakta yang ada. audit lingkungan eksternal memberikan jaminan kepada pihak-pihak luar seperti kreditur, investor atau pemakai laporan eksternal atas usaha atau kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. berbagai aktivitas yang diklasifikasikan sebagai audit lingkungan ekternal mencakup jasa-jasa yang diberikan oleh konsultan, pengacara, dan implementasi serta pengawasan sistem manajemen lingkungan. thomson mengidentifikasian enam kategori aktivitas-aktivitas yang diklasifikasikan sebagai audit lingkungan: 1. complience audit merupakan investigasi yang fokus utamanya adalah pada operasi perusahaan. audit ini menilai apakah aktivitas-aktivitas berada dalam batas-batasan legal yang diperkenankan hukum dan peraturan atau tidak. complience audit dibutuhkan pada saat kreditur atau investor memerlukan informasi untuk mengetahui apakah operasi perusahaan menyebabkan atau kemungkinan menyebabkan pelanggaran hukum dan peraturan tentang lingkungan. audit jenis ini merupakan jenis audit lingkungan yang paling umum. compliance audit dikategorikan menurut tingkat detail usaha yang diperlukan dalam audit, yaitu:  preliminary assesment, disebut juga document review atau destop audit, digunakan untuk memberikan masukan pada bidang masalah yang potensial, khususnya yang memiliki proyeksi mengenai kondisi masa datang untuk dipertimbangkan perlunya penelaahan atau kaji ulang yang lebih intensif. 87  environment audit merupakan audit yang lebih rinci dengan berfokus pada operasi perusahaan. audit tipe ini mencakup verifikasi kepatuhan pada suatu peraturan. sehingga auditor perlu menelusuri proses kepatuhan perusahaan melalui pernyataannya untuk menjamin kepatuhan perusahaan pada regulasi.  environmental investigation adalah penilaian intensif atas waktu dan tenaga kerja, yang dilakukan ketika tahap-tahap sebelumnya menunjukkan bahwa risiko adanya kontaminasi potensial atau dugaan ketidakpatuhan lainnya. laporan auditnya mencakup interpretasi analisis teknis, seperti laporan laboratorium.  2. transactional audit, merupakan alat manejemen untuk menilai risiko lingkungan perusahaan bagi bank, agen, kreditur, yayasan, serta investor. audit ini menentukan apakah tanah mengandung bahan atau buangan beracun. pihak-pihak eksternal perlu memahami risiko lingkungan perusahaan. 3. environmental management system audit jenis audit lingkungan ini memiliki fokus pada keseluruhan sistem manajemen lingkungan perusahaan. audit ini memberikan informasi dan keyakinan kepada manajemen mengenai efektivitas sistem, pengendalian, dan prosedur untuk mematuhi kebijakan lingkungan perusahaan. proses audit jenis ini dilakukan secara internal ketika proses audit lingkungan sudah matang dan perusahaan menjadi yakin akan kepatuhan terhadap suatu peraturan. 4. pollution prevention audit merupakan penilaian operasional yang digunakan untuk mengidentifikasikan kesempatan-kesempatan meminimalkan buangan dan mengurangi polusi. pencegahan polusi meliputi berbagai fasilitas pabrik yang mungkin menimbulkan polusi dalam berbagai media pada beberapa tahap operasi. 5. environmental liability accrual audit audit lingkungan ini merupakan akuntansi teknis dan review legal untuk mengakui, mengkuantifisir, dan melaporkan kewajiban yang menyangkut masalah-masalah lingkungan. 6. product audit merupakan penilaian dalam proses produksi suatu fasilitas perusahaan (mesin-mesin). tujuan audit jenis ini adalah memberikan keyakinan bahwa produk itu sesuai dengan ambang batas kimiawi dan sesuai dengan standar lingkungan. manfaat audit lingkungan tujuan utama audit lingkungan adalah untuk mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dalam hal kesesuaian antara proses produksi dengan hukum dan peraturan serta untuk mengidentifikasi risiko yang ditimbulkannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. oleh karena itu diperlukan suatu perancangan atau sistem program audit yang baik. perancangan program audit lingkungan yang baik akan memberikan berbagai manfaat kepada perusahaan, yaitu: 88 1. liability reduction perbaikan-perbaikan atas kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses operasi perusahaan lebih baik dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap tuntutan atas pelanggaran hukum lingkungan. 2. legal protection dengan melakukan praktik-praktik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan standara lingkungan, kemungkinan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum lingkungan dengan berbagai tuntutan denda menjadi lebih kecil kemungkinannya. 3. cost reduction semakin banyak informasi yang dimiliki oleh para manajer dan karyawan perusahaan, maka mereka akan semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan yang merupakan konsekuensi dari aktivitasnya. hal tersebut akan berakibat pada perbaikan ke bawah melalui pengurangan biaya langsung. 4. insurance premium reduction suatu perusahaan akan melakukan audit lingkungan jika telah memenuhi suatu persyaratan dari lembaga asuransi dan keuangan. oleh karenanya perusahaan yang telah melakukan audit lingkungan akan memiliki risiko yang lebih kecil daripada perusahaan yang tidak melakukan audit lingkungan. 5. company image perusahaan yang melakukan audit lingkungan dapat membangun citra positif di mata masyarakat, karyawan, dan industri. akuntan dalam audit lingkungan tim audit lingkungan untuk suatu perusahaan masing jarang sekali memasukkan akuntan sebagai salah satu anggota. anggota tim audit pada umumnya adalah para ahli kimia/ilmuwan yang mengukur efek limbah/pencemaran yang dihasilkan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. audit lingkungan dapat dilakukan oleh suatu komite internal atau konsultan eksternal sesuai dengan pertimbangan manajemen terhadap costs and benefits. manajemen dapat memilih untuk menggunakan auditor independen atau staf internal perusahaan. audit lingkungan memerlukan ahli dari bidang kimia, rekayasa, dan pengacara, tergantung pada jenis industri dan operasi perusahaannya. kebanyakan perusahaan tidak memiliki ahli khusus untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pengukuran efek pencemaran terhadap lingkungan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. pendekatan terbaik untuk melaksanakan dan mengembangkan audit lingkungan adalah kombinasi auditor eksternal yang independen dan audit internal. disinilah peran akuntan berperan. kontribusi akuntan pada perusahan yang peduli dengan lingkungan, yaitu : 1. melakukan modifikasi sistem akuntansi 2. mengeliminasi konflik elemen sistem akuntansi 3. perencanaan untuk implikasi finansial pada agenda lingkungan 4. memperkenalkan kinerja lingkungan pada pelaporan eksternal 5. mengembangkan sistem informasi dan akuntansi baru 89 perubahan-perubahan akuntansi terhadap isu lingkungan: beberapa hal yang perlu dperhatikan dengan adanya isu lingkungan yang mempuntyai pengaruh terhadap disiplin akuntansi. pengaruh tersebut anatar lain: a. akuntansi keuangan: 1. laporan neraca:  penilaian asset  kewajiban  kontigensi  provisi 2. laba-rugi:  item biaya yang paling besar adalah pemrosesan limbah dan pembersihan wilayah tertentu dari limbah 3. laporan tahunan:  angka-angka kinerja lingkungan perusahaan. 4. hubungan dengan bank, manajer keuangan, perusahaan asuransi. 5. praktik pengungkapan sesuai dengan peraturan maupun sukarela. b. akuntansi manajemen: tantangan para praktisi akuntansi manajemen semakin besar sehubungan dengan perkembangan adanya pengakuan akuntansi untuk lingkungan. adapun perubahan tersebut antara lain: 1. perencanaan bisnis 2. penghitungan biaya dan manfaat lingkungan dalam investasi 3. analisa biaya manfaat terhadap peningkatan kualitas lingkungan 4. akuntansi pertanggungjawaban c. sistem informasi akuntansi salah satu tugas utama akuntan adalah menjamin bahwa manajer mempunyai informasi penting untuk pengambilan keputusan. untuk menjamin kepedulian lingkungan ditempatkan dalam sistem informasi, maka harus dipertimbangkan unsur lingkungan dalam proses desain sistem. sehingga sistem harus dinamis dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan perubahan. isu lingkungan terhadap perubahan desain sistem akuntansi antara lain: 1. bagaimana mendesain sistem informasi untuk memenuhi persyaratan regulasi. 2. integrasi sistem informasi lingkungan dengan sistem laporan keuangan. d. auditor internal menggabungkan audit lingkungan dengan program audit e. auditing implikasi audit lingkungan mencakup penilaian risiko-risiko baru dan perkiraan kewajiban yang potensial. perusahaan diminta untuk meningkatkan pengungkapan kontigen dalam laporan keuangan. 90 audit lingkungan dapat digunakan untuk menilai bagaimana auditing membantu mengelola risiko dan mengurangi adanya kewajiban baru. selain itu terdapat ketidakpastian dan pengukuran atas kemungkinan pengeluaran dimasa depan. prosedur audit audit lingkungan harus fleksibel dalam ruang lingkup, jenis, dan prosedur yang harus disesuaikan agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu perusahaan. prosedur yang baik merupakan langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor. prosedur dalam audit lingkungan adalah: 1. accepting the audit engagement prosedurnya sama dengan prosedur dalam audit laporan keuangan, yaitu pada tahap awal dalam mengaudit laporan keuangan adalah menentukan keputusan untuk menerima (atau menolak) kesempatan menjadi auditor untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan klien. keputusan ini biasanya dibuat kurang lebih enam sampai sembilan bulan sebelum adanya laporan keuangan fiskal klien. 2. planning the audit tahap kedua untuk melaksanakan audit adalah pengembangkan strategi audit yang mencakup pelaksanaan dan ruang lingkup audit. perencanaan merupakan hal yang penting menuju keberhasilan penugasan audit selanjutnya. 3. performing audit test tahap ketiga penugasan audit adalah melaksanakan pengujian audit (audit test). tujuan utama tahap ini adalah untuk memperoleh bukti tentang efektivitas struktur pengendalian intern dan kewajaran laporan keuangan perusahaan klien. prosedurprosedur untuk memperoleh pemahaman dan untuk mengevaluasi efektivitas struktur pengendalian intern dalam audit lingkungan adalah sama dengan prosedur-prosedur dalam audit laporan keuangan. dalam audit laporan keuangan, auditor ingin memperoleh bukti-bukti mengenai jumlah dan pengungkapan yang diperlukan klien, yang melibatkan masalah-masalah lingkungan. hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang auditor dalam melaksanakan penugasan audit lingkungan adalah pelaksanaan audit tersebut harus mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan otoritas yang berwenang ( iai), adapun standar yang perlu diperhatikan oleh auditor adalah: a. psa no. 31 sa seksi 317 unsur pelanggaran oleh klien psa ini mengatur sifat dan luas pertimbangan yang harus dilakukan oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan klien terhadap kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum oleh klien. seksi ini juga memberikan pedoman tentang tanggung jawab auditor jika terdapat kemungkinan unsur pelanggaran hukum yang terdeteksi oleh auditor. ketika auditor mengetahui adanya kemungkinan unsur pelanggran hukum, maka ia harus berusaha memperoleh informasi berbagai hal mengenai pelanggaran tersebut, termasuk dari manajemen perusahaan. jika diperlukan, auditor harus melakukan konsultasi dengan penasehat hukum klien atau ahli lain tentang penerapan hukum 91 atau peraturan relevan dengan kondisi yang dihadapi sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap laporan keuangan. disamping itu, auditor juga perlu menerapkan prosedur tambahan untuk memperoleh pemahaman lebih baik tentang sifat pelanggan. b. psa no. 17 sa seksi 333 representasi klien seksi ini mensyaratkan auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan ikatan akuntan indonesia dan seksi ini sekaligus memberikan pedoman mengenai surat representasi yang diperoleh. c. psa no. 39 sa seksi 336 penggunaan pekerjaan spesialis tujuan seksi ini adalah untuk memberikan pedoman bagi auditor yang menggunakan pekerjaan spesialis dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan ikatan akuntan indonesia. pengertian spesialis dalam seksi ini adalah orang atau perusahaan yang memiliki ketrampilan atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu selain akuntansi dan auditing. 4. completing the audit dalam penyelesaian auditing, auditor seringkali bekerja dalam batasan waktu yang terbatas. namun demikian, ia harus membuat penilaian serta pertimbangan yang profesional dan menyatakan pendapat yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. dalam audit keuangan, auditor perlu mengubah laporan audit jika memang ada keraguan tentang kondisi perusahaan. audit harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian jika ia menyimpulkan bahwa masalah lingkungan memiliki pengaruh langsung dan material pada laporan keuangan serta klien menolak untuk melakukan revisi atas laporan keuangannya. simpulan isu lingkungan telah menjadi perhatian utama dari konsumen, kreditur, investor, pemerintah dan masyarakat. dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, para pemakai laporan keuangan menghendaki informasi kinerja lingkungan perusahaan. sehingga laporan ini akan mempengaruhi posisi jangka panjang perusahaan. audit lingkungan merupakan kegiatan evaluasi sistematik, obyektif atas dampak aktivitas operasi perusahaan terhadap lingkungannya. tujuan audit lingkungan adalah mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dengan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta mengidentifikasi risiko. 92 daftar pustaka ikatan akuntan indonesia. 1999. “standar akuntansi keuangan: per 1 juni 1999”, penerbit salemba empat, jakarta. ikatan akuntan indonesia. 1994. “standar profesional akuntan publik: standar atestasi, standar auditing, standar jasa akuntansi dan review per 1 agustus 1994”, cetakan ke-1. bp stie ykpn. irawan, arif. 1999. “dampak isu lingkungan terhadap ekonomi, bisnis, dan akuntansi”, artikel. kell, walter g., and w.c. boyton. 1992. “modern auditing”, new york: john wiley and sons, inc., fifth edision. thomson, r.p., and t.e. simpson. 1993. “environmental auditing”, internal auditor, april, p.19-22. yenny. 1994. “isu audit lingkungan”, makalah. zuber, g.r., and c.g. berry. 1992. “assessing environmental risk”, journal of accountancy, march, p.43-48. journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper exploring three sides of whistleblowing yokhebed widhianingtyas* and aprina nugrahesthy sulistya hapsari abstract research aims: the research was conducted at the faculty student senate of information technology, faculty student senate of economics and business, and faculty student senate of social and communication sciences at abc university to explore three sides of whistleblowing, i.e., motives, reporting channels, and reporting media that can be used as a means of mitigating fraud in the management of student funds. design/methodology/approach: this qualitative descriptive study used the primary data obtained through a questionnaire fill-out as an initial survey and further deepened through semi-structured interviews with the respondents. some respondents involved were the treasurers of faculty, heads of smf, and treasurers of smf. research findings: the results indicate that the intention of smf functionaries to carry out whistleblowing aligns with the theory of reasoned action. furthermore, the motives that underlie the whistleblowing intentions from external factors comprise organizational justice, the application of ethics in the work environment, and the whistleblower’s position in the organization. meanwhile, the motives for internal factors include trust in the leadership, professional commitment, and confidence in the evidence of fraud. anonymous reporting is also preferred for whistleblowing. thus, as a reporting media, the university should provide an integrated whistleblowing system. theoretical contribution/originality: this research is expected to be useful for the functionaries of the faculty student senate at abc university by providing knowledge and means of evaluating various motives and reporting channels that can encourage them to carry out whistleblowing as an effort to mitigate fraud. in addition, this research is anticipated to be used by abc university to evaluate the policy of designing a whistleblowing mechanism and providing reporting media options that can be used. theoretically, this research is hoped to be additional literature related to developing the whistleblowing concept in terms of motives, reporting channels, and reporting media on fund management fraud in student organizations. keywords: whistleblowing intention; fraud; student organization introduction the truth of the recent phenomenon regarding students who actually become perpetrators of fraud in the higher education sector can no longer be denied. as in the case of fund embezzlement at airlangga university, members of the student executive board (bem) were involved and collaborated with the jacket vendor to misuse student donation funds (liputan6.com, 2021). consequently, the hope that students can become the eradication of fraud is still difficult to realize. in fact, the indonesian affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas kristen satya wacana, central java, indonesia *correspondence: yokhewidhia@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i2.16905 citation: widhianingtyas, y., & hapsari, a. n. s. (2023). exploring three sides of whistleblowing. journal of accounting and investment, 24(2), 385-407. article history received: 22 nov 2022 revised: 24 dec 2022 18 jan 2023 accepted: 05 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=bqubwsyaaaaj&hl=en&oi=ao https://feb.uksw.edu/pages/akuntansi https://feb.uksw.edu/pages/akuntansi https://feb.uksw.edu/pages/akuntansi https://feb.uksw.edu/pages/akuntansi mailto:yokhewidhia@gmail.com http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.16905 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.16905&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16905 widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 386 fraud survey by the association of certified fraud examiners (acfe) revealed that students as university graduates at the undergraduate level contributed the highest percentage as perpetrators of fraud at 73.2% (acfe, 2020). on the contrary, various university frauds can be disclosed through fraud reporting, often known as whistleblowing. one of the examples is the corruption case in the construction of a student dormitory at the state islamic university (uin) jakarta, whose information was disclosed by an anonymous person who authorized his lawyer to report to the corruption eradication commission (kpk) (sidik, 2021). the case of a hand-arrest operation against the rector of the university of jember was also initiated with the information and report from the inspectorate general of the ministry of education and culture (kemendikbud) to kpk. evidence in the form of money worth idr 27.5 million and us$ 1,200 that was about to be handed over to ministry of education and culture officials was secured during the operation (cnn-indonesia, 2020). disclosure of fraud cases through reporting actions proves that whistleblowing can be used to mitigate fraud. it is supported by salsabil et al. (2019), who revealed that fraud in the form of asset misappropriation and financial statement falsification in student organizations of the faculty of economics and business at university x could be prevented through the implementation of whistleblowing by the organization members. in addition, hapsari and seta (2019) stated that to prevent detrimental fraud at university x in central java, the respondents would ignore their reluctance to carry out fraud mitigation actions through whistleblowing. in practice, the intention to perform whistleblowing is based on various motives that the whistleblowers have. the motives that underlie someone to carry out whistleblowing can come from internal and external factors of the whistleblowers. internal factors are influenced by the motivating factors within the whistleblower, whereas external factors are affected by the environmental conditions of the whistleblower (owusu et al., 2020). the motives originating from the external include organizational justice and the application of ethical values in the work environment. when someone is treated fairly, they will have the will to do positive things for their organization. it is consistent with the statement made by kurniawan et al. (2019) through experimental results on s1 accounting students at stie perbanas surabaya that fair organizational conditions would positively affect the intention to do whistleblowing. setiawan et al. (2020), with a similar test on undergraduate accounting students at a private university in yogyakarta, also showed that apart from organizational justice, the environment applying ethical values excellently also had a positive effect on the intention to do whistleblowing. meanwhile, the motives coming from the internal are shown through a sense of trust in the leadership. it is supported by tyas and utami (2020), who tested undergraduate students at the faculty of economics and business at satya wacana christian university, resulting that the higher the sense of trust in the leader in office, the higher the intention to report fraud that causes loss to the organization. the next motive of internal factor is professional commitment, as stated by pertiwi et al. (2018), who researched the financial staff of iain surakarta and skpd boyolali, revealing that when someone is committed to widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 387 their profession, the intention for whistleblowing gets higher as an effort to protect the organization from fraud by other parties. it does not stop at the motives underlying the whistleblowing action. when someone intends to whistleblowing, the next consideration is the fraud reporting channel. two models can be used as whistleblowing reporting channels: anonymous and nonanonymous. the anonymous model is carried out by keeping the identity of the whistleblower secret, while the non-anonymous model is conducted by revealing the whistleblower's identity to the public. although there are two choices of models, someone tends to be more encouraged to report fraud through an anonymous reporting channel. it is reinforced by wardani and sulhani (2017), who examined the factors influencing whistleblowing implementation in companies listed on the indonesia stock exchange in 2013. their research revealed that anonymous reporting is preferred because when the identity of the reporters is not published, it will not make them worry about getting threats of personal revenge. furthermore, the research results by lestari and yaya (2017) on state civil apparatus at the regional office of the ministry of finance in yogyakarta special region also support the anonymous reporting option due to the certainty of confidentiality protection and legal guarantee for the reporters. not only the reporting channels but also a whistleblower needs to consider the reporting media to be used. in this digital era, many people use social media to conduct whistleblowing. whistleblowing through social media is preferred since the reporter's identity can be hidden, so the possibility of personal retaliation also decreases (latan et al., 2020). additionally, satyasmoko and sawarjuwono (2021) analyzed the implementation of the whistleblowing system at pt. pertamina, pt. telkom, and pt. bca revealed that the three large-scale companies provide phone numbers, emails, and websites that can be utilized as reporting media. reporting media are also available in the form of applications. one is the bpkm whistleblowing system provided by the investment coordinating board for use by whistleblowers who find any violation indications (bkpm, 2021). different from previous research that tested quantitatively, this research was conducted qualitatively to provide a more comprehensive description of the motives underlying someone to do whistleblowing. besides, it was also conducted to identify reporting channels and media that could be used as a means of whistleblowing for fraud in the management of student funds at the smf of abc university. the reason for choosing smf, one of the student organizations at abc university, as the object of research was that, according to initial interviews with several respondents, fraud was often committed, including budget markups and falsification of notes for accountability reports. furthermore, the smfs that were used as research objects were the three smfs with the highest allocation of student funds: the smf of the faculty of technology and information (fti), the smf of the faculty of economics and business (feb), and the smf of the faculty of social and communication sciences (fiskom). the large allocation of student funds in the three smfs would be accompanied by increased committee events and the financial widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 388 management parties involved. in this regard, it is undeniable that more funds and financial management parties can increase the possibility of fraud opportunities (puspita et al., 2015). in addition, as an embodiment of the legislative body, the smf also has an essential role because all budget proposals and accountability for any activities at the faculty level will be submitted to smf. the respondents also mentioned that due to the fraud, the student organizations of abc university had not had channels and media for fraud reporting integrated into the follow-up monitoring and processing system of the whistleblowing implementation. moreover, since abc university strives to become an excellent accredited university, it can be started by establishing student organizations free from fraud by implementing whistleblowing. further, this research is expected to be useful for the functionaries of the smf of abc university by providing knowledge and means of evaluating various motives and reporting channels that can encourage them to carry out whistleblowing as an effort to mitigate fraud. in addition, this research is anticipated to be used by abc university to evaluate the policy of designing a whistleblowing mechanism and providing reporting media options that can be used. theoretically, this research is hoped to be additional literature related to developing the whistleblowing concept in terms of motives, reporting channels, and reporting media on fund management fraud in student organizations. literature review theory of reasoned action the theory of reasoned action (tra), first proposed by fishbein and ajzen (2009), suggests that a person's intention to take action will be influenced by attitude toward behavior and subjective norms. attitude toward behavior describes that a person will act according to his inner perception of whether the attitude of behavior is good (fishbein & ajzen, 2009). it denotes that internal factors say that a good perception of action will increase the desire to act. on the other hand, subjective norms are related to a person's decision to act because of social influences (fishbein & ajzen, 2009). it signifies that there are external factors that influence a person's actions. when this theory is associated with whistleblowing, the internal factors that come from the attitude towards behavior and external factors generated from subjective norms can be a motive for someone having the intention to conduct whistleblowing. based on these two factors, the decision to conduct whistleblowing will be supported by an internal perception that the action is right and will be accepted by the surrounding environment. after having motives from internal and external individuals, someone needs a channel for reporting fraud, which tends to be done anonymously (harahap et al., 2020). based on their motives and self-beliefs that originate from their attitude toward behavior, the whistleblowers will choose an anonymous reporting channel to prevent endangering themselves from perceptions of social law or pressure from subjective norms that exist in widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 389 their environment (yanti et al., 2018). apart from that, it is also necessary to examine further the reporting media that subjective norms will make a person consider the perception of others before taking action (rustiarini & sunarsih, 2017). it makes the whistleblowers prefer to choose the reporting media provided in telephone numbers, emails, websites, and others, as long as they can protect their identities (lestari & yaya, 2017). fraud fraud is an act of abusing power and position to obtain personal gain by misusing organizational resources (acfe, 2020). in addition, fraud is defined as any intentional act to take advantage of other people and cause financial losses (romney & steinbart, 2011). fraud is further categorized into three: (1) financial statement fraud, which is conducted by adding incorrect information or documents to the organization's financial reporting; (2) asset misappropriation, which includes any misuse of the assets in either physical or digital forms for personal interest; (3) corruption, which is conducted by taking other parties' data for one's benefit (acfe, 2018). the presence of fraud is supported by three factors, often known as the fraud triangle (romney & steinbart, 2011). the first factor is the presence of pressure, and it can motivate someone to commit fraud. the second factor is the presence of opportunity, which allows someone to commit fraud easily. the third factor is rationalization, and the fraud perpetrators consider their illegal actions the right thing. whistleblowing whistleblowing is an act of disclosing information to other parties by members of the organization or stakeholders who have evidence of fraud and deviant actions that occur (near & miceli, 1995). whistleblowing action is proven to become one of the most effective fraud prevention methods used (acfe, 2018). therefore, it is crucial to explore the motives that underlie someone to do whistleblowing, as well as the reporting channels and media that can be employed as a means of whistleblowing. moreover, the motives that underlie someone to carry out whistleblowing come from internal and external factors of the whistleblowers. internal factors are influenced by the driving factors within the whistleblower, whereas external factors are affected by the environmental conditions of the whistleblower (owusu et al., 2020). kurniawan et al. (2019) have stated that fair organizational conditions will positively affect the intention to do whistleblowing. additionally, setiawan et al. (2020) have explained that apart from organizational justice, the environment applying ethical values excellently also positively affects the intention to do whistleblowing. meanwhile, the motives from internal are shown through trust in leadership (tyas & utami, 2020) and professional commitment (pertiwi et al., 2018). based on that, the driving motives for whistleblowing consist of organizational justice, applying ethics in the work environment, trust in the leadership, and professional commitment. widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 390 figure 1 driving factors of whistleblowing motives based on the motives that someone has, the whistleblower needs to consider the reporting channels and media to use for whistleblowing actions. there are two reporting channels available: the anonymous model, which is carried out by keeping secret the whistleblower's identity, and the non-anonymous model, which is conducted by disclosing the whistleblower's identity to the public (harahap et al., 2020). anonymous reporting is preferred because the whistleblower's identity is not published; it will reduce the risk of personal revenge against the whistleblower (wardani & sulhani, 2017). aside from anonymous reporting, the whistleblowers will feel more comfortable if the reporting media used can provide certainty of confidentiality protection and legal guarantees for them (lestari & yaya, 2017). the reporting media can be in the form of provisioning a phone number, email, or website (satyasmoko & sawarjuwono, 2021). the role of whistleblowing in fraud prevention one of the efforts to prevent fraud or rule violations is through whistleblowing (nahar, 2021). in figure 2, acfe (2018) also revealed that 37% of fraud cases had been successfully discovered through whistleblowing reports. figure 2 media of discovered fraud source: acfe (2018) widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 391 having the option to do whistleblowing can make someone who upholds moral values reveal deviant actions so that the organization can avoid fraud (damayanthi et al., 2017). moreover, a whistleblowing system can make the organization members more compliant with applicable rules (nurharjanti, 2017). research method types of research and data collection techniques this research was conducted using a qualitative descriptive method at the smf fti, smf feb, and smf fiskom of abc university. in the qualitative descriptive method, the research results can be presented comprehensively and facilitate the exploration of various motives that underlie whistleblowing and the reasons for choosing whistleblowing channels and media. data collection was carried out through questionnaire distribution and interviews. the questionnaire distribution was conducted as an initial survey to explore the motives of someone who intended to commit whistleblowing. a questionnaire in google form format was distributed to 50 students on activity committees for the three smfs, including nine respondents who were interviewed as a follow-up to the questionnaire results. the questions in the questionnaire began with an explanation of the meaning and components of whistleblowing internal and external motives, reporting channels, and reporting media that could be used. then, it was followed by statements that respondents could confirm with the choices of strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree. in addition, an illustration of fraud cases in the scope of student organizations was provided, and open-ended questions were presented to answer. in the following stage, in-depth interviews were performed with the respondents using a semi-structured interview mechanism through questions that had been prepared and developed to explore the results more comprehensively. the interview process took approximately one hour long for each respondent. in this research, some respondents were the heads and treasurers of smf fti, smf feb, and smf fiskom. six of them were students who enrolled in the academic year 2019/2020 and had joined student organizations for the past two years. the head of smf was chosen because this position has the highest role in decision-making, while the treasurer of smf has duties directly related to managing student funds. in addition, other respondents were the treasurer of the feb faculty, who had served for 22 years, the treasurer of the fiskom faculty, who had served for 15 years, and the treasurer of the fti faculty, who had served for 11 years. all disbursement of committee funds organized under smf would be given through the faculty treasurers so that the mechanism for disbursing student funds could be known from this position. stages of research the stage after collecting data was processing data into information, called a conclusion. the stages of processing data included data reduction, source triangulation, data display, widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 392 and conclusion drawing. based on the google form questionnaire results, the tendency for whistleblowing motives was reviewed and deepened through interviews. all collected data were separated according to the need. if the data were unrelated to the whistleblowing motives, reporting channels, and reporting media, they were removed at the data reduction stage. at the following stage, source triangulation was conducted to ensure the consistency of the data collection results so that the data could be guaranteed in terms of reliability and validity. source triangulation was carried out by comparing the results of the google form questionnaire fill-out to the interviews with several different respondents. all the data that corresponded to and supported the research were displayed descriptively in the form of an analysis. after that, the research entered the final stage, i.e., conclusion drawing. based on the analysis results, conclusions could be drawn from the three sides of whistleblowing: motives from internal and external supporting factors, reporting channels, and reporting media at smf fti, smf feb, and smf fiskom of abc university. results and discussion overview of research object the faculty student senate (smf) is a line of student organizations within the faculty that manage executive functions. in its operational activities, smf has duties directly associated with implementing work programs arranged at the beginning of the period. the management at smf lasts for one year for one period. figure 3 depicts the organizational structure of smf at abc university. figure 3 organizational structure of smf abc university overall, smf is led by a head assisted by secretaries to manage administration and treasurers to perform functions related to student fund management. all work programs will be held under the four fields, including field 1: humanistic skills, field 2: professional skills, field 3: leadership and management, and field 4: public relations. various student activities will be held in these four fields. in the implementation, a committee will be widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 393 formed in which all students can participate. smf functionaries will also play a role in committee activities as a steering committee, i.e., a liaison for any information between the committee and student organizations. types of fraud in management if student funds the management of student funds is carried out in three stages, including planning, implementation, and accountability. at the planning stage, every committee will prepare activity proposals. the proposal will contain a description of activities and detail of the needed budget to organize an event. the proposal will be submitted for review by the smf treasurer first before it is finally approved for fund disbursement through the faculty treasurer. the budget preparation in the activity proposal refers to standardized prices that the university legislature has arranged. the standardized prices contain the highest prices from vendors that have been previously surveyed. thus, the budget submitted by the committee should not exceed the standardized prices that have been set. the type of fraud at this stage was the markup on the proposed budget, in which the difference between the markup and the budget would be used for the internal benefit of the committee. the committee treasurer would list the nominal with the highest price from a certain vendor, but in practice, the committee would use another vendor with a lower price. it was confirmed when the smf treasurer conducted a budget audit as stated in the results of an interview with the smf fti treasurer: “of course, i have found budget proposals exceeding the set average prices. moreover, when checking with the standardized prices, it was true that the proposed nominal was not listed on the shop price list.” similar information was also conveyed by the smf feb treasurer, as follows: "when checking the attachments from the budgeting section, you can see that the nominal has been increased, and also they (the activity committee) must have given a higher nominal for emergency funds." next, at the implementation stage, the committee will organize the activities for which the proposals have been approved. all funds expenses must be accompanied by valid documentary evidence, which will be attached to the accountability report (lpj). at the accountability stage, lpj will be checked for the suitability between the budget proposed in the proposal and the funds realized in the implementation stage. the type of fraud at this stage was the procurement of fake receipts to make the final balance at the committee's lpj look 100% used up. it aligns with what the fti treasurer conveyed: “the committee wants the ending balance to be zero, so they do not need to return the money (the remaining budget). i once checked a receipt whose nominal was a bit unreasonable. there was an expense for the stage backdrop design. when i tried to call the vendor, it turned out that the student himself answered my call.” widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 394 apart from that, there was also fraud in making fake receipts for printing or photocopying expenses, as explained by the smf fiskom treasurer as follows: “sometimes, there are still many wrong sheets during the proposal consultation. thus, the committee requested that the revised proposal be printed at the smf office. actually, they did not spend any money at all. however, when i checked the lpj, the printing expense for the proposal was still being counted.” budget markups and falsification of receipts are included in financial statement fraud. the reason is that the nominal amount listed in the lpj was falsified, either the budget or the receipts that serve as evidence in the attached documents. motives for conducting whistleblowing as fraud mitigation different types of fraud that occur in the management of student funds can be mitigated through the implementation of whistleblowing. whistleblowing implementation will make every individual involved in the organization feel under monitoring so that it will bring up further thoughts not to commit fraud. whistleblowing arises from the intention to do so. the whistleblower's intentions are based on various internal and external motives. one driving motive that came from the whistleblower's external factor was organizational justice. organizational justice is a feeling triggered by organizational behavior, which is the external environment where the whistleblower belongs. figure 4 illustrates that survey respondents agreed with the existence of organizational justice as it could increase the intention to do whistleblowing. it indicates that if smf functionaries perceived being treated fairly by their organization, they were more likely to take action, such as whistleblowing, to protect the organization from fraud. figure 4 the motive of organizational justice in intention to conduct whistleblowing the survey results, which were conducted on the respondents, were later deepened through the interviews. the principle of fairly treating the organization members has been implemented in all three smfs. within the smf, organizational justice was demonstrated by granting equal rights to express opinions through a warnasari session, allowing the participants to ask questions or give opinions outside the main topic of the meeting. it was as stated by the smf fiskom head as follows: "each meeting will usually end with a warnasari session, so all members are welcome to express their opinions at that time. all functionaries who act on the steering committee can widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 395 also explain the obstacles within the holding committee. everyone wants to say that the meeting atmosphere is comfortable and friendly.” it is consistent with the statements of smf feb and smf fti heads, which would provide space for opinions for all members of the organization. apart from that, building a nottoo-formal meeting atmosphere could also make organization members comfortable telling detailed stories, including when they encountered fraud in the committee they were participating in. several smf functionaries thought that injustice would occur when certain parties committed fraud, but no one did whistleblowing. it is similar to the statement from the smf fti head: "many stories say that if you become the committee of x event, you will definitely get much money remaining. in fact, it is the result of a budget markup. if it continues to be ignored, it will be unfair to other events that have made the budget honestly. so, it is clear that there is a need for reporting (whistleblowing).” additionally, applying ethics in the work environment is a driving motive for external whistleblowing factors. the ethics implemented in the work environment is an external factor since the whistleblower will assess ethical behavior based on what can be seen in the surrounding environment. when the work environment implements a culture of respecting ethical behavior, the views obtained from external factors or outside oneself will guide action. figure 5 displays that the survey respondents agreed that fraud is an unethical thing to do. this assumption got the survey respondents more motivated to do whistleblowing. it indicates that applying ethics in the smf work environment gave smf functionaries a similar perception that fraud is unethical. furthermore, to protect the organization from losses due to fraud, smf functionaries would intend to do whistleblowing. figure 5 the motives of application of ethics in the work environment on the intention to conduct whistleblowing ethical standards were highly maintained in the smf in the feb work environment. the smf feb often upheld performance appraisals for functionaries, such as evaluating how functionaries maintained ethics when carrying out committee activities. when an organizational culture that values ethical action had been applied, but deviations were found, members of the organization would report it to the leader so that it could be followed up. it was as stated by the smf feb head as follows: “it is clear that ethics is an aspect everyone must own. if someone cheats and violates ethics, it is mandatory to report it so that others do not join in (to cheat)." widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 396 next, this part discusses the internal factor of the whistleblower, exhibited through a sense of trust in the leadership. the leadership model is vital in organizational development; therefore, many organizational leaders try to build trust within the organization's internals. one of the leadership's efforts to build the trust of members of their organization is to become a leader who applies the values of integrity in carrying out their duties. leaders with integrity are reflected in the attitude shown in the work environment. they tend to set a good example to the organization's members, such as revealing fraud. if there is a leader with integrity internally or within smf functionaries, it will create a sense of trust and a commitment to work together to protect the organization. when smf functionaries encounter fraud, they will also submit whistleblowing to the leaders they trust since there is a belief that the smf leadership can follow up on these detrimental matters. it denotes that when organizational members have high trust in their leaders, the intention to do whistleblowing will also increase. figure 6 portrays that from the three faculties, most respondents agreed that the trust they had in the leadership would further encourage the intention to do whistleblowing. figure 6 the motive of trust in the leadership on the intention to conduct whistleblowing moreover, the survey results through interviews with the smf feb treasurer also revealed a similar thing, with the following quotation: "when i was elected to become bph smf, i knew i had to be a good example for other functionaries. in my opinion, building trust is the most important thing. it shows how we make functionaries feel comfortable working with us (bph smf). therefore, if they find fraud, they do not hesitate to share what happened. the more trust we (bph smf) have as leaders, the more open they will be when telling stories.” apart from the result discussion above about the existence of leadership’s motives of trust on the intention to carry out whistleblowing, this article also found that a close relationship between the incumbent leader and members of the organization could reduce the feeling of trust in the leadership. in this case, the leader would automatically protect their close friends in the same organization if fraud was found. ultimately, the whistleblower would discourage his intention to do whistleblowing because he did not believe that the leader would follow up on his report. the survey result with one of the committee members at fiskom (la) stated that: "usually, in the committee, bph already exists from the beginning before the other members join. the head, treasurer, and secretary indeed have been chosen beforehand. widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 397 bph must have been close friends since the beginning because they recruited one another to join the committee. they then invite other close friends to become members of the committee. thus, to be honest, if there is an illustration of fraud, they could only work together to do bad things. my trust in bph would be shaken, anyway.” this result is also supported by looking at the statements from the survey conducted with one of the committee members in feb, as follows: "some people in the top leadership circle know about money management, and the members-only know a few things about it. only the top leadership members will take care of all the proposals and accountability reports (lpj). the rest committee members, then, cannot supervise how and where money is being processed, and somehow, it shakes the trust of other members. moreover, to take just one example, in a certain committee program, the committee members usually know each other closely, so if there is profit, they will take advantage of it together. if you are not typically members of this top circle, you may not be followed up when you report this condition." another internal factor that encourages whistleblowing is professional commitment. fundamentally, professional commitment begins with the whistleblower’s love for his profession. the self-commitment that a member of the organization builds will make him think that his profession will be carried out well. if fraud is found detrimental to the organization he protects, the intention to do whistleblowing will appear. the survey results for respondents in figure 7 show that respondents were committed to their duties, so they wanted to protect smf from various potential frauds that might occur. figure 7 professional commitment in intention to conduct whistleblowing building a commitment to carry out the tasks professionally had been confirmed since recruiting functionaries at the three smfs. a profile description of the professional commitment prospective smf functionaries would carry out should be submitted in the interview session so that from the start, the bph smf could find out how serious the prospective functionary was for the position they applied for. apart from that, the integrity of the prospective functionaries was also ensured. it was to test the integrity owned by the prospective functionaries when the fraud was found, whether they avoided reporting or even chose to conduct whistleblowing. it is supported by an in-depth survey result in an interview with the head of smf fti as follows: "during the recruitment interview (smf functionaries), a question about future commitments has become mandatory. prospective functionaries should be committed when carrying out their duties as a basic matter, so if there is fraud at smf, it must be widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 398 reported. we must also ensure that insiders do not undermine the organization we have maintained with commitment.” in addition, the treasurer of the fti faculty, in an interview, said that: “as a fellow staff, we understand that carrying out tasks must also be accompanied by a sense of professionalism. it should have been a shared commitment. it is important that the longer working in an institution, the greater the sense of belonging. we definitely do not want fraud to occur at work. we work professionally; if something goes wrong, it must be reported.” the results of the interview above are also one of the supporting reasons that professional commitment can increase the intention to do whistleblowing. moreover, for members of the organization who have been in their position for a long time, the commitment to do work professionally has also become a basic principle within themselves, so the sense of belonging to the organization is also getting higher. a sense of belonging will lead to a desire to protect the organization from fraud, such as through whistleblowing practices. based on the interviews' results, several driving factors have become new motives for whistleblowing. the functionary position level at smf is a new external factor. a higher whistleblower position will give more confidence to do whistleblowing. it was conveyed by the smf feb head: "in my opinion, fraud is detrimental, so it is mandatory to report it. to be trusted as the smf head is also followed by the authority to make decisions, including following up on fraud found. for example, if the perpetrator is our subordinate, the case must be thoroughly investigated.” however, doubts about carrying out whistleblowing will occur when the whistleblower's position is lower than the perpetrator of the fraud. following the quote from the survey results by it, one of the smf fti functionaries admitted that: "if our superiors conduct fraud, it is a bit uncomfortable to report it. we are afraid to report because we are only ordinary members and have no right to follow up on fraud. we might hesitate to report it then (if the perpetrator's position is higher)." furthermore, ownership of the evidence of fraud is a new internal factor that drives whistleblowing. it was disclosed by the smf fiskom head as follows: "if i see someone committing fraud directly (have direct evidence), yes, i am definitely more courageous to follow up on their actions." the same thing was also supported by the statement of the treasurer of the feb faculty in the interview as follows: "if there is a suspicious nominal or receipt, usually, i will ask the committee first. the truth must be confirmed first, whether it can be used as evidence of fraud or only suspicion. if widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 399 you want to report fraud, of course, the evidence must be strong as well, do not only base it on your thoughts or even gossip that you have heard.” the intention to carry out whistleblowing will increase when the whistleblower directly encounters evidence of fraud. besides, based on an interview with the treasurer of the feb faculty, it was stated that a whistleblower would feel more confident about whistleblowing when the truth of the suspected fraud was already confirmed. reporting channels and media in intention to conduct whistleblowing to do whistleblowing, someone needs the appropriate reporting channels and media. appropriate reporting channels and media drive whistleblowers to be more motivated to carry out whistleblowing if they find indications of fraud, especially in student organizations' financial management. figure 8 shows the potential fraud that can occur in managing student funds. most survey respondents were more comfortable with whistleblowing with an anonymous identity. figure 8 comparison of anonymous and non-anonymous reporting channel selection anonymous reporting was preferred by the smf feb head because an undisclosed identity could make a more objective assessment. it was expressed by the following statement: "if the whistleblower's name were disclosed subjectively, i would be more curious about who reported the fraud. however, if the name is not written down, we could focus more on what was found fraudulent.” furthermore, because the whistleblower did not want to get personal revenge, there was a tendency to choose to do anonymous whistleblowing. according to the smf fiskom head: “reporting fraud carries many risks; not all your friends will actually agree, and they turn out to detest you. not to mention if we are found to be the one who reported it, the perpetrator might try to take revenge on us (the whistleblower), so it is better not to reveal your name." in contrast to the heads of smf feb and smf fiskom, who chose to report anonymously, the treasurers of fiskom and feb faculty preferred to conduct whistleblowing nonanonymously. it was disclosed by the treasurer of fiskom faculty as follows: “if we dare to report fraud, we must be responsible for that report. reporting fraud using a real name can give more discussions on how it happens and who is involved. it is not only a one-way report.” widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 400 by getting convenient reporting access, whistleblowers would choose media to disclose fraud. figure 9 depicts various reporting media chosen by respondents to carry out whistleblowing. figure 9 whistleblowing media selection personal chat had the largest percentage of votes in the surveys conducted. the use of personal chat was preferred considering that a whistleblower had more courage if he disclosed information in written form. it is consistent with the in-depth survey results through interviews with the head of smf fti as follows: "for example, when reporting via message or chat, you can prepare the words first, so you do not need to be nervous because you have to tell the story directly. in addition, the story can also be more coherent and directed since it is in written form that has been prepared.” furthermore, the personal chat was also chosen because it could better protect the privacy of whistleblower identities and perpetrators of fraud. personal chat also allows whistleblowing information to be known only to certain parties, preventing the spread of information that may not necessarily be true to the public. according to the treasurer of smf feb: “you can use personal chat, for example, via whatsapp, short message, line, or direct message on instagram. i chose personal chat because this media can better protect the privacy of perpetrators who commit fraud. if it is via personal chat, only the whistleblowers and certain parties know the reporting information. in addition, it can prevent whistleblowers from spreading their information and generating more versions of stories that may not be true. it is also feared that it will cause hoaxes, widening the problem.” the selection of a personal chat that can prevent the spread of whistleblowing information that is not necessarily true was also reinforced by the treasurer of smf fti as follows: “i prefer personal chat so that what is reported later can be received and filtered by the relevant parties first. hence, the truth can be ascertained before spreading to others.” widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 401 personal chat occupied the first position as the chosen reporting media. meanwhile, other survey results uncovered that the reporting media option provided by the university was in the third-choice position. having a whistleblowing system provided by the university could make students more aware of potential fraud in their surroundings. it was supported by the results of an interview with the head of smf feb, who preferred the whistleblowing system from the university compared to personal chat. according to the head of smf feb: "in terms of reporting media, the campus can also provide specific media to report fraud. if there are specific media, many students will start to be aware of their surroundings and will report comfortably if there is an act of fraud they found.” in addition, the head of smf fiskom also reinforced the selection of a whistleblowing system provided by the university, as shown in the following interview results: "i think personal chat can be used when it is reported (the information) to the right person. however, it would be better if the university set up a whistleblowing media or system; it would be more convenient to report. thus, if you want to report fraud, it becomes more official and not just for fun.” it indicates that the existence of a whistleblowing system provided by universities could also make reporting official and not just for fraud. discussion in line with owusu et al. (2020), this research also showed external and internal driving factors for whistleblowing. organizational justice was one of the external driving factors. the higher the organizational justice, the higher the intention to conduct whistleblowing (kurniawan et al., 2019). fair treatment for organization members was demonstrated by providing opportunities for opinions for all smf functionaries without exception when meetings were held. if the organization could provide justice, such as being fair regarding granting the right to express opinions, smf functionaries would tend to do whistleblowing on indications of fraud in managing student funds that they encountered. besides that, applying ethics in the work environment as an external driving factor also had a direct relationship with the intention to do whistleblowing (setiawan et al., 2020). in summary, smf functionaries in the three faculties knew that fraud is unethical behavior, so they intended to carry out whistleblowing to protect their organization from losses. the internal factor of whistleblowing was shown through a sense of trust in organizational leaders (tyas & utami, 2020). dedicated leaders would have the high trust of their subordinates, especially in eradicating fraud. when this trust had been fostered, smf functionaries would carry out whistleblowing to protect the organization from detrimental fraud. on the other hand, the personal closeness between smf leaders and functionary members could reduce trust and obstruct the emergence of the intention to do whistleblowing. widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 402 next, professional commitment in organizational members could increase the intention to do whistleblowing (pertiwi et al., 2018). professional commitment as an internal driving factor has started to grow since the recruitment of smf functionaries. at the time of the recruitment interview, the integrity of the prospective functionary was also ascertained, especially the integrity possessed to carry out whistleblowing when encountering indications of fraud. in addition, the longer working period also increased the professional commitment of the faculty treasurer, thus creating a willingness to protect the institution from fraud. apart from the previous factors, new external factors motivate someone to do whistleblowing. the whistleblower's position in the organization becomes an external factor because before carrying out whistleblowing, the whistleblower will first consider the external conditions. the smf functionary as a whistleblower will compare the level of his position. based on the analysis results, the smf functionary would have the motive to carry out whistleblowing when he had a higher position than the fraud perpetrator. the higher position will make the whistleblower feel he has greater authority to follow up on fraud encountered and feel more confident about carrying out whistleblowing. on the other hand, the lower position of a whistleblower than the perpetrator of fraud will cause a feeling of reluctance to do whistleblowing. in this case, javanese socio-cultural life is closely related to the feeling of reluctance, so someone who carries out a social life must respect leaders who hold higher positions. however, this feeling of reluctance actually hinders the practice of whistleblowing. meanwhile, the practice of whistleblowing can be one of the ways to prevent fraud (nahar, 2021). whistleblowers will be more reluctant to do whistleblowing if there is a closeness between the reported person and the leadership. therefore, this feeling of reluctance actually made smf functionaries try to protect the good image of their organization leaders by not carrying out whistleblowing. furthermore, ownership of the evidence of fraud is also a novelty and becomes an internal driving factor for whistleblowing. feeling confidence emerges along with the evidence obtained from within the self of the whistleblower. the intention of smf functionaries to carry out whistleblowing would be higher when the fraud was known directly. moreover, several smf functionaries also revealed that they tended to first confirm evidence of fraud to the internal committee before later conducting whistleblowing to the smf leader. through the evidence obtained directly, the whistleblower felt more confident about uncovering fraud that occurred to protect his organization. once one has the motive for whistleblowing, the whistleblower can consider the reporting channels, either anonymous or non-anonymous (harahap et al., 2020). based on survey and interview results, not all respondents agreed to anonymous reporting. there was a sharp difference in the selection of reporting lines between the smf functional respondents, mostly students, and the faculty treasurer respondents, mostly faculty staff. smf functionaries tended to choose the anonymous reporting route. the choice of an undisclosed identity was based on reasons to avoid hostility among smf functionary widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 403 members. in addition, anonymous whistleblowing can prevent personal revenge (latan et al., 2020). meanwhile, the faculty treasurer preferred non-anonymous reporting. in this regard, faculty treasurers whose positions had permanent employee status had a higher professional attitude, so they felt responsible for the whistleblowing made for faculty leaders. in addition, the identity disclosed could make the leadership trust the evidence presented. in terms of reporting media, the personal chat was the most demanded by smf functionaries. personal chat was often chosen because the submission of whistleblowing was made in writing so that the whistleblower could first arrange the words to be conveyed, and the reporting information became clearer. it was also supported by pandemic conditions, and personal chat as a reporting medium is more flexible. smf functionaries could do whistleblowing via personal chat anytime and anywhere. also, smf functionaries would not feel burdened when carrying out whistleblowing via personal chat since fellow students also often exchanged stories via personal chat media in their daily lives. on the other side, using personal chat as a reporting medium should also be followed up by face-to-face meetings. however, written language can have a different meaning when conveyed orally. in addition, when a meeting is held in person, the whistleblower can also convey as complete information as possible and confirm the truth with interested parties; in this case, the smf daily management board (bph) and student affairs coordinator could be present. personal chat followed up by face-to-face meetings can be combined through an integrated whistleblowing system that the university can provide. an integrated whistleblowing system can make students better monitor potential fraud in their surroundings. in addition, when the university provides a whistleblowing system, smf functionaries can make more official reports to avoid obtaining hoaxes information or gossip. smf functionaries who intend to become whistleblowers can also choose two reporting media options that they feel are more comfortable. when a whistleblower feels embarrassed to meet directly, he can first start whistleblowing through personal chat. however, if one feels confident about the reporting information, he can also meet faceto-face through the provided whistleblowing system. based on the analysis results, in the work environment of student organizations, especially in the faculty student senate, whistleblowing is needed to mitigate fraud. the practice of budget markups and falsification of receipts are also categorized as financial statement reports (acfe, 2018). for that, the whistleblowing system can be provided through a simple application that the entire academic community can access. applications can be designed with a centralized mechanism at the university so that information integration can be ensured, which allows follow-up by all authorized parties when whistleblowing information is received. overall, this interview study aligns with the theory of reasoned action developed by fishbein and ajzen (2009). in this study, smf functionaries considered whistleblowing a widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 404 good action to take because it can protect their organization from fraud. this assumption represents an attitude towards behavior, which explains that a person acts according to the description of whether behavior attitude is good. whistleblowing as good behavior is also supported by internal driving factors, which are interpreted through trust in leadership, professional commitment, and confidence in the evidence of fraud. with leaders who support whistleblowing, they will be able to encourage individuals to have high trust in whistleblowing actions, which is good for the organization. besides, through professional commitment, it will be the courage to support whistleblowing as a good action. the same thing will also happen when the whistleblower has confidence in the evidence of fraud that can support the implementation of whistleblowing as a good effort to mitigate fraud. furthermore, subjective norms were also found in the analysis of the interview results. smf functionaries would pay attention to environmental conditions before whistleblowing so that the whistleblower would act according to social influence. external factors encouraging whistleblowers included organizational justice, the application of ethics in the work environment, and the whistleblower's position in the organization. in addition, smf functionaries also deemed environmental conditions before whistleblowing, so anonymous reporting would be chosen to protect themselves from social pressure. further, media reporting used personal chat based on whistleblowers’ consideration for not reporting directly and openly to the social environment. conclusion this research highlights three sides underlying the intention of smf functionaries to carry out whistleblowing. first, in terms of motives, the intention underlying the whistleblowing motive would be driven by internal and external factors. motives from external driving factors were organizational justice, the application of ethics in the work environment, and the whistleblower's position in the organization. meanwhile, the motives of the internal driving factors included a sense of trust in the leadership, professional commitment, and confidence in the evidence of fraud. the next whistleblowing side is the reporting channels. most smf functionaries chose anonymous reporting to protect their identity as a whistleblower, so there was no conflict within the organization. even so, the faculty treasurer preferred the non-anonymous model to maintain better the professionalism of the reports he made to faculty leaders. the following side is from the reporting media as a means of whistleblowing. the choice of most functionaries was through personal chat. nevertheless, personal chat should be followed up by holding face-to-face meetings. the two reporting mechanisms can be combined into an integrated whistleblowing system provided by the university. this research has found that fraud in the faculty student senate (smf) with the highest student funds, such as smf fti, smf feb, and smf fiskom, was carried out in the form of budget markup practices and receipt falsification. on the other hand, there was an intention to carry out whistleblowing to prevent such fraud. in fact, the whistleblowing widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 405 intention is consistent with the theory of reasoned action, which is the intention to act based on a belief in whether the behavior is right or wrong. also, this intention is driven by internal factors to conduct whistleblowing. in addition, the intention to act will also be considered through the social conditions of the whistleblowing environment and various external driving factors to carry out whistleblowing. this research had limited access to meet directly with respondents due to the pandemic conditions, causing the collection of information not to be optimal. besides that, the sensitive research topic made the interviewees less open when the interview was conducted. the practical implication of this research is the need for an integrated whistleblowing system provided by the university to prevent fraud among student organizations. the student organization functionaries of abc university can also use the results to develop clear rules and mechanisms as an effective model in supporting the intention to commit whistleblowing over fraud in the management of student funds encountered. theoretically, this research can add to the literature related to the development of the whistleblowing concept by exploring the three sides of the whistleblowing practice. moreover, this research also presents two new motives that have been found to motivate someone to conduct whistleblowing. based on the results that have been submitted, future research can use qualitative methods with an ethnographic approach, which also takes into account the cultural differences of each faculty within the university environment references acfe. (2018). survei fraud indonesia. indonesia chapter, 7–10. acfe. (2020). survei fraud indonesia 2019. indonesia chapter, 53(9), 1–76. association of certified fraud examiners. (2020). report to the nations 2020: global study on occupational fraud and abuse. bkpm. (2021). bpkm whistleblowing system. https://www.bkpm.go.id/wbs cnn-indonesia. (2020). komarudin, rektor baru unj yang terseret ott kpk. cnn indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200522095553-12-505796/komarudinrektor-baru-unj-yang-terseret-ott-kpk damayanthi, k. s. r. d., sujana, e., & herawati, n. t. (2017). pengaruh norma subyektif, sikap pada perilaku, persepsi kontrol perilaku terhadap niat melakukan pengungkapan kecurangan (whistleblowing) (studi empiris pada mahasiswa akuntansi program s1 dan program d3 universitas pendidikan ganesha). jimat (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi s1), 8(2), 1–12. https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10440 fishbein, m., & ajzen, i. (2009). predicting and changing behavior: the reasoned action approach (1st ed.). psychology press. https://doi.org/10.4324/9780203838020 hapsari, a. n. s., & seta, d. w. (2019). identifikasi kecurangan dan whistleblowing universitas. jurnal riset akuntansi dan keuangan, 7(1), 131–144. https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15424 harahap, h. f., misra, f., & firdaus, f. (2020). pengaruh jalur pelaporan dan komitmen religius terhadap niat melakukan whistleblowing: sebuah studi eksperimen. jurnal ilmiah akuntansi, 5(1), 130-150. https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24289 https://www.bkpm.go.id/wbs https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200522095553-12-505796/komarudin-rektor-baru-unj-yang-terseret-ott-kpk https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200522095553-12-505796/komarudin-rektor-baru-unj-yang-terseret-ott-kpk https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10440 https://doi.org/10.4324/9780203838020 https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15424 https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24289 widhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 406 kurniawan, a., utami, i., & pesudo, d. a. c. a. (2019). organizational justice and whistleblowing: an experimental test. jurnal akuntansi dan keuangan, 20(2), 73–78. https://doi.org/10.9744/jak.20.2.73-78 latan, h., chiappetta jabbour, c. j., & lopes de sousa jabbour, a. b. (2021). social media as a form of virtual whistleblowing: empirical evidence for elements of the diamond model. journal of business ethics, 174, 529-548. https://doi.org/10.1007/s10551-02004598-y lestari, r., & yaya, r. (2017). whistleblowing dan faktor-faktor yang mempengaruhi niat melaksanakannya oleh aparatur sipil negara. jurnal akuntansi, 21(3), 336-350. https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.265 liputan6.com. (2021). dugaan penggelapan uang mahasiswa unair libatkan pengurus bem. https://www.liputan6.com/surabaya/read/4589921/dugaan-penggelapan-uangmahasiswa-unair-libatkan-pengurus-bem nahar, a. (2021). analisis faktor “pemicu” minat melakukan whistleblowing. e-journal ekonomi bisnis dan akuntansi, 8(1), 1-7. https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.23389 near, j. p., & miceli, m. p. (1995). effective whistleblowing. the academy of management review, 20(3), 679-708. https://doi.org/10.2307/258791 nurharjanti, n. n. (2017). persepsi mahasiswa dalam mengurangi fraud akademik: whistleblowing sistem. jurnal akuntansi dan bisnis, 17(1), 1-12. https://doi.org/10.20961/jab.v17i1.218 owusu, g. m. y., bekoe, r. a., anokye, f. k., & okoe, f. o. (2020). whistleblowing intentions of accounting students: an application of the theory of planned behaviour. journal of financial crime, 27(2), 477–492. https://doi.org/10.1108/jfc01-2019-0007 pertiwi, i. f. p., prasasti, i. n., & fahma, z. (2018). pengaruh dukungan organisasi menjembatani faktor internal dalam individu ke intensi tindakan whistleblowing. inferensi: jurnal penelitian sosial keagamaan, 11(2), 391–408. https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i2.391-408 puspita, y. r., haryadi, b., setiawan, a. r. (2015). sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. jamal: jurnal akuntansi multiparadigma, 6 (1), 113-144. http://dx.doi.org/10.18202.2015.04.6011 romney, m. b., & steinbart, p. j. (2011). accounting information systems. in information technology and innovation trends in organizations itais: the italian association for information systems. rustiarini, n. w., & sunarsih, n. m. (2017). factors influencing the whistleblowing behaviour: a perspective from the theory of planned behaviour. asian journal of business and accounting, 10(2), 187–214. https://ajba.um.edu.my/index.php/ajba/article/view/9771 salsabil, s. m., utami, i., & hapsari, a. n. s. (2019). fraud dan whistleblowing: tinjauan pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. jurnal akuntansi bisnis, 12(1), 64–76. https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1510 satyasmoko, a., & sawarjuwono, t. (2021). sistem whistleblowing dalam penanganan kasus penyelewengan etika. jurnal akuntansi dan pajak, 22(1), 434-449. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.1787 setiawan, j. w., utami, i., & pesudo, d. a. a. (2020). whistleblowing intention in organizational justice & ethical climate: an experimental study. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 10(1), 103–114. https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.10394 sidik, f. m. (2021, may 20). dugaan korupsi pembangunan asrama mahasiswa uin jakarta dilaporkan ke kpk. detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5575909/dugaankorupsi-pembangunan-asrama-mahasiswa-uin-jakarta-dilaporkan-ke-kpk https://doi.org/10.9744/jak.20.2.73-78 https://doi.org/10.1007/s10551-020-04598-y https://doi.org/10.1007/s10551-020-04598-y https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.265 https://www.liputan6.com/surabaya/read/4589921/dugaan-penggelapan-uang-mahasiswa-unair-libatkan-pengurus-bem https://www.liputan6.com/surabaya/read/4589921/dugaan-penggelapan-uang-mahasiswa-unair-libatkan-pengurus-bem https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.23389 https://doi.org/10.2307/258791 https://doi.org/10.20961/jab.v17i1.218 https://doi.org/10.1108/jfc-01-2019-0007 https://doi.org/10.1108/jfc-01-2019-0007 https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i2.391-408 http://dx.doi.org/10.18202.2015.04.6011 https://ajba.um.edu.my/index.php/ajba/article/view/9771 https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1510 https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.1787 https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.10394 https://news.detik.com/berita/d-5575909/dugaan-korupsi-pembangunanhttps://news.detik.com/berita/d-5575909/dugaan-korupsi-pembangunanwidhianingtyas & hapsari exploring three sides of whistleblowing journal of accounting and investment, 2023 | 407 tyas, e. y., & utami, i. (2020). trust in leadership and incentives: experimental study of whistleblowing intention. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 24(1), 43–54. https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art5 wardani, c. a., & sulhani. (2017). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan whistleblowing. jurnal aset (akuntansi riset), 9(1), 29–44. https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5255 yanti, h. b., hasnawati, h., astuti, c. d., & kuncara, h. (2018). kompetensi moral dan intensi whistleblowing. media riset akuntansi, auditing & informasi, 17(2), 131-144. https://doi.org/10.25105/mraai.v17i2.2074 https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art5 https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5255 https://doi.org/10.25105/mraai.v17i2.2074 *corresponding author, e_mail address: nurlailay.feb@ummgl.ac.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 92-105 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190194 partisipasi anggaran dan kinerja managerial di pemerintah daerah: anteseden dan pemediasi nur laila yuliani* dan barkah susanto fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah magelang, jateng, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 02 oct 2017 reviewed 06 oct 2017 revised 09 nov 2017 accepted 08 des 2017 budget participation has an important role especially in the local government. a higher motivation and commitment will created through budget participation in order improving performance. this study uses a structural equation modeling approach to investigate the influence of information asymmetry and leader member exchange on budget participation to managerial performance by using goal commitment and ambiguity role as mediation variables, in working units, magelang municipality government, central java. based on a questionnaire survey of 101 local government officials involved in budget preparation, we find that information asymmetry has a positive effect on budget participation. the commitment on goals mediates the relationship between budget participation and managerial performance. otherwise budget participation has no effect on managerial performance through role ambiguity. this study also find that leader member exchange has no effect on budget participation. © 2018 jai. all rights reserved keywords: budget participation; information asymmetry; leader member exchange; goal commitment; ambiguity role; performance ur laila yuliani 1 pendahuluan anggaran merupakan salah satu alat pengambilan keputusan yang penting bagi suatu organisasi. penelitian terdahulu menunjukkan partisipasi anggaran mengarah kepada peningkatan kepuasan kerja dan kinerja yang lebih baik dari bawahan karena mereka merasa telah diperlakukan sebagai partner yang penting dalam proses pengambilan keputusan (adrianto, 2008; benny, 2012; jermias dan yigit, 2008). hal ini akan menciptakan motivasi yang lebih besar dan komitmen yang lebih tinggi (jermias dan yigit, 2013). partisipasi anggaran memiliki peran penting terutama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. anggaran bukan hanya sekedar rencana keuangan yang mencakup biaya dan pendapatan dalam suatu pusat pertanggungjawaban. akan tetapi, anggaran juga berperan sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja, dan motivasi. sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan dokumen perencanaan ditempuh melalui pendekatan bottom up dan partisipatif. meskipun pendekatan top down, teknokratik dan politik tetap dilakukan. hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran berperan penting dalam pencapaian tujuan penyelenggaran pemerintah daerah. penelitian terdahulu terkait partisipasi anggaran telah banyak dilakukan (leach-lopez et al., 2007; chong dan johnson, 2007; febrianti dan riharjo, 2013) namun masih sedikit penelitian yang mengkaji model secara komprehensif dengan menginvestigasi anteseden dan variabel pemediasi, khususnya dalam konteks negara berkembang (zahro dan januarti, 2016; adrianto, 2008). salah satu studi yang mengkaji partisipasi anggaran dengan model komprehensif di negara berkembang adalah penelitian jermias dan yigit (2013). penelitian jermias dan yigit (2013) menginvestigasi anteseden (asimetri informasi), variabel pemediasi (komitmen terhadap tujuan dan ambiguitas peran), serta variabel outcome dari partisipasi anggaran (kepuasan kerja dan kinerja) menggunakan manager menengah perusahaan semi-privat di turki (dimiliki oleh istanbul metropolitan municipality) yang memiliki budaya paternalism. temuan empiris jermias dan yigit (2013) menunjukkan ambiguitas peran dan komitmen tujuan memediasi hubungan partisipasi anggaran dan kinerja managerial. sedangkan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap partisipasi anggaran. mailto:nurlailay.feb@ummgl.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/3258 yuliani dan susanto partisipasi anggaran dan kinerja managerial di pemerintah daerah 93 motivasi penelitian ini adalah mereplikasi dan mengembangkan penelitian jermias dan yigit (2013). penelitian jermias dan yigit (2013) menggunakan sampel manager tingkat menengah pada perusahaan semi-privat. dengan demikian, hasil penelitian belum dapat digeneralisir secara jelas di negara berkembang lainnya dalam konteks yang berbeda. jermias dan yigit menyatakan: “future research might examine the robustness of our model by using publicy available data”. oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menutup gap tersebut dengan mengkaji pada konteks pemerintah daerah di negara berkembang, yakni di indonesia. selain itu, diduga masih terdapat peran variabel anteseden lain yang belum diteliti. penelitian ini berfokus pada konteks pemerintah daerah, khususnya satuan kerja pemerintah daerah (skpd) kota magelang. skpd terdiri atas dinas, kantor, dan badan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah. skpd dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, sehingga peran penting partisipasi anggaran sangat diperlukan. lebih lanjut, anggaran berperan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan efesien pada organisasi/instansi dapat dipengaruhi oleh keefektifan anggaran (wiratmi et al., 2014). berdasarkan pada laporan hasil pemeriksaan lkpd kota magelang tahun 2012-2015, realisasi pendapatan kota magelang mengalami fluktuasi dengan angka terendah pada 2013. tahun 2012 realisasi pendapatan sebesar 101,07%, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi (100,92%), dan 2014 kembali naik menjadi 102,85%. pos belanja dan transfer juga berfluktuatif dengan pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 7,86% atau mencapai 735 milyar rupiah (maizunati, 2017). selain itu, pada lra tahun 2015 menunjukkan keterserapan realisasi anggaran pada pos belanja bantuan sosial hanya sebesar 28,76% dan silpa mencapai rp201 milyar dari yang dianggarkan hanya sebesar rp16 milyar. hal ini mengindikasikan kinerja pemerintah kota magelang masih belum optimal dengan sedikitnya ketercapaian anggaran dan sisa lebih anggaran yang besar. berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki dua alasan kenapa penting untuk diteliti. pertama, penelitian ini menguji generalisasi model penelitian jermias dan yigit (2013) pada model kinerja managerial dengan pengujian kembali hipotesis pada sampel dan konteks berbeda, yaitu pemerintah daerah di negara berkembang, yakni kota magelang. kedua, mengusulkan model komprehensif dari partisipasi anggaran dengan menambahkan variabel anteseden leader member exchange (lmx) yang mendorong adanya partisipasi anggaran. lmx merupakan kualitas hubungan pertukaran antara bawahan dan atasannya. menurut hofstede (2007), indonesia termasuk dalam negara yang memiliki budaya kolektivis, sehingga hubungan ingroup dimungkinkan terjadi di dalam hubungan atasan dan bawahan dalam pemerintah daerah di indonesia. manager yang mendapatkan kepercayaan dan kesempatan lebih besar (in-group) dari pemimpin kemungkinan besar akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. perlakuan pemimpin terhadap bawahan akan berbeda tergantung dari kedekatan emosional. kelompok yang masuk dalam in-group biasanya akan terlebih dahulu mendapatkan informasi, keterlibatan, kepercayaan, keleluasaan, dan perhatian khusus dari pimpinan, sehingga menjadikan kelompok in-group lebih aktif dalam memberikan respon dibandingkan kelompok outgroup (graen, 1995). dengan demikian, lmx diduga berperan dalam menentukan partisipasi anggaran pemerintah daerah, khususnya kota magelang. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis, khususnya berkaitan dengan konsep partisipasi anggaran dan kinerja managerial dilihat dari sudut pandangan obyek institusi publik di negara berkembang. secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah, khususnya di indonesia, dalam upaya peningkatan kinerja instansi skpd melalui mekanisme partisipasi anggaran. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis paradigma lintas budaya hofstede berdasarkan kategori hofstede (2007), indonesia berada pada indeks individualism yang rendah, artinya kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. menurut lau dan tan (2010) masyarakat dengan indeks individualism yang rendah cenderung lebih menyukai partisipasi anggaran karena pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama dan bawahan merasa dipandang sebagai rekan yang jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 92-105: januari 2018 94 sejajar oleh atasan. argumen tersebut mengindikasikan bahwa manager indonesia akan berperilaku positif terhadap tingkat partisipasi anggaran yang tinggi dan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja dimediasi oleh komitmen tujuan. adanya partisipasi di dalam proses penyusunan anggaran memberikan kesempatan kepada atasan untuk berkonsultasi dan berunding dengan tujuan agar bawahan merasa dihargai dan diakui dalam kelompok yang akan mengarahkan pada peningkatan komitmen dan outcome (kabasakal dan dastmalchian, 2001). hofstede (1991) menyatakan bahwa masyarakat yang mempunyai indeks penghindaran ketidakpastian tinggi, akan mencoba untuk mengurangi ketidakpastian dengan menciptakan aturan dan mengikutsertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian terdahulu seperti lau dan tan (2010) dan nor yahya et al. (2008) mengemukakan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja tergolong kompleks dan tidak selalu konsisten. beberapa hasil temuan empiris mengenai hubungan antara partispasi anggaran dan kinerja menunjukkan hubungan yang negatif (misalnya; douglas et al., 2007; etemadi et al., 2009; dakhli., 2010). namun, penelitian lainnya menemukan hubungan dan pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja dan kepuasan kerja (lihat: lau et al., 1995; leach-lopez et al., 2007). menurut shield dan young (1993) hasil yang beragam dari penelitian terdahulu disebabkan karena penggunaan model yang kurang lengkap, sehingga para peneliti perlu untuk membangun model yang mempertimbangkan anteseden dari partisipasi anggaran dan menginvestigasi konsekuensi partisipasi anggaran dengan memasukkan variabel intervening secara teoritis. berdasarkan saran shields dan young (1993), jermias dan yigit (2013) menguji sebuah model komprehensif dari partisipasi anggaran yang terdiri dari anteseden (asimetri informasi), variabel pemediasi (komitmen tujuan dan ambiguitas peran) serta variabel konsekuen (kepuasan kerja dan kinerja). adapun penelitian ini sendiri merupakan pengembangan dari model jermias dan yigit (2013) dengan menambahkan variabel anteseden leader-member exchange guna mengkaji partisipasi anggaran secara lebih menyeluruh. variabel anteseden: asimetri informasi teori agensi menyiratkan bahwa bawahan memiliki informasi pribadi dan spesifik mengenai tugas yang menjadi tanggungjawabnya. berdasarkan pada teori tersebut, bawahan cenderung enggan untuk mengungkapkan informasi kepada atasan mereka kecuali jika atasan memberikan insentif untuk melakukannya (kyj dan parker, 2008). partisipasi anggaran memungkinkan bawahan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka yang akan mengarah pada kinerja yang lebih baik baginya dan keuntungan ekonomi bagi perusahaan (wichowsky dan moynihan, 2008). temuan empiris mengenai asimetri informasi menemukan bahwa semakin besar asimetri informasi antara bawahan dan atasan, organisasi lebih mungkin akan mempromosikan partisipasi anggaran untuk mengakses informasi pribadi bawahan. hasil penelitian terdahulu (chong dan eggleton, 2007). kren dan maiga (2007) menemukan bukti yang signifikan hubungan antara asimetri informasi dan partisipasi anggaran. hasil riset empiris tersebut melaporkan bahwa asimetri informasi menciptakan kebutuhan untuk partisipasi anggaran, atasan akan mendorong partisipasi anggaran kepada bawahan ketika asimetri informasi tinggi. h1: asimetri informasi berpengaruh positif terhadap partisipasi anggaran. variabel anteseden: leader member exchange menurut dienesch dan linden (1986), leader member exchange (lmx) berkaitan dengan kualitas hubungan pertukaran antara bawahan dan atasannya. hubungan lmx berkualitas tinggi memberikan kondisi yang menguntungkan dalam hubungan atasan-bawahan. atasan menggunakan delegasi untuk mempertahankan interdependensi fungsional dari anggotanya (cogliser et al., 2009). kualitas hubungan antara atasan dan bawahan yang tinggi ditandai dengan tingkat kepercayaan, interaksi, dukungan, dan penghargaan yang lebih tinggi dibandingkan hubungan yang rendah. adanya antusiasme, usaha, kontribusi, kewajiban bersama dan aspek lainnya yang dibangun oleh atasan dan bawahan dalam memelihara hubungan merupakan faktor penting lmx (maslyn dan uhl-bien, 2001). perlakuan pemimpin terhadap bawahan akan berbeda tergantung dari kedekatan emosional. pemimpin yang berada di dalam hubungan lmx berkualitas tinggi, sangat bergantung pada yuliani dan susanto partisipasi anggaran dan kinerja managerial di pemerintah daerah 95 bawahan untuk bertindak menggantikan mereka (dunegan et al., 1992) dan mendorong bawahan untuk melakukan kegiatan yang lebih bertanggungjawab (graen dan uhl-bien, 1995). menurut sparrowe dan liden (1997), bawahan yang sering berinteraksi dengan pemimpin mereka akan merasa memiliki dukungan dari pemimpin, percaya diri, dorongan, dan pertimbangan, sehingga bawahan akan berupaya untuk mencapai tujuan kelompok. hofstede (2007) mengkategorikan indonesia sebagai negara collectivism, sehingga hubungan ingroup dimungkinkan terjadi di dalam hubungan atasan dan bawahan dalam pemerintah daerah di indonesia. seorang manager yang mendapatkan kepercayaan dan kesempatan lebih besar (ingroup) dari pemimpin tentunya akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. temuan empiris choy et al. (2016) menunjukkan bahwa lmx berpengaruh terhadap partisipasi karyawan. argumen tersebut membangun hipotesis sebagai berikut: h2: leader member exchange berpengaruh positif terhadap partisipasi anggaran. variabel pemediasi temuan empiris jermias dan yigit (2013) mengusulkan bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja merupakan hubungan tidak langsung. argumen tersebut berdasarkan pada pernyataan chenhall dan brownell (1988), bahwa peneliti perlu mempertimbangkan kondisi di mana partisipasi memiliki peran atau tidak (lihat pula harrison dan sayogo, 2014). literatur terdahulu menunjukkan adanya pengaruh variabel pemediasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja (wentzel, 2002; chong dan johnson, 2007). berdasarkan pada riset jermias dan yigit (2013), penelitian ini berasumsi bahwa hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja adalah tidak langsung, melainkan melalui komitmen tujuan dan ambiguitas peran. komitmen tujuan masyarakat dengan indeks individualism yang rendah cenderung lebih menyukai partisipasi anggaran karena pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama dan bawahan merasa dipandang sebagai rekan yang sejajar oleh atasan (hofstede, 1991). argumen tersebut mengindikasikan bahwa manager indonesia akan berperilaku positif terhadap tingkat partisipasi anggaran yang tinggi dan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja dimediasi oleh komitmen tujuan. adanya partisipasi dalam proses penyusunan anggaran memberikan kesempatan kepada atasan untuk berkonsultasi dan berunding dengan tujuan agar bawahan merasa dihargai dan diakui dalam kelompok, sehingga kebijakan ini akan mengarahkan pada peningkatan komitmen dan outcome (ramadhanty, 2013). h3: komitmen tujuan akan memediasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja managerial ambiguitas peran indonesia dikategorikan dalam negara yang memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi (hofstede, 1991). argumen tersebut membangun logika bahwa manager akan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran dengan maksud untuk mengurangi ambiguitas peran dan selanjutnya akan meningkatkan kinerja. partisipasi bawahan di dalam proses penyusunan anggaran akan memberikan kejelasan pemahaman terkait dengan tugas yang harus mereka kerjakan, bagaimana melakukan tugas tersebut, dan bagaimana kinerja manager akan dievaluasi. temuan empiris rizzo et al. (2007) menunjukkan pengaruh negatif ambiguitas peran terhadap kinerja. ambiguitas peran yang tinggi menyebabkan produktivitas rendah, kekecewaan, tekanan, dan masalah psikologis yang dapat menurunkan kinerja. penelitian terdahulu menemukan bahwa dampak tidak langsung dari partisipasi anggaran terhadap kinerja berasal dari kemampuan partisipasi anggaran untuk mengurangi ambiguitas peran (jermias dan yigit, 2013). h4: ambiguitas peran akan memediasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kepuasan kerja metode penelitian model dalam penelitian ini menghubungkan partisipasi anggaran dengan variabel anteseden (asimetri informasi dan leader exchange member), variabel pemediasi (komitmen terhadap tujuan dan ambiguitas peran), dan variabel outcome. model penelitian ini secara lengkap disajikan pada gambar 1. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 92-105: januari 2018 96 gambar 1. model penelitian tabel 1. definisi operasional variabel konstruk pertanyaan definisi operasional referensi asimetri informasi 6 item persepsi perbedaan antara informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan dunk (1993) leader-member exchange 12 item pola kepemimpinan yang terbentuk karena adanya hubungan kedekatan yang terjalin antara atasan dan bawahan. liden dan maslyn (1998) partisipasi anggaran 4 item tingkat keterlibatan manager dalam penyiapan anggaran kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. jermias dan setiawan (2008) komitmen tujuan 3 item tingkat komitmen manager terhadap tujuan yang telah disepakati. chong dan johnson (2007) ambiguitas peran 6 item persepsi atas ketidakejelasan pemahaman terkait dengan tugas yang harus dikerjakan dan cara evaluasi kinerja. rizzo et al. (1970) kinerja managerial 9 item penilain kinerja manajer yang meliputi perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, penataan staf, negosiasi, perwakilan, dan kinerja keseluruhan. mahoney et al. (1965) teknik pengambilan sampel desain penelitian ini menggunakan metode survei yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui kuesioner. unit analisis penelitian ini adalah individu, yaitu pegawai pemerintah daerah kota magelang yang terlibat dalam penyusunan anggaran. teknik pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria, yaitu pejabat pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran seperti kepala skpd, kepala bidang dan kepala seksi pada seluruh skpd kota magelang. kriteria tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menginvestigasi variabel dalam partisipasi anggaran. definisi operasional dan pengukuran variabel item-item pengukuran variabel dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian sebelumnya, yaitu asimetri informasi (dunk, 1993); leadermember exchange (liden dan maslyn, 1998); partisipasi anggaran (jermias dan setiawan, 2008); komitmen tujuan (chong dan johnson, 2007); ambiguitas peran (rizzo et al., 1970); dan kinerja managerial (mahoney et al., 1965). semua variabel diukur menggunakan skala likert 5 poin, dari (1) sangat tidak setuju (sts) sampai (5) sangat h1 h4 h2 h3 variabel anteseden partisipasi anggaran variabel outcome variabel pemediasi leader exchange member asimetri informasi kinerja managerial komitmen tujuan ambiguitas peran partisipasi anggaran yuliani dan susanto partisipasi anggaran dan kinerja managerial di pemerintah daerah 97 setuju terkecuali untuk pengukuran ambiguitas peran dengan skor (1) selalu sampai (5) tidak pernah. definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1. metode analisis data uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas. parameter yang digunakan untuk uji validitas yaitu dengan melihat nilai faktor loading. nilai factor loading > 0,5 menunjukkan item pernyataan kuesioner valid. uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi hasil dari pengukuran jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. pengujian reliabilitas dilakukan dengan pengukuran yang memenuhi kriteria nilai composite reliability di atas 0,7 meskipun 0,6 masih dapat diterima (hair et al., 2013). pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan structural equation modeling (sem) pls. sem digunakan sebagai alternatif analisis jalur dan memiliki kemampuan untuk mengukur variabel laten yang tidak secara langsung diukur tetapi melalui estimasi indikator (hartono, 2011). hipotesis diterima jika menunjukkan nilai p-value < =0,05. hasil dan pembahasan profil responden kuesioner yang disebar sebanyak 115 responden dan kembali 110. sebanyak 9 kuesioner tidak diisi lengkap sehingga sampel akhir yang dapat diolah sebanyak 101 responden. berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, rentang usia antara 46-55 tahun, lama bekerja sekitar >16 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir s1, lama menjabat sekitar 3-5 tahun dan jumlah staf di bawah pengawasan antara 1-5 orang. hasil pengujian validitas dan reliabilitas hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua indikator pada konstruk di dalam model pengukuran memenuhi syarat, dengan nilai factor loading > 0,5. terkecuali untuk indikator lmx 2 dan lmx 10 pada konstruk leader member exchange masing-masing sebesar 0,337 dan 0,453. serta pada konstruk kinerja managerial yaitu km6 (0,466) dan km7 (0,490). berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai composite reliability dan cronbach alpha memiliki nilai > 0,7. artinya semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. uji kausalitas model penelitian hasil uji kausalitas model penelitian untuk pengujian hipotesis dengan pendekatan structural equation model (sem) disajikan pada tabel 3. pengaruh asimetri informasi terhadap partisipasi anggaran berdasarkan tabel 2, nilai koefisien jalur ai  pa menunjukkan nilai p-value = 0,000 <  = 0,05, artinya asimetri informasi berpengaruh positif terhadap partisipasi anggaran, sehingga h1 terdukung. hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyiratkan bahwa bawahan memiliki informasi pribadi dan spesifik mengenai tugas yang menjadi tanggungjawabnya. adanya asimetri informasi menciptakan kebutuhan untuk partisipasi anggaran. ketika asimetri informasi tinggi, atasan akan mendorong partisipasi anggaran kepada bawahan. hal ini terjadi karena atasan membutuhkan informasi dari bawahan dan melalui partisipasi anggaran atasan akan mendapatkan informasi tersebut. hasil penelitian menunjukkan bahwa bawahan memiliki informasi yang lebih rinci mengenai aktivitas yang dilakukan dan lebih familiar secara teknis terkait pekerjaan di lingkup pertanggungjawaban dibandingkan atasan. bawahan di skpd kota magelang lebih mampu menilai dampak potensial dan pemahaman yang lebih baik terhadap target yang dapat dicapai dibandingkan atasan. dengan demikian, asimetri informasi akan mendorong adanya partisipasi anggaran. temuan empiris ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu (shields dan shields, 1988; shields dan young, 1993) yang menunjukkan pengaruh positif asimetri informasi terhadap partisipasi anggaran. hasil ini berbeda dengan jermias dan yigit (2013) yang tidak menemukan bukti adanya pengaruh asimetri informasi terhadap partisipasi anggaran. pengaruh leader member exchange terhadap partisipasi anggaran berdasarkan tabel 2, nilai koefisien jalur lmx  pa menunjukkan nilai p-value = 0,147 >  = 0,05, artinya leader-member exchange tidak jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 92-105: januari 2018 98 berpengaruh terhadap partisipasi anggaran, sehingga h2 tidak terdukung. kualitas hubungan antara atasan dan bawahan tidak memengaruhi partisipasi anggaran. hal ini dikarenakan karakteristik sampel penelitian di skpd kota magelang sebagian besar adalah pegawai yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 16 tahun. dengan demikian, responden telah banyak memiliki pengalaman dan penguasaan yang baik di bidang pekerjaan mereka. tabel 2. karakteristik responden karakteristik responden jumlah (orang) presentase (%) jenis kelamin laki-laki 54 53 perempuan 47 47 101 100 usia 26-35 tahun 15 15 36-45 tahun 32 32 46 55 tahun 40 40 > 55 tahun 14 14 101 100 pendidikan sma 3 3 d3 21 21 s1 51 50 s2 26 26 101 100 lama bekerja 1 5 tahun 8 8 6 10 tahun 12 12 11 15 tahun 23 23 >16 tahun 58 57 101 100 lama menjabat 1-2 tahun 28 28 3-5 tahun 34 34 6-9 tahun 21 21 >10 tahun 18 18 101 100 jumlah staf di bawah pengawasan 1-5 orang 64 63 6-10 orang 27 27 11-15 orang 5 5 16-20 orang 3 3 >20 orang 2 2 101 100 tabel 3. koefisien jalur path coeficient t statistics p values keterangan panel a: h1,h2—direct effect h1: path a: ai  pa 0,578 8,394 0,000 terdukung h2: path b: lmx  pa 0,250 1,452 0,147 tidak terdukung panel b: non-hypothesized path path c: pa -> km 0,044 0,413 0,680 tidak terdukung path d: pa -> ap -0,281 2,665 0,008 terdukung path e: pa -> kt 0,585 8,483 0,000 terdukung path f: kt -> km 0,368 2,371 0,018 terdukung path g: ap km -0,273 1,679 0,094 tidak terdukung panel c: mediating effects standardized path coeficient* t statistics** z values** keterangan h3: pa  kt  km 0,215 5,806 0,000 terdukung h4: pa  ap  km 0,076 tidak terdukung *koefisien jalur untuk efek mediasi dihitung berdasarkan perkalian koefisien pada setiap jalur. ** berdasarkan pada hasil perhitungan sobel test. yuliani dan susanto partisipasi anggaran dan kinerja managerial di pemerintah daerah 99 gambar 2. hasil pengujian hipotesis catatan: ai = asimetri informasi; lmx = leader member exchange; pa = partisipasi anggaran; ap = ambiguitas peran; k t= komitmen tujuan; km= kinerja managerial hal tersebut menciptakan kebergantungan kepada bawahan yang cenderung sedikit. selain itu, adanya rotasi jabatan dengan kurun waktu yang relatif singkat menyebabkan hubungan emosional antara atasan dan bawahan belum sepenuhnya tercipta. menurut sparrowe dan liden (1997), bawahan yang sering berinteraksi dengan pemimpin mereka akan merasa memiliki dukungan dari pemimpin, percaya diri, dorongan, dan pertimbangan, sehingga bawahan akan berupaya untuk mencapai tujuan kelompok. berdasarkan pada hofstede (2007), responden penelitian terindikasi dalam hubungan outgroup member karena minimnya interaksi dan kedekatan emosional. oleh karena itu, kualitas hubungan atasan dan bawahan rendah sehingga tidak mendorong adanya partisipasi anggaran. pengaruh komitmen tujuan terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kinerja managerial berdasarkan tabel 2, pa  kt  km menunjukkan nilai p-value = 0,000 <  = 0,05, artinya partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja managerial melalui komitmen tujuan sehingga mendukung h3. adanya komitmen dari setiap pegawai dalam mencapai anggaran yang telah disepakati akan memperkuat partisipasi anggaran terhadap kinerja managerial. partisipasi anggaran memberikan kesempatan untuk terlibat dan memiliki pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. hal ini akan meningkatkan perasaan kontrol dan keikutsertaan bawahan terhadap anggaran. adanya perasaan tersebut akan meningkatkan komitmen bawahan untuk mencapai tujuan anggaran (chong dan chong, 2002). hasil penelitian ini konsisten dengan shields dan shields (1998) yang menyatakan bahwa partisipasi meningkatkan kepercayaan bawahan, perasaan kontrol dan keterlibatan pribadi, sehingga bawahan akan lebih menerima dan berkomitmen terhadap keputusan anggaran. komitmen yang dimiliki setiap pegawai akan mendukung peningkatan kinerja. temuan riset ini juga konsisten dengan hasil penelitian jermias dan yigit (2013). jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 92-105: januari 2018 100 pengaruh ambiguitas peran terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kinerja managerial berdasarkan tabel 2, hasil pengujian path paap memiliki p-value = 0,008 <  = 0,05 dan hubungan ap  km menunjukkan nilai p-value 0,094 >  = 0,05 sehingga tidak signifikan. hal tersebut tidak memenuhi persyaratan adanya hubungan mediasi, sehingga h4 tidak terdukung. artinya partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja managerial melalui ambiguitas peran. ambiguitas peran atau ketidakjelasan peran adalah ketidakberadaan informasi yang memadai yang diperlukan seseorang agar dapat menyelesaikan perannya secara optimal (marini, 2001). di skpd kota magelang, sudah terdapat rincian tugas dan kejelasan sasaran kerja. para pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran sebagian besar memiliki masa kerja lebih dari 16 tahun dengan masa menjabat antara 3-5 tahun. sehingga dianggap telah memahami tugas, wewenang, dan rincian tanggungjawab dalam lingkup pekerjaannya dengan baik. oleh karena itu, proses partisipasi dalam penyusunan anggaran bukan bertujuan untuk mengurangi ambiguitas peran yang selanjutnya akan dapat meningkatkan kinerja. hasil penelitian ini tidak konsisten dengan chenhall dan brownell (1988) yang menemukan bahwa dampak tidak langsung dari partisipasi anggaran terhadap kinerja berasal dari kemampuan partisipasi anggaran untuk mengurangi ambiguitas peran. temuan empiris ini tidak mendukung penelitian jermias dan yigit (2013) yang menemukan pengaruh mediasi ambiguitas peran terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kinerja managerial. simpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap partisipasi anggaran. komitmen tujuan mampu memediasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja managerial. penelitian ini tidak menemukan bukti pengaruh leader-member exchange (lmx) terhadap partisipasi anggaran. lebih lanjut, peran mediasi ambiguitas peran terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kinerja managerial tidak terdukung.. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja. akan tetapi, partisipasi anggaran akan dapat meningkatkan kinerja dengan adanya komitmen dari pegawai untuk mencapai anggaran yang telah disepakati bersama. implikasi penelitian ini yaitu peningkatan partisipasi anggaran dapat tercapai dengan adanya asimetri informasi antara atasan dan bawahan. bawahan memiliki informasi yang lebih rinci mengenai aktivitas yang dilakukan dan lebih familiar secara teknis terkait pekerjaan di lingkup pertanggungjawaban dibandingkan atasan. hal tersebut mendorong perlunya partisipasi anggaran di lingkungan pemerintah daerah. penelitian ini tidak menemukan bukti pengaruh leader-member exchange (lmx) terhadap partisipasi anggaran. hubungan lmx menuntut adanya kualitas hubungan personal/emosional antara atasan dan bawahan. intensitas komunikasi, kedekatan dan saling bergantung merupakan faktor utama dalam lmx. pemkot magelang belum lama ini telah melaksanakan beberapa kali rotasi jabatan di lingkungan skpd. hal tersebut dimungkinkan menjadi faktor penyebab lmx belum tercipta antara atasan dan bawahan. dengan demikian lmx tidak mendorong partisipasi anggaran. riset ini memiliki keterbatasan sampel penelitian yaitu hanya pada pejabat di skpd kota magelang. dengan demikian untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian agar generalisasi hasil lebih baik. penelitian ini juga hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey kuesioner. karenanya penelitian ini masih memiliki simpulan atas hubungan variabel yang belum cukup kuat. penelitian selanjutnya dianjurkan untuk meneliti isu serupa dengan pendekatan lain agar hasil temuan dapat lebih kaya, seperti menggunakan pendekatan kualitatif, atau bahkan riset campuran (sofyani dan akbar, 2013; 2015). ucapan terima kasih peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada direktorat riset dan pengabdian masyarakat kementrian riset, teknologi, dan perguruan tinggi (drpm kemenristekdikti) yang telah menjadi sponsor pendanaan riset ini. daftar pustaka adrianto, y. 2008. analisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja yuliani dan susanto partisipasi anggaran dan kinerja managerial di pemerintah daerah 101 manajerial dengan kepuasan kerja, job relevant information dan kepuasan kerja sebagai variabel moderating. tesis, universitas diponegoro. beny, a. w. 2012. pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi dan investasi, 13 (1), 15-27 chenhall, r. dan p. brownell. 1988. the effect of participative budgeting on job satisfaction and performance: role ambiguity as an intervening variable. accounting, organizations and society, 13, 225–234. chong, v. k. dan i. r. eggleton. 2007. the impact of reliance on incentive-based compensation schemes, information asymmetry and organisational commitment on managerial performance. management accounting research, 18 (3), 312-342. chong, v. k. dan d. m. johnson. 2007. testing a model of the antecedents and consequences of budgetary participation on job performance. accounting and business research, 37 (1), 3–19. chong, v. k. dan k. m. chong. 2002. budget goal commitment and information effect of budget participation on performance: a structural equation modelling approach. behavioral research in accounting, 14, 6586. choy, j., d. mccormack dan n. djurkovic. 2016. leader-member exchange and job performance. journal of management development, 35 (1), 104 – 119. cogliser, c.c., c. a. schriesheim, t. a. scandura dan w. l. gardner. 2009. balance in leader and follower perceptions of leader-member exchange: relationships with performance and work attitudes. the leadership quarterly, 20 (3), 452-465. dakhli, a. 2010. budgetary participation in a non-western country. journal of business in developing nations, 12, 1–31. dienesch, r. m. dan r. c. liden. 1986. leadermember exchange model of leadership: a critique and further development. academy of management review, 11, 618-634 douglas, p. c., h. h. elnaby, c. s. norman, dan b. wier. 2007. an investigation of ethical position and budgeting systems: egyptian managers in u.s. and egyptian firms. journal of international accounting, auditing & taxation, 16, 90–109. dunegan, k. .j., d. duchon dan m. uhl-bien. 1992. examining the link between leader-member exchange and subordinate performance: the role of task analyzability and variety as moderators. journal of management, 18 (1), 59-76. dunk, a. 1993. the effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation between budgetary participation and slack. the accounting review, 68, 400–410. etemadi, h., z. d. dilami, m. s. bazaz, dan r. parameswaran. 2009. culture, management accounting and managerial performance: focus iran. advances in accounting, incorporating advances in international accounting, 25, 216–225. fibrianti, d. dan i. b. riharjo. 2013. pengaruh partisipasi anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial pada pemerintahan kota surabaya. jurnal ilmu dan riset akuntansi, 1 (1), 25-37 graen, g. b. dan m. uhl-bien. 1995. relationship-based approach to leadership: development of leadermember exchange (lmx) theory of leadership over 25 years: applying a multi-level multi domain perspective. leadership quarterly, 6 (2), 219-47. hair, j., t. hult, c. ringle, dan m. sartstedt. 2013. a primer on partial least square structural equation modeling (pls-sem). los angeles: sage. harrison, t. m. dan d. s. sayogo. 2014. transparency, participation, and accountability practices in open government: a comparative study. government information quarterly, 31 (4), 513-525. hartono, j. 2011. konsep dan aplikasi structural equation modelling berbasis varian dalam penelitian bisnis. yogyakarta: stim ykpn. hofstede, g. 1991. cultures and organizations: software of the mind. berkshire, u.k.: mcgraw-hill. hofstede, g. 2007. asian management in the 21st century. asia pacific journal of management, 24, 11–420. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 92-105: januari 2018 102 jermias, j. dan f. yigit. 2013. budgetary participation in turkey: the effects of information asymmetry, goal commitment, and role ambiguity on job satisfaction and performance. journal of international accounting research, 12 (1), 29-54. jermias, johnny dan t. setiawan. 2008. the moderating effects of hierarchy and control systems on the relationship between budgetary participation and performance. the international journal of accounting, 3, 268–292. kren, l. dan a. maiga. 2007. the intervening effect of information asymmetry on budget participation and segment slack. in advances in management accounting, 141157. kyj, l. dan r. j. parker. 2008. antecedents of budget participation: leadership style, information asymmetry, and evaluative use of budget. abacus, 44 (4), 423-442. lau, c. m. dan s. l. c. tan. 2010. the effect of prosedural fairness and interpersonal trust on job tension in budgeting. management accounting research, 17 (2), 171-186. lau, c. m., l. c. low, dan i. r. eggleton. 1995. the impact of reliance on accounting performance measures on job-related tension and managerial performance: additional evidence. accounting, organizations and society, 20 (5), 359–381. leach-lopez, m. a., w. w. stammerjohan dan f. m. mcnair. 2007. differences in the role of job-relevant information in the budget participation performance relationship among u.s. and mexican managers: a question of culture or communication. journal of management accounting research, 19, 105–136 liden, r. c. dan j. m. maslyn. 1998. multidimensionality of leader–member exchange: an empirical assessment through scale development. journal of management, 24 (1), 43–72. mahoney, t. a., t. h. jerdee, dan s. j. carroll. 1965. the jobs of management. industrial relationships, 4, 97–110. maizunati, n. a. 2017. analisis kondisi keuangan pemerintah daerah kota magelang dalam klaster kota di jawa-bali. jurnal riset akutansi keuangan, 2 (2), 139-161. marini, p. 2001. pengaruh role conflict, role ambiguity dan job insecurity terhadap kepuasan kerja akuntan publik. tesis, universitas diponegoro. maslyn, j. m. dan m. uhl-bien. 2001. leadermember exchange and its dimensions: effects of self-effort and other’s effort on relationship quality. journal of applied psychology, 86 (4), 697-708. nor yahya, m., n. n. n. ahmad dan a. h. fatima. 2008. budgetary participation and performance: some malaysian evidence. international journal of public sector management, 21(6), 658-673. ramadhanty, r. w. 2013. pengaruh pengalaman, otonomi, profesionalisme, dan ambiguitas peran terhadap kinerja auditor pada kap di diy. nominal: barometer riset akuntansi dan manajemen, 2 (2), 61-75. rizzo, j. r., r. j. house dan s. i. lirtzman. 1970. role conflict and ambiguity in complex organizations. administrative science quarterly, 15, 150–163. shields, m. d. dan s. m. young. 1993. antecedents and consequences of participative budgeting: evidence on the effects of asymmetrical information. journal of management accounting research, 5, 265-277. sofyani, h. dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sofyani, h. dan r. akbar. 2016. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 19 (2), 153-173. sparrowe, r. t. dan r. c. liden. 1997. process and structure in leader-member exchange. academy of management review, 22 (2), 522-532. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. tersedia di: http://peraturan.go.id/uu/nomor-25-tahun2004.html wentzel, k. 2002. the influence of fairness perceptions and goal commitment on managers’ performance in a budget yuliani dan susanto partisipasi anggaran dan kinerja managerial di pemerintah daerah 103 setting. behavioral research in accounting, 14, 247–271. wichowsky, a. dan d. p. moynihan. 2008. measuring how administration shapes citizenship: a policy feedback perspective on performance management. public administration review, 68 (5), 908-920. wiratmi, w., g. a. yuniarta dan a. t. atmadja. 2014. pengaruh budgetray goal characteristics terhadap kinerja manajerial dengan budaya paternalistik dan komitmen organisasi sebagai moderating variabel (studi empiris pada dinas-dinas pemerintah daerah kabupaten badung). e-journal s1 akuntansi universitas pendidikan ganesha, 2 (1), 1-12. zahro, h. dan i. januarti. 2016. pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan persepsi keadilan anggaran dan komitmen tujuan anggaran sebagai variabel intervening (studi kasus pada universitas diponegoro). jurnal akuntansi dan auditing, 13 (2), 125-154. lampiran kuesioner a. asimetri informasi pernyataan 1 2 3 4 5 1. saya memiliki informasi secara rinci terkait aktivitas yang dilakukan di area pertanggungjawaban dibandingkan atasan. 2. saya lebih mengetahui hubungan input-output dalam operasi internal dibandingkan atasan. 3. saya yakin mengenai potensi kinerja di area pertanggungjawaban dibandingkan atasan. 4. saya lebih familiar secara teknis terkait pekerjaan dibandingkan atasan. 5. saya lebih mampu menilai dampak potensial pada faktor eksternal dalam aktivitas di area pertanggungjawaban dibandingkan atasan. 6. saya memiliki pemahaman lebih baik terhadap apa yang dapat dicapai di area pertanggungjawaban dibandingkan atasan. b. partisipasi anggaran pernyataan 1 2 3 4 5 1. saya ikut berpartisipasi dalam penetapan anggaran 2. saya berwenang menentukan kegiatan guna mencapai anggaran yang ditetapkan untuk unit organisasi. 3. pendapat saya merupakan faktor penting dalam melaksanakan anggaran. 4. unit organisasi saya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh manajemen tingkat atas untuk menjalankan anggaran. c. komitmen tujuan pernyataan 1 2 3 4 5 1. saya mempunyai komitmen besar dalam pencapaian anggaran 2. pencapaian anggaran yang telah ditetapkan merupakan hal penting. 3. saya berusaha untuk mencapai anggaran di unit organisasi. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 92-105: januari 2018 104 d. ambiguitas peran pernyataan 1 2 3 4 5 1. saya mendapatkan penjelasan rinci mengenai apa yang harus dilakukan. 2. saya telah membagi waktu saya dengan baik. 3. saya memiliki tujuan yang jelas dan terencana untuk pekerjaan saya. 4. saya merasa yakin tentang seberapa besar kewenangan yang saya miliki. 5. saya tahu persis apa yang diharapkan dari diri saya. 6. saya mengetahui tanggung jawab saya. e. kinerja managerial bagaimana penilaian anda terkait dengan hal di bawah ini dalam unit organisasi anda? 1 2 3 4 5 1. perencanaan: penentuan tujuan dan program; penjadwalan kerja, penganggaran, penyiapan prosedur, pemrograman. 2. investigasi: pengumpulan dan persiapan informasi untuk catatan, laporan dan rekening; pengukuran output; inventarisasi, analisis jabatan. 3. koordinasi: bertukar informasi dengan orang-orang di unit organisasi lain untuk penyesuaian program; menasihati departemen lain, hubungan dengan manajer lain. 4. evaluasi: penilaian proposal atau kinerja yang dilaporkan atau diamati; penilaian karyawan, penilaian output, penilaian laporan keuangan; inspeksi produk. 5. pengawasan: mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan bawahan anda; konseling, pelatihan, dan menjelaskan aturan kerja kepada bawahan; menugaskan kerja dan penanganan keluhan. 6. staffing: mempertahankan tenaga kerja dari unit anda; merekrut, wawancara, dan memilih karyawan baru; menempatkan, mempromosikan, dan mentransfer karyawan. 7. negosiasi: pembelian, penjualan, atau kontrak untuk barang atau jasa, menghubungi pemasok, berurusan dengan perwakilan penjualan, perundingan bersama. 8. perwakilan: menghadiri rapat, konsultasi dengan organisasi lain, pidato publik, menggerakkan masyarakat; memajukan kepentingan umum organisasi. 9. saya menilai kinerja secara keseluruhan di organisasi adalahdi atas rata-rata. f. leader member exchange pernyataan 1 2 3 4 5 1. saya menyukai atasan saya secara personal 2. atasan saya mempertahankan kinerja saya kepada pimpinan, meskipun tidak mengetahui sepenuhnya hasil kerja saya 3. saya bekerja untuk atasan sesuai dengan deskripsi tugas yang ada 4. saya terkesan dengan pengetahuan atasan mengenai pekerjaannya 5. atasan saya merupakan orang yang diinginkan untuk dijadikan teman 6. atasan saya menjadi pelindung ketika ada orang lain yang yuliani dan susanto partisipasi anggaran dan kinerja managerial di pemerintah daerah 105 menyerang saya 7. saya akan berusaha ekstra keras agar mencapai tujuan atasan untuk organisasi kami 8. saya menghargai pengetahuan dan kompetensi atasan 9. bekerja bersama atasan saya sangat menyenangkan 10. atasan saya akan membela saya ketika saya berterus terang telah melakukan kesalahan 11. saya mengagumi ketrampilan profesional atasan 12. saya tidak keberatan bekerja keras untuk atasan saya journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 article type: research paper islamic values in the annual reports of the shariah bank to create a sharia value-added rediyanto putra* 1 and rahma rina wijayanti 2 abstract: research aim: this study aims to examine, understand, and prove the embodiment of islamic values in the annual report of sharia banks. the results of this study are expected to provide information or data to all parties regarding the layout and islamic values in the sharia banks' annual report, which can be a form of a real differentiator between sharia banks and conventional banks if viewed in terms of the content of the annual report. design/methodology/approach: the interpretive method in this study is suitable for research purposes that are not intended to perform hypothesis testing but to do an interpretation of research data. the interpretive method used in this research is to analyze the data by using semiotic analysis. differential semiotic analysis is an analysis of data that focuses on meaning and sign. semiotic analysis of the annual sharia bank report is carried out on the narrative texts on the annual report. semiotic analysis in this study is based on charles sanders pierce's semiotic analysis which uses the triangles of meaning. research findings: the results of the study showed that the annual reports of muamalat bank from 2012 to 2016 had indicated islamic values. islamic values were found most frequently in the annual report of muamalat bank from 2014 to 2016. the islamic values in the annual reports of muamalat bank were included in the sharia supervisory board report, the board of commissioner report, the board of directors, corporate governance information, and information related to corporate social responsibility (csr). thus, the presence of islamic values in the annual reports of muamalat bank can create the sharia value added to the company. theoretical contribution/originality: the results of this study have contributed to the application of the shari'ah enterprise theory (set). the existence of the application of islamic values in the financial statements of bank muamalat shows that bank muamalat is not only responsible for its business activities to humans (investors) but also to god. practitioner/policy implication: the results of this study indicate that bank muamalat must continue to maintain the existence of islamic values in operational activities that are presented in its annual report. this is due to the fact that bank muamalat's operational activities are truly in accordance with islamic law. research limitation/implication: the islamic values were found most frequently in the annual reports of muamalat bank from 2014 to 2016. a good practice of islamic values is finally expected to result in the meaningful added value of sharia. the limitations in this article that are the number of the theory and methodologies related to the phenomenon of islamic values on the disclosure of information in the annual reports is still limited. so, further researches will be necessary to find another theory and develop methodologies to investigate the islamic values represented in the annual report of sharia banking. key words: annual report; islamic value; sharia added value. affiliation: 1 department of accounting, universitas negeri surabaya, east java, indonesia. 2 department of public sector accounting, politeknik negeri jember, east java, indonesia. *correspondence: rediputra.rp@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101139 citation: putra, r., & wijayanti, r. r. (2020). islamic values in the annual reports of the shariah bank to create a sharia value-added. journal of accounting and investment, 21(1), 90-113. article history received: 16 dec 2018 reviewed: 27 jan 2019 05 june 2019 revised: 05 mar 2019 12 oct 2019 accepted: 22 nov 2019 mailto:rediputra.rp@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5563 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 91 introduction a bank is a business entity that serves as a financial channel in a country. indonesian law no. 7 the year 1992 states that the bank duty is collecting funds from the community in the form of deposits and distributing them back to the community. thus, the bank is a business entity that is very important in supporting the economy of a country's society. banks in indonesia at this time have been doing two types of principles namely the conventional principles and sharia principles. sharia banks in indonesia have significantly grown because many parties need financial services that are embodied with islamic principles. these principles exist in indonesian society because indonesia is a country with moslems as the majority of the population. islamic banks have finally appeared to meet the needs for the indonesian society of the financial services by following the principles of islam. act no. 21 the year 2008 explains that shari’ah bank is a bank that performs operational activities based on the sharia principles that include the principles of islam in legislation, and the fatwa issued by the authorized institution. the shari’ah banking system has existed since the beginning of islam 1,400 years ago. alharbi (2015) states that historical books written in the early years of islam show that during the first century of islam (ad 600), there were some forms of banking activity similar to modern banking transactions which revealed that al-zubair bin allayman, one of the most famous figures in islam, accepted deposits from people as loans and invested the money and returned the deposit to the owner. it is also written by several contemporary scholars such as chachi (2005) which shows that there are bankers called sarraffeen or sayarifah (single sarraf) or jahabidhah (banks called dawawin aljahabidhah) in the islamic empire. the development of shariah bank in indonesia has been indicated since the year 1991 marked with the advent of pt bank muamalat indonesia tbk. at that time, muamalat bank was the only shari'ah bank in indonesia. however, at the time there were no rules governing sharia principles for banking. sharia banking legislation recently appeared in 1998 with the promulgation of act no. 10 the year 1998. this act has renewed the law no. 7 of the year 1992 by adding an understanding, principles and shariah-compliant financing. the development of islamic banks currently has experienced a significant spike. this is demonstrated by the increasing number of islamic banks in indonesia until 2016. figure 1 shows the number of islamic banking in indonesia from 2091 to 2016. figure 1 shows that the general shariah bank, shariah business unit, and shariah rural bank in indonesia have many offices until january 2017. based on the graph the growth rate of sharia over the 25 years (1991-2016) was substantial with the number of sharia banking as many as 717 sharia banking including bus, uus, and bprs. thus, sharia banking in indonesia gained the trust of the people of indonesia. figure 1 shows that the number of sharia banking in indonesia was predominated by general shariah bank, sharia business unit (uus), and sharia rural bank (bprs), respectively. putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 92 figure 1 number of sharia banking source: financial services authority’s shariah banking statistic 2017 shariah banks in indonesia, in carrying out operational activities, have different characteristics from the conventional banks due to the applied sharia principles. shariah principles applied by foreign islamic banking caused interest (riba) in shariah-compliant transactions. islamic banks use the system of profit-sharing in more operational activities. paramitasari (2012) states that the system can provide an alternative for the results in the banking system to create benefits for the community and the banking institutions, justice when conducting transactions, ethical investments, prioritizing the value of togetherness and brotherhood, and avoiding speculation. the process of islamic banking operations is different from conventional banks causing the need for a form of supervision of law enforcement authorities. authorities responsible for overseeing the operational activity of the bank is the board of trustees of islamic sharia (dps). dps has the task of supervising and advising the management to ensure that the banking operations are in line with the sharia principles (nugraheni & yuliani, 2012). therefore, at the end of each year, the sharia supervisory board will issue the report simultaneously with the external auditor's audit results. this annual report aims to guarantee the users of financial statements to ensure that the bank has complied with the principles of the islamic sharia in all transactions. sharia bank annual report is a useful source of information as a form of accountability for stakeholders. the annual report of sharia banking differs from the annual report published by conventional banking. this is because the islamic sharia principles are applied in sharia banking. the annual report of sharia banking should comply with the explanation of shariah enterprise theory (set). set explains that the responsibility of the shariah entity must be made to god, humans, and nature as stakeholders (triyuwono, 2007). thus, sharia banks must be able to perform all transactions in compliance with the principles of islamic sharia in order to be accountable to stakeholders. shari'ah bank annual reports need to maintain islamic values because shariah banks carry out transactions based on a paradigm that the universe is god's creation which is a trust and a means of happiness and prosperity for all humanity (kdpplks, 2007). therefore, the annual report of sharia banks must have islamic values that indicate the putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 93 presence of a divine element as a good parameter for business activity. in addition, annual reports like those of shari'ah needs to have islamic values because a shari'ah bank has five characteristics derived from the islamic values, namely (1) basic values and philosophy containing the principle of rabbaniyah because it refers to the objectives of islam itself, (2) products and services that are interest-free containing insaniyah values, (3) agreements that are only allowed according to the islamic laws comprising the values of clarity/ablution, (4) focus on social development and goals comprising the universal values applies to all aspects of life and (5) the existence of a sharia supervisory board (dps) (hudaib (2007) in prasetyaningsih and prakosa (2010). these five characteristics are references to standards by aaoifi and are themes that are translated into islamic corporate identity. the annual reports of sharia banking in indonesia might not reflect the values of sharia principles. this is evident in some previous research results from prasetyaningsih and prakosa (2010), paramitasari (2012), sukardi and wijaya (2013), yuniwijayanti (2014), pratiwi and chariri (2015). some results of these studies are inconsistent with the presence of islamic values in the annual report of shari’ah banks in this present study. paramitasari (2012) research results indicate that the annual shari'ah bank report has not fully demonstrated the embodiment of islamic values. paramitasari (2012) explained that the dimensions of the products and services from two of the three investigated companies might not provide information related to the approval of shari'ah supervisory board. this caused wavering in terms of the level of halal products and services provided. however, some previous studies indicated that the annual report of shari’ah banks reflected the existence of islamic values. prasetyaningsih and prakosa (2010) and petrus and wijaya (2013) also add about a lack of attention to the islamic banking dimensions of zakat, alms, and loan of virtue indicating the identity of ethical annual reports on islamic banking. however, the yuniwijayanti and praktiwi and chariri (2015) shows different results. the research stated that sharia banking annual report had the value of da'wah, more than merely dealing with the economic reality. therefore, research related to the search for islamic values in the annual report on syariah bank in indonesia is still needed. researches related to islamic value in the annual report on shariah banks are required based on two reasons. the first is the inconsistencies in the results of the previous researches. secondly, the previous researches (prasetyaningsih and prakosa, 2010; paramitasari, 2012; he and wijaya, 2013) investigated the islamic values in the annual reports by using values indexing, while pratiwi and chariri (2015) investigated through the photos contained in the annual reports of shariah banks without doing the interpretation on the sentences or information on the annual reports to give the maximum results. third, the research of yuniwijayanti (2014) was using semiotic analytical methods to know the islamic values on the annual report of mandiri syariah bank with a shorter period; one year. therefore, this research offers meaning-related research by using semiotic analysis on islamic banking annual reports with a longer period in order to get more credible data. research like this is necessary as an evaluation tool for the annual report of shariah banks in indonesia. putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 94 this study aims to examine, understand, and prove the embodiment of islamic values in the annual report of sharia banks. the results of this study are expected to provide information or data to all parties regarding the layout and islamic values in the sharia banks' annual report, which can be a form of a real differentiator between sharia banks and conventional banks if viewed in terms of the content of the annual report. this research used annual reports of bank muamalat tbk from 2012 to 2016 as the research object. bank muamalat tbk was chosen in this research because bank muamalat tbk is the first syariah bank in indonesia. in addition, bank mumalat tbk in 2017 was awarded as the best sharia bank in indonesia with two awards at the same time: the first rank for the category of assets of 25 trillion and above and the first rank of tbk indonesia-iv company award 2017 (apti-iv-2017) (www.bankmuamalat.co.id). the next sections of this article address the theoretical studies, research methods, discussion, and conclusion. literature review shariah enterprise theory arises because of the values of capitalism in enterprise theory. enterprise theory is then developed to be more suitable for use by the sharia entities including sharia banks. the development of enterprise theory is then called shariah enterprise theory. shariah enterprise theory (set) further balances the value of egoistic (masculine) with alturistic (feminim), material value (masculine) with spiritual value (feminism), and so on (triyuwono, 2007). balancing the values in shariah enterprise theory leads to the emergence of concerns for all stakeholders. the stakeholders refer to god, man, and nature. therefore, every sharia entity, including sharia banks, in carrying out its operational activities must be accountable to god, humans, and nature. set has a difference that accentuates theories that exist in other accounting that is related to stakeholders. the most important stakeholder in the set is god. triyuwono (2007) stated that set should foster awareness of god for its users which ultimately obliges sunnatullah as the basis of sharia construction. the set then makes man a second stakeholder after god. human stakeholders in the set itself are divided into two namely direct stakeholders and indirect stakeholders. triyuwono (2007) states that direct stakeholders are the parties that contribute directly to the company, while indirect stakeholders are parties that do not contribute at all to the company. therefore, set does apply a balanced form that causes a form of concern. the last stakeholder in the set is nature. set makes nature a stakeholder because the existence of a company is because of the energy, raw materials, and others provided by nature (triyuwono, 2007). the form of contribution that is given as a return to nature can be done by preserving nature. the notion of shariah enterprise theory (set) discloses that humans are not the main stakeholders. the main stakeholder for set is god, so the ultimate responsibility is for god. thus, every syariah organization including a sharia bank must take responsibility for its operational activities to god. triyuwono (2007) declares god to be the major stakeholder in set because humans and the universe will eventually return to god. putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 95 figure 2 accountability forms of shariah enterprise theory (set) source: amerieska, irianto, & affandy (2012) therefore, man must obey god by carrying out all activities by following what is commanded by god. the sharia bank accountability form based on set is shown in figure 2. banks are financial institutions that play an important role in the process of collection and channeling of funds. law no. 7 of 1992 states that the bank is a business entity that has a duty to collect funds from the community in the form of deposits and distribute them back to the community. banks in indonesia in carrying out its operational activities adopt two types of conventional principles and shariah principles. banks that run their operations based on sharia principles are called sharia banks. law no. 21 the year 2008 states that sharia bank is a bank conducting business activities based on sharia principles; the islamic principles from the law and fatwa issued by the institution authorized in the determination of fatwa in the field of sharia. sharia principles embraced by sharia banking ultimately result in operational activities undertaken by the banking system. sharia banking has a significant difference in its operational activities when compared to conventional banks. those undertaken by sharia banks must conform to islamic values. ascarya and yumanita (2005:4) state that the operational activities of sharia banks should be based on the following principles: a. operational activities shall be free of interest (usury) b. operational activities should be free of speculative non-productive such as gambling (masyir) c. operational activities should be free of uncertainty and doubt (gharar) d. operational activities should be free of damaged or invalid (bathil) e. operational activities only do financing on something kosher. spiritual social economy ecology god human nature principal (stockholders ) rewards / threat agen (manager) contract/ amanah dimensions of accountability relationship putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 96 table 1 differences in sharia and conventional banking characteristics no. syariah banking conventional banking 1 halal investment investment is halal and haram 2 using the principle of profitsharing, buying and selling using the device of interest (riba) 3 oriented to profit and falah oriented only on profit 4 using the principle of partnership using the debtor-creditor principle 5 the collection and distribution of funds must comply with the fatwa of the sharia supervisory board does not have a similar board source: antonio (2001) in hafied dan nasir (2013) it can be concluded that sharia banking prioritizes the principle of halal, partnership, and avoids usury in carrying out its operational activities. sharia principles embraced by sharia banking ultimately lead to different characteristics between sharia banks and conventional banks. the different characteristics of sharia banks with conventional banks are as follows table 1. a brief explanation of table 1 shows that islamic banking activities are in accordance with the islamic shariah. thus, islamic banking has been trusted to be more careful in conducting its operational activities to fit properly. this study aims to conduct an assessment of the islamic values presented in the annual reports of bank muamalat tbk. researches on a similar theme have previously been done. table 2 presents a brief summary of the results of the previous researches. table 2 shows that the results of the previous studies that have been done indicate insufficiency in sharia banks. the insufficiency includes operational activities or disclosure reports. this study aims to reexamine and assess the reality of islamic values represented in the annual reports of bank muamalat tbk. this study is based on research results from yuniwijayanti (2014) and pratiwi and chariri (2015). putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 97 table 2 study of islamic values on the annual report name research object method result muhammad (2009) the annual report of sharia banking from four countries namely pakistan, malaysia, bahrain, and indonesia in 2007 the evaluative analysis includes analysis of report types and records presented and disclosed in each report the results show that sharia banking has different characteristics in presenting and disclosing financial performance and non-financial activities. bahrain and indonesia tend to follow the standards of aaoifi. however, pakistan and malaysia are more inclined not to follow the accounting standards of aaoifi related to financial statements. however, overall shariah banking from all four countries has financial statements that can complement one another to the ideal model. afdal (2011) practitioners of sharia banking pt. bank perkreditan rakyat syariah niaga madani a qualitative descriptive approach by using interviews and filling a questionnaire the results show that the system and prosecutor of shariah pawnshops still use conventional pawning bases. however, there are differences in the financing system, the determination of administrative costs, and the determination of capital/interest lease rates based on the concept of sharia ie ijara. paramitasari (2012) the annual report of sharia banks listed on the indonesia stock exchange from 2007 to 2009 using the checklist method based on five themes and eight dimensions based on prasetyaningsih (2010) research the results show that the annual report of sharia banks from 2007 to 2009 has been close to the ideal reporting standard. thus, sharia commercial banks have compliance with existing regulations relating to reporting and disclosure. sukardi and wijaya (2013) the annual report of 11 sharia banks in indonesia in 2012 conducting an exploratory survey (field research) by looking at the information disclosure annual report of sharia banks. the result of the research shows that the index of bus ethical identity ethics in indonesia is ranged from 73.8% to 94%. the highest index is owned by syariah mandiri bank and the lowest is victoria sharia bank. the results of this study indicate that it is necessary a form of improvement in the reporting of sharia banks to increase public confidence in the existence of sharia banking in indonesia. yuniwijayanti (2014) the annual report of bank muamalat and bank syariah mandiri a qualitative approach with the semiotic analysis method the results showed that the annual report of muamalat and syariah mandiri bank contained the value of da'wah both text and images. the results also show that bmi report gives more dakwah value than bsm. pratiwi and chariri (2015) the annual report of bank muamalat indonesia (bmi), bank syariah mandiri (bsm), bank rakyat indonesia (bri) bank central asia (bca) syariah, dan bank negara indonesia (bni) syariah. a qualitative approach using an interpretive paradigm through semiotic analysis the results of this study indicate that the annual report of sharia banks contains religious values contained in fot0. the results also show that the annual report of sharia banks provides an islamic reality that causes it to be different from the annual report of other banks. ningsih (2017) this research was conducted on syariah banking in kudus, pati and jepara districts. the sample of the research was 27 clients and 7 managers of bank. the method used was field research the results of the study show that (1) sharia bank employees have applied friendship attitude to customers, (2) sharia bank employees have good morals but were not responsible for complicated issues, (3) bank employees have an individual interest. putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 98 research method this study aims to explore the islamic values represented in the annual report of bank muamalat tbk. the research approach used in this research was qualitative with the interpretive method. the interpretive method in this study is suitable for research purposes that are not intended to perform hypothesis testing but to do an interpretation of research data. the interpretive method used in this research is to analyze the data by using semiotic analysis. the semiotic analysis used in this research is a differential semiotic analysis. differential semiotic analysis is an analysis of data that focuses on meaning and sign. differential semiotic analysis is an analytical method that focuses on the meaning that arises from the direct understanding of a text reader (piliang, 2004). analysis of semiotics in the study noticed four dimensions of meaning namely structural, contextual, denotative, and connotative. semiotic analysis of the annual sharia bank report is carried out on the narrative texts on the annual report. semiotic analysis in this study is based on charles sanders pierce's semiotic analysis which uses the triangles of meaning. the meaning triangle has three components namely sign, object, and interpretant. the following semiotic analysis technique model is applied in this study: figure 3 triangle of meaning source: stone, 2000 this semiotic analysis is carried out in several stages. the first stage is to collect various sources of literature derived from the qur'an, al-hadith, books, and the results of previous researches. the second stage is to link the signs in the narrative text of the muamalat bank annual reports with various sources that have been collected. the third stage is to interpret the relationships that have been obtained from the previous stages. the semiotic analysis as presented was used to analyze the annual report of bank muamalat tbk from 2012 to 2016. the object of this study uses the annual reports of bank muamalat tbk because bank muamalat tbk is the first shariah bank operating in indonesia. in addition, bank mumalat tbk has received two awards that are the first rank for the number of assets more than 25 trillion and the first rank ranked first in the category of public company indonesia-iv 2017 (apti-iv-2017) (www.bankmuamalat.co.id). secondary data in the form of annual reports of bank putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 99 muamalat tbk in 2012 until 2016 in this study obtained directly from the website of muamalat bank. result and discussion muamalat bank is the first syariah bank in indonesia. the bank started operations from 1991 to the present. muamalat bank has been operating for approximately 26 years (1991-2017). muamalat bank became a public company in 1993. thus, muamalat bank became the first public sharia bank in indonesia. muamalat bank has a vision of "being the best sharia bank and included in the top 10 banks in indonesia which is regionally recognized" (ar, 2016: 56). the mission of muamalat bank is "to build a sustainable and sustainable islamic financial institution with emphasis on entrepreneurship spirit based on prudent principles, islamic and professional human resource excellence and innovative investment orientation to maximize value to all stakeholders" (ar, 2016: 56). muamalat bank in its operational activities embraces the values of professional, modern, and islami. these values are arranged in a circular form as shown in figure 4. figure 4 values of bank muamalat source: annual report 2016 the picture of the values adopted by muamalat bank in figure 3 has its own purpose. a circle image with a clockwise direction means that muamalat bank follows sunatullah (solar system, tawaf rotation, and electron neutron). colors applied in the circle have their own philosophy. the first color is green, where this color has the meaning of a universal value fresh in accordance with the image of the islamic world. the second color is an orange color that has an attractive and dynamic meaning which is intended to show modernity. the third color is purple which has the meaning of maturity and establishment in accordance with the value of professionalism. the three circles then circled the "dal-yaa'-nuun" logo. the logo has the meaning of "ad diin" which means religion and madaniyah which means the lofty intentions of muamalat bank in creating justice and prosperity based on islamic principles. putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 100 muamalat bank issued mudharabah sub-sukuk sukuk amounting to rp 200 billion in 2003. sukuk from muamalat bank has a good ranking based on the rating result conducted by the indonesian securities company (pefindo) as follows table 3. table 3 shows that the mudharabah sukuk rating of muamalat bank from 2012 to 2016 is rated a. the best sukuk rating of muamalat bank occurs in 2014 with an a + rating. thus, the sukuk muamalat bank has good security for the investors. share ownership in muamalat bank is currently dominated by islamic development bank (idb) with total ownership of 32.74%, followed by the ownership of foreign business entities namely boubyan bank and atwill holdings limited with ownership of 22 and 17, 91% respectively. muamalat bank until 2016 has operated in indonesia and malaysia. the operational areas of muamalat bank during 2016 is briefly presented in table 4. table 3 rating of sukuk bank muamalat 2012-2016 year sukuk rating 2012 id a 2013 id a 2014 id a+ 2015 id a 2016 id a source: annual report 2016 table 4 operational area of bank muamalat office type number main branch 83 support branch 202 cash office 78 total 363 source: annual report 2016 table 5 affiliated companies and subsidiaries company name type of services provided affiliated companies baitulmaal muamalat (bmm) bank muamalat's affiliated company responsible for giving services related to the management of zakah, infaq, alms, and social funds. dplk muamalat bank muamalat affiliated company that takes care of pension fund muamalat institute (mi) bank muamalat affiliated companies responsible for (1) the improvement of the economic life of the community based on sharia principles, (2) developing and socializing sharia financial institutions in indonesia, (3) producing professionals in the field of islamic economics, (4) developing, providing socialization and education related to sharia economic system pt syarikat takaful indonesia affiliated companies from bank muamalat that provide insurance services and financial plans based on sharia principles subsidiaries al ijarah indonesia finance (alif) a subsidiary of bank muamalat which initially established financing services for the business community, but in the end alif changed the business focus on retail finance. source: annual report 2016 putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 101 bank muamalat tbk as a syariah bank has affiliated companies and subsidiaries that provide sharia services. sharia banks have 4 affiliated companies and 1 subsidiary. a brief explanation of the affiliated companies and subsidiaries of bank muamalat tbk is presented in table 5. always saying greetings, praise, and gratitude religious values disclosed in the annual reports of muamalat bank from 2012 to 2016 are greetings and praises by saying thanks to allah swt. both are always not forgotten to be delivered at the beginning of each report of the sharia supervisory board, the main commissioner, and the board of directors. here is greeting and acknowledgment delivered by the sharia supervisory board in muamalat bank annual reports: “praise and gratitude be to allah swt for the blessings bestowed upon us all. shalawat and greetings always devoted to the exemplary of people, muhammad saw” (ar, 2013:46) “alhamdulillah, with good cooperation of the board of directors and other work units involved in bank muamalat....” (ar, 2013:47) “may allah swt be pleased and give strength to all of us to keep the spirit in exercising of this trust, and obtain blessings of the work we do.” (ar, 2013:47) “we are grateful that the bank muamalat in 2014 still able to maintain a good level of performance despite the challenges.....” (ar, 2014:37 ) “with a string of gratitude that god will continue to add and multiply what we try. but on the contrary, if we kufr upon what has been acquired, his provision will apply. what we get today is a form of grace...” (ar, 2014:38) “assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilahi rabbil ‘aalamin, wash shalatu was salamu ‘ala nabiyyina muhammad, wa ‘ala aalihi wa shahbihi wa sallam, amma ba’du:” (ar, 2015:38) “praise and gratitude be to allah swt for the joys and blessings granted to us at all times....”(ar, 2015:38) “we are off course should be grateful for what we have done, and for the results of such. nevertheless, we should not stop to improve on what we have done..” (ar, 2015:40-41) “may allah swt provides us with strength and a firm step all the way, to bless all our endeavour, and to unite our hearts in faithfulness to him.” (ar, 2015:41) “all praise be to allah swt, for through his grace and guidance, we could cherish all his blessings and grow to be benevolent human beings. shalawat and greetings to the putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 102 esteemed prophet muhammad saw who has brought his people out to the bright age as it is today.” (ar, 2016:25) “may allah always guides our step to realize the vision of being “the best sharia bank and top 10 bank in indonesia with strong regional presence”.” (ar, 2016:29) here is the acknowledgment and gratitude written by the board of commissioners of muamalat bank on the annual report 2012 to 2016: “with praise and gratefulness to allah swt, i am pleased to...” (ar, 2013:52) “if allah wills it, with his guidance, bank muamalat would continue to make progress, grow and prosper along with its stakeholders, for the good of all concerned.” (ar, 2013:57) “with praise and gratitude to allah swt, i am pleased to....” (ar, 2015:44) “all praise and gratitude to allah swt. may all his blessings and mercy always upon us. the board of commissioners is grateful that bank muamalat indonesia has successfully....” (ar, 2016:33) here is the acknowledgment and gratitude written by the board of directors on the 2012-2016 annual reports: “thanks be to allah swt, bank muamalat managed to steer a clear course in managing the challenge of growth and was again successful in....” (ar, 2013:60) “may the blessings of allah swt be upon us always as we progress together” (ar,2013:67) “thanks be to the grace of allah swt, all ranks and file of bank muamalat continued to show a high spirit and dedication...” (ar, 2014:47) “praise be to allah swt, that bank muamalat indonesia has been able to end the year 2015 with a satisfactory performance....” (ar, 2015:52) “all praise and gratitude to allah swt upon his blessings and abundant mercy, bank muamalat indonesia has successfully passed 2016 with a positive performance.” (ar, 2016:41) the use of greetings and acknowledgment to god in the welcoming part of the sharia supervisory board, the board of commissioners, or the board of directors is a form of embodiment of islamic values adopted by muamalat bank. the purpose of expressing gratitude is to show that the success of the business and operational activities carried out by muamalat bank cannot be separated from the help of allah swt. putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 103 muamalat bank's annual reports from 2012 to 2016 shows the existence of phrasing gratitude to god almighty who has helped in solving all kinds of problems, obstacles, and challenges faced in business to create the desired performance. this shows that muamalat bank indirectly communicates to the readers that the bank, in running business processes, is not always in easy and good condition. however, because of god’s permission and assistance, every challenge and obstacle can be resolved. actions taken by muamalat bank have been in accordance with shariah enterprise theory stating that the entity should always be based on the sharia to god almighty. muamalat sharia bank as an entity has shown that muamalat bank in doing business processes do not forget to put belief in god almighty and realize that each attainment is obtained upon ridho of allah swt. this is in accordance with the word of god which is delivered in sura an-nisa 'verse 86 as follows: “and when you are greeted with a greeting, greet (in return) with one better than it or (at least) return it (in a like manner). indeed, allah is ever, over all things, an accountant”(qs. an nisa’: 86). greetings from dps, the board of commissioners, and board of directors are always followed by the delivery of thanks to allah swt for every performance of the company. this gratitude is proof that muamalat bank realizes that all performances achieved by the company can not be separated from the permission of allah swt. thus, muamalat bank has implemented what is described in set. triyuwono (2007) stated that set should foster awareness of god for its users which ultimately obliges sunnatullah as the basis of sharia construction. things done by muamalat bank in giving gratitude is in accordance with the words of allah swt in surah al-baqarah verse 152 namely: “therefore remember me, i will remember you. give thanks to me, and reject not me.” (q.s. al-baqarah: 152) the principles of corporate governance that reflect islamic values islamic values have significantly been revealed in the presentation of muamalat bank governance in the annual reports from 2012 to 2016. the explanation of islamic values of governance in the annual report of bank muamalat developed from 2012 to 2016. the elicitation of islamic values on the corporate governance in the 2012 and 2013 annual reports can be said to be simpler and simpler when compared to the elicitation in 2014, 2015, and 2016 reports. the elicitation of islamic values on corporate governance in the annual report of 2012 and 2013 contained values related to "muamalat spirit". the following is an explanation of the islamic values of corporate governance in the 2012 and 2013 annual reports: “the core notion of muamalat spirit is a business horizon in which lies the gcg principles of transparency, accountability, responsibility, professional/independence, fairness, and concerns materialized through total devotion and obedience to allah swt.” (ar, 2012:157, ar, 2013:184) putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 104 the elicitation of the islamic values on corporate governance explains that the application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and caring were done because of the obedience to allah swt. this is in accordance with the explanation of the shariah enterprise theory (set) which states that god is the main stakeholder of sharia entities. thus, muamalat bank as a shariah entity organizes its activities through good governance in light of the obedience to god. the elicitation of the islamic values on corporate governance of bank muamalat is more fully described in the annual reports published from 2014 to 2016. these reports explain that bank muamalat is basically managed by considering the principle of halal and taiyal. these principles are based on the word of allah in al-qur'an surah al-baqarah verses 168 and 188 and al-a'raf verse 96 as follows: “ o mainkind, eat from whatever is on earth (that is) lawful and good and do not follow the footsteps of satan. indeed, he is to you a clear enemy.” (q.s.2:168) “and do not consume one another’s wealth unjustly or send it (in bribery) to the rulers in order that (they might aid) you (to) consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know (it is unlawful). “(q.s.2:188) “and if only the people of the cities had believed and feared allah, we could have opened upon them blessings from the heaven and the earth; but they denied (the messengers), so we seized them for what they were earning.” (q.s.7:96) the verses explain that in doing its business, muamalat bank avoids activities and products that are not halal and tayib. muamalat bank as a sharia business entity is supposed to give priority to halal in carrying out its operational activities. triyuwono (2007) states that all shari'ah business entities have the obligation to do business in halal ways. muamalat bank who has thought about the halal of products and business activities automatically also has to obey the command of allah swt not to follow the steps of satan and do not do vanity and sin. muamalat bank wants in business activities that do not only gain profit but also a blessing as a form of faith and devotion to allah swt. the basic principles of halal and tayib embraced by muamalat bank resulted in all business activities undertaken to be completely protected from elements that are not kosher and not good. this is explained in the annual reports of bank muamalat from 2014 to 2016 that muamalat bank quoted the qur'an and hadith as the basis of its practices. the elements that are avoided by muamalat bank related to the principles of halal among others as follows: a) riba the first element avoided by muamalat bank is usury. muamalat bank maintains that every product produced and activities undertaken shall avoid the element of usury. this putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 105 is because usury is prohibited. chair (2014) states that any transaction activity that has the element of usury is prohibited in islamic teachings because the transaction has an element of exploitation to the debtor and may ruin the human intellect and morale. thus, usury is one thing that is not in accordance with the principles of corporate governance adopted by muamalat bank. muamalat bank explicitly explains the avoidance of usury in the company by incorporating the word of allah swt in surah albaqarah verse 275 as follows: "those who consume interest cannot stand (on the day of resurrection) except as one stand who is being beaten by satan into insanity. that is because they say,”trade is (just) like interest.” but allah has permitted trade and has forbidden interest. so whoever has received an admonition from his lord and desists may have what is past, and his affair rests with allah. but whoever returns to (dealing in interest or usury) those are the companions of the fire; they will abide eternally therein.” (q.s.2: 275) b) maysir maysir basically has a relationship with gharar because it also has an element of uncertainty. maysir is banned in islamic teachings because it has elements of qimar. the opinion of ibn taimiyah and ibn qayyim agree that maysir is forbidden because it can make a person neglectful of prayer, zikrullah, and hatred. thus, muamalat bank in its annual reports from 2014 to 2016 declared its commitment to avoid unsuru maysir in the operational activities undertaken and the resulting products. the assertion was strengthened by using the words of allah swt in sura al-maa-idah verses 90-91 as follows: “o you who believed, indeed, intoxicants, gambling, (sacrificing on) stone alters (to other than allah), and divining arrows are but defilement from the work of satan, so avoid it that you may be successful. satan only wants to cause between you animosity and hatred through intoxicants and gambling and to avert you from the remembrance of allah and from prayer. so will you not desist?" (q.s.5: 90-91) c) gharar the gharar element in mumalat bank is another element that is avoided. gharar means a form of doubt, trickery, or action in order to make other people's loss (hosen, 2009). muamalat bank based on the principle of corporate governance adopted a will to always avoid products and operational activities that contain gharar. this is because gharar is forbidden in islam. the affirmation related to the ban of gharar is presented by muamalat bank by reciting the word of allah in surah al a'raaf verse 85 and hadith of muslim history as follows: “...and do not deprive people of their due...” (qs. 7: 85). “indeed, the prophet forbade than selling gharar (speculative and uncertainty)”. (narrated by muslim) putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 106 d) zhulm zhulm is an element that is also avoided by bank muamalat because zhulm is a form of persecution. thus, muamalat bank as a sharia entity rejects any operational activities and the resulting products that have zhulm element. this is confirmed by the islamic teaching of zhum prohibition which comes from the word of allah in surah al-baqarah verse 193 as follows: “fight them until there is no (more) fitnah and (until) worship is (acknowledged to be) for allah. but if they cease, then there is to be no aggression except against the oppressors.” (q.s.2:193). e) tabdzir tabdzir is the fifth element which is also avoided by muamalat bank in conducting its operational activities. tabdzir has the meaning of being excessive (wasteful). bank muamalat avoids this tabdzir element based on the word of allah on surah al-isra 'verses 26-27 as follows: “and give to families who close their rights, “and give the relative his right, and (also) the traveler, and do not spend wastefully. indeed, the wasteful are brothers of the devils, and ever has satan been to his lord ungrateful.” (q.s.17: 26-27). f) risywah and maksiyat risywah and maksiyat at muamalat bank are also two things that are avoided. risywah has the meaning of a bribe. pujianto (2015) states that risywah is a form of grants intended for activities that are prohibited by islam such as to take away the people’s rights and to approve conceit. risywah and maksiyat are avoided in the operational activities and products in 2014 to 2016 annual reports of muamalat bank based on the word of allah swt as follows: “and do not consume one another’s wealth unjustly or send it (in bribery) to the rulers in order that (they might aid) you (to) consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know (it is unlawful).”(q.s.2: 188). “... but allah has endread to you the faith and has made it pleasing in your hearts and has made hateful to you disbelief, defiance and disobedience.” (al hujurat / 49: 7). the halal principles adopted by muamalat bank in carrying out its business and operational activities are then combined with the principle of tayib. the principle of tayib is embraced by bank muamalat with the aim that the business is done is a business that brings goodness to provide the added value of the halal elements in order to create security and welfare for society (ar, 2014: 146). the principle of tayib embraced by muamalat bank is ihsan and tawazun. ihsan has the sense of doing or giving the best and avoiding destructive behavior, while tazwun is the balance between spiritual and putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 107 material, exploration and conservation, financial and real sector, and risks and outcomes (ar, 2014: 146). the basic application of tayib principles by muamalat bank is based on several surahs in the qur'an presented in the annual report from 2014 to 2016 as follows: “... and do good as allah has done good to you. and desire not corruption in the land. indeed, allah does not like corrupters.” (q.s.28: 77) “and the stars and trees prostrate. and the heaven he raised and imposed the balance. that you not transgress within the balance.” (q.s.55: 6-8). the principles of halal and tayib adopted on the corporate governance of muamalat bank will ultimately lead to value-added to the ongoing business processes. this is because muamalat bank in conducting its business combines economic and spiritual value. triyuwono (2007) explains that syari'ah value-added is the value-added of economic, mental, and spiritual that is obtained, processed, and distributed in a lawful way. thus, the business concept applied in the form of corporate governance at muamalat bank at this time has been able to produce syari'ah value-added. figure 5 shariah added value concepts (source: triyuwono, 2007) the islamic values that can be adopted by the conventional principles of corporate governance muamalat bank as a shari'a entity basically also continues to implement the five basic principles of good corporate governance (gcg) that already existed. however, muamalat bank in its operational activities elaborated on the five principles with the suggestions drawn from the qur'an and al-hadist. the elaboration made by muamalat bank ultimately resulted in the six principles of gcg. the six gcg principles adopted by muamalat bank is a concern. muamalat bank bases the implementation of these gcg principles with the surah in the qur'an presented in the annual report from 2014 to 2016. the following are the principles of corporate governance applied by muamalat bank: obtained lawfully value-added economy, mental, and spiritual processed lawfully distributed lawfully putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 108 a) transparency principle the principle of transparency is the first principle applied by bank muamalat. this principle is a principle of good corporate governance (gcg) which is applied generally in non-syari'ah entities. knkg (2006:5) explains that the principle of transparency is run for the purpose of maintaining objectivity in doing business through the provision of material and relevant information to be accessible and understood by the interested parties. muamalat bank as a sharia entity in terms of the principle of transparency is a form of accountability to allah swt. it is because muamalat bank as a shari'ah entity makes allah swt as the center of responsibility for all actions. shariah enterprise theory (set) states that god is the center of all things (triyuwono, 2007). thus, the application of the transparency principle in muamalat bank shall be in accordance with the teaching of islam. in this case, this principle is supported by the teaching at surah an-nisa verse 58 as follows: “indeed, allah commands you to render trusts to whom they are due.” (qs. an-nisa:58) b) accountability principle the principle of accountability is a principle that requires accountability for undertaken business activities. knkg (2006:5) states that a company must be able to be responsible for its performance fairly and transparently. this principle of accountability is related to the previous principle of transparency. the principle of accountability at muamalat bank itself is basically not only based on the conventional concept but also based on alqur'an. this is because, in the shariah entity, the most important stakeholder is god. the implementation of accountability principles at muamalat bank is based on several surahs as follows: “only those fear allah, from among his servants, who have knowledge” (qs. al fathir: 28) “are those who know equal to those who do not know?” (qs az-zumar:9). “allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. and allah is acquainted with what you do.”(qs al mujaadilah: 11) c) responsibility principle the third principle of gcg is responsibility. the principle of responsibility has a meaning that companies are obliged to comply with the prevailing legislation and to take responsibility for the society and the environment to create a long-term business continuity and recognition as a good corporate citizen (knkg, 2006: 6). this principle fits the notion of shariah enterprise theory which states that humans (indirect stakeholders) and nature are stakeholders in sharia business. triyuwono (2007) explains that those who do not contribute at all and nature are included in the stakeholders of putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 109 sharia entities that are eligible to contribute. muamalat bank in carrying out the principle of responsibility is not only based on the conventional concept but also based on al-qur'an. the basis of applying the principle of accountability is teaching in surah almudatsir paragraph 38 which was presented in the annual report as follows: “every soul, for what it has earned, will be retained.” (qs. al muddatsir: 38) d) professional principle the professional principle is the same principle as the principle of independence applied in non-syariah entities. professional at muamalat bank means having the competence, can be objective, free from the pressure of other parties (independent), free from conflict of interest and committed to the advancement of the company (ar, 2014: 150). the meaning of professional principle is broader when compared to the principle of independence prevailing in the gcg principles of non-sharia entities. the principle of independence in non-syariah gcg has a meaning that the company must be able to run independently and there is no domination and intervention from other parties (knkg, 2006: 6). the professional principle at bank muamalat is based on hadith's history of abu daud and albany which was presented in 2014 to 2016 annual reports as follows: “whoever imitate a people, then it belonged to them” (hr abu daud) “truly allah loves someone when doing any work, carried out in a professional manner (itqon)” (hr. albany) e) fairness principle the fifth principle applied in the corporate governance of muamalat bank is the principle of fairness. the principle of fairness requires companies to always pay attention to the interests of shareholders and others based on the principle of fairness and equality (knkg, 2006: 7). this indicates that not all stakeholders must be fulfilled in their portions. muamalat bank in 2014 to 2016 annual reports emphasized that the principle of fairness and equality adopted is fair behavior and good deeds. this is based on the word of allah in surah an-nahl verse 90 and surah an nisa verse 135 which was presented in the annual reports as follows: “indeed, allah orders justice and good conduct”(qs.an.nahl: 90). “o you who believed, be persistently standing firm in justice, witnesses of allah, even if it be against yourselves or parents and relatives....” (qs. an nisa: 135) f) caring principle the last principle in the corporate governance of muamalat bank is the principle of caring. this principle is different from the principles applied in non-syariah entities. this putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 110 principle arises basically due to the adopted concept of sharia. the concept of sharia causes a balance that raises awareness not only on the interests of the individual but also on the other sides (triyuwono, 2007). the principle is based on the word of allah swt in surah al-maidah paragraph 2 presented in 2014 to 2016 annual reports as follows: “and cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression.” (qs. almaidah: 2) islamic values in corporate social responsibility the latest islamic values were also found in the reporting section of muamalat bank corporate social responsibility (csr) activities. based on the annual reports of 2012 to 2016, muamalat bank csr activities emphasized the islamic religious values. the social activities are presented in table 6. table 6 social activities with islamic values year of activites types of activity 2012 a) various light of ramadan 1433h b) various light of sacrifice c) micro business community-based muamalat mosque d) social sector reforms (courtesy) e) orphan kafala f) door of blessings (zakat, cash waqf muamalat, infaq two six one, orphan funds) 2013 a) various light of ramadan 1434h b) courtesy c) qardh (loans without margins) 2014 a) micro business community-based muamalat mosque b) orphan kafala c) courtesy d) corpse services 2015 a) love mosque movement b) micro business community-based muamalat mosque c) muamalat sharing the light of ramadan d) sahur dining aid "i'tafaf at gbk senayan albina mosque e) break fasting together and giving compensation for 1500 orphans f) sacrifice 3 in 1 g) courtesy h) al qardh muamalat i) husnul khatimah muamalat service 2016 a) muamalat sharing light of sacrifice source: data processed putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 111 the csr activities conducted by muamalat bank in table 6 show a difference between them and those conducted by non-sharia entities. in terms of reporting, the csr in islamic entity is commonly known as islamic social reporting (isr). nugraheni and giuliani (2017) state that islamic social reporting (isr) is an extension of the social report that has embraced the islamic values in it. this is proven by the existence of religious social activities undertaken by muamalat bank. table 6 shows that the social activities undertaken by muamalat bank is different from social activities undertaken by non-sharia entities. social activities undertaken by muamalat bank is basically an obligation to guarantee that the business activities are devoted to god almighty. islamic social reporting is a form of accountability addressed to almighty god and the society with the aim to enhance the transparency of business activities through the delivery of the right information and concerns about the spiritual needs of the islamic investors (iaei, 2015). thus, the proposed isr in the annual reports was because the stakeholders of sharia banks consist of three parties namely god, man, and nature. conclusion this article aims to know and understand the reality of islamic values represented in the annual reports of muamalat bank from 2012 to 2016. the results showed that the annual reports of muamalat bank from 2012 to 2016 had islamic values. the islamic values were found most frequently in the annual reports of muamalat bank from 2014 to 2016. they were included in the sharia supervisory board (dps) report, the board of commissioner report, the board of directors, corporate governance information, and information related to corporate social responsibility (csr). each of the early parts of the annual reports revealed that all performances achieved by the bank are ridho and help from allah swt because any existing business processes in this bank might not always go well. the islamic values represented in the annual reports of muamalat bank proves that the operational activities of islamic business were run in accordance with the teaching of islam and believed that god is the main stakeholders. thus, muamalat bank is expected to always be consistent in carrying out all business activities based on islamic values as what has been represented in the annual reports. a good practice of islamic values is finally expected to result in the meaningful added value of sharia. the results of this study can be accepted with regard to some limitations. the limitations in this article need to be considered for future research as a basis for improvement. the first limitation is in terms of its sources which is limited in support of the theory related to the phenomenon of islamic values on the disclosure of information in the annual reports. as a consequence, it leads to difficulty in reviewing, evaluating, and addressing the islamic values in in-depth. in this case, further researches are necessary to explore more sources that can support an in-depth discussion of islamic values in the annual report sharia banking. the next limitation is in relation to methodologies that are so far similar to other existing studies. further researches will be necessary to develop putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 112 methodologies to investigate the islamic values represented in the annual report of sharia banking. references afdal, a.m.n. (2011). studi pemahaman nilai-nilai syariah pada praktisi perbankan syariah (studi pada pt. bank perkreditan rakyat syariah niaga madani). undergraduate thesis, universitas hasanuddin, makassar. retrieved from http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1334?show=full alharbi, a. (2015). development of the islamic banking system. journal of islamic banking and finance, 3(1), 12–25. https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2 amerieska, s. irianto, g., & affandy, d.p. (2012). akuntabilitas pada baitul maal wal tamwil ditinjau dari prespektif shari’ate enterprise theory. jurnal ekonomi & keuangan islam, 2(1): 27-39. retrieved from http://journal.uii.ac.id/jeki/article/download/8766/7445 ascarya & yumanita, d. (2005). bank syariah: gambaran umum. jakarta: pusat pendidikan dan studi kebanksentralan (ppsk) bank indonesia. retrieved from https://www.researchgate.net/profile/ascarya_ascarya/publication/304783232_ban k_syariah_gambaran_umum/links/577aa9b408ae355e74f073cc.pdf bank indonesia. (1992). undang-undang republik indonesia nomor 7 tentang perbankan. retrieved from https://www.bphn.go.id/data/documents/92uu007.pdf bank indonesia. (1998). undang-undang republik indonesia nomor 10 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. retrieved from https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf bank indonesia. 2008. undang-undang republik indonesia nomor 21 tentang perbankan syariah. retrieved from https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentangperbankan-syariah.aspx bank muamalat. (2013). laporan tahunan 2012. retrieved from: http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan bank muamalat. (2014). laporan tahunan 2013. retrieved from: http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan bank muamalat. (2015). laporan tahunan 2014. retrieved from: http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan bank muamalat. (2016). laporan tahunan 2015. retrieved from: http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan bank muamalat. (2017). laporan tahunan 2016. retrieved from: http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan chachi, a. (2005). origin and development of commercial and islamic banking operations. journal of king abdulaziz university-islamic economics, 18(2), 3–25. https://doi.org/10.4197/islec.18-2.1 chair, w. (2014). riba dalam prespektif islam dan sejarah. iqtishadia. 1(1): 99-112. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368 haified, h. & nasir, m. (2013). lembaga keuangan syariah: teori dan penilitian empiris. makassar: pt. umitoha ukhuwah grafika hosen, n. (2009). analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. al-iqtishad, 1(1): 53-64. https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453 http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1334?show=full https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2 http://journal.uii.ac.id/jeki/article/download/8766/7445 https://www.researchgate.net/profile/ascarya_ascarya/publication/304783232_bank_syariah_gambaran_umum/links/577aa9b408ae355e74f073cc.pdf https://www.researchgate.net/profile/ascarya_ascarya/publication/304783232_bank_syariah_gambaran_umum/links/577aa9b408ae355e74f073cc.pdf https://www.bphn.go.id/data/documents/92uu007.pdf https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan https://doi.org/10.4197/islec.18-2.1 https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368 https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453 putra & wijayanti islamic values in the annual reports of the shariah bank … journal of accounting and investment, 2020 | 113 ikatan akuntan indonesia (iai). (2009). kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. jakarta: dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan indonesia. retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/dsak komite nasional kebijakan governance (knkg). (2006). pedoman umum good corporate governance indonesia. retrieved from http://www.knkgindonesia.org/download muhammad, r. (2009). studi evaluatif terhadap perbankan syariah. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 13(2): 189-209. retrieved from https://journal.uii.ac.id/jaai/article/download/2269/2070 ningsih, e.r. (2017). studi eksplorasi penerapan etika bisnis pada perbankan syari’ah di indonesia. iqtishadia, 10(1): 156-177. retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/91422-id-studi-eksplorasi-penerapanetika-bisnis.pdf nugraheni, p. (2012). kebutuhan dan tantangan audit syariah dan auditor syariah. jurnal ekonomi & keuangan islam, 2(1):76-88. retrieved from https://journal.uii.ac.id/jeki/article/view/8770 nugraheni, p. & yuliani, r. d. (2017). mekanisme corporate governance dan pengungkapan islamic social reporting pada perbankan syariah di indonesia dan malaysia. iqtishadia, 10(1):130-155. retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/90435-id-none.pdf otoritas jasa keuangan. (2017). statistik perbankan syariah 2017. jakarta paramitasari, r. (2012). islamic corporate identity in the practice of annual report disclosure sharia bank. assets: jurnal akuntansi dan pendidikan, 1(1): 34-44. https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.538 piliang, y.a. (2004). semiotik teks: sebuah pendekatan analisis teks. mediator, 15(2): 189198. retrieved from https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1156 prasetyaningsih, n. u., & prakosa, n. i. (2010). islamic corporate identity dalam praktik pengungkapan laporan tahunan bank syariah. retrieved from http://repository.ut.ac.id/2130/ pratiwi, r.n. & chariri, a. (2015). akuntansi sebagai realitas ekonomi dan keagamaan: mengungkap nilai-nilai religus melalui foto dalam laporan tahunan perbankan syari’ah. diponegoro journal of accounting, 4(3): 1-15. stone, r. a semiotic analysis of four designer clothing advertisement, htttp://www.aber.uc.uk/media/students/rbs9701.html sukardi, b. & wijaya, t. (2013). corporate ethical identity perbankan syariah di indonesia. jurnal tsaqafah, 9(2): 337-356. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.56 triyuwono, i. (2007). mengangkat “sing liyan” untuk formulasi nilai tambah. simposium nasional akuntansi x. universitas hasanuddin makassar 26-28 juli 2007 yuniwijayanti, r. (2014). ekspolrasi nilai-nilai dakwah dalam laporan tahunan perbankan syariah: analisis semiotik pada laporan tahunan bank muamalat indonesia dan bank syariah mandiri. unpublished undergraduate thesis, universitas diponegoro, semarang. retrieved from http://eprints.undip.ac.id/42863/ http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/dsak http://www.knkg-indonesia.org/download http://www.knkg-indonesia.org/download https://journal.uii.ac.id/jaai/article/download/2269/2070 https://media.neliti.com/media/publications/91422-id-studi-eksplorasi-penerapan-etika-bisnis.pdf https://media.neliti.com/media/publications/91422-id-studi-eksplorasi-penerapan-etika-bisnis.pdf https://journal.uii.ac.id/jeki/article/view/8770 https://media.neliti.com/media/publications/90435-id-none.pdf https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.538 https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1156 http://repository.ut.ac.id/2130/ htttp://www.aber.uc.uk/media/students/rbs9701.html https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.56 http://eprints.undip.ac.id/42863/ *corresponding author, e_mail address: koesumaperdana@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 76-91 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190193 studi kasus fenomena tingkat serapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah perdana kusuma negara¹; lilik handajani²; lukman effendy 2 ¹biro umum setda provinsi nusa tenggara barat, indonesia ²magister akuntansi, universitas mataram, nusa tenggara barat, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 23 mar 2017 reviewed 12 apr 2017 revised 04 nov 2017 accepted 11 nov 2017 this study aims to identify factors causing the low absorption budget local government units (skpd) especially in early year at biro umum setda provinsi nusa tenggara barat. to get deeply understanding and to find objective of research, this study uses qualitative method namely case study approach. in this study the authors emphasize on the point of view of individuals/actors who have experience in terms of financial management and disbursement of funds, not from the views of the organization. the results of this study provide an illustration that there are three factors affecting the absorption rate of the budget on biro umum setda provinsi ntb after being identified using data analysis techniques from miles and huberman. those dominant factors are policy, administratition and human resource. these three factors have a strong impact on the budget absorption rate which tends to be low in early year and as a result occur accumulation of budget in the end of the year. © 2018 jai. all rights reserved keywords: absorption budgets; apbd; biro umum; phenomenom pendahuluan anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan (putri dan fachruzzaman, 2014). setelah memasuki era reformasi, pemerintah mengesahkan undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah atau sering juga disebut sebagai undang-undang otonomi daerah. diberlakukannya undang-undang tersebut menjadi awal sejarah dimulainya era otonomi daerah dimana siklus keuangan daerah yang awalnya berpusat di pemerintah pusat kini diserahkan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). penyusunan rancangan apbd berpe-doman pada rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara (mahsun dan heribertus, 2011). instrumen kebijakan fiskal pemerintah dalam menggerakkan perekonomian salah satunya adalah melalui konsumsi pemerintah (belanja/pengeluaran pemerintah). pada dasarnya pengeluaran pemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. namun seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah hingga sekarang, terjadi sebuah fenomena yang menarik yaitu minimnya penyerapan apbd di sebagian besar wilayah indonesia. kegagalan mengoptimalkan penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. sumber-sumber penerimaan yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. data yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan pada tahun anggaran 2013 untuk semester pertama penyerpan anggaran belanja pemerintah rata-rata hanya mencapai 35,2 %, untuk tahun anggaran http://journal.umy.ac.id/index.php/ai kusuma et al. fenomena tingkat serapan anggaran 77 2014 angka pencapaian sebesar 37,5 %. sedangkan untuk tahun anggaran 2015 hanya mencapai 33,1 %. fenomena tersebut terjadi juga di provinsi nusa tenggara barat (ntb), terutama pada awal tahun anggaran atau semester pertama (triwulan i dan ii). namun demikian berbeda pada saat menjelang akhir tahun anggaran, instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100 %, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah. sesuai data serapan apbd provinsi ntb dari biro administrasi pembanguan setda provinsi ntb, pada tiga tahun terakhir yaitu anggaran 2013 semester pertama serapan anggaran sebesar 35,39 % dan pada akhir tahun serapan anggaran sebesar 92,70 %, sehingga terjadi deviasi sebesar 57,31 % yang diserap menjelang akhir tahun anggaran. begitu juga tahun anggaran 2014, pada semester pertama serapan anggaran sebesar 41,39 % dan pada akhir tahun sebesar 92,51 % sehingga deviasi sebesar 51,12 %. sedangkan tahun anggaran 2015, serapan anggaran semester pertama sebesar 32,95 % dan pada akhir tahun sebesar 89,44 % sehingga deviasi sebesar 56,49 %. berdasarkan fenomena yang terjadi tentunya ini menimbulkan permasalahan karena tidak proporsionalnya penyerapan anggaran disepanjang tahun anggaran. hal ini disebabkan pola penyerapan anggaran menunjukan kecenderungan yang relatif sama setiap tahunnya, yaitu mulai meningkat pada pertengahan triwulan ketiga dan puncaknya pada triwulan keempat, sementara pada triwulan–triwulan sebelumnya -awal tahunmeningkat secara landai dan hampir stagnan. selain itu, proses pengajuan dokumen pertanggungjawaban yang menumpuk diakhir tahun dapat menimbulkan masalah lain seperti kurangnya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. karena mengejar target realisasi dan juga terbentur dengan waktu, maka terkadang menjadikan kelengkapan dokumen tersebut terabaikan. seharusnya permasalahan tingkat serapan anggaran tersebut dapat ditekan jika instansi pemerintah dapat konsisten membelanjakan anggarannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan demi terwujudnya manajemen kas yang baik. sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, setiap instansi pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan anggaran kas yang berguna sebagai pengendali arus kas masuk dan keluar serta berfungsi sebagai target serapan anggaran. ini diharapkan untuk proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak yang berulang dan besar kepada kegiatan perekonomian. berdasarkan pemaparan uraian diatas peneliti mencoba mengembangkan argumentasi bahwa untuk dapat memahami fenomena tentang penyebab rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun anggaran berjalan pada pemerintah provinsi nusa tenggara barat maka harus dilakukan pendekatan penelitian yang mendalam pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (skpd). hal ini karena pada entitas inilah tanggungjawab pengelolaan anggaran berada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. beberapa studi yang membahas masalah rendahnya penyerapan anggaran pada tingkat skpd seperti rozai dan subagiyo (2015) yang melakukan penelitian pada inspektorat kabupaten boyolali. saridewi et al. (2013) yang meneliti topik yang sama pada dinas pekerjaan umum kota denpasar. satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang berperan sebagai stakeholders pemerintah daerah berperan penting untuk memajukan suatu daerah karena pemerintah diharapkan mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal. suatu daerah dapat dikategorikan maju bisa dilihat dari peran pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah yang mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan masyarakat. kepentingan masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan merupakan representasi dari apa yang diinginkan oleh masyarakat yang hasilnya nanti akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. hal tersebut dapat tercermin dari penyerapan anggaran yang efektif dan efisien hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh arif (2011) pada lingkup yang lebih luas di provinsi riau memberikan kesimpulan bahwasanya masing-masing daerah kabupaten/kota di provinsi riau memiliki faktor-faktor yang berbeda-beda yang mengakibatkan minimnya penyerapan apbd. walaupun ada sebagian kecil faktor yang hampir sama namun memiliki karakteristik faktor yang berbeda. faktor kapasitas sdm, faktor regulasi, faktor tender/lelang dan faktor lambannya pengesahan apbd masih merupakan faktor yang mendominasi minimnya penyerapan apbd. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 76-91: januari 2018 78 berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus untuk mengeksplorasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun anggaran pada tingkat skpd dan menarik kesimpulan tentang fenomena yang terjadi pada skpd yang diteliti yaitu pada biro umum setda provinsi ntb. adapun pemilihan lokasi penelitian pada biro umum setda provinsi ntb dengan alasan biro umum setda provinsi ntb adalah salah satu skpd di provinsi nusa tenggara barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi cukup kompleks terhadap hubungannya dengan pelayanan seperti kepala daerah dan pimpinan daerah, skpd lain, lembaga teknis daerah, lembaga non pemerintah/bumn/ bumd dan terhadap masyarakat sehingga permasalahan dan kendala yang dihadapi terutama dalam pengelolaan anggaran juga cukup kompleks. kemudian, biro umum setda provinsi ntb memiliki karakteristik penyerapan anggaran yang terjadi setidaknya pada 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari 2013-2015 menunjukkan pola penyerapan anggaran yang rendah pada awal tahun anggaran atau semester pertama (triwulan i dan ii), namun kemudian mengalami peningkatan menjelang berakhirnya tahun anggaran. karakteristik belanja pada biro umum setda provinsi ntb mencakup semua jenis belanja yang ada seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal juga menjadi pertimbangan. fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab masih rendahnya serapan apbd terutama pada awal tahun anggaran atau semester pertama pada biro umum setda provinsi ntb. tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran skpd diawal tahun anggaran atau semester pertama tahun anggaran pada biro umum setda provinsi ntb. secara teoritis kontribusi penelitian ini dapat dilihat dari penerapan teori birokrasi karena proses pengelolaan keuangan pada skpd mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada pelaporan diatur dan dikendalikan oleh proses birokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan kontribusi praktis dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dan kontribusi nyata kepada para pengambil kebijakan/keputusan ditingkat skpd, sehingga dapat mengantisipasi sedini mungkin hal-hal yang dianggap menghambat realisasi anggaran dan dapat segera mengambil kebijakan/keputusan tentang pengelolaan keuangan agar penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan target dan mampu merepresentasikan fungsi anggaran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. tinjauan literatur dan fokus penelitian anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang apbd yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (arif, 2011). untuk menetapkan anggaran pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan, dibutuhkan pengelolaan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. jika disederhanakan ada beberapa siklus utama dalam pengelolaan keuangan di daerah, yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pengendalian. pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah dari aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan oleh dewan per-wakilan rakyat daerah (dprd) dan pemerintah daerah, sebagai cikal bakal keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan strategis dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (yuwono, 2008). pada tahap pelaksanaan, setelah apbd ditetapkan, nanti seluruh kegiatan pelaksanaan akan dicatat melalui sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan pelaksanaan apbd dan pertanggung jawaban kepada kepala daerah (yuwono, 2008). selanjutnya yuwono (2008) menjelaskan pada tahap pengendalian, laporan pertanggung jawaban kepala daerah diserahkan kepada dprd, proses evaluasi laporan pertanggung jawaban, serta keputusan evaluasi berupa penolakan atau penerimaan pertanggung jawaban kepala daerah. penyerapan anggaran penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh dewan perwakilan rakyat (dpr), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran (kuncoro, 2013). tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika undang-undang (uu) anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) disahkan oleh dpr. dalam rangka terjadinya kusuma et al. fenomena tingkat serapan anggaran 79 kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang apbn selanjutnya menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai dasar hukum pelaksanaan apbn. pada saat ini keppres yang berlaku adalah keppres nomor 42 tahun 2002 (kuncoro, 2013). begitu pula yang berlaku didaerah, penetapan dan pengesahan anggaran dilaksanakan oleh dprd provinsi dan kabupaten/kota. selanjutnya tahapan penyerapan ini dimulai ketika peraturan daerah (perda) tentang apbd disahkan oleh dprd. dalam rangka terjadinya persamaan langkah dan pemahaman pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana perda apbd menerbitkan peraturan gubernur (pergub)/ peraturan bupati/ wali kota tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan apbd. penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidak-tidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu skpd menjadi tolok ukur kinerja dari skpd tersebut. akan tetapi, skpd belum mampu konsisten dalam hal penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari segi jumlah penyerapan anggaran maupun waktu pelaksanaannya. penyerapan anggaran skpd cenderung rendah diawal tahun anggaran dan akan mulai meningkat secara signifikan menjelang akhir tahun anggaran. hal ini menjadi pertanyaan peneliti, halhal apa saja yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada skpd yang menyebabkan masih rendahnya penyerapan apbd khususnya pada semester pertama tahun anggaran. metode penelitian pendekatan penelitian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif menganggap segala sesuatu yang melibatkan manusia akan bersifat kompleks dan multidimensi, apalagi jika melibatkan sekelompok manusia dan interaksinya, kompleksitas tersebut akan sangat sulit diukur dengan angkaangka statistik (sarosa, 2012:9). penelitian kualitatif berusaha memahami kompleksitas fenomena yang diteliti dimana peneliti berusaha untuk menginterpretasikan suatu fenomena dan memahami suatu fenomena dari sudut pandang pelaku didalamnya. untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam maka fenomena ini dikaji dengan menggunakan pendekatan wawancara yang berfokus pada individu/aktor yang terlibat pada suatu kasus atau fenomena yang terjadi. individu/aktor ini dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mencari penyebab fenomena yang terjadi pada awal tahun anggaran, mengapa pada awal tahun anggaran tersebut penyerapan anggaran cenderung sangat rendah (latuconsina, 2016). penelitian kualitatif dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini karena eksplorasi fenomena dapat digali secara langsung dan mendalam dengan berinteraksi dengan aktor, daripada dilakukan secara empiris, misalnya dengan pengujian hipotesis secara statistik. sumber data sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder yang langsung diperoleh dari sumber informasi. data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para stakeholder yang relevan pada biro umum setda provinsi ntb yang berhubungan langsung dengan penyerapan anggaran. data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil telaah dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan penyerapan anggaran pada biro umum setda provinsi ntb serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. informan dan lokasi agar mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian, penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar (sugiyono, 2015). informan kunci jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 76-91: januari 2018 80 dalam penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (ppkskpd). ppk-skpd merupakan pihak yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran (kpa) untuk membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang ditetapkan dengan surat keputusan (sk) kpa. ppk-skpd merupakan individu/aktor yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan baik/buruknya penyerapan anggaran disuatu skpd. ini dapat dilihat dari tugas ppkskpd tersebut sesuai dengan surat keputusan. adapun lokasi penelitian adalah bertempat pada biro umum setda provinsi ntb analisis data analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh, aktivitas dalam menganalisis data meliputi: reduksi data (reduction data), penyajian data (display data), menarik kesimpulan atau verifikasi (concluncing drawing) (sugiyono, 2014). hasil dan pembahasan berdasarkan peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 11 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah provinsi nusa tenggara barat dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi nusa tenggara barat. biro umum komplementer dari sekretariat daerah provinsi nusa tenggara barat. dimana biro umum merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) biro pada sekretariat daerah yang berada dibawah koordinasi asisten administrasi umum dan kesejahteraan (asisten iii sekda), terdiri dari 4 (empat) bagian dan 12 (dua belas) sub bagian. biro umum setda provinsi ntb merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah sumber daya manusia (sdm) atau pegawai yang akan menggerakkan dan melaksankan tugas organisasi. untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro umum sekretariat daerah provinsi nusa tenggara barat, didukung oleh 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang pegawai negeri sipil, dan 8 (delapan) orang pegawai tidak tetap (ptt). adapun tugas pokok dari biro umum setda provinsi ntb adalah “menyiapkan perumusan kebijakan, pembinaan, kooordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan kesekretariatan dan pengolahan data elektronik, rumah tangga, keuangan dan urusan dalam”. sedangkan fungsi dari biro umum setda provinsi ntb adalah : (1) perumusan dan penyiapan pembinaan penyelenggaraan kesekretariatan dan pengolahan data elektronik, pembinaan lpse, rumah tangga, keuangan serta urusan dalam, (2) perumusan dan penyusunan rencana/program dibidang kesekretariatan dan pengolahan data elektronik, pembinaan lpse, rumah tangga, keuangan serta urusan dalam, (3) perumusan kebijakan penyelenggaraan dibidang kesekretariatan dan pengolahan data elektronik, pembinaan lpse, rumah tangga, keuangan serta urusan dalam, (4) koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan dan pengolahan data elektronik, pembinaan lpse, rumah tangga, keuangan serta urusan dalam, (5) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan dan pengolahan data elektronik, rumah tangga, keuangan dan urusan dalam, (6) pelaksannaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas. sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada biro umum setda provinsi ntb disemester pertama tahun anggaran, dan juga telah dibahas sebelumnya mengenai informan kunci pada penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan (ppk-skpd), maka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam sesuai dengan teknik penentuan informan dengan teknik snowball sampling, namun para pejabat pengelola keuangan lainnya dapat juga dijadikan informan dalam penelitian ini tentunya sesuai dengan arahan dari informan kunci. target dan realisasi anggaran biro umum sekretariat daerah provinsi ntb biro umum setda provinsi ntb memiliki karakteristik penyerapan anggaran yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2013-2015 yang menunjukkan pola penyerapan anggaran yang rendah pada awal tahun anggaran atau semester pertama (triwulan i dan ii) kemudian mengalami peningkatan menjelang ber kusuma et al. fenomena tingkat serapan anggaran 81 tabel 1. data penyerapan anggaran semester i tahun 2013-2015 pada biro umum sekretariat daerah provinsi ntb no. tahun anggaran pagu anggaran (rp) target semester i (rp) penyerapan anggaran (rp) % 1 2013 88.710.317.000 45.551.912.725 29.934.697.14 33,74 2 2014 107.720.823.200 55.131.574.675 31.513.611.571 29,25 3 2015 113.667.717.492 56.833.858.746 37.480.469.708 32,98 sumber : bagian keuangan biro umum ntb akhirnya tahun anggaran. menurut data yang diperoleh, realisasi penyerapan anggaran pada biro umum setda provinsi ntb dalam tiga tahun terakhir pada semester pertama tahun anggaran rata-rata penyerapannya tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50 % dari total apbd yang dikelola oleh biro umum setda provinsi ntb. pada tabel 1 disajikan data serapan anggaran semester pertama pada biro umum setda provinsi ntb tahun 2013-2015. dari tabel 1 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran semester pertama pada biro umum setda provinsi ntbhanya rata-rata sekitar 30 %masih jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50 %. tentu ini menjadi suatu hal yang kurang baik, karena penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran tersebut lebih banyak pada belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan pns yang memang sifatnya rutin. sedangkan untuk belanja yang sifatnya belanja barang/jasa tidak terlalu signifikan realisasinya, seperti yang disampaikan oleh ppk-skpd ketika disinggung peneliti mengenai permasalahan yang sama dari tahun ke tahun. “...pada awal tahun anggaran, penyerapan anggaran itu lebih banyak pada belanja yang sifatnya rutin seperti gaji atau tunjangantunjangan lainnya, di pemerintah provinsi ada tkd-nya, itu yang sifatnya rutin, karena untuk pembayaran gaji dan tunjangan tidak memerlukan regulasi-regulasi tambahan karena itu sudah berjalan otomatis, maksudnya regulasinya tidak banyak berubah”. selain penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung tersebut, ada juga penyerapan anggaran pada belanja langsung tetapi sama halnya dengan belanja tidak langsung hanya pembayaran yang sifatnya rutin saja dan tidak membutuhkan banyak regulasi tetapi harus tetap dibayarkan contohnya seperti pembayaran listrik, telpon dan air. pembayaran listrik, telpon dan air tersebut juga tidak bisa diprediksi jumlah besarannya karena tergantung dari intensitas penggunaannya. hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan juga oleh ppk-skpd ketika peneliti menanyakan ada serapan lain selain belanja tidak langsung yang sifatnya rutin pada awal tahun anggaran. “...tapi ada beberapa komponen belanja barang yang juga bersifat rutin tetapi tetap harus dibayarkan. ada beberapa yang tidak bisa diestimasi juga, karena itu tergantung dari intensitas pekerjaannya contohnya seperti belanja listrik, air dan telpon, dan ini sifatnya yang fluktuatif, masing-masing bulan otomatis berbeda tagihannya, pada saat banyak kegiatan terkadang jumlah tagihan terhadap listrik akan meningkat”. kedua pernyataan dari ppk-skpd tersebut dibenarkan juga oleh bendahara pengeluaran pada biro umum setda provinsi ntb sebagai pejabat pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran kas. “...kalau untuk yang awal-awal, biasanya memang kita itu lebih ke belanja rutin misal seperti gaji atau tunjangan yang memang sudah ada, istilahnya sk atau kebijakannya sudah ada, ataupun belanja-belanja kantor, listrik, air, telpon. kalau untuk pengadaan biasanya ada kebijakan tersendiri, mungkin ada jadwal juga, itu juga yang membuat serapan diawal itu agak rendah”. tingkat serapan anggaran yang cenderung rendah diawal tahun adalah situasi yang mem-berikan dampak adanya penumpukan anggaran yang belum dilaksanakan menjelang akhir tahun. hal ini merupakan suatu akibat dari pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal. pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan optimal tersebut menyebabkan inkonsistensi skpd dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. tentu ini menjadi suatu hal yang kurang baik, karena penyerapan anggaran saat ini menjadi tolok ukur penilaian kinerja suatu skpd karena pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. karena jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 76-91: januari 2018 82 kejadian ini sudah sering terjadi bahkan berulangulang setiap tahunnya ini bisa dikatakan sebagai budaya organisasi karena kejadiannya terus berulang. kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan diawal-awal tahun lebih banyak dilaksanakan menjelang akhir tahun sehingga kesannya cenderung dipaksakan. karena kesannya cenderung dipaksakan, dalam proses pengajuan dokumen spj rawan terjadi kesalahan karena cenderung mengabaikan aturan yang ada baik dari segi proses dan kelengkapannya. oleh karena itu, peneliti mencoba menarik kesimpulan secara umum tentang penyebab rendahnya penyerapan anggaran diawal tahun anggaran yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran pada biro umum setda provinsi ntb berdasarkan hasil wawancara terhadap informan selama melakukan penelitian. berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut kedalam tiga faktor. faktor sumber daya manusia (sdm) keberadaan manusia dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. sdm sangat berperan penting untuk mencapai tujuan dari organisasi. sdm merupakan aset dari organisasi yang dapat menentukan baik buruknya kinerja dari sebuah organisasi. bisa dikatakan hampir semua persoalan yang dihadapi oleh suatu organisasi selalu terkait dengan sdm yang ada di dalamnya. begitu juga pada biro umum setda provinsi ntb sebagai sebuah skpd, layaknya seperti organisasi pada umumnya biro umum setda provinsi ntb juga memiliki permasalahan yang sama dengan organisasi lain terkait sdm terutama terkait dengan pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat serapan anggaran yang rendah pada awal tahun anggaran. pernyataan tersebut sesuai keterangan yang dikatakan oleh ppk-skpd ketika peneliti menanyakan penyebab dari fenomena yang terjadi. “...tidak semua pejabat pengelola keuangan itu paham terhadap aturan-aturan dalam mengelola keuangan, sehingga inilah yang menyebabkan terkadang penyerapan anggaran itu menjadi lambat.salah satu contohnya dalam mengadakan barang dan jasa pemerintah, kita punya aturan berupa perpres, yang terbaru adalah perpres 4 tahun 2015, jadi seharusnya semua pptk, semua pengelola kegiatan harus paham terhadap aturan ini, tetapi karena ada pejabat pengelola keuangan yang diangkat berdasarkan jabatannya sehingga itu yang menyebabkan kekurangtahuan pengetahuannya itu tidak diimbangi dengan penambahan pengetahuan. dengan menyandang sebagai pejabat pengelolaan keuangan seharusnya mereka juga menambah pengetahuan terhadap aturan-aturan pengelolaan keuangan”. berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ternyata ada pejabat pengelola keuangan yang memang kurang paham terkait pengelolaan keuangan. ini disebabkan karena ada pejabat struktural yang secara otomatis juga menjadi pejabat pengelola keuangan karena menjadi pejabat pengelola keuangan tersebut juga melekat pada tugas dan fungsinya sebagai pejabat struktural tersebut contohnya pengguna anggaran (pa), kuasa pengguna anggaran (kpa) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk). sehingga bisa disimpulkan bahwa seseorang paham atau tidak terhadap pengelolaan keuangan tetapi jika seseorang tersebut diangkat menjadi pejabat struktural yang otomatis menjadi pa, kpa dan pptk maka bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. ini dipertegas oleh ppkskpd ketika disinggung oleh peneliti mengenai kriteria-kriteria penunjukan pejabat pengelola keuangan. “...selain itu juga tadi ada jelaskan bahwa pejabat pengelola keuangan berdasarkan jabatan yang dimilki sekarang, itu terkait dengan pejabat struktural contohnya ada pa, kpa kemudian ada pptk. beberapa jabatan itu dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan struktural yang dimiliki. di biro umum ini kepala biro itu selaku kpa, siapapun kepala bironya, punya sertifikat (pengadaan barang/ jasa) atau tidak, mau paham keuangan mau tidak, otomatis akan menjadi kpa. itu adalah beberapa kriteria-kriteria dasar yang terkait dengan pejabat pengelola keuangan”. pada dasarnya pejabat pengelolan keuangan tersebut dibagi menjadi dua kategori, ada pejabat pengelola keuangan yang dibahas sebelumnya yang secara otomatis melekat langsung pada jabatan strukturalnya dan ada pula yang ditunjuk berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. contohnya seperti pejabat pembuat komitmen (ppk) dan pejabat pengadaan barang/ kusuma et al. fenomena tingkat serapan anggaran 83 jasa pemerintah. mengenai hal tersebut ppkskpd juga memberikan komentar yang dikutip oleh peneliti. “...terkait pejabat pengelola keuangan ada beberapa kriteria. ada pejabat pengelolaan keuangan yang memang di dasarkan terhadap kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki dan ada juga yang melekat dengan jabatan. untuk pejabat pengelola keuangan yang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki salah satu contohnya adalah pejabat pengadaan, pejabat pengadaan ini ditunjuk adalah orang yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa tingkat nasional. begitu juga ppk (pejabat pembuat komitmen), harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang syarat minimalnya adalah dua tahun menjadi pejabat pengadaan”. ppk dan pejabat pengadaan barang/jasa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tentunya harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. untuk mendapatkan sertifikat pengadaan barang/jasa tersebut tentunya harus mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dinyatakan lulus oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp). jika memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa tersebut seseorang sudah dianggap mampu dan mengetahui seluk beluk pengadaan barang/jasa, maka dianggap layak untuk ditunjuk sebagai pejabat yang menangani kegiatan pengadaan barang/jasa. berbeda halnya dengan pejabat pengelola keuangan yang secara otomatis melekat pada jabatan strukturalnya, pejabat ini tidak memiliki kriteria khusus sebagai pengelola keuangan dan juga terkadang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sehingga diindikasikan banyak dari pejabat tersebut kurang paham terhadap pengelolaan keuangan dan mekanisme pengadaan barang/ jasa. padahal usulan pertama untuk perencanaan pengadaan itu letaknya pada pejabat tersebut contohnya pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) yang juga dapat dikatakan sebagai pengelola kegiatan dan pengelola anggaran. hal seperti inilah yang terjadi pada biro umum setda provinsi ntb sehingga permasalahan mengenai kompetensi sdm ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran pada skpd ini. kompetensi sdm ini menjadi penting untuk ditingkatkan karena dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ini diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap aturan yang berlaku. ketika seorang pejabat kurang paham terhadap pengelolaan keuangan sementara pejabat tersebut sebagai penanggungjawab dari kegiatan tersebut tentunya ini menjadi sesuatu yang kurang baik karena akan memperlambat proses realisasi anggaran yang dikarenakan kurangnya pemahaman pejabat tersebut terhadap pengelolaan keuangan. untuk mendapatkan kesamaan persepsi sebenarnya pejabat struktural itu penting menguasai mekanisme pengelolaan keuangan dan sistematika pengadaan barang/jasa tetapi tidak wajib bersertifikat. hal ini cukup dengan mengikuti bimbingan teknis (bintek) saja, karena ini untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tersebut. faktor administrasi pada awal tahun anggaran skpd biasanya disibukkan dengan persiapan-persiapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan seperti penerbitan surat keputusan (sk) sebagai payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan pada skpd. akan tetapi juga terdapat pekerjaan yang seyogyanya harus sudah selesai pada tahun sebelumnya tetapi dikarenakan ada kesalahan-kesalahan sehingga harus disesuaikan kembali pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga skpd tidak dapat menjalankan aktifitas pelaksanaan kegiatannya secara efektif pada awal tahun. menurut permendagri nomor 13 tahun 2006, proses pengelolaan keuangan daerah itu sudah diatur secara detail mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, evaluasi dan pelaporan. khusus untuk proses perencanaan pada biro umum setda provinsi ntb ini masih sering terjadi permasalahan terkait penyusunan rencana kerja anggaran (rka), ini diungkapkan oleh ppk-skpd dalam wawancara ketika ditanyakan tentang permasalahan penyusunan dokumen perencanaan. “...dalam setiap proses perencanaan pasti ada masalahnya, karena banyak bagian-bagian atau pptk ini terkadang dalam mengajukan perencanaan itu tidak didalam bentuk rka, hanya berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tetapi rincian kegiatannya itu tidak diberikan. jadi daftar kebutuhan belanja itu terkadang sering berubah-ubah”. terlepas dari permasalahan tersebut, pemerintah provinsi ntb dalam hal proses perencajurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 76-91: januari 2018 84 naan anggaran sudah jauh lebih baik dibandingkan pada waktu sebelumnya. penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) untuk tahun berikutnya sudah ditetapkan dan disahkan pada akhir tahun sebelumnya. ini diharapkan agar pada awal tahun anggaran berikunya seluruh kegiatan pelaksanaan apbd sudah dapat langsung dilaksanakan tepat pada bulan januari. berdasarkan hasil wawancara dengan ppk-skpd hal ini dijelaskan kepada peneliti. “...jadi pada era kepemimpinan gubernur kita yang sekarang ini ada perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan dari apa yang dilaksanakan pada era-era sebelumnya. jadi pada era gubernur yang sekarang ini apbd itu ditetapkan pada akhir tahun anggaran sebelumnya. jadi misalkan untuk anggaran 2017 itu harus ditetapkan pada akhir tahun anggaran 2016, dan itu juga sama dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat bahwa sebelum 30 november harus sudah menetapkan apbd untuk tahun berikutnya. itu adalah regulasi-regulasi yang mungkin tetap diperbaharui dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran yang kaitannya nanti diharapkan dapat membantu perkembangan perekonomian pada masyarakat”. output dari seluruh proses perencanaan itu menghasilkan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran. tetapi pada pelaksanaannya dpa yang sudah ditetapkan dan disahkan sebelum tahun anggaran berjalan terkadang pada waktu pelaksanakan masih sering dijumpai kesalahan. kesalahan-kesalahan yang sering dijumpai antara lain adalah kesalahan penulisan seperti salah ketik, salah volume, salah redaksi dan lainlain. jika terjadi demikian kita harus melakukan revisi dpa, revisi dpa harus dilakukan karena jika dokumen perencanaannya salah akan mempengaruhi pada proses pertanggungjawabannya. hal ini disampaikan oleh ppk pada saat wawancara. “...kemudian juga revisi dpa tentu ada pengaruh-pengaruhnya karena ada koreksikoreksi walaupun sudah ada ini [pengesahan dpa] tetap ada koreksi-koreksi dpa. kemudian, walaupun dpa itu sudah ditetapkan tetapi proses-proses untuk pencairannya itu aja yang keliru-keliru. misalnya salah ketik, salah redaksi, salah volume, itumempengaruhi juga, kalau keliru itu juga ndak bisa di-spjkan”. biro umum setda provinsi ntb sesuai tugas dan fungsinya sebagian besar sebagai pelayanan terhadap pimpinan daerah, tentunya revisi dpa tersebut ada juga yang disebabkan karena ada permintaan atau kebijakan dari pimpinan terkait pelayanan tersebut. bisa dikatakan penyusunan perencanaan kegiatan pada biro biro umum setda provinsi ntb sebagian besar adalah buy request dari pimpinan daerah dalam hal ini kdh/wkdh. pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang pptk pada biro umum setda provinsi ntb yang banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelayanan pimpinan. “...contoh dirumah tangga ini, sebagian besar kegiatannya berdasarkan buy request, karena ini pelayanan langsung kepada pimpinan kdh/wkdh. ada beberapa kegiatan yang sudah kita rancang tapi ternyata dikemudian hari permintaan pimpinan berubah, sepanjang itu sesuai aturan dan kita bisa ada peluang, ada celah untuk revisi dpa ya kita ubah, tetapi tetap saja memang terasa pada penyerapan anggaran, tetapi tentunya sekali lagiini harus”. hal tersebut juga dibenarkan oleh ppkskpd ketika ditanyakan mengenai hal yang serupa pada saat wawancara. berikut kutipan penjelasan ppk-skpd: “...seperti saya katakan tadi, disini biro umum adalah biro yang melayani pimpinan secara langsung, terkadang apa yang sudah kita rencanakan tapi ada permintaan atau kebijakan dari pimpinan sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa berubah, itu yang harus kita lakukan revisi”. seperti yang dikatakan diawal, selain permasalahan mengenai dokumen perencanaan yang harus direvisi karena ada kesalahan-kesalahan dan juga permintaan atau kebijakan pimpinan sehingga berdampak pada serapan anggaran pada awal tahun anggaran, masalah lain adalah penerbitan sk penunjukan pejabat pengelolaan keuangan yang terlambat sehingga para pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan belum bisa melaksanakan tugasnya karena sk tersebut merupakan payung hukum untuk melindungi pejabat-pejabat tersebut dari kesalahan-kesalahan kusuma et al. fenomena tingkat serapan anggaran 85 yang bersifat administrasi, karena ini berkaitan dengan masalah regulasi dalam pelaksanaan kegiatan skpd yang menganut azas legalitas. ini senada dengan apa yang dikatakan oleh ppkskpd saat disinggung masalah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. “...mengenai penerbitan sk juga seperti itu, jadi setiap pelaksanaan kegiatan harus ada payung hukumnya. sk merupakan payung hukum dalam menunjuk pejabat pengelolaan keuangan tersebut, tanpa sk tentunya kita tidak bisa bekerja, jadi kita harus menunggu sk, jadi terkadang dengan lambatnya turunnya sk juga mempengaruhi dalam keterlambatan dalam bekerja. jadisaya rasa masalah sk, masalah regulasi-regulasi itu sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan”. penerbitan sk ini memang menjadi kendala jika pihak-pihak yang berwenang dalam menerbitkan sk ini terlambat menerbitkannya. karena sesungguhnya pihak yang berwenang menerbitkan ini ada dari pihak eksternal dan ada pula dari pihak internal skpd. sk yang berkaitan dengan penunjukan pa, kpa dan bendahara pengeluaran adalah sk yang diterbitkan oleh pihak eksternal karena ditandatangani oleh gubernur. sedangkan sk penunjukan yang ditandatangani oleh kepala skpd adalah sk penunjukan dari pihak internal, contohnya seperti sk penunjukan ppk-skpd, ppk dan pptk. petikan wawancara dengan ppk berikut menggambarkan hal-hal tersebut. “...tapi kalau menurut saya kendalanya ada faktor eksternal dan internal. eksternal ini terkait dengan contoh realnya masalah sk, sk pejabat pengelola keuangan seperti bendahara, kpa, payang memang sangat tergantung pada bpkad karena sk gubernur. kalau terkait dengan internalseharusnya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi khususnya terkait dengan sk kepala biro contohnya untuk sk ppk, pptk, dan sebagainya. itu kendalanya kalau saya lihat. kalau secara aturansangat memungkinkan, seharusnya sudah tidak ada alasan awal tahun itu realisasi mandek”. berdasarkan pernyataan-pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa revisi dokumen perencanaan (dpa) dan terlambatnya penerbitan surat keputusan penunjukan pejabat pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pada biro umum setda provinsi ntb. karena sifatnya administratif keduanya harus selesai terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. pelaksanaan kegiatan pada skpd didasarkan pada dpa dan sk, jika kedua hal tersebut pengesahannya terlambat maka pelaksanaan kegiatannya juga akan terlambat memulainya. inilah yang menyebabkan serapan anggaran pada biro umum setda provinsi ntb diawal tahun anggaran itu cenderung rendah karena harus menyelesaikan regulasi-regulasi yang bersifat administrasi tadi. faktor kebijakan kebijakan identik dengan pengambilan keputusan oleh pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil setiap keputusan. pengambilan kebijakan yang telah diputuskan ini biasanya dilegalkan dalam bentuk surat keputusan dan surat edaran. contohnya surat edaran mengenai pedoman penyusunan dokumen perencanaan, dalam surat edaran pedoman penyusunan dokumen perencanaan tersebut ditentukan kegiatan-kegiatan dan belanja-belanja apa saja yang boleh dianggarkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. proses penyusunan dokumen perencanaan dimulai dengan penyusunan rencana kerja anggaran (rka) sesuai dengan edaran pedoman penyusunan. setelah seluruh proses penyusunan rka rampung dan telah disetujui oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) barulah kemudian dokumen perencanaan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen perencanaan anggaran (dpa). untuk menerbitkan dpa, skpd juga harus menyusun anggaran kas yang mengatur perkiraan arus kas keluar berdasarkan ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode. anggaran kas besarannya disusun berdasarkan surat edaran dari gubernur melalui bpkad (badan pengelola keuangan dan aset daerah) selaku pengelola keuangan daerah. besaran persentase anggaran kas ditentukan oleh kebijakan kepala daerah, karena bersifat kebijakan tentunya besaran persentase anggaran kas tersebut berbedabeda disetiap daerah. untuk di provinsi ntb besaran persentase anggaran kas tersebut dibagi menjadi empat, sesuai dengan jumlah triwulan dalam satu tahun anggaran. pada triwulan satu sebesar 20 %, triwulan kedua sebesar 30 %, triwulan ketiga sebesar 30 % dan pada triwulan keempat sebesar 20 % sehingga jumlahnya menjadi 100 %. penyusunan dan besaran persenjurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 76-91: januari 2018 86 tase anggaran kas ini juga disampaikan oleh ppkskpd ketika peneliti menanyakan hal tersebut. “...anggaran kas itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan dalam proses perencanaan anggaran. apabila kita tidak mengatur anggaran itu otomatis kita tidak bisa melaksanakan anggaran, karena itu adalah salah satu dasar atau syarat yang harus kita masukan dalam aplikasi simda. setelah kita masukan dalam simda akan nanti tercetak didalam dpa. di dpa itu akan terlihat anggaran kas masing-masing triwulan dimana triwulan pertama itu ada sebesar 20%, triwulan dua dan tiga itu 30%, dan triwulan empat itu besarannya 20%, karena ini berdasarkan surat edaran dari gubernur yang diterbitkan oleh bpkad, itu adalah syarat atau acuan mutlak kita dalam menyusun anggaran”. tujuan dari penyusunan anggaran kas ini dimaksudkan agar setiap pelaksana kegiatan memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan agar setiap kegiatan tersebut menjadi terjadwal baik dari segi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangannya, dengan kata lain membantu pelaksana kegiatan agar lebih tertib dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwalnya. jangan sampai kegiatan yang belum ada dianggaran kas tetapi justru dilaksanakan. hal ini juga disampaikan bendahara pengeluaran kepada peneliti. “...memang anggaran kas juga sudahada kebijakan, triwulan satu, dua atau tiga dan empat. jadi memang itu tetap, supaya untuk kita menjagajangan sampai terjadi istilahnya untuk memperkecil kesalahan seandainya satu kegiatan ini belum dianggarkan jangan sampai itu direalisasikan di triwulan pertama misalnya seperti itu,dan memang disini juga kita mengacu pada aplikasi di simda, dalam hal ini kita di biro umum, jadi memang sudah ada ditetapkan sendiri anggaran triwulan satu, dua, tiga atau empat. dan sebagai untuk kendali kita disini juga, teman-teman disini juga memangada istilahnya semacam buku kendali untuk anggaran kasnya. ada acuannya memang, biasanya triwulan pertama itu sebesar 20%, 30%, 30% dan 20% jadi 100%”. penyusunan anggaran kas yang sudah ditentukan besaran persentasenya ini ternyata juga menimbulkan masalah bagi sebagian pelaksana kegiatan, beberapa berpendapat bahwa besaran persentase anggaran kas tersebut justru menghambat dalam merealisasikan anggaran karena dianggap tidak fleksibel jika melihat dari kompleksitas pekerjaan yang ada pada pelaksana kegiatan. ada yang beranggapan diawal terlalu kecil sedangkan diakhir terlalu besar, ada pula yang beranggapan yang harus besar itu di triwulan dua dan tiga sedangkan ditriwulan akhir itu cukup kecil saja. pernyataan ini didapatkan dari keterangan yang diberikan oleh salah seorang pptk kepada peneliti. “...ditapd itu menetapkan anggaran kas, anggaran kas itu 20% ditriwulan satu, 30% ditriwulan dua. sebenarnya memang pernah kita usulkan pola anggaran kas ini, harusnya ditriwulan satu itutidak perlu terlalu besar, ditriwulan dua ini yang harus besar. kalau ini 20%, 30%, 30%, 20%. kalau saya seharusnya 10%, 60%, diterkahirnya baru kecil, karena kalau diterakhirnya masih dikasi 20% bisa aja menumpuk, tapi kembali lagi ke pendapatan, seharusnya memang membuat anggaran kas itu tidak begitu, harusnya kalau kita memang punya kemampuan sudah di perencanaan itu jangan lagi 20% ditriwulan empat, itu 10% aja ditriwulan empat”. hal senada juga disampaikan oleh informan lain yang juga seorang pptk yang kompleksitas pekerjaannya lebih banyak tidak dapat diprediksi karena semua tergantung dari kebijakan pimpinan. “...seperti yang saya bilang tadi seharusnya 20% waktu triwulan satu, contoh20%, triwulan kedua 30%, triwulan tiga 30%, triwulan keempat 20%.itu sekali lagi kalau menurut saya pribadi harus fleksibel, fleksibel dalam arti dilihat dalam kompleksitas pekerjaannya, contoh saya dirumah tangga dengan dinamika kegiatan yang demikian banyak tidak bisa saya berpatokan pada itu (anggaran kas), kadangkadang itu kesulitan saya, tapi tetap sajasetiap penyusunan anggaran kas tentunya kita harus positif tingking, ini dimaksudkan agar kinerja itu selalu terukur, targetnya tercapai otomatis rapor skpdnya baik”. di sisi lain penetapan besaran persentase anggaran kas ini juga sangat berdampak pada realisasi pelaksanaan kegiatan, karena terkadang pada biro umum setda provinsi ntb terdapat kegiatan yang membutuhkan anggaran yang cukup besar misalnya untuk pengadaan-pengadaan yang harus dilelang. pengadaan-pengadaan yang dilelang ini tentu satuannya adalah paket sehingga anggarannya tidak mungkin dipecah-pecah. tetapi yang terjadi terkadang pelakasana kegiatan harus memecah anggaran kegiatan tersebut karena kusuma et al. fenomena tingkat serapan anggaran 87 mengacu pada pedoman persentase penyusunan anggaran kas. jika anggaran kegiatan tersebut tidak didipecah akan berdampak juga pada anggaran kegiatan yang bersifat rutin. maka dari itu pelaksana kegiatan tidak punya pilihan lain jika ingin melaksanakan kegiatan tersebut harus menunggu anggaran kas pada triwulan berikutnya agar anggarannya menjadi satu paket. hal ini juga yang dirasakan oleh salah satu pptk pada biro umum setda provinsi ntb yang diungkapkan pada saat wawancara. “...ini yang sulit, saya bilang belum sesuai, karena kita menetapkan, umpamanya anggaran ditriwulan dua atau ditriwulan tiga harusnya 80% contohnya, tapi kenyataannya ada anggaran yang tidak ada, kita tunggu digabungkan”. pernyataan tersebut juga senada dengan yang dikatakan oleh pptk yang lain terkait permasalahan tersebut. “...karena ini menyangkut perencanaan sebenarnya, tidak berjalan juga, ini berpengaruh. umpamanya kita laksanakan sudah kita dikasi 20%, kita sebenarnya bisa melaksanakan ditriwulan satu itu kegiatan, tapi dananya dipecah, tidak mencukupi, akhirnya kita menunggu lagi, harus ngumpulin. ini berpengaruh pada serapan, jadi gak berani dilaksanakan, tunggu klop dana dulu”. terlepas dari permasalahan mengenai besaran persentase anggaran kas, anggaran kas tersebut harus dususun oleh setiap skpd. pada biro umum setda provinsi ntb proses penyusunan anggaran kas dilakukan pertama kali oleh pelaksana kegiatan kemudian diusulkan ke subbag perencanaan untuk dimasukkan kedalam aplikasi simda sehingga dokumen perencanaan dapat dicetak atau diterbitkan. dalam penyusunan anggaran kas tentunya subbag perencanaan berkordinasi dengan masing-masing pptk atau pembantu pptk karena pada entitas inilah tempat kegiatan tersebut dilaksanakan. hal ini disampaikan oleh ppk-skpd yang juga sebagai kepala bagian keuangan yang membawahi subbag perencanaan. “...sebagai perencana tidak serta merta kita mengetahui semua kegiatan yang akan kita laksanakan, karena perencanaan awal ini bermula tentunya dari masing-masing subbag atau pembantu pptk. jadi yang mengusulkan suatu kegiatan adalah pembantu pptk yang harus mengetahui pptk dan itu kemudian yang diusulkan kepada kasubbag perencanaan untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran kas”. penjelasan diatas menggambarkan bagiamana kordinasi antara pelaksana kegiatan dan subbag perencanaan dalam penyusunan anggaran kas. penyusunan anggaran kas tersebut diharapkan mampu menjadi pengendali arus kas pada biro umum setda provinsi ntb sehingga proses pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran menjadi lebih tertib. akan tetapi berbeda dengan apa yang terjadi pada saat pelaksanaan, anggaran kas yang seharusnya digunakan sebagai pengendali arus kas tidak digunakan secara konsisten. ini tidak menggambarkan kondisi yang ideal seperti apa yang diharapkan oleh sebuah organisasi. tingkat serapan anggaran yang tidak sesuai dengan target persentase anggaran kas ini disinyalir disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang diungkapkan oleh ppk-skpd ketika disinggung masalah konsistensi penyerapan anggaran terhadap anggaran kas. “...terkait penyerapan anggaran, setiap skpd punya permasalahan atau punya situasi masing-masing. disini biro umum karena unit kerja yang melayani pimpinan, biro umum punya keunikan sendiri terhadap pelaksanaan anggaran. karena misalkan sebuah kegiatan yang kita usulkan atau kita anggarkan ditriwulan pertama, ini saya ambilkan contoh pada fisik karena berdasarkan arahan atau adaran dari pimpinan bahwa untuk pekerjaan fisik harus kita anggarkan pada triwulan pertama, tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan terkadang kita membutuhkan atau ada suatu kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pimpinan, salah satu contohnya tadi yang bersifat fisik. sehingga dengan adanya kebijakan itu otomatis pekerjaanpekerjaan fisik yang kita anggarkan itu menjadi tertunda dan otomatis anggaran kas yang kita rencanakan itu tidak bisa kita laksanakan karena edaran tadi atau kebijakan”. hal senada juga diungkapkan oleh ppk biro umum setda provinsi ntb terkait permasalahanpermasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan sehingga terjadinya inkonsistensi penyerapan anggaran terhadap anggaran kas. berikut petikan wawancaranya. “...memang seperti kita ketahui, biro umum itu basicnya adalah pelayanan, pelayanan ke pimpinan. pelayanan itu memang kadangjurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 76-91: januari 2018 88 kadang tidakserta merta harus kita jadwalkan kita contohkan belanja makan minum tamu, itu tergantung tamunya, gak mungkin kita harus paskan tamunya semester ini harus 1000 misalnya, tamunya besok 1000 juga, bagi rata, tapi ketika tiba-tiba mungkin lagi tidak ada event-event, kosong misalnya tamu, serapan kita rendah, karena itu basicnya pelayanan memang kita sudah diberikan anggaran kas, tetapi sifat kita yang pelayanan itu bisa dikatakan unik”. contoh permasalahan yang diungkapkan oleh kedua informan tersebut adalah salah satu contoh yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan selain masih banyak contoh-contoh lain. pada saat pelaksanaan kegiatan sebenarnya biro umum setda provinsi ntb berusaha untuk konsisten dalam merealisasikan kegiatan baik secara keuangan maupun secara fisik sesuai dengan target yang ada pada anggaran kas, tetapi kembali lagi kepada tugas dan fungsi dari biro umum setda provinsi ntb yang sebagian besar melayani pimpinan sehingga sebagian besar kegiatannya dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan baik pimpinan daerah maupun pimpinan skpd tersebut. beberapa informan berdasarkan hasil wawancara membenarkan hal tersebut, antara lain ppk ketika disinggung tentang hal tersebut. “...kita sebenarnya mau konsisten, tapi karena ada hal-hal diluar itu yang menjadi salah satu kenapa mungkin target kita tidak pas-pas sekali. kemudian juga misalnya kita ada rencana belanjafisik, tapi ketika dalam tahap perencanaan itu misalnya ada kendalakendala, bisa jadianggaran kas yang sudah kita rencanakan tidak konsisten, tidak terlaksana sesuai dengan harapan, jadinya anggaran kas kita tertunda”. lebih lanjut informan lain seperti bendahara pengeluaran juga memberikan keterangan yang sama. “...kita berusaha konsisten sebenarnya. jadi karena di biro umum ini terkait pelayanan pimpinan, jadi agak lebih komplit permasalahannya di biro umum ini. kalau untuk seperti tadi konsisten memang kita terus berusaha untuk bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan ataupun dengan anggaran yang sudah dipersiapkan”. penyerapan anggaran yang tidak berjalan konsisten ini dapat terlihat dari tidak tertibnya pelaksana kegiatan dalam merealisasikan kegiatannya, ini terbukti adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah disusun sebelumnya. kejadian ini mengindikasikan bahwa tidak tuntasnya proses perencanaan, karena ketika pada proses pelaksanaan ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi anggaran kasnya tidak tersedia, begitu juga sebaliknya ada ketika anggaran kasnya sudah tersedia tetapi kegiatan tersebut justru tidak dilaksanakan. kutipan wawancara dengan ppk berikut mengindikasikan bahwa kejadian tersebut terkadang terjadi. “...memang ada, kita tidak memungkiri itu, karena sifatnya pelayanan, seperti yang saya sampaikan tadi memang kita sudah merencanakan sesuatu tapi karena kita sifatnya layanan jadi anggaran kas kadang tidak sesuai dengan waktu, kemudian juga pemeliharaan-pemeliharaan itu juga sangat dipengaruhi memang oleh kondisi real”. menurut salah seorang pptk, kejadian seperti ini terjadi diakibatkan karena melihat dari dinamika kegiatan yang ada. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar mengikuti kebijakan pimpinan daerah sehingga sering kali pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ada yang berpengaruh terhadap serapan anggaran pada setiap triwulannya. berikut petikan wawancaranya. “...kalau saya sering mengalami yang anggaran kasnya sudah tidak ada tetapi pagu dananya secara umum masih ada tapi karena direktif pimpinan harus saya laksanakan. terkait dengan hal ini sekali lagi tentunya iniadalah mekanisme yang wajar dilihat dari dinamikanya sekali lagi, bagi saya yang penting pagu dananya ada”. dinamika kegiatan yang dilaksanakan oleh biro umum setda provinsi ntb memang menjadi permasalahan tersendiri yang kompleks terhadap penyerapan anggarannya, sehingga terkadang terlihat kecil pada salah satu triwulan tetapi terkadang juga tiba-tiba langsung melonjak besar pada triwulan yang lain. terkait dengan permasalahan tersebut, sebenarnya anggaran kas itu dapat dievaluasi dengan melakukan revisi anggaran kas. revisi anggaran kas dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku sesuai dengan besaran persentase yang telah ditetapkan. karena harus tetap berdasarkan persentase yang ada, revisi anggaran kas tersebut dilakukan dengan kusuma et al. fenomena tingkat serapan anggaran 89 cara menggeser anggaran kas yang kegiatannya belum dilaksanakan diganti dengan anggaran kas yang kegiatannya harus segera dilaksanakan. dalam wawancara yang dilakukan, ppk-skpd membenarkan hal tersebut jika dijumpai permasalahan seperti itu pada saat pelaksanaan. “...kita diberikan target untuk penyerapan anggaran misalkan di triwulan pertama 20%, triwulan dua 30%, triwulan tiga 30% dan triwulan empat 20%. jadimisalkan ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita pastikan tidak bisa kita laksanakan atau ada kegiatan lain di triwulan berikutnya yang harus segera kita laksanakan di triwulan awal, itu kita bisa mengadakan revisi, jadiberdasarkan kebijakankebijakan pimpinan atau berdasarkan kondisi di lapangan kita bisa menyesuaikan melalui revisi anggaran kas”. senada dengan apa yang dikatakan ppkskpd tersebut, ppk juga memberikan keterangan bahwa revisi anggaran kas dapat dilakukan. terlebih lagi ppk menyebutkan bahwa pada biro umum setda provinsi ntb ini telah beberapa kali melakukan revisi anggaran kas karena memang berdasarkan kebutuhan. berikut petikan wawancaranya. “...kalau tidak salah memang anggaran kas itu beberapa kali kita revisi, setelah kita evaluasi ternyata ada hal-halnya yang lebih mendesak untuk direalisasikan pada triwulan pertama misalnyayang sebenarnya kita anggarkan di triwulan berikutnya itu bisa dikoreksi. cuman kita untuk mengkoreksi anggaran kas itu harus ada alasan, memang kajian yang jelas dan real kenapa anggaran kas itu kira-kira kita revisi”. revisi anggaran kas ini membutuhkan waktu untuk prosesnya, karena anggaran kas ini termasuk dalam dokumen perencanaan. usulan revisi anggaran kas ini disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala skpd melalui subbag perencanaan dengan melampirkan alasan serta kajian sebagai dasar perubahan anggaran kas. usulan revisi anggaran kas tersebut disampaikan ke ppkd (pejabat pengelola keuangan daerah) untuk diproses didalam aplikasi simda keuangan dan disahkan oleh kepala bpkad selaku ppkd. proses birokrasi seperti itulah yang terkadang memerlukan waktu yang sedikit lama karena harus melewati beberapa tahapan dan persetujuan berbagai pihak. karena proses administrasinya yang memerlukan waktu tentunya proses pertanggungjawabannya menjadi terhambat walaupun sebenarnya kegiatan tersebut sudah dilaksanakan. ini berpengaruh terhadap serapan anggaran karena jika suatu kegiatan belum merealisasikan anggarannya sering dianggap kegiatan tersebut belum dilaksanakan. tolok ukur keberhasilan suatu skpd untuk saat ini masih sering dilihat dari serapan anggaran yang tinggi dan konsisten. simpulan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terlambatnya serapan anggaran yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran khususnya pada awal tahun anggaran yang dilihat dari sudut pandang individu/aktor yang berhubungan langsung dengan proses realisasi anggaran. individu/aktor tersebut adalah pejabat-pejabat pengelola keuangan pada biro umum setda provinsi ntb yang memiliki pengalaman pada proses tersebut. berdasarkan hasil wawancara mendalam sebagai dasar proses analisis dan penyajian data, maka ditemukan simpulan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran biro umum setda provinsi ntb pada awal tahun anggaran yang dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu : (1) faktor sumber daya manusia, (2) faktor administrasi, dan (3) faktor kebijakan. sumber daya manusia dalam dalam sebuah organisasi sangatlah penting, begitu juga dengan sdm yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan pada biro umum setda provinsi ntb. akan tetapi terkadang tidak semua pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk paham terhadap pengelolaan keuangan, karena ada pejabat pengelola keuangan itu melekat terhadap tugas dan fungsinya sebagai pejabat struktural contohnya pa, kpa dan pptk. ini terkadang yang menyebabkan proses penatausahaan keuangan pada biro umum setda provinsi ntb ini menjadi terhambat karena kurang pahamnya pejabat tersebut terhadap pengelolaan keuangan. faktor administrasi juga berpengaruh terhadap serapan anggaran jika proses administrasinya terlambat. contohnya terlambat diterbitkannya sk sebagai payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan. karena menganut sistem legalitas, sk tersebut menjadi sangat penting karena semua pelaksanaan kegiatan dan penunjukan pejabatpejabat pengelola keuangan harus dilegalkan dalam bentuk surat keputusan yang disahkan oleh jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 76-91: januari 2018 90 pejabat yang berwenang. begitu juga dengan revisi dpa yang dapat menghambat proses realisasi, karena proses pertanggungjawaban kegiatan tidak dapat dilaksanakan jika kegiatan tersebut dokumen perencanaannya masih dalam tahap revisi. kedua hal tersebut biasa dilakukan pada saat awal tahun anggaran sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedua hal tersebut menjadi terhambat pelaksanaannya. dalam pelaksanaan kegiatan kebijakankebijakan pimpinan juga menjadi pertimbangan yang harus dilihat efeknya terhadap tingkat serapan anggaran. terkadang kebijakan tersebut justru dapat menghambat realisasi anggaran seperti halnya di biro umum setda provinsi ntb yang tugas dan fungsinya sebagai palayanan terhadap pimpinan. jika berhubungan dengan pimpinan tentu sebagian besar kegiatannya berdasarkan kebijakan dari pimpinan dalam hal ini kdh/ wkdh. hal inilah yang terkadang menjadi faktor yang membuat serapan anggaran tidak berjalan konsisten sesuai dengan target yang telah disusun dalam anggaran kas. anggaran kas digunakan untuk mengendalikan arus kas keluar agar menjadi lebih tertib dan terkendali. secara garis besar, dibalik permasalahanpermasalahan yang dialami yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran biro umum setda provinsi ntb pada awal tahun anggaran, realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran biro umum setda provinsi ntb terbilang cukup baik karena walaupun terjadi permasalahan, biro umum setda provinsi ntb mampu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditimbulkan dan dapat merealisasikan anggarannya tepat dalam waktu satu tahun anggaran. dari hasil penelitian yang dilakukan pada biro umum setda provinsi ntb mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran pada biro umum setda provinsi ntb, maka ada beberapa rekomendasi saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : (1) seluruh pimpinan pada biro umum setda provinsi ntb seharusnya memiliki komitmen untuk mengawal pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan khususnya pada proses perencanaan yang harus tuntas agar tidak sering terjadi revisi terhadap dokumen perencanaan tersebut, (2) diharapkan pptk dan pembantu pptk dalam mengusulkan kegiatnnya tersebut harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan, atau memiliki skala prioritas, (3) dalam setiap kegiatan seharusnya dilengkapi dengan kerangka acuan atau tor sehingga jelas dalam melakukan kegiatan itu apa dasar hukumnya, kapan kegiatannya, berapa jumlah biayanya itu harus jelas, ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pada saat pelaksanaannya, (4) di dalam melaksanakan program dan kegiatan seharusnya ada sumber daya manusia yang berkompeten agar nantinya setiap pelaksanaan pekerjaan pada biro umum setda provinsi ntb dapat dipertanggung jawabkan dan bukan hanya sekedar menyelelesaikan pekerjaan yang telah diprogramkan saja, (5) perlu diadakan bimbingan teknis untuk para pejabat pengelola keuangan yang jabatannya melekat pada tugas dan fungsi jabatan struktural sehingga paham terhadap pengelolaan keuangan. penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya adalah deskripsi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran hanya diungkap dari satu sisi yakni argumentasi yang disampaikan oleh pihak internal skpd. lebih jauh, penelitian ini belum mampu mengungkap atau mengeksplorasi argumentasi terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran dari pihak eksternal skpd. keterbatasan dalam penelitian ini dapat menjadi “bahan” untuk menjadi pengembangan dalam penelitian selanjutnya. penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitan kualitatif yang lebih kompleks dan mendalam, seperti dengan pendekatan studi kasus dengan melihat keterkaitan kasus yang terjadi di tingkat internal dan eksternal skpd. penggunaan model riset campuran juga dianjurkan agar dapat menghasilkan temuan penelitian yang lebh kaya (sofyani dan akbar, 2013; 2015). daftar pustaka arif, e. 2011. identifikasi faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) kabupaten/kota di provinsi riau tahun 2011. jurnal ekonomi, manajemen dan akutansi,, 19 (2), 45-199. kuncoro, d. e. 2013. analisis penyerapan anggaran pasca penerapan aplikasi sipp pada satker pelaksanaan jalan nasional wil. i dinas pu prov. kaltim. e-journal administrasi bisnis, 1 (4), 364-373. latuconsina, y. m. 2016. mengungkap fenomena potongan angsuran murabahah di perbankan syariah. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 132-140. kusuma et al. fenomena tingkat serapan anggaran 91 mahsun, f.s. dan a. p. heribertus. 2011. akuntansi sektor publik. yogyakarta: bpfe. mangkoesoebroto, g. 2001. ekonomi publik. yogyakarta: bpfe ugm. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006tentang pengelolaan keuangan daerah. peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 11 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah provinsi nusa tenggara barat dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi nusa tenggara barat. putri, c. t. dan fachruzzaman. 2014. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintah provinsi bengkulu. skripsi, universitas bengkulu. rahayu, s. 2007. studi fenomenologis terhadap proses penyusunan anggaran daerah (bukti empiris dari satu satuan kerja perangkat daerah di provinsi jambi). paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi x, makassar. rozai, m. a. dan l., subagiyo. 2015. optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja organisasi (studi kasus : inspektorat kabupaten boyolali). jurnal manajemen sumberdaya manusia, 9 (1), 72-89. samuelson, p. a. dan w. d., nordhaus. 1996. makro ekonomi. edisi ke-. 17. cetakan ketiga. jakarta: erlangga. saridewi, a. a. a. n., p. a., noak., dan n. w., supriliyani. 2013. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah(studi kasus : anggaran dinas pekerjaan umum kota denpasar tahun 2013). e-journal universitas udayana, 1 (2), 12827-23800. sarosa, s. 2012. penelitian kualitatif. jakarta barat: indeks. sofyani, h. dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10(2), 184-205. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 19 (2), 153-173. sugiyono. 2015. memahami penelitian kualitatif. bandung: alfabeta. sugiyono. 2014. metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d, cetakan kedelapanbelas. bandung; penerbit cv alfabeta. undang-undang nomor 22 tahun 1999tentang pemerintah daerah. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. yuwono, s. 2008. memahami apbd dan permasalahannya: panduan pengelolaan keuangan daerah. malang: bayumedia. kontrol terhadap kecurangan dalam sistem akuntansi berbasis komputer 11 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 1 hal: 11-19 issn: 1411-6227 kontrol terhadap kecurangan dalam sistem akuntansi berbasis komputer oleh : yesi mutia basri abstrak perkembangan teknologi komputerisasi yang pesat telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem informasi dalam suatu perusahaan. sistem akuntansi berbasis komputer serta pemrosesan data dengan komputer merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga meningkatkan perhatian terhadap area khusus akuntansi yang baru dikenal dengan “sistem informasi akuntansi”. suatu sistem memiliki peluang terhadap kesalahan manajemen, kecurangankecurangan dan penyelewengan-penyelewengan umum lainnya. kecurangan sistem komputer pada dasarnya sama dengan sistem manual. perbedaannya terletak pada orang yang melakukan kecurangan tersebut yaitu menggunakan komputer untuk mencapai maksudnya serta jumlah rupiah yang digelapkan dengan sistem komputer jumlahnya lebih besar. pengendalian suatu sistem informasi akuntansi jelas merupakan suatu kebutuhan yang paling utama. semakin kompleks teknologi yang digunakan akan mempengaruhi pengendalian yang dibutuhkan agar sistem berjalan sebagaimana mestinya. pengendalian ini mencakup semua aspek dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri. paper ini membahas pengendalian terhadap kecurangan dalam sistem informasi akuntansi dan jenis-jenis kecurangan yang ada serta membahas cara-cara yang dapat diikuti dalam upaya mengatasinya. sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu pengertian serta pentingnya pengendalian intern dalam suatu sistem informasi akuntansi. key word: sistem informasi akuntansi, pengendalian intern, sistem komputer,sistem manual. pengertian pengendalian intern suatu sistem informasi akuntansi yang baik harus mempunyai suatu pengendalian. sistem pengendalian intern yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah atau menjaga terjadinya kesalahan-kesalahan atau kecurangankecurangan. sistem pengendalian intern juga dapat digunakan untuk melacak kesalahankesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi. sistem pengendalian intern dapat didefinisi pertama kali tahun 1949 oleh aicpa sebagai berikut yaitu: “pengendalian intern meliputi struktur suatu organisasi dan semua metoda-metoda yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan untuk tujuan menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa 12 ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan, dan mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.” menurut ikatan akuntansi indonesia sistem pengendalian intern meliputi organisasi serta semua metoda dan ketentuan yang dikoordinasi dan dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kehandalan data, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern mencakup struktur organisasi, semua metoda-metoda dan cara yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam suatu organisasi. tujuannya adalah untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan serta mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. definisi pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang mengelola informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. dalam statement on auditing standar (sas) no. 55 mengenai consideration of internal control structure in a financial statement audit” dijelaskan bahwa elemen-elemen struktur pengendalian intern terdiri atas : 1. control environment yaitu suatu lingkungan dalam suatu entitas yang me-nuntut sikap, kesadaran dan tindakan yang penuh dari dewan direksi, manajemen, pemilik dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai arti penting suatu pengendalian. lingkungan yang dimaksud seperti filosofi dan gaya pengoperasian dari manajemen, metoda-metoda dalam pemberian hak dan tanggung jawab, dan praktek-praktek dan kebijakan personalia. 2. accounting system yaitu metoda-metoda dan catatan-catatan yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, meng-klasifikasikan catatan dan laporan atas transaksi suatu entitas, memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban seperti identifikasi nilai transaksi sehingga dapat disajikan dalam laporan keuangan, penjelasan atas laporan keuangan tersebut. 3. control procedure yaitu kebijakan dan prosedur selain control environment dan accounting system, yang telah ditentukan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan entity yang spesifik dapat dicapai, misalnya otorisasi yang lazim terhadap transaksi atau aktivitas lainnya, pemisahan tugas untuk mengurangi kesempatan dari berbagai personal untuk melakukan kecurangan atau penyimpangan dari praktik bisnis yang wajar, dan menambah keamanan baik dalam mengakses penggunaan aktiva maupun pencatatannya. menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua macam yaitu “sistem pengendalian administrasi” dan “sistem pengendalian akuntansi”. sistem pengendalian administrasi meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhi-nya kebijakan manajemen. sedangkan sistem pengendalian akuntansi, yang merupa-kan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi. suatu sistem pengendalian akuntansi yang baik 13 akan menjamin keamanan kekayaan para invesotr dan kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. pada prinsipnya, pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi dalam sistem akuntansi manual maupun yang sudah diotomatisasi adalah sama, tetapi pengendalian akuntansi yang digunakan untuk fungsi pemrosesan data adalah berbeda tergantung pada sistemnya, telah dikomputerisasi atau belum. menurut cerrullo (1989), pengendalian akuntansi dibagi ke dalam 3 sub bagian, yaitu pengendalian umum (general controls), pengendalian keamanan (security controls), dan pengendalian aplikasi (aplication controls). pengendalian umum meliputi 6 kategori, yaitu : 1. perencanaan organisasi 2. operasi 3. perencanaan dan pengembangan sistem 4. akses 5. dokumentasi 6. perencanaan kontinjensi pengendalian aplikasi berhubungan dengan setiap pekerjaan yang diotomatisasi meliputi program input serta pengendalian output, sedangkan pengendalian keamanan meliputi pengendalian terhadap peralatan fisik dan teknik-teknik prosedur untuk melindungi perangkat keras komputer termasuk lokasi atau tempat komputer, perangkat lunak komputer serta data dari ancaman fisik, bahaya atau rugi yang potensial karena kerusakan. dari berbagai kategori pengendalian yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa sedemikian kompleksnya masalah pengendalian yang dihubungkan dengan sistem informasi akuntansi. hal yang paling penting untuk diketahui adalah bahwa penerapan suatu sistem pengendalian intern di dalam suatu perusahaan tergantung dari situasi serta jenis dari perusahaannya. oleh karena perusahaan yang satu berbeda dengan perusahaan lain, maka harus dipertimbangkan. mengetahui dan memahami konsep umum dari sistem pengendalian intern yang mempunyai elemen-elemen dasar yang dapat berlaku umum hampir pada semua sistem infor-masi akuntansi adalah hal yang paling penting bagi penganalisis dan perancang sistem. bila elemen-elemen dasar tidak ada atau kurang berfungsi, maka pengendali-an intern sistem akuntansi menjadi lemah. elemen-elemen dasar tersebut adalah : 1. karyawan yang jujur dan cakap 2. adanya pemisahan tugas dan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. 3. prosedur yang tepat untuk pemberian wewenang. 4. dokumen dan catatan yang lengkap. 5. pengawasan fisik yang cukup terhadap aktiva dan catatan. 6. dilakukannya pencocokan yang independen. kecurangan dalam sistem komputer kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam sistem informasi akuntansi biasanya disebabkan dua hal, yaitu “kesalahan-kesalahan yang disengaja dan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja”. kesalahan-kesalahn yang tidak disengaja misalnya kesalahan memasukkan kode, salah nilai dan kesalahan karena ketidaktelitian. kesalahan-kesalahan 14 yang sifatnya disengaja dapat berbentuk kecurangan-kecurang-an dalam bentuk pencurian atau penyelewengan terhadap harta kekayaan milik perusahaan. kecurangan dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer antara lain disebut dengan crime computer fraud, atau computer abuse. istilah yang lazim digunakan adalah computer fraud yang didefinisi yaitu suatu rencana yang disengaja atau sesuatu yang telah dipertimbangkan bahwa seseorang menggunakan komputer untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar melebihi orang lain dengan cara berusaha untuk berbohong, menipu, mengejutkan, licik, curang atau hal yang tidak wajar lainnya (wilkinson & cerullo, 1997). kecurangan-kecurangan di dalam perusahaan dapat dilakukan (jogiyanto, 1988): 1. oleh orang lain di luar petugas yang bertanggungjawab atas keamanan harta kekayaan milik perusahaan. kecurangan ini dapat diatasi dengan memperketat penyimpanan harta kekayaan di tempat yang aman, dan tidak sembarang orang dapat menemukannya dan dapat masuk. 2. oleh karyawan sendiri yang dipercaya untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan tersebut. perbuatan yang dapat dikatakan kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (wilkinson & cerullo, 1987) : 1. misrepresentation of materal fact ( kurang menyajikan kenyataan material). 2. failure disclose material fact (kegagalan untuk mengungkapkan kenyataan material) 3. embezzlement (penggelapan) 4. larceny (pencurian) 5. bribery (penyuapan) 6. illegal gratuity (persen yang tidak sah) jenis-jenis kecurangan komputer menurut wilkinson & cerullo (1997) terdapat dua tipe kecurangan yaitu: 1. internal fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajer atau karyawan perusahaan. 2. external fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan bukan oleh karyawan perusahaan. menurut nash dan roberts (1984) ada 3 bentuk utama kecurangan dalam sistem komputer yaitu : 1. exploitation of inavertent discoveries of control loopholes kecurangan ini bisanya disebabkan oleh adanya kelemahan dalam pengendalian intern suatu sistem yang ditemukan secara tidak sengaja oleh pelakunya. misalnya memasukkan password yang salah ke dalam suatu terminal komputer. 2. work of pranksterns kecurangan ini biasanya terjadi di sekolah dan universitas yang menawarkan kursus komputer. para siswa melakukan akses atau memodifikasi file data ataupun mencampuri sistem komputer institusi, tidak dengan tujuan finansial, tetapi hanya untuk kepuasan diri pribadi dan untuk membanggakan diri. 3. intentional crime bentuk kecurangan ini yang paling umum terjadi, yaitu meliputi tindakan tidak sah yang dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang di luar organisasi, pegawai 15 perusahaan ataupun manajemen sendiri. biasanya motivasi utamanya adalah keuntungan finansial. kecurangan dalam sistem komputer biasanya dilakukan dengan berbagai cara antara lain : 1. memanipulasi input 2. mengubah program 3. mengubah file 4. mencuri data 5. sabotase kecurangan dengan memanipulasi input hanya memerlukan sedikit keahlian teknis yaitu dengan mengubah input meliputi penambahan transaksi, pengubahan transaksi dan penghapusan transaksi. kecurangan dengan pengubahan program dilakukan oleh pelaku dengan mengubah atau memasukkan kode yang tidak sah ke dalam program. pengubahan file dilakukan oleh orang dalam yang dapat meng-ubah atau menghapus file dengan leluasa. mencuri data dilakukan dengan meng-gunakan data yang tersimpan dalam komputer perusahaan tanpa izin. sedangkan sabotase komputer dilakukan dengan merusak perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang menimbulkan kekacauan untuk menutupi tindakan curangnya. mencegah, menemukan dan membatasi kecurangan komputer beberapa kecurangan komputer dapat dicegah atau dideteksi secepatnya untuk membatasi kerugian yang semakin timbul dengan menetapkan prosedur-prosedur pengendalian yang harus dilakukan. dalam merancang suatu pengen-dalian sistem yang layak untuk sistem akuntansi berkomputer, pihak mana-jemen perlu menyadari bahwa konsistensi, kecepatan serta fleksibilitas komputer membutuhkan pengendalian tambahan yang memperhatikan (paroby, 1987) : 1. pengaruh kesalahan-kesalahan yang digabungkan. misalnya komputer menyiapkan faktur penjualan dengan mengambil input kuantitas dan mem-perluasnya dengan harga master file yang dijual. bila program tidak berfungsi, misalnya memilih harga yang salah, maka semua faktur-faktur penjualan menjadi tidak benar. 2. reduksi terhadap keterlibatan manual dalam sistem akuntansi mungkin menimbulkan suatu pemisahan tugas yang tidak tepat. 3. audit trail mungkin berkurang, dieliminir atau ada untuk jangka waktu pendek dalam bentuk print out. 4. pengubahan data dan program yang dilakukan oleh individu yang kurang memahami pengendalian intern dan kebijakan akuntansi ataupun perubahan-perubahan yang dibuat tanpa pengujian yang layak atau tanpa izin mana-jemen. 5. bertambahnya individu yang dapat mengakses data merupakan titik kritis dalam pengendalian perusahaan. selanjutnya ada dua sasaran utama pengendalian organisasi terhadap ling-kungan pemrosesan data komputer, yaitu untuk menjamin bahwa : 1. pengembangan dan perubahan terhadap program yang telah disahkan, diuji serta disetujui dan telah ditempatkan dengan benar. 16 2. akses terhadap file data dibatasi hanya untuk pemakai dan program yang telah disahkan. sasaran ini merupakan suatu sasaran pengendalian komputer yang umum, karena mempengaruhi hampir semua aktivitas akuntansi yang bersistem komputer serta mempengaruhi sejumlah rekening atau sekelompok transaksi. ada beberapa cara yang digunakan untuk mencegah, menemukan kecurangan komputer (wilkinson & cerrullo, 1997) yaitu : 1. pembagian tugas 2. meningkatkan peranan internal audit dan komite audit 3. kebijaksanaan dan kontrol 4. membuka kode 5. manajemen menunjukkan nilai etik yang kuat 6. sertifikat profesional (seperti sertifikat internal auditor dan certified fraud examinier) 7. internal auditor yang telah terlatih untuk mencegah kecurangan dan pene-muan kecurangan 8. kontrol program 9. penyiapan dokumen yang baik 10. auditor terkait dalam pengembangan sistem 11. melaksanakan pemeriksaan yang rutin 12. pengawasan yang terbuka 13. filosofi yang proaktif (misalnya aktif menyelidiki kecurangan, pemecatan dengan segera, melaporkan pelanggaran pada orang yang tepat). dalam melakukan pencegahan terjadinya kecurangan komputer ini, ada tiga alternatif tindakan yang dapat diikuti oleh auditor intern perusahaan (sugiri, 1991), yang meliputi : 1. auditor intern ikut aktif dalam merancang sistem komputer. alternatif ini merupakan yang terbaik, karena auditor dapat memasukkan kendali otomatik dalam program komputer untuk mencegah seseorang mengubah program atau data. 2. auditor intern melibatkan dirinya setelah program komputer selesai dibuat. alternatif ini tidak sebaik alternatif pertama namun auditor dapat memainkan peranan penting dengan : a. mengkaji ulang program komputer untuk mengidentifikasi dan menilai kendalikendali yang telah dibuat. b. mencoba menemukan kelemahan potensial. c. merekomendasikan kendali tambahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kritis tersebut. 3. auditor intern tidak aktif kecuali setelah sistem komputer beroperasi. alternatif ini yang paling buruk dari dua alternatif lainnya, karena tidak mudah bagi auditor untuk memberikan dampak yang signifikan pada pengendalian program komputer dan prosedur operasi. menurut paroby & barret (1987), dalam prosedur-prosedur pengendalian, ada tiga lini pertahanan terhadap kecurangan komputer yaitu: 1. prevention yang membatasi akses pelaku potensial terhadap fasilitas komputer, terminal komputer, file data, program dan laporan. 17 2. dectection untuk menemukan kecurangan di dalam peristiwa yang pelakunya lolos dari mekanisme pencegahan yang telah ada. 3. limitation untuk membatasi kerugian bila terjadi kecurangan yang terencana dan terlaksana dengan baik. ketiga lini pertahanan ini dapat disempurnakan dengan tiga jenis prosedur pengendalian yaitu : 1. pengendalian administrasi, merupakan kebijaksanaan pengendalian intern yang menetapkan prosedur-prosedur operasi untuk instalasi komputer. 2. pengendalian fisik, mengatur lingkungan fisik dari fasilitas komputer sebagaimana juga input dan output fisik komputer. 3. pengendalian teknis, melaksanakan fasilitas-fasilitas pemrosesan itu sendiri untuk membatasi akses pemakai terhadap file data dan program. prosedur-prosedur pengendalian yang dirancang untuk mencegah, menemukan, dan membatasi kecurangan komputer adalah sebagai berikut : 1. pencegahan (prevention) administrasi. pengecekan sekuriti terhadap latar belakang personal apakah pernah berurusan dengan aktivitas kriminal sebelumnya. pemisahan tugas yang layak untuk petugas-petugas pemrosesan data dan departemen pemakai untuk menghindari situasi kecurangan yang potensial. fisik. lokasi yang tidak menarik perhatian dapat membantu mengamankan fasilitas komputer dari pengacau. akses yang terkendali terhadap fasilitas komputer dengan menggunakan kunci atau kartu magnetik secara fisik membatasi pe-makai yang tidak sah dari terminal komputer, sehingga mengurangi kesem-patan melakukan kecurangan secara signifikan. teknis. pemberian kode adalah perubahan data dari suatu sistem komunikasi ke sistem lainnya. pelaku kecurangan harus memecahkan kode terlebih dahulu sebelum dapat memanipulasi data. pengendalian akses perangkat lunak dan password memungkinkan pemakain mengakses ke terminal, file data, program atau utilitas stelah memasukkan password yang benar. 2. penemuan (detection) administrasi. menggunakan log pada proses pengolahan data sehingga riview terhadap log dapat menemukan kecurangan. pengujian program dilaksanakan setelah satu program dimodifikasi untuk menjamin tidak tersedianya kemungkinan proses kecurangan. fisik. penjagaan ruang komputer sepanjang waktu atau dilaksanakan berkala terhadap fasilitas komputer agar dapat diketahui pemakai sistem yang tidak sah terutama pada waktu istirahat. agenda masuk ruang komputer, yang harus ditandatangani individu bila masuk ruang komputer, sehingga dapat meng-identifikasikan individu yang tidak berhak. teknis. logging transaksi memberikan laporan apakah terjadi kesalahan-kesalahan yang disengaja atau kecurangan. total rupiah atau jumlah filed yang tidak dijumlahkan seperti departemen atau jumlah part adalah relatif dalam menemukan kesalahan data yang disengaja. pembandingan kode sumber yang dikerjakan dengan program komputer dan pembandingan kode sumber versi satu program lainnya, menunjukkan apakah program cocok atau tidak diubah. 18 3. pembatasan (limitation) administratif. rotasi tugas dalam pemrosesan data membatasi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan, sehingga seorang individu hanya dapat melaku-kan kecurangan pada periode waktu yang terbatas. pembatasan transaksi yang merupakan batas maksimum administrasi atas transaksi khusus dapat membatasi kerugian karena kecurangan. fisik. pembatasan dokumen-dokumen cetak yang bernilai uang, misalnya cek, dapat membatasi kemungkinan rugi karena kecurangan. pembatasan juga dilakukan terhadap back up data dari kerugian potensial dengan fasilitas restorasi data yang rusak. teknis. pengecekan ranking untuk menjamin data yang masuk jatuh dalam rangking nilai yang diizinkan dan pembatasan kerugian yang mungkin timbul dari transaksitransaksi yang tidak sah. pengecekan kelayakan untuk menentukan apakah suatu input merupakan sesuatu yang normal dengan membandingkan jumlah-jumlah untuk menentukan standar. kesimpulan kecurangan komputer adalah penyalahgunaan uang atau harta orang lain dengan mengubah program komputer, file data, operasi, peralatan atau media yang menimbulkan kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi. kecurangan ini dapat dilakukan seseorang tanpa harus mempunyai keahlian mengenai komputer atau menggunakan komputer secara langsung. beberapa contoh kecurangan misalnya dengan memasukkan transaksi-transaksi fiktif atau yang telah diubah ke dalam suatu sistem : menghilangkan transaksi yang sah; memodifikasi langsung atau pengrusakan file atau record komputer, mengubah program tanpa izin, pencurian atau duplikasi data secara tidak sah, serta melakukan akses yang tidak sah. ada dua sasaran pengendalian organisasi terhadap lingkungan pemrosesan data komputer yaitu dengan menjamin bahwa : 1. pengembangan dan perubahan terhadap progam yang telah disahkan, diuji serta disetujui dan telah ditempatkan dengan benar. 2. akses terhadap file data dibatasi hanya untuk pemakai dan program yang disahkan. dalam mencegah terjadinya kecurangan komputer, auditor intern perusahaan dapat mengikuti salah satu dari tiga alternatif yaitu : ikut aktif merancang sistem komputer, melibatkan diri setelah program komputer selesai dibuat atau auditor tidak aktif kecuali setelah sistem komputer. auditor intern mempunyai peranan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan komputer. meningkatnya potensi kecurangan komputer membutuhkan auditor yang lebih mendalami sistem komputer. referensi aicpa. 1989. codifications of statement on auditing standars, new york, p. 74-75. 19 john f. nash dan martin roberts. 1984. accounting information system, new york : micmillan publishing company. josep w. wilkinson & michael j. cerullo. 1997. accounting information system, essential concepts and aplication, third edition, john wiley & sons, new york. michael j. cerullo. 1989. “evaluating edp in computer environment”, journal of accounting and edp, fall. slamet sugiri. 1991. “computer fraud dan bagaimana mencegahnya”, majalah akuntansi, no. 3, maret. stephen m. paroby, cpa, and william j. barret, cpa. 1987. “preventing computer frauda massage for management”, the cpa journal, november. yogianto, (1988), sistem informasi akuntansi berbasis komputer. buku i, bpfe ugm, yogyakarta. *corresponding author, e_mail adrress: nugee.poetra@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 48-65, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18160 determinan sinkronisasi dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dengan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas) kota mataram tahun 2015 dwi anugrah putra*; prayitno basuki; sri pancawati martiningsih program magister akuntansi universitas mataram, jl. pemuda no. 35 mataram, ntb, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 13 mar 2015 revised 30 mei 2016 accepted 18 jul 2016 keywords: human resource capacity; budget planning; budgeting politics; public policy; public transparency the purpose of this study is to analyze the effect of human resources capacity, budget planning, budgeting politics and public policy to the synchronization of apbd document and kua-ppas document, with the public transparency as moderating variable. the population of this study was board member and officer/staff that involved in the preparation of rka-skpd document. this study using purposive sampling technique, which is then analyzed by the multiple regression analysis and moderated regression analysis. partial results of hypothesis testing showed that human resources capacity, budget planning and budgeting politic has significant positive effect, while the public policy does not affect to the synchronization of apbd document and kua-ppas document. the results of moderated regression analysis showed that the public transparency as moderating variable failed to moderate the relationship between human resources capacity, budget planning, budgeting politics and the public policy with the synchronization of apbd document and kua-ppas document. the implications of this study may provide an explanation for the basic concept of synchronization in the process of preparing documents for planning and budgeting, provide benefits in the practice of planning and budgeting, as well as provide input and consideration for local government, in determining policies relating to the synchronization of planning and budgeting documents. © 2017 jai. all rights reserved pendahuluan bergulirnya era reformasi menyebabkan terjadinya peralihan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, sehingga sejumlah kewenangan pusat beralih ke daerah. sistem desentralisasi tersebut mencakup desentralisasi keuangan negara yang ditujukan untuk menjalankan prinsip anggaran yang disertai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada daerah. kebijakan otonomi daerah di indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan eksekutif dengan legislatif. hal ini menunjukkan bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (halim dan abdullah, 2006). perubahan ini juga berimplikasi pada semakin besarnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran di pemerintah daerah. perencanaan dan penganggaran sendiri merupakan dua hal yang erat kaitannya. agar perencanaan dan penganggaran bersifat realistik dan tepat sasaran, maka perlu didukung oleh peraturan pemerintah yang menjabarkan konsep dan ketentuan lebih rinci mengenai kerangka rencana dan anggaran. permendagri no. 21 tahun 2011 merupakan pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), pelaporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi. mekanisme penyusunan anggaran di daerah telah diatur dalam sejumlah peraturan perundangundangan. mekanisme penganggaran ini melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran. perbedaan ini diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dalam proses pembuatan anggaran, yaitu antara putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 49 dokumen apbd dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas) (iskandar, 2013). ketidaksinkronan antara dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas terjadi hampir di setiap pemerintah daerah. faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi antara dua dokumen tersebut yaitu kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan, dan informasi pendukung (amirudin, 2009). yandra (2011) mengemukakan bahwa penyebab ketidakkonsistenan antara dokumen ppas dan apbd antara lain: (1) terjadi bencana alam pada rentang waktu setelah penyusunan ppas; (2) adanya dana dari pusat yang hadir pada rentang waktu setelah penyusunan ppas; (3) ketidakmatangan skpd dalam menyusun ppas; (4) kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan sebuah program; dan (5) adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan pada apbd. hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kota mataram tentang apbd tahun anggaran 2015 dan rancangan peraturan walikota kota mataram tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2015 diketahui bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara kua-ppas yang diajukan oleh eksekutif dengan apbd yang disetujui oleh legislatif. ketidaksinkronan ini tidak sejalan dengan amanat uu 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan peraturan pemerintah no 58. tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian iskandar (2013) yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan politik penganggaran akan mempengaruhi sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas, dengan tranparansi publik sebagai pemoderasi. perbedaan penelitian ini dengan penelitian iskandar (2013) adalah ditambahkannya variabel kebijakan publik, yang di dalam penelitian yandra (2011) dinyatakan menjadi salah satu penyebab ketidakkonsistenan antara dokumen ppas dan apbd. perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang erat kaitannya. fenomena yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa perencana cenderung mengabaikan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran (yandra (2011). hal ini mendorong peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen apbd dan dokumen kuappas, beserta variabel moderasinya. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas yang proses pembahasannya melibatkan legislatif dan eksekutif. hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam praktik perencanaan dan penganggaran, terutama dalam hal keterkaitan antar dokumen perencanaan. hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintahan daerah, dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori keagenan jensen dan meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori keagenan (agency theory), bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. menurut messier et al. (2006), hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan, yaitu: (1) terjadinya informasi asimetris (information asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (2) terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat ketidaksamaan tujuan, di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. halim dan abdullah (2006) menemukan bahwa: (1) hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika public; (2) eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (dual accountability) dan legislatif agen bagi public; (3) konsep perwakilan (representativeness) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbela seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (moral hazard) legislative; dan (4) eksekutif sebagai agen cenderung menjadi budget maximizer karena berperilaku oportunistik (adverse selection dan moral hazard sekaligus). jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 48-65: januari 2017 50 teori implementasi kebijakan studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (agustino, 2012). dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan mengenai adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: pendekatan top down dan bottom up. pendekatan top down memahami implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil di tingkat pusat. pendekatan top down bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator/birokrat yang ada pada level dibawahnya (agustino, 2012). penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan berperspektif top down yang dikembangkan oleh george c. edward iii (1980). edward iii (1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect impact on implementation. pendekatan teori ini mengemukakan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi (agustino, 2012). kapasitas sumber daya manusia sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (wiley, 2007). sumber daya manusia (human resources) merujuk kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (simamora, 2001). sumber daya adalah salah satu variabel yang menurut edward iii (1980) dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. sumber daya yang di dalamnya termasuk sumber daya manusia, merupakan hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan(agustino, 2012). amirudin (2009) mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. iskandar (2013) mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh siginifikan terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kuappas. hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: h1: terdapat pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. perencanaan anggaran halim dan abdullah (2006) menemukan bahwa hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika publik. stiglitz (1999) menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik publik maupun privat, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran. rasyid (2012) mengemukakan bahwa dokumen peraturan daerah tentang apbd yang telah disahkan tidak sinkron dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati. ketidaksinkronan ini terjadi akibat dari kurangnya instrumen perencanaan terkait dengan proses penganggaran di pemerintah daerah. garis besar proses penyusunan dalam penetapan anggaran didasarkan pada rangkaian tahapan (siklus). apabila perencanaan pada tahapan awal buruk maka akan berdampak pada buruk perencanaan pada tahap berikutnya. hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: h2: terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. politik penganggaran hubungan principal dan agen terjadi setiap kali tindakan seseorang individu memiliki efek pada individu lain atau ketika satu individu tergantung pada tindakan lain (gilardi, 2001). menurut moe (1984) dan strom (2000), hubungan keagenan dalam penganggaran publik adalah antara (1) pemilih-legislator; (2) legislatorpemerintah; (3) menteri keuangan-pengguna anggaran; (4) perdana menteri-birokrat; dan (5) pejabat-pemberi pelayanan. hal yang sama dikemukakan juga oleh gilardi (2001), yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (chains of delegation). putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 51 peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan apbd, menurut amirudin (2009), terlihat jelas saat pembahasan kua-ppas serta dalam penetapan perda apbd. dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan (bargaining) yang dicapai melalui proses politik dengan acuan kua dan ppas sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. hal itu terjadi karena legislatif mempunyai hak budgeting yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan apbd bersamasama dengan pemerintah daerah. rasyid (2012) mengemukakan bahwa dokumen peraturan daerah tentang apbd yang telah disahkan tidak sinkron dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati. ketidaksinkronan ini terjadi akibat dari faktor politik pada proses penganggaran di pemerintah daerah. iskandar (2013) mengemukakan bahwa politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kuappas. hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: h3: terdapat pengaruh politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. kebijakan publik dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. menurut friedrich (1963) kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. hagen et al. (1996) berpendapat bahwa hubungan keagenan antara pemilih (voters) dengan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat kebijakan publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. hubungan keagenan ini dapat mempengaruhi perilaku legeslatif dalam membuat kebijakan. yandra (2011) mengemukakan bahwa penyebab ketidakkonsistenan antara dokumen ppas dan apbd, di antaranya yaitu kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan sebuah program. hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: h4: terdapat pengaruh kebijakan publik terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. transparansi publik transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi. teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi: agen mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuannya yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse selection (halim dan abdullah, 2006). prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya (costs) untuk memonitor kinerja agen dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien (petrie, 2002). adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran, yang justru lebih besar daripada di dunia bisnis yang memiliki automatic checks berupa persaingan (kasper dan streit, 1999). sopanah dan mardiasmo (2003) mensyaratkan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) terakomodasinya suara/usulan masyarakat; dan 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. elfrina et al. (2014) mengemukakan bahwa interaksi kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan politik penganggaran berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen dengan transparansi publik sebagai variabel moderasi. uraian di atas jika ditelaah lebih lanjut, dapat diduga bahwa transparansi publik memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam proses perencanaan dan penganggaran jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 48-65: januari 2017 52 sektor publik dapat menjamin kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga dengan adanya kesinambungan ini ditambah dengan keterbukaan kepada publik maka proses penyusunan apbd akan semakin berkualitas. hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: h5: transparansi publik memoderasi pengaruh kappasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. perencanaan yang konsisten dengan proses penganggaran akan menciptakan suatu sistem perencanaan penganggaran yang sistematis dan berkelanjutan. apabila hal tersebut disertai dengan keterbukaan pemerintah dalam perencanaan keuangan daerah, maka dapat dikatakan hasil dari proses penyusunan apbd akan menjadi semakin berkualitas. hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: h6: transparansi publik memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kuappas. keterlibatan legislatif sebagai wakil rakyat dalam proses penyusunan anggaran di sektor publik tidak dapat dihindari lagi. di samping itu, dengan adanya transparansi publik maka akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan sebagai wakil rakyat, sehingga dengan kuatnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan apbd akan semakin berkualitas. hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: h7: transparansi publik memoderasi pengaruh politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kuappas. segala bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah selaku eksekutif bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik. dengan adanya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan, khususnya keuangan daerah, maka dapat dikatakan hasil dari proses penyusunan anggaran akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: h8: transparansi publik memoderasi pengaruh kebijakan publik terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. metode penelitian jenis penelitian, model penelitian, populasi dan sampel jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, yang di dalam penelitian ini menggunakan hubungan kausal. hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, dimana terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variable dependen (dipengaruhi) (sugiyono, 2013). model penelitian yang menggambarkan keterkaitan antara variabel dalam penelitian ini dapat disajikan dalam gambar 1. populasi dalam penelitian ini adalah anggota dewan yang membidangi pengawasan keuangan daerah dan pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan rka-skpd pada pemerintah kota mataram. penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan: (1) anggota dprd yang membidangi pengawasan keuangan daerah (bidang keuangan/anggaran); (2) pegawai setda yang terdiri dari 10 bagian; dan (3) pegawai skpd yang meliputi pejabat serta staf yang terlibat dalam penyusunan rka-skpd, sehingga total jumlah sampel dari 31 skpd yang dijadikan sampel adalah 122 orang. variabel dan pengukurannya definisi operasi variabel dan pengukurannya dijabarkan sebagai berikut: (1) kapasitas sumber daya manusia (x1) yang menjadi variabel independen pertama, merupakan kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah (iskandar, 2013). (2) variabel perencanaan anggaran (x2) yang menjadi variabel independen kedua, merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. proses perenca putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 53 gambar 1. model penelitian naan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (iskandar, 2013). variabel politik penganggaran (x3) yang menjadi variabel independen ketiga, adalah cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (iskandar, 2013). (3) variabel kebijakan publik (x4) yang menjadi variabel independen keempat, merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak, dilihat dari komponen public policynya (jones, 1984). (4) transparansi publik (z) merupakan variabel moderasi dalam penelitian ini. transparansi publik merupakan salah satu prinsip good governance. transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (iskandar, 2013). masing-masing variabel diukur dengan skala likert, yakni skala yang digunaka untuk mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 poin. instrumen pengukuran variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan politik penganggaran serta sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas, diadopsi dari penelitian iskandar (2013). instrumen pengukuran variabel kebijakan publik diambil dari teori yang dikemukakan oleh jones (1984). sedangkan instrumen pengukuran variabel transparansi publik diadopsi dari penelitian iskandar (2013). analisis data metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat. persamaan regresi linier berganda untuk hipotesis pertama hingga keempat adalah sebagai berikut: y = α + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 +e pengujian hipotesis kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan dengan variabel moderasi dilakukapasitas sdm (x1) perencanaan anggaran (x2) politik penganggaran (x3) sinkronisasi dokumen kua-ppas dengan dokumen apbd (y) h1 h2 h3 h5 h6 h7 kebijakan publik (x4) h4 h8 transparansi publik (z) jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 48-65: januari 2017 54 kan dengan metode interaksi (moderated regression analysis mira). persamaan regresi linier berganda untuk hipotesis kelima hingga kedelapan adalah sebagai berikut: y = α + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5z + b6x1z + b7x2z + b8x3z + b9x4z+e keterangan: y = sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas x1 = kapasitas sumber daya manusia x2 = perencanaan anggaran x3 = politik penganggaran x4 = kebijakan publik z = transparansi publik α = konstanta b = koefisien regresi e = error hasil dan pembahasan pengujian validitas dan reliabilitas data hasil uji validitas diketahui bahwa seluruh item pernyataan variabel kapasitas sumber daya manusia (ksdm), perencanaan anggaraan (pa), politik penganggaran (pp), kebijakan publik (kp), transparansi publik (tp), dan sinkonisasi dokumen (sd) mempunyai tingkat signifikansi < 0,05 dengan nilai kolerasi (r) yang lebih besar dari titik kritis yaitu 0,30 atau bernilai positif, yang artinya semua butir pernyataan dapat dikatakan valid. hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa indikator yang disusun oleh peneliti dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama. hasil uji reliabilitas data diketahui nilai koefisien cronbach αlpha variabel penelitian berkisar antara 0,613 sampai dengan 0,757. hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki α mendekati 1,00 dan lebih dari 0,6, maka dapat dikatakan bahwa atribut-atribut variabel mendapatkan kriteria reliabel (andal) secara statistikk (sofyani dan akbar, 2013; 2015). hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa indikator yang disusun untuk mengukur keenam variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat juga digunakan untuk mengukur variabel yang sama dalam penelitian dengan subjek yang berbeda. pengujian asumsi klasik uji asumsi klasik ini terdiri dari pengujian normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji statistik non-parametrik kolmogorovsmirnov (k-s) maka diketahui bahwa data berdistribusi normal, terlihat dari nilai probability sig (2 tailed) 0. 934 lebih dari α 0,05. hasil uji multikolinearitas diketahui tidak ditemukan adanya multikolinearitas antar variabel independen karena nilai variance inflation factor (vif) kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. hasil uji glejser melihat nilai signifikansi untuk setiap variabel independen yang lebih dari α 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. tabel 1. hasil uji hipotesis t (parsial) hipotesis pertama hingga keempat unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta (constant) 10.632 3.530 3.012 .003 ksdm .103 .093 .127 3.099 .007 pa .156 .069 .206 2.242 .017 pp .118 .037 .282 3.195 .002 kp .136 .093 .160 1.457 .148 tp .298 .070 .388 4.272 .000 r square .340 adjusted r square .305 putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 55 tabel 2. hasil uji t sebelum variabel ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta tolerance vif (constant) 22.773 24.521 .929 .355 ksdm -.290 .771 -.359 -.375 .708 .007 138.237 pa -1.020 .494 -1.348 -2.065 .042 .016 64.256 pp .280 .280 .668 .998 .321 .015 67.646 kp 1.056 .867 1.242 1.218 .226 .006 156.930 tp -.292 1.210 -.380 -.241 .810 .003 375.479 interaksi_1 .010 .038 .547 .254 .800 .001 701.653 interaksi_2 .044 .024 2.605 1.795 .076 .003 317.794 interaksi_3 -.008 .013 -.704 -.600 .550 .005 207.953 interaksi_4 -.048 .043 -1.719 -1.106 .272 .003 364.731 tabel 3. hasil uji t setelah variabel ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta tolerance vif (constant) 5.890 12.192 .483 .630 lnksdm -3.659 3.496 -.124 -1.047 .298 .503 1.986 lnpa -5.904 2.625 -.209 -2.249 .027 .812 1.231 lnpp 4.683 1.519 .270 3.082 .003 .914 1.094 lnkp -3.025 2.365 -.155 -1.279 .204 .480 2.083 lninteraksi_4 5.852 1.334 .476 4.388 .000 .598 1.672 pengujian hipotesis satu hingga empat pengujian hipotesis pertama hingga keempat dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut: y = α + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e. hasil pengujian koefisien determinasi (r 2 ) diperoleh nilai sebesar 0,305 berarti variabel independen (sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dan kebijakan publik) hanya sebesar 30%, dan sisanya sebesar 70% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian (lihat tabel 1). pengujian hipotesis lima hingga delapan dari hasil pengujian koefisien determinasi (r 2 ) diperoleh nilai sebesar 0,331 yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen hanya sebesar 33%, sisanya sebesar 67% diterangkan oleh variabel lain di luar model. hasil pengujian pengaruh variabel independen untuk mengetahui pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas, maka dapat dilihat dari hasil nilai t hitung dan signifikansi nilai t hitung tersebut. hasil uji t diperoleh pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas positif dan signifikan. hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,103 dan nilai t hitung (2,099) > t tabel (1,985) dengan nilai signifikansi 0,007 < 𝛼 0,05. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian elfrina et al. (2014) dan hikmah (2015) yang menemukan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kuappas. pengaruh positif menandakan jika aparatur pemerintahan profesional dan kompeten dalam jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 48-65: januari 2017 56 menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (rka-skpd) akan berdampak positif terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas sumber daya manusia mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. hasil uji t menunjukkan pengaruh variabel perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas positif dan signifikan. hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,156 dengan nilai signifikansi 0,027 < 𝛼 0,05 dan nilai t hitung (2,242) > nilai t tabel (1,985), ini berarti bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. dengan kata lain, perencanaan anggaran yang baik mampu menyinkronkan dokumen apbd dengan dokumen kuappas. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian elfrina (2014) dan penelitian hikmah (2015) yang menemukan perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. apabila tahap perencanaan anggaran dilakukan secara baik maka akan berdampak baik pula pada proses penganggaran selanjutnya. pengaruh positif ini diduga karena pemerintah daerah dan dprd telah memiliki komitmen yang tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam permendagri 37/2014 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2015 yang menghendaki bahwa dalam menyusun kebijakan umum apbd (kua) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) pemerintah kabupaten/kota harus berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten/ kota. hasil uji t menunjukkan pengaruh politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas adalah positif dan signifikan. hal tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,118 dan nilai t hitung (3,195) > t tabel (1,985) dengan nilai signifikansi 0,002 < 𝛼 0,05 bermakna bahwa politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat amirudin (2006) yang menemukan peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan abpd terlihat jelas saat pembahasan kua-ppas serta dalam penetapan perda apbd. hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian iskandar (2013), elfrina (2014) dan hikmah (2015) yang menemuka politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa politik penganggaran mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. akibat yang ditimbulkan dari penerapan teori keagenan dalam politik penganggaran dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi. namun perlu pula untuk menjadi catatan bahwa politik penganggaran juga dapat memunculkan dampak negative berupa munculnya perilaku opportunistik. hasil uji t menunjukkan pengaruh kebijakan publik terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas adalah tidak signifikan, dengan kata lain kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. hal tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,136 dan nilai t hitung (1,457) < t tabel (1,985) dengan nilai signifikansi 0,148 > 𝛼 0,05. ketidaksignifikanan ini diduga karena kebijakan penganggaran yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (dak) kepada satuan kerja perangkat daerah (skpd) tertentu, tidak mempengaruhi sinkronisasi dokumen kua-ppas dan dokumen apbd secara signifikan dan keseluruhan, yang artinya hanya berdampak pada sinkronisasi dokumen ppas dan dokumen pelaksanaan anggaran skpd yang bersangkutan saja. hasil pengujian pengaruh variabel pemoderasi pada hasil pengujian hipotesis kelima hingga kedelapan menunjukkan hasil dimana terdapat adanya korelasi antar variabel independen yang berarti terjadi multikolinieritas antar variabel independen. salah satu cara untuk mengurangi hubungan linier antar variabel independen yaitu dengan transformasi variabel dalam bentuk logaritma natural, sehingga output yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas (ghozali, 2013). dari hasil putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 57 pengujian variabel dalam bentuk logaritma natural yang telah ditransformasikan, hanya 5 variabel yang tersisa yaitu lnksdm, lnpa, lnpp, lnkp dan lninteraksi_4, sedangkan 4 variabel lainnya yaitu lntp, lninte-raksi_1, lninteraksi_2, dan lninteraksi_3 dikeluarkan untuk menghasilkan data yang normal tanpa ada korelasi antar variabel independen. berdasarkan hasil analisis pada tabel uji t setelah variabel ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural, diketahui bahwa logaritma natural variabel transparansi publik (lntp) yang dihipotesiskan sebagai variabel pemoderasi, termasuk ke dalam kategori variabel yang dikeluarkan setelah variabel ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. dengan demikian, untuk pengujian interaksi tidak dapat dilanjutkan walaupun terdapat hasil uji interaksi variabel kebijakan publik dengan transparansi publik (lninteraksi_4) dengan nilai signifikansi (sig.) 0,000 yang lebih kecil daripada nilai alpha 𝛼 0,05, yang berarti interaksi antara variabel kebijakan publik dengan variabel transparansi publik (lninteraksi_4) signifikan. uji t setelah variabel ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural menunjukkan hasil bahwa variabel transparansi publik (lntp) yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi ternyata tidak berhasil berperan sebagai variabel moderasi di dalam model. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian iskandar (2013) yang menemukan bahwa transparansi publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi publik tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran, dan kebijakan publik terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. hal ini diduga karena pada pemerintah kota mataram belum memiliki keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah khusunya dalam penyusunan rka-skpd, sehingga kebijakan keuangan tersebut tidak dapat diketahui oleh masyarakat. fenomena tersebut bertentangan dengan permendagri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi rancangan apbd sebelum disampaikan kepada dprd dan masyarakat karena apbd merupakan dokumen public, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi di dalamnya. hak masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen publik ini dijamin oleh uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan pendapat sopanah dan mardiasmo (2003) yang mensyaratkan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) terakomodasinya suara/usulan masyarakat; dan 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. simpulan dari hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kuappas. sedangkan kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. hasil uji interaksi menunjukkan bahwa transparansi publik gagal memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dan kebijakan publik terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. secara teoritis implikasi dari temuan penelitian ini dapat memberikan penjelasan atas konsep dasar sinkronisasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, yang di dalamnya melibatkan pihak eksekutif dan legislatif, dan masyarakat. secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam praktik perencanaan dan penganggaran di pemerintah kota mataram, terutama dalam hal keterkaitan antar dokumen pada setiap tahapan perencanaan. implikasi penelitian ini berupa masukkan dan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya ruang lingkup wilayah penelitian ini hanya terbatas pada satu kota saja, yaitu kota mataram dengan jumlah sampel yang juga terbatas, sehingga tingkat generalisasi dari penelitian masih kurang. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 48-65: januari 2017 58 sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas dalam penelitian ini hanya diukur dari kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dan kebijakan publik, serta transparansi publik sebagai variabel moderasi. berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan agar menambahkan jumlah responden dan memperluas ruang lingkup wilayah hingga ke kabupaten/kota lainnya sehingga memungkinkan untuk diperoleh hasil temuan, kesimpulan serta rekomendasi dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. selain itu, penelitian selanjutnya disarankan pula agar menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas, seperti variabel capaian kinerja, perilaku oportunistik, dan informasi pendukung. serta mencari variabel moderasi lain yang dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dan kebijakan publik terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas, seperti variabel partisipasi publik. daftar pustaka agustino, l. 2012. dasar-dasar kebijakan publik. bandung: alfabeta. amirudin. 2009. identifikasi dan analisis faktorfaktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara: studi kasus provinsi d.i. yogyakarta ta 2008. tesis, universitas gadjah mada. dye, t. r. 1978. understanding public policy. new jersey: prentice hall. edward iii, george c. 1980. implementing public policy. congressional quarterly press: washington dc. elfrina, l., v. ratnawati dan m. wiguna. 2014. pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan penganggaran, politik pengaggaran, dan informasi pendukung dengan transparasi publik sebagai variabel moderasi terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas (studi empiris pada skpd kabupaten lingga). jom fekon, 1 (2). friedrich, c. j. 1963. man and his government. new york: mcgraw-hill. ghozali, i. 2013. aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 21. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. gilardi, f. 2001. principal-agent models go to europe: independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. paper presented at the ecpr general conference, canterbury (uk), 6-8 september 2001. hagen, t. p., r. j. sorensen dan o. norly. 1996. bargaining strength in budgetary process: the impact of institutional procedures. journal of theoretical politics. halim, a. dan s. abdullah. 2006. hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. jurnal akuntansi pemerintah, 2 (1), 53-64. hikmah, n. 2015. pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran, dan transparansi publik terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan kua-ppas pada pemerintah kabupaten lombok barat. tesis. universitas mataram. iskandar, d. 2013. pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan penganggaran, politik penganggaran dengan transparansi publik sebagai variabel moderasi terhadap sinkronisasi dokumen apbd dengan dokumen kua-ppas. tesis, universitas sumatera utara. jensen, m. c. dan w. h. meckling. 1976. theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3 (4), 305-360. jones, c. o. 1984. an introduction to the study of public policy. 3rd edition.: salt lake city, utah: brooks/cole pub co. kasper, w dan m. e. streit. 2001. institutional economics: social order and public policy. cheltham: edward elgar. messier, w. f., s. m. glover dan d. f. prawitt. 2006. auditing and assurance services: a systematic approach. 6th edition. new york: irwin/mcgraw-hill. moe, t. m. 1984. the new economics of organization. american journal of political science, 28 (5), 739-777. mursyidi. 2009. akuntansi pemerintahan di indonesia. refika aditama: bandung. putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 59 petrie, m. 2002. a framework for public sector performance contracting. oecd journal on budgeting, 117-153. rasyid, a. 2012. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi dokumen rencana kerja pemerintah daerah dengan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah. laporan penelitian. universitas yapis. simamora, h. 2001. manajemen sumber daya manusia. cetakan 3. yogyakarta: stie ykpn. sofyani, h., dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153-173. sopanah dan mardiasmo. 2003. pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. paper dipresentasikan pada simposium nasional akuntansi vi, surabaya. strom, k. 2000. delegation and accountability in parliamentary democracies. european journal of political research, 37, 261-289. sugiyono. 2013. metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r dan d. bandung: alfabeta. wiley, j. 2007. government and not-for-profit accounting: concepts and practices. 4th edition. by michael h. granof. yandra, f. 2011. analisis perencanaan dan penganggaran pada dinas pekerjaan umum kabupaten solok tahun 20062010. skripsi, universitas andalas. republik indonesia. 1999. undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. _______. 2004. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. _______. 2004. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. _______. 2008 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. _______. 2014 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. _______. 2000. peraturan pemerintah nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat daerah. _______. 2005. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. _______. 2007. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah. _______. 2008 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. departemen dalam negeri. 2006. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. _______. 2007. peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. _______. 2011. peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. _______. 2011. peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja daerah tahun 2012. kota mataram. 2015. hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota mataram tahun 2015. _______. 2015. kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah kota mataram tahun 2015. _______. 2015. prioritas dan plafon anggaran sementara umum anggaran pendapatan dan belanja daerah kota mataram tahun 2015. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 48-65: januari 2017 60 lampiran (kuisioner) i. data responden bapak/ibu/saudara/i dimohon untuk mengisi data berikut dan memberi tanda silang (x) atau tanda rumput (v) pada pilihan yang telah disediakan. satuan kerja : jabatan : jenis kelamin : pria wanita usia : 21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun > 50 tahun pendidikan terakhir : sma diploma sarjana pascasarjana masa kerja : < 5 tahun 5-10 tahun > 10 tahun petunjuk pengisian : bapak/ibu/saudara/i dimohon untuk mengisi kuisioner ini dengan memberi tanda silang (x) atau tanda rumput (v) pada pilihan yang telah disediakan, yang menurut bapak/ibu/saudara/i paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. pernyataan kuesioner penelitian no. pernyataan alternatif jawaban a. sinkronisasi kesesuaian antar dokumen 5 4 3 2 1 1. perubahan jumlah anggaran skpd mungkin dilakukan antara dokumen kua-ppas dengan dokumen apbd. sangat mungkin mungkin kurang mungkin tidak mungkin sangat tidak mungkin 2. penambahan/pengurangan program dan kegiatan skpd dapat dilakukan antara dokumen kua-ppas dengan dokumen apbd. sangat mungkin mungkin kurang mungkin tidak mungkin sangat tidak mungkin dasar pergeseran anggaran 5 4 3 2 1 3. regulasi mengehendaki perubahan program dan kegiatan skpd antara dokumen kua-ppas dengan dokumen apbd. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 4. dokumen kua dan ppas serta dokumen apbd disepakati oleh badan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) dan kepala daerah. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 61 no. pernyataan alternatif jawaban b. kapasitas sumber daya manusia pengetahuan tentang penyusunan anggaran 5 4 3 2 1 5. badan anggaran telah mengetahui bahwa isi kuappas berkaitan dengan penyusunan rka-skpd. sangat mengetahui mengetahui kurang mengetahui tidak mengetahui sangat tidak mengetahui 6. badan anggaran belum sepenuhnya mengetahui isi kua-ppas sehingga sering kali terjadi pergeseran program/kegiatan yang telah disusun. sangat mengetahui mengetahui kurang mengetahui tidak mengetahui sangat tidak mengetahui pemahaman dalam penyusunan anggaran 5 4 3 2 1 7. pejabat yang terlibat dalam penyusunan rka-skpd memahami cara menyusun rka untuk penyusunan apbd. sangat paham paham kurang paham tidak paham sangat tidak paham 8. pejabat yang terlibat dalam penyusunan rka-skpd dan badan anggaran mudah memahami peraturan perundang-undangan tentang penyusunan apbd. sangat paham paham kurang paham tidak paham sangat tidak paham 9. badan anggaran kurang memahami bahwa rkaskpd harus mengacu pada isi kua-ppas yang telah disusun. sangat paham paham kurang paham tidak paham sangat tidak paham 10. badan anggaran telah memahami peraturan perudang-undangan yang terkait dengan penyusunan apbd. sangat paham paham kurang paham tidak paham sangat tidak paham keterampilan dalam penyusunan anggaran 5 4 3 2 1 11. pejabat yang terlibat dalam penyusunan rka-skpd mampu menentukan program kerja untuk kegiatan yang akan dianggarkan. sangat mampu mampu kurang mampu tidak mampu sangat tidak mampu 12. pejabat yang terlibat dalam penyusunan rka-skpd mampu menyusun kegiatan sesuai program yang telah direncanakan sebelumnya. sangat mampu mampu kurang mampu tidak mampu sangat tidak mampu 13. tersedianya peraturan tentang pengelolaan keuangan dapat menambah pengetahuan pejabat yang terlibat dalam penyusunan rka-skpd. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 48-65: januari 2017 62 no. pernyataan alternatif jawaban c. perencanaan anggaran penyusunan anggaran yang diawali musrenbang 5 4 3 2 1 14. kua-ppas yang disusun merupakan penjabaran dari pelaksanaan musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (mpbm) yang telah dilakukan. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 15. sistem perencanaan yang kurang matang menyebabkan banyaknya kegiatan yang tidak perlu dalam kuappas. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 16. kua telah disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd). sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 17. sebelum diterbitkannya kua dan ppas, maka mpbm dilakukan terlebih dahulu. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 18. mpbm dilakukan oleh badan pemberdayaan masyarakat (bpm) untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait dengan rencana pembangunan daerah. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 19. rka-skpd disusun berdasarkan hasil mpbm yang dijabarkan dalam bentuk kua-ppas. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju penyusunan anggaran terkoordinasi 5 4 3 2 1 20. anggaran yang disusun oleh masing-masing skpd harus berdasarkan kua-ppas yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dan kepala daerah. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 21. rka yang merupakan penjabaran dari dokumen kua-ppas yang disusun oleh skpd belum sepenuhnya sesuai dengan yang disusun oleh tapd. sangat sesuai sesuai kurang sesuai tidak sesuai sangat tidak sesuai 22. program/kegiatan yang disusun dalam rka sesuai dengan yang dirumuskan sebelumnya oleh tapd. sangat sesuai sesuai kurang sesuai tidak sesuai sangat tidak sesuai putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 63 no. pernyataan alternatif jawaban d. politik penganggaran unsur kepentingan dalam penyusunan anggaran 5 4 3 2 1 23. unsur kepentingan berpengaruh pada penambahan plafon dalam penyusunan anggaran sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan antara dokumen kua-ppas dengan dokumen apbd. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 24. perubahan plafon atas kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum ada di kua dan ppas dilakukan bersama badan anggaran dan tapd. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 25. perbedaan antara dokumen kua-ppas dengan dokumen apbd belum sepenuhnya terlepas dari unsur kepentingan sehingga berpengaruh pada perubahan plafon anggaran. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 26. perubahan plafon program/kegiatan oleh badan anggaran yang sebelumnya tidak tercantum di kua-ppas dilakukan atas dasar pertimbangan tingkat kewajaran anggaran. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 27. badan anggaran mempunyai hak dalam melakukan perubahan program dan kegiatan jika program dan kegiatan tersebut dianggap tidak layak untuk dilaksanakan. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 28. kemampuan badan anggaran dalam memutuskan program/kegiatan mana yang tidak prioritas masih kurang sehingga menyebabkan salah dalam menentukan perubahan program dan kegiatan. sangat mampu mampu kurang mampu tidak mampu sangat tidak mampu 29. politik penganggaran berdampak baik dalam penyusunan apbd karena dapat mengakomodir program/kegiatan yang belum terakomodir di kuappas. sangat baik baik kurang baik tidak baik sangat tidak baik jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 48-65: januari 2017 64 no. pernyataan alternatif jawaban bargaining antara eksekutif dan legislatif 5 4 3 2 1 30. perubahan plafon program/kegiatan yang diusulkan oleh badan angggaran menyebabkan perbedaan dokumen kuappas dengan dokumen apbd. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 31. perubahan plafon program/kegiatan yang diusulkan oleh badan anggaran disetujui oleh tapd. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 32. tapd menyetujui perubahan plafon program/kegiatan setelah melalui berbagai pertimbangan badan anggaran. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 33. tapd berusaha mempertahankan program dan kegiatan yang telah disusun dengan memberikan penjelasan dan pertimbangan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 34. perubahan program/kegiatan oleh badan anggaran dikarenakan skpd tidak dapat mempertahankan dan memberikan alasan mengapa anggaran program/kegiatan tersebut dianggarkan. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju e. kebijakan publik sasaran kebijakan 5 4 3 2 1 35. program dan kegiatan di dalam dokumen kua-ppas telah berdasarkan hasil mpbm yang menyasar kepada kepentingan masyarakat. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju 36. program dan kegiatan di dalam dokumen kuappas hasil mpbm bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju rencana kebijakan 5 4 3 2 1 37. rencana program dan kegiatan dalam dokumen kua-ppas telah didiskusikan dan dibuat sesuai dengan tujuan dan sasarannya. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju putra et al. – sinkronisasi dokumen apbd dan kua-ppas 65 no. pernyataan alternatif jawaban program dan turunannya 5 4 3 2 1 38. program dan kegiatan dalam dokumen kua-ppas dapat menjadi alat formal untuk mencapai tujuan yaitu untuk kepentingan publik. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju keputusan sebagai tindakan untuk mencapai tujuan 5 4 3 2 1 39. kua-ppas yang merupakan hasil keputusan bersama telah melalui siklus utuh yang meliputi kegiatan perencanaan hingga evaluasi. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju dampak pelaksanaan program 5 4 3 2 1 40. seluruh program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen kua-ppas telah memperhitungkan dampak dari pelaksanaannya. sangat setuju setuju kurang setuju tidak setuju sangat tidak setuju f. transparansi publik ketersediaan dan kemudahan akses dokumen anggaran 5 4 3 2 1 41. dokumen apbd dan kuappas yang dipublikasikan dapat meningkatkan transparansi anggaran terhadap masyarakat. sangat mampu mampu kurang mampu tidak mampu sangat tidak mampu pengumuman kebijakan anggaran 5 4 3 2 1 42. dokumen apbd dan kuappas dapat diakses oleh masyarakat. sangat mampu mampu kurang mampu tidak mampu sangat tidak mampu dokumen anggaran yang tepat waktu 5 4 3 2 1 43. penyampaian dokumen apbd dan kua-ppas disampaikan tepat waktu. sangat tepat waktu tepat waktu kurang tepat waktu tidak tepat waktu sangat tidak tepat waktu akomodasi terhadap aspirasi masyarakat 5 4 3 2 1 44. transparansi publik dapat mengakomodasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap anggaran. sangat mampu mampu kurang mampu tidak mampu sangat tidak mampu terdapat sistem pemberian informasi 5 4 3 2 1 45. informasi tentang dokumen apbd dan kua ppas mudah diperoleh setiap waktu. sangat mudah mudah kurang mudah tidak mudah sangat tidak mudah *corresponding author, e_mail address: juanda@umy.ac.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, hlm: 186-196, juli 2016 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0054.186-196 konsep pendidikan karakter keagamaan untuk calon akuntan: studi kasus di program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta juanda* & hafiez sofyani prodi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jln. lingkar selatan, kasihan, bantul, d. i. yogyakarta a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 13 peb 2016 revised 17 mar 2016 accepted 9 jun 2016 this paper describes the concept of religious character education organized for students in accounting (prospective accountant) at the universitas muhammadiyah yogyakarta (umy). the program is named pendampingan agama islam (pai). this paper explain the weaknesses and suggest improvements to the concept of pai which has been run previously in umy. this paper also presents various aspects of religious character education in islamic perspective, such as: the design stage of activities, material formulation and execution model of the program. this paper is expected contributing in the formulation of the concept of education that is based on islamic values, typically in the university environment, and as a reference literature for the development of educational studies of religious character, especially to the prospective accountant. © 2016 jai. all rights reserved keywords: religious character education; mentoring islam; prospective accountant pendahuluan pendidikan etika, khususnya mahasiswa program studi akuntansi (dibaca: calon akuntan) menjadi kajian yang menyita banyak perhatian dari akademisi, khususnya setelah berbagai kasus tidak etis akuntan dalam pelaporan keuangan terbongkar (weber, 2006). merespon kasus-kasus yang terjadi tersebut, para pemerhati isu etika bisnis semakin gencar untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait pendidikan etika, khususnya etika profesi akuntan yang memiliki peran vital di lingkungan bisnis. salah satu penelitian telah dilakukan oleh meyhew dan murphy (2009) yang menemukan bahwa akuntan -diperankan oleh mahasiswa dalam desain eksperimenyayang menempuh pendidikan etika memiliki perilaku lebih etis dibandingkan dengan akuntan yang tidak menempuh pendidikan etika. hasil penelitian ini kemudian dijadikan salah satu alasan kuat perlunya pendidikan etika bagi para akuntan. pendidikan etika sendiri merupakan salah satu dari tanggungjawab perguruan tinggi selaku pencetak calon akuntan. di tengah wajibnya pendidikan etika bisnis diajarkan di berbagai perguruan tinggi, nyatanya kasus-kasus perilaku curang akuntan baik yang terungkap media maupun yang tidak, masih kerap terjadi. hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan etika bisnis tidak dapat menjamin seseorang untuk berperilaku etis ketika berada di lingkungan kerja. alasan yang mungkin menjelaskan kenapa pendidikan etika “tidak cukup berhasil” menjadikan peserta didiknya bersikap etis bisa jadi karena pendidikan etika di pendidikan tinggi dinilai sangat terlambat dan juga tidak cukup untuk dapat memapankan kesadaran etis peserta didik (amernic dan craig 2004; fisher et al., 2007; low et al., 2008). selain alasan tersebut, bisa jadi dalam konteks pendidikan di lingkungan universitas secara intra kurikuler, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai etika hanya sebatas konsep kognitif saja (akhwan, 2014) dan tidak diikuti dengan penjiwaan yang mendalam. hal tersebut tentu menjadi isu menarik untuk dikaji. dari keterbatasan pendidikan etika dalam mempengaruhi perilaku etis seseorang, sofyani dan pramita (2013) menyarankan agar memperhatikan aspek fundamental lain yang berasosiasi dengan perilaku etis seseorang, yakni aspek religiusitas yang ditumbuhkan melalui pendidikan karakter keagamaan (lihat juga: triyuwono, 2012; mazereeuw et al., 2014). hal ini sejalan dengan argumentasi yang dijelaskan oleh ajzen dan fishbein (2005) dalam teorinya, yaitu teori perilaku yang direncanakan (planned behavior theory). menurut pandangan ajzen dan fishbein (2005) anteseden seseorang dalam berperilaku adalah niat. niat berperilaku ini dipengaruhi oleh sikap dalam berperilaku yang merupakan fungsi dari keyakinan keberperilakuan juanda & sofyani – konsep pendidikan karakter keagamaan untuk calon akuntan 187 (behavioral beliefs) yang sejatinya dipengaruhi oleh komitmen religius yang diyakini atau dianut oleh seseorang tersebut (lihat juga: fishbein dan ajzen, 1974; 1975; jones, 1991; cohen dan bennie, 2006). sehingga, nilai keagamaan (religioun) dapat menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku. penjelasan ini mengindikasikan bahwa proses pembuatan keputusan etis memiliki keterkaitan dengan nilainilai yang diyakini seseorang sebelum akhirnya orang tersebut berada pada tahap akhir, yakni melakukan aksi perilaku etis saat menghadapi dilema etika. dalam konteks pendidikan di lingkungan universitas muhammadiyah yogyakarta, pendidikan karakter keagamaan (islam) yang di dalamnya juga meliputi pendidikan akhlak dan etika sebenarnya telah diselenggarakan cukup lama dalam bentuk mata kuliah maupun bentuk lainnya. hanya saja, konsep pengajaran ajaran islam ini masih bersifat formalistik dan cenderung mengarah pada sistem pendidikan yang berorientasi kognitf, namun aspek lainya, seperti: afektif, psikomotorik, softskill dan aspek non-akademik lainnya yang berkaitan dengan pembentukan moral masih belum disentuh secara mendalam (juanda, 2004; akhwan, 2014). masalah ini selanjutnya menggiring terjadinya dekadensi moral, baik dalam pergaulan, kepribadian, maupun pemahaman keagamaan. sebagai contoh, mayoritas ummat islam mengerti bahwa berjudi itu hukumnya dilarang (dibaca: haram) namun banyak ummat islam yang mengetahuinya tetap melakukan larangan tersebut. dalam konteks bisnis juga demikian, misalnya majelis ulama indonesia (mui) telah menfatwakan haram bunga karena termasuk riba, namun banyak ummat muslim masih berhubungan dengan bunga ini (mui, 2004). berangkat dari hal ini, maka perlu dikembangkan suatu program internalisasi nilai-nilai islam yang bersifat intra-kurikuler dalam bentuk yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja, tetapi juga aspek-aspek lain yang berhubungan dengan moralitas secara berimbang. program pendidikan nilai-nilai dan karakter islami yang dimaksud selanjutnya dikemas dalam bentuk pendampingan agama islam (pai). secara umum, tujuan perumusan konsep pai ini adalah untuk mengembangkan sikap dan pola pikir ke-islam-an mahasiswa selaku calon akuntan menuju pemahaman islam yang kaffah dengan polapola pendekatan cara belajar mahasiswa aktif. nilainilai islam yang dipelajari ini diharapkan akan semakin kuat tertanam dalam sanubari setiap mahasiswa. dari pemahaman yang mendalam inilah mahasiswa sebagai calon akuntan diharapkan akan terdorong untuk mengamalkan nilai-nilai religius yang islami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku mahasiswa selaku calon akuntan akan lebih etis, tidak hanya ketika menjadi mahasiswa saja, tetapi juga sampai mereka bekerja secara nyata sebagai akuntan di kemudian hari. dari paper ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih mengenai konsep pendidikan karakter keagamaan islam yang syarat dengan nilai etis untuk calon akuntan di lingkungan perguruan tinggi. selain itu, dari paper ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk literatur riset karena masih jarangnya riset terkait isu etika yang diasosiasikan dengan religiusitas. paper ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi akademisi, khususnya dalam pengembangan islamisasi ilmu pengetahuan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif, prikomotorik, dan moralitas. tinjauan literatur dan fokus paper fungsi dan tujuan pendidikan fungsi dan tujuan pendidikan ada dua perspektif (sudut pandang), pertama fungsi dan tujuan perspekstif secara umum, dalam hal ini menurut undang-undangan ri tahun 2003 dan kedua perspektif menurut ahli pendidikan islam. menurut undang-undang ri tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dideskripsikan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. dari beberapa pandangan tentang fungsi pendidikan secara umum adalah bahwa ada dua fungsi yang paling mendasar, yaitu peningkatan kualitas pribadi dan kualitas sosial. peningkatan kualitas pribadi menyangkut kemampuan intelektual, ketrampilan, kepribadian dan lain-lain. kualitas sosial menyangkut integrasi sosial, transmisi dan lain-lain. kualitas sosial menyangkut integrasi sosial, transmisi kebudayaan dan mutu kehidupan. sedangkan fungsi dan tujuan menurut perspektif pendidikan islam, menurut omar mohammad al-toumy al syaibani, profesor falsafah pendidikan tripoli, membagi tujuan pendidikan menjadi dua, yaitu tujuan individual dan tujuan sosial. tujuan pendidikan individu meliputi (juanda, 2004): (1) tempat pembinaan keimanan (2) pembinaan akhlak (3) pembinaan kesehatan fisik (4) pembinaan kesehatan mental (5) pembinaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 186-196, juli 2016 188 (6) pembinaan seni dan apresiasi terhadap kesenian (7) penyaluran bakat dan hobi untuk mengisi waktu luang (8) pembinaan kesadaran sosial, ekonomi dan politik (9) pembinaan kesadaran untuk menghargai kepentingan keluarga tujuan pendidikan sosial meliputi: (1) memperkokoh kehidupan spiritual masyarakat (2) mencapai kebangkitan ilmiah, kebudayaan dan kesenian (3) meneguhkan bahasa arab (4) mewujudkan masyarakat islam yang mulia (5) pembinaan masyarakat yang kuat dan maju dalam bidang ekonomi (6) pembinaan masyarakat islam yang kuat dan bersatu (7) mewujudkan perdamaian dunia (8) meninggikan proses pendidikan al-abrasy membagi tujuan pendidikan islam menjadi empat butir, yaitu: (1) pembinaan akhlak (2) menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akherat (3) penguasaan bekerja dalam masyarakat (lp3umy, 1999) dari uraian di atas, perbedaan fungsi dan tujuan pendidikan secara umum dengan ahli pendidikan islam terletak pada tata nilai yang digunakan. pendidikan secara umum didasari nilai-nilai positif dengan penekanan pada intelektualitas untuk pengembangan ilmu dan kehidupan duniawi semata. sedangkan pendidikan islam didasari pada tata nilai islam yang mengintegrasikan aspek-aspek kemanusiaan dengan keilahian (hablum minallah dan habum minanas). konsep pendidikan karakter menurut ‘ulama islam pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral. pendidikan karakter tidak hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu. pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang yang baik dan yang salah (domain kognitif), mampu merasakan nilai yang baik (domain afektif) dan biasa melakukannya (domain perilaku). dengan demikian pendidikan karakter berkaitan dengan dengan pembiasaan yang terus-menerus dilakukan (khilmiyah, 2013). pendidikan karakter islami bagi mahasiswa sejatinya merupakan bagian dari konsep ekonomi islam dan islamisasi ilmu pengetahuan yang bertujuan mendatangkan falah (kesejahteraan/ kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat). hal ini sejalan dengan pendapat beberapa akademisi bahwa ekonomi islam didasarkan sekurang-kurangnya pada tiga aspek, yakni: keyakinan (aqidah), hukum (syari’ah), dan sikap dan perilaku (akhlak) (lihat: arif, 1985; triyuwono, 2012; yaya et al., 2014). mengacu pada paradigma ini, diyakini bahwa ilmu memiliki keterkaitan dengan nilai ajaran tertentu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. dalam konteks keislaman, maka variabel atau aspek lain yang berasosiasi dengan ilmu adalah ajaran agama yang sampai kepada manusia melalui wahyu dari tuhan, yaitu allah swt. abu sulaiman menjelaskan bahwa allah swt memang telah menganugerahkan akal bagi manusia sebagai bekal untuk mencari ilmu pengtahuan dalam rangka menggali berbagai aspek agar dapat menjalankan tugasnya menjadi pemakmur dunia (khalifah fil ardhi). sementara, ajaran agama yang datang melalui wahyu adalah informasi yang bersumber dari allah swt dari alam ghaib (metafisik) yang menjelaskan tentang tuntunan dan batasan mengenai segala hal yang harus dilakukan dan harus dijauhi agar manusia mampu meraih kesuksesan dalam pelaksanaan tugasnya di dunia sebagai khalifah fil ardhi (p3ei, 2009). jika manusia hanya mengandalkan akal atau ilmu pengetahuan, maka tidak akan dapat berhasil mencapai orientasinya, yakni falah (kesejahteraan/kebahagiaan di dunia dan akhirat). hal itu dikarenakan akal manusia tidak memiliki cukup kemampuan untuk mencari informasi mengenai bagaimana cara agar tugasnya di dunia dapat berhasil dilaksanakan dan akhirnya dapat mencapai falah. jika manusia tidak berpegang kepada wahyu, maka manusia akan rentan untuk tersesat dan terjebak pada suatu pandangan atau dugaan yang keliru. misalnya, manusia yang hanya mengandalkan akal atau pengetahuan bisa jadi merasa berbuat kebaikan, padahal dia melakukan kerusakan, sebagaimana yang disampaikan allah swt. dalam al-qur’an surat al-baqarah [2]: ayat 11 dan 12: َنْحُن َوِإَذا ِقيَل لَُهْم ََل تُ ْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض قَاُلوا إِنََّما ُمْصِلُحونَ ِكن َلَّ يَْشُعُرونَ َأََل إِن َُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولََٰ juanda & sofyani – konsep pendidikan karakter keagamaan untuk calon akuntan 189 artinya: “dan bila dikatakan kepada mereka (manusia): “janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. mereka (mansia) menjawab: “sesungghunya kami mengadakan perbaikan”. “ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orangorang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”. dari argumen di atas maka sangat jelas bahwa pendidikan karakter keagamaan pada diri seseorang, khususnya calon akuntan, menjadi hal penting untuk dijalankan supaya para calon akuntan dibekali pemahaman, nilai yang menjiwa dan menjiwai, dan aktivitas religius yang dapat menggiring kepada falah (kese-jahteraan/kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat). sebagai ilustrasi, seorang akuntan yang hanya menu-ruti keinginannya (self interest) akan berfikir bahwa dengan melakukan manipulasi laporan keuangan, maka dia akan mendapatkan keuntungan berupa insentif, misalnya dalam kasus budgetary slack (merchant, 1985; dunk, 1993; stevens, 2002). pada kasus ini, akuntan tersebut mengira ketika nantinya benar-benar mendapatkan insentif hasil dari mela-kukan budgetary slack, maka akuntan tersebut akan berbahagia. padahal, perilaku yang akuntan tersebut lakukan bisa saja membawa kepada keterpurukan ketika diketahui oleh pimpinan, dan tidak menutup kemungkinan akuntan tersebut dikeluarkan dari tem-pat kerja. selain itu, hal tersebut juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas segala perbuatannya melakukan budgetary slack untuk mendapatkan insentif dari perusahaan secara tidak halal (triyuwono, 2012). konsep pendidikan dalalam pendampingan agama islam di umy pendampingan agama islam merupakan program/kegiatan transformasi nilai-nilai islam (transfer of islamic values) yang sudah berlangsung cukup lama di lingkungan umy. internalisasi nilai-nilai keislaman bersifat intra-kurikuler dan dapat dijadikan sarana dalam menampung aspirasi mahasiswa yang memiliki perhatian khusus terhadap pembinaan keagamaan yang belum terwujud di umy, terutama dari segi afektif dan psikomotorik. program pendampingan agama islam yang pernah dilakukan telah dievaluasi sebelumnya oleh juanda (2005). dari hasil evaluasi tersebut, disimpulkan perlu adanya perbaikan pada kegiatan pai, seperti pendamping, materi dan sistem kontrol agar tidak terkesan pendamping berjalan sendiri. selain sebagai transformasi nilai pendampingan ini sebagai kegiatan preventif dalam upaya mengatasi berbagai problem mahasiswa. karena pendampingan agama islam merupakan transfer nilai maka sudah barang tentu akan berhubungan juga dengan kecerdesan emosional (emotional quotient) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotient). kecerdasan emosi merupakan sebuah kecerdasan yang bisa memotivasi kondisi psikologis menjadi pribadipribadi yang matang; dalam bentuk kemampuan merasakan, memahami dan seara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi dan pengaruh manusia. kecerdasan emosi lebih berpusat pada hubungan yang bersifat sosial, sementara ada dimensi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu hubungan vertikal yang disebut dengan istilah kecerdasan spiritual (spiritual quotient). marsha sinetar dan khalil khavari menyampaikan definisi kecerdasan spiritual yang lebih sesuai dengan perkembangan definis kecerdasan spiritual yang lebih sesuai dengan perkembangan psikologi mutakhir. menurut sinetar (2000) “kecerdasan spiritiual adalah pikiran yang mendapat inspirasi, dorongan dan efektivitas yang terinspirasi, theisness atau penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua menjadi bagian”. dari argumen di atas, maka perlu disusun suatu konsep pendidikan karakter kegamaan yang baru yang kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan masalah: rm: bagaimana konsep pendidikan karakter keagamaan (islam) untuk calon akuntan (mahasiswa akuntansi) di perguruan tinggi dengan mengacu kepada pai yang sudah dilaksanakan di umy? metode perumusan konsep program pendampingan agama islam paper ini bertujuan untuk merumuskan suatu konsep pendidikan agama islam yang efektif untuk calon akuntan, dalam hal ini adalah mahasiswa program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta (umy). efektif yang dimaksud di sini tidak hanya dalam arti proses belajar dapat terlaksana dengan baik secara administratif saja, tetapi juga dapat menginternalisasikan nilai islam secara lebih intens kepada peserta didik. model perumusan konsep ini menitik beratkan pada hasil pembelajaran (learning outcome) yang hendak dicapai. secara spesifik, hasil pembelajaran tersebut meliputi tiga hal, yakni: pemahaman, pengamalan, dan penyebarluasan pemahaman. secara jangka panjang, hasil pembelajaran diharapkan dapat menjadi penekan perilaku tidak etis para mahasiswa akuntansi (baca: calon akuntan) di masa mendatang (lihat gambar 1). perumusan pai mengacu kepada program sejenis yang pernah dilaksanakan sebejurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 186-196, juli 2016 190 lumnya di lingkungan umy dengan sedikit dibuat modifikasi perbaikan dan menyesuaikan dengan konteks permasalahan yang terjadi pada mahasiswa akuntansi di masa kekinian. modifikasi perbaikan ini dilakukan khususnya terkait konsep pelaksanaan dan materi yang diajarkan, dengan mengacu kepada pendapat ulama dan nash-nash dari al-qur’an serta dengan memasukkan saran dari berbagai pihak (dekanat, pimpinan prodi akuntansi, mahasiswa, dan dosen). gambar 1. model logika capaian pelaksanaan program pai survey permasalahan dalam perumusan ini, terlebih dahulu dilakukan riset, yakni observasi lapangan dan wawancara kepada beberapa informan yang dinilai mengetahui informasi yang akan dicari tahu yakni terkait berbagai permasalahan perilaku mahasiswa prodi akuntansi umy. informan dalam survey permasalahan ini adalah para mahasiswa, dosen, dan himpunan mahasiswa prodi akuntansi umy. survey ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan perilaku mahasiswa program studi akuntansi umy yang berkaitan dengan pelanggaran norma, etika, dan hukum islam, baik yang secara langsung berkaitan dengan etika bisnis maupun tidak secara langsung berhubungan. analisis kelemahan konsep pai sebelumnya sebelum pai baru dirumuskan, terlebih dahulu dilakukan analisis kelemahan dari program pai sebelumnya yang telah dilaksanakan di level universitas. adapun hasil temuan dari analisis kelemahan pai tersebut adalah sebagai berikut: (1) kekurangan pendamping. idealnya dari 2.300 mahasiswa baru di umy seharusnya membutuhkan pendamping 230 orang atau 10% dari jumlah peserta yang didampingi. sementara, pendamping yang tersedia hanya 150 pendamping. (2) penguasaan materi dan metodologi pendamping kurang memadai. (3) kurang sosialisasi program pendampingan agama islam. hal ini mneyebabkan peserta yang hadir atau mengikuti kegiatan ini tidak 100%. (4) penjadwalan yang tidak pasti. hal ini menjadikan peserta didik kesulitan untuk mengikuti kegiatan dan akhirnya cenderung untuk malas dan mengabaikan pai. (5) legalitas program pendampingan agama islam dipertanyakan. hal ini dikarenakan belum adanya koordinasi yang memadai antara universitas dengan penyelenggara. (6) kurang respon dari fakultas. hal ini bisa jadi terkait dengan legalitas pelaksanaan program. (7) antusiasme mahasiswa dalam mengikuti progra pai kurang, sehingga kehadiran mahasiswa kurang. (8) materi masih “melangit” dan belum menjawab problem yang dihadapi mahasiswa yang mengikuti pai. berangkat dari kekurangan pada program pai sebelumnya ini, maka dirumuskanlah suatu solusi yang diharapkan dapat memperbaiki pai selanjutnya, yaitu: (1) penyesuaian jumlah pendamping pai agar mencapai jumlah yang seimbang antara peserta didik dan pendamping. hal ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan pai. (2) pendamping pai diseleksi berdasarkan kapabilitas keagamaan dan skillnya. selain itu diadakan pembekalan yang memadai bagi pendamping pai agar kesiapan para pendamping pai benar-benar baik. pendamping pai juga dipilih berdasarkan komitmennya dalam pelaksanaan kegiatan pai. (3) adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi tim pai dengan pihak rektorat maupun dekanat masing-masing fakultas. hal ini agar terjalin komunikasi yang sejalan, sehingga luaran yang aktifitas (activity) •pendampingan agama islam luaran (output) •jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan pai hasil (outcome) •calon akuntan yang berakhlak mulia dan etis dampak (impact) •stabilitas perekonomian dalam situasi yang amanah, jujur, dan memberikan efesiensi makro juanda & sofyani – konsep pendidikan karakter keagamaan untuk calon akuntan 191 diharapkan dari kegiatan ini benar-benar tercapai. (4) pelaksanaan pai pada semester awal sebagai tindak lanjut dari kegiatan orientasi studi dasar islam (osdi). hal ini bertujuan agar ada keberlanjutan pembinaan karakter pada peserta didik yang merupakan mahasiswa baru umy. (5) sosialisasi kegiatan pai lebih ditingkatkan dari semua sisi baik mahasiswa, dosen, dekanat dan rektorat. (6) idealnya pendamping sesuai dengan fakultas masing-masing agar pemikiran pemandu dan peserta pai memiliki keselarasan. (7) materi kurikulum perlu diperbaiki, karena dianggap masih “melangit” dan belum menyentuh masalah-masalah kehidupan sehari-hari para peserta didik. (8) konsep pendampingan perlu diperbaik supaya lebih jelas dan mudah dilaksanakan baik oleh pendamping maupun peserta pai. perumusan konsep pai sebagai pemecahan masalah keprilakuan calon akuntan dari permasalahan perilaku yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, selanjutnya dilakukan diskusi dengan pimpinan di lingkungan prodi akuntansi dan fakultas ekonomi umy, dalam hal ini adalah ketua dan sekretaris prodi akuntansi umy dan perwakilan dari dekanat fakultas ekonomi umy. diskusi dilakukan dalam rangka penyusunan strategi, program pai, dan rangkaian kegiatan pendidikan karakter islami. perumusan pai yang akan dilaksanakan juga mempertimbangkan kelemahan program pai sebelumnya yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. selanjutnya, detail pelaksanaan program dirumuskan oleh peneliti dengan berkonsultasi kepada beberapa pihak, yakni ketua dan sekretaris prodi akuntansi umy, perwakilan dari dekanat fakultas ekonomi umy, dan tim pelaksana program pai. perumusan pai juga merujuk kepada capaian luaran yang ingin dicapai dengan menyelaraskan dengan literaturliteratur yang bersumber dari al-qur’an dan alhadits mengenai argumentasi yang dapat menjadi alasan atas program apa yang sebaiknya dilaksanakan dalam program pai. isi dan pembahasan temuan permasalahan di lingkungan mahasiswa permasalahan mahasiswa dalam hal perilaku, baik di dalam maupun di luar kampus adalah tanggungjawab bersama dan lebih khusus diamanahkan kepada lembaga pendidikan. oleh karenanya, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan manusia dewasa dituntut untuk menyelanggarakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi kepada pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter peserta didik agar terbentuk lulusan yang bebudi pekerti luhur. di universitas muhammadiyah yogyakarta, pengembangan karakter salah satunya diselenggarakan dengan program yang bernama pendampingan agama islam (pai). konsep pai ini dirancang dengaan mengacu kepada learning outcome yang ingin dicapai, yang sejatinya lebih menitikberatkan pada permasalahan perilaku yang diperoleh berdasarkan observasi, survey, dan wawancara yang dilakukan tim peneliti. adapun permasalahan yang ditemukan tersebut diantaranya adalah: (1) cara berpakaian yang tidak islami; yakni adanya perilaku berpakaian yang mengarah kepada pengabaian norma-norma islami dan syariah baik dilakukan oleh peserta didik laki-laki maupun perempuan. untuk kasus laki-laki biasanya dalam bentuk menggunakan anting, bertatto, dan menggunakan celana robek yang menampakkan lutut (aurat bagi laki-laki). sedangkan untuk perempuan biasanya dalam bentuk, mengenakan hijab tetapi menampakkan lekukan tubuh, bercelana ketat, mengenakan tata rias yang berebihan, dan mengenakan celana robek sehingga auratnya terlihat. (2) perilaku tidak baik dalam proses pembelajaran, seperti: datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, membuat contekan, mencontek teman sesama peserta didik, dan melakukan plagiasi tugas kuliah. (3) dalam aspek perilaku berkaitan dengan bisnis yaitu tidak membayar belanjaan di warung kejujuruan. (4) untuk aspek perilaku lainnya adalah berlaku zalim, atau tidak berperilaku sesuai pada tempat dan kondisi tertentu. contoh dari perilaku ini adalah merokok di kawasan dilarang merokok, membuang sampah sembarangan, meludah sembarangan, berfoto selfie berlebihan, aktif di media social secara berlebihan. berangkat dari temuan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pai dirancang dan dikemas dalam bentuk mata kuliah pengembangan diri dan karakter peserta didik yang dilandaskan pada nilainilai keislaman yang luhur. agar semua peserta didik mengikutinya, pai dijadikan syarat mengikuti ujian skripsi, sehingga wajib diikuti seluruh mahasiswa jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 186-196, juli 2016 192 program studi akuntansi. diharapkan setelah mahasiswa mengikuti kegiatan ini, lulusan program studi akuntansi mempunyai keunikan khusus pada nilainilai keislaman yang tertanam pada diri mereka. dari sisi kompetensi hal ini akan menjadi nilai tambah bagi lulusan prodi akuntansi umy. materi pendampingan agama islam bentuk pai yang dirancang adalah sebagai berikut: (1) recruitment pendamping. pendamping merupakan kakak angkatan/senior, diharapkan pendamping dari kakak angkatan agar dalam diskusi lebih akrab, posisi sebagai teman dalam menyelesaikan problem solving. dalam penerimaan, syarat sebagai pendamping adalah: lancar baca al-qur’an, wawasan keislaman yang luas: ideologi yang tidak bertentangan dengan islam, perilaku/akhlak: adab berpakaian, pergaulan, dan lain sebagainya. (2) stadium general (sg), yaitu pemberian materimateri keislaman oleh seorang nara sumber kepada para pendamping sebagai bekal sebelum dilaksanakan kegiatan pai dalam satu kelompok besar dengan jadwal yang telah ditentukan. kegiatan ini juga merupakan pembukaan secara resmi pelaksanaan pai sekaligus menjelaskan tentang pendampingan agama islam itu sendiri. (3) bentuk halaqoh (kelompok kecil), yaitu bentuk forum dalam penyampaian materi adalah halaqoh (kelompok kecil melingkar), jumlah peserta 10-15 mahasiswa. waktu pelaksanaan 100 menit dengan agenda: pembukaan, tilawah al-qur’an, penyampaian materi, diskusi dan penutup. adapun detil program pai dari pertemuan pertama sampai kesepuluh adalah sebagai berikut: pertemuan pertama: mengenal jalanku (ma’rifatul islam) tujuan dari sesi ini adalah mengenalkan islam secara hoslistik maksudnya dalam memahami islam tidak sekedar knowladge tetapi terintegrasi dengan nilai-nilai dalam perilaku kehidupan. para peserta didik mengetahui dan memahami makna agama (dien) menurut al-qur’an, perbedaan agama allah (dienullah) dan selain agama allah (dien ghoirullah), dan mengetahui kesempurnaan islam khususnya dalam kontek sebagai landasan dalam pengkajian ilmu pengetahuan, tidak terkecuali ilmu akuntansi. metode atau pendekatan dalam penyapaian materi dilakukan dengan pendekatan games, ceramah dan diskusi. materi pokok yang disampaikan adalah: pengertian al-islam, karakteristik ajaran islam dan islam sebagai way of life. dalam materi ini lebih menekankan pada aqidah islam yang benar. seluruh utusan allah swt. dari adam as. sampai dengan nabi muhammad saw. risalah yang disampaikan sama yaitu aqidah islam yang benar. aqidah adalah dasar, fondasi mendirikan bangunan. semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang dibuat (ilyas, 2010). seseorang yang memiliki aqidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalat dengan baik (bidang akuntansi). seseorang bisa saja merekayasa data atau berpurapura melaksanakan ajaran islam, tapi allah swt. tidak akan memberi nilai kalau tidak dilandasi dengan aqidah yang benar. allah berfirman dalam al-qur’an surat an nahl [16] ayat 36: َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوَلا َأِن اْعُبُدوا اللَّهَ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت ُهْم َمْن ُهْم َمْن َهَدى اللَّهُ َوِمن ْ ََلَلةُ َفِسيُروا َفِمن ْ َحقَّْت َعلَْيِه الضَّ بِينَ ِفي اْْلَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ اْلُمَكذِّ artinya: “dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “sembahlah allah (saja), dan jauhilah thagut itu”, maka diantara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh allah dan ada pula diantaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”. pertemuan kedua: mengenal sosok idola (ma’rifaturrasul) tujuan dari sesi ini adalah agar peserta didik memahami makna risalah dan rasul, memahami kewajiban beriman kepada rasul, dan mencontoh sang idola/rasulullah saw. pendekatan yang digunakan adalah games, ceramah dan diskusi. materi pokok meliputi: kebutuhan manusia terhadap rasul, rasul sebagai penyampai risalah, sikap seorang muslim sebagai bukti cinta rasul, dan kewajiban seorang muslim. seorang muslim wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh allah swt. karena sebaik-baik contoh atau idola adalah rasul. sebagaimana firman allah swt. dalah al-qur’an surat al ahzab [33] ayat 21: juanda & sofyani – konsep pendidikan karakter keagamaan untuk calon akuntan 193 َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللَّهَ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكثِيراا artinya: “sesungguhnya telah ada pada diri rasulullah uswatun hasanah bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut allah”. pada kondisi sekarang sedang terjadi krisis idola yang benar bagi para remaja (mahasiswa), sehingga perilaku dan gaya hidup mencontoh apa yang diidolakan, dari pakaian, penampilan dan lain sebagainya. pertemuan ketiga: al-qur’an cahaya kebenaran tujuan dari sesi ini adalah agar peserta didik mengetahui definisi ma’rifatul qur’an, mengetahui nama-nama dan karakteristik al-qur’an, memahami fungsi al-qur’an dan akhlak terhadapnya, termotivasi untuk membaca, mempelajari dan mengamalkan al-qur’an. pendekatan penyampaian materi adalah dengan ceramah dan diskusi. materi pokok meliputi: isi atau kandungan al-qur’an, kemu’jizatan al-qur’an, dan perbedaan al qur’an dan kitab suci yang lain. al-qur’an sebagai kitab suci orang islam banyak yang tidak mengimaninya, sehingga mereka tersesat. allah berfirman dalam al qur’an surat an nisa [4] ayat 136: يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنْ َزَل ِمْن قَ ْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَّهِ َعَلى َرُسولِهِ َوَمََلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضََلَلا بَِعيداا artinya: “wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada allah dan rasul-nya dan kepada kitab yang allah turunkan kepada rasulnya serta kitab yang allah turunkan sebelumnya. barangsiapa yang kafir kepada allah, malaikat-malaikat-nya, kitab-kitab-nya, rasulrasul-nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”. pertemuan keempat: ma’rifatul insan tujuan dari sesi ini adalah agar peserta mengetahui makna ma’rifatul insan, mengetahui kecenderungan sifat-sifat seorang insan, memahami cara untuk mengenalikan sifat-sifat tercela, dan memahami cara untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji dan mengamalkan dalam kehidupan. pendekatan penyampaian materi dengan games, ceramah dan diskusi. materi pokok meliputi: keistimewaan manusia, kelemahan manusia, iman dan manifestasinya dalam kehidupan. manusia sebagai ciptaan allah, ada yang belum tahu arah dan tujuan. ada manusia yang beriman dan beramal shaleh sesuai dengan keimanannya itu, sda yang beriman tapi banyak melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan allah swt., ada juga secara lahir mengaku beriman dan berusaha membuktikan kepada orang banyak bahwa mereka beriman dengan melakukan sebagian ibadah, padahal sesungguhnya mereka tidak ber-iman. dengan demikian, mereka belum memahami tujuan hidup, padahal allah swt. berfirman dalam alqur’an surat adz dzariyat [51] ayat 56: ْنَس ِإَلَّ لِيَ ْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku”. pertemuan kelima: hidup islami tujuan dari sesi ini adalah agar peserta didik memahami konsekuensi sebagai muslim, termotivasi untuk mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. pendekatan penyampaian materi dilakukan dengan ceramah dan diskusi. materi meliputi: tujuan dakwah islam, pengertian amar ma’ruf, pengertian nahi munkar, dan amal dan perjuangan. hal yang paling penting adalah bagaimana agar nilainilai islam yang ditanamkan kepada peserta didik kemudian ditindak lanjuti dengan perilaku yang islami dalam kehidupan sehari-hari. dimulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat sekitar, sebagaimana allah telah berfirman pada surat ali imran [3] ayat 110: َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ نْ َهْوَن َعِن ُكْنُتْم َخي ْ َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيْ راا َلُهْم اْلُمْنَكِر ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ ِمن ْ artinya: “kamu (ummat islam) adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada allah. sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”. dalam ayat di atas allah memuliakan ummat islam karena selalu mengajak kepada kebajikan dan jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 186-196, juli 2016 194 mencegah kemunkaran, akan tetapi kebanyakan dari mereka berbuat fasik. allah swt. juga berfirman dalam surat at tahrim [66] ayat 6: َوأَْهِليُكْم نَاراا َوُقوُدَها النَّاُس يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َواْلِحَجارَُة َعَليْ َها َمََلِئَكةٌ ِغََلٌظ ِشَداٌد ََل يَ ْعُصوَن اللَّهَ َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ artinya: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar dan yang tidak durhaka kepada allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. allah memerintahkan kepada ummat-nya agar senantiasa menjaga diri (ibda’ binafsi) dan keluarga. dakwah dimulai dari diri sendiri dan keluarga agar terhindar dari siksaan api neraka. pertemuan keenam: cakrawala berpikir intelektual (al-ilmu) tujuan dari sesi ini adalah agar peserta didik memahami sifat dan kualitas ilmu manusia dan ilmu allah, mengetahui jalan-jalan turunnya ilmu allah, memahami pentingnya mencari ilmu allah, dan termotivasi untuk mencari dan memahami ilmu allah. pendekatan dalam penyampaian materi dilakukan dengan ceramah dan diskusi. materi pokok meliputi: pengertian ilmu, klasifikasi ilmu, konsep tauhid sebagai landasan berpijak, kewajiban menuntut ilmu, dan kriteria ilmu yang berguna. allah telah memerintahkan agar dalam berbuat harus berdasarkan ilmu, larangan mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. dalam al qur’an surat al isra [17] ayat 36: ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ َوََل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ لَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوَلا ُأو artinya: “dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. karena pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”. pertemuan ketujuh: pergaulan muda-mudi tujuan dari sesi ini adalah agar peserta didik memahami makna dan hakekat pergaulan yang islami, dan mengetahui pengaruh positif dan negatif dari pergaulan. penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan ceramah dan diskusi. materi pokok sesi ini meliputi: konsep pergaulan dalam islam, adab makan dan minum, kajian qs. an nur: 30-31 dan qs. al isra: 32, akibat free sex, narkoba, judi, mencuri, dan perilaku buruk lainnya, komitmen dalam pergaulan, dan berpikir cerdas. pertemuan kedelapan: adab berbusana muslim tujuan dari sesi ini adalah agar peserta didik memahami makna dan maksud dari berbusana yang islami, mengetahui manfaat dan pentingnya berbusana muslim, dan peserta berkomitmen untuk berbusana muslim yang islami. penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan ceramah dan diskusi. materi pokok sesi ini adalah: maksud dan tujuan syariat islam dalam berbusana muslim, manfaat dan pentingnya berbusana muslim, dampak/akibat tidak berbusana muslim yang islami, dan wujud anak berbakti kepada orang orangtua. allah berfirman dalam al qur’an surat an nur[24] ayat 31: ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َوََل َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت ي َ َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَلَّ َما ظََهَر ِمن ْ artinya: dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya. pertemuan kesembilan: bercinta dan bersaudara karena allah tujuan dari sesi ini adalah agar peserta didik memahami makna dan hakikat ukhuwah islamiyah, mengetahui perbedaan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah jahiliyah, mengetahui hal-hal yang menguatkan ukhuwah dan buah dari ukhuwah islamiyah, dan termotivasi untuk mengamalkan hal-hal yang menuju kepada ukhuwah islamiyah dalam kehidupan. pendekatan dalam penyampaian materi dengan cara games, ceramah dan diskusi. materi pokok meliputi: pengertian ukhuwah (kajian qs. al hujurat ayat 10 dan ali imran ayat 103), makna cinta (kajian qs. at taubah ayat 24), pengertian ukhuwah dalam islam, range of ukhuwah islamiyah, keuta-maan ukhuwah islamiyah, syaratsyarat ukhuwah islamiyah, dan cara mempererat ukhuwah islami-yah. allah memerintahkan agar selalu berpegang teguh pada agama allah dan jangan juanda & sofyani – konsep pendidikan karakter keagamaan untuk calon akuntan 195 bercerai berai. ummat islam hukumnya wajib menjaga ukhuwah islamiyah. َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعاا َوََل تَ َفرَُّقوا artinya: “dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) allah, dan janganlah kamu bercerai berai”. (ali imran [3] ayat 103) pertemuan kesepuluh: media sosial tujuan dari sesi ini adalah agar peserta didik dapat lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial (medsos) dan mampu menyikapi ghozwul fikri/ haters. pendekatan penyampaian materi ini adalah dengan diskusi. materi pokok pada sesi ini adalah bijak dalam medsos dan sikap terhadap ghozwul fikri (medsos). menggunakan teknologi tidak ada larangan dalam agama, akan tetapi menggunakan teknologi tersebut secara bijak adalah suatu yang wajib dilakukan oleh manusia. tidak digunakan untuk memfitnah bahkan sampai membunuh, baik membunuh dalam bentuk fisik maupun karakter lewat teknologi yang semakin maju. dalam kaidah ushul fiqh disebutkan: اْلص ل فى اْلش يآء اْلب اح ة حتى ي دل ال دل يل على التحريم artinya: “pada asalnya bahwa segala sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” simpulan 1 paper ini berisi konsep pendidikan karakter keagamaan secara islami yang diperuntukkan bagi mahasiswa program studi akuntansi di universitas muhammadiyah yogyakarta selaku calon akuntan di masa mendatang. isu ini penting dikaji mengingat terjadi berbagai masalah yang mencuat seputar perilaku akuntan, baik perilaku yang berkaitan dengan praktik bisnis profesional, seperti perilaku curang pada saat pelaporan keuangan, dan juga yang tidak secara langsung berkaitan dengan praktik bisnis profesional, seperti: sekularisme ilmu dan agama, kemunculan faham islam radikal di lingkungan 1 catatan: tugas mutaba’ah yaumiyah mulai materi ke-2 s/d 10, tujuan: peserta membiasakan ibadah wajib dan sunnah dan peserta membiasakan jamaah shalat wajib. metode pendekatan: penugasan. materi meliputi: shalat wajib berjamaah, tadarus al qur’an dan hafalan, shalat tahajud, shalat dhuha, puasa senin dan kamis, serta membiasakan berbusana muslimah. perguruan tinggi, dan fenomena krisis moral (pergaulan bebas, prostitusi, perjudian, pencandu narkotika, dan lain sebagainya). pada paper ini dikemukakan kelemahan model pai terdahulu dan kemudian dirumuskan kembali model pai yang disesuaikan dengan permasalahan kekinian yang dihadapi. baik model program pai dan materi yang disampaikan didasarkan kepada konsep pendidikan karakter keagamaan oleh ulama islam dan dikuatkan dengan anjuran dari nash-nash di al-qur’an. paper ini diharapkan memberikan kontribusi pada aspek teoritis, yakni sebagai bahan kajian dan diskusi dimasa mendatang dalam mendesain konsep islamisasi pendidikan yang berideologi religius islam. dalam aspek praktis, dari apa yang disampaikan di dalam paper ini, semoga dapat menjadi rujukan dalam membuat suatu program atau kegiatan pendidikan karakter dengan berdasar pada kajian religius ajaran agama, khususnya islam. paper ini memiliki keterbatasan, yakni konteks desain pendidikan karakter keagamaan berbasis islam ini dibuat dengan mengacu kepada permasalahan yang muncul di lingkungan prodi akuntansi umy. oleh karenanya, desain ini bisa saja tidak cocok jika digunakan oleh institusi di luar lingkungan umy, mengingat setiap institusi, khususnya di lembaga publik semacam perguruan tinggi, biasanya memiliki karakteristik khas yang berbeda-beda (sofyani dan akbar, 2013; 2014). namun demikian, model ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan program serupa di lingkungan institusi lain. berangkat dari paper ini, selanjutnya dapat dilakukan penelitian di masa mendatang terkait bagaimana dampak dari adanya program ini, apakah bernilai tambah atau tidak?, evaluasi program pai, dan pengujian secara empiris dalam konteks perilaku etis mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti program ini dengan pendekatan desain eksperimen. daftar pustaka al-qur’an al-karim. akhwan, m. 2014. pendidikan karakter: konsep dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. el-tarbawi, 7 (1), 61-67. amernic, j. dan r. craig. 2004. reform of accounting education in the post-enron era: moving accounting 'out of the shadows, abacus, 40 (3), 342-378. arif, m. 1985. toward the shari’ah paradigm of islamic economics: the beginning of scientific revolution. the american journal of islamic social sciences, 2 (1), 79-99. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 186-196, juli 2016 196 cohen, j. r. dan n. m. bennie. 2006. the applicability of a contingent factors model to accounting ethics research, journal of business ethics, 68, 1-18. dunk, a. s. 1993. the effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation between budgetary participation and slack. accounting review, 400-410. fisher, d. g., d. l. swanson dan j. j. schmidt. 2007. accounting education lags cpe ethics requirements: implications for the profession and a call to action. accounting education, 16 (4), 345-363. fishbein, m., dan i. ajzen. 1974. attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria. psychological review, 81 (1), 59–74. fishbein, m., dan i. ajzen. 1975. belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. reading: addisonwesley. jones, t. m. 1991. ethical decision making by individuals in organizations: an issuecontingent model. a cademy of management review, 16, 366-395. juanda. 2005. evaluasi pelaksanaan program pendampinya agama islam di universitas muhamadiyah yogyakarta. tesis, universitas muhamadiyah yogyakarta khilmiyah, a. 2013. perbandingan keterampilan intrapersonal dan interpersonal berbasis pendidikan karakter siswa sekolah dasar negeri kasihan bantul. afkaruna: jurnal ilmu-ilmu keislaman, 9 (1), 50-64. low, m., h. davey dan k. hooper. 2008. accounting scandals, ethical dilemmas and educational challenges. critical perspectives on accounting, 19, 222-254. lp3m umy. 1999. judul tidak diketahui, jurnal idea, 5. majelis ulama indonesia. 2004. keputusan majelis ulama indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interest/fa’idah). mazereeuw, c., j. graafland dan m. kaptein. 2014. religiosity, csr attitudes, and csr behaviour: an empirical study of executives’ religiosity and csr. journal of business ethics, 123, 437–459. merchant, k. a. 1985. budgeting and the propensity to create budgetary slack. accounting, organizations and society, 10 (2), 201-210. murphy, p. r., dan b. w. mayhew. 2009. the impact of ethics education on reporting behavior. journal of business ethics, 86 (3), 397– 416. pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam. 2009. ekonomi islam. jakarta: rajawali press. sinetar. 2000. spiritual intellegence. new york: orbis book. sofyani, h. dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184205. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153173. sofyani, h. dan y. d. pramita. 2013. otoritas atasan, retaliasi dan locus of control sebagai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manipulasi laporan realisasi anggaran. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 3 (2), 427-436. stevens, d. e. 2002. the effects of reputation and ethics on budgetary slack. journal of management accounting research, 14 (1), 153-171. triyuwono, i. 2012. akuntansi syariah; perspektif, metodologi, dan teori. edisi kedua. jakarta: rajawali press. weber, j. 2006. implementing an organizational ethics program in an academic environment: the challenges and opportunities for the duquesne university schools of business. journal of business ethics, 65, 23-42. yaya, r., a. e. martawireja, dan a. abdurahim. 2009. akuntansi perbankan syariah teori dan praktik kontemporer. jakarta: salemba empat. evaluasi terhadap psak no 52 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 1 hal: 52-61 issn: 1411-6227 evaluasi terhadap psak no. 29 akuntansi minyak dan gas bumi oleh : priyono puji prasetyo abstrak pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) nomor 29 tentang akuntansi minyak dan gas bumi telah disahkan oleh pengurus pusat ikatan akuntan indonesia (iai) pada tanggal 7 september 1994. psak no. 29 ini merupakan hasil penyesuaian dari prinsip akuntansi indonesia (pai)pernyataan nomor 5 tentang standar khusus akuntansi untuk minyak dan gas bumi. pengurus pusat iai telah mengesahkan pai no. 5 pada tanggal 4 agustus 1990 dan dinyatakan berlaku efektif mulai tanggal 31 maret 1991. penyusunan standar akuntansi keuangan harus mendasarkan diri pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. hal ini dilakukan agar ada konsistensi dan mengarah pada pencapaian tujuan pelaporan keuangan yang jelas (suwarjono 1992). tanpa ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, maka standar akuntansi keuangan yang dihasilkan akan sulit menjadi alat komunikasi antara penyusun laporan keuangan dengan pemakainya. ketika pai pernyataan no. 5 tentang standar khusus akuntansi untuk minyak dan gas bumi ini disusun oleh komite prinsip akuntansi indonesia, di indonesia masih berlaku prinsip akuntansi indonesia 1984. jadi penyusunan pai-pernyataan no. 5 masih mendasarkan diri pada prinsip akuntansi indonesia 1984. sedang ketika dilakukan perubahan dari paipernyataan no. 5 tentang standar khusus akuntansi untuk minyak dan gas bumi menjadi psak no. 29 tentang akuntansi minyak dan gas bumi tidak dilakukan penyesuaian secara mendasar, sehingga sangat mungkin ada ketidaksesuaian antara psak no 29 dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ada pada buku standar akuntansi keuangan. berdasarkan keadaan di atas, penulis bermaksud melakukan evaluasi terhadap psak no. 29. evaluasi dilakukan dengan cara mempelajari tiap-tiap bab yang ada pada psak no. 29, kemudian mengkaitkannya dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, konsistensi dengan standar yang lain serta kerangka teori yang penulis kuasai. tulisan ini akan diakhiri dengan memberikan kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut. keyword: akuntansi minyak dan gas bumi, full cost, succesfullefforts, join operation. 53 evaluasi terhadap struktur psak no. 29 psak no. 29 terdiri dari 9 bab dan 3 buah lampiran serta daftar istilah. susunan psak no. 29 dapat digambarkan sebagai berikut: bab i : pendahuluan bab ii : akuntansi eksplorasi bab iii : akuntansi pengembangan bab iv : akuntansi produksi bab v : akuntansi pengolahan bab vi : akuntansi transportasi bab vii : akuntansi pemasaran bab viii : akuntansi lain-lain bab ix : tanggal berlaku lampiran i : sejarah perminyakan di indonesia lampiran ii : pertamina lampiran iii : metoda akuntansi perminyakan daftar istilah kalau diperhatikan, struktur psak no. 29 tersebut sangat berbeda dengan struktur psak yang lain. secara umum, struktur psak terdiri atas paragraf-paragraf secara berurutan dan bila dipandang perlu diikuti lampiran. demikian juga dengan struktur statement of financial accounting standard (sfas). hal ini disebabkan bahwa psak no. 29 ini merupakan hasil penyesuaian dari pai pernyataan no. 5 tentang standar khusus akuntansi untuk minyak dan gas bumi. sedang pai pernyataan no. 5 disusun tahun 1990 dan pada tahun tersebut masih berlaku prinsip akuntansi indonesia 1984. sehingga strukturnya mirip dengan struktur prinsip akuntansi indonesia 1984. ketika ditetapkan kembali menjadi psak no. 29, komite prinsip akuntansi indonesia hanya melakukan penyesuaian seperlunya, sehingga struktur psak no. 29 menjadi sangat berbeda dengan struktur psak yang lain, kecuali psak-psak yang merupakan hasil adopsi dari pernyataan-pernyataan yang ada pada prinsip akuntansi indonesia 1984, maupun struktur sfas. evaluasi terhadap psak no. 29 bab i psak no. 29 bab i diberi judul pendahuluan. bagian ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab 1 berisi karakteristik akuntansi industri minyak dan gas bumi, sub bab 2 berisi ruang lingkup dan penerapannya. dari bagian pendahuluan ini ditunjukkan bahwa komite prinsip akuntansi indonesia bermaksud mengantarkan pembaca memahami ciriciri akuntansi minyak dan gas bumi serta ruang lingkup dan penerapan psak no. 29. bagian 1b dari bab ini mengatakan bahwa sifat dan karakteristik industri minyak dan gas bumi berbeda dengan industri lainnya. pencarian (exploration) minyak dan gas bumi merupakan kegiatan untung-untungan (gambling), karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat dengan biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan minyak. berhubung minyak dan gas 54 bumi merupakan usaha yang memerlukan teknologi tinggi, padat modal dan sarat resiko, maka diperlukan pengelolaan yang benar-benar profesional. informasi di atas bahwa tidak memberikan penjelasan mengapa diperlukan standar khusus untuk akuntansi minyak dan gas kecuali hanya dikatakan bahwa sifat dan karakteristik industri minyak dan gas bumi berbeda dengan industri lainnya serta pencarian (exploration) minyak dan gas bumi merupakan kegiatan untung-untungan (gambling). bila setiap perusahaan yang mempunyai karakteristik berbeda dibutuhkan standar tersendiri, maka akan dibutuhkan banyak standar khusus akuntansi. pada bagian ini juga tidak ada penjelasan bahwa kenapa akuntansi minyak dan gas bumi perlu standar tersendiri dan tidak menggunakan standar khusus akuntansi pertambangan umum. tidak ada informasi yang menjelaskan perbedaan antara karakteristik akuntansi minyak dan gas bumi dengan karakteristik akuntansi pertambangan umum. hal ini sangat berbeda dengan sfas 19. sfas 19 paragraf 3 menunjukkan dengan jelas latar belakang penyusunan standar (appendix a), dasar pengambilan kesimpulan (appendix b) maupun istilah yang digunakan (appendix c). pembaca sfas 19 akan bisa memahami akuntansi minyak dan gas bumi lebih baik dibanding pembaca psak 29. evaluasi terhadap psak no. 29 bab ii psak no. 29 bab ii diberi judul akuntansi eksplorasi. sub bab 1 menguraikan definisi kegiatan eksplorasi yang dinyatakan sebagai berikut: kegiatan eksplorasi (exploration) atau pencarian adalah setiap usaha dalam rangka mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi di daerah-daerah yang belum terbukti mengandung minyak dan gas bumi. sub bab 2 menguraikan kegiatan eksplorasi, sub bab 3 menjelaskan jenis biaya eksplorasi dan sub bab 4 membahas perlakuan akuntansi terhadap jenis biaya eksplorasi. pada sub bab 4 ini perlakuan akuntansi terhadap jenis biaya eksplorasi diuraikan sebagai berikut: perlakuan biaya eksplorasi dapat menggunakan baik metoda full cost (fc) maupun successfull efforts (se). menurut metoda full cost (fc) semua biaya dikapitalisasi sebagai bagian dari asset minyak dan gas bumi di dalam suatu negara sebagi pusat biaya. menurut metoda successfull efforts (se), semua biaya-biaya eksplorasi, di luar biaya-biaya yang dialokasikan ke sumur-sumur eksplorasi yang mempunyai cadangan terbukti, diperlakukan sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. selanjutnya, kecuali tanah yang mempunyai nilai ekonomis, biaya pemboran sumur eksplorasi, baik tak berujud maupun berujud, dikapitalisasi kalau ditemukan cadangan terbukti atau diperlakukan sebagai beban kalau cadangan terbukti tersebut tidak ditemukan. pada bab ii ini dijumpai istilah akuntansi yang tidak terdapat pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu asset. mungkin maksud-nya adalah aktiva. istilah aktiva pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 55 peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. istilah assets memang tercantum pada paipernyataan no. 5. jadi ada istilah yang digunakan pada bab ii ini tidak konsisten dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. artinya pada proses mengadopsi paipernyataan no. 5 menjadi psak no. 29 tidak dilakukan penyesuaian terhadap istilahistilah yang ada dengan baik. di amerika, masalah penggunaan metoda full cost atau successful efforts ini sering menjadi bahan polemik dan bahan penelitian. hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya sfas no. 19 yang mengharuskan penggunaan metoda successful efforts. namun dua tahun kemudian diterbitkan sfas no. 25 yang mengijinkan penggunaan metoda full cost. menurut wolk, francis dan tearney (1989), perbedaan konseptual antara metoda full cost dan succesfull efforts terletak pada ukuran pusat biaya yang digunakan untuk mengkapitalisasi atau membebankan biaya eksplorasi. metoda full cost menggunakan konsep pusat biaya yang paling luas yaitu perusahaan, sehingga seluruh biaya eksplorasi minyak dan gas bumi dikapitalisasi tanpa mempertimbangkan apakah eksplorasi tersebut berhasil atau gagal menemukan cadangan terbukti. sedang metoda successful efforts menggunakan konsep pusat biaya yang paling sempit yaitu cadangan terbukti, sehingga seluruh biaya eksplorasi yang tidak menghasilkan cadangan terbukti dibebankan pada periode akuntansi yang bersangkutan. penelitian yang dilakukan financial accounting standar board (fasb) terhadap orang-orang yang pekerjaannya berkaitan dengan keputusan investasi dan kredit menunjukkan bahwa metoda akuntansi, full cost atau successful efforts, tidak mempengaruhi keputusan investasi atau kredit. umumnya, penelitian yang disponsori fasb menunjukkan bahwa sedikit sekali konsekuensi ekonomi yang diakibatkan tidak digunakannya metoda full cost. penelitian deakin terhadap 53 perusahaan kecil minyak dan gas menyimpulkan bahwa sulit memilih metoda akuntansi bila didasarkan pada perbedaan karakteristik perusahaan. beberapa penelitian yang tidak disponsori fasb juga menunjukan bahwa pengaruh metoda akuntansi terhadap perubahan harga saham kecil sekali. menurut tinjauan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, mengkapitalisasi biaya yang sudah jelas tidak mempunyai manfaat ekonomi masa depan menjadi aktiva, bertentangan dengan pengertian aktiva itu sendiri. jadi perlakuan biaya eksplorasi dengan menggunakan metoda full cost sebenarnya bertentangan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. di samping itu, penggunaan metoda full cost pada perlakuan biaya eksplorasi juga bisa mengakibatkan perataan laba perusahaan (wolk 1989). bila hal ini terjadi, maka akan mengurangi kegunaan laporan keuangan khususnya untuk menilai kinerja manajemen. berdasarkan paparan di atas, tidak digunakannya metoda full cost untuk memperlakukan biaya eksplorasi hanya memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat kecil dan metoda full cost juga bisa mengakibatkan perataan laba serta metoda tersebut bertentangan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan maka penggunaan metoda successful efforts sebenarnya lebih tepat. namun penulis tidak mengetahui apakah ada tekanan politis kepada komite prinsip akuntansi indonesia pada saat penyusunan pai-pernyataan no. 5. bila tidak ada tekanan politis, tentu bisa menjadi pertanyaan mengapa metoda full cost boleh digunakan pada perlakuan biaya eksplorasi. 56 evaluasi terhadap psak no. 29 bab iii akuntansi pengembangan digunakan sebagai judul psak no. 29. definisi pengembangan diuraikan pada sub bab 1, yaitu: pengembangan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan cadangan terbukti minyak dan gas bumi sampai siap berproduksi. sub bab 2 menguraikan urutan kegiatan pengembangan, sedang jenis biaya pengembangan dijelaskan pada sub bab 3. sub bab 4 menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap jenis biaya pengembangan. menurut metoda full cost maupun successful efforts, semua biaya pengembangan dikapitalisasi sebagai bagian dari aset minyak dan gas bumi yang meliputi aset sumur dan peralatan sumur. berdasarkan definisi di atas maka kegiatan pengembangan dilakukan dalam rangka memperbaiki cadangan terbukti minyak dan gas bumi agar siap berproduksi. jadi biaya yang terjadi pada saat pengembangan diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi cadangan terbukti minyak dan gas bumi pada masa yang akan datang. berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan standar akuntansi keuangan paragraf 49 59, maka perlakuan biaya pengembangan sebagai aktiva minyak dan gas bumi sudah tepat. evaluasi terhadap psak no. 29 bab iv psak no. 29 bab iv membahas masalah akuntansi produksi. bagian ini terdiri empat sub bab yaitu: sub bab 1 mengenai definisi produksi, sub bab 2 berisi uraian kegiatan produksi, sub bab 3 menjelaskan jenis beban produksi dan sub bab 4 menguraikan perlakuan akuntansi terhadap beban produksi. produksi adalah semua kegiatan dalam rangka pengangkatan minyak dan gas bumi ke permukaan bumi dari cadangan terbukti serta pengangkutannya ke stasiun pengumpul. pada umumnya perusahaan manufaktur akan memperlakukan pengeluaran untuk kegiatan produksi dengan cara mengkapitalisasi pengeluaran tersebut ke dalam produk yang dihasilkan sehingga dapat dipenuhi konsep matching dengan adil. hal ini sangat sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, bahwa pengeluaran untuk kegiatan produksi akan menambah manfaat produk yang dihasilkan, oleh karena itu sangat layak untuk dikapitalisasi sebagai aktiva khususnya menambah harga pokok (cost) produk yang dihasilkan. jadi, menurut pendapat penulis, perlakuan akuntansi terhadap penge-luaran untuk kegiatan produksi dengan cara membebankan pada saat terjadinya tidak tepat, seharusnya dikapitalisasi menjadi harga pokok produk yang dihasilkan selama periode akuntansi yang bersangkutan. evaluasi terhadap psak no. 29 bab v psak no. 29 bab v membahas masalah akuntansi pengolahan. bagian ini terdiri lima sub bab yaitu: sub bab 1 mengenai definisi pengolahan, sub bab 2 berisi uraian kegiatan pengolahan, sub bab 3 menjelaskan jenis beban pengolahan dan sub bab 4 menguraikan harga perolehan aktiva tetap pengolahan (atp) serta sub bab 5 menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap jenis beban dan harga perolehan atp 57 yang dimaksud dengan pengolahan minyak dan gas bumi adalah proses pengolahan minyak mentah dan gas bumi menjadi produk yang terdiri dari bahan bakar minyak (bbm) dan bukan bahan bakar minyak (non bbm) serta pengolahan dari gas dan non bbm menjadi produk petro kimia. pada sub bab 5 dijelaskan perlakuan akuntansi terhadap jenis beban pengolahan yang garis besarnya dapat dikatakan sebagai berikut: semua beban yang timbul pada unit-unit pengolahan serta beban umum yang timbul dalam aktivitas pengolahan baik yang langsung berhubungan dengan aktivitas pengolahan maupun yang tidak langsung, diperlakukan sebagai beban operasi pengolahan. sedang harga perolehan atp diperlakukan sebagai pengeluaran modal. perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran untuk kegiatan pengolahan selain harga perolehan atp sebagai beban pada saat terjadinya jelas tidak tepat. sebagai-mana pengeluaran untuk kegiatan produksi, pengeluaran ini harus dikapitalisasi ke dalam produk yang dihasilkan. hal ini sangat sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, bahwa pengeluaran untuk kegiatan pengolahan akan menambah manfaat produk hasil olahan, sehingga sangat layak untuk dikapitalisasi sebagai aktiva khususnya menambah harga pokok (cost) produk hasil olahan. jadi, menurut pendapat penulis, perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran untuk kegiatan pengolahan dengan cara membebankan pada saat terjadinya tidak tepat, seharusnya dikapitalisasi terhadap produk hasil olahan selama periode akuntansi yang bersangkutan. menurut pendapat penulis, perlakuan akuntansi terhadap harga perolehan atp sebagai pengeluaran modal sudah tepat karena atp ini akan dapat dimanfaatkan selama beberapa periode akuntansi. pengalokasian harga perolehan atp menjadi beban pengolahan dapat dilakukan dengan menyusutkan harga perolehan atp tersebut selama tahun yang menikmati manfaatnya. evaluasi terhadap psak no. 29 bab vi psak no. 29 bab vi diberi judul akuntansi transportasi. bagian ini terdiri lima sub bab yaitu: sub bab 1 mengenai definisi transportasi, sub bab 2 berisi uraian kegiatan transportasi, sub bab 3 menjelaskan jenis beban transportasi dan sub bab 4 menguraikan harga perolehan aktiva tetap transportasi serta sub bab 5 menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap jenis beban transportasi dan harga perolehan aktiva tetap transportasi. transportasi adalah pengangkutan minyak mentah dan produk (termasuk liquified natural gas = lng dan lpg) dengan kapal atau alat apung lain melalui laut dan atau sungai dari pelabuhan muat ke lokasi pelabuhan bongkar secara langsung maupun melalui sarana timbun apung. pada sub bab 6 dijelaskan perlakuan akuntansi terhadap jenis beban transportasi yang garis besarnya dapat dikatakan sebagai berikut: a. terhadap pengoperasian kapal milik (sendiri), beban yang terjadi diperlakukan sebagai beban langsung selama periode operasi kapal. b. perlakuan akuntansi terhadap kapal sewa (charter) sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan sewa menyewa kapal (charter party) c. harga perolehan aktiva tetap transportasi diperlakukan sebagai pengeluaran modal. 58 bila diperhatikan, pengeluaran untuk kegiatan transportasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk mengangkut minyak mentah dan pengeluaran untuk mengangkut produk. pengeluaran untuk mengangkut minyak mentah harus dikapitalisasi menjadi harga pokok minyak mentah yang diangkut. hal ini sangat sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, bahwa pegeluaran untuk kegiatan pengangkutan minyak mentah untuk diolah lebih lanjut akan menambah manfaat produk yang diangkut, sehingga sangat layak untuk dikapitalisasi sebagai aktiva khususnya menambah harga pokok (cost) minyak mentah yang diangkut. jadi, menurut pendapat penulis, perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran untuk kegiatan pengangkutan minyak mentah dengan cara membebankan pada saat terjadinya tidak tepat, seharusnya dikapitali-sasi terhadap produk yang diangkut selama periode akuntansi yang bersangkutan. sedang pengeluaran untuk mengangkut produk jadi (termasuk lpg) dilakukan dalam rangka melayani konsumen, sehingga merupakan elemen biaya pemasaran. biaya ini langsung dibebankan pada saat terjadinya. menurut pendapat penulis, biaya pengangkutan produk jadi yang dibebankan pada periode terjadinya biaya tersebut sudah tepat. evaluasi terhadap psak no. 29 bab vii akuntansi pemasaran digunakan sebagai judul psak no. 29 bab vii. bagian ini terdiri lima sub bab yaitu: sub bab 1 mengenai definisi pemasaran, sub bab 2 berisi uraian kegiatan pemasaran, sub bab 3 menjelaskan jenis beban pemasaran dan sub bab 4 menguraikan harga perolehan aktiva tetap pemasaran serta sub bab 5 menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap jenis beban pemasaran dan harga perolehan aktiva tetap pemasaran. pemasaran adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan minyak mentah, gas bumi dan produk kepada pemakai atau penyalur di dalam dan di luar negeri. perlakuan akuntansi terhadap beban pemasaran hasil produksi di dalam dan di luar negeri serta biaya perolehan aktiva tetap adalah sebagai berikut: a. semua beban pemasaran produk di dalam negeri diperlakukan sebagai beban operasi pemasaran, sedang beban pabrikasi dan pengemasan termasuk dalam harga pokok produk. b. semua beban pemasaran gas di dalam negeri diperlakukan sebagai beban operasi pemasaran. c. semua beban pemasaran minyak mentah dan produk kilang ke luar negeri diperlakukan sebagai beban operasi pemasaran. d. semua harga perolehan aktiva tetap dalam kegiatan pemasaran dikapitalisasi dan disusutkan sebagaimana mestinya. perlakuan akuntansi terhadap beban pemasaran di atas sudah tepat karena tidak dikapitalisasi ke dalam harga pokok produk tetapi langsung dibebankan kepada tahun yang bersangkutan. evaluasi terhadap psak no. 29 bab viii 59 psak no. 29 bab viii diberi judul “akuntansi lain-lain”. akuntansi lain-lain terdiri dari: 1. akuntansi pelabuhan khusus yang dimaksud pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dimiliki dan dioperasikan pertamina untuk menunjang operasi migas. perlakuan akuntansi yang menyangkut pelabuhan khusus adalah sebagai berikut: a. semua beban yang timbul dalam pengelolaan kepelabuhan, sarana pelabuhan dan lingkungan-lingkungan diperlakukan sebagai beban operasi pelabuhan khusus. b. semua harga perolehan fasilitas dan perlengkapan pelabuhan khusus dan lingkungan-lingkungan dikapitalisasi dan disusutkan sebagaimana mestinya. 2. akuntansi telekomunikasi yang dimaksud telekomunikasi adalah seluruh jaringan serta perangkat komunikasi dengan radio, telepon, telex, facsimile guna menunjang operasi pertamina. perlakuan akuntansi terhadap jenis beban dan harga perolehan aktiva tetap telekomunikasi adalah sebagai berikut: a. semua beban yang timbul dalam pengoperasian telekomunikasi diperlakukan sebagai beban operasi telekomunikasi. b. semua biaya perolehan aktiva tetap telekomunikasi dikapitalisasi dan disusutkan sebagaimana mestinya, kecuali aktiva tetap telekomunikasi yang diserahkan ke perumtel yang dibukukan sebagai aktiva lain-lain (biaya yang ditangguhkan). 3. akuntansi kontrak bantuan teknis kontrak bantuan teknis merupakan suatu bentuk hubungan kerja, antara dua atau lebih perusahaan minyak, dimana pihak pertama memiliki lapangan minyak untuk dikembangkan dan pihak kedua berjanji untuk menyediakan dana dan jasa guna merehabilitasi dan mengembangkan lapangan tersebut dengan menanggung seluruh biaya pengolahan untuk meningkatkan produksi lapangan. pihak yang menyediakan dana dan jasa akan memperoleh bagian dari pertambahan produksi tersebut sesuai kontrak. biaya pengembangan dan beban produksi yang timbul dalam pengelolaan tersebut masing-masing diperlakukan sebagai biaya yang dikapitalisasi dan sebagai beban. 4. akuntansi unitisasi unitisasi adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan minyak untuk mengusahakan pengembangan dan produksi dua atau lebih lapangan minyak dan gas bumi yang secara geologis berdekatan dengan menanggung biaya dan membagi produksinya sesuai dengan perjanjian. perlakuan akuntansi terhadap biaya dan beban yang menjadi tanggungan masingmasing perusahaan dicatat sesuai kebijakan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. pada umumnya biaya pengembangan dikapitalisasi sedangkan pengeluaran untuk produksi diperlakukan sebagai beban. 5. akuntansi pengurasan tahap kedua (secondary recovery) pengurasan tahap kedua merupakan metoda pengurasan minyak dan gas bumi dengan menginduksikan suatu tenaga dorongan buatan ke dalam formasi untuk meningkatkan produksi di atas tingkat produksi yang dapat dicapai dengan cara 60 pengurasan tahap pertama. bagian ini hanya mengatur pengurasan tahap kedua yang dilaksanakan dalam bentuk kontrak. perlakuan akuntansi terhadap biaya pengembangan dan beban produksi yang timbul dalam operasi pengurasan tahab kedua masing-masing diperlakukan sebagai biaya yang dikapitalisasi dan sebagai beban. 6. akuntansi joint operation joint operation adalah suatu bentuk kerjasama permodalan antara dua atau lebih perusahaan minyak untuk mengusahakan eksplorasi, pengembangan dan produksi suatu wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, dengan menanggung biaya dan produksinya sesuai dengan kontrak. biaya dan beban yang timbul dalam rangka pengelolaan wilayah kerja pertambangan dari joint operation dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara perusahaan operator dan non operator. perlakuan akuntansi terhadap biaya dan beban tersebut yang menjadi tanggungan masing-masing perusahaan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. pada umumnya pengeluaran eksplorasi dikapitalisasi atau diperlakukan sebagai beban, biaya pengembangan dikapitalisasi dan pengeluaran untuk produksi diperlakukan sebagai beban. pada pengertian pelabuhan khusus dan telekomunikasi di atas dikatakan bahwa yang dimaksud pelabuhan khusus dan telekomunikasi adalah pelabuhan khusus dan telekomunikasi milik pertamina.timbul permasalahan bila suatu saat ada perusahaan perminyakan di indonesia yang memiliki pelabuhan khusus dan telekomunikasi. apakah standar ini tetap berlaku untuk perusahaan tersebut? menurut pendapat penulis, standar tersebut sudah benar, namun kata pertamina perlu diganti dengan perusahaan perminyakan di indonesia, sehingga standar ini tidak hanya digunakan oleh pertamina, tetapi juga digunakan oleh semua perusahaan perminyakan di indonesia. perlakuan terhadap “akuntansi lain-lain” yang ada pada bab viii, menurut pendapat penulis, sudah tepat. tetapi perlakuan terhadap “akuntansi lain-lain” ini secara tidak langsung sudah diatur oleh kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan maupun psak no. 29 bab ii sampai bab vi sehingga keberadaan bab viii tidak diperlukan lagi. kesimpulan pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) no. 29 tentang akuntansi minyak dan gas bumi merupakan penyesuaian seperlunya dari prinsip akuntansi indonesia (pai) pernyataan no. 5 yang disusun beberapa tahun sebelum buku standar akuntansi keuangan diterbitkan. penyesuaian yang tidak mendasar ini dapat dilihat dari strukturnya yang masih berupa bab per bab seperti buku prinsip akuntansi indonesia 1984 dan berbeda sama sekali dengan struktur psak yang disusun setelah tanggal 7 september 1994. bab i yang berupa pendahuluan tidak menjelaskan mengapa akuntansi minyak dan gas bumi perlu dibuatkan standar tersendiri atau mengapa tidak menggunakan standar akuntansi pertambangan umum saja. bab ii yang berjudul akuntansi eksplorasi menawarkan penggunaan metoda successful efforts dan full cost untuk memperlakukan biaya eksplorasi. penggunaan metoda full cost bertentangan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan karena mengakui adanya aktiva terhadap pengeluaran yang sudah jelas tidak memiliki manfaat ekonomi 61 masa depan. akuntansi pengembangan yang merupakan judul bab iii menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap biaya pengembangan cadangan terbukti yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset minyak dan gas bumi. perlakuan akuntansi terhadap biaya pengembangan tersebut sudah sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. pengeluaran untuk produksi, pengolahan dan transportasi yang dibahas pada bab iv, v dan vi diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. hal ini bertentangan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan karena pengeluaran ini akan menambah manfaat minyak dan gas yang diproduksi, diolah dan diangkut. pengeluaran untuk produksi, pengolahan dan transportasi seharusnya dikapitalisasi ke dalam minyak dan gas bumi yang berhasil diproduksi, diolah dan diangkut selama periode yang bersangkutan. bab vii menjelaskan akuntansi pemasaran dan bab viii menjelaskan akuntansi lain-lain. perlakuan akuntansi yang ada pada kedua bab ini sudah sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. referensi belkaoui, ahmed. 1981. accounting theory, newyork: harcourt brace jovanovich, inc. fasb. 1993. accounting standart original pronouncements, 1993/1994 edition. ———. 1993. statement of financial accounting concept. hendriksen, eldon s. 1982. accounting theory, homewood iii: richard d, irwin inc. iai. 1991. prinsip akuntansi indonesia 1984, rineka cipta, jakarta. ----——. 1996. standar akuntansi keuangan, salemba empat. malmqouist, david h. 1989. efficient contracting and the choice of accounting method in the oil and gas industry, journal of accounting and economics. moeliono, anton dan dardjoata widjoyo, soejono. 1988. tata bahasa baku bahasa indonesia, depdikbud. suwarjono. 1992. gagasan pengembangan profesi dan pendidikan akuntansi di indonesia, bpfe yogykarta. wolk, jere dan tearney. 1989. accounting theory: a conceptual and institutional approach, pws-kent publishing company, boston. jai | journal of accounting and investment, vol. 19 no. 2, july 2018 does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? caesar marga putri* abstract: the purpose of this research is to examine empirically the impact of two types of fraudulent act on individual’s reporting intention under reward model. this research applied the reinforcement theory in designing whistleblowing policies. in this context, reward system in encouraging disclosure of fraudulent act was used. this study was designed using experiment method 2x2 between subjects with 86 participants from private universities. sarbanes-oxley act of 2002 requires that every public company must establish anonymous channel regarding disclosure of fraudulent act. however, under the reward system it may become different prediction that non-anonymous channel is preferable than the other one. using two types of fraudulent act, this research investigated whether those types affected individual’s intention for disclosing fraud in choosing the reporting channel because a reward is provided or not. the result shows that the interaction between the type of fraudulent act and type of channel could encourage individual’s intention to blow the whistle. however, individual prefers to report the misappropriation of asset through anonymous channel than non-anonymous even though a reward is provided. keywords: reward system; type of fraudulent act; whistleblowing intention introduction the purpose of reporting fraud in the organization is to achieve economic goal as well as social goal. in order to achieve those goals, support from others is needed by whistleblower, even though fact shows that whistleblowers will get lots of harms. elliston (1982) states that employee only has a little right and will be refused by other employees. retaliation is one of the negative consequences for whistleblower. there are a lot of studies concerning retaliation on employee who blow the whistle, one of them is a study conducted by liyanarachichi and newdick (2009). reporters of wrongdoing probably expect a strong procedural protection to hide identity (kaplan, peny, samuels & zang, 2009). whistleblowing as an effective mechanism for disclosing corporate fraud is highlighted by the disclosure of the biggest reporting scandal that involves two corporations in united states: enron and worldcom (bowen, call & rajagopal, 2010). in indonesia, one of the whistleblowing cases has been conducted by the former head of indonesian national police's criminal investigation agency who disclosed corruption scandal that happened in the police department (lestari & yaya, 2017). the importance of whistleblowing to disclose corporate malfeasance encourages regulator for creating effective ways to disclose wrongdoing in organization. section 301 & 806 of sarbanes-oxley act 2002 are designed to encourage whistleblowing and provide safety from retaliation. section 301 and 806 require audit committee of corporate director that already department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. brawijaya, tamantirto, kasihan, bantul, yogyakarta special region, indonesia *correspondence: caesar.margaputri@umy.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.1902102 citation: putri, c. m. (2018). does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention?. journal of accounting and investment, 19(2), 210-225. received: 11 april 2018 reviewed: 30 april 2018 revised: 10 may 2018 accepted: 24 july 2018 copyright: © 2018 putri. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:%20caesar.margaputri@umy.ac.id mailto:%20caesar.margaputri@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4259 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 211 go public to establish anonymous channel for rejecting and detecting accounting fraud and weakness of control. the anonymous reporting channel is expected to reduce cost of reporting (kaplan & sclutz, 2007). this regulation is needed since the facts show that big frauds were disclosed by employee and media instead of an auditor whose responsibilities are to disclose frauds (dyck, morse & zingales, 2007). their study shows that media (academic publication) contribution is 23.5% and employee is 16.8%. the study that examines the effectiveness of anonymous reporting channel to encourage individual for disclosing fraud in structural system held by kaplan, peny, samuels and zang (2009). their study indicates that individuals better to report a fraud that involves misappropriation of asset than fraud that involves financial reporting anonymously under weak and strong procedural safeguard. aicpa professional standards (aicpa 2008, au 316) distinguish fraud into misappropriation of asset and fraudulent financial statement, kaplan, peny, samuels and zang (2009) use those fraudulent act type in their study. ayers and kaplan (2005) are consistently found the relation between the degrees of the seriousness of wrongdoing on the reporting intention. ayers and kaplan (2005) examine further the seriousness of wrongdoing to individual reporting intention through anonymous and non-anonymous channels, the degree of the seriousness of wrongdoing is significantly related to reporting intention trough anonymous and non-anonymous channels. on other hand, the studies (kaplan, peny, samuels & zang, 2009; schlutz, 1993) only use anonymous channel for reporting fraud. it may be irrelevant when the organization only provides anonymous channel instead of nonanonymous channel when there is financial reward provided for encouraging whistleblower (seifert, sweeny, joiremen & thornton, 2010). reinforcement theory assumes that behavior is motivated by reward which has been given to such kind of behavior. xu and ziegenfuss (2008) state that reward system has an effect in encouraging individual to report wrongdoing. their research tells that the intention of internal auditors in reporting wrongdoing to their superior is higher when they get incentives. reward system1 that is implemented in organization, by providing financial rewards as well as long term employment contract, could abolish the negative impact of the retaliation on whistleblower. it means that reward system has a positive effect to disclose wrongdoing or fraud. fraud in organization is divided into two types, misappropriation of asset and fraudulent financial statement. the types of fraud in organization will lead different respond from the organization member. the misappropriation of asset involves taking company assets such as cash and inventory to enrich the employee who take it. since theft of asset is involved in misappropriation of assets, individuals perceive this type of fraudulent act is more serious than fraudulent financial 1 reward system is mechanism which an organization will implement reward scheme for individual that act congruence with organization goal. putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 212 reporting. kaplan, peny, samuels and zang, (2009) indicate that individual’s intention to report fraud is stronger for misappropriation of assets act than for the fraudulent financial reporting. this different perception of fraud type has relation with the whistleblowing intention. ayers and kaplan (2005) found that seriousness of act and reporting intention has a relation. there are a lot of studies about whistleblowing factor is in the auditing area such as coram, ferguson and moroney (2008); mustafa and youssef (2010), but only a few numbers came from management accounting context (seifert, 2010). whistleblowing can be divided in two areas of study, the auditing and management accounting area. in audit context, auditor’s role is detecting and disclosing financial reporting irregularities. in management accountant context, management accounting must have ability to observe, participate in, or have knowledge of financial statement fraud (seifert, sweeny, joiremen & thornton, 2010). chiasson, johnson and byington (1995) state that management accountants have some obligations to organization where they work in, their profession as well as society (public) and their selves. management accountants also have responsibility in keeping confidential information, disclosing all relevant information and communicating unfavorable information. therefore, when management accountants are faced with wrongdoing, they have a responsibility to communicate this information. the responsibility of management accountant to communicate unfavorable information can be interpreted as a responsibility to act as whistleblowing. therefore, the current study’s purpose is to prove whether the type of fraudulent act have an effect on encouraging employee to disclose company fraud through different reporting channel under reward model in management accounting context. literature review and hypothesis development whistleblowing whistleblowing is defined by near and miceli (1985) as follows: “the disclosure about illegal, immoral or illegitimate practices under the control of their employers by organization members (former or current) to persons or organizations that may be able to effect action.” seifert (2006) explains the definition above by describing that an illegal act is any criminal act which can get punishment from the law, an immoral act is a wrong act and an illegitimate practice as an action that is justified by the whistleblower to be beyond the organization’s authority. whistleblowing will be successful if supported by communicating tools that include audience, purpose, language and tone of wrongdoing. according to near and miceli (1985), individual can do whistleblowing internally and externally. one of the advantages of internal whistleblowing is organization’s issue may still be solved internally before exposed to outside organization or public. gao (2015) states that lower level employee will report fraud to external channel if it is available to avoid retaliation. putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 213 whistleblower needs support from surroundings people because whistleblowing is intended to achieve specific goals, economic and social. however, the facts show that whistleblower will get intimidation like retaliation (liyanarachichi & newdick, 2009; robinson, robertson & curtis 2012; dyck, morse & zingales, 2010; kaplan, peny, samuels & zang, 2009). non-anonymous and anonymous hotline sarbanes-oxley act 2002 asks audit committee of go public organization to provide reporting channel anonymously to refuse and detect fraud in accounting and control weakness. sarbanes-oxley requires anonymous reporting channel that can encourage employee to report information without feeling terrified. anonymous reporting channel makes individual feel comfortable and safe since his/her identity is covered. the requirement of anonymous reporting channel for reporting unclear accounting problem is consistent with the findings of previous studies conducted by schultz, johnson, morries and dyrnes (1993) and schultz and hook (1998). kaplan, peny, samuels and zang (2009) states that there are two things that affect the effectiveness of anonymous reporting channel; extend of the employees in discovering fraud or symptom of fraud and the willingness of the employee in reporting their discovery to an appropriate person. they state that anonymous reporting channel become the most effective channel for detecting fraud act earlier than others and potentially preventing and restricting such act to occur in the future. nevertheless, other studies show different evidence. previous researches state that it is better for reporter to use anonymous reporting channel than non-anonymous reporting channels (near & miceli, 1995). there are two reasons that explain the condition. first, they are avoiding retaliation. this suggests that the report under an anonymous reporting channel will result lower personal costs because the organization cannot trace the individual’s identity who report misconduct. second, since the organization is difficult in assessing the credibility of the reporter, the information provided through this channel will be taken less seriously. individuals may think to avoid anonymous reporting channel if they believe that the response to the wrongdoing is not effective or serious, it means that non-anonymous channel is perceived to be more effective because the reporter can be contacted by the organization for further investigation. previous discussion shows that individuals still need further consideration to decide whether they prefer to use anonymous or non-anonymous channel in reporting any wrongdoings. the previous discussion shows that anonymous reporting channel is not the only effective channel to report fraud in comparison to non-anonymous. individuals still consider the corporate’s response about the disclosure of fraudulent act. individual may hope positive response instead of negative response. reward system reinforcement theory assumes that individual’s behavior is motivated by reward which ever given by organization to that behavior. klingle (1996) putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 214 states that reinforcement theory is based on central premise, getting reward stimuli and eliminating aversive one may drive individual’s behavior. motivation and intensive are two of seven components which are used to formulate management control system. five other components are corporate governance, responsibility accounting, performance measurements and directions. the biggest challenge for organization is how to motivate employee to do the best for achieving organization’s goal (hoque, 2003). the evidence shows that internal auditors is willing to report wrongdoing to the highest authority if reward is provided (xu & ziegenfuss, 2008). putri (2012) states individual will disclose fraud through nonanonymous hotline if reward is provided. near and miceli (1985) state that when wrongdoing is consistently followed by positive management reaction, it will be stimuli for behavior. reward system which provides monetary payment will effectively encourage whistleblowing and evidence shows that incentive is effective for disclosing wrongdoing (dworkin, 2007; dyck, morse & zingales, 2007). it indicates that reward system will revise wrongdoing and fraud detection. ponemon (1994) brings the issue about significant of monetary reward or long-term contract as incentive to report organizational fraud or wrongdoing to abolish negative consequence from retaliation on whistleblower. therefore, whistleblowers are not scare to show their identity if reward is provided. reward system changes paradigm that anonymous channel in structural system is the most effective way to encourage individual for whistleblowing. according to previous studies that discussed above, it can be predicted that non-anonymous reporting channel still effective to report wrongdoing under reward system. reporting channel, reward system and fraudulent act type ayers and kaplan (2005) give evidence that based on the consideration of cost and benefit that may occur, individual prefer to use anonymous reporting channel. lower cost is occurred when reporter use anonymous channel. meanwhile non-anonymous reporting channel is used because this channel has more effective response to the fraudulent act. since there is higher probability that recipient will assess the validity of information reporter. another study (xu & ziegenfuss, 2008) examine about reward systems that may have effects on auditors’ disclosing wrongdoing. organization that establish reward system usually use cash, bonus, or employee contract as incentive for encouraging disclosing. the results indicate that the individual’s intention to report wrongdoing in organization to higher authority is higher when cash incentive or guaranteed employee contract are provided. this reward system has strong influence on the likelihood of whistleblowing behavior. it means that there is no fear to show their identity or report using non-anonymous channel when reward is provided. the study conducted by xu and ziegenfuss (2008) proves that in the condition when reward is provided for whistleblower, internal auditors have higher likelihood in reporting wrongdoing, compared to when it is without reward provided. these results however, only applicable under specific whistleblowing mechanism. by reducing and eliminating the retaliation, putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 215 anonymous channel that is provided in internal organization, become a positive structural mechanism for encouraging whistleblowing (kaplan, peny, samuels & zang, (2009). on other hand, it may be irrelevant when financial reward is provided for motivating individual to report the wrongdoing. based on the discussion above, hypothesis 1 is formulated below: h1: it is more likely that individual will report through non-anonymous channel than anonymous channel when reward is provided. auditing literatures divide fraud into two types: misappropriation of asset and fraudulent financial reporting. these two types of fraud have different extend of fraud. the first type involves taking company assets such as cash and inventory to enrich the employee who take it. therefore, this type involves taking company’s real resources illegally. on other hand, the second type of fraud is referring such kind of “cooking the book”, by overstating income through misreporting financial results and financial position (kaplan, peny, samuel & zang 2009). in the fraudulent financial reporting context there is no direct resources or wealth transfer to individual who do that. even though engaging in the fraud may give indirect benefit through reward such as compensation, bonuses, promotion and so on. the most frequent act involved in fraudulent financial reporting is overstating revenues or understating expenses; since they think that it will correct naturally by the time (wells, 2008). since theft of asset is involved in misappropriation of assets, individuals perceive this type of fraudulent act is more serious than fraudulent financial reporting. kaplan, peny, samuels and zang, (2009) indicate that individual’s intention to report fraud is stronger for misappropriation of assets act compared to the fraudulent financial reporting. ayers and kaplan (2005) and schultz, johnson, morris and dyrnes (1993) found that seriousness of act and reporting intention has a relation. however, seriousness of wrongdoing influences individual intention to choose type of channel. based on the above discussion, current research expect that individuals will likely report misappropriation of asset and fraudulent financial reporting without feeling scared if their identity is known by others because reward is provided. hypothesis below summarizes these expectations: h2: it is more likely that individual will report misappropriation of assets than fraudulent financial statement. h3: it is more likely that individual will report misappropriation of asset through anonymous channel and report fraudulent financial reporting through non-anonymous channel. research method experiment design this study used experiment 2x2 between subjects. this research used laboratory experiment because this method provides high validity in explaining the relation between independent and dependent variables. the putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 216 experiment used two treatments, two types of fraudulent act, misappropriation of assets and fraudulent financial reporting under reward system, by anonymous and non-anonymous channels. experiment design is in table 1. this experiment used experiment method since the internal validity level was higher in this method. between subject method was used to avoid carryover effect because in the between subjects design participant only get one treatment (harsha &knapp, 1990). participants participants in this study were undergraduate students in management accounting class. this study used undergraduate students because they are free from disturbing variable that will not be tested in this research, such us retaliation and experiences. they come from private university in yogyakarta. the consideration is that they should have taken management accounting class since they should have comprehension in participating, observing or having knowledge about fraud in financial statement and in the ethical conflict situation (seifert, sweeny, joiremen & thornton, 2010). in this experiment participant became an assistant purchasing manager in organization for misappropriation asset of fraudulent act type and became divisional financial accountant for fraudulent financial reporting. pilot test used 40 graduate students in private university in yogyakarta. theree were many inputs received from pilot test. this experiment was divided into 4 batches. participants in the first batch were 23 students, the second batch were 36 students, the third batch were 39 students and the last batch were 40 students. the experiment was suited with management accounting class. dependent variable measurement whistleblowing intention in this study, whistleblowing refers to individual’s intention as employee of organization to report individual and corporate wrongdoing to internal organization resources. individual’s intention to report wrongdoing is dependent variable. dependent variable in this experiment is measured using self-assessment. participants were asked to measure their intention to report fraud in 7-point likert scale at 1 (extremely unlikely) and at 7 (extremely likely). the instrument used is this experiment is adopted from ayers and kaplan (2005). table 1 experiment group design channel anonymous non-anonymous type of fraudulent act misappropriation of assets group 1 group 2 fraudulent financial reporting group 3 group 4 putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 217 independent variable measurement anonymous and non-anonymous anonymous reporting channel is a reporting channel in which the identity of the reporter will be kept. meanwhile the non-anonymous reporting channel is the channel when the identity of the reporter is known. the reporting channels are manipulated between participants. using statement adopted from ayers and kaplan (2005), anonymous (anonym) and non-anonymous (non-anonym) channels were manipulated. reward system reward system (rwdm) is a mechanism in which an organization will implement reward scheme for individual that act congruence with organization goal. this system is manipulated with statement related organization policy to encourage employee for reporting or not reporting. statement manipulation for structural system adopted from (seifert, sweeny, joiremen & thornton, 2010) while reward system is adopted from xu and zeigenfuss (2008). type of fraudulent act there are two types (type) of fraudulent act variable used in this research; misappropriation of asset (asset) and fraudulent financial reporting (fr), which are adopted from kaplan, peny, samuels and zang (2009). the case for misappropriation of assets involve a false billing scheme by creating a shell company2. since a false billing scheme represents one of the most frequent schemes to misappropriation asset so it was selected for this research and it often involves substantial amounts of cash (acfe, 2008). the fraudulent financial reporting case involves improper valuation of asset, a frequent method of fraudulent financial reporting (acfe, 2008). procedure and task of participants whistleblowing intention, reporting channel and type of fraudulent act were measured using previous instrument which is used by many studies such as kaplan, peny, samuels and zang, (2009) and ayers and kaplan, (2005). while reward system was manipulated using the study instrument of xu and ziegenfuss (2008). experiment process was started from reading experiment instruction related to requirement of experiment process. first step, participants were divided into groups, each group was supervised by one experiment instructor. the groups were made so that when distributing the experiment case is easier and preventing the participants from working together. second step, instructors distributed experiment case to participant in each group. after all participants received experiment case, the third step was they did the case and answered the question. 2 a shell company is entity that has no active business and usually exists only in name as a vehicle or another company’s business operations. putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 218 in this experiment, participants were given an experimental instrument describing abc inc., a food and beverage manufacturer. the background information about the company shows that there is an indication that the performance is slightly below the industry average. in this experiment participant became an assistant purchasing manager in organization for misappropriation asset of fraudulent act type and became divisional financial accountant for fraudulent financial reporting. treatment in group 1: the case stated that there was a billing for the company about service that never received by a fictitious firm (shall company). in this case, the assistant purchasing manager discovered the scheme when he realized that the vendor’s post office box address was identical to that purchasing manager. the assistant purchasing manager determined that approximately $800,000 in expenditure for services was not received but paid to the shell company had occurred, reducing earning per share by $0,02 per share, which exactly met the financial analyst’s expectation. the corporate had a policy to encourage their employees to report by providing substantial amount cash reward. the corporate provided reporting channel anonymously by telephone channel to inform the company of any wrong doing. the reporter’s identity would not be asked by the receiver. as assistant of purchasing manager, who likely the respondents would report this case using anonymous channel. treatment in group 2: the case stated that there was a billing for the company about service that never received by a fictitious firm (shall company). in this case, the assistant purchasing manager discovered the scheme when he realized that the vendor’s post office box address was identical to that purchasing manager. the assistant purchasing manager determined that approximately $800,000 in expenditure for services not received but paid to the shell company had occurred, reducing earning per share by $0.02 per share, which exactly met the financial analyst’s expectation. the corporate had a policy to encourage their employees to report by providing substantial amount cash reward. employee could report any wrong doing to corporate non-anonymously by informing top manager or the ethics committee. as assistant of purchasing manager, who likely the respondents would report this case directly to the top manager and the ethics committee. treatment in group 3: the case for the fraudulent financial reporting context involved improper asset valuation. in this case, a divisional financial accountant discovered that $800,000 of expenses had been capitalized by his supervisor. the supervisor was the controller of the division. the misrecording increased earnings per share by $0.02, which exactly met the financial analyst’s expectation. the corporate had a policy to encourage their employee to report by providing substantial amount cash reward. the corporate provided reporting channel anonymously by telephone channel to inform the company of any wrong doing. the reporter’s identity would not be asked by the receiver. as putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 219 assistant of purchasing manager, who likely the respondents would report this case using anonymous channel. treatment in group 4: the case for the fraudulent financial reporting context involved improper asset valuation. in this case, a divisional financial accountant discovered that $800,000 of expenses had been capitalized by his supervisor, the controller of the division. the misrecording increased earnings per share by $0.02, which exactly met the financial analyst’s expectation. the corporate had a policy to encourage their employees to report by providing substantial amount cash reward. employee could report any wrong doing to corporate non-anonymously by informing the top manager or the ethics committee. as assistant of purchasing manager, who likely the respondents would report this case directly to the top manager and the ethics committee. fourth step, participants were asked in manipulation checks. the manipulation questions were: (1) do you think that this is serious fraudulent act? (2) is the whistleblower’s identity will be kept confidential? (3) who will know the whistleblower’s identity? (4) what would he get if whistleblower reports the wrongdoing? these questions are provided in last page of experiment questions. hypothesis test analysis of variance (anova) was used to test the hypothesis. anova is data calculation procedure for testing mean difference of more than two groups (robert ho, 2013). in this research anova was used to compare individual intention for reporting two types of wrongdoing under reward system by anonymous and non-anonymous channels. result and discussion participants’ characteristics eighty-six participants from one hundred thirty-eight participants were success in manipulation check. they were forty-three males and forty-three females. to know whether there was an effect of demographic variable to dependent variable, then first, this study tested demographic variable. demographic data that were collected from participant were only sex or gender. the result indicated that there was no effect between demographic variable to individual intention to blow the whistle (table 2). hypothesis testing first of all, this study examined batch (batch) to whistleblowing intention. this test is to indicate if there is difference in dependent variable score between two universities and five experiment batches. the result from the test of control variable is insignificant. it means that batch variable does not affect int (see panel a in table 3). putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 220 table 2 the result of anova test panel: test between subject effect dependent variable: whistleblowing intention source ss df f sig control variables: sex 0,432 1,00 0,789 0,377 the result and interpretation of main effect the main effect of type of fraudulent act (type) to whistleblowing intention (int) is insignificant, with f-value= 0,058 and probability 0.811, this value is above 0.05 (panel a; table 3). meanwhile, the mean of fraudulent financial reporting (fr) is 6.129 and misappropriation asset (asset) is 6.158. the mean value of two variables is not significant with the significant value is 0.811. it means that whistleblowing intention is not only be influenced by the type of fraudulent act. main effect of channel variable (channel) to whistleblowing intention (int) is not significant, with f-value= 1.175 and probability is 0.281, this value is above the significant level 0.05 (panel a; table 3). meanwhile, the mean in anonymous channel is 6.078 and non-anonymous channel is 6.208. the mean value for two variables is not significant with significant level is 0.281. it means that whistleblowing intention is not only influenced by the channel. the result of interaction test in this sub chapter, the result of interaction effect between variables is presented in experiment design 2x2 between subjects (table 1). analysis result of the interaction between variables can be seen in panel b and c table 3. post hoc test result is summarized in table 3. the result of post hoc test shows that mean difference between group 1 (systm= rwrd, type= asset, channel= anonym) and group 2 (systm= rwrd, type= asset, channel= non-anonym) is significant. with mean difference of 0,815. it means that there is difference in individual intention to report through anonymous reporting channel than non-anonymous channel. the mean difference between group 3 (systm= rwdm, type= fr, channel= anonym) and group 4 (systm= rwdm, type= fr, channel= non-anonym) is significant, with mean difference of 1,076. it means that there is a difference in individual intention to report through anonymous reporting channels compared to nonanonymous reporting channel. hypothesis 1 predicts that nonanonymous channel is chosen by individual in reporting wrongdoing when reward is provided, however, the result shows that it happens only on a special case, that is fraudulent financial statement. on other hand, individual reports misappropriation of asset through anonymous channel. however, if the means of group 1 and 3 (anonymous channel) are added, the result is 12.156. instead, the total mean of group 2 and 4 (non-anonymous channel) is 12.427. the difference of total mean bet putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 221 table 3 the result of anova test means (sd) and the comparison between cells panel a: test between subject effect dependent var: whistleblowing intention sources ss df f sig. control variables batch 1,507 3 0,917 0,437 sex 0,432 1 0,789 0,377 main effect type 0,018 1 0,058 0,811 channel 0,364 1 1,175 0,281 interaction effect type*channel 19,168 1 61,912 0,00 error 25,387 82 correlated total 45,035 85 r squared= 0,436 (adjusted r squared= 0,416) panel b: means (sd) and participants in each cell comparison mean diff (j-i) channel anonymous non-anonymous type misappropriatio n of assets = 6,565 (0,507) n=23 = 5,750 (0,716) n=20 fraudulent financial reporting = 5,591 (0,503) n=22 = 6,667 (0,483) n=21 panel c: comparison comparison mean diff (j-i) es sig. group 1 group 2 0,815 0,170 0,000** group 3 group 4 -1,076 0,170 0,000** group 1 group 3 group 2 – group 4 0,9743 -0, 9167 0,165 0,174 0,000** 0,000** group 1 group 4 -0,101 0,168 0,930 ween anonymous channel and non-anonymous channel is not significant. it can be concluded that hypothesis 1 is rejected. the mean difference between group 1 (systm= rwrd, type= asset, channel= anonym) and group 3 (systm= rwrd, type= fr, channel= anonym) is significant, with the mean difference of 0.9743. it means that there is difference in individual intention to report fraud under reward system between misappropriation of asset and fraudulent financial reporting through anonymous channel. the individual intention to disclose misappropriation of asset is stronger compared to report fraudulent financial reporting under anonymous channel. the mean difference between group 2 (systm= rwrd, type= asset, channel= non-anonym) and group 4 (systm= rwrd, type= fr, channel= non-anonym) is significant, with the mean difference of 0.9167. it means that there is a difference in individual intention to report fraud under reward system between misappropriation of asset and putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 222 fraudulent financial reporting through non-anonymous channel. as a result, between group 2 and 4, the individual intention to disclose fraudulent of financial reporting is stronger compared to the report misappropriation of asset under non-anonymous channel. however, if the mean of group 1 and 2 (misappropriation of asset) is 12.315 and total mean of group 3 and 4 (fraudulent financial statement) is 12.258, then it is not significant. the hypothesis 2 states that it is more likely that individual will report misappropriation of asset that financial statement. therefore, it could be concluded that hypothesis 2 is partially supported. the comparison of group 1-2 and group 3-4 on the explanation above is also used to answer hypothesis 3. hypothesis 3 states that it is more likely that individual will report the misappropriation of asset through anonymous channel and report fraudulent financial reporting through non-anonymous channel. hypothesis 3 is accepted. however, additional analysis by comparing the mean difference between group 1 (systm= rwrd, type= asset, channel= anonym) and group 4 (systm= rwdm, type: fr, channel= non-anonym) is not significant. it means that both channels are effective to report each type of fraud, the anonymous channel for misappropriation of asset and non-anonymous channel for fraudulent financial statement. in this research, the mean value of control group is 2.00 with the significant value of 0.000. it means that without reward system and reporting channel, individual does not report fraudulent act. this study examines the type of fraudulent act and reporting channel for encouraging individual’s intention to blow the whistle under reward model. the result shows that individual still considers the channel, the anonymous or non-anonymous, in reporting type of fraudulent act. individual reports the misappropriation of asset through anonymous channel and the fraudulent financial report through non-anonymous channel even though the reward is provided. it means that degree of seriousness of act does not influence the intention to report. the type of channel still becomes a consideration for blow the whistle. the combination between the type of act and type of channel is the best way to encourage individual disclose fraudulent act. the result does not confirm xu and zeigenfuss (2008). they said that internal auditor will report to higher authority if reward is provided. the difference may be influenced by the background of the participant of the experiment in which this research used undergraduate students that have never work as professionals while xu and zeigenfuss (2008) used regional internal auditor. as a result, incentive or reward will influence the auditor in disclosing wrong doing or fraud. this unexpected result in hypothesis 1 might be influenced by the seriousness of fraudulent act. since misappropriation of assets involves the illegal act by taking or theft of assets, individuals perceive this type of fraudulent act is more serious than fraudulent financial reporting. kaplan, peny, samuels and zang (2009) indicate that individual’s intention to report misappropriation of assets act is higher compared to the report fraudulent financial reporting. this result has proven a relation between the degree of act seriousness and reporting intention and it is consistent with studies of ayers and kaplan, (2005) and king (1999). individual feels scared if their putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 223 identity is known by others when reporting serious fraudulent act. on other hand, this study confirms previous researches in reward system (xu & zeigenfuss, 2008; ponemon, 1994). individual prefers to use the nonanonymous channel for reporting fraudulent financial reporting when reward is provided. in this case, individual still thinks about retaliation in reporting serious fraudulent act even though reward is provided. the interesting evidence in this research is that under reward system individual prefers to use the anonymous channel to report more serious fraudulent act (misappropriation of asset) and prefers to use nonanonymous channel to report less serious fraudulent act (fraudulent financial reporting). the result indicates that reward system is not the only reason for individual for disclosing wrongdoing. individual still considers the cost of reporting such as retaliation compared to benefit that may get. the type of fraudulent act still influences the individual’s consideration in choosing channel to disclose fraud even though incentive is provided. conclusion the purpose of this study is to investigate the impact of two types of fraudulent act on individual’s reporting intention under reward model. the result shows that individual intention to disclose misappropriation of asset is higher than fraudulent financial statement. however, the result shows that even though reward is provided, individual will report misappropriation of asset through anonymous channel and fraudulent financial statement through non-anonymous channel. the implication of this study is for top management in an organization when they decide policy for encouraging their employees to disclose fraudulent act. the reward system in the organization is less effective in encouraging individual to report misappropriation of asset. individual feels that they prefer disclose serious fraudulent act without getting reward. they feel scared about retaliation for reporting serious fraudulent act when their identities are known. on other hand, economic incentive can motivate individual to disclose less serious (such as; fraudulent financial reporting). this research has two limitations. first, participants in this research are undergraduate students in management accounting class. their responses on whistleblowing intention probably become different from professionals that may have experiences in the real organization. second, the cases in that experiment are not real situation, therefore emotions such as anger and fear that may exist in a real situation are absent as consequences of not involving the professionals as the participants. this study is a complementary research for survey research in wrongdoing disclosure. experiment study has high validity and could explain the cause and effect relationship between variables strongly. therefore, future research can extent this study in survey research. another future research should test the effect of type of reward system, such as financial incentive or long-term employment contract and so on. putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 224 references association of certified fraud examiners (acfe). (2005). detecting & deterring fraud using hotlines. continuing-education course. austin, tx: acfe ayers, s., & kaplan, s.e. (2005). wrongdoing by consultants: an examination of employees’ reporting intentions. journal of business ethics, 57(2). 121– 137. doi: 10.1007/s10551-004-4600-0 bowen, r.m., call, a.c., & rajgopal, s. (2010). whistle-blowing: target firm characteristics and economic consequences. the accounting review, 85(4), 1239-1272. doi: 10.2308/accr.2010.85.4.1239 chiasson, m., johnson, g.h., & byington, j,r. (1995). blowing the whistle: accountans in industry. the cpa journal, 65(2). 24-27. coram, p., ferguson, c., & moroney, r. (2008). internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. accounting and finance, 48, 543–559. doi: 10.1111/j.1467629x.2007.00247.x dworkin, t. (2007). sox and whistleblowing. michigan law review, june, 1757–1780. dyck, a., morse, a., & zingales, l. (2007). who blows the whistle on corporate fraud? cepr discussion paper no. dp6126, ssrn. <http://ssrn.com/abstract=1133771>. doi: 10.3386/w12882 dyck, a., morse, a., & zingales, l. (2010). who blows the whistle on corporate fraud?. the journal of finance, 65, 2213–2253. doi: 10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x elliston, f.a. (1982). anonymity and whistleblowing. journal of business ethics, 1(3), 167-177. doi: 10.1007/bf00382768 elliston, f.a. & coulson, r. (1982). anonymous whistleblowing: an ethical analysis. business & professional ethics journal, 1(2), 39-60. doi: 10.5840/bpej19821216 financial accounting standard board. (1981). qualitative characteristics of accounting information (statement of financial accounting concepts no.2). harsha, p. d. & m. c. knapp. (1990). the use of within—and between— subjects experimental designs in behavioral accounting research: a methodological note. behavioral research in accounting, 2, 50-62. hoque, z. (2003). strategic management accounting: concept, process and issues. new jersey: prentice hall. kaplan, s., & j. j. schultz. (2007). intentions to report questionable acts: an examination of the influence of anonymous reporting channel, internal audit quality, and setting. journal of business ethic,71(2), 109–124. doi: 10.1007/s10551-006-0021-6 kaplan, s., pany, k., samuels, j., & zhang, j. 2009. an examination of the effects of procedural safeguards on intentions to anonymously report fraud. auditing: a journal of practice and theory, 28, 273–288. doi: 10.2308/aud.2009.28.2.273 kaplan, s. e & janet, k. p. (2009). an examination of the effects of procedural safeguards on intentions to anonymously report fraud. auditing: a journal of practice & theory american accounting association, 28, 273–288. doi: 10.2308/aud.2009.28.2.273 kaplan, s., pany, k., samuels, j., & zhang, j. (2008). an examination of the association between gender and reporting intentions for fraudulent financial reporting. journal of business ethics, 87, 15–30.doi: 10.1007/s10551-008-9866-1 king, g. 1999. the implications of an organization's structure on whistleblowing. journal of business ethics, 20(4), 315-326. doi: 10.1023/a:1006028417000 putri / does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, july 2018 | 225 liyanarachchi, c. & newdick, c. (2009). the impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: new zealand evidence. journal of business ethics, 89, 37–57. doi: 10.1007/s10551-008-9983-x mismer-magnus, f.r., & viswesvaran, c. (2005). whisleblowing in organization: an examination of correlates of whistleblowing intention, action, and retaliation. journal of business ethics, 62, 277297.doi: 10.1007/s10551-005-0849-1 mustafa, s. t., & youssef, n. b. (2010). audit committee financial expertise and misappropriation of assets. managerial auditing journal, 25, 208–225. doi: 10.1108/02686901011026323 nayir, d. z., & herzig, c. (2012). value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. journal of business ethics, 107, 197–213. doi: 10.1007/s10551-011-1033-4 near, j. p., & miceli, m. p. (1985). organizational dissidence: the case of whistle-blowing. journal of business ethics, 4(1), 1-6. doi: 10.1007/bf00382668 near, j. p., & miceli, m. p. (1995). effective whistleblowing. academy of management review, 20(3), 679-708. doi: 10.5465/amr.1995.9508080334 ponemon, l. (1994). a comment on ‘‘whistle-blowing’’ as an internal control mechanism: individual and organizational considerations. auditing: a journal of practice & theory (fall issue), 118–130. putri, c. m. (2012). the examination of reporting channel under structural and reward model of whistleblowing: an experimental approach. the indonesian journal of accounting research, 15, 243-258. robinson, s. n., robertson, j. c., & curtis, m. b. (2011). the effects of contextual and wrongdoing attributes on organizational employees’ whistleblowing intentions following fraud. journal of business ethics, 106, 213–227. doi: 10.1007/s10551-011-0990-y robert ho., (2013). handbook of univariate and multivariate data analysis and multivariate data analysis and interpretation with spss. uk: chapman and hall. schultz, j., jr., johnson, d. a., morris, d., & dyrnes, s. (1993). an investigation of the reporting of questionable acts in an international setting. journal of accounting research, 31, 75–103. doi: 10.2307/2491165 schultz, j. j., & hooks, k. l. (1998). the effect of relationship and reward on reports of wrongdoing. auditing: a journal of practice & theory, 177(2), 15–35. seifert, d. l, sweeney, j. t., joireman, j, & thornton, j,m. (2010). the influence of organizational justice on accountant whistleblowing. accounting, organization, and society, 35, 707-717. doi: 10.1016/j.aos.2010.09.002 lestari, r & yaya, r., (2017). whistleblowing dan faktor-faktor yang mempengaruhi niat melaksanakanya oleh aparatur negara sipil. jurnal akuntansi, 21(3), 336-350. doi: 10.24912/ja.v21i3.265 xu, y., & ziegenfuss, d. (2008). reward systems, moral reasoning, and internal auditors’ reporting wrongdoing. journal of business psychology, 22, 323–331. doi: 10.1007/s10869-008-9072-2 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper relevance of earnings value, book value, and operating cash flow in manufacturing companies in indonesia dwi fitri puspa1*, ietje nazaruddin2, resti yulistia muslim1, and arie frinola minovia1 abstract research aims: this study examines the value relevance of accounting information consisting of earnings information, book values, and operating cash flows after indonesia uses the full convergence of ifrs financial accounting standards. design/methodology/approach: the value relevance test was conducted using ohlson's (1995) pricing model and easton and harris' (1991) return model. the valuation model test employed two regression equations, i.e., testing the relationship between earnings information and book value with stock prices and then testing the relationship between earnings information, book value, and cash flow with stock prices. in addition, the return model testing was performed to examine the relationship between earnings information and earnings changes with stock returns and the relationship between cash flow and cash flow changes with stock returns. the research sample was 105 manufacturing companies, with a research period from 2016 to 2019. research findings: the test results with the pricing model approach revealed that earnings and cash flow had value relevance, while book value had no value relevance. this study’s results suggest that earnings and cash flow information are helpful for investors in making investment decisions. moreover, the test results with the return model approach also uncovered those earnings, changes in earnings, and changes in operating cash flows had value relevance while operating cash flows, on the other hand, had no value relevance. theoretical contribution/originality: the utilized two models complement each other, and this study provides empirical evidence for standard setters who can renew beliefs about how much accounting information is reflected in stock prices in indonesia, especially the manufacturing sector, after the full convergence of ifrs financial accounting standards is applied. keywords: value relevance; pricing model; return model introduction research on value relevance essentially aims to examine the usefulness of accounting information in determining firm value. it is reinforced by the views of barth et al. (2001) that value relevance is one approach to operationalizing the relevant and reliable criteria as required by the international accounting standard board (iasb) conceptual framework. relevant information can influence investors' beliefs about future returns. reliable information also affects investor confidence since it represents what it wants to measure. studies on the value relevance of accounting affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas bung hatta, west sumatera, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: dwifitripuspa@bunghatta.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i1.15903 citation: puspa, d. f., nazaruddin, i., muslim, r. y., & minovia, a. f. (2023). relevance of earnings value, book value, and operating cash flow in manufacturing companies in indonesia. journal of accounting and investment, 24(1), 120136. article history received: 18 aug 2022 revised: 31 aug 2022 21 sep 2022 24 oct 2022 accepted: 25 oct 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=mt1gxpwaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=vwkcmx8aaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?user=dhqnezwaaaaj&hl=en https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=ew7unhgaaaaj https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/program-studi/akuntansi https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/program-studi/akuntansi https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/program-studi/akuntansi https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:dwifitripuspa@bunghatta.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15903 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15903 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.15903&domain=pdf puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 121 information are extensive and varied. therefore, understanding the concept of value relevance is needed for researchers who want to explore value relevance research (puspitaningtyas, 2018). the term value relevance became popular in the early 1990s in the accounting field, replacing the positive accounting theory approach widely used in the era of accounting research in the 80s. value relevance research also uses fundamental methods and focuses on testing variables thought to explain the firm value. nilson (2003) suggests four approaches that can be used to assess the value relevance of accounting information: fundamental, prediction, information, and measurement analysis approaches. this study used a measurement approach. in this regard, accounting is seen as an instrument for measurement. using this approach, the value relevance of financial statement information is measured based on the ability of financial statements to reflect information affecting the company's equity value (francis & schipper, 1999). the measurement approach is also categorized as an indirect test of the usefulness of accounting information for valuation purposes. specifically, value relevance is determined based on valuation models examining the relationship between market and accounting metrics (marton, 1998). the models often employed in the measurement approach are the pricing and the return models. the return model was developed by easton and harris (1991), while the pricing model was proposed by ohlson (1995). the two models complement each other and play an essential role in value-relevance research. the pricing model describes the relationship between market value and two accounting information, i.e., book value and earnings (ohlson, 1995). based on ohlson's (1995) pricing model, the relevance of information is gauged by linking earnings and book value information to stock prices. in this study, the pricing model was tested with two regression equations. the first is to relate earnings and book value information to stock prices. then, the second equation examines earnings information, book value, and operating cash flow on stock prices. recent value-relevance literature has revealed that operating cash flows contain value-relevant information (bepari et al., 2013; tahat & alhadab, 2017). based on the assumption of a clean surplus accounting (csa), ohlson (1995) developed a pricing model to measure value relevance. the pricing model also provides a structured basis for examining the value relevance of accounting data, stating that stock prices are a direct function of earnings and book value information. meanwhile, the return model was put forward by easton and harris (1991). the return model stems from the phenomenal work of ball and brown (1968), who found that earnings have value relevance to stock returns. the earnings information used is the earnings level. this study aims to examine the relevance of accounting information values consisting of information on book value, earnings, and operating cash flow in manufacturing sector companies after the ifrs adoption. the reason for choosing the manufacturing sector is that manufacturing companies have significant fixed assets, so using ifrs is relevant. it is also because ifrs uses the fair value in measuring assets and liabilities, which can reflect the company's economic condition. furthermore, research examining value relevance comprehensively in manufacturing companies is rarely performed. puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 122 another motivation that underlies research on value relevance is the mixed results of previous studies. for example, puspa's (2006) study found that operating income and cash flow had value relevance. the value relevance of the earnings was higher than that of operating cash flows. research by shamki and rahman abdul (2011) also revealed that net income information had value relevance, while information on book value and operating cash flow had no value relevance. here, net income had a higher value relevance than book value and cash flows. moreover, the research results of faghani makrani and abdi (2014) showed that the effect of book value, net income, and cash flow decreased from 2007 to 2012. also, book value had greater value relevance than net income and cash flow. then, mirza et al. (2018) uncovered that the book value of equity had value relevance in decision-making, while earnings had no value relevance. thus, investors pay more attention to book value and less to earnings information in making investment decisions because of the perception of managerial bias in reported earnings. the research results of bawono et al. (2020) also demonstrated that earnings and cash flow affected stock returns, while book value was not proven to be a moderating variable. further, the results of this study contribute to the standard-setting board concerning the quality of financial reporting information, especially information on earnings, book value of equity, and operating cash flows. the more relevant and reliable financial reporting for economic decision-making is for users, especially investors, the higher the quality of the information. the research results also contribute to the development of accounting literature, particularly financial accounting, and capital markets, and especially regarding the contribution of the book value of equity, earnings, and operating cash flow to firm value, which is reflected in stock prices and stock returns. literature review and hypotheses development decision usefulness theory and the concept of a clean surplus accounting (csa) underlie value relevance research with pricing model and return model measurement approaches, explaining that quality accounting information will be used for decision-making by users (staubus, 2000). these theories are also employed as a reference in preparing the conceptual framework of the financial accounting standard board regarding the statement of financial accounting concepts (sfac) in the united states (staubus, 2000). research on the relevance of accounting values is motivated by the need to assess the quality of accounting information that makes accounting information valuable in decisionmaking. in sfac no. 2, value relevance and reliability are the primary qualities accounting information must meet to be useful for economic decision-making. information is said to be relevant if the information can be used as a basis for making business decisions (barth et al., 2001). in addition, value relevance research using direct valuation is intended to measure the relationship between accounting earnings and the market value of equity, either at the level of the market value of equity or changes in the market value of equity. based on this direct valuation, standard setters are interested in researching the relationship between stock prices and accounting earnings compiled from several alternatives or measurements of the book value of equity. puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 123 furthermore, the return and valuation models are widely used to measure value relevance. the fundamental difference between the two is that the return model aims to examine whether accounting information describes events affecting stock prices during the return period, while the valuation model investigates whether accounting information is included in stock prices cumulatively up to a specific point in time (chen et al., 2001; barth et al., 2001). the return model, theoretically, is superior to the pricing model since it uses the well-established capital asset pricing model (capm) theory. meanwhile, the pricing model has not been based on an established valuation, but the pricing model produces an unbiased earnings coefficient because stock prices reflect the cumulative effect of earnings information (kothari & zimmermen, 1995). in addition, the return model developed by easton and harris (1991) stems from the phenomenal work of ball and brown (1968), who found that earnings changes have value relevance to stock returns. theoretically, easton and harris (1991) assert that the level of earnings can be the best variable to explain return, even though the time series of earnings follow a random walk. further, the return model developed by easton and harris (1991) expands the previous return model by including two variables of accounting information at once, i.e., the level of earnings and changes in earnings. on the other side, the pricing model based on ohlson's (1995) model indicates how market value is related to both the book value of equity and accounting earnings. based on the assumption of a clean surplus accounting (csa), ohlson (1995) developed a pricing model to measure value relevance. the pricing model also provides a structured basis for examining the value relevance of accounting data since stock prices are a direct function of earnings and book value information. besides, because these two components of accounting information play distinct roles in determining security prices, ohlson's (1995) model broadens the scope of value-relevance research. the use of the two models, the return and pricing models, is further recommended as the two models complement each other regardless of their advantages and disadvantages. value relevance of earnings information and book value studies investigating the value relevance of earnings information and book value with the ohlson’s (1995) model approach have been conducted in various countries and indonesia with mixed research results in the last few decades. some research results showed that earnings and book value information had value relevance (puspa, 2006; gee-jung, 2009; subekti, 2012; ardila & setiawan, 2018). several other studies have also documented different findings. mirza et al. (2018) specified that the book value of equity had value relevance in decision-making, while earnings had no value relevance. mostafa's (2016) research showed that if earnings and book value information were tested separately using simple regression, the results revealed that earnings and book value information had value relevance. on the other hand, if book value and earnings were assessed simultaneously utilizing multiple regression, the findings uncovered that earnings information had value relevance, while book value had no value relevance. in addition, a study by shamki and abdul rahman (2012), examining value relevance individually and in the aggregate, exposed that 8 of 11 puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 124 annual earnings regressions had value relevance, likewise for book value. however, their research results for panel data documented that earnings information had value relevance, whereas book value had no value relevance. in conclusion, earnings are more helpful in explaining market value. based on the results of previous studies, the following hypothesis could be formulated: h1: earnings and book value have value relevance. relevance of earnings value, book value, and cash flow the 2018 conceptual framework for financial reporting (iasb) states that the statement of comprehensive income, financial position, and cash flows helps investors make investment decisions. based on a review of the research results on the relevance of earnings value, book value, and cash flows conducted in developing countries, it is concluded that the research results are inconsistent and inconclusive. in this case, some researchers found that earnings are more relevant to investors' investment decisions than the book value of equity and operating cash flows. others reported that the book value of equity is more value-relevant than operating income and cash flow. in contrast, other studies revealed that investors pay more attention to operating cash flows in making investment decisions. moreover, research conducted by badu and appiah (2018), prihatini and susanti (2018), mostafa (2016), and shamki and rahman abdul (2011) concluded that earnings information had higher value relevance than operating cash flow and the book value of equity found in the research results. it indicates that investors more trust earnings information for investment decision-making. in contrast, other studies by almujamed and alfraih (2019), mirza et al. (2019), and pervan and bartulović (2014) showed that earnings had no value relevance, or the value relevance of earnings decreased compared to cash flow and book value. investors then switched to using information other than comprehensive income since the content of earnings information was less relevant in making investment decisions, primarily if the management conducted managerial bias earnings management. other researchers examining the relevance of the book value of equity unveiled that the book value of equity was more relevant for investment decisionmaking than earnings information and cash flows. earnings information also becomes less relevant, particularly for companies that suffer losses or have small earnings, so investors use the information on the book value of equity (mehmood et al., 2019, mirza et al., 2019; sharma et al., 2012; tanaka, 2015). meanwhile, the other results documented that operating cash flow information had more value relevance than earnings information and book value of equity since earnings information had a managerial bias, especially if there were indications of earnings management (mostafa, 2016; penman & yehuda, 2009; saeedi & ebrahimi, 2010). based on the description above, the hypothesis was derived: h2: earnings, book value, and cash flows have value relevance. puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 125 relevance of earnings value and earnings changes earnings play a vital role in determining the firm value. an extended study of the effect of earnings in explaining stock returns stems from the concept of ball and brown (1968), suggesting that unexpected earnings can explain stock returns. their research used earnings changes as a natural proxy for unexpected earnings. therefore, in the early studies that examined the relationship between earnings and stock returns, earnings changes were utilized as a variable that could explain stock returns. the study results (ball and brown, 1968) also provide empirical evidence that earnings have value relevance (beaver, 1968), supporting the main findings (ball & brown, 1968). initially, value relevance research was mainly conducted in developed countries focusing on earnings. earnings have been reported to have value relevance and support investors' decision-making (beaver et al., 1979; collins et al., 1997; easton & harris, 1991; foster, 1977; amir & lev, 1996; patell & wolfson, 1984). on the other hand, easton and harris (1991) theoretically assert that the earnings level can be the best variable to explain return, even though the earnings time series follows a random walk. this argument seems to imply that the value relevance of changes in earnings and earnings levels does not depend on whether earnings are permanent. in its development, the easton and harris (1991) model is widely employed by researchers to investigate the value relevance of earnings information. this model uses earnings information, both at the level and on changes in earnings. in addition, earnings information has value relevance if the earnings level and earnings changes influence stock returns. the results of previous studies have shown that earnings had value relevance and support investors for decision-making (easton & harris, 1991; agnes cheng et al., 2013; amir & lev, 1996; patell & wolfson, 1984). based on this description, the following hypothesis is proposed: h3: earnings and earnings changes have value relevance. relevance of operating cash flow levels and changes in operating cash flow typically, often studied value-relevance research is related to earnings and book value information (kothari, 2001). previous literature has stated that operating cash flows also contain value-relevant information (bepari et al., 2013; tahat & alhadab, 2017)). the iasb (2018) supports that operating cash flows contain relevant information. based on that, operating cash flows contribute to supporting investment decision-making. a study by mirza et al. (2019), using the stock price model, found that operating cash flow had value relevance, and operating cash flow information affected stock prices. in this regard, the pricing and the return models, in essence, have the same theoretical foundation. in addition, puspa's (2006) research revealed that earnings and operating cash flows had value relevance. the results also showed that the value relevance of earnings information was higher than operating cash flow information. operating cash puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 126 flow here reflects the company's ability to have cash flow internally from the primary business operations so that it can be used to measure performance, which can affect operating cash flow. moreover, investment and financing cash flows are functions of operating cash flows. operating cash flows will determine the need for external financing and future investments. operating cash flow is also real money compared to net income, which has led to an intensive discussion in previous research about the preference for the relevance of the value of operating cash flows to the relevance of the value of net income (ragab and el-chaarani, 2018). besides, the research results by freeman and tse (1992) and dimitropoulos et al. (2010) argue that investors look for alternative measurements other than earnings to assess performance, namely cash flow information, as a value-relevant variable. based on the previous explanation, the following hypothesis was put forward: h4: cash flow levels and changes in cash flows have value relevance. research method the research population was all manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange from 2016 to 2019. the research sample was 105 manufacturing companies, and with a data collection period of four years, the number of research observations was 420 companies. further, this study used two models: the return and pricing models. the pricing model by feltham and ohlson (1996) consisted of two equations. first, the pricing model related earnings and book value to stock prices, and second, the pricing model correlated earnings, book values, and cash flows to stock prices. on the other side, the return model by easton and harris (1991) was divided into equations linking earnings and stock returns and those correlating operating cash flows and stock returns. pricing model: book value and earnings this model examined the relationship between earnings information and book value with stock prices. mvjt = a0 + at1bvjt+ at2ejt+ejt (1) mvjt = a0 + at1bvjt+ at2ejt+ at3cfjt+ejt (2) return model: earnings and cash flow this model scrutinized the relationship between earnings information and earnings changes on returns. this study tested the relationship between cash flow and changes in cash flow to return. retjt = a0 + at1ejt/pjt-1/+at2(ejt-ejt-1)/pjt-1+ejt (3) retjt = β0 + βt1cfjt/pjt-1/+βt2(cfjt-cfjt-1)/pjt-1+ejt (4) puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 127 results and discussion the descriptive statistical test results using the pricing and the return models are shown in table 1. table 1 displays descriptive statistics for book value, earnings, and stock market prices. table 1 descriptive statistics mean std dev minimum median maximum mv -0.002 0.044 -0.183 -0.001 0.068 book value 0.087 0.273 -2.301 0.025 1.863 return -0.004 0.045 -0.125 -0.005 0.099 cfo 0,078 0,273 -2,301 0,021 1,864 eps 0.045 0.065 -0.170 0.048 0.196 cfps 0.078 0.263 -2.301 0.021 1.863 cfo changes 0.007 0.070 -0.356 0.042 0.286 eps changes 0.007 0.066 -0.193 0.012 0.198 cfps changes 0.007 0.070 -0.356 0.042 0.286 table 2 presents the value relevance test results using ohlson's (1995) pricing model approach. the tested pricing model consisted of two regression equations. model 1 examined the relationship between earnings and book value on stock prices. meanwhile, model 2 inspected the relationship between earnings, book value, and operating cash flow. in model 1, the book value had a positive coefficient of 0.009 and a significance value of 0.273. earnings also had a coefficient of 0.095 and a significance value of 0.0045. the results of this study indicate that earnings affected stock prices, while book value did not affect stock prices. based on the results of testing model 1, it can be concluded that earnings are accounting information investors use in making investment decisions. usually, often studied value relevance research is the relevance of earnings value and book value (kothari, 2001). in addition, ohlson's (1995) model states that firm value is a function of book value plus the present value of future residual income and other information. table 2 the results of the multiple regression test with the pricing model: book value, earnings, and cash flow model 1 model 2 mvjt = a0 + at1bvjt+ at2ejt+ejt mvjt = a0 + at1bvjt+ at2ejt+at3cfjt+ejt a0 book value (bv) e(earnings) a0 book value (bv) e (earnings) cash flows from operation (cfo) 0.005 2.290 0.009 1.084 sig (0.273) 0.095 2.859*** sig (0.0045) -0.005 −2.363 -0.071 −2.271** sig (-0.024) 0.107 4.117*** sig (0.000) 0.085 2.644*** sig (0.008) dependent variable: stock prices (market values) four months after the end of the financial year significant at 0.1 *; significant at < 0.05 **; significant at < 0.01***. puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 128 ohlson (1995) redefined the purpose of value relevance research by developing a modeling structure that associates earnings and book value information with firm value. this study showed that book value had no relevance for investors in making investment decisions. in addition, earnings on an accrual basis, according to the iasb, are the most important financial reporting information used to predict a company's future cash flows to assist investors in making investment decisions. the results of this study strengthen the iasb notation. information, especially earnings, is superior for making investment decisions. previous research in developing countries has noted that earnings, book value, and operating cash flow are value-relevant, but earnings are more value relevant than operating cash flow and book value. the results also revealed that investors believe that earnings are vital information for making investment decisions (badu & appiah, 2018; mostafa, 2016; prihatini & susanti, 2018; shamki & rahman abdul, 2011; hung & subramanyam, 2007). moreover, many studies have consensus that earnings still have value relevance, but their value relevance is reduced because investors also believe that the book value of equity and operating cash flows play a role in investment decision-making (gan et al., 2016; kwon, 2018; tahat & alhadab, 2017). collins et al. (1997), using ohlson's (1995) model, found empirical evidence that book value has greater value relevance in contrast to earnings. the shift in value relevance from earnings information to book value results from increasing companies reporting losses and the number of temporary (nonpermanent) items in earnings. in this study, the argument about the shift in the relevance of earnings to book value is not proven in indonesia. table 2 also reports the results of ohlson's (1995) pricing model testing by adding the tested operating cash flow variables together with book value and earnings (model 2). the results showed that information on book value, earnings, and cash flow had value relevance. the book value had a negative coefficient value of -0.071 and a significance value of 0.024. thus, book value had a negative effect on stock prices. then, earnings had a coefficient value of 0.107 and a significance value of 0.000, indicating that earnings could explain stock prices. in addition, cash flow had a positive coefficient value of 0.0895 and a significance value of 0.008. in other words, cash flow can be used to determine stock prices. the results of this study also suggest that although it affected stock prices, book value had a negative coefficient sign. this finding is not in line with the pricing model (ohlson 1995), stating that firm value is a function of book value plus the present value of future residual income and other information. further, because book value affected stock prices even with a negative coefficient, it can be concluded that book value had no value relevance. then, the results of this study have proven that earnings are superior to operating cash flow and book value. earnings information here is helpful for investors as a basis for making investment decisions. furthermore, the results revealed that operating cash flow, based on ohlson's (1995) pricing model, affected stock prices. thus, operating cash flows had value relevance and could be used by investors for investment decisions other than earnings. in addition, recently, value relevance researchers have begun to focus on investigating the relevance of operating cash flows. operating cash flow provides an overview of the organization's puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 129 ability to survive in the long term and is seen as information to predict future cash flows, thus helping investors make investment decisions, mainly if earnings include earnings management practices (lee, 1974). furthermore, most empirical literature still believes that operating income and cash flow provide accounting information with value relevance, but the value relevance of earnings is higher than operating cash flow (bepari, 2015; charitou et al., 2001; garrod et al., 2003; habib, 2008; miranda-lopez & nichols, 2012). table 3 simple regression results with pricing model: book value, earnings, and cash flow year book value earnings cash flow mvjt = a0 + at1bvjt+ejt mvjt = a0 + at1ejt+ejt mvjt = a0 + at1cfjt+ejt a0 bv a0 e a0 cf 2016 0.008 1.669 0.014 1.183 sig (0.239) 0.007 1.455 0.106 2.164** sig (0.033) 0.008 1.729 0.014 1.128 sig (0.262) 2017 0.005 1.143 -0.012 -0.493 sig (0.623) 0.003 0.707 0.118 2.804*** sig (0.006) 0.004 0.894 0.004 0.135 sig (0.892) 2018 -0.00003 -0.009 -0.109 1.807* sig (0.074) -0.001 -0.358 0.02 0.424 sig (0.672) -0.001 -0.160 -0.474 -0.590 sig (0.556) 2019 -0.026 -5.775 0.021 1.770* sig (0.080) -0.026 -5.774 0.084 1.790* sig (0.076) -0.025 -5.686 0.019 1.526 sig (0.130) 20162019 -0.004 -1.653 0.013 1.662* sig (0.097) -0.004 -2.013 0.084 3.538*** sig (0.000) -0.004 -1.695 0.016 1.895*** sig (0.008) significant at 0.1 *; significant at < 0.05 **; significant at < 0.01***. table 3 summarizes the regression test results on an annual basis for four years for each variable of book value, earnings, and operating cash flow. the annual regression test results demonstrate that book value information had value relevance from 2018 to 2019, except for 2016 and 2017, and it had a negative coefficient sign for 2018. thus, it can be concluded that book value relevance is not in accordance with ohlson's (1995) pricing model. in addition, earnings information had value relevance from 2016 to 2019, except for 2018. meanwhile, cash flow information had no value relevance in the 2016 to 2019 test timeframe. then, the pooled data regression test from 2016 to 2019 uncovered that the book value had a coefficient value of 0.013 and a significance value of 0.097. in other words, book value affected stock prices. in addition, earnings had a positive coefficient of 0.084 and a significance value of 0.000. also, operating cash flow had a positive coefficient value of 0.016, with a significance value of 0.008. further, this simple regression test’s results strengthen the previous test findings presented in table 2, documenting that earnings information had a more dominant value relevance than book value and operating cash flows. puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 130 table 4 multiple regression test results with the return model: earnings and cash flow model 3 model 4 retjt = a0 + at1ejt/pjt-1/+at2(ejt-ejt-1)/pjt-1+ejt retjt return= β0 + βt1cfjt/pjt-1/+βt2(cfjt-cfjt1)/pjt-1+ejt a0 ejt/pjt-1 (ejt-ejt-1)/pjt-1+ejt β0 cfjt/pjt-1 (cfjt-cfjt-1)/pjt-1 −0.012 −3.914 0.142 3.267*** sig (0.0012) 0.151 3.927*** sig (0.0001) −0.005 −2.439 0.010 1.096 sig (0.2739) 0.128 3.679*** sig (0.0003) significant at 0.1 *; significant at < 0.05 **; significant at < 0.01***. table 4 displays the multiple regression test results with the return model consisting of two equations (model 3 and model 4). the first was the regression equation examining the relationship between earnings and earnings changes to returns. the second was a regression equation investigating the relationship between cash flows and changes in cash flows to returns. based on table 4, the earnings coefficient was 0.142, which is positive, with a significance value of 0.0012, and the coefficient of earnings change was 0.151, with a significance value of 0.0001. the coefficient values were less than 0.01. thus, it can be concluded that earnings information and changes positively affect stock returns. furthermore, the hypothesis testing results indicate that the earnings level and earnings changes had value relevance. these results strengthen ball and brown's (1968) research findings, asserting the importance of earnings information for determining firm value. according to ball and brown (1968), earnings changes are a proxy for unexpected earnings that can explain returns, likewise for earnings levels. the results of this study align with the results of studies such as agnes cheng et al. (2013); shamki and abdul rahman (2012); chen et al. (2001); graham et al. (2000); lev and zarowin (1999); francis and schipper (1999); collins et al. (1997); alford et al. (1993). their study results documented that the earnings level and earnings changes had value relevance. the research results by agnes cheng et al. (2013) and shamki and abdul rahman (2012) also found that the earnings level could predict future earnings and future returns better than earnings changes. since earnings levels have higher value relevance than earnings changes, earnings levels can be used to estimate expected future earnings. earnings levels are also seen as stable compared to earnings changes. in other words, earnings levels are a proxy with better value relevance in the earnings-return relationship. meanwhile, earnings changes are susceptible to temporary or non-permanent earnings. on the other hand, this study’s results indicate that earnings changes had higher value relevance than earnings levels. it is not consistent with the research results by easton and harris (1991), which showed that the level of earnings is the most important variable in explaining stock returns and that the value relevance of the earnings levels does not depend on the permanence of earnings, as in a study by agnes cheng et al. (2013). the results of this study also documented that earnings information had value relevance with adopting the ifrs converged accounting standards. in addition, the earnings information presented in the comprehensive income statement has quality information since it helps make economic decisions for its users. puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 131 in model 4 (table 4), the coefficient of cash flow level was positive at 0.01 and was not significant. also, the coefficient of change in cash flows was 0.128, with a significance value of 0.0003. hence, it can be concluded that the level of cash flow did not affect stock returns, while changes in cash flow positively affected stock returns. therefore, the hypothesis testing results only partially support the proposed hypothesis. in this case, the level of operating cash flow had no value relevance in making investment decisions by investors; on the contrary, changes in cash flows had value relevance. this study’s results are inconsistent with the research findings reported by mostafa (2016), examining the relevance of operating cash flows to aspects of levels and changes in cash flows in egypt. his research also found that cash flow, both at the level and change, did not impact stock returns. these results suggest that cash flow had no relevance in investors' decisionmaking in egypt. it is because, in egypt, cash flow had a high variance and was not persistent. another explanation is that financial statement users are more familiar with net income information than cash flow. these results are also inconsistent with us and uk studies (cheng & yang, 2003; mostafa & dixon, 2013; mostafa, 2016). based on the test on the return model, it can be concluded that earnings information had a higher value relevance than cash flow information. this finding is in line with the rationality given by the conceptual framework of financial reporting related to the dominance of earnings in deciding investments due to the perception of managerial bias in earnings, especially if there is earnings management. in other words, cash flow information had less value relevance than earnings information. it is indicated by the level of cash flow from operations, which had no value relevance, meaning that information on operating cash flow levels did not affect stock returns. thus, cash flow information did not have the quality of information indicated by relevant and reliable criteria, as stated in the conceptual framework for preparing accounting standards. however, operating cash flows provide beneficial information on liquidity and solvency that can help predict potential financial failures and evaluate a company's ability to pay dividends and meet its obligations. thus, when evaluating company performance, cash flow and earnings information play a role and complement each other. although operating cash flow is less relevant, earnings are also an accrual-adjusted operating cash flow and are still proven to have value relevance. in addition, book value information had no relevance to stock prices, even though indonesia has adopted full ifrs. the conclusion of the hypothesis test results can be seen in table 5. table 5 conclusion of hypothesis test results description model conclusion hypothesis 1 model 1 the hypothesis is partially supported. hypothesis 2 model 2 the hypothesis is partially supported. hypothesis 3 model 3 the hypothesis is supported. hypothesis 4 model 4 the hypothesis is partially supported. puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 132 conclusion this study aims to examine the value relevance of accounting information consisting of earnings information, book value, and operating cash flows after indonesia uses the full convergence of ifrs financial accounting standards, proxied to measure the value quality of information using two models. the regression test on the pricing model showed that earnings had a higher value relevance than cash flow. the results of this study support the 2018 iasb conceptual framework, which places earnings as superior information in making investors' investment decisions. earnings based on the accrual basis, according to the iasb, are the most important financial reporting information used to predict the company's future cash flows, which will assist investors in making investment decisions. this finding is reinforced by the simple regression test results, which separately examined information on book value, earnings, and cash flow on stock prices annually and by pooled data. meanwhile, in the return model, changes in cash flow had value relevance, while cash flow levels had no value relevance. this result contradicts the results tested with the pricing model, where the level of cash flow had value relevance. the results of the return model investigating the earnings levels and earnings changes revealed that these two variables had value relevance. based on testing on all models, both the pricing and the return models, it can be concluded that earnings information dominated the value relevance of financial statement information. thus, earnings are more important for investors in deciding to invest in indonesia. further, future research is expected to compare the quality of information before and after ifrs-based financial accounting standards were adopted in indonesia in the manufacturing sector. for regulators, such as the standard-setting board, the results of this study provide empirical evidence about the value relevance of financial reporting information prepared using ifrs converged accounting standards. comprehensively, the results of this study prove that earnings remain the most relevant accounting information in company valuation compared to book value and cash flow. principally, value relevance research can be tested using regression analysis and portfolio return methods. the portfolio return method measures value relevance by determining the proportion of all information that accounting measurements can capture in security returns. on the other side, the portfolio return method has the advantage of statistical aspects compared to the regression method since the portfolio return can control changes in the movement of market returns over a specific time. however, in the literature, the value relevance research uses the regression method more widely. therefore, it is recommended that further researchers use a portfolio return approach in testing the value relevance of accounting information to expand the model for testing the value relevance of accounting information in indonesia. puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 133 references agnes cheng, c. s., lee, b. s., & yang, s. (2013). the value relevance of earnings levels in the return-earnings relation. international journal of accounting and information management, 21(4), 260–284. https://doi.org/10.1108/ijaim-04-2012-0019 alford, a., jones, j., leftwich, r., & zmijewski, m. (1993). the relative informativeness of accounting disclosures in different countries, 31, 183–223. https://doi.org/10.2307/2491170 almujamed, h. i., & alfraih, m. m. (2019). value relevance of earnings and book values in the qatari stock exchange. euromed journal of business, 14(1), 62–75. https://doi.org/10.1108/emjb-02-2018-0009 amir, e., & lev, b. (1996). value-relevance of nonfinancial information: the wireless communications industry. journal of accounting and economics, 22(1–3), 3–30. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(96)00430-2 ardila, l. n., & setiawan, d. (2018). relevansi nilai informasi akuntansi: studi perbandingan antara perusahaan bumn dan perusahaan non-bumn yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal akuntansi dan bisnis, 18(2), 126–140. https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.313 badu, b., & appiah, k. o. (2018). value relevance of accounting information: an emerging country perspective. journal of accounting & organizational change, 14(4), 473–491. https://doi.org/10.1108/jaoc-07-2017-0064 ball, r., & brown, p. (1968). an empirical of accounting income numbers. journal of accounting research, 6(2), 159–178. https://doi.org/10.2307/2490232 barth, m. e., beaver, w. h., & landsman, w. r. (2001). the relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: another view. journal of accounting and economics, 31(1–3), 77–104. https://doi.org/10.1016/s01654101(01)00019-2 bawono, a. d. b., ramadhanti, m., & kurniawati, l. (2020). earnings and cash flow information on its value relevance by the book value. riset akuntansi dan keuangan indonesia, 5(1), 46–53. https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i1.10679 beaver, w. h. (1968). the information content of annual earnings announcements. journal of accounting research, 6, 67–92. https://doi.org/10.2307/2490071 beaver, w. h., clarke, r., & wright, w. f. (1979). the association between unsystematic security returns and the magnitude of earnings forecast errors. journal of accounting research, 17(2), 316–340. https://doi.org/10.2307/2490507 bepari, m. k. (2015). relative and incremental value relevance of book value and earnings during the global financial crisis. international journal of commerce and management, 25(4), 531–556. https://doi.org/10.1108/ijcoma-11-2012-0072 bepari, m. k., rahman, s. f., & mollik, a. t. (2013). value relevance of earnings and cash flows during the global financial crisis. review of accounting and finance, 12(3), 226– 251. https://doi.org/10.1108/raf-may-2012-0050 charitou, a., clubb, c., & andreou, a. (2001). the effect of earnings permanence, growth and firm size on the usefulness of cash flows and earnings in explaining security returns: empirical evidence for the uk. journal of business finance and accounting, 28(5–6), 563–594. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00385 chen, c. j. p., chen, s., & su, x. (2001). is accounting information value-relevant in the emerging chinese stock market? journal of international accounting, auditing and taxation, 10(1), 1–22. https://doi.org/10.1016/s1061-9518(01)00033-7 https://doi.org/10.1108/ijaim-04-2012-0019 https://doi.org/10.2307/2491170 https://doi.org/10.1108/emjb-02-2018-0009 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(96)00430-2 https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.313 https://doi.org/10.1108/jaoc-07-2017-0064 https://doi.org/10.2307/2490232 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00019-2 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00019-2 https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i1.10679 https://doi.org/10.2307/2490071 https://doi.org/10.2307/2490507 https://doi.org/10.1108/ijcoma-11-2012-0072 https://doi.org/10.1108/raf-may-2012-0050 https://doi.org/10.1111/1468-5957.00385 https://doi.org/10.1016/s1061-9518(01)00033-7 puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 134 cheng, c. s. a., & yang, s. s. m. (2003). the incremental information content of earnings and cash flows from operations affected by their extremity. journal of business finance and accounting, 30(1–2), 73–116. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00484 collins, d. w., maydew, e. l., & weiss, i. s. (1997). changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. journal of accounting and economics, 24, 39–67. https://doi.org/10.1145/1147282.1147308 dimitropoulos, p. e., asteriou, d., & koumanakos, e. (2010). the relevance of earnings and cash flows in a heavily regulated industry: evidence from the greek banking sector. advances in accounting, 26(2), 290–303. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2010.08.005 easton, p. d., & harris, t. s. (1991). earnings as an explanatory variable for returns. jornal of accounting research, 29(1), 19–36. https://doi.org/10.2307/2491026 faghani makrani, k., & abdi, m. r. (2014). the effects of book value, net earnings and cash flow on stock price. management science letters, 4(9), 2129–2132. https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.8.005 feltham, g. a., & ohlson, j. a. (1996). uncertainty resolution and the theory of depreciation measurement. journal of accounting research, 34(2), 209-234. https://doi.org/10.2307/2491500 foster, g. (1977). quarterly accounting data: time-series properties and predictive-ability results. the accounting review, 52(1), 1–21. retrieved from http://www.jstor.org/stable/246028 francis, j., & schipper, k. (1999). have financial statements lost their relevance? journal of accounting research, 37(2), 319–352. https://doi.org/10.2469/dig.v30.n3.703 freeman, r., & tse, s. (1992). an earnings prediction approach to examining intercompany information transfers. journal of accounting and economics, 15(4), 509–523. https://doi.org/10.1016/0165-4101(92)90004-l gan, c.-y., chong, l.-l., & ahmad, z. (2016). impacts of frs139 adoption on value relevance of financial reporting in malaysia. managerial finance, 42(7). https://doi.org/10.4324/9780080938196 garrod, n., giner, b., & larrán, m. (2003). the value relevance of earnings, operating cash flow and accruals: a study on uk data. south african journal of accounting research, 17(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/10291954.2003.11435103 gee-jung, k. (2009). the value relevance of book values, earnings and cash flows: evidence from korea. international journal of business and management, 4(10), 28–42. https://doi.org/10.5539/ijbm.v4n10p28 habib, a. (2008). the role of accruals and cash flows in explaining security returns: evidence from new zealand. journal of international accounting, auditing and taxation, 17(1), 51–66. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.01.003 hung, m., & subramanyam, k. r. (2007). financial statement effects of adopting international accounting standards: the case of germany. review of accounting studies, 12(4), 623–657. https://doi.org/10.1007/s11142-007-9049-9 kothari, s. p. (2001). capital markets research in accounting. journal of accounting and economics, 31(1–3), 105–231. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00030-1 kothari, s. p., & zimmerman, j. l. (1995). price and return models. journal of accounting and economics, 20(2), 155–192. https://doi.org/10.1016/0165-4101(95)00399-4 kwon, g.-j. (2018). comparative value relevance of accounting information among asian countries: focusing on korea, japan, and china. managerial finance, 44(2), 110–126. https://doi.org/10.1108/mf-07-2017-0261 https://doi.org/10.1111/1468-5957.00484 https://doi.org/10.1145/1147282.1147308 https://doi.org/10.1016/j.adiac.2010.08.005 https://doi.org/10.2307/2491026 https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.8.005 https://doi.org/10.2307/2491500 http://www.jstor.org/stable/246028 https://doi.org/10.2469/dig.v30.n3.703 https://doi.org/10.1016/0165-4101(92)90004-l https://doi.org/10.4324/9780080938196 https://doi.org/10.1080/10291954.2003.11435103 https://doi.org/10.5539/ijbm.v4n10p28 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.01.003 https://doi.org/10.1007/s11142-007-9049-9 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00030-1 https://doi.org/10.1016/0165-4101(95)00399-4 https://doi.org/10.1108/mf-07-2017-0261 puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 135 lee, t. a. (1974). accounting for and disclosure of business combinations. journal of business finance & accounting, 1(1), 1–21. https://doi.org/10.1111/j.14685957.1974.tb00848.x lev, b., & zarowin, p. (1999). the boundaries of financial reporting and how to extend them. journal of accounting research, 37(2), 353–385. https://doi.org/10.2469/dig.v30.n3.702 marton, j. (1998). accounting and stock markets. a study of swedish accounting for international investors and analysts. doctoral theses. university of gothenburg. mehmood, a., hidthiir, m. h. bin, & nor, a. m. (2019). a conceptual paper for macroeconomic determinants of non-performing loans (npls) in banking sector of pakistan. asian journal of multidisciplinary studies, 7(3), 6–15. miranda-lopez, j. e., & nichols, l. m. (2012). the use of earnings and cash flows in investment decisions in the u.s. and mexico: experimental evidence. journal of international accounting, auditing and taxation, 21(2), 198–208. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2012.07.008 mirza, a., malek, m., & abdul-hamid, m. a. (2018). value relevance of earnings and book value of equity: evidence from malaysia. global business management review, 10(2), 19–40. https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n3p133 mirza, a., malek, m., & abdul-hamid, m. a. (2019). value relevance of financial reporting: evidence from malaysia. cogent economics and finance, 7(1), 1–19. https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1651623 mostafa, w. (2016). the value relevance of earnings, cash flows and book values in egypt. management research review, 39(12), 1752–1778. https://doi.org/10.1108/mrr-022016-0031 mostafa, w., & dixon, r. (2013). the impact of earnings extremity on information content of cash flow. review of accounting and finance, 12(1), 81–104. https://doi.org/10.1108/14757701311295845 ohlson, j. a. (1995). earnings, book values, and dividends in equity valuation. contemporary accounting research. https://doi.org/10.1111/j.19113846.1995.tb00461.x patell, j. m., & wolfson, m. a. (1984). the intraday speed of adjustment of stock prices to earnings and dividend announcements. journal of financial economics, 13(2), 223–252. https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90024-2 penman, s. h., & yehuda, n. (2009). the pricing of earnings and cash flows and an affirmation of accrual accounting. review of accounting studies, 14(4), 453–479. https://doi.org/10.1007/s11142-009-9109-4 pervan, i., & bartulović, m. (2014). value relevance of accounting information: evidence from southeastern european countries. economic research-ekonomska istrazivanja , 27(1), 181–190. https://doi.org/10.1080/1331677x.2014.947132 prihatini, p., & susanti, d. (2018). pengaruh profitabilitas, investment opportunity set, dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2016). jurnal ecogen, 1(2), 298–307. https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i2.4750 puspa, d. f. (2006). the value relevance of earnings and cash flow : regression-variation approach. jurnal akuntansi dan investasi, 7(2), 158–174. retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/890 puspitaningtyas, z. (2018). relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 16(2), 164–183. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i2.214 https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.1974.tb00848.x https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.1974.tb00848.x https://doi.org/10.2469/dig.v30.n3.702 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2012.07.008 https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n3p133 https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1651623 https://doi.org/10.1108/mrr-02-2016-0031 https://doi.org/10.1108/mrr-02-2016-0031 https://doi.org/10.1108/14757701311295845 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90024-2 https://doi.org/10.1007/s11142-009-9109-4 https://doi.org/10.1080/1331677x.2014.947132 https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i2.4750 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/890 https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i2.214 puspa, nazaruddin, muslim, & minovia relevance of earnings value, book value, and operating cash flow … journal of accounting and investment, 2023 | 136 ragab, n. s., & el-chaarani, h. (2018). the value-relevance of operating cash flow: comparative study of banks’ listed on the egyptian and beirut stock exchanges. el-chaarani h. and shaker, (2018). saeedi, a., & ebrahimi, m. (2010). the role of accruals and cash flows in explaining stock returns: evidence from iranian companies. international review of business research papers. shamki, d. &, & rahman abdul, a. (2011). net income, book value and cash flows: the value relevance in jordanian economic sectors. international journal of business and social research (ijbsr), 1(1), 125–156. shamki, d., & abdul rahman, a. (2012). value relevance of earnings and book value: evidence from jordan. international journal of business and management, 7(3). https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n3p133 sharma, a. k., kumar, s., & singh, r. (2012). value relevance of financial reporting and its impact on stock prices: evidence from india. south asian journal of management, 19(2). staubus, g. j. (2000). the decision-usefulness theory of accounting: a limited history. psychology press. subekti, i. (2012). relevansi nilai atas informasi akuntansi, struktur kepemilikan saham, dan afiliasi group bisnis pada perusahaan publik di indonesia. jeb, 6(3), 147–158. retrieved from https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/3763 tahat, y. a., & alhadab, m. (2017). have accounting numbers lost their value relevance during the recent financial credit crisis? quarterly review of economics and finance, 66, 182–191. https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.02.007 tanaka, g. (2015). value relevance of international financial reporting standards (ifrs): evidence from peruvian companies. indian accounting association past presidents, 47, 114. https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n3p133 https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/3763 https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.02.007 jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard (bsc) implementation siti rodiah1* and ertambang nahartyo2 abstract: this study aims to compare the influence of transformational and transactional leadership on psychological safety. in addition, it examines the effect of psychological safety on the scope of balanced scorecard (bsc) implementation through knowledge sharing behaviour. this study uses a 2 x 2 between-subjects experimental design and independent t-test to test hypotheses 1 and 2. hypotheses 3 and 4 use hierarchical regression. to answer the questions in this study, the researchers conducted experiments with master of accounting and master of economics development students at the faculty of economics and business, gadjah mada university. the results of the hypothesis testing in this study support hypotheses 1, 2 and 3, while hypothesis 4 is not supported because it does not meet the requirements of mediation testing. keywords: leadership style; psychological safety; knowledge sharing behaviour; balanced scorecard (bsc) introduction a number of companies around the world have achieved successful implementation of the balanced scorecard (bsc), while the same has not always been true for various other companies. this can be attributed to several factors, including the manager’s cognitive limitations in processing and understanding the information presented by the scorecards of each business unit, the high cost of technology and employee training (lipe & salterio, 2000) and the excessive information arising from the design of the bsc that leads to managers tending to ignore some of it (neumann, roberts, & cauvin, 2010). such limitations and difficulties in the application of the bsc result in general measurement bias (lipe & salterio, 2000). it is possible to reduce this bias by adding bsc knowledge (dearman & shields, 2005; dilla & steinbart, 2005; jassem, azmi, & zakaria, 2018). however, not all employees in the company will have the same knowledge and understanding of bsc due to their different educational backgrounds (dearman & shields, 2001). as such, differences in understanding of employee accounting have a considerable effect on managerial decision-making. knowledge sharing can be use to minimize the differences of knowledge and understanding of bsc. knowledge sharing behaviour refers to the provision of task information and knowledge for the purpose of assisting and collaborating with others to solve problems, develop new ideas or implement policies or procedures (wang & noe, 2010). in addition, knowledge sharing behaviour is evident when looking at how to increase the effectiveness of bsc implementation (lin, 2015; malina & selto, 2001). various firms, however, have failed in their attempts to apply knowledge 1department of accounting, universitas muhammadiyah riau, jl. kh. ahmad dahlan no.88, sukajadi, kampung melayu, kp. melayu, sukajadi, kota pekanbaru, riau 28156, indonesia. 2department of accounitng universitas gadjah mada, jl. bulaksumur, caturtunggal, kec. depok, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta 55281, indonesia *correspondence: sitirodiah@umri.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001106 citation: rodiah, s., & nahartyo, e. (2019). knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard (bsc) implementation. journal of accounting and investment, 20(1), 23-40. received: 23 june 2018 reviewed: 24 july 2018 revised: 16 september 2018 accepted: 23 september 2018 copyright: © 2019 rodiah & nahartyo. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:sitirodiah@umri.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4539 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 24 sharing behaviour among employees, accounting for an annual total of approximately $31.5 billion in lost revenues behaviour (babcock, 2004). this failure behaviouris caused by a lack of consideration of the organisational and interpersonal context and individual characteristics in influencing knowledge sharing behaviour (carter & scarbrough, 2001; voelpel, dous, & davenport, 2005). kessel, kratzer, and schultz (2012) examined the effect of psychological safety on knowledge sharing behaviours that can drive the performance of the creative team. their study employed a questionnaire that was sent to 73 health teams focused on rare diseases. the results of the study demonstrated that high psychological safety in the creative team is able to improve performance through knowledge sharing. siemsen, roth, balasubramanian, and anand (2009) examined the effect of psychological safety on knowledge sharing behaviour among co-workers in service and manufacturing firms. they sent questionnaires to four different companies and discovered psychological safety to be an important factor in improving knowledge sharing behaviour. choo, linderman, schroeder, linderman, and schroeder (2007) examined the influence of knowledge creation and learning behaviours in mediating the relationship between psychological safety and performance. employing edmondson’s psychological safety questionnaire (1995), their study found that psychological safety significantly influences the creation of knowledge but not learning behaviour. as a result, there is an empirical gap in the psychological safety effect on knowledge sharing behaviour. several prior studies have proven that psychological safety can improve knowledge sharing behaviour among employees. however, there has been little research identifying leadership style as a factor that can encourage employee psychological safety (cannon & edmondson, 2001; nembhard & edmondson, 2006; ortega, van den bossche, sánchez-manzanares, rico, & gil, 2014). peng, lin, schaubroeck, mcdonough, and zhang (2016) conducted a study comprising a survey of 43 employees at an industry innovation firm. they found that low employee performance when faced with a intellectually stimulating property will have meaningfulness in the workplace. in addition, it was found that leaders with styles of leadership based on intellectual stimulation were better at fostering employee motivation than those with styles centred on inspirational motivation, individual attention and individual influences. this is in contrast to quintana, park, and cabrera (2015), who found that an individual influence style of leadership exerted a greater influence on employee job satisfaction. similarly, with regard to the transactional leadership style of contingent rewards, podsakoff, podsakoff, and kuskova (2010) reviewed a number of earlier studies into misconceptions related to the application of transactional leadership styles of contingent rewards and active management by exception (mbe). they discovered that the transactional leadership style of contingent rewards was better at influencing employee behaviour compared to an active mbe transactional leadership style. rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 25 the current study develops the research of malina and selto (2001) and lin (2015). malina and selto (2001) examined the effectiveness of the bsc through communication and control systems by conducting interviews with its designers, administration and north american divisional managers. the results of the interviews demonstrated that bsc is an effective tool for controlling corporate strategy. in addition, their study found that conflict and poor motivation among management over the use of the bsc as an evaluation tool was caused by ineffective communication and management control. lin (2015), in contrast, examine the influence of knowledge sharing on the effectiveness of the bsc (learning and growth, internal processes, customer satisfaction and financial performance) by sending questionnaires to 244 managers responsible for km projects in their company. the results identified knowledge sharing as the strongest predictor of internal process performance. in addition, the study indicated that non-financial performance measures (i.e. learning and growth, internal processes and customer satisfaction) directly and indirectly affect financial performance through causal relationships. in our current research, we seek to examine the effect of transactional and transformational leadership on psychological safety, which has been alleged to increase knowledge sharing behaviour. in addition, this study uses experimental methods in testing the effect of transactional and transformational leadership styles on employee psychological safety. the researchers use experiments for the reason that the experimental method is considered to be the most appropriate method for testing the impact of cause and effect. compared with other methods, the experimental method promises better results that are high-confidence with regard to the existence of causal relationships between independent and dependent variables (nahartyo & utami, 2016). we make a contribution through this research theoretically by seeking to provide empirical evidence that leadership style, in terms of both transformational and transactional styles, can create good psychological safety conditions and will ultimately improve employee performance. practically, this study provides an overview of the importance of improving the psychological safety of employees at work and of building knowledge sharing behaviourbehaviour together based on full awareness and high discipline so that the implementation of knowledge sharing behaviour can increase the scope of bsc implementation in each business unit of the company. literature review and hypotheses development the balanced scorecard and its scope of implementation the bsc is a set of measurements consisting of financial, customer satisfaction, internal business processes and learning and growth that assist top management in providing a rapid and comprehensive view of the company (kaplan & norton, 1996). the bsc is also used as a tool for rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 26 translating strategic goals and communicating at all levels within the organisation, introducing initiatives to achieve goals and evaluating whether targets have been achieved (niven, 2010). kaplan and norton (1992) explain that within the bsc’s four perspectives from which to view the organisation, there are usually 16–28 different sizes grouped into 4–6 categories, including non-financial (cycle time, customer satisfaction) and financial measurements (sales growth, debt ratio). in addition, all business units within a company are required to have their own scorecards that reflect their own strategies (kaplan & norton, 1993). since its introduction by kaplan and norton (1992), the bsc has been widely used by managers in organisations. approximately 60 per cent of large u.s. companies and 53 per cent of companies worldwide use the bsc, thus making it one of the six most widely used management tools globally, with managers rating it highly in terms of satisfaction. the bsc has also been incorporated into management accounting teaching and has become a service offered by professional management accounting bodies and many management consulting firms (cooper, ezzamel, & qu, 2017). lipe and salterio (2000), however, present conflicting evidence, showing instead that some companies fail to properly apply the bsc due to its complexity and associated expensive technology and employee training. kaufmann and becker (2013) conducted a qualitative study investigating factors that thwarted the application of the bsc, identifying several inhibitors to its application, commencing at the initiation and set-up stages and also at the stage of the bsc itself. psychological safety and knowledge sharing behaviour psychological safety refers to an individual’s belief that he is capable of showing and engaging himself in a job without fear of any negative consequences that will affect his self-image, status or career (kahn, 1990). psychological safety also encourages a climate characterised by interpersonal trust and mutual respect among team members (edmonson, 1999). psychological safety in an organisation can be created in various ways, including through interpersonal relationships, group dynamics and intergroup relationships, process and management style, and organisational norms (kahn, 1990). based on the definitions of psychological safety put forward by kahn (1990) and edmondson (1999), it can be concluded that psychological safety can encourage someone to share their knowledge and problems with others without any fear or anxiety over the risks they may face. knowledge sharing is itself a process in which individuals exchange their knowledge (explicit and tacit) and together create new knowledge (van den hooff & de ridder, 2004). explicit knowledge is knowledge that is codified and articulated in words, figures and numbers. it is an objective type of knowledge that is relatively easy to share in the form of specifications, standard operating procedures and data. tacit knowledge, meanwhile, is knowledge that has not been codified and is relatively difficult to codify. this type of knowledge is subjective and based on individual experience (anand, oriani, & vassolo, 2010). rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 27 hypotheses development based on the organisational research literature, schein and bennis (1965) stated that psychological safety can create a sense of safety and change individual behaviour towards shifting organisational challenges. bass, avolio, jung, and berson (2003) suggested that psychological safety can be built within a company through the intellectual stimulation dimension of leadership. leadership of this type builds psychological safety within the company by increasing the attention and awareness of subordinates to the problems at hand, in turn promoting their ability and tendency to consider and deal with problems in new ways (rafferty & griffin, 2004). in addition, intellectual stimulation leadership will help subordinates who are in trouble by providing a range of alternatives from which to choose. this indicates the support and challenges provided by superiors in improving the ability of subordinates to solve problems (scholl, 1999). zhou, hirst, and shipton (2011), in their study, showed that subordinates who had the opportunity to participate in a promotional activity tended to experience frustration and a lack of enthusiasm when there was little or no support in the form of intellectual stimulation leadership. furthermore, while subordinate participation is capable of generating opportunities for subordinates to voice their creative ideas in a focused way, they will nevertheless experience mental or intellectual stimulation from their superiors. the results obtained by zhou et al. (2011), as mentioned above, are consistent with those of peng et al. (2016). they suggested that the intellectual stimulation dimension of transformational leadership, in comparison to the other dimensions (i.e. inspirational motivation, individual influence, individual attention), focuses more on the task of motivating and directing subordinates to alter the way they think about their roles and occupations within the company. h1: individuals faced with employers who stimulate employees will have higher psychological safety than individuals who are faced with a boss who motivates employees. bass et al. (2003) found transactional leadership with contingent rewards to be more effective in setting clear expectations and goals for subordinates so as to motivate them towards goal achievement, in contrast to transactional leadership with active mbe that hands out punishment to subordinates. in addition, contingency rewards were found to positively influence the attitudes and behaviours of subordinates (bass et al., 2003; walumbwa, wu, & orwa, 2008). this arises since the behaviour of leaders who emphasise contingent rewards and reinforce the importance of meeting performance expectations can create a common norm that promotes efficient, systematic and organised organisational behaviour (quintana et al., 2015). in addition, podsakoff et al. (2010) found some evidence of the benefits of providing contingent rewards to employees, including a reduction in the degree of cynicism felt by employees and an increase in employees’ trust in organisational change. furthermore, podsakoff et al. (2010) stated that rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 28 negative feedback obtained from punishment can have an adverse effect on the emotions and attitudes of employees. however, the punishments handed out will be more effective if accompanied by an explanation by the supervisor of the mistakes made by the subordinates. based on the findings of quintana et al. (2015) and podsakoff et al. (2010), the next hypothesis in this study can be formulated as follows: h2: individuals who are faced with superiors who like to give rewards to subordinates will have higher psychological safety than individuals faced with superiors who like to give punishment to subordinates. bsc is a management strategy tool that provides feedback on internal business processes and external outcomes that can improve organisational performance (lin, 2015). the bsc looks at the organisation from four perspectives (financial, customer satisfaction, internal business processes and learning and growth) and has been widely adopted or implemented by companies across the world. however, a number of issues have been identified in the process; for example, the cognitive limitations of individuals with regard to processing and understanding the large volume of information generated by the bsc (lipe & salterio, 2000; neumann et al., 2010), thereby giving rise to a tendency on the part of management to ignore some of the bsc information. this leads to a general measurement bias that in turn reduces the potential benefits of bsc as a unique measurement tool that can be of great value in capturing the business unit strategy; in other words, the company is unable to reap the benefits of implementing bsc. a failure to adequately implement bsc will have a negative impact on the company due to the significant amount of effort expended in terms of both energy and cost (lipe & salterio, 2000). when employees make a mistake and/or fail in a job, they tend not to tell their co-workers and supervisor out of a concern that, if disclosed, it would result in damage to their self-image and may even be considered as incompetence by colleagues. schein and bennis (1965) revealed that such a fear of loss of self-image and punishment for disclosure of errors can be overcome by creating a condition of psychological safety. psychological safety provides support and a comfortable climate so that individuals can engage in thought and innovation (carmeli & gittell, 2009). based on the theory of cooperation (deutsch, 1973), psychological safety can be realised in an organisation if there are shared goals. individuals or groups with the same goals will be able to express their feelings and doubts to help each other and combine ideas in order to develop more effective methods in the future (chen & tjosvold, 2012). adoption of the bsc should lead to an alignment of objectives and strategies between the business unit and the wider organisation (lipe & salterio, 2000) so that all employees in the company are able to help and provide support for the effective and efficient implementation of the bsc (niven, 2010). several previous studies have found that psychological safety positively affects employee creativity in relation to performance outcomes (edmonson, 1999; kessel et al., 2012), performance results (edmondson, 1999), the adoption and implementation of innovation in large groups or organisations (baer & frese, 2003) and company performance (choo et al., 2007). based on the theory of rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 29 collaboration and the findings from kessel et al. (2012), choo et al. (2007) and edmondson (1999), the researchers formulated the following hypothesis: h3: psychological safety positively affects the scope of bsc implementation. dilla and steinbart (2005) examined the role of bsc knowledge on general measurement bias, with the results of their study indicating that managers have knowledge of bsc in relation to the use of general measurements, but that unique measurements are often overlooked (only a small proportion of the measurements are used a little). likewise, dearman and shield (2005) found that individuals with knowledge relevant to their duties will be able to produce more appropriate decisions. based on these two studies, it can be concluded that knowledge is very important in implementing bsc. however, due to the fact that each individual has different knowledge, which means the scope of bsc implementation is not maximal, general measurement bias remains. the organisational communication literature reveals that effective organisational communication of the bsc consisting of messages that are true (valid), combined with its support for organisational culture and knowledge sharing behaviour, will create a positive alignment of strategy, motivation and organisational outcomes towards the implementation of the bsc. this has been proven by malina and selto (2001), who found that effective organisational communication has a beneficial effect on changes in the process and improvement of the bsc and customer-based services. conversely, ineffective communication will result in a lack of motivation and conflict in the application of the bsc as a performance evaluation tool. social exchange theory explains that individual behaviour is strongly influenced by the quality of relationships between individuals and organisations (blau, 1964). when the quality of the relationship between employees and the organisation is well marked by the emergence of a sense of security towards their psychology, employees tend to make social exchanges compared to economic exchanges (li, wu, liu, kwan, & liu, 2014). the quality of good relations between employees and their organisations can also arise due to the similarity of objectives between the two parties. the quality of relationships and common goals between employees and organisations indicates that the psychological safety felt by employees encourages them to share problems and knowledge with each other (li et al., 2014; chen & tjosvold, 2012; kessel et al., 2012; edmonson, 1999; siemsen et al., 2009; edmondson, 1999), which in turn will influence both employee involvement in creative work (gong, cheung, wang, & huang, 2012) and team performance (choo et al., 2007; edmondson, 1999). based on the theory of cooperation and social exchange theory and the results of research from chen and tjosvold (2012) and kessel et al. (2012), the researchers formulated the following hypothesis: h4: knowledge sharing behaviour mediates the effect of psychological safety on the scope of bsc implementation. rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 30 research method the research method used in this research is the experimental method. the experiment aims to examine the effect of top management leadership style on the participants’ psychological safety condition in sharing their knowledge about bsc, such that with knowledge sharing behaviour, the participants are able to use the full scope of bsc implementation. experimental design this study used a 2 x 2 between-subjects experimental design to manipulate the participants’ psychological safety conditions driven by dimensions of transformational leadership (i.e. intellectual stimulation, inspirational motivation) and transactional leadership (contingency rewards, active mbe), as shown in table 1. in the first experiment, the researchers compared the influence of the intellectual stimulation dimension of transformational leadership on psychological safety with that of the inspirational motivation dimension of transformational leadership. for the second experiment, the researchers compared the influence of contingent reward transactional leadership on psychological safety with that of active mbe transactional leadership. experimental procedure prior to the participants starting the experiment, the experimenter distributed a questionnaire for them to complete. the participants were prohibited from opening the questionnaire until the research assistant had provided a brief explanation of the bsc and the procedure for filling in the questionnaire. the experimenter’s goal of explaining the bsc was to ensure that the participants properly understood the tasks they were going to perform. then, the experimenter asked the participants to open their questionnaires and verify that the number of pages in their copies was the same as in those received by the other participants. during the experiment, the experimenter guided the course of the experiment by directing the participants to open and resolve the cases at the same time. the questionnaire distributed to the participants comprised two parts. the first part comprised a case asking the participants to act as divisional managers who get their boss’s superiors to apply bsc in their division. the bsc implementation begins by incorporating the division’s strategy into performance measures based on the four perspectives: financial, customer satisfaction, internal business processes and learning and growth. the following page contained two questions in the form of manipulation checks, table 1 experiment design transactional leadership contigency reward mbe-active transformational leadership intelectual stimulation cell 1 cell 2 inspiration motivation cell 3 cell 4 rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 31 designed to ensure that all of the participants were aware of the cases and roles that had been assigned to them. the participants were then instructed to look at the next page which contained a number of questions to be answered in accordance with how they felt. finally, the participants completed the demographic data which marked the end of the experimental process. pilot test, check of understanding and manipulation in order to verify that the expected understanding could be achieved, a pilot test was conducted among 30 students on the master of accounting degree programme at gadjah mada university’s (ugm) faculty of economics and business that were not included in the research sample. a pilot test is conducted with the aim of determining whether or not the given case can be understood by the participants. evaluation of the pilot test results can take the form of improvements so that the perceptions given and language used can be more easily understood by the participants. the participants in the pilot test are not able to then be experimental participants. with the aim of improving quality, the experimental material was equipped with manipulation and understanding items. following the experimentation, the manipulation check was performed first. of the participants who passed the manipulation check, those who answered incompletely were recapitulated in the experiment implementation report. thus, those participants who passed both the manipulation check and the demographic completeness and completeness of the experimental fields would be further processed. participants the participants in this study were students on the master of accounting and master of economics development programmes of the faculty of economics and business at ugm, with a total of 84 people meeting the study criteria of having received management accounting courses (management control system) through its classes, or otherwise having worked. the reason for the selection of students as the sample of this study was because students are appropriate representatives or substitutes to replace the role of the manager in decision-making and consideration research (clinton, 1999, in cheng, axel, & luckett, 2003). in addition, the researcher assumed that students from both courses would be accustomed to examining cases about the business world in their lectures. the pilot test in this research comprised 30 students from the master program of accounting science at the faculty of economics and business, ugm and who were not included in the research sample. definition and operationalisation of variables psychological safety is defined as the belief held by an individual that he is able to speak in a group without any feeling of shame, rejection from others or other negative consequences that may reduce his self-image or status (kahn, 1990). psychological safety is measured using a questionnaire consisting of three statements, with each statement representing the rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 32 individual’s feeling with regard to voicing difficulties. the questionnaire was adapted from siemsen et al. (2009). van den hooff and de ridder (2004) defined knowledge sharing behaviour as a process in which individuals exchange their (explicit and tacit) knowledge and together create new knowledge. the variable is measured using questionnaires adopted from van den hooff and ridder (2004) consisting of ten statements, with each statement rated on a 1–5 likert scale as follows: 1 = strongly disagree; 2 = disagree; 3 = neutral; 4 = agree; and 5 = strongly agree. the assumption of the scope of bsc implementation is that the manager uses the full scope of the bsc for both general size and unique size in a balanced way. in a situation where a manager has greater knowledge of parts of the bsc than their teammates and colleagues, and the manager is not reluctant to share this knowledge, this is expected to facilitate the effective use of the bsc by all of the managers of each division. to gauge whether the participants have used all of the bsc measures, the researchers scored each perspective in terms of performance measures. the scoring undertaken on performance measures is based on the degree of conformity between the strategy and the performance measures used in the bsc. the researchers provided a sequence of numbers in each bsc perspective on the task table, in addition to the order of magnitude of the performance measures in each perspective. the most unique performance aspects were awarded a score of 4, with the most common scored 1. the range of possible scores that the participants could attain was from 4 to 16. hypothesis testing technique hypotheses 1 and 2 were tested using the independent sample t-test by comparing the total mean value of the a & b cells with the total mean value of the c & d cells. hypothesis 1 is supported if the total mean of the a & b cells is greater than that of the total mean for cells c & d. hypothesis 2 was tested by comparing the total value of the mean of the a & c cells to the total mean value of the b & d cells. hypothesis 2 is supported if the mean total value of the a & c cells exceeds the total mean for the b & d cells. the testing for hypotheses 3 and 4 in this study consisted of hierarchical regression analysis developed by baron and kenny (1986). their concept was chosen because it contains detailed statistical steps and criteria that distinguish the mediating influence in the following three groups: fully mediated, partially mediated and having no mediation effect at all. a variable can be said to function as a mediating variable if it satisfies the following conditions (baron & kenny, 1986): 1) the variances of the independent variables significantly influence the mediating variable (part a) 2) the variance of the mediating variable has a significant effect on the variance of the dependent variable (part b) 3) when the first relationship (part a) and the second relationship (part b) are controlled, the relationship between the independent variables and the dependent variable (part c) is initially significant to be insignificant or rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 33 table 2 independent sample t-test of hypothesis 1 levene’s test for equality of variances mean t-statistic sig. f sig. intellectual stimulation 0.981 0.329 12.94 5.372 0.000 inspiration motivation 10.74 the relationship of perfect mediation or the significance of the value of the independent variable down (partial mediation). result and discussion based on the results of an examination of the answers given by the 84 participants who took part in the experiment, 2 participants (2%) did not pass the manipulation check, and 10 participants (12%) failed to completely fill in the demographic data. as a result, the answers given by 72 participants (86%) can be used in this research. the results of the independent sample t-test show that the total mean value of the a & b cells was 12.94 and the total value of the mean of the c & d cells was 10.74. from these results, it can be temporarily concluded that there are differences in the psychological safety conditions of business unit managers between the intellectual stimulation and inspirational motivation dimensions of transformational leadership (12.94 > 10.74). furthermore, the result of the f arithmetic levene t-test is 0.981 with significance at 0.329. given that the significance is above 0.05 (0.329 > 0.05), it can be concluded that both groups have the same variance (i.e. they are homogeneous). the value of t with equal variances assumed is 5.372, with a significance of 0.000. thus, it can be considered that there are differences in the psychological safety conditions of business unit managers between the intellectual stimulation and inspirational motivation dimensions of transformational leadership. thus, managers faced with superiors that stimulate their employees will have higher psychological safety. based on the evaluation results above, it can be stated that the hypothesis (h1) proposed in this research is supported. furthermore, the second hypothesis testing shows that the mean total value of the a & b cells is 8.35, while the total mean value of the c & d cells is 6.06. from these results, it can be temporarily concluded that there are differences in the psychological safety conditions of business unit managers between transactional leadership of contingent rewards and active mbe table 3 independent sample t-test of hypothesis 2 levene’s test for equality of variances mean t-statistic sig. f sig. contingency rewards 0.222 0.641 8.35 3.493 0.001 mbe-active 6.06 rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 34 table 4 results of direct effect hypothesis test independent variable dependent variable : scope of bsc implementation β t sig. r2 adjust. r2 f psychological safety 0.441 3.920 0.000 0.259 0.177 0.006 (8.35 > 6.06). furthermore, the f arithmetic levene t-test result is 0.222 with significance at 0.641. given that the significance is greater than 0.05 (0.641 > 0.05), it can be concluded that both groups have the same variance (i.e. they are homogeneous). the value of t with equal variances assumed is 3.493, with a significance of 0.001. thus, it can be considered that there are differences in the psychological safety conditions of business unit managers between transactional leadership of contingent rewards and active mbe. thus, managers faced with rewarding bosses will have higher psychological safety. based on the results of the above evaluation, it can be stated that the hypothesis (h2) proposed in this study is supported. direct effect testing hypotheses 3 and 4 in this study were tested using hierarchical regression analysis with the help of spss 21.0. from the hypothesis test result, the psychological safety variable had a positive effect on the scope of bsc implementation (β = 0.441; t = 3.920; sig = 0.000). indirect effect testing the next hypothesis was tested to determine whether the knowledge sharing behavioural variable mediates the psychological safety effect on the scope of bsc implementation. the first stage of testing indicated that psychological safety is not significant to knowledge sharing behaviour (b = 0.142; t = -1.233; sig = 0.222). in the second phase of testing, the psychological safety variable was found to have a positive and significant effect on the scope of bsc application (β = 0.441; t = 3.920; sig = 0.000). in the third stage of testing, the effect of knowledge sharing behaviour on the scope of bsc application changed to insignificant (β = -0.023; t = -0.184; sig = 0.855). based on the result of the independent t-test, hypotheses 1 and 2 are supported. the results obtained for hypothesis 1 are consistent with zhou et al. (2011) and peng et al. (2016). this indicates that individuals confronted table 5 hypothesis test results with mediation variables independent variable step 1 step 2 step 3 knowledge sharing behavior scope of bsc implementation scope of bsc implementation β t sig. β t sig. β t sig. psychological safety -0.142 -1.233 0.222 0.441 3.920 0.000 0.438 3.817 0.000 knowledge sharing behavior -0.023 -0.184 0.855 r2 0.225 0.259 0.259 adjust r2 0.140 0.177 0.165 f 0.018 0.006 0.011 rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 35 with employers who stimulate employees will have higher psychological safety because intellectual stimulation leadership compared to the other dimensions of transformational leadership (inspirational motivation, individual influence, individual attention) focuses more on the task of motivating and directing subordinates to change the way they think about their roles and occupations within the company. furthermore, the results for hypothesis 2 are consistent with quintana et al. (2015) and podsakoff et al. (2010). individuals faced with superiors who like to give rewards to subordinates will have psychological safety since this can reduce the degree of cynicism felt by employees and increase the employees’ trust in organisational change. based on the result of the regression analysis, hypothesis 3 that psychological safety has a positive and significant effect on the scope of bsc application, is supported. the results of this study are consistent with cannon and edmondson (2001) in that individuals with good psychological safety conditions will feel that their ability and personality are respected, believe they are free to ask for help and take risks, have little fear of blame and believe that other people will not seek to undermine their efforts. this indicates that managers who are having difficulty in implementing bsc in their business units will not live in fear of the bad opinions and punishment from their business associates and bosses if they express the difficulties they have experienced. in addition, it can also be an encouragement for managers because those people around them will not be seeking to curtail their efforts in finding an alternative solution to implement bsc. based on the results of the hierarchical regression analysis, hypothesis 4 that has been proposed by researchers to obtain data or results that can not support knowledge sharing behaviour that mediate the influence of psychological safety to the scope of application of bsc. these results are inconsistent with those obtained by kessel et al. (2012). this indicates that the psychological safety effect derived from knowledge sharing behaviour is not necessary to improve the scope of bsc implementation. psychological safety can directly affect the scope of bsc implementation by not permitting the blaming and awarding of sanctions to managers, such that they can freely improve all efforts to achieve their objectives. unsupported knowledge sharing behaviour as a mediating variable in the psychological safety effect can also be generated by a number of factors, including the existence of competition between members both within and outside the teams where employees work. according to competition theory (deutsch, 1973), each individual has a different purpose in doing a job so that they voluntarily make small sacrifices for other individuals. they assume that revealing the problems and difficulties they encounter will provide new knowledge for other individuals which can be used to hinder their efforts in achieving goals. similarly, within the scope of bsc implementation, it may be that business unit managers have different objectives, thus hindering them from sharing knowledge and resulting in the scope of bsc implementation. another factor is the level of busyness or work pressure faced by other individuals. based on adaptive cost theory (cohen, 1978), individuals faced with multiple tasks tend to focus on their own problems and are less sensitive to the needs of other individuals. so when managers seek to rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 36 express the difficulties they face, their colleagues or bosses may have similar difficulties or pressures in the job that result in them ignoring the manager (ford, myrden, & jones, 2015). in addition, the failure of knowledge sharing behaviour can be attributed to the different cognitive abilities of individuals, whereby some individuals may have difficulties in digesting new knowledge that has been communicated by their peers or superiors; as such, the intensity of knowledge sharing behaviour will become less effectivebehaviour in terms of affecting the scope of bsc implementation. hunter and hunter (1984), in (bell & kozlowski, 2002), suggest that cognitive ability is a major predictor to consider when examining the effect of learning with outcomes, especially in relation to complex tasks. conclusion this study has compared the effect of the intellectual stimulation and inspirational motivation dimensions of transformational leadership on psychological safety. the study has also sought to compare the effect of contingent reward transactional leadership with that of active mbe on psychological safety. furthermore, this study examined the effect of psychological safety on the scope of bsc implementation. it also looked at the role of knowledge sharing behaviour as a mediating variable on the influence of psychological safety on the scope of bsc implementation. based on the results of statistical tests, it was found that the psychological safety of employees can be built into a company that implements the transformational leadership styles of intellectual stimulation and contingent reward. furthermore, individual behaviour in achieving goals can change based on the reciprocal patterns of interaction between behaviour, personal and environmental. an environment that communicates a bad signal can change a person’s behaviour. ultimately, knowledge sharing behaviour is capable of increasing the scope of bsc implementation if managed properly by the individuals involved. theoretically, the results of this study are able to provide empirical evidence that both transformational and transactional leadership styles can create good psychological security conditions and will ultimately improve employee performance. furthermore, practically, this study provides an overview of the importance of improving the psychological safety of employees in the workplace and building knowledge sharing together, accompanied by full awareness and high discipline so that the application of knowledge sharing behaviour can increase the scope of bsc implementation in each business unit of the company. this study also has limitations; first, the experiment in this study tested only the main effect, or, in other words, it only carried out a comparison between cells a and b and cells c and d, with no interaction test. future research may thus wish to use interaction effects testing by undertaking the following comparisons: intellectual stimulation dimension of transformational leadership/transactional leadership style of contingent reward with the inspirational motivation dimension of transformational leadership / active rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 37 mbe transactional leadership style (quintana, 2015). second, the experimental design proved to be somewhat confusing for the participants, which, coupled with some fairly large questionnaire statements, led to the participants being somewhat biased in answering them. third, all of the participants in this study had attended a control system course, although some had not received material on bsc. future research may thus seek to use participants who have studied bsc equally in order to avoid bias in the examination of the given cases. in addition, further research might employ organisation culture variables that can encourage employee knowledge sharing behaviour so as to increase the scope of bsc implementation and, finally, future research may look to incorporate an environmental perspective into the scope of bsc application as new knowledge held by managers that can be shared with other partners in the company. references anand, j., oriani, r., & vassolo, r. s. (2010). alliance activity as a dynamic capability in the face of a discontinuous technological change. organization science, 21(6), 1213–1232. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0502 babcock, p. (2004). shedding light on knowledge management. baer, m., & frese, m. (2003). innovation is not enough: climates for initiatives and psychological safety, process innovations, and firm performance. journal of organizational behavior, 24(may 2002), 45–68. baron, r. m., & kenny, d. a. (1986). the moderator-mediator variable distinction in social the moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. journal of personality and social psychology, 51(6), 1173–1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 bass, b. m., avolio, b. j., jung, d. i., & berson, y. (2003). predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. journal of applied psychology, 88(2), 207–218. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.2.207 bell, b. s., & kozlowski, s. w. j. (2002). goal orientation and ability: interactive effects on self-efficacy, performance, and knowledge. the journal of applied psychology, 87(3), 497–505. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.497 cannon, m. d., & edmondson, a. c. (2001). confronting failure:antecedents and consequences of shared beliefs about failure in organisational work groups. journal of organisational behaviour, 22(161–177), 161–177. retrieved from http://ezproxy.snhu.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login. aspx?direct=true&db=bth&an=5524978&site=eds-live&scope=site carmeli, a., & gittell, j. h. (2009). high-quality relationships, psychological safety, and learning from failures in work organizations. journal of organizational behavior, 17(2), 1–20. https://doi.org/10.1002/job carter, c., & scarbrough, h. (2001). towards a second generation of km? the people management challenge. education and training, 43(4/5), 9. chen, g., & tjosvold, d. (2012). shared rewards and goal interdependence for psychological safety among departments in china. asia pacific journal of management, 29(2), 433–452. https://doi.org/10.1007/s10490-0109201-0 https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0502 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.2.207 https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.497 http://ezproxy.snhu.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=5524978&site=eds-live&scope=site http://ezproxy.snhu.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=5524978&site=eds-live&scope=site https://doi.org/10.1002/job https://doi.org/10.1007/s10490-010-9201-0 https://doi.org/10.1007/s10490-010-9201-0 rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 38 cheng, m. m., schulz, a. k., luccket, p. f., & booth, p. (2003). the effects of hurdle rates on the level of escalation of commitment in capital budgeting. behavioral research in accounting, 15, 63–85. choo, a. s., linderman, k. w., schroeder, r. g., linderman, k. w., & schroeder, r. g. (2007). and knowledge creation in quality improvement projects method and psychological effects on learning behaviors and knowledge creation in quality improvement projects, (july 2014). https://doi.org/10.1287/mnsc.1060.0635 cooper, d. j., ezzamel, m., & qu, s. q. (2017). popularizing a management accounting idea: the case of the balanced scorecard. contemporary accounting research, 34(2), 991–1025. https://doi.org/10.1111/19113846.12299 dearman, d. t., & shields, m. d. (2001). cost knowledge and cost‐based judgment performance. journal of management accounting research, 13(1), 1–18. https://doi.org/10.2308/jmar.2001.13.1.1 dearman, d. t., & shields, m. d. (2005). avoiding accounting fixation: determinants of cognitive adaptation to differences in accounting method. contemporary accounting research, 22(2), 351–384. https://doi.org/10.1506/rq40-ur50-5crl-yu8a dilla, w. n., & steinbart, p. j. (2005). relative weighting of common and unique balanced scorecard measures by knowledgeable decision makers. behavioral research in accounting, 17(1), 43–53. https://doi.org/10.2308/bria.2005.17.1.43 edmonson, a. c. (1999). psychological safety and learning behavior in work teams. administative science quarterly, 44(2), 350–383. ford, d., myrden, s. e., & jones, t. d. (2015). understanding “disengagement from knowledge sharing”: engagement theory versus adaptive cost theory. journal of knowledge management, 19(3). https://doi.org/10.1108/mbe-09-2016-0047 gong, y., cheung, s. y., wang, m., & huang, j. c. (2012). unfolding the proactive process for creativity: integration of the employee proactivity, information exchange, and psychological safety perspectives. journal of management, 38(5), 1611–1633. https://doi.org/10.1177/0149206310380250 jassem, s., azmi, a., & zakaria, z. (2018). impact of sustainability balanced scorecard types on environmental investment decision-making. sustainability (switzerland), 10(2). https://doi.org/10.3390/su10020541 kahn, w. a. (1990). psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. academy of management journal, 33(4), 692– 724. https://doi.org/10.2307/256287 kaplan, r. s., & norton, d. p. (1993). putting the balanced scorecard to work. harvard business review, 71(5), 134–142. https://doi.org/10.1177/1056492604268208 kaplan, r. s., & norton, d. p. (1996). linking the balanced scorecard to strategy. california management review, 39(1), 53–79. https://doi.org/10.2307/41165876 kaufmann, l., & becker, a. (2013). overcoming the barriers during implementation and use of the balanced scorecard by multinational companies in brazil overcoming the barriers during implementation and use of the balanced scorecard by multinational companies in brazil, (october), 37–41. https://doi.org/10.1300/j140v06n03 kessel, m., kratzer, j., & schultz, c. (2012). psychological safety, knowledge sharing, and creative performance in healthcare teams. creativity and innovation management, 21(2), 147–157. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2012.00635.x li, j., wu, l. z., liu, d., kwan, h. k., & liu, j. (2014). insiders maintain voice: a psychological safety model of organizational politics. asia pacific https://doi.org/10.1287/mnsc.1060.0635 https://doi.org/10.1111/1911-3846.12299 https://doi.org/10.1111/1911-3846.12299 https://doi.org/10.2308/jmar.2001.13.1.1 https://doi.org/10.1506/rq40-ur50-5crl-yu8a https://doi.org/10.2308/bria.2005.17.1.43 https://doi.org/10.1108/mbe-09-2016-0047 https://doi.org/10.1177/0149206310380250 https://doi.org/10.3390/su10020541 https://doi.org/10.2307/256287 https://doi.org/10.1177/1056492604268208 https://doi.org/10.2307/41165876 https://doi.org/10.1300/j140v06n03 https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2012.00635.x rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 39 journal of management, 31(3), 853–874. https://doi.org/10.1007/s10490-013-9371-7 lin, h. f. (2015). linking knowledge management orientation to balanced scorecard outcomes. journal of knowledge management, 19(6), 1224– 1249. https://doi.org/10.1108/jkm-04-2015-0132 lipe, m. g., & salterio, s. e. (2000). the balanced effects scorecard : of common judgmental and unique performance measures. the accounting review, 75(3), 283–298. https://doi.org/10.2308/accr.2000.75.3.283 malina, m. a., & selto, f. h. (2001). communicating and controlling strategy: an empirical study of the effectiveness of the balanced scorecard. journal of management accounting research, 13(1), 47–90. https://doi.org/10.2308/jmar.2001.13.1.47 nembhard, i. m., & edmondson, a. c. (2006). making it safe: the effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams. journal of organizational behavior, 27(7), 941–966. https://doi.org/10.1002/job.413 neumann, b. r., roberts, m. l., & cauvin, e. (2010). information search using the balanced scorecard: what matters? journal of corporate accounting & finance. https://doi.org/10.1002/jcaf.20581 niven, p. r. (2010). balanced scorecard step-by-step maximizing performance and maintaining results. new york. https://doi.org/10.1037/023990 ortega, a., van den bossche, p., sánchez-manzanares, m., rico, r., & gil, f. (2014). the influence of change-oriented leadership and psychological safety on team learning in healthcare teams. journal of business and psychology, 29(2), 311–321. https://doi.org/10.1007/s10869-013-93158 peng, a. c., lin, h. e., schaubroeck, j., mcdonough, e. f., hu, b., & zhang, a. (2016). ceo intellectual stimulation and employee work meaningfulness: the moderating role of organizational context. group and organization management, 41(2), 203–231. https://doi.org/10.1177/1059601115592982 quintana, t. a., park, s., & cabrera, y. a. (2015). assessing the effects of leadership styles on employees’ outcomes in international luxury hotels. journal of business ethics, 129(2), 469–489. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2170-3 rafferty, a. e., & griffin, m. a. (2004). dimensions of transformational leadership: conceptual and empirical extensions. leadership quarterly, 15(3), 329–354. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.02.009 scholl, w. (1999). restrective controll and information pathologies in organization. journal of social issues, 55(1), 101–118. siemsen, e., roth, a. v., balasubramanian, s., & anand, g. (2009). the influence of psychological safety and confidence in knowledge on employee knowledge sharing. manufacturing & service operations management, 11(3), 429–447. https://doi.org/10.1287/msom.1080.0233 tjosvold, d. (1998). employee involvement in support of corporate values in successful organizations : groups , cooperative interaction , and influence, 35–46. voelpel, s. c., dous, m., & davenport, t. h. (2005). five steps to creating a global knowledge-sharing system: siemens’ sharenet. academy of management executive, 19(2), 9–23. https://doi.org/10.5465/ame.2005.16962590 walumbwa, f. o., wu, c., & orwa, b. (2008). contingent reward transactional leadership, work attitudes, and organizational citizenship behavior: the role of procedural justice climate perceptions and strength. leadership quarterly, 19(3), 251–265. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.03.004 https://doi.org/10.1007/s10490-013-9371-7 https://doi.org/10.1108/jkm-04-2015-0132 https://doi.org/10.2308/accr.2000.75.3.283 https://doi.org/10.2308/jmar.2001.13.1.47 https://doi.org/10.1002/job.413 https://doi.org/10.1002/jcaf.20581 https://doi.org/10.1037/023990 https://doi.org/10.1007/s10869-013-9315-8 https://doi.org/10.1007/s10869-013-9315-8 https://doi.org/10.1177/1059601115592982 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2170-3 https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.02.009 https://doi.org/10.1287/msom.1080.0233 https://doi.org/10.5465/ame.2005.16962590 https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.03.004 rodiah and nahartyo / knowledge sharing behaviour: the effect of psychological safety on balance scorecard… journal of accounting and investment, january 2019 | 40 wang, s., & noe, r. a. (2010). knowledge sharing: a review and directions for future research. human resource management review, 20(2), 115–131. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.10.001 zhou, q., hirst, g., & shipton, h. (2011). context matters: combined influence of participation and intellectual stimulation on the promotion focus–employee creativity relationship. journal of organizational behavior, j. organiz. behav. (2011), 17(2), 1–20. https://doi.org/10.1002/job https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.10.001 https://doi.org/10.1002/job jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 the role of venture capital on start-up business development in indonesia meita clara wijaya rosa*, eko ganis sukoharsono, erwin saraswati abstract: this research aimed to determine the criteria used by venture capital before investing in start-up companies, and the role of venture capital as a supporter of the start-up companies in indonesia. this research is qualitative descriptive with a case study research approach. it was conducted in the venture capital in the city of jakarta, using interview to collect the data. the results of this research indicate that the criteria used by venture capital before carrying out the investment process are, seeing team members, the products to be offered, marketing and exit strategies. the role of venture capital is as a supporter of the start-up companies in indonesia by helping their funding access, assisting them to grow, supporting networking activities and mentoring, and helping them to expand the market access for the start-up products. keywords: venture capital; investment; start-up; companies introduction the rapid development of information and communication technology today is revolutionary changing human life, from lifestyle to how to do business. the era of digitalisation changed a lot of business practices long ago and then replaced with the new ways that are faster and more efficient. companies that do not want to change and adapt to the technological developments will be displaced in an increasingly competitive market. companies that do not change and adapt to technology will be displaced in competitive markets. changes as a result of digital technology advances cause shocks or disruptions that change lifestyles, personal relationships or business activities (kasali, 2017). currently, a solution is needed to run business activities in an economical and efficient way, but changing business conditions have increased challenges and pressures. thus, approaches and solutions are different from the common ways (ehrenfield, 2008). business changes are needed both fundamentally and technically, and the changes occur not only in the structure of costs but also in the culture to business models. keuschnigg (2004) stated that venture capital has a role in generating new business models that are believed to make start-ups grow faster and have added value. in addition, the results of work and innovation produced are more than the old business models. the role of venture capital can be seen as an important link to support business continuity. before investing in start-ups, the analysts or internal parties of the venture capital will conduct analysis and selection of the startup companies. ramdhan (2016) stated that the funding mechanism undertaken by venture capital is different from other financial industries and is considered to have a high risk, so special analysis is needed before deci department of accounting, universitas brawijaya, jalan veteran, ketawanggede, lowokwaru, kota malang, east java 65145, indonesia. *correspondence: meita.clara2727@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001108 citation: rosa, m.c.w., sukoharsono, e.g., & saraswati, e. (2019). the role of venture capital on start-up business development in indonesia. journal of accounting and investment, 20(1), 55-74. received: 16 august 2018 reviewed: 18 august 2018 revised: 21 august 2018 accepted: 31 august 2018 copyright: © 2019 rosa, sukoharsono & saraswati. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:meita.clara2727@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4822 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 56 ding to invest in start-up companies. start-up companies are a kind of entrepreneurship and new business in the form of companies, organizations and partnerships that are engaged in technology (kiwe, 2018). they are generally designed to look for repeat and measurable businesses, and can be developed into the larger (scalable) ones. the effort taken to develop the start-up business is in the form of innovation at the various stages of its development. innovation is generally done to find various answers and solutions that arise in the community, so that the products produced have benefits in everyday life. tecker, teker and teraman (2016) mentioned that in the united states from 1991 to 2014 many companies were funded by venture capital which contributed greatly to the growth of the us start-up companies. during the period of 1991-2014, there had been 11,686 companies funded by venture capital companies. in indonesia, the development of venture capital companies that fund start-up companies has not been officially registered because the government has not made clear and specific regulations for the venture capital. based on the data released by ojk (financial services authority), it was recorded that the growth of the venture capital in 2015 reached 61 companies operating and carrying out their activities in indonesia. bocken (2015) said that venture capital companies contributed a lot to the growth of the start-up companies in europe and the usa. however, venture capital companies remain cautious in determining investment. in accordance to buchner, abdulkadir and armin (2017), the investment decisions made by the managers in the venture capital companies are reflected in serious investment analysis, especially to assess the expertise in fund management by the start-up companies as potential investees. lee (2017) in his research on the peer-network identification and measurement of the venture capital role towards start-up companies found that many start-up companies have partnered with venture capital companies based on the provided capital assistance and the success of creating innovative products made by the start-ups. research related to collaborative issues of venture capital and start-up companies is still very rare, especially in the context of developing countries like indonesia. based on this reasoning, this research dug up the information related to the criteria used by the venture capital companies before investing in start-ups, as well as the role of the venture capital as the supporter of the start-up companies in indonesia. this research was conducted based on that conducted by bocken (2015) focusing on exploring the role of venture capital as a supporter of start-up companies. the difference between this research and the previous one is the location of research conducted in indonesia. it can be seen from the geographical location and differences in the culture in which the results of the research may differ from the previous studies conducted in europe and america. this research is also interesting to do because indonesia is a developing country and ranks first with the highest number of start-ups in the asean regions. until 2017, there had been 1559 start-ups in indonesia (www.startrosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 57 upranking.com). in addition, the fact that there have not been many researchers conducting similar research motivates the current researcher to conduct this research on the role of venture capital in start-up companies. the results of the study contribute to the investment theory, namely providing knowledge in accounting science related to the capital or investment in the field of financial accounting or management accounting. it is expected the this research can give practical contribution to the start-up business people in finding out the criteria that are assessed and become a concern when the selection process is carried out by the venture capital before making an investment decision. literature review and research focus venture capital venture capital is an alternative non-bank funding aimed at and is expected to be able to support the growth of start-up companies. keuschnigg (2004) revealed that venture capital has a role in creating new business models that are believed to make start-up companies grow faster and have added values, as well as more work and innovation results than those of the old business models. burer and wustenhagen (2008) revealed that venture capital has a role as a supporter of entrepreneurship and start-up companies. venture capital serves as an important link to support business continuity. baum and silverman (2004) stated that the task that must be carried out by venture capital companies is to identify and select potential start-up candidates and become trainers who can help start-up companies realize their potentials. the investments made by venture capital companies include businesses/fields in line with the investment portfolio and involve rational reasons before deciding on investment choices (kaplan and stromberg, 2001). venture capital is considered a high-risk financing institution because in doing financing, it does not require collateral or interest payments. financing is done more easily than that required by the bank, so that venture capital is able to encourage the economy in indonesia because capital problems can be assisted without having to apply for a loan from the bank (maryani, 2015). the financing mechanism of venture capital the financing mechanism carried out by the venture capital is divided into two, single-tier approach and two-tier approach (martono, 2002). the mechanism of single-tier approach is a venture capital approach to perform two functions, as a fund provider and fund manager. fund providers can collect funds from individuals or companies as investors, and the funds raised will be invested in the company as the investment capital. the mechanism of single-tier approach is illustrated by figure 1. rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 58 agreement venture capital company figure 1 funding mechanism of single tier approach source: martono (2002) martono (2002) describes the mechanisms of two-tier approach as an approach that involves two business entities separately. both parties are the fund providers and fund managers. the fund provider collects from all its investors, either individuals or companies, while the fund manager has a special role in providing managerial assistance. the fund manager has a role in helping management manage the invested funds. the mechanism of twotier approach is illustrated by figure 2. the practice of venture capital in indonesia is likely to tend to lead to the one-tier approach mechanism. this is because the capital market as an unlimited funding provider is not involved in the venture capital in indonesia. utamaningsih (2014) stated that venture capital in indonesia is a one-tier approach that is different from the two-tier approach. two-tier approach involves venture capital and venture funds where venture funds are in the capital market, so they have an unlimited source of capital. agreement venture capital company management contract report  management fee  success fee support : identification evaluation monitoring administration figure 2 funding mechanism of two tier approach source: martono (2002) investor investor investor fund company management of company investee divestment investor investor investor venture capital company partner company divestment rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 59 the difference between venture capital and banking banks and other financial institutions have the 5c principles before giving credit to their clients. (maristiana, 2017) stated that credit is a productive asset that provides the main income in banking. the amount of credit that will be channelled usually will determine the profits obtained. mistakes in channelling funds can be detrimental if they are not processed properly. therefore, it is necessary to do 5cs before the credit is given. the 5c referred to are character, capacity, capital, collateral, and condition. maristiana (2017) also explained that each of the 5cs, character is the belief of the person who will be given credit to be truly trusted, usually reflected in the customer's background both work and personal data. capacity is to see the customer's business ability in returning the credit received. capital is seeing the use of capital by measuring in terms of liquidity, solvency, profitability, and other measures. collateral is a guarantee given by the customer. condition is the current condition by looking at the economic or political conditions in the present and in the future according to their respective sectors. collateral on banking is a guarantee given by prospective customers physically. the guarantee should usually be worth more than the amount of credit given. the validity of the guarantee must also be examined, so that if there is a problem, the guarantee is strong for bank guarantees of the credit given. venture capital does not require analysis such as that conducted by banks so that collateral is not needed in funding provided by venture capital. venture capital has its own deep analysis before investing in the start-up company and each venture capital has a different analysis depending on the investment sector and how much funding will be given. venture capital divestment venture capital in running its business has a risk of experiencing the divestment process. divestment is the last stage that is carried out from venture capital financing, where venture capital can withdraw its equity participation in start-up companies (uzzaman, 2016). in the case of divestment, the most important thing to do is to determine the share price of the venture capital (kiwe, 2018). pricing by venture capital usually depends on the valuation (value) of the start-up company. the divestment can be carried out by choosing one of the various alternatives commonly used in the divestment mechanism. the ability to use this method will affect the financial performance of venture capital. rahman (2003) stated that the choice of divestment in venture capital can be done by: initial public offering (ipo) divestment can be done by making a public offering through the capital market or ipo (initial public offering). the ipo is a condition where for the first time the company's start-up shares can be traded on the stock exchange. by selling shares made to the public, venture capital can get cash rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 60 or fresh funds where the funds received are the capital returns that are included by venture capital at start-up companies buy back buy back is a repurchase of part or all of the shares by a start-up company from venture capital so that they become the private property again. the buy-back agreement for the inclusion of the venture capital share can be done in a put or call manner. put is the right granted to the venture capital to ask start-up companies to buy back the share of shares owned by it at a price according to the venture capital financing agreement. call is the right granted to the start-up company to buy back the share of venture capital shares in the same way as that of put. exit there are three definitions of exit at a start-up company. the first is when a start-up company that is given an investment has achieved an initial public offering or m & a (merge & acquisition) with another company. the second exit is if the initiated company fails or closes (bankrupt) for various reasons. the third exit is when the venture capital or investors stop investing in startup companies. liquidation venture capital can divest by company liquidation. liquidating a start-up company can be used as an alternative divestment if it cannot develop as expected or can be called a zombie because in these conditions, the start-up company will be more easily liquidated by selling all of its assets rather than looking for potential investors. start-up company start-up is the initiated company or the company that has not been operating for a long time. a start-up company is a human institution designed to create products or services amid extreme uncertainty (ries, 2011). start-up companies are designed to find a repeat and scalable business model (gompers & lerner, 2001). the definition expressed can mean that the start-up is an initiated company that is designed to find the right business model for the company in order to survive amid extreme uncertainty. gaujard (2008) stated that a company should have some special characteristics or criteria to be categorized as a start-up company, including: 1) a company that has not been long established (usually the age of the company is less than 3 years) 2) it has few workers or employees, which is usually fewer than 20 people. unlike corporate companies, start-up companies only have few employees due to effective work, and there is no waste of funds for employee payroll. in addition, the human resource has multitasking capabilities meaning that every worker can concurrently work on multiple tasks. rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 61 3) engaged in technology. the venture/business commonly related to start-up companies will relate to technology and application use. 4) operated in websites. the start-up company can be ascertained to have a site as the identity of the company because the operations used are in that field. although the services offered are in the form of real products or services using applications, it will still use the website. 5) still in the development stage. the business model usually offered by a start-up company is the earliest stage of development in a business. start-up companies have two potential possibilities in running their business, namely the potential for success and failure. gompers and lerner (2001) stated that the reason for failed start-up companies is the business uncertainty and information asymmetry related to start-ups compared to incumbent companies. fabian and ndofor (2007) revealed that the personality and purpose of entrepreneurs in carrying out business activities affect the performance, as well as the economic climate in the company. the start-up company in running its business has a round investment, which generally does not only last once because a good start-up company will receive a round investment over and over until it reaches the exit. uzzaman (2016) mentioned the stages of funding that occur at start-up companies, namely: 1) round seed. an initial stage investment, the investment received by start-up companies is still at the stage of product and feedback validation on the model business. 2) series a. series a stage is usually the stage where the alfa or beta version of a start-up product is finished, and the start-up is ready to get a certain number of users. 3) series b. in this phase, business growth usually has increased significantly (scale up) and has generated revenue but has not generated profit. 4) final round. start-up companies in this phase will try to grow sustainably. the fact that there is still little research on vc in indonesia is the reason why this research is important to do, especially with the rapid development of the start-up companies in indonesia. this research explored two research questions, namely: rq1: what criteria are used by the venture capital companies before investing in start-ups? rq2: how is the role of the venture capital as a supporter of the start-up companies in indonesia? research method this research applied qualitative research to find out more about the role of venture capital as a driver of start-up business in indonesia. the research approach used is a case study approach. sekaran (2009) revealed that case studies are very thick with a picture of a situation in the social or field rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 62 environment. case studies are conducted on the grounds that they are research strategies that are suitable for several conditions. first, the research questions is regarding how or why. second, the researcher has few opportunities to control the events that will be investigated. third, the focus of the research lies on contemporary phenomena in the real life context (yin, 2013). the research location is located in the city of jakarta on the grounds that it is considered as the centre of the country's economy, and there are many large venture capital companies that invest in start-ups. data collection was conducted with observations and interviews. the documentation in this study is in the form of interview recordings, or sources of information from the company websites that can be used as a complement to data processing. observation was carried out by observing the activities that occurred in the venture capital, which is that there is a co-working space and this is then known to be one of the roles of venture capital in terms of networking. the objective of observation is to strengthen data validity that the company has implemented the venture capital concept. in this case, the researcher becomes a passive observer without participating in organizational activities. interviews were conducted with the informants at the venture capital, which involved three venture capital companies and represented by five informants from the three venture capital companies. the interviews conducted with the informants were structured and unstructured interviews. the structured interviews were done by setting a list of questions posed to the informants while the unstructured interviews were carried out by not adhering to the interview guidelines and more flexible depending on the conditions in the field and the other person. the five informants were represented by the vice presidents, portfolio directors, business analysts, research assistant and analyst. the cyberagent party was only represented by one informant, the vice president directly. the vice president of the venture capital is the top leader and the party that is considered as the one who knows and understands the most about the company. in addition, it is also related to the willingness of the informants. the name of the informant was disguised for privacy reasons from the relevant venture capital and replaced with codification. the list of informants in this study is presented in table 1. the researcher tested the credibility of the data using triangulation. sugiyono (2017) stated that triangulation consists of three types, namely triangulation of sources, techniques and time. the triangulation used by the researcher is the triangulation of sources by using a number of informants for data collection. the data analysis techniques used are data reduction, table 1 list of informants no code company position 1 informant a cyber agent ventures vice president 2 informant b mdi by telkom indonesia portfolio director 3 informant c mdi by telkom indonesia busines analyst 4 informant d skystar capital research assistant 5 informant e skystar capital analyst rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 63 data presentation, conclusion drawing (sugiyono, 2017). data reduction is done by making questions, then collecting data and reducing them. data presentation is done with narrative text, tables and images. the conclusion is made by drawing conclusions from the formulation of the problem. the researcher used instruments to answer research questions. in the research instrument, there are indicators as a reference for making a list of interview questions with the informants. the research instrument is based on the research model conducted by bocken (2015). the indicators were used to answer research questions regarding the criteria for providing investment indicated by the indicators of recognition, business success and failure, and the investment in business. the instrument of this research is shown in table 2. result and discussion basically, the investment process carried out by venture capital has a possible process that differs between one venture capital and another. this happens because there are no specific rules established and implemented table 2 research instrument no scoring aspects indicators description 1 criteria for granting investment recognition company background company vision and mission company organizational structure investment and strategies funding characteristics 2 business success and failure sample of business success and failure reason for business success and failure indicators of business success and failure business model update 3 business investment stages of start-up company's selection criteria of start-up company's selection parties involved in the selection process 4 role of venture capital investor's support and start-up company's needs guidance in the stages of business advancement the difference of the supports between conventional and start-up companies role of venture capital companies in business 5 future expectation future business model outlook expectation on the government expectation on the entrepreneur expectation on the people rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 64 together in indonesia. broadly speaking, the stages carried out are the same, and it is possible to vary the names of each venture capital. in applying for funding at the venture capital, not all start-up companies will be accepted and get funding. therefore, knowledge is needed on the criteria set by the venture capital, so that start-up entrepreneurs are on target in targeting the venture capital to help fund their business. the results of the interviews with the informants regarding the criteria used before investing in the start-up are shown in table 3. table 3 summary of the investment granting criteria criteria cyber agent ventures mdi by telkom skystar capital seeing team members "the team is a crucial part and we (the company) will always see who are the founder and ceo of the start-up. the company assumes that ip (intellectual property) from a start-up is the human beings in it. the quality of the team will determine the decision to entrust investment in the start-up or not.” "the team is very important and needed at a start-up because the main asset owned by a start-up at the beginning of the establishment is a team. hence, it is important to see each team member during the selection process.” "before pitching, the company will see education background, expertise until the time of establishing relationships among teams. the company considers it before investing as it is the main criterion. passing the process means passing 50% of the selection process.” the product offered "analysing a start-up that proposes a business plan cannot be viewed through ideas, but it should be noted that the products produced will be in accordance with customer expectations. a problem can be seen as a simple thing but somehow it must be solved, and the solution must be found.” "a good start-up is a start-up that can provide the answer to the problem that exists in the community. the product offered must have benefits for the community.” "no matter how imaginative the product is offered to the community, if it does not have usefulness, it will be in vain. the product can be said to be successful in the market by seeing how sticky people are using it.” marketing strategy “before launching a product into the market, start-up companies must conduct market trials and research on the customer, compare prices, and find out competitors which have similar or of-akind products. this is done to formulate the marketing strategy that is carried out when launching the product.” "one of the marketing strategies can be done in collaboration with the media to disseminate data, make promo videos, approach consumer to consumer (c2c), utilize coworking space or join the existing communities.” exit strategy "exit is the last step of the start-up cycle. it is better for a start-up to think about the exit steps when the new company is established. it's not easy to think about the exit step, but that doesn't mean it's impossible to do.” "the exit strategy is important to be owned and thought out by a start-up. the expected exit is ipo or merge and acquisition (m & a), but every business does have two risks. if the final exit result is liquidation, then it must be accepted and made a lesson.” rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 65 determining criteria for investment granting before making a funding decision on a start-up company, generally venture capital has the criteria set out in selecting which are considered important and seeing future potentials. these criteria include: 1) seeing team members the informant mentioned that most of the analysis process was to look at each member of the team and how to develop strong resources. it can be revealed from each member expertise, educational background and experience in each member. uzzaman (2016) stated that the team is the main aspect of a start-up, so from the point of view of venture capitalists, it is the most important element. in addition, the team is the only real asset owned by a new start-up company. informant a who acts as the vice president of a venture capital stated that in analysing start-ups, investors would spend most of their time analysing the team of the company. the quality of the team will determine the investor's decision to entrust their capital to the company or not as stated below: "the team is a crucial part and we (the company) will always see who are the founder and ceo of the start-up. the company assumes that ip (intellectual property) from a start-up is the humans in it. the quality of the team will determine whether or not to invest in the start-up.” informant c who acts as a business analyst expressed the same opinion as disclosed by informant a that the team is the main thing to be considered when starting the analysis. this is said in the following sentence: "the team is very important and needed at a start-up because the main asset owned by a start-up at the beginning of the establishment is a team. hence, it is important to see each team member during the selection process.” when conducting the selection process, analysts from venture capital will usually see the ceo (chief executive officer) at the start-up. ceo is the most important position in the start-up. ceo quality often determines the success of a company. uzzaman (2016) stated that a strong ceo will create a team that contributes and believes in goals, and can form a healthy corporate culture. the same was conveyed by informant d from skystar capital where 50% of the things highlighted during the selection process are who is behind the start-up team, the education background and expertise of each team member, and the length of relationship built among the members. this is stated in the following sentence: "before pitching, the company will see education background, expertise until the time of establishing relationships among teams. the company will consider it before making an investment as this is the main criterion. passing the process means passing 50% of the selection process.” the venture capital usually observes the composition of the team from the organizational structure because no matter how large the company is, it is still important to be able to manage it. the goal is to prevent confusion in rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 66 carrying out their duties and responsibilities and to keep the company healthy. the results of the research on the importance of team members have in common with those of bocken (2015) resulting in that investors will judge a start-up starting from every person in the team because investors will know that the organization of a company is closely related to the success that will be obtained later. 2) the product offered before releasing the product, the start-up company must be able to define the problem and find a solution. a good product means having the ability to solve certain problems. in an interview with the informants, the researcher repeatedly caught that what the start-up companies have to do is to find the solution to a problem. this is supported by kiwe (2018) that venture capitalists generally ask whether the product to be produced is the solution of a problem and what is the solution they offer/provide. both of these questions are the important points raised by venture capitalists. therefore, no matter how imaginative a product is or how smart the solution is, if the problem or difficulty that will be solved from a product is unclear, then the value of the product will weaken. informant a in his statement stated that the problem could look very simple but it still had to be solved and the solution sought as told in the following sentence: "analysing a start-up that proposes a business plan cannot be viewed through ideas, but it should be noted that the products produced will be in accordance with customer expectations. a problem can be seen as a simple thing but somehow it must be solved, and the solution must be found.” the same thing was revealed by informant b who acts as a portfolio director at mdi ventures that start-up companies must have a solutive product as the answer to the problems that exist in the community. in addition, what needs to be considered is how much is the public interest in using the product launched in daily life as stated in the statement that: "a good start-up is a start-up that can provide the answer to the problem that exists in the community. the product offered must have benefits for the community.” informant e, the analyst from skystar capital, added that by giving an example of financial services (financial technology or commonly called fintech) for some people using these services is considered confusing but actually important. in indonesia, according to him, there are still many people who do not use banking services, so the sector still has the potential to be improved. he said that the fintech sector could still develop and create a new unicorn in the future. rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 67 3) marketing strategy the criteria assessed by venture capital look not only at the team members and the products offered but also another thing observed by analysts, the marketing strategy used. marketing strategy is a social and managerial process where individuals or organizations get what is needed and desired through the creation, the offer and exchange of valuable products (kotler, 1991). marketing strategy can be defined as a program to determine organizational goals and implement its mission. jaynor (2011) defines marketing strategies as a fundamental tool planned to achieve the company goals by developing sustainable competitive advantages through the market entered and marketing programs used to serve these target markets. the informant said that before throwing the products into the market, startups must do several things. first, conduct a market trial that is used to find a gap that is different from the existing idea development after seeing the market response. second, do research on customers. the goal is to get customers by seeing the target customers and how many products are needed. third, compare/do research on prices, aiming to see the suitability of prices offered with the target market. fourth, find out competitors to be able to compete in a healthy way. one informant pointed out that the marketing strategy can be done in various ways, one of which is by collaborating with the media to disseminate the data, making promo videos, consumer to consumer approaches, utilizing co-working space or joining the existing communities. this is as stated in the following statement: "one of the marketing strategies can be done in collaboration with the media to disseminate data, make promo videos, approach consumer to consumer (c2c), utilize co-working space or join the existing communities.” as time goes by, venture capitalists usually help in marketing strategies. this supports the statement from moore and wustenhangen (2004) that venture capitalists actually work even though they are 'invisible' as the coaches or partners of entrepreneurs who are establishing and developing their businesses. hence, it is hoped that capitalist coaches can help improve the performance of the start-up company. 4) exit strategy exit is the last step of a start-up's life cycle. all actions taken by a ceo and his team during building a top start-up are the exit (uzzaman, 2016). the exit strategy is considered important that it must be developed as early as possible, even better done since the beginning of a new start-up. therefore, the venture capitalist will see the exit strategy used by a start-up at the beginning of selection before funding. kasmir (2010) explained that there are two exit strategies that can be done, namely ipo and m & a. the ipo is a condition where for the first time start-up shares are traded on the stock exchange while m & a (merge and acquisition) is a combination of two startrosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 68 ups or companies to become an operational entity, where one start-up is combined with another. informant e said that every business must have two possibilities, success and failure. every business certainly hopes to get success, but if it fails, it should be accepted as a lesson. this was revealed in the sentence below: "the exit strategy is important to be owned and thought out by a start-up. the expected exit is ipo or merge and acquisition, but every business does have two risks. if indeed the final exit result is liquidation, it must be accepted as a lesson.“ uzzaman (2016) stated that entrepreneurs in the united states often get the capital from the successful business exit which is then reused to invest in the new start-up companies. some people may feel the refusal to transfer startups and products to other companies because emotionally the team members are still tied to the previous start-up. efforts to maintain the growth of the company must still be done, but another important thing that must be owned by start-up entrepreneurs is the exit strategy. the role of venture capital as a start-up company supporter one of the supporting factors of a start-up company is the funding assistance provided by venture capital while capital investment is to help accelerate the start-up performance (marcus, malen & ellis, 2013). venture capital is a high-risk financing because the financing made by venture capital is different from that carried out by banks and other financial institutions. financing carried out by the banks is in the form of loans or credit while venture capital directly invests in the company it finances (soemitro, 2009). 1) assisting access to start-up company’s funding capital is one of the obstacles for businesses to start and develop. capital for start-ups is very important because the founders usually have business and technology ideas, but lack access to funding. uzzaman (2016) stated that the investors who can help with the solution to the problem are needed. venture capital is one of the investors who can help with it. financial assistance provided by venture capital is not only in providing investment, but also in the start-up management that it finances (chase, 2012). informant d from skystar capital stated that his company was present to support start-ups in terms of funding and other activities such as networking. this is evidenced by the statement below: "as mandatory, the company is committed to investing in start-ups that involve the techangle in it. thus, the main thing to be done by the company is to do funding at start-ups.” the role of venture capital in funding is the main thing to do. funding needs are very important in the establishment of new businesses. in addition, the needs for market access, market information, technical and operational skills, production, and post-production handling are also very important (haikal, 2012). rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 69 other informants from mdi also expressed their opinions in the same way as the informant d stating that the main purpose of the company was to aim for funding. it is as expressed in the following sentence: "the purpose of mdi in the indonesian market is to scale up the business. one of the ways that can be done is by investing in start-ups.” the role of venture capital in providing financial assistance at start-ups has in common with the results of the research conducted by bocken (2015) that is to do funding by considering appropriate strategies and seeing the market potential of a product. the funding assistance is expected to improve business sustainability and most importantly, investments are made in the transformation and innovative business. new innovations in technology can be more easily realized if there is support from venture capital as what happen in various developed countries (utamaningsih, 2014). for example, in china, venture capital successfully helped bring up and support the growth and development of new businesses based on innovation. not only china, in the us, most of the development of companies based on innovation and technology are supported by venture capital. 2) assisting newly developed start-up companies financing carried out by venture capital is the financing carried out at the small or newly established start-ups that save the potential to grow into the large ones. venture capital is expected to play a role in helping new start-ups to grow while the investment capital play a role not only in the capital side but also in other aspect, that is encouraging convenience or providing facilities to run the start-up company’s business. keushcnigg (2004) argued that venture capital has a role in creating new business models that are believed to make start-up develop faster and the value created or the products produced have added value. the theory put forward is in accordance with the conditions that occur at this time, in which the venture capital in indonesia helps many new start-up companies develop in many ways and various things. the same thing was expressed by informant a, who thought that venture capital acted as a supporter in the development of the start-up cycle as stated below: "the activities carried out by the company are not only in terms of investment, but also as the supporter of the start-ups. what the company wants to do is to help entrepreneurs go one step further and help future business start-up skills.” uzzaman (2016) exemplifies one of the things that venture capital can do in helping newly developing start-ups, i.e. to cooperate. cooperation is considered important for the growth of a start-up. the form of cooperation is, for example, start-up companies with established companies. in addition to expanding business networks, it is beneficial for both parties. rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 70 informant b, the portfolio director from mdi ventures, gave an example. if one of the start-ups that is funded ran a business in telecommunications, it can do internal cooperation with telkom indonesia in terms of the automatic sms (short message service) sending feature to the customer service which is considered mutually beneficial. though it is not easy for a start-up to make direct contact with a large company, if there is a connection or an extensive network, it is not impossible that the venture capital can help the start-up enter the link it has. 3) supporting networking and mentoring activities the role of venture capital does not stop at funding assistance and helping new start-ups grow, but it has a role in supporting networking and mentoring activities. uzzaman (2016) stated that networking activities can be done by building a co-working space, providing business incubators, and becoming an accelerator at the start-up. mentoring activities can be carried out and collaborate with the universities, practitioners, and large companies that can work together to build a conducive ecosystem to the economic development in indonesia. informant a from cyberagent revealed that his company provided coworking space to assist start-up activities while in mentoring it will help facilitate training with the practitioners and other professionals. this was revealed in the statement below: "cyberagent has a co-working space to support start-up activities. its function is to facilitate start-ups to run better by providing workspace so that it is possible for these entrepreneurs to find investors for their businesses. then, mentoring is the function of the company as a start-up supporter where they have limitation such as how to educate the market and treat customers. such information will involve other parties.” not all founders have networks to mentors who are influential and have big names to support the business that will be developed. it is expected that venture capital can bridge and play a role to link this. in line with informant a, informant e also conveyed the same thing. in terms of networking, he will try to help start-ups become more scalable and enter a venture capital network or link. the role of venture capital in terms of mentoring and networking supports the theory proposed by burer and wustenhangen (2008) that venture capital has a role as a maintainer or supporter of entrepreneurs and start-up companies. one of the ways is to monitor and assist in networking activities. 4) scaling up the market access of the start-up products the start-up companies that find products or are considered able to answer the problems that exist in the community may not be able to produce and successfully market the results of their products. the production and marketing of products require skills, experience, and marketing network that can guarantee the smooth running of the business. it is expected that with rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 71 table 4 summary of venture capital role roles of venture capital cyberagent ventures mdi by telkom skystar capital funding access "the company's vision is to help entrepreneurs in indonesia, and investment is the end goal of the company.” "the purpose of mdi in the indonesian market is to scale up the business. one of the ways that can be done is by investing in start-ups.” "as mandatory, the company is committed to investing in start-ups that involve the techangle in it. thus, the main thing to be done by the company is to do funding at start-ups.” assisting new developing start-ups "the activities carried out by the company are not only in terms of investment, but also as the supporter of the start-ups. what the company wants to do is to help entrepreneurs go one step further and help future business start-up skills.” "many things can be done by companies to help start-ups expand their networks. one way is to collaborate. the collaboration can be done between telkom and the outside parties as long as it is beneficial for both of them.” "the role of the company does not stop at funding, but helps new start-ups to develop like improving the ideas and adding innovations to the products and so on.” networking and mentoring activities "cyberagent has a coworking space to support start-up activities. its function is to facilitate start-ups to run better by providing workspace so that it is possible for these entrepreneurs to find investors for their businesses. then, mentoring is the function of the company as a startup supporter where they have limitation such as how to educate the market and treat customers. such information will involve other parties.” "one of the efforts made by the company to help start-ups is to bring startups into the company circle or help them with networking as start-ups will commonly ask for advice or assistance to the company, so the company must intervene to help.” “in terms of networking, the company will try to make start-ups more scalable by putting them into the corporate network to fulfil their needs.” scaling up the market access of the start-up products "there are several strategies that can be done to expand the access to start-up products by doing market analysis and a product strategy plan, paying attention to prices and packaging, paying attention to the product positioning consistently, designing marketing plans, executing the strategies that have been made, and monitoring when the product has been launched in the community.” rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 72 the entry of venture capital that has management capabilities and a strong business background as a business partner, the success of start-ups will be bigger. in expanding the market access for the start-up products, several strategies are needed. it was mentioned by informant b that there were several strategies that could be done to expand the market access of the products. the strategy is expressed in sentence below: "there are several strategies that can be done to expand the access to start-up products by doing market analysis and a product strategy plan, paying attention to prices and packaging, paying attention to the product positioning consistently, designing marketing plans, executing the strategies that have been made, and monitoring when the product has been launched in the community.” it is expected that a good and well-planned strategy will be able to reduce the risk of failure and help start-ups to achieve their goals. the summary of venture capital role is as a support for start-up companies shown in table 4. conclusion this research aimed to explore the criteria used by the venture capital before investing in start-up companies, as well as its role to become a startup supporter in indonesia. the results show that the criteria used by the venture capital before making the investment process is to see the team members, the products that will be offered, marketing and exit strategies. these criteria are needed with the aim of discovering the potential of business and products in the future. the roles of the venture capital as a supporter of the start-up companies in indonesia are, among others, helping access to start-up funding, helping new start-ups, supporting networking and mentoring activities, and helping to expand access to start-up product markets. the limitation of this study lies in the research informants because of the difficulty of finding venture capital that is willing to be questioned and to be the informant. second, the information from the venture capital is closed because not all informants are willing to inform their start-up portfolio that is funded. therefore, the researcher cannot confirm and conduct in-depth research on start-ups that have received the investment from the venture capital. for further research, it is suggested to add additional informants that involve start-up companies that get the investments from the venture capital so that the role of the venture capital can be confirmed. in addition, research can be conducted with a survey to test statistically the contribution of the venture capital with more research samples than the approach carried out using case studies. rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 73 references baum, j.a.c., & silverman, b.,s. (2004). picking winners or building them? alliance, intellectual, and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups. journal bussiness ventura, 19(3), 411-436. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.12.001 bocken, n.m.p.(2015). sustainable venture capital-catalyst for sustainable start up success?. journal of cleaner production, 108. 647-658. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.079 buchner, a., abdulkadir, m., & armin.,s. (2017). diversification, risk and return in venture capital. journal of business venturing, 31, 519-535. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.05.005 bürer, m.j., & wüstenhagen, r. (2008). cleantech venture investors and energy policy risk: an exploratory analysis of regulatory risk management strategies. in: wüstenhagen, r., hamschmidt, j., sharma, s., starik, m. (eds.), sustainable innovation and entrepreneurship. edward elgar publishing, 290309. chase, r. (2012). how technology enables the shared economy. available at: http://www.greenbiz.com/video/2012/05/02/how-technologyenables-shared-economy fabian, f.h., & ndofor, h. (2007). in : lumpkin, t., katz, j. (ed), the context of enterpreneurial processes : one size doesn’t fit all. advance enterpreeneurship, 10, 249-280. https://doi.org/10.1016/s10747540(07)10010-6 gaujard, c. (2008). an innovative organization in a context of ruptures: a french ict start-up ideal type.journal of innovation economic, 45(1). https://doi.org/10.3917/jie.002.0105 gompers, p., & lerner, j. (2001). the venture capital revolution. journal economic perspective, 15(2), 145-168. https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145 haikal, s. (2012). modal ventura di indonesia bukan lembaga keuangan, proceeding seminar nasional : kesiapan industri perbankan dan bisnis dalam menghadapi asean economic community 2015. universitas stikubank semarang, 7 juni 2012 kaplan, s., & stromberg, p. (2001). venture capitalists as principals: contracting, screening, and monitoring. american economics review, 91(2), 426-430. https://doi.org/10.3386/w8202 kasmir. (2010). bank dan lembaga keuangan lainnya. jakarta : rajagrafindo persada, 2001 kasali. r.(2017). disruption. jakarta : gramedia pustaka utama. keuschnigg, c. (2004). venture capital backed growth. journal economic growth. 9(2), 239-261. https://doi.org/10.1023/b:joeg.0000031428.35711.fc kiwe, l. (2018). jatuh bangun bos-bos startup. yogyakarta : checklist kotler, p. (1991). manajemen pemasaran analisis, perencanaan implementasi dan pengendalian. jakarta : universitas indonesia lee, h.s. (2017). peer network in venture capital. journal of empirical finance. 41, 19-30. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2016.12.006 marcus, a., malen, j., & ellis, s. (2013). the promise and pitfalls of venture capital as an asset class for clean energy investment: research questions for organization and natural environment scholars. journal organization environment. 26(1), 31-60. https://doi.org/10.1177/1086026612474956 maristiana, s. (2017). pengaruh analisis 5c (character, capacity, capital, collateral, and condition) dalam pemberian kredit: di bri unit indraprasta. thesis. universitas pandanaran semarang, indonesia martono. (2002). bank dan lembaga keuangan lain. yogyakarta : ekonisia. maryani, d. (2015). peran perusahaan modal ventura dalam mengembangkan umkm (studi pada pt pnm ventura syariah). thesis. universitas islam negeri syarif hidayatullah, indonesia. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.12.001 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.079 https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.05.005 http://www.greenbiz.com/video/2012/05/02/how-technology-enables-shared-economy http://www.greenbiz.com/video/2012/05/02/how-technology-enables-shared-economy https://doi.org/10.1016/s1074-7540(07)10010-6 https://doi.org/10.1016/s1074-7540(07)10010-6 https://doi.org/10.3917/jie.002.0105 https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145 https://doi.org/10.3386/w8202 https://doi.org/10.1023/b:joeg.0000031428.35711.fc https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2016.12.006 https://doi.org/10.1177/1086026612474956 rosa, sukoharsono and saraswati / the role of venture capital on start-up business development in indonesia journal of accounting and investment, january 2019 | 74 moore, b., & wustenhagen, r. (2004). innovative and sustainable energy technologies : the role of venture capital. business strategic environment, 13(4), 235-245. https://doi.org/10.1002/bse.413 ramdhan, h.,e. (2016). startup business model : 50 model bisnis dari 100++ startup lokal dan mancanegara. jakarta : penebar plus rahman, h. (2003). segi-segi hukum dan manajemen modal ventura serta pemikiran alternatif ke arah modal ventura yang sesuai dengan kultur bisnis di indonesia. bandung : pt citra aditya bakti raynor, m.e.(2011). disruption theory as a predictor of innovation success/failure. journal strategy and leadership, 39(4), 27-30. https://doi.org/10.1108/10878571111147378 ries, e. (2011). the learn startup. new york : crown business soemitra, andri. 2009. bank dan lembaga keuangan syariah. jakarta : kencana prenada media group sekaran, u. (2009). research methods for business-metodologi penelitian untuk bisnis. (edisi 4). jakarta : salemba empat sugiyono. (2017). metode penelitian kualitatif. bandung : alfabeta tecker, d., teker, s., & teraman, o. (2016). venture capital markets : a cross country analysis. istanbul conference of economic and finance. icef 2015, 22-23 october 2015. istanbul-turkey. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30192-7 utamaningsih, a. (2014). modal ventura : perubahan paradigma pendanaan di indonesia dan agenda riset di masa depan. jurnal polibisnis, 6(2) utami, s.,s. (2007). pengaruh kepemimpinan dalam perubahan organisasi. jurnal ekonomi dan kewirausahaan, 7(2), 124-129 uzzaman, a. (2016).startuppedia : panduan membangun startup ala silicon valley. (cetakan ke-5). yogyakarta : bentang pustaka yin, r.,k. (2013). case study : design and methods. mudzakir, m.d. (penerjemah). studi kasus desain & metodologi. depok : pt rajagrafindo persada https://doi.org/10.1002/bse.413 https://doi.org/10.1108/10878571111147378 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30192-7 journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper the influence of indonesia’s macroeconomic factors: inflation and interest rate on largecap cryptocurrency herding behavior muhamad rizky ramadhan1*, wita juwita ermawati1 and anna fariyanti2 abstract research aims: this study aims to investigate herding behavior in the largecapitalization cryptocurrency market and analyze the role/influence of indonesia's macroeconomic factors, namely inflation and interest rates, on herding behavior in the large-cap cryptocurrency market. design/methodology/approach: this study used secondary data from the daily closing prices of five large-cap cryptocurrencies and indonesia's macroeconomic data (inflation and interest rates) from april 2019 to december 2022 by using the cross-sectional absolute deviation (csad) model and newey-west estimator regression approach to detect herding behavior with a modified independent variable model involving factors influencing herding behavior. research findings: based on the results using the newey-west estimator, three main results were obtained. first, large-cap cryptocurrency investors tend to be irrational in their decisions and follow the decisions of others without reference to their beliefs or herding during the sample period. second of the two macroeconomic factors studied, i.e., inflation and interest rates, only changes in inflation rates influence investor herding behavior. third, the market is inefficient with the proven tendency of herding behavior in large-cap cryptocurrencies. practical and theoretical contribution/originality: this study narrows down the research of previous studies by using cryptocurrency research objects with a large market capitalization (large cap). in addition, this research extends the research of previous studies by considering external factors related to macroeconomic conditions in indonesia in general, such as the inflation rate and the interest rate. this study can provide information about financial behavior in the cryptocurrency market, especially herding behavior, so that investors and policymakers can be assisted in formulating investment strategies and regulating cryptocurrencies. research limitation: this research was limited to using only cryptocurrency assets by not using crypto-tokens, non-fungible tokens (nft), and other cryptoassets. keywords: behavioral finance; cryptocurrencies; herding behavior; inflation rate; interest rate introduction in the current technological and information development era, people seem to be increasingly aware of the importance of investing. in line with these developments, the types of investments offered are currently increasingly diverse, such as gold, stocks, bonds, deposits, mutual funds, peer-to-peer lending, and what is currently hot is cryptocurrency. affiliation: 1 department of management, faculty of economics and management, ipb university, west java, indonesia 2 department of agribusiness, faculty of economics and management, ipb university, west java, indonesia *correspondence: ramadhan_rizky@apps.ipb.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.18146 citation: ramadhan, m. r., ermawati, w. j., & fariyanti, a. (2023). the influence of indonesia’s macroeconomic factors: inflation and interest rate on large-cap cryptocurrency herding behavior. journal of accounting and investment, 24(2), 569-586. article history received: 13 mar 2023 revised: 10 apr 2023 accepted: 12 apr 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=s7ex5feaaaaj https://scholar.google.com/citations?user=0angsesaaaaj&hl=en https://scholar.google.com/citations?user=saxh60eaaaaj&hl=en https://manajemen.ipb.ac.id/ https://manajemen.ipb.ac.id/ https://manajemen.ipb.ac.id/ https://manajemen.ipb.ac.id/ https://agribisnis.ipb.ac.id/ https://agribisnis.ipb.ac.id/ https://agribisnis.ipb.ac.id/ https://agribisnis.ipb.ac.id/ mailto:ramadhan_rizky@apps.ipb.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.18146 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/18146 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.18146&domain=pdf ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 570 the crypto market has experienced rapid growth in the last decade (liu, tsyvinski, & wu, 2019; yi, xu, & wang, 2018). in indonesia, cryptocurrency has been officially regulated as an investment instrument with the type of commodity traded on futures exchanges following the letter of the coordinating minister for the economy number s-302/m.ekon/09/2018 (perayunda & mahyuni, 2022) with the crypto asset trading market regulated by coftra (bappebti ri) regulations no. 8 of 2021 concerning guidelines for organizing crypto asset physical market trading on futures exchanges. the cryptocurrency trading market in indonesia is experiencing an exceedingly high trend of public interest. even the latest data reveals the number of cryptocurrency investors beating capital market investors. reporting to data from indonesia’s ministry of finance (kemenkeu) (cnbc indonesia, 2022), the number of cryptocurrency investors is more than capital market investors; from the initial 4 million investors in 2020, it increased rapidly by 180% to 11.2 million investors in 2021, and this number continues to increase until the latest data in june 2022 recorded 15.1 million investors. the value of cryptocurrency transactions in indonesia was reported from coftra data in 2021; in a year, it experienced a substantial increase at 1.222% from the original in 2020 of only idr 64.9 trillion, increasing to idr 859.4 trillion (katadata, 2022). the international institute gemini survey also demonstrates that indonesia is the largest crypto adopter in the world, along with brazil, with an adoption rate of 41% in 2021 (gemini trust company llc, 2022). in addition, a report from toluna as of august 2022 projects that indonesia, in the next six months, can enter the ranks of one of the countries with the top crypto markets globally because indonesia has positive sentiment towards crypto assets compared to developed countries (toluna, 2022). according to the latest data from the coftra in 2021 (cnn indonesia, 2021), five main types of cryptocurrencies that are very popular or widely traded in indonesia include bitcoin (btc), ethereum (eth), binance coin (bnb), ripple (xrp), and cardano (ada). besides being popular, these cryptocurrencies are a type of cryptocurrency with a high market capitalization (large-cap) of over 10 billion usd. according to danial, laurence, kent, bain, and solomon (2022), looking at market capitalization value is highly recommended for investing in cryptocurrency, especially for unsophisticated investors; regardless of the fundamentals of the crypto assets origin (liu et al., 2019), the popularity of cryptocurrencies can be seen from the large market capitalization. despite the popularity, it cannot describe the full potential of cryptocurrency, but its level of popularity or high market cap value may indicate the risk of losing the entire value (vanishing risk), fraud risk, and other non-systematic risks are less likely. on the other side, the classical paradigm of financial theory, or the efficient market hypothesis theory by fama (1970), assumes that investors make rational decisions. this theory assumes that investors must base their financial decisions on knowledge, expectations, and experience in the capital market. however, further research by tversky ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 571 and kahneman (1973) shows that investors' rationality is imperfect. in other words, investors often behave irrationally. as with the capital market, research by delfabbro, king, and williams (2021) mentioned that several factors of irrational investor behavior seem to influence the amount of cryptocurrency trading or investment, especially for ordinary investors, including fear of being left behind by something happening or fear of missing out (fomo) and being easily influenced by pseudo or misleading social media influencers; it indicates that sometimes, cryptocurrency investors, especially ordinary investors, act not based on their information or ignore their beliefs because of the nature of fomo or the influence of pseudoinformation from social media influencers. in other words, there are indications that investors tend to follow market consensus and rely heavily on other investment actions, not making decisions in selling or buying investment assets. that behavior is called herding behavior. according to jabeen et al. (2022), herding behavior causes investors to set aside their personal information to follow the crowd, even though their personal information is thought to be accurate. the consequences of herding behavior include mispricing of assets because investors do not act according to the information available in the market correctly due to their irrational behavior (vidal-tomás, ibáñez, and farinós, 2019). in addition, it is feared that herding behavior can exacerbate volatility, disrupt the market, and increase the fragility of the financial system in that market (bikhchandani & sharma, 2000), especially considering the high volatility and fragility of the financial system in the cryptocurrency market due to inadequate fundamentals and the large number of cryptocurrencies that its origins are unclear (danial, laurence, kent, bain, & solomon, 2022; liu et al., 2019; setiawan, 2020). therefore, analyzing the existence of herding behavior in the cryptocurrency market is essential, particularly for investors, since the herding phenomenon will result in an inefficient market in which an asset price model based on rational valuation cannot be appropriately applied, mainly when herding behavior causes extremely high cryptocurrency volatility. a cross-sectional asset and market returns approach can reveal herding behavior in financial markets. christie and huang's (1995) cross-sectional standard deviation (cssd) research with a modified model by chang, cheng, and khorana (2000) using the crosssectional absolute deviation (csad) model was the first proposed cross-sectional approach. in this regard, if herding behavior occurs, the spread of asset returns will increase less than the increase in market returns, or the spread of asset returns will decrease even if market returns increase (chang et al., 2000). many previous studies have used an empirical approach to identify herding behavior in the context of the stock market using the csad model approach. bogdan et al. (2022) examined herding behavior on the stock market in european countries, bouri et al. (2021) researched the international stock market as a whole by limiting the research period to covid-19 conditions, and chang et al. (2020) investigated the stock market with restrictions on the energy sector globally. ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 572 in indonesia’s capital market (anggara & mustafa, 2020; rizal & damayanti, 2019; sadewo & cahyaningdyah, 2022), herding behavior in indonesia’s islamic capital market is identified, sectoral stocks and idx80 shares. these three studies showed that herding behavior occurs only when investor sentiment in the capital market is bearish (down market). furthermore, recent research tries to analyze the factors that influence herding behavior in the capital market, including macroeconomic or monetary policy in a country, such as interest and inflation rates. several studies, such as gong and dai (2017), tried to analyze the relationship between macroeconomic factors in china at the shanghai stock exchange and the shenzhen stock exchange, wibowo et al. (2021) used macroeconomic factors in 12 countries in the emerging market and developed country categories, and wicaksono and falianty (2022) employed indonesia’s macroeconomic factors in analyzing their relationship with herding behavior in the capital market. these three studies demonstrated that monetary policy as a macroeconomic indicator in a country, such as interest rates, inflation, and exchange rates, positively affected investor herding behavior in the capital market. nevertheless, the factors influencing herding behavior in the cryptocurrency market have not been appropriately explored and require additional analysis. also, only a few studies have recently emerged to identify investors' herding behavior in the cryptocurrency market. for example, vidal-tomás et al. (2019) researched the cryptocurrency market's behavior from 2015-2017. their study results indicate that market capitalization contributes to herding behavior in cryptocurrencies so that investors base their decisions on the performance of major cryptocurrencies (large market capitalization). in addition, ballis and drakos (2020) studied herding behavior toward cryptocurrencies in 2015-2018. this study's results suggest that herding behavior is significant when the cryptocurrency market is rising. from the previous research, the previous research results that examined herding behavior in cryptocurrencies were still limited to identifying the presence/absence of herding behavior on the market. besides, few scrutinized further what factors influenced this herding behavior. amidst the current global uncertainty, there are fears that a global recession will cause the cryptocurrency market to fall, especially as a high-risk investment asset (liu et al., 2019), which is very vulnerable to monetary policy. not only on a global level like the fed, but the large-cap cryptocurrency market is also indicated to respond in an identical way to indonesia's macroeconomic policies, i.e., when the benchmark interest rate in indonesia (bi7drr) and the inflation rate fall, cryptocurrency prices tend to rise, and vice versa. the following graph of indonesia's macroeconomic and the large-cap cryptocurrency index (crix) trend for 2020-2022 is in figure 1. based on figure 1, it can also be seen that the value of the crix market index experienced a very rapid upward trend as interest rates and inflation in indonesia experienced a downward trend throughout 2020. furthermore, the turning point occurred when the trend for the value of the crix market index experienced a very rapid decline from mid2021 to the end of 2022 as interest rates and inflation experienced an upward trend. with ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 573 the drastic increase and decrease in the crix market index, besides having indications of herding behavior in the large-cap cryptocurrency market, movements of the crix market index in the opposite direction to indonesia's macroeconomic conditions give rise to indications of influence between indonesia's macroeconomic factors and herding behavior in the large-cap cryptocurrency market. figure 1 indonesia's macroeconomic vs. large-cap index cryptocurrencies (crix) in 2020-2022 in this case, indonesia is one of the countries with the largest cryptocurrency adopters in the world, especially for the cryptocurrency market with a large market capitalization (large-cap); macroeconomic factors in that country on the cryptocurrency market are believed to have an essential role in the movement of the cryptocurrency market. moreover, most investors in indonesia consider cryptocurrency as a hedge against inflationary conditions (gemini trust company llc, 2022). additionally, a study by wang, ma, bouri, and guo (2022) stated that there is strong evidence that macroeconomic indicators influence volatility in the bitcoin market. however, their research only focused on bitcoin as the most dominant cryptocurrency and its influence on returns and volatility. in addition, what needs to be underlined is that investors in the capital market, especially in indonesia, have been identified in several studies as tending to have herd behavior and macroeconomic indicators have been proven to influence herd behavior in the capital market. therefore, this current study aims to analyze herding behavior in the large-cap cryptocurrency market and the influence of indonesia's macroeconomic factors, namely inflation and interest rates, on herding behavior in the large-cap cryptocurrency market. to fill the gap in previous research, this research will further contribute theoretically in at least two ways. first, this research narrows down the research of previous studies (ballis & drakos, 2020; vidal-tomás et al., 2019) by using cryptocurrency research objects with a large market capitalization (large-cap). second, this research attempts to develop external factors that might influence investor herding behavior in cryptocurrencies, which ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 574 is still little done through general macroeconomic conditions in indonesia, such as the inflation rate and the reference interest rate (bi-7 day reverse repo rate). to see the effect of herding behavior on the large-cap market cryptocurrency, processing methods and data analysis in this study used the cross-sectional absolute deviation (csad) model, which was then regressed with the exogenous variables of indonesia's macroeconomic conditions. literature review and hypotheses development due to the popularity of the efficient markets hypothesis (emh) theory, many studies have tried to develop and even refute it. one of the recent developments that serve as a counterpart to emh theory is the emergence of behavioral finance theory, namely the science of finance from the perspective of social sciences, including psychology and sociology. according to pompian (2021), "normal" people are very likely to behave irrationally in making decisions; in fact, almost no people behave perfectly rationally, especially financially. an irrational behavior toward investing has been proven by many studies. in cryptocurrency research, delfabbro et al. (2021) state that cryptocurrency investors tend to be overconfident, afraid of being left behind by something happening or fear of missing out (fomo), and are easily influenced by pseudo or misleading social media influencers. in addition, this argument is confirmed by hu, valera, and oxley (2019), which revealed that the top-ranked/market-cap cryptocurrencies proved to be inefficient, indicating investors' irrational behavior in that market. one of the irrational attitudes that may occur to investors is herding behavior. herding behavior, according to jabeen, rizavi, and farhan (2022), leads investors to put aside their personal information to follow the crowd, even the realization that their personal information is believed to be accurate. bikhchandani and sharma (2000) define “intentional” herding as a clear intention to imitate the behavior of other investors, which can destabilize markets and increase volatility. the consequences of herding behavior include mispricing asset prices because investors do not correctly act according to the information available in the market due to their irrational behavior (vidal-tomás et al., 2019). in behavioral finance research, herding behavior produces more empirical studies than theoretical studies since it is difficult to measure the extent of herding behavior with certainty in real financial markets (choi & yoon, 2020). most empirical studies on herding behavior have uncovered that investors who follow others can generate important information and get maximum profit (devenow & welch, 1996). furthermore, bikhchandani and sharma (2000) revealed that there are at least three reasons why herding behavior can occur in financial markets: information-based and cascades, reputation-based, and compensation-based. ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 575 the previous research also tried to identify herding behavior, especially in cryptocurrency. vidal-tomás et al. (2019), using the cssd and csad models, corroborated that the existence of herding behavior in 65 digital currencies only occurred during market downturns with the contribution of market capitalization to herding behavior in cryptocurrencies so that investors based their decisions on the large market capitalization performance. moreover, using the same model, ballis and drakos (2020) found that investors in the “top” sector of the cryptocurrency market acted irrationally and imitated the decisions of others without referring to their beliefs. further, while lobão (2022) employed a more specific type of cryptocurrency, namely green or eco-friendly cryptocurrencies, ren and lucey (2022) compared investor herding behavior between green and black/dirty cryptocurrencies; both studies disclosed that green cryptocurrency investors were not proven to have herding behavior. meanwhile, ren and lucey (2022) showed that black/dirty cryptocurrency investors tended to herd. based on the previous studies, herding behavior in financial markets, especially the cryptocurrency market, can be well proven by the csad model. in addition, there are indications that each type of cryptocurrency can have different investor tendencies; particularly, in previous research, it was revealed that there is a tendency for investors to act irrationally and base their decisions on the performance of large-cap cryptocurrencies, indicating that there is herding behavior in large-cap cryptocurrencies, which has not been explicitly answered in previous studies. therefore, based on the above concepts, theories, and empirical results, the following hypotheses can be put forward: h1: investors in the large-cap cryptocurrency market tend to herd. previous research (blau, griffith, & whitby, 2021; phochanachan, pirabun, leurcharusmee, & yamaka, 2022; smales, 2021) revealed that cryptocurrencies could be used as a hedge against inflation, especially in the short-term (short-run), and it is not recommended to be a long-term inflation hedge. on the other hand, wardoyo et al. (2020) stated that cryptocurrency can be used as a hedge against monetary conditions in indonesia. this study also proves that cryptocurrencies and inflation values are negatively correlated because, according to bouri, molnár, azzi, roubaud, and hagfors (2017), an asset can be categorized as a hedge if the average asset is negatively correlated with other assets. other studies (galariotis, rong, & spyrou, 2015; gong & dai, 2017; wibowo, 2021; wicaksono & falianty, 2022) also succeeded in showing that monetary policy as a macroeconomic indicator in a country, such as interest rates, inflation, and exchange rates, have a significant effect in reducing the return dispersion value (csad), which has implications for the influence of macroeconomic factors on herding behavior. even though research on the direct influence of indonesia’s macroeconomic factors on the cryptocurrency market has not been well explored, research by wang et al. (2022) has proven strong evidence that macroeconomic indicators globally influence the fluctuations or volatility of the bitcoin market. according to hougan and lawant (2021), ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 576 cryptocurrencies, as part of a new investment asset class, can be influenced by various factors, including evolving regulations. based on the above concepts, theories, and empirical results, the following hypotheses can be proposed: h2a: indonesia's inflation rate affects herding behavior in the large-cap cryptocurrency market. h2b: indonesia's interest rate affects herding behavior in the large-cap cryptocurrency market. research method the types and sources of data used in this study were secondary data. sources of data in this study included closing prices of cryptocurrencies, which are a type of crypto assets in the coin/non-token category according to the definition of burniske and tatar (2018) based on daily price reports of large-cap cryptocurrencies obtained from coingecko (coingecko.com) and indonesia’s macroeconomic data (inflation and interest rates) from the bank indonesia website (bi.go.id). the other supporting data related to this research topic were obtained from books, articles, and electronic media. sampling was carried out by purposive sampling with the criteria of cryptocurrency with the largest capitalization (large-cap) based on the constituent criteria of the royalton crix index as one of the references in cryptocurrency studies by lee, guo, and wang (2018) as of january 2023. the sample period range was from april 2019 to december 2022. as a result, this study used a sample of five cryptocurrencies with the largest market capitalization as of january 2023 listed as a royalton crix constituent and listed on the coinmarketcap website (coinmarketcap.com) as a reference in the study (d. k. c. lee et al., 2018; liu et al., 2019). the cryptocurrencies chosen to be the object of research were bitcoin (btc), ethereum (eth), binance coins (bnb), ripple (xrp), and cardano (ada). data processing was done quantitatively by identifying cryptocurrency price reports and independent variable proxy data in 2019-2022. after that, it continued to analyze herding behavior using a cross-sectional absolute deviation (csad) as referred to by chang et al. (2000) with a modified independent variable model involving explanations of factors influencing herding behavior according to referrals (choi & yoon, 2020; haykir & yagli, 2022; lobão, 2022; yousaf & yarovaya, 2022; youssef, 2022). the steps in further data analysis are as follows. calculating realized return each cryptocurrency finding out the realized return of each crypto asset can be calculated using appropriate logarithmic return reference (ballis & drakos, 2020; rizal & damayanti, 2019) with the formula: 𝑅𝑖,𝑡 = ln 𝑃𝑡 𝑃𝑡−1 … (1) ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 577 where 𝑅𝑖,𝑡 describe for the actual rate of return of cryptocurrency-i in period-t; 𝑃𝑡 for cryptocurrency price period-t; and 𝑃𝑡−1 for cryptocurrency price period-t-1. calculating markets return to find out the return on the large-cap cryptocurrency market, the equally-weighted method used market returns of the five returns sample cryptocurrency according to the reference (ballis & drakos, 2020; lobão, 2022) with the formula: 𝑅𝑚,𝑡 = 1 𝑁 ∑ 𝑅𝑖,𝑡 𝑁 𝑖=1 … (2) where 𝑅𝑚,𝑡 describe for the rate of return on the cryptocurrency market in the period-t; 𝑅𝑖,𝑡 for the actual rate of return of cryptocurrency-i in period-t; and 𝑁 for number of samples of cryptocurrencies. calculating cross-sectional absolute deviation (csad) to find out herding behavior, chang et al. (2000) proposed the csad measure as a proxy for herding behavior inspired by the capital asset pricing model (capm) with the formula: 𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 = 1 𝑁 ∑|𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑚,𝑡 | 𝑁 𝑖=1 … (3) where 𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 describe for the value of cross-sectional absolute deviation in the periodt; 𝑅𝑚,𝑡 for the rate of return on the cryptocurrency market in the period-t; 𝑅𝑖,𝑡 for the actual rate of return of cryptocurrency-i in period-t; and 𝑁 for number of samples of cryptocurrencies. investigating herding behavior cryptocurrency market in the next step, csad was regressed as the dependent variable with the absolute value of the return market and the squared value of the return market as an independent variable to investigate herding behavior on the market, with the following formula: 𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 = 𝛼0 + 𝛾1|𝑅𝑚,𝑡 | + 𝛾2𝑅𝑚,𝑡 2 + 𝜀 … (4) the identification of herding behavior was tested through hypotheses while answering the first hypothesis (h1) in this study according to the reference (bouri et al., 2021): a) null hypothesis (h0), means h0a: herding behavior cannot be identified (when γ1 > 0 and γ2 = 0), and h0b: there is anti-herding behavior (when γ2 > 0); b) hypothesis 1 (h1): there is a tendency for herding behavior (when γ2 < 0). ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 578 analyzing the influence of indonesia's macroeconomic factors on behavior herding cryptocurrency market similar to the previous equation, the effect factor of indonesia's macroeconomy on cryptocurrency market herding behavior was analyzed by linear regression analysis with a modification of the previous csad model by adding the independent variables, which are adaptation study of gong and dai (2017) as following: 𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 = 𝛼0 + 𝛾1|𝑅𝑚,𝑡 | + 𝛾2𝑅𝑚,𝑡 2 + 𝛾3δ𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 𝑅𝑚,𝑡 2 + 𝛾4δ𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑡 𝑅𝑚,𝑡 2 + 𝜀 … (5) where 𝐶𝑆𝐴𝐷𝑡 describe for the value of cross-sectional absolute deviation in the periodt; 𝛼0 for regression intercept value; 𝛾𝑖 for the value of the regression coefficient on the independent variable-i; |𝑅𝑚,𝑡 | for the absolute/absolute value of the return market in the period-t; 𝑅𝑚,𝑡 2 for the squared value of the return market in the period-t; δ𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 for change level inflation in indonesia in the period-t; ∆𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑡 for change level interest rates in indonesia (bi7drr) in the period-t; and 𝜀 for regression error. the hypothesis from the above equation is similar to the previous hypothesis in the regression equation (4). if the regression coefficient value of each factor, 𝛾 3 and 𝛾 4 , is negative (positive) and significant, it implies the influence of indonesia’s macroeconomic factors on investor herding (anti-herding) behavior. result and discussion descriptive statistics analysis table 1 provides descriptive statistics for the market/sample mean daily returns (rm,t) and cross-sectional absolute standard deviation (csad) throughout the sample period. the market return fluctuated between -47.96% and 18.87% over the entire sample period, with an average of 0.12%. the cryptocurrency market was highly volatile, with a standard deviation of 4.39%. in addition, the daily average of csad was 1.64%, indicating that cryptocurrency returns deviated significantly from market expectations. table 1 descriptive statistics analysis of csadt and rm,t market return (rm.t) csadt mean 0.12% 1.64% median 0.30% 1.25% minimum -47.96% 0.06% maximum 18.87% 16.21% standard deviation 4.39% 1.46% skewness -1.35 3.72 kurtosis 16.43 25.70 jarque-bera 10713.46 32593.16 prob. 0.00% 0.00% ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 579 table 2 presents descriptive statistics for inflation and interest rates and changes over the sample period. the maximum and minimum values of change in interest rates (δinterestt) during the sample period were 0.500% and 0.2500%, respectively. in addition, the maximum and minimum values of the change in the inflation rate (δinflationt) were 0.3500% and 0.0323%, respectively. according to these findings, interest rates and inflation fluctuated. changes in inflation and interest rates were small (below 1%) due to monthly changes in interest rates and inflation values. table 2 descriptive statistics analysis of inflation and interest rates inflation rate δinflationt interest rate δinterestt mean 2.72% 0.0004% 4.25% -0.0004% median 2.64% 0.0000% 4.00% 0.0000% minimum 1.32% -0.0323% 3.50% -0.2500% maximum 5.95% 0.3500% 6.00% 0.5000% standard deviation 1.31% 0.0107% 0.84% 0.0331% skewness 0.96 27.20 0.81 5.07 kurtosis 2.99 853.08 2.30 143.07 jarque-bera 211.43 41450006.00 177.62 1126654.00 prob. (p-value) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% meanwhile, based on tables 1 and 2, the skewness value in the average daily return’s distribution was negative, indicating that the distribution of market returns tended to produce negative values or losses, relatively greater than the positive return achieved with the left-tailed distribution. on the other hand, the skewness value in the crosssectional absolute standard deviation (csad) distribution, inflation and interest rates, and their changes were positive, denoting that the distribution produced dispersion of returns, changes in interest rates and inflation with relatively more positive values than the average with the right-tailed distribution. besides, the kurtosis value of the entire distribution had a positive value, suggesting that the two distributions decayed (turning point) more quickly while implying a greater likelihood of large values with a leptokurtic or fat-tailed distribution. furthermore, based on the normality test results using the jarque bera approach, it produced a probability value (p-value) under normality conditions, implying that the market or sample average daily returns (rm,t) and cross-sectional absolute standard deviation (csad) were generally not distributed. thus, the hypothesis could not be tested using the ordinary least square (ols) regression econometric estimator approach, which requires symmetries/normal distributions of variables. alternatively, this study used newey and west's (1987) approach according to reference (ballis & drakos, 2020; gong & dai, 2017; rahman & ermawati, 2020) testing herding tendencies in large-cap cryptocurrency markets table 3 describes the regression results without using indonesia's macroeconomic factor variables (inflation and interest rates) based on equation (4). the regression results used aggregate sample data of five large-cap cryptocurrencies with 1371 observations. the empirical test results of the regression showed that the coefficient γ2 was negative and ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 580 significant at the 95% confidence level (α=5%). therefore, based on empirical results, it can be concluded that investors in the large-cap cryptocurrency market tended to herd, where hypothesis 1 (h1) could be accepted during the sample period. table 3 regression results based on equation (4) variable coefficient standard error t-statistic α0 0.0098*** 0.0006 16.5550 γ1 0.2322*** 0.0318 7.3005 γ2 -0.1944** 0.0797 -2.4381 note: ***, **, and * represent significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively. these results align with research (ballis & drakos, 2020; vidal-tomás et al., 2019), which showed that investors in the "top" (large-cap) sector of the cryptocurrency market acted irrationally and imitated the decisions of others without referring to their beliefs. however, the results of this study are contrary to research (amirat & alwafi, 2020; lobão, 2022; yousaf & yarovaya, 2022) stating that herding behavior in cryptocurrencies could not be proven. in addition, these results indicate that the linear relationship between csadt and market returns did not apply, and there was a non-linear correlation between csadt and market returns while confirming that the model of chang et al. (2000) is suitable for this study. figure 2 illustrates the non-linear relationship between csadt and market returns. explanations regarding the evidence of herding behavior occurring in cryptocurrencies include the cryptocurrency market, which tends to be new and rapidly developing with high price volatility/risk (makarov & schoar, 2020; setiawan, 2020), lack of quality and information disclosure (corbet, lucey, urquhart, & yarovaya, 2019), and the tendency of crypto investors/traders to expect high positive returns (amirat & alwafi, 2020; setiawan, 2020). thus, investors/traders ignore individual characteristics regarding their investment decisions and behave in herds according to the performance of the cryptocurrency market (amirat & alwafi, 2020). figure 2 relationship between daily csadt and market return ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 581 the influence of indonesia's macroeconomic factors on herding behavior of the largecap cryptocurrency market table 4 displays the regression results using indonesia's macroeconomic factor variables (inflation and interest rates) based on equation (5). the regression results used aggregate sample data of five large-cap cryptocurrencies and two of indonesia's macroeconomic factors (inflation rate and bi7drr as an interest rate) with 1371 observations. the empirical test results of the regression revealed that the coefficient γ3 was negative and significant at the 99% confidence level (α=1%), while the coefficient γ4 was negative but not significant. therefore, based on empirical results, the inflation rate in indonesia influenced herding behavior in the large-cap cryptocurrency market, where hypothesis 2a (h2a) could be accepted. nevertheless, hypothesis 2b (h2b), the interest rate in indonesia, failed to be empirically proven to affect herding behavior in the large-cap cryptocurrency market. based on these results, it can be concluded that of the two indonesia’s macroeconomic factors tested, only movements/changes in the inflation rate in indonesia affected the herding behavior of large-cap cryptocurrency investors in the sample period. table 4 regression results based on equation (5) variable coefficient standard error t-statistic α0 0.0098*** 0.0006 16.6135 γ1 0.2327*** 0.0313 7.4313 γ2 -0.1951** 0.0793 -2.4615 γ3 -4628.1050*** 1570.3790 -2.9471 γ4 -155.6918 871.4861 -0.1787 note: ***, **, and * represent significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively. the results of this study support the research of galariotis, rong, and spyrou (2015) by showing that changes in the inflation rate affect investors' herding behavior. as known in previous research (blau et al., 2021; phochanachan et al., 2022; smales, 2021), cryptocurrencies, including bitcoin and other large-cap cryptocurrencies, are hedged or negatively correlated with inflation in the short term (short-run), especially according to the gemini trust company llc (2022), which states that most investors in indonesia perceive cryptocurrencies as a hedge against inflationary conditions in indonesia. therefore, this research can explain the phenomenon of financial behavior that occurs when cryptocurrency prices change rapidly when the inflation rate, especially in indonesia, changes. nonetheless, these results contradict studies (gong & dai, 2017; wibowo, 2021; wicaksono & falianty, 2022), which showed that interest rate movements failed to prove to affect investors' herding behavior. unlike the inflation rate, when the bank indonesia (bi) board of governors meeting announced that the interest rate in indonesia (bi7drr) experienced a change in value (increase/decrease), similar to the response to the fed funds rate interest rate (vidal-tomás & ibañez, 2018), cryptocurrency investors did not perceive changes in interest rates as bad news that can trigger herding behavior like capital market investors (y. h. lee, liao, & hsu, 2015). ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 582 according to research results, given that herding behavior exists in the large-cap cryptocurrency market, this market is proven inefficient (urquhart, 2016; vidal-tomás et al., 2019). in addition, because herding behavior can cause a "tsunami effect," namely massive inflows and outflows, which eventually often result in bubbles and crashes in the large-cap cryptocurrency market (pompian, 2021), global and local policymakers must establish adequate regulations to increase the efficiency of the cryptocurrency market. it should be remembered that cryptocurrency is a high-risk asset (liu et al., 2019; setiawan, 2020), which has the potential to be dominated by types of investors with a tendency towards emotional type bias: self-control bias where investors' decisions with these conditions are very sensitive to changes in asset prices because this investment decisions tend to "consume today at the expense of saving for tomorrow" (pompian, 2021). especially unlike the stock market, which has an auto-rejection rule when the stock price is too high/low, the cryptocurrency market, according to sapuric and kokkinaki (2014), moves freely according to the movement of investor demand and supply. as a result, the price of cryptocurrencies can rise as high as possible and allow it to fall as low as possible. furthermore, indonesia is one of the countries with the largest percentage of cryptocurrency adopters in the world for the large-cap cryptocurrency market; inflation in indonesia can be proven to have contributed to investor herding behavior in large-cap cryptocurrency. therefore, investors in indonesia need to be careful in making rational investment decisions, especially when there is an announcement or news about the inflation rate movement in indonesia. finally, investors need to diversify their investment portfolios with assets that negatively correlate with cryptocurrencies and are resistant to inflation because, according to choi and shin (2022), cryptocurrencies are proven not to be resilient/safe-haven to inflation. it is also proven in this study that the herding behavior of the large-cap cryptocurrency market can be affected by movements in inflation. it can help minimize losses when cryptocurrency prices drop during a bearish/crash market. conclusion the cryptocurrency market has experienced rapid growth and has become a type of currency and an important investment instrument. the main problem arises when investors carry out cryptocurrency investment activities recklessly with bias and decide to invest without regard to the high risk and rate of return on cryptocurrency. this behavior indicates investors' herding behavior in the large-cap cryptocurrency market. the csad approach was used with the newey-west estimator approach to analyze this phenomenon, considering that the distribution was not symmetrical, and three main results were obtained. first, large-cap cryptocurrency investors tend to be irrational in their decisions and follow the decisions of others without reference to their beliefs or herding during the sample period. second of the two macroeconomic factors studied, i.e., inflation and interest rates, only changes in inflation rates influenced investor herding behavior. third, the market is inefficient with the proven tendency of herding behavior in large-cap cryptocurrencies. ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 583 the results of this study provide theoretical and practical implications. theoretically, this study extends previous findings regarding herding behavior and the external factors influencing it, particularly in the cryptocurrency context, thereby contributing to future research by supporting the theory and results of previous studies. in practical implication, global and local policymakers must establish adequate regulations to improve the efficiency of the cryptocurrency market. in addition, large-cap cryptocurrency investors in indonesia need to be careful in making rational investment decisions, especially when there is an announcement/news about the inflation rate movement in indonesia. finally, investors need to diversify their investment portfolios with assets that negatively correlate with cryptocurrencies and are resistant to inflation. this research was limited to using only cryptocurrency assets by not using crypto-tokens, non-fungible tokens (nft), and other crypto-assets. in addition, this research was still limited to only looking at the influence of macroeconomic factors in indonesia on herding behavior in the aggregate large-cap cryptocurrency market. therefore, further research can conduct research on herding behavior or other financial behavior by using other crypto assets or cryptocurrencies separately to determine the characteristics of each cryptocurrency and the influence on investor herding behavior by using other factors. references amirat, a., & alwafi, w. (2020). does herding behavior exist in cryptocurrency market? cogent economics & finance, 8(1), 1735680. https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1735680 anggara, a., & mustafa, m. h. (2020). does herding behavior exist in the idx sectoral indices? international journal of innovative science and research technology, 5(8), 642–648. https://doi.org/10.38124/ijisrt20aug253 ballis, a., & drakos, k. (2020). testing for herding in the cryptocurrency market. finance research letters, 33(february), 101210. https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.06.008 bikhchandani, s., & sharma, s. (2000). herd behavior in financial markets: a review. imf working papers, 00(48), 1. https://doi.org/10.5089/9781451846737.001 blau, b. m., griffith, t. g., & whitby, r. j. (2021). inflation and bitcoin: a descriptive timeseries analysis. economics letters, 203, 109848. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109848 bogdan, s., suštar, n., & draženović, b. o. (2022). herding behavior in developed, emerging, and frontier european stock markets during covid-19 pandemic. journal of risk and financial management, 15(9). https://doi.org/10.3390/jrfm15090400 bouri, e., demirer, r., gupta, r., & nel, j. (2021). covid-19 pandemic and investor herding in international stock markets. risks, 9(9), 168. https://doi.org/10.3390/risks9090168 bouri, e., molnár, p., azzi, g., roubaud, d., & hagfors, l. i. (2017). on the hedge and safe haven properties of bitcoin: is it really more than a diversifier? finance research letters, 20, 192–198. https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.09.025 burniske, c., & tatar, j. (2018). cryptoassets: the innovative investor’s guide to bitcoin and beyond. in mcgraw-hill education. new york: mcgraw-hill education. https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1735680 https://doi.org/10.38124/ijisrt20aug253 https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.06.008 https://doi.org/10.5089/9781451846737.001 https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109848 https://doi.org/10.3390/jrfm15090400 https://doi.org/10.3390/risks9090168 https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.09.025 ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 584 chang, c.-l., mcaleer, m., & wang, y.-a. (2020). herding behaviour in energy stock markets during the global financial crisis, sars, and ongoing covid-19*. renewable and sustainable energy reviews, 134(july), 110349. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110349 chang, e. c., cheng, j. w., & khorana, a. (2000). an examination of herd behavior in equity markets: an international perspective. journal of banking and finance, 24(10), 1651–1679. https://doi.org/10.1016/s0378-4266(99)00096-5 choi, k. h., & yoon, s. m. (2020). investor sentiment and herding behavior in the korean stock market. international journal of financial studies, 8(2), 34. https://doi.org/10.3390/ijfs8020034 choi, s., & shin, j. (2022). bitcoin: an inflation hedge but not a safe haven. finance research letters, 46(pb), 102379. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102379 christie, w. g., & huang, r. d. (1995). following the pied piper: do individual returns herd around the market? financial analysts journal, 51(4), 31–37. https://doi.org/10.2469/faj.v51.n4.1918 cnbc indonesia. (2022, august 19). magic! investor kripto ri capai 15 juta, kalahkan pasar modal. retrieved october 21, 2022, from tech cnbc indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220819122418-37-365028/magicinvestor-kripto-ri-capai-15-juta-kalahkan-pasar-modal cnn indonesia. (2021, april 21). 10 uang kripto favorit investor di indonesia. retrieved november 9, 2022, from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421173435-92-633008/10-uangkripto-favorit-investor-di-indonesia corbet, s., lucey, b., urquhart, a., & yarovaya, l. (2019). cryptocurrencies as a financial asset: a systematic analysis. international review of financial analysis, 62, 182–199. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003 danial, k., laurence, t., kent, p., bain, t., & solomon, m. g. (2022). cryptocurrency all-inone for dummies. new jersey: wiley. delfabbro, p., king, d. l., & williams, j. (2021). the psychology of cryptocurrency trading: risk and protective factors. journal of behavioral addictions, 10(2), 201–207. https://doi.org/10.1556/2006.2021.00037 devenow, a., & welch, i. (1996). rational herding in financial economics. european economic review, 40(3–5), 603–615. https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00073-9 fama, e. f. (1970). efficient capital markets: a review of theory and empirical work. the journal of finance, 25(2), 383. https://doi.org/10.2307/2325486 galariotis, e. c., rong, w., & spyrou, s. i. (2015). herding on fundamental information: a comparative study. journal of banking and finance, 50(march), 589–598. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.014 gemini trust company llc. (2022). global state of crypto report. retrieved from https://www.gemini.com/gemini-2022-state-of-crypto-global.pdf gong, p., & dai, j. (2017). monetary policy, exchange rate fluctuation, and herding behavior in the stock market. journal of business research, 76, 34–43. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.018 grinblatt, m., titman, s., & wermers, r. (1995). american economic association momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: a study of mutual. source: the american economic review, 85(5), 1088–1105. haykir, o., & yagli, i. (2022). speculative bubbles and herding in cryptocurrencies. financial innovation, 8(1), 78. https://doi.org/10.1186/s40854-022-00383-0 https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110349 https://doi.org/10.1016/s0378-4266(99)00096-5 https://doi.org/10.3390/ijfs8020034 https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102379 https://doi.org/10.2469/faj.v51.n4.1918 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220819122418-37-365028/magic-investor-kripto-ri-capai-15-juta-kalahkan-pasar-modal https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220819122418-37-365028/magic-investor-kripto-ri-capai-15-juta-kalahkan-pasar-modal https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421173435-92-633008/10-uang-kripto-favorit-investor-di-indonesia https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421173435-92-633008/10-uang-kripto-favorit-investor-di-indonesia https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003 https://doi.org/10.1556/2006.2021.00037 https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00073-9 https://doi.org/10.2307/2325486 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.014 https://www.gemini.com/gemini-2022-state-of-crypto-global.pdf https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.018 https://doi.org/10.1186/s40854-022-00383-0 ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 585 hougan, m., & lawant, d. (2021). cryptoassets: the guide to bitcoin, blockchain, and cryptocurrency for investment professionals. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3792541 hu, y., valera, h. g. a., & oxley, l. (2019). market efficiency of the top market-cap cryptocurrencies: further evidence from a panel framework. finance research letters, 31(april), 138–145. https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.012 jabeen, s., rizavi, s. s., & farhan, m. (2022). herd behaviour, fundamental, and macroeconomic variables – the driving forces of stock returns: a panel-based pooled mean group approach. frontiers in psychology, 13(march), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.758364 katadata. (2022, april 12). nilai transaksi aset kripto di indonesia meroket 1.222% pada 2021. retrieved october 22, 2022, from databoks katadata website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-asetkripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021 lakonishok, j., shleifer, a., & vishny, r. w. (1992). the impact of institutional trading on stock prices. journal of financial economics, 32(1), 23–43. https://doi.org/10.1016/0304-405x(92)90023-q lee, d. k. c., guo, l., & wang, y. (2018). cryptocurrency: a new investment opportunity? journal of alternative investments, 20(3), 16–40. https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016 lee, y. h., liao, t. h., & hsu, c. m. (2015). the impact of macroeconomic factors on the herding behaviour of investors. asian economic and financial review, 5(2), 295–304. https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.2/102.2.295.304 liu, y., tsyvinski, a., & wu, x. (2019). common risk factors in cryptocurrency. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3379131 lobão, j. (2022). herding behavior in the market for green cryptocurrencies: evidence from cssd and csad approaches. sustainability, 14(19), 12542. https://doi.org/10.3390/su141912542 makarov, i., & schoar, a. (2020). trading and arbitrage in cryptocurrency markets. journal of financial economics, 135(2), 293–319. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.001 newey, w. k., & west, k. d. (1987). a simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. econometrica, 55(3), 703. https://doi.org/10.2307/1913610 perayunda, i. g. a. d., & mahyuni, l. p. (2022). faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi cryptocurrency pada kaum milenial. ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 6(3), 351–372. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.5224 phochanachan, p., pirabun, n., leurcharusmee, s., & yamaka, w. (2022). do bitcoin and traditional financial assets act as an inflation hedge during stable and turbulent markets? evidence from high cryptocurrency adoption countries. axioms, 11(7), 339. https://doi.org/10.3390/axioms11070339 pompian, m. m. (2021). behavioral finance and your portfolio a navigation guide for building wealth. new jersey: wiley. rahman, r. e., & ermawati, e. (2020). an analysis of herding behavior in the stock market: a case study of the asean-5 and the united states. buletin ekonomi moneter dan perbankan, 23(3), 297–318. https://doi.org/10.21098/bemp.v23i3.1362 ren, b., & lucey, b. (2022). do clean and dirty cryptocurrency markets herd differently? finance research letters, 47(pb), 102795. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102795 https://doi.org/10.2139/ssrn.3792541 https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.012 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.758364 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021 https://doi.org/10.1016/0304-405x(92)90023-q https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016 https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.2/102.2.295.304 https://doi.org/10.2139/ssrn.3379131 https://doi.org/10.3390/su141912542 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.001 https://doi.org/10.2307/1913610 https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.5224 https://doi.org/10.3390/axioms11070339 https://doi.org/10.21098/bemp.v23i3.1362 https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102795 ramadhan, ermawati & fariyanti the influence of indonesia’s macroeconomic factors: … journal of accounting and investment, 2023 | 586 rizal, n. a., & damayanti, m. k. (2019). herding behavior in the indonesian islamic stock market. journal of islamic monetary economics and finance, 5(3), 673–690. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1079 sadewo, r. a. j., & cahyaningdyah, d. (2022). investor herding behavior in extreme conditions during covid-19: study on indonesian stock market. management analysis journal, 11(1), 22–29. https://doi.org/10.15294/maj.v11i1.53484 sapuric, s., & kokkinaki, a. (2014). bitcoin is volatile! isn’t that right? in w. abramowicz & a. kokkinaki (eds.), lecture notes in business information processing (pp. 255– 265). cham: springer international publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-31911460-6_22 setiawan, e. p. (2020). analisis potensi dan risiko investasi cryptocurrency di indonesia. jurnal manajemen teknologi, 19(2), 130–144. https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.2.2 smales, l. a. (2021). cryptocurrency as an alternative inflation hedge? ssrn electronic journal, 23529(2), 1–45. https://doi.org/10.2139/ssrn.3883123 toluna. (2022). decoding crypto the future of digital currency : 2022 consumer global opinion report across 19 market. retrieved from https://tolunacorporate.com/wpcontent/uploads/2022/08/toluna-decoding-crypto-report-the-future-of-digitalcurrency-1.pdf tversky, a., & kahneman, d. (1973). availability: a heuristic for judging frequency and probability. cognitive psychology, 5(2), 207–232. https://doi.org/10.1016/00100285(73)90033-9 vidal-tomás, d., & ibañez, a. (2018). semi-strong efficiency of bitcoin. finance research letters, 27, 259–265. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.03.013 vidal-tomás, d., ibáñez, a. m., & farinós, j. e. (2019). herding in the cryptocurrency market: cssd and csad approaches. finance research letters, 30, 181–186. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.09.008 wang, j., ma, f., bouri, e., & guo, y. (2022). which factors drive bitcoin volatility: macroeconomic, technical, or both? journal of forecasting, (october), 1–19. https://doi.org/10.1002/for.2930 wardoyo, w., nuryakin, c., & hambali, s. (2020). bitcoin in indonesia: hedging or investment instrument? jurnal ekonomi indonesia, 9(3), 209–232. https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.62 wibowo, b. (2021). monetary policy and herding behavior developed market and emerging market comparison. trikonomika, 20(1), 11–16. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v20i1.1579 wicaksono, r. p. k., & falianty, t. a. (2022). monetary policy and herding behavior: empirical evidence from indonesia stock market. the indonesian capital market review, 14(1). https://doi.org/10.21002/icmr.v14i1.1141 yi, s., xu, z., & wang, g. j. (2018). volatility connectedness in the cryptocurrency market: is bitcoin a dominant cryptocurrency? international review of financial analysis, 60, 98– 114. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.08.012 yousaf, i., & yarovaya, l. (2022). herding behavior in conventional cryptocurrency market, non-fungible tokens, and defi assets. finance research letters, 50(september 2021), 103299. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103299 youssef, m. (2022). do oil prices and financial indicators drive the herding behavior in commodity markets? journal of behavioral finance, 23(1), 58–72. https://doi.org/10.1080/15427560.2020.1841193 https://doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1079 https://doi.org/10.15294/maj.v11i1.53484 https://doi.org/10.1007/978-3-319-11460-6_22 https://doi.org/10.1007/978-3-319-11460-6_22 https://doi.org/10.12695/jmt.2020.19.2.2 https://doi.org/10.2139/ssrn.3883123 https://tolunacorporate.com/wp-content/uploads/2022/08/toluna-decoding-crypto-report-the-future-of-digital-currency-1.pdf https://tolunacorporate.com/wp-content/uploads/2022/08/toluna-decoding-crypto-report-the-future-of-digital-currency-1.pdf https://tolunacorporate.com/wp-content/uploads/2022/08/toluna-decoding-crypto-report-the-future-of-digital-currency-1.pdf https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90033-9 https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90033-9 https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.03.013 https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.09.008 https://doi.org/10.1002/for.2930 https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.62 https://doi.org/10.23969/trikonomika.v20i1.1579 https://doi.org/10.21002/icmr.v14i1.1141 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.08.012 https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103299 https://doi.org/10.1080/15427560.2020.1841193 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper the influence of environmental, social, and governance performance on foreign investment amalia siti khodijah abstract research aims: this study aims to investigate the effect of environmental, social, and governance (esg) performance on foreign investment through corporate reputation. design/methodology/approach: this study’s population was all non-financial companies listed on indonesia stock exchange from 2015 to 2019. moreover, the hypotheses testing technique used was two-stage least square (2sls), with 150 observations distributed in balanced panel data. in addition, additional analysis was conducted to examine how each company paid attention to esg practices based on its industry classification through descriptive statistical analysis. research findings: the regression results revealed that companies with good esg performance tended to have a high level of foreign investment. however, it could not be explained by the corporate reputation. in an additional test, this study documented that the mining industry had a much better esg performance than other industrial groups. theoretical contribution/originality: this study pays attention to foreign investment through trading domestic equity shares, whereas previous studies only focused on esg practices in the fdi process. in addition, this study examined corporate reputation in explaining the relationship. practitioner/policy implication: the research results can be used by standard setters in developing sustainability disclosure standards in indonesia, which international sustainability standards board is currently initiating. research limitation/implication: the weakness in this study is the small number of samples employed in the test due to the minimal availability of esg data in the database. keywords: foreign investment; esg performance; corporate reputation; impression management introduction this study examines the relationship between environmental, social, and governance (esg) performance and foreign investment through corporate reputation in the case of cross-listed firms on the indonesia stock market. foreign investment is now a focus for many developing countries to help stabilize the economy through capital distribution across countries. over the past few decades, the wave of stock market liberalization across the globe has dramatically increased capital mobility and foreign investment (tsang et al., 2019). high capital mobility allows investors to invest in more productive countries. affiliation: master in accounting, faculty of economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: amalia.siti.khodijah@mail.ugm.ac.id doi:10.18196/jai.v24i1.16033 citation: khodijah, a. s. (2023). the influence of environmental, social, and governance performance on foreign investment. journal of accounting and investment, 24(1), 64-83. article history received: 31 aug 2022 revised: 12 sep 2022 accepted: 06 oct 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ mailto:amalia.siti.khodijah@mail.ugm.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16033 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16033 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.16033&domain=pdf khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 65 the extent of this foreign capital mobilization is intensified in developing countries, especially in economies in asian markets, such as indonesia (chairani & siregar, 2021). based on bloomberg data collected as of september 2020, indonesia had the second fastest economic growth in the g-20 from 2012 to 2020 (wiguna, 2020). moreover, indonesia has potential natural resources coupled with a strategic geographical location and owns a good human development index to become an attractive investment target for various global investors (deloitte, 2021). thus, it encourages managers in indonesia to take diverse ways to attract foreign investors in their long-term funding. however, in attracting foreign investment, companies in indonesia are constantly faced with a legitimacy deficit (liu et al., 2021). according to the investment coordinating board (bkpm), from 2014 to 2019, the average fdi inflow to indonesia was only 1.9% of the gross domestic product (gdp) (bkpm, 2020), far below other asean countries, such as cambodia (11.8% of gdp), vietnam (5.9% of gdp), malaysia (3.5% of gdp), and thailand (2.6% of gdp) (meilani, 2019). in fact, in the first quarter of 2019, indonesia's fdi was recorded at usd6.08 billion, experiencing a slowdown (-0.9%) compared to the first quarter of 2018. it could happen because of the many negative governances and environmental and social issues that reduce investor confidence in investing in the indonesian capital market. in addition, indonesia is a developing country with various economic, social, and environmental problems, such as high corruption cases, gender inequality, recruitment of minors, and various environmental issues, for instance, plastic waste, smog, river pollution, and forest fires (tjahjadi et al., 2021). furthermore, the high level of information asymmetry in developing countries tends to reduce the confidence of foreign investors in considering investment opportunities in developing countries, such as indonesia (subramaniam et al., 2016). therefore, sustainable practices and good governance, such as environmental, social, and governance (esg) practices, are needed to gain global investors' trust and compete in the worldwide market (bell et al., 2012). liu et al. (2021) have shown that in attracting foreign investment, managers should pay attention to non-financial performance, such as environmental, social, and governance (esg) responsibility practices, because they can help companies gain a good reputation and be profitable for global stakeholders. in addition, chipalkatti et al. (2021) argued that esg practices contributed significantly to the internationalization process, such as fdi (foreign direct investment), by establishing a good reputation. environmental, social, and governance (esg) factors are also among the things that global investors consider (liu et al., 2021; evans & peiris, 2010). besides, esg implementation demonstrates business management activities that care about environmental sustainability, social welfare in the company environment, and good governance practices (liu et al., 2021). further, esg implementation can answer the challenges of the times, which are increasingly responding to increasing environmental awareness and stakeholder interests. therefore, implementing esg in a company will be an attractive factor in global investment appraisal. nevertheless, previous studies only used fdi as a proxy for foreign investment. meanwhile, responsible and sustainable practices, such as good esg practices, are also greatly concerned by various global investors, including trading domestic equity shares. in addition, prior research has not empirically assessed the role of impression khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 66 management in esg practices by testing the corporate reputation as a mediator in the relationship between esg performance and foreign investment. furthermore, several studies that have empirically examined esg practices' relationship with corporate reputation provided inconsistent results. on the one hand, several previous studies have shown that responsible practices positively affect corporate reputation (galbreath, 2010; hsu, 2012; ionescu et al., 2019; lai et al., 2010; pham & tran, 2020; saeidi et al., 2015). on the other hand, andayani (2021) and axjonow et al. (2016) have proven that sustainable practices do not affect corporate reputation. based on the existing research gaps, this study is motivated to examine whether esg performance in indonesia can increase foreign investment (proxied by foreign-owned shares) and whether the relationship is explained by the corporate reputation, which is claimed to be the benefit of impression management strategy of esg practices. by adding empirical evidence of the associations between esg performance and foreign investment, this research contributes in several ways. first, this study expands the capital market literature regarding foreign investment by implementing environmentally, socially, and governance-responsible practices. mainly, previous studies have employed fdi as a proxy for foreign investment (liu et al., 2021) and used company external factors, such as state policies (blakey, 2020; zhang, 2020) and regional tax incentive opportunities (hadjilogiou et al., 2020) as determinants of foreign investment research topics. second, this study adds to the literature in developing countries on increasing foreign investment. in this case, foreign investment in developing countries is rising, which shows the importance of foreign investment for developing countries to help economic stability. third, the results of this study provide input to standard setters and managers to maximize esg performance to establish good corporate governance and reputation to attract foreign investors. literature review and hypotheses development regulatory setting for sustainable development in indonesia in indonesia, the progression of the sustainable development concept is policed in several regulations, such as law no. 40 of 2007 article 74 concerning limited liability companies. it explains that companies that conduct their business activities in the field of and/or related to natural resources are required to perform social and environmental responsibilities. in addition, government regulation number 47 of 2012 article 3 also states that social and environmental responsibility is an obligation for companies that run their business in the field of natural resources. however, regulations regarding implementing sustainable practices are only mandatory recommendations and are not accompanied by structured guidelines on how these sustainable practices should be reported and disclosed. the structured guidelines on sustainable reporting in indonesia have then been prepared and stipulated by the financial services authority in ojk regulation no. 51/pojk.03/2017 concerning the implementation of sustainable finance for financial service institutions, issuers, and public companies. still, this regulation is khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 67 only explicitly applied to financial service institutions, and no regulations and guidelines are used for publicly listed companies in the non-financial sector. meanwhile, in the world, the progression of sustainable economic development today is still rolling and growing gradually. on november 3, 2021, the ifrs foundation trustees announced the establishment of the international sustainability standards board (issb), tasked with developing high-quality sustainability disclosure standards to meet the information needs of stakeholders. then, on march 31, 2022, the issb issued exposure draft ifrs s1 general requirements for disclosure of sustainability-related financial information, which is currently receiving public input on the published exposure drafts. the exposure draft includes proposals for definitions and requirements consistent with the iasb conceptual framework for financial reporting, ias 1 presentation of financial statements, and ias 8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors. the proposal in the exposure draft will require the entity to disclose material information about all significant sustainability-related risks and opportunities it faces, along with requirements and guidelines to support the disclosure of such sustainability information (issb, 2022). moreover, the indonesian accounting association (iai) is also currently responding to the published exposure draft through the task force on comprehensive corporate reporting (tf ccr) (iai, 2022). signaling theory signal theory is based on the premise that one party (e.g., seller) has more comprehensive information than an external party (e.g., buyer). the signal theory also explains that investors are external parties to the company with limited information on the company's operations and must depend on what management wants to share (naffa & fain, 2020). to minimize the risk of this information asymmetry, investors will identify observable characteristics (signals) that are likely to affect the company's financial performance in evaluating their investment (bergh & gibbons, 2011). according to signal theory, good information or signals will drive cash inflows as a form of investor confidence that the entity is good (bergh et al., 2014). in addition, the signal theory provides a solution that companies can try to reduce the risk of information asymmetry by giving good signals to stakeholders. according to reber et al. (2021), implementing esg practices is one of the company's efforts to reduce the risk of information asymmetry to stakeholders by providing compliance signals so that they are more acceptable to the public and obtain operating permits. moreover, the company's esg practices help stakeholders, as parties with few connections and access to information, to capture the company's good intentions in responsible and sustainable management practices (m. zhang, 2020). thus, the compliance signal from esg practices is expected to be a positive signal for investors' investment assessments and bring cash inflows to the company's capital. khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 68 environmental, social, and governance (esg) and foreign investment the rise of social, environmental, and governance issues in the business world encourages investors from various countries to emphasize and pay attention to environmentally, socially, and governance-responsible business practices now as a feature of sustainable investment (yu et al., 2018). according to signal theory, esg practices can signal compliance with the norms of sustainable business behavior (belkaoui, 1976). esg practices also pay attention to various environmental, social, and governance issues to address areas characterizing sustainable, responsible, and ethical investment (chairani & siregar, 2021). when an entity shows behavior that is relevant to the values in society, the entity will get a good assessment from the public (pham & tran, 2020). hence, companies with good esg practices can positively influence global investment valuations since they are relevant to various countries' demands and investment environments. in addition, high esg performance illustrates managers' ability in the company's operational activities because managers must have good management skills to implement good esg practices (baron, 2008). esg practices also reduce information asymmetry through more transparent reporting (reber et al., 2021) to help investors control the company's performance. thus, companies with better esg performance tend to be more transparent, lower risk, and reflect better and more sustainable management practices, ultimately becoming a positive signal in global investor assessments. therefore, investors tend to be more attracted to companies with better esg performance. chairani and siregar (2021) documented that esg practices in a company can be a strong attraction for foreign investment. further, research conducted before (liu et al., 2021) at the level of foreign direct investment in 44 countries revealed that high esg scores reflect important intangible assets and help the internationalization of companies by promising good governance and management systems and sustainable business prospects. moreover, yu and zheng (2020) examined the impact of mandatory esg adoption in china by comparing the period before and after compulsory disclosure and documenting that an increase in esg practices after mandatory disclosure leads to an increase in the percentage of foreign investment in firms in china. since esg performance is identified as an attractive positive signal in investment appraisal, global investors tend to invest in companies with good esg performance. in other words, the better the esg performance of a company, the greater the foreign investment in the company. thus, this study derived the following hypothesis: h1: companies with better esg performance tend to have higher foreign investment than companies with worse esg performance. environmental, social, and governance (esg) and corporate reputation according to signal theory, a good esg performance can give a good signal in positively influencing the public's assessment of a company (dasgupta, 2021). it is because esgresponsible practices meet the norms and values in society. wang and sarkis (2017) also argued that environmentally and socially responsible practices are an opportunistic khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 69 company strategy for building a good image and being able to cover up negative issues inherent in the company. when a company exhibits socially and environmentally responsible behavior, the company appears legitimate in the eyes of the public so that people's judgments are positively influenced (pham & tran, 2020a). in addition, companies with good esg performance tend to publish more of their activities to become a strong signal in public assessments (reber et al., 2021). consequently, it makes esg practice a good impression management strategy for companies in indonesia to compete globally despite the negative issues developing in indonesia. a recent study by reber et al. (2021) on ipos companies in nyse, nasdaq, or amex supports the statement that esg performance could build a corporate reputation. also, galbreath (2010) showed that high esg performance indicates good corporate behavior and is consistent with stakeholder values, thereby increasing the corporate reputation. besides, environmentally responsible practices are a value driver in enhancing corporate reputation (siegel, 2009) as they positively influence stakeholder opinions (dangelico, 2015) and offer a favorable forward-looking perspective on business sustainability (clarkson et al., 2004). based on the theory and the previous research results, the hypothesis in this study is: h2: companies with better esg performance tend to have a better corporate reputation than companies with worse esg performance. corporate reputation and foreign investment the corporate reputation is a comprehensive and robust signal for investors since it contains many dimensions, whether financial, social, or environmental, to be of concern and assessment for stakeholders (duque-grisales & aguilera-caracuel, 2021; barnett & salomon, 2006). companies with good reputations tend to outperform those dimensions to be superior to their competitors. they also tend to have better financial performance and implement ethical and sustainable business practices. therefore, investors are more attracted to companies with good reputations because a good reputation signals positively to various stakeholders about the company's growth prospects and ethical business practices implemented (reber et al., 2021) so that the public and investors positively assess it. in addition, a favorable reputation will create good relationships with diverse stakeholders and enable the company to gain their support, which is also a valuable resource that strengthens the company's competitive position (jones, 1995). hence, a company with a good reputation sends a positive signal to investors as it conducts ethical business processes and becomes a profitable business opportunity. furthermore, lu et al. (2018) investigated the level of foreign investment in china and documented that the level of social trust in a region determined the level of foreign investment entering a company. liu et al. (2021) also uncovered that corporate reputation plays a vital role in market internationalization efforts by companies in developing countries that face a legitimacy deficit during the company's internationalization process. moreover, a positive signal of a corporate reputation can khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 70 cover the negative issues inherent in companies in developing countries by offering an overview of performance and ethical business practices, so they attract more foreign investment (wang & sarkis, 2017). therefore, this study proposed the following hypothesis: h3: companies with better reputations tend to have higher foreign investment than companies with poorer reputations. environmental, social, and governance (esg), corporate reputation, and foreign investment according to signal theory, good esg performance can be potential information that positively influences the public's assessment because it addresses areas that characterize ethical, sustainable (zhang et al., 2021), and low-risk investment opportunities (reber et al., 2021). when a company demonstrates ethical behavior and meets norms, the company appears legitimate, so the public's assessment of the company is positively influenced (pham & tran, 2020). duque-grisales and aguilera-caracuel (2021) also argued that long-term esg initiatives could help companies achieve legitimacy and positively impact foreign investors' valuations. in addition, companies with good esg performance will tend to inform esg activities more broadly so that they can be well received and identified by stakeholders, including investors (reber et al., 2021). then, it makes esg performance a strategy for companies to influence public perceptions and improve corporate reputation. furthermore, companies with good reputations tend to be more well-received and valued by their stakeholders, including investors (surroca et al., 2010). companies with good reputations also outperform various social, environmental, and financial dimensions that concern global investors (duque-grisales & aguilera-caracuel, 2021). therefore, investors tend to be more attracted to companies with good reputations because they give a positive signal about sustainability and are considered superior to their competitors (kaur & singh, 2018). thus, it can be concluded that companies with good esg scores will have a good reputation and ultimately have more opportunities to be accepted by global investors; therefore, they will have more foreign investment. kim et al. (2018) and reber et al. (2021) found that esg performance could become a company's strategic action in improving corporate reputation. moreover, the survey conducted by saeidi et al. (2015) and dasgupta (2021) on iranian companies documented that esg could benefit companies by improving their reputation. then, rhee and haunschild (2006) and lu et al. (2018) confirmed that having a good reputation could help companies gain recognition from foreign investors. in this regard, a favorable image and reputation will create good relationships with diverse stakeholders, strengthening the company's competitive position (jones, 1995). hence, companies with good reputations are preferred by investors as they are more profitable and sustainable. therefore, through the esg demonstration, the company can gain a positive perception from the public, khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 71 which is attractive to foreign investors. for this reason, this study derived the following hypothesis: h4: esg performance affects foreign investment through the corporate reputation. figure 1 depicts the conceptual framework of this research based on the hypotheses made. figure 1 conceptual framework research method population, samples, and data the population in this study was all non-financial companies listed on the indonesia stock exchange during the 2015-2019 period. data resources were obtained from the thomson reuters database. then, sampling in this study used the purposive sampling technique. the sampling criteria included (1) non-financial companies listed on the indonesia stock exchange (idx) in the study period (2015-2019), (2) the companies with esg scores available in the thomson reuters database for 2014-2018, and (3) the companies with complete data needed for analysis, in which data were required to measure foreign esg performance corporate reputation foreign investment control variables: 1. market performance 2. firm size 3. firm value 4. board size 5. independent board h1 h2 h4 h3 khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 72 investment and reputation in the thomson reuters database and financial statements for 2014-2019. based on the criteria above, the samples obtained were from 30 companies. meanwhile, the total observations in this study amounted to 150, distributed as balanced panel data. 2015 was used as the initial year of observation due to the lag of one year of esg data. therefore, the esg data used at the beginning of the observation was in 2014. in 2014, there were many companies issued sustainability reports. it would be more optimal in obtaining data and became the year in which the implementation of esg practices began to be intensified. then, 2019 was employed as the end of the observation period because 2019 was the latest year that research data could be used. on the other hand, in 2020, the covid-19 pandemic spread to all 34 provinces in indonesia. this pandemic has profoundly impacted the company's operational activities and the level of foreign investment in indonesia. research model and variables this research used a quantitative approach. the dependent variable in this study was foreign investment. foreign investment is defined as foreign equity investment represented by the total company ownership held by foreign investors. like chauhan and kumar (2019), foreign investment was measured by total foreign ownership of outstanding shares. meanwhile, the independent variables in this study were esg performance and corporate reputation (mediator). esg performance measures were obtained from the thomson reuters asset4 database. the values range from 0 to 100, with 100 as the highest score. thus, it can be easily identified the quality of the esg practices of each company. then, the previous studies employed survey-based measures for corporate reputation (e.g., aguilera-caracuel & guerrero-villegas, 2017; kim et al., 2021). yet, the limitation of this method is the doubts about the credibility, applicability, and reliability of the results when applied in the context of various countries because the survey was conducted on people with very different economic, social, and cultural backgrounds (brown & perry, 1994; fryxell & wang, 1994). therefore, following victor and sayilir (2020), this study used financial data to measure corporate reputation. the corporate reputation in this study was determined by the market-to-book ratio. the market-to-book value ratio reflects the current stock price of a company compared to the actual amount of equity. in other words, a high market-to-book value ratio represents an excellent public opinion about a company (victor & sayilir, 2020). the summary of the variables' operational definitions is presented in table 1. like pham and tran (2020), this study utilized the 2sls method to test the research hypotheses due to the possible endogeneity problems in the research model. according to gujarati (2006), the two-stage least square (2sls) simultaneous regression is suitable to solve the simultaneous equation model so that it is relevant to overcoming endogeneity problems. meanwhile, the ordinary least square (ols) and fixed effect regression cannot describe the reciprocal relationship in the simultaneous equation system, so it is more likely to produce biased and inconsistent estimates. khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 73 table 1 the operationalization of variables variable measurement data resources dependent variable foreign investment number of foreign-owned shares thomson reuters database independent variables esg performance esg scores obtained via the thomson reuters database thomson reuters database corporate reputation market-to-book value ratio thomson reuters database control variables market performance 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 = (𝑀𝑉𝐸 + 𝐷𝐸𝐵𝑇) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 thomson reuters database firm size ln (total assets) thomson reuters database firm age ln (number of years the company was founded) thomson reuters database board size ln (number of the board of directors) thomson reuters database independent board number of independent directors/number of boards thomson reuters database moreover, this study performed a lag between the period of the dependent and independent variables, assuming that esg performance and corporate reputation in the previous year are information used by investors to assess investment opportunities this year. in addition, it was done to avoid and overcome the endogeneity problem or reverse causality between these variables so that it is not possible if the influence of foreign investment in period t affects esg performance in the previous period (t-1). the equations used in this study are as follows: 𝐹𝐼𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 ′𝑠𝑄𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽5𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖,𝑡−1 + 𝛽6𝐼𝑁𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜀 ……………………… (1) 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡−1 = 𝛼0 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 ′𝑠𝑄𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽5𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖,𝑡−1 + 𝛽6𝐼𝑁𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜀 ………………………… (2) 𝐹𝐼 = 𝛼0 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑅𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠𝑄𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝑆𝐼𝑧𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽5𝐴𝑔𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽6𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖,𝑡−1 + 𝛽7𝐼𝑁𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜀 …… (3) this study also used factors attracting foreign investment. in the equation model above, iai,t is the level of foreign investment in company i in period t; lst(t-1) is environmental, social, and governance (lst) performance in company i in period t-1; reputationi,t-1 is the reputation of the company i in period t-1. for empirical analysis, this study utilized various control variables: tobin's q (market performance), firm size, firm age, board size, and percentage of independent boards. tobin's q was employed to control the preferences of foreign investors regarding company growth. tobin's qi,t-1 is defined as the market performance of firm i in period tkhodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 74 1. this study also controlled this effect using upi,t-1, defined as firm size i period t-1. previous studies have observed that large companies are followed by analysts more, resulting in lower information asymmetry (chauhan and kumar 2019). in addition, the firm's age, agei,t-1, is defined as the age of firm i in the period t-1. in addition, this study included several governance variables to control corporate-level governance practices. boardi,t-1 is the board size of firm i in period t-1, and indpi,t-1 is defined as the percentage of independent boards of firm i in period t-1. then, to investigate how environmental, social, and governance (esg) performance affected foreign investment through corporate reputation, this study follows baron and kenny (1986). they argued that the variable functions as a mediator if it fulfills three vital conditions: first, the independent variable (esg performance) should significantly affect the dependent variable (foreign investment). second, the independent variables (esg performance) should substantially influence the mediator variable (corporate reputation). third, when the independent variables and mediator are included in the model, the mediator variable value should be significant, but the independent variable value (esg performance) should be reduced. result and discussion descriptive statistic table 2 reports the descriptive statistic results to see the distribution of research data in the 2014-2019 period. the foreign investment variable (ia) had a mean value of 5.6675, with a standard deviation of 8.2392. it demonstrates that the mean level of company investment in indonesia in 2015-2019 was idr 5,667,470,000, and the value varied greatly from company to company. table 2 descriptive statistic mean maximum minimum std. dev. n ia 5.6675 34.1468 0.0578 8.2392 150 esg 44.1212 84.9661 7.7269 20.3959 150 reputation 2.8871 24.4027 -0.3238 3.5470 150 tobin’s q 1.9426 9.7012 0.5141 1.3060 150 size 29.3350 33.0950 17.0021 4.6589 150 age 3.4618 4.4427 1.6094 0.5333 150 board 1.8695 2.6391 1.0986 0.4554 150 indp 0.4165 1.0000 0.1429 1.5956 150 meanwhile, the lowest value was 0.0578, which was the value of foreign investment from pt astra agro lestari tbk (aali) in 2015, and the highest value was owned by pt unilever indonesia tbk (unvr), which was 34.1468 or idr 34,146,788,060. in addition, the esg variable had a mean value of 44.1212, with a standard deviation of 20.3959. it indicates that the performance of corporate responsibility on environmental, social, and governance factors in indonesia in 2014-2018 was 44.1212, and the value differed from company to company. these results signify that, on average, non-financial khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 75 companies in indonesia were not enthusiastic about implementing esg in the company's operational activities. then, the lowest score was 7.7269, i.e., the esg performance of pt gudang garam tbk (ggrm) in 2014, and the highest score was owned by pt vale indonesia tbk (inco) in 2014, which was 84.9661. meanwhile, the reputation variable had a mean value of 2.8871, with a standard deviation of 3.5470. it denotes that the mean market-to-book value ratio of companies in indonesia in 2014-2018 was 2.8871, and the value varied from company to company. it demonstrates that, on average, indonesian companies were valued higher in the market than they should be. regression results table 3 presents the first equation test results. in this study, environmental, social, and governance (esg) performance had a regression coefficient of 0.108467, indicating the positive direction of the regression coefficient. the probability value was 0.0004 at the significance level = 5%, and then the probability value was significant as it was less than 0.05. table 3 first equation test results variable direction prediction 2sls (β) prob. constant ? -20.79383 0.0015 esg + 0.108467 0.0004 tobin’s q + 0.839356 0.0614 size + -0.173258 0.1861 age + 2.615148 0.0320 board + 3.713268 0.0055 indp + 0.219286 0.0000 adj. 𝑹𝟐 0.299419 standard error 6.896252 table 4 second equation test results variable direction prediction 2sls (β) prob. constant ? -3.156554 0.1349 esg + 0.003105 0.7521 tobin’s q + 2.091230 0.0000 size + 0.030496 0.4751 age + 0.376850 0.3410 board + -0.216355 0.6155 indp + 0.001186 0.9224 adj. 𝑹𝟐 0.596978 standard error 2.251801 it can be concluded that the data from hypothesis 1 test results were supported, meaning that the environmental, social, and governance (esg) performance positively affected the foreign investment level. in other words, the better the environmental, social, and governance (esg) performance of a company, the higher the level of foreign investment khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 76 entering the company. it proves that the esg performance of a company is a factor considered in investment decisions by global investors. in this case, companies with good esg performance are potential investment fields. they provide sustainable, more profitable, and low-risk investments since they can reduce information asymmetry problems and improve future financial performance. as presented in table 4, esg performance on the corporate reputation had a regression coefficient of 0.003105, suggesting the positive direction of the regression coefficient. the probability value was 0.7521 at a significance level of = 5%, and the probability value was insignificant because it was more than 0.05. therefore, it can be concluded that the data from the hypothesis 2 test were rejected, indicating that the environmental, social, and governance (esg) performance did not affect the corporate reputation. this study's results align with andayani (2021) and axjonow et al. (2016), which have proven no significant relationship between esg implementation and corporate reputation. however, the results of this study are not in line with the research of pham and tran (2020), reber et al. (2021), and siegel (2009), which verified that the esg performance of a company had a positive effect on the corporate reputation. it happened because of no reporting standards and guidelines for esg activities carried out by companies in the indonesian capital market. it is one of the obstacles for companies in indonesia to be able to make esg practices a good impression management strategy. the existence of regulated disclosure guidelines and standards can also be a strategy to improve and optimize the implementation and publication of esg practices in indonesian companies. according to signal theory, esg disclosure and reporting can be a communication tool that can represent companies by reporting their efforts in carrying out good management practices and being socially and environmentally responsible (reber et al., 2021). also, the lack of regulation on good and structured disclosure makes the esg implementation is not well identified by stakeholders (bhattacharya & sen, 2004). as a result, several companies that have improved their esg performance have not been able to build a good reputation and impression through the improvement of their esg performance. table 5 third equation test results variable direction prediction 2sls (β) prob. constant ? -18.87816 0.0036 esg + 0.106583 0.0004 reputation + 0.606884 0.0173 tobin’s q + -0.429779 0.5314 size + -0.191766 0.1378 age + 2.386443 0.0472 board + 3.844571 0.0035 indp + 0.218566 0.0000 adj. 𝑹𝟐 0.322190 standard error 6.783252 khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 77 table 5 shows the third equation test results. concerning the level of foreign investment, the corporate reputation had a regression coefficient of 0.606884, demonstrating the direction of the positive regression coefficient. the probability value was 0.0173 at the significance level = 5%, and the probability value was significant since it was less than 0.05. hence, it can be concluded that the data from hypothesis 3 test results were supported, meaning that the corporate reputation positively affected the level of foreign investment. the better a corporate reputation, the higher the company's foreign investment level. then, to answer hypothesis 4, this study bases the conclusions on baron, based on several criteria for mediating variables described above. data from hypothesis 4 test results were not supported since the second condition (independent variable should significantly influence the mediator variable) was not met. it indicates that the corporate reputation variable could not mediate the relationship between esg performance on foreign investment or that the influence of esg performance on foreign investment was not through corporate reputation. this study's results corroborate andayani (2021) and axjonow et al. (2016). in this case, the good esg performance of a company has not been able to build a good reputation for the company. it could happen because of the need for efforts to deliver and communicate related to the implementation of esg practices by the company so that various stakeholders can easily identify it. this argument agrees with signal theory, explaining that massive disclosure and reporting are needed to convey positive value activities conducted by companies, such as implementing esg practices. to be aware of companies' involvement in esg practices, companies must also communicate with the public about their esg activities (deephouse et al., 2016). without communication, no matter how many esg activities a company develops, the positive impact of esg activities on public perception will be negligible. thus, esg performance will not be able to become a reliable impression management strategy in attracting foreign investment without reporting and disclosure efforts. on the other hand, reporting on esg activities in indonesia is still limited to mandatory disclosure and has not been carried out voluntarily. in addition, the absence of structured, standard guidelines regarding the disclosure of esg activities in the indonesian capital market has made companies unable to make more massive disclosures. consequently, foreign investors could not properly identify the positive signals that result from the esg implementation. table 6 shows the summary of research results. table 6 summary of research results hypothesis result h1 companies with better esg performance tend to have higher foreign investment than companies with worse esg performance. supported h2 companies with better esg performance tend to have a better corporate reputation than companies with worse esg performance. not supported h3 companies with better reputations tend to have higher foreign investment than companies with poorer reputations. supported h4 esg performance affects foreign investment through corporate reputation. not supported khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 78 additional analysis additional analysis in this study was conducted to see how each industry group paid attention to esg practices, which are one of the most interesting operational activities in the capital market. then, the grouping of industries in this research was based on the indonesia stock exchange jasica (jakarta stock industrial classification). table 7 industry group descriptive statistics industry min max mean std. deviation agriculture 24.1513 33.6514 29.7105 4.324476 mining 21.9018 84.9661 62.9170 18.5198 basic industry and chemicals 8.2209 59.2042 36.7520 18.87384 miscellaneous industry 32.2470 37.4935 35.0057 1.888768 consumer good industry 7.7269 74.0361 38.8775 21.65648 property, real estate, dan building construction 23.4252 44.6971 31.5925 6.783773 infrastructure, utilities, and transportation 15.9246 73.1576 51.8636 17.54613 trade, service, and investment 11.7616 62.3200 34.1630 15.73921 from table 7, the descriptive statistical results showed that the mining industry had a much better esg performance than other industrial groups, with a mean esg score of 62.9170. then, it was followed by the infrastructure, utility, and transportation industry groups, with an esg score of 51.8636. it might be because the mining industry is influential on the three esg factors (environmental, social, and governance), so it is vulnerable to legitimacy risks. to cover the negative issues inherent in the company, esg practices are expected to balance the spread of the problems in mining companies so that they can be more accepted by the public and reduce legitimacy problems. meanwhile, the agricultural industry group owned the lowest mean esg practice performance, scoring 29.7105. in this regard, the agricultural industry group did not focus much on the performance of its esg practices because of the low legitimacy risk faced by companies in the agricultural industry group. thus, it appears that the company's management is aware of the risk level faced by each industry group to activate and adjust the esg practices applied to compete with its competitors. conclusion this study investigated whether esg performance positively influenced foreign investment and whether reputation could explain the relationship. the data were collected from the thomson reuters database. then, 2sls regression was carried out on all non-financial companies in the indonesia stock market for the 2015-2019 period. the regression results revealed that esg performance in companies in indonesia has not been able to become an impression management strategy in the public assessment of a company. it might be due to the lack of role in disclosing esg information by companies in indonesia. research in indonesia also documented that the disclosure and reporting of sustainable practices in indonesia have not been widely exposed, so the information on esg practices has not been conveyed optimally. moreover, indonesia has various negative khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 79 environmental, social, and governance issues. it causes the level of foreign investment in indonesia to be weak compared to other asean countries. therefore, indonesian companies must implement impression management through sustainable activities and reporting to reduce these negative issues and gain investor confidence to invest in companies in indonesia. however, esg performance could still positively influence the investment decisions of global investors because it reflects the company's commitment to implementing ethical and sustainable business practices and paying attention to environmental, social, and governance factors relevant to the demands and concerns of global stakeholders today. the findings also uncovered that a good corporate reputation could increase the entry of foreign investment into a company since it indicates a company's competitive advantage in various financial and non-financial dimensions. in the future, companies in indonesia can intensify good impression management strategies to form a good perspective from the public through optimally disclosing information on company activities with positive values. furthermore, this study was limited to a small research sample due to the limited availability of esg data on the database. this study only used 30 companies listed on the indonesian stock exchange as a sample. thus, future research can broadly identify sample data to obtain more diverse and comprehensive results in other populations. still, this research has implications for standard setters to pay attention to policies related to environmental, social, and governance responsibility activities and carry out the process of developing structured guidelines related to the disclosure of environmental, social, and governance responsibility practices. in addition, indonesia's level of foreign investment is still relatively low compared to other asean countries. therefore, the existence of structured guidelines on esg activities is expected to encourage the company's esg performance, which is proven to increase foreign investment. besides, this research has implications for investors to carefully assess investment opportunities based on the company's sustainability report. investors should also properly evaluate a company's esg activities and performance because esg performance is a positive signal indicating that the company is committed to implementing ethical and responsible business practices. references aguilera-caracuel, j., & guerrero-villegas, j. (2017). how corporate social responsibility helps mnes to improve their reputation. the moderating effects of geographical diversification and operating in developing regions. corporate social responsibility and environmental management, 25(4), 355–372. https://doi.org/10.1002/csr.1465 andayani, w. (2021). disclosure of corporate social responsibility, company performance, and corporate reputation as the mediating role: indonesian context. journal of accounting and investment, 22(3), 581–601. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12190 axjonow, a., ernstberger, j., & pott, c. (2016). the impact of corporate social responsibility disclosure on corporate reputation: a non-professional stakeholder perspective. journal of business ethics, 151(2), 429–450. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3225-4 https://doi.org/10.1002/csr.1465 https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.12190 https://doi.org/10.1007/s10551-016-3225-4 khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 80 barnett, m. l., & salomon, r. m. (2006). beyond dichotomy: the curvilinear relationship between social responsibility and financial performance. strategic management journal, 27(11), 1101–1122. https://doi.org/10.1002/smj.557 baron, d. p. (2008). managerial contracting and corporate social responsibility. journal of public economics, 92(1–2), 268–288. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.05.008 belkaoui, a. (1976). the impact of the disclosure of the environmental effects of organizational behavior on the market. financial management, 5(4), 26-31. https://doi.org/10.2307/3665454 bell, r.g., filatotchev, i., rasheed, a. (2012). the liability of foreignness in capital markets: sources and remedies. journal of international business studies, palgrave macmillan; academy of international business, 43(2), 107-122. bergh, d. d., & gibbons, p. (2011). the stock market reaction to the hiring of management consultants: a signalling theory approach. journal of management studies, 48(3), 544–567. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00957.x bergh, d. d., connelly, b. l., ketchen, d. j., & shannon, l. m. (2014). signalling theory and equilibrium in strategic management research: an assessment and a research agenda. journal of management studies, 51(8), 1334–1360. https://doi.org/10.1111/joms.12097 bhattacharya, c. b., & sen, s. (2004). doing better at doing good: when, why, and how consumers respond to corporate social initiatives. california management review, 47(1), 9–24. https://doi.org/10.2307/41166284 blakey, j. r. (2020). the foreign investment risk review modernization act: the doubleedged sword of u.s. foreign investment regulations, investment regulations. loyola of los angeles law review, 53(4), 981–1015. brown, b., & perry, s. (1994). removing the financial performance halo from fortune’s “most admired” companies. academy of management journal, 37(5), 1347-1359. https://doi.org/10.5465/256676 chairani, c., & siregar, s. v. (2021). the effect of enterprise risk management on financial performance and firm value: the role of environmental, social and governance performance. meditari accountancy research, 29(3), 647–670. https://doi.org/10.1108/medar-09-2019-0549 chauhan, y., & kumar, s. b. (2019). the value relevance of non-financial disclosure: evidence from foreign equity investment. journal of multinational financial management, 52–53, 100595. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.100595 chipalkatti, n., le, q. v., & rishi, m. (2021). sustainability and society: do environmental, social, and governance factors matter for foreign direct investment?. energies, 14(19), 1–19. https://doi.org/10.3390/en14196039 clarkson, p. m., li, y., & richardson, g. d. (2004). the market valuation of environmental capital expenditures by pulp and paper companies. the accounting review, 79(2), 329– 353. https://doi.org/10.2308/accr.2004.79.2.329 dangelico, r. (2015). improving firm environmental performance and reputation: the role of employee green teams. business strategy and the environment, 24(8), 735-749). https://doi.org/10.1002/bse.1842 dasgupta, r. (2021). financial performance shortfall, esg controversies, and esg performance: evidence from firms around the world. finance research letters, 102487. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102487 deephouse, d. l., newburry, w., & soleimani, a. (2016). the effects of institutional development and national culture on cross-national differences in corporate reputation. journal of world business, 51(3), 463–473. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.12.005 https://doi.org/10.1002/smj.557 https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.05.008 https://doi.org/10.2307/3665454 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00957.x https://doi.org/10.1111/joms.12097 https://doi.org/10.2307/41166284 https://doi.org/10.5465/256676 https://doi.org/10.1108/medar-09-2019-0549 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2019.100595 https://doi.org/10.3390/en14196039 https://doi.org/10.2308/accr.2004.79.2.329 https://doi.org/10.1002/bse.1842 https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102487 https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.12.005 khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 81 deloitte. (2021). investment window into indonesia ( iwi ). duque-grisales, e., & aguilera-caracuel, j. (2021). environmental, social and governance (esg) scores and financial performance of multilatinas: moderating effects of geographic international diversification and financial slack. journal of business ethics, 168(2), 315–334. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04177-w evans, j., & peiris, d. (2010). the relationship between environmental social governance factors and stock returns. available at ssrn 1725077. https://doi.org/10.2139/ssrn.1725077 fryxell, g. e., & wang, j. (1994). the fortune corporate ‘reputation’ index: reputation for what? journal of management, 20(1), 1–1. https://doi.org/10.1177/014920639402000101 galbreath, j. (2010). how does corporate responsibility benefit firms? evidence from australia. european business review, 22(4), 411–431. https://doi.org/10.1108/09555341011056186 hadjilogiou, b. s., norman, m., hagan, k., & introduction, i. (2020). foreign investment in qualified opportunity zones by foreign taxpayers and cfcs. 2(february). hsu, k. t. (2012). the advertising effects of corporate social responsibility on corporate reputation and brand equity: evidence from the life insurance industry in taiwan. journal of business ethics, 109(2), 189–201. https://doi.org/10.1007/s10551-011-11180 iai. (2022). issb telah menerbitkan exposure draft ifrs sustainability disclosure standards. retrieved from https://web.iaiglobal.or.id/beritaiai/detail/issb_telah_menerbitkan_exposure_draft_ifrs_sustainability_disclosure_st andards indonesia investment coordinating board (bkpm). (2020). rencana strategis (renstra) bkpm tahun 2020-2024. ionescu, g. h., firoiu, d., pirvu, r., & vilag, r. d. (2019). the impact of esg factors on market value of companies from travel and tourism industry. technological and economic development of economy, 25(5), 820–849. https://doi.org/10.3846/tede.2019.10294 issb. (2022). exposure draft: ifrs s1 general requirements for disclosure of sustainability-related financial information. jones, t. m. (1995). instrumental stakeholder theory: a synthesis of ethics and economics author ( s ): thomas m . jones source: the academy of management review, apr., 1995, vol. 20, no. 2 ( apr, 1995 ). https://doi.org/10.5465/amr.1995.9507312924 kaur, a., & singh, b. (2018). measuring the immeasurable corporate reputation. metamorphosis: a journal of management research, 17(1), 53–64. https://doi.org/10.1177/0972622518778210 kim, h. g., chun, w., & wang, z. (2021). multiple dimensions of corporate social responsibility and global brand value: a stakeholder theory perspective. journal of marketing theory and practice, 29(4), 409–422. https://doi.org/10.1080/10696679.2020.1865109 kim, k. h., kim, m. c., & qian, c. (2018). effects of corporate social responsibility on corporate financial performance: a competitive-action perspective. journal of management, 44(3), 1097–1118. https://doi.org/10.1177/0149206315602530 lai, c.-s., chiu, c.-j., yang, c.-f., & pai, d.-c. (2010). the effects of corporate social responsibility on brand performance: the mediating effect of industrial brand equity and corporate reputation. journal of business ethics, 95, 457–469. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0433-1 https://doi.org/10.1007/s10551-019-04177-w https://doi.org/10.2139/ssrn.1725077 https://doi.org/10.1177/014920639402000101 https://doi.org/10.1108/09555341011056186 https://doi.org/10.1007/s10551-011-1118-0 https://doi.org/10.1007/s10551-011-1118-0 https://web.iaiglobal.or.id/berita-iai/detail/issb_telah_menerbitkan_exposure_draft_ifrs_sustainability_disclosure_standards https://web.iaiglobal.or.id/berita-iai/detail/issb_telah_menerbitkan_exposure_draft_ifrs_sustainability_disclosure_standards https://web.iaiglobal.or.id/berita-iai/detail/issb_telah_menerbitkan_exposure_draft_ifrs_sustainability_disclosure_standards https://doi.org/10.3846/tede.2019.10294 https://doi.org/10.5465/amr.1995.9507312924 https://doi.org/10.1177/0972622518778210 https://doi.org/10.1080/10696679.2020.1865109 https://doi.org/10.1177/0149206315602530 https://doi.org/10.1007/s10551-010-0433-1 khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 82 liu, m., marshall, a., & mccolgan, p. (2021). foreign direct investments: the role of corporate social responsibility. journal of multinational financial management, 59, 1–18. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100663 lu, j. w., song, y., & shan, m. (2018). social trust in subnational regions and foreign subsidiary performance: evidence from foreign investments in china. journal of international business studies, 49(6), 761–773. https://doi.org/10.1057/s41267-0180148-6 meilani, h. (2019). hambatan dalam meningkatkan investasi asing di indonesia dan solusinya. bidang ekonomi dan kebijakan publik info singkat kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis, xi(19). naffa, h., & fain, m. (2020). performance measurement of esg-themed megatrend investments in global equity markets using pure factor portfolios methodology. in plos one, 15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244225 pham, h. s. t., & tran, h. t. (2020a). csr disclosure and firm performance: the mediating role of corporate reputation and moderating role of ceo integrity. journal of business research, 120, 127–136. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.002 pham, h. s. t., & tran, h. t. (2020b). csr disclosure and firm performance: the mediating role of corporate reputation and moderating role of ceo integrity. journal of business research, 120, 127–136. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.002 reber, b., gold, a., & gold, s. (2021). esg disclosure and idiosyncratic risk in initial public offerings. journal of business ethics, (1977). https://doi.org/10.1007/s10551021-04847-8 rhee, m., & haunschild, p. r. (2006). the liability of good reputation: a study of product recalls in the us automobile industry. organization science, 17, 101-117. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0175 saeidi, s. p., sofian, s., saeidi, p., saeidi, s. p., & saaeidi, s. a. (2015). how does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? the mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. journal of business research, 68(2), 341–350. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.024 siegel, d. s. (2009). green management matters only if it yields more green: an economic/strategic perspective. the academy of management perspectives, 23(3), 5-16. https://doi.org/10.5465/amp.2009.43479260 subramaniam, r. k., samuel, s. d., & mahenthiran, s. (2016). liquidity implications of corporate social responsibility disclosures: malaysian evidence. journal of international accounting research, 15(1), 133–153. https://doi.org/10.2308/jiar-51204 surroca, j., tribo’, j. a., & waddock, s. (2010). corporate responsibility and financial performance: the role of intangible resources. strategic management journal, 31(5), 463-490. https://doi.org/10.1002/smj.820 tjahjadi, b., soewarno, n., & mustikaningtiyas, f. (2021). good corporate governance and corporate sustainability performance in indonesia: a triple bottom line approach. heliyon, 7(3), 2405–8440. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453 tsang, a., xie, f., & xin, x. (2019). foreign institutional investors and corporate voluntary disclosure around the world. accounting review, 94(5), 319–348. https://doi.org/10.2308/accr-52353 victor, t. c., & sayilir, o. (2020). corporate reputation and business outcomes in turkey. business and economics research journal, 10(5), 1143–1153. https://doi.org/10.20409/berj.2019.226 wang, z., & sarkis, j. (2017). corporate social responsibility governance, outcomes, and financial performance. journal of cleaner production, 162, 1607–1616. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.142 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100663 https://doi.org/10.1057/s41267-018-0148-6 https://doi.org/10.1057/s41267-018-0148-6 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244225 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.002 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.002 https://doi.org/10.1007/s10551-021-04847-8 https://doi.org/10.1007/s10551-021-04847-8 https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0175 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.024 https://doi.org/10.5465/amp.2009.43479260 https://doi.org/10.2308/jiar-51204 https://doi.org/10.1002/smj.820 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453 https://doi.org/10.2308/accr-52353 https://doi.org/10.20409/berj.2019.226 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.142 khodijah the influence of environmental, social, and governance … journal of accounting and investment, 2023 | 83 wiguna, d. k. s. (2020). pertumbuhan ekonomi ri tercatat lebih baik di antara negara g20. antaranews. retrieved from https://www.antaranews.com/berita/1793429/pertumbuhan-ekonomi-ri-tercatatlebih-baik-di-antara-negara-g20 yu, e. p. yi, guo, c. q., & luu, b. van. (2018). environmental, social and governance transparency and firm value. business strategy and the environment, 27(7), 987–1004. https://doi.org/10.1002/bse.2047 yu, w., & zheng, y. (2020). does csr reporting matter to foreign institutional investors in china? journal of international accounting, auditing and taxation, 40, 100322. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100322 zhang, l., shan, y. g., & chang, m. (2021). can csr disclosure protect firm reputation during financial restatements? journal of business ethics, 173(1), 157–184. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04527-z zhang, m. (2020). change of regulatory scheme: china’s new foreign investment law and reshaped legal landscape. in ucla pacific basin law journal, 37. https://doi.org/10.5070/p8371048806 https://www.antaranews.com/berita/1793429/pertumbuhan-ekonomi-ri-tercatat-lebih-baik-di-antara-negara-g20 https://www.antaranews.com/berita/1793429/pertumbuhan-ekonomi-ri-tercatat-lebih-baik-di-antara-negara-g20 https://doi.org/10.1002/bse.2047 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100322 https://doi.org/10.1007/s10551-020-04527-z https://doi.org/10.5070/p8371048806 perlakuan akuntansi terhadap sumber daya manusia: jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 1, hal: 13-26, januari 2001 issn: 1411-6227 perlakuan akuntansi sumber daya manusia: assets sekaligus investor bagi perusahaan sri ningsih e-mail: sriningsih@gmail.com universitas airlangga abstract human resources or called employee as a company asset to be one determinant of the success of the company (organization). issue growing is that labor (human resources) is not only the company's assets but also as owners and investors on its human capital to be invested in the company where he works (at work). this article tries to see how human resources can be considered as an asset for the company and when human resources can act as an investor of its human capital. this article also discusses the accounting treatment of human resources as company assets and the possibility of counting on human resources as human capital investor. keywords: human capital assets, human capital investment, historical cost, replacement cost. abstrak sumber daya manusia atau biasa disebut pekerja sebagai aset perusahaan menjadi salah satu penentu keberhasilan perusahaan (organisasi). issue yang berkembang adalah bahwa pekerja (sumber daya manusia) tidak hanya sekedar aset perusahaan tapi juga sebagai pemilik dan investor atas human capital yang dimilikinya yang akan diinvestasikan pada perusahaan dimana dia bekerja (pada pekerjaannya). artikel ini mencoba melihat bagaimana sumber daya manusia bisa dianggap sebagai assets bagi perusahaan dan kapan sumber daya manusia bisa bertindak sebagai investor dari human capital yang dimilikinya. artikel ini juga membahas perlakuan akuntansi terhadap sumber daya manusia sebagai assets perusahaan dan kemungkinan penghitungan terhadap sumber daya manusia sebagai investor human capital. kata kunci: human capital assets, investasi human capital, biaya perolehan, penggantian biaya. mailto:sriningsih@gmail.com sri ningsih – perlakuan akuntansi sumber daya manusia… 14 pendahuluan sumber daya manusia dapat dikatakan sama dengan tenaga kerja. dalam kamus besar bahasa indonesia, sumber daya manusia diartikan sebagai faktor produksi yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya. sedangkan arti tenaga kerja menurut undang-undang no. 14/1969 adalah: “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan berguna dalam menghasilkan suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah orang atau manusia yang terlibat di dalam proses produksi yang menghasilkan barang dan atau jasa. keberadaan sumber daya manusia telah diakui mempunyai kedudukan yang penting. prof. william paton (cashin dan polimeni, 1991: 826) mengatakan pendapatnya mengenai arti penting sumber daya manusia : “in the business enterprise, a well organised and loyal personnel may be a more important “assets” than a stock merchandise”. inti pemikiran paton tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa tanpa adanya sumber daya manusia yang handal, maka perusahaan bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. sementara itu, milton friedman (lev dan shwartz, 1981:628) memandang sumber daya manusia dari ilmu ekonomi sebagai berikut: “from the broadest and most general point of view, total wealth include all source of “income”of consumable services. on such source is the productive capacity of human beings, and accordingly this is one from in which wealth can be held. di sini jelas bahwa keberadaan manfaat dan potensi sumber daya manusia menjadi variabel yang berpengaruh untuk pelaksanaan kegiatan usaha (bisnis). tersedianya sumber daya manusia yang cakap dan handal dapat menciptakan keunggulan bersaing saat ini maupun di era mendatang. agar dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang menuntut iklim kompetisi yang ketat, maka perlu untuk selalu menjaga dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. pengakuan terhadap sumber daya manusia sumber daya manusia sebagai assets perusahaan pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, sumber daya manusia belum sepenuhnya dianggap sebagai asset oleh sebagian besar manager senior. hal ini terlihat dengan terjadinya phk yang menjadi trend pada periode tersebut, yang menunjukkan bahwa manajer masih memandang pekerja sebagai biaya yang harus dikurangi ketika terjadi tekanan kondisi ekonomi terhadap perusahaan. pengertian aktiva menurut fasb adalah kemungkinan manfaat ekonomis di masa yang akan datang, yang dikuasai jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 13-26, januari 2001 15 atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. berdasarkan pengertian fasb ini, sumber daya manusia telah memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aktiva sebagaimana aktiva lainnya. hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.sumber daya manusia merupakan sumber daya perusahaan yang memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan jasa atau industri yang padat karya, karena sumber daya manusia tersebut akan memberikan kontribusi utama dalam pencapaian tujuan utama perusahaan. sumber daya manusia sebagai tenaga kerja atau karyawan, bekerja untuk perusahaan dalam rangka kegiatan operasinya. perusahaan sebenarnya tidak memiliki atau menguasai sumber daya manusia tersebut seperti halnya pemilikan secara fisik terhadap aktiva yang lainnya, melainkan pemilikan atas hak operasional untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dari sumber daya manusia dengan menggunakan jasa mereka dalam operasi perusahaan. sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu, sumber daya manusia diperoleh melalui proses penerimaan dan atau menyewa mereka dengan diperkuat oleh ikatan atau kontrak kerja yang menunjukkan adanya jaminan secara hukum. dalam perolehan atau penerimaan sumber daya manusia, tidak semua sumber daya manusia tersebut siap dipakai. ada yang sudah memiliki pengalaman kerja sehingga siap untuk ditempatkan, dan ada yang belum memiliki pengalaman kerja sehingga harus melalui pendidikan atau pelatihan terlebih dahulu. sumber daya manusia sebagai sumber daya perusahaan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan sebagai obyek, melainkan digunakan sebagai pelaksana atau subyek dalam operasi perusahaan. sumber daya manusia sebagai investor atas human capital issue yang berkembang saat ini adalah bahwa pekerja tidak hanya sekedar assets bagi perusahaan tapi juga sebagai pemilik dan investor atas human capital yang dimilikinya. adam smith mengatakan bahwa ”the work which he learns to perform, it must be expected , over and above the usual wages of common labour, will replace to him the whole expence of his education, with at least the ordinary profits of an equally valuable capital.” atau dengan kata lain bahwa setiap pekerja secara individu bertindak seperti investor, dia akan menumpuk modal pribadi (dengan adanya kelebihan kemampuan dan ketrampilan) yang dimilikinya, berusaha menginvestasikan, dan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan yang paling baik. menurut davenport (1999: 7-8), pengakuan terhadap pekerja sebagai pemilik dan investor human capital didasarkan terutama pada value yang dimilikinya. pekerja memiliki kemampuan, perilaku tertentu, energi pribadi dan waktu yang membentuk human capital dan diinvestasikan pada perusahaan di mana dia bekerja (pada pekerjaannya). pekerja (bukan sri ningsih – perlakuan akuntansi sumber daya manusia… 16 organisasi) memiliki human capital dan dia dapat memutuskan kapan, bagaimana, dan dimana mereka akan memberikan kontribusi atas sumber daya yang dimilikinya. pekerja, secara individu dapat membuat pilihan sesuai dengan preferensinya masing-masing dan melakukan pengendalian atas asset yang mereka miliki. pekerja yang memiliki human capital dan bertindak sebagai investor, akan menaruh investasinya pada tingkat kembalian yang paling tinggi. investasi dan return merupakan sesuatu yang saling berhubungan. pelatihan merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan/menjelaskan hubungan yang erat antara investasi dan return dari sumber daya manusia. dari sisi manager, pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas, dan hal ini merupakan investasi yang baik pada sumber daya manusia. di sisi lain pelatihan juga meningkatkan return investasi yang dilakukan karyawan terhadap pekerjaannya karena dengan memiliki keahlian baru akan membantu mereka dalam menemukan dan mempertahankan pekerjaan yang memuaskan. pekerjaan yang memuaskan merupakan pekerjaan yang memberikan return yang tinggi terhadap human capital investment mereka. kepuasan yang diperoleh dari pembelajaran merupakan return bagi human capital seorang pekerja yang diinvestasikan pada pekerjaan tertentu. untuk memahami posisi pekerja sebagai investor atau sebagai assets penekanannya terletak pada hubungan antara pekerja dengan perusahaan yang tidak tergantung pada kepemilikan, paternalitas atau loyalitas buta. pengikat antara pekerja dengan perusahaan lebih ditekankan pada kemampuan dan kemauan dari masing-masing pihak untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling menguntungkan. jika pekerja ingin mengoptimalkan kerjanya, ia akan mengatakan pada perusahaan apa yang mereka inginkan dari perusahaan untuk diinvestasikan dan bagaimana karyawan akan berusaha memenuhi keinginan perusahaan sebaik mungkin. perlakuan akuntansi sumber daya manusia pengakuan dan pencatatan sumber daya manusia sebagai aktiva sebenarnya tidak harus dibatasi atau diatur dalam prinsip akuntansi yang lazim atau general accepted accounting principles (gaap) karena menurut accounting principles board (apb), gaap tidak menutup kemungkinan untuk diubah. perubahan-perubahan dalam gaap dimungkinkan dengan adanya perubahan-perubahan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. perubahan-perubahan tersebut memunculkan ruang lingkup baru di bidang akuntansi. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 13-26, januari 2001 17 pengertian dan manfaat akuntansi sumber daya manusia the american accounting association’s committee on human resources accounting memberikan definisi akuntansi sumber daya manusia sebagai proses pengidentifikasian dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia dan penyampaian informasi tersebut kepada pihakpihak yang berkepentingan. menurut brummet (1975), akuntansi sumber daya manusia merupakan istilah yang digunakan untuk suatu keanekaragaman atau usulan yang mencoba untuk melaporkan dan menekankan pentingnya sumber daya manusia, yaitu karyawan yang berpengetahuan, terlatih dan loyal dalam proses pencapaian laba dan keseluruhan aset perusahaan. menurut chasin dan polimeni (1991), akuntansi sumber daya manusia mempunyai tujuan utama untuk menyediakan informasi kuantitatif mengenai manusia sebagai sumber daya organisasi, yang dapat digunakan oleh manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan. sementara committee on accounting for human resources menyatakan bahwa tujuan dari akuntansi sumber daya manusia tidak hanya mengakui nilai sumber daya manusia yang digunakan oleh atau dikendalikan oleh perusahaan, tetapi juga pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia untuk memperbaiki kualitas output berupa barang dan jasa. menurut flamholtz (1989), ada tiga ide utama yang menjadi dasar bagi pengembangan akuntansi sumber daya manusia: (1) manusia adalah sumber daya organisasi yang paling berharga. manusia menyediakan jasa yang mempunyai nilai ekonomis bagi perusahaan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang walaupun tidak dimiliki oleh organisasi seperti halnya aktiva yang lain. (2) nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh gaya manajemen. nilai sumber daya manusia dapat ditingkatkan maupun berkurang karena gaya atau cara manajemen dalam mengelola mereka. beberapa sikap atau gaya manajemen dapat meningkatkan motivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas, sementara sikap atau gaya manajemen yang lain akan menguranginya. (3) informasi mengenai biaya dan nilai sumber daya manusia dibutuhkan untuk pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. berdasarkan generally accepted accounting principles, kebanyakan biaya sumber daya manusia diperlakukan sebagai expenses pada saat terjadinya. para penganjur akuntansi sumber daya manusia mengajukan keberatan atas keterbatasan dari prinsip akuntansi konvensional dalam menyediakan informasi yang relevan bagi manajemen dan pihak luar perusahaan. akuntansi konvensional memasukkan biaya sumber daya sri ningsih – perlakuan akuntansi sumber daya manusia… 18 manusia ke dalam expenses. padahal banyak sekali biaya sumber daya manusia yang mempunyai komponen baik aset maupun expenses. biayabiaya sumber daya manusia yang memberikan manfaat di masa mendatang seperti biaya akuisisi dan pengembangan seharusnya dikapitalisasi dan diamortisasi selama umur produktif dari seorang karyawan tertentu. keterbatasan akuntansi konvensional dalam menghasilkan laporan keuangan tanpa memasukkan aset sumber daya manusia berakibat terutama pada perhitungan rugi laba, dan menjadikan neraca terdistorsi. dalam perhitungan rugi laba, yang disajikan sebagai laba bersih menjadi terdistorsi karena semua pengeluaran untuk sumber daya manusia diperlakukan lebih sebagai biaya selama periode terjadinya daripada mengkapitalisir dan mengamortisasi pengeluaran-pengeluaran tersebut selama umur ekonomis yang diharapkan. neraca terdistorsi karena pos aktiva total tidak memasukkan sumber daya manusia di dalamnya. hal ini mengindikasikan bahwa nilai perusahaan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. berangkat dari keberatan atas keterbatasan dalam akuntansi konvensional tersebut, timbul pemikiran untuk memperhitungkan faktor manusia dalam sistem akuntansi perusahaan dengan mengembangkan bidang akuntansi yang baru yaitu akuntansi sumber daya manusia informasi yang dihasilkan oleh akuntansi sumber daya manusia mempunyai manfaat baik bagi pihak ekstern maupun intern organisasi atau perusahaan. bagi pihak ekstern perusahaan, akuntansi sumber daya manusia menghasilkan informasi yang berguna untuk melengkapi informasi yang telah ada guna membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. informasi yang dihasilkan oleh akuntansi sumber daya manusia akan membantu investor dalam membuat keputusan untuk memperoleh, mempertahankan atau menjual saham perusahaan yang mereka pegang. dari sudut pandang manajemen, akuntansi sumber daya manusia berguna dalam membantu pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian, serta fungsifungsi dalam manajemen sumber daya manusia. metode pengukuran sumber daya manusia menurut flamholtz (suryo adrianto, 1997), akuntansi sumber daya manusia terdiri dari dua aspek yaitu akuntansi biaya sumber daya manusia atau human resource cost accounting (hrca) dan akuntansi nilai sumber daya manusia atau human resource value accounting (hrva). berdasarkan kedua aspek tersebut pengukuran sumber daya manusia dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan metode pengukuran, yaitu pendekatan dasar cost (cost based approach) dan pendekatan dasar nilai (value based approach). jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 13-26, januari 2001 19 pendekatan dasar biaya cost merupakan pengorbanan yang terjadi untuk memperoleh manfaat atau jasa yang diantisipasi (untuk masa mendatang), yang dapat diterapkan baik untuk obyek atau manfaat yang tangible dan atau intangible. cost mempunyai dua komponen yaitu aset yang merupakan bagian dari cost yang diharapkan dapat memberikan manfaat selama periode akuntansi mendatang dan expense yang merupakan bagian dari cost yang telah dibebankan selama periode akuntansi saat ini. yang menjadi obyek pengukuran sumber daya manusia adalah cost yang mempunyai komponen berupa aset. pengukuran sumber daya manusia dengan dasar biaya ada dua model yaitu model historical cost dan model replacement cost. salaries advertising agency fees travel, etc salaries tuition fees materials consultant’s fees, etc recruitment selection hiring placement/induc tion cost of promotion or hiring from within firm formal training orientation on-the job training cost off trainer’s time lost productivity during training direct cost indirect cost direct cost indirect cost acquisition cost development cost historical human resource cost gambar 1. model pengukuran historical cost sumber daya manusia model historical cost historical cost sumber daya manusia merupakan pengorbanan yang terjadi untuk memperoleh dan mengembangkan karyawan perusahaan, yang meliputi cost untuk merekrut, menyeleksi, menerima, menempatkan, sumber: modifikasi dari eric flamholtz, “human resource accounting” (san fransisco, california: jossey-boss publisher, 1985), p.37 dan sidney davidson dan roman l. weil, handbook of cost accounting (new york: mc graw hill, 978), p. 12-26 sri ningsih – perlakuan akuntansi sumber daya manusia… 20 orientasi, on-the job dan off-the job training bagi karyawan tersebut. model pengukuran ini akan ditunjukkan dengan gambar 1. model pengukuran yang disajikan dalam gambar tersebut menunjukkan elemen-elemen yang terkandung dalam historical cost sumber daya manusia pada tiga tingkat klasifikasi, yaitu (1) obyek utama pengeluaran seperti gaji, biaya iklan, biaya agen, biaya perjalanan, biaya pengadaan materi, biaya konsultan, dan lain-lain; (2) cost dari fungsi-fungsi personalia seperti biaya perekrutan, biaya seleksi, biaya penerimaan, dan penempatan dan sebagainya; (3) cost utama dari fungsi manajemen personalia yang membentuk historical cost sumber daya manusia yaitu acquisition cost dan development cost. model replacement cost replacement cost sumber daya manusia merupakan pengorbanan yang harus dilakukan atau cost yang harus dikeluarkan untuk menempatkan karyawan yang dipekerjakan pada saat ini. replacement cost meliputi cost untuk merekrut, menerima, melatih dan mengembangkan karyawan sampai karyawan tersebut menempati suatu posisi atau jabatan tertentu, termasuk juga turn-over cost untuk pegawai yang bekerja saat ini. model pengukuran dengan replacement cost akan disajikan dalam gambar 2. dalam model replacement cost, ada tiga komponen pembentuk replacement cost yaitu acquisition cost, development cost, dan separation cost. acquisition cost dan development cost dalam model ini analog dengan model historical cost. sedangkan separation cost merupakan cost yang terjadi karena berhentinya seorang karyawan dari pekerjaannya. separation cost terdiri dari tiga elemen yaitu: severance pay cost, low performance cost, vacant position cost. baik model historical cost sumber daya manusia maupun replacement cost sumberdaya manusia keduanya mempunyai keunggulan dan kelemahan. pengukuran sumber daya manusia dengan menggunakan model historical cost mendekati praktik akuntansi konvensional. model ini bisa dikatakan obyektif, praktis, dan datanya mudah diverifikasi. namun model ini mempunyai kelemahan yaitu nilai ekonomis sumber daya manusia besarnya tidak sama dengan historical costnya. model pengukuran sumber daya manusia dengan model replacement cost memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada model historical cost karena model ini telah memperhitungkan perubahan tingkat inflasi dan produktivitas karyawan. dengan demikian nilai ekonomis sumber daya manusia lebih mendekati nilai yang sesungguhnya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 13-26, januari 2001 21 salaries advertising agency fees travel, etc salaries tuition fees materials consultant’s fees, etc cost of promotion or hiring from within firm formal training orientation on-the job training cost off trainer’s time lost productivity during training direct cost indirect cost direct cost indirect cost acquisition cost development cost salaries, benefit salaries, benefit imputed cost separation pay loss of efficiency prior to separation vacant position cost indirect cost direct cost separation cost position replacement cost recruitment selection hiring placement/induc tion gambar 2. model pengukuran positional replacement cost sumber daya manusia pendekatan dasar nilai pengukuran sumber daya manusia dengan dasar nilai dilandasi oleh pemikiran dari kemampuan suatu aktiva memberikan manfaat, keuntungan atau jasa di masa yang akan datang. seberapa besar nilai suatu aktiva ditentukan oleh besarnya kemampuan untuk memberikan manfaat di masa mendatang. konsep pengukuran nilai sumber daya manusia juga didasarkan pada besarnya manfaat ekonomis yang bisa disumbangkan kepada perusahaan di masa yang akan datang. nilai sumber daya manusia dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari jasa mereka yang akan diberikan kepada perusahaan di masa mendatang. pengukuran nilai sumber daya manusia ini terdiri dari pengukuran moneter dan pengukuran non moneter. dalam neraca perusahaan, sumber daya manusia dilaporkan dalam kelompok aktiva dengan pos aset bersih sumber daya manusia. nilai aset sumber daya manusia dilaporkan sebesar nilai bersihnya, yaitu total nilai sumber: modifikasi dari eric flamholtz, “human resource accounting” (san fransisco, california: jossey-boss publisher, 1985), p.37 dan sidney davidson dan roman l. weil, handbook of cost accounting (new york: mc graw hill, 978), p. 12-26 sri ningsih – perlakuan akuntansi sumber daya manusia… 22 hasil perpaduan pengukuran dasar cost dan dasar nilai setelah memperhitungkan kenaikan atau penurunan serta amortisasi nilai aset sumber daya manusia tersebut. pengukuran sumber daya manusia sebagai investor berkaitan dengan isue baru yang memandang sumber daya manusia sebagai pemilik dan investor atas human capital yang dimilikinya, berikut ini akan dibahas tentang komponen human capital, penghitungan human capital, bagaimana human capital bekerja, dan return on investment human capital menurut davenport (1999: 18-37). human capital memiliki empat komponen utama yaitu ability, behavior, effort, dan time. ability merupakan kecakapan yang dimiliki untuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan tertentu. ability memiliki 3 sub komponen yaitu: (a) knowledge (pengetahuan tentang kenyataan yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan), (b) skill (seperangkat alat/metode dalam menyelesaikan tugas tertentu), (c)talent (seperangkat kemampuan dasar yang dimiliki sejak lahir untuk menyelesaikan tugas tertentu). behavior merupakan langkah-langkah yang dapat dilihat secara nyata dari tindakan-tindakan yang memberikan kontribusi pada pencapaian tugas tertentu. effort merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara fisik maupun mental untuk mencapai hasil akhir tertentu. time merupakan elemen kronologis dari human capital investment: berapa jam sehari, berapa tahun dalam meniti karir atau unit tertentu diantaranya. time merupakan sumber daya fundamental yang dapat dikendalikan masingmasing individu. penghitungan total human capital investment diperoleh dengan rumus: total human capital investment = [ability + behavior] x effort x time penghitungan total human capital dikalikan karena peningkatan satu elemen dapat meningkatkan jumlah investasi secara dramatis, sebaliknya tingginya salah satu faktor tidak dapat menaikkan elemen lain yang rendah. kata kunci keseluruhan formula ini adalah usaha (effort). human capital dapat bekerja pada perusahaan melalui 3 cara yaitu: (a) komitmen terhadap organisasi: komitmen muncul dari hubungan emosional atau intelektual antara individu dan organisasi, (b) keterlibatan dalam pekerjaan: pekerja yang keterlibatannya tinggi dalam pekerjaan akan lebih perhatian terhadap apa yang mereka kerjakan, (c) kinerja: perusahaan membutuhkan pekerja dengan kinerja yang bagus, kinerja dapat diwujudkan jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 13-26, januari 2001 23 dengan adanya human capital investment. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 3. ketika organisasi mempunyai komitmen untuk memenuhi kebutuhan dan pengharapan dari para anggotanya, anggotanya juga akan mempunyai komitmen untuk memberikan nilai bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. gambar 4 akan menjelaskan lebih lanjut tentang return on investment (reward yang dibutuhkan untuk mendatangkan atau memelihara human capital investment) yang meliputi : (4) intrinsic job fulfillment : faktor-faktor yang ada dalam pekerjaan itu sendiri dan gabungan atau campuran dari pekerjaan itu yang meliputi tingkat menarik tidaknya pekerjaan, boleh tidaknya mengembangkan kreativitas, kebutuhan akan kemampuan dibutuhkan, dan jumlah kepuasan karyawan yang ditimbulkan oleh pekerjaan mereka. aspek kenikmatan dari interaksi sosial juga masuk dalam kategori ini. kunci dari intrinsic fulfillment adalah kepuasan datang dari mengerjakan pekerjaan yang menantang dengan baik. (5) opportunity for growth : kesempatan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambah human capital masing-masing individu. faktor-faktor ini meliputi kesempatan untuk belajar dan tumbuh secara pribadi serta maju bersama organisasi. (6) recognition for accomplishment : pengakuan dari atasan atas kontribusi individu terhadap organisasi. pengakuan juga bisa berasal dari luar organisasi seperti teman, komunitas, perusahaan lain dalam industri. (7) financial reward: menerima berbagai bentuk kompensasi dan manfaat, terutama kompensasi yang didasarkan pada kinerja dan produktivitas. workplace environment and job execution factors commitment engagement human capital investment performance return on investment of human capital (roiw) job satisfaction gambar 3. performance leads to return on human capital investment, reinforcing commitment and eliciting engagement sumber: thomas o. davenport “human capital; what it *is and why people invest it?”jossey-bass inc. san fransisko, 1999: 37. sri ningsih – perlakuan akuntansi sumber daya manusia… 24 interest challenge variety freedom control creativity fun social relations value gratification advancement leadership oppotunities addition to human capital: education formal training informal learning base pay incentives bonuses commissions retirement plans equity health and welfare benefits vacation work/life support appreciation awards proffessional recognition company recognition industry recognition community recognition public recognition prestige respect financial rewards intrinsic fulfillment growth opportunities recognition gambar 4. return on investment of human capital penutup sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kemajuan suatu perusahaan (organisasi). sumber daya manusia telah diakui keberadaannya sebagai assets utama suatu perusahaan dan perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa sumber daya manusia juga mulai diakui sebagai pemilik dan investor atas human capital yang dimilikinya. pengakuan sumber daya manusia sebagai assets perusahaan didasarkan pada kemampuan sumber daya manusia untuk memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan di masa yang akan datang; pemilikan hak operasional atas sumber daya manusia yang diperkerjakan; dan bahwa perolehan sumber daya manusia merupakan hasil kejadian masa lalu, yaitu proses penerimaan sumber daya manusia yang siap pakai atau yang harus dikembangkan terlebih dahulu yang diperkuat dengan suatu kontrak kerja sebagai jaminan secara hukum. pengakuan sumber daya manusia sebagai investor atas human capital didasarkan pada kemampuan sumber daya sumber: thomas o. davenport “human capital; what it is and why people invest it?”josseybass inc. san fransisko, 1999: 34. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 13-26, januari 2001 25 manusia untuk memutuskan kapan, bagaimana dan di mana dia akan memberikan kontribusi dan melakukan pengendalian atas kemampuan, perilaku, energi dan waktu yang dimilikinya. metode pengukuran nilai asset sumber daya manusia di dasarkan pada dua pendekatan, yaitu pendekatan dasar cost dan pendekatan dasar nilai. pengukuran sumber daya manusia dengan dasar cost menghitung investasi dalam sumber daya manusia, sedangkan pengukuran sumber daya manusia dengan dasar nilai menghitung nilai sumber daya manusia sebagai sumber ekonomis perusahaan. penghitungan total human capital diperoleh dengan mengalikan ability dan behavior dengan effort dan time karena peningkatan satu elemen dapat meningkatkan jumlah investasi keseluruhan secara dramatis, sebaliknya tingginya salah satu faktor tidak dapat menaikkan elemen lain yang rendah. dalam neraca perusahaan, sumber daya manusia dilaporkan dalam kelompok aktiva dengan pos aset bersih sumber daya manusia. nilai aset sumber daya manusia dilaporkan sebesar nilai bersihnya, yaitu total nilai hasil perpaduan pengukuran dasar cost dan dasar nilai setelah memperhitungkan kenaikan atau penurunan serta amortisasi nilai aset sumber daya manusia tersebut. daftar pustaka andreas lako. 1994. “äkuntansi sumber daya manusia: pengukuran dan pelaporan aset sdm dalam laporan keuangan”, bank & manajemen, no. 23, jakarta: pt. ikrar mandiri abadi. accounting principle board. 1971. “basic concept and accounting principle underlying financial statement of business enterprise”. statement of accounting principle board no. 4, stamford, connecticut : aicpa inc. adrianto, suryo. 1997. “akuntansi sumber daya manusia: analisis perlakuan akuntansi terhadap aset sumber daya manusia”, skripsi. brummet, r. lee; flamholtz, eric g.:and pyle, william c. 1975. “human resources accounting in industry”. in wexley, kennet n.; yuki, gari a. organizational behaviour and industrial psychology, new york : oxford university press. brummet, r. lee. 1997. “human resorce accounting”. in davidson, sidney; weil, roman l. handbook of modern accounting “, new york: mc graw hill book company. davenport, thomas o. 1999. “human capital; what it is and why people invest it?” jossey-bass inc. san fransisko. davidson, sidney dan roman l. weil. 1978. “handbook of cost accounting” new york: mc graw hill. sri ningsih – perlakuan akuntansi sumber daya manusia… 26 departemen pendidikan dan kebudayaan. 1990. kamus besar bahasa indonesia, jakarta: balai pustaka. flamholtz, eric g. 1985. “human resource accounting” san fransisco, california: jossey-boss publisher. flamholtz, eric g. 1989. “human resource accounting: an overview “. in siegel/ramanuskasmarconi. behavioral accounting, cincinati: south western publishing publishing co. lev, baruch and schwartz, aba. 1987. “on the use of the economic concept of human capital in financial statement”. in bloom, robert; elgers, pieter t. accounting theory & policy, a reader, orlando: harcourt brace jovanovich publisher. republik indonesia. 1982. “undang-undang no. 14/1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja “. dalam iman supomo. hukum perburuhan: undang-undang dan peraturan-peraturan, jakarta: djambatan. journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: the role of ict in maximising knowledge acquisition muhammad adlin saputra* and caraka hadi abstract research aims: this study investigates investor learning style in acquiring knowledge moderated by information and communications technology (ict). design/methodology/approach: this study performed an online survey method, comprising 263 convergent-type and 210 assimilative-type as the final sample. the structural equation model using smart-pls was employed to estimate the relationship of the latent variable research findings: the regression results revealed that convergent-type investors positively affected all knowledge acquisition dimensions due to their high experience and knowledge compared to assimilative-type, even with the help of ict. theoretical contribution/originality: this research discloses comprehensive constructs of sophisticated and unsophisticated investors in acquiring knowledge. widely, it contributes to the literature advancement related to investor learning style, knowledge acquisition, and the role of ict. practitioner/policy implication: it can be used as an ideal individual construct in learning that can be embraced by financial consultants, capital market training institutions, and professional education. thus, they are also responsible for developing investors' skills, especially novice investors research limitation/implication: this study did not fully capture the exact participants’ learning styles. thus, future research is hoped to provide experimental approaches, reaching the natural cause-effect measurement of investor learning style and knowledge acquisition. keywords: learning style; sophisticated investors; novice investors; knowledge acquisition; role of ict introduction this study highlights that the learning style of investors focuses on assimilative and convergent types as a representation of novice and experienced investors. however, both investors could behave differently due to the differences in experiential learning constructs. these considerable dissimilarities occur because of disparency priorities for knowledge needs. unexperienced investors tend to acquire basic knowledge, whereas experienced investors concentrate on a wide variety of knowledge (cheng et al., 2017; dolan & stevens, 2010; haddad et al., 2019). therefore, the research investigates knowledge acquisition dimensions of novice and experienced investors, simultaneously describing their learning behaviour. affiliation: master and doctorate programme, faculty of economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: muhammadadlin@mail.ugm.ac.id doi:10.18196/jai.v24i1.15243 citation: saputra, m. a., & hadi, c. (2023). investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: the role of ict in maximising knowledge acquisition. journal of accounting and investment, 23(3), 25-49. article history received: 28 jun 2022 revised: 06 aug 2022 accepted: 26 sep 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: mailto:muhammadadlin@mail.ugm.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15243 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15243 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.15243&domain=pdf saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 26 along with these lines, the authors state that investors have main characteristics such as being knowledgeable, rational, and able to measure their risk preferences. in other words, their cognitive dominance naturally shapes their behaviour and attitudes when investing. thus, this study argues that these demands make them have to be a convergent type in acquiring latent-material, latent-tacit, and kinetic-active knowledge. for the assimilative one, they tend to concentrate on actor-active knowledge acquisition. in addition, ict supports maximising investors’ learning process because “information” is their primary need, and they have to make wise and quality decisions (kim, 2021; wasiuzzaman, 2021; wu et al., 2022). therefore, this paper places the role of ict as a moderated variable corroborating the relation between both ls of novice and experienced investors and the knowledge acquisition dimension. previous studies mostly have correlated learning styles with broad-ranging professions, such as students (el-bishouty et al., 2019; rogowsky et al., 2020; shen et al., 2019), teachers (akbarzadeh & fatemipour, 2014; khalid et al., 2017; toyama & yamazaki, 2020), and nurses (hallin, 2014; oldland et al., 2017). moreover, prior literature related to novice and experienced investors has explained their behaviour in broad topics, for instance, trading behaviour (abreu & mendes, 2020; kim & ryu, 2021), investment judgments (henry & peytcheva, 2020), activities and goal setting digitally, (riar et al., 2021), and technological usage (azmi & mohamed, 2018; chandrasekera & yoon, 2018; chernbumroong et al., 2017). however, this paper takes place in indonesia, with abundant novice investors marked by the massive growth of retail investors, majorly millennials (ksei, 2022). additionally, this research explores investors learning behaviour by constructing fundamental-contested models of novice and experienced investors through learning style preferences, knowledge acquisition dimension, and technology usage. this study supports the underlying behaviour and attitudes between novice and experienced investors through the novelty of the arguments below. first, this study reveals that when investors search, collect and analyse information, it can differ from one investor to another, confirmed by kolb and kolb (2005), stating that generally, each individual has unalike learning preferences. furthermore, the diversity of investment analysis methods or approaches results from fundamental differences such as investment motivation, personal preferences, and learning environment. thus, investors must manage their cognitive flow, increasing the optimality analysis and investment decisionmaking (dolan & stevens, 2010; kolb & kolb, 2005). second, this study shows that the central role of ict is as a tool used by investors to expand their knowledge and information range. furthermore, the researchers state that ict facilitates investors by providing up-to-date information. so, they can assess and analyse an effect efficiently, leading to high-quality decision-making output (attakora‐ amaniampong et al., 2021; guenther et al., 2018; hoffmann & aeschlimann, 2017). in fact, through the use of ict, investors can create online communities that allow retail investors to exchange information and interact socially (chepaitis, 2002; kim, 2021; wu et al., 2022). in other words, ict provides a vital role for investors to optimally increase their analysis and investment decision-making because of the wide range of information saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 27 obtained at a lower cost level. thus, this study concludes that both assimilative and convergent investors have the same access and use of ict to acquire knowledge, especially the search for company information related to the securities being analysed. specifically, the third novelty of this study is its methodology which addresses ideal investors in the convergent learning type mastering major knowledge dimensions in comparison with other learning styles, attached to two contested research models (cheng et al., 2017; towler & dipboye, 2003; van der lingen et al., 2020). first, by referring to feldman et al. (2015) and manolis et al. (2013), the authors classified the learning styles into four types, followed by investment experience. second, we investigate the dominance of assimilative and convergent learning types with two dimensions of knowledge acquisition; latent (tacit & material) and active (actor & kinetic), with the highest causality relationship value (giampaoli et al., 2017; thomas & gupta, 2021; wang et al., 2020). therefore, if the first and second stages are proven valid, these results indicate the robustness of the relationship between either unsophisticated or sophisticated investors and knowledge acquisition dimensions constructed in this study. this study uses combinations of learning style theory, knowledge acquisition and ict role concepts as a model for conceptual thinking of this paper. first, this research places kolb and kolb (2005); manolis et al. (2013); van der lingen et al. (2020), explain learning style types classified into two categories, namely the assimilative type (novice investor) and the convergent type (experienced investor). furthermore, this study focuses on the two learning styles by reflecting investors with the convergent type as investors with the ideal learning type because they combine theoretical concepts, which are then put into practice and further evaluated in the learning cycle. so, their cognition can continue to develop optimally compared to other types of learning (cheng et al., 2017; haddad et al., 2019; thomas & gupta, 2021). the first concept is knowledge acquisition stated by alexander (2017) and johnson (2010), which precisely in this study involves acquiring investors’ knowledge. specifically, alexander (2017) explained that knowledge acquisition is ubiquitous terminology and carries opaque understanding, and finally, categorising knowledge acquisition into latent and active knowledge acquisition. therefore, by posting alexander (2017), this study conceptualises the behaviour of novice investors who focus on the active-actor acquisition dimension. on the other hand, experienced investors concentrate on latent-material, latent-tacit, and active-kinetic dimensions related to learning and analysing financial management and investment information. the second concept, the role of ict by chandrasekera and yoon (2018); chernbumroong et al. (2017), as a medium of education and communication, improves investors’ cognitive capabilities in exploring and analysing companies through wide-range information comprehensively (attakora‐amaniampong et al., 2021; hoffmann & aeschlimann, 2017; sachan & saroha, 2022). based on the literature mentioned earlier, the researchers argue that ict significantly supports the investment decision-making process for either novice or experienced investors. theoretically and practically, this study contributes to the behavioural construct of sophisticated and unsophisticated investors in acquiring knowledge. furthermore, it reveals an ideal learning-type construct that novice investors should build to achieve the saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 28 effectiveness of the intended learning method, reflected in the construct of sophisticated investors (morgan, 2022; sari et al., 2021; singla & mallik, 2021). moreover, this article demonstrates that the experiential learning of investors with convergent types can occur in real-time because of their cognitive capabilities, which consider all aspects of theory, practice, and evaluation of learning (blankesteijn & houtkamp, 2022; lefebvre & certhoux, 2022; vrontis et al., 2020). likewise, ict's role is to assist the effectiveness of their learning and investment decision-making. the second contribution, practically, is that this study reflects a basic concept of teaching related to the knowledge acquisition dimension that investment institutions and securities companies can embrace. in conclusion, involved institutions, such as securities and investment institutions, are responsible for developing investors' skills (adil et al., 2022; jain et al., 2022; meoli et al., 2022). thus, this study result can be applied to various teaching concept programs, for example, seminars, investment classes, etc. the following section discusses the theoretical framework to explain the learning style of investors, the multi-dimension of knowledge acquisition, the role of ict, and the development of research hypotheses. the third section discusses the research method and measurement of each variable in this study. this study presents the results and statistical findings in section four. finally, it ends with conclusions and suggestions for further research. literature review and hypotheses development investors’ learning style and knowledge acquisition this study posits curry (1983), dierking (1991), furnham (1992), reynolds (1997) to explain how people learn depending on individual preferences, strengths, and other factors, including motivation and preferred learning environment, namely learning style theory (ls). prior literature, kolb and kolb (2005) demonstrated that ls is human cognitive and affective behaviour to react and interact in acquiring knowledge. moreover, bandera et al. (2018); gemmell (2017), hamdaoui et al. (2018) categorise individual learning styles as accommodative-, convergent-, divergent-, and assimilative-type. first, accommodative individuals are more interested in the experiences of others rather than learning the basic concepts of knowledge independently. hence, they rely on others to gather information and use intuition instead of logic. second, the convergent types acquire knowledge based on all knowledge conceptually and practically. therefore, they could transform concepts and ideas into practical, technical, adaptive, and evaluative methods. third, the divergent types search for knowledge visually compared to direct practice, learning through gathering information and using imagination in problem-solving. also, they prefer to socialise and work in groups. finally, assimilative individuals learn through sound and clear explanations by others compared to direct practice. thus, help from others is the most effective learning method for understanding and organising knowledge into logical formats. saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 29 however, in investment viewpoints, there is little evidence explaining ls of investors, and most of them have correlated ls with broad-ranging professions (el-bishouty et al., 2019; shen et al., 2019; rogowsky et al., 2020; akbarzadeh & fatemipour, 2014; khalid et al., 2017; toyama & yamazaki, 2020; hallin, 2014; oldland et al., 2017). specifically, jain et al. (2022) investigated investors' personality traits and these impacts on investment intention moderated by overconfidence bias and financial literacy. also, chen et al. (2019) explored the relationship between investors’ personalities and investment performance via statistics and machine learning models. furthermore, tauni et al. (2020) researched investor-advisor similarity using the big five personalities, affecting investors' stock trading performance. moreover, preceding literature related to novice and experienced investors has explained their behaviour in broad topics, for instance, trading behaviour (abreu & mendes, 2020; kim & ryu, 2021), investment judgments (henry & peytcheva, 2020), activities and goal setting digitally, (riar et al., 2021), and technological usage (azmi & mohamed, 2018; chandrasekera & yoon, 2018; chernbumroong et al., 2017). previous knowledge acquisition literature alexander (2017), almasri (2022), olanipekun et al. (2020) stated that individuals acquire knowledge latently and actively, with each latent category having tacit and material sub-dimensions and active categories with actor, kinetic, and cross-cutting catalytic epiphany (ccce) sub-dimensions. on the other hand, knowledge acquisition is classified into two dimensions: knowledge and application (tavares et al., 2019). moreover, tavares et al. (2019) also explained that individuals obtain both aspects through academic learning processes and life experiences. in short, simultaneously, these knowledge dimensions are the scope of knowledge actualisation based on individual competencies, abilities, and related experience in analysing and deciding investment products or other decision making areas. however, this study refers to alexander (2017), olanipekun et al. (2020) as a basis for explaining the multi-dimension of knowledge acquisition. first, the dimension of knowledge acquisition, tacit-latent, is defined as the acquisition of knowledge through practical and repetitive training. for example, an experienced investor could quickly find positions or pages on financial statements. thus, this habit improves investors’ reflectivity in analysing any information, culminating in decision-making optimality. second, the dimension of material-latent acquisition is a fundamental knowledge type, such as accounting discipline with basic accounting equations, financial literacy scopes with basic concepts of financial planning and management, and identification of financial information. thus, investors who have mastered these two dimensions tend to analyse and decide on investment decisions quicker, followed by their experience level. third, on the active-actor dimension, investors tend to acquire knowledge by studying and understanding basic financial and investment concepts and analysis methods academically or generally referred to as academic knowledge. in short, this sub-dimension is based on traditional learning methods. last, the kinetic-active dimension defines knowledge with a reactive and exploratory approach through flexible and adaptive techniques. the kinetic-active subdimension is reflected by the accumulation of knowledge and experience related to the investment context. in addition, ccce is the knowledge that appears randomly and quickly when individuals carry out the learning saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 30 process or financial analysis, generally referred to as an “idea.” however, we exclude the ccce type from this study, assuming that ccce is abstract or because of the epiphany element itself (alexander, 2017; sicher, 1982; strange et al., 2019). based on all the aforestated ls and knowledge acquisition literature, this paper aims to investigate the ls preferences of investors in indonesia by constructing two contested ls models of novice and experienced investors through ls preferences, knowledge acquisition dimension, and technology usage. moreover, it widely identifies investors' preferred learning methods via four ls types in acquiring knowledge and ict usage related to investments. specifically, this study clarifies investors’ four ls categories, descending into a convergent style representing experienced investors and assimilative as novice investors. in other words, unsophisticated investors are categorised as assimilative-type due to their dependency on experts or learning media compared to their abilities. also, the novices usually take time deciding the investment decision-making because they do not have enough experience in this field (gemmell, 2017; huang et al., 2022). on the other hand, sophisticated investors are classified as convergent learning styles because of their great experience, accumulated knowledge, and expertise in actualising concepts and theories and changing them as a problem-solving mechanism. moreover, these accumulations build them adaptively to analyse information containing problematic elements compared to basic and academic investment knowledge, standard or static information (adil et al., 2022; chen et al., 2020; giampaoli et al., 2017). therefore, this research makes it clear that investors internalise knowledge and actualise it as practical and technical tools to earn profits in the future, supported by ict. investor behavior and the role of ict investor behaviour often correlates with emotional and cognitive biases. moreover, this study argues that the diversity of characters and learning models of each investor, resulting in a diverse risk profile, leads to differences in portfolio diversification. furthermore, investors are always looking for information with the broadest possible range to expand knowledge and improve comprehensive investment analysis, especially when employing ict. conceptually, ict is an extension of information technology (it) terminology, which includes any product that can store, retrieve, manipulate, transmit, or receive information electronically in digital forms such as computers and smartphones. specifically, ict has two prominent roles for its users: as a learning tool for education and communication between other users. furthermore, previous studies investigated that ict has a positive impact on the educational environment, such as; ease of access to education, improvement of the quality of learning and teaching, efficiency of education administration, development of governance, and professionalism of teachers (attakora‐ amaniampong et al., 2021; hoffmann & aeschlimann, 2017; lattemann, 2005). as a further consequence, colin-jaeger and delcey (2020), malkiel (2005), about the concept of the efficient market hypothesis, with a broad level of access to information, investors could improve their investment analysis capabilities, leading to the optimal investment decision-making process. on the other hand, investors utilise ict in various activities due to its high-level usefulness (barber & odean, 2001; casillas martín et al., saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 31 2020). thus, from hardware to internet access, these elements support investors in seeking and analysing financial information, which are parts of ict components. therefore, there is a high dependency on ict for supporting investment activities. in addition, ict is critical in accelerating investors' learning cycle and is less costly and timeconsuming to overcome all knowledge dimensions. depending on the recent literature above, this article explains that ict could improve the analytical capabilities of investors, both beginners and experienced investors. furthermore, investors always look for information to support their investment analysis process and use ict to learn, analyse, and make investment decisions (chen et al., 2019; guenther et al., 2018; hoffmann & aeschlimann, 2017). further, ict can facilitate investors enabling them to share knowledge with other investors through online communities such as whatsapp and telegram groups. moreover, several securities and other investment institutions have formed online communities to market and share information with their clients. in addition, ict is also able to provide time and cost efficiency that investors may have to spend to gain access to information or other investment analysis results, offering variation degrees of instantaneous according to their preferences (kanematsu & barry, 2016; lattemann, 2005; vrontis et al., 2020). thus, by positioning ict as a moderated variable, this paper comprehends two contested ls models of novice and experienced investors, showing the high-usefulness ict role to all investors. therefore, investors can align their learning style and the purpose of using ict when acquiring knowledge transformed practically to optimise investment decisionmaking. hypotheses development this study argues that experienced investors cumulatively excel in tacit-latent, materiallatent, and kinetic-active knowledge acquisition, leading to optimal learning, analysing, and financial and investment decision-making. moreover, as the literature mentioned above, the convergent type tends to concentrate on the kinetic knowledge domain, reacting and exploring extensive knowledge of the problem domain to solve problems. this knowledge concentration occurs because the latent dimension (tacit and material part) is already mastered and crystallised into their cognition (alexander, 2017; manolis et al., 2013; van der lingen et al., 2020). furthermore, experienced investors have highdegree adaptability and broad knowledge, enabling them to understand problem-solving when investing and be adaptive and flexible in dealing with financial and investment management problems. h1a: convergent investors positively correlate tacit-latent of knowledge acquisition. h1b: convergent investors positively correlate material-latent of knowledge. h1c: convergent investors positively correlate kinetic-active of knowledge acquisition. saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 32 with cumulative knowledge and investment experience, experienced investors tend to focus on expanding the range of financial information and generating optimal financial decisions, primarily through ict (chernbumroong et al., 2017; attakora‐amaniampong et al., 2021). further, ict facilitates investors to search for related-investment information and communicate with related parties eagerly due to the effortlessness (azmi & mohamed, 2018; sachan & saroha, 2022). as a further consequence, any information from economic indicators and market indexes to companies' performances is easily reached at any cost level or time due to the vital role of ict. in other words, ict could positively increase the relationship of convergent investors to the tacit-latent, materiallatent, and kinetic-active knowledge dimensions, optimising their learning and decisionmaking processes. thus, this study develops the following hypotheses below. h2a: ict strengthens the correlation between convergent investors and tacit-latent of knowledge acquisition. h2b: ict strengthens the correlation between convergent investors and material-latent of knowledge acquisition. h2c: ict strengthens the correlation between convergent investors and kinetic-active of knowledge acquisition. for unsophisticated investors, this study’s viewpoint is that novice investors tend to be active-actor types in acquiring knowledge. furthermore, novice investors still need direct and indirect guidance to understand the basic investment knowledge concepts. again, in the knowledge acquisition process, they learn through careful and clear explanations from experts rather than direct practice, mainly because it is related to capital management followed by a high risk if not managed effectively. in other words, they tend to rely on experts or teachers as knowledge resources, who teach using oral, written, and tutorials to transfer the needed knowledge, furtherly supported by ict. furthermore, ict provides instant data and information acquisition, which can be used as a learning medium for novice investors directly or indirectly. thus, we argue that ict could increase the acceleration of knowledge and knowledge acquisition of novice investors and its correlation to active-actor knowledge acquisition. therefore, we propose the following hypotheses as follows. h3: assimilative investors positively correlate actor-active of knowledge acquisition. h4: ict strengthens the correlation between assimilative investors and actor-active of knowledge acquisition. based on the previous explanation, the research framework of this study is comprised of two constructs in figures 1 and 2. saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 33 figure 1 construct of sophisticated investor figure 2 construct of unsophisticated investor research method this study uses an online web-based questionnaire as a data collection tool (chen et al., 2019; glaser & weber, 2007; tauni et al., 2020). first, this study collects data through an online-form questionnaire that has been provided to answer all question items via google form. by adopting a convenience sampling method, this study identifies that these respondents are active investors through criteria form containing questions of ownership of single investor identification (sid), investment experience, and current job. second, we sent questionnaires to individuals through one of the senior investor groups on the telegram platform “ikatan alumni ticmi,” reaching sophisticated investors. moreover, to achieve a broader sample acquisition, the questionnaire form was distributed using other social media such as whatsapp and instagram, reaching out to unsophisticated investors. this study investigates all types of learning styles, their correlation to knowledge acquisition, and the role of ict in supporting the learning process of investors. furthermore, this study uses an individual unit of analysis using bilingual method-based questionnaire questions to ease respondents’ understanding of the research questions convergen investor role of ict tacit knowledge material knowledge kinetic knowledge h1a(+) h1b(+) h1c(+) h2a(+) h2b(+) h2c(+) assimilative investor role of ict actor knowledge h3(+) h4(+) saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 34 (anderson et al., 2018; ganotice et al., 2013). the questionnaire uses a five-point likert scale and multiple-choice questions of the questionnaire presented in the appendix. each variable was measured utilising indicators from prior literature as follows. for learning style, we used 17 items from manolis et al. (2013); van der lingen et al. (2020). these indicators are classified into four learners’ categories: accommodative, convergent, divergent, and assimilative. moreover, knowledge acquisition dimensions were assessed by four different aspects. the first element is tacit knowledge adopted from thomas and gupta (2021); wang et al. (2020) with three items. the second is material knowledge borrowed from park and moon (2003); rachmawati and suroso (2020) constructed in ten indicators within multiple-choice. then, later on, those multiple-choice scales will be transformed into a five-point likert scale due to the primary variable type and the principle of homogeneity, reaching the typical scaling (murat, 2022). the third element is actor knowledge, determined by 16 items from breen and lindsay (1999); visserwijnveen et al. (2016). the last is kinetic knowledge, measured by twelve items from giampaoli et al. (2017), gray (2001). finally, for the moderated variable, the role of ict was assessed by eight items adopted from caldwell (2018); casillas martín et al. (2020). furthermore, we identify that the previous literature has tested the validity of the research questionnaire items used in this study (aiken, 1980; almanasreh et al., 2019). therefore, this study adopted the previous research instruments and changed the context of the questionnaire items to suit the purpose of this study. in addition, the researchers also conducted a pilot test on several experts in the related field, strengthening the validity of the research instrument. after collecting the data, this study examined it, reaching data validity and reliability. moreover, this article identified and categorised all learning styles based on manolis et al. (2013), clustering each respondent with the highest average score compared to other learning style types (kao & green, 2008; sridhar & charles, 2021). then, by operating smart-pls 3.0, this study tested the hypotheses of models 1 and 2 using structural equation modeling (sem) to identify cause-and-effect relationships between variables built in this research model. in addition, the statistical test of this study also considers the validity and reliability of the questionnaire items through confirmatory factor analysis (cfa) (aiken, 1980; almanasreh et al., 2019; babin & svensson, 2012). furthermore, the items in each questionnaire that are indicated to be valid and reliable are used to further test the correlation this study identified the loading factor value to measure the instrument’s validity. furthermore, each item is categorised to meet the validity when the loading factor value of each identified item is more than 0.5. in addition, we recognised each variable’s average variance extracted (ave) value to show a measure of the convergent validity of the data. simultaneously, when the sum of the square roots of the ave value is lower than the factor loading, it indicates discriminant validity. furthermore, when the latent variable indicator is more than half the variance, it is assumed to support discriminant and convergent validity. the reliability test used cronbach’s alpha value; when the value of each variable is above 0.5, inferring these variables collect data from reliable question items. in addition, using composite reliability to measure data representing the reality of saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 35 investor behaviour, which shows a value above 0.5, is reflected in meeting reliability. finally, we analysed the relationship between variable associations in all models when the validity and reliability met the normative standard criteria (babin & svensson, 2012; hair jr et al., 2017). this study presents the respondents’ minimum, maximum, mean, and standard deviation. the skewness and kurtosis values were identified to assess that each variable was statistically normally distributed. therefore, it concluded that descriptive statistics are essential to determine that research data meet standard statistical criteria and aim to support each hypothesis and research model that is built (hair jr et al., 2017; hu et al., 2019). result and discussion descriptive statistics this study collected respondents for three months and conducted the cumulated data control to check these entries continuously. thus, the authors got 506 responses, reflecting all investor learning style types. however, we excluded 24 responses (accommodative-type) and nine responses (divergent-type) because, based on our collected data, assimilative-type (41.50%) and convergent-type (51.98%) are the most dominant learning style-types, becoming 473 usable responses as final sample. furthermore, convergent-type dan assimilative-type were identified as having the highest mean value compared to other types, confirming that those learning style types are the typical learning behaviour of sophisticated and unsophisticated investors in indonesia. therefore, it presents respondent demography in table 1. table 1 demographic data respondent data frequency percentage (%) gender: male 347 73.74 female 126 26.26 job: college student 188 39.75 employee 132 27.91 entrepreneur 107 22.62 other profession 46 9.73 investment experience: less than a year 191 40.38 1-3 years 58 12.26 3-5 years 99 20.93 5 years and more 125 26.43 learning style: convergent-type 263 55.60 assimilative-type 210 44.40 n: 473 saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 36 table 2 presents descriptive statistics from two research models. the data set shows a minimum value of 1 for each variable and a maximum weight of 5. the data shows that these variables have an average value of more than 3.00, especially for each learning style type higher than 4.00. in addition, the role of ict also indicated an average value that is not much different in each learning style type, validating the similarity of perceived benefits in using ict for each investor type. finally, this study concludes that all variables are a statistically normal distribution marked by modus and median values equivalencies. therefore, it ceases to continue testing this study’s hypotheses. table 2 descriptive statistics variables n mean min max std. dev. excess kurtosis model 1: convergent ls 263 4.03 2.000 5.000 0.706 -0.398 tacit knowledge acquisition 263 3.59 1.000 5.000 0.748 -0.615 material knowledge acquisition 263 3.93 1.000 5.000 0.692 -0.206 kinetic/elastic knowledge acquisition 263 3.98 1.000 5.000 0.658 -0.422 the role of ict 263 4.03 1.000 5.000 0.706 -0.398 model 2: assimilative ls 210 4.17 1.000 5.000 0.620 -0.081 actor knowledge acquisition 210 3.64 1.000 5.000 0.785 -0.446 the role of ict 210 3.99 1.000 5.000 0.684 -0.715 the statistical test then analysed the collected data to determine reliability, convergent, and discriminant validity with standard criteria generated by the simultaneous model in table 3. furthermore, it shows that the factor loading value of each item used is more than 0.5, concluding that each item is valid. reliability test using cronbach alpha, the value of each variable is above 0.7, confirmed that all items are reliable and consistently have strong reliability. for the ave value, each variable has a value of more than 0.6, indicating a qualified convergent validity measure. in other words, latent variables can explain the average of more than half the variance of the indicators. the ave value is obtained from the sum of the squares of the loading factor divided by the error. therefore, the test results conclude that the measurements in each model show that these variables are highly reliable, convergent, and discriminant. as a side note, this study removed act10, act11, and kin9 on model-1 to obtain standard measurements. finally, we conclude that all statistical results have valid and reliable indicators. therefore, this study uses these variables according to the designed model. table 4 shows that the nfi value for each model is 0.271 and 0.357 is greater than 0.1. in other words, the model built in this study was fit. furthermore, the srmr value identified in each model is 0.082 and 0.083, indicating that the research model meets the appropriate principle standard (hair jr et al., 2017). thus, it is concluded that the built model deserves further statistical testing. saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 37 table 3 result of validity and reliability test variable item factor loading ave corrected item total correlation cronbach's alpha composite reliability model 1 convergent ls con1 0.778 0.672 0.666 0.902 0.925 con2 0.865 0.804 con3 0.835 0.753 con4 0.775 0.667 con5 0.790 0.689 con6 0.869 0.811 tacit tac1 0.829 0.645 0.584 0.725 0.845 tac2 0.767 0.534 tac3 0.811 0.524 material mat2 1.000 1.000 1.000 1.000 kinetic kin1 0.811 0.681 0.783 0.953 0.959 kin2 0.816 0.783 kin3 0.859 0.796 kin4 0.813 0.786 kin5 0.808 0.774 kin6 0.835 0.765 kin7 0.820 0.794 kin8 0.829 0.797 kin10 0.848 0.783 kin11 0.818 0.792 kin12 0.818 0.786 actor act1 0.762 0.629 0.733 0.955 0.960 act2 0.792 0.747 act3 0.818 0.765 act4 0.793 0.760 act5 0.806 0.774 act6 0.804 0.778 act7 0.797 0.768 act8 0.803 0.769 act9 0.795 0.766 act12 0.780 0.737 act13 0.756 0.718 act14 0.810 0.755 act15 0.796 0.758 act16 0.790 0.743 the role of ict ict1 0.919 0.798 0.901 0.963 0.969 ict2 0.826 0.759 ict3 0.928 0.912 ict4 0.839 0.776 ict5 0.934 0.919 ict6 0.919 0.900 ict7 0.839 0.776 ict8 0.933 0.919 saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 38 table 3 result of validity and reliability test (cont’) variable item factor loading ave corrected item total correlation cronbach' s alpha composite reliability model 2 assimilative ls asi1 0.814 0.646 0.739 0.939 0.948 asi2 0.850 0.828 asi3 0.799 0.757 asi4 0.808 0.731 asi5 0.804 0.726 asi6 0.856 0.835 asi7 0.812 0.770 asi8 0.706 0.638 asi9 0.724 0.653 asi10 0.851 0.830 actor act1 0.753 0.644 0.730 0.963 0.967 act2 0.770 0.749 act3 0.811 0.768 act4 0.839 0.815 act5 0.816 0.780 act6 0.830 0.809 act7 0.850 0.829 act8 0.809 0.771 act9 0.812 0.788 act10 0.827 0.806 act11 0.849 0.827 act12 0.746 0.709 act13 0.729 0.709 act14 0.798 0.751 act15 0.803 0.765 act16 0.789 0.746 the role of ict ict1 0.916 0.757 0.900 0.953 0.961 ict2 0.779 0.690 ict3 0.916 0.901 ict4 0.821 0.745 ict5 0.927 0.915 ict6 0.898 0.879 ict7 0.796 0.714 ict8 0.892 0.870 note: n= 263 (convergent-type); 210 (assimilative-type), factor loadings (pattern matrix) and unique variances table 5 shows that, statistically, hypothesis 1a is supported with an estimated beta value of 0.328, which is significant at 1%. in line with this argument, we confirm that convergent investors correlate with the tacit-latent dimension of knowledge acquisition. furthermore, hypothesis 1b has an estimated beta value of 0.793 and is significant at the 1% level, mirroring that experienced investors are positively related to the material-latent knowledge dimension. saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 39 table 4 goodness-of-fit model-1 model-2 saturated model estimated model saturated model estimated model srmr 0.082 0.109 0.083 0.093 d_uls 6.396 11.269 8.879 10.923 d_g 130.915 131.066 27.281 27.451 chi-square 24.383 24.565 12.149 12.281 nfi 0.271 0.265 0.357 0.350 finally, hypothesis 1c is correlated with a beta of 0.501 and a significance value of 1%. thus, convergent investors are tied to the kinetic-active type of knowledge. furthermore, hypotheses 2a; 2b; and 2c have an estimated beta of 0.204, respectively 0.106; 0.132, with a significant level of 1%; 1%; and 1%, revealing that investors who utilise ict improve the relationship of convergent learning styles to each dimension of knowledge in model 1, achieving optimisation of their learning and decision-making processes. table 5 statistical results hyp. causalities model-a model-b coeff. c.r p-value coeff. c.r p-value h1a(+) con -> tac 0.328 5.566 0.000*** h1b(+) con -> mat 0.793 34.30 0.000*** h1c(+) con -> kin 0.501 9.232 0.000*** h2a(+) con*ict --> tac 0.204 3.318 0.001*** h2b(+) con*ict --> mat 0.106 2.788 0.006*** h2c(+) con*ict --> kin 0.132 2.661 0.008*** h3(+) asi -> act 0.401 5.465 0.000*** h4(+) asi*ict -> act 0.151 2.131 0.034** note: dc: significant sign: *p<0.10, **p< 0.05, ***p<0.01. the results of hypothesis 3 show an estimated alpha of 0.401 and significant at 1%, proving that novice investors are generally active-actor types in acquiring knowledge due to the high need for essential guidance or teaching. finally, the results of the statistical test of hypothesis 4 are supported by the estimated beta value of 0.151 and significant at the 5% level. thus, it concludes that ict increases the correlation of assimilative learning styles in acquiring active-actor knowledge. as a part of robustness models, this study also found that the relationship between assimilative-type with tacit-latent, material-latent, and kinetic-active was not supported, likewise with moderation relationship by the role of ict. in other words, these main research models are approved to be robust. the overall results of hypotheses testing show that convergent-type are proven to acquire knowledge of various types, namely tacit, materials and kinetics. furthermore, it is proven that novice investors with their assimilative learning style tend to be in the actor acquisition of knowledge rather than other dimensions. thus, it is clear that novice investors need tutors to learn fundamental investment and other conceptual knowledge. finally, sophisticated and unsophisticated investors were validated in this study, demonstrating the need for ict, leading to optimising learning or obtaining all kinds of information related to their finances and investment management. saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 40 experienced investors’ learning style on tacit, material, and kinetic knowledge from the hypotheses testing, this study reveals that convergent type mirrors experienced investors’ learning behaviour due to their high ability to master three knowledge dimensions. it also means that sophisticated investors are knowledgeable, rational, and risk-averse managed. this investor usually adapts their cognitive function in any condition due to owned real-time thinking from abundant experiences. shortly, their cognition is always formed to dynamically focus and excel in acquiring material-latent, tacit-latent, and kinetic-active financial knowledge. this study aligns with the above-mentioned literature by adil et al. (2022), chen et al. (2020), guenther et al. (2018), kim (2021), henry and peytcheva (2020) expose how sophisticated investors overcome all problems in various problem-solving ways. in other words, this study concludes that convergent-type investors reflect the effective learning cycle model, presenting the importance of conceptual and practical learning actualisation. learning style of novice investors on actor knowledge as previously explained, model-2 represents a significant investment sample in indonesia, millennials (ksei, 2022). moreover, this study reveals that novice investors only concentrate on the actor knowledge dimension because of the lack of investment knowledge domain conceptually and low experience, as proved by significant results (15% of significant sign) of the model. also, inlines with prior studies from glaser and weber (2007), kim (2021), wasiuzzaman (2021), henry and peytcheva (2020), this paper strengthens that novice investors should reach prerequisites at first and later on, they can gradually acquire new knowledge followed by their experience. the moderated effect of ict on experienced and novice investors based on the research result, this paper found that ict strengthens both relationships of experienced and inexperienced investors with all knowledge dimensions. majorly, the hypotheses result shows a significant level of 1%, proving the high-critical role of ict. also, this result corroborates prior research, attakora‐amaniampong et al. (2021); chen et al. (2019), guenther et al. (2018), hoffmann and aeschlimann (2017), sachan and saroha (2022) reveal that they use ict to identify information related to investment and utilising it as a medium for learning, analysing, and making investment decisions. in addition, this study also toughens previous literature by abreu & mendes (2020), kim and ryu (2021), henry and peytcheva (2020), riar et al. (2021), azmi and mohamed (2018), chandrasekera and yoon (2018), chernbumroong et al. (2017), disclosing high differences between novice and experienced investors through their learning behaviour, especially in acquiring knowledge. conclusion this study shows a fascinating result, revealing the ideal construct for an investor in acquiring knowledge. meanwhile, the learning method should be based on an experiential saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 41 learning cycle, conceptualised and operationalised practically and continually. this result also discloses the fundamental problem of novice investors: their ineffective behaviour and technique in learning. this learning behaviour refers to the slow development of their knowledge, leading to an imperfect experiential learning cycle. furthermore, this founding reveals the needs of ict for both types of investors, helping them reach broader information and cumulative knowledge, and leading to optimisation of the decisionmaking process. this study results have extended references for investors and capital market training institutions to continue developing their abilities kinetically. specifically, it can be used as an ideal individual construct to acquire knowledge embraced by financial consultants, capital market training institutions, and professional education. thus, they are also responsible for developing investors’ abilities, especially novice investors. this study did not fully capture the exact participants’ learning styles due to the natural limitation of this study approach, namely questionnaire-related errors. moreover, this article developed relatively new models that need further examination in external and internal validities. therefore, future research is hoped to provide experimental approaches, reaching the natural cause-effect measurement of investor learning style and knowledge acquisition. in addition, further research with different sampling subjects will help the models’ generalisation widely. acknowledgement we want to thank prof. ainun na’im and dr. fuad rakhman, who provided us with insight, expertise, and wisdom that greatly assisted the research. appendix variables and questionnaire items variables questionnaire items learning styles; manolis et al. (2013); van der lingen et al. (2020) when studying, i like to do it by watching and listening when studying, i like to think of various ideas i can learn optimally if i use hunches and feelings i can learn optimally if i do it by listening and watching carefully i can learn optimally when i rely on logical thinking when studying, i have strong feelings and reactions when studying, i tend to think of various ways to overcome the existing problems i usually learn through hunches/feelings i usually learn by watching i usually learn by being directly involved/doing it directly when studying, i’m the type of person who likes to observe it first when studying, i am the type of person who always thinks logically i can learn optimally by observing/researching something in depth saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 42 variables and questionnaire items (cont’) variables questionnaire items i can learn optimally through repeated experiments and practice i can learn optimally, if by trying it directly when studying, i like to do it by observing when learning, i like to do it by being directly involved tacit knowledge acquisition; thomas and gupta (2021); wang et al. (2020) i have found an investment method that fits my desired risk profile i’ve found the right combination of portfolio diversification i have found the most optimal investment analysis technique for me material knowledge acquisition; park and moon (2003); rachmawati and suroso (2020) when analysing a company’s stock, i generally source information from: which investment instrument is the riskiest? the ratio used to measure the company’s ability to meet short-term financial obligations in the form of short-term debt is called … value investing is … elements that are directly related to profit measurement are … the concept of the upcoming value of money from the amount of cash received or paid in the present by taking into account a specific interest rate prevailing in the calculation period is known as the concept of … growth investing is … ideally, my funds' allocation in the preparation of financial planning prioritises… if an issuer goes into liquidation, then the main order as the recipient of claims is … a point when the stock price moves down then stops and reverses up is referred to as the point … actor knowledge acquisition; breen and lindsay (1999); visser-wijnveen et al. (2016) *i am not confident about my knowledge and investment analysis skills to successfully manage my finances and invest cumulatively, i continue to learn the basic concepts of financial literacy and investment it does not matter to me whether the investment course instructor/others acknowledge my financial literacy and investment skills or not there is influence from other people on my investment decision making *investment or financial literacy courses that i took and studied were not satisfactory/fun i am actively involved when studying knowledge about investment *the investment lessons/courses i took were uninteresting the financial literacy and investment learning modules that i learned can be flexibly actualised *i am not familiar with the provisions/standards of financial and investment management a structured, interpretive, and easy-to-understand explanation of financial literacy and investment information/knowledge is crucial for me the high/low quality of teaching investment courses or financial and investment literacy learning resources (websites, social media, etc.) is not essential to me the quality of information sources is critical to me when studying financial literacy and investment knowledge saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 43 variables and questionnaire items (cont’) variables questionnaire items financial literacy and investment contents are something that is not important to me during the learning process and investment course that i take support from teachers/others is not essential to me during the course/learning process *communication with teachers/other people is something that is not important during the course/learning process the role of teachers and other learning media is vital for me in understanding financial literacy and investment knowledge better kinetic knowledge acquisition; giampaoli et al. (2017); gray (2001) i face every new issue and idea in the process of learning, analysing, and investment decision making *i ignore new and creative solutions that emerge in the process of learning, analysis, and investment decision making i always feel challenged by the possibility of the emergence of a new investment analysis concept or mindset or issues related to investment i always try to understand every evaluation result of my previous investment decision making i always understand first every issue related to investment before making investment decisions *i tend to think about what investment method is the most effective for me when learning to invest i am looking for a solution specifically for the evaluation of investment decision-making that i have done previously systematically, i investigate specific issues from every investment analysis i do i always look for solutions to every error in the analysis process and investment decisions that i made before i get unexpected information or understanding when studying or analysing a company’s stock i absorb every idea or thought that happens to arise when studying investing or analysing a company’s stock *i tend to ignore the idea or think of investment techniques that are not common every time i study or analyse a company’s stock the role of ict; caldwell (2018); casillas martín et al. (2020) when learning, technology is an essential tool using technology when studying has a positive impact on me, especially when analysing company stocks i need technology to support my learning properly using technology helps me to understand better what i’m learning using technology helps me remember what i learn through the use of technology, i can reach more information and thus result in better investment decision making using technology (smartphone, internet, social media, etc.) motivates me to keep learning *for me, the use of technology when studying is a source of distraction saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 44 references abreu, m., & mendes, v. (2020). do individual investors trade differently in different financial markets?. the european journal of finance, 26(13), 1253–1270. https://doi.org/10.1080/1351847x.2019.1709524 adil, m., singh, y., & ansari, m. s. (2022). does financial literacy affect investor's planned behavior as a moderator?. managerial finance. https://doi.org/10.1108/mf-03-20210130 aiken, l. r. (1980). content validity and reliability of single items or questionnaires. educational and psychological measurement, 40(4), 955-959. https://doi.org/10.1177/001316448004000419 akbarzadeh, m., & fatemipour, h. (2014). examining the match or mismatch between teaching style preferences and upper-intermediate efl learners’ learning style preferences. procedia-social and behavioral sciences, 98, 137-142. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.399 alexander, p. (2017). knowing how to play: gamer knowledges and knowledge acquisition. computers and composition, 44, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compcom.2017.03.004 almanasreh, e., moles, r., & chen, t. f. (2019). evaluation of methods used for estimating content validity. research in social and administrative pharmacy, 15(2), 214-221. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2018.03.066 almasri, f. (2022). simulations to teach science subjects: connections among students’ engagement, self-confidence, satisfaction, and learning styles. education and information technologies, 1-21. https://doi.org/10.1007/s10639-022-10940-w anderson, j. a., mak, l., keyvani chahi, a., & bialystok, e. (2018). the language and social background questionnaire: assessing degree of bilingualism in a diverse population. behavior research methods, 50(1), 250-263. https://doi.org/10.3758/s13428-017-0867-9 attakora‐amaniampong, e., miller, a. w., & aziabah, s. a. (2021). determinants of investor satisfaction with e‐commerce platforms and traded products in student housing development in ghana. the electronic journal of information systems in developing countries, 87(3), 12162. https://doi.org/10.1002/isd2.12162 azmi, s., & mohamed, h. (2018). construction of tvet m-learning model based on student learning style. international journal of advanced computer science and applications, 9(12). https://doi.org/10.14569/ijacsa.2018.091269 babin, b. j., & svensson, g. (2012). structural equation modeling in social science research: issues of validity and reliability in the research process. european business review. https://doi.org/10.1108/09555341211242132 bandera, c., collins, r., & passerini, k. (2018). risky business: experiential learning, information and communications technology, and risk-taking attitudes in entrepreneurship education. the international journal of management education, 16(2), 224-238. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2018.02.006 barber, b. m., & odean, t. (2001). the internet and the investor. journal of economic perspectives, 15(1), 41-54. https://doi.org/10.1257/jep.15.1.41 blankesteijn, m., & houtkamp, j. (2022). digital tools and experiential learning in science-based entrepreneurship education. in technology and entrepreneurship education (227-250). springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84292-5_10 breen, r., & lindsay, r. (1999). academic research and student motivation. studies in higher education, 24(1), 75-93. https://doi.org/10.1080/03075079912331380158 caldwell, m. (2018). japanese university students’ perceptions on the use of ict and mobilelearning in an efl setting. call-ej, 19(2), 188-216. https://doi.org/10.1080/1351847x.2019.1709524 https://doi.org/10.1108/mf-03-2021-0130 https://doi.org/10.1108/mf-03-2021-0130 https://doi.org/10.1177/001316448004000419 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.399 https://doi.org/10.1016/j.compcom.2017.03.004 https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2018.03.066 https://doi.org/10.1007/s10639-022-10940-w https://doi.org/10.3758/s13428-017-0867-9 https://doi.org/10.1002/isd2.12162 https://doi.org/10.14569/ijacsa.2018.091269 https://doi.org/10.1108/09555341211242132 https://doi.org/10.1016/j.ijme.2018.02.006 https://doi.org/10.1257/jep.15.1.41 https://doi.org/10.1007/978-3-030-84292-5_10 https://doi.org/10.1080/03075079912331380158 saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 45 casillas martín, s., cabezas gonzález, m., & garcía peñalvo, f. j. (2020). digital competence of early childhood education teachers: attitude, knowledge and use of ict. european journal of teacher education, 43(2), 210-223. https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1681393 chandrasekera, t., & yoon, s.-y. (2018). augmented reality, virtual reality and their effect on learning style in the creative design process. design and technology education, 23(1). https://doi.org/10.4018/ijvar.2018010101 chen, t.-h., ho, r.-j., & liu, y.-w. (2019). investor personality predicts investment performance? a statistics and machine learning model investigation. computers in human behavior, 101, 409-416. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.027 chen, y., kelly, b., & wu, w. (2020). sophisticated investors and market efficiency: evidence from a natural experiment. journal of financial economics, 138(2), 316-341. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.06.004 cheng, f.-f., chiu, c.-c., wu, c.-s., & tsaih, d.-c. (2017). the influence of learning style on satisfaction and learning effectiveness in the asynchronous web-based learning system. library hi tech, 35(4), 473-489. https://doi.org/10.1108/lht-12-20160151 chepaitis, e. v. (2002). soft barriers to ict application in development: trust and information quality in russia. journal of international development: the journal of the development studies association, 14(1), 51-60. https://doi.org/10.1002/jid.871 chernbumroong, s., suereephong, p., & puritat, k. (2017). massive open online course related learning style and technology usage patterns of thai tourism professionals. international journal of emerging technologies in learning, 12(11). https://doi.org/10.3991/ijet.v12i11.7297 colin-jaeger, n., & delcey, t. (2020). when efficient market hypothesis meets hayek on information: beyond a methodological reading. journal of economic methodology, 27(2), 97-116. https://doi.org/10.1080/1350178x.2019.1675896 curry, l. (1983). an organization of learning styles theory and constructs. dierking, l. (1991). learning theory and learning styles: an overview. journal of museum education, 16(1), 4-6. https://doi.org/10.1080/10598650.1991.11510159 dolan, r. c., & stevens, j. l. (2010). experiential learning for undergraduates in economics and finance: a true top-down investment fund. journal of financial education, 120-136. el-bishouty, m. m., aldraiweesh, a., alturki, u., tortorella, r., yang, j., chang, t.-w., & graf, s. (2019). use of felder and silverman learning style model for online course design. educational technology research and development, 67(1), 161-177. https://doi.org/10.1007/s11423-018-9634-6 feldman, j., monteserin, a., & amandi, a. (2015). automatic detection of learning styles: state of the art. artificial intelligence review, 44(2), 157-186. https://doi.org/10.1007/s10462-014-9422-6 furnham, a. (1992). personality and learning style: a study of three instruments. personality and individual differences, 13(4), 429-438. https://doi.org/10.1016/01918869(92)90071-v ganotice, f. a., bernardo, a. b., & king, r. b. (2013). adapting the facilitating conditions questionnaire (fcq) for bilingual filipino adolescents: validating english and filipino versions. child indicators research, 6(2), 237-256. https://doi.org/10.1007/s12187-012-9167-1 gemmell, r. m. (2017). learning styles of entrepreneurs in knowledge-intensive industries. international journal of entrepreneurial behavior & research. https://doi.org/10.1108/ijebr-12-2015-0307 https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1681393 https://doi.org/10.4018/ijvar.2018010101 https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.027 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.06.004 https://doi.org/10.1108/lht-12-2016-0151 https://doi.org/10.1108/lht-12-2016-0151 https://doi.org/10.1002/jid.871 https://doi.org/10.3991/ijet.v12i11.7297 https://doi.org/10.1080/1350178x.2019.1675896 https://doi.org/10.1080/10598650.1991.11510159 https://doi.org/10.1007/s11423-018-9634-6 https://doi.org/10.1007/s10462-014-9422-6 https://doi.org/10.1016/0191-8869(92)90071-v https://doi.org/10.1016/0191-8869(92)90071-v https://doi.org/10.1007/s12187-012-9167-1 https://doi.org/10.1108/ijebr-12-2015-0307 saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 46 giampaoli, d., ciambotti, m., & bontis, n. (2017). knowledge management, problem solving and performance in top italian firms. journal of knowledge management, 21(2), 355-375. https://doi.org/10.1108/jkm-03-2016-0113 glaser, m., & weber, m. (2007). why inexperienced investors do not learn: they do not know their past portfolio performance. finance research letters, 4(4), 203-216. https://doi.org/10.1016/j.frl.2007.10.001 gray, p. h. (2001). a problem-solving perspective on knowledge management practices. decision support systems, 31(1), 87-102. https://doi.org/10.1016/s01679236(00)00121-4 guenther, c., johan, s., & schweizer, d. (2018). is the crowd sensitive to distance? how investment decisions differ by investor type. small business economics, 50(2), 289-305. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9834-6 haddad, m. m., redman, a. l., & gullett, n. s. (2019). tva investment challenge: an experiential learning program. managerial finance. https://doi.org/10.1108/mf-082018-0387 hair jr, j. f., babin, b. j., & krey, n. (2017). covariance-based structural equation modeling in the journal of advertising: review and recommendations. journal of advertising, 46(1), 163-177. https://doi.org/10.1080/00913367.2017.1281777 hallin, k. (2014). nursing students at a university-a study about learning style preferences. nurse education today, 34(12), 1443-1449. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.04.001 hamdaoui, n., khalidi idrissi, m., & bennani, s. (2018). modeling learners in educational games: relationship between playing and learning styles. simulation & gaming, 49(6), 675-699. https://doi.org/10.1177/1046878118783804 henry, e., & peytcheva, m. (2020). joint effects of boilerplate and text markup on the judgments of novice and experienced users of financial information. behavioral research in accounting, 32(1), 1-20. https://doi.org/10.2308/bria-52582 hoffmann, c. p., & aeschlimann, l. (2017). shielding or engaging: the use of online shareholder platforms in investor relations. corporate communications: an international journal. https://doi.org/10.1108/ccij-05-2016-0037 hu, s., yan, d., an, j., guo, s., & qian, m. (2019). investigation and analysis of chinese residential building occupancy with large-scale questionnaire surveys. energy and buildings, 193, 289-304. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.04.007 huang, x., chen, m., wang, y., yi, j., song, z., & ryan, c. (2022). visitors' spatial-temporal behaviour and their learning experience: a comparative study. tourism management perspectives, 42, 100951. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100951 jain, r., sharma, d., behl, a., & tiwari, a. k. (2022). investor personality as a predictor of investment intention-mediating role of overconfidence bias and financial literacy. international journal of emerging markets. https://doi.org/10.1108/ijoem-12-20211885 johnson, r. r. (2010). the ubiquity paradox: further thinking on the concept of user centeredness. technical communication quarterly, 19(4), 335-351. https://doi.org/10.1080/10572252.2010.502510 kanematsu, h., & barry, d. m. (2016). stem and ict education in intelligent environments. springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19234-5 kao, l. s., & green, c. e. (2008). analysis of variance: is there a difference in means and what does it mean?. journal of surgical research, 144(1), 158-170. https://doi.org/10.1016/j.jss.2007.02.053 khalid, m., akhter, m., & hashmi, a. (2017). teaching styles of secondary school english teachers and learning styles of their students and relationship of teaching https://doi.org/10.1108/jkm-03-2016-0113 https://doi.org/10.1016/j.frl.2007.10.001 https://doi.org/10.1016/s0167-9236(00)00121-4 https://doi.org/10.1016/s0167-9236(00)00121-4 https://doi.org/10.1007/s11187-016-9834-6 https://doi.org/10.1108/mf-08-2018-0387 https://doi.org/10.1108/mf-08-2018-0387 https://doi.org/10.1080/00913367.2017.1281777 https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.04.001 https://doi.org/10.1177/1046878118783804 https://doi.org/10.2308/bria-52582 https://doi.org/10.1108/ccij-05-2016-0037 https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.04.007 https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100951 https://doi.org/10.1080/10572252.2010.502510 https://doi.org/10.1007/978-3-319-19234-5 https://doi.org/10.1016/j.jss.2007.02.053 saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 47 learning style match with students' achievement. bulletin of education and research, 39(3), 203-220. kim, d. (2021). can investors' collective decision-making evolve? evidence from peer-topeer lending markets. electronic commerce research, 1-36. https://doi.org/10.1007/s10660-021-09514-8 https://doi.org/10.21203/rs.3.rs381657/v1 kim, k., & ryu, d. (2021). does sentiment determine investor trading behaviour?. applied economics letters, 28(10), 811-816. https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1782331 kolb, a. y., & kolb, d. a. (2005). learning styles and learning spaces: enhancing experiential learning in higher education. academy of management learning & education, 4(2), 193-212. https://doi.org/10.5465/amle.2005.17268566 ksei. (2022). statistik pasar modal indonesia. ksei. retrieved from https://www.ksei.co.id/files/statistik_publik_-_juni_2022_v5.pdf lattemann, c. (2005). the use of ict in annual shareholder meetings and investor relations: an examination of the german stock market. corporate reputation review, 8(2), 110120. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1540243 lefebvre, v., & certhoux, g. (2022). acting as a business angel to become a better entrepreneur: a learning innovation. entrepreneurship education and pedagogy, 25151274211070243. https://doi.org/10.1177/25151274211070243 malkiel, b. g. (2005). reflections on the efficient market hypothesis: 30 years later. financial review, 40(1), 1-9. https://doi.org/10.1111/j.0732-8516.2005.00090.x manolis, c., burns, d. j., assudani, r., & chinta, r. (2013). assessing experiential learning styles: a methodological reconstruction and validation of the kolb learning style inventory. learning and individual differences, 23, 44-52. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.10.009 meoli, m., rossi, a., & vismara, s. (2022). financial literacy and security‐based crowdfunding. corporate governance: an international review, 30(1), 27-54. https://doi.org/10.1111/corg.12355 morgan, p. j. (2022). fintech, financial literacy, and financial education. the routledge handbook of financial literacy, 239-258. https://doi.org/10.4324/9781003025221-21 murat, n. (2022). a hybrid transformation approach for common scaling on various type likert scales in bayesian structural equation modeling. communications in statisticstheory and methods, 51(5), 1217-1231. https://doi.org/10.1080/03610926.2020.1853774 olanipekun, t., effoe, v., bakinde, n., bradley, c., ivonye, c., & harris, r. (2020). learning styles of internal medicine residents and association with the in-training examination performance. journal of the national medical association, 112(1), 44-51. https://doi.org/10.1016/j.jnma.2019.12.002 oldland, e., currey, j., considine, j., & allen, j. (2017). nurses' perceptions of the impact of team-based learning participation on learning style, team behaviours and clinical performance: an exploration of written reflections. nurse education in practice, 24, 6269. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.03.008 park, c. w., & moon, b. j. (2003). the relationship between product involvement and product knowledge: moderating roles of product type and product knowledge type. psychology & marketing, 20(11), 977-997. https://doi.org/10.1002/mar.10105 rachmawati, e., & suroso, a. (2020). a moderating role of halal brand awareness to purchase decision making. journal of islamic marketing. reynolds, m. (1997). learning styles: a critique. management learning, 28(2), 115-133. https://doi.org/10.1177/1350507697282002 https://doi.org/10.1007/s10660-021-09514-8 https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-381657/v1 https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-381657/v1 https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1782331 https://doi.org/10.5465/amle.2005.17268566 https://www.ksei.co.id/files/statistik_publik_-_juni_2022_v5.pdf https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1540243 https://doi.org/10.1177/25151274211070243 https://doi.org/10.1111/j.0732-8516.2005.00090.x https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.10.009 https://doi.org/10.1111/corg.12355 https://doi.org/10.4324/9781003025221-21 https://doi.org/10.1080/03610926.2020.1853774 https://doi.org/10.1016/j.jnma.2019.12.002 https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.03.008 https://doi.org/10.1002/mar.10105 https://doi.org/10.1177/1350507697282002 saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 48 rogowsky, b. a., calhoun, b. m., & tallal, p. (2020). providing instruction based on students' learning style preferences does not improve learning. frontiers in psychology, 11, 164. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00164 sachan, d., & saroha, k. (2022). a review of adaptive and intelligent online learning systems. ict analysis and applications, 251-262. https://doi.org/10.1007/978-98116-5655-2_24 sari, r. c., fatimah, p. r., ilyana, s., & hermawan, h. d. (2021). augmented reality (ar)based sharia financial literacy system (ar-sfls): a new approach to virtual sharia financial socialization for young learners. international journal of islamic and middle eastern finance and management. shen, c.-w., ho, j.-t., ly, p. t. m., & kuo, t.-c. (2019). behavioural intentions of using virtual reality in learning: perspectives of acceptance of information technology and learning style. virtual reality, 23(3), 313-324. https://doi.org/10.1007/s10055-0180348-1 sicher, e. (1982). art as metaphor, epiphany, and aesthetic statement: the short stories of isaak babel'. the modern language review, 387-396. https://doi.org/10.2307/3726820 singla, a., & mallik, g. (2021). determinants of financial literacy: empirical evidence from micro and small enterprises in india. asia pacific management review, 26(4), 248-255. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2021.03.001 sridhar, k., & charles, a. l. (2021). multivariate analysis of variance: an advanced chemometric approach to differentiate dose‐dependent antioxidant activities of grape (vitis labruscana) skin extracts. journal of food processing and preservation, 45(5), e15447. https://doi.org/10.1111/jfpp.15447 strange, k. a., tawil, p. z., phillips, c., walia, h. d., & fouad, a. f. (2019). long-term outcomes of endodontic treatment performed with resilon/epiphany. journal of endodontics, 45(5), 507-512. https://doi.org/10.1016/j.joen.2019.01.019 tauni, m. z., yousaf, s., & ahsan, t. (2020). investor-advisor big five personality similarity and stock trading performance. journal of business research, 109, 49-63. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.055 tavares, f. o., almeida, l. g., & cunha, m. n. (2019). financial literacy: study of a university students sample. international journal of environmental and science education, 14(9), 499-510. thomas, a., & gupta, v. (2021). tacit knowledge in organizations: bibliometrics and a framework-based systematic review of antecedents, outcomes, theories, methods and future directions. journal of knowledge management. https://doi.org/10.1108/jkm01-2021-0026 towler, a. j., & dipboye, r. l. (2003). development of a learning style orientation measure. organizational research methods, 6(2), 216-235. https://doi.org/10.1177/1094428103251572 toyama, m., & yamazaki, y. (2020). are there effects of a match between learning style and teaching style in an efl classroom?. innovation in language learning and teaching, 14(3), 243-258. https://doi.org/10.1080/17501229.2019.1575386 van der lingen, e., åmo, b. w., & pettersen, i. b. (2020). the relationship between entrepreneurial experience and preferred learning styles. education+ training. https://doi.org/10.1108/et-11-2019-0263 visser-wijnveen, g. j., van der rijst, r. m., & van driel, j. h. (2016). a questionnaire to capture students' perceptions of research integration in their courses. higher education, 71(4), 473-488. https://doi.org/10.1007/s10734-015-9918-2 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00164 https://doi.org/10.1007/978-981-16-5655-2_24 https://doi.org/10.1007/978-981-16-5655-2_24 https://doi.org/10.1007/s10055-018-0348-1 https://doi.org/10.1007/s10055-018-0348-1 https://doi.org/10.2307/3726820 https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2021.03.001 https://doi.org/10.1111/jfpp.15447 https://doi.org/10.1016/j.joen.2019.01.019 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.055 https://doi.org/10.1108/jkm-01-2021-0026 https://doi.org/10.1108/jkm-01-2021-0026 https://doi.org/10.1177/1094428103251572 https://doi.org/10.1080/17501229.2019.1575386 https://doi.org/10.1108/et-11-2019-0263 https://doi.org/10.1007/s10734-015-9918-2 saputra & hadi investor’s learning style and knowledge acquisition dimension: … journal of accounting and investment, 2023 | 49 vrontis, d., christofi, m., battisti, e., & graziano, e. a. (2020). intellectual capital, knowledge sharing and equity crowdfunding. journal of intellectual capital, 22(1), 95121. https://doi.org/10.1108/jic-11-2019-0258 wang, l., song, m., zhang, m., & wang, l. (2020). how does contract completeness affect tacit knowledge acquisition? journal of knowledge management. https://doi.org/10.1108/jkm-02-2020-0130 wasiuzzaman, s. (2021). regulations, perceived information quality and perceived risk of equity crowdfunding: a study of malaysian investors. strategic change, 30(4), 353366. https://doi.org/10.1002/jsc.2429 wu, y., zhang, x., & xiao, q. (2022). appeal to the head and heart: the persuasive effects of medical crowdfunding charitable appeals on willingness to donate. information processing & management, 59(1), 102792. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102792 https://doi.org/10.1108/jic-11-2019-0258 https://doi.org/10.1108/jkm-02-2020-0130 https://doi.org/10.1002/jsc.2429 https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102792 jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper corporate governance, environmental responsibility and firm value: an empirical study in indonesia and malaysia rintan nuzul ainy 1* and zuni barokah2 abstract: this study examines the correlation between corporate governance, environmental responsibility, and firm value in indonesia and malaysia. this study extends the literature in consideration of the role of environmental responsibility in indirect correlation between corporate governance and firm value. the environmental responsibility data index is calculated by conducting a content analysis of companies’ annual and sustainability reports in 2013. the other data are obtained from the database of osiris, bursa malaysia (stock exchange of malaysia), and bursa efek indonesia (indonesia stock exchange). the results show that corporate governance influences the company’s decision in performing voluntary activities such as environmental responsibility. this study shows that malaysian and indonesian markets do not respond to environmental responsibility information. it may be considered that the public in malaysia and indonesia lacks awareness of the importance of environmental responsibility. keywords: corporate governance; environmental responsibility; firm value introduction profit (financial performance) is currently not the only aspect a company should pay attention to. there is social and environmental responsibility a company must fulfill in order to continue its operation and obtain society’s support. this statement is supported by jo and harjoto (2012), that the purpose a company performs social and environmental responsibility activities is not only to gain profit, but also because of ethic reasons and in fulfillment of their social obligations. social and environmental responsibility activities are still low and voluntary, particularly in developing countries. an increase of investment in developing countries (us sif, 2012) causes increasing environmental exploitation in those countries. this is the background of the researcher’s assumption that environmental responsibility issues in developing countries are higher than in any other countries. this research takes indonesian and malaysian companies as its samples since both countries affiliation: 1 department of accounting, universitas ahmad dahlan, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. 2 department of accounting, universitas gadjah mada, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. *correspondence: rintan.ainy@act.uad.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002117 citation: ainy, r., n., & barokah, z. (2019). corporate governance, environmental responsibility and firm value: an empirical study in indonesia and malaysia. journal of accounting and investment, 20(2), 59-75. article history received: 7 august 2018 reviewed: 22 september 2018 revised: 7 december 2018 accepted: 13 april 2019 mailto:rintan.ainy@act.uad.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4765 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 60 have the highest pollution level in southeast asia in 2013 (http://data.worldbank.org/). corporate governance and firm value are one antecedent factor and implication a company takes into consideration when it decides to perform environmental responsibility (al-tuwaijri, christensen, & hughes, 2004; alsaeed, 2006; gamerschlag, möller, & verbeeten, 2010; jo & harjoto, 2011). spitzeck (2009) states that the corporate governance system requires a manager not only to pay attention to shareholders’ interest but also that of stakeholders in general (stakeholder theory). the legitimacy theory also states that a company cannot be separated from social context; a company has a social contract with its surrounding environment (holder-webb, cohen, nath, & wood, 2009). a company will improve its environmental responsibility if it is supported by a good governance system. based on the stakeholder theory, a company is not only responsible economically (to shareholders), but also non-economically to other concerned parties. corporate survivability depends on the support given by all stakeholders; depends on how the company manages its relationship with customers, employees, suppliers, society, community, investors, etc. (freeman & phillips, 2002). a company which performs environmental responsibility is deemed to be fulfilling such non-economic obligation, which thus leads to increasing firm value, a determinant of corporate survivability. the correlation pattern of corporate governance, environmental responsibility, and firm value is unclear in developing countries. previous research (jo & harjoto, 2012) tests the correlation in the us and finds that there is an indirect correlation between corporate governance and firm value, which is social and environmental responsibility serving as mediator. this research differs from previous research (jo & harjoto, 2012) in some ways. jo and harjoto (2012) test the correlation in developed countries context (us), while this research desires to fill the research gap by testing the correlation pattern of governance, environmental responsibility, and firm value in developing countries (indonesia and malaysia). according to tsamenyi et al. (2007), different characteristics between developing and developed countries may cause a difference in different governance correlation models. the previous research obtains csr measurement from the database of kinder, lydenberg, and domini’s (kld’s) stats, while this research develops environmental responsibility activity disclosure index through content analysis based on gri g4 guideline. this research is going to test the correlation between corporate governance, environmental responsibility, and firm value in developing countries simultaneously. social and environmental responsibility is deemed an agency conflict resolution set which may increase firm value. this research contributes to social responsibility literature, particularly in the environmental aspect, in developing countries. this research tests how corporate governance and environmental responsibility simultaneously influence firm value. this research tests the correlation between corporate governance and environmental responsibility in indonesia and malaysia because, in the globalization era, indonesia and malaysia start to attract investment opportunity which will affect their environment in the long run. this research also tests how corporate governance and environmental responsibility influence indonesian and malaysian non-tested companies’ performance. http://data.worldbank.org/) ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 61 literature review and hypotheses development agency theory the agency theory explains the relationship of two parties, principal as employer and agent as an employee. principal as shareholder delegates the decision making authority on their behalf tot he agent (manager) (jensen & meckling, 1976). the issue arising from this principal-agent relationship is a conflict of interest, in which the agent does not always decide on the principal’s interest. this theory also reflects information asymmetry between the manager as the agent and shareholder as the principal. information asymmetry arises when the agent (manager) has more information than the principal and the other stakeholders. this information asymmetry will decline if the agent discloses the information. corporate governance is considered to be able to oversee and control the agent so as not to perform moral hazard behavior and to make the disclosure. declining information asymmetry will increase firm value. stakeholder theory this theory states that a company is not an entity which operates only for its own interest, but it should provide the stakeholder's benefits. a company is not only responsible economically (to shareholders), but also non-economically to other concerned parties. corporate survivability depends on the support given by all stakeholders; depends on how the company manages its relationship with customers, employees, suppliers, society, community, investors, etc. (freeman & phillips, 2002). a good corporate governance system supports all stakeholders’ interest, one of which is the fulfillment of the need for environmental responsibility information made by a company. upon fulfillment of the interest, the relationship between company and stakeholders will get better, in which it gains support, which will increase its firm value. legitimacy theory the legitimacy theory states that an organization should not only pay attention to investors’ interest but should also to the public interest in general (deegan & rankin, 1997). the basis of legitimacy theory is the existence of a social contract between a company and the society where the company is located and uses its resources. the concept of social contract is that all social institutions, including companies, operate among the society through social contract, either explicitly or implicitly, in which their growth continuity is based on outcome which may socially be given to wide community and the economic, social or political benefits may be distributed to groups pursuant to their capacity. any environmental activity disclosure made by a company is a form of its corporate responsibility for the utilization of existing resources. the social contract responsibility may be fulfilled with the support of a good governance system, which will then affect firm value. ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 62 corporate governance and corporate environmental responsibility one agency problem arising in developing countries takes place between majority and minority owners (la porta et al., 1999). this statement is supported by the research conducted by tsamenyi et al. (2007) which tests the correlation between ownership structure (block holding) and disclosure made by ghanaian companies. they find a negative and significant correlation between ownership structure (block holding) and voluntary disclosure made by multinational companies. in case of non-concentrated (spread) corporate ownership structure, the opportunity a company is owned by the public from various groups gets higher and, consequently, issues related to responsibility to the public gets more important. the higher the importance of public responsibility, the need for involvement in social and environmental activities will be higher, and so be the disclosure of responsibility activity (ghazali, 2007). the same argument is stated by tsamenyi et al. (2007), that the more concentrated a company’s shareholders, the lower the need for control and supervision is, and on the contrary, more spread corporate ownership structure requires higher supervision by improving corporate reporting transparency (disclosure). dey (2008) proves that bigger company with more spread ownership, higher debt rate, and risk operation will have a bigger agency problem and, thus, better corporate governance. haniffa and cooke (2002) find a positive correlation between spread ownership and voluntary disclosure with malaysian companies. the research conducted by jo and harjoto (2011, 2012) shows that bigger, older companies with better financial performance and more spread ownership structure tend to perform social responsibility. the results of previous research (chau & gray, 2002) also show a positive correlation between a company’s spread ownership and social activity disclosure. h1: ownership concentration negatively influences corporate environmental responsibility. according to herwidayatmo (2000), one of the reasons for weak governance practice in developing countries is auditor’s weak supervisory practice. currently, indonesia and malaysia are aware of the importance of internal audit in their governance system. this is proven with the regulation of independent audit committee in corporate governance implementation and conditions to be fulfilled when a company is to go public (committee, 2000; knkg, 2006). previous research has proven that the audit committee plays a role in the improvement of corporate governance quality (said, hj zainuddin, & haron, 2009). mcmullen and raghunandan (1996) and wright (1996) find that independent audit committee composition is closely related to the company’s reporting quality. audit committee serves an important role in reviewing corporate internal process and control to generate a quality report (said et al., 2009). this shows that the audit committee composition reflects the quality of the audit as observable in such a corporate report. ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 63 audit quality is not only observable in the corporate financial statement, but also voluntary corporate activity. camfferman and cooke (2002) and haposoro (2012) prove a positive correlation between audit quality and information disclosure quality. this correlation takes place since more independent audit committee composition may reduce agency problems, which may improve internal control, including in influencing the corporate decision in the performance of environmental responsibility. h2: audit quality positively influences corporate environmental responsibility. corporate governance and corporate performance according to the agency theory, the agency problem in company arises because of a conflict of interest between shareholders as the principal and manager as the agent. agency cost then arises as to the result of the need for control and supervision so that the agent will act under the principal’s interest. governance mechanism is a medium to reduce agency cost arising from conflict of interest between stakeholders (shleifer & vishny, 1997). the ownership structure is one corporate governance mechanism which may control agency cost and thus increase firm value (akbar & hindasah, 2007). agency conflict may influence firm value. many types of research of correlation between corporate governance and performance have been conducted (behbahani et al., 2013; dey, 2008; selarka, 2005; siagian, siregar, & rahadian, 2013). in developing countries, information asymmetry takes places between majority and minority shareholders. this shows that there is a higher agency problem in companies with concentrated ownership structure than companies with spread ownership (dey, 2008; ghazali, 2007; tsamenyi et al., 2007). spread shareholding may be one mechanism to reduce agency cost in order to increase firm value. h3: ownership concentration negatively influences firm value. auditor plays a very important role in influencing the quality of an organization’s financial report. gunawan and halim (2012) state that information from professional auditor’s report will give more certainty and thus give higher reliability to financial statements to be issued. the indonesian and malaysian governments have also obligated all companies registered with their stock exchange to have an audit committee of which some of its members are of the independent audit committee. the independent audit committee may serve to oversee the agent’s performance, observe the internal control system, and test the credibility of accounting information presented by the agent (manager) (siallagan & machfoedz, 2006). all of the functions aim at putting high audit quality in order to increase firm value. the audit committee’s supervision and control are conducted in the prevention of manager’s moral hazard behavior, which will later influence firm value. some researches have proven audit quality’s influence, which may be viewed from the existence of an independent audit committee, on firm value. klein (2002) proves that the independent audit committee influences reported profit quality. profit quality, as a ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 64 proxy of firm value, is lower with companies which establish independent audit committee compared with those which do not establish it. the same is proven by siallagan and machfoedz (2006). their research also proves that independent audit committee influences firm value by reducing profit management and improve profit quality. mcmullen and raghunandan (1996) in their research state that investors, analysts, and regulators consider that audit committee contributes to increasing firm value through improving financial reporting quality. bhattacharya (2001) defines a correlation between audit quality and client satisfaction which then influences corporate performance. h4: audit quality positively influences firm value. environmental responsibility and corporate performance environmental responsibility activity performed by a company is its responsibility for a social contract with the society in its surrounding environment where it operates. this may be a positive sign the company gives to the society which may later influence its corporate performance. one consideration of whether or not a company will perform environmental responsibility is the activity’s implication in the company, whether the benefits to be gained will be comparable to the effort (cost) it has incurred. the impacts of social and environmental responsibility on corporate performance have been tested in some researches. generally, firm value is known as an economic measurement reflecting overall business values allocated to the company’s shareholders and holders of debt instruments (malik, 2014). most of the researches find that companies which perform social and environmental responsibility have better performance (al-tuwaijri et al., 2004; clarkson et al., 2008; jo & harjoto, 2011, 2012; mishra & suar, 2010; wan ahamed et al., 2014). a meta-analysis related to such correlation has been conducted by moser and martin (2012) and concludes a positive correlation between social and environmental responsibility and corporate performance. h5: corporate environmental responsibility positively influences firm value. corporate governance, environmental responsibility and corporate performance corporate governance is deemed an effective mechanism to reduce agency problem resulted from conflict of interest between principal and agent (shleifer & vishny, 1997) by disclosing corporate information (rao et al., 2012) which will influence firm value (tsamenyi et al., 2007). jo and harjoto (2012) test the correlation between corporate governance, social and environmental responsibility, and corporate financial performance. they find that the corporate governance of the previous period (lagged one year) positively influences corporate social and environmental responsibility. they state that corporate social and environmental responsibility activities are the extension of effective governance, which ensures the company’s sustainability with accountable and transparent business practice not only shareholders but also for wider community. ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 65 this conforms to the stakeholder theory that a company should use social and environmental responsibility activities as the extension of effective governance mechanism to settle the conflict of interest between manager and stakeholders. an effective governance mechanism should be positively correlated to the corporate decision in performing environmental responsibility activity, and there should be a positive correlation between such environmental responsibility decision and corporate performance since environmental responsibility mitigates conflict of interest between manager and stakeholders (stakeholder theory-based conflict resolution explanation). since there is a conflict of interest between manager and stakeholders, social and environmental responsibility serves the role of conflict resolution set between both of them. based on this correlation, the research result shows a positive correlation between corporate social and environmental responsibility. their research also confirms the argument that social and environmental responsibility is the extension of effective corporate governance. gibson and o’donovan (2007) state that social and environmental responsibility positively influences corporate financial performance and also improves the company’s sustainability. an effective governance help company achieve it. h6: corporate environmental responsibility mediates the correlation between corporate governance and performance. research method data and sample the data used in this research are obtained from the database of osiris, bursa efek indonesia, and bursa malaysia. the researcher conducts a content analysis to obtain environmental responsibility data. the population of this research is all companies registered with bei and bursa malaysia. the research samples are all mining companies and top 50 manufacturing companies registered with bei and bursa malaysia in 2013. the reason for the selection of mining and manufacturing sectors is that the two are environmentally sensitive industries. the top 50 is used for the manufacturing companies in avoidance of data inequality between both sectors. the research samples are determined by employing a purposive sampling with criteria (1) samples are registered as issuer with bei and bursa malaysia in the period 2013, (2) samples are companies of top 50 market capitalization in manufacturing sector or registered with mining sector, (3) samples present annual report which ends in december 2013. variable measurement corporate governance (cg) ownership concentration (owncon) is measured from the ratio of shares held by majority shareholder as the total proportion of shares registered with stock exchange ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 66 (ghazali, 2007). audit quality (auditcomm) is measured with the number of members of the independent audit committee of a company. environmental responsibility (ei) the researcher conducts a content analysis related to whether there is environmental responsibility information in the financial statement under gri g4 guidelines. this research employs a 34 items checklist, the items of which are included in environmental category (en1 – en34). score 1 will be given if the items of information in the guidelines are expressed in financial statement and 0 if otherwise. the environmental responsibility index of each company is calculated by summing up all the values of each company. ʃ xj = total environmental responsibility value of company j nj = total environmental responsibility value under gri g4 firm value (q) firm value is measured using tobin’s q value. tobin’s q measurement follows previous research (chung & pruitt, 1994) and is adapted to indonesian condition (darmawati & rika, 2005). mve = share price x number of outstanding shares debt = company’s total debt ta = total assets control variables this research employs some control variables, which are company size, leverage, the board of directors’ structure, and sector. the control variable measurement, company size (size), is measured with market capitalization value, while leverage control variable (leverage) is measured using a ratio of debt to equity. a dummy variable is employed to measure the control variables of the board of directors structure (tier) and sector (sector). the dummy variable for the board of directors structure (tier) is 1 for malaysian company and 0 for indonesian company, while for the sector variable (sector) is 1 for a manufacturing company and 0 for a mining company. research model according to gujarati (2009), for a non-biased regression model or blue (best linear unbiased estimator), it is necessary to conduct classical assumption tests as a condition ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 67 of multiple regression analysis tests. the classical assumption tests which have been conducted are residual normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. for hypothesis testing, this research employs causal steps (baron & kenny, 1986) by estimating the following three regression equations: ……………………………………….…… 1 …………………………………………….. 2 ……………………….………… 3 where: ei = corporate environmental responsibility (environmental index) cg = corporate governance q = firm value some conditions to be met to achieve mediation (baron & kenny, 1986) are: a) corporate governance should influence environmental responsibility with equation (1) (a ≠ 0). b) corporate governance should influence firm value with equation (2) (c ≠ 0). c) environmental responsibility should influence firm value with equation (3) (b ≠ 0). table 1 sampling summary no. criteria manufacturing mining 1 companies registered with bei and bursa malaysia 100 58 2 companies excluded from the samples since: a. companies change their sector b. companies’ financial reporting period is other than 31 december c. companies have incomplete variable data (0) (0) (0) (6) (7) (1) 3 companies used as final samples 100 44 total final observations 144 result and discussion variables’ descriptive statistics this research employs 144 samples consisting of 100 manufacturing companies and 44 mining companies. the samples are 64 malaysian companies and 80 indonesian companies (see table 1). the variables’ descriptive statistics outline the distribution of the tested variables’ data. the summary of the variables’ descriptive statistics used in ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 68 this research is presented in table 2. the results of descriptive statistics show that the samples’ average corporate environmental responsibility is low (0.212), with malaysian companies’ environmental responsibility (0.109) is lower than that of indonesian companies (0.293) and manufacturing companies’ average environmental responsibility (0.161) is lower than that of mining companies (0.327). also, the results of descriptive statistics also show that the sample companies have low firm value and concentrated ownership structure. table 2 variables’ descriptive statistics variable sample mean median maximum minimum std. dev. obs. environmental responsibility (ei) all 0.211 0.088 0.765 0.000 0.228 144 tier 1 0.109 0.059 0.765 0.000 0.166 64 tier 0 0.293 0.235 0.765 0.029 0.239 80 sector 1 0.161 0.088 0.765 0.000 0.192 100 sector 0 0.327 0.338 0.765 0.000 0.261 44 firm value (q) all 1.827 1.167 7.769 0.339 1.711 144 tier 1 1.615 1.069 7.769 0.406 1.576 64 tier 0 1.997 1.270 7.249 0.339 1.803 80 sector 1 2.052 1.224 7.769 0.339 1.938 100 sector 0 1.317 1.017 3.613 0.429 0.836 44 ownership concentration (owncon) all 0.437 0.429 0.982 0.006 0.232 144 tier 1 0.344 0.333 0.743 0.026 0.194 64 tier 0 0.512 0.519 0.982 0.006 0.234 80 sector 1 0.442 0.443 0.982 0.006 0.24 100 sector 0 0.426 0.407 0.850 0.026 0.216 44 audit committee (auditco mm) all 1.181 1.000 2.000 0.000 0.437 144 tier 1 1.078 1.000 2.000 0.000 0.410 64 tier 0 1.263 1.000 2.000 1.000 0.443 80 sector 1 1.210 1.000 2.000 1.000 0.409 100 sector 0 1.114 1.000 2.000 0.000 0.493 44 leverage (leverage) all 0.488 0.343 2.823 -3.959 0.816 144 tier 1 0.499 0.349 2.823 0.000 0.597 64 tier 0 0.48 0.333 2.688 -3.959 0.959 80 sector 1 0.46 0.334 2.823 -3.959 0.735 100 sector 0 0.553 0.397 2.688 -3.94 0.982 44 company size (size) all 1,029,481 351,715.5 6,875,270 4,226,852 1,594,807 144 tier 1 875,238.0 291,817.3 5,830,860 8,288,893 1,421,048 64 tier 0 1,152,876 408,947.2 6,875,270 4,226,852 1,720,119 80 sector 1 1,203.323 395,364.0 6,8752,70 111,907.4 1,805,341 100 sector 0 634,385 257,257.4 2,855,967 4,226,852 851,135.9 44 hypothesis testing the three regression models have fulfilled the classical assumption tests, which are normality, multicollinearity, and heteroscedasticity. the tests employed for normality and heteroscedasticity are jarque-bera (jb) and white. the multicollinearity assumption is tested by viewing the tolerance and variance inflation factor (vif) values. in fulfillment of the assumption, this research conducts a winsorizing of 3% data of outliers ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 69 and transformation of some variable data, which are an angular transformation for environmental responsibility (ei) variable and natural logarithm transformation for firm value (q) and company size (size) variable. table 3 results of regression analysis on hypotheses 1 and 2 (model 1) variable predicted sign coefficient std. error t-statistic prob. c -0.759 0.399 -1.901 0.0594* owncon 0.403 0.187 2.160 0.0325** auditcomm + 0.336 0.094 3.593 0.0005*** control variable leverage 0.056 0.049 1.149 0.2527 size 0.113 0.03 3.803 0.0002*** tier -0.332 0.089 -3.750 0.0003*** sector -0.472 0.092 -5.118 0.0000*** n 144 r-squared 0.415 adjusted r-squared 0.389 f-statistic 16.199 prob(f-statistic) 0.000*** *** significant at level 1%; ** significant at level 5%; * significant at level 10% table 3 presents a summary of the test results of hypotheses 1 and 2. hypotheses 1 and 2 aim at testing the correlation between corporate governance and corporate environmental responsibility. the results show that the coefficient of owncon variable is positive (0.403) and significant at level 5%. thus h1 is not supported. it is evident that ownership concentration positively influences environmental responsibility. this result conforms to the argument of jensen and meckling (1976) stating that a company with a concentrated ownership structure has lower agency problem since fewer parties own it. the parties have more power and willingness to monitor managers’ behavior since they are more bound to the company with their big ownership. it is the control and monitoring which encourage managers to perform environmental responsibility under stakeholders’ interest (chau & gray, 2002). hossain, m. tan, and adams, (1994) and chau and gray (2002) support the argument through their research which shows a positive correlation between concentrated ownership structure and voluntary information disclosure by malaysian, hong kong, and singaporean companies. the coefficient of auditcomm variable is positive (0.336) and significant at level 1%. thus h2 is supported. it is evident that audit quality positively influences environmental responsibility. independent audit committee plays an important role in reviewing processes taking place in the company, including the decision of whether or not to perform a voluntary activity like environmental responsibility. hypotheses 3 and 4 in this research test the influence of corporate governance on firm value, of which results are presented in table 4. the regression output of hypothesis test in table 4 shows that the coefficient of owncon variable is insignificant (0.876). thus h3 is not supported. ownership concentration does not influence firm value. ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 70 demsetz and villalonga (2001) in their research explain that there is no systematic correlation between ownership structure variance (either concentrated or spread) and firm value variance. in their opinion, a company’s ownership structure is the result of a decision which reflects the influence of shareholders and trade in the market. when a private company decides to offer its shares to the public, this means that its shareholders decide to make the ownership structure more spread. on the contrary, in the case of a public company acquisition, its ownership structure change to be more concentrated. that there is no correlation between ownership structure and firm value may also be explained with the argument that, either concentrated or spread, the company’s purpose is to maximize shareholders’ interest (prosperity), one of which is to increase firm value. table 4 results of regression analysis on hypotheses 3 and 4 (model 2) variable predicted sign coefficient std. error t-statistic prob. c -1.234 0.265 -4.666 0.0000*** owncon 0.019 0.124 0.156 0.876 auditcomm + 0.022 0.062 0.353 0.725 control variable leverage -0.081 0.032 -2.504 0.014** size 0.107 0.02 5.431 0.000*** tier -0.052 0.059 -0.885 0.378 sector 0.049 0.061 0.803 0.424 n 144 r-squared 0.272 adjusted r-squared 0.24 f-statistic 8.522 prob(f-statistic) 0.000* *** significant at level 1%; ** significant at level 5%; * significant at level 10% the coefficient of auditcomm variable is insignificant (0.725). thus h4 is not supported. this research is unable to prove the influence of audit quality on firm value. audit committee does not reduce the existing agency problem in the company and does not influence firm value. the number of independent audit committee members is not relevant information to society. thus the market does not respond to such information. malaysian code on corporate governance and indonesian general guideline to good corporate governance have regulated the existence of independent members in the company’s audit committee (committee, 2000; knkg, 2006). because of the suggestion, the market does not pay attention to the performance and impacts of the existence of independent members. hypothesis 5 tests the influence of corporate environmental responsibility on firm value, while hypothesis 6 aims at proving an indirect correlation between corporate governance and firm value, with the mediation of environmental responsibility. the test results of hypotheses 5 and 6 are presented in table 5. the regression output of hypothesis test in table 5 shows that the coefficient of ei variable is insignificant (0.213). thus h5 is not supported. environmental responsibility does not influence firm value. ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 71 the low average value of ei variable in this research shows that malaysian and indonesian companies’ awareness of the importance of environmental responsibility is still low. this conforms to the research conducted by tsamenyi et al. (2007) that social and environmental responsibility in developing countries is still low. this may also be viewed from the low number of companies in both countries that issue a follow-up report separately from the annual report. company’s decision not to perform environmental responsibility may be caused by investors’ tendency not to pay attention to environmental responsibility the companies have conducted when they decide to invest, consequently, the environmental responsibility does not influence the concerned company’s firm value. the market does not respond to corporate environmental responsibility, under the research conducted by gelb and zarowin (2002) that social and environmental responsibility disclosure does not make share price more informative. table 5 results of regression analysis on hypotheses 5 and 6 (model 3) variable predicted sign coefficient std. error t-statistic prob. c -1.299 0.274 -4.733 0.000*** owncon 0.054 0.125 0.43 0.668 auditcomm + 0.051 0.074 0.682 0.496 ei + -0.085 0.068 -1.252 0.213 control variable leverage -0.076 0.034 -2.225 0.028 size 0.117 0.019 6.08 0.000*** tier -0.080 0.076 -1.050 0.296 sector 0.009 0.067 0.130 0.897 n 144 r-squared 0.284 adjusted rsquared 0.247 f-statistic 7.702 prob(f-statistic) 0.000* *** significant at level 1%; ** significant at level 5%; * significant at level 10% the mediation correlation in h6 may be tested if the three conditions are fulfilled (baron & kenny, 1986). non-fulfillment of conditions b and c will result in impractical testing of environmental responsibility as mediation of correlation between corporate governance and firm value. this mediation correlation pattern does not occur in developing countries. thus h6 is not supported. environmental responsibility has deemed an extension of effective corporate governance, a medium to solve the existing conflict of interest between manager and stakeholders (jo & harjoto, 2012) which will later influence firm value. this research is unable to prove that environmental responsibility mitigates existing agency problems as presented by jo and harjoto (2012). this shows that environmental responsibility does not add information value to reduce conflict of interest. market non-responsiveness in developing country to environmental responsibility conducted by a company (h5) also confirms that environmental responsibility does not ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 72 have information value in the country since it is deemed not providing information of the company’ prospect. that tier variable is proven not to significantly influence the regression model 3 confirms the argument, showing that malaysian and indonesian markets have not considered environmental responsibility as material information in the investment decision. the implication of uninformative environmental responsibility is that firm value is not influenced by such responsibility. this reconfirms that environmental responsibility cannot directly mediate corporate governance and firm value in developing countries. conclusion this research proves the legitimacy theory and stakeholder theory that a company cannot be separated from a social context and is responsible for fulfilling not only its shareholders’ interest but also that of all stakeholders. environmental responsibility is a realization of effort to fulfill social contract and stakeholders’ interest. market’s low response to environmental responsibility proves that environmental responsibility does not directly mediate the correlation between corporate governance and firm value. this research proves that there is not a mediation correlation pattern as proven by jo and harjoto (2012) in developing countries. the results of this research are expected to be a reflection for the government and the society in developing countries (particularly indonesia and malaysia) in order to be aware of the importance of environmental responsibility. government’s role in each country is very important in its realization. this research is limited that it only takes 50 big companies of manufacturing sector so that the number of samples from both sectors is not too far. therefore, it is likely to influence this research’ external validity. consequently, readers are expected to carefully interpret the results of this research. further research may employ more samples, either with more years of observation or extension of sectors of samples used. references akbar, m., & hindasah, l. (2007). pengaruh keputusan keuangan dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi, 8(2), 167-180. retrieved from http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/viewfile/635/790 al-tuwaijri, s. a., christensen, t. e., & hughes, k. . (2004). the relations among environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: a simultaneous equations approach. accounting, organizations and society, 29(5–6), 447–471. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(03)00032-1 alsaeed, k. (2006). the association between firm-specific characteristics and disclosure: the case of saudi arabia. managerial auditing journal, 21(5), 476-496. https://doi.org/10.1108/02686900610667256 baron, r. m., & kenny, d. a. (1986). the moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. journal of personality and social psychology, 51(6), 1173–1182. https://doi.org/10.1037//00223514.51.6.1173 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/viewfile/635/790 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(03)00032-1 https://doi.org/10.1108/02686900610667256 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 73 behbahani, s., zare, r., & farzanfar, f. (2013). examining the effect of auditing quality on nonfinancial information disclosure quality. interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(12), 802–810. bhattacharya, a. k. (2001). multiculturalism and the accounting profession : enhancing employee productivity and client satisfaction. the national public accountant, 46(3), 13. camfferman, k., & cooke, t. e. (2002). an analysis of disclosure in the annual reports of u.k and dutch companies. journal of international accounting research, 1(1), 3–30. https://doi.org/10.2308/jiar.2002.1.1.3 chau, g. k., & gray, s. j. (2002). ownership structure and corporate voluntary disclosure in hong kong and singapore. the international journal of accounting, 37(2), 247–265. https://doi.org/10.1016/s0020-7063(02)00153-x choi, f. d. s. (2003). international finance and accounting handbook. (third edition). new jersey: john wiley & sons. retrieved from http://tailieuso.udn.vn/bitstream/tthl_125/9098/1/internationalfinanceandac countinghandbook.tt.pdf chung, k. h., & pruitt, s. w. (1994). a simple approximation of tobin's q. financial management, 23(3), 70-74. https://doi.org/10.2307/3665623 clarkson, p. m., li, y., richardson, g. d., & vasvari, f. p. (2008). revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: an empirical analysis. accounting, organizations and society, 33(4–5), 303–327. https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.05.003 darmawati, k., & rika, g. r. (2005). hubungan corporate governance dan kinerja perusahaan. jurnal riset akuntansi indonesia, 70, 135–150. deegan, c., & rankin, m. (1997). the materiality of environmental information to users of annual reports. accounting, auditing & accountability journal, 10(4), 562. https://doi.org/10.1108/09513579710367485 demsetz, h., & villalonga, b. (2001). ownership structure and corporate performance. journal of corporate finance, 7(3), 209-233. https://doi.org/10.1016/s0929-1199(01)00020-7 dey, a. (2008). corporate governance and agency conflicts. journal of accounting research, 46(5), 1143–1181. https://doi.org/10.1111/j.l475-679x.2008.00301.x freeman, r. e., & phillips, r. a. (2002). stakeholder theory: a libertarian defense. business ethics quarterly, 12(3), 331-349. https://doi.org/10.2307/3858020 gamerschlag, r., möller, k., & verbeeten, f. (2010). determinants of voluntary csr disclosure: empirical evidence from germany. review of managerial science, 5(2–3), 233–262. https://doi.org/10.1007/s11846-010-0052-3 gelb, d. s., & zarowin, p. (2002). corporate disclosure policy and the informativeness of stock prices. review of accounting studies, 7(1), 33-52. https://doi.org/10.2139/ssrn.235009 ghazali, n. a. m. (2007). ownership structure and corporate social responsibility disclosure: some malaysian evidence. corporate governance, 7(3), 251–266. https://doi.org/10.1108/14720700710756535 gujarati, d. n. (2009). basic econometrics. new york: mcgraw-hill education. gunawan, b., & halim, m. (2012). pengaruh ownership retention, reputasi auditor, laba perusahaan, dan underpricing terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan institusional sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi dan investasi, 13(2), 99-115. retrieved from http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/viewfile/483/619 https://doi.org/10.2308/jiar.2002.1.1.3 https://doi.org/10.1016/s0020-7063(02)00153-x http://tailieuso.udn.vn/bitstream/tthl_125/9098/1/internationalfinanceandaccountinghandbook.tt.pdf http://tailieuso.udn.vn/bitstream/tthl_125/9098/1/internationalfinanceandaccountinghandbook.tt.pdf https://doi.org/10.2307/3665623 https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.05.003 https://doi.org/10.1108/09513579710367485 https://doi.org/10.1016/s0929-1199(01)00020-7 https://doi.org/10.1111/j.l475-679x.2008.00301.x https://doi.org/10.2307/3858020 https://doi.org/10.1007/s11846-010-0052-3 https://doi.org/10.2139/ssrn.235009 https://doi.org/10.1108/14720700710756535 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/viewfile/483/619 ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 74 haniffa, r. m., & cooke, t. e. (2002). culture , corporate governance and disclosure in malaysian corporations. abacus, 38(3), 317–349. https://doi.org/10.1111/14676281.00112 haposoro, d. (2012). pengaruh corporate governance dan kualitas audit terhadap pengungkapan corporate social responsibility. jurnal akuntansi & manajemen (jam), 23(3), 199–215. haruman, t. (2008). pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan pendanaan (perspektif agency theory). a paper was presented in the accountant nasional convention iv, 6-7 september 2000. herwidiyatmo. (2000). peran dan fungsi komisaris independen dan komite audit. a paper presented in the national conference on management research 2008, 27 november 2000. holder-webb, l., cohen, j. r., nath, l., & wood, d. (2009). the supply of corporate social responsibility disclosures among u.s. firms. journal of business ethics, 84(4), 497–527. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9721-4 hossain, m. tan, l. m., & adams, m. (1994). voluntary disclosure in an emerging capital market: some empirical evidence from companies listed on the kuala lumpur stock exchange. the international journal of accounting: education and research, 29, 334– 351. jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm : managerial behavior , agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x jo, h., & harjoto, m. a. (2011). corporate governance and firm value: the impact of corporate social responsibility. journal of business ethics, 103(3), 351–383. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0869-y jo, h., & harjoto, m. a. (2012). the causal effect of corporate governance on corporate social responsibility. journal of business ethics, 106(1), 53–72. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1052-1 kaihatu, t. s. (2006). good corporate governance dan penerapannya di indonesia. .jurnal manajemen dan kewirausahaan, 8(1), 1-9. retrieved from http://ced.petra.ac.id/index.php/man/article/viewfile/16505/16497 klein, a. (2002). audit committee, board of director characteristics, and earnings management. journal of accounting and economics, 33(3), 375–400. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(02)00059-9 knkg. (2006). pedoman umum good corporate governance indonesia. la porta, r., lopez-de-silanes, f., & shleifer, a. (1999). corporate ownership around the world. the journal of finance, 54(2), 471–517. https://doi.org/10.1111/00221082.00115 malik, m. (2014). value-enhancing capabilities of csr: a brief review of contemporary literature. journal of business ethics, 127(2), 419–438. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2051-9 mcmullen, d. a., & raghunandan, k. (1996). enhancing audit committee effectiveness. journal of accountancy, 182(2), 79. retrieved from https://search.proquest.com/openview/ba0258b42f302448b1656b39540e51fe/1?p q-origsite=gscholar&cbl=41065 mishra, s., & suar, d. (2010). does corporate social responsibility influence firm performance of indian companies?. journal of business ethics, 95(4), 571–601. https://doi.org/10.1007/sl0551-010-0441-l https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112 https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9721-4 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1007/s10551-011-0869-y https://doi.org/10.1007/s10551-011-1052-1 http://ced.petra.ac.id/index.php/man/article/viewfile/16505/16497 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(02)00059-9 https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115 https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2051-9 https://search.proquest.com/openview/ba0258b42f302448b1656b39540e51fe/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41065 https://search.proquest.com/openview/ba0258b42f302448b1656b39540e51fe/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41065 https://doi.org/10.1007/sl0551-010-0441-l ainy & barokah corporate governance, environmental responsibility and firm value journal of accounting and investment, may 2019 | 75 moser, d. v., & martin, p. r. (2012). a broader perspective on corporate social responsibility research in accounting. the accounting review, 87(3), 797–806. https://doi.org/10.2308/accr-10257 rao, k. k., tilt, c. a., & lester, l. h. (2012). corporate governance and environmental reporting: an australian study. corporate governance: the international journal of business in society, 12(2), 143–163. https://doi.org/10.1108/14720701211214052 said, r., hj zainuddin, y., & haron, h. (2009). the relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in malaysian public listed companies. social responsibility journal, 5(2), 212–226. https://doi.org/10.1108/17471110910964496 selarka, e. (2005). ownership concentration and firm value. emerging markets, finance & trade, 41(6), 83. https://doi.org/10.1080/1540496x.2005.11052627 shleifer, a., & vishny, r. w. (1997). a survey of corporate governance. the journal of finance, 52(2), 737–783. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x siagian, f., siregar, s. v., & rahadian, y. (2013). corporate governance, reporting quality, and firm value: evidence from indonesia. journal of accounting in emerging economies, 3(1), 4–20. https://doi.org/10.1108/20440831311287673 siallagan, h., & machfoedz, m. (2006). mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. a paper was presented at simposium nasional akuntansi, 9. spitzeck, h. (2009). the development of governance structures for corporate responsibility. corporate governance: the international journal of business in society, 9(4), 495–505. https://doi.org/10.1108/14720700910985034 tsamenyi, m., enninful‐adu, e., & onumah, j. (2007). disclosure and corporate governance in developing countries: evidence from ghana. managerial auditing journal, 22(3), 319–334. https://doi.org/10.1108/02686900710733170 us sif foundation. (2012). lessons learned: the emerging market disclosure project, 2008-2012. retrieved from https://www.ussif.org/files/emerging_markets_f2012.pdf wan ahamed, w. s., almsafir, m. k., & al-smadi, a. w. (2014). does corporate social responsibility lead to improve in firm financial performance? evidence from malaysia. international journal of economics and finance, 6(3), 126–139. https://doi.org/10.5539/ijef.v6n3p126 world bank open data. (2013) retrieved from http://data.worldbank.org/ wright, d. w. (1996). evidence on the relation between corporate governance characteristics and the quality of financial reporting (no. 9601). university of michigan. https://doi.org/10.2308/accr-10257 https://doi.org/10.1108/14720701211214052 https://doi.org/10.1108/17471110910964496 https://doi.org/10.1080/1540496x.2005.11052627 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x https://doi.org/10.1108/20440831311287673 https://doi.org/10.1108/14720700910985034 https://doi.org/10.1108/02686900710733170 https://www.ussif.org/files/emerging_markets_f2012.pdf https://doi.org/10.5539/ijef.v6n3p126 http://data.worldbank.org/ analisis perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terhadap persistensi laba dan akrual laba pada perusahaan yang terdaftar di bei jurnal akuntansi dan investasi vol. 10 no. 1, halaman: 35-45, januari 2009 35 analisis book tax differences terhadap persistensi laba dan laba akrual sebagai variabel moderating pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia bety pramitasari e-mail : betypramitasari@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the research aims at examining the role of book tax differences to the persistence of earnings and earnings of accruals as moderate variable. this research also include control variable, that is industial factor. the hypothesis alternative is (1 a) large positive book tax differences influence to the less persistence of earning; (1 b) large negative book tax differences influence to the less persistence of earning; (2 a) large positive book tax differences releated to earning of accruals caused the less persistence of earnings; (2b) large negative book tax differences releated to earning of accruals caused the less persistence of earnings. the sample of this reaserch was all companies listed indonesian stock exchange (isx) within the period of 2000 2006. the data ware collected using purposive sampling method, that is taked with based on specific. the amount of the sample was 50 companies with 160 data to be analyzed. this statistic method used multiple regression. the results of this research showed that large positive (negative) book tax differences does not influence to the less persistence of earning. large positive (negative) book tax differences releated to earning of accruals does not cause the less persistence of earnings. the conclusion of the research is information in book tax differences can not measure persistence of earnings and information in accrual of earnings in book tax differences can not measure persistence of earning, so the information in book tax differences can not use to measure future earning performence. keywords : book tax differences, persistence of earning, earnings of accruals, industrial factor pendahuluan latar belakang laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang mendapat banyak perhatian para pengguna informasi keuangan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. mereka menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan untuk investasi, pemberian kompensasi, bonus, pengukur kinerja manajemen dan penentuan besarnya pengenaan pajak. pentingnya laba dalam pengambilan keputusan membuat banyak penelitian mengenai kualitas laba. penman dan cohen (2003) dalam gagaring (2005) mengungkapkan bahwa laba dikatakan berkualitas jika laba tersebut menjadi indikator yang baik untuk laba masa mendatang, atau berhubungan kuat dengan arus kas operasi di masa mendatang. menurut djamaludin, dkk (2008) laba yang berkualitas adalah laba yang mampu mencerminkan laba di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya. beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang book-tax differences (patrick, 2001 dan mills et al, 2002) dalam djamaludin,dkk (2008). mereka berpen-dapat bety pramitasari-analisis book tax differences terhadap ... 36 bahwa book-tax differences dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba karena adanya sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal sehingga book-tax differences dapat memberikan informasi tentang adanya proses akrual dalam manajemen. phillips et al. (2003) dalam djamaludin, dkk (2008) membuktikan adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan biaya pajak tangguhan sebagai proksi discretionary accrual. jika laba diduga sebagai rekayasa manajemen laba maka investor akan merespon negative angka laba tersebut. penelitian-penelitian diatas telah membuktikan analisis book-tax differences dalam manajemen laba, tetapi penelitian mengenai analisis book-tax differences dalam persistensi laba belum banyak diteliti. jonas dan blanchet (2000) dalam djamaludin, dkk (2008) mengatakan bahwa persistensi laba merupakan salah satu kriteria dalam menentukan kualitas laba, dan persistensi laba tersebut ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kas dari laba sekarang. penelitian ini dilakukan karena belum banyak penelitian yang membuktikan bahwa book tax differences dapat menilai persistensi laba. selain itu peneliti menggunakan laba akrual sebagai variabel moderating karena book tax differences merupakan hasil dari proses akrual dalam laba akuntansi maka peneliti ingin menguji apakah laba akrual dalam book tax differences mempengaruhi persistensi laba. beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai peranan book tax differences dalam persistensi laba. hanlon (2005) menguji apakah book tax differences berpengaruh secara negatif terhadap persistensi laba. penelitian serupa juga dilakukan oleh wijayanti (2006) dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur, hasilnya membuktikan bahwa perusahaan dengan large positive (negative) book-tax differences mempunyai persistensi laba lebih rendah dibanding perusahaan dengan small book tax differences. selain itu wijayanti juga menguji kandungan komponen laba akrual dalam book tax differences. hasilnya membuktikan bahwa perusahaan dengan large positive (negative) book-tax differences mempunyai persistensi komponen laba akrual lebih rendah dibanding perusahaan dengan small book tax differences. penelitian selanjutnya, djamaludin dkk (2008) melakukan pengujian serupa dengan sampel perusahaan perbankan. hasilnya membuktikan bahwa perusahaan dengan large negative(positive) book tax differences tidak terbukti secara statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah dibanding perusahaan dengan small book tax differences. komponen akrual juga tidak terbukti secara statistik dapat mempengaruhi persistensi laba akuntansi. hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh sloan (1996), hanlon (2005) dan wijayanti (2006). berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan pengujian kembali mengenai book tax differences dengan judul “analisis book tax differences terhadap persistensi laba dan laba akrual sebagai variabel moderating pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia” penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh djamaludin, dkk (2008). letak perbedaannya adalah periode waktu yang baru yaitu dari tahun 2000-2006 dan adanya faktor industri sebagai variabel kontrol. perumusan masalah atas dasar latar belakang tersebut dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 35-45 37 masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah: (1) apakah book tax differences (positive/negative) berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan? (2) apakah book tax differences (positive/negative) yang berhubungan dengan komponen laba akrual menyebabkan rendahnya persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan? tujuan penelitian (1) untuk menguji apakah book tax differences (positive/negative) berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan. (2) untuk menguji apakah book tax differences (positive/negative) yang berhubungan dengan komponen laba akrual menyebabkan rendahnya persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan. kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis laba akuntansi laba akuntansi adalah selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. laba dalam laporan keuangan selalu menjadi pusat perhatian bagi banyak pemakai informasi akuntansi. para akuntan mengatakan bahwa laba akuntansi merupakan representasi dari kinerja perusahaan selama perioda tertentu dimasa lalu, dan kinerja itu merupakan ukuran realitas ekonomik yang berhasil dicapai oleh perusahaan selama perioda tersebut, (akhmad, 2007). informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam statement of financial accounting consepts (sfac) nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif (fasb, 1980) dalam gideon (2005). bagi pemilik saham dan atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis yang akan diterima, melalui pembagian dividen. sfac no. 1 (fasb,1978) menjelaskan bahwa para investor, kreditor dan pihak-pihak lainnya sering menggunakan informasi laba dan informasi tentang komponen-komponen laba untuk menilai prospek arus kas dari investasi atau pinjaman yang mereka berikan,(binsar, 2006). menurut scott dalam binsar, 2006 mengatakan bahwa informasi laba dapat berguna jika dapat mengakibatkan investor mengubah keyakinan dan tindakan mereka sebelumnya dan tingkat kegunaan tersebut dapat diukur dari sejauhmana perubahan harga mengikuti publikasi informasi laba. laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu, terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan. laba fiskal laba fiskal atau laba kena pajak adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (psak no.46). komponenkomponen dalam laba fiskal adalah pendapatan dan biaya-biaya menurut perpajakan atau komponen-komponen laba akuntansi yang diakui dalam perpajakan. perhitungan laba fiskal adalah pendapatanpendapatan menurut perpajakan dikurangi dengan biaya-biaya menurut perpajakan. laba fiskal tersebut biasanya digunakan sebagai bety pramitasari-analisis book tax differences terhadap ... 38 dasar dalam perhitungan pajak penghasilan. perbedaan komponen laba fiskal dengan laba akuntansi yang disebabkan adanya aturanaturan dalam perpajakan yang mengikat sehingga membuat perusahaan-perusahaan melakukan rekonsiliasi laba akuntansi agar sesuai dengan laba fiskal menurut perpajakan. perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences) laporan keuangan perusahaan terdapat dua laporan yaitu laporan laba-rugi akuntansi dan laporan laba-rugi fiskal. dua laporan tersebut dibuat karena dua tujuan yaitu pelaporan keuangan berdasarkan pabu dan pelaporan pajak yang berdasar pada peraturan pajak yang berlaku di indonesia untuk menentukan besarnya pajak penghasilan. perusahaan hanya diwajibkan membuat satu pelaporan, karena setiap akhir tahun perusahaan akan membuat rekonsiliasi untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak, (djamaludin, dkk, 2008). rekonsiliasi fiskal di akhir periode pembukuan menyebabkan terjadi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi (booktax differences). hal itu disebabkan adanya perbedaan pengakuan atas pendapatan maupun biaya menurut perusahaan (selaku wajib pajak) dengan pihak ditjen pajak (selaku fiskus yang mewakili negara). perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer, wijayanti (2006). perbedaan permanen merupakan itemitem yang dimasukan dalam laba akuntansi tetapi tidak akan pernah diakui sebagai penambah/pengurang laba fiskal dan sebaliknya. misalnya, bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laba akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan dalam laba fiskal. sederhananya ada pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh ditjend pajak. perbedaan temporer disebabkan perbedaan yang diakibatkan karena bedanya waktu pengakuan baik itu terhadap pendapatan maupun beban,(djamaludin,dkk, 2008). laporan untuk tujuan pelaporan keuangan, pendapatan diakui ketika diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadinya. laporan untuk tujuan perpajakan, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. penelitian ini menggunakan perbedaan temporer dalam analisis utama karena perbedaan temporer dapat menimbulkan jumlah pajak yang dapat ditambahkan atau dikurangkan dimasa depan yang berhubungan dengan proses akrual sehingga dapat digunakan untuk penilaian kualitas laba masa depan djamaludin, dkk (2008). persistensi laba akuntansi meythi (2006) menyatakan bahwa persistensi laba adalah properti laba yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang. lipe (1990) dan sloan (1996) dalam candrarin (2005) menggunakan koefisien regresi dari regresi antara laba akuntansi perioda sekarang dengan perioda yang akan datang sebagai proksi persistensi laba akuntansi. laba akuntansi dianggap semakin persisten, jika koefisien variasinya semakin kecil. persistensi laba juga ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kas yang terkandung dalam laba saat ini (penman, 2001) dalam djamaludin (2008). sloan dalam meythi (2006) menguji kandungan informasi komponen accrual dan aliran kas, informasi itu terefleksi dalam harga saham. hasilnya jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 35-45 39 menunjukkan bahwa kinerja laba (earning) yang teratribut pada komponen accruals menggambarkan persistensi yang lebih rendah daripada kinerja laba (earning) yang teratribut pada komponen arus kas. beberapa analisis keuangan lebih suka mengkaitkan aliran kas operasi sebagai penentu atas kualitas laba karena aliran kas dianggap lebih persisten dibanding komponen akrual. mereka percaya bahwa semakin tinggi rasio aliran kas operasi terhadap laba bersih, maka akan semakin tinggi pula kualitas laba tersebut. penelitian terdahulu dan hipotesis hubungan book tax differences dengan persistensi laba informasi laba merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh para pengguna informasi akuntansi. informasi dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut relevan dan reliabel artinya laba tersebut mampu mempengaruhi dalam pengambilan keputu-san, djamaludin (2008). sekarang ini banyak peneliti menggunakan persistensi laba sebagai ukuran kualitas laba walaupun persistensi laba bukan merupakan komponen dari kualitas laba. mereka menggunakan persistensi laba sebagai ukuran kualitas laba karena persistensi laba merupakan salah satu unsur relevansi yaitu memiliki nilai prediksi. ohlson (1995) dalam djamaludin (2008) juga menggu-nakan persistensi laba sebagai karakteristik nilai relevan dalam model penilaiannya. oleh karena persistensi laba merupakan unsur relevansi, maka beberapa informasi dalam book-tax differences yang dapat digunakan dalam menentukan persistensi laba, dan digunakan dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan. joes et al (2000) dalam djamaludin (2008) membuktikan bahwa perusahaan dengan large positive(negative) book tax differences cenderung memiliki kualitas laba yang rendah. hanlon (2005) dalam djamaludin (2008) menguji apakah book tax differences berpengaruh secara negatif terhadap persistensi laba. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa book tax differences berpengaruh secara negative terhadap persistensi laba. artinya semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal maka persistensi laba semakin rendah. wijayanti (2006) melakukan analisis pengaruh book tax differences terhadap persistensi laba, akrual dan aliran kas. hasil analisisnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan large book tax differences (positive maupun negative) mempunyai persistensi laba lebih rendah dibanding perusahaan dengan small book tax differences. berdasarkan pada perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal, maka hipotesis pertama dalam bentuk alternatif yang diuji adalah: h1a : large positive book-tax differences berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba akuntansi h1b : large negative book-tax differences berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba akuntansi hubungan book tax differences dengan komponen laba akrual pembahasan mengenai persistensi laba telah banyak dilakukan. sloan (1996) dalam meythi membuktikan bahwa kinerja earning yang teratribut dalam komponen laba akrual menggambarkan persistensi laba yang lebih rendah. penelitian mengenai book tax differences dipengaruhi adanya proses akrual dalam laba akuntansi telah banyak diteliti sebelumnya. joos et al.,(2000) dalam djamaludin,dkk(2008) melakukan studi yang membuktikan bahwa perusahaan dengan book tax differences besar baik positif maupun bety pramitasari-analisis book tax differences terhadap ... 40 negatif diduga mempunyai kualitas laba yang rendah karena adanya proses akrual dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan pelaporan pajaknya, hal tersebut dikarenakan sedikitnya kebebasan dalam pengukuran laba fiskal. wijayanti (2006), sloan (1996) dan hanlon (2005) membuktikan bahwa large book tax differences membuat persistensi laba menjadi rendah dan hal itu disebabkan adanya proses akrual dalam menyusun laporan keuangan. berdasarkan analisis large book tax differences yang berhubungan dengan laba akrual mengindi-kasikan rendahnya persistensi laba maka hipotesis alternatif yang dibentuk adalah: h2a : large positive book-tax differences yang berhubungan dengan komponen laba akrual menyebabkan rendahnya persistensi laba h2b : large negative book-tax differences yang berhubungan dengan komponen laba akrual menyebabkan rendahnya persistensi laba metode penelitian obyek penelitian obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode tahun 2000-2006. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan yang terdaftar di bei mulai tahun 2000 sampai 2006. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan publik yang terdaftar di bei dari tahun 2000-2006. (2) perusahaan tersebut bergerak dalam sektor perbankan, manufaktur dan non manufaktur (jasa dan dagang) (3) perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan. laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel adalah laporan keuangan per 31 desember dan telah diaudit. (4) memiliki data berupa laporan keuangan dalam rupiah. (5) perusahaan tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan umum dan laporan keuangan pajak selama tahun 2000-2006. alasannya adalah kerugian dapat dikompensasi ke masa menjadi pengurang biaya pajak tangguhan dan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan sehingga dapat mengaburkan arti booktax differences yang sebenarnya pada akun biaya pajak tangguhan. (6) perusahaan tidak melakukan reorganisasi (merger atau akuisisi). teknik pengumpulan data keseluruhan data menggunakan data sekunder, jadi metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan data dokumentasi dari pojok bursa efek indonesia (bei) universitas muhammadiyah yogyakarta dan situs bursa efek indonesia (www.idx.co.id). definisi operasional variabel penelitian definisi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini meliputi: variabel dependen persistensi laba adalah properti laba yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 35-45 41 mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang, (meythi, 2006). persistensi laba (β) diukur menggunakan koefisien regresi antara laba akuntansi sebelum pajak satu perioda masa depan dengan laba akuntansi sebelum pajak perioda sekarang. rumusannya adalah: earning t+1 = α + β earning t+ εt+1 earning t+1 = laba akuntansi sebelum pajak satu perioda masa depan earning t = laba akuntansi sebelum pajak perioda sekarang laba yang digunakan adalah laba akuntansi sebelum pajak yaitu laba perusahaan sebelum biaya pajak kini dan pos luar biasa. variabel independen. berikut adalah variabel independen dalam penelitian ini. (1) perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang diproksi dengan akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang diteliti hanyalah large book tax differences yaitu naiknya laba yang dilaporkan oleh manajemen yang disebabkan oleh pilihan metode akuntansi dalam proses akrual. large book tax differences dibagi menjadi dua subsampel: a) large positive book tax differences (lpbtd) yaitu perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal dimana laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal (la > lf). variabel ini dihitung dengan mengurutkan perbedaan temporer (biaya pajak tangguhan) per tahun. seperlima urutan tertinggi dari sampel diberi kode 1 dan sisanya diberi kode0. b) large negative book tax differences (lnbtd) yaitu perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal (la < lf). variabel ini dihitung dengan mengurutkan perbedaan temporer (biaya pajak tangguhan) per tahun. seperlima urutan terendah dari sampel diberi kode 1 dan sisanya diberi kode 0. seluruh variabel penelitian, dibagi dengan aset total rata-rata (sloan, 1996) dalam wijayanti. (2) laba akrual (acc) merupakan item laba sebelum pajak yang tidak mempengaruhi kas pada perioda berjalan yang dihitung sebagai laba akuntansi sebelum pajak (earnings t) dikurangi oleh aliran kas operasi sebelum pajak (akot). rumusannya adalah acc = earningst – akot keterangan: acc = laba akrual earningt = laba akuntansi sebelum pajak akot = alira kas operasi sebelum pajak variabel kontrol berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, sloan (1996), hanlon (2005), wijayanti (2006) dan djamaludin, dkk (2008) membuktikan adanya hasil yang tidak konsisten apakah book tax differences itu berpengaruh negative terhadap persistensi laba. sloan (1996), hanlon (2005), wijayanti (2006) membuktikan bahwa book tax differences berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. djamaludin, dkk (2008) bety pramitasari-analisis book tax differences terhadap ... 42 melakukan penelitian serupa tetapi hasilnya tidak sama atau tidak konsisten. djamaludin, dkk (2008) melakukan penelitian dengan sampel perusahaan perbankan. hasilnya membuktikan bahwa book tax differences tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. selain itu djamaludin juga menguji apakah rendahnya persistensi laba dalam book tax differences disebabkan oleh adanya komponen akrual. hasilnya menunjukkan bahwa rendahnya persistensi laba tidak disebabkan oleh komponen akrual. kesimpulannya bahwa penelitian djamaludin, dkk (2008) tidak konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh sloan (1996), hanlon (2005), wijayanti (2006). djamaludin, dkk (2008) mengungkapkan bahwa itu mungkin perbedaan tersebut disebabkan adanya faktor jenis perusahaan yang berbeda-beda. hal ini dapat disimpulkan bahwa jenis perusahaan, baik perbankan, manufaktur maupun non manufaktur (dagang dan jasa) dimungkinkan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap persistensi laba. oleh karena itu untuk memperkuat bukti terhadap penelitianpenelitian sebelumnya serta untuk mengatasi sifat bias akibat pengaruh faktor industri maka peneliti menguji kembali dengan menggunakan faktor industri sebagai variabel kontrol, peneliti menggunakan variabel dummy yaitu 0= perbankan, 1=perusahaan manufaktur, 2 = perusahan non manufaktur (dagang dan jasa). uji kualitas data sebelum melakukan uji hipotesis penelitian ini melakukan uji kualitas data agar hasil yang diperoleh tidak bersifat bias. uji kualitas data ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi berupa uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, autokorelasi, heterikedastisitas dan multikolinearitas. analisis data penelitian ini menguji hipotesis dengan metode analisis regresi berganda dengan bantuan spss versi 12.00. hipotesis 1 menguji apakah large positive(negative) book tax differences berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba akuntansi. model ini dibentuk dengan meregres persistensi laba dengan large positive(negative) book tax differences dan variabel industri sebagai variabel kontrol. model hipotesis 1 dibentuk dengan persamaan sebagai berikut: β= a0 + a1 lpbtdt + a2pit + e t+1 β= a0 + a1 lnbtdt + a2pit + e t+1 hipotesis kedua ini menguji apakah large book tax differences yang berhubungan dengan komponen akrual menyebabkan rendahnya persistensi laba. model ini dibentuk dengan meregres persistensi laba dengan large positive(negative) book tax differences dan variabel komponen akrual sebagai variabel moderating serta variabel industri sebagai variabel kontrol. model hipotesis 2 dibentuk dengan persamaan sebagai berikut: β= a0 + a1 lpbtdt + a2acct + a3lpbtdt*acct + a4pit + e t+1 β= a0 + a1 lnbtdt + a2acct + a3lnbtdt*acct + a4pit + e t+1 keterangan: β : persistensi laba lpbtd : large positive book tax differences lnbtd : large negative book tax differences acc : laba akrual pi : faktor industri pembahasan dan kesimpulan pembahasan jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 35-45 43 statistik deskriptif tabel 1 (lihat lampiran tabel 1) tabel 4.1. memberikan gambaran statistik deskriptif dari book tax differences, persistensi laba dan laba akrual. book tax differences memiliki mean sebesar -0,0003279 dengan standar deviasi sebesar 0,00676. laba akrual memiliki mean sebesar -2,0115 dengan standar deviasi sebesar 0,95528. mean dari persistensi laba sebesar 0,5389 dengan standar deviasi sebesar 0,38296. hasil dan pembahasan pengujian hipotesis hasil pengujian kualitas data yaitu dengan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data layak untuk dilakukan pengujian.khusus untuk variabel book tax differences tidak dilakukan penyembuhan data karena untuk keperluan penggolongan data. hasil dan pembahasan pengujian hipotesis 1a dan 1b pengujian hipotesis 1ª dan 1b dilakukan untuk menguji apakah large positive/negative book tax differences berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba.(tabel lihat lampiran. hasil pengujian hipotesis 1a dan 1b menunjukkan nilai sig variabel large positive/negative book tax differences sebesar 0,271 dan 0,162 > alpa 0,05. analisis dari hasil pengujian adalah large positive/negative book tax differences tidak berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba. penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol yaitu faktor industri, variabel ini digunakan oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. hasil uji untuk variabel faktor industri menunjukkan nilai t sebesar 0,099 dan 0,714> 0,05 alpa. analisis dari hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor industri tidak berpengaruh terhadap tingkatan book tax differences dalam persistensi laba. hasil hipotesis 1a dan 1b dapat disimpulkan bahwa large positive/negative book tax differences tidak berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba, jadi informasi yang terkandung dalam book tax differences tidak dapat digunakan untuk mengukur besarnya laba masa depan dan tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kualitas laba. hasil dan pembahasan pengujian hipotesis 2ª dan 2b pengujian hipotesis 2ª dan 2b dilakukan untuk menguji apakah large positive (negative) book tax differences yang berhubungan dengan komponen laba akrual menyebabkan rendahnya persistensi laba. (tabel lihat lampiran) hasil uji t hipotesis 2a dan 2b untuk variabel interaksi antara variabel large positive/ negative book tax differences dengan komponen laba akrual menunjukkan nilai sig sebesar 0,389 dan 238 > 0,05 alpha. analisis dari hasil pengujian adalah large positive/negative book tax differences yang berhubungan dengan komponen laba akrual tidak menyebabkan rendahnya persistensi laba. hipotesis 2a dan 2b ini juga memasukkan variabel faktor industri sebagai variabel kontrol, hasil uji t menunjukkan nilai sig sebesar 0,126 dan 0,548 > 0,05 alpha. hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor industri tidak mempengaruhi persistensi laba dalam tingkatan book tax difference. hasil hipotesis 2a dan 2b dapat disimpulkan bahwa book tax difference positive (negative) yang berhubungan dengan komponen laba akrual tidak berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba, jadi informasi laba akrual yang terkandung dalam book tax differences tidak dapat digunakan untuk mengukur besarnya laba masa depan dan tidak dapat digunakkan sebagai ukuran untuk menilai kualitas laba. kesimpulan bety pramitasari-analisis book tax differences terhadap ... 44 adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, book tax differences baik positif maupun negatif tidak berpengaruh terhadap rendahnya persistensi laba baik untuk perusahaan bank, manufaktur dan non manufaktur. kedua, book tax differences baik positif maupun negatif yang berhubungan dengan komponen laba akrual tidak menyebabkan rendahnya persistensi laba baik untuk perusahaan bank, manufaktur dan non manufaktur. saran dan keterbatasan saran (1) sampel penelitian untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang laba dan rugi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. (2) penelitian selanjutnya menguji expextasi investor terhadap persistensi laba seperti yang dilakukan oleh djamaludin, dkk (2008). (3) menggunakan alat analisis lain seperti sem atau amos dengan menambah beberapa variabel yang lain. (4) menggunakan model uji hipotesis yang lain, yang sesuai dengan kebutuhan analisis. (5) menggunakan proksi book tax differences lain yang dapat mencerminkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal secara jelas. keterbatasan (1) sampel penelitian hanya perusahaan yang laba sehingga hasilnya penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. (2) penelitian ini tidak menguji expextasi investor terhadap persistensi laba seperti yang dilakukan oleh djamaludin. (3) model hipotesis kurang sesuai dengan kasus yang diteliti sehingga model tidak mampu menjelaskan variabel. (4) tidak dilakukan penyembuhan uji normalitas dikarenakan untuk kebutuhan penggolongan data. (5) penelitian ini menggunakan biaya (manfaat) pajak tangguhan sebagai proksi book tax differences sehingga kemungkinan ada informasi book tax differences yang tidak dapat menunjukkan tingkat perbedaan tersebut. daftar pustaka akhmad riduan, 2006 “ realitas referensial laba akuntansi sebagai refleksi kandungan informasi”. binsar i.k.telaumbanua dan sumiyana.” even study: pengumuman laba terhadap reaksi pasar modal”. boediono, gideon.2005. “kualitas laba: studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur”. simposium nasional akuntansi (sna) viii solo. chandrarin grahita dan eni lisetyati. “pengaruh persistensi laba akuntansi terhadap hubungan antara laba akuntansi dan harga saham di pasar modal indonesia”. jurnal ekonomi unmer 2005 djamaluddin subekti, handayani tri wijayanti dan rahmawati. “analisis jurnal akuntansi dan investasi, 10 (1), 35-45 45 perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terhadap persistensi laba, akrual, dan aliran kas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta”. jurnal riset akuntansi indonesia (2008). fitriasari debby se. ak, m.s.m. “pengaruh aktifitas dan financial literacy komite audit terhadap jenis manajemen laba“. simposium nasional akuntansi (sna) x makasar mangonting, 1999, ”tax planing: sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak”. jurnal akuntansi dan keuangan vol.1 no.1 mei 1999 meythi, “pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham dengan persistensi laba sebagai laba intervening”. simposium nasional akuntansi (sna) ix padang. naimah zahroh dan siddharta utama. “pengaruh persistensi laba dan laba negative terhadap koefisien respon laba dan koefisien respon nilai buku ekuitas pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta”. jurnal riset akuntansi indonesia (2007). rahmawati, andri dan drs.hanung triatmoko m.si. ak. “analisis faktorfaktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan”. simposium nasional akuntansi (ix) padang. shinta rahma diana dan indra wijaya kusuma. “pengaruh faktor kontekstual terhadap kegunaan earnings dan arus kas operasi dalam menjalankan return saham”. jurnal riset akuntansi indonesia (2004). siallagan, hamonangan dan m. machfoedz. 2006. “mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan”. simposium nasional akuntansi ix padang. siregar, silvia veronica n.p., dan siddharta utama. 2005. “pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan praktik corporate governance terhadap pengelolaan laba (earnings management)”. simposium nasional akuntansi (viii) solo. sukrisno, 2007, akuntansi perpajakan , salemba empat, yogyakarta wijayanti,h. 2006, “analisis perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terhadap persistensi laba, akrual, dan aliran kas. simposium nasional akuntansi (ix) padang”. http://putra-finance-accounting-taxation http://gagaring-kualitaslaba/blogspot.com http://putra-finance-accounting-taxation/ *corresponding author, e_mail address: pratamabima@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 222-230 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.180285 family ownership and the entrenchment effect on intellectual capital utilization: a study of high-technology companies in indonesia dealing with the asean economic community (aec) bima cinintya pratama* and hardiyanto wibowo prodi akuntansi, universitas muhammadiyah purwokerto, jln. raya dukuh waluh, kembaran, kabupaten banyumas, jawa tengah 53182, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 25 feb 2017 revised 09 mei 2017 accepted 24 jun 2017 at the end of 2015, the association of southeast asian nations (asean) brought into being the asean economic community (aec). due to the aec, the firms in asean should utilize their resources more effectively and efficiently, so that the firms can survive and grow despite strong competition in the aec. indonesia, as the country with the largest economy in the region, needs to address this issue so that companies in indonesia can face the challenges resulting from the aec. this study aimed to examine the positive relationship between the intellectual capital (ic) and the financial performance of high-technology (high-tech) companies that are listed on the indonesia stock exchange, and also to examine whether the entrenchment effect of family ownership exists. this study was conducted from 2008 to 2014. the final sample used in this study consisted of 31 companies with a total of 144 observations. this study used a panel data regression model analysis. the results showed that, for a company, ic has a positive impact on financial performance. this result indicated that the efficient and effective use of their ic will help the firms to achieve higher financial performance, and will be useful for dealing with the aec. there was no evidence that the entrenchment effect exists in the family ownership of high-tech companies in indonesia and hampers the utilization of ic. © 2017 jai. all rights reserved keywords: intellectual capital; family ownership; financial performance; entrenchment effect; firm introduction at the end of 2015, the association of southeast asian nations (asean) brought into being the asean economic community (aec). although the aec may improve the asean and make it a more dynamic and competitive region, it will also cause the competition between firms in the asean region to become increasingly competitive. this condition requires a firm to utilize its resources more effectively and efficiently, so that the firm can create added value and compete in the aec. the aec gives opportunities and challenges for indonesia to develop a quality economy in southeast asia to face the era of free market that began in late 2015. the aec is like two sides of a coin for indonesia. on the one hand, the aec is a good opportunity for showing the quality and quantity of products and human resources of indonesia to other countries. on the other hand, it could be difficult for indonesia to deal with the aec if indonesia is not ready. the aec will be a good opportunity for indonesia because the trade barriers will tend to diminish, perhaps even becoming non-existent. this will make it easier to export more, which in turn will increase the gross domestic product (gdp) of indonesia. on the investment side, this condition can create a climate that supports the entry of foreign direct investment (fdi), which can stimulate economic growth through technology development, job creation, human resource development and easier access to the world market. resource-based theory explains that intellecttual capital (ic) is a resource that is the core of value creation and competitive advantage for the firm (barney, 1991). according to chen et al. (2005) and wang (2008), sustainable competitive advantages from ic will enable a firm to beat the http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2917 pratama & wibowo intellectual capital utilization 2 competition and also create added value, so that it can contribute to the firm’s success. previous studies have attempted to examine the relationship between the ic and financial performance of a firm, but the results are still not consistent. the studies from firer and stainbank (2003), chen et al. (2005), tan et al. (2007), and clarke et al. (2011) find that, for a firm, ic is positively related to financial performance. meanwhile, firer and williams (2003), chan (2009) and maditinos et al. (2011) could not find any evidence to support the relationship between the ic and financial performance of companies. due to the inconsistency in the results of the previous studies and also because of the limited number of studies that have been conducted in developing countries, particularly in indonesia, the purpose of this study is to examine the positive relationship between the ic and financial performance of the firms operating in the high-technology (high-tech) industry in indonesia. in addition, this study also tries to find new variables that could fill the research gap and that might explain why previous studies were not able to generate consistent results to explain the relationship between the ic and financial performance of firms. as described by grant (1996), the proper organization and allocation is the key to utilizing the competitive advantage from ic. keenan and aggestam (2001) explain that the attitudes and skills of major shareholders are the keys for firm’s management, including for utilizing the ic. claessens et al. (2000), and carney and child (2013) find that the ownership concentration for the firms in east asia, including in the asean, is mostly concentrated in family ownership. furthermore, the view expressed by the entrenchment effect states that the family, as controlling shareholders, will probably take personal advantage of the company at the expense of the minority shareholders (fama and jensen, 1983; morck et al., 1988; shleifer and vishny, 1997). therefore, the entrenchment effect predicts that the firms whose ownership structure is concentrated in family ownership may be inefficient and ineffective in overseeing the activities undertaken by the management, including in overseeing the utilization of resources to maximize potential, which will cause the company to not be optimal in value creation. therefore, the second objective of this study is to examine whether family ownership inhibits the utilization of ic to increase a firm’s financial performance. this study uses a monetary measurement to measure the firm’s ic, namely the value added intellectual coefficient (vaic) developed by pulic (2000; 2004). this study focuses on the companies that are operating in the high-tech industry and are listed in the indonesia stock exchange. this study is conducted based on a 7year observation period, from 2008–2014. the high-tech industry was selected for this study because this industry relies on ic for its activities, so that the firms in this industry tend to invest substantially in ic. this study uses a panel data regression model (i.e. fixed effect and random effect regression). this study contributes to the literature by testing the impact of ic on the financial performance of the firms operating in the high-tech industry in indonesia for dealing with the aec. furthermore, this study also contributes to the literature by testing the moderating effect of family ownership to see whether family ownership obstructs the positive relationship between the ic and financial performance of firms. no previous study in indonesia has tested this. literature review and hypotheses development resource-based theory (rbt) rbt serves as an important framework to explain and predict what is underlying for competitive advantage and firms’ financial performance (barney et al., 2011). rbt explains that the creation of a sustainable competitive advantage is closely related to the firm’s ability to maintain valuable, rare and irreplaceable resources, also to allocate and deploy these resources effectively (barney, 1991). kozlenkova et al. (2014) explain that the basic logic of this theory is based on two fundamental assumptions regarding the firm’s resources, and explain how these resources can generate a sustainable competitive advantage and why some firms consistently outperform the others. first, each firm has a different set of resources, even within the same industry (peteraf and barney, 2003). the assumptions regarding the heterogeneity of these resources reveal that some firms have better expertise for completing certain activities because they have unique resources (peteraf and barney, 2003). second, the differences in resources will remain there due to difficulties in exchanging resources between firms (the resource 223 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 222-230: juli 2017 3 immobility assumption), which will lead to the advantage of the heterogeneity of these resources continuing to occur from time to time (kozlenkova et al., 2014). in order to understand the sources of a competitive advantage, firms may analyse their internal environments. one such tool that is used to analyse firm’s internal resources is the valuable, rare, imperfectly imitable, organization (vrio) analysis. the tool was originally developed by j. b. barney (1991) in his work ‘firm resources and sustained competitive advantage’, where the author identifies four attributes that firm’s resources must possess in order to become a source of sustained competitive advantage. the vrio framework shows the four conditions used to assess what potential a resource has to be able to generate sustainable competitive advantage (kozlenkova et al., 2014). the following are the criteria of the vrio framework: a. valuable the first question of the framework asks if a resource adds value by enabling a firm to exploit opportunities or defend itself against threats. if the answer is yes, then a resource is considered to be valuable. resources are also valuable if they help organizations to increase the perceived customer value. this is done by increasing differentiation and/or decreasing the price of the product. the resources that cannot meet this condition lead to a competitive disadvantage. it is important to continually review the value of the resources because constantly changing internal or external conditions can make them less valuable or completely useless. b. rare resources that can only be acquired by one or very few companies are considered rare. rare and valuable resources grant a temporary competitive advantage. on the other hand, the situation where more than a few companies have the same resource or use the capability in a similar way leads to competitive parity. this is because firms use identical resources to implement the same strategies and no organization can achieve superior performance. even though competitive parity is not the desired position, a firm should not neglect the resources that are valuable but common. losing valuable resources and capabilities would hurt an organization because they are still essential for staying in the market. c. imperfectly imitable a resource is imperfectly imitable if other organizations that doesn’t have that resource can’t imitate, buy or substitute it at a reasonable price. imitation can occur in two ways: by directly imitating (duplicating) the resource or providing a comparable product/service (substituting). a firm that has valuable, rare and costly-to-imitate resources can (but not necessarily will) achieve a sustained competitive advantage. barney identifies three reasons why resources can be hard to imitate: 1) historical conditions. resources that were developed due to historical events or over a long period are usually costly to imitate. 2) causal ambiguity. companies can’t identify the particular resources that are the cause of their competitive advantage. 3) social complexity. the resources and capabilities that are based on a company’s culture or interpersonal relationships. d. organization the resources themselves do not confer any advantage for a company if it’s not organized to capture the value from them. a firm must organize its management systems, processes, policies, organizational structure and culture to be able to fully realize the potential of its valuable, rare and costly-to-imitate resources and capabilities. only then can the companies achieve a sustained competitive advantage. based on the previous explanation, according to the rbt, ic has great potential to meet the vrio characteristics, so it can create a competitive advantage for the firm. firms can use the competitive advantage from ic to compete in a competitive market and achieve optimal performance. value added intellectual coefficient (vaic) pulic (2000; 2004) built a model to measure how components of ic can create value and competitive advantage for a firm, the model is called the vaic. the vaic offers a relatively simple quantitative approach based on the firm’s accounting information to measure the ic and its 224 pratama & wibowo intellectual capital utilization 4 components (pulic, 2000). one of the important concepts of vaic is the corporate intellectual ability that refers to the efficiency of the total value creation produced by two types of resource, namely ic resources and physical resources, which work simultaneously in the business environment (pulic, 2004). the basic assumption of vaic is that the ic itself cannot operate independently without the support of financial and physical capital (pulic, 2004). vaic is a combination of several components or elements, namely human capital efficiency, structural capital efficiency and physical capital efficiency. several studies and literature show that vaic is a promising measurement mechanism for measuring ic. firer and williams (2003) mention the advantages of the vaic method, namely that vaic provides a consistent and standardized measurement basis that allows an effective comparative analysis between firms and between countries; the data used in the vaic calculation is based on data in the financial statements that have been audited so that the calculation will be more objective. in addition, the vaic also has been used in several studies with different industry settings that are listed in the various countries’ stock exchanges; for example, the johannesburg stock exchange, taiwan stock exchange, singapore exchange, hong kong stock exchange, athens stock exchange, australian stock exchange and tehran stock exchange (firer and williams, 2003; chen et al., 2005; tan et al., 2007; chan, 2009; maditinos et al., 2011; clarke et al., 2011). the literature also indicates that the vaic has been used in the study of developing countries, such as taiwan, greece and south africa to examine the relationship between the ic and financial performance of companies (chen et al., 2005; maditinos et al., 2011; firer and williams, 2003). family ownership several studies that examine ownership structure demonstrate that family ownership is the most dominant form of ownership structure in east asian firms. claessens et al. (2000) find that in east asian countries, including those in asean, family ownership accounted for more than half of the ownership. meanwhile, a recent study from carney and child (2013) also states that, although much has changed since claessens et al. (2000) study, family ownership is still the most dominant form of ownership structure in east asia. it has a vast impact on the agency conflict between owners and managers. new insights about this ownership structure require a careful analysis to determine the consequences of family ownership on a firm’s financial performance. wang (2006) describes one of the two views about the position of the family ownership structure in supervising the activities undertaken by the management, which is the entrenchment effect view. the entrenchment effect is a view stating that concentrated ownership could provide incentives for the controlling shareholders to expropriate the wealth of the other shareholders (fama and jensen, 1983; morck et al., 1988; shleifer and vishny, 1997). in other words, the entrenchment effect reveals that the family, as controlling shareholders, will probably take personal advantage of the firm at the expense of the minority shareholders. therefore, the entrenchment effect predicts that the family ownership of the firm may be inefficient and ineffective in supervising the activeties undertaken by management, including supervising the utilization of resources to maximize potential, which will cause the firm to not be optimal in its value creation. intellectual capital (ic) and financial performance of firms ic could act as an important part of creating value and sustainable growth for the firm. this is in line with the rbt, which explains that ic serves as the core of the value creation and competitive advantage of the firm (barney, 1991). from the perspective of the rbt, creation of a sustainable competitive advantage is closely related to the firm’s ability to maintain asset resources that are valuable, rare and irreplaceable, and also to allocate and deploy these resources effectively (barney, 1991). a sustainable competitive advantage can make the firms that have it able to beat the competition in the market or industry, so that they can create value and achieve optimal financial performance. several previous studies have managed to examine and find the relationship between the ic and financial performance of firms. chen et al. (2005) observe that the ic owned by a firm has a positive effect on market value and the firm’s financial performance, and also can be an indicator for future financial performance. meanwhile, 225 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 222-230: juli 2017 5 clarke et al. (2011) also indicate that there is a direct relationship between the ic and financial performance for firms listed in the australian stock exchange. several other studies also find evidence that ic has a positive impact on a firm’s financial performance (tan et al., 2007; firer and stainbank, 2003). based on this explanation, the hypothesis proposed in this study is as follows: h1: intellectual capital (ic) has a positive relationship with the financial performance of firms operating in high-tech companies in indonesia. intellectual capital (ic), family ownership and financial performance of firms a firm’s ability to grow and develop depends on its ability to use any available resources appropriately, including financial, physical and intellecttual resources. although the firm’s resources can be in the form of capital or financial resources, the intellectual resources are at the core of each firm. consistent with the statement from grant (1996), ic will not be able to provide an optimal competitive advantage without the proper organization and allocation of the resources. according to the rbt, the firm’s ability to organize and manage resources nicely is one of the main requirements for the firm to be able to create a competitive advantage from these resources. the shareholders of the firm are mostly responsible for supervising the management of the firm’s activities, including the activities for managing ic. as described by keenan and aggestam (2001), the attitudes and expertise of the substantial shareholders of the firm are the keys to the implementtation and accountability of the firm’s management for guiding the development, maintenance and improvement of ic in the firm. the previous studies from claessens et al. (2000), and carney and child (2013) describe that firms in east asia, including those in asean, are firms in which ownership is concentrated predominantly in family ownership. as a result of the entrenchment effect on the family ownership of firms (fama and jensen, 1983; morck et al., 1988; shleifer and vishny, 1997), the family as controlling shareholders will probably take personal advantage of the firm at the expense of the minority shareholders. therefore, the entrenchment effect predicts that family ownership of the firm may be inefficient and ineffective in supervising the activities undertaken by management, including in supervising the utilization of resources to maximize potential, which will cause the firm to not be optimal in its value creation. based on these explanations, the hypothesis that is proposed is as follows: h2: family ownership weakens the positive relationship between the intellectual capital (ic) and financial performance of firms operating in high-tech companies in indonesia. research methods sample the sample in this study contains firms that are engaged in high-tech industries that are listed on the indonesian stock exchange. the type of industry that is considered to be a high-tech industry is based on the industrial classification based on the standard industrial classification (sic), namely the following: 1) computer hardware (sic codes 3570-3579) 2) electronic and other electrical equipment (sic codes 3610-3699) 3) photographic, optical and medical equipment (sic codes 3810-3873) 4) communications (sic codes 4810-4899) 5) computer software (sic codes 7371-7379) the initial sample consists of 38 firms with observations from years 2008 to 2014. due to incomplete data on the variables selected, the final sample used in this study amounted to 31 firms with a total of 141 firm-year observations. table 1 shows the final sample used and its distribution by industry. table 1. sample distribution based on industries industries no. of comp. communications 18 electronic and other electrical equipment 2 computer hardware 1 computer software 9 photographic, optic and medical equipment 1 total 31 variables independent variable intellectual capital (ic) (proxied by vaic). ic measured using vaic, which was developed 226 pratama & wibowo intellectual capital utilization 6 by pulic (2000; 2004). the vaic is calculated using the following equation: where: vaict = value added intellectual coefficient at t hcet = vat / hct; human capital efficiency coefficient at t scet = sct / vat; structural capital efficiency coefficient at t ceet = vat / cet; capital employed efficiency coefficient at t vat = outt int = opt + ect + dt + at; va is the calculation of output (outt) (calculated from total sales) reduced by input (int) (calculated from bought-in materials, or the cost of goods or services sold); it also can be calculated by adding operating income (opt), employee costs (ect), depreciation (dt) and amortization (at) hct = total salaries and wages at t sct = vat hct; structural capital at t cet = book value of the net assets at t dependent variable financial performance (firm_perf). based on the studies from chen et al. (2005) and clarke et al. (2011), a firm’s financial performance is measured by the return on assets ratio (roa). roa is calculated using the following equation: roa = profit before tax / average total assets. control variable firm size (fsize). firm size is measured by calculating the natural logarithm of the firm’s total assets at year t. leverage (lev). leverage is calculated by dividing long-term liabilities into total assets. years (year). years are proxied by dummy variables for each year of the study period minus one period. regression model according to gujarati and porter (2009), the research that uses panel data should be tested by a panel data regression model analysis, i.e. fixed effect regression or random effect regression. this study used panel data regression model analysis by completing a hausman test first to decide whether to use the fixed effect regression or random effect regression. the hypotheses testing in this study used two equation models. model 1 is used to examine the relationship between the ic and financial performance of firms (hypothesis 1). meanwhile, model 2 is used to examine the interaction of ic and family ownership on the financial performance of firms (hypothesis 2). hypothesis 1 is supported if the independent variable of 1vaic is positively significantly related to the roa. meanwhile, hypothesis 2 is supported if the independent variable of 3vaic*fam_own is negatively significantly related to the roa. the equation models used to test all of the hypotheses in this study are as follows: model 1. model to test the relationship between the ic and financial performance of firms: model 2. model to test the interaction of ic and family ownership on the financial performance of firms: results and discussions descriptive statistics table 2 shows the descriptive statistics of the selected variables in this study. the roa has a mean value of 0.1100, which indicates that the firms have a fairly good profitability. meanwhile, the vaic, which is the proxy of the firm’s ic has a mean value of 8.0824. the family ownership concentration is around 4.60%. overall, the descriptive statistics of each variable can be seen in table 2. hypotheses testing hypotheses 1 of the study aims to answer the question whether ic has a positive impact on financial performance for high-tech companies that are listed on the indonesia stock exchange. table 3 details the results of the hypothesis 1 test in this study. 227 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 222-230: juli 2017 7 table 2. descriptive statistics of selected variables variabel minimum maximum mean median std. dev. roa 0.0010 0.8940 0.1100 0.0730 0.1200 vaic 1.7129 51.8033 8.0824 6.2574 6.9931 fam_own 0.0000 0.6647 0.0460 0.0000 0.1153 fsize 7.3985 16.2630 12.3579 12.5883 2.1230 total assets 1633.48 11558795.67 1198687.69 293182.03 2422921.854 lev 0.0000 0.7180 0.2140 0.1800 0.1805 the results show that vaic has a significant positive impact on roa as the proxy of a firm’s financial performance with a coefficient equal to 0.01854 at a significance level of 5%. this indicates that if a firm can use its ic more efficiently, it can lead to improved financial performance for the firm. therefore, hypothesis 1, which states that ic has a positive impact on the financial performance for high-tech firms in indonesia, is supported at the level of = 5%. as the result indicates that efficient and effective use of ic will facilitate a firm achieving higher financial performance, this means that in the era of the aec, companies should be more aware of the need for efficient and effective use of ic so that they can face the challenges resulting from the aec. the outcome of this study is consistent with previous studies conducted by firer and stainbank (2003), chen et al. (2005), and clarke et al. (2011), which confirm that ic is positively related to roa, which is the proxy of a firm’s financial performance. hypothesis 2 of the study aims to answer the question whether family ownership obstructs the maximum utilization of ic by weakening the relationship between the ic and financial performance of firms. the results of hypothesis 2 testing can be seen in table 3. the results show that there is a negative relationship between the interaction variables vaic*fam_own and roa, with a coefficient of -0.00195. however, this is not significant. therefore, it is not able to provide evidence that the firms whose ownership structure is concentrated in family ownership may be inefficient and ineffective in utilizing the ic resources to maximize potential, which will cause the company to not be optimal in value creation and also in generating financial performance (as a result of the entrenchment effect, as previously mentioned). therefore, hypothesis 2, which states that family ownership can obstruct the positive relationship between ic and the financial performance of the firms operating in high-tech industries in indonesia, is supported. the failure to support hypothesis 2 reveals that the entrenchment effect may not be applicable to all countries. in addition, previous studies, such as those by fama and jensen (1983), morck et al. (1988), and shleifer and vishny (1997), observe that the entrenchment effect is found mostly in the setting of developed countries, so it may be different in indonesia. table 3. hypotheses 1 and 2 results independent variable model 1 model 2 dependent variable roa roa const 1.33530 (2.74)* 1.40902 (2.71)* vaic 0.01854 (3.61)* 0.01913 (3.47)* fam_own -0.46050 (-1.94) vaic*fam_own -0.00195 (-0.15) fsize -0.11905 (-2.71)* -0.12396 (-2.65)* lev -0.04777 (-2,23) -0.04442 (-1.83) year included included r 2 within 0.4844 0.4974 f 1789.81 164.95 prob > f 0.0000 0.0000 notes: * indicates significance at the 5% conclusions the objective of this study was to examine the positive impact of ic on the financial performance of firms operating in the high-tech industry in indonesia. the empirical results showed that ic has a positive impact on the financial performance of firms. this indicates that the efficient and effective use of ic will help the firm to achieve higher financial performance. this implies that, in the era of the aec, companies should be more aware of the efficient and effective use of ic so that they can face the challenges resulting from the aec. the results of this study are consistent with previous studies conducted by firer and stainbank (2003), chen et al. (2005), and clarke et al. (2011), which find that ic is 228 pratama & wibowo intellectual capital utilization 8 positively related to the financial performance of firms. hypothesis 2 of the study aimed to answer the question whether family ownership obstructs the maximum utilization of ic by weakening the relationship between the ic and financial performance of firms. hypothesis 2 is not supported, and it is revealed that the entrenchment effect (which may result in firms whose ownership structure is concentrated in family ownership being inefficient and ineffective in monitoring the activities undertaken by management, including overseeing the use of ic resources to maximize potential, causing the firm to not be optimal in utilizing ic to achieve better financial performance) may not be applicable to all countries. in addition, previous studies show the entrenchment effect is found mostly in the setting of developed countries, such as those covered by the studies of fama and jensen (1983), morck et al. (1988), and shleifer and vishny (1997), so it may be different in indonesia. this study has several limitations. first, this study only used a sample of the firms that operate in the high-tech industry in indonesia, so the results of this study may not be generalizable to the firms in other types of industry. further research could use several firms from various industries and compare them in order to determine the complete picture of the relationship between the ic and financial performance of firms from the standpoint of a more comprehensive range of industries. second, this study used the vaic, which is a measurement of ic from the accounting information for the firm. further research could use another proxy for measuring the firm’s ic by combining measurements of ic using monetary and non-monetary methods. finally, the implementation of the aec in late 2015 meant this study could not test the differences in the impact of ic on the financial performance of firms between the period before the implementation of the aec and after the enactment of the aec because of data limitations. further research could add comparisons of ex-ante and ex-post aec implementations to examine the impact of ic on the financial performance of firms in the period prior to the enactment of the aec and after the enactment of aec. references asean. 2008. asean economic community blueprint. jakarta: asean secretariat. barney, j. b., d. ketchen, and m. wright. 2011. the future of resource based theory: revitalization or decline?. journal of management, 37 (5), 1299–1315. barney, j. b. 1991. firm resources and sustained competitive advantage. journal of management, 17 (1), 99-120. chan, k. h. 2009. impact of intellectual capital on organisational performance: an empirical study of companies in the hang seng index (part 1). the learning organization, 16 (1), 4–21. chan, k. h. 2009. impact of intellectual capital on organisational performance: an empirical study of companies in the hang seng index (part 2). the learning organization, 16 (1), 22-39. chen, m. c., s. j. cheng, and y. hwang. 2005. an empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance. journal of intellectual capital, 6 (2), 159176. carney, r. w. and t. b. child. 2013. changes to the ownership and control of east asian corporations between 1996 and 2008: the primacy of politics. journal of financial economics, 107 (2), 494–513. claessens, s., s. djankov, and l. h. p. lang. 2000. the separation of ownership and control in east asian corporations. journal of financial economics, 58 (1-2), 81-112. clarke, m., d. seng, and r. h. whiting. 2011. intellectual capital and firm performance in australia. journal of intellectual capital, 12 (4), 505-530. fama, e. and m. c. jensen. 1983. separation of ownership and control. journal of law and economics, 26 (2), 301–325. firer, s. and l. stainbank. 2003. testing the relationship between intellectual capital and a company’s performance: evidence from south africa. meditari accountancy research, 11 (1), 25–44. firer, s. and s. m. williams. 2003. intellectual capital and traditional measures of corporate performance. journal of intellectual capital, 4 (3), 348–360. 229 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 222-230: juli 2017 9 grant, r. m. 1996. toward a knowledge based theory of the firm. strategic management journal, 17 (2), 108-122. gujarati, d. n. and d. c. porter. 2009. basic econometrics 5 th edition. new york: mcgraw hill/irwin. keenan, j. and m. aggestam. 2001. corporate governance and intellectual capital: some conceptualisations. corporate governance: an international review, 9 (4), 259-275. kozlenkova, i. v., s. a. samaha, and r. w. palmatier. 2014. resource-based theory in marketing. journal of the academy of marketing science, 42 (1), 1–21. maditinos, d., d. chatzoudes, c. tsairidis, and g. theriou. 2011. the impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance. journal of intellectual capital, 12 (1), 132–151. morck, r., a. shleifer, and r. vishny. 1988. management ownership and market valuation: an empirical analysis. journal of financial economics, 20 (1-2), 293-315. peteraf, m. and j. b. barney. 2003. unraveling the resource-based tangle. managerial and decision economics, 24 (4), 309–323. pulic, a. 2000. vaic: an accounting tool for ic management. international journal of technology management, 20 (5-8), 702714. pulic, a. 2004. intellectual capital does it create or destroy value?. measuring business excellence, 8 (1), 62-68. shleifer, a. and r. vishny. 1997. a survey of corporate governance. journal of finance, 52 (2), 737-783. tan, h. p., d. plowman, and p. hancock. 2007. intellectual capital and financial returns of companies. journal of intellectual capital, 8 (1), 76-95. wang, j. c. 2008. investigating market value and intellectual capital for s&p 500. journal of intellectual capital, 9 (4), 546-563. 230 jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 1, hal: 58-71, januari 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 pengaruh kebijakan pendanaan, deviden dan profitabilitas perusahaan terhadap set kesempatan investasi (ios) akhmad adi saputro* & lela hindasah universitas muhammadiyah yogyakarta *akhmadadisaputro@gmail.com abstract the objective this research is to examine financing policy, dividend policy and profitability of the firm association investment opportunity set. the sample of this study consist of 28 firm in jakarta stock exchange period 1999-2004. common factor analysis is conducted to constructcomposite measures then ranked to classify the growth of sampling firm. to examine the impact of the financing policy, dividend policy, and profitability to the investment opportunity set of the high and low growth firm is used logit regression analysis. the result indicates that the impact between financing policy, proxied by book value of debt to equity, market value of debt to equity to investment opportunity set, is significantly negative. the impact between dividend policy proxied by dividend yield and investment opportunity set is significantly negative, but dividen pay out ratio is not significant. the impact of profitability, proxied by return on assets to investment opportunity set is significantly positive. keywords: financing, dividend, profitability, investment opportunity set. pendahuluan pertumbuhan perusahaan merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh semua pihak, baik oleh pihak internal perusahaan yaitu manajemen, maupun eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur. pertumbuhan ini diharapkan dapat memberikan aspek yang positif bagi perusahaan seperti adanya kesempatan berinvestasi di suatu perusahaan. prospek perusahaan yang bertumbuh bagi investor merupakan suatu prospek yang menguntungkan, karena investasi yang ditanamkan diharapkan akan memberikan return yang tinggi. fama (1978) menjelaskan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. pertumbuhan investasi tidak dapat diobservasi maka para peneliti terdahulu telah mengembangkan proksi pertumbuhan dengan ios seperti smith& watts (1992), gaver & gaver (1993) dan kallaur & trombley (1999). beberapa peneliti juga melakukan penelitian mengenai asosiasi ios dengan hutang, dividen (smith & watts, 1992; gaver & gaver, 1993; imam & indra, 2001; gagaring, 2002; tettet & jugiyanto, 2002; holydia, 2004) menurut gaver dan gaver (1995) terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara kebijakan pendanaan utang dengan kesempatan pertumbuhan, baik nilai pasar maupun nilai buku. pada penelitian yang dilakukan oleh khoirul h, (2004), tentang adanya hubungan antara ios dengan kebijakan pendanaan yang diproksi dengan menggunakan hutang berdasarkan nilai buku dan hutang berdasarkan nilai pasar. hasil penelitiannya menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara peningkatan ios dengan penurunan book value of debt to equity dan menunjukan hubungan yang negatif antara akhmad adi saputro & lela hindasah 59 dari 71 peningkatan ios dengan penurunan market value of debt to equity. hal ini dapat dinyatakan bahwa semakin rendah tingkat hutang baik diproksi dengan menggunakan nilai buku maupun nilai pasar maka akan semakin tinggi tingkat investasinya. kebijakan dividen berkaitan dengan keputusan mengenai seberapa besar laba perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau menahannya untuk reinvestasi. apabila dividen yang dibayarkan secara tunai semakin tinggi, maka dana yang tersedia untuk reinvestasi akan semakin rendah. kebijakan dividen dapat menyebabkan terjadinya perilaku packing order yang mempengaruhi penggunaan laba ditahan (retained earning). selanjutnya rozeff dkk (1982) menunjukan bahwa semakin banyak dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan berkurangnya laba ditahan. akibatnya, perusahaan harus mencari biaya eksternal untuk melakukan investasi baru. akibatnya pembayaran dividen menjadi mahal karena meningkatnya kebutuhan untuk menambah modal eksternal yang lebih mahal. sebagian besar investor dan kreditor menggunakan profitabilitas sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa efektif perusahaan mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. profitabilitas juga menjadi dasar pertimbangan bagi para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya. profitabilitas merupakan pendapatan untuk membiayai investasi yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan. semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar peluang investasi yang bisa dijalankan (baskin, 1983). rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: apakah kebijakan pendanaan yang diproksi dengan book value of debt to equity dan market value of debt to equity, kebijakan dividen yang diproksi dengan dividen yield dan dividen payout ratio dan profitabilitas perusahaan yang diproksi dengan return on assets berpengaruh terhadap set kesempatan investasi (ios)? tinjauan literatur dan perumusan hipotesis set kesempatan investasi (ios) myers (1977) menggambarkan perusahaan merupakan kombinasi dari asset yang ditempatkan (asset in place) dan pilihan investasi (investment opportunity) masa depan. komponen dari nilai perusahaan yang menghasilkan pilihan untuk membuat investasi akan datang disebut investment opportunity set atau ios). ios merupakan suatu nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaranpengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang, dimana pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar (kole, 1991 dalam gaver dan gaver). dengan demikian esensi pertumbuhan bagi suatu perusahaan adalah adanya kesempatan investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. realisasi partumbuhan perusahaan ditunjukan dalam pertumbuhan nilai buku aktiva dan nilai buku perusahaan. selain itu, nilai ios suatu perusahaan juga mempengaruhi keputusan kebijakan perusahaan. menurut gaver dan gaver (1993) opsi investasi dimasa yang akan datang tidak semata-mata hanya ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan pengembangan saja, tetapi kemampuan perusahaan yang lebih dalam mengeksploitasi kesempatan mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain. pilihan-pilihan investasi atau partumbuhan bagi suatu perusahaan merupakan sesuatu yang secara melekat bersifat tidak dapat diobservasi (unobservable) karena setiap rasio individual mengandung potensi problem pengaruh kebijakan pendanaan, deviden dan profitabilitas… 60 dari 71 measurement error sehingga indek umum ios diharapkan dapat dijadikan solusi untuk mengatasi kelemahan penggunaan rasio individual. berbagai variabel yang digunakan sebagai proksi ios telah banyak diteliti dan diuji pada berbagai penelitian. proksi ini dapat diklasifikasikan dalam tiga tipe berdasarkan pada faktor-faktor yang digunakan dalam mengukur proksi-proksi tersebut. klasifikasi nilai ios yang digunakan oleh kallapur & trombley (1999) yaitu proksi ios berdasarkan pada harga, proksi ios berdasarkan pada investasi dan proksi ios berdasarkan pada varian. kebijakan pendanaan dan set kesempatan investasi menurut trade-off theory dalam struktur modal, ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan utang sebanyakbanyaknya. satu hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya utang, akan semakin tinggi kemungkinan (probabilitas) kebangkrutan (brigham, 1999). sebagai contoh; semakin tinggi utang, semakin besar bunga yang harus dibayarkan. kemungkinan perusahaan dengan tidak membayar bunga yang tinggi atas pokok dan bunga pinjaman maka akan semakin besar perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. dengan kata lain pemberi pinjaman bisa membangkrutkan perusahaan jika perusahaan tidak bisa membayar hutang. sehingga dapat menyebabkan rendahnya tingkat investasi akan datang. fama, et al (2000) dalam model pecking order menjelaskan bahwa hutang biasanya akan bertambah ketika investasi melebihi laba ditahan dan hutang akan berkurang jika investasi kurang dari laba ditahan. semakin tingginya tingkat leverage perusahaan maka akan semakin kecil kesempatan investasinya, karena perusahaan masih mempunyai kewajiban dalam pembayaran periodik atas pokok dan bunga pinjaman yang tinggi sehingga dapat menyebabkan aliran kas perusahaan berkurang. hal ini berarti semakin tinggi laverage perusahaan memungkinan perusahaan dalam reinvestasinya akan semakin kecil karena perusahaan masih mempunyai beban risiko finansial (financial risk) atas leverage tersebut. gaver dan gaver (1995) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara kebijakan pendanaan utang dengan kesempatan pertumbuhan, baik nilai pasar maupun nilai buku. jika perusahaan memilki utang yang berisiko tinggi dalam menjalankan proyek dengan net present value positif, maka terdapat kemungkinan terjadinya penurunan nilai perusahaan. penurunan nilai perusahaan akibat dari tidak dilaksanakannya/ dipilihnya kesempatan investasi yang menguntungkan (underinvestment), karena net present value yang seharusnya digunakan untuk reinvestasi dijadikan sebagai jaminan utang selain itu perusahaan juga menganggap bahwa debitur memiliki hak klaim pertama terhadap arus kas proyek investasi tersebut (jensen 1986). hal ini dapat diduga bahwa semakin tinggi tingkat hutang dalam struktur modalnya maka akan semakin rendah tingkat kesempatan investasinya karena aliran kas (cash flow) yang dihasilkan dari proyek dengan net present value positif digunakan perusahaan sebagai jaminan utang. kebijakan dividen dan set kesempatan investasi besarnya bagian laba yang akan dibayarkan sebagai dividen terkait dengan besarnya dana yang dibutuhkan perusahaan dan kebijakan manajer perusahaan mengenai sumber dana yang akan digunakan, dari sumber intern atau ekstern. salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan dana adalah dari intern, dengan menahan laba yang diprerolehnya. sehingga pendapatan yang tersedia untuk pembayaran dividen adalah makin kecil. dengan adanya pembayaran dividen yang relatif rendah menjadikan perusahaan akhmad adi saputro & lela hindasah 61 dari 71 memiliki dana internal lebih banyak dalam membiayai proyek-proyek investasinya. hal ini juga akan memperkecil biaya keagenan yang berkaitan dengan aliran kas bebas. perusahaan yang bertumbuh diidentifikasikan sebagai perusahaan yang free cash flow-nya rendah (jensen, 1986). pembayaran dividen yang besar kepada pemegang saham mengakibatkan investasi yang dapat digunakan oleh perusahaan menjadi rendah . hal tersebut dikarenakan laba yang diperoleh perusahaan dialokasikan untuk pembayaran dividen dari pada laba ditahan sehingga menyebabkan dana yang dibutuhkan untuk investasi menjadi berkurang atau kecil. untuk menghadapi peluang investasi yang semakin meningkat maka cara yang dapat dilakukan yaitu membayar dividen yang tidak terlalu besar (baskin, 1989). adedeji (1998) menemukan bahwa dividen berpengaruh negatif terhadap investasi. profitabilitas dan set kesempatan investasi. sebagian besar investor dan kreditor menggunakan profitabilitas sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa efektif perusahaan mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. profitabilitas juga menjadi dasar pertimbangan bagi para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya. profitabilitas merupakan pendapatan untuk membiayai investasi yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan. semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar peluang investasi yang bisa dijalankan (baskin, 1983). hal tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif antara set kesempatan investasi dengan profitabilitas, yang mendukung teori sinyal yaitu profitabilitas perusahaan merupakan sinyal pertumbuhan perusahaan dimasa mendatang, yang berarti semakin tinggi profitabilitas maka makin tinggi pertumbuhan perusahaan tersebut yang salah satunya ditunjukkan dengan makin tingginya investasi perusahaan. berdasarkan argumen diatas dan penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 1a : book value of debt to equity berpengaruh negatif terhadap set kesempatan investasi (ios). h 1b : market value of debt to equity berpengaruh negatif terhadap set kesempatan investasi (ios). h 2a : dividend yield berpengaruh negatif terhadap set kesempatan investasi. h 2b : dividend payout berpengaruh negatif terhadap set kesempatan investasi. h 3 : profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap set kesempatan investasi (ios). metode penelitian obyek penelitian obyek pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di bursa efek jakarta pada periode pengamatan tahun 1999 sampai 2004. jenis data dan teknik pengambilan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari pojok bej universitas muhammadiyah yogyakarta. data mengenai laporan keuangan diperoleh melalui indonesian capital market directory (icmd). teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. pemilihan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuia dengan kriteria yang telah ditentukan. kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: a. perusahaan yang diteliti menerbitkan laporan keuangan secara konsisten dan pengaruh kebijakan pendanaan, deviden dan profitabilitas… 62 dari 71 lengkap selama periode tahun 1999 sampai 2004. b. tidak memiliki laba dan ekuitas negatif secara berturut-turut selama periode 1999 sampai 2004. jika ekuitas negatif mendominasi sampel, maka akan menyebabkan proksi-proksi tunggal ios menjadi bias sehingga proksi gabungan ios yang diperoleh melalui analisis faktor masih mengandung measurement error c. perusahaan yang diteliti mempunyai data membayar dividen secara berturut-turut selama 6 tahun (dari tahun 1999 sampai 2004). d. memenuhi kriteria pengelompokan sebagai perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah dan tinggi. gambar 1. model penelitian pengaruh kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan profitabilitas perusahaan (roa) terhadap set kesempatan investasi (ios). teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari pojok bej universitas muhammadiyah yogyakarta dengan metode dokumentasi dari indonesian capital market directory (icmd). data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data mengenai harga penutupan saham tahunan, dividen yang dibayarkan, laba setelah pajak, aset, total ekuitas, nilai buku aktiva tetap, total kewajiban, dan jumlah saham yang beredar dari laporan keuangan perusahaan go publik yang menjadi sampel. definisi operasional variabel penelitian 1. set kesempatan investasi (ios) ios merupakan variabel yang tidak dapat diobservasi, oleh karena itu diperlukan proksi. penelitian ini menghitung ios untuk tahun 2000 sampai 2004 dengan menggunakan proksi berbasis harga dan investasi. rasiorasio perhitungannya sebagai berikut: a) proksi berbasis harga saham. ratio market to book value of equity (mvebve) mvebve = (jumlah lembar saham beredar x harga penutupan saham)/total ekuitas ratio market to book value of assets (mvabva) mvabva = [(aset total ekuitas + (lembar saham beredar x kebijakan pen d an aan book valu e of debt to equ it market valu e of debt equ ity kebijakan divid en divid en payou t rasio divid en yield profitabilitas peru sah aan (retu rn on assets) set kesem p atan in vestasi akhmad adi saputro & lela hindasah 63 dari 71 harga penutupan saham)]/total aset price earning ratio ( per) per = harga penutupan saham/(laba setelah pajak/lembar saham beredar). b) proksi berdasarkan investasi. ratio capital expenditure to book value of asset (capbva) capbva = (nilai buku aktiva tetapt – nilai buku aktiva tetapt-1) ratio capital expenditure to market value of asset (capmva) capmva = ( nilai buku aktiva tetap t nilai buku aktiva tetap t-1 )/ (aset – total ekuitas + (lembar saham beredar x harga penutupan saham). 2. kebijakan pendanaan. penelitian ini menggunakan dua versi berdasarkan pada penelitian sebelumnya yaitu rasio nilai buku hutang pada equitas [bdequity] dan rasio nilai pasar hutang pada equitas [mdequity]. masing-masing versi dapat dihitung sebagai berikut: book value of debt to equity = total kewajiban/total equitas. market value of debt to equity = total kewajiban/(lembar saham beredar x harga penutupan saham) 3. kebijakan dividen. variabel dividen dihitung dalam dua versi yaitu dividend payout ratio dan dividend yield. masing-masing versi dihitung sebagai berikut: dividend payout = dividen perlembar saham/(laba setelah pajak/lembar saham beredar). dividend yield = dividen perlembar saham/harga penutupan saham. 4. profitabilitas tingkat profitabilitas menunjukan tingkat pertumbuhan dan reputasi perusahaan. reputasi perusahaan merupakan suatu karakteristik yang dapat menjadikan perusahaan lebih unggul dan kompetitif. tingkat profitabilitas mengasumsikan bahwa perusahaan dengan laba yang besar akan memiliki kesempatan yang baik dalm bersaing dengan jenis perusahaan yang sama dimasa depan (belkaoi & picur, 2001 dalam gagaring p, 2002). profitabilitas dihitung dengan menggunakan return on assets (roa), sebagai berikut: return on assets (roa) = laba setelah pajak/total aset. uji kualitas data pada analisis regresi logistik tidak perlu menggunakan uji kualitas data, karena dengan menggunakan regresi logistik lebih akurat digunakan bila variabel independen merupakan campuran antara diskrit dan kontinu dan distribusi data yang digunakan tidak normal (mudrajat k, 2004). uji hipotesis dan analisis data pengujian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua bagian analisis, yaitu bagian pertama merupakan analisis data yang bertujuan untuk memperoleh proksi ios dengan pendekatan analisis faktor. sedangkan pada bagian kedua merupakan analisis inferensial yang bertujuan utamanya untuk melakukan pengujian hipotesis dengan pendekatan regresi logistik yang digunakan untuk menguji pengaruh kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan profitabilitas perusahaan terhadap set kesempatan investasi (ios), diantaranya adalah sebagai berikut: pengaruh kebijakan pendanaan, deviden dan profitabilitas… 64 dari 71 1. analisis faktor analisis faktor digunakan untuk membentuk proksi gabungan dari kelima proksi tunggal set kesempatan investasi yang telah disebutkan diatas. proksi gabungan set kesempatan investasi tersebut akan di regres dengan variabel independen. semua nilai ios kemudian dianalisis dengan menggunakan common factor analysis (dalam spss.10). jumlah faktor yang dapat digunakan sesuai dengan jumlah variabel ios, tetapi jumlah faktor yang dapat digunakan lebih lanjut adalah faktor yang mempunyai nilia eigenvalues sama atau lebih dari satu atau jumlah satu nilai eigenvalues sama atau melampaui nilai total communalities seluruh variabel yang digunakan. faktor yang mempunyai nilai eingenvalues sama atau melebihi satu dianggap telah mewakili nilainilai keseluruhan variabel. selanjutnya rasio-rasio proksi ios dihitung secara rata-rata selama periode penelitian. dalam penelitian ini periode yang di gunakan selama lima tahun. hal ini dimaksudkan agar diketahui trend atau kecenderungan perusahaan tersebut masuk kategori tumbuh atau tidak tumbuh dalam waktu jangka panjang. apabila pengamatan hanya dilakukan dalam satu tahun, hasil yang diamati cenderung tidak stabil. indeks faktor yang diperoleh selanjutnya diurutkan mulai dari yang tertinggi sampai pada yang terendah. empat puluh persen indeks tertinggi merupakan klasifikasi perusahaan yang tumbuh, sebaliknya 40% indeks terendah merupakan klasifikasi perusahaan yang tidak tumbuh. sampel yang indeks faktornya terletak ditengah sebanyak 20% akan dihilangkan dari sampel karena dianggap kurang ekstrem untuk membedakan klasifikasi perusahaan (imam dan indra, 2001). data kategorial mengenai perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah diberi skor “0”. sedangkan perusahaan untuk perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi diberi skor “1”. variabel dummy mengenai tingkat pertumbuhan perusahaan digunakan sebagai variabel dependen dalam analisis logistik. 2. regresi logistik menurut mudrajad k (2001), alat analisis ini digunakan untuk menganalisis seberapa jauh model yang digunakan mampu memprediksi secara benar kategori (kelompok) dari sejumlah individu. regresi logistik akan menguji nilai rata-rata dan deviasi standar variabel independen antara masing-masing kelompok, apakah kedua nilai rata-ratanya berbeda secara nyata (signifikan). alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple logistic regression (regresi logit). multivariate test dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. pengujian logistik regresi berganda juga dilakukan untuk melihat peluang atau odds perusahaan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan “tinggi” atau “rendah”. regresi tersebut digunakan karena penelitian ini memiliki variabel independen yang diukur dengan skala rasio serta menggunakan data dummy. model logistic regression yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : status = a + b (bdequity) + c (mdequity) + d (dpr) + e (dy) + f (roa) ket : status = status perusahaan sampel 0 = untuk perusahaan yang memiliki tingkat partumbuhan rendah. 1 = untuk perusahaan yang memperoleh tingkat partumbuhan tinggi. hasil dan pembahasan berdasarkan kriteria-kriteria sampel yang telah ditetapkan, diperoleh jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan dengan data akhmad adi saputro & lela hindasah 65 dari 71 observasi tahun 2000 sampai 2004 sebanyak 110. ringkasan prosedur pemilihan sampel dari 274 perusahaan go publik di bej pada periode tahun 1999 sampai dengan akhir tahun 2004, disajikan pada tabel 1. analisis faktor variabel dependen (ios) dalam penelitian ini di proksi menggunakan lima variabel asli, yaitu: rasio market to book value of equity (mve/bve), market to book value of assets (mvabva), price earning ratio (per), rasio capital expenditure to book value asset (capmba), dan rasio capital expenditure to firm value assets (capmva). tabel 2 berikut menunjukkan hasil common factor analisys terhadap lima indikator atau proksi ios. tabel 1. prosedur pemilihan sampel tabel 2 common factor analisys ios uraian ju m lah peru sah aan go p u blik sejak tah u n 1999 -2004 274 lem baga keu an gan , p erban kan , d an p eru sah aan p em erin tah (50) tid ak secara kon sisten m en erbitkan lap oran keu an gan tah u n 1999 s/d 2004 (4) mem iliki laba d an eku itas n egatif p ad a tah u n 1999 s/d 2004 (6) tid ak m em bagikan d ivid en p ad a tah u n 1999 s/d 2004 (188) peru sah aan yan g m em en u h i kriteria sam p el 28 peru sah aan d en gan tin gkat p ertu m bu h an sed an g (6) peru sah aan d en gan tin gkat p ertu m bu h an ren d ah d an tin ggi 22 peru sah aan d en gan tin gkat p ertu m bu h an ren d ah 11 peru sah aan d en gan tin gkat p ertu m bu h an tin ggi 11 a. com m u n alities d ari lim a variabel in d icator variabel com m u n alities mvabva 0,945 mvebve 0,923 per 0,580 capbva 0,973 capmva 0,983 b. eu gen valu es u n tu k p en gu ran gan m atriks korelasi faktor eu gen valu es 1 2,531 2 1,872 3 0,550 4 0,03341 5 0,01363 c. korelasi an tara faktor d en gan lim a in d ikator faktor 1 faktor 2 mvabva 0,972 -0,0265 mvebve 0,961 0,008825 per 0,739 0,183 capbva 0,09997 0,981 capmva 0,02705 0,991 pengaruh kebijakan pendanaan, deviden dan profitabilitas… 66 dari 71 tabel 2 menunjukkan nilai communalities proksi ios individu. nilai tersebut digunakan untuk menentukan jumlah faktor representasi atas variabel-variabel asli. jumlah kelima variabel nilai communalities tersebut adalah 4,404. untuk mencapai jumlah tersebut diperlukan dua faktor yang memiliki eugenvalues lebih dari satu, yaitu faktor satu (2,531) dan faktor dua (1,872). hal ini sesuai dengan the rule thumb bahwa jumlah faktor yang dipakai sebagai representasi adalah sebanyak faktor yang mempunyai nilai eugenvalues sama atau lebih dari satu (hair, dkk: 1999 dalam imam dan indra, 2001). faktor_1 dipengaruhi oleh tiga variabel individual yaitu: market to book value of equity (mvebve), market to book value of assets (mvabva), dan price earning ratio (per) yang masing-masing memiliki skor 0,972, 0,961 dan 0,739. sedangkan faktor_2 berkaitan dengan 2 variabel individual, yaitu capital expenditure to book value asset (capmba), dan rasio capital expenditure to firm value assets (capmva) yang memiliki skor 0,981 dan 0,991. penjumlahan faktor_1 dan faktor_2, yang merupakan faktor_sum, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemeringkatan tingkat pertumbuhan menjadi kelompok perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah dan tinggi. penjumlahan tersebut kemudian diperingkat mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. empat puluh persen tertinggi merupakan kelompok perusahaan dengan ios tinggi, sebaliknya empat puluh persen terendah merupakan kelompok perusahaan dengan ios rendah (imam s dan indra w, 2001). analisis deskriptif statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut: tabel 3 hasil analisis deskriptif tabel 3 menunjukkan bahwa bdequity untuk perusahaan dengan ios rendah memiliki nilai rata-rata sebesar 1,08153 dengan deviasi standar sebesar 1,01291. variabel mdequity memiliki rata-rata sebesar 1,78130 dengan deviasi standar sebesar 2,00200. variabel dividend payout ratio (dpr) memiliki rata-rata sebesar variabel minimum maksimum mean std. deviasi peru sah aan d en gan ios ren d ah bdequity 0,146 3,714 1,08153 1,01291 mdequity 0,296 10,928 1,78130 2,00200 dpr 0,022 0,797 0,29179 0,17314 dy 0,010 0,327 0,0772 0,06054 roa 0,021 0,305 0,10656 0,06353 peru sah aan d en gan ios tin ggi bdequity 0,022 2,076 0,55410 0,44682 mdequity 0,058 1,992 0,47140 0,41162 dpr 0,030 0,486 0,23646 0,12022 dy 0,005 0,068 0,0266 0,01484 roa 0,009 0,401 0,14306 0,10474 akhmad adi saputro & lela hindasah 67 dari 71 0,29179 dengan deviasi standar sebesar 0,17314. variabel dividend yield (dy) memiliki rata-rata sebesar 0,0772 dengan deviasi standar sebesar 0,06054. dan profitabilitas (roa) memiliki rata-rata sebesar 0,10656 dengan deviasi standar sebesar 0,06353. variabel bdequity untuk perusahaan dengan ios tinggi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,55410 dengan deviasi standar sebesar 0,44682. variabel mdequity memiliki rata-rata sebesar 0,47140 dengan deviasi standar sebesar 0,41162. variabel dividend payout ratio (dpr) memiliki rata-rata sebesar 0,23646 dengan deviasi standar sebesar 0,12022. variabel dividend yield (dy) memiliki rata-rata sebesar 0,0266 dengan deviasi standar sebesar 0,01484. dan profitabilitas (roa) memiliki rata-rata sebesar 0,14306 dengan deviasi standar sebesar 0,10474. hasil penelitian dan pembahasan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan logistic regression untuk menguji pengaruh antara variabelvariabel bebas dengan variabel terikat yang bersifat binary yaitu tingkat pertumbuhan tinggi dan rendah. hasil pengujian regresi logistik dapat dilihat di lampiran dan secara ringkas disajikan pada tabel 4 dan tabel 5 berikut : tabel 4 hasil uji chi-square model regresi menunjukkan nilai hosmer & lemeshow sebesar 14,383 dengan nilai signifikansi 0,072 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. maka model layak digunakan untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati dengan tingkat kebenaran prediksi 85,5%. nilai chi-square yang diperoleh sebesar 85,679 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan variabel-variabel kebijakan pendanaan (bdequity dan mdequity), kebijakan dividen (dpr dan dy) dan profitabilitas (roa) secara bersamasama terhadap variabel set kesempatan investasi (ios) pada perusahaan go public di bursa efek jakarta. ch i-squ are sig. keteran gan mod el ch i-sqau re 85,679 0,000 sign ifikan hosm er & lem esh ow 14,383 0,072 tid ak sign ifikan overall model fit -2 log l (blok = 0) 152,492 -2 log l (blok = 1) 66,814 daya pred iksi jumlah % daya klasifikasi ios ren d ah 46 83,6% daya klasifikasi ios tin ggi 48 87,3% total d aya klasifikasi 170 85,5% pengaruh kebijakan pendanaan, deviden dan profitabilitas… 68 dari 71 hasil pengujian overall model fit diperoleh angka –2 log l pada block number = 0 sebesar 152,492 dan angka –2 log l pada block number = 1 sebesar 66,817 yang menunjukkan adanya penurunan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model ini menunjukkan model regresi yang lebih baik. tabel 5 koefisien regresi hasil pengujian regression logistic menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan yang di proksi dengan bdequity dan mdequity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap set kesempatan investasi. temuan dalam penelitian konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh holydia l (2004) yang menemukan bukti bahwa kebijakan utang berpengaruh negatif dengan set kesempatan investasi. semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka akan semakin kecil kesempatan investasinya, karena perusahaan masih mempunyai kewajiban dalam pembayaran periodik atas pokok dan bunga pinjaman yang tinggi sehingga dapat menyebabkan aliran kas perusahaan berkurang. dari argumen tersebut dapat diduga bahwa semakin tinggi leverage perusahaan memungkinan perusahaan dalam reinvestasinya akan semakin kecil karena perusahaan masih mempunyai beban risiko finansial (financial risk) atas leverage tersebut. hasil ini konsisten dengan gaver dan gaver (1995) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara kebijakan pendanaan utang dengan kesempatan pertumbuhan, baik nilai pasar maupun nilai buku kebijakan dividen yang diproksi dengan dividend payout ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap set kesempatan investasi. hasil penelitian ini mendukung penelitian fajrianti (2000) dalam (holydia l, 2004) yang mengutip hasil yang sama pada penelitian sami dkk (1999) yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadi salah pengklasifikasian pada dividend payout ratio, sehingga sami dkk (1999) lebih memilih hasil dividend yield untuk menyatakan hubungan partumbuhan dengan kebijakan dividen. hal ini dikarenakan bahwa dividend payout ratio yang dibuat oleh manajemen belum dipertimbangkan seberapa besar perusahaan dalam menggunakan proyek investasi yang akan datang. karena besar atau kecilnya keuntungan yang harus dibagikan sebagai dividen kepada pihak pemegang saham ditentukan oleh besar atau kecilnya laba yang akan diperoleh perusahaan. dengan demikian keuntungan dari laba yang diperoleh perusahaan dari investasi tersebut dengan presentase laba yang harus dibayarkan sebagai dividen tunai tidak dapat diprekdisi.. hal ini dapat diduga bahwa tidak ada pengklasifikasian antara tingkat presentase keuntungan yang dibayarkan dengan besar atau kecilnya laba yang dihasilkan atas saham tersebut. b wald sig. keterangan con stan t 3,121 9,653 0,002 sign ifikan bdequity -1,228 3,933 0,047 sign ifikan mdequity -1,044 4,130 0,042 sign ifikan dpr 2,229 0,702 0,402 td k sign ifikan dy -85,266 17,435 0,000 sign ifikan roa 13,675 6,322 0,012 sign ifikan akhmad adi saputro & lela hindasah 69 dari 71 kebijakan dividen yang diproksi dengan dividend yield berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan terhadap set kesempatan investasi. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh holydia l (2004) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif kebijakan dividen terhadap set kesempatan investasi. besarnya bagian laba yang akan dibayarkan sebagai dividen terkait dengan besarnya dana yang dibutuhkan perusahaan dan kebijakan manajer perusahaan mengenai sumber dana yang akan digunakan, dari sumber intern atau ekstern. salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan dana adalah dari intern, dengan menahan laba yang diprerolehnya, sehingga pendapatan yang tersedia untuk pembayaran dividen adalah makin kecil. pembayaran dividen yang kecil dikarenakan adanya keinginan manajemen perusahaan dalam menggunakan labanya untuk reinvestasi yang akan datang dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. hal ini juga akan memperkecil biaya keagenan yang berkaitan dengan aliran kas bebas. karena perusahaan yang bertumbuh diidentifikasikan sebagai perusahaan yang free cash flow-nya rendah (jensen, 1986). dari argumen tersebut dapat dikatakan bahwa semakin kecil dividen yang dibayarkan kepada pihak pemegang saham maka akan semakin besar tingkat invesatasi perusahaan karena perusahaan lebih mementingkan adanya pertumbuhan. profitabilitas yang diukur dengan roa berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap set kesempatan investasi. hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh holydia l (2004) yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara set kesempatan investasi dengan profitabilitas. profitabilitas yang tinggi memberikan sinyal pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. sebagian dari profitabilitas tersebut akan ditanamkan lagi dalam bentuk investasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. profitabilitas perusahaan yang diproksikan dalam bentuk perusahaan yang memiliki atau mendapatkan laba yang besar akan memiliki kesempatan besar untuk bersaing dengan jenis perusahaan yang sama. penutup simpulan berdasarkan hasil analisis tentang pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, hasil uji regresi logisitik menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan variabel-variabel kebijakan pendanaan yang diproksi dengan bdequity dan mdequity, kebijakan dividen yang diproksi dengan dividend yield, profitabilitas (roa) terhadap set kesempatan investasi. koefisien variabel kebijakan pendanaan dan kebijakan dividen perusahaan menunjukkan hasil negatif yang artinya semakin tinggi faktor-faktor ini maka akan semakin rendah tingkat partumbuhan perusahaan. koefisien regresi profitabilitas bernilai positif artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan. kedua, uji regresi logistik terhadap variabel dividend payout ratio menunjukkan hasil yang secara statistik tidak signifikan dan memiliki koefisien yang tidak sesuai dengan yang diprediksikan. hasil penelitian ini serupa dengan temuan fajrianti (2000) dalam (holydia l, 2004) yang mengutip hasil yang sama pada penelitian sami, dkk (1999) yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadi salah pengklasifikasian pada dividend payout ratio, sehingga sami, dkk lebih memilih hasil dividend yield untuk menyatakan hubungan pertumbuhan dengan kebijakan dividen. saran saran-saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: pertama, proksi ios hendaknya ditambah dengan proksi yang berbasis variance. kedua, periode pengamatan hendaknya lebih diperpanjang lagi dan sampel diperbanyak pengaruh kebijakan pendanaan, deviden dan profitabilitas… 70 dari 71 sehingga kemungkinan diperoleh hasil yang berbeda dan hasil penelitian tersebut lebih dapat digeneralisir. keterbatasan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: pertama, proksi-proksi ios dalam penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel yang berbasis harga dan berbasis investasi dan banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya, yaitu: rasio market to book value of equity (mve/bve), market to book value of assets (mvabva), price earning ratio (per), rasio capital expenditure to book value asset (capbva), dan rasio capital expenditure to firm value assets (capmva). kedua, periode pengamatan relatif pendek, yaitu periode 1999-2004 dan jumlah sampel yang terbatas dapat mengakibatkan hasil penelitian kurang dapat digeneralisir. daftar pustaka adedeji, a 1998, does the pecking order hypothesis explain the dividend payout ratio of firm in the uk, journal of business finance and accounting no 25 pp 1127-1155 baskin, j., 1989,” an empirical investigation of the pecking order hypothesis”, financial management, spring, pp 2635 brigham, eugene, f., gapenski, louis, c., daves, philip, r., 1999, intermediate financial management, 6 th edition, the dryden press, orlando fama, eugene f., dan french, kenneth r., 2000, testing trade off and pecking order predictions about dividend and debt”, working paper, university of chicago gagaring p, 2002, “ pengaruh kombinasi keuanggulan dan keterbatasan perusahaan terhadap set kesempatan investasi (ios)”, simposium nasional akuntansi 5, september, hal 662-673 gaver j. jenniver dan gaver kenneth m, 1993, “additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing dividend and compensation”, journal of accounting and economics, 125-160 holydia i, 2004, “pengaruh kebijakan hutang , kebijakan dividen , risiko dan profitabilitas perusahaan terhadap set kesempatan investasi”,sna vii, denpasar bali 2-3 desember , 10591070 imam g, 2001, aplikasi analisis multivariate dengan spss, badan penerbit universitas diponegoro, semarang imam s dan indra w, 2001, “asosiasi antara set desempatan investasi dengan kebijakan pendanaan dan dividen perusahaan serta implikasinya pada perubahan harga saham “, jornal riset akuntansi indonesia, vol 4, no 1, januari hal 44-63 jensen, m.,”agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers”, american economics review, vol. 76, 1986, hlm. 323-326 julianto dan jugiyanto h, 2002, “confirmatory factor análisis gaungan proxy investment opportunity set dengan kebijkan pendanaan dan dividen perusahaan pada pasar sedang berkembang”’ tema, vol iino 1 maret , hal 13-26 kallapur, s&m.a trombley., 1999, “the association between investment opprtunity set proxies and realized growth”, journal of business finance & accounting, 26, pp 505-519 koirul hikmah, 2004, “hubungan investement opportunity set terhadap kebijakan pendanaan, dividen, dan kompensasi”’ utilitas, vol 12, no 2 juli, hal 55-78 myers, stewart c., 1977, “determinant of corporate borrowing”, journal of akhmad adi saputro & lela hindasah 71 dari 71 financial economics, volume 9, no 3, pp 385-398 mudrajat k, 2004, metode kuantitatif (teori dan aplikasi untuk bisnis ekonomi), upp amp ykpn roseff, michael s, 1982, “growth, beta & agency cost as determinants of dividend pay out ratios, journal of financial research, 5, pp 249 smith, jr.c. w & watts., rl., 1992, “the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies”, the journal of financing economics, december, pp 263-292 tettet f & jugiyanto h, 2002, “set kesempatan investasi: konstruksi proxy dan analisis hubungannya dengan kebijakan pendanaan dan dividen”’ jornal riset akuntansi indonesia, vol 5 no 1. artikel jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 1, halaman: 28-34, januari 2012 28 pengaruh kualitas sistem informasi keuangan daerah terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah menggunakan model delone dan mclean jabal firdaus arifin & suryo pratolo e-mail : arifin.firdaus.j@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this study aims to determine the effect of regional financial information system to local government officer. this study obtained a result that: the quality sikd had positive effect on satisfaction of the local government officer, the quality of information from sikd had no positive effect on satisfaction of the local government officer, and quality sikd had no positive effect on the use of the system, quality information from sikd had no positive effect on the use of system, the reciprocal relationship of satisfaction and use of system had no positive effect, satisfaction of local government officer had positive influence on individual impact of each officer and the use of sikd no positive effect on individual impact of each officer. keywords: information system success, system quality, information quality, system usage, user satisfaction and individual impact. pendahuluan lembaga sektor publik merupakan suatu lembaga yang memiliki ruang lingkup luas dan kompleks yang membedakan dengan organisasi lainnya (kartana, 2008). pada dasarnya setiap organisasi dihadapkan pada sebuah keputusan. keputusan dapat diambil dari informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. jika good governance ingin tercipta dengan baik, maka pemerintah daerah harus memikirkan sebuah sistem informasi yang memiliki nilai tambah (value added) dalam mengatasi kompleksitas-kompleksitas pada lingkungan pemerintahan. supaya sistem informasi yang terbentuk dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis maka sistem informasi harus diimbangi dengan kemajuan teknologi informasi. pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya (masnoni dan lyna, 2009). menyadari akan pentingnya sistem informasi yang terkomputerisasi di dalam pemerintahan, maka sebuah perencanaan perlu dilakukan, hal tersebut penting karena akan berpengaruh pada pemilihan teknologi informasi yang akan diterapkan dalam pemerintahan. dengan perencanaan yang matang, maka akan membentuk sebuah penerapan sistem informasi yang sukses atau berhasil. dari sekian banyak peneliti yang mengkaji masalah model kesuksesan sistem informasi, model delone dan mclean yang banyak dijadikan dasar bagi peneliti selanjutnya diantaranya mcgills et al. (2003) dan livari (2005). pada tahun 2005, livari menerapkan model delone dan mclean (1992) ke dalam sektor publik. jabal firdaus a. & suryo pratolo, pengaruh kualitas sistem informasi..... 29 di lingkungan pemerintah daerah ada sebuah sistem informasi yang dikenal dengan sistem informasi keuangan daerah (sikd). sikd merupakan penerapan sistem di dalam organisasi pemerintahan untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. (imam, 2009). kesuksesan penerapan sikd di pemerintah daerah secara tidak langsung berdampak pada persepsi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas sikd yang telah diterapkan selama ini. kesuksesan dalam penerapan sikd di pemerintah daerah akan memberikan persepsi apakah aparatur pemerintah daerah selama ini puas atau tidak dengan adanya penerapan sikd selama ini. salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesuksesan sikd adalah menggunakan model delone dan mclean (1992). oleh karenanya penelitian ini akan menguji kualitas sistem, informasi yang dihasilkan dan kualitas informasi yang dihasilkan dari sikd berpengaruh terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah, penggunaan sikd di pemerintah daerah, dan dampak individu setiap aparatur pemerintah daerah. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam teori sistem informasi khususnya di lingkup pemerintah daerah, dan jug dapat memberikan implikasi positif dalam pengembangan sikd dan memberikan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis aspek keprilakuan dalam penerapan teknologi informasi menurut bodnar dan hopwood dalam fahmi (2004) ada tiga hal yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi berbasis komputer yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (brainware). henry c. lucas dalam jogiyanto (2000), mendifinisikan sistem informasi adalah suatu kegiatan dari posedurposedur yang di oganisasikan. keberadaan sistem informasi mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintahan dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera (hartono wiryawan, 2010). sistem informasi keuangan daerah dan model dasar kesuksesan sistem informasi sistem informasi keuangan daerah yang selanjutnya disingkat dengan sikd adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (pp no.56 th 2005 tentang sikd). kesuksesan sistem informasi adalah seberapa jauh kontribusi dari produk yang dihasilkan oleh sistem informasi bagi organisasi (masnoni dan lyna, 2009). dalam banyak penelitian, kesuksesan sistem informasi diproksikan oleh kepuasan pengguna (user satisfaction). delone dan mclean (1992) menyusun model untuk menggambarkan kesuksesan sistem informasi. kerangka pikir teoritis delone dan mclean (1992) dikenal dengan delone and mclean model of information system success (d&m is success). kualitas sistem dan kepuasan pengguna kualitas sistem merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri (delone dan mclean dalam isthianingsih dan setyo, 2008). menurut hasil jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 28-34, januari 2012 30 penelitiannya, seddon dan kiew dalam isthianingsih dan setyo (2008) menemukan bahwa terdapat hubung-an positif antara kualitas sistem dan kepuasan pengguna. hipotesis pertama dapat diturun-kan sebagai berikut: h1: kualitas sistem dari sikd mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah. kualitas informasi dan kepuasan pengguna kualitas informasi merupakan kualitas output yang berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan (rei et al dalam istianingsih dan setyo (2008). seddon dan kiew dalam isthianingsih dan wiwik (2009) telah melakukan pengujian mengenai pengaruh dari kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa kualitas informasi berhubungan positif dengan kepuasan pengguna akhir sistem informasi. theo et al dalam sumiyana dan angelina (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. hipotesis kedua bisa diturunkan sebagai berikut: h2: kualitas informasi dari sikd mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah. kualitas sistem dan penggunaan sistem delone dan mclean dalam dody dan zulaikha (2009) menunjukkan bahwa antara kualitas sistem dan kualitas informasi berhubungan positif terhadap penggunaan sistem. schaup, sedera dan chan dan livari dalam sumiyana dan angelina (2010) mengargumentasikan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas sistem dan penggunaan sistem. igbaria dan suh dalam sumiyana dan angelina (2010) mengisyaratkan bahwa hubungan positif antara mudah menggunakan persepsian dan pemakaian sistem dengan pengukur jumlah aplikasi yang berbeda, jumlah tugas yang didukung komputer, durasi dan frekuensi pengguna pada level organisasi mendukung kesediaan untuk menggunakan sistem. hipotesis ketiga dapat diturunkan sebagai berikut: h3: kualitas sistem dari sikd mempunyai pengaruh yang positif terhadap penggunaan sikd. kualitas informasi dan penggunaan sistem model kesuksesan delone dan mclean (1992) menunjukkan bahwa antara kualitas informasi dan kualitas sistem berpengaruh langsung terhadap penggunaan sistem. kim et al. dalam sumiyana dan angelina (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kualitas informasi dan penggunaan sistem. rei et al. dan halawi et al. dalam sumiyana dan angelina (2010) berargumentasi bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. hipotesis keempat bisa dirumuskan sebagai berikut: h4: kualitas informasi dari sikd mempunyai pengaruh yang positif terhadap penggunaan sikd. kepuasan pengguna dan penggunaan sistem seddon dan yip et al. dalam sumiyana dan angelina (2010) menyatakan bahwa sistem informasi juga menunjukkan hasil yang kuat antara kualitas sistem, kepuasan pengguna dan intensitas penggunaan dengan menggunakan berbagai pengukuran dan sistem informasi yang berbeda. delone dan mclean dalam model kesuksesan sistem yang jabal firdaus a. & suryo pratolo, pengaruh kualitas sistem informasi..... 31 diperkenalkannya menyatakan bahwa antara kepuasan pengguna dan penggunaan sistem saling berhubungan timbal balik (reciprocal). mcgills (2003) dan livari (2005) mengargumentasikan bahwa antara kepuasan pengguna dan penggunaan sistem saling berhubungan timbal balik. hipotesis kelima a bisa dirumuskan sebagai berikut: h5a: kepuasan aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sikd. penggunaan sistem dan kepuasan pengguna halawi dalam sumiyana dan angelina (2010) mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara niat untuk menggunakan sistem dan kepuasan pengguna. gelderman dalam sumiyana dan angelina (2010) menginvestigasi frekuensi dan durasi para pengguna sebagai proksi penggunaan sistem terhadap kepuasan pengguna.hipotesis kelima b bisa diturunkan sebagai berikut: h5b:penggunaan sikd mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah. kepuasan pengguna dan dampak individu bailey pearson et al. dalam sumiyana dan angelina (2010) merumuskan hubungan positif antara kepuasan pengguna dan manfaat sistem. hubungan antara kepuasan pengguna sistem informasi dengan kinerja individu ini telah diuji oleh delone dan mclean (1992) dalam model keberhasilan sistem informasi yang mereka buat. mereka menyatakan bahwa antara dampak penggunaan sistem informasi terhadap kinerja individual dengan tingkat kepuasan pemakai memiliki hubungan yang sifatnya timbal balik (reciprocal). rai et al. dalam isthianingsih dan wiwik (2009) meneliti hubungan antara peningkatan kinerja pengguna akhir sistem informasi dan kepuasan pengguna dan hasil penelitiannya menunjukkan manfaat atau dampak penggunaan sistem informasi ini berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. hasil penelitian livari dalam jogiyanto (2007) untuk hubungan variabel individual impact dengan user satisfaction menunjukkan adanya pengaruh positif dari kedua variabel tersebut. hipotesis keenam adalah sebagai berikut: h6: kepuasan aparatur pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap dampak individu setiap aparatur pemerintah daerah. penggunaan sistem dan dampak individu burton-jones dan straub et al. dalam sumiyana dan angelina (2010) menyatakan bahwa penggunaan sistem dan kepuasan pengguna akan meningkatkan kinerja dirinya dalam menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. goodhue dan thomson dalam sumiyana dan angelina (2010) menguji kembali dan menyimpulkan hal yang sama. livari dalam imam (2009) dalam hipotesisnya menyatakan bahwa penggunaan berpengaruh positif terhadap kinerja individu dan organisasi. mcgills et al. (2003) juga berpendapat yang sama dalam hal ini. seddon dalam isthianingsih dan wiwik (2009) menyatakan bahwa dampak dari penggunaan sistem informasi yang berupa meningkatnya kinerja individu, akan mempengaruhi tingkat kepuasan. hipotesis ketujuh sebagai berikut: h7: penggunaan sikd mempunyai pengaruh positif terhadap dampak individu setiap aparatur pemerintah daerah. metode penelitian pemilihan sampel dan data obyek dalam penelitian ini adalah skpd pemerintah kota yogyakarta. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 28-34, januari 2012 32 data primer. kuesioner terdiri dari 100 kuesioner yang disebarkan dari 2 mei 2011 sampai dengan 20 mei 2011. metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1. skpd telah mengembangkan sikd setidak-tidaknya 2 tahun, sehingga layak untuk dievaluasi kesuksesan penerapan sistemnya. 2. responden sudah menggunakan sikd selama 2 tahun. 3. satuan kerja perangkat daerah sudah terintegrasi dengan sistem teknologi informasi. 4. responden mempunyai dasar ilmu teknologi informasi dan akuntansi. 5. responden merupakan pegawai yang terlibat langsung dalam penerapan sikd. sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan pilot test, yaitu dengan melihat hasil reliabilitas dan validitas menggunakan spss. hasil reliabilitas pilot test menunjukkan bahwa semua nilai alpha > 0,4 (widanarto, 2008), maka semua item memiliki tingkat reliabel yang baik. sedangkan hasil validitas terhadap pilot test menunjukkan bahwa kp4 dan kp5 belum memenuhi kriteria valid, karena nilai validitas < 0,5 (widanarto, 2008). teknik pengumpulan data menggunakan teknik survei. teknik survei adalah teknik yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (masri dan sofian, 1987). definisi operasional variabel penelitian variabel eksogen kualitas sistem kualitas sistem berarti kualitas yang dihasilkan dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi dan fokusnya adalah performa dari sistem (imam, 2009). indikator yang digunakan adalah 6 yang diadaptasi dari bailey dan pearson dalam jogiyanto (2007). variabel kualitas informasi rei et al. dalam istianingsih dan wiwik (2009) mendefinisikan kualitas informasi adalah luaran (output) yang berupa informasi (information) yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. variabel ini diukur menggunakan 6 indikator yang digunakan bailey dan pearson dalam jogiyanto (2007). variabel endogen penggunaan sistem penggunaan sistem merupakan tingkat penggunaan pengguna (user) terhadap sistem informasi yang digunakan. dalam hal ini penggunaan sistem digunakan untuk membedakan apakah pemakaiannya termasuk keharusan yang tidak bisa dihindari atau sukarela (mandatory atau tidak). variabel ini diukur menggunakan actual use dari chin et al. dalam jogiyanto (2007) yang terdiri dari dua item. kepuasan pengguna kepusasan pengguna sistem (user satisfaction) merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi (dody dan zulaikha, 2009). sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa besar tingkat ketertarikannya terhadap sistem yang digunakan. variabel ini diukur menggunakan indikator chin et al. dalam jogiyanto (2007) yang terdiri atas 6 item. dampak individu dampak individu (individual impact) merupakan pengaruh keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja secara individual termasuk di jabal firdaus a. & suryo pratolo, pengaruh kualitas sistem informasi..... 33 dalamnya produktivitas, efisiensi dan efektivitas kinerja (dody dan zulaikha, 2007). variabel individual impact diukur dengan 6 item yang diusulkan oleh davis dalam fahmi (2004). uji kualitas data uji validitas hasil dari uji validitas yakni harus memenuhi validitas konvergen dengan melihat faktor loading ≥ 0,5 (ghozali, 2005). uji reliabilitas menurut fornell dan larcker dalam jogiyanto (2007) nilai konsistensi internal reliabilitas harus lebih dari 0,70 yang menunjukkan semua konstruk dapat diandalkan. uji struktural model struktural dievaluasi menggunakan r-square untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter dari jalur struktural dalam menilai pls dengan melihat r-square untuk setiap variabel laten dependen. uji hipotesis batasan perlakuan terhadap hipotesis yaitu jika nilai t-hitung>t-tabel (1,671) maka hipotesis dapat didukung, sedangkan bila nilai t-hitung<t-tabel (1,671) maka hipotesis tidak dapat didukung (sugiono, 2003). hasil dan pembahasan gambaran umum obyek penelitian populasi penelitian ini adalah skpd pemerintah kota yogyakarta, sedangkan unit analisisnya adalah para pegawai yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang sudah menerapkan sistem berbasis teknologi. sampel yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan metode purposive sampling terhadap 12 skpd pemerintah kota yogyakarta dari 13 skpd yang ada. uji kualitas data hasil uji validitas setelah menghilangkan indikator yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. berdasarkan hasil pengujian dengan statistik, deitemukan bahwa semua indikator adalah valid setelah menghilangkan indikator yang ≤ 0,70. reliability block indicator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan menggunakan output yang dihasilkan oleh pls dari tabel composite reliability. reliabilitas pada penelitian dapat dilihat pada tabel 3 dan 4. reliabilitas pada tabel menunjukkan bahwa semua variabel adalah reliabel. tabel 3. nilai composite reliability model 1 composite reliability rincian kua_sis 0,873 reliabel peng_sis 0,794 reliabel kua_inf 0,923 reliabel kep_peng 0,898 reliabel dam_ind 0,923 reliabel tabel 4. nilai composite reliability model 2 composite reliability rincian kua_sis 0,873 reliabel peng_sis 0,794 reliabel kua_inf 0,923 reliabel kep_peng 0,898 reliabel dam_ind 0,923 reliabel uji model struktural berdasarkan tabel 5 dan 6 menunjukkan bahwa nilai r-square untuk variabel penggunaan sistem pada model 1 sebesar 0,053 dan model 2 sebesar 0,057. hal ini berarti bahwa 5,3 % dan 5,7% variance jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 28-34, januari 2012 34 penggunaan sistem mampu dijelaskan oleh variabel kualitas sistem, kualitas informasi dan kepuasan pengguna sebesar 5,3% pada model 1 dan 5,7% pada model 2, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti. nilai r-square untuk variabel kepuasan pengguna sebesar 0.150 pada model 1 dan 0.146 pada model 2 yang berarti bahwa variabel kepuasan pengguna mampu dijelaskan oleh variabel kualitas sistem, kualitas informasi dan penggunaan sistem sebesar 15% pada model 1 dan 14.6% pada model 2. sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti. nilai r-square untuk dampak individu sebesar 0.186 pada model 1 dan 0.186 pada model 2 menunjukkan bahwa dampak individu mampu dijelaskan oleh variabel kepuasan pengguna dan penggunaan sistem sebesar 18.6% pada model 1 dan 18.6% pada model 2. sisanya dijelaskan oleh variabelvariabel lainnya yang tidak diteliti. tabel 5. nilai r-square model 1 r-square kua_sis kua_inf peng_sis 0,053 kep_peng 0,150 dam_ind 0,186 tabel 6. nilai r-square model 2 r-square kua_sis kua_inf peng_sis 0,057 kep_peng 0,146 dam_ind 0,186 uji hipotesis untuk uji hipotesis bisa dilihat pada tabel 7. dari tabel 7 dapat dilihat h1 menunjukkan bahwa kualitas sistem yang yang dihasilkan dari sikd terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah terbukti positif signifikan. hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu sistem dibangun dengan kualitas yang baik maka akan muncul kepuasan dari pengguna itu sendiri yang merasa terbantu oleh adanya sikd. hasil pengujian pada h2 menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan dari sikd tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepuasan para aparatur pemerintah daerah. hal ini mungkin disebabkan informasi yang diperoleh dari sikd tidak benar-benar digunakan untuk kepentingan tertentu di pemerintah daerah. . hasil terhadap pengujian terhadap h3 menunjukkan bahwa kualitas sistem dari sikd tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan sistem. hasil ini memunculkan dugaan baru bahwa penggunaan sistem bisa jadi hanya sebatas ketaatan formil kepada peraturan yang menuntut dijalankannya sikd. hasil pengujian h4 menunjukkan kualitas informasi yang dihasilkan dari sikd tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan sikd. hasil ini juga bisa jadi memiliki alasan yang sama dengan hasil pada h3. hasil pengujian h5a menunjukkan bahwa kepuasan aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada penggunaan sikd. hasil ini semakin menguatkan adanya kemungkinan tujuan penggunaan sikd sebatas ketaan pada peraturan yang berlaku. hasil pengujian h5b yang menunjukkan bahwa penggunaan sikd tidak berpengaruh terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah. hasil pengujian h6 menunjukkan bahwa kepuasan aparatur pemerintah daerah terbukti positif signifikan terhadap dampak individual para aparatur. begitu pula pada hasil pengujian h7 menunjukkan bahwa penggunaan sikd di jabal firdaus a. & suryo pratolo, pengaruh kualitas sistem informasi..... 35 pemerintah kota yogyakarta tidak terbukti signifikan positif terhadap dampak individual. dari hasil uji hipotesis tersebut, adanya indikasi penggunaan sikd tidak bertujuan stratejik bisa saja terjadi. tabel 7. uji hipotesis h ip o te si s hubungan antar konstruk original sample estimate model 1 original sample estimate model 2 tstatistic model 1 tstatistic model 2 t-tabel hasil pengujian model 1 hasil pengujian model 2 h1 kua_sis -> kep_peng 0.296 0.316 1.724 1.993 1.671 (p≤0.05) diterima diterima h2 kua_inf -> kep_peng 0.096 0.090 0.572 0.590 1.671 (p≤0.05) ditolak ditolak h3 kua_sis -> peng_sis 0.286 0.262 1.341 1.131 1.671 (p≤0.05) ditolak ditolak h4 kua_inf -> peng -0.102 -0.109 0.373 0.448 1.671 (p≤0.05) ditolak ditolak h5a kep_peng> peng 0.074 0.254 1.671 (p≤0.05) ditolak h5b peng -> kep_peng 0.067 0.207 1.671 (p≤0.05) ditolak h6 kep_peng -> dam_ind 0.388 0.388 2.920 3.235 1.671 (p≤0.05) diterima diterima h7 peng -> dam_ind 1.141 0.141 0.701 0.923 1.671 (p≤0.05) ditolak ditolak penutup penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem yang yang dihasilkan dari sikd terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah terbukti positif signifikan. hasil pengujian pada h2 menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan dari sikd tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepuasan para aparatur pemerintah daerah. hasil terhadap pengujian terhadap h3 menunjukkan bahwa kualitas sistem dari sikd tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan sistem. hasil pengujian h4 menunjukkan kualitas informasi yang dihasilkan dari sikd tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan sikd. hasil pengujian h5a menunjukkan bahwa kepuasan aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada penggunaan sikd. hasil pengujian h5b yang menunjukkan bahwa penggunaan sikd tidak berpengaruh terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah. hasil pengujian h6 menunjukkan bahwa kepuasan aparatur pemerintah daerah terbukti positif signifikan terhadap dampak individual para aparatur. hasil pengujian h7 menunjukkan bahwa penggunaan sikd di pemerintah kota yogyakarta tidak terbukti signifikan positif terhadap dampak individual. implikasi dari hasil penelitian ini adalah, pertama sebaikanya emerintah kota jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 28-34, januari 2012 32 yogyakarta peninjauan kembali terhadap sikd. kedua, perlu adanya evaluasi dan pendidikan bagi para aparatur pemerintah daerah. selanjutnya perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap jalannya sikd. selain itu idealnya penggunaan sikd jangan hanya menjadi formalitas dalam rangka menjalankan aspek formal peraturan saja, tetapi juga benar-benar untuk tujuan stratejik pemerintah daerah. adapun saran-saran yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk penelitian pada masa mendatang adalah: pertama, perluasan obyek penelitian secara sehingga hasil penelitian tidak hanya terbatas untuk satu pemerintahan. kedua, penambahan variabel eksternal lain terhadap model untuk melihat adanya kemungkinan hasil temuan yang berbeda, seperti dampak organisasional, dampak sosial, ataupun dukungan manajemen puncak. kesimpulan terhadap hasil penelitian ini bersifat sementara dan terbuka untuk dilakukan penelitian ulang oleh para peneliti lainnya di masa yang akan datang. hal ini karena peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya: pertama, penggunaan variabel penggunaan dalam penilaian terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi terlalu sederhana, sehingga perlu diperhatikan dengan cermat. kedua, penggunaan pengukuran manfaat hanya terbatas pada manfaat individu, tanpa memperhatikan organisasi. ketiga, kesalahan intepretasi oleh para responden dalam menjawab item-item pertanyaan sangat dimungkinkan. dalam hal ini responden mungkin tidak mengerti atau kurang serius memahami maksud pertanyaan penelitian yang sesungguhnya. terakhir, penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner atau secara langsung, peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas pada kegiatan pemerintah daerah. daftar pustaka dody, r., dan zulaikha. 2007. “pengujian model delone dan mclean dalam pengembangan sistem informasi manajemen (kajian sebuah kasus)”, prosiding simposium nasional akuntansi x, makassar. nasution, f. n. 2004. “penggunaan teknologi informasi berdasarkan aspek perilaku (behavioral aspect)”, sumatra utara: usu library, (http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345678 9/1194/1/akuntansi-fahmi2.pdf, diakses 23 desember 2010). firmanta., dan zeplin. 2009. ”ketersediaan sistem informasi terintegrasi terhadap kepuasan pengguna”, jurnal keuangan perbankan. (http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13209 325336.pdf, diakses 23 desember 2010). george., bodnar, h., dan hopwood, s. 1996. sistem informasi akuntansi, jakarta: salemba empat. ghozali, i. 2006. structural equation modeling:metode alternatif dengan partial least square (pls), semarang: badan penerbit universitas diponegoro, hartono, w. 2010. “tantangan pengembangan teknologi informasi di pemerintah daerah”, (http:// indonesianvoices.com/index.php?option =com_content&view=article&id=169:ta http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1194/1/akuntansi-fahmi2.pdf http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1194/1/akuntansi-fahmi2.pdf http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13209325336.pdf http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13209325336.pdf jabal firdaus a. & suryo pratolo, pengaruh kualitas sistem informasi..... 33 ntangan-pengembangan-teknologiinformasi-di-pemerintahdaerah&catid=1:latestnews&itemid=50). imam, m. 2009. ”uji empiris model kesuksesan sistem informasi keuangan daerah (sikd) dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah”, prosiding simposium nasional akuntansi xii, palembang. isthianingsih., dan wiwik, u. 2009. ”pengaruh kepuasan pengguna sistem informasi terhadap kinerja individu (studi empiris pada pengguna paket program aplikasi sistem informasi akuntansi di indonesia)”, prosiding simposium nasional akuntansi xii, palembang. istianingsih., dan setyo. 2008. ”pengaruh kualitas sistem informasi, perceifed usefulness dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna akhir software akuntansi”, prosiding simposium nasional akuntansi xi, pontianak. jogiyanto h. m. 2000. sistem informasi akuntansi berbasis komputer:konsep dasar dan komponen, yogyakarta: bpfe ______. 2003. sistem teknologi informasi edisi 2:pendekatan terintegrasi konsep dasar, teknologi, aplikasi pengembangan dan pengelolaan, yogyakarta: andi. ______. 2007. model kesuksesan sistem informasi teknologi, yogyakarta: andi. kartana. 2008. ”pengujian kesuksesan pengembangan sistem informasi manajemen daerah di pemerintah kota jogjakarta”, tesis, universitas gajah mada. kurniawan, t. dan aldo, cahyo. 2010. “adaptasi model delone dan mclean yang dimodifikasi guna menguji keberhasilan implementasi software akuntansi bagi individu pengguna:studi empiris pada perusahaan dalam industri barang konsumsi yang terdaftar di bei”, prosiding simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. luciana, s. a., dan e. kristianti. 2006, “faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pemakai accounting software”, jurnal akuntansi dan teknologi informasi, surabaya. masnoni., dan l. latifah.. 2009. ”pengaruh integrasi organisasi terhadap kematangan perencanaan sistem informasi dan implikasinya terhadap kesuksesan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kota palembang)”, prosiding simposium nasional akuntansi xii, palembang. singarimbun, masri., dan s. effendi. 1989. metode penelitian survei, jakarta: lp3es. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. (www.presidenri.go.id/dokumenuu.php/136. pdf, diakses 18 desember 2010). http://www.presidenri.go.id/dokumenuu.php/136.pdf http://www.presidenri.go.id/dokumenuu.php/136.pdf jurnal akuntansi & investasi, 13 (1), 28-34, januari 2012 34 sugiono. 2003. metode penelitian bisnis, bandung: alfabeta. sumiyana., dan a. pribadi. 2010. “pemrediksian peningkatan manfaat penggunaan situs pajak:model kesuksesan sistem dengan pengindusian orientasi tujuan pembelajaran dan norma subjektif”, prosiding simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. widanarto, w. 2008 “analisis penggunaan sistem informasi direktorat jenderal pajak di kpp pratama dengan menggunakan model kesuksesan delone dan mclean (studi pada kpp pratama sala tiga)”, tesis, universitas gajah mada. zulaikha., dan d. radityo. 2008. “kesuksesan pengembangan sistem informasi:sebuah kajian empiris dengan delone dan mclean model”, jurnal maksi, (eprints.undip.ac.id/ 15193/1/si-_05.pdf, diakses 1 desember 2010). pengukuran kinerja non finansial 32 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 1 hal: 32-40 issn: 1411-6227 pengukuran kinerja non finansial suatu cara meningkatkan ‘value’ perusahaan oleh : ietje nazaruddin abstract the primary purpose performance evaluation is to motivate employees to attain organizational goals and to comply with predetermined behavior standards to produce desire actions and out comes. the behavior standards could be prescribed managerial policies or formal plans for desire integrated actions (siegel, 1989). innovation in measuring the financial performance of these organizations played a vital role in their successful growth at the industrial age. unfortunately, financial measure are used for monitoring purpose are not under the complete control of the people being monitored (zimmermen, 1995). at its heart, an overemphasis on achieving and maintaining short-term financial results can cause companies to overinvest in short-term fixes and to underinvest in long-term value creation, particularly in the intangible and intellectual assets that generate (kaplan, 1999) the emergence of the information era requires the new measurements systems, that complete financial measurement to improve competitive organizations. the non-financial measurement complement financial measures of the drivers of future performance to superior performance. non financial measure can solve to overemphasis maximize short-term financial result if only financial measure uses. kaplan introduces the way to solve the irresistible force to build longrange competitive capabilities and the immovable object of the historical-cost financial accounting model has created a new synthesis: the balanced scorecard key words: performance evaluation, financial performance, non-financial performance, balanced scorecard pendahuluan sejalan dengan perkembangan dunia bisnis saat ini, manajemen perlu ber-upaya mengeksploitasi semua kemungkinan yang ada dan dimiliki perusahaan untuk meningkatkan competitive advantage. peningkatan keunggulan kompetitif menuntut manajemen selalu akurat dalam perencanaan, di samping itu manajemen harus mengetahui apa yang diinginkan, kebutuhan apa yang diperlukan dan bagai-mana cara meraihnya serta mempertahankan dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah. kematangan dalam perencanaan sebagai salah satu faktor yang penting dan akan terkait dengan tingkat kinerja (performance) perusahaan pada masa yang akan datang. hal ini sesuai pernyataan ‘akhir (kinerja) itu merupakan awal (perencanaan) yang berproses’. kondisi seperti ini menarik untuk dikaji. dalam tulisan akan dibahas salah satu aspek 33 penting yang biasanya ada pada proses manage yaitu perencanaan alat ukur kinerja terutama sekali kinerja non finansial dan peranannya didalam meningkatkan ‘value’ suatu perusahaan. arti penting pengukuran kinerja sistem informasi akuntansi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan proses, yang diguna-kan untuk memuaskan manajemen didalam memecahkan permasalahan yang ada serta didalam menjalankan roda kehidupan perusahaan. peran sistem informasi akuntansi manajemen semakin besar lagi karena perkembangan perusahaan saat ini yang mengarah pada desentralisasi atau pendelegasian wewenang didalam meningkatkan kinerja manajerial karena dengan desentralisasi ternyata semakin membutuhkan sistem informasi akuntansi manajemen yang andal dalam rangka untuk meningkatkan kinerja para manajer tersebut (ietje, 1998). salah satu output sistem informasi akuntansi manajemen adalah ukuran kinerja. mengapa pengukuran itu penting?. pengukuran itu penting, hal ini diungkapkan oleh kaplan dan northon dengan kalimat ‘if you can’t measure it, you can’t manage it’ sistem pengukuran akan berpengaruh terhadap perilaku manusia yang ada di dalam perusahaan maupun di luar organisasi. begitu pula dengan pengukuran terhadap kinerja perusahaan karena pada hakekatnya peng-ukuran kinerja merupakan salah satu alat control perusahaan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan di dalam mencapai apa yang dikehendaki (kinerja yang dikehendaki) perusahaan. penggunaan alat ukur kinerja yang tepat juga menyebabkan kemampuan perusahaan untuk mencapai superioritas performance semakin terbuka. superioritas kinerja ini merupakan salah satu indikasi perusahaan memiliki tingkat kompetitif yang tinggi adalah adanya superioritas dalam performance (slater, 1996). sejalan dengan hal di atas siegel (1989) juga mengatakan bahwa tujuan utama evaluasi terhadap kinerja atau perlunya pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai goals dan bertujuan agar karyawan me-matuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga segala aktivitas tetap berada pada jalur kehendak perusahaan. siegel juga kemudian mengidentifi-kasi pengukuran kinerja bisa dimanfaatkan untuk: 1. mengelola operasi perusahaan secara effektif dan efisien melalui pemberian motivasi secara maksimal kepada para karyawan. 2. membantu di dalam pengambilan kebijakan yang bersifat personal seperti kebijakan promosi, transfer maupun pemberhentian karyawan yang ber-sangkutan 3. mengidentifikasi kebutuhan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan, serta memberikan kriteria penyeleksian dan evaluasi program pelatihan tersebut. 4. menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana persepsi atasan mereka tentang kinerja. 5. memberikan dasar untuk pemberian penghargaan. pengukuran kinerja akan berpengaruh pada setiap komponen dari manajemen pertanggung jawaban. 34 perkembangan pengukuran kinerja di era industrialisasi antara tahun 1850-1975, perusahaan akan mengalami kesuksesan dengan cara seberapa baik mereka dapat merebut manfaat dari economies of scale. pada era ini perusahaan banyak mengembangkan sistem pengendalian keuangan (financial control system) untuk membantu dan memonitor efisiensi alokasi finansial dan physical capital. pengukuran finansial seperti return on capital employed (roce) juga secara langsung menekankan pada penggunaan finansial dan modal secara physical untuk mengukur produktivitas serta memonitor efisiensinya dalam upaya menciptakan value bagi pihak-pihak yang berkepentingan. perkembangan teknologi informasi menyebabkan era saat ini sering disebut dengan era informasi. pada zaman ini pengukuran finansial ternyata kurang memuaskan perusahaan, karena ukuran finansial lebih menitikberatkan pada pengendalian atau lebih menekankan pada objektivitas tetapi kurang memperhatikan terhadap pengendalian yang berhubungan dengan perilaku individu. kekurangan pengukuran fiansial ini menyebabkan perlunya alat ukur lainnya. era informasi ini menyebakan pula terjadi pergeseran secara fundamental asumsiasumsi yang digunakan di era industrialisasi yang sangat memfokuskan pada segi finansial. pada saat ini perusahaan manufaktur dan jasa membutuhkan kemampuan yang baru agar unggul dalam persaingan. kemampuan perusahaan untuk mengerahkan dan mengeksploitasi intangible assets atau invisible assets menjadi berperan penting daripada sekadar investasi dan manajemen tangible assets. hal ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian lusch (1994) yang menyatakan bahwa pada kenyataannya daya saing perusahaan saat ini tidak hanya terletak pada kemampuannya memanfaatkan assets yang ada di dalam balance sheet saja, tetapi kemampuan memanfaatkan semaksimal mungkin intangible assets (off-balance-sheet) akan membawa pengaruh yang luar biasa dalam meningkatkan daya saing perusahaan. era informasi menggeser cara pandang perusahaan ke arah konsumen atau sering juga dikatakan berorientasi pada customer value. value disini maksudnya adalah perbedaan antara manfaat yang dirasakan pelanggan dari produk atau jasa dengan biaya yang mereka keluarkan untuk menemukan, mendapatkan dan memanfaatkan produk atau tersebut. jika manfaat melebihi cost maka para pelanggan setidaknya akan mempertimbangkan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. suatu produk atau jasa dikatakan semakin tinggi ‘value’ nya apabila produk tersebut kinerjanya semakin mendekati atau melebihi dari apa yang diharapkan atau dipersepsikan oleh konsumen. memahami value dari persepsi konsumen merupakan kunci dalam meraih keunggulan dan sering pula perusahaan jatuh bila tidak memperhitungkannya. melihat perubahan paradigma ke arah customer value maka perusahaan mulai berusaha mencari bagaimana ‘mempertahankan dan meningkatkan value’ dimata pelanggan. perusahaan kemudian mencoba melihat pihak-pihak yang terlibat di dalam penciptaan value tersebut yaitu karyawan, pemilik perusahaan (pemegang saham), dan pelanggan. mengingat banyaknya pihak yang terkait maka sudah selayaknya peusahaan meningkatkan hubungan pada pihak-pihak yang terkait. pemuasan pihak-pihak yang terkait ini secara tidak langsung akan meningkatkan value perusahaan, karena komitmen pihakpihak tersebut terhadap perusahaan akan meningkat. selain itu perusahaan sudah selayaknya memahami bahwa pada era saat ini ada berbagai tahapan yang perlu 35 diperhatikan agar perusahaan dapat mencapai dan dapat mempertahankan competitive advantage dan superior performance. slater (1996) mengklasifikasikan tahapan superioritas kinerja dari yang paling mudah ditiru sampai yang sukar untuk ditiru oleh perusahaan lainnya (gambar 1.) dalam rangka mempertahanka competitive advantage dan superior performance. gambar 1 capabilities & competitive advantage competitive parity & sustainable competitive average performance advantege and superior performance easier to difficult to imitate imitate quality service low-cost speed innovation learning sumber: stanley f. slater, the challenge of sustaining competitive advantage, industrial marketing management, 1996. untuk meningkatkan kepuasan berbagai pihak maka perusahaan perlu melakukan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam upaya memuaskan berbagai pihak dan tetap selaras dengan strategi perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pengukuran kinerja finansial dan kinerja non finansial yang bisa mengetahui sampai sejauh mana tingkat kepuasan berbagai pihak telah terpenuhi. ukuran kinerja finansial penelitian yang dilakukan maisel (1996) menunjukkan bahwa perusahaan lebih menitikberatkan pada penekanan pengukuran finansial dibanding dengan businnes performance dan organizational effectiveness. ukuran finansial yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah sales growth and profitability, product cost and margin, eps, roa, dan roi. hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan ternyata menganggap ukuran finansial lebih penting atau lebih ditekankan. pengukuran finansial pada dasarnya lebih objektif walaupun kurang diperhitungkan didalan pengambilan keputusan. ukuran kinerja finansial mempunyai kendala di dalam pencapaian misi/visi perusahaan. contohnya: suatu bagian dalam mencapai effisiensi akan berusaha menyimpan persediaan yang berlebihan untuk menghindari laporan varian volume pada sistem akuntansi biaya tradisional. sejenis dengan masalah tersebut, dalam mengurangi biaya 36 tenaga kerja mungkin suatu perusahaan lebih menyukai menggunakan tenaga kerja kontrakan atau tenaga kerja dari luar untuk dapat mengurangi biaya pada departemen gaji, untuk menghasilkan biaya material yang rendah dan mengeliminasi varian harga beli maka perusahaan akan memilih supplier yang menawarkan harga terendah. kejadian tersebut sering dijumpai pada perusahaan yang hanya menggunakan ukuran-ukuran kinerja finansial karena kondisi tersebut akan memberi tanda positif yang salah. tanda positif yang salah itu timbul sebab dilihat dari segi departemen tertentu terlihat effektif dan efisien tetapi dilihat dari perusahaan secara keseluruhan sebetulnya tidak effektif. ukuran-ukuran finansial itu juga akan mengakibatkan pembuatan strategi agar karyawan dan manajer cenderung mengambil tindakan untuk menguntungkan evaluasi kinerja pekerja tetapi mengganggu kegiatan bisnis secara keseluruhan bagaimanapun ukuran finansial merupakan hasil keputusan masa lalu bukan merupakan langkah aktivitas untuk mencapai keberlangsungan hidup yang lebih kompetitif pada masa yang akan datang. keterbatasan ukuran finansial juga dikuatkan oleh the aicpa special committee on financial reporting (1994) yang menyatakan para pengguna berorientasi pada masa yang akan datang ketika laporan finansial bisnis berorientasi ke masa lalu. walaupun dikatakan tetap disetujui informasi tentang masa lalu merupakan indikator yang berguna untuk kinerja masa yang akan datang, namun para pengguna juga sangat perlu untuk mengetahui informasi ke depan. komite ini juga mengakui perlunya pelaporan sampai seberapa baik proses yang telah dilakukan perusahaan di dalam menciptakan ‘value’ pada masa yang akan datang. ukuran kinerja non finansial kaplan (1996) mengatakan bahwa pengukuran kinerja finansial di dalam perusahaan akan mendorong perusahaan terlalu berpegang pada pencapaian dan pertahanan keuntungan finansial jangka pendek, hal ini menyebabkan perusahaan lebih banyak menanamkan investasi jangka pendek dan kurang memperhatikan investasi yang bisa menciptakan value jangka panjang, seperti intangible dan intellectual assets yang bisa menghasilkan pertumbuhan pada masa yang akan datang. penekanan pada pengukuran kinerja finansial menyebabkan perusahaan mengurangi pengeluaran untuk pengembangan produk, peningkatan proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, data bases dan sistem, serta pengembangan pasar dan konsumen. dalam jangka pendek keputusan yang berorientasi pada kinerja finansial terlihat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan income yang tercantum pada laporan laba-rugi, tetapi kondisi tersebut memberikan efek kanibalisme bagi assets perusahaan serta penciptaan economic value pada masa yang akan datang. keterbatasan pengukuran kinerja finansial menyebabkan kebutuhan pelengkap yang dapat mengantisipasi keterbatasan tersebut. melihat kendala yang dialami bila perusahaan hanya berpegang pada pengukuran kinerja finansial maka kaplan (1996) mengenalkan suatu konsep yang dinamakan dengan balanced scorecard yaitu suatu instrumen yang akan menjadi navigasi manajer untuk sukses dalam bersaing pada masa yang akan datang. balanced scorecard (bsc) mentranslasikan misi dan strategi perusahaan ke dalam suatu ukuran kinerja yang komprehensif yang akan menjadi framework untuk strategic measurement dan management system. bsc mengukur kinerja perusahaan melalui empat prespektif yaitu financial, customers, internal business processes dan learning and growth. bsc memampukan perusahaan untuk tetap menekankan pada hasil finansial dan secara 37 bersama-sama memonitoring proses dalam membangun capabilities dan memperoleh intangible assets yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pada masa yang akan datang. perspektif finansial melihat kinerja dari kemampuan untuk memberikan kontribusi finansial yang dapat meningkatkan bottom-line dalam laporan keuangan. tipe dari tujuan berdasarkan prespektif finansial berhubungan dengan profitability-measured, seperti operating income, return-on-capital-employed, economic value-added. tujuan lainnya adalah mempercepat sales growth atau cash flows. dalam perspektif konsumen, bsc melihat konsumen dan pangsa pasar. ukuran kinerja yang digunakan adalah target segmen yang dijadikan ajang berkompetisi dengan produk/jasa perusahaan lainnya. ukuran kinerja yang bisa digunakan pada perspektif ini adalah customer satisfaction, customer retention, new customer acquisition, customer profitability dan market and account share dari segmen yang ditargetkan. ukuran ini digunakan untuk mendorong loyalitas konsumen karena loyalitas konsumen merupakan iklan yang sangat berharga bagi perusahaan sebagai alat yang efektif untuk membawa konsumen baru pada perusahaan (reichheld, 1996). ukuran lainnya juga termasuk deliver to customers seperti on-time delivery, value short lead times. gambar 2 hubungan sebab akibat empat perspektif balanced scorecard financial r o c e customer customer loyalty on-time delivery internal/business process process process quality cyle time learning and growth employee skills sumber: kaplan & norton, ‘translating strategy into action the balanced scorecard’, harvad business school press boston, massachusetts, 1996. perspektif proses bisnis internal memerlukan tindakan pengidentifikasian proses internal terpenting yang harus tercapai oleh perusahaan dan merupakan program unggulan perusahaan. menurut perspektif proses bisnis internal manajer perlu mendefinisikan secara 38 lengkap internal-process value chain yang dimulai dengan proses indentifikasi kebutuhan konsumen saat ini dan masa yang akan datang, solusi pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut hingga jasa yang perlu ditawarkan setelah produk tersebut terjual sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dapat menambah ‘value’ perusahaan dimata konsumen. menurut perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, bsc melakukan indentifikasi terhadap tiga sumber daya organisasi lainnya yaitu : people, system and organizational procedure. pengukuran kinerja pada perspektif ini adalah kinerja yang didasarkan pada karyawan atau employee-based measures, seperti employee satisfaction, employee retention, dan employee productivity. jika dilihat hubungan keempat perspektif tersebut bisa digambarkan seperti gambar 2 di atas. kekuatan dan kelemahan ukuran kinerja non finansial banyak kelebihan yang ditawarkan oleh ukuran non finansial dibandingkan dengan sistem biaya standar untuk tujuan pengendalian. pertama, ukuran performance non finansial lebih dapat diselaraskan dengan strategi perusahaan. manajemen dapat merasakan kemajuan atau peningkatan dengan menggunakan pengukuran non finansial terhadap kesuksesan strategi perusahaan. manfaat lain ukuran non finansial adalah actionable. contohnya: jatuhnya kualitas secara cepat dapat direspon, sehingga langkah perbaikan akan lebih cepat diambil untuk memecahkan masalah. contoh lainnya adalah ketika terjadi rendahnya respon perusahaan kepada konsumen yang biasanya sulit ditangkap pada pengukuran finansial menjadi hal yang mudah bila perusahaan mengunakan pengukuran non finansial. banyaknya manfaat dari ukuran kinerja non finansial tidak berarti sistem ini bisa luput dari kekurangan. salah satu kesulitan utama sistem non finansial adalah ketidakmampuan merupiahkan peningkatan yang terjadi apabila pengukuran nonfinansial ini diadopsi. hubungan peningkatan pada nonfinansial tidak secara jelas terlihat pada profit perusahaan atau tidak dapat diukur secara jelas. para manager tidak terlalu yakin bahwa usaha-usaha mereka akan dihargai. contohnya: apabila manajer sangup melakukan penurunan siklus waktu pada proses produksi, maka akan sulit mengkuantitatifkan kemampuan ini ke dalam rupiah. kemampuan pengukuran kinerja non finansial dalam meningkatkan value perusahaan ukuran kinerja nonfinansial mulai diperhitungkan ketika terjadi pergeseran paradigma seperti yang telah diterangkan sebelumnya, yaitu paradigma ‘customer value’. demikian juga perkembangan teknologi yang cepat juga merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian perusahaan agar dapat melakukan respon dengan cepat terhadap segala perubahan. pergeseran paradigma ini memacu cara pandang perusahaan untuk selalu terjadi peningkatan yang berkelanjutan (continuous improvement) dan actionable terhadap segala perubahan. ukuran kinerja non finansial memungkinkan perusahaan melakukan continues improvement dan actionable dengan demikian perusahaan dapat menciptakan ‘value’ di prespektif konsumen serta dapat meningkatkan daya saing perusahaan. namun demikian perusahaan tetap membutuhkan pengukuran kinerja finansial. pengukuran finansial dan non 39 finasial dapat dengan menggunakan balanced scorecard yang menawarkan cara bagaimana mengukur kinerja secara terintegrasi dan terkoordinasi selain itu juga merupakan suatu sistem managemen yang menawarkan bagaimana caranya mencapai misi/visi perusahaan. hal ini juga sejalan dengan pendapat aicpa special commitee on financial reporting yang menyatakan bahwa untuk pengukuran kinerja yang bisa menciptakan ‘value’ perlu pengukuran kinerja yang : 1. menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk perencanaan, oportunities, resiko dan ketidakpastian. 2. lebih berfokus pada faktor-faktor yang dapat menciptakan longer-term value 3. menyediakan informasi yang selaras dengan kebutuhan eksternal sehingga manajemen dapat melakukan manage yang lebih baik terhadap perusahaannya. kesimpulan keterbatasan pengukuran kinerja finansial, terutama sekali karena perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya ukuran kinerja nonfinansial yang dianggap akan mampu menjadi suplemen alat ukur kinerja dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. lebih jauh lagi ternyata kebutuhan pengukuran kinerja non finansial itu ternyata dapat memacu perusahaan untuk melakukan perbaikan dengan lebih cepat dan dapat mendorong ‘value’ ke arah superior long-term financial and competitive performance. pengukuran kinerja finansial dan non finansial ini ditawarkan di dalam balanced scorecard yang tidak hanya berperan sebagai alat pengukuran kinerja tetapi juga sebagai salah satu sistem manajemen. dengan mengunakan konsep balanced scorecard maka perbaikan berkesinambungan akan bisa terjadi sehingga hasil yang akan dicapai memungkinkan menciptakan ‘value’ lebih bagi konsumen. referensi frederick f reichheld. 1996. learning from customer defection, harvard business review, hal. 56-69. jerold l. zimmerman. 1995. accounting for decision making and control, richard d irwin, inc. ietje. 1998. pengaruh desentralisasi dan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial, jurnal riset akuntansi indonesia, hal 141162. lawrence s maisel. 1996. performance measurement: the balanced scorecard approach, hal. 1-6. robert e lusch, michael. 1994. the case for an off-balanced-sheet controller, sloan management review, hal 101-104. robert s kaplan, david p norton .1996. using the balanced scorecard as strategic management system, harvard business review, hal. 75-85. ———————. 1992. the balanced scorecard measure that drive performance, harvard business review , hal 71-79. ——————. 1996. translating strategy into action ‘the balanced scorecard’, harvard business scholl press boston siegel. 1989. behavioral accounting, south-western publishing co. 40 stanley f slater. 1996. the challenge of sustaining competitive advantage, industrial marketing management, hal. 79-86. jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper ownership concentration, firm size, and information value relevance: indonesian evidence krismiaji1*, dwi haryono wiratno1, sidiq ashari1 abstract: this paper describes empirical evidence investigated the effect of ownership concentration and firm’s size on the accounting information value relevance. ownership concentration (oc) is measured by herfindahl index; the firm's size is measured by a log of total assets, whereas value relevance is measured by the ohlson’ price model. using a sample of 119 manufacturing firms listed in indonesian stock exchange (idx) for the year of 2011-2015, this research finds that ownership concentration positively affects both the value relevance of earnings per share and book value per share. moreover, the firm's size negatively affects the value relevance of earnings per share and book value per share. this study contributes to the existing literature about value relevance of ownership concentration and value relevance of firm's size, especially in the postifrs adoption period. keywords: value relevance; ownership concentration; firm’s size introduction this paper describes the result of empirical research which investigates the impact of ownership concentration and firm size on accounting information value relevance of two accounting variables, given by manufacturing firms listed in indonesia stock exchange (idx) for the year of 2011 to 2015. this research motivated by the fact that the information content of accounting numbers in ascertaining security prices/returns is one of the most fundamental issues in finance and accounting. although many studies about information content and value relevance of accounting information had been done, the introduction of some concepts in recent years, including corporate governance and the newest accepted accounting standard which is international financial accounting standard (ifrs), affect the accounting information quality (krismiaji, aryani, & suhardjanto, 2016). the implementation of ifrs, as one of the high-quality accounting standards, leads to the cross-country investment (krismiaji, 2013). affiliation: 1 accounting academy of ykpn yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. *correspondence: xmiaji@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002119 citation: krismiaji, wiratno, d. h., & ashari, s. (2019). ownership concentration, firm size, and information value relevance: indonesian evidence. journal of accounting and investment, 20(2), 99-113. article history received: 30 september 2018 reviewed: 24 october 2018 revised: 26 october 2018 accepted: 24 november 2018 mailto:xmiaji@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5163 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 100 furthermore, the changes in the structure of share ownership because more foreign investors purchase shares from domestic stockholders. the easier of investors from the whole parts of the world invest in other countries, the growth of capitalization and thus the size of the firm would be faster. therefore, it opens a new opportunity to investigate further in the issue of accounting value relevance, especially in connection to ownership concentration, which is one of the corporate governance components, and firm size. the first study investigated information content is performed by ball and brown (1968) who report that unexpected earnings are significantly related to abnormal stock returns. since, then many researchers have examined the information content of accounting information in various markets (e.g., pathirawasam, 2010; chen & huang, 2014). such research generally had overlooked mainly to the notion that ownership may be related to the value-relevance of accounting information, despite the fact of the agency theory, ownership structure may affect the quality of accounting information (jensen & meckling, 1976). this study also opens a new opportunity to investigate further in the accounting information value relevance which includes firm ownership variable, since the relationship of firm’s ownership to the value-relevance of accounting information is a limited (if any) empirical issue. therefore, the association between ownership concentration as a mechanism to influence managers, and value relevance of accounting information is needed to investigate more deeply. value relevance is a field of research that investigates how various factors interact with company value or financial measures (nilsson & strand, 2015). we argue that accounting information of large firms is of higher quality than that of small firms. therefore, the value relevance of accounting information of large firms may higher than that of small firms. previous reports mixed results. yokoyama, baioco, sobrinho, and neto (2015) report that large size companies present a more value relevant information than the smaller size companies, whereas nilsson and strand (2015) and jalalian, barzegari, and mohammadi (2016) find that firm's size does not affect the value relevance of information. additionally, bae and jeong (2007) find that the value‐relevance of earnings and book value is significantly smaller for firms affiliated with business groups, whereas brimble and hodgson (2007) find that the value relevance of core accounting earnings has declined for small stocks. this research aims to complement previous literature about value relevance by conducting research which investigates the effect of concentrated ownership and the firm's size on the value relevance of accounting information in an emerging market which is indonesia. therefore, we formulate our research question as follow: do concentrated ownership and the firm's size affect the value relevance of accounting information produced by indonesian manufacturing publicly-held firms? the contribution of this is fourfold. first, it provides the conceptual foundations for how concentrated ownership impacts the value-relevance of accounting information, and ultimately how concentrated ownership impacts financial value. second, the empirical work in this paper adds to the vast body of knowledge within value-relevance research krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 101 and concentrated ownership research. third, this study provides new evidence about the value relevance of accounting information by involving an element of corporate governance which is concentrated on the ownership. fourth, this research also presents an additional result of analyzing the firm's size in association with the value relevance of accounting information. literature review and hypotheses development this research based on the agency theory which predicts and explains the behavior of related parties in principal-agent relationships (jensen & meckling, 1976). in this relationship, both principal and agent are assumed to be self-interested and act for their interests. therefore, when principal delegates the authority to the agent, the agent tends to pursue personal agendas such as empire building and wasting of the substantial resources for personal benefits rather than fulfilling the principal interest (barnea, haugen, & senbet, 1985). accordingly, principal-agent relationships create a potential conflict between the principal and the agent. the agency problem occurred when a company listed on the stock exchange and there are some shareholder groups. the groups have an incentive and ability to control and monitor both decisions and actions of the agent (management). the agency problems increase when the company's growth is low, but it has high free cash flows. it proposes that concentrated ownership may impact the value-relevance. while it suggests that the traditional owner-manager agency conflict, the first type of agency problem, is mitigated in publically listed concentrated-owned firms, there are also potential downsides of family ownership (anderson, mansi, & reeb, 2003; demsetz & lehn, 1985; villalonga & amit, 2006). the concentration of ownership and management in these firms may lead to type ii agency problems. furthermore, concentrated ownership is related to the level of unidentifiable intangible assets in firms, as the owners place a different importance weight upon non-financial goals and consequently increasing social capital and human capital (hasso & duncan, 2013; miller, le breton-miller, scholnick, & montreal, 2008; sirmon & hitt, 2003). in summary, it suggests that concentrated ownership is related to the value-relevance of accounting information through its relationship to the qualitative characteristics of accounting information (hasso, 2013). these qualitative characteristics are accounting information quality (faithful representation) and unidentifiable intangible assets (relevance). value relevance is the ability of the accounting numbers disclose in the financial statement to explain the market price of shares (tariverdi, sedighikamal, & naderi, 2016). some scholars harris and ohlson (1990), francis and schipper (1999), have given their interpretation of the term value relevance. the variable is value relevant if it enables the prediction of the stock price by capturing the intrinsic value of the stock (harris & ohlson, 1990). value relevance research investigates the association between a security price as a dependent variable and a set of independent accounting variables krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 102 (beaver, 2002). holthausen and watts (2001) reviewed the value relevance of information and its effects on the standard setting. based on accounting theories, the value relevance of accounting variables and equity valuation has limited implications for the standard setters. healy and palepu (2001) investigated optional information disclosure by managers. they also showed that earnings, book values, and other required information have informational content. the theoretical foundation of valuerelevance studies is a combination of a valuation theory plus contextual accounting arguments that allow researchers to predict how accounting variables relate to the market value of equity (beaver, 2002). value relevance and concentrated ownership ownership concentration has a significant impact on the demand and supply of corporate disclosure (zhang, 2012). two arguments relating to the effects of ownership are a concentration entrenchment effect and an alignment effect. the entrenchment effect refers to the argument that controlling shareholders determine how profits distributed among shareholders, and the interests of minority shareholders may expropriate by the controlling shareholders (fama & jensen, 1983; shleifer & vishny, 1997). in contrast, the alignment effect based on the argument that the controlling of shareholders are willing to build a reputation for not expropriating minority shareholders (gomes, 2000). the effect of ownership concentration on corporate disclosure is the combination of entrenchment and alignment effects. this may cause the non-linear relationship between ownership concentration and the level and quality of corporate disclosure. the traditional agency problem deals with the conflict between management and shareholders. however, gomes (2000) argues that in the legal system that does not protect minority shareholders, agency problem may also arise between controlling shareholders and minority shareholders. as a result, at different levels of ownership concentration, the conflicts of interest may shift from those between management and shareholders to those between the majority shareholders and minority shareholders. at the low level of ownership concentration, both the entrenchment effect and an alignment effect are weak. external shareowners, in this situation, do not influence corporate disclosure decision makings and therefore the company has no pressure to disclose additional information. as the ownership concentration level increases, primarily when a company's shares owned by a few controlling shareholders as well as a large number of minority shareholders, the level and the quality of corporate disclosure improves as a result of the increased power of external shareholders and alignment effect. agency theory explains the relationship between owners and managers. one of the accepted assumptions is that owners desire to maximize wealth and at the same time managers may have other interests such as high compensation, low effort levels, expense preference, empire buildings, and so on. thomsen and pedersen (2000) report that top managers are assumed to have a personal interest in diversification at the corporate level because of risk aversion, expense preference, and empire building. concentrated ownership might counteract corporate diversification and increase shareholder value. therefore, ownership concentration is one of the pre-requisites to krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 103 influence managers’ activities. meanwhile, zeckhauser and pound (1990) find that the price-to-earnings ratio and ownership concentration has a positive relationship. additionally, thomsen and pedersen (2000) find that after controlling for other variables, ownership concentration has a positive relationship with the market-to-book value of equity and return on asset. additionally, leng (2004) finds that the proportion of shares held by institutional investors significantly influenced on return on equity in malaysian listed companies. finally, bae and jeong (2007) examine the quality of earnings and book value provided by firms with ownership concentrated and they find that ownership concentrated firms tend to provide less value-relevant earnings and book value. based on the review of previous research, this research hypothesizes that concentrated ownership affects the information disclosed by a firm. therefore, the hypothesis can be stated as follow: h1: concentrated ownership positively affects the value relevance of accounting information. value relevance and the firm's size prior studies indicate that the firm size is a critical factor which determines the value relevance of accounting information (bae & jeong, 2007; brimble & hodgson, 2007). brimble and hodgson (2007) point out that the value relevance of large firms is higher than that of small firms. they examine the value relevance of earnings and book value information in australian stock exchange from 1974 to 2001, and they find the lowvalue relevance of earnings, book value and combine variables. further, they report that explanatory power for small firms is much higher when compared to large firms. hodgson and clarke (2000) examine the value relevance of earnings and cash flows for companies listed in australian stock exchange, and they find that explanatory power and earnings response coefficients are more pronounced for large firms than small firms. further, bae and jeong (2007) find that the value relevance of accounting information to the stock price is significantly smaller for chaebolaffiliated firms and below average for the whole sample. they also find that the larger of the firm has a higher power in explanatory. chen and zhang (2007) examine the cross-sectional relationship between firm accounting variables and stock returns. they find that all identified factors are highly significant and there is no visible indication of an increasing or decreasing trend for the adjusted r2 as size increase. yokoyama, baioco, sobrinho, and neto (2015) report that large size companies present a more value relevant information than the smaller size companies, whereas nilsson and strand (2015) and jalalian, barzegari, and mohammadi (2016) find that firm's size does not affect the value relevance of information. based on the review of previous research, this research hypothesizes that the firm’s size affects the information disclosed by a firm. therefore, the hypothesis is stated as follow: h2: firm size positively affects the value relevance of accounting information. krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 104 research method sample selection the sample used in this research is firms listed on the indonesian stock exchange (idx). the sample was selected using the purposive sampling technique. the first requirement is that it is a public company listed at the idx from 2011 to 2015. the second is that these firms have publicly available information. the third requirement is that the firms are manufacturing company. the data came from three sources, the indonesian capital market directory (icmd), www.idx.co.id, and the company's website. the unit analysis used is firm-year. variable definition and measurement value relevance there are two models commonly used to assess value relevance, the price model, and the returns model. the price model is used to test the relationship between stock price and book value (ohlson, 1995). this model offers a model which connects market value with earnings and book value. in this model, current earnings serve as a proxy for abnormal earnings, while book value is a proxy for the present value of expected future normal earnings. ohlson's model expresses a firm's market value (stock price) as a linear function of earnings, book values, and other value-relevant information. the model has many requirements and provides a useful benchmark for conceptualizing how market value relates to accounting data and other price-relevant information. the statistical association between stock price and earnings and book value used as the main metric for measuring relevance value of accounting number. if accounting variables have value relevance for investors, then there will be an association between stock price and earnings and book value. additionally, earnings and book value coefficient will statistically be significant. this association measured by the explanatory power (r²) of the regression model. the model is specified as follows: pit = αit + β1epsit + β2bvsit + εit where: pit = stock price firm i at time t, three months after the fiscal year-end at time t epsit = earnings per share of firm i at time t bvsit = the book value per share of firm i at time t εit = error term concentrated ownership (own) the herfindahl index of large shareholders measures concentrated ownership for five years. the indonesian companies act of 1995 requires firms to disclose directors’ report and ownership data in their annual reports. hence, ownership data are readily available from the sections on the analysis of shareholdings and director’s reports of firms’ http://www.idx.co.id/ krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 105 annual reports. the value of the h is the sum of the squares of the ownership of the shares of each kind of ownership, and the value is between 0 and 1. it calculated as follows: where i refers to an individual firm and n refers to the number of firms. the higher the index, the more concentrated the ownership. higher ownership concentration leads to the decrease of information disclosure and the increase of agency problem (leuz, nanda, & wysocki, 2003). firm’s size (size) log natural assets measure firm's size as an independent variable. firm size is a wellestablished determinant for the firm's value and affects many aspects of a firm's operation. ronen and yaari (2002) and zhou and lobo (2006) note that large firms may have more opportunities to overstate earnings because of the complexity of their operations and the difficulty for interested parties to detect overstatement. control variables the control variables that we select are standard for the literature that examines the link between concentrated ownership and the firm's size with value relevance of accounting information. previous research found that value relevance of earnings and book value might also be affected by several factors including earnings sign (collins, maydew, & weiss, 1997; barth, beaver, & landsman 1998; collins, pincus, & xie, 1999), profitability (krismiaji & hermala, 2018), and leverage (alfraih, alanezi, & alanzi, 2015). therefore, we include earnings sign (loss), profitability (roa) and leverage (lev) as control variables in assessing the association between concentration ownership and firm’s size with value relevance. lev or leverage is a control variable used to control variations of a firm's capital structure. larcker and richardson (2004) argue that the presence of debt-holders offers additional monitoring benefit via external capital providers who have an incentive and the ability to monitor firm activities to protect investments. therefore we use leverage to capture the effect of the debt ratio. this variable is measured by dividing total liabilities with total assets. the low leverage indicates that a company has a low cost of capital (kim & shi, 2012; li, 2010) because of the higher the leverage, the higher of the return required by investors. company’s profitability is proxy by return on assets (roa). roa is measured and calculated by dividing net profit before taxes with total assets. earnings sign (loss) is the last control variable. previous research found that value relevance of earnings and book value might be affected by several factors, including earnings sign (collins, maydew, & weiss, 1997; barth, beaver, & landsman 1998; collins, pincus, & xie, 1999). the loss is a dummy variable that equals one if the firm achieves negative earnings and 0 otherwise. krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 106 model specification to test the hypotheses, model (1) is extended by involving variables of concentrated ownership, firm’s size, and control variables, and thus the models are as follows: pit = α + β1epsit + β2bvsit + β3ownit + β4epsit*ownit + β5bvsit*ownit + β6lossit*epsit + β7levit + β8roait + εit (2a) pit = α + β1epsit + β2bvsit + β3sizeit + β4eps*sizeit + β5bvs*sizeit+ β6lossit*epsit + β7levit + β8roait + εit (2b) pit = α + β1epsit + β2bvsit + β3ownit + β4sizeit + β5epsit*ownit + β6bvsit*ownit+ β7eps*sizeit + β8bvs*sizeit + β9lossit*epsit + β10levit + β11roait + εit (2c) where: pit = stock price per share for firm i at time t, three months after the fiscal year-end of time t epsit = earnings per share of firm i at time t bvsit = the book value per share of firm i at time t ownit = concentrated ownership of firm i at time t sizeit = firm’s size of firm i at time t lossit = dummy variable that equals 1 if the firm achieves negative earnings and 0 otherwise levit = total liabilities divided by total assets of firm i at time t εit = error term hypotheses 1 (h1) is accepted or confirmed by empirical data if the estimated coefficient for β4epsit*ownit and β5bvsit*ownit in equation (2a) is positive and significant, whereas hypothesis 2 (h2) is accepted or confirmed by empirical data if the estimated coefficient for β4epsit*sizeit and β5bvsit*sizeit in equation (2b) is positive and significant. result and discussion based on the sampling process described, this study used 119 firms in the period between 2011 and 2015 as the data sample. the total observations consist of 595 firmyears. univariate analysis table 1 presents descriptive statistics for the sample data. the result shows that all variables used in this research have logic variation. table 1 reports that mean (std. dev.) of stock price per share from 2011 to 2015 is 4023.89 (10109.76). earnings per share krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 107 (eps) has mean value (std. dev.) value of 575.50 (3389.82), and book value per share (bvs) has mean value (std. dev.) value of 2423.34 (5984.64). this table shows that oc and size have the mean value of 0.54 and 6.21 respectively with a standard deviation of 0.16 and 0.74. table 1 descriptive statistic minimum maximum mean std. deviation pit 0.00 98400.00 4023.89 10109.76 eps -7061.00 55576.08 575.50 3389.82 bvs -12182.44 53057.63 2423.34 5984.64 oc 0.26 0.98 0.54 0.16 size 1.70 8.39 6.21 0.74 epsoc -5700.54 40389.01 350.99 2342.98 bvsoc -11777.63 34061.39 1356.16 3665.86 epsz -38799.32 347402.95 3637.16 21003.38 bvsz -74552.75 319212.32 15175.96 37095.63 leps -17350.39 727.96 -90.42 901.81 roa -0.76 3.21 0.06 0.19 lev 0.00 248584.02 697.09 11710.91 bivariate analysis to test the research hypotheses, we use ordinary least square (ols) regression. all classical assumptions test for these techniques have been done. the result proves that the residual data is normally distributed, no multicollinearity, no autocorrelation, and no heteroscedasticity in the data. additionally, we also perform bivariate analysis in the form of the pearson correlation. the result presented in table 2. table 2 pearson correlation p eps bvs oc size epsoc bvsoc epsz bvsz leps roa eps .719** bvs .021 .148** oc .099* .089* -.019 size .030 .000 -.246** .104* epsoc .655** .977** .099* .114** .011 bvso c .032 .164** 1.000** -.012 -.243** .117** epsz .721** .995** .062 .096* .034 .979** .079 bvsz .092* .237** .990** -.010 -.219** .179** .992** .153** leps .000 .251** .008 -.106** .039 .271** .012 .243** .018 roa .225** .220** -.004 .028 .124** .203** .000 .223** .019 .022 lev -.009 -.020 -.004 -.070 -.002 -.013 -.004 -.020 -.009 -.038 .711** **, * show that correlation is significant at the 0.01 level and 0.05 level respectively (2-tailed). specifically, table 2 presents the multicollinearity test result and proves that the correlation between the independent variable is small (below 0.70). it means that there is no multicollinearity. table 2 also shows that all independent variables correlate in the similar direction as stated in each hypothesis. although only three of four variables krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 108 which have a significant correlation, namely epsoc, epsz, and bvsz, these are the initial indication for proving the hypotheses. therefore, this result will be tested further in the multivariate analysis. multivariate analysis table 3 presents the result of multiple regression analysis for model 2a, model 2b, and model 2c. the result explains that the value of adjusted r2 and f indicate that all models are significant. yet, there are distinctions in the explanatory power as is shown by the value of adjusted r2. the adjusted r2 is 0.086; 0.032; and 0.076 for model 2a, 2b, and 2c respectively. table 3 regression analysis variable model 2a model 2b model 2c coefficient coefficient coefficient (t-statistic) (t-statistic) (t-statistic) intercept 2.011 *** 2.012 *** 2.011 *** (2.556) (9.736) (2.197) eps 0.001 -0.002 * -0.001 (-1.538) (-1.942) (-1.066) bvs -0.000 ** -0.079 0.000 (-2.989) (-0.204) (1.281) oc 0.026 ** -0.004 (-2.194) (-0,251) size 0.107 -0.138 (0.295) (-1.127) epsoc 0.145 *** 0.187 ** (2.607) (2.153) bvsoc 0.000 ** 0.000 ** (2.341) (2.479) epsz -0.005 *** -0.005 * (-4.248) (-1.638) bvsz 0.001 -0.008 ** (0.161) (-2.090) leps 0.016 ** 0.001 *** 0.001 ** (2.233) (4.656) (2.118) roa -0.005 0.002 -0.004 (-0.052) (0.289) (-0.402) lev -0,289 ** -0.091 -0.291 ** (-2,057) (-0.296) (-1.926) adj. r2 0.086 0.032 0.076 f-statistics 8.012 *** 3.056 *** 5.432 *** ***, **, * show that coeficient is significant at 0.01, 0.05, and 0.1 respectively krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 109 to test whether concentration ownership increases the value relevance of financial accounting information (hypothesis 1), the model used is model 2a with the variable of interest are the interaction between eps and oc (epsoc) and bvs and oc (bvsoc). the result shows that coefficient of epsoc is positive (0.145) and significant at the level of 1%, whereas the coefficient of bvsoc is positive (0.000) and significant at the level of 5%. this result indicates that concentration ownership strengthens the value relevance of earnings. therefore, hypothesis 1a which stated that concentrated ownership positively affects the value relevance of reported both earnings and book value is supported and confirmed by empirical data. this result confirms some previous research performed by zhang (2012) which stated that based on the alignment effect, controlling shareholders are willing to build a reputation for not expropriating minority shareholders. therefore, they motivate management to disclose a high quality of accounting information which contains the value relevance. moreover, this result is also consistent to the findings of zeckhauser and pound (1990) which report that price-toearnings ratio and ownership concentration has a positive relationship and also research performed by thomsen and pedersen (2000) who find that after controlling for other variables, ownership concentration has a positive relationship with market-to-book value of equity and return on asset. this result also confirms bae and jeong (2007) who report that ownership concentrated firms tend to provide less value-relevant earnings and book value. to test whether firm size increases the value relevance of financial accounting information (hypothesis 2), the model used is model 2b with the variable of interest are the interaction between eps and size (epsz) and bvs and size (bvsz). the result shows that the coefficient of epsz is negative (-0.005) and significant at the level of 1%, whereas the coefficient of bvsoc is negative (0.001) and insignificant. this result indicates that firm size decreases the value relevance of earnings, whereas the value relevance of book value is not affected by firm size. therefore hypothesis 2 which stated that firm size positively affects the value relevance of reported both earnings and book value is not supported and confirmed by empirical data. this result does not confirm prior studies performed by bae & jeong (2007); brimble and hodgson (2007) who report that the firm size is a key factor which determines the value relevance of accounting information and yokoyama, baioco, sobrinho, and neto (2015) who report that large size companies present a more value relevant information than the smaller size companies. yet, this result confirms and consistent to the result reported by nilsson and strand (2015) and jalalian, berzegari, and mohammadi (2016) who find that firm’s size has no effect on the value relevance of information. we suspected that the different results are the functions of several factors, such as the number of observations including industries which are used in the research. robustness test. to test whether the regression result from model 2a and model 2b are robust, we use model 2c. the result shows in table 3. the result of model 2a which tests hypotheses 1 krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 110 is consistent with that of model 2c. additionally, the result of model 2b which tests hypotheses 2 is consistent for the value relevance of reported earnings but is not consistent with the book value. it means that concentration ownership positively affects both earnings per share and book value per share. therefore both the result of model 2a and model 2c informs that hypothesis 1 confirmed by empirical data. model 2 reports that firm size negatively affects both reported earnings per share and book value per share. the result of model 2b and model 2c indicate that firm size does not positively affect the value relevance of both earnings per share and book value per share. therefore hypothesis 2 which stated that firm size positively affects the value relevance of accounting information is not supported by empirical observation. it can be concluded that the result is robust. conclusion this research investigates the effect of concentration ownership and firm size on the value relevance of accounting information. the result shows that hypothesis 1 which stated that concentration ownership positively affects the value relevance of accounting information is received and supported by empirical data, whereas hypothesis 2 which stated that firm size positively affects the value relevance of accounting information is rejected and itis not supported by empirical data. this research has two limitations so that it opens an opportunity for further research in the future. first, this research uses five years of data. if this period is related to concentrated ownership and firm size tend to be unchanged for five years. therefore, future research can be performed by involving other dynamic variables which theoretically affect the value relevance of accounting information. second, this research uses manufacturing companies as the only observation data. this study leads to the result could not be broadly generalized. therefore, future research needs to be performed by involving other industries which may produce different result as the consequence of different industry characteristics. references alfraih, m.m., fs. alanezi, & k.a. alanzi. (2015). do the characteristics of the board of directors affect the value relevance of accounting information? international journal of accounting and finance, 5(2), 172-187. https://doi.org/10.1504/ijaf.2015.071843 anderson, r. c., mansi, s. a., & reeb, d. m. (2003). founding family ownership and the agency cost of debt. journal of financial economics, 68(2), 263-285. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00067-9 bae, k.h., & jeong, s.w. (2007). the value-relevance of earnings and book value, ownership structure, and business group affiliation: evidence from korean business groups. journal of business finance & accounting, 34(5), 740-766. https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2007.02017.x ball, r., & brown, p. (1968). an empirical evaluation of accounting income numbers. journal of accounting research, 6(2): 159-178. https://doi.org/10.2307/2490232 http://www.inderscience.com/filter.php?aid=71843 http://www.inderscience.com/filter.php?aid=71843 https://doi.org/10.1504/ijaf.2015.071843 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00067-9 https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2007.02017.x https://doi.org/10.2307/2490232 krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 111 barnea, a, r. a. haugen, & l. w. senbet. (1985). agency problems and financial contracting. new jersey: prentice hall, inc. barth, m.e., beaver, w.h., & landsman, w.r. (1998). relative valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. journal of accounting and economics, 25(1), 1-34. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(98)00017-2 beaver, w.h. (2002): perspectives on recent capital market research, accounting review, 77(2), 453-474. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.2.453 brimble, m., & hodgson, a. (2007). on the inter-temporal value relevance of conventional financial accounting in australia. accounting and finance, 47(4), 599–622. https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2007.00241.x chen, w. & w. huang. 2014. a replication study of ball & brown (1968): comparative analysis of china and the us, china accounting and finance review, 16(2), 66-89. https://doi.org/10.7603/s40570-014-0007-1 chen, p., & zhang, g. (2007). how do accounting variables explain stock price movements? theory and evidence. journal of accounting and economics, 43(2-3), 219–244. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.001 collins, d. w., e. l. maydew, & i.s. weiss. (1997). changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. journal of accounting & economics, 24(1), 39-67. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(97)00015-3 collins, d. w., m. pincus, & h. xie. (1999). equity valuation and negative earnings: the role of the book value of equity. the accounting review, 74(1), 2961. https://doi.org/10.2308/accr.1999.74.1.29 demsetz, h., & lehn, k. (1985). the structure of corporate ownership: causes and consequences. the journal of political economy, 93(6), 1155. http://dx.doi.org/10.1086/261354 fama, e. f., & jensen, m. c. (1983). separation of ownership and control. journal of law and economics, 26(2): 301-325. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.94034 francis, j., & schipper, k. (1999). have financial statements lost their relevance? journal of accounting research, 37(2), 319-352. https://doi.org/10.2307/2491412 gomes, a. (2000). going public without governance: managerial reputation effects. the journal of finance, 55(2), 615-646. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00221 harris, t.s. & j.a. ohlson. (1990). accounting disclosures and the market's valuation of oil and gas properties: evaluation of market efficiency and functional fixation. the accounting review, 65(4), 764-780 hasso, t., & duncan, k. (2013). valuation of family firms: the limitations of accounting information. australian accounting review: issn 1035-6908. hasso, t. (2013). family ownership and value relevance of accounting information. dissertation, school of business, bond university, australia healy, p.m., & k.g. palepu. (2001). information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature, journal of accounting and economics, 31, 404-440. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00018-0 hodgson, a., & clarke, s.p. (2000). earnings, cash flow and returns: functional relations and the impact of firm size. accounting and finance, 40(1), 51-73. https://doi.org/10.1111/1467-629x.00035 holthausen, r., & watts r (2001). the relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setters, journal of accounting and economics, 31, 3-75. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.246861 jalalian, t., j. berzegari, & h.r. mohammadi. (2016). investigating the effect of firm size and financial leverage on the relationship between cost management and relevance of accounting information, the caspian sea journal, 10(1), supplement 4, 335-342 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(98)00017-2 https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.2.453 https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2007.00241.x https://doi.org/10.7603/s40570-014-0007-1 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.001 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(97)00015-3 https://doi.org/10.2308/accr.1999.74.1.29 http://dx.doi.org/10.1086/261354 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.94034 https://doi.org/10.2307/2491412 https://doi.org/10.1111/0022-1082.00221 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00018-0 https://doi.org/10.1111/1467-629x.00035 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.246861 krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 112 jensen, m. & w. meckling. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. journal of financial economics, 3(3), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x kim, j.b., & h. shi. (2012). ifrs reporting, firm-specific information flows, and institutional environments: international evidence. review of accounting studies, 17(3), 474 – 517. doi: 10.1007/s11142-012-9190-y krismiaji. (2013). international financial reporting standards, corporate governance, dan kualitas informasi akuntansi. doctoral dissertation, universitas negeri sebelas maret, indonesia. krismiaji, y a. aryani, & d. suhardjanto. (2016). international financial reporting standards, board governance, and accounting quality a preliminary indonesian evidence. asian review of accounting, 24(4), 474 – 497. https://doi.org/10.1108/ara-06-2014-0064 krismiaji & hermala k. d. (2018). boards’ characteristics, voluntary disclosure, and accounting information value relevance – indonesian evidence. working paper, akademi akuntansi ykpn. larcker, d. f., & richardson, s. a. (2004). fees paid to audit firms, accrual choices, and corporate governance. journal of accounting research, 42(3), 625-656. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.t01-1-00143.x leng, a.a.c. (2004). the impact of corporate governance practices on firms financial performance: evidence from malaysian companies. sean economic bulletin, 21(3), 308–318. https://doi.org/10.1353/ase.2011.0056 leuz, c., d. nanda, & p. wysocki. (2003). earnings management and investor protection: an international comparison, journal of financial economics, 69(3), 505–527. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1 miller, d., le breton-miller, i., scholnick, b., & montreal, h. (2008). stewardship vs. stagnation: an empirical comparison of small family and non-family businesses. journal of management studies, 45(1), 51-78. https://doi.org/10.1111/j.14676486.2007.00718.x nilsson, j., & h. strand. (2015). the impact of company size on the value relevance of social ratings, a quantitative study. thesis, the umeå school of business and economics, umeå university ohlson, a.j. (1995). earnings, book values, and dividends in security valuation. contemporary accounting research, 11(2), 661-687. https://doi.org/10.1111/j.19113846.1995.tb00461.x pathirawasam, c. (2013). the value relevance of earnings and book value: the importance of ownership concentration and firm size. journal of competitiveness, 5(2), 98-107. https://doi.org/10.7441/joc.2013.02.07 pathirawasam, c. (2010). value relevance of accounting information: evidence from sri lanka. international journal of research in commerce & management, 8(1), 13-20. ronen, j., & yaari, v. l. (2002). incentives for voluntary disclosure. journal of financial markets, 5(3), 349–390. https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00034-9 shleifer, a., & vishny, r. w. (1997). a survey of corporate governance. the journal of finance, 52(2), 737-783. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x sirmon, d. g., & hitt, m. a. (2003). managing resources: linking unique resources, management, and wealth creation in family firms. entrepreneurship: theory and practice, 27(4): 339-359. https://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-1-00013 tariverdi, y., l. sedighikamal, & s. naderi. (2016). the effect of ownership structure on the value relevance of accounting information: an empirical evidence from iran, international journal of recent scientific research, 7(5), 10980-10987. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1108/ara-06-2014-0064 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.t01-1-00143.x https://doi.org/10.1353/ase.2011.0056 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00718.x https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00718.x https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.7441/joc.2013.02.07 https://doi.org/10.1016/s1386-4181(01)00034-9 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x https://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-1-00013 krismiaji, wiratno & ashari ownership concentration, firm size, and information value relevance journal of accounting and investment, may 2019 | 113 thomsen, s., & pedersen, t. (2000). ownership structure and value of the largest european firms: the importance of owner identity. strategic management journal, 21(6), 689-705. https://doi.org/10.1023/a:1022480016567 villalonga, b., & amit, r. (2006). how do family ownership, control, and management affect firm value? journal of financial economics, 80, 385-417. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005 zeckhauser, r. j., & pound, j. (1990). in hubbard, r. g (ed.), are large shareholders effective monitors? an investigation of share ownership and corporate performance (pp. 149-180). university of chicago press. zhang. m. (2012). board structure, ownership concentration, and intellectual capital. dissertation, victoria university of wellington, australia. zhou, j. & lobo, g. j. 2006. did conservatism in financial reporting increase after the sarbanes-oxley act? initial evidence. accounting horizons, 20(1), 57-73. https://doi.org/10.2308/acch.2006.20.1.57 https://doi.org/10.1023/a:1022480016567 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005 https://doi.org/10.2308/acch.2006.20.1.57 jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper the implementation of accrual-based accounting in indonesian government: has local government financial statement quality improved? asaprima putra karunia1*, payamta1, sutaryo1 abstract: this paper seeks to find evidence accrual accounting implementation within local government in indonesia. the evidence comes from the quality of financial statements published by the local government in indonesia. the financial statements used in this study is financial statement publish from 2007 to 2016 by local government in indonesia, including province, city, and regency. a total of 5,080 financial statements is used in this research. based on the regulation, financial statements which published between 2007 and 2013 is published under cash toward accrual accounting standard. financial statements which published from 2014 onwards is using full accrual accounting standard. from those 5,080 financial statements, there is 3,515 financial statements publish using cash toward accrual (cta) basis, and 1,565 financial statements that using accrual basis. this research utilizes mann-whitney testing as an analysis technique. this research finds that accrual-based financial statements have a significant difference in total quality, relevance, reliability, and understandable value compared to cta based financial statements. this research also finds that financial statement quality is improving every year. although there has been an increase, those increase has not been maximized. local governments must strive to improve the quality of their financial statements so that transparency and accountability delivered by local governments are maximized. keywords: financial statement; local government; accrual-based accounting introduction indonesia like any other governments in the world has carried out large movements in the past two decades in terms of their financial management. these major changes are in the form of changes in the accounting standard used in their financial management, from cash-based accounting to accrual-based accounting (carlin, 2003). these changes occur not only at the central government level but also at the local government level. this movement occurred along with international public sector accounting standards (ipsas) adaptation by countries in the world. affiliation: 1 department of accounting, universitas negeri sebelas maret, surakarta, indonesia. *correspondence: putra.asaprima@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002115 citation: karunia, a., p., payamta, & sutaryo. (2019). the implementation of accrual-based accounting in indonesian government: has local government financial statement quality improved?. journal of accounting and investment, 20(2), 26-43. article history received: 23 october 2018 reviewed: 12 january 2019 revised: 7 february 2019 accepted: 4 april 2019 mailto:putra.asaprima@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5273 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 27 international public sector accounting standards which is an accrual-based system is then the basis for the development of accrual-based in public sector accounting. movements or reforms that occur in governments in the world are intended to improve public efficiency, effectiveness, and accountability (pilcher, 2005). information generated by accrual-based accounting standards is considered superior compared to cash-based standards because accrual information is considered more capable of providing an accurate picture of all financing and service provision. accrual information is also considered more capable of increasing government accountability (carlin, 2005; guthrie, 1998). the superiority of the accrual basis compared to the cash basis can be explained in several aspects. these aspects include transparency, efficiency, relevance, and accountability. local governments as wealth managers in the regions certainly have an obligation to provide a form of accountability and transparency to the community to ensure the occurrence of good governance (thoha, 1999: 55-56). one form of accountability and transparency that is required to be published by the local government is the form of local government financial reports. the obligation of the local government to publish the financial report is stated in law number 23 of 2014. the presentation of the financial statements is expected to provide an overview of all activities, and the provision of public services that have been carried out by the local government. financial statements that are published using an accrual basis are considered to be able to provide better transparency compared to financial statements published using cash basis (likierman, 2000). the implementation of accrual-based accounting standards is also considered to improve government performance, especially in terms of budget allocation efficiency (bastida & benito, 2007). the information contained in accrualbased financial statements is considered more relevant than cash-based financial statements (paulsson, 2006). the superiority described in this paragraph shows that the implementation of accrual-based accounting can improve the quality of local government financial statements. the implementation of accrual-based accounting systems to local governments in indonesia is carried out along with the issuance of governmental accounting standards contained in government regulation number 71 of 2010. the issuance of those standard marks the start of accrual-based accounting implementation within local government in indonesia. the accounting standards state that the accrual accounting basis used in the recognition of income, expenses, assets, liabilities, and equity. in this standard, the accrual basis is referred to the basis on which all transactions that affect the position of income, expenses, assets, liabilities, and equity is recognized at the time of the transaction or when that events have some effect on local government finances. the purpose of this paper is to provide empirical evidence on the successfulness of accrual-based accounting implementation in local governments in indonesia. the implementation of accrual-based accounting can be said to be successful if those implementations can increase the quality of financial statements published by the local karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 28 government (pilcher, 2005). the financial statement quality improvement in this paper is in the form of financial statements qualitative characteristics improvement as described by the indonesian governmental accounting standards which derived from the statement of financial accounting concepts no. 2. these characteristics are relevance, reliable, comparable, and understandable (fasb, 1980; peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005; peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010). prior research that studies the implementation of accrual accounting in local government in indonesia does not provide clear evidence on the impact of the accrual accounting adaptation at the local government level. research done by mcleod and harun (2014) only discussing the background, nature, and challenge of accrual accounting implementation within local government in indonesia. research conducted by harun, van peursem and eggleton (2012) only studying how and why accrual accounting system adopted government in indonesia. this paper also discussing how accrual accounting system has been implemented in local government in indonesia. research done by harun and kamase (2012) only discussing how accrual accounting has been used by the government in indonesia especially in provincial-level government. this research also discusses how the adoption of accrual accounting in indonesia is different compared to the accrual accounting implementation done by the australian government. this research doesn’t give exact evidence of the impact of accrual accounting implementation in the indonesian government. similar with those research, research by harun, an and kahar (2013) also do not give exact evidence on the accrual implementation done within local government in indonesia. this research only discussing the challenge faced by the indonesian government in the accrual implementation. research that can give clear evidence on the impact of accrual-based accounting implementation within local government in indonesia is limited and very difficult to be found. the previous research was done only discuss the challenge or the way the accrual accounting is being implemented. this research seeks for answers is the implementation of accrual-based accounting within indonesian local government can increase the quality of the financial statements published by the local government in indonesia compared to the financial statements quality before the implementation of accrual-based accounting?. it is very interesting to investigate whether the application of accrual-based accounting on local government is able to improve the quality of financial statements. the implementation of accrual-based accounting within local governments in indonesia can be said to be successful if that application is able to improve the quality of financial statements, because it is believed that the implementation of accrual-based accounting within local government will provide the most relevant, reliable, comparable and useful information (public sector committee, 2002). a good quality financial statement is an important factor for the public because financial statements are one of the media used by public-stakeholders in the region in the decision-making process. the community as one of the decision makers will be able to make decisions better if they are presented karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 29 with financial reports of good quality (mardiasmo, 2005). improvement of the financial statements quality that occurs in local governments triggers more effective and efficient decision making by users of financial statements. more effective and efficient decisions made by financial statement user indicating an increase in accountability and public transparency (connolly & hyndman, 2006). this increased in accountability and transparency is the ultimate goal that every local government must fulfill. this research will bring something new which has not been done in previous studies. this research will bring some evidence on the impact of accrual-based accounting implementation within local government in indonesia. it is difficult to find prior studies that can give some exact evidence that can explain the impact of accrual-based accounting adaptation within local government in indonesia. thus, it will give some new insight concerning the implementation of accrual-based accounting within local government in indonesia. this research can also bring some new perspective on the adoption of accrual-based accounting by the local government, is it really a good step? or is it only bring some new complexity to the local government? literature review and hypotheses development new public management in public sector new public management (npm) has been introduced to the public sector since late 1970 (cohen, duberley, & mcauley, 1999). this movement promised to improve public service by incorporating some ‘business-like’ management to the public sector (diefenbach, 2009). the primary objective of npm is to give a new orientation to the public sector. this new orientation will give some change to the way public sector operate (hoggett, 1996). one of the reformations bring by this movement is in the form of the adaptation of accrual-based accounting within the public sector (adhikari & mellemvik, 2011). this movement expected to bring an improvement towards the efficiency, effectiveness, responsiveness, and accountability to the public sector (pilcher, 2005). thus, it can be said that npm is one of the triggering action that causing the application of accrualbased accounting in local governments. accounting standard development in indonesian local government financial administration in indonesia began after independence in 1945. financial management in the early days of independence was carried out by adopting the financial system of the dutch colonial government, namely the indische comptabiliteitswet stbl 448, 1925. the regulation that regulates the management and accountability of governmental financial management. financial management in accordance with these rules is implemented using a cash basis. karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 30 local governments in accordance with these rules do not carry out the budgeting process. the budgeting process is carried out by the central government so that the local government only needs to carry out government activities in accordance with the budget that has been made by the central government. the same thing also happens in the accountability process. local governments do not require to prepare financial statements, they only need to provide notes on the use of the budget to the central government. the rules regarding the management of state finances underwent a significant change in 2003. the indonesian government at that time was carrying out reforms and major reforms in various sectors including in the governmental financial management. this period is often referred to as the post-reform era that occurred in 1998. the indonesian government issued law number 17 of 2003 concerning national finance, law number 1 of 2004 concerning national treasury, and law number 15 of 2004 concerning national financial inspection, management, and responsibilities. financial management reform that began in 2003 led to the establishment of governmental accounting standard committee. the task of this committee is to compile accounting standards that will be used by the government, especially local governments. those three laws regulate financial governance and accountability for financial management in indonesia. the rules regarding financial governance in more detail are explained in the form of governmental accounting standards listed in government regulation no. 24 of 2005. the standard states that the basis used in recognition of income, expenditure, and financing is the cash basis. the basis used in recognizing assets, liabilities, and equity is the accrual basis. the basis used in these standards often referred to cash towards an accruals basis. this standard comes into force in the 2005 fiscal year. the implementation of this standard is temporary as referred in act number 17 of 2003. the implementation of this standard is valid for 5 years from its entry into force. the next change in government accounting standards occurred in 2010 with the issuance of government regulation number 71 in 2010. the regulation renewed the accounting standards used by local governments. this standard is intended to replace the previous standard. this standard is full accrual-based. this standard comes into force in the 2010 budget year, but for the government, the area is given time to be able to implement the cash towards accrual accounting standards up to 2013 fiscal year. starting with the 2014 fiscal year, the regional government is required to use a fully accrual-based system in preparing financial statements. the issuance of this rule became the starting point for the implementation of accrual-based accounting in local governments in indonesia. the implementation of full accrual-based accounting to local governments in indonesia begins in the 2014 fiscal year. quality of financial statements financial statements which are a form of financial management accountability must certainly have good quality. good quality is intended to make the financial statements karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 31 easy to understand and understand by users of financial statements (efendi, darwanis, & abdullah, 2017). good quality financial statements also guarantee the quality of the information generated from that report (cohen, krishnamoorthy, & wright, 2004). one form that can guarantee the realization of financial statements quality is to realize the qualitative characteristics of financial statements (cohen et al., 2004). jonas and blanchet (2000) argues that the measurements of financial statements quality must be comprehensive and must be able to assist every stakeholder and financial statements users to assess the quality of financial statements. based on this thought, jonas and blanchet (2000) develop a framework on how to measure the financial statements (figure 1). this framework derived from fasb qualitative characteristics of financial information framework. the new proposed framework gives emphasis on every financial statement user, not only on the shareholder/investor interest. this framework then used by beest, braam, & boelens (2009) as the ground thinking to develop the measurement and the operationalized measure of financial statement quality. this model is then used in this research to measure the financial statement quality. figure 1 the framework of financial statements quality measurement source jonas and blanchet (2000), p. ? government accounting standard states that qualitative characteristics are a measurement that must be fulfilled by the local government in the process of preparing financial statements. these qualitative characteristics refer to the statement of financial accounting concepts no. 2 fasb (1980). these characteristics are relevance, reliable, comparable, and understandable. relevance information is information that can influence decisions based on evaluating past events, present conditions, and predictions in the future (jonas & blanchet, 2000). relevant information also means the ability of information to be used as decision making and can be related to the user's karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 32 goals (ghosh & tang, 2015). this characteristic can be measured the predictive value, feedback value, completeness, and timelines concept. predictive value means the ability of information about past earnings to predict future earnings (schipper & vincent, 2003). predictive value also means that a value that can be used to produce a forecast (bartov & mohanram, 2004). second measurement items are feedback-value. feedback value means that any information that can confirm or change expectation based on previous evaluations (jonas & blanchet, 2000). information also needs to be complete and timely available for the user to be said as information that relevance (burgstahler, hail, & leuz, 2004). reliable information is the ability of information to give confidence that the information is right (suwardjono, 2013: 171). reliability of information can be interpreted as information that frees from material misstatements that can influence decisions. reliable characteristics can be measured using the concept of verifiability, neutrality and honest presentation (dechow & dichev, 2002). verifiability means that the information can be verified and free from bias so that that information can be used as a valid argument from estimates generated (maines & wahlen, 2006). the concept of neutrality is about balanced and objectivity of the information provided within financial statements. this concept is tightly related to the honest presentation concept. a piece of information that neutral is related to the honesty of the information (holland, 1999). financial statements that publish faithfully can be represented by the unqualified audit reports (kim, simunic, stein, & yi, 2011), where the unqualified audit reports can give some assurance for the user that the financial statements are free from material misstatements (mcmullen, 1996). a good financial statement must be comparable both with the financial statements of the same entity in different periods and compared with other similar entities. comparable information will certainly provide a better picture of the performance and achievements of these entities (sean, 1999). a good financial statement must also be easily understood so that the user of a financial statement understands the contents and information contained in the report. easy-to-understand reports can also reduce the possibility of misunderstanding of the contents of the report. the government has an obligation to prepare financial statements that fulfill all qualitative characteristics of financial statements. the obligation to fulfill these qualitative characteristics is intended so that users of financial services get accurate information so that they can make decisions appropriately in accordance with the information. the fulfillment of these characteristics is one manifestation of providing public transparency. financial statements prepared that can fulfill these qualitative characteristics can guarantee that the information contained in the report is good in terms of their quality. the impact of accrual accounting on financial statement quality changes in accounting standards from initially using cash-based accounting to accrualbased accounting have several objectives. these objectives, among others, are intended karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 33 to improve the quality of information presented to the community and publicstakeholders, as well as to make the community better understand the budget and expenditure needed to provide public services (caperchione, 2003). changes to these standards can be said to be a form of improvement of public accountability and transparency carried out by local governments. the implementation of accrual-based accounting can increase transparency of local government because accrual accounting provides more detailed information to the public, although to be able to understand the information requires a little bit of practice (pina, torres, & yetano, 2009). the availability of more detailed information is the advantage of accrual-based accounting. the information available to the community will be more useful if the information comes from good quality sources. one source of information available to the public is the local government financial statements. the quality of this report must be maintained so that the quality of information generated from this report is also guaranteed. a piece of good quality information can ensure a good decision made based on that information (fasb, 1980; iasb, 2008). some of these descriptions show that accrual-based accounting that is applied by local governments can influence the transparency and accountability for the community. transparency and accountability are strongly influenced by the information presented by local governments. accounting standards in indonesia state that local governments have an obligation to provide information in the form of local government financial statements, where those financial statements must meet the qualitative characteristics of financial statements. it is interesting to see whether there are differences in the quality of information presented by local governments before the implementation of accrual-based accounting and after the implementation of accrual-based accounting. based on this explanation, a hypothesis can be formed: h1: there are significant differences in the quality of financial statements before and after the implementation of accrual-based accounting. one of the characters that must be met by local governments in preparing financial statements is relevance. a piece of information can be said to be relevant for users of financial statements if the information is able to provide a future picture of the local government (predictive value). relevant information must also be timely, have feedback value, and be complete. accrual accounting can be said to increase the relevant value of financial statements because accrual accounting can provide more complete information. information that is based on accrual-based accounting will also have better feedback and predictive value compared to cash-based accounting. the implementation of accrual-based accounting is also considered more reliable when compared to cash-based accounting (carlin, 2005). financial statements generated by accrual-based accounting are considered more neutral and easier to verify. the assumption that this is a more reliable accrual-based accounting standard is interesting to study further. financial statements that are prepared using an accrual basis are also considered easier to compare and understand. this assumption comes from the habits karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 34 of financial statement readers in reading financial statements presented by private companies. this habit can cause the tendency of financial statement readers to think that accrual accounting will be able to improve comparability and understandability of financial statements. based on these explanations, four hypotheses can be formed: h2: there are significant differences in relevant values for the financial statements presented before and after the implementation of accrual-based accounting. h3: there are significant differences in reliable values for the financial statements presented before and after the implementation of accrual-based accounting. h4: there are significant differences in comparability values for the financial statements presented before and after the implementation of accrual-based accounting. h5: there are significant differences in understandability values for the financial statements presented before and after the implementation of accrual-based accounting. research method this research aims to provide some evidence that is able to explain whether there are differences in the quality of local government financial statements in indonesia after the adoption of accrual-based accounting. the study was conducted on the quality of financial statements from local governments in indonesia published between 2007 and 2016. the data used in this paper is obtained from financial statements issued by local government including provincial, district and city governments published between 2007 and 2016. the financial statements used in this paper in an audited financial statement acquired from the indonesian audit board. not every financial statements issued by the local government in that time period can be used as research samples. some financial statement is rather incomplete or cannot be found because some there is some newly established local government in that time period. there are some 81 local government financial statements that incomplete or cannot be found in 2007. in 2008, there are 70 financial statements that incomplete or cannot be found. from years 2009 to 2012, 30 financial statements cannot be found or incomplete. there are 32 and 27 financial statements that cannot be found or incomplete in 2013 and 2014. from the year 2015 to 2016, there are 26 financial statements that cannot be found or incomplete. those cannot be found or incomplete financial statements than excluded from the sample selection. a brief summary of the sample selection can be seen in table 1. table 1 sample selection explanation 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 total sample 467 478 509 515 515 515 516 521 522 522 5080 incomplete/ cannot be found 81 70 39 33 33 33 32 27 26 26 400 karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 35 the financial statements that prepared based on cash towards accrual-based accounting standards are represented by financial statements issued from 2007 to 2013. financial statements that prepared using accrual standards represented by financial statements prepared from 2014 to 2016. the financial statements used in this study are the financial statements of local governments that have been audited by the indonesian audit board. the financial statements come from all local governments in indonesia from 2007 to 2016. the regional governments referred to are provincial governments, district governments, and city governments. the quality of financial statements in this study was measured using a model developed by beest, braam and boelens (2009). the model measures the quality of financial statements in accordance with all qualitative characteristics as contained in government accounting standards. relevant characteristics are measured using the concept of predictive value, feedback value, completeness, and timeliness. reliable characteristics are measured using the concept of verifiability, neutrality and honest presentation. understandable characteristics are measured using the understandability concept. comparability characteristics are measured using the concept of consistency and comparability. this measurement used in this research because the measurement (qualitative characteristics) used in this model are believed to influence the quality of financial statements (barth, landsman, & lang, 2008; j. cohen, krishnamoorthy, & wright, 2004). the detailed operationalization used in this research also found to be fundamental and enhancing qualitative characteristics in line with the result found by bennett, bradbury and prangnell (2006). the detailed operationalization of the qualitative measurement can be seen in table 2. each characteristic has five detailed measurements which then measured using fivepoint rating scales. a standardized outcome compute for every qualitative characteristic (relevance, reliable, understandability, and comparability) by adding the scores on the related items and dividing by the total number of items. the total value of quality is obtained by averaging the total number of points for all characteristics for each financial statement. points obtained from the results of these calculations are then used in hypotheses testing. hypothesis testing is done using the mann-whitney test. the point generated by those measurements is categorized into five-point rating scales. according to jonas and blanchet (2000), the five-point rating scales can be categorized as follows:  the 4.00-5.00 point means that the financial statements have a “good” quality  the 3.00-3.99 point means that the financial statements have a “fair” quality  the 2.00-2.99 point means that the financial statements have an “adequate” quality  the 1.00-1.99 point means that the financial statements have a “low” quality  0.00-0.99 point means that that the financial statements have a “bad” quality karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 36 table 2 detailed measurement of qualitative characteristic relevance reliable no. question no. question r1 to what extent does the presence of the forward-looking statement help forming expectations and predictions concerning the future of the company? f1 to what extent are valid arguments provided to support the decision for certain assumptions and estimates in the annual report? r2 to what extent does the presence of non-financial information in terms of business opportunities and risks complement the financial information? f2 to what extent does the company base its choice for certain accounting principles on valid arguments? r3 to what extent does the company use fair value instead of historical cost f3 to what extent does the company, in the discussion of the annual results, highlight the positive events as well as the negative events? r4 to what extent do the reported results provide feedback to users of the annual report as to how various market events and significant transactions affected the company? f4 which type of auditors’ report is included in the annual report? t1 how many days did it take for the auditor to sign the auditors’ report after the book year end? f5 to what extent does the company provide information on corporate governance? understandability comparability no. question no. question u1 to what extent is the annual report presented in a well-organized manner? c1 to what extent do the notes to changes in accounting policies explain the implications of the change? u2 to what extent are the notes to the balance sheet and the income statement sufficiently clear? c2 to what extent do the notes to revisions in accounting estimates and judgments explain the implications of the revision? u3 to what extent does the presence of graphs and tables clarifies the presented information? c3 to what extent did the company adjust the previous accounting period’s figures, for the effect of the implementation of a change in accounting policy or revisions in accounting estimates? u4 to what extent is the use of language and technical jargon in the annual report easy to follow? c4 to what extent does the company provide a comparison of the results of the current accounting period with previous accounting periods? u5 what is the size of the glossary? c5 to what extent does the company present financial index numbers and ratios in the annual report? karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 37 result and discussion descriptive statistics table 3 presents the descriptive statistics of the 5,080 financial statements used in this study. those 5,080 financial statements are divided into two groups with 3,515 financial statements prepared using the cash toward accrual (cta) basis, and 1,565 financial statements prepared using the full accrual basis. from the mean of the total quality perspective, it can be said that financial statements prepared using accrual basis gain the same rating as the financial statements prepared using accrual basis. with a mean value of 2.91 and 2.98 which lies between 2.00-2.99, it can be said that local government financial statements can only achieve an “adequate” quality. this result is certainly still far from "good" which requires the acquisition of more than 4 points. table 3 descriptive statistics characteristics accounting standard n minimum maximum mean std. deviation total quality total 5,080 2.50 3.50 2.9338 0.15815 cta 3,515 2.50 3.50 2.9112 0.15583 accrual 1,565 2.50 3.50 2.9845 0.15148 relevant total 5,080 2.60 4.20 3.2353 0.32639 cta 3,515 2.60 4.00 3.2206 0.33459 accrual 1,565 2.60 4.20 3.2684 0.30470 reliable total 5,080 1.20 2.80 2.0333 0.32772 cta 3,515 1.20 2.80 1.9519 0.29890 accrual 1,565 1.20 2.80 2.2162 0.31569 understandable total 5,080 2.60 4.40 3.1845 0.27966 cta 3,515 2.60 3.80 3.2912 0.31925 accrual 1,565 2.60 3.80 3.2615 0.27640 comparable total 5,080 2.60 3.80 3.2820 0.30697 cta 3,515 2.60 4.40 3.1812 0.27132 accrual 1,565 2.60 4.40 3.1919 0.29749 notes: total = all financial statements regardless of their accounting standard cta = cash toward accrual basis (financial statement from 2007 to 2013) accrual = full accrual basis (financial statement from 2014 to 2016) if we assess the quality only using relevant characteristics, both financial statements will get a better category. with the mean value that lies between 3.00-3.99, relevant characteristics will bring the financial statements towards a “fair” quality. this result maybe looks good, but if we look closely, the minimum value for the relevant characteristics only shows a score of 2.60. this minimum value has a very big difference if we compare it with its maximum value of 4.00 and 4.20. for the reliable characteristics, we see that financial statements prepared using accrual basis have a big difference in the mean value compared to the financial statements prepared using cta. there is an increase of 0,2643 in the mean value of the reliable characteristics. this difference in the mean value is the biggest difference if we compare it with the other characteristics. reliable characteristics also show the minimum value of 1.20, which is karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 38 scored if we compare it with the other characteristics. the best score gained by the comparable characteristics. with a score of 4.40, this maximum score of comparable characteristics is the best score gained by the local government financial statements. graphs of the local government financial statements quality from year to year can be seen in figure 2. the graph shows that for ten years there has been an increase in the quality score of financial statements issued by local governments. although there is an improvement in quality, the increase still requires serious attention from the local government in order to improve the quality of their financial statements even higher. the highest average quality achievement was achieved in 2016, but the score can be said to be still low because it is only able to reach the "fair" level with an average score of 3,0172. this quality achievement is still far from perfect. local governments still need to improve the quality of their financial statements to ensure transparency and public accountability. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 average quality score 2.8907 2.9073 2.8953 2.8996 2.9245 2.9272 2.9312 2.9701 2.9662 3.0172 2.8907 2.9073 2.8953 2.8996 2.9245 2.9272 2.9312 2.9701 2.9662 3.0172 2.8000 2.8500 2.9000 2.9500 3.0000 3.0500 figure 2 local government financial statements quality the test results shown in table 4 show that quality has a z value of -15.496 with p-value of 0.00 which is <0.05. this result indicates that there are differences in the quality of financial statements between cta bases and accrual basis, thus h1 is supported. result in table 4 also shows that relevant has a z value of -4.357 with p-value of 0.00, thus h2 is supported. with h2 supported it can be said that there are differences in the relevant value between financial statements prepared using the cta basis on an accrual basis. table 4 hypothesis testing result quality relevance reliable understandable comparability mannwhiteney u 2006056.00 2543277.00 1504132.000 2593008.000 2665301.500 wilcoxon w 8185426.000 8722647.000 7683502.000 3818403.000 8844671.500 z -15.496 -4.357 -26.262 -3.324 -1.850 asymp. sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.001 0.064 reliable and understandable get p-value of 0.00 and 0.001. both of these variables have z-values of -26.262 and -3.324 respectively. both variables have a value of <0.05, so it karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 39 can be said that the test results support h3 and h4. there is a difference between reliable and understandable values of the financial statements prepared using the cta basis compared to the financial statements prepared using the accrual basis. hypothesis 5 cannot be supported because of comparability has a p value of 0.064 which is> 0.05. from this result that is no significant difference between financial statements that are prepared using cta basis and accrual basis on in terms of its comparability. this study found that there is a significant difference in the quality of the financial statements before and after the implementation of accrual-based accounting. the difference also found on the three qualitative characteristics which are relevant and reliable. the result also shows that there is actually an increase in the quality of local government financial statements. this increase is a good sign for the community and the public-stakeholders because it can make the community to be better understand the budget and expenditure made by the local government (caperchione, 2003). public transparency and accountability can be achieved if the community as one of the public-stakeholders is given sufficient information on financial management carried out by the local government. the information presented to the public must have good quality so that the community can make the right decision. high-quality information can be provided if the media for the delivery of the information also has good quality (cohen, krishnamoorthy, & wright, 2004). one of the media for delivering information on local government financial management is the financial statement, so it can be said that changes in the accounting base carried out by the local government will have an impact on improving the quality of financial statements (mcdaniel, martin, & maines, 2002). contrary to the expectation, a move towards the implementation of the accrual-based accounting does not really make any significant differences in understandability values. these findings indicate that the use of accrual-based accounting does not really make local government financial statements easier to understand. the implementation of accrual-based accounting within local government level might be increasing its accountability system complexity, thus it will make the financial statements as one of the accountability output become less easy to understand (pilcher, 2005). conclusion this study seeks to find empirical evidence of the implementation of accrual-based accounting for local governments in indonesia. the search for empirical evidence is based on a question "are there differences in the quality of financial statements prepared using cta basis with financial statements prepared using an accrual basis?”. this question is in line with the spirit of change proclaimed by the implementation of accrual-based accounting to local governments in indonesia. the spirit of change is to increase public accountability and transparency. this study found that there was an increase in the quality of local government financial statements. increases also occur in three of the four qualitative characteristics. increases occur in relevant, reliable, and karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 40 understandable characteristics. the comparable characteristics of financial statements prepared using the accrual basis do not have a significant difference to the financial statements prepared using the cta basis. these results indicate that financial statements prepared using accrual basis are more relevant for public use. financial statements on an accrual basis are also more reliable, and more comparable. this result is in line with result find by cohen, kaimenakis and venieris (2013) which find that accrual accounting implementation can increase transparency and accountability. the quality of local government financial statements in indonesia despite showing a significant increase, but the quality of the financial statements can be said to be low. local governments are only able to produce "fair" quality financial statements with an average score of 3.0172. the score is still far from "good" with a score of more than 4. local governments must improve the quality of their financial statements in order to provide better public transparency and accountability. this study only focuses on the differences in the quality of financial statements published by the local governments in indonesia. this study does not utilize any other kind of measurement to measure the successfulness of the accrual-based accounting implementation within local government level. subsequent research can add other measurements such as the ability of the local government to understand the standards, the ability of local governments to manage its finance, and another measurement that might affect the successfulness of the implementation of accrual-based accounting within local government level. references adhikari, p., & mellemvik, f. (2011). the rise and fall of accruals: a case of nepalese central government. journal of accounting in emerging economies, 1(2), 123–143. https://doi.org/10.1108/20421161111138495 barth, m. e., landsman, w. r., & lang, m. h. (2008). international accounting standards and accounting quality. journal of accounting research, 46(3), 467–498. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00287.x bartov, e., & mohanram, p. (2004). private information, earnings manipulations, and executive stock-option exercises. the accounting review, 79(4), 889–1010. https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr.2004.79.4.889 bastida, f., & benito, b. (2007). central government budget practices and transparency: an international comparison. public administration, 85(3), 667–716. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00664.x beest, f. van, braam, g., & boelens, s. (2009). quality of financial reporting : measuring qualitative characteristics. nice working paper 09-108. retrieved from www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_09108.pdf bennett, b., bradbury, m., & prangnell, h. (2006). rules, principles, and judgments in accounting standards. abacus, 42(2). https://doi.org/10.1111/j.14676281.2006.00197.x burgstahler, d., hail, l., & leuz, c. (2004). the importance of reporting incentives: earnings management in european private and public firms. ssrn, 81(5), 983–1016. https://doi.org/10.2139/ssrn.484682 caperchione, e. (2003). local government accounting system reform in italy: a critical https://doi.org/10.1108/20421161111138495 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00287.x https://doi.org/https:/doi.org/10.2308/accr.2004.79.4.889 https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00664.x http://www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_09108.pdf https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00197.x https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2006.00197.x https://doi.org/10.2139/ssrn.484682 karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 41 analysis. journal of public budgeting, accounting & financial management, 15(1), 110–145. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/jpbafm-15-01-2003-b007 carlin, t. m. (2003). accrual accounting & financial reporting in the public sector : reframing the debate tyrone m carlin macquarie graduate school of management mgsm wp 2003-22 november 2003. mgsm working papers in management, (november). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.473643 carlin, t. m. (2005). debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector. financial accountability & management, 21(august), 309–337. https://doi.org/10.1111/j.0267-4424.2005.00223.x cleary, s. (1999). the relationship between firm investment and financial status. journal of finance, 54(2), pp. 673-692. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00121 cohen, j., krishnamoorthy, g., & wright, a. (2004). the corporate governance mosaic and financial reporting quality. journal of accounting literature, 1, 87–152. available at ssrn: https://ssrn.com/abstract=1086743 cohen, l., duberley, j., & mcauley, j. (1999). fueling discovery or monitoring productivity: research scientists’ changing perceptions of management. organization, 6(3), 473–497. https://doi.org/10.1177/135050849963006 cohen, s., kaimenakis, n., & venieris, g. (2013). reaping the benefits of two worlds: an explanatory study of the cash and the accrual accounting information roles in local governments. journal of applied accounting research, 14(2), 165–179. https://doi.org/10.1108/09675421311291900 connolly, c., & hyndman, n. (2006). the actual implementation of accruals accounting: caveats from a case within the uk public sector. accounting, auditing and accountability journal, 19(2), 272–290. https://doi.org/10.1108/09513570610656123 diefenbach, t. (2009). new public management in public sector organizations: the dark sides of managerialistic “enlightenment.” public administration, 87(4), 892–909. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01766.x dechow, p., & dichev, i. d. (2002). the quality of accruals and earings: the role of accruals estimation errors. the accounting review, 77(2002), 35–59. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.61 efendi, l., darwanis, & abdullah, s. (2017). faktorfaktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah ( studi pada satuan kerja perangkat kabupaten aceh tengah ). jurnal perspektif ekonomi darussalam, 3(2), 182-195. https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8230 fasb. (1980). statement of financial accounting concepts no. 2. qualitative characteristics of accounting information. connecticut: norwalk. ghosh, a. al, & tang, c. y. (2015). assessing financial reporting quality of family firms: the auditors’ perspective. journal of accounting and economics, 60(1), 95–116. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.03.002 guthrie, j. (1998). application of accrual accounting in the australian public sector rhetoric or reality. financial accountability & management, 14(1), 1–19. https://doi.org/10.1111/1468-0408.00047 harun, h., an, y., & kahar, a. (2013). implementation and challenges of introducing npm and accrual accounting in indonesian local government. public money and management, 33(5), 383–388. https://doi.org/10.1080/09540962.2013.817131 harun, h., & kamase, h. p. (2012). accounting change and institutional capacity: the case of a provincial government in indonesia. australian accounting business and finance journal, 6(2), 35–50. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.02.003 harun, h., van peursem, k., & eggleton, i. (2012). institutionalization of accrual accounting in the indonesian public sector. journal of accounting and organizational https://doi.org/https:/doi.org/10.1108/jpbafm-15-01-2003-b007 https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.473643 https://doi.org/10.1111/j.0267-4424.2005.00223.x https://doi.org/10.1111/0022-1082.00121 https://ssrn.com/abstract=1086743 https://doi.org/10.1177/135050849963006 https://doi.org/10.1108/09675421311291900 https://doi.org/10.1108/09513570610656123 https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01766.x https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.61 https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8230 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.03.002 https://doi.org/10.1111/1468-0408.00047 https://doi.org/10.1080/09540962.2013.817131 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.02.003 karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 42 change, 8(3), 257–285. https://doi.org/10.1108/18325911211258308 holland, j. (1999). financial reporting, private disclosure and the corporate governance role of financial institutions. journal of management and governance, 3(2), 161–187. https://doi.org/10.1023/a:1009991609633\ hoggett, p. (1996). new modes of control in the public service. public administration, 74(1), 932. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1996.tb00855.x iasb. (2008). exposure draft of an improved conceptual framework for fiancial reporting. united kingdom: ifrs foundation. indische comptabiliteitswet stbl 448 (1925). retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad= rja&uact=8&ved=2ahukewifh7nggi7eahvcpi8khz0idi0qfjaaegqicrab&u rl=http%3a%2f%2fwww.jdih.kemenkeu.go.id%2ffulltext%2f1925%2f448tah un~1925stbl.htm&usg=aovvaw1yng9cugafpwwairk2fu07 jonas, g. j., & blanchet, j. (2000). assessing quality of financial reporting. american accounting association, accounting horizons, 14(3), 353–363. https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.3.353 kim, j. b., simunic, d. a., stein, m. t., & yi, c. h. (2011). voluntary audits and the cost of debt capital for privately held firms: korean evidence. contemporary accounting research, 28(2), 585–615. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01054.x likierman, a. (2000). changes to managerial decision-taking in u.k. central government. management accounting research, 11(2), 253–261. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0131 maines, l. a., & wahlen, j. m. (2006). the nature of accounting information reliability: inferences from archival and experimental research. accounting horizons, 20(4), 399– 425. https://doi.org/10.2308/acch.2006.20.4.399 mardiasmo. (2005). akuntansi sektor publik. yogyakarta: bpfe. mcdaniel, l., martin, r. d., & maines, l. a. (2002). evaluating financial reporting quality: the effects of financial expertise vs. financial literacy. the accounting review, 77 (s-1), 139–167. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.139 mcleod, r. h., & harun, h. (2014). public sector accounting reform at local government level in indonesia. financial accountability and management, 30(2), 238– 258. https://doi.org/10.1111/faam.12035 mcmullen, d. a. (1996). audit committee performance: an investigation of the consequences associated with audit committees. auditing, 15(1), 87. https://doi.org/10.1007/s10750-009-9909-3 paulsson, g. (2006). accrual accounting in the public sector: experiences from the central government in sweden. financial accountability & management, 22(1). https://doi.org/10.1111/j.0267-4424.2006.00392.x pilcher, r. (2005). local government financial key performance indicators – not so relevant, reliable and accountable.pdf. international journal of productivity and performance management, 54(5/6), 451–467. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/17410400510604584 pina, v., torres, l., & yetano, a. (2009). accrual accounting in eu local governments: one method, several approaches. european accounting review, 18(4), 765–807. https://doi.org/10.1080/09638180903118694 public sector committee. (2002). transition to the accrual basis of accounting: guidance for governments and government entities. new york: international federation of accountants. schipper, k., & vincent, l. (2003). earnings quality. accounting horizons, 17, 97-110. retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35504067/schipper_image.p https://doi.org/10.1108/18325911211258308 https://doi.org/10.1023/a:1009991609633/ https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1996.tb00855.x https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifh7nggi7eahvcpi8khz0idi0qfjaaegqicrab&url=http%3a%2f%2fwww.jdih.kemenkeu.go.id%2ffulltext%2f1925%2f448tahun~1925stbl.htm&usg=aovvaw1yng9cugafpwwairk2fu07 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifh7nggi7eahvcpi8khz0idi0qfjaaegqicrab&url=http%3a%2f%2fwww.jdih.kemenkeu.go.id%2ffulltext%2f1925%2f448tahun~1925stbl.htm&usg=aovvaw1yng9cugafpwwairk2fu07 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifh7nggi7eahvcpi8khz0idi0qfjaaegqicrab&url=http%3a%2f%2fwww.jdih.kemenkeu.go.id%2ffulltext%2f1925%2f448tahun~1925stbl.htm&usg=aovvaw1yng9cugafpwwairk2fu07 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifh7nggi7eahvcpi8khz0idi0qfjaaegqicrab&url=http%3a%2f%2fwww.jdih.kemenkeu.go.id%2ffulltext%2f1925%2f448tahun~1925stbl.htm&usg=aovvaw1yng9cugafpwwairk2fu07 https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.3.353 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01054.x https://doi.org/10.1006/mare.2000.0131 https://doi.org/10.2308/acch.2006.20.4.399 https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.139 https://doi.org/10.1111/faam.12035 https://doi.org/10.1007/s10750-009-9909-3 https://doi.org/10.1111/j.0267-4424.2006.00392.x https://doi.org/https:/doi.org/10.1108/17410400510604584 https://doi.org/10.1080/09638180903118694 https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35504067/schipper_image.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556709770&signature=h%2fuj1ynp%2fbxhruqedhe%2fw7%2bg2e4%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dearnings_quality.pdf karunia, payamta & sutaryo the implementation of accrual-based accounting in indonesian government journal of accounting and investment, may 2019 | 43 df?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556709770&sig nature=h%2fuj1ynp%2fbxhruqedhe%2fw7%2bg2e4%3d&responsecontent-disposition=inline%3b%20filename%3dearnings_quality.pdf suwardjono. (2013). teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan. yogyakarta: bpfe. thoha, m. (1999). menyoal birokrasi publik. jakarta: balai pustaka regulation: republic of indonesia. (2005). government regulation of government accounting standard 2005 no. 24 (peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan) republic of indonesia. (2010). government regulation of government accounting standard 2010 no. 71 (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintah) republic of indonesia. (2003). state finance act 2003 no. 17 (undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara) republic of indonesia. (2004). local government amendment act 2004 no. 32 (undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35504067/schipper_image.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556709770&signature=h%2fuj1ynp%2fbxhruqedhe%2fw7%2bg2e4%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dearnings_quality.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35504067/schipper_image.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556709770&signature=h%2fuj1ynp%2fbxhruqedhe%2fw7%2bg2e4%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dearnings_quality.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35504067/schipper_image.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556709770&signature=h%2fuj1ynp%2fbxhruqedhe%2fw7%2bg2e4%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dearnings_quality.pdf *corresponding author, e_mail address: wulandari0201@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 231-239 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.180286 determinants of span’s user performance: examination of technology performance chain ratna asih wulandari 12 *; dedye priyo wibowo 2 ; surati 2 ; rr. sri pancawati martiningsih 2 1 badan pusat statistik nusa tenggara barat, jln. gn. rinjani no.2, dasan agung baru, selaparang, kota mataram, nusa tenggara barat. 83125, indonesia 2 program magister akuntansi universitas mataram, jl. pendidikan no.37, dasan agung baru, selaparang, kota mataram, nusa tenggara bar. 83126, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 25 feb 2017 revised 17 mei 2017 accepted 27 jun 2017 integrated financial management information system (ifmis) is designed to improve accountability, transparency, and efficiency of the government financial management. the core of ifmis in indonesia is span (sistem perbendaharaan dan anggaran negara). span plays main role in organization process. span supports job completion as well. this research links information system (span) and individual performance. this study investigated the relationship among technology characteristics, task characteristics, computer self efficacy (cse), task technology fit (ttf) and utilization toward span’s user performance. this was a causal explanatory research. questionnaires were distributed to span’s users in lombok island and analyzed by partial least square (smart pls). analytical results showed that technology characteristics and task characteristics had positive influences to ttf and ttf had positive influence of utilization. © 2017 jai. all rights reserved keywords: technology characteristics; task characteristics; computer self efficacy (cse); task technology fit (ttf); utilization; user performance; sistem perbendaharaan dan anggaran negara (span) introduction development of technology has encouraged changes in financial management. traditional management has been replaced by the use of integrated information systems. the goal is to improve the accountability, effectiveness and transparency in the management of government financial transactions. world bank and several countries have developed the financial management information system (fmis) for developing countries in supporting government financial management system reform. up to august 2015, world bank has funded 121 projects in 74 countries (world bank, 2015b). in indonesia, fmis is implemented in government financial management and revenue administration project (gfmrap). the project resulted as sistem perbendaharaan dan anggaran negara (span), an integrated information system in the management of central government financial transactions (kementerian keuangan, 2013). operating span in treasury directorate general (djpb) is located in 8 treasury directory units, 33 provincial treasury offices and 181 treasury branch offices or kppn (kantor pelayanan perbendaharaan negara). span is fully operated since february 2015 by managing 100 percent of all government financial transactions of over 24,000 spending units in indonesia (world bank, 2015a). in the first year of the implementation of span, there were constraints such as non transferable data from former database to span database, record duplication, different record with partner’s database, limitation use of span by schedule, display changes and regular maintenance of the system. this affected not only in difficulty of information systems, but also led to disruption of service and employee performance. as an integrated information system, span is the business core in organization process. span is used as a means of task completion either by individuals or organizations as a whole. therefore, the use of span is closely associated with the performance achievement of employees and organizations, it shows the significance impact of span for both employees and organizations. the expectation for improving efficiency, accuracy, http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2606 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 231-239: juli 2017 232 and accountability is very high. however, the ability of employees to operate span is different. individual ability in using information systems is affected by the ability to operate computer, the amount of participated training and the experience of similar applications use (compeau and higgins,1995). goodhue and thompson (1995) investigated relationship between success of information technology and individual performance with technology performance chain (tpc) model. technology must be utilized and fit to user task, so technology will have positive impact to individual performance. task technology fit (ttf) measure fit of right technology tool for task being performed. ttf does help to predict utilization. in tpc model, technology characteristics moderate relationship between task characteristics and ttf (hollingsworth, 2015). examining the subset of tpc model, goodhue and thompson (1995) found that antecedents of ttf are task characteristics and technology characteristics. ttf and utilization affect the individual performance (goodhue and thompson, 1995; sunarta and astuti, 2005; rahmi, 2006; susanti, 2006; setianingsih and supriatna, 2009; weyai, 2012; and maulina, et al., 2015). there is still inconclusive result utilization does not affect on performance (rahmi, 2006), meanwhile some studies indicate otherwise. computer self-efficacy (cse) defines users’ belief in their ability to use computer to accomplish their task (compeau and higgins, 1995). considering cse construct, bani ali (2004) in mew (2009) combined cse with ttf construct for examining project management software. project management software is mandatory area, like span. he found that there was positive relationship among cse, use, and performance. this study examined the relationship among task characteristics, technology characteristics, computer self-efficacy, task technology fit, utilization and performance. the aim of this research was to learn more about understanding the usage of information systems with tpc models. the addition of cse variable can provide broader understanding of the model of tpc and its ability to predict the successful implementation of information systems. the result of this research showed that the task characteristics, technology characteristics and cse have significant impact on ttf. moreover, ttf positively affects the utilization. meanwhile, ttf, utilization and cse become significant predictor to the employee’s performance. being one of performance assessment component, span is supposed to accommodate both fit tasks and technology. the remainder of the paper is organized as follows. firstly, introduction describes background and objectives. the second part consists of a literature review and hypothesis development. the next part illustrates research methods, operational definition of variables, sample collection and analysis method. the following part presents the result analysis and discussion followed by conclusions, implications, and limitations of the study. literature review and hypothesis development research focus on the relationship between information technology and individual performances are classified into the utilization and task technology fit focus research. utilization focused-research based on planned behavior theory. according to theory of planned behavior (tpb), human behavior is guided by behavior belief, normative belief and control belief (ajzen, 1991). tpb suggests if one believes that technology can increase his performance (behavior), he will use it actual behavior. it also states that technology characteristics affect one’s behavior beliefs and affect on information systems which lead to the increase on its utilization. the uplift of utilization affects on performance impacts. task technology fit focused-research states that task and technology characteristics create task technology fit. ttf improve performance impact (goodhue and thompson, 1995). a technology performance chain (tpc) developed by goodhue and thompson (1995) is a model of the way in which technologies lead to performance impacts at individual level. tpc is a combination between utilization and ttf focused-research. tpc is designed to reduce the limitation of utilisation focused-research i.e. if the utilization is not on the basis of voluntary and when the enhancement of utilization does not longer improve individual performance. in addition, tpc model also overcomes the weaknesses of ttf focused-research. the model fit is not sufficient to predict the performance impact because in fact, technology must be utilized before giving any impact to performance. wulandari et al. span’s user performance: technology performance chain 233 ttf model has four constructs, task characteristics, technology characteristics which affect ttf which affect outcome construct, either utilization or performance (dishaw, 2002). tasks are broadly defined as the actions carried out by individuals in turning inputs into outputs. technology is a tool used to support the task completion. ttf is the degree to which a technology assists an individual in performing his or her portfolio of tasks. individual characteristics (experience, training, motivation) influence a person to use technology. the antecedents of ttf are the interactions between task, technology and individual. technology should be utilized and fit for the task to give greatest net benefit. information technology will be used if it does not give sufficient advantages. utilization is the condition when people use technology. utilization is influenced by beliefs in the consequences of use, effect upon use and social norms. technology implementation that meet the ttf and the belief that the system is more efficient, useful and advantageous, will encourage utilization. utilization and ttf gives impacts on individual performance (goodhue and thompson, 1995). the task completion in djpb uses information systems especially span applications. task characteristics reflect nature and types of tasks that require the technology assistance. ttf is a fit between task and technology used. maulina et al. (2015) showed that the higher task characteristics, the higher ttf among users. susanti (2006) proved that task characteristics are the predictor of ttf. to do the job, employees will increase using information technology to get the latest data. if task characteristics is in accordance with the principals, task completion can be reflected properly. it will have a positive impact on ttf. h1: task characteristics are positively associated with task technology fit. organizational support is important in providing information technology to improve organizational performance. organizational changes must be made to meet challenges of the external environment and globalization, including changes in information technology. changes in the ministry of finance are started from manual management, the management of the local database, so that span is a financial information system that utilizes web-based technologies. the higher technology characteristics, the higher task technology fit (maulina et al., 2015). goodhue and thompson (1995) states that the technology characteristics significantly affect four of eight ttf dimensions. a similar study conducted by susanti (2006), technology characteristics affect the ttf. characteristics of information technology that can be applied properly, such as user friendly, provide information quickly. stable technology with rapid innovation also enhances ttf. h2: technology characteristics are positively associated with task technology fit. in developing explanatory variables for computer usage, computer self-efficacy is the belief that one has the ability to complete computer-related actions required to achieve a desired outcome (mew, 2008). compeau and higgins (1995) developed conceptualization of cse to provide a measure that can be applied to any computer system. in order to enable understanding of user choice in using the application, dishaw et al. (2002) tries to connect cse with ttf. if the computer skills and experience of an employee are good, technology will increasingly be used by employees. but if there are obstacles, such as reluctance to learn, having computer anxiety, the employee will refuse to operate computers and span application as well. this usually happens to elderly employees (plude and hoyer (1995) in venkantesh (2003)). it is consistent with theory of planned behavior, that their past and trust constraints will limit behavior. djpb ntb employees generally have the basic ability to operate computer, which is expected to enhance ttf. h3: computer self efficacy is positively associated with task technology fit. skill and belief to do something encourage someone to use information technology intensively, as set out in theory of planned behavior. since self-efficacy is defined as a person’s belief in their ability to accomplish a specific task, the outcome variable in models employing a selfefficacy construct is often some measure of task performance. so cse can be a key determinant in predicting performance (dishaw et al., 2002). performance is achievement of a series of individual tasks with existing technology supports (goodhue and thompson, 1995). mew (2008) states that computer self efficacy is a predictor of computer task performance, and that measurement of user computer self-efficacy is essential to predict acceptance of technology applications. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 231-239: juli 2017 234 computer self efficacy (x3) cse has positive effect on performance (alannita and suaryana, 2014). this is in line with suyati (2015). user with good cse will perform their task relating to the use of the information system effectively. h4: computer self efficacy is positively associated with performance. belief about information system usage affects system use and social norms related to the theory of planned behavior. goodhue and thompson (1995) stated that utilization is a consequence of size of the job and/or ttf from the information system, not the choice of use systems. relationship between ttf and utilization can be seen from the relationship between ttf and belief in usage consequences. ttf becomes important determinant whether the information system is believed to be more useful, more important, or more relatively advantageous. if ttf is high, someone will use the system more frequently. ttf will be a positive influence on utilization (sunarta and astuti, 2005; setianingsih and supriatna, 2009; weyai, 2012; maulina et al., 2015). susanti (2014) stated that user which fully uses information system will depend on system utilization. h5: task technology fit is positively associated with utilization goodhue and thompson (1995) suggested that the higher the ttf is not only maximize the utilization but it also increase performance impact regardless of why the system is utilized. at any level of utilization, higher ttf will lead to improve performance as it closely meets task towards the individual needs of a system. but ttf influence on the performance should also be supported by the system utilization. in the system utilization that is not voluntary (mandatory) as the span utilization, the performance impact will increase in line with the increasing of ttf compared to the utilization. moreover, ttf will predict the performance if the technology provides features that match the criteria mandates. this study will prove that there is a positive influence between information systems and performance if there is a relationship between the functionalization of the system to the needs of user tasks. ttf has positive effect on performance (sunarta and astuti, 2005; susanti, 2006; setianingsih and supriatna, 2009; weyai, 2012; maulina et al., 2015). users can adjust the task and the technology so that their performance will be better and optimal. if ttf is increasingly precise, the performance will be assisted, more effective, and improved. h6: task technology fit is positively associated with performance. goodhue and thompson (1995) found actual experience on the utilization of information technology will lead users to conclude that technology has a positive effect on performance, depending on their expectations of technology. in addition, users will learn more in the utilization of technology and improve the compatibility of their technology tasks. utilization has positive effect on performance (sunarta and astuti, 2005; susanti, 2006; setianingsih and supriatna, 2009; weyai, 2012; maulina et al., 2015). span application usage in state financial management which unites several functions at the ministry of finance is expected to make the performance more effective. development of the system is done continuously to improve the performance of system itself. the higher utilization of technology is, the higher their performance will increase and become more effective. h7: utilization is positively associated with performance. figure 1. research model task characteristics (x1) technology characteristics (x2) utilization (y2) task technology fit (y1) user performance (y3) h1 h6 h5 h3 h2 h4 h7 wulandari et al. span’s user performance: technology performance chain 235 table 1. operational definition of variables no variables and definition indicators question items reference 1 task characteristics span’s user perception on the task characteristics autonomy skill variance task significancy task identity feedback 5 2 3 3 2 morgeson and humphrey (2006) 2 technology characteristics span’s user perception on the span’s characteristics the ability to provide enough information user friendly reliable fast innovation cycle minimum response time technology is diverse and stable decentralization/ individualism 1 1 1 1 1 1 1 maulina et al. (2015) 3 computer self efficacy span’s user perception on the ability to operate span personal ability past experience aplication guidelines assistance if any problem assistance in starting application assistance in training availability time to task completion 1 1 1 1 1 1 1 compeau and higgins (1995) 4 task teknology fit span’s user perception on the taskspan fit data quality locatability of data authorization to access data data compatibility ease of use/training production timeliness system reliability relationship with users 1 1 1 1 1 1 1 goodhue and thompson (1995) 5 utilization span’s user perception on using span frequency of use diversity of application 1 1 davis (1989) and maulina et al. (2015) 6 performance span’s user perception on performance impact of span span’s impact to effectiveness and productivity span’s impact to performance 1 1 goodhue and thompson (1995) research methods the research model of this study can be depicted in figure 1. this study is a causal explanatory research. the questionnaires were distributed to 42 span users in kppn mataram, kppn selong, and west nusa tenggara provincial treasury office. 39 questionnaires were returned, so the response rate is 92.8%. all variables in the questionnaires were measured by semantic differential scale. the questionnaires were analyzed by using partial least square (pls). operational definition of variables are described in table 1. results and discussions characteristics of respondents respondents were 39 people consisting of 20.51% female and 79.49% male. in terms of education levels they have 15.38% completed high school/equivalent, 20.51% finished diploma i, 60.54% diploma iv / strata 1 and 2.56% master degree. in terms of education backgrounds the respondents are practitioners at 25.64% accounting, 20.51% state treasury and 53.85% outside the majors. based on the working period in djpb, 5.23% for 1-5 years, 7.69% between 6-10 years, jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 231-239: juli 2017 236 30.77% for 11-15 years and 56.41% are more than 15 years. measurement model validity is determined by convergent and divergent validity. measurement of convergent validity is done by looking at the value of loading. expected loading is above 0.7. measurement of discriminant validity is viewed by crossloading. with in construct item loads higher than loading of other construct (cross loading). (chin et al. 1997; abdillah and jogiyanto, 2015). there are some items that are dropped from the model because they do not meet the measure of validity. loading and cross loading values table are presented in the appendix. furthermore, reliability is examined by the value of cronbach's alpha and composite reliability. reliable data has a cronbach's alpha and composite reliability above 0.7 (ghozali and latan, 2015). value of cronbach's alpha and composite reliability of the model are as follows: table 2. cronbach's alpha and composite cronbach's alpha composite reliability conclusion x1 0,936 0,946 reliable x2 0,917 0,936 reliable x3 0,799 0,880 reliable y1 0,937 0,946 reliable y2 0,906 0,955 reliable y3 0,937 0,969 reliable structural model relationships between variables in the model (coefficient value and variance) are shown in figure 2. final r 2 value (at variable performance) is 0,282. it means that only 28.2% of variance performance can be explained by the model. while r 2 for ttf is 0.643 which means that the change of task characteristics, technology characteristics and cse explains 64.3% the change of ttf. ttf only explains 48.9% utilization. the hypothesis testing showed that there are only three relationships between the significant variables supporting the hypothesis. it is seen from the p values of each relationship (p values <α = 0.05). task characteristics (x1) and technology characteristics (x2) give positive effect on ttf (y1). ttf has positive effect on utilization (y2). effect of cse to ttf (x3 to y1) and ttf, utilization and cse to the performance (x3 to y3, y3 to y1 and y2 to y3) are positive but not significant. furthermore, the result is shown in table 3. figure 2. path coefficients testing result the effects of task characteristics through skill variety, task identify, task significant and job feedback indicators are positive on the ttf. the positive effects are also showed between the technology characteristics of the ttf. this shows that users span know very well the characteristics of each task. moreover, span’s characteristics are considered good and they support the completion of the task so that the fit between task and technology (ttf) are also increased. it supports the research done by goodhue and thompson (1995), susanti (2006) and maulina (2015). ttf has a positive impact on utilization. the higher ttf will increase the utilization. because the span utilization is mandatory there is no other application that can be used to provide and process information. that span is an information system can be accepted well by the users is shown by the high utilization. positive and significant impact shows that ttf as a good predictor to the use of technology (span). it also shows that in the implementation of ifmis, the tasks that should be done by djpb have been appropriate to the adopted technology fit. these results are in accordance with the research done goodhue and thompson (1995), susanti (2006) and maulina (2015). cse has positive effect on the ttf and the cse also gives positive influence on the performance, although the relationship is not significant. with the training and continuously using, utilization becomes a habit and the user is alread wulandari et al. span’s user performance: technology performance chain 237 table 3. results of hypothesis testing path coefficients t statistics p values conclusion h1: x1 -> y1 0,354 2,750 0,006 supported h2: x2 -> y1 0,529 4,059 0,000 supported h3: x3 -> y1 0,095 0,975 0,330 not supported h4: x3 -> y3 0,109 0,627 0,531 not supported h5: y1 -> y2 0,699 7,042 0,000 supported h6: y1 -> y3 0,245 1,614 0,107 not supported h7: y2 -> y3 0,264 1,438 0,151 not supported capable to operate span in task completion. cse will likely have a significant effect on the ttf and the current performance of the initial implementation. the experience in using span will provide deeper understanding about it. this also results in the decrease of cse effects when experience gets increased. the same thing is found in the research done by venkantesh et al. (2003), davis et al. (1989). the elderly employees have less information and understanding of the span than the younger employees (compeau and higgins, 1995). when people get older, it tends to be harder for them to process stimuli and pay attention to the information related to the job (plude and hoyer, 1985 in venkantesh, 2003), so they tend to be ordered to operate span for repetitive , routine and easy tasks. utilization has significant effects on performance, but the relationship is not significant. it is probably caused by lack of users’ motivation to use span. in the mandatory environment in which tasks are routine and already determined, as well as the achievement of the performance targets that have been formulated and predetermined, utilization technology as a means to do the tasks will get decreased. some respondents use span as an important part in the task completion. some use span just to get the output information from span. it can be concluded that the use of span is only to job target fulfillment. it is in accordance with expectations in motivation theory,; the less motivation to use span is, the less performance. ttf has significant effect on the performance, but the relationship is not significant. span is an integrated and complex system. this probably causes ttf has no significant effect on performance. task completion by using span requires linkages between the work with one another. in ttf, the users notice the suitability of the work with the technology characteristics used partially based on the authority but to complete the tasks and achieve the performance, the support from other users is necessary. conclusions this study attempted to examine the span system to measure the performance of employees by using technology performance chain model. the result showed that antecedents of performance are ttf, cse and utilization, but the relationship is not significant. while ttf was formed by task characteristics and technology characteristics as the model proposed by goodhue and thompson (1995). this study is conducted only in 3 area in lombok island, with a relatively small sample size. the results of the analysis were not significant for testing cse, ttf and utilization to the performance and cse to ttf. it is probably due to the sample size. further research is expected to increase the sample size to make a powerful and sufficient analysis. span system used in this study is an integrated information system that is only conducted by the ministry of finance and the application is mandatory for agencies. next research using other applications or information systems will possibly give different results. research related to information system has been highly developed in the private sector, but research in public sector is still limited. one purpose of this study is to enrich research in public sector information systems by using a research model that is still rarely used in indonesia. the futher researches are expected to develop research in the public sector in indonesia either by using a research model that is frequently used to improve the validity, making modifications to increase suitability models with environment faced, or using a new model that has never been used before. research related to information systems in the public sector, particularly in indonesia, most of them are simply related to how information systems can be accepted by the user (technology acceptance model) and the success of information systems. when it is viewed from the use of information systems concept, there is use of information systems for decision-making and implejurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 231-239: juli 2017 238 mentation of use systems information (burtonjones and straub, 2006). future studies are expected to develop further in the concept. task characteristics and technology characteristics in tpc models can strongly support the performance, where the system and tasks are robust size (burton-jones and straub, 2006). the next research can take more concern of in-depth linkage of performance to be achieved by the use of information systems, so that the constructs formed are in accordance with the context. thus, it is expected to increase the significance of the relationship to performance. researchers must also consider cultural factors and individual ability. performance in this model can only be explained by 28%, indicating that there are a lot of things outside the model that influence it, e.g. organizational factors (structure and environment) as in the model hot fit (yusof et al., 2006). for further research, it is supposed to connect cse to computer usage (utilization) as aktag (2015). for more complex and integrated information system, the development model of tpc is necessary since this model is more suitable for simple applications such as those used goodhue and thompson (1995). span system has also been investigated by using tam. for further research, it can be investigated with other models. for mandatory applications, the measurement of net benefit (in this case the performance) could be mediated by user satisfaction as in koh et al. (2010). for further span development, it is expected to pay more attention to the suitability of the technology task (ttf) from technology characteristic e.g. keeping span technology into a system that is up to date and minimal disruption. references abdillah, w. and h. m. jogiyanto. 2015. partial least square (pls): alternatif structural equation modeling (sem) dalam penelitian bisnis. yogyakarta: andi. ajzen, i. 1991. the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50, 179-211. aktag, i. 2015. computer self-efficacy, computer anxiety, performance and personal outcomes of turkish physical education teachers. educational research and reviews, 10 (3), 328. alannita, np. and i. g. n. a. suaryana. 2014. pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan kemampuan teknis pemakai sistem informasi akuntansi pada kinerja individu. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 6 (1), 3345. burton-jones, a. and d. w. straub jr. 2006. reconceptualizing system usage: an approach and empirical test. information systems research, 17 (3), 228-246. compeau, d. r. and c. a. higgins. 1995. computer self-efficacy: development of a measure and initial test. mis quarterly, 13 (3), 319-340. davis, f. d., r. p. bagozzi, and p. r. warshaw. 1989. user acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. management science, 35 (8), 9821003. dishaw, m., d. strong, and d. b. bandy. 2002. extending the task-technology fit model with self-efficacy constructs. in amcis 2002 proceedings (pp.1021-1027). aisel. ghozali, i. and h. latan. 2015. partial least squarekonsep, teknik, dan aplikasi smartpls 3.0 (edisi 2). semarang: badan penerbit universitas diponegoro. goodhue, d. l and r. l. thompson. 1995. task–technology and individual performance. mis quarterly, 15 (3), 213-236. hollingsworth, c. l. 2015. an examination of task-technology fit and the use of mobile devices for performing tasks. dissertation, kennesaw state university. kementerian keuangan. 2013. modul span. jakarta: kementerian keuangan. koh, c. e., v. r. prybutok, s. d. ryan, and y. a. wu. 2010. a model for mandatory use of software technologies: an integrative approach by applying multiple levels of abstraction of informing science. informing science: the international journal of an emerging transdiscipline ,13, 177-203. maulina, c., e. s. astuti, dan kertahadi. 2015. pengaruh karakteristik tugas, teknologi informasi, dan individu terhadap task technology fit (ttf), utilisasi, dan kinerja. jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 4 (1), 108-119. mew, l. q. l. 2009. online social networking: a task-person-technology fit perspective. wulandari et al. span’s user performance: technology performance chain 239 dissertation, the school of business of the george washington university. morgeson, f. p. and s. e. humphrey. 2006. the work design questionnaire (wdq): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. journal of applied psychology, 91 (6), 1321–1339. rahmi, t. 2006. analisis pengaruh kesesuaian tugas-teknologi dan utilisasi terhadap dampak kinerja : studi di auditama keuangan negara v badan pemeriksa keuangan. tesis, universitas gajah mada. setianingsih, s. and i. supriatna. 2009. faktor kesesuaian tugas-teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengaruhnya terhadap kinerja akuntan publik. ekspansi jurnal ekonomi, keuangan, perbankan dan akuntansi, 1 (2), 289-308. sunarta, in. and p. d. astuti. 2005. pengujian terhadap technology to performance chain: pendekatan structural equation modelling. paper presented at seminar nasional akuntansi viii, solo. susanti, v. a. 2006. teknologi tugas yang fit dan kinerja. jurnal akuntansi dan keuangan, 8 (1), 24-34. suyati. 2015. pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi keuangan, partisipasi manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, kesesuaian tugas, dan keahlian pemakai komputer terhadap kinerja karyawan. skripsi, universitas muhammadiyah surakarta. weyai. 2012. kesesuaian tugas-teknologi dan utilitas teknologi informasi terhadap kinerja karyawan (studi pada karyawan biro universitas cenderawasih jayapura). teshes, universitas kristen satya wacana. world bank. 2015a. indonesia: new financial management information system at finance ministry to improve transparency, efficiency and accountability.http://web.worldbank.org/w bsite/external/news/0,,pagepk:34 382~ pipk:34439~thesitepk:4607,00.html world bank. 2015b. financial management information systems (fmis). http://www.worldbank.org/en/topic/governa nce/brief/financial-managementinformation-systems-fmis yusof, m. m., j. kuljis, a. papazafeiropoulou, and l. k. stergioulas. 2008. an evaluation framework for health information systems: human, organization and technology-fit factors (hot-fit). international journal of medical informatics, 77 (6), 386-398. http://web.worldbank.org/wbsite/external/news/0,,pagepk:34382~ http://web.worldbank.org/wbsite/external/news/0,,pagepk:34382~ http://web.worldbank.org/wbsite/external/news/0,,pagepk:34382~ http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/financial-management-information-systems-fmis http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/financial-management-information-systems-fmis http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/financial-management-information-systems-fmis jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs elsje kosasih1*, atty yuniawati1, verawati suryaputra1, amelia limijaya1 abstract: this research aims at developing a model for calculating cost of laundry services performed by small-scale laundry businesses which incorporate environmental impact and costs into the model. the activity-based costing method is used to assign indirect costs to the cost object. this research is a continuation of the previous research that we have conducted in several smallscale laundry businesses located in bandung, west java. since environmental impacts and costs are considered, there will be changes in the resources and activity consumed, compared to the original model, which has not taken into account environmental factors. we identified several environmental costs, such as eco-detergent and plastic, government fines, loss of customers, and environmental costs borne by wider society. in analyzing the environmental costs, epa classification is used. the suggested model is still in the theoretical phase, as some environmental costs arising from laundry business activities are difficult to measure. some recommendations to laundry businesses and government are provided. keywords: activity-based costing; cost of services; environmental costs; environmental impact; laundry introduction in big cities in indonesia, more and more people are working so that there is not much time left to do house chores such as doing laundry. at the same time, those who are previously working as housemaids prefer to work as factory workers or as housemaids abroad. these two conditions create an opportunity to open small-scale laundry businesses. this laundry business targeted boarding houses, small-scale hotels, even residential houses by offering laundry services at a low price. in the last couple of years, small-scale laundry has flourished. this attracts more people to open the business, which, in turn, creating more competition among them. therefore, cost information becomes crucial for them to win the competition. affiliation: 1 accounting department, universitas katolik parahyangan, bandung, indonesia. *correspondence: elsjekosasih@yahoo.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002123 citation: kosasih, e., yuniawati, a., suryaputra, v., & limijaya, a. (2019). model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, 20(2), 173-197. article history received: 11 february 2018 reviewed: 23 march 2018 revised: 29 april 2019 accepted: 2 may 2019 mailto:elsjekosasih@yahoo.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5558 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 174 given the nature of the business where competition is intense whereas there are not many differences in services provided by each company, small-scale laundry businesses use market-based pricing method and do not calculate service (product) cost. product cost information enables companies to determine product profitability, thus enables them to make appropriate product-related decisions, to make reliable planning and control, and to increase efficiency. laundry processes involve several stages that utilize a different type of resources at a different rate of consumption. most of the costs involved are indirect cost with laundry services as the cost object. therefore, we decided to use activity-based costing system to develop the model of service cost calculation for the laundry business. laundry businesses generate positive and negative impacts on society. more than merely helping in handling house chores, their existence creates jobs for nearby society. however, they utilize huge amount of water in the process and produce a high level of wastewater from the process. the businesses frequently are not aware of the negative impacts they create to the environment. the water-related issue should not be considered lightly since the supply of clean water becomes scarce nowadays and becomes an issue in and of itself. environmental impacts produce environmental costs. thus, it is important for the companies in question to incorporate environmental costs in the calculation of product cost to have a more comprehensive product cost information. to the best of authors’ knowledge, there has not been any previous research on environmental management accounting (ema) topic that is integrated into the cost of services calculation in the laundry business. for example, a research conducted by gunarathne and lee (2015) focused on the development and implementation of ema in hotel businesses in sri lanka, similar to what jankovic, persic, and gavranic (2011) did previously in the croatian hospitality industry in which they reviewed the role of ema in hotel management systems. although these two studies did discuss ema, they took hotel business as the scope; meanwhile, in this study, we choose laundry business. having said that, there are exist several studies on the laundry business. however, the focus is not on incorporating environmental costs into the cost of services calculation. for instance, there is a study on laundering practices in norway and the strategies recommended to help consumers shift to a more sustainable laundry habit (laitala, klepp, & boks 2012). before that, the same researchers also conducted a study to see the availability of options, which can be utilized to change consumer habits in clothing maintenance to a more environmentally-friendly one, by considering the feasibility as well as the efficiency of the options (laitala, boks, & klepp 2011). meanwhile, mir, & feitelson (2007) studied the environmental behavior in small service family firms, one of which is laundry business, in jerusalem. thus, previous research mentioned above either focused on the hospitality industry or behavioral aspect, and none discussed the inclusion of environmental aspect into cost calculation. nevertheless, ngwakwe (2009) highlighted the importance of incorporating environmental costs into product costs calculation, but did not discuss the detail to do kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 175 so. previously, rogers and kristof (2003) classified environmental costs into variable manufacturing overhead costs, whereas in this research, they can be categorized as direct and indirect costs. kreuze and newell (1994) explained that using activity-based costing (abc) system to allocate costs to the product could benefit a company to manage environmental costs efficiently. thus, this research attempts to include environmental costs into product cost calculation by using the abc system. we have researched to create a model of product cost calculation for small-scale laundry that incorporates environmental costs. environmental impacts of small-scale laundry businesses were identified along with their environmental costs. to the best of authors’ knowledge, this type of study has never been undertaken previously by other researchers. this research aims to: 1) identifying direct and indirect costs of small-scale laundry business with laundry services as the cost object, including environmental cost created by the business. 2) assigning direct and indirect costs identified using activity-based costing system to laundry services. 3) creating a model of laundry services cost calculation for a small-scale laundry business. 4) contributing to the local regulator in issuing business permits to laundry businesses by considering their environmental impacts. thus, this research contributes to the inclusion of environmental impact and costs of doing laundry business, which is usually not considered. by doing so, this study contributes to the growing literature of environmental management accounting as well as more established literature of full costing, specifically to include environmental costs in product costs calculation. literature review laundry business laundry business is included as a service organization. according to onat, anitsal, and anitsal (2014, p. 155), laundry service is a kind of possession processing service. in possession processing service, tangible actions are performed on people’s possessions, such as house remodeling, pet grooming, and dry cleaning. described below are laundry business types and their development in indonesia. in an article at www.pewangilaundry.co.id , laundry can be defined as a place to wash and dry clothes, as well as it is done at the house, hotel, or special facility. laundry businesses can be grouped into: http://www.pewangilaundry.co.id/ kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 176 1) commercial laundry: operates in the private sector, serves laundry to hotels, restaurants, delivery, and transportation, domestic or public, nursing home/hospital/clinic. 2) industrial laundry: operates in the private sector, serves laundry to the manufacturer and other sources of industry such as office, supermarket, retail stores, and service center. 3) hospital laundry: serves laundry to hospital, clinic, dental care, day care, nursing home, mental health institution, general public health service center. 4) institutional laundry operates in areas such as system institution, jail, and mental health institution. 5) laundry on-premises: generally, operates at hotel, industry, nursing home, private hospital, industry, and the service is used by internal. 6) coin laundry: the laundry activated by coins, usually run by an individual or small agency, such as an apartment, and mall. the development of laundry industry in indonesia the laundry industry in indonesia has grown quite rapidly and has good prospects in the future, as stated by wasono raharjo as ketua umum asosiasi pengusaha laundry indonesia (chairman of indonesian laundry entrepreneurs association) in “expo clean and laundry 2014” event and quoted by www.beritasatu.com. even, it was estimated that the business turnover could reach 60 trillion rupiahs per year as said by h.m. shiddiq, who is ketua asosiasi perusahaan klining servis indonesia (chairman of indonesian cleaning service company association) and quoted by swa magazine. the fast-growing of this business has positive impacts, such as increasing labor demand by this industry, which could increase community income and tax potential, thus can increase government income. specifically, small size laundry businesses, as the focus of this research, are increasingly emerging and developing because of these factors: 1) increasing activity and mobility of the community. nowadays, people are busier and highly mobile. therefore, the time that was previously allocated to do household affairs, including washing and ironing clothes, is now used for other activities that are more productive. then, many people use laundry business to wash and iron their clothes. 2) growing in practical culture in society. washing, drying, and ironing activities are presumed time-consuming, so it is more practical to use laundry service than do those themselves. 3) the development of types of clothing material. with the development of types of clothing materials and models, washing and care instruction become complicated and hard to do. therefore, many people switch to laundry service to preserve their clothes. 4) affordable prices. laundry services offer many types of service with affordable prices, so there is a high demand from the community for laundry services. kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 177 in order to sustain and even grow in this competitive environment, the company needs to take some actions, such as controlling costs so that they can operate efficiently and maintaining quality so that they have a good relationship with customers. definition and classification of cost according to datar and rajan (2018, p. 49), “a cost is a resource sacrificed or forgone to achieve a specific objective. a cost (such as the cost of labor or advertising) is usually measured as the monetary amount that must be paid to acquire goods or services”. in line with datar and rajan, guan, don, and maryanne said that (2009, p. 24) “cost is the cash, or noncash asset sacrificed for goods and services that are expected to bring a current or future benefit to the organization”. in this research, the calculation of service cost is done with activity based costing system. before calculating service cost, we should classify costs into direct or indirect costs. the definition put forward by hilton and platt (2015, p. 51) is as follows: “direct cost of a cost object is a cost that can be traced to a particular cost object…. indirect cost of a cost object is a cost that cannot be traced to a particular cost object.” the cost object, according to datar and rajan (2018, p.49) is anything for which a cost measurement is desired. so, the classification of costs depends on the cost object. besides that, other factors that influence the classification are the materiality of cost in question, availability of information-gathering technology, and design of operation (datar&rajan 2018, p.49). activity-based-costing system (abc) activity based costing system is a costing system in which multiple overhead cost pools are allocated using bases that include one or more non-volume-related factors (carter, usry, & hammer, 2002, p. 370). the calculation of cost using abc will give benefit to the company because this system assigns indirect cost more accurately, as stated by kaplan and atkinson (1998, p. 97) “activity-based-costing developed to provide more accurate ways of assigning the cost of indirect and support resources to activities, business processes, products, services, and customers”. the calculation of cost using abc system could be described as portrayed in the figure 1. it can be seen that the process of assigning indirect cost is done in two stages, assigning the cost of a resource to activity and assigning cost of activity to cost object. the process of assigning cost in abc, according to datar and rajan (2018, p. 184-188), consists of 7 stages: 1) identify the products that are the chosen cost objects. 2) identify the direct cost of the products. 3) select the activities and cost-allocation based to use for allocating indirect costs to the products. kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 178 4) identify the indirect costs associated with each cost-allocation base. 5) compute the rate per unit of each cost-allocation base. 6) compute the indirect costs allocated to the products. compute the total cost of the products by adding all direct and indirect costs assigned to the products. figure 1 activity-based costing system diagram source guan et al. (2009, p. 96) the steps of assigning cost with abc according to garrison, noreen, and brewer (2015, p. 314) are similar to datar and rajan’s, which are: a) define activities, activity cost pools, and activity measures b) assign overhead costs to activity cost pools c) calculate activity rates d) assign overhead costs to cost objects using the activity rates and activities measures e) prepare management reports. datar and rajan (2018) clearly show that the process of assigning cost begins with defining cost objects and identification of direct and indirect costs, while garrison et al. (2015) suggests the stages of assigning indirect cost explicitly, especially related to assigning resources cost to activities. although abc system gives an advantage in assigning indirect costs more accurately, not all organization could be benefited. below are the characteristics of a company that will be benefited when applying abc (datar & rajan 2018, p. 190): 1) significant amounts of indirect costs are allocated using only one or two cost pools. 2) all or most indirect costs are identified as output unit-level costs (few indirect costs are described as batch-level costs, product-sustaining costs, or facilitysustaining costs). direct materials direct labor overhead activity cost pools products direct tracing direct tracing resource drivers activity cost drivers kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 179 3) products make diverse demands on resources because of the difference in volume, process steps, batch size, or complexity. 4) products that a company is well-suited to make and sell show small profits; whereas products that a company is less suited to make and sell show large profits. 5) operation staff has a substantial disagreement with the reported costs of manufacturing and marketing products and services. in order to apply abc well, we should notice these four factors (chea, 2011): 1) the drive to change should be from the organization itself. 2) the adoption of abc should be believed by the operation manager before submitted to the top management. 3) all employees should feel to have the abc and responsible for the application. 4) the reasons to use abc should be communicated to all employees. life cycle costing in laundry businesses, there are a lot of environmental impacts that do not appear in the time of production or in time of delivering service to customers. instead, those impacts are recognized after those processes. therefore, it is important to calculate the long term environment cost and effect. according to kreuze and newell (1994) in their article, “life-cycle costing measures the entire 100% of these costs (full costs over the product’s/system’s/operation’s life cycle), not just the costs incurred during production, and responsibility for environmental impacts has extended product costs well beyond the life cycle of the product. responsibility for hazardous waste, for example, lasts forever. therefore, all costs are discounted to the present to facilitate comparison with competing products”. the definition of life cycle costing according to datar and rajan (2018) is: “life-cycle costing tracks and accumulates business function costs across the entire value chain from a product’s initial r&d to its final customer service and support” (datar and rajan 2018, p. 560). based on the description above, in calculating the cost of laundry service, we should combine life cycle costing with activity based costing system. according to kreuze and newell (1994), “the merging of life-cycle costing and abc is not a revolutionary approach. consideration of all costs, from the introduction phases to product maturity, can allow for the development of better design methods, production methodologies, marketing strategies, and disposal options. environmental expenditures must be a major part of those considerations.” environmental management accounting abc system is part of management accounting. the increasing rate of environmental destructions coupled with higher awareness about the importance of the environment to sustainability drives further development in management accounting. environmental management accounting (ema) is a subset of management accounting that specifically kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 180 deals with environment. ema provides management with information, financial and nonfinancial, regarding environmental impacts of company activities so that this information is considered in decision making. langfield-smith, thorne, and hilton (2009) differentiate ema into two categories: 1) financial ema deals with the calculation of environmental costs, which are costs incurred to prevent, monitor and report environmental impacts and the cost of failing to comply with environmental regulations 2) physical ema deals with techniques that focus on supplying information to management that accounts for the organization’s impact on the natural environment environmental costs environmental costs, according to guan, et al. (2009), are costs that are incurred because poor environmental quality exists or may exist (2009, p. 512). there are many classifications of environmental costs, as will be discussed below. collier (2012) classifies environmental costs based on the purpose of costs, whether they are incurred to prevent waste or to handle the resulted waste from a process. they are: (1) costs of environmental protection (before), and (2) costs of remedying problems caused during the production process (after). rimer (2000) categorized environmental costs into three groups in term of their connection with environment-related regulations, as follows: 1) compliance costs are associated with equipment or activities which are directly required for environmental reasons, and either the activity or equipment would not be used if regulations were not the driver 2) preventive costs are associated with an activity or equipment which will prevent or minimize the applicability of a particular regulation 3) green costs are an activity or piece of equipment used to voluntarily reduce the company impact on the environment and are not required specifically by regulation. environmental protection agency, as cited by langfield-smith et al. (2009), gives a different classification of environmental costs. the classifications are: 1) conventional costs direct costs associated with capital expenditures, raw materials, and other operating and maintenance costs 2) hidden costs hidden regulatory costs from activities such as monitoring and reporting of environmental activities and emissions, cost of searching for environmentally responsible suppliers, and the ongoing cost of cleaning up contaminated land 3) contingent costs contingent liabilities arising from failure to clean up contaminated sites, and fines and penalties for non-compliance with regulations 4) relationship and image costs kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 181 less tangible costs and benefits that relate to consumer perceptions and employee and community relations 5) societal costs costs that organizations impose on others – the environment and society – for which they may not be held legally responsible and which cannot be compensated for in the legal system methods for environmental costs measurement sigma guidelines (2003, p. 49) explained several methods to measure environmental costs. most of them quantify the monetary value of benefits or costs obtained from the environment from the stakeholders’ point of view. environmental costs are calculated based on willingness to pay (wtp), which is the amount of money a person is willing to pay to obtain environmental benefits, or willingness to accept (wta), which is a reduction in payment for a person’s willingness to suffer environmental destructions. for example, house a, located in an area with clean air and water, is on the market for idr 3.000.000.000,-. while house b, similar to house a, but located in area near a landfill, is on the market for idr 250.000.000,-. a person who buys house a incurs idr 50.000.000,environmental costs using the wtp approach; pay more to obtain cleaner air and water. another person who buys house b also incur idr 50.000.000, environmental costs using wta approach; pay less but suffering low-quality air and water. the methods are further categorized into demand-side methods and supply-side methods. demand-side methods are: 1) hedonic pricing this method uses information from a surrogate market to estimate the implicit value of an environmental good or service. for example, differential housing prices can be used to estimate how much extra people are willing to pay for residential property in areas free from traffic or industrial air pollution. 2) travel cost method this method uses a combination of surveys and surrogate markets to estimate the demand curve for an environmental resource. as its name implies, the travel cost method infers willingness to pay for environmental goods and services from the time and expense involved in traveling to them. conventionally, the method is used to derive values for recreational sites. 3) contingent valuation method cvm elicits information on environmental preferences directly from the individual using surveys, questionnaires, or experimental techniques. cvm is based on hypothetical behavior inferred from surveys or experiments rather than on actual observed behavior. it has wide application but is the most unreliable of the methods as it is subject to several inherent biases. supply-side methods are: 1) productivity approach kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 182 in this technique, environmental quality is viewed as a factor of production. changes in environmental quality lead to changes in productivity and production costs, which in turn lead to changes in prices and output, which can be measured and observed. for example, improvements in soil conservation will feed through into changes in agricultural yields and prices. hence, the costs of soil erosion can be evaluated using information obtained from agricultural markets. 2) preventive expenditure method this approach has much intuitive appeal in that it is based on actual expenditure incurred to prevent, eradicate, or reduce adverse environmental effects. 3) replacement cost method this is an ex-post environmental valuation approach. in other words, it estimates replacement or restoration costs once environmental damage has taken place. expenditures to neutralize soil and water acidity from agricultural run-off are examples of the costs incurred to restore damaged environmental assets to their original state. ecosystemvaluation.org explains methods to measure the economic value of the ecosystem in a monetary amounts, such as: 1) market price method estimates economic values for ecosystem products or services that are bought and sold in commercial markets. 2) productivity method estimates economic values for ecosystem products or services that contribute to the production of commercially marketed goods 3) hedonic pricing method estimates economic values for ecosystem or environmental services that directly affect market prices of some other good. most commonly applied to variations in housing prices that reflect the value of local environmental attributes. 4) travel cost method estimates economic values associated with ecosystems or sites that are used for recreation. assumes that the value of a site is reflected in how much people are willing to pay to travel to visit the site. 5) damage cost avoided, replacement cost, and substitute cost methods estimate economic values based on costs of avoided damages resulting from lost ecosystem services, costs of replacing ecosystem services, or costs of providing substitute services. 6) contingent valuation method estimates economic values for virtually any ecosystem or environmental service. the most widely used method for estimating non-use, or “passive use” values. asks people to directly state their willingness to pay for specific environmental services, based on a hypothetical scenario. 7) contingent choice method kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 183 estimates economic values for virtually any ecosystem or environmental service. based on asking people to make tradeoffs among sets of the ecosystem or environmental services or characteristics. does not directly ask for willingness to pay—this is inferred from tradeoffs that include cost as an attribute. 8) benefit transfer method estimates economic values by transferring existing benefit estimates from studies already completed for another location or issue in some cases, the monetary value of environmental degradation is still difficult to measure. in that case, it is advisable to rank each determinant factor and assess each project based on its qualification on every factor. then, a project with the highest value will be selected. examples of determinant factors are emission level, noise level, and water ph level. environmental impacts of laundry business laundry business uses a huge amount of energy, especially water, and generates a significant amount of waste to the environment. an article in the guardian (october 2014) revealed a result of a study in the uk that energy usage of each unit of washer and dryer has decreased due to technological improvement. however, the overall energy usage of laundry activities has increased since more households own washer and dryer, and they are doing these activities more frequently than before. these findings confirm that the approach to sustainability cannot be done partially. instead, it should be done comprehensively and in an integrated way so that the overall effects on the environment are positive. one example to overcome this condition was done in sweden by establishing a communal area for clothes drying in a residential area. putro (2014) researched sleman regency, depok district, to find out the impacts of small-scale laundry business on the environment, in term of groundwater usage and wastewater treatment. this research discovered that most laundry businesses used groundwater and only a small number owned sewage treatment plant. it is also discovered that harmful chemical in detergent encouraged the growth of eceng gondok (eichorniacrassipes) and other weeds, which would hinder the flow of the river. an article published in tribunyogya (2013) revealed further that wastewater from the laundry business would contaminate groundwater if not previously treated. olivia lewi pramesti’s research pointed out that laundry business produced waste containing a harmful chemical which lowered water quality, increased e-coli content of the water, triggered health issues, and caused environmental destructions. research by asfawiand yuantari (2014) in pindrikan kidul village, semarang uncovered several environmental impacts of small-scale laundry businesses. most of the respondents in this research dumped waste water to the sewer without neutralizing it. as a result, wastewater with a high concentration of harmful chemical altered the composition of chemical in the ecosystem and disturbed the life in the ecosystem. further, it disturbed the ecosystem’s function as a natural purifier. kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 184 mechanisms to reduce environmental impacts of laundry business in general, people are aware of the negative impacts that the laundry business put into the environment. therefore, some actions have already been done to deal with this issue. based on the research done by i made elpera yuda in yogyakarta, local authority has required every laundry business to obtain nuisance permit (ho hinder ordonantie), which states that every laundry business 1) should use eco-friendly detergent to prevent environmental degradation, 2) is not allowed to dispose waste into city-governed sewer, and 3) has the facility to neutralize the waste. however, the implementation of these requirements has not been reinforced properly. inspection is merely intended to ensure that every laundry business has the permit. as for ensuring the implementation, the authority relies on written complaints from the society in conducting an inspection and in taking appropriate actions. based on his research, satriyadi suggested the use of eceng gondok in wastewater disposal area to reduce the effects of harmful chemical contained in the wastewater. eceng gondok has the ability to break waste into components that are less harmful to the environment. an article http://bisnisukm.com discussed several ways to minimalize the negative impacts of laundry businesses. first, by using green (eco-friendly) detergent to reduce the harmful chemical in the wastewater. next, by building a simple sewage treatment plant using pebbles, sand, and cotton fiber as a clarifier to purify wastewater from harmful chemicals. another solution is by choosing a location that is far from the residential area. one example of green laundry practice is a laundry business run by koperasi desa sukadanau (kds), located in kampung jarakosta, sukadanau village, west cikarang district, bekasi regency. this laundry business (green laundry) has its own simple sewage treatment plant, which is supported by the csr program of coca cola amatil. wastewater that has been purified using the facility so far is utilized to water the plants and is proposed to be used in catfish cultivation. an article in tribunyogya (2013) stated a solution proposed by badan lingkungan hidup yogyakarta to reduce environmental impacts by suggesting that every laundry business should have its own sewage treatment plant. since this solution involves a large amount of investment, an alternative solution would be by requiring the business to cooperate with independent sewage water plant. another way to reduce the environmental impacts of laundry business is by making clear to the business about the magnitude of costs created by these impacts and how much of these costs are borne by the business — realizing how the impacts on the environment influence the financial performance of the business will motivate the business to take appropriate actions in reducing those impacts. research method this is qualitative research, based on a case study. a convenience sample of micro and small business operated in the laundry industry in bandung area were taken. the data kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 185 were collected using observation, in-depth interview, and literature study. the research process is explained in the following paragraphs. a preliminary study was performed by visiting several laundry businesses in bandung and conducting interviews to know the calculation of the cost of laundry services and the impact of laundry businesses’ activities on the environment. in this preliminary study, interviews were conducted to get an overview of business process, available documents, the calculation of the cost of laundry services already performed, assets required, data on costs incurred, and the calculation of profit/ loss as well as the selling price. at the end of this preliminary study, it was then decided which laundry businesses that would become the research units. figure 2 the research process preliminary study collection of operational & financial data literature review on cost of goods data processing data analysis original model to calculate cost of services testing the model data collection literature review on environmental impact & costs renewed model after considering environmental costs kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 186 based on the result of the preliminary study, it was decided to use the interview as the method of data collection. interviews were performed in a structured way in order to acquire in-depth and detailed data. interviews were conducted to several laundry businesses who have appropriate data needed in this research. from this preliminary study, a literature review was performed to identify the most appropriate theory and concept to be applied to the laundry business in order to calculate the cost of laundry services. this literature review was done by reading textbooks and journals related to cost of services, laundry business, small and medium-sized business. after conducting this literature review, we then decided on the most appropriate method to calculate the cost of laundry services. data processing was done by choosing the data that will be used, classifying costs data based on activities, and constructing tables on costs and activities. afterward, an analysis was performed to assign resource costs to activities as well as activity costs to cost object, i.e., laundry services. it is from this stage that the model for calculating the cost of laundry services was created. figure 3 chart of cost calculation model for laundry company kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 187 the model was then tested to several laundry business owners through a training program, in which the business owners tried to calculate the cost of laundry services based on the developed model. from this training program, input was gathered to make this model perfect, and thus become more applicable. next, data and literature review on environmental impact and costs of laundry business were collected. based on this, the model was then revised, to include environmental impact and costs of laundry businesses. result and discussion in the previous research (kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya, 2017), we have taken some samples of laundry business in bandung area to get a clear picture of the characteristics of laundry business, types of service offered, activities done, and some data of the cost to support the design of a model to calculate the cost of services. based on this information, we have designed a cost calculation model for the laundry business in accordance with the real activities done by the laundry company as shown in figure 3. table 1 resource cost driver to allocate resource cost to activities no type of cost resource cost driver allocated to 1 cost of employees time (work hours) picking dirty clothes from customers, handing over, washing preparation, washing, drying, ironing, packing, delivering clean clothes to customers, administration activities. 2 cost of vehicle activity frequency, consisting of picking dirty clothes, delivering clean clothes, and managing company (administration) picking dirty clothes, delivering clean clothes, administration activities. 3 cost of scale handing overactivity 4 cost of furniture (except ironing board) time usage for handing over and administration activities handing over, packing, administration activities. 5 cost of washing machine washing activity 6 cost of dryer drying activity 7 cost of tag gun washing preparation activity 8 cost of basket number of batches for washing and drying washing preparation, washing, drying activities 9 cost of irons and ironing board ironing activity 10 cost of building the size of the room. if one room is used for several activities, room usage time for certain activities is used for its allocation handing over, washing preparation, washing, drying, ironing, packing, administration activities kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 188 table 1 resource cost driver to allocate resource cost to activities (continued) no type of cost resource cost driver allocated to 11 cost of administration administration activity 12 cost of water usage washing activity 13 material cost for liquid spray starch ironing activity 14 material cost for ironing fragrances packing activity 15 cost of plastic wrap and plastic bags packing activity 16 cost of electricity electrical power and time (kwh) handing over, washing, drying, ironing, administrative activities. in the model above, we classified the cost for detergent and softener as a direct cost, whereas indirect cost consisted of 17 types of cost. there were nine activities that occurred in the laundry company that was successfully identified. the table 1 shows the resource cost driver chosen to allocate indirect cost to each activity that used the resource. the total cost allocated to every activity was then charged to cost object by using the following activity cost driver (table 2): table 2 activity cost driver for charging activity cost to cost object activity activity cost driver picking dirty clothes from customers frequency of picking dirty clothes from customers handing over number of invoices washing preparation number of kg of clothes washing number of batches for washing drying number of batches for drying (the same as the number of batches for washing) packing number of invoices delivering clean clothes to customers frequency of delivering clean clothes to customers (the same as the frequency of picking dirty clothes) administration number of invoices in the previous research, we have not included environmental impact and cost. thus, in the present research, we have reinterviewed the same laundry companies like those in the previous research, and also some eco laundry companies to know the differences between the two types of laundry companies. this was done to obtain complete information concerning the environmental impact and cost that would affect the formation of the later model. findings from regular laundry business from this research, there are some findings which are related to regular laundry companies (not eco laundry companies). they are: kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 189 1) they used detergent, which is commonly sold (some are without brands) and which pollutes the environment. for example, the result of the test conducted by bandung environmental management board (bplh) (pikiran rakyat 2010) showed that it contained some substances which exceeded the required quality standards. it is suggested that before the wastewater is discharged to the river or open drain, it should first be processed so that its contents fit the quality standards. in another research done in sleman district (putro), it was known that the majority of the laundry companies did not have a waste management mechanism. this can spur the growth of eceng gondok and water weed, which can make the river shallow and the overflow blocked. moreover, laundry waste can also disturb fish ecosystem, fertilize eceng gondok and other water plants (it can lower the oxygen in the water so that it can disturb the living organisms in the water), and can be dangerous to human health (targeted news service 2014). it is also found out that the product used in both washing and drying activities can cause air pollution through the drain of the dryers (steinemann, gallagher, davis, & macgregor, 2013). in general, laundry companies which are categorized as a small business have not possessed wastewater treatment installation (ipal) due to the high cost. it is suggested that several laundry companies which are closely located should build one together so that the cost can be shared among them. besides, to reduce environmental impact, laundry companies should make use of eco-friendly detergent, which contains natural active ingredients (http://www.deterjennasional.com/product-list/deterjeneco-green/) or brands which clearly state the ingredients which suit the quality standards. 2) they used plastic material to pack clean clothes in the form of clear plastic, which gives a negative impact on the environment. based on this research, at present, there is no other material that can substitute the plastic material. in order to make eco-friendly, used clear plastic can be recycled or reused, but this certainly depends much on the consumers. 3) they used plastic bags when handing over or delivering packages to customers. this widely used plastic material is not eco-friendly; it cannot be destroyed in a short time. there is still a way out that can be suggested to the owners of the laundry companies, that is, they can use eco friendly plastic although it will cost more, or they can make use of reusable material such as bags made of cloth or bags made from cassava, which can be destroyed when exposed to water. 4) there are still quite a lot of laundry companies that do not have a business license. at first, they just wanted to try running the business, but then they forgot to apply for the license. it is suggested that the owners of the laundry companies who do not have a business license should soon apply for one so that orderly environment, law, and administration can be reached. the absence of business license causes data collection as a whole cannot be done. findings from eco laundry business as mentioned before, we also visited eco laundry companies, and the findings are as follows: http://www.deterjennasional.com/product-list/deterjen-eco-green/ http://www.deterjennasional.com/product-list/deterjen-eco-green/ kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 190 1) eco laundry can be simply defined as the awareness of washing without damaging the environment by making use of technology to save water usage, cleaning effectively with chemical substances which are not dangerous, skin safe, and which maintain the color and fiber of the clothes for longer use. in their implementation, eco laundry companies generally use eco-friendly detergent, that is, water-based detergent which dissolves easily in water so that water will be less used. wastewater is also safe to be dumped due to the use of eco-friendly detergent. besides, detergent suppliers have also been certified eco-friendly. however, the price of eco-friendly detergent is certainly higher than regular detergent. also, eco laundry businesses follow the washing instructions on the label. 2) the selling price is determined by looking at the market price (market-based approach), then they set up a higher selling price than the market price for laundry, which is not eco laundry. they have not calculated the service cost for laundry. analysis of environmental cost arising from laundry business based on the above discussion, it can be seen that in general, both regular laundry business and eco laundry business have not calculated the cost. eco laundry business has started to be aware of running their business not only to gain profit but also to keep and maintain the environment in order not to get the negative impact of their business activities. to emphasize more the importance of environment in running a business, businessmen need to identify, classify, and calculate the kinds of environmental cost arising from the business activities, so that the cost can be well managed. based on the discussion on several groupings of environmental cost in chapter two, we used the classification from epa because we assumed that the classification is complete enough; it consists of 5 groups: conventional, hidden, contingent, relationship and image, and societal costs. we tried to identify environmental costs arising from the laundry business, classifying them, and relate them to the chart of charging cost based on our previous research. the results are as shown in table 3. the cost of customers forgone as well as the environmental cost borne by wider society are yet to be included in the costing system as portrayed in figure 3. the reason for this is because these costs are not incurred yet, or even if they are, it is difficult to detect them, so it is very challenging to measure and assign them to the cost object. nevertheless, companies should be aware of the existence of these costs and the impact they may have in the future: 1) cost of customers forgone to estimate this cost, companies can make customers database that consists of customers’ data, including domicile, to collect information on whether the customers with the preference of doing environmental-friendly laundry do live nearby. companies can also distribute a questionnaire to the neighborhood to ask if they already did some sort of laundry in the business. if not, they should kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 191 explain why; if it is related to an environmental issue, then this can be considered as potential customers forgone. 2) environmental costs are borne by society if companies do not manage their wastewater, then the impact it may have can be regarded as environmental cost borne by society, such as the cost of cleaning up the river due to pollution, the cost of medication due to water/ air pollution caused by laundry activities, damaged ecosystem, and the decrease in productivity. table 3 identification, classification, and treatment towards environmental cost arising from laundry business no environmental cost classification (epa) cost (in figure 3) allocated to activity (in figure 3) 1 eco detergent conventional detergent direct cost 2 eco-plastic conventional plastic bags packing 3 -cost of finding suppliers, machines, etc. which are ecofriendly additional cost because of using wasteful electric machines (e.g., cost of additional electrical power) cost of repairing broken machines cost arising from a process that must be repeated due to broken machines when the process is in progress hidden administration administration 4 government fine for not abiding the rules contingent adding the cost of activities which cause fine due to carelessly disposed waste washing activity (wastewater), drying activity (water/air pollution) 5 loss of customers relationship and image 6 the environmental cost is borne by society societal after identifying the environmental costs, the next step is to measure them. among the availability of methods to measure environmental costs as explained in chapter 2, for environmental costs number 1-3 in table 3, we recommend using the hedonic pricing method, as it is the most feasible and understandable one compared to other methods. by using this method, environmental costs are calculated implicitly by finding the difference in the price of regular versus eco laundry, which indicates the customer’s willingness to pay more to cover environmental costs. meanwhile, for environmental costs number 4-6 in table 3, it is suggested to use the contingent valuation method, by using a survey or questionnaire to create assumptions according to hypothetical kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 192 behavior. alternatively, the productivity approach (to estimate the change in the quality of the environment, e.g., its productivity, then to quantify it) or replacement cost method (to estimate the environment restoration cost) can also be used for environmental cost number 6. for environmental cost number 4, the amount of sanction and fine imposed can be found by referring to the relevant laws or regulation. by considering the environmental impact and costs, then the original model will change as follows: 1) resources a. detergent and softener: switched by using environmental-friendly ones. in addition, there will be less detergent usage to adjust it to the capacity, hence reducing water pollution, and the wastewater can be reused and managed better. b. electricity: switched to the solar panel. c. plastic bags: shifted to using eco-friendly bags to ease the degradation process, or customers may bring their own bags. d. washing machine: shifted to the ones with high electricity and water usage efficiency. e. dryer: shifted to the ones with high electricity usage efficiency. f. iron: shifted to the ones with temperature control. 2) activity consumption a. ironing activity: saving in electricity usage due to the use of irons with temperature control. ironing is performed when needed only. b. picking dirty clothes and delivering clean clothes activity: less frequency by optimizing this activity through careful delivery scheduling. c. washing activity: saving due to the management’s policy to wash according to the washing machine’s capacity. d. drying activity: saving due to sun-drying the laundry instead of using the dryer machine, if the weather is supportive. thus, the equation is as follows: y = z1 + a1x1 + b1x2 + c1x3 + d1x4 where: y = cost per kg or per customer or per invoice z1 = direct cost: eco-friendly detergent and softener usage a1 = activity cost pool rate with the number of an invoice as the cost driver x1 = number of invoice b1 = activity cost pool rate with a number of kg as the cost driver x2 = number of kg c1 = activity cost pool rate with picking dirty clothes and delivering clean clothes frequency as the cost driver kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 193 x3 = frequency of picking dirty clothes and delivering clean clothes d1 = activity cost pool rate with the number of the batch for washing/ drying as the cost driver x4 = number of the batch for washing/ drying the changes in the model, as described above, are an ideal situation, i.e., the prevention steps to environmental damage are performed early. if the ideal situation cannot be fulfilled, then a new resource will emerge: the cost of waste processing, which consists of the maintenance/ replacement cost or cleaning-up cost for the dryer filter, the cost of constructing a funnel, wastewater cleaning-up cost which is allocated to the waste treatment activity (a new one). this activity relates to waste treatment, especially wastewater resulting from washing activity, so it is expected that the water discharged to the environment will not be harmful. if possible, the wastewater which has been treated can be reused, reducing the water usage, thus its cost. this activity is classified as facility sustaining cost, and will be allocated to the cost object using several kg as the cost driver. analysis of efforts to overcome environmental impact the awareness of environmental issues resulting from running a business, including laundry business, has been increased for the past few years. businesses are starting to realize the importance of having a sustainable way of doing business. in the laundry sector itself, there have been some efforts performed to reduce the negative impact it may have on the environment, such as using energy-efficient washing machine or dryer, supported by the advancement of technology. however, this kind of approach might be less effective; a more comprehensive and integrated approach is needed, for example, through the government’s role in performing its duty as a regulator. the government, through badan lingkungan hidup (blh – environmental agency), has performed some efforts to reduce the negative impact of laundry business on the environment. for instance, in yogyakarta (yuda 2013; tribunjogja2013), where every laundry has to have nuisance permit, laundry businesses must use eco-friendly detergent, waste is not allowed to be discharged to saluran limbah kota (city sewer), and every laundry business should have a special treatment to neutralize their waste. in fact, however, this control and supervision role has not been optimum, partly caused by the lack of personnel and the incompleteness of laundry business database as there are still many who do not have a business license. thus, the government must increase its supervising role to make sure the designed efforts are put in place, for example through the imposition of sanctions. moreover, the government should also be stricter in terms of business license and active in socializing pre-treatment to waste, as well as mapping the impact of laundry businesses in every region (pramesti 2012), so that the necessary monitoring and action can be performed accordingly. socialization to the laundry business regarding the adverse impact of their activities to the environment may also be conducted, as probably some of them are still not fully aware of this issue. a simple educative approach, such as an explanation of methods that can be used to kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 194 treat wastewater, or countermeasures to the damaging impact of the laundry business to the environment by planting eceng gondok (satriyadi 2014), can be considered. a proper wastewater treatment plant is also essential in efforts to reduce the adverse impact of laundry business on the environment. an example of a success story comes from the green laundry, located in kampung jarakosta, desa sukadanau, kecamatan cikarang barat, kabupaten bekasi, which already has a simple treatment plant, in cooperation with coca-cola amatil through its csr (https://bisnisukm.com/usahalaundry-ramah-lingkungan-dilengkapi-ipal.html). the technology used is quite simple, and the resulting wastewater can be used for watering the plants. in the future, the wastewater is expected to be utilized for catfish cultivation. by sharing such a success story, it is expected that other laundry businesses will be motivated to do similar efforts. to sum up, some efforts that can be performed by laundry businesses to countermeasure their negative impact on the environment are (1) to perform the waste treatment and pollution prevention steps accordingly (2) to replace materials with the environmental-friendly ones, e.g., detergent, plastic bags (3) to reduce electricity and water consumption. conclusion there are some conclusions that can be derived from this research. first, the resulting environmental impact from laundry business activities is, among others: wastewater from detergent, air pollution resulting from drying activity, and the use of plastic bags for packing. since the majority of laundry businesses are still classified as a small business, some of them neither have the business license nor proper mechanisms to the resultant waste. however, it seems that the awareness of environmental issues is rising by the emergence of eco laundry. next, it can be concluded that both regular and eco laundry businesses, in general, do not perform a cost of service calculation. with regards to analyzing the environmental costs, we used epa classification as it is regarded as quite comprehensive, consisting of 5 classifications: conventional, hidden, contingent, relationship and image, and societal costs. we found that some environmental costs arising from laundry business activities are difficult to measure as they are not yet incurred, or even if they have it is hard to detect, so it is challenging to measure and assign them to the cost object. finally, some methods to calculate environmental costs are suggested. limitation of this research is that the model developed by authors is still in the theoretical/ conceptual phase; it is yet to involve quantitative data. compared to the previous method, there are changes in the equation’s constant and coefficient due to considering environmental impact and costs. meanwhile, there are some implications of this research for the laundry businesses as well as the government. for laundry businesses, they could consider to create a customer’s database to know their customers’ preferences and to start considering some efforts to alleviate the adverse impact of their activities to the environment, such as: to reduce the usage of dryer by https://bisnisukm.com/usaha-laundry-ramah-lingkungan-dilengkapi-ipal.html https://bisnisukm.com/usaha-laundry-ramah-lingkungan-dilengkapi-ipal.html kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 195 switching to solar panel, to substitute detergent and plastic bags with environmentalfriendly ones, to perform simple wastewater treatment, to reduce electricity usage as the main source of laundry activities, and to reduce the water consumption. whereas for the government, there is a call to perform a more comprehensive and integrated approach to overcome the environmental impact of the laundry businesses, through improving its role as a regulator, for example by applying the rule on business license and stricken sanctions imposed. in addition, the government is also expected to socialize actively and educate laundry businesses on ways or methods to manage their waste. some suggestions for further research are, among others, to conduct some tests on water quality by the expert to identify whether laundry business activities lower the water quality, to broaden the scope to other areas as well, to broaden the research object including eco laundry, and to perform environmental costs calculation quantitatively using the appropriate method. acknowledgment this research has been awarded a grant by the ministry of research, technology and higher education of the republic of indonesia under the scheme “hibah bersaing” for the year 2016. references asfawi, s., yuantari, m.g., & catur. (2014). dampak usaha laundry terhadap tingkat pencemaran air (studi kasus di kelurahan pindrikan kidul). thesis, universitas dian nuswantoro, indonesia. carter, w.k., usry, m.f. & hammer, l.h. (2002). cost accounting 13th ed. thomson learning. chea, a. c. (2011). activity-based costing system in the service sector: a strategic approach for enhancing managerial decision making and competitiveness. international journal of business and management, 6(11), 3. retrieved from http://vulms.vu.edu.pk/courses/mgt605/downloads/activitybased%20costing%20system%20in%20the%20service%20sector%20a%20strateg ic%20approach%20for%20enhancing%20managerial%20decision%20making%2 0and%20competitiveness.pdf collier, p. m. (2015). accounting for managers: interpreting accounting information for decision making. john wiley & sons. datar, s.m. & rajan, m. v. (2018). horngren’s cost accounting: a managerial emphasis 16th ed. pearson education limited. garrison,r.h., noreen, e.w.,brewer,p.c. (2015). managerial accounting. mcgraw-hill companies, inc. guan, l,. don r.h, maryanne m.m. (2009). cost management. south-western cengage learning. gunarathne, n., & lee, k. h. (2015). environmental management accounting (ema) for environmental management and organizational change: an eco-control http://vulms.vu.edu.pk/courses/mgt605/downloads/activity-based%20costing%20system%20in%20the%20service%20sector%20a%20strategic%20approach%20for%20enhancing%20managerial%20decision%20making%20and%20competitiveness.pdf http://vulms.vu.edu.pk/courses/mgt605/downloads/activity-based%20costing%20system%20in%20the%20service%20sector%20a%20strategic%20approach%20for%20enhancing%20managerial%20decision%20making%20and%20competitiveness.pdf http://vulms.vu.edu.pk/courses/mgt605/downloads/activity-based%20costing%20system%20in%20the%20service%20sector%20a%20strategic%20approach%20for%20enhancing%20managerial%20decision%20making%20and%20competitiveness.pdf http://vulms.vu.edu.pk/courses/mgt605/downloads/activity-based%20costing%20system%20in%20the%20service%20sector%20a%20strategic%20approach%20for%20enhancing%20managerial%20decision%20making%20and%20competitiveness.pdf kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 196 approach. journal of accounting & organizational change, 11(3), 362-383. https://doi.org/10.1108/jaoc-10-2013-0078 hilton, r.w. & platt, d.e. (2015). managerial accounting: creating value in a dynamic business environment, 10thed. global edition. mcgraw hill. jankovic, s., persic, m. & gavranic, t.z. (2011). framework for development of environmental management accounting in croation hospitality industry. sustainable tourism: socio-cultural, environmental and economics impact, 121-135. kaplan, r.s. & atkinson, a.a. (1998). advanced management accounting, 3rd ed. prentice hall international. kosasih, e., yuniawati, a., suryaputra, v. & limijaya, a. (2017). model perhitungan harga pokok untuk perusahaan laundry. jurnal aset (akuntansi riset), 9(2), 1-14. http://dx.doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9219 kreuze, j. g., & newell, g. e. (1994). abc and life-cycle costing for environmental expenditures. strategic finance, 75(8), 38. retrieved from https://search.proquest.com/openview/7509ece09a6b40a0471eb1de055b22ff/1?p q-origsite=gscholar&cbl=48426 laitala, k., boks, c., & klepp, i. g. (2011). potential for environmental improvements in laundering. international journal of consumer studies, 35(2), 254-264. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2010.00968.x laitala, k., klepp, i. g., & boks, c. (2012). changing laundry habits in norway. international journal of consumer studies, 36(2), 228-237. https://doi.org/10.1111/j.14706431.2011.01081.x langfield-smith, thorne &hilton. (2009). management accounting – information for creating and managing value, 5th ed. mcgraw hill australia pty ltd. mir, d. f., & feitelson, e. (2007). factors affecting environmental behavior in microenterprises: laundry and motor vehicle repair firms in jerusalem. international small business journal, 25(4), 383-415. https://doi.org/10.1177/0266242607078583 ngwakwe, c.c. (2009). justifying environmental cost allocation in a multiple product firm: a case study. managing global transitions, 7(4), 403–420. retrieved from http://www.fm.upr.si/zalozba/issn/1581-6311/7-4.pdf#page=77 onat, o.k., anitsal, i., & anitsal, m.m. (2014). activity based costing in services industry: a conceptual framework for entrepreneurs. the entrepreneurial executive, 19, 149-167. retrieved from https://www.abacademies.org/articles/eevol1912014.pdf#page=159 putro, r.a. (2014). potensi dampak usaha laundry kilo anter hadap lingkungan hidup terkait limbah dan pemanfaatan air tanah di kecamatan depok. thesis, universitas gadjah mada, indonesia. retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=73662&mod=penel itian_detail&sub=penelitiandetail&typ=html rimer, a.e. (2000). identifying, reducing, and controlling environmental costs. plant engineering, 54(3), p. 114. rogers, g. & kristof, j. (2003). reducing operational and product costs through environmental accounting. environmental quality management, spring 2003, 12(3), 1742. https://doi.org/10.1002/tqem.10071 satriyadi. (2014). perubahan lingkungan akibat pencemaran limbah cair industri kecil laundry dan cara pencegahannya. thesis, universitas sumatera utara, indonesia. steinemann, a. c., gallagher, l. g., davis, a. l., & macgregor, i. c. (2013). chemical emissions from residential dryer vents during use of fragranced laundry products. air quality, atmosphere & health, 6(1), 151-156. https://doi.org/10.1007/s11869-011-0156-1 https://doi.org/10.1108/jaoc-10-2013-0078 http://dx.doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9219 https://search.proquest.com/openview/7509ece09a6b40a0471eb1de055b22ff/1?pq-origsite=gscholar&cbl=48426 https://search.proquest.com/openview/7509ece09a6b40a0471eb1de055b22ff/1?pq-origsite=gscholar&cbl=48426 https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2010.00968.x https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2011.01081.x https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2011.01081.x https://doi.org/10.1177/0266242607078583 http://www.fm.upr.si/zalozba/issn/1581-6311/7-4.pdf#page=77 https://www.abacademies.org/articles/eevol1912014.pdf#page=159 http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=73662&mod=penelitian_detail&sub=penelitiandetail&typ=html http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=73662&mod=penelitian_detail&sub=penelitiandetail&typ=html https://doi.org/10.1002/tqem.10071 https://doi.org/10.1007/s11869-011-0156-1 kosasih, yuniawati, suryaputra, & limijaya model for calculating cost of laundry services by considering environmental impacts and costs journal of accounting and investment, may 2019 | 197 yuda, i.m.e. (2013). peran badan lingkungan hidup dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kota yogyakarta. thesis, unversitas atma jaya yogyakarta, indonesia. regulation: sigma guidelines. (2003). the sigma guidelines-toolkit, sustainability accounting guide. london. article in website: pramesti, o.l. (2012). jasa laundry picu pencemaran limbah b3http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/04/jasa-laundry-picu-pencemaran-limbah-b3 http://swa.co.id/business-strategy/marketing/hebat-omset-bisnis-clean-laundry-capai-rp60-triliun http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/170934-industri-laundry-di-indonesiaberkembang-pesat-tenaga-kurang.html&http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2014/03/12/273506/usaha-laundry-di-indonesiaberkembang-pesat http://www.deterjennasional.com/product-list/deterjen-eco-green/ http://www.pewangilaundry.co.id/pengertian-usaha-laundry.html https://bisnisukm.com/usaha-laundry-ramah-lingkungan-dilengkapi-ipal.html http://www.ecosystemvaluation.org/ article in daily news: esa. (2013). limbah laundry beresiko cemari air tanah. tribun yogya. pikiran rakyat. (2010). pengusaha laundry diminta gunakan deterjen ramah lingkungan, 27 oct 2010. targeted news service. (2014). chemicals in laundry water polluting us waterways. the guardian. (2014). how to drive household’s laundry behavior towards a more sustainable one. oct 2014. http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/04/jasa-laundry-picu-pencemaran-limbah-b3 http://swa.co.id/business-strategy/marketing/hebat-omset-bisnis-clean-laundry-capai-rp-60-triliun http://swa.co.id/business-strategy/marketing/hebat-omset-bisnis-clean-laundry-capai-rp-60-triliun http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/170934-industri-laundry-di-indonesia-berkembang-pesat-tenaga-kurang.html&http:/www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/03/12/273506/usaha-laundry-di-indonesia-berkembang-pesat http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/170934-industri-laundry-di-indonesia-berkembang-pesat-tenaga-kurang.html&http:/www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/03/12/273506/usaha-laundry-di-indonesia-berkembang-pesat http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/170934-industri-laundry-di-indonesia-berkembang-pesat-tenaga-kurang.html&http:/www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/03/12/273506/usaha-laundry-di-indonesia-berkembang-pesat http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/170934-industri-laundry-di-indonesia-berkembang-pesat-tenaga-kurang.html&http:/www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/03/12/273506/usaha-laundry-di-indonesia-berkembang-pesat http://www.deterjennasional.com/product-list/deterjen-eco-green/ http://www.pewangilaundry.co.id/pengertian-usaha-laundry.html https://bisnisukm.com/usaha-laundry-ramah-lingkungan-dilengkapi-ipal.html http://www.ecosystemvaluation.org/ journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper analysis of local government accounting disclosure based on international public sector accounting standards (ipsas) ahmad juanda*, setu setyawan, and lia candra inata abstract research aims: this study aims to test and analyze whether there is an effect of government openness, government financing, economic growth, audit opinion, and prior experience with ifrs in the public sector on the level of local government accounting disclosure based on ipsas. design/methodology/approach: the population in this study was all local governments in indonesia in 2016-2020. the samples selected for use in this study were 64 local governments, following the sample criteria. the data type was secondary, which was then analyzed using multiple regression analysis. research findings: the results of this study exposed that government openness, prior experience with ifrs in the public sector, and audit opinion affected the level of local government accounting disclosure based on international public sector accounting standards (ipsas). in contrast, government financing and economic growth did not support disclosing financial statements based on ipsas. implication: this research can potentially be relevant to the government accounting standards committee, the central government, local governments, and the community. by assessing the factors influencing the disclosure of local government accounting based on ipsas, this research can be used as a consideration for government accounting standards committee in improving related standard regulations and encouraging local governments to implement an accrual-based ipsas public accountant standard implementation strategy. originality/value: research on analyzing factors affecting local government accounting disclosure based on ipsas, in particular, has not been widely studied in indonesia, especially using local government objects. hence, this research in indonesia is an interesting thing to study further. keywords: financial information disclosure; ipsas; government openness; government financing; economic growth; audit opinion; prior experience with ifrs in the public sector introduction international public sector accounting standards (ipsas) emerged on the financial information needs of consistent and comparable public sector entities. thus, with the existence of ipsas, it is hoped that the ipsas implementation can help public sector entities achieve their goals, namely accountability and transparency (baskerville & grossi, 2019). in addition, the movement of the cash base to the accrual base and the development of an ipsas-based public sector accounting system are some of the affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia *correspondence: juanda@umm.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.17507 citation: juanda, a., setyawan, s., & inata, l. c. (2023). analysis of local government accounting disclosure based on international public sector accounting standards (ipsas). journal of accounting and investment, 24(2), 487-501. article history received: 09 jan 2023 revised: 06 feb 2023 accepted: 22 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=rvab_ywaaaaj&hl=id&oi=ao https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5996253 https://staff-site.umm.ac.id/karyawan/detail/2524.html https://akuntansi.umm.ac.id/en/ https://akuntansi.umm.ac.id/en/ https://akuntansi.umm.ac.id/en/ https://akuntansi.umm.ac.id/en/ mailto:juanda@umm.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17507 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17507&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17507 juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 488 innovations to face the challenges of new public financial management (npfm) (sellami & gafsi, 2018). specifically, developing ipsas in the public sector is currently a concern for countries worldwide (fahmid et al., 2020). substantial efforts have been made by the board of government accounting standards committee by converging the government accounting standards of the republic of indonesia to ipsas. in line with globalization trends globally, indonesia also approved the adoption of the ipsas plenary in 2025. it triggers the readiness of local governments to implement the plenary adoption of ipsas, which will continue to arise (castañeda-rodríguez, 2022). the change towards the plenary adoption of ipsas also motivates management to improve the transparency and quality of financial reporting and better public financial management (abolhalaje et al., 2012). the quality of an organization's financial reporting can be reflected in the auditor's opinion for each reporting entity (saleh et al., 2021). it is shown by the examination results of the financial audit agency (bpk), which states that the quality of local government financial statements (lkpd) has increased from year to year (caruana, 2021). however, many lkpds still have not obtained wtp opinions (unqualified opinions) due to their inconsistency with government accounting standards, and local governments have not implemented the minimum requirements for disclosure of ipsas elements in the annual report. since the financial information disclosed by local governments in indonesia that conduct financial reporting complying with ipsas elements is still low, the researchers are interested in examining the factors influencing the level of financial information disclosure based on ipsas. several factors as the indicators in the level of financial information disclosure based on ipsas include government openness, government financing, economic growth, audit opinion, and prior experience with ifrs in the public sector on the disclosure level of local government accounting based ipsas. the more open the government is to information, the higher the disclosure of financial statement information (alozie, 2020). in this case, the increase in information disclosure by local governments encourages local governments to disclose financial information based on ipsas to be high too. in addition to government openness, the level of financial information disclosure is also influenced by government financing. here, debt levels are an important incentive to disclose broader accounting information because local governments are pressured to increase financial trust and credibility to control government actions better (souza et al., 2021). research conducted by amiri and hamza (2020) regarding the transition to ipsas standards indicates that good economic governance significantly impacts ipsas adoption, whereas close economic relations with international partners encourage countries to adopt modified accrual base ipsas. moreover, economic growth, audit opinion, and prior experience with ifrs in the public sector are also factors expected to influence the local government accounting disclosure level based on ipsas. in fact, a high level of economic growth requires large capital to strengthen infrastructure, so local governments will try to provide positive information to stakeholders and follow the provisions of international best practices (hodelin, 2022). in juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 489 addition, audit opinions are also a driving factor for local governments to disclose financial information under ipsas. audit opinions obtained by local governments will encourage local governments to disclose information based on ipsas (averio, 2020). besides, prior experience with ifrs in the public sector encourages local governments to implement a more informative accounting system, and there is a push by accounting staff to provide information and introduce system changes in public sector accounting (mnif & gafsi, 2020). nevertheless, research on local government accounting disclosure based on international public sector accounting standards (ipsas) in indonesia is minimal. there is a lack of evidence regarding the local government accounting disclosure level based on ipsas. therefore, this research provides insight into assessing the completeness of ipsas-based financial statements. the information disclosure in this research considers the ipsas disclosure checklist based on a prior study (ernst & young, 2012). most previous studies focused on the level of government information disclosure based on ipsas (mnif & gafsi, 2020) and the speed of ipsas adoption (boolaky et al., 2020). several researchers, such as abolhalaje et al. (2012) and babatunde (2017), also revealed that issues such as the high cost of implementing ipsas and the lack of a skilled workforce were the causes of implementation failures. hence, this research can be a consideration for the government accounting standards committee in improving related standard regulations, helping the central government to encourage local governments in their accounting strategies to support the implementation of financial information disclosure better in accordance with government accounting standards based on accrual-based ipsas, and providing insight into the importance of delivering financial information to increase transparency and accountability finance and prevent fraud in the public sector. literature review and hypotheses development signaling theory the signal theory was introduced by spence (1973) in the title job market signaling. this theory involves two parties, namely the management, which plays the role of the party that gives the signal and the investor, which plays the role of the party that receives the signal. the signal theory emphasizes the importance of the information companies provide to stakeholders to make a decision. complete, accurate, relevant, and timely information is crucial for investors in the capital market to analyze as a basis for making investment decisions (guthrie et al., 2004). this signal theory is generally a theory for private sector companies. however, this theory can be applied from the point of view of the government or the public sector. in the context of the information provided by government organizations, it is an announcement that can provide a signal to interested parties in decision-making. the interested parties consist not only of investors but also of public and legislature members, employees in public sector organizations as executives, and creditors. moreover, the signal theory states that public sector organizations with high quality will tend to provide information juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 490 as a signal of excellence from the organization and follow international best practices adapted to indonesian conditions. the signals will increase stakeholders' value-added and make more profitable decisions (whiting & miller, 2008). meanwhile, local government organizations with less good capacity are more likely only to disclose mandatory information. the effect of government openness on local government accounting disclosure level based on ipsas apart from organizational-level factors, organizational accounting practices are influenced by environmental characteristics (lopes & rodrigues, 2007). the transition of government accounting development leads to a more informative accounting system (hasan & bakar, 2015). government openness can drive the need for an organization to disclose a more informative public sector accounting system, influence the decisions of information users, encourage information disclosure based on ipsas, and increase transparency (alozie, 2020). according to luder (1992), the increase in information disclosure increases the transparency of local government accountability because of greater citizen participation. research by mnif & gafsi (2020) found evidence that government openness (political culture) positively affects ipsas disclosures across countries. in addition, stakeholders expect more transparent and simplified government information disclosure because they can oversee government actions (grossi & soverchia, 2011). based on the description, the hypothesis in this study is as follows: h1: government openness positively affects the level of financial information disclosure based on ipsas. the effect of government financing on local government accounting disclosure level based on ipsas in the context of funding, government financing means funding to meet the needs or procure certain goods/assets/services (djaenuri, 2015). here, debt levels are an important incentive to disclose broader accounting information because low or high debt levels can affect an organization's financial credibility and commitment to its ability to meet its payments. an increase in debt levels can encourage the government to improve sound financial management for the public (luder, 1992). chen (1992) argues that the existence of debt levels means that organizations will be pressured to improve the quality and quantity of financial disclosures. to improve and quantity of financial reporting, organizations need to comply with country-recognized reporting standards (brusca et al., 2013). therefore, local governments with poor financial conditions will encourage organizations to implement applicable reporting standards. a study by mnif & gafsi (2020) uncovered a relationship between government finances and adopting ipsas. based on the description, the hypothesis in this study is as follows: h2: government financing positively affects the level of financial information disclosure based on ipsas. juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 491 the effect of economic growth on local government accounting disclosure level based on ipsas economic growth is related to economic development, which aims to improve welfare with economic growth rates between regions. increased economic growth will align with better economic growth (hassani & bahini, 2022). high economic growth requires relatively large capital to strengthen physical and social infrastructure. the high economic growth rate also significantly and positively impacts accounting report disclosure (amiri & hamza, 2020). in this regard, the need to increase assets whose purpose is to improve economic development encourages organizations to disclose more accurate and accountable information about the performance of public activities and follow the provisions of international standards. based on the description, the hypothesis in this study is as follows: h3: economic growth positively affects the level of financial information disclosure based on ipsas. the effect of audit opinion on local government accounting disclosure level based on ipsas the audit opinion is the auditor's opinion in assessing the fairness of financial statements (chung et al., 2019). the opinion includes five types of opinions: unqualified opinion (wtp), unqualified with an explanatory paragraph (wtp dpp) opinion, qualified opinion (wdp), adverse opinion (tw), and disclaimer of opinion (tmp) (burns & igou, 2019). the cpc's opinion is a benchmark in assessing the accountability of financial reporting. if the local government receives an unqualified opinion (wtp) on its financial performance, its financial statements have met the applicable accounting standards, and the disclosure of the local government's financial statements has followed applicable international standards. based on the description, the hypothesis in this study is as follows: h4: audit opinion positively affects the level of financial information disclosure based on ipsas. the effect of prior experience with ifrs in the public sector on local government accounting disclosure levels based on ipsas prior experience with ifrs in the public sector also drives local governments to disclose financial information under ipsas. prior experience with ifrs in the public sector obtained by local governments will encourage local governments to disclose information based on ipsas (averio, 2020). prior experience with ifrs in the public sector also encourages local governments to implement a more informative accounting system, and there is a push by accounting staff to provide information and introduce system changes in public sector accounting (mnif & gafsi, 2020). luder (1992) stated that preparing financial statements with prior experience with ifrs in the public sector with the existence of ifrs-based juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 492 accounting will improve financial performance in the public sector from the other way around. based on the description, the hypothesis in this study is as follows: h5: prior experience with ifrs in the public sector positively affects the financial information disclosure based on ipsas. based on the hypotheses developed, the conceptual framework of this research is formulated as shown in fugure 1. figure 1 conceptual framework research method research population and sample this research examined government openness, government financing, economic growth, audit opinion, and prior experience with ifrs in the public sector on the local government accounting disclosure level based on ipsas. the population in this study was all local governments in indonesia in 2016-2020. the local government was chosen as the object of research because the examination results of the financial audit agency (bpk) revealed that the quality of the local government financial statements (lkpd) increased from year to year due to an increase in unqualified opinion (wtp). based on this, it can be stated that the financial statements of local governments can be declared to be quite good at prior experience with ifrs in the public sector the level of disclosure of financial information based on ipsas. government openness government financing economic growth audit opinion h1 (+) h2 (+) juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 493 meeting the criteria based on applicable government standards. however, many lkpds still have not obtained wtp opinions due to lkpd's incompatibility with government accounting standards, and local governments have not implemented ipsas elements into the annual report. thus, local government financial reporting is interesting to be studied further. the selection of samples was carried out by purposive sampling in accordance with the objectives of this study; those that met the criteria were 64 local governments. table 1 sample selection procedure sample criteria amount total of local government 542 local governments that did not issue local government financial statements (lkpd) for 2016-2020 (261) local governments that did not have complete data (150) local government financial information that was not available to the public (67) total sample used 64 total observation sample 320 operational definition and variable measurement the dependent variable in this study was the role of financial information disclosure under ipsas. information disclosure was measured by considering the ipsas disclosure checklist based on prior research (ernst et al., 2012). the research checklist consisted of 71 disclosure items from accrual-based standards. the measurements in this study used the framework elements mentioned in the assessment component of the information disclosure level based on ipsas. suppose the government report attaches information from each of the elements above. in that case, it is given point 1 for each of these elements, and if it does not attach, it is given 0 points and added up how much the local government has implemented the ipsas element and divided by the number of elements of the ipsas indicator that should be reported. the greater the number of elements attached to the local government's annual report, the company indicates that the higher the local government discloses under ipsas. 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 = total reported elements total ipsas elements (1) this study used government openness, government financing, economic growth, audit opinion, and prior experience with ifrs in the public sector as independent variables. government openness (political culture) is defined as a form of government openness in making budget (financial) policies so that they can be known and supervised by the public (community) and other stakeholders, starting from the process of planning, implementing, administering, reporting, accountability, and supervision. this study measured the openness of regional financial management based on three main stages of regional financial management: (1) planning, (2) implementation, and (3) reporting and accountability for the implementation of the apbd (local government budget). juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 494 the instrument of openness of regional financial management used was a modification of the research instrument developed by (huwae, 2016). the procedure for determining the government's openness index is as follows. first, measurements were conducted using dichotomous scores. if an item is available, accessible is assigned a value of 1 each for each criterion, and if it is not available, inaccessible (downloaded) will be assigned a value of 0. second, the scores obtained for the availability and accessibility criteria were multiplied by 0.25 each. ritonga (2015) built a measurement model that defines the financial condition of local governments as an impact of local government activities to achieve organizational goals. six dimensions were developed: short-term solvency, budget solvency, long-term solvency, financial flexibility, financial independence, and service level solvency. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = total dimension index number of dimensions (2) economic growth was measured by per capita income (grdp). grdp is fundamentally the amount of added value generated by all business units in a particular area. the formula for economic growth is as follows: 𝑅 = 𝑇(𝑃𝐷𝐵𝑡 – 𝑃𝐷𝐵𝑡 − 1) 𝑃𝐷𝐵𝑡 − 1 (3) the audit opinion is one of the audit examination results by the financial audit entity on the reasonableness of the financial information disclosed in the financial statements of local governments. for the measurement of an audit opinion, if the local government gets an audit opinion, it is given 1, and 0 otherwise. prior experience with ifrs in the public sector encourages local governments to implement a more informative accounting system, and there is a push by accounting staff to provide information and introduce system changes in public sector accounting (mnif & gafsi, 2020). it was determined by a dummy variable that takes the value "1" if a government has prior experience with ias/ifrs in the public sector and "0" otherwise. data analysis techniques data analysis to test the data in this study aimed to describe the average or mean value, minimum value, maximum value, and standard deviation (ghozali, 2016). meanwhile, data analysis in this study used multiple linear regression to test variables in this study. the multiple linear regression equation is as follows: 𝐴𝐼𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐾𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝐺𝐹𝑖𝑡 + 𝛽3𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑆𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡 (4) the formula aiit denotes the ipsas-based disclosure level i in the t period; α shows the constant; β1 β2 β3 β4 β5, and β indicate the regression coefficient; kpit signifies the government openness i in the period t; gfit represents government financing i in the period t; oa it illustrates the audit opinion i in the period t; pe it shows economic growth i juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 495 in the period t; ps it indicates the prior experience with ifrs in the public sector i in period t. results and discussion description statistics this study used five independent variables: government openness, government financing, economic growth, audit opinion, and prior experience with ifrs in the public sector. descriptive variables for the data totaled 64 samples for local governments. based on the results of data processing with spss version 23.0, the following calculation results were obtained: table 2 descriptive statistics ipsas government openness government financing economic growth audit opinion prior experience with ifrs mean 0.529 0.099 0.089 0.084 0.090 0.045 maximum 0.746 0.198 1.000 9.026 1.000 1.000 minimum 0.051 0.017 0.003 -0.148 0.000 0.000 std. dev. 0.178 0.041 0.204 0.503 0.030 0.001 obs. 320 320 320 320 320 320 based on the descriptive statistics in table 2, the level of financial information disclosure based on ipsas had a minimum value of 0.051, a maximum value of 0.746, and a mean of 0.529. it signifies that the disclosure level owned by local governments in indonesia was the highest at 74.60% in dki jakarta province and the lowest at 5.10% in north sulawesi province. in addition, the mean ipsas disclosure rate was 0.529, and the standard deviation was 0.178, indicating that the data dissemination for the broad variable ipsas disclosure level tended to be normally distributed. classical assumption test there are four stages of the classical assumption test: data normality, multicollinearity, heteroskedasticity, and autocorrelation tests. the method to test normality using kolmogorov non-parametric analysis showed a sig. value of 0.200, so it can be concluded that the data met the requirements of the normality test. meanwhile, the multicollinearity test results revealed that the free variables in this study had a variance inflation factor (vif) smaller than 10, which means that there were no symptoms between the free variables in this study of multicollinearity. moreover, heteroskedasticity test results uncovered that each variable obtained a sig. value > 0.05, so it can be concluded that heteroskedasticity did not occur. therefore, the data are said to be free from autocorrelation. table 3 informs the hypotheses tes results. juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 496 table 3 summary of hypothesis test results hypothesis direction sig. coefficient description kp ➔ al h1 + 0.000 2.618 supported gf ➔ al h2 + 0.258 -0.021 not supported pe ➔ al h3 + 0.062 3.031 not supported oa ➔ al h4 + 0.021 0.011 supported ps ➔ al h5 + 0.002 0.032 supported note: kp: government openness; gf: government financing; pe: economic growth; oa: audit opinion; ps: prior experience with ifrs in the public sector ; ai: ipsas-based disclosure level. discussion based on the research results obtained (as presented on table 3), government openness had a significant effect with a positive direction on the level of financial information disclosure based on ipas. thus, the first hypothesis stating that government openness affects the level of financial information disclosure based on ipsas (h1) was supported. it denotes that the higher the level of openness in local governments, the more local governments will produce financial reporting that complies with the disclosure level based on ipsas. thus, it will increase the transparency and accountability of the government, and the information disclosed more widely. it suggests that the openness of local governments is a positive signal for informers regarding the information disclosure of public sector organizations and local governments to be higher in disclosing financial information under ipsas. this research supports the signal theory, which states that public sector organizations with high quality will tend to provide information as a signal of excellence from their organizations and follow international best practices adapted to indonesian conditions. in other words, the wider the information disclosure based on international standards provided will provide positive signals to interested parties, and local governments will be broader in disclosing financial information based on ipsa. the signals will increase stakeholders' value-added and make more profitable decision-making (whiting & miller, 2008). the results of this study also support previous research conducted by ademola et al. (2020), which examined the adoption of ipsas and its implementation in the nigerian public sector, showing that the adoption of ipsas had a positive effect on the quality of financial reporting and credibility and comparability of financial statements. in addition, implementation costs, staff training, technological factors, knowledge and awareness of ipsas, and availability of expertise significantly affected the ipsas implementation. hence, implementing ipsas can increase accountability and supervision of public financial performance and reduce the risk of misappropriation. in addition, ipsas-based financial statements can increase public confidence and help investors make better decisions. based on the research results obtained (as presented on table 3), government financing did not positively affect the level of financial information disclosure based on ipsas, so the second hypothesis that government financing affects the level of financial information disclosure based on ipsas (h2) was not supported. related to that, the high or low level of government financing indicates that it does not influence local governments to disclose financial information based on ipsas. in other words, the presentation of information juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 497 based on the provisions of international standards does not pay attention to the financial situation experienced by local governments. data from local government report in 2016-2019 revealed varying debt levels and uncertain amounts. it suggests that local governments' debt level did not affect local governments disclosing broader reports. the effect of this study is also due to the varying average financial condition of local governments in indonesia, resulting in a lack of awareness of local governments to disclose information under applicable international standards and indicating a lack of supervision or guidance from the central government as a result of which local governments are not motivated to disclose information based on applicable standards. the results of this study are not in line with research conducted by mnif & gafsi (2017), which investigated the factors influencing ipsas adoption. the results showed that external public funding and high external openness had a role for countries following international standards. the government also adopted ipsas due to the requirements of the organization and the presence of pressure. based on the research results obtained (as presented on table 3), economic growth had no effect in a positive direction on the level of financial information disclosure based on ipsas, so the third hypothesis, stating that economic growth affects the level of financial information disclosure based on ipsas (h3), was not supported. it means that the economic growth rate of local governments in indonesia is not a benchmark for local governments to increase information disclosure based on ipsas (maksyuta, 2013). an increasingly good or bad economic growth rate also cannot influence informers to encourage the disclosure of financial information under ipsas. this research is also supported by data, exposing that the average local government experienced a decline in economic growth year on year or fluctuating economic growth, so it can be said that the economy in the region was experiencing declining performance growth. however, the disclosure of information in local governments showed varying degrees of disclosure. the results of this study are inconsistent with the research conducted by ogbuagu and onuora (2019) regarding the effects of ipsas adoption, stating that economic growth in nigerian public sector organizations significantly improved transparency and accountability. based on the research results obtained (as presented on table 3), audit opinions had a positive direction on the level of financial information disclosure based on ipsas, so the fourth hypothesis that audit opinions affect the level of financial information disclosure based on ipsas (h4) was supported. if the local government receives an unqualified opinion (wtp) on assessing its financial performance, its financial statements have met the applicable accounting standards, and the disclosure of the local government's financial statements has followed applicable international standards (burns & igou, 2019). it denotes that providing an audit opinion by the audit board emphasizes the fairness of financial statements and will encourage local governments to improve financial reporting based on ipsas. juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 498 this research reinforced the signal theory explaining that the form of accountability from the government will affect the level of trust given, so the government must provide financial performance information to the people. transparency of financial reporting that follows international standards is a form of accountability to the people or other stakeholders (mulgan, 1997). this research also supports nor et al. (2019), who stated that the better the audit opinion of local governments, the better the government's financial performance, and the more it will encourage local governments to disclose financial statements. based on the research results obtained (as presented on table 3), prior experience with ifrs in the public sector had a positive direction on the level of financial information disclosure based on ipsas, so the fourth hypothesis that prior experience with ifrs in the public sector affects the level of financial information disclosure based on ipsas (h4) was supported. thus, prior experience with ifrs in the public sector implemented by local governments will encourage local governments to disclose information based on ipsas. moreover, prior experience with ifrs in the public sector encourages local governments to implement a more informative accounting system, and there is a push by accounting staff to provide information and introduce system changes in public sector accounting (mnif & gafsi, 2020). luder (1992) also stated that preparing financial statements with prior experience with ifrs in the public sector with the existence of ifrs-based accounting would improve financial performance in the public sector. it corroborates with research by mnif & gafsi (2020), revealing the positive influence of previous experience with international accounting standards (ias)/international financial reporting standards (ifrs) in the public sector on accounting disclosures under international public sector accounting standards (ipsas). conclusion this study aimed to test and analyze whether there was an effect of government openness, government financing, economic growth, audit opinion, and prior experience with ifrs in the public sector on the level of local government accounting disclosure based on ipsas. based on the research data analysis and discussions, it can be concluded that government openness, audit opinion, and prior experience with ifrs in the public sector positively affected the financial information disclosure based on ipsas. a high level of openness is expected to be of higher quality to produce financial reporting that complies with ipsas elements, and the audit opinion obtained by local governments will encourage local governments to improve financial reporting based on ipsas. likewise, prior experience with ifrs in the public sector implemented by local governments will encourage local governments to disclose information based on ipsas. nevertheless, government financing and economic growth did not affect the information disclosure level based on ipsas. in other words, the high or low level of government financing indicates that it does not affect the disclosure level. it is because the government, which has a better financial condition, tends not to disclose more juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 499 information more broadly. also, the economic growth rate of local governments in indonesia is not a benchmark for local governments to increase information disclosure based on ipsas. further, this research can potentially be relevant to the ksap, the central government, local governments, and the community. by assessing the factors influencing the disclosure of local government accounting based on ipsas, this research can be used to consider ksap in improving related standard regulations and encouraging local governments to implement an accrual-based ipsas public accountant standard implementation strategy. this study has some limitations. first, the literature that discusses the factors influencing the extent of financial information disclosure based on ipsas is still very small, especially in indonesia. second, not all local governments disclosed up-to-date information about financial liability. based on the limitations of this study, the next research is expected to include other variables closely related to and can add a period of data collection so that maximum and accurate results can be obtained in the research conducted. references abolhalaje, m., ramezanian, m., & bastani, p. (2012). accrual accounting accomplishments in iranian universities of medical sciences: a mixed method study. middle east journal of scientific research, 12(3), 294–300. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2012.12.3.666 ademola, a. o., ben-caleb, e., madugba, j. u., adegboyegun, a. e., & eluyela, d. f. (2020). international public sector accounting standards (ipsas) adoption and implementation in nigerian public sector. international journal of financial research, 11(1), 434–444. https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p434 alozie, c. e. (2020). fund accounting and government-wide financial reporting during the pre-ipsas implementation era from a nigerian experience. journal of public budgeting, accounting and financial management, 32(3), 339–358. https://doi.org/10.1108/jpbafm-01-2019-0017 amiri, a., & hamza, s. e. (2020). the transition to ipsas standards: the extent of adoption and the influence of institutional, contingency and economic network factors. journal of accounting and management information systems, 19(2), 215–251. https://doi.org/10.24818/jamis.2020.02002 averio, t. (2020). the analysis of influencing factors on the going concern audit opinion – a study in manufacturing firms in indonesia. asian journal of accounting research, 6(2), 152–164. https://doi.org/10.1108/ajar-09-2020-0078 babatunde, s. (2017). implementing international public sector accounting standards in nigeria: issues and challenges. international journal of business, economics and law, 12(1), 52–61. baskerville, r., & grossi, g. (2019). glocalization of accounting standards: observations on neo-institutionalism of ipsas. public money and management, 39(2), 95–103. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580894 boolaky, p. k., mirosea, n., & omoteso, k. (2020). the adoption of ipsas (accrual accounting) in indonesian local government: a neo-institutional perspective. international journal of public administration, 43(14), 1252–1265. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1669047 https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2012.12.3.666 https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p434 https://doi.org/10.1108/jpbafm-01-2019-0017 https://doi.org/10.24818/jamis.2020.02002 https://doi.org/10.1108/ajar-09-2020-0078 https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580894 https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1669047 juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 500 brusca, i., montesinos, v., & chow, d. s. l. (2013). legitimating international public sector accounting standards (ipsas): the case of spain. public money and management, 33(6), 437–444. https://doi.org/10.1080/09540962.2013.836006 burns, m. b., & igou, a. (2019). alexa, write an audit opinion”: adopting intelligent virtual assistants in accounting workplaces. journal of emerging technologies in accounting, 16(1). https://doi.org/10.2308/jeta-52424 caruana, j. (2021). the proposed ipsas on measurement for public sector financial reporting—recycling or reiteration? public money and management, 41(3), 184–191. https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1873594 castañeda-rodríguez, v. (2022). is ipsas implementation related to fiscal transparency and accountability? bar brazilian administration review, 19(1), 1–21. https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2022210071 chen, y. s. (1992). the positive effect of green intellectual capital on competitive advantages of firms. journal of business ethics, 77(3), 271–286. https://doi.org/10.1007/s10551006-9349-1 chung, h., sonu, c. h., zang, y., & choi, j.-h. (2019). opinion shopping to avoid a going concern audit opinion and subsequent audit quality. auditing: a journal of practice & theory, 38(2). https://doi.org/https://doi.org/10.2308/ajpt-52154 djaenuri, a. (2015). konsep-konsep dasar pemerintahan daerah. repository.ut.ac.id, 3, 1– 46. http://repository.ut.ac.id/4206/1/ipem4214-m1.pdf ernst & young. (2012). international public sector accounting standard’s (ipsass) disclosure checklist. fahmid, i. m., harun, h., graham, p., carter, d., suhab, s., an, y., zheng, x., & fahmid, m. m. (2020). new development: ipsas adoption from g20 countries to village governments in developing countries. public money and management, 40(2), 160–163. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1617540 ghozali, i. (2016). aplikasi analisis multivariete dengan program ibm spss 23. badan penerbit universitas diponegoro. grossi, g., & soverchia, m. (2011). european commission adoption of ipsas to reform financial reporting. abacus, 47(4), 525–552. https://doi.org/10.1111/j.14676281.2011.00353.x guthrie, j., petty, r., yongvanich, k., & ricceri, f. (2004). using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting. journal of intellectual capital, 5(2), 282–293. https://doi.org/10.1108/14691930410533704 hasan, h. a., & bakar, n. b. a. (2015). public sector accounting. in g. m. aida aris, sedigheh moghavvemi (ed.), selected theories in social science research, 137–150. um press. hassani, b. k., & bahini, y. (2022). relationships between esg disclosure and economic growth: a critical review. journal of risk and financial management, 15(11). https://doi.org/10.3390/jrfm15110538 hodelin, r. s. (2022). statistical disclosure and economic growth: what is the nexus? elsevier, 160. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106036 huwae, k. (2016). analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (studi di provinsi daerah istimewa yogyakarta). doctoral dissertation. universitas gadjah mada lopes, p. t., & rodrigues, l. l. (2007). accounting for financial instruments: an analysis of the determinants of disclosure in the portuguese stock exchange. international journal of accounting, 42(1), 25–56. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2006.12.002 lüder, k. (1992). a contingency model of governmental accounting innovations in the political-administrative environment. research in governmental and nonprofit accounting, 7(1), 99-127. https://doi.org/10.1080/09540962.2013.836006 https://doi.org/10.2308/jeta-52424 https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1873594 https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2022210071 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9349-1 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9349-1 https://doi.org/https:/doi.org/10.2308/ajpt-52154 http://repository.ut.ac.id/4206/1/ipem4214-m1.pdf https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1617540 https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2011.00353.x https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2011.00353.x https://doi.org/10.1108/14691930410533704 https://doi.org/10.3390/jrfm15110538 https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106036 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2006.12.002 juanda, setyawan, & inata analysis of local government accounting disclosure … journal of accounting and investment, 2023 | 501 maksyuta, a. (2013). budgetary strategy as an instrument of economic growth. economic annals-xxi, 5–6(1), 34–37. https://doi.org/10.1111/1468-0319.12027 mnif sellami, y., & gafsi, y. (2017). institutional and economic factors affecting the adoption of international public sector accounting standards. international journal of public administration, 42(2), 119–131. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1405444 mnif, y., & gafsi, y. (2020). a contingency theory perspective on the analysis of central government accounting disclosure under international public sector accounting standards (ipsas). meditari accountancy research, 28(6), 1089–1117. https://doi.org/10.1108/medar-04-2019-0480 mulgan, r. (1997). the processes of public accountability. australian journal of public administration, 56(1), 26–36. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1997.tb01238.x nor, w., hudaya, m., & novriyandana, r. (2019). financial statements disclosure on indonesian local government websites: a quest of its determinant(s). asian journal of accounting research, 4(1), 112–128. https://doi.org/10.1108/ajar-06-2019-0043 ogbuagu, n. ., & onuora, j. k. . (2019). effect of ipsas adoption on accountability and transparency in the nigerian public sector organizations. journal of accounting and financial management, 5(3), 65–80. http://iiardpub.org/get/jafm/voll. 5 no. 3 2019/effect of ipsas adoption.pdf ritonga, i. t. (2015). developing a measure of local government’s financial condition. journal of indonesian economy and business, 29(2), 142–164. https://doi.org/10.22146/jieb.v29i2.6206 saleh, z., ruhana isa, c., & abu hasan, h. (2021). issues and challenges in implementing international public sector accounting standards (ipsas). issues and challenges in implementing international public sector accounting standards (ipsas) ipn journal of research and practice in public sector accounting and management, 11(1), 1–14. https://doi.org/10.58458/ipnj.v11.01.01.0067 sellami, y. m., & gafsi, y. (2018). global encyclopedia of public administration, public policy, and governance. global encyclopedia of public administration, public policy, and governance, june 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5 souza, f. g. de, barros, d. de o., celis, l. m. m., & araújo, j. c. o. (2021). higher education in the ipsas implementation process: a comparative study between brazil and mexico. research, society and development, 10(9), e19510918059. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18059 spence, m. (1973). job market signalling. the quarterly journal of economic, 87(3). https://doi.org/10.2307/1882010 whiting, r. h., & miller, j. c. (2008). voluntary disclosure of intellectual capital in new zealand annual reports and the “hidden value.” journal of human resource costing & accounting, 12(1), 26–50. https://doi.org/10.1108/14013380810872725 https://doi.org/10.1111/1468-0319.12027 https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1405444 https://doi.org/10.1108/medar-04-2019-0480 https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1997.tb01238.x https://doi.org/10.1108/ajar-06-2019-0043 http://iiardpub.org/get/jafm/voll.%205%20no.%203%202019/effect%20of%20ipsas%20adoption.pdf http://iiardpub.org/get/jafm/voll.%205%20no.%203%202019/effect%20of%20ipsas%20adoption.pdf https://doi.org/10.22146/jieb.v29i2.6206 https://doi.org/10.58458/ipnj.v11.01.01.0067 https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5 https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18059 https://doi.org/10.2307/1882010 https://doi.org/10.1108/14013380810872725 teknologi informasi dan peran akuntan manajemen 68 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 2 hal: 68-76 issn: 1411-6227 teknologi informasi dan peran akuntan manajemen suatu pendukung manajemen stratejik dalam pencapaian keunggulan kompetitf oleh: suryo pratolo abstrak keunggulan kompetitif merupakan salah satu tujuan stratejik organisasi atau perusahaan. untuk pencapaian suatu tujuan stratejik, manajer membutuhkan informasi internal maupun eksternal dari organisasi. peran akuntan manajemen sangat besar dalam penyajian informasi tersebut. perkembangan selanjutnya, akuntan manajemen diharapkan bukan hanya sebagai penyaji informasi yang berkualitas, namun harus bisa menganalisis dan memberi dukungan penuh pada pengambilan keputusan oleh manajer. teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mendukung peran akuntan manajemen dalam pencapaian tujuan stratejik tersebut. tulisan ini berupaya membahas tujuan stratejik berupa keunggulan kompetitif, peran akuntan manajemen, dan peran teknologi informasi dalam pencapaian tujuan stratejik tersebut. keyword: teknologi informasi, keunggulan kompetitif, tujuan stratejik, value chain. pendahuluan manajemen stratejik merupakan suatu proses manajemen yang berdampak jangka panjang bagi suatu organisasi. di dalamnya meliputi penilaian lingkungan internal dan eksternal; menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan; menetapkan misi, tujuan dan sasaran; menerapkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut; mengukur efektifitas dan efisiensi suatu misi yang dicapai melalui strategi-strategi, tujuan, dan sasaran; mengukur perubahan lingkungan internal dan eksternal perusahaan; menyelaraskan tujuan, sasaran, dan strategi-strategi (hirsch 1994). dengan munculnya para pesaing, terutama adanya dampak globalisasi, keunggulan kompetitif merupakan hal yang stratejik bagi organisasi. peran akuntan manajemen sangat besar dalam pencapaian keunggulan kompetitif yang bersifat stratejik tersebut, yaitu: akuntan manajemen harus memberikan informasi yang berguna dan analisis kepada manajer dalam pencapaian keunggul-an kompetitif. mereka harus menentukan faktor-faktor kunci sukses yang memungkinkan manajer melihat strategi-strategi yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan (hirsch 1994). berkaitan dengan penyediaan informasi yang berguna, maka akuntan manajemen harus menghasilkan informasi yang berkualitas. teknologi informasi merupakan salah satu pendukung akuntan manajemen untuk mendapatkan informasi yang berkualitas tersebut. 69 ancaman persaingan terdapat lima kekuatan yang menggerakkan persaingan dalam industri yang harus dihadapi oleh perusahaan, yaitu persaingan dengan para pesaing dalam industri, ancaman masuknya para pesaing potensial, ancaman dari para pesaing penghasil produk substitusi, bargaining power para pemasok, dan bargaining power dari konsumen (porter 1980). dalam lingkungan industri di negara sedang berkembang, terdapat kekuatan keenam yaitu pemerintah sebagai mega-force karena dalam negara yang sedang berkembang pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian (austin 1990). untuk menghadapi keenam kekuatan beserta ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, perusahaan harus mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat dicapai menggunakan beberapa strategi antara lain: strategi biaya rendah, diferensiasi, maupun fokus. peran stratejik akuntan manajemen akuntansi manajemen adalah proses memproduksi informasi operasional dan keuangan untuk para karyawan dan para manajer. proses ditentukan oleh kebutuhan informasi intern organisasi dan menjadi petunjuk keputusan operasi dan investasi mereka (atkinson et al. 1995). informasi yang dihasilkan akuntan manajemen ditujukan kepada fihak-fihak intern di dalam organisasi, baik manajer tingkat bawah maupun manajer tingkat atas. kebutuhan informasi manajemen berbeda tergantung pada tingkatan organisasi. salah satu informasi yang dibutuh-kan oleh organisasi adalah informasi stratejik yaitu informasi yang memberikan petunjuk pembuatan keputusan jangka panjang organisasi. informasi stratejik meliputi profitabilitas produk, jasa, dan konsumen, perilaku pesaing, preferensi dan tren dari konsumen, peluang dan ancaman pasar, dan inovasi teknologi. dengan adanya lingkungan organisasi yang semakin kompetitif, kebutuhan akan informasi yang akurat, relevan, dan andal semakin dibutuhkan. untuk mendukung hal tersebut akuntan manajemen harus memiliki keberdayaan yang antara lain dicapai dengan penguasaan teknologi dan sistem informasi yang lebih mutakhir. akuntan manajemen sebagai penyedia informasi sangat berperan dalam pecapaian tujuan organisasi temasuk pencapaian keunggulan kompetitif. akuntan manajemen harus menguasai suatu sistem dan teknologi informasi yang memiliki peran stratejik dalam penciptaan keunggulan kompetitif karena sistem informasi mampu menjadi enabler semua aktivitas yang diinginkan oleh perusahaan, termasuk menciptakan keunggulan kompetitif. sejalan dengan makin rumitnya transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan, akuntan manajemen semakin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. dukungan serta bantuan akuntan manajemen dalam mengarahkan serta mengendalikan operasi perusahaan semakin hari semakin dibutuhkan oleh manajer. peran akuntan manajemen di masa mendatang akan lebih mengarah ke analisis dan dukungan penuh kepada pengambilan keputusan oleh manajer, baik manajer bagian, manajer divisi, maupun manajer puncak dalam perusahaan. dengan kata lain akuntan manajemen akan lebih berperan sebagai high level decision support specialist. lebih jauh lagi, akuntan manajemen juga akan berperan lebih dari sekedar partner bisnis. peran akuntan manajemen akan berkembang menjadi partner stratejik karena akuntan 70 manajemen juga harus melihat pada pasar tempat perusahaan berada dan pada situasi kompetisi perusahaan beroperasi. hal ini menuntut akuntan manajemen untuk berpikir lebih stratejik, bervisi tajam, dan bersikap lebih proaktif (soedjais 1996). akuntan manajemen dituntut untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan tidak hanya di bidang akuntansi dan manajemen saja, tapi di bidang lain yang relevan termasuk teknologi informasi khususnya dalam mendukung pencapaian keunggulan kompetitif perusahaan. perkembangan teknologi yang sangat pesat, menuntut manajemen untuk mempunyai shift in thinking dalam mengelola bisnisnya. persaingan global membuat model manajemen lama menjadi kehilangan relevansinya. untuk kepentingan pemakai dalam pembuatan keputusan stratejik, akuntan manajemen harus mampu menyediakan dan menyampaikan informasi secara tepat waktu, akurat, dan andal. akuntan manajemen harus selalu memperbaharui pengetahuannya agar tetap memiliki peran penting dalam pembuatan keputusan stratejik. apabila akuntan manajemen mempunyai kandungan pengetahuan teknologi informasi modern yang memadai, dia akan mempunyai peran penting dengan memberikan kontribusi terhadap strategi perusahaan dengan berpartisipasi dalam perancangan dan pengoperasien sistem informasi stratejik. oleh karena itu, akuntan manajemen mempunyai peluang yang besar untuk mewujudkan visi pimpinan bisnis melalui teknologi informasi. peran teknologi informasi dalam pencapaian keunggulan kompetitif teknologi informasi secara sempit dapat didefinisi sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi, yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan dan peralatan telekomunikasi lainnya; atau dapat juga disebut sebagai sub sistem dari sistem informasi. akan tetapi, saat ini masyarakat sering menggunakan istilah sistem informasi dan teknologi informasi secara bergantian. penggunaan istilah yang bergantian ini tidak akan menjadi masalah jika para manajer menyadari perbedaannya. penekanan tetap terletak pada sistem informasi, yang mencakup aspek yang lebih luas dari teknologi. teknologi akan tetap menjadi teknologi yang tidak akan memberikan arti kepada perusahaan kecuali disesuaikan dengan aspek lainnya, terutama aspek strategi bisnis perusahaan. oleh karena itu teknologi informasi bukan hanya sekedar perangkat keras dan perangkat lunak tetapi mencakup perpaduan antara pengetahuan, metoda ,dan teknik dalam menggunakan informasi dalam dunia bisnis (amir 1996). informasi merupakan alat bagi manajemen untuk secara efisien dan efektif mencapai tujuannya, sehingga dalam era sekarang ini peran penting teknologi informasi telah diakui sedemikian rupa. dalam perkembangan selanjutnya, perubahan peran teknologi informasi yang mula-mula sebagai alat efisiensi menjadi enabler bagi perusahaan dalam meraih keunggulan kompetitif ini telah memuncul-kan istilah baru: strategic information system atau bahkan information as competitive weapon (indriantoro 1996). teknologi informasi mampu memberikan keunggulan-keunggulan kompetitif, yaitu diferensiasi, biaya yang lebih rendah, penciptaan produk baru, peningkatan layanan purna jual, peningkatan pertumbuhan kapasitas dan pasar, dan pengembangan sistem informasi 71 interorganisasional melalui pencapaian superioritas dalam inovasi, dan superioritas dalam daya responsif terhadap customer sepanjang jalur value chain. perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam sistem informasi yang dimiliki untuk mengantisipasi persaingan di masa yang akan datang. teknologi informasi memberikan tawaran value added yang akan sangat bermanfaat. penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat peningkatan kinerja perusahaan sebagai berikut (wilkinson et al.1997): 1. pemrosesan data transaksi dan data lainnya lebih cepat. 2. meningkatkan tingkat keakuratan data dan kemampuan membandingkan data. 3. menurunkan biaya pemrosesan data tiap transaksi. 4. ketepatan dalam menyiapkan laporan dan output lainnya. 5. kemampuan penyimpanan data yang lebih besar dan kemampuan akses data yang lebih besar. 6. pilihan input data dan output yang lebih banyak. 7. meningkatkan produktifitas manajer dan pegawai. dukungan teknologi informasi dalam mencapai superioritas dalam efisiensi sepanjang value chain. superior dalam efisiensi merupakan tujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam bentuk biaya yang rendah. teknologi informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi mampu mendukung pencapaian efisiensi dalam aktivitas manufaktur, pemasaran, infrastruktur, manajemen bahan baku, penelitian dan pengembangan, dan sumber daya manusia (lo 1997). 72 fungsi penciptaan nilai aktivitas penting sisitem informasi yang didukung teknologi informasi man u faktu r pem asaran in frastru ktu r man ajem en bah an baku pen elitian d an pen gem ban gan su m ber daya man u sia pen cap aian skala ekon om is pelaksan aan sistem man u faktu r yan g fleksibel pem asaran yan g agresif u n tu k m en yerap skala ekon om is pem ben tu kan loyalitas bran d n am e d en gan m in im isasi p rod u k cacat yan g sam p ai ke cu stom er pen ekan an kom itm en terh ad ap efesien si bagi selu ru h karyaw an mem u d ah kan kerjasam a an tar fu n gsi pelaksan aan sistem jit meran can g p rod u k yan g m u d ah d ip rod u ksi men em u kan p roses-p roses yan g lebih efesien pelatih an u n tu k p en in gkatan ketram p ilan im p lem en tasi tim -tim kerja m an d iri pem berian im balan sesu ai kin erja flexible man u factu rin g s ystem com pu ter-aid ed man u factu rin g sis u n tu k an alisis p asar sis u n tu k riset p asar au tom ated office s ystem electron ic data in terch an ge d en gan p em asok com pu ter-aid ed design com pu ter aided en gin eerin g sis m en gen ai database ketram p ilan karyaw an n etwork s ystem dukungan teknologi informasi dalam mencapai superioritas dalam kualitas sepanjang value chain. superior dalam kualitas mampu menghasilkan keunikan dan reliabilitas yang merupakan diferensiasi perusahaan. selain itu kualitas yang tinggi akan mengakibatkan biaya rendah melalui produktivitas karyawan yang lebih tinggi. pencapaian superioritas dalam kualitas membutuhkan peran aktif manajemen tingkat atas sebagai pemimpin pelaksanaan program-program peningkatan kualitas sepanjang jalur value chain. teknologi informasi mampu mendukung pencapaian superioritas dalam kualitas sepanjang value chain (lo 1997). 73 fungsi penciptaan nilai aktivitas penting sisitem informasi yang didukung teknologi informasi man u faktu r pem asaran in frastru ktu r man ajem en bah an baku pen elitian d an pen gem ban gan su m ber daya man u sia pen cap aian produ k stion ru n pelacakan p en yebab p rod u k cacat foku s kep ad a cu stom er um p an balik cu stom er terh ad ap ku alitas p rod u k kep em im p in an d an kom itm en terh ad ap ku alitas mem u d ah kan kerjasam a an tar fu n gsi pem ilih an p em asok yan g rasion al mem ban tu p em asok m elaku kan tqm melacak baran g cacat ke p em asok meran can g p rod u k yan g m u d ah d ip rod u ksi melaksan akan p rogram p elatih an tqm men gatu r karyaw an m en jad i tim -tim ku alitas flexible man u factu rin g s ystem com pu ter-aid ed man u factu rin g sis u n tu k an alisis p asar sis u n tu k riset p asar sis u n tu k p en an am an n ilai-n ilai kom itm en terh ad ap ku alitas au tom ated office s ystem s tatistical an alysis s oftware electron ic data in terch an ge d en gan p em asok sis yan g m en cip takan keu n ikan p rod u k com pu ter-aid ed design sis m en gen ai database ketram p ilan karyaw an n etwork s ystem dukungan teknologi informasi untuk mencapai superioritas dalam inovasi sepanjang value chain. superioritas dalam inovasi yang berbentuk pengembangan produk dapat menghasilkan keunikan dan reliabilitas yang merupakan diferensiasi produk sehingga perusahaan dapat mengenakan harga jual yang lebih tinggi (lo 1997) 74 fungsi penciptaan nilai aktivitas penting sisitem informasi yang didukung teknologi informasi man u faktu r pem asaran in frastru ktu r man ajem en bah an baku pen elitian d an pen gem ban gan su m ber daya man u sia bekerjasam a d en gan fu n gsi p en elitian d an p en gem ban gan u n tu k p eran can gan p rod u k yan g m u d ah d ip rod u ksi man ajem en p royek p en elitian d an p en gem ban gan men gu su lkan id e-id e p em bah aru an d alam man ajem en bah an baku men gem ban gkan p rosesp roses d an p rod u k-p rod u k baru bekerjasam a d en gan fu n gsi lain teru tam a man u faktu r d an prod u ksi m em p ekerjakan ilm u w an ilm u w an yan g berbakat flexible man u factu rin g s ystem com pu ter-aid ed man u factu rin g sis u n tu k an alisis p asar sis u n tu k riset p asar sis u n tu k p em an tau an p royek p en gem ban gan electron ic data in terch an ge d en gan p em asok sis m em u n gkin kan p eru bah an rad ikal d alam p roses com pu ter aided design sis m en gen ai database ketram p ilan karyaw an dukungan teknologi informasi untuk mencapai superioritas dalam daya respon terhadap konsumen sepanjang value chain. superioritas dalam daya respon terhadap konsumen dapat memberi keunggulan kompetitif dalam bentuk biaya rendah maupun diferensiasi (lo 1997) 75 fungsi penciptaan nilai aktivitas penting sisitem informasi yang didukung teknologi informasi man u faktu r pem asaran in frastru ktu r man ajem en bah an baku pen elitian d an pen gem ban gan su m ber daya man u sia pen in gkatan cu stom ization d en gan im p lem en tasi m an u faktu r yan g fleksibel kep em im p in an yan g m em ben tu k selu ru h karyaw an u n tu k resp on sif terh ad ap cu stom er mem ben tu k sistem logistik yan g m am p u m eresp on secara cep at p erm in taan cu stom er yan g tid ak d id u ga men terjem ah kan kebu tu h an cu stom er ke d alam p roses p en gem ban gan p rod u k d an p roses op erasi men gem ban gkan p rogram p elatih an yan g m em bu at karyaw an berp ikir sean d ain ya m ereka cu stom er flexible man u factu rin g s ystem com pu ter-aid ed man u factu rin g sis u n tu k an alisis p asar sis u n tu k riset p asar sis u n tu k p en an am an n ilai-n ilai yan g m en jad i kom itm en sis on -lin e data en try m isal elek tron ic data in terch an ge d en gan cu stom er sis riset p asar com pu ter-aid ed design sis u n tu k sim u lasi p ola berp ikir cu stom er sis= sistem informasi strategik penutup pada era globalisasi sekarang ini, keberadaan teknologi informasi sangat mutlak, karena teknologi informasi menjadi alat untuk bersaing. oleh karena itu untuk dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dalam mendukung pencapaian tujuan stratejik berupa keunggulan kompetitif, akuntan manajemen harus menguasai teknologi informasi. 76 referensi amir, antarina sf, se, mba, msim. 1996. penerapan teknologi informasi di indonesia dalam memperoleh keunggulan bersaing, konvensi nasional akuntansi. atkinson, anthony a, banker, rajiv d, kaplan, robert s, young, s mark. 1995. management accounting, prentice hall inc. austin, james e. 1990. managing in developing countries: strategic analyses and operating techniques, new york: the free press. hirsch, maurice l, jr. 1994. advanced management accounting, south western publishing co. indriantoro, nur. 1996. sistem informasi stratejik: dampak teknologi informasi terhadap organisasi dan keunggulan kompetitif, kompak no 9:12-27. lo,eko widodo. 1997. peran stratejik sistem informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif, jurnal akuntansi & manajemen, stie tkpn, yogyakarta. porter, michael e. 1980. competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors, new york: free press wilkinson,w. joseph and cerullo j.michael. 1997. accounting informastion system. third edition. new york: john willey and sons inc. *corresponding author, e_mail address: nnn122@ums.ac.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 209-221 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.180284 faktor-faktor yang berhubungan dengan fraud pengadaan barang/jasa di lembaga publik nashirotun nisa nurharjanti* prodi akuntansi, universitas muhammadiyah surakarta, jl. a. yani, pabelan, kartasura, surakarta 57162, jawa tengah, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 24 feb 2017 revised 09 mei 2017 accepted 17 jun 2017 the purpose of this study was to test whether the variable quality of the procurement committee of goods/services, quality of the patners goods/ services, systems and procedures for procurement of goods/services, ethical procurement of goods/services, environmental goods/services, and risk assessment have an influence on the procurement fraud goods/services in university. this study using survey method by distributing questionnaires in asset management and maintenance directorate of the university with the involvement of officials making commitments (ppk) totaling 3, the committee procurement of goods/services amounted to 22 people, and committee work proceeds amounted to 25 examiners. the gathered data was analyzed using multiple regressions in spss software. the result showed that the quality of procurement commite, supplier’s quality, procurement system and procedure, and risk assesment had negatively influenced toward fraud in the procurement goods/services. meanwhile, the procurement ethics and frameworks did not have influenced toward fraud in the procurement goods/services. © 2017 jai. all rights reserved keywords: fraud procurement; procurement committee; supplier’s quality; procurement system; procurement ethics; risk assesment pendahuluan kasus fraud yang marak terjadi saat ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang berada dalam organisasi ataupun yang berada diluar organisasi yang secara langsung dapat merugikan pihak lain. kecurangan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. kasus fraud dewasa ini terjadi di berbagai bidang, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa di beberapa institusi perguruan tinggi (komisi pemberantasan korupsi, 2013). contoh nyatanya adalah adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat laboratorium mipa di salah satu universitas negeri di jawa timur. selanjutnya, dari penyelidikan lebih lanjut oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk), ditemukan praktik korupsi pengadaan barang/jasa terjadi di lima perguruan tinggi negeri di jawa dan sumatera (detiknews, 2013). latar belakang temuan tersebut ini lah yang menjadi alasan kpk untuk melakukan kajian ulang atas regulasi dan praktik pengadaan barang dan jasa di lembaga perguruan tinggi. mengacu pada rahardja (2010), di sektor publik, indikasi dari kebocoran keuangan dapat dilihat dari banyaknya proyek yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, tidak efisien, banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai, pengadaan barang/ jasa tidak didasarkan pada kebutuhan nyata, ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi (masa pakainya hanya mencapai 30%-40%), sejumlah persen komisi (fee) yang harus disetor oleh kontraktor, panitia pengadaan dan ppk (pimpro) kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi, perbedaan harga perkiraan sendiri (hps) barang sejenis yang cukup mencolok antara satu instansi dengan instansi lain. studi ini sendiri dilakukan sebagai suatu upaya untuk memberikan kontribusi literatur terkait upaya pencegahan serta penekanan tingginya angka tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lembaga publik. salah satu faktor yang mempengaruhi kebocoran keuangan pada proses pengadaan barang dan jasa adalah aspek etika dari panitia penyelenggara pengadaan. razzaque dan hwee (2002) menjelaskan bahwa perilaku fraud dapat dievaluasi dengan mengamati aspek etika seseorang yang dilihat dari sisi individual differences, interpersonal level factors, organizational level factors, http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2900 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 209-221: juli 2017 210 serta dari persepsi dilema. tang et al. (2003) menyatakan bahwa perilaku yang menyimpang atau tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (abuse position), kekuasaan (abuse power), sumber daya organisasi (abuse resources), serta tidak berbuat apa-apa (no action). perilaku tidak etis dan kecenderungan terjadinya manipulasi akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen serta menghilangkan asimetri informasi (wilopo, 2006). menurut jatiningtyas dan endang (2011) aspek yang dapat mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa seperti aspek etika, pengendalian internal dan transparansi. dari penjelasan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji peranan kepanitiaan pengadaan barang/jasa yang mempunyai fungsi dan tugas tertuang dalam kontrak perjanjian yang berupa surat keputusan (sk) dengan rektor (kuasa pengguna anggaran) yang disini sebagai pimpinan puncak. perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh jatiningtyas dan endang (2011) adalah dalam penelitian terdahulu belum memasukkan aspek etika pengadaan dalam penelitiannya. aspek etika ini dapat memberikan konstribusi atau tidak memberikan kontribusi terhadap indikasi dari fraud pengadaan barang/jasa tergantung dari budaya yang dibangun dalam institusi tersebut. idealnya, ketika sebuah perguruan tinggi negeri telah memiliki struktur organisasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa, maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat dihindari atau diminimalisir. penelitian ini akan mengkaji fraud dalam proses pengadaan barang/jasa di badan layanan umum dengan melihat peranan panitia pada setiap proses pengadaan barang/jasa dari mulai pembuatan spesifikasi, harga, dan pemahaman panitia pada sistem dan prosedur yang ada. apabila peranan panitia tersebut bekerja secara profesional, tidak memihak dalam pemilihan penyedia barang/jasa, menjunjung tinggi etika, melaksanakan sistem dan prosedur yang ada, sehingga tercipta lingkungan pengadaan yang sehat. maka fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat dihindari. penelitian ini dilakukan di universitas badan layanan umum dikarenakan latar belakang kasus adanya praktik korupsi yang terjadi di lima perguruan tinggi negeri sebagaimana dijelaskan di paragraf sebelumnya berkaitan dengan uang negara yang bersumber dari rakyat. selain itu, dalam pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi ada tanggung jawab kepada direktorat kementerian sehingga peneliti ingin mengkaji pentingnya peranan panitia pengadaan barang/ jasa, kualitas penyedia barang/ jasa,sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa, penilaian risiko dalam pengadaan barang/ jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari indikasi fraud. secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap institusi dengan melihat adanya hubungan antara prinsipal (pemerintah dan rakyat) dan agen (pihak universitas). diharapkanya dengan temuan penelitian ini, maka peranan panitia, penyedia barang/jasa, prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/ jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa, penilaian risiko dapat dijalankan secara optimal sehingga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fraud dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan universitas dapat dicegah. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konflik yang terjadi antara prinsipal pemerintah dan rakyat) dan agen (pihak universitas) khususnya terkait asimetri informasi dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori keagenan teori keagenan (agency theory) menurut gudono (2012) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). kontrak yang dimaksud adalah kontrak antara prinsipal (pemberi kerja) atau pimpinan perusahaan dengan agen (penerima perintah). teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi masalah prinsipal-agen agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namum merugikan prinsipal. hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. pengaruh ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam nurharjanti fraud pengadaan barang/jasa di lembaga publik 211 struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak. oleh karena itu konteks permasalahan prinsipal-agen dalam teori keagenan tidak terbatas pada “manajemen vs pemilik” saja, melainkan bisa siapapun selama kedua belah pihak terikat dalam kontrak dan hubungan mereka bisa diposisikan sebagai prinsipal dan agen. dengan begitu konteks hubungan prinsipal-agen relevan untuk hubunganhubungan antara: pemilik vs manajemen; pimpinan puncak vs bawahan; kreditur vs manajemen; dan pemerintah vs perusahaan (gudono, 2012) berkaitan dengan hal di atas, maka hubungan pimpinan sebagai kuasa pengguna anggaran dan unit layanan pengadaan (ulp) sebagai unit yang mengadakan proses pengadan barang/jasa terdiri dari pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, panitia pemeriksa hasil pekerjaan dapat dimasukkan dalam teori keagenan. teori kegenan ini dapat diterapkan dalam organsasi publik (lane, 2000 ). hal ini juga sesuai dengan tempat penelitian pada layanan publik di kalangan universitas. seperti dikemukakan sebelumnya, antara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan, hal ini juga terjadi pada kasus fraud yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa. pimpinan puncak (rektor) mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pihak universitas dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan mempergunakan anggaran dengan sebaikbaiknya, misalnya melalui pengadaan barang/jasa. namun, tidak semua pihak yang terkait (terutama yang merupakan agen) baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. banyak terdapat muatanmuatan kepentingan yang mengganggu tercapainya tujuan utama pengadaan barang/jasa. peraturan presiden republik indonesia no.54 tahun 2010 dan peraturan presiden republik indonesia no 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mengemukakan bahwa prinsip umum pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain: efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. beberapa jenis fraud dalam pengadaan barang/jasa menurut tuanakotta (2012) penyebab atau akar masalah dari tindakan fraud adalah fraud by need, fraud by greed and by oppurtinity, hal ini mengartikan bahwa ketika fraud ingin dihilangkan maka hilangkanlah faktor dari penyebab fraud itu sendiri. apabila institusi terbuka dalam penyelesaian fraud maka ketika terjadi indikasi fraud dalam institusi, maka dengan terbuka institusi tersebut memberikan informasi terkait dengan tindakan fraud yang terjadi dalam institusi tersebut. hal itu akan memberikan efek jera, dan ketika seseorang ingin melakukan tindakan yang sama, maka akan berfikir ulang. tuanokota (2007) menyatakan bahwa pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. tindakan fraud yang hampr sering dijumpai dalam proses pengadaan barang/jasa adalah ketidaksesuaian antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/ atau masyarakat,baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa. ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak, ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak,ketidakwajaran harga barang/jasa yang di sepakati dalam kontrak/perjanjian, keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak (pp no 54 tahun 2010). pengembangan hipotesis penelitian kualitas panitia pengadaan barang/jasa thai (2001) yang didukung oleh penelitian jatiningtyas dan endang (2011) mengungkapkan bahwa profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian heljapri (2015) yang menyatakan bahwa kualitas penyedia pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap kenderungan fraud. namun dalam laporan yang dibuat worldbank (2001), ditemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di indonesia antara lain adalah kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihakpihak berwenang yang memberi otorisasi dalam kegiatan pengadaan. berdasarkan tool kit anti korupsi yang disusun oleh indonesia procurement watch (2005), kegiatan pada segmentasi pembentukan panitia lelang perlu diwaspadai sebagai hal yang jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 209-221: juli 2017 212 menjadi sebab berkembangnya penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), yang memuat berbagai muatan “kepentingan”, dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. panitia pengadaan yang terbentuk akan menentukan “hitam” atau “putih”nya suatu proses pengadaan pemerintah mulai dari awal kegiatan pengadaan sampai dengan ditandatanganinya kontrak perjanjian kerja. segmentasi ini merupakan awal berjangkitnya penyakit-penyakit kkn, diantaranya adalah tersusun atau terbentuknya panitia pengadaan yang tidak dilandasi dengan kriteria kemampuan teknis, kredibilitas, serta integritas yang memadai dari anggotanya. berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin bagus kualitas panitia pengadaan barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. sehingga ditutunkan hipotesis pertama, yaitu: h1: kualitas panitia pengadaan barang/jasa berhubungan secara negatif terhadap fraud pengadaan barang/jasa. kualitas penyedia barang/jasa penelitian jatiningtyas dan endang (2011) menyatakan bahwa satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah profesionalisme atau kualitas penyedia barang/jasa. akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian heljapri (2015) yang menyatakan bahwa kualitas penyedia pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap kecenderungan fraud. menurut landasan hukum perpres no.54 tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam pasal 19 panitia penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, sehingga ketika persyaratan tersebut dipenuhi maka fraud pengadaan barang/ jasa dapat bekurang. berdasarkan pernyataan diatas semakin bagus kualitas penyedia barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. dengan demikian, diturunkan hipotesis kedua, yaitu: h2: kualitas penyedia barang/jasa diharapkan berhubungan secara negatif terhadap terjadinya fraud dalam pengadaan. sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa aspek lain yang ikut menentukan jalannya sistem pengadaan barang/jasa adalah ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa itu sendiri. ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (thai, 2001). yanavia (2014) menyatakan bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang baik dapat mengurangi fraud pengadaan barang/jasa. menurut jourdain dan balgobin (2003) sebagaimana di kuti p jatiningtyas dan endang (2011), sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain: transparency, economy, efficiency and timeliness, fairness and equity. sistem dan prosedur pengadaan juga harus memiliki mekanisme feedback sehingga memungkinkan upaya perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. mekanisme complaint juga perlu diciptakan untuk memperkuat upaya untuk dipatuhinya ketentuan yang digariskan. worldbank (2001) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di indonesia secara baik adal ah tidak adanya tindak lanjut terhadap berbagai protes dalam proses pengadaan, dan tidak adanya pemantauan yang sistematik terhadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur pengadaan. berdasarkan pernyataan diatas semakin bagus sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. sehingga ditutunkan hipotesis ketiga, yaitu: h3: sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berhubungan secara negatif terhadap fraud pengadaan barang/jasa. etika pengadaan barang/jasa etika pengadaan barang/jasa juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan barang/jasa pemerintah yang sehat. etika pengadaan berkaitan dengan kelaziman dalam praktek dunia usaha yang dianggap akan menciptakan sistem persaingan usaha yang adil. etika dalam pengadaan barang/jasa akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara. etika pengadaan barang/jasa yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. tang et al. (2003) menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam organisasi. perilaku ini terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (abuse position), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse power), perilaku yang menyanurharjanti fraud pengadaan barang/jasa di lembaga publik 213 lahgunakan sumber daya organisasi (abuse resources), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action). jatiningtyas dan endang (2011) menyatakan bahwa salah satu bentuk perilaku yang etis atau beretika dalam pengadaan barang/ jasa antara lain: para pengguna, penyedia, dan pihak terkait tidak menerima, menawarkan, serta menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. sedangkan yanavia (2014) menyatakan bahwa etika yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi dan korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. selain itu merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh associotion of certified fraud examiners (kassen dan higson, 2012) menyatakan bahwa salah satu konsep yang relevan untuk menjelaskan isu pencegahan fraud adalah dengan menciptakan keadaan yang memungkinkan pegawai tidak melakukan fraud dengan memiliki konsep pola pikir yang beretika. berdasarkan pernyataan diatas semakin bagus etika pengadaan barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. dengan demikian, diturunkan hipotesis keempat, yaitu: h4: etika pengadaan akan berhubungan secara negatif terhadap fraud pengadaan barang/jasa. lingkungan pengadaan barang/jasa sistem dan prosedur pengadaan akan selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan. lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (thai, 2001). hal ini berbeda dengan penelitian heljapri (2015) yang didukung oleh penelitian astuti (2016) menyatakan bahwa lingkungan pengadaan barang/ jasa tidak memiliki pengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa. hal ini berarti ada faktor lain yang menyebabkan kondisi proses pengadaan barang/jasa masih dapat berjalan dengan profesional, yaitu adanya kondisi lingkungan yang jujur dan mendapat insentif sehingga dapat mengurangi tingkat kkn. namun, jatiningtyas dan endang (2011) yang didukung oleh khi v. thai (2001) menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah lingkungan pengadaan barang /jasa adalah lingkungan pengadaan. berdasarkan pernyataan diatas semakin bagus lingkungan pengadaan barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. dengan demikian, diturunkan hipo-tesis kelima, yaitu: h5: lingkungan pengadaan akan berhubungan secara negatif terhadap fraud pengadaan barang/jasa. penilaian risiko tuanokota (2007) menyatakan bahwa yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud adalah dengan menerapkan pengendalian internal yang mana salah satu komponennya adalah penilaian risiko. penilaian risiko yang dilakukan diha-rapkan mempunyai benteng-benteng yang kokoh dan sulit untuk ditembus oleh mereka yang ingin melakukan tindakan fraud pengadaan barang/jasa. penilaian risiko pengadaan barang/jasa merupakan pekerjaan yang kompleks dengan maksud bahwa pekerjaan yang dilakukan memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus. hal ini didasari dari penelitian (fajarina et al., 2011) yang mengatakan bahwa adanya penilaian risiko yang dilakukan oleh pihak pengadaan dengan cara mengidentifikasikan serta melakukan analisis resiko maka akan mengurangi (meminimilasi) terjadinya fraud. hal ini didukung dengan pernyataan hermiyetti (2010) menyatakan bahwa penilaian risiko merupakan bagian yang penting dalam hal mencegah fraud agar tercipta kondisi yang baik dalam bekerja. berdasarkan pernyataan diatas semakin bagus penilaian risiko pengadaan barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. sehingga ditutunkan hipotesis keelima, yaitu: h6: penilaian risiko berhubungan secara negatif terhadap fraud pengadaan barang/jasa. metode penelitian model penelitian berdasarkan perumusan hipotesis, dirumuskan model penelitian yang disajikan di gambar 1. definisi operasional variabel variabel dependen (fraud pengadaan barang/jasa) fraud dalam penelitian ini adalah serangkaian ketidakberesan (irregularities) mengenai: jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 209-221: juli 2017 214 perbuatan-perbuatan melawan hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (misalnya menipu memberikan gambaran yang keliru (mislead) terhadap pihak lain), yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok, dan secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (tuanakotta, 2012). ` gambar 1. model penelitian variabel independen kualitas panitia pengadaan barang/jasa kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dinamis yang terjadi ketika panitia mempunyai profesionalisme dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa. pani tia yang dimaksud terdiri dari: pengguna anggaran (pa)/kuasa pengguna anggaran (kpa), pejabat pembuat komitmen (ppk), pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan (ulp), dan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan. secara operasional, kualitas panitia pengadaan barang/jasa di sini mengacu pada apakah panitia pengadaan barang/ jasa tersebut secara fungsional dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan yang terdiri dari integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi (jatiningtyas dan endang, 2011). kualitas penyedia barang/jasa penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan suatu barang/pekerjaan, konstruksi/jasa, konsultansi/ jasa lainnya (jatiningtyas dan endang, 2011). jadi yang dimaksud dengan kualitas penyedia barang/jasa di sini adalah apakah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa ketentuan dan prosedur pengadaan barang/ jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (thai, 2001). menurut jourdain dan balgobin (2003) sebagaimana di kutip jati ningtyas dan endang (2011) sistem dan prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain :tranparency, economy, efficiency and timeliness, fairness and equity. jadi yang dimaksud dengan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa adalah mekanisme yang dilakukan sesuai dengan tujuan pengadaan barang/ jasa. etika pengadaan barang/jasa pengertian etika (etimologi), berasal dari bahasa yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (agoes dan ardana, 2009). etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk (agoes dan ardana, 2009). etika yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku terutama yang diberlakukan pada proses pengadaan barang/jasa. lingkungan pengadaan barang/jasa lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan kerja di mana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan. hal ini dilandasi pendapat thai (2001) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah lingkungan pengadaan, baik secara internal maupun eksternal. fraud pengadaan barang/jasa fraud ( y) kua lit as panit ia pengadaan qlty1 (x1) (-) kua lit as penyedia barang/ jasa qlty2 (x2) (-) penilaian risiko (x6) (-) lingkungan pengadaan lingk (x5) (-) etika pengadaan etika (x4) (-) s ist em dan prosedur pengadaan sisdur (x3) (-) nurharjanti fraud pengadaan barang/jasa di lembaga publik 215 penilaian risiko penilaian risiko dalam kegiatan yang dilakukan oleh universitas adalah mekanisme terkait pemberian penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. identifikasi risiko dilaksanakan dengan metodologi yang sesuai dengan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara menyeluruh; menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko (fajarina et al., 2012). populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah panitia pengadaan barang/jasa di perguruan tinggi yang menjadi lokasi penelitian, dengan rincian: pejabat pembuat komitmen yang berjumlah 3 orang, panitia pengadaan berjumlah 22 orang, dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan berjumlah 25 orang yang berada di direktorat pengelolaan dan pemeliharaan aset universitas berbasis menuju badan layanan umum di wilayah kota yogyakarta. sampel adalah bagian dari populasi. penelitian ini meng gunakan total sampling (sensus), yang maksudnya responden yang dijadikan dalam penelitian ini yakni seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. jenis dan sumber data rancangan penelitian yang akan digunakan adalah dilakukan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi sehingga diperoleh data-data yang valid. data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil survei kepada pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, panitia pemeriksa hasil pekerjaan. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei melalui pengiriman kuesioner. kuesioner dikirimkan langsung oleh peneliti ke direktorat pengelolaan dan pemeliharaan aset universitas. instrumen dan skala pengukuran data penelitian dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. instrumen ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. dengan demikian instrumen yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner yang berisi item petanyaan yang merujuk pada indikator-indikator dari konstruk variabel-variabel penelitian. karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert. skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (sugiyono, 2008). dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun itemitem instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. instrumen dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1.dari pertanyaan yang ada pada tabel 1, jawaban responden akan dinilai dengan aturan; ss (sangat setuju), diberi skor 5; s (setuju) diberi skor4; r (ragu-ragu) diberi skor 3; ts (tidak setuju) diberi skor 2; sts (sangat tidak setuju) diberi skor 1. hasil dan pembahasan pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk menganalisa faktor–faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa pada direktorat pengelolaan dan pemeliharaan aset yang dibagi dalam: (1) kualitas panitia pengadaan barang/jasa; (2) kualitas penyedia barang/ jasa; (3) sistem dan prosedur pengadaan barang/ jasa,(4) etika pengadaan barang/jasa; (5) lingkungan pengadaan; (6) penilaian risiko; dan (7) fraud pengadaan barang/jasa. hasil penelitian meliputi, uji kualitas data, uji hipotesis, dan pembahasan uji hipotesis. uji kualitas data uji validitas dan realibilitas hasil uji validitas menunjukkan bahwa koefisien korelasi pearson moment untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel fraud pengadaan barang/jasa (y), kualitas panitia pengadaan barang/jasa (qlty1), kualitas penyedia barang/jasa (qlty2), sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa (sisdur), etika pengadaan barang/jasa (etika), lingkungan penga jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 209-221: juli 2017 216 tabel 1. instrumen penelitian no. variabel indikator pertanyaan variabel independen 1 kualitas panitia pengadaan barang/jasa integritas 1. sistem dalam pengadaan barang/jasa telah berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga 2. 2. dilakukan tindakan ketika ada pihak-pihak yang berusaha melakukan intervensi atau memaksakan kehendak untuk memenangkan salah satu calon peserta lelang (pengadaan barang/jasa) 3. pencapaian ketaatan terhadap kebijakan dalam penandatangan pakta integritas masih sangat minim kompetensi 1. mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan 2. panitia lelang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa atau pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa objektivitas dan independensi 1. dalam penyusunan panitia berdasarkan pada kriteria kemampuan teknis, mempunyai kredibilitas dan integritas sehingga tidak memihak kepada salah satu atau sekelompok peserta dalam proses pengadaan barang/jasa 2. kualitas penyedia barang/jasa landasan hukum 1. penyedia barang/jasa memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan/usaha 2. penyedia barang/jasa memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa 3. pencapaian ketaatan penyedia barang/jasa terhadap kebijakan dalam penandatangan pakta integritas masih sangat minim 3. sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa transparansi 1. dilakukan sosialisasi terhadap rencana kegiatan pengadaan barang/jasa 2. dalam pengumuman pengadaan barang/jasa dilakukan melalui media cetak /media elektronik/ internet 3. semua tahapan dalam proses pengadaan barang/ jasa diketahui oleh publik secara jelas dan terbuka ekonomis 1. penentuan harga perkiraan sendiri (hps) dilakukan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa 2. penetapan pemenang adalah penawar dengan harga terendah efisiensi dan tepat waktu 1. pengadaan barang/jasa dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan keadilan dan ekuitas 1. dokumen lelang diperuntukkan bagi kelompok penyedia barang /jasa tertentu saja 2. penyedia barang/jasa dipilih berdasarkan kualifikasi dan kelayakan penawaran 4. etika pengadaan barang/jasa 1. dalam proses pengadaan barang/jasa adalah wajar bila meminta hadiah kepada peserta pengadaan agar lolos dalam proses pengadaan barang/jasa 2. dalam proses pengadaan barang/jasa adalah wajar bila mengijinkan peserta pengadaan bertindak sebagai calo 3. dalam proses pengadaan barang/jasa adalah tidak nurharjanti fraud pengadaan barang/jasa di lembaga publik 217 no. variabel indikator pertanyaan wajar apabila menerima potongan harga (discount) 4. anda sebagai panitia diminta untuk menandatangani legalitas administrasi pengadaan barang/jasa 5. lingkungan pengadaan barang/jasa lingkungan internal 1. tugas dan tanggung jawabnya dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak lain 2. penentuan jenis barang/jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna 3. pekerjaan dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa lingkungan eksternal 1. penyedia barang/jasa yang berkualitas mempengaruhi pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa 2. semua kegiatan dalam pengadaan barang/jasa mengacu pada peraturan peraturan perundangundangan 3. penentuan pemenang lelang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu 6. penilaian risiko identifikasi risiko 1. pertimbangan waktu pengumuman pengadaan berdasarkan kompleksitas barang /jasa 2. pengadaan barang/jasa tidak dilakukan secara efisien dan ekonomis 3. kurangnya integritas dan ketidakadilan penyedia brang/jasa analisis risiko 1. analisis risiko akan dilakukan berdasarkan kompleksitas barang/jasa 2. dilakukan analisis risiko dari setiap tahapan proses pengadaan pengadaan barang/jasa variabel dependen 7. fraud pengadaan barang/jasa 1. harga perkiraan sendiri yang tidak wajar merupakan bagian dari tindak kecurangan dalam pengadaan barang/jasa 2. kecurangan bisa berbentuk pemberian diskon atau potongan harga 3. modus tindak kecurangan biasanya dilakukan dengan cara mark-up anggaran 4. penggadaan barang/jasa tidak sesuai dengan permintaan pengguna barang 5. adanya titipan hadiah dari unit kerja lain adalah bagian dari tindak kecurangan 6. pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan sistem dan prosedur merupakan tindak kecurangan 7. pemecahan paket dilakukan agar terhindar dari proses lelang merupakan tindak kecurangan 8. adanya hubungan afiliasi biasanya dapat menyebabkan tindak kecurangan sumber: thai (2001), wilopo (2006), nuraini (2011), fajarina et al. (2012) ,dan peraturan presiden republik indonesia no.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 209-221: juli 2017 218 daan barang/jasa (lingk.peng) dan penilaian risiko (pen.risk) signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa setiap item indikator instrumen untuk fraud pengadaan barang/jasa tersebut valid. hasil perhitungan uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai cronbrach alpha (α) untuk masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,50 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing variabel adalah reliabel (ghozali, 2011). uji asumsi klasik sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda, ada beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskodesitas. hasil dari uji asumsi klasik normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas yang telah dilakukan dengan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi berganda tersebut memenuhi syarat normalitas yang ditandai dengan nilai ks sebesar 0,676. nilai ini tidak signifikan pada 0,05 (karena nilai p = 0,750, lebih besar dari 0,05). hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas, selain itu terkait dengan multikolinieritas menunjukkan angka tolerance dari variabel independen kompetensi dan independensi mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel indpenden yang nilainya lebih dari 95%. sementara itu, hasil perhitungan nilai variance inflantion factor (vif) juga menunjukkan hal yang sama. tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai vif lebih dari 10. dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut. sedangkan heteroskedastisitas grafik scatterplot tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu y. hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. dengan demikian, maka model regresi berganda layak untuk digunakan. hasil analisis regresi berganda ` berdasarkan tampilan output besarnya adjustted r 2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,341. nilai ini menunjukkan bahwa 31,4% variasi fraud pengadaan barang/jasa dijelaskan oleh variasi dari keenam variabel independen, yaitu; kualitas panitia pengadaan barang/ jasa, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa dan penilaian risiko. sedangkan sisanya 68,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. hipotesis pertama menyatakan bahwa kualitas panitia pengadaan berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan. hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat thai (2001) mengungkapkan bahwa profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. profesional dalam penelitian ini diproksikan dalam integritas panitia, kompetensi, obyektifitas dan independensi. sehingga, dapat dilihat bahwa kemampuan dan profesionalisme personil panitia pengadaan dapat mengurangi seorang panitia untuk melakukan tindakan fraud dalam proses pengadaan barang/ jasa. hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas panitia pengadaan, seorang panitia sangat bergantung pada tingkat profesionalisme dan kemampuannya. jika panitia pengadaan memiliki profesionalisme dan kemampuan tabel 2. ringkasan pengujian hiptesis dengan uji t model hubungan unstandardized coefficients beta standardized coefficient sig. simpulan b std. error qlty1 qlty2 sisdur etika lingk penrisk -,608 -,731 -,845 ,028 ,078 -,417 -,590 -,311 -,815 ,031 ,097 -,367 ,007* ,070** ,001* ,857 ,654 ,054** terdukung terdukung terdukung tidak terdukung tidak terdukung terdukung * signifikan pada alpha 0,05; ** signifikan pada alpha 0,10 nurharjanti fraud pengadaan barang/jasa di lembaga publik 219 yang baik maka panitia tidak akan dengan mudah tergoda untuk melakukan fraud pada kegiatan pengadaan barang/jasa. sebaliknya, jika profesionalisme dan kemampuan panitia rendah, maka dalam melaksanakan tugasnya, panitia akan dengan mudah tergoda untuk melakukan fraud pada kegiatan pengadaan barang/jasa. oleh kerena itu, dapat disimpulkan ketika seorang panitia bertindak profesional, maka konflik kepentingan diantara prinsipal dan agen dapat terhindari karena panitia bekerja berdasarkan standar operasional tanpa ada keinginan untuk berbuat kecurangan. hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa kualitas penyedia barang/jasa berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan baran/jasa. hasil ini sejalan dengan pendapat jatiningtyas dan endang (2011) yang menjelaskan bahwa kualitas panitia merupakan salah satu elemen penting dalam suatu sistem pengadaan barang/jasa. jika suatu pengadaan barang/jasa tidak diikuti dengan kualitas penyedia yang baik, maka akan terdapat banyak kesalahpahaman/misunderstanding diantara panitia dan penyedia barang/jasa yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak. profesionalisme atau kualitas penyedia barang/jasa merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. dari uji hipotesis ketiga disimpulkan sistem prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang/ jasa. hasil ini sejalan dengan pendapat thai (2001) yang mengungkapkan bahwa ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. selain itu, landasan hukum dari sistem dan prosedur yang berlaku harus cukup kuat, sehingga upaya penegakan ketentuan yang diaturnya dapat dilakukan secara efektif (world bank, 2001). salah satu yang menarik dari hasil penelitian ini adalah tidak terdukungnya hipotesis keempat, atau aspek etika terhadap fraud pengadaan barang/jasa. hasil ini justru sejalan dengan pendapat buckley et al. (1998) sebagaimana dikutip wilopo (2006) yang menjelaskan bahwa perilaku tidak etis (tidak beretika) merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karateristik pribadi pelakunya. tidak terdukungnya hipotesis keempat ini diduga karena ketidaksadaran panitia akan aspek etis dalam melakukan tindakan fraud. karenanya, adanya kode etik terkait dengan etika penting untuk diadakan, agar kesadaran akan aspek etika ini muncul pada praktik pengadaan barang/jasa. kemungkinan lain adalah kuatnya pengaruh kualitas panitia dan penyedia barang/jasa, serta sistem dan prosedur sebagaimana hasil temuan penelitian ini (terdukungnya hipotesis satu, dua, dan tiga). dengan demikian, ada kemungkinan meskipun etika panitia rendah namun ketika kepanitiannya berkualitas dan sistem prosedurnya juga baik, maka fraud dapat dicegah. hipotesis kelima penelitian ini juga tidak terdukung. hasil ini sejalan dengan penelitian astuti (2016) yang menjelaskan tidak berpengaruhnya lingkungan pengadan barang/jasa terhadap fraud pengadan barang/jasa diduga karena lingkungan pengadaan barang/jasa yang ada belum mempunyai pengaruh dalam pencapaian tujuan. hal ini bisa jadi dikarenakan tidak adanya supervisi dalam setiap tahapan proes pengadaan atau tidak adanya pre-audit (menetapkan rencana awal dari proses pengadaan). supervisi hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai atau hanya dilakukan post-audit (evaluasi dilakukan setelah proses pengadaan selesai) saja. kondisi ini menjadikan lingkungan pengadaan barang/jasa tidak terkendali secara ideal, dan akhirnya apa yang dikatakan thai (2001) bahwa lingkungan pengadaan dipengaruhi oleh market environment dan legal environment, belum mempunyai pengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa. selanjutnya, hasil uji hipotesis keenam menemukan bahwa penilaian risiko yang dilakukan memiliki pengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa. pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian (fajarina et al., 2012) yang mengungkapkan bahwa apabila penilaian risiko tidak diterapkan maka akan meningkatkan tindakan fraud. sebaliknya, adanya penilaian risiko akan dapat memitigasi adanya fraud. oleh karenanya, penilaian risiko dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sangat penting dilakukan oleh pimpinan organisasi. penilaian risiko oleh pimpinan dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta melakukan analisis risiko. sevagai contoh, dalam mempertimbangkan waktu pengumuman pengadaan barang/jasa, harus disesuaikan dengan kompleksitas dari barang/jasa tersebut. jangan sampai ketika proses pengadaan barang/jasa tersebut mempunyai kompleksitas yang tinggi, namun waktu pengumumannya tidak relevan, sehingga risiko yang diterima menjadi lebih besar daripada ketika waktu pengumuman direncajurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 209-221: juli 2017 220 nakan sesuai dengan kompleksitas pengadaan barang/jasa tersebut. kompleksitas yang dimaksud disini adalah pengadaan yang mempunyai nilai lebih besar tentunya kompleksitsnya berbeda dengan pengadaan barang/jasa yang nilainya lebih kecil, sehingga dari mekanisme waktu pengumuman menjadi berbeda tergantung dari nilai pengadaan tersebut. oleh karena itu, semakin baik penilaian risiko yang diterapkan maka akan meminimalisasi terjadinya fraud. simpulan hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan penilaian risiko berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa, pada konteks penelitian ini, di perguruan tinggi negeri . temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan dan penilaian risiko, maka fraud pengadaan barang/jasa berkurang. etika pengadaan dan lingkungan pengadaan ternyata ditemukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fraud pengadaan barang/jasa. hal ini bisa jadi karena perbuatan tidak etis itu sulit untuk dimengerti dan diprediksi. selain etika, ligkungan pengadaan barang/jasa juga tidak memiliki pengaruh terhadap adanya indikasi fraud. implikasi dari temuan penelitian ini adalah pentingnya menjaga kualitas panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa, ketaatan pada sistem dan prosedur pengadaan, serta dilakukannya penilaian risiko dalam melakukan pengadaan barang/jasa. hal ini bertujuan guna meminimalisir fraud pada pengadaan barang/jasa. penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang selanjutnya bisa menjadi masukkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti terkait tema sejenis. pertama, lokasi penelitian hanya satu perguruan tinggi negeri saja. kare-nanya, dilihat dari segi generalisasi masih lemah. oleh karena itu, peneliti selanjutnya perlu untuk menambah objek penelitian menjadi lebih dari satu perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta agar hasil penelitian bisa digeneralisasi lebih luas. kedua, penelitian ini menggunakan model kuesioner sehingga dimungkinkan terjadi bias ketika responden menjawab kuesioner. oleh karenanya penelitian mendatang sebaiknya mengembangkan model penelitian dengan metode lain, seperti eksperimen atau investigatif. terakhir, penelitian ini tdak melibatkan responden dari penyedia barang/jasa. sehingga, untuk penelitian mendatang disarankan sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan melibatkan pihak penyedia barang/jasa agar dapat menemukan temuan dari persepsi yang berbeda. daftar pustaka agoes, s., dan i. c. ardana. 2009. etika bisnis dan profesi: tantangan membangun manusia seutuhnya. jakarta: penerbit salemba. astuti, h. 2016. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang/ jasa di lingkungan instansi pemerintah provinsi kepulauan riau. skripsi, universitas maritim raja ali haji. detiknews, 2013, tiga dosen unm didakwa kasus korupsi pengadaan alat lab mipa. http//www.detiknews.com fajarina, w., darwanis, dan u. a. bakar, 2012, pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada skpd di pemerintah aceh, jurnal akuntansi pascasarjana universitas syiah kuala, 2 (2), 245-253. gudono. 2012. analisis data multivariat. yogyakarta: penerbit bpfe yogyakarta. ghozali, i. 2011. aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss.19., semarang: badan penerbit univer-sitas diponegoro. heljapri. 2015. perbedaan persepsi antara pihak internal instansi pemerintah dengan auditor bpkp tentang aspek penyebab fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan pemerintah propinsi sumaterabarat (studi empiris pada skpd kabupaten/kota dan auditor bpkp sumatra barat). skripsi, universitas negeri padang. hermiyetti. 2011. pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang. skrispsi, stekpi jakarta. jatiningtyas, n. dan k. endang. 2011. analisis faktor-faktor yang mempengurahi fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah semarang. tesis, universitas diponegoro. nurharjanti fraud pengadaan barang/jasa di lembaga publik 221 laporan tahunan kpk”, 2013, www:http//:www.kpk.go.id peraturan presiden republik indonesia n0.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah rahardja, a. 2010. efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah: perspektif pencegahan korupsi, one day workshop procurement efficiency, perusahaan listrik negara komisi pemberantasan korupsi razzaque, m. a. dan t. p. hwee. 2002. ethics and purchasing dilemma; a singaporean view, journal of business ethics, 35 (4), 307-326. sugiyono. 2008. metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan r&d. bandung: penerbit alfabeta. thai, k. v. 2001. public procurement reexamined. journal of public procurement, 1 (1), 9-50. tuanakota, t. m., 2012 , akuntansi forensik & audit investigasi. jakarta: penerbit salemba empat. yanavia, l. n. 2014, analisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah di propinsi sumatera barat, skripsi, universitas negeri padang. wilopo, 2006, analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi : studi pada perusahaan bumn dan publik di indonesia, the indonesian journal of accounting research, 9 (3), 451-465. world bank. 2001. indonesia country procurement assessment report : reforming the public procurement system, website: http// www.siteresources.worldbank.org. http://www.kpk.go.id/ proposal jurnal akuntansi & investasi vol. 14 no. 1, halaman: 32-49, januari 2013 kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari perspektif pelanggan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (studi kasus pada universitas muhammadiyah jember) nurul qomariah e-mail: nurulqomariah@gmail.com jurusan manajemen universitas muhammadiyah jember abstract this study aims to identify and describe the management of the university of muhammadiyah jember performance as measured using the balanced scorecard approach from the perspective of customers, growth and learning. the population in this study consisted of students, lecturers / professors and employees of the university of muhammadiyah jember. results of the study found that the performance of the university of muhammadiyah jember in 2008 as measured by the balanced scorecard approach from the perspective of customer total score was 6.6% and from the perspective of growth and learning total score of 13.7%. thus university of muhammadiyah jember in 2008 viewed from the aspect of customers and aspects of growth and learning can be categorized as a company that has a good performance. from these results suggested university of muhammadiyah jember should further improve service to students and improve the welfare of its employees. keywords: balanced scorecard, management performance, university. pendahuluan era globalisasi telah membuat persaingan usaha semakin meningkat. dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi maka semakin banyak pilihan produk dan jasa yang ada di pasar. hal ini membuat pelanggan dapat menentukan sendiri produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. hal ini tentu saja semakin membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat. agar mampu bertahan dan memenangkan persaingan bisnis di era global, maka pelaku bisnis dituntut untuk memiliki strategi yang jitu, sehingga perusahaan akan memiliki keunggulan dibanding pesaingnya. strategi tersebut juga harus dapat diterapkan secara terencana, sistematis dan berjangka panjang. dalam penerapan sebuah strategi perusahaan, perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun pengaruh penerapan strategi tersebut bagi perusahaan. pengukuran kinerja ini juga merupakan bagian dari proses pencarian informasi, dimana informasi tesebut dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan strategi dan peningkatan daya saing. untuk memenangkan persaingan global maka peningkatan kinerja dari waktu ke waktu adalah sebuah keharusan. untuk mengetahui sejauh mana efektifitas strategi perusahaan dalam peningkatan kinerja, maka diperlukan sebuah pengukuran kinerja yang komprehensif. selama ini kinerja atau tingkat keberhasilan sebuah perusahaan hanya dinilai dari aspek keuangan saja. pada kondisi yang 32 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… telah begitu banyak berubah seperti saat ini, penilaian kinerja perusahaan hanya dari aspek keuangan tidak lagi memadai, karena pada kenyataannya aspek keuangan hanya sebagian dari keseluruhan kinerja perusahaan. penilaian hanya dari aspek keuangan dilakukan dengan asumsi bahwa kinerja perusahaan hanya dinilai dengan satuan finansial (keuangan), namun ternyata banyak hal lain yang mungkin tidak bisa atau sulit diukur dengan satuan finansial namun cukup berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (sony, 2006). pengukuran kinerja yang hanya memfokuskan pada aspek keuangan cenderung akan menghasilkan strategi perusahaan yang mampu menghasilkan laba maksimal dalam jangka pendek saja dan tidak memperhatikan aspek lainnya seperti kepuasan pelanggan, pengembangan karya-wan, inovasi produk dan lain-lain. aspek-aspek non keuangan seperti kepuasan pelanggan, pengembangan karyawan serta inovasi produk pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kinerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja aspek keuangan itu sendiri. pihak manajemen perusahaan harus menyadari bahwa untuk menetapkan strategi perusahaan yang jitu, diperlukan informasi yang komprehensif tentang kinerja perusahaan dari berbagai aspek, bukan hanya dari aspek keuangan. untuk itulah diperlukan sebuah sistem penilaian kinerja yang komprehensif yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap yang dikenal dengan istilah balanced scorecard. dengan ditambahkannya pengukuran kinerja pada aspek non keuangan seperti kepuasan pelanggan, produktivitas dalam proses bisnis internal serta proses pembelajaran dan pertumbuhan, maka akan didapatkan informasi yang menyeluruh (komprehensif) mengenai kondisi perusahaan. dengan adanya informasi yang lengkap tersebut pihak manajemen pada akhirnya akan memperhatikan aspek-aspek lain selain aspek keuangan didalam pengelolaan perusahaan. pengukuran kinerja menggunakan pendekatan balanced scorecard dianggap dapat menghasilkan informasi yang mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. era globalisasi telah memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis, tidak terkecuali pada industri jasa pendidikan. pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia. pendidikan merupakan faktor yang terkait langsung dengan kemampuan dan kemajuan masyarakat. hal ini disebabkan karena pendidikan mampu membentuk pola berfikir masyarakat kearah yang lebih baik. makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka secara tidak langsung akan mendorong tingkat pembangunan nasional makin cepat dan terarah menuju perkembangan yang dicita-citakan. tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan makin meningkat seiring kebutuhan dan perkembangan. masyarakat makin sadar bahwa dalam menghadapi tantangan masa yang akan datang salah satunya dengan mempunyai kemampuan, pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi. makin tinggi kesadaran masyarakat akan tingkat pendidikan dibutuhkan wadah atau lembaga pendidikan yang mampu menampung dan memenuhi minat masyarakat akan pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas serta kemampuan diri mereka. universitas muhammadiyah jember muhammadiyah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ikut andil dalam mencerdaskan masyarakat. saat ini persaingan antar perguruan tinggi sangatlah ketat. persaingan antar lembaga pendidikan tinggi dalam memberikan jasa pendidikan kepada mahasiswa dalam proses mengha33 jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 32-49, januari 2013 silkan kualitas lulusan yang tinggi/memadai, baik perguruan tinggi negeri (ptn) maupun perguruan tinggi swasta (pts) , membuat lembaga-lembaga tersebut saling membenahi dirinya masing-masing agar dapat memberikan kualitas jasa yang memuaskan bagi mahasiswanyah (www.pendidikanmuhammadiyah.com) . sampai dengan akhir tahun 2008 jumlah mahasiswa yang terdaftar pada universitas muhammadiyah jember mencapai kurang lebih 4000 mahasiswa. dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap universitas muhammadiyah ini masih cukup tinggi. oleh karena itu pihak perguruan tinggi muhammadiyah dituntut untuk mempertahankan kondisi yang ada dengan cara meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa dan meningkatkan kinerjanya. seperti yang dikemukakan oleh tanizu (1998), pada saat ini lembaga pendidikan tinggi mulai menyadari bahwa bagaimanapun kuatnya lembaga pendidikan, mereka tidak dapat menghindar dari persaingan. persaingan ini antara lain dalam hal mendapatkan mahasiswa, tenaga pengajar dengan kualifikasi tertentu, serta pendanaan, merupakan realitas dalam kehidupan lembaga pendidikan. keadaan ini mendorong setiap lembaga pendidikan/perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan secara lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja manajemennya. saat ini kinerja manajemen banyak yang diukur dalam kinerja keuangannya dan masih sedikit yang meninjau dari aspek non keuangan. untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada sistem pengukuran kinerja seperti yang telah diterapkan sebelumnya maka di kembangkan alat ukur kinerja baru yang dikenal dengan istilah balanced scorecard yang merupakan alat ukur yang menyeimbangkan kinerja aspek keuangan dan non keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang serta kinerja yang bersifat intern dan ekstern. dari uraian diatas maka dapat disusun sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana kinerja manajemen universitas muham-madiyah jember jika ditinjau dari perspektif pelanggan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ?. sedangkan tujuan dari penelitian terdiri dari dua yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan kinerja manajemen universitas muhammadiyah jember apabila diukur dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard dari perspektif pelanggan dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan kinerja manajemen universitas muham-madiyah jember apabila diukur dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. tinjauan literatur dan fokues penelitian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. sedangkan menurut rahmanto (www.feunpak.web.id) pengertian kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang bisa dicapai oleh seseorang, unit, atau 34 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… divisi; dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. pengukuran kinerja memiliki beberapa elemen penting didalamnya antara lain: (1) menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran; (2) merumuskan indikator dan ukuran kinerja. indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. (3) mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan; dan (4) melakukan evaluasi kinerja. evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. informasi capaian kinerja dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk berbagai hal, antara lain: (a) umpan balik (feedback). hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. bisa dijadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota organisasi; (b) penilaian kemajuan organisasi. pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi; dan (c) meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders (sony, 2006). konsep balanced scorecard diciptakan untuk melengkapi keterbatasan dan penilaian kinerja secara tradisional yang lebih memfokuskan hanya pada aspek keuangan. penilaian kinerja secara tradisional ini tidak mampu menggambarkan aspek-aspek diluar keuangan yang ternyata mampu mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan termasuk terhadap kinerja keuangan perusahaan. aspek-aspek lain yang berpengaruh tersebut adalah aspek pelayanan, aspek proses bisnis internal dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan. aspek tersebut berpengaruh terhadap seluruh kinerja perusahaan bahkan pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan mampu mempengaruhi dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan pada masa mendatang. kelompok kedua atau kelompok penunjang adalah merupakan kelompok yang menunjang kinerja pada kelompok inti. kelompok penunjang menggambarkan atribut yang diberikan perusahaan kepada produk dan jasanya untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. atribut tersebut dibagi menjadi tiga kategori antara lain : 1) atribut produk jasa. atribut ini meliputi atribut fungsional, harga dan mutu dari produk/jasa. untuk atribut ini, setiap pelanggan memiliki kecenderungan tersendiri dalam memilih produk/jasa. 2) hubungan pelanggan. pada kategori ini mencakup bagaimana perasaan pelang35 jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 32-49, januari 2013 gan setelah membeli produk/jasa dan menerima pelayanan perusahaan. perasaan pelanggan tersebut sangat dipengaruhi kualitas produk/jasa serta kualitas pelayanannya 3) citra dan reputasi. kategori ini menggambarkan faktor-faktor tidak berwujud yang dapat membuat pelanggan tertarik pada sebuah produk /jasa. kategori ini memungkinkan perusahaan untuk secara aktif membangun citra dan reputasi pada masyarakat. menurut kaplan dan norton (1996) manfaat dari balanced scorecard antara lain: 1) balanced scorecard mampu memberi para eksekutif kerangka kerja yang kompretensif untuk menterjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu 2) balanced scorecard mampu menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran 3) balanced scorecard memberi kerangka kerja, bahasa untuk mengkomunikasikan misi dan strategi. 4) balanced scorecard menggunakan pengukuran yang mampu memberikan informasi kepada para pekerja tentang faktor yng mendorong keberhasilan saat ini dan yang akan datang. 5) empat perspektif dalam balanced scorecard mampu memberikan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. konsep balanced scorecard diciptakan untuk melengkapi keterbatasan dan penilaian kinerja secara tradisional yang lebih memfokuskan hanya pada aspek keuangan. penilaian kinerja secara tradisional ini tidak mampu menggambarkan aspek-aspek diluar keuangan yang ternyata mampu mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan termasuk terhadap kinerja keua-ngan perusahaan. aspek-aspek lain yang berpengaruh tersebut adalah aspek pelayanan, aspek proses bisnis internal dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan. aspek tersebut berpengaruh terhadap seluruh kinerja perusahaan bahkan pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan mampu mempengaruhi dan menentukan kelang-sungan hidup perusahaan pada masa mendatang. balanced scorecard pertama kali dipublikasikan oleh kaplan dan norton di harvard business review (januari februari 1992) dalam artikel yang berjudul ”balanced scorecard-measures that drive performance” . istilah balanced scorecard terdiri dari dua kata yaitu balanced (berimbang) dan scorecard (kartu skor). kata berimbang (balanced) dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara seimbang dari 2 sisi, yaitu sisi keuangan dan non keuangan. mencakup jangka pendek dan jangka panjang serta melibatkan bagian internal dan eksternal sedangkan pengertian kartu skor (scorecard) adalah sebuah kartu yang digunakan untuk mencatatat skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang ataupun untuk perencanaan di masa yang akan datang. dari definisi tersebut pengertian sederhana dari balanced scorecard adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang serta melibatkan faktor internal dan eksternal (sisfo sukses mandiri, www.sisfokampus.net). dari hasil studi dan riset yang dilakukan disimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja masa depan diperlukan pengukuran yang komprehensif yang mencakup empat perspektif yaitu : keuangan, customer, proses bisnis intern dan pembelajaran pertumbuhan. berdasarkan konsep balanced scorecard ini 36 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… kinerja keuangan sebenarnya merupakan akibat atau hasil dari kinerja non keuangan. pengukuran kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced scorecard, mengukur kinerja perusahaan dari empat perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. alur pemikiran dari keempat perspektif tersebut adalah adanya hubungan sebab akibat diantara empat perspektif tersebut. hubungan sebab akibat yang dimaksud adalah bahwa empat perspektif tersebut akan saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. hubungan sebab akibat tersebut juga bisa diartikan apabila salah satu dari keempat perspektif tersebut memiliki kinerja yang buruk maka akan mempengaruhi kinerja perspektif yang lain. pada era globalisasi seperti saat ini, perusahaan yang akan mampu bertahan dan memenangkan persaingan adalah perusahaan yang mampu memahami dan memenuhi keinginan, kebutuhan dan harapan dari para pelanggannya. hal ini membuktikan bahwa pelanggan merupakan sumber utama bagi pendapatan perusahaan yang juga merupakan salah satu bagian/komponen dari sasaran keuangan. teori manajemen terkini menunjukkan betapa pentingnya kepuasan pelanggan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan langkah awal untuk mempertahankan pelanggan (retensi) serta memperoleh pelanggan baru (akuisisi). apabila pelanggan merasa puas dengan produk dan pelayanan perusahaan maka perusahaan akan mendapatkan laba yang merupakan hasil dari retensi dan akuisisi nasabah (kotler, 1998) menurut kaplan dan norton (1996), didalam pengukuran kinerja pada perspektif pelanggan dibagi menjadi dua kelompok pengukuran yaitu kelompok inti (customer care measurement) dan kelompok penunjang (customer value propositon). kelompok pertama atau kelompok inti terdiri atas beberapa indikasi pengukuran, antara lain : 1) pangsa pasar (market share). pengukuran ini mencerminkan besarnya bagain yang dikuasai oleh perusahaan dari total keseluruhan pasar yang ada. 2) retensi pelanggan (customer retention). pengukuran ini mengukur tingkat perusahaan dalam mempertahankan jumlah pelanggan serta hubungan baik dengan pelanggan. 3) akuisisi pelanggan (customer acquisition). pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat perusahaan dalam mendapatkan/menarik pelanggan baru. 4) kepuasan pelanggan (customer satisfaction). pengukuran ini untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk serta pelayanan perusahaan. 5) profitabilitas pelanggan (customer profitability). kelompok kedua atau kelompok penunjang adalah merupakan kelompok yang menunjang kinerja pada kelompok inti. kelompok penunjang menggambarkan atribut yang diberikan perusahaan kepada produk dan jasanya untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. atribut tersebut dibagi menjadi tiga kategori antara lain: a. atribut produk jasa. atribut ini meliputi atribut fungsional, harga dan mutu dari produk/jasa. untuk atribut ini, setiap pelanggan memiliki kecenderungan tersendiri dalam memilih produk/jasa. b. hubungan pelanggan. pada kategori ini mencakup bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk/ jasa dan menerima pelayanan perusahaan. perasaan pelanggan tersebut sangat dipengaruhi kualitas 37 jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 32-49, januari 2013 produk/jasa serta kualitas pelayanannya. c. citra dan reputasi. kategori ini menggambarkan faktor-faktor tidak terwujud yang dapat membuat pelanggan tertarik pada sebuah produk /jasa. kategori ini memungkinkan perusahaan untuk secara aktif membangun citra dan reputasi pada masyarakat. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan rangkaian terakhir dari pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. tujuan utama dalam perspektif ini adalah menyediakan sarana yang memadai baik dalam hal sumber daya manusia maupun sistem dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan daripada ketiga perspektif sebelumnya. apabila tujuan utama dari perspektif ini dapat dicapai, maka hal ini dapat menjadi faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dari ketiga perspektif sebelumnya. menurut kaplan dan norton (1996), perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dapat dibagi dalam tiga kategori, antara lain : 1) kapabilitas karyawan dalam menilai kapabilitas karyawan terdapat tiga hal utama yang harus diukur yaitu kepuasan karyawan, retensi karyawan dan produktivitas karyawan. 2) kapabilitas sistem informasi. informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam menjalankan bisnis pada saat ini, oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem informasi yang memadai baik di tingkat manajer maupun karyawan. dasar dalam hal penilaian kapabilitas sistem informasi diantaranya adalah ketersediaan informasi yang dibutuhkan, tingkat ketepatan informasi dan jangka waktu dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 3) motivasi, pemberdayaan dan keselarasan. pada dasarnya pengukuran dalam kategori ini adalah mengukur partisipasi pekerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan. dasar yang dapat digunakan dalam proses pengukurannya adalah jumlah saran pegawai, jumlah saran pegawai yang direalisasikan, jumlah saran yang berhasil dan banyaknya pegawai yang mengetahui dan mengerti visi dan tujuan perusahaan. menurut kaplan dan norton (1996) manfaat dari balanced scorecard antara lain: 1) balanced scorecard mampu memberi para eksekutif kerangka kerja yang kompretensif untuk menterjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu 2) balanced scorecard mampu menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran 3) balanced scorecard memberi kerangka kerja, bahasa untuk mengkomunikasikan misi dan strategi. 4) balanced scorecard menggunakan pengukuran yang mampu memberikan informasi kepada para pekerja tentang faktor yng mendorong keberhasilan saat ini dan yang akan datang. 5) empat perspektif dalam balanced scorecard mampu memberikan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. sedangkan keunggulan dari balanced scorecard, antara lain : 1) komprehensif. sebelum balanced scorecard ditemukan, perusahaan beranggapan bahwa persepketif keuangan 38 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… adalah perspektif yang paling tepat untuk mengukur kinerja. setelah keberhasilan balanced scorecard para eksekutif perusahaan menyadari bahwa output yang dihasilkan oleh perspektif keuangan sesunguhnya merupakan hasil dari tiga perspektif lainnya yaitu customer, proses bisnis dan pembelajaran pertumbuhan. dengan adanya perluasan pengukuran ini, manfaat yang diperoleh perusahaan adalah pelipatgandaan keuangan dalam jangka panjang dan memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk memasuki dunia bisnis yang kompleks. 2) koheren. dalam balanced scorecard terdapat istilah hubungan sebab akibat diantara keempat perspektif. hal ini memungkinkan adanya motivasi bagi personel untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan sasaran strategis yang bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan. 3) seimbang. keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan dalam empat perspektif meliputi jangka pendek dan panjang yang berfokus pada faktor internal dan eksternal. 4) terukur. balanced scorecard mampu mengukur sasaran strategis yang relatif sulit diukur secara tradisional, seperti costumer, proses bisnis dan pertumbuhan pembelajaran. (sisfo sukses mandiri, www.sisfokampus.net). pemasaran jasa menurut kotler (1998) adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. dari definisi tersebut diatas maka dapat ditarik dalam suatu kesimpulan bahwa mengenai kegiatan yang ditawarkan tidak berupa sesuatu yang tidak dapat dipegang atau dipindahkan. oleh karena itu peran yang harus dikembangkan adalah harus menggambarkan pada ciri-ciri suatu jasa maka jenis kegiatan pamasaran jasa harus dapat mendekatkan konsumen atau pelanggan yang ada, mengkaji peluang-peluang pasar, menetapkan posisi jasa pada segmen pasar dan pasar sasaran atas dasar kebutuhan jasa tersebut. untuk menganti-sipasi persaingan maka yang harus dilakukan adalah peningkatan mutu pelayanan. untuk mengantisipasi persaingan maka yang harus dilakukan adalah peningkatan mutu pelayanan. karakteristik jasa menurut kotler (tjiptono, 1994) adalah : 1) tidak berwujud ( intangibility ). yaitu jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum ada transaksi. 2) tidak dapat dipisah-pisahkan ( inseparability ). suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari bentuknya, apakah sumber itu merupakan manuasia atau mesin. 3) berubah-ubah ( variability ). bidang jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini tergantung pada siapa yang menyiapkan, kapan dan dimana disajikan. 4) tidak dapat disimpan ( perishability ). hal ini tidak menjadi masalah bila permintaannya tetap karena mudah untuk menyiapkan untuk permintaan tersebut. perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai suatu proses yaitu proses produksi. sebagai proses produksi perguruan tingga adalah semacam perusahaan atau industri dalam hal ini industri jasa. sebagai suatu industri, perguruan tinggi harus dikelola menurut azas-azas ekonomi perusahaan. oleh karena 39 http://www.sisfokampus.net/ jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 32-49, januari 2013 itu pengelolanya harus memperhatikan manajemen bisnis, dalam hal ini manajemen profesional. ada dua macam produk perguruan tinggi yaitu ( ndraha, 1998): 1) nilai tambah manusiawi yang diperoleh mahasiswa bersangkutan, sehingga mahasiswa tersebut diharapkan dapat memasuki dunia nyata dan masyarakat. termasuk di dalam kategori ini pembentukan dan transformasi nilai. inilah produk perguruan tinggi sebagai edukatif dan proses pertimbangan (value judmet). 2) temuan ilmiah ( scientific discovery) dan inovasi teknologi ( technological innovation) inilah produk perguruan tinggi sebagai proses riset. dari uraian diatas maka dapat dibangun suatu kerangka konseptual seperti yang ada pada gambar 1. dibawah ini : gambar 2.1 : kerangka konseptual model konsep kinerja manajemen dengan metode balanced scorecard metode penelitian penelitian ini dilakukan di lingkungan universitas muhammadiyah jember. adapun yang menjadi obyek penelitian adalah mahasiswa, karyawan dan tenaga pengajar universitas muhammadiyah jember. populasi dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa, tenaga pengajar/dosen dan karyawan universitas muhammadiyah jember. mahasiswa yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa jenjang s1 yang masuk kuliah mulai tahun 2006 sampai dengan 2008 dengan jumlah 3771 orang mahasiswa. sedangkan tenaga pengajar/ dosen dan karyawan yang menjadi populasi adalah sejumlah 172 orang. menurut malholtra (1993) ukuran sampel dapat dijelaskan sebagai berikut : “ sample size influenced by average size of sample is similer studies. national studies of consumer households typically have smple range from 200 to 1000 or more, and regional srudies, from 50 to 500 or more”. yaitu ukuran sampel dipengaruhi oleh ratarata pada setiap penelitian sejenis. untuk penelitian nasional tentang macam-macam konsumen atau rumah tangga mempunyai jarak sampel antara 200 sampai 1000 atau lebih. untuk penelitan regional mempunyai jarak sampel antara 50 sampai 500 atau lebih. perspektif pelanggan perspektif pertumbuhan kinerja manajemen kinerja manajemen dgn balanced scorecard 40 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… sampel akan diambil dengan cara stratified random sampling, dan dengan jumlah sampel representatif ( dari 8 fakultas yang ada di lingkungan universitas muhammadiyah jember) akan dipilih dengan jumlah yang proporsional. untuk perspektif pelanggan diambil dari mahasiswa sejumlah 40 mahasiswa dan untuk perspektif internal bisnis diambil dari karyawan dan dosen dengan jumlah 40 orang. pembagian jumlah responden menurut fakultas menggunakan pendekatan rumus (nabuko, 1999). jenis dan sumber data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek dan data dokumenter. data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakter yang dijadikan responden dalam penelitian, dimana data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner (indrianto dan supomo, 2007). data dokumenter adalah jenis data penelitian yang berupa laporan keuangan, data mahasiswa, data karyawan serta dosen hal-hal lain yang merupakan data historis unmuh jember. data dokumenter ini digunakan sebagai dasar analisa data yang kompleks yang dikumpulkan melalui observasi dan analisa data. data primer data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya melalui proses wawancara (interview) dan penyebaran kuesioner (indrianto dan upomo, 2007). dalam penelitian ini data primer terutama berhubungan dengan pengukuran kinerja pada perspektif pelanggan (indikator kepuasan pelanggan) serta pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (indikator kepuasan karyawan dan kapabilitas sistem informasi). data sekunder data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut atau data yang telah tersedia. data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang utamanya digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan yaitu laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). selain laporan keuangan terdapat pula data mengenai mahasiswa, karyawan dan dosen. data tersebut digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan pada perspektif pelanggan serta proses bisnis internal. tahap pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan valid untuk dasar keberhasilan penelitian. adapun pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (indrianto dan supomo, 2007): dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari, mengklasi-fikasi dan menggunakan data sekunder berupa catatancatatan, laporan-laporan maupun formulir. data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca, jumlah karyawan dan dosen, jumlah karyawan dan dosen yang keluar, jumlah mahasiswa yang masuk dan keluar. observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada unmuh jember guna mendapat data dan gambaran nyata mengenai kondisi unmuh jember khususnya mengenai masalah yang dibahas. wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berhu-bungan dengan penelitian ini. wawancara dilakukan 41 jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 32-49, januari 2013 terhadap karyawan dosen dan mahasiswa yang sesuai dan mempunyai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. mengenai sumber informasi bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada karyawan, dosen dan mahasiswa unmuh jember studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari literatur atau buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang ada, sebagai tambahan dalam memahami dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. kinerja manajemen dari perspektif pelanggan kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan akan diukur dari indikator indikator: indikator kepuasan mahasiswa akan diukur pada tingkat ordinal, terdiri dari 18 item pertanyaan. indikator retensi mahasiswa diukur dengan membandingkan jumlah mahasiswa yang keluar tanpa informasi pada tahun yang bersangkutan terhadap jumlah total mahasiswa pada tahun bersangkutan. indikator akuisisi mahasiswa untuk mengetahui kemampuan berhasil manarik mahasiswa baru. kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan akan diukur dari indikator indikator: (1) indikator kepuasan mahasiswa akan diukur pada tingkat ordinal, terdiri dari 18 item pertanyaan. jawaban meliputi 5 (lima) kriteria yaitu: sangat tidak puas (skor 1), tidak puas (skor 2), netral (skor 3), puas (skor 4), sangat puas (skor 5). adapun masing-masing pertanyaan tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: a. peralatan kuliah mutakhir / terbaru. b. fasilitas fisik yang berdaya tarik. c. karyawan dan dosen yang berpenampilan rapi. d. bersikap simpatik dan sanggup menangkap setiap mahasiswa. e. jadwal kuliah disampaikan secara benar semenjak pertama kali/awal. f. nilai ujian disampaikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. g. setiap pencatatan administrasi dicatat secara akurat dan bebas kesalahan. h. kepastian waktu kuliah diinformasikan secara tegas kepada para mahasiswa. i. layanan yang segera/cepat dari karyawan. j. karyawan dan dosen yang dapat dipercaya. k. karyawan yang selalu bersikap sopan terhadap para mahasiswa . l. karyawan yang selalu bersedia membantu mahasiswa. m. perasaan aman sewaktu kuliah dilaksanakan. n. waktu kuliah yang cocok dengan jadwal. o. karyawan yang tidak terlampau sibuk, sehingga sanggup menangkap permintaan mahasiswa dengan cepat. p. pimpinan perguruan tinggi yang sunguh-sungguh memperhatikan kepuasan mahasiswa. q. dosen yang memberikan perhatian personal pada mahasiswa. r. dosen yang berpengalaman luas sehingga dapat menjawab pertanyaan mahasiswa. (2) indikator retensi mahasiswa diukur dengan membandingkan jumlah mahasiswa yang keluar tanpa informasi pada tahun yang 42 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… bersangkutan terhadap jumlah total mahasiswa pada tahun bersangkutan. (3) indikator akuisisi mahasiswa untuk mengetahui kemampuan berhasil manarik mahasiswa baru, yang diukur dengan menggunakan rumus : ca= jumlah penambahan mhasiswa x 100% jumlah mahasiswa pada tahun yang bersangkutan ca = akuisisi mahasiswa (customer acquisition) kinerja manajemen dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran kinerja perusahaan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, akan diukur dari indikator-indikator sebagai berikut: indikator kepuasan karyawan dan dosen, indikator retensi karyawan, indikator produktivitas karyawan dan dosen dan indikator kapabilitas sistem informasi. 1) indikator kepuasan karyawan dan dosen akan diukur pada skala ordinal yang terdiri dari 20 item pertanyaan. adapun masing-masing pertanyaan tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: a. kemampuan b. pencapaian prestasi c. nilai moral d. kemajuan dalam karier e. kebajikan perusahaan f. aktivitas g. penerima lingkungan kerja h. tanggung jawab i. otoritas j. kompensasi k. suasana kerja l. kreativitas m. independensi n. keamanan o. sosialisasi p. status sosial q. hubungan antar manusia r. bimbingan teknis s. variasi tugas t. kondisi kerja masing-masing pertanyaan tersebut disediakan 5 (lima) pilihan jawaban yaitu: a. sangat tidak puas (skor 1) b. tidak puas (skor 2) c. netral (skor 3) d. puas (skor 4) e. sangat puas (skor 5) 2) indikator retensi karyawan, mengukur kemampuan perguruan tinggi dalam mempertahankan karyawan dan dosennya dengan menggunakan tingkat perputaran karyawan dan dosen . indikator ini diukur dengan skala rasio dengan membandingkan karyawan dan dosen yang keluar dari perguruan tinggi dengan total karyawan dan dosen , dengan rumus sebagai berikut: tr= 100% jumlah karyawan keluar daam 1 tahun x 100% rata-rata jumlah karyawan dalam 1 tahun tr = tingkat retensi karyawan dan dosen 3) indikator produktivitas karyawan dan dosen akan diukur dengan skala rasio yaitu perbandingan total pendapatan perguruan tinggi dengan jumlah karyawan dan dosen pada tahun yang bersangkutan dengan rumus sebagai berikut: 43 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… produktivitas = total pendapatan x 100% karyawan jumlah karyawan 4) indikator kapabilitas sistem informasi, diukur dalam skala ordinal yang terdiri dari 4 (empat) item, yaitu: a. tingkat ketersediaan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas perguruan tinggi . b. tingkat keakuratan informasi yang diperoleh karyawan dan dosen. c. tingkat lamanya waktu yang dibutuhkan karyawan dan dosen untuk mendapatkan informasi tersebut. d. tingkat kemudahan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. skor penilaian kinerja skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skor penilaian kinerja. menurut mulyadi (2001) skor penilaian kinerja ditinjau dari aspek pelanggan/ nasabah, prespektif proses bisnis internal dan perpektis pembelajaran dan pertumbuhan. berikut ini skor penilaian kinerja dari ketiga perspektif diatas: 1) perspektif pelanggan/nasabah terdiri dari tiga aspek yaitu antara lain: a. aspek kepuasan nasabah b. aspek retensi nasabah c. aspek akuisisi nasabah 2) perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdiri dari empat aspek yaitu : a. tingkat kepuasan karyawan b. tingkat retensi karyawan c. tingkat produktivitas karyawan d. tingkat kemampuan sistem informasi pembobotan sebagai langkah terakhir adalah diadakan pembobotan. pembobotan diperlukan untuk mendapat nilai akhir dari masing-masing perspektif pengu-kuran kemudian dari nilai pada masing-masing perspektif didapatkan total nilai dari keseluruhan perspektif pengu-kuran. pembobotan dilakukan dengan menggunakan model generic/umum dari kaplan dan norton yang telah dibuat dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui pembobotan sampai pada tingkat indikator pada tiap perspektif pengukuran seperti terlihat dalam tabel 1. hasil dan pembahasan gambaran umum universitas muhammadiyah jember universitas muhammadiyah jember adalah merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan persyarikatan muhammadiyah. berdiri sejak 1 september tahun 1981 atas dasar piagam pendirian perguruan tinggi muhammadiyah nomor 047/iii-jtm tertanggal 1 september 1981 dan disetujui oleh departemen pendidikan nasional dengan surat keputusan mentri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 0172/q/1982 tertanggal 10 mei 1982 dengan status terdaftar untuk fakultas hukum, fakultas ilmu pendidikan dan fakuiltas pertanian. didorong oleh berkembangnya minat masyarakat, pada tahun kedua dibuka fakultas ekonomi, dan tahun berikutnya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik serta tahun 1984 (atau pada tahun keempat) dibuka fakultas teknik. 44 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… tabel 1. pembobotan masing-masing perspektif no kategori bobot 1. perspektif pelanggan 50% indikator kepuasan mahasiswa 4% indikator retensi mahasiswa 3% indikator akuisisi mahasiswa 3% 2. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 50% indikator kepuasan karyawan dan dosen 12% indikator retensi karyawan dan dosen 2% indikator produktivitas karyawan dan dosen 4% indikator kapabilitas sistem informasi 2% total 100% sumber : kaplan dan norton (2000: 191) pada tahun 1988 tujuh program studi yang ada di lingkungan unmuh jember telah memperoleh status terakreditasi berdasarkan sk. badan akreditasi nasional perguruan tinggi. sejak itu perhatian pada pembinaan akademik, sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa ditingkatkan, laboratorium ditingkatkan dan perpustakaan lebih diperbesar dengan koleksi buku lebih lengkap. peningkatan kualitas tenaga pengajar terus dilakukan melalui pengiriman dosen ke jenjang pendidikan s2 dan s3. pada tahun 1988 dibuka pula akademi pariwisata muhammadiyah jember dengan jenjang pendidikan d3 perhotelan yang kemudian diikuti oleh d1 perhotelan. tahun 2000 unmuh jember membuka fakultas psikologi dan d3 manajemen informatika, berikutnya tahun 2001 membuka jurusan ilmu komunikasi dibawah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. tahun 2005 membuka prodi pendidikan agama islam, dan pada tahun 2007/2008 serta program studi s1 teknik informatika, s1 ilmu keperawatan, s1 pendidikan guru pendidikan anak usia dini (pg paud) dan akan dibuka s2 ilmu pendidikan dan ilmu manajemen. hingga akhir tahun 2007 unmuh jember telah berhasil meluluskan 6.782 mahasiswa dari berbagai program studi. para lulusan bekerja baik sebagai pagawai pemerintah maupun pegawai swasta. pada tahun 2008 unmuh jember telah mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. anugrah kampus unggul dari koperti wilayah 7., hal ini ditunjukkan dengan preatasi bidang tata kelola dan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berbagai kerjasama yang telah diselenggarakan dengan berbagai lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan bumn. jam kerja jam kerja yang berlaku pada universitas muhammadiyah jember adalah sebagai berikut : (1) hari senin sampai dengan hari kamis: jam 07.00 sampai jam 13.00; (2) hari jumat: jam 07.00 sampai jam 11.00; dan (3) hari sabtu: jam 07.00 sampai jam 12.00. analisa data perspektif pelanggan tingkat kepuasan mahasiswa/ pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap produk atau jasa dari unmuh jember, disebarkan kuesioner yang berisi 18 item pertanyaan dengan kriteria jawaban meliputi 5 kriteria yaitu: sangat tidak puas (skor 1); tidak puas (skor 2); 45 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… netral (skor 3); puas (skor 4); dan sangat puas (skor 5). pembobotan dari indikator kepuasan mahasiswa diukur bedasarkan rekapitulasi jawaban dari kuesioner yang disebarkan. dari data yang sudah diolah menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat tidak puas sebanyak 31 jawaban (4%), jawaban tidak puas 108 (15%), jawaban netral 282 (39%), jawaban puas 207 (29%) dan jawaban sangat puas 92 (13%). dari data tersebut dapat pula diketahui bahwa persentase jawaban terbanyak adalah netral, hal ini berarti mahasiswa merasa cukup atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh unmuh jember. berdasarkan pada hasil jawaban tingkat kepuasan pelanggan/mahasiswa unmuh jember (tabel 7) serta perhitungan tingkat kepuasan mahasiswa (lampiran 16) maka tingkat kepuasan mahasiswaunmuh jember adalah sebesar 66.13%. berdasarkan daftar skor tingkat kepuasan mahasiswa pada lampiran 12 tabel 1, maka skor tingkat kepuasan mahasiswa unmuh jember adalah sebesar 3%. tingkat retensi pelanggan/mahasiswa tingkat retensi pelanggan/ mahasiswa dapat diketahui dari jumlah mahasiswa yang berhenti dibandingkan dengan total mahasiswa pada tahun yang bersangkutan. data perkembangan jumlah mahasiswa unmuh jember disajikan pada tabel 2. data jumlah mahasiswa pada tahun 2007 sebanyak 1413 orang, sedangkan jumlah mahasiswa yang sudah lulus sebanyak 506 orang. berdasarkan data perkembangan jumlah mahasiswa unmuh jember serta perhitungan tingkat retensi mahasiswa (lampiran 17) maka tingkat retensi mahasiswa unmuh jember adalah sebesar 99,64 %. dengan mengacu pada daftar skor penilaian retensi nasabah pada lampiran 12 tabel 2, maka skor untuk indikator retensi nasabah pada tahun 2008 adalah 2,4 %. tingkat akuisisi pelanggan/mahasiswa indikator tingkat akuisisi pelanggan/ mahasiswa adalah untuk mengetahui apakah perguruan tinggi mampu mendapatkan mahasiswa baru baru. berdasarkan data perkembangan jumlah mahasiswa unmuh jember (tabel 8.5) dapat diketahui bahwa selama tahun 2007 jumlah mahasiswa unmuh jember mengalami penambahan, sebanyak 561 orang. maka berdasarkan data yang telah ada dan perhitungan yang telah dilakukan (lampiran 18), tingkat akuisisi pelanggan/mahasiswa unmuh jember adalah sebesar 39,70%. dengan mengacu pada daftar skor penilaian tingkat akuisisi mahasiswa pada lampiran 10 tabel 3, maka skor untuk indikator akuisisi nasabah pada tahun 2008 adalah 1,2%. tabel hasil skoring perspektif pelanggan disajikan pada tabel 3. tabel 2. perkembangan jumlah mahasiswa unmuh jember tahun jumlah mahasiswa jumlah mahasiswa yg lulus 2006 852 530 2007 1413 506 46 jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 32-49, januari 2013 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… tabel 3. hasil pengukuran dan skor penilaian perspektif pelanggan no pengukuran indikator skor (%) 1 kepuasan mahasiswa 3% 2 retensi mahasiswa 2,4% 3 akuisisi mahasiswa 1,2% total 6,6% sumber : data diolah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari data yang sudah diolah diketahui bahwa persentase jawaban terbanyak adalah puas, hal ini berarti karyawan merasa puas terhadap kondisi dan suasana lingkungan kerja di unmuh jember, sedangkan tingkat kepuasan karyawan dan dosen unmuh jember adalah sebesar 78.5%, sehingga skor tingkat kepuasan karyawan dan dosen pada unmuh jember adalah sebesar 9%. tingkat retensi karyawan dan dosen unmuh jember pada tahun 2008 adalah 100%, dengan mengacu pada daftar skor tingkat retensi karyawan maka skor untuk indikator retensi karyawan dan dosen pada tahun 2008 adalah sebesar 3,2%. untuk tingkat produktivitas karyawan dan dosen adalah sebesar 99,54%. dengan mengacu pada daftar skor penilaian proses operasi maka bobot untuk tingkat produktivitas karyawan dan dosen adalah 3,2%. tingkat kapabilitas sistem informasi unmuh jember adalah sebesar 61%. berdasarkan daftar skor tingkat kepuasan karyawan dan dosen maka skor tingkat kapabilitas sistem informasi pada unmuh jember adalah sebesar 1.5%. tingkat kinerja unmuh jember tahun 2008 dari perspektif pelanggan dan perpektif pertumbuhan dan pembelajaran perspektif pelanggan pada perspektif pelanggan, unmuh jember mendapatkan skor sebesar 6% dari skor maksimal sebesar 10%. sedangnya skor yang yang didapat tersebut antara lain disebabkan oleh kinerja pada indikator retensi dan kepuasan mahasiswa yang cukup memberikan kontribusi skor yakni sebesar 75% dan 80%. pada indikator kepuasan mahasiswa didapatkan skor sebesar 3% dari skor maksimal 4%, hal ini bisa diartikan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa unmuh jember sudah cukup baik, namun sebenarnya masih ada peluang untuk ditingkatkan. dari hasil perhitungan jawaban kuesioner dapat diketahui bahwa cukup tingginya jumlah jawaban netral yang hampir menyamai jumlah jawaban puas serta sedikitnya jumlah jawaban sangat puas. pada indikator retensi mahasiswa dan akuisisi mahasiswa masing-masing didapatkan skor sebesar 2.4% dan 1,2% dari masing-masing skor maksimal 3%. hal ini bisa diartikan bahwa unmuh jember memiliki kinerja yang cukup baik dalam mempertahankan mahasiswa namun memiliki kinerja yang cukup dalam hal mendapatkan mahasiswa baru. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan unmuh jember mendapatkan skor yang cukup baik yaitu sebesar 16.9% dari skor maksimal sebesar 20%. hal ini dapat disimpulkan bahwa unmuh jember cukup mampu dalam menyediakan sarana yang memadai baik dalam hal sumber daya manusia maupun sistem dan prosedur dalam 47 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… rangka mencapai tujuan dari ketiga perspektif sebelumnya. pada indikator kepuasan karyawan dan dosen unmuh jember memperoleh skor sebesar 9% dari skor maksimal sebesar 12%. hal ini bisa diartikan bahwa tingkat kepuasan karyawan unmuh jember cukup tinggi, namun sebenarnya masih ada peluang untuk ditingkatkan. pada indikator retensi karyawan dan dosenunmuhjember mendapatkan skor 3,2% dari skor maksimal 4%. hal ini dapat diartikan bahwa karyawan yang ada cukup betah untuk bekerja di unmuh jember. hal tersebut juga dapat dilihat dari tingkat perputaran karyawan dari unmuh jember sebesar 100% atau bisa diartikan bahwa dalam periode tersebut tidak ada karyawan yang masuk ataupun keluar dari perusahaan. pada indikator produktifitas karyawan dan dosen unmuh jember mendapatkan skor sebesar 3,2% dari skor maksimal sebesar 4%. hal ini dapat diartikan bahwa unmuh jember memiliki perbandingan yang baik antara pendapatan dengan jumlah karyawan dalam periode tersebut atau bisa juga diartikan bahwa setiap sumber daya manusia yang ada mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan perusahaan. pada indikator kapabilitas sistem informasi unmuh jember mendapatkan skor sebesar 1.2% dari skor maksimal sebesar 2%. hal ini bisa diartikan bahwa sistem informasi pada unmuh jember cukup handal dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan, baik dalam hal ketersediaan, kemudahan, keakuratan maupun kecepatan. penutup kinerja unmuh jember diukur dari perspektif pelanggan dengan 3 (tiga) indikator yaitu kepuasan nasabah, retensi nasabah dan akuisisi nasabah mendapatkan skor sebesar 6% atau 60% dari skor maksimal pembobotan dalam balanced scorecard yaitu 10%. kinerja unmuh jember diukur dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan 4 (empat) indikator yaitu kepuasan karyawan, retensi karyawan, produktivitas karyawan dan kapabilitas sistem informasi mendapatkan skor sebesar 16.9% atau 84.5% dari skor maksimal. dari total skor yang diperoleh oleh unmuh jember dari perpektif pelanggan sebesar 60% dan dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran sebesar 84,5% berarti kinerja unmuh jember sudah cukup baik. implikasi dari penelitian ini adalah unmuh jember perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan, sehingga diharapkan mampu menarik mahasiswa baru yang potensial dan mampu mengimbangi kinerja dari sisi retensi mahasiswa (mempertahankan mahasiswa). selanjutnya, dalam upaya melakukan pengukuran terhadapa kinerja yang komprehensif, sebaiknya unmuh jember menerapkan pengukuran kinerja berdasarkan balanced scorecard karena akan memberikan efek positif terhadap perkembangan perusahaan pada masa mendatang. saran untuk penelitian selanjutnya adalah karena pengukuran kinerja yang telah dilakukan oleh unmuh jember saat ini hanya sebatas pada aspek keuangan saja, belum menyentuh pada aspek non keuangan seperti kepuasan pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan, maka pada penelitian selanjutnya hal itu perlu untuk dikaji. daftar pustaka riyanto, b. 1997. dasar-dasar pembelanjaan perusahaan. yogyakarta: bpfe. 48 jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 32-49, januari 2013 jurnal akuntansi & investasi 14 (1), 32-49, januari 2013 narbuko, c., dan drs. h. a. achmadi. 1991. metodelogi penelitian. jakarta: bumi aksara. dessler, g. 1986. manajemen. jakarta: erlangga. tjiptono, f. 1994, manajemen jasa , yogyakarta: andi wibowo, h (trans)., dan e. a. helfert. 1997. teknik analisis keuangan. jakarta: erlangga. kaplan, r. s., dan d. p. norton. 2000, balanced scorecard: menerapkan strategi menjadi aksi, jakarta: erlangga kotler, philip, hoon ang, meng leong dan tiong tan, 2000. manajemen pemasaran (perspektif asia) , fandy tjiptono (penerjemah). yogyakarta : andi koentjaraningrat, 1990, metode penelitian bisnis, jakarta: pt gramedia pustaka. lembaga pendidikan muhammadiyah, www.pendidikanmuhammadiyah.co.id mulyadi, 2001. alat manajemen kontemporer untuk peliput ganda kinerja keuangan perusahaan :balanced score, jakarta: salemba empat malhotra, n. k. 1996. marketing research, applied and orientation. usa: prentice hall international. indriantoro, n., dan b. supomo. 2002. metodologi penelitian bisnis. yogyakarta: bpfe. ndara, t, 1998. manajemen perguruan tinggi, jakarta: bina aksara. lupiyoadi, r. 2001. manajemen pemasaran jasa, teori dan praktek, jakarta: salemba empat. harahap, s. s. 1998. analisa kritis atas laporan keuangan. jakarta: pt. raja grafindo persada. alwi, s. 1994. alat-alat analisis dalam pembelanjaan. yogyakarta: andi offet. sony, 2006, analisis balanced scorecard ”(studi kasus pada perum pegadaian jember), tesis, universitas jember. weston, f dan brigham, e. 1994. dasardasar manajemen keuangan. jakarta: erlangga. 59 nurul qomariah, kinerja manajemen perguruan tinggi ditinjau dari… http://www.pendidikanmuhammadiyah.co.id/ journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper the story of rising corruption post-village government reform a view of three theories: fraud, managerial hegemony, and culture hafiez sofyani*, rizal yaya, and harjanti widiastuti abstract research aims: this study investigates how corruption increased in the indonesian village governments following village governance reform by ratifying the new village law of 2014. also, the current research identifies gaps that trigger corruption. design/methodology/approach: three theories, i.e., fraud hexagon, managerial hegemony, and cultural dimensions, were employed as points of view. due to investigation purposes, a qualitative approach is considered the most suitable method for this study. hence, the interview was employed as data collection. the data were then analyzed using a deductive thematic analysis approach. research findings: the results showcased that aside from personal interests, corruption occurred to crowd campaign financing for the head village election by the incumbent. the corruption types could be the embezzlement of village funds and village-owned enterprise funds and the establishment of ghost (fictitious) villages. the results also identified some factors triggering graft corruption scandals, namely poor governance practices, including accountability, transparency, and valid administration; the excessive authority of actors (village heads) in holding and managing village money; lack of participation mechanism. practical and theoretical contribution/originality: to tackle corruption in the village government, strengthening proper good governance practices must be tightened, not merely as ritual or ceremonial. in addition, discussions of three theoretical perspectives, fraud, managerial hegemony, and culture, are presented in this paper. keywords: village government; governance; reform; corruption introduction corruption cases are still a significant issue in the management of state finances. most corruptions occur in developing countries, where indonesia ranked 102 out of 179 (transparency international, 2020). the high number of corruption cases at many government levels in indonesia is often a problem that raises the pros and cons of decentralizing the management of state finances. this lengthy debate also took place as new law about village governance reform was proposed. since indonesian law no. 6 of 2014 concerning villages (labeled as new village law) was ratified, village governance in indonesia has changed dramatically. affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: hafiez.sofyani@umy.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i1.16462 citation: sofyani, h., yaya, r., & widiastuti, h. (2023). the story of rising corruption post-village government reform a view of three theories: fraud, managerial hegemony, and culture. journal of accounting and investment, 24(1), 101-119. article history received: 10 oct 2022 revised: 14 oct 2022 accepted: 22 oct 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57203309417 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57194002497 https://scholar.google.co.id/citations?user=wizw_qcaaaaj&hl=en&oi=ao https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ https://accounting-feb.umy.ac.id/ mailto:hafiez.sofyani@umy.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16462 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16462 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.16462&domain=pdf sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 102 because of this regulation, villages become a fourth autonomous region in indonesia government level stratification below central, province, and regency government. consequently, the village got autonomy, independence, and a right to regulate and manage government affairs and the local community interests. as a new autonomous region, villages that meet specific requirements reserve a particular fund of around one billion rupiahs (equivalent to about 71,439 us dollars) per year transferred from the central government funds (budget state). in indonesia, this amount is considered substantial, especially for villagers, though it seems small when viewed by international standards. according to the ministry of finance of indonesia report, village funds allocated increased every year from idr 20.67 trillion (2015), idr 46.98 trillion (2016), idr 60 trillion (2017), idr 60 trillion (2018), to idr 70 trillion (2019). the amount is around 3 to 3.3% of indonesia's total state revenue budget (sofyani et al., 2022). besides, the villages also receive additional budgets from provincial and regency governments and local own-source revenues. thus, the accumulation of funds owned by the village can be said to increase significantly today. this full autonomy granted to villages is expected to spur rapid village growth and swiftly achieve social welfare at the village level. however, corruption scandals can be a stumbling block to this end. given that indonesia is one of the most corrupt countries in the association of southeast asian nations (asean) countries and even in the world, many parties, primary politicians, and academics believe that new village funds, as regulated by new village law, have opened a new field of corruption and inefficiency of state finance at the village level if the implementation is not followed by proper good governance practices (yuliastina et al., 2021). this concern was evident in many corruption cases in several village governments after the new village law was issued. corruption has also harmed indonesia by around 40.6 billion rupiahs (equivalent to 2.9 million us dollars) from 2015 to 2018, with 181 total cases (sofyani et al., 2022). moreover, the indonesia corruption watch reported that in 2019, the village budget was the sector with the highest corruption, with 46 cases and a state loss of around 32.3 billion rupiahs (equivalent to approximately 2,227,586 us dollars) (indonesia corruption watch, 2019). it signifies that state losses are getting bigger by corruption cases of village funds. in accounting studies, the issue of fraud (including corruption) is examined several times from different perspectives. however, most of them were underpinned by using the theory of fraud. on the other hand, cohen et al. (2008) suggested that the issue of governance dilapidation, which triggers corruption, should also be viewed from another perspective, such as managerial hegemony. meanwhile, seleim and bontis (2009) noted that culture potentially promotes organizational fraud. nevertheless, the study of fraud with the views of these two theories, managerial hegemony and culture, is still lacking. yet, while most studies explored the corruption or fraud issues in companies (halbouni et al., 2016; putri, 2018; zakaria et al., 2016), not-for-profit organizations (holtfreter, 2008; kummer et al., 2015), and central and local governments (abdullahi & mansor, 2018; maulidi, 2020; nawawi & salin, 2018; sumartono et al., 2020), research related to corruption in lowest government level, such as village government, receives lack attention by academics. in addition, related studies about village government after village governance reform have focused more on the issue of good governance (see: munti & sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 103 fahlevi, 2017; nafidah & anisa, 2017; pratolo et al., 2020; sofyani et al., 2018; triyono et al., 2019), village performance (nasution & amalia, 2021; sofyani & ardiyanto, 2022), and village-owned enterprises development (badaruddin et al., 2021; suryanto et al., 2022; yaya et al., 2022), instead of exploring how and why corruption scandals in many village governments are happening continuously until today. this issue is highly crucial to address. to meet these gaps, this study, therefore, investigates how and why the village governments grew up to be corrupt institutions in indonesia now. to do so, this study formulated the following research questions: rq1: how did the corruptions happen in the indonesian village government after the village governance reform? rq2: what are the key factors triggering the corruption scandals after village governance reform? this study employed a qualitative method by interviewing several key informants from some villages in yogyakarta and kalimantan provinces, indonesia, which reported corruption of village funds. further, this study provides practical recommendations to regulators and relevant parties by explaining real corruption forms and critical factors that should be considered to prevent corruption at the village government level through good governance corroboration. in addition, the findings of this study can be used as insight for other countries into potential corruption scandals during an early stage of autonomy implementation on the village level. lastly, this study contributes to the body of knowledge by extending discussion related to corruption (fraud) in the lowest government-level context, namely the village, explored using three different theories, i.e., fraud, managerial hegemony, and culture. literature review one of the popular theories used in investigating corruption from accounting or auditing perspectives is fraud theory, initiated by cressey (1953) with the fraud triangle concept. in this study, fraud theory was employed as a grand theory and basis for data analysis since it is one of the most frequently referred to in studies related to corruption and fraud. however, other theories, i.e., managerial hegemony by kosnik (1987) and cultural dimensions by hofstede (2011), were also utilized in this study. those theories were referred to because the current researchers argue that there are potential associations among those theories for explaining corruption scandals in indonesian villages. further, the fraud theory has experienced rapid development, starting from the fraud triangle, diamond, pentagon, and hexagon. it is inseparable from the increasing number of fraud cases occurring and the motive for the scandal. the association of certified fraud examiners (acfe, 2018) reported that fraud has grown over time. it is recorded that, until 2020, 2,504 real occupational fraud cases were occurring in 125 countries (association of certified fraud examiners, 2020). moreover, a fraud triangle concept was utilized initially to determine someone's actions when committing fraud. it consists of three: pressure, sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 104 rationalization, and opportunity (cressey, 1953). however, over time, factors underlying fraud have turned into a fraud diamond, with four main points proposed by wolfe and hermanson (2004), where capability is an additional aspect. the fraud pentagon introduced by crowe (2010) then added arrogance as the fifth condition triggering fraud. lastly, vousinas (2019) initiated an updated development of the fraud theory, i.e., the fraud hexagon (figure 1), stating that the underlying fraud aspects consist of six, whereby collusion is promoted as the sixth aspect. figure 1 the fraud hexagon model source: vousinas (2019, p. 379) the explanation of the sift fraud motive based on the fraud hexagon is detailed as the following: 1) stimulus (pressure): the perpetrator is currently committing a crime driven by the pressure that can come from financial needs, declining financial targets, an urgent family economy, and others. thus, it might encourage the perpetrator to dare to steal an organization’s cash or asset (cressey, 1953). 2) ego (arrogance): it is an attitude of superiority that causes greed in people who believe internal control does not apply personally. it is because someone feels higher than the other parties (crowe, 2010). 3) rationalization: at this point, the perpetrator justifies or feels that the fraudulent activity is acceptable. this behavior is based on the perpetrator's feeling that they have significantly contributed to the organization to be motivated to take advantage based on the thought that it is okay as long as they work correctly (cressey, 1953). 4) opportunity: when there is a gap or weakness in the organization’s internal control and supervision, it might encourage someone to commit fraud. this gap can invite fatal things for the company where someone can exploit weaknesses in running internal control to commit fraud (cressey, 1953; romney & steinbart, 2015). 5) collusion: it refers to an agreement that deceives a party, where the party being deceived is two or more people, while one party aims to take another action for some unfavorable purpose, such as defrauding a third party of its rights (vousinas, 2019). sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 105 6) capability (competence): it is defined as an ability or one's advantage in taking advantage of the circumstances surrounding the perpetrator, i.e., where this ability is more directed at situations to deceive the internal control system into legalizing things prohibited in an organization (wolfe & hermanson, 2004). furthermore, managerial hegemony theory argues that boards are a legal fiction controlled by management (mace, 1971). this instrumental view sees management as increasing domination due to the weakness of shareholders' exercise of ownership and control, for instance, where shareholders are dispersed or passive, and management is self-serving (hendry & kiel, 2004; kosnik, 1987). given the power owned by management within the organization, the board plays a supportive role at best, or at worst, agency issues are dominant, and the board’s role is to certify management actions merely, whereas management will resist a more substantial role for the board (zhang, 2015). cohen et al. (2008) also highlighted that managerial hegemony could trigger the onset of governance problems in organizations, especially when a management with very strong power can lead to the election of a supervisory board, for example, an audit committee. in such a condition, the audit committee would be like a toothless “paper tiger” (cohen et al., 2008), and then potential corrupt behavior might emerge (sofyani et al., 2022). further, in many universities in indonesia, sofyani et al. (2022) noted that a condition where internal auditors are under management pressure to authorize certain transactions for which the budget is not clearly used is highly likely to become the trigger of corruption. another study also found that ceo structural power partially influenced the likelihood of financial statement fraud (zainal & muhamad, 2014). apart from the two theories above, the cultural dimension is also suspected to be associated with corruption, especially uncertainty avoidance, as described by hofstede (2011). here, people in cultures with high uncertainty avoidance will try to minimize the occurrence of unknown and unusual circumstances and proceed with careful changes step by step by planning and implementing rules, laws, and regulations (hofstede, 2011). in contrast, people with low uncertainty avoidance have a high tolerance for uncertainty, ambiguity, and risk-taking. for them, the unknown is more openly accepted, with lax rules, regulations, and others. additionally, low uncertainty avoidance societies have characteristics such as using informality in interactions with others, being less orderly and keeping fewer records, relying on informal norms for most matters, less calculating when taking risks and showing only moderate resistance to change. yeganeh (2014) found that communities with high uncertainty avoidance dimensions were associated with corrupt behavior. on the other hand, the opposite value, namely the low uncertainty avoidance dimension, tends to inhibit corruption. the result is in line with callen et al. (2011) that the higher the uncertainty avoidance, the higher the earnings management practice carried out by managers. nevertheless, these results contradict guritno et al. (2020) that the high dimension of uncertainty avoidance in developing countries tends to mitigate corruption because the environment applies strict regulations to reduce uncertainty. departing from this inconsistent prior study results, it is crucial to investigate this issue further, especially in different settings, i.e., village government, where society's characteristics differ from those of urban areas. in this case, the village is characterized by high communal culture, low expectations, and low democratic participation in sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 106 government. by so doing, this research presents a new insight into corruption at the lowest level of government examined from a cultural perspective. using three theories mentioned as the lens, this study explores how, why, and what factors triggered the increase in corruption scandals after village governance reform. research method this study used a qualitative method by conducting interviews with some key informants. the interview explored some issues related to the research questions: (1) how did corruption happen in the indonesian village government? (2) what factors triggered the corruption scandals? this research was conducted in four villages in the yogyakarta special region province and one in kalimantan province, indonesia. village governments located in these provinces were chosen as the research subjects due to corruption scandals. also, only some villages gave permission to do this research after some permission submission was made. according to francis et al. (2010), the sample size for the study using the interview method should be determined by data saturation, which is generally achieved after ten interviews. to meet that requirement, this study involved 13 key informants. moreover, judgment sampling, one of the purposive sampling techniques, was used in selecting research informants. judgment sampling consists of the choice of experts to provide the information required to answer the research questions (sekaran & bougie, 2016). as such, the involved informants in the current study included a district staff (ds) with the task of supervising the village government, two village assistants (va1 and va2), four heads of village governments (hv1 to hv4), a head of village unit (hvu), and five head of subvillages (hsv1 to hsv5). all villages and informant’s names were anonymous in secrecy and confidentiality, as the current researchers agreed before the interview was conducted. in addition, it is essential to note that the informants were chosen based on voluntary consent and signed a consent form for evidence of their willingness. the interviews were then done face-to-face and lasted between 40-60 minutes. all interviews were recorded utilizing an audiotape with agreement from all informants. furthermore, the deductive thematic analysis proposed by braun and clarke (2006) was employed to analyze data. specifically, such a method is used to identify, analyze, and report patterns or themes in the data. the steps include coding, grouping into categories, finding the main ideas, grouping them into themes, and then finding general patterns of a tendency found from the data (braun & clarke, 2006). in the deductive thematic analysis approach, the themes used as a basis for analyzing data are determined in advance by referring to the underlying theory. it differs from the inductive thematic analysis approach, where the themes of research findings are found when data analysis is carried out (patton, 1990). in this study, the themes were set to refer to the fraud hexagon theory proposed by vousinas (2019) as the latest version of fraud theory development. specifically, the current study investigated whether fraudulent practices were associated with the six aspect points promoted in the hexagon fraud theory, including pressure, sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 107 opportunity, rationalization, capability/competence, ego/arrogance, and collusion. additionally, managerial hegemony (kosnik, 1987) and cultural dimensions (hofstede, 2011) were referred to as other theories explaining corruption scandals in the village. to ensure the data's validity and reliability, double-checking the transcript's results was conducted to guarantee that no errors were made during the transcription process (creswell, 2012). result and discussion to provide a brief overview of the governance structure of the village bureaucracy, a typical organizational structure of villages in indonesia is presented in figure 2. simply, the village head is directly elected by the village community through village election. at the same time, the village community also elects members of the village consultative council (vcc) as the judiciary (parliament) whose job is to oversee the village government as the executive regarding programs, activities, and managerial performance. however, many villages in indonesia directly involve the community in executing village programs and activities. it aims as a form of transparency and public participation (sofyani et al., 2018). thus, supervision is not only the task of the vcc. in the next section, this paper describes the findings following rqs formulated. figure 2 general organizational structure of village government in indonesia referring to the applicable regulations in indonesia concerning the village, the village community directly elects the village head through a village general election. in contrast, the village structure is appointed by the elected village head. furthermore, the vcc members are selected based on the mechanism established in each village. therefore, each village in indonesia has its specific election procedure. however, two common procedures include direct election or appointment from village leaders meeting results. besides, the task of the vcc is to convey the community aspirations to the village government orally and in writing, submit a draft village regulation under its authority, monitor and evaluate the village head performance, and request information regarding the village government administration to the village government. village head section head section head section head village secretary village consultative council sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 108 how did corruption happen in the indonesian village government after the village government reform? (rq1) the interview results revealed that corruption did not occur only after the new village law era but long before. many reported corruption cases were the aftermath of the village government's increasingly tighter supervision after the village government received village funds that were transferred from the central government budget. in other words, actually, corruption has been going on for a very long time in the village, and it has become a "tradition" (va2 and do). va2, who worked for some villages in kalimantan, claimed: “actually, corruption in the village has been around for a long time. it is just that since the village governance reform, the supervision from the top, regency, and central government levels has become more stringent. now, the village is completely audited. thus, the corruption that occurs is increasingly exposed. there was also much corruption in the past, but because of weak supervision and no audit, it was not revealed to the public.” va2 a similar opinion was also conveyed by do, which worked to assist villages in yogyakarta. she reported: “actually, corruption in this village has been around for a long time, sir. however, only recently came to light….” do moreover, it was found that the forms of corruption are usually uniform, i.e., village money for (village head) personal interest (do and va1, va2, hvu) and generally for purchasing assets, such as vehicles, houses, and lands (va2, hsv1, hsv3, hsv5). the corruption occurred after the village received village funds, where the actor (corruptor) was primarily the village head. apart from assets, the informants also suspected corruption connected with village heads or legislatures' elections at the regency level (all hsv informants). the form of corruption was the use of village funds for campaign purposes in general elections. va1 said: “the corruption is very vulgar, sir. so, yes, to buy land, motorbikes, and others. thus, people are suspicious; why did the village head suddenly become rich? it then triggers reporting by certain parties to the authorities dealing with corruption.” va1 in addition, hvu stated: “in the past, our village head was arrested for corruption because of preparations for the village head election. hence, he used village money for campaign purposes.” hvu furthermore, corrupt practices in the village are also planned. it was organized by creating a "ghost village" (va2). ghost village refers to the term where this village exists physically and administratively, but this village is not inhabited. this ghost village's creation aimed to have a certain amount of money transferred from the central government to this ghost village. however, to which bank account and to whom this money was transferred remains unclear. sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 109 “… there is also corruption where they (the perpetrators) plan to create a fictitious village. because here is far from the central government (jakarta), supervision is rather weak. thus, the central government did send money (village funds from the central government) to the village. nevertheless, i do not know how the details can happen. what is clear is that the administration of the regency government (which also oversees the village) is weak. how could something like that happen? it is strange to me. the regency government should have data that can verify the villages in the regency, whether the village exists.” va2 finally, corruption also occurs with the mode of establishing village-owned enterprises. since the granting of village autonomy, this policy has been followed by instructions from the ministry of village, development of disadvantaged regions, and transmigration of the republic of indonesia to encourage villages to establish village-owned enterprises. this policy aims to make villages and rural communities business literate and subsequently will be able to become a source of new economic strengthening at the village level. however, village-owned enterprises establishment has become an opportunity for corruptors to carry out their actions. money that should have been used for the village-owned enterprises' establishment and development has been corrupted several times by village-owned enterprises managers and village heads for personal gain (hv4). “corruption in this village also occurred during the formation of village-owned enterprises. since everything is immature and the governance is also weak, the perpetrators use it to corrupt village money allocated to establish village-owned enterprises.” hv4 in the next section, this paper describes the factors found in the field that triggers corruption in the village after the village governance reform. what factors have triggered the corruption scandals after village government reform? (rq2) based on the interviews, some informants argued that the corruption in the village, both before and after the new village law, was triggered by deplorable governance practices, i.e., accountability and transparency (hv1, hv2, and va1). these resulted in weak control from higher authorities, such as regency and provincial governments, and the community regarding the village funds management practices. additionally, the absence of a financial statement audit also added to the weakness of governance practices. hv1 claimed: “in the past (when the village head carried out the village fund corruption case), village financial reports were not disclosed and not transparent. therefore, the villagers did not know how much village money was owned and used. on the other hand, you know that if village people are not given space for participation, they will be passive. they were just silent. in such conditions, it was free to interfere with village money.” vh1 in addition, hv3 stated: “in the past, there was no audit from the financial audit agency. now (since village governance reform in 2014), we (the village government) have been audited, even though sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 110 it is in the form of sampling. thus, several villages have their turn to be audited. hence, it also makes the village head must be careful in managing village funds today.” vh2 even the va1 informant said that until today (when the interview was conducted), several villages fulfilled their accountability by copy-pasting reports from other village governments. when the researchers asked about transparency, va1 replied that it was limited to covering the village’s weakness in terms of accountability. this situation indicates the poor practice of village governance even though governance reforms have been carried out. va1 argued: “even today, there are several villages; i do not need to mention their names for confidentiality. it is a copy-paste performance report from a neighbouring village whose reports are good… the submission of reports is only for a limited number of parties, of course, to the regency because it is mandatory. for the public, it is constrained, and it is too brief. for example, it was not disclosed for a long time on the village billboard.” va1 on the other hand, corruption also occurs because the village head's position in the village government is powerful (do and va1). from interview results, it was uncovered that the corruption practice began when the elected village head used the political power they gained to influence and regulate financial governance in the village. even though there is a vcc stipulated as the overseer of the village head, this institution seems helpless because, in several villages, the members of such a body are a crony of the village head itself. it is because the selection of members has been arranged in such a way, and possibly, if explored further, there is potential for money politics games. such situations then triggered what the current researchers called "village dynastic politics." this condition has also triggered rampant fraud in the village government (do and va1). “in some villages, there are powerful dynastic politics. the incumbent village head usually has strong power, and in the election, he will form a successful team to be re-elected. if elected, the village apparatus would be recruited from the success team. the work program is also carried out only touching the successful team, families, and sympathizers. in fact, somehow, they also determine the members of the vcc. thus, the party that should oversee and monitor the village head only becomes a stamp, confirming what the village head has done. later, after her husband becomes the village head, in the next period after the term of office ends, the chosen ones are his wife, his son, his cronies, and others.” do furthermore, due to the village community's nature that tends to submit to people considered figures or leaders, in this case, the village head, there was no criticism directed to the village government. this condition is sometimes motivated by javanese villagers who try to maintain harmonious familiarity in the village. in fact, however, the execution of village programs was also aimed at colleagues of the village head and ignored nonsympathizers during the election. this situation signals that democracy in some villages has not been ready yet. do stated that: “… on the other hand, the problem is that the people here, mostly gentle javanese, really maintain harmony. thus, when something does not fit the village head, they only accept it and do not dare to criticize it. maybe, it is because of the reticence to the village head, who is considered an honourable figure." do sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 111 besides, villagers' monitoring mechanism does not occur due to a lack of participation mechanisms in many village governments (do, va1, va2, vh1, hv3). “participation mechanism in this village (where the do informant lives) only gives space to certain people, i.e., village head’s sympathizers. like my friends and me, who are not in line with the village government policies, we are not given space.” do likewise, va2 argued: “… community participation is sometimes still poor. it starts with the village head (providing space for participation or not).” va2 vh1 informant claimed: “… on the other hand, as you know, if village people are not given space for participation, they will be passive. they were just silent. in such conditions, it was free to interfere with village money.” vh1 furthermore, from the ghost village case, it can be concluded that corruption occurred due to weak administrative governance from the village level to the district, regency, provincial, and central government levels (va2). the ghost village case would not occur if the higher authorities had adequately captured the village's existence. “… however, i do not know how the details (village ghost phenomena) can happen. what is clear is that the administration of the regency government (which also oversees the village) is weak. how could something like that happen? it is strange to me. the regency government should have data that can verify the villages in the regency, whether the village exists.” va2 finally, the gaps in corruption in village-owned enterprises occurred because of the weak rule of law when village-owned enterprises establishment was initiated, particularly concerning management and governance rules (va2, hv4). when some money from village funds was allocated to village-owned enterprises, financial management in villageowned enterprises was separated from the village government. while the rule of law was weak, the money held by village-owned enterprise management could often no longer be traced (hv4). on the one hand, the accountability, transparency, and participation mechanisms in managing village-owned enterprises have not run well in many villages. these situations triggered the emergence of corruption. hv4 informant said: “corruption in this village, in the past, also occurred during the formation of village-owned enterprises. since everything is immature and governance is also weak, the perpetrators use it to corrupt village money allocated for establishing village-owned enterprises… when funds are allocated, it is not easy to trace. therein lies the weak point. therefore, detailed rules must be formulated before village-owned enterprises are built.” hv4 using the fraud hexagon theory, the research findings confirm that factors underlying corruption in village government are mainly opportunity, capability, arrogance, and collusion. as stated by cressey (1953) and romney and steinbart (2015), the weakness of sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 112 internal control can be an opening for fraud. it can be seen from the deficiency of accountability, transparency, villagers’ participation, and administrative practices related to valid village data. in fact, it was found that the accountability practices carried out by a few of the village governments were only copy-paste from the performance reports of neighboring villages. it was exacerbated by the absence of a routine audit mechanism, only sampling. taking advantage of this weakness, the criminals then stole village money for personal gain. perpetrator also utilized the loophole of internal control to create a ghost village to transfer village funds. the planned fraud behavior in the formation of the ghost village hinted at the fraud criminals' capabilities, verifying wolfe and hermanson (2004). this finding is consistent with antlöv et al. (2016), arguing that the massive decentralization carried out by the indonesian government since 2001, despite having a good decentralization goal, has brought weaknesses in the form of weak institutionalization of good governance practices. then, it opens a gap for corruption at the village level. even though it is on a small scale, if most villages in indonesia are corrupt, the accumulation of corruption can cost the country a lot. on the other hand, the ghost village phenomenon can be associated with uncertainty avoidance, explained by hofstede (2011), related to cultural dimensions. uncertainty avoidance refers to how people respond to conditions of uncertainty (hofstede, 2011). the change in the paradigm of village authority and the provision of village funds that are not yet accompanied by an adequate governance structure and control system in village institutions creates conditions of uncertainty for village officials. seleim and bontis (2009) revealed that people with high uncertainty avoidance cultures tend to like institutions with well-established norms, rules, policies, and procedures and respect for formal rules. as indonesia is a country with low uncertainty avoidance (mangundjaya, 2013), the uncertainty conditions, such as changes in village governance, seem to be responded to by being accepted as they are by the village community. in addition, when democracy is essentially instilled in the village, the community tends to be unprepared and unfamiliar with stricter bureaucratic rules, such as a participatory and proactive culture in development and supervision. it is further advantageous for villages whose managers are corrupt. the habit of lax rules, in this case, the practice of good governance, has become the forerunner of corruption that continues to occur at the village level. this finding corroborates with seliem and bontis (2009) that there is an effect of negative uncertainty avoidance on the level of corruption. in other words, the lower uncertainty avoidance by ignoring necessary regulations to establish, in this case, the change in village governance, the higher the corruption will occur. yet, this result disagrees with yeganeh (2014) and callen et al. (2011) that the higher the uncertainty avoidance, the higher the unethical behavior. nevertheless, this result aligns with guritno et al. (2020) that higher uncertainty avoidance in developing countries tends to mitigate corruption because the environment applies strict regulations to reduce uncertainty. alternatively stated, low uncertainty can trigger corruption occurring in a government institution. these findings, therefore, broaden the fraud theory discussion that the opportunity aspect is associated with a cultural dimension, i.e., the village community's response to uncertainty leads to increased corruption. sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 113 conversely, this research confirms that corruption stems from the village head's great power, leading to the management hegemony in the village government and eventually building up a particular regime. this result verifies crowe (2010) that the village head's too-strong position has triggered arrogance not to be touched by control procedures. subsequently, the village head tends to act unethically and corruptly. these results broaden the theory of fraud that the arrogance aspect is associated with the managerial hegemony theory proposed by kosnik (1987). the managerial hegemony theory suggests that senior management of an organization selects cronies and colleagues who will not confine their actions (cohen et al., 2008; patton & baker, 1987), are willing to be passive participants in the governance process and are dependent on the top management for information and insights about the organization (cohen et al., 2008; wolfson, 1984). this condition was met in some villages where the village head only benefited from village government programs for families, colleagues, sympathizers, and voters during elections. even in government, only colleagues and village head bearers held important positions in the village government, such as the village unit's head and even the vcc. this situation indicates the collusion of village heads in acts of corruption. these results are consistent with rahman et al. (2018) that social networks in corruption cases in the village government are formed in the government structure. this collusion is dominated by three primary power relationships: family relations, the same professional relationship from religious networks, and relationships with supporter teams in the election. such a condition then promotes symbolic governance, meeting regulatory requirements rather than substance. consequently, the organization’s internal control functions are limited to ratifying village head behavior, satisfying regulatory requirements, and enhancing village head compensation (cohen et al., 2008; core et al., 1999), which sometimes through an illegal or unethical mechanism. this phenomenon may be triggered, once again, by weak supervision by higher authorities. furthermore, this study confirms lestari et al. (2014) in bali that the village head managed village funds by involving only the village head coalition without opening the community participation. because of this condition, the potential for corruption is enormous. this study also found that corruption occurs because of the weak governance of village-owned enterprises, especially during the initial formation. this result aligns with widiastuti et al. (2019) that good governance practices, especially the accountability and transparency of village-owned enterprises in indonesia, are still weak. village-owned enterprises have not yet had an excellent internal control design, creating budget inefficiency and fraud opportunities. additionally, these study results also reinforce utomo (2015) that the village government was less transparent in managing the village budget and development program and that the community had never known the village budget amount and utilization. highlighting these findings, the current study proves the fraud hexagon theory that the opportunity to commit fraud stems from weak organizational governance. from another cultural dimension perspective, hofstede (2011) corruption in villages can also be related to power distance. power distance is the extent to which the less powerful members within organizations expect and accept that power is distributed unequally. it has to do with a society's inequality endorsed by the followers as much as by the leaders (hofstede, 2011). in this study context, power distance in javanese society is mainly sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 114 characterized by hierarchical social values. for example, there is a level of javanese language and an “ewuh-pakewuh” (javanese) or high reluctance attitude towards elders (the head of the village is an elder in javanese society). the village head for the village community is also still considered a prestigious status, marked by a dramatic election. the elected village head then has strong power and legitimacy in society, while the community tends to be passive even if they do not obey sometimes. in addition, the low participation of the community in conducting surveillance is a characteristic of a high-power distance culture. puni and anlesinya (2017) noted that high power distance is related to disincentives for whistleblowing. hence, people in high power distance cultures like javanese tend to remain silent when acts of fraud exist since they are reluctant (high power distance) to maintain harmony (collectivists). several studies at the cross-country level have revealed that people with high power distance tend to be more corrupt (davis & ruhe, 2003; dirienzo et al., 2007; husted, 1999). this finding then expands the fraud theory that the arrogance aspect triggering the managerial hegemony phenomenon opens opportunities for corruption when people's culture is a high-power distance, as occurred in indonesian javanese villages in particular. from the findings obtained, the researchers summarized them and labeled them with a theme, as shown in table 1. conclusion this study explored how and why corruption occurred in the village government after the village governance reform in indonesia, instructed through new village law no. 6. 2014. this study then discovered that village corruption cases were carried out in the misappropriation of village funds and the formation of ghost or fictitious villages. village fund corruption also occurred during the immature formation of village-owned enterprises. apart from personal interests, corrupt money was allegedly used for campaign purposes in the general election for village heads and regency legislative members. furthermore, weak governance practices, particularly in accountability, transparency, administration, participation, and internal control, have become sources of gaps in corruption scandals in many villages in indonesia. these weaknesses were because good governance was implemented as merely ritual and ceremonial. it was even uncovered that accountability practices were copied and pasted by several villages to reports made by other villages. this condition has opened the opportunity for corruption, as premised by the fraud theory. in addition, corruption was also triggered by the too-strong power of the village head, where the power was used to form a hostile conspiracy leading to unethical and corrupt practices. from the fraud theory point of view, it is related to the arrogance and collusion aspects. this phenomenon is also relevant to what is described in the managerial hegemony theory proposed by krosnik (1987) and cultural dimensions by hofstede (2011). moreover, due to the weak good governance and the competence of corruption actors, the opportunity aspect has increasingly opened opportunities for corruption scandals when society has low uncertainty avoidance characteristics. sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 115 additionally, the arrogance aspect, which then creates managerial hegemony, also promotes corrupt behavior when the village community has a high-power distance culture. therefore, from the research findings, strengthening governance practices should concern not merely as ritual or ceremonial. the restructuring of village governance and a democratic culture at the village level also need to be spotlighted to mitigate the village head's ego/arrogance and conspiracy, which can lead to the managerial hegemony phenomenon that eventually leads to unethical and corrupt actions. table 1 findings summary rqs finding theme how did the corruptions happen in the indonesian village government after the village governance reform? 1. corruption in the form of embezzlement of village funds and village-owned enterprises and creating ghost village 2. corruption is used for selfinterest, buying assets, and funding village head elections. sources and uses of corruption funds what are the key factors triggering the corruption scandals after village governance reform? 1. lack of accountability, transparency, participation, good administration, and control 2. the powerful village head is accompanied by arrogance, so the participation mechanism is constrained. 3. characteristics of rural communities that are less demanding of the government 1. lack of good governance practices 2. managerial hegemony 3. low uncertainty avoidance and highpower distance by villagers no research without limitations. it should be fairly declared that this study used a weak qualitative approach in terms of its nature's external validity (generalizability). accordingly, in future studies, it is necessary to research other places with other approaches that can promote more substantial external validity, such as surveys or mixed methods. finally, this study only focused on discovering how and why corruption occurred in the village government. thus, further research is vital to find empirical evidence of how accountability, transparency, participation, continuous supervision, and e-monitoring practices should be appropriately implemented to mitigate corruption in village governments. references abdullahi, r., & mansor, n. (2018). fraud prevention initiatives in the nigerian public sector. journal of financial crime, 25(2), 527-544. https://doi.org/10.1108/jfc-022015-0008 antlöv, h., wetterberg, a., & dharmawan, l. (2016). village governance, community life, and the 2014 village law in indonesia. bulletin of indonesian economic studies, 52(2), 161183. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047 https://doi.org/10.1108/jfc-02-2015-0008 https://doi.org/10.1108/jfc-02-2015-0008 https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047 sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 116 association of fraud examiner. (2020). report to the nations: 2020 global study on occupational fraud and abuse. available at: https://legacy.acfe.com/report-to-thenations/2020/ badaruddin, b., kariono, k., ermansyah, e., & sudarwati, l. (2021). village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in north sumatra. asia pacific journal of social work and development, 31(3), 163-175. https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855 beatson (eds.), steering the cultural dynamics 2010 congress of the international association for cross-cultural psychology. braun, v., & clarke, v. (2006). using thematic analysis in psychology. qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa callen, j. l., morel, m., & richardson, g. (2011). do culture and religion mitigate earnings management? evidence from a cross-country analysis. international journal of disclosure and governance, 8(2), 103-121. https://doi.org/10.1057/jdg.2010.31 cohen, j. r., krishnamoorthy, g., & wright, a. m. (2008). form versus substance: the implications for auditing practice and research of alternative perspectives on corporate governance. auditing: a journal of practice & theory, 27(2), 181-198. https://doi.org/10.2308/aud.2008.27.2.181 core, j. e., holthausen, r. w., & larcker, d. f. (1999). corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance. journal of financial economics, 51(3), 371-406. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(98)00058-0 cressey, d. r. (1953). other people's money; a study of the social psychology of embezzlement. free press. creswell, j. w. (2012). research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. sage publication. crowe, h. (2010). iia practice guide: fraud and internal audit. online) retrieved from https://www.aiba-us.org davis, j. h., & ruhe, j. a. (2003). perceptions of country corruption: antecedents and outcomes. journal of business ethics, 43(4), 275-288. https://doi.org/10.1023/a:1023038901080 dirienzo, c. e., das, j., cort, k. t., & burbridge, j. (2007). corruption and the role of information. journal of international business studies, 38(2), 320-332. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400262 francis, j. j., johnston, m., robertson, c., glidewell, l., entwistle, v., eccles, m. p., & grimshaw, j. m. (2010). what is an adequate sample size? operationalising data saturation for theory-based interview studies. psychology and health, 25(10), 12291245. https://doi.org/10.1080/08870440903194015 guritno, d. c., kurniawan, m. l. a., mangkunegara, i., & samudro, b. r. (2020). is there any relation between hofstede's cultural dimensions and corruption in developing countries? journal of financial crime, 28(1), 204-213. https://doi.org/10.1108/jfc-062020-0115 halbouni, s. s., obeid, n., & garbou, a. (2016). corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: evidence from the uae. managerial auditing journal, 31(6/7), 589-628. https://doi.org/10.1108/maj-02-2015-1163 hendry, k., & kiel, g. c. (2004). the role of the board in firm strategy: integrating agency and organisational control perspectives. corporate governance: an international review, 12(4), 500-520. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2004.00390.x hofstede, g. (2011). dimensionalizing cultures: the hofstede model in context. online readings in psychology and culture, 2(1), 2307-0919.1014. https://doi.org/10.9707/23070919.1014 https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2020/ https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2020/ https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855 https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa https://doi.org/10.1057/jdg.2010.31 https://doi.org/10.2308/aud.2008.27.2.181 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(98)00058-0 https://www.aiba-us.org/ https://doi.org/10.1023/a:1023038901080 https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400262 https://doi.org/10.1080/08870440903194015 https://doi.org/10.1108/jfc-06-2020-0115 https://doi.org/10.1108/jfc-06-2020-0115 https://doi.org/10.1108/maj-02-2015-1163 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2004.00390.x https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014 https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014 sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 117 holtfreter, k. (2008). determinants of fraud losses in nonprofit organizations. nonprofit management and leadership, 19(1), 45-63. https://doi.org/10.1002/nml.204 husted, b. w. (1999). wealth, culture, and corruption. journal of international business studies, 30(2), 339-359. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490073 kosnik, r. d. (1987). greenmail: a study of board performance in corporate governance. administrative science quarterly, 32(2), 163-185. https://doi.org/10.2307/2393124 kummer, t.-f., singh, k., & best, p. (2015). the effectiveness of fraud detection instruments in not-for-profit organizations. managerial auditing journal, 30(4/5), 435455. https://doi.org/10.1108/maj-08-2014-1083 lestari, a. k. d., atmadja, a. t., & adiputra, i. m. p. (2014). dissecting an accountability of financial management practices in pakraman kubutambah village, kubutambah district, buleleng regency, bali province. jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi, 2(1), 112. mace, m. (1971). directors: myth and reality, harvard business school press, boston, ma. harvard university. mangundjaya, w. l. (2013). is there cultural change in the national cultures of indonesia? in y. kashima, e. s. kashima, & r. maulidi, a. (2020). storytelling of bureaucratic white-collar crimes in indonesia: is it a matter of reciprocal norm? journal of financial crime, 27(2), 573-586. https://doi.org/10.1108/jfc-07-2019-0087 munti, f., & fahlevi, h. (2017). determinants of village financial management performance: study in gandapura district, bireuen regency, aceh. journal of accounting and investment, 18(2), 172-182. https://doi.org/10.18196/jai.180281 nafidah, l. n., & anisa, n. (2017). accountability of village financial management in jombang regency. akuntabilitas, 10(2), 273-288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936 nasution, a. n. r., & amalia, d. (2021). determinan kinerja pengelolaan keuangan desa. jurnal reksa: rekayasa keuangan, syariah dan audit, 8(1), 47-58. https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i1.3824 nawawi, a., & salin, a. s. a. p. (2018). internal control and employees' occupational fraud on expenditure claims. journal of financial crime, 25(3), 891-906. https://doi.org/10.1108/jfc-07-2017-0067 patton, a., & baker, j. c. (1987). why won't directors rock the boat? harvard business review, 65(6), 10. patton, m. q. (1990). qualitative evaluation and research methods. sage publications, inc. pratolo, s., atmaja, n. r. s., & sofyani, h. (2020). what determines village autonomy in indonesia? a case of villages in sleman regency. jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, 7(1), 15-32. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086 puni, a., & anlesinya, a. (2017). whistleblowing propensity in power distance societies. journal of global responsibility, 8(2), 212-224. https://doi.org/10.1108/jgr-02-20170005 putri, c. m. (2018). does type of fraudulent act have an impact on whistleblowing intention? journal of accounting and investment, 19(2), 210-225. https://doi.org/10.18196/jai.1902102 rahman, f., baidhowi, a., & agnesia, r. (2018). pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (studi kasus korupsi dd dan add tahun 2014-2015 di jawa timur). integritas, 4(1), 29-56. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.198 romney, m. b., & steinbart, p. j. (2015). accounting information system. pearson. sekaran, u., & bougie, r. (2016). research methods for business: a skill building approach. john wiley & sons. https://doi.org/10.1002/nml.204 https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490073 https://doi.org/10.2307/2393124 https://doi.org/10.1108/maj-08-2014-1083 https://doi.org/10.1108/jfc-07-2019-0087 https://doi.org/10.18196/jai.180281 https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936 https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i1.3824 https://doi.org/10.1108/jfc-07-2017-0067 https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086 https://doi.org/10.1108/jgr-02-2017-0005 https://doi.org/10.1108/jgr-02-2017-0005 https://doi.org/10.18196/jai.1902102 https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.198 sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 118 seleim, a., & bontis, n. (2009). the relationship between culture and corruption: a cross‐ national study. journal of intellectual capital, 10(1), 165-184. https://doi.org/10.1108/14691930910922978 sofyani, h., & ardiyanto, i. (2022). determinan kinerja manajerial pemerintah desa di kabupaten bantul. jurnal akademi akuntansi, 5(2), 149-165. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.18424 sofyani, h., abu hasan, h., & saleh, z. (2022). internal control implementation in higher education institutions: determinants, obstacles and contributions toward governance practices and fraud mitigation. journal of financial crime, 29(1), 141-158. https://doi.org/10.1108/jfc-12-2020-0246 sofyani, h., pratolo, s., & saleh, z. (2022). do accountability and transparency promote community trust? evidence from village government in indonesia. journal of accounting & organizational change, 18(3), 397-418. https://doi.org/10.1108/jaoc06-2020-0070 sofyani, h., suryanto, r., wibowo, s. a., & widiastuti, h. (2018). management and governance practices in dlingo village in bantul regency: learning from the pilot village. jati: jurnal akuntansi terapan indonesia, 1(1), 1-16. https://doi.org/10.18196/jati.010101 sumartono, s., urumsah, d., & hamdani, r. (2020). skills of the forensic accountants in revealing fraud in public sector: the case of indonesia. journal of accounting and investment, 1(1), 180-194. suryanto, r., mohamed, n., yaya, r., & md som, a. (2022). the institutional context changes of village-owned enterprises in indonesia towards the implementation of participative governance and social enterprise business models. asian-pacific management accounting journal, 17(1), 333-356. https://doi.org/10.24191/apmaj.v17i1-13 transparency international, (2020). corruption perceptions index. available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2020 triyono, t., achyani, f., & arfiansyah, m. a. (2019). the determinant accountability of village funds management (study in the villages in wonogiri district). riset akuntansi dan keuangan indonesia, 4(2), 118-135. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521 utomo, s. j. (2015). the implementation of village revenue and expenditure budget policy to increase village development (case study in bandung village, gedeg district, mojokerto regency). media trend, 10(1), 19-31. vousinas, g. l. (2019). advancing theory of fraud: the score model. journal of financial crime, 26(1), 372-381. https://doi.org/10.1108/jfc-12-2017-0128 widiastuti, h., putra, w. m., utami, e. r., & suryanto, r. (2019). menakar tata kelola badan usaha milik desa di indonesia. jurnal ekonomi dan bisnis, 22(2), 257-288. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410 wolfe, d. t., & hermanson, d. r. (2004). the fraud diamond: considering the four elements of fraud. cpa journal, 74(12), 38-42. wolfson, n. (1984). the modern corporation: free markets versus regulation. free pr. yaya, r., suryanto, r., abubakar, y. a., kasim, n., raimi, l., & irfana, s. s. (2022). innovation-based diversification strategies and the survival of emerging economy village-owned enterprises (voes) in the covid-19 recession. journal of entrepreneurship in emerging economies(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/jeee06-2021-0213 https://doi.org/10.1108/14691930910922978 https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.18424 https://doi.org/10.1108/jfc-12-2020-0246 https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2020-0070 https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2020-0070 https://doi.org/10.18196/jati.010101 https://doi.org/10.24191/apmaj.v17i1-13 https://www.transparency.org/en/cpi/2020 https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521 https://doi.org/10.1108/jfc-12-2017-0128 https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410 https://doi.org/10.1108/jeee-06-2021-0213 https://doi.org/10.1108/jeee-06-2021-0213 sofyani, yaya, & widiastuti the story of rising corruption post-village government reform … journal of accounting and investment, 2023 | 119 yeganeh, h. (2014). culture and corruption: a concurrent application of hofstede's, schwartz's and inglehart's frameworks. international journal of development, 13(1). https://doi.org/10.1108/ijdi-04-2013-0038 yuliastina, m., hudaya, m., nor, w., & ainun, b. (2021). new remuneration system for village government apparatus (apd): can it halt fraud incident(s)? journal of accounting and investment, 22(1), 1-22. https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.8936 zainal, a., & muhamad, d. r. (2014). the interaction of power, tenure, and financial fraud in indonesia. abstract of emerging trends in scientific research, 1, 573-592. zakaria, k. m., nawawi, a., & salin, a. s. a. p. (2016). internal controls and fraud-empirical evidence from oil and gas company. journal of financial crime, 234(1154-1168). https://doi.org/10.1108/jfc-04-2016-0021 zhang, j. (2015). from market despotism to managerial hegemony: the rise of indigenous chinese management. management and organization review, 11(2), 205-210. https://doi.org/10.1017/mor.2015.24 https://doi.org/10.1108/ijdi-04-2013-0038 https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.8936 https://doi.org/10.1108/jfc-04-2016-0021 https://doi.org/10.1017/mor.2015.24 *corresponding author, e_mail adrress: nurrizkiana78@yahoo.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 28-47, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18159 determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan public-stakeholders baiq nurrizkiana; lilik handayani; erna widiastuty program magister akuntansi universitas mataram, jl. pemuda no. 35 mataram, ntb, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 17 nov 2015 revised 28 jun 2016 accepted 4 sep 2016 this research aimed to examine the influence of the financial statements presentation and accessibility toward transparency and accountability of regional financial management, followed by examine the influence of transparency and accountability of regional financial management toward the trust of publicstakeholders. this research is explanatory research. sampling in this research using purposive sampling method, then determined a sample of 233 respondents from internal public-stakeholders as many as 83 people, namely 30 heads and 30 chief financial officer of skpd/agencies, and 23 auditors of east lombok district government inspectorate, with consideration that they are understand and responsible for the presentation and availability of financial statements. samples are derived from external public-stakeholders as many as 50 members of parliament in east lombok, 35 ngo activists / management foundation, 35 journalists who are users of financial information and 30 businessmen taxpayer / levy. analysys methods used in testing the hypothesis is the partial least square analysis. the results showed that the financial statements presentation and accessibility partially positive and significant influence toward the transparency and accountability of regional financial management. similarly with the transparency and accountability of regional financial management partially positive and significant influence toward the trust of public-stakeholders. © 2017 jai. all rights reserved keywords: financial statements presentation; financial statements accessibility; transparency; accountability; trust of publicstakeholders pendahuluan undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dari beberapa asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang-undang no. 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah (pemda). pemda melaksanakan transparansi dan akuntabilitas karena kewajiban dan adanya tekanan yang kuat dari pemerintah pusat. dipertegas oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan untuk memenuhi asas tansparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. penjelasan undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa kepala daerah merupakan pengelola keuangan daerah. ini juga dijelaskan dalam peraturan pemerintah republik indonesia no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat (10) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. dalam mengelola keuangan daerah, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan. selanjutnya, dalam peraturan daerah kabupaten lombok timur nomor 7 tahun 2009 tentang mailto:nurrizkiana78@yahoo.com nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 29 pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lombok timur, pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (skpkd) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd) dan kepala skpd selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. selanjutnya, pasal 8 menjelaskan bahwa ppkd selaku bendahara umum daerah (bud) menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa bud yang bertanggungjawab kepada ppkd dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati. komposisi dan alokasi belanja pemerintah daerah akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. sejalan dengan penelitian sularso dan restianto (2011), alokasi belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian yustie dan heriqbaldi (2014) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi jawa timur. dengan demikian, kinerja apbd atau pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat (murtin, 2008). menurut grosso dan gregg (2011) untuk mencapai kepuasan masyarakat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. apabila pemerintah tidak akuntabel dan transparan, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (judith et al., 2009) serta timbulnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang (ridha dan basuki, 2012). menurut jones et al. (1985) dan steccolini (2002) ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan keuangan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel kepada para pengguna potensial. salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (mulyana, 2006; pratolo, 2008). laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah kabupaten lombok timur harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (nordiawan, 2010). semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (mulyana, 2006). masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (mardiasmo, 2002). mulyana (2006), bandariy (2011), aliyah dan nahar (2012), dan wahyuni (2014) telah melakukan penelitian untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sukhemi (2010) melakukan penelitian untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. selanjutnya, mustafa (2012) dan sande (2013) menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna laporan keuangan. hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengejurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 30 lolaan keuangan daerah. hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh safitri (2009) yang menemukan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan pasaribu (2011) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan skpd dan aksesibilitas laporan keuangan skpd terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan skpd. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan skpd dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan skpd, penyajian laporan keuangan skpd berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan skpd, dan aksesibilitas laporan keuangan skpd berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan skpd. riyansa et al. (2015) menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten padang pariaman. hasil penelitiannya menunjukkan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. studi tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah salah satunya dilakukan oleh rahmawati (2013) yang meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat di daerah istimewa yogyakarta yang terbagi dalam lima kabupaten/ kota. hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. fard dan rostamy (2007) juga meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. hasil penelitian mengindikasikan bahwa akuntabilitas pemerintah mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan peningkatan kepuasaan masyarakat atas kinerja pemerintah. penelitian yang berhubungan dengan transparansi pemerintah telah dilakukan diantaranya oleh tolbert dan mossberger (2006) dan oleh welc et al. (2004). tolbert dan mossberger (2006) menguji perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan e-government dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government meningkatkan persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintah. sementara, hasil penelitian welch et al. (2004) menemukan bahwa penggunaan e-government dan website pada masyarakat berhubungan positif dengan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. keberadaan website pemerintah kabupaten lombok timur yakni http://lomboktimurkab.go.id/ merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di kabupaten lombok timur. melalui website tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai aktivitas pemerintah dan perkembangan kegiatan pelaksanaan apbd (e-monev), layanan sistem pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik (e-procurement) melalui link lpse serta data-data penting lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (public-stakeholders) yakni: pejabat birokrasi, wakil rakyat/ dprd, pengusaha, lsm, akademisi, wartawan dan masyarakat lainnya. walaupun begitu masih banyak data-data penting yang belum bisa diakses (belum tersedia) dalam sub menu “transparansi info” pada menu “pemerintahan” yakni data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah kabupaten lombok timur seperti laporan neraca dan realisasi anggaran, dpa skpd, laporan apbd, laporan rencana umum pengadaan, dan laporan penerimaan zis, serta link lpse (eprocurement) yang masih belum bisa diakses sampai saat ini 1 . terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lombok timur tahun anggaran 2014, bpk ri (badan pemeriksa keuangan republik indonesia) menemukan 15 kasus masing-masing 6 (enam) kasus ketidakpatuhan dan kecurangan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan 9 (sembilan) kasus kelemahan dalam sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah kabupaten lombok timur. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas lkpd periode tahun anggaran 2014, pemerintah daerah kabupaten lombok timur masih mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (wdp) yang disebabkan oleh permasalahan aset yang belum 1 diakses jum’at, januari 6 http://lomboktimurkab.go.id/ nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 31 diselesaikan secara menyeluruh dan tata kelola laporan keuangan yang kurang baik. bahkan menurut bpk ri, pemerintah daerah kabupaten lombok timur memiliki tingkat pelanggaran atau nilai temuan diatas angka planing materiality. laporan hasil pemeriksaan bpk ri tersebut menunjukkan bahwa kondisi kabupaten lombok timur belum berhasil melaksanakan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten lombok timur periode 20132018 yang menyatakan yakni “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”. terkait dengan misi tersebut, pemerintah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu “mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien”, yang sasarannya adalah meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, penataan kelembagaan perangkat daerah, meningkatnya penguatan kapasitas pemerintahan desa, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah, ketersediaan dokumen perencanaan di semua skpd, meningkatnya kemitraan eksekutif dan legislatif, serta mencegah praktek kkn. penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian (gap research) tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. hal ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menguji dan menganalisa kembali pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan sebagai faktor penentu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lombok timur. penelitian ini mengeksplorasikan pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengelaborasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-stakeholders. rahmawati (2013), fard dan rostamy (2007), tolbert dan mossberger (2006), dan welch et al. (2004) telah melakukan penelitian tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada tempat dan waktu yang berbeda tetapi menemukan hasil yang sama dimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah berpengaruh positip dan signifikan terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. penelitian-peneltian tersebut membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menekankan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah terhadap kepercayaan public-stakeholder. penelitian ini juga mengembangkan pengujian menggunakan analisis partial least square (smartpls). dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa informasi yang berguna dalam perumusan arah dan kebijakan terkait akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pemda. dalam hal teoritis, penelitian ini menjadi literatur tambahan dalam pengembangan konsep good government governance, khususnya terkait aspek akuntabilitas dan transparansi di lembaga pemerintahan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah teori keagenan menjelaskan mengenai dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak yang memiliki permasalahan berupa asimetri informasi. pada sektor publik, (pemda) sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. bupati dan wakil bupati selaku agen yang diamanahi prinsipal (rakyat) harus mampu mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjelaskan kinerjanya. di dalam mengelola amanah, bupati dan wakil bupati adalah pihak yang terinformasi dari pada prinsipal. untuk tujuan mekanisme kontrol tentang apa yang telah dilakukan oleh manajer (sekertaris daerah, kepala skpd, kepala skpkd dan kepala badan-badan), maka laporan keuangan daerah yang disusun merupakan mekanisme tanggung jawab dan tanggung jelas terhadap kinerjanya kepada bupati sebagai penguasa pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disampaikan sebagai pertanggungjawaban bupati kepada rakyat (pemilik). penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya menciptakan akuntabilitas (nordiawan, 2010). dengan demikian, maka semakin baik jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 32 penyajian laporan keuangan daerah maka semakin transparan pengelolalaan keuangan daerah. berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h1a: penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah teori keagenan menyatakan bahwa agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda (eisenhardt, 1989). prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan agen berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat (prinsipal) melalui laporan keuangan yang berkualitas (puspita dan martani, 2010). nordiawan (2010) menegaskan penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas. semakin baik pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan, maka semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (mudhofar dan tahar, 2016). berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h1b: penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam teori keagenan, tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai agen tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses dan mengungkapkan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan laporan keuangan. pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari risiko berupa ketidakpercayaan public-stakeholders terhadap kinerja mereka (safitri, 2009). aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (nordiawan 2010). masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (mardiasmo, 2002). semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah, maka semakin transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah oleh agen yang telah dipilih oleh rakyat (prinsipal). situasi ini hendaknya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membuka segala informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal maupun public-stakeholders lainnya. berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h2a: aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam teori agensi, informasi akuntansi manajemen digunakan untuk dua tujuan, yakni: pertama, digunakan untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal dan agen; kedua, digunakan untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat dan disetujui (raharjo, 2007). kemudahan dalam mengakses laporan keuangan pemerintah sebagai agen sangat penting bagi prinsipal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kontrak atau program-program pemerintah yang dibahas dalam musrenbang pemerintah ataupun janji-janji yang pernah disampaikan oleh pemerintah (agen) dalam kampanyenya. akuntabilitas yang efektif dipengaruhi oleh akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan hasil pemeriksaan. akses publik difasilitasi melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan internet, serta forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (shende dan bennet, 2004). berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h2b: aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan public-stakeholder salah satu prinsip kepemerintahan yang baik menurut peraturan pemerintah no. 101 tahun 2000 adalah transparansi menciptakan kepernurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 33 cayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. seluruh public-stakeholders memiliki kesempatan memperoleh akses informasi yang terkait dengan pemerintahan daerah. bila agen dan prinsipal memiliki informasi yang seimbang, maka akan mengurangi perilaku oportunis pihak agen dan dapat meminimalisir anggapan bahwa agen tidak dapat dipercaya. semakin terbuka pengelolaan keuangan daerah maka semakin meningkatkan kepercayaan public-stakeholders terhadap pemda. teori pensinyalan (signalling theory) dalam ranah publik diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern, dan pengungkapan yang lebih lengkap. sinyal tersebut merupakan bentuk keterbukaan/transparansi yang berimplikasi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (puspita dan martani, 2010). sementara, dalam konsep stewardship theory mengasumsikan bahwa agen bekerja didasari pada asas kepercayaan pada pihak yangmemiberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggungjawab (sakinatantri, 2002). dalam penelitian ini, pemda bertindak sebagai good stewards yang mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil rakyat/legislatif dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. menurut tschannen-moran dan hoy (2001), salah satu aspek kepercayaan itu adalah keterbukaan (openess), sehingga semakin transparan/ terbuka pengelolaan keuangan pemda, maka kepercayaan masyarakat semakin meningkat kepada pemerintah daerah sebagai good steward. berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h3: transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan public-stakeholders. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan public-stakeholder akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (mardiasmo, 2002). akuntabilitas publik bertujuan untuk mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka semakin tinggi kepercayaan public-stakeholders terhadap pemda (mardiasmo, 2002 ). dalam sudut pandang signalling theory, pemda selaku agen akan berupaya mengurangi asimetri informasi keuangan daerah dengan cara menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan berintegritas. secara kongkrit, pemerintah daerah melalui auditor inspektorat daerah melakukan reviu terhadap laporan keuangan daerah dan perlu mendapatkan opini baik dari pihak independen, dalam hal ini adalah bpk ri. sinyal positif dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemda telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pengemban amanat rakyat (puspita dan martani, 2010). semakin baik sinyal (akuntabilitas) yang disampaikan, maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat (gunawan, 2000). penelitian rahmawati (2013) menunjukkan bahwa akuntabilitas pemda berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemda. untuk itu pemda harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: h4: akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan public-stakeholders. metode penelitian populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan daerah (dprd), semua satuan kerja perangkat daerah (skpd) dan badan-badan pada pemda kabupaten lombok timur, yang selanjutnya disebut public-stakeholders internal. dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan atau yayasan, dan wartawan di kabupaten lombok timur, selanjutnya disebut sebagai publicstakeholders eksternal (nugraha, 2007). jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 34 teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan sampel yang refresentatif (sugiyono, 2010). adapun pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: (1) sampel yang diambil berasal dari publicstakeholders internal adalah kepala dinas/ badan, kasubag keuangan dan auditor inspektorat pemerintah daerah kabupaten lombok timur dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih ini pejabat terkait yang memahami dan bertanggungjawab atas penyajian dan ketersediaan laporan keuangan daerah. jumlah sampel yang diambil 83 orang terdiri dari 30 kepala skpd/badan, 30 kasubag keuangan, dan 23 auditor inspektorat pemerintah daerah kabupaten lombok timur. (2) sampel dari public-stakeholders eksternal sejumlah 150 orang yang terdiri dari 50 anggota dprd kabupaten lombok timur, aktivis lsm dan yayasan sebanyak 35 orang dan wartawan sebanyak 35 orang merupakan pengguna informasi keuangan daerah. pengusaha sejumlah 30 orang adalah pembayar pajak/retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, definisi operasional variabel indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian disajikan pada tabel 1. analisis data penelitian ini menggunakan dua teknik analisa data statistik yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial (sugiyono, 2013). statistik deskriptif menurut sugiyono (2013) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. statistik inferensial statistik inferensial, (sering juga disebut statistik induktif atau statistic probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (sugiyono, 2013). dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial menggunakan analisis pls (partial least square) mulai dari pengukuran model (outer model), model struktural (inner model), dan pengujian hipotesis. ada beberapa tahapan dalam pls yaitu : (1) konseptualisasi model; pemodelan dalam pls terdiri atas inner model dan outer model (hartono dan abdillah, 2009). outer model (model pengukuran) menggambarkan hubungan indikator dengan variabel latennya, sedangkan inner model (model struktural) menggambarkan hubungan antar variabel laten. (2) menentukan metode analisa algorithma; penelitian ini menggunakan skema algorithma pls path/struktural weighting. (3) menentukan metode resampling; penelitian ini mengunakan metode bootstrapping karena metode ini lebih sering digunakan dalam model persamaan struktural dan karena program smartpls 3.0 hanya menyediakan metode resampling bootstrapping. (4) menentukan diagram jalur; diagram jalur dalam penelitian disajikan dalam gambar 1. model pengukuran (outer model) outer model, sering juga disebut (outer relation atau measurement model), mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya (ghozali, 2008). evaluasi model pengukuran (outer model) uji validitas ghozali (2006) mendefinisikan uji validitas sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. terdapat dua uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, convergent validity dan discriminant validity. convergent validity (validitas konvergen) dinilai berdasarkan loading factor indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut (hartono, 2011). ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. namun, demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading factor 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (ghozali, 2008). discriminant validity (validitas nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 35 tabel 1. indikator dan pengukuran variabel no variabel indikator pengukuran nomor pertanyaan 1 penyajian laporan keuangan (plk) a. andal, b. relevan, c. dapat dibandingkan, d. dapat dipahami. (diadopsi dari peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010) skala likert 1 4 2 aksesibilitas laporan keuangan (alk) a. keterbukaan a. kemudahan b. accesibel (diadopsi dari penelitian sande, (2013) ) skala likert 5 7 3 transparansi pengelolaan keuangan daerah (tpkd) a. ketersediaan sistem informasi, b. aksesibilitas terhadap laporan keuangan daerah, c. publikasi laporan keuangan daerah, d. ketersediaan laporan pemeriksaan, e. ketersediaan informasi kinerja (diadopsi dari penelitian ramadhani, (2011) skala likert 8 12 4 akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (apkd) a. pertanggungjawaban dana publik b. jenis dan bentuk laporan keuangan hasil investigasi c. penyajian tepat waktu d. pemeriksaan (audit) e. respon yang cepat (diadopsi dari penelitian ramadhani, (2011)) skala likert 13 17 5 kepercayaan stakeholders (ks) a. keyakinan dan kepercayaan publik/publicstakeholders b. partisipasi publik/stakeholders c. wawasan dan pengetahuan public-stakeholders d. ketaatan terhadap aturan e. kepercayaan dan kepuasan public-stakeholders f. kesadaran public-stakeholders akan haknya g. kesesuaian kegiatan-kegiatan pemerintah daerah h. berkurangnya kasus-kasus kkn (diadopsi dari penelitian krisnayanti, (2013)) skala likert 18 25 gambar 1. ilustrasi model struktural jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 36 diskriminan) berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. discriminat validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. nilai korelasi cross loading dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain. metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of average variance extrated (ave) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (ghozali, 2008; hartono, 2011). nilai square root of average variance extracted (ave) direkomendasikan nilai ave harus lebih besar 0,50 (lihat juga: sofyani dan akbar, 2013; 2015) uji reliabilitas uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner berdasar indikator dari variabel atau konstruk. suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu (ghozali, 2006). uji reliabilitas dalam pls dapat menggunakan dua metode, yaitu composite reliability dan cronbach’s alpha (hartono, 2011). rule of thumb nilai alpha atau composite reliability yang baik harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (hair et al., 1995 sebagaimana dikutip hartono, 2011). persamaan model pengukuran (outer model) penelitian persamaan model pengukuran (outer model) dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1 dengan rincian penjelasan sebagai berikut: (1) variabel penyajian laporan keuangan (plk); plk1-4 = λ1-4plk + 1-4 (2) variabel aksesibilitas laporan keuangan (alk); alk1-3 = λ5-7alk + 5-7 (3) variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (tp); tp1-5 = λ8-12tp + 1-5 (4) variabel akuntabilitas pengelolaa keuangan daerah (ap); ap1-5 = λ13-17ap + 6-10 (5) variabel kepercayaan stakeholders (ks); ks1-8 = λ18-25ks + 11-18 keterangan: plk = penyajian laporan keuangan daerah alk = aksesibilitas laporan keuangan daerah tp =transaparansi pengelolaan keuangan daerah ap = akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ks = kepercayaan stakeholders plk1= andal plk2 = relevan plk3 = dapat dibandingkan plk4 = dapat dipahami alk = keterbukaan alk2 = kemudahan alk3 = accessible tp1 = ketersediaan sistem informasi tp2 = aksesibilitas terhadap laporan keuangan tp3 = publikasi laporan keuangan tp4 = ketersediaan hasil pemeriksaan tp5 = ketersediaan informasi kinerja ap1 = pertanggungjawaban dana publik ap2 = jenis dan bentuk laporan keuangan hasil investigasi ap3 = penyajian tepat waktu ap4 = pemeriksaan (audit) ap5 = respon yang cepat ks1 = keyakinan dan kepercayaan ks2 = partisipasi ks3 = wawasan ks4 = ketaatan ks5 = kepercayaan dan kepuasan ks6 = kesadaran masyarakat akan hak-haknya ks7 = kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat ks8 = korupsi, kolusi dan nepotisme 1-4 = gamma (kecil), koefisien pengruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen 5-6 = gamma (kecil), koefisien pengaruh langsung variabel endogen terhadap variabel endogen λ 1-25 = koefisien model pengukuran (outer weight) 1-7 = delta (kecil), galat model pengukuran pada variabel laten endogen 1-18 = epsilon, galat model pengukuran pada variabel laten endogen model struktural (inner model) menurut ghozali (2008) dan hartono (2011) model struktural/evaluasi measurement model (inner model) merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 37 evaluasi model struktural (inner model) goodness of fit goodness of fit pada inner model diukur menggunakan r square variabel laten dependen, q square predictive relevance untuk model struktural yang digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. nilai q square lebih dari 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance yang baik, dan sebaliknya jika nilai q square kurang dari atau sama dengan 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance. t-statistic apabila koefisien t-statistik pada tabel path coefficient output pls 3.0 (t-hitung) menunjukan koefisien yang lebih besar (>) dari t-tabel (1,68), maka hasil ini menggambarkan variabel tersebut signifikan dan dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna pada variabel laten terhadap variabel laten lainnya. persamaan model struktural (inner model) persamaan model struktural (inner model) dalam penelitian ini berdasarkan gambar 1: tp = 1plk + 3alk + 1 ap = 2plk + 4alk + 2 ks = 5tp + 6ap+ 3 keterangan: plk = penyajian laporan keuangan daerah alk = aksesibilitas laporan keuangan daerah tp= transaparansi pengelolaan keuangan daerah ap = akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ks = kepercayaan stakeholders 1-4 = gamma (kecil), koefisien pengruh variabel eksogen terhadap endogen 5-6 = gamma (kecil), koefisien pengaruh variabel endogen terhadap endogen λ = koefisien model pengukuran (outer weight);  = zeta (kecil), galat model struktural = epsilon, galat model pengukuran hasil dan pembahasan distribusi dan pengembalian kuesioner jumlah kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 233 kuesioner. namun kuesioner yang kembali sebanyak 183 kuesioner dan terdapat kuesioner yang rusak atau tidak dapat digunakan sebanyak 6 (enam) kuesioner. kuesioner yang rusak atau tidak dapat digunakan disebabkan karena ada beberapa pernyataan/ pertanyaan yang tidak ditanggapi oleh responden. jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 50 kuesioner. kuesioner yang dapat digunakan/diolah sebanyak 177 kuesioner. secara ringkas data penyebaran dan pengembalian kuesioner disajikan pada tabel 2. karakteristik responden karakteristik berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden pria adalah sebanyak 138 orang atau 77,9 %, dan responden wanita sebanyak 39 orang atau 22,03 %. karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 36 – 45 tahun sebanyak 84 responden atau 47,46 %. ini mengindikasikan bahwa responden berada pada rentang usia produktif dalam bekerja. berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar responden tabel 2. distribusi dan pengembalian kuesioner keterangan kuesioner yang disebar kuesioner yang tidak kembali kuesioner yang kembali kuesioner yang rusak kuesioner yang digunakan kepala skpd/badan 30 8 0 22 73,33 % kasubbag keuangan 30 6 0 24 80,005% auditor inspektorat 23 2 0 21 91,30 % dprd 50 31 0 19 38,00 % pengusaha 30 1 1 28 93,33 % aktivis lsm/yayasan 35 0 2 33 94,29 % wartawan 35 2 3 30 85,71 % total 233 50 6 177 75,97 % jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 38 tabel 3. karakteristik responden karakteristik responden jumlah persentase (%) jenis kelamin pria 138 77,97 wanita 39 22,03 umur 20 35 tahun 30 16,95 35 45 tahun 84 47,46 ≥ 46 tahun 63 35,59 pendidikan terakhir slta 27 15,25 sarjana (s1) 117 66,10 master (s2) 22 12,43 doktor (s3) 1 0,57 lainnya 10 5,65 profesi/jabatan kepala skpd/badan 22 12,43 kasubbag keuangan 24 13,56 auditor 21 11,86 anggota dprd 19 10,73 pengusaha 28 15,82 aktivis lsm/yayasan 33 18,64 wartawan 30 16,95 tabel 4. karakteristik variabel variabel n min max mean median std. dev penyajian laporan keuangan (plk) 177 1.0 5.0 3.8 4.0 0.60 aksesibilitas laporan keuangan (alk) 177 1.0 5.0 3.3 3.3 0.90 transparansi pengelolaan keuangan (tp) 177 1.0 5.0 3.5 3,6 0.68 akuntabilitas pengelolaan keuangan (ap) 177 1.0 5.0 3.6 3,8 0.66 kepercayaan stakeholder (ks) 177 1.0 5.0 3.5 3,6 0.66 memiliki pendidikan s1 sebanyak 117 responden atau 66,10 %, yang mengindikasikan bahwa responden memiliki kemampuan yang baik dalam mempelajari dan memahami laporan keuangan. berdasarkan profesi/jabatan, sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah aktivis lsm/yayasan yang merupakan public-stakeholder eksternal sebanyak 33 responden atau 18,64 %. karakteristik variabel data-data yang diperoleh melalui kuesioner berupa tanggapan-tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan positif yang berhubungan dengan indikator masing-masing variabel diukur dengan skala likert. berikut disajikan statistik deskriptif karakteristik variabel pada tabel 4. dari tabel 5 di atas, terdapat 2 indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0.7 yaitu indikator ap3 pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (ap) dengan nilai loading factor sebesar 0.685, dan indikator ks3 pada variabel kepercayaan stakeholder dengan nilai loading factor sebesar 0.603. hal ini berarti kedua indikator tersebut tidak memenuhi convergent validity, sehingga harus dikeluarkan dari model. kemudian setelah indikator yang tidak valid dikeluarkan dari model, maka dilakukan analisis pls algorithm kembali untuk pengujian tahap ii. hasil evaluasi outer model tahap ii menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai loading factor diatas 0.7, sehingga dinyatakan memenuhi convergent validity. selanjutnya, indikator reflektif perlu diuji discriminant validity dimana nilai korelasi cross loading dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain. discriminant validity dapat diukur dengan melihat nilai average variance extracted (ave), akar average variance extracted (ave) dan nilai korelasi antar konstruk seperti pada tabel 7. dari tabel 7 dapat dilihat semua indikator reflektif masing-masing konstruk sudah valid berdasarkan uji discriminant validity yakni nilai ave berada di atas 0,5 dan ditunjukkan juga oleh nilai akar ave dan korelasi konstruk dengan item pengukuran (indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. setelah uji validitas, dilakukan uji realibilitas data dengan melihat nilai composite reliability dan cronbach nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 39 tabel 5. result for outer loading i / k alk ap ks plk tp alk 1 0,913 alk 2 0,865 alk 3 0,869 ap 1 0,848 ap 2 0,782 ap 3 0,685* ap 4 0,774 ap 5 0,785 ks 1 0,805 ks 2 0,765 ks 3 0,603* ks 4 0,838 ks 5 0,860 ks 6 0,742 ks 7 0,800 ks 8 0,835 plk 1 0,844 plk 2 0,861 plk 3 0,872 plk 4 0,873 tp 1 0,725 tp 2 0,841 tp 3 0,815 tp 4 0,733 tp 5 0,715 *tidak memenuhi factor loading sehingga dieliminasi tabel 6. result for cross loading i/k alk ap ks plk tp alk1 0.912 0.585 0.618 0.450 0.715 alk2 0.864 0.612 0.599 0.485 0.690 alk3 0.871 0.634 0.596 0.483 0.698 ap1 0.596 0.866 0.653 0.608 0.680 ap2 0.535 0.812 0.563 0.622 0.601 ap4 0.471 0.790 0.596 0.669 0.589 ap5 0.655 0.800 0.662 0.531 0.676 ks1 0.594 0.736 0.812 0.657 0.676 ks2 0.496 0.617 0.776 0.504 0.547 ks4 0.586 0.598 0.826 0.616 0.562 ks5 0.574 0.582 0.862 0.551 0.601 ks6 0.548 0.520 0.745 0.502 0.575 ks7 0.513 0.598 0.809 0.486 0.556 ks8 0.571 0.623 0.848 0.560 0.609 plk1 0.525 0.688 0.655 0.844 0.568 plk2 0.400 0.577 0.526 0.861 0.518 plk3 0.421 0.579 0.566 0.871 0.452 plk4 0.487 0.694 0.607 0.873 0.553 tp1 0.516 0.658 0.528 0.545 0.723 tp2 0.788 0.610 0.645 0.454 0.841 tp3 0.613 0.659 0.599 0.503 0.814 tp4 0.557 0.546 0.451 0.443 0.735 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 40 tabel 7. nilai ave, akar ave dan korelasi antar konstruk i / k ave alk ap ks plk tp alk 0,7796 0.883 ap 0,6691 0.692 0.818 ks 0,6593 0.685 0.758 0.812 plk 0,7430 0.536 0.742 0.686 0.862 tp 0,5882 0.794 0.780 0.729 0.610 0.767 alpha. nilai composite reliability masing-masing variabel berada di atas 0,7 dan cronbachs alpha masing-masing variabel berada di atas 0,6, sehingga semua variabel dinyatakan realibel. tabel 8. composite reliability dan cronbach’s alpha konstruk composite reliability cronbachs alpha alk 0.914 0.858 ap 0.890 0.834 ks 0.931 0.913 plk 0.921 0.885 tp 0.877 0.825 evaluasi model struktural (inner model) hasil evaluasi inner model disajikan lebih lengkap dalam tabel 9. dari tabel 9 di atas dapat dikrtahui nilai t-statistik, nilai signifikansi p-value hubungan antar variabel dan nilai koefisien masingmasing variabel. berikut persamaan inner model yang dihasilkan : (1) tp = 0,259 plk + 0,656 alk + (2) ap = 0,520 plk + 0,414 alk + (3) ks = 0,352 tp + 0,483 ap + keterangan : plk = penyajian laporan keuangan daerah alk = aksesibilitas laporan keuangan daerah tp =transaparansi pengelolaan keuangan daerah ap = akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ks = kepercayaan stakeholders  = zeta (kecil), galat model struktural goodness of fit pada inner model diukur menggunakan koefisien determinasi r square (r²) variabel laten depende (lihat tabel 10). pada tabel 10 dapat disimak bahwa nilai 0,672 untuk konstruk ap yang berarti bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah (alk) dan penyajian laporan keuangan daerah (plk) mampu menjelaskan varians akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (ap) sebesar 67.2 % dan sisanya sebesar 32.8 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel plk dan alk. nilai r-square juga terdapat pada ks dan tp. konstruk tp mendapatkan nilai 0,623 yang berarti bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah (alk) dan penyajian laporan keuangan daerah (plk) mampu menjelaskan varians transparansi pengelolaan keuangan daerah (tp) sebesar 62.3 % dan sisanya sebesar 37.7 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel plk dan alk. selanjutnya ks mendapatkan nilai 0,679 yang berarti bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah (tp) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (ap) mampu menjelaskan varians kepercayaan publicstakeholders (ks) sebesar 67,9 % dan sisanya sebesar 32,1 % dijelaskan oleh konstruk lain di luar penelitian ini. tabel 9. path coeficients (mean, stdev, t-value) hubungan antar variabel original sample (o) standard error (sterr) t statistics (|o/sterr|) pvalues kesimpulan plk -> tp 0.259 0.057 4.514 0.000 h1a diterima plk -> ap 0.520 0.052 9.982 0.000 h1b diterima alk -> tp 0.656 0.049 13.459 0.000 h2a diterima alk -> ap 0.414 0.050 8.244 0.000 h2b diterima tp -> ks 0.352 0.080 4.405 0.000 h3 diterima ap -> ks 0.483 0.096 5.009 0.000 h4 diterima nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 41 tabel 10. r-square konstruk r-square (r²) alk ap 0,672 ks 0,623 plk tp 0,679 pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah diamod (2002) menyatakan bahwa informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat atas meningkatnya transparansi dari aktivitas pemerintah. hal yang sama juga diungkapkan nordiawan, (2010) bahwa penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah (plk) berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (tp). uji hipotesis menunjukkan t-statistik sebesar 4,514 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,68 dan dengan nilai signifikansi p-value sama dengan 0.000, lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 1a yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah (plk) berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah (tp) terbukti dan dapat diterima. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian mulyana (2006), nasution (2009), bandariy (2011), serta aliyah dan nahar (2012) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial maupun bersamasama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. ini artinya, semakin baik penyajian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah. pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (mulyana, 2006). menurut mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t-statistik sebesar 9.982 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,68 dan dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.000, kurang dari alpha 5% (0.05), maka hipotesis 1b yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan daerah (alk) berpengaruh secara positip dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah diterima. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mulyana (2006), nasution (2009), pasaribu (2009), bandariy (2011), aliyah dan nahar (2012), dan wahyuni (2014) yang telah melakukan penelitian untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. analisis statistik deskripsi menyatakan bahwa rata-rata tanggapan responden atas aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lombok timur adalah tersedia, terbuka dan mudah diakses. begitu juga mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah, rata-rata responden mengatakan cukup transparan. ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif penelitian ini sesuai dengan hasil uji hipotesis 1b yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya menciptakan akuntabilitas (nordiawan, 2010). salah satu manfaat informasi keuangan di dalam laporan keuangan daerah menurut diamond (2002) adalah meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda). mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 42 pada aset dan utang yang mereka kelola. hasil penelitian ini menunjukkan t-statistik sebesar 13,459 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,68 dan dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.000, lebih kecil dari alpha sebesar 0,5 % (0,05), maka hipotesis 2a yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah (plk) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (ap) diterima. ini artinya, semakin baik informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan maka semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (ap) yang dilakukan oleh pemerintah. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mulyana (2006), nasution (2009), bandariy (2011), aliyah dan nahar (2012), dan wahyuni (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial dan simultan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sukhemi (2010), mustafa (2012), sande (2012) dan wahyuni (2013) yang menyatakan, penyajian laporan keuangan (plk) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (ap) dari hasil analisis statistik deskriptif, rata-rata responden memberi tanggapan atas penyajian laporan keuangan daerah kabupaten lombok timur adalah jujur, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. responden juga memberi tanggapan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah akuntabel. semakin baik penyajian laporan keuangan maka semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (ap). akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten lombok timur dilakukan dalam bentuk pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundanganundangan. selain itu hal ini juga didukung dengan memublikasikan laporan keuangan melalui media, seperti: surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website, serta forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah. pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemda harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah (sikd) sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pegelolaan keuangan daerah. di dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (shende dan bennet, 2004). semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. hasil uji hipotesis menunjukkan t-statistik sebesar 8,244 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,671 dan dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.000, lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 2b yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah (alk) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (ap) dapat dibuktikan dan diterima. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mulyana (2006) tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. aliyah dan nahar (2012), mustafa (2012), wahyuni (2014) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh sande (2013) dan riyansa et al. (2015) yang meneliti tentang pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. dari analisis statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden atas aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lombok timur adalah tersedia, terbuka dan mudah diakses. begitu juga mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, ratarata responden mengatakan akuntabel. ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif penelitian ini mendukung hasil uji hipotesis h2a yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 43 berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. ini berarti semakin meningkat aksesibilitas laporan keuangan daerah semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan publicstakeholder mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (lihat juga: ulum dan sofyani, 2016). salah satu prinsip kepemerintahan yang baik menurut peraturan pemerintah no. 101 tahun 2000 adalah transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. hasil uji hipotesis penelitian ini adalah t-statistik sebesar 4,405 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,68 dan dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.000, lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 3 yang menyatakan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kepercayaan publicstakeholder diterima. penelitian ini mendukung hasil penelitian rahmawati (2013) yang meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat di daerah istimewa yogyakarta. penelitian ini juga mendukung hasil penelitian tolbert dan mossberger (2006) dan hasil penelitian welch, et.al (2004). penelitian tolbert dan mossberger (2006) menguji perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan e-government dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government meningkatkan persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintah. dan hasil penelitian welch, et.al (2004) menemukan bahwa penggunaan e-government dan website pada masyarakat berhubungan positif dengan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. analisis statistik deskriptif menjelaskan bahwa rata-rata tanggapan responden atas transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten lombok timur adalah transparan. responden juga memberi tanggapan atas kepercayaan publicstakeholder kepada pemda kabupaten lombok timur adalah baik. hal ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif penelitian ini mendukung hasil uji hipotesis 3 yang menya-takan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan public-stakeholder. dari hasil ini maka dapat disimpulkan semakin transparan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah, maka public-stakeholder lapo-ran keuangan daerah akan memberi kepercayaan yang semakin tinggi kepada pemda. pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan publicstakeholder akuntabilitas publik bertujuan untuk mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka semakin tinggi kepercayaan public-stakeholders terhadap pemerintah daerah (mardiasmo, 2002). untuk menjaga kepercayaan stakeholder, pemerintah daerah sebagai steward akan bertindak secara kolektif dan bersama-sama dengan jajarannya mempertanggungjawabkan pengeloalaan keuangan daerah dan sumber daya lainnya (mardiasmo, 2002). hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan t-statistik sebesar 5,009 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,671 dan dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.000, lebih kecil dari 0,5 % (0,05). dengan demikian maka hipotesis 4 yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan stakeholder dapat diterima. penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian rahmawati (2013) yang meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat di daerah istimewa yogyakarta. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemda. hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh fard dan rostamy (2007) yang meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa akuntabilitas pemerintah mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan peningkatan kepuasaan masyarakat atas kinerja pemda. analisis statistik deskriptif menjelaskan bahwa rata-rata tanggapan responden atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten lombok timur adalah akuntabel. tanggajurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 44 pan responden atas kepercayaan publicstakeholder terhadap pemda kabupaten lombok timur menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan percaya terhadap pemda. hal ini menunjukkan bahwa hasil statistik deskriptif mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan public-stakeholder sesuai dengan hipotesis 4 yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. semakin akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka semakin meningkat kepercayaan public-stakeholder terhadap pemda. simpulan 2 penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan dilanjutkan dengan menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-stakeholders. pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis partial least square (pls). hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. semakin berkualitas penyajian laporan keuangan daerah maka transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten lombok timur semakin meningkat. penyajian laporan keuangan yang berkualitas adalah penyajian laporan keuangan yang jujur, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah yang terbuka, tersedia dan accesable akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. pemda kabupaten lombok timur dapat memanfaatkan website pemerintah daerah untuk memublikasikan laporan keuangan daerah sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah. 2 penggunaan istilah stakeholder dan public-stakeholder pada artikel ini digunakan silih berganti dengan maksud yang disamakan. penelitian ini memberikan bukti bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. semakin baik penyajian laporan keuangan pemda kabupaten lombok timur akan semakin akuntabel pelaporan keuangan pemerintah daerah tersebut. penyajian laporan keuangan yang jujur, relevan, dapat dibandingkan dan dipahami merupakan wujud dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. selain penyajian laporan keuangan yang baik, keterbukaan atau aksesibilitas laporan keuangan juga sangat penting dalam sebuah pertanggungjawaban. penelitian ini memberikan bukti bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang terbuka, tersedia dan mudah diperoleh oleh masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. pemerintah daerah kabupaten lombok timur telah berusaha memberikan kemudahan dan menyediakan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan sebagian aktivitas keuangan pemerintah melalui website pemda. penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-stakeholders. hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan dalam laporan keuangan akan melahirkan kepercayaan para pemangku kepentingan kepada pemerintah daerah. oleh karena itu, peran website pemerintah daerah kabupaten lombok timur perlu ditingkatkan kapasitasnya agar publicstakeholder dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan daerah. penelitian ini juga memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public-stakeholders. artinya, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada pemerintah daerah. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten lombok timur perlu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya agar kepercayaan publicstakeholders kepada pemda semakin meningkat. keterbatasan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya. keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain adalah penelitian ini hanya menggunakan stakeholder laporan keuangan pada pemda kabupaten lombok timur, sehingga generalisasi hasil penelitian ini tidak dapat diberlakukan nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 45 bagi public-stakeholder laporan keuangan di daerah lain. penelitian ini juga tidak mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti pengungkapan laporan keuangan, pengendalian intern, karakteristik budaya daerah, dan kompetensi sumber daya manusia. penelitian ini menggunakan sampel penelitian masih tergolong kecil mengingat waktu penelitian yang terbatas dan masih ada variabel yang memiliki validitas rendah yaitu variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah karena kurang dominan dalam memprediksi blognya sendiri terhadap korelasi antar konstruk laten/variabel lainnya. hal ini menandakan bahwa pernyataan atas indikator dalam kuesioner perlu dilakukan evaluasi. selain itu, penelitian ini memakai satu pernyataan atau pertanyaan dalam satu indikator yang dikenal dengan first order confirmatory. penelitian mendatang perlu mengembangkan obyek penelitian yang lebih luas yang melingkupi wilayah propinsi atau negara dengan jumlah sampel yang lebih besar dan waktu yang memadai. peneliti juga menyarankan arah penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan penggunaan sampel dari stakeholder eksternal saja, atau publicstakeholder internal saja atau memperbandingkan keduanya. pada penelitian selanjutnya juga perlu menggali indikator-indikator dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. di dalam pengumpulan data, instrumen penelitian (kuesioner) perlu dilakukan evaluasi, khususnya yang berhubungan dengan pernyataan mengenai indikator-indikator variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah agar lebih mudah dipahami, tidak bias atau tidak mengarahkan jawaban responden. selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis second order confirmatory dengan alat analisis sem-pls (cbsem) mengingat masing-masing variabel memiliki dimensi dan dimensi memiliki banyak indikator. daftar pustaka bandariy, h. 2011. pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. tesis, universitas diponegoro. badan pemeriksa keuangan republik indonesia. 2014. laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lombok timur tahun anggaran 2013, perwakilan provinsi ntb. diamond, j. 2002. performance budgeting is accrual accounting equired. imfworking paper. fiscal affairs department. eisenhardt, k.m. 1989. building theories from case study research. academy of management review, 14 (4), 532-550. fard, h. d. dan a. a. rostamy. 2007. promoting public trust in public organization: explaining the role of public accountability. public organization review , 7, 331-344. ghozali, i. 2008. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: badan penerbit undip semarang. grosso, a. l., dan g. v. gregg. 2011. how citizens view governmen performance reporting. public performance & management review , 35, 235–250. gunawan, b. 2000. pengumuman hasil audit badan pemeriksa keuangan terhadap bank indonesia sebagai upaya untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas bank indonesia (suatu tinjauan dari sisi audit). jurnal akuntansi dan investasi, 1 (2), 93103. hartono, j., dan abdillah. 2009. konsep dan aplikasi pls (partial least square) untuk penelitian empiris. yogyakarta: bpfe yogyakarta. hartono, j. 2011. konsep dan aplikasi structural equation modeling berbasis varian dalam penelitian bisnis. yogyakarta: upp stim ykpn. republik indonesia. intruksi presiden (inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jones, d. b. 1985. the needs of users of governmental financial reports. government accounting standards board. judith, h., m. karen dan r. randall. 2009. building trust or mistrust: the search for performance reporting from a citizen's perspective. the journal of government financial management, winter, 40-46. kabupaten lombok timur, peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lombok timur krisnayanti ,i. a. p. a. 2013. analisis persepsi stakeholder internal dan eksternal terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pengelolaan dana bos jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 28-47: januari 2017 46 di smp negeri 1 banjar. skripsi, universitas pendidikan ganesha. lan dan bpkp. 2003. pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, jakarta. penerbit lan ri mardiasmo. 2002. akuntansi sektor publik. yogyakarta: penerbit andi. , 2005. perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. jurnal akuntansi pemerintah, 2 (1), 1-17. mudhofar, k. dan a. tahar. 2016. pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di indonesia: efek moderasi dari kinerja. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 176-185. mulyana, b. 2006. pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. jurnal akuntansi pemerintah, 2. murtin, a. 2008. persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah di kabupaten sleman dan kabupaten bantul. jurnal akuntansi dan investasi, 9 (1), 80-90. mustafa, a. i. 2012. pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan kuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten pemalang. journal unnes. ac.id nahar, a. dan s. aliyah. 2012. pengaruh penyajian laporan keuangan skpd dan aksesibilitas laporan keuangan skpd terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. skripsi, sekolah tinggi ilmu ekonomi nahdlatul ulama jepara. nasution. s. i. 2009. pengaruh penyajian neraca skpd dan aksesibilitas laporan keuangan skpd terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan skpd di pemerintahan provinsi sumatera utara. skripsi, universitas sumatera utara. nordiawan, d. 2010. akuntansi sektor publik. jakarta: salemba empat. nugraha, m. q. 2007. manajemen strategik organisasi publik, penerbit universitas terbuka, edisi i. pasaribu, f. j. 2011. pengaruh penyajian laporan keuangan skpd dan aksesibilitas laporan keuangan skpd terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan skpd. tesis, universitas sumatera utara. pratolo, s. 2016. transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan perwujudan keadilan dan kinerja pemerintah daerah: sudut pandang aparatur dan masyarakat di era otonomi daerah. jurnal akuntansi dan investasi, 9 (2), 108-124. puspita, r. dan d. martani. 2010. analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. skripsi, universitas indonesia. raharjo, e. 2007. teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. dalam fokus ekonomi, 2 (1). rahmawati, n. e. 2013. pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kepuasaan dan kepercayaan stakeholder. tesis, universitas gadjah mada. ramadhani. 2011. persepsi stakeholder internal terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan universitas sebelas maret pasca ditetapkan sebagai badan layanan umum. skripsi, universitas sebelas maret. republik indonesia, undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. , undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. , undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan , peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah , peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. , peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah , peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan negeri sipil ridha, a. m., dan h. basuki. 2012. pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen managemen nurrizkiana et al. – kepercayaan public-stakeholders 47 terhadap penerapan transparansi laporan keuangan. riyansa, r., yunilma dan p. fauziati. 2015, pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten padang pariaman), skripsi, universitas bung hatta. safitri, r. a. 2009. pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (studi empiris di kabupaten semarang), skripsi, universitas diponegoro. shende, s. dan t. bennet. 2004. concept paper 2: transparency and accountability in public financial administration. un desa. sofyani, h., dan r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10 (2), 184-205. sofyani, h. dan r. akbar. 2015. hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 19 (2), 153-173. steccolini, i. 2002. local government annual report: an accountability medium?. paper dipresentasikan pada eiasm conference on accounting and auditing in public sector performs, durbin. sugiyono. 2010. metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r & d. bandung: alfabeta. sugiyono. 2013. metode penelitian bisnis. bandung: alfabeta sukhemi. 2010. pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah, akmenika jurnal akuntansi dan manajemen, 5, 85-100. tschannen-moran, m. and hoy, a.w. (2001). teacher efficacy: capturing an elusive construct. teaching and teacher education journal, 17,783-805. tolbert, c. j., dan k. mossberger. 2006. the effects of e-government on trust and confidence in government. public administration review , 354-369. ulum, i. dan h. sofyani. 2016. akuntansi (sektor) publik. yogyakarta: aditya publishing. wahyuni, p. s., sulindawati, n. l. g. erni, dan h. n. trisna. 2014. pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintahan kabupaten badung). e-journal akuntansi universitas pendidikan ganesha, 2 (1). welch, e. w., c. h. charles dan m. j. moon. 2004. linking citizen satisfaction with egovernment and trust in government. journal of public administration research and theory, 15, 371–391. journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia muhammad rheza ramadhan abstract research aims: this study aims to investigate the impact of the thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia. design/methodology/approach: the analysis used event study regression to overcome the problem of committed variable bias. research findings: the examination found that, over the entire period, the thin capitalization rule could reduce tax avoidance. however, this study also uncovered that even though tax avoidance was reduced, the company did not pay the tax in the current year but postponed it to the following years. in addition, this study revealed that the thin capitalization rule could only reduce tax avoidance for a sub-sample of non-manufacturing companies. as for manufacturing companies, the thin capitalization rule had no impact on tax avoidance. theoretical contribution/originality: this research is the first to examine the impact of the thin capitalization rule on tax avoidance using a suitable method, i.e., event study regression with a staggered setup. practitioner/policy implication: this study can show that the thin capitalization rule works well for non-manufacturing companies. however, for manufacturing companies, the indonesian tax authorities need to consider other ways to reduce their tax avoidance, for example, by creating or updating other specific anti-tax avoidance rules, such as transfer pricing or treaty shopping. keywords: thin capitalization rule; tax avoidance; difference-in-difference introduction the problem of tax avoidance is an issue faced by almost all tax authorities in the world. nearly usd 500 billion of tax revenue is lost annually due to tax avoidance (cobham & jansky, 2018). in addition, the imf also estimates that tax revenue lost due to tax avoidance reaches usd 600 billion per year (turner, 2017). indonesia also faces the problem of tax avoidance. one indicator that illustrates this problem is the tax ratio. based on imf data (2020), indonesia's tax ratio was only 9.75% in 2019. this ratio was still far from indonesia's neighboring countries, such as singapore, with a tax ratio of 13.34%, and malaysia, with a tax ratio of 11.93 %. ironically, in 2019, singapore had a lower tax rate than indonesia. it further indicates the importance of the problem of tax avoidance in indonesia. affiliation: arndt-corden department of economics, crawford school of public policy, australian national university, australia *correspondence: rhezakz@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i2.17036 citation: ramadhan, m. r. (2023). the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia. journal of accounting and investment, 24(2), 323-335. article history received: 03 dec 2022 revised: 24 dec 2022 28 dec 2022 accepted: 06 jan 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.co.id/citations?user=wso3orqaaaaj&hl=en https://acde.crawford.anu.edu.au/ https://acde.crawford.anu.edu.au/ https://acde.crawford.anu.edu.au/ https://acde.crawford.anu.edu.au/ mailto:rhezakz@gmail.com http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17036 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17036&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17036 ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 324 specifically, one of the tax avoidance techniques that taxpayers often use is thin capitalization. thin capitalization is a tax avoidance technique that prioritizes debt over capital as a source of corporate funding (oecd, 2012). taxpayers carry out thin capitalization because the interest expense from debt can be deducted from income, while dividends, which are costs of shares, cannot be deducted from income (egger et al., 2014). to prevent taxpayers from carrying out aggressive thin capitalization, the oecd issued beps action 4 (limitation on interest deductions), which advises tax authorities to make thin capitalization rules. the thin capitalization rule has long been a regulation by various tax authorities globally. for example, canada has had a thin capitalization rule since 1971. in 2005, two-thirds of oecd members had a thin capitalization rule (buettner et al., 2012). then, in 2015, indonesia imposed a thin capitalization rule that limited taxpayers' debtto-equity ratio to a ratio of 4:1. therefore, this research aims to find the impact of the thin capitalization rule on tax avoidance. this research evaluates the implementation of the thin capitalization rule in indonesia. thus, after getting the result from this result, the researcher could advise making better tax avoidance regulations in indonesia for the future. this research used the indonesian listed company data from 2013 – 2020 provided by refinitiv eikon with exclusions based on the thin capitalization rule in indonesia. the author also used data from the refinitiv eikon database since the database retrieves financial report data directly from the indonesian stock exchange website. to ensure data accuracy, refinitiv eikon allows users to directly access company financial report data from the refinitiv eikon application. a total of 529 enterprises were analyzed in this research. since some companies started to be listed in indonesia after 2013, the data used in this research were unbalanced panel data. moreover, the model used in this research was the event studies by de chaisemartin and d'haultfoeuille (2022) since this model allows the researcher to analyze the unbalanced panel data and the treatment data that switch on-off over time. to ensure that the results obtained were robust, the researcher also tested the parallel trend assumption. in addition, the researcher also conducted a heterogeneity test to ensure that the results obtained were homogeneous in each sub-sample group. the researcher also employed a sub-sample of manufacturing and non-manufacturing companies in this heterogeneity test. this study is the first study employing an appropriate approach, i.e., event study regression with staggered setup, to assess the influence of the thin capitalization rule on tax avoidance. the investigation discovered that the thin capitalization rule could minimize tax avoidance over the entire period. however, according to this study, even when tax avoidance was decreased, the corporation did not pay the tax in the current year but deferred it to future years. furthermore, this analysis found that the thin capitalization rule could only minimize tax avoidance for a subset of non-manufacturing firms. meanwhile, the thin capitalization rule did not affect tax avoidance for ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 325 manufacturing enterprises. further, this study can show that the thin capitalization rule works well for non-manufacturing companies. based on this, even though the thin capitalization rule only affects the non-manufacturing sector, it can be said that the government has succeeded in reducing tax avoidance. however, the government still has homework to reduce tax avoidance in the manufacturing sector. the way that can be carried out is to compile and update other regulations relating to other modes of tax avoidance, such as transfer pricing and treaty shopping. literature review and hypotheses development research on the impact of the thin capitalization rule in indonesia was initiated by ramadhan et al. (2017a), ramadhan and riandoko (2017), and ramadhan et al. (2017b), who examined the impact of the thin capitalization rule on the leverage and capital structure of companies in indonesia using the paired sample t-test method. these studies concluded that the thin capitalization rule could reduce companies' leverage in indonesia and change the company's capital structure. interestingly, ramadhan and riandoko (2017) found that the change in leverage and capital structure was caused by an increase in capital, not a decrease in debt. however, these studies contain methodological weaknesses. because these studies used a paired sample t-test, it was uncertain whether the leverage and capital structure changes came from the thin capitalization rule. furthermore, studies on the impact of the thin capitalization rule on capital structure and tax avoidance were conducted by zaina (2017) and anindita et al. (2022). these studies used the difference-in-difference method to see the impact of the thin capitalization rule. they uncovered no impact of the thin capitalization rule on tax avoidance. nevertheless, there are several weaknesses in both studies. zaina (2017) and anindita et al. (2022) used companies with der more than 4.1:1 as treatment group 1, companies with der less than 3.7:1 as treatment group 2, and companies with der between 3.7:1 – 4.1:1 as a control group. zaina (2017) also argued that a company with a der of less than 3.7:1 would increase its debt to reach 4:1. in the researcher’s opinion, this argument is invalid since the company’s leverage is determined not only by the tax consideration but also by the optimal cost of capital for the company (titman & keown, 2018). in addition, zaina (2017) and anindita et al. (2022) employed canonical difference-in-difference in twogroups/two-periods (2x2) context while they had panel data for more than two years. they treated all years before 2016 as the first period (before treatment) and all years after 2016 as the second period (after treatment). in this research, the treatment time is different across the observations. for example, in one observation, the treatment was started in 2016. however, in another observation, the treatment was started in 2018. the 2x2 estimators deduct the average changes in the untreated outcomes and their treatment effects because groups that have previously received treatment (already-treated) may serve as controls (goodman-bacon, 2021). this condition leads to bias in the average treatment effect produced in this 2x2 estimation. ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 326 thus, in this research, the difference-in-difference approach by de chaisemartin and d'haultfoeuille (2022) was used to estimate the impact of the thin capitalization rule on tax avoidance. the researcher utilized this model since the model allows the binary treatment that switches on and off over time. in this research, the binary treatment variable could switch on-off. for example, the observation could become a treatment group in 2017 but a control group in 2018. hence, de chaisemartin and d'haultfoeuille's (2022) model is suitable for this setup. using this model, this study is the first to analyze the impact of the thin capitalization rule in indonesia on tax avoidance using the appropriate method. on the other side, indonesian tax authorities issued the thin capitalization rule to minimize tax base erosion owing to excessive debt-financing activities. by adopting this new thin capitalization regulation, the government hopes to decrease tax avoidance and increase tax revenue from companies with high debt-to-equity ratios. the influence of the thin capitalization rule on tax-planning behavior has been further investigated by overesch and wamser (2010) using german enterprise data. they confirmed that the thin capitalization rule could increase the tax revenue in germany and reduce tax avoidance. thus, the researcher could hypothesize as follows: h1: tax avoidance for taxpayers will decrease after implementing the thin capitalization rule. research method the outcome variable in this research was tax avoidance. there are many measurements of tax avoidance like effective tax rate, current effective tax rate, cash effective tax rate, book-tax difference, marginal tax rate, and others. this paper used the effective tax rate (etr) since etr is one of the most effective tax avoidance measurements (hanlon & heitzman, 2010). the formula to determine etr is: 𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖,𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑖,𝑡 (1) in addition, the researcher included two more tax avoidance measurements in the robustness test: current etr and deferred etr. the formula to determine current etr and deferred etr is: 𝐶𝑈𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇_𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖,𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑖,𝑡 (2) 𝐷𝐸𝐹𝐸𝑅𝑅𝐸𝐷_𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖,𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑖,𝑡 (3) the subscript i in equations (1), (2), and (3) refers to the company. then, the subscript t represents the year. it also should be noted that the difference between income tax expense and current income tax expense is in the formula for calculating income tax ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 327 expense, where income tax expense includes deferred income tax expense and current income tax expense. hence, to calculate deferred tax expense, the researcher used the following formula: 𝐷𝐸𝐹𝐸𝑅𝑅𝐸𝐷_𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 − 𝐶𝑈𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇_𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 (4) further, determining the treatment and control groups depend on the der one year before the observed year. the observation is the treatment group if the company's der exceeds 4:1 one year before the observed year, and the observation is the control group if the der is less than or equal to 4:1 one year before the observed year. for example, if the company's der were 5:1 in 2015, the company would be included as a treatment group in 2016. then, if the company's der were 3.5:1 in 2016, the company would become a control group in 2017. the der could be calculated by the formula: 𝐷𝐸𝑅𝑖,𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 (5) all the data were taken from listed companies’ financial report data for 2013 – 2020 provided by refinitiv eikon. from 2013 – 2020, 810 companies were listed in indonesia. after doing purposive sampling, the remaining samples were 529 samples. the purposive sampling process is as follows: the total number of listed companies in indonesia was 810. after reducing the sample with purposive sampling, which excluded a financial services company (104 companies), an energy company (52 companies), real estate (80 companies), and the companies without the industrial sector (45 companies), the net sample was 529 companies. although the data used were secondary, the data quality is very accurate because refinitiv eikon takes data directly from the financial statements of companies in indonesia. then, the number of treatment and control groups in each year is as follows: table 1 distribution of treatment and control group each year year group number of observation 2016 treatment 28 control 358 2017 treatment 35 control 402 2018 treatment 36 control 439 2019 treatment 44 control 463 2020 treatment 40 control 461 table 1 presents the distribution of the treatment and control groups each year. the percentage of the treatment group was around 7% 8.7% of the observation each year. the summary statistic of all variables used in this research is provided in table 2. ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 328 table 2 summary statistic variable number of observation mean standard deviation min max debt-to-equity ratio 3.475 1.968 32.889 -753.542 1319.101 effective tax rate 3.517 0.182 3.355 -160.457 76.751 current effective tax rate 2.760 0.392 13.603 -160.457 693.898 deferred effective tax rate 3.517 -0.125 11.855 -691.544 76.751 based on table 2, the debt-to-equity ratio as a determining variable for the treatment group varied between -753.542 to 1319.101. companies with a debt-to-equity ratio of 1319.101 means that the debt value was 1319.101 times greater than the equity value. furthermore, the effective tax rate as the primary outcome variable ranged from -160.457 to 76.751. in this study, several companies had a current etr of 0, indicating that the company's tax burden was transferred to the following years. this paper aims to analyze the impact of the thin capitalization rule on tax avoidance. in this case, many factors affect tax avoidance, so if the researcher used panel data regression with fixed effect or ols approach, it would cause endogeneity problems from the omitted variable bias. therefore, to overcome this problem, the researcher decided to use the difference-in-difference approach. because the data in this study were staggered, where not every treatment group received treatment simultaneously, the canonical difference-in-difference method could not be used. therefore, the researcher decided to use the event study approach by de chaisemartin and d'haultfoeuille (2022) to analyze the impact of the thin capitalization rule on tax avoidance. in this method, the researcher estimated all valid dynamic grouptime treatment effects, where groups were defined as a function of when treatment started. then, the researcher calculated the weighted average of the group-time-specific effects using group sample shares as weights. in this method, the researcher also used two control groups: not yet treated and never treated. one of the advantages of de chaisemartin and d'haultfoeuille’s (2022) model is that this model accommodates treatment variables that switch on-off. it is in accordance with the specifications in this study, where the treatment variable could be switched on-off. for example, a company could become a treatment group in 2017 because, in 2016, it had a der of more than 4:1, but it could become a control group in 2018 because, in 2017, it had a der of less than 4:1. the value of the treatment variable depends on the der one year before the year being observed. the treatment variable has a value of 1 if the company's der exceeds 4:1 one year before the observed year, and the treatment variable has a value of 0 if the der is less than or equal to 4:1 one year before the observed year. the equation of the event study model in this research is: 𝑂𝑖,𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛿𝑒 −2 𝑒=−𝐾 𝑇𝑖,𝑡 𝑒 + ∑ 𝜏𝑒 𝐿 𝑒=0 𝑇𝑖,𝑡 𝑒 + 𝜙𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜇𝑖,𝑡 (6) ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 329 in the equation (6), subscript i signifies the unit observation, and subscript t represents the year. o denotes the outcome variable, i.e., tax avoidance. t is a dummy treatment variable. in de chaisemartin and d’haultfoeuille’s (2022) model, this dummy treatment variable could be switched on-off. then, k and l are positive constants. the value of e from -k to -2 indicates the time before the treatment started. e=0 means the first year of the treatment, and the value of e should be less than or equal to l, namely the years after treatment started. in addition, e=-1 is a baseline that would be compared by the effects after that time. 𝜙𝑡 is time fixed effect, 𝑣𝑖 is unit fixed effect, and 𝜇𝑖,𝑡 is error term. 𝛽0, 𝛿𝑒 , and 𝜏𝑒 are the parameters to be estimated, and 𝜏𝑒 is the average treatment effect on the treated (att) that would be a focus of this research. in this study, the standard error was clustered at the company level. moreover, the critical assumption of the event study model is the parallel trend assumption, where this assumption presumes that in the absence of treatment, the time path of the outcome of the treatment group and control group after treatment will be parallel (angrist & pischke, 2008). thus, after analyzing the att, the researcher did the robustness test to check the parallel trend assumption. the researcher conducted the robustness test using an event study graph and joint placebo estimation (de chaisemartin & d’haultfoeuille, 2022). after that, to ensure that the results of the event study analysis were robust, the researcher carried out several robustness tests in addition to checking the parallel trend assumption. in the robustness test, the researcher also changed the measurement of the outcome variable (tax avoidance) from the effective tax rate to the current effective tax rate (current etr) and deferred effective tax rate (deferred etr). furthermore, to ensure that the event study results were homogeneous between subsamples, the researcher conducted a heterogeneity test. the heterogeneity test separated the sample into two sub-samples: manufacturing and non-manufacturing companies. the separation into manufacturing and non-manufacturing companies was performed by looking at the company's industrial sector data. results and discussion in this section, the researcher presents the results of the impact of the thin capitalization rule on tax avoidance, analyzed using the event study approach by de chaisemartin and d'haultfoeuille (2022). the analysis began by displaying the event study graph depicted in figure 1. figure 1 illustrates the results of the event study analysis in a graphic, where the dots represent the estimated coefficient, and the vertical line on the dots denotes the 95% confidence interval. in this study, t =-1 is the baseline year, and t=0 is the first year the treatment occurred. the interesting thing about this event study graph is that the coefficient for each treatment year (t=0 – t=4) was insignificant at the 5% level. ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 330 figure 1 event study graph then, table 3 presents the results of event study regression in this study. based on table 3, the coefficient of att in t=0 was significant at the 10% level. then, over the entire period, att was significant at the 5% level. therefore, it can be concluded that, over the entire period, the thin capitalization rule could increase the effective tax rate (reduce tax avoidance) by 0.810 points. table 3 event study regression results year number of observation coefficient standard error p-value t=0 1.959 1.145 0.588 0.052 t=1 1.463 0.322 0.197 0.101 t=2 1.034 0.345 0370 0.352 t=3 651 -0.081 0.150 0.592 t=4 313 -0.259 0.280 0.354 average 5.420 0.810 0.373 0.030 t=-2 1.767 -0.199 0.174 0.251 t=-3 941 0.348 0.576 0.545 joint placebo 0.188 these results confirm the research hypothesis that the thin capitalization rule reduces tax avoidance. however, this result is different from previous research on the impact of the thin capitalization rule by zaina (2017) and anindita et al. (2022), who found no impact of the thin capitalization rule on tax avoidance. one of the reasons for this difference is the dissimilarity in the methods used, where zaina (2017) and anindita et al. (2022) employed the canonical difference-in-difference method in their analysis. further, the results of this study indicate that, over the entire period, the thin capitalization rule can be implemented effectively in indonesia, as evidenced by the reduction of tax avoidance in indonesia. ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 331 robustness test the researcher did a robustness test in two ways: checking the parallel trend assumption and changing the outcome variable from the effective tax rate to the current and deferred effective tax rate. regarding the parallel trend assumption, the researcher checked the placebo coefficients for periods t=-2 and t=-3. in addition, the researcher also checked the event study graph, as presented in figure 1. table 3 also reveals the coefficient, standard error, and p-value of the periods t=-2 and t=-3. also, in table 3, the researcher presents the p-value of the joint placebo. in this study, t=-1 is a baseline year, so there was no coefficient produced by de chaisemartin and d'haultfoeuille (2022) for the t=-1 period. table 3 also shows that the coefficient of t=-2 and t=-3 were insignificant at the 10% level. in addition, the joint placebo coefficient was also not significant at the 10% level. in other words, the parallel trend assumption could be satisfied. furthermore, the researcher could also check the event study graph in figure 1, and based on that graph, the researcher could conclude that the parallel trend assumption could be satisfied since the vertical lines between the dots in t=-3 and t=-2 crossed 0. then, the researcher conducted a robustness test by changing the outcome variable to the current etr and deferred etr. the results of event study regression using the two outcome variables can be seen in table 4 and table 5. table 4 event study regression results with current etr outcome variable year number of observation coefficient standard error p-value t=0 1.495 -0.683 0.311 0.826 t=1 1.075 0.486 0.456 0.286 t=2 746 0.095 0.068 0.165 t=3 466 0.276 0.119 0.020 t=4 226 0.280 0.115 0.015 average 4.008 0.259 0.259 0.318 t -2 1.322 -0.344 0.251 0.170 t -3 661 0.161 0.124 0.195 joint placebo 0.115 table 4 reveals the results of event study regression with the current etr outcome variable. in this model, the parallel trend assumption could be satisfied. if the researcher used current etr as the outcome variable, in periods t=3 and t=4, att was significant at the 5% level. however, att was not significant over the entire period at the 5% level. therefore, it can be concluded that over the entire period, the thin capitalization rule had no impact on the current etr. table 5 presents the results of event study regression with the deferred etr outcome variable. if the researcher employed deferred etr as the outcome variable, in periods t=0, att was significant at the 5% level. besides, the att was significant over the entire period ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 332 at a 10% level. hence, it could be concluded that the thin capitalization rule could increase the deferred effective tax rate by 0.543 points over the entire period. table 5 event study regression results with deferred etr outcome variable year number of observation coefficient standard error p-value t=0 1.959 1.144 0.484 0.018 t=1 1.463 -0.055 0.127 0.667 t=2 1.034 0.042 0.152 0.780 t=3 651 -0.214 0.148 0.150 t=4 313 -0.418 0.319 0.190 average 5.420 0.543 0.300 0.070 t=-2 1.767 -0.071 0.135 0.600 t=-3 941 0.454 0.455 0.319 joint placebo 0.489 furthermore, when the researcher used the current effective tax rate as the outcome variable, the thin capitalization rule did not affect the current effective tax rate. on the other hand, when the researcher employed the deferred effective tax rate as an outcome variable, the thin capitalization rule significantly affected the deferred effective tax rate. moreover, the main empirical result using the effective tax rate as the outcome variable produced a significant effect of the thin capitalization rule on tax avoidance. thus, the researcher can conclude that although the thin capitalization rule could reduce tax avoidance, the company did not pay the tax in the current year but preferred to shift the tax burden to the following years. it was indicated by the significant effect of the thin capitalization rule on the deferred effective tax rate but not on the current effective tax rate. heterogeneity test the researcher divided the sample into two sub-samples for the heterogeneity test: manufacturing and non-manufacturing. the results of event study regression for the two sub-samples can be seen in table 6 and table 7. table 6 event studies regression results of manufacturing sub-sample year number of observation coefficient standard error p-value t=0 703 1.881 1.573 0.232 t=1 531 0.062 0.296 0.836 t=2 375 -0.115 0.300 0.702 t=3 239 -0.434 0.301 0.150 t=4 117 -0.408 0.359 0.257 average 1.965 0.866 0.845 0.306 t=-2 638 0.034 0.211 0.870 t=-3 344 1.718 1.566 0.273 joint placebo 0.422 ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 333 table 7 event studies regression results of non-manufacturing sub-sample year number of observation coefficient standard error p-value t 0 1.256 0.775 0.652 0.235 t 1 932 0.469 0.537 0.382 t 2 659 0.513 0.454 0.258 t 3 412 0.105 0.194 0.590 t 4 196 -0.175 0.465 0.707 average 3.455 0.778 0.441 0.078 t=-2 1128 -0.436 0.295 0.139 t=-3 597 -0.343 0.455 0.450 joint placebo 0.332 table 6 and table 7 show the heterogeneity test results. based on the table 6 and table 7, it can be seen that the main empirical results were heterogeneous. table 6 also displays that for the manufacturing sub-sample, over the entire period, there was no effect of the thin capitalization rule on tax avoidance. in contrast, for the non-manufacturing subsample, in table 7, the att was significant at the 10% level. therefore, for the nonmanufacturing sub-sample, it can be concluded that the thin capitalization rule could reduce tax avoidance. related to that, manufacturing companies have more complex business processes than non-manufacturing companies (irawan & novitasari, 2021). the manufacturing business process includes purchasing raw materials, production, sales, and distribution, involving many parties and transaction processes. with such complex business processes, manufacturing companies prefer to use transfer pricing as a tax avoidance scheme (adler, 1996; kumar & sosnoski, 2011). therefore, the thin capitalization rule does not change the tax avoidance behavior of manufacturing companies much because thin capitalization is not the main tax avoidance scheme of these companies. in contrast, non-manufacturing companies tend to have simpler business processes. with this simple business process, the transfer pricing scheme cannot be used because the tax authorities will easily detect it. hence, non-manufacturing companies, such as trading and service companies, have few tax avoidance options. thin capitalization is also often used because no regulations prohibited the scheme before 2016. thus, when the thin capitalization rule was applied in 2016, the tax avoidance level in non-manufacturing companies decreased. conclusion this research analyzed the impact of the thin capitalization rule on the tax avoidance of companies in indonesia. the researcher used data from the financial statements of listed companies in indonesia from 2013 2020. to overcome omitted variable bias, the researcher employed the event study approach. using this approach, this research found that the thin capitalization rule could reduce tax avoidance in indonesia over the entire period. ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 334 in the robustness test, the thin capitalization rule did not affect the current effective tax rate and significantly affected the deferred effective tax rate. although the thin capitalization rule reduced tax avoidance, the company delayed payments to the following years and did not pay directly in the current year. it is undoubtedly undesirable for the tax authorities because tax revenue cannot be increased even though tax avoidance is reduced. then, in the heterogeneity test, the researcher revealed that the main empirical results were heterogeneous. in manufacturing companies, the thin capitalization rule had no impact on tax avoidance. on the other hand, for non-manufacturing companies, the thin capitalization rule positively affected the effective tax rate. it suggests that manufacturing companies did not use thin capitalization as the primary tax avoidance scheme. in contrast, for non-manufacturing companies with a simpler business structure, thin capitalization was their main tax avoidance scheme, so the thin capitalization rule could significantly influence their tax avoidance behavior. although this research can overcome the problems in previous indonesian thin capitalization rule studies in terms of methods, this research has not been able to overcome the problem of the data used to determine the impact of the thin capitalization rule on tax avoidance. ideally, this study should use administrative data from the indonesian tax authorities to describe the behavior of all companies registered with the tax authorities. however, the researcher could not use that data in this research due to data confidentiality. in this research, it can be concluded that the thin capitalization rule can well overcome the problem of tax avoidance for non-manufacturing companies. however, for manufacturing companies, the indonesian tax authorities need to consider other ways to address the tax avoidance problem. one way is to make or update other specific anti-taxavoidance rules, such as transfer pricing, treaty shopping, and others following the tax avoidance characteristics of manufacturing companies. the limitation of this research is that this research used financial report data from indonesian stock exchange. the problem in using this data is that the data could not describe the whole taxpayers in indonesia. therefore, for future research, the researcher suggests that other researchers use administrative data from the indonesian tax authority. references adler, r. w. (1996). transfer pricing for world-class manufacturing. long range planning, 29(1), 69–75. https://doi.org/10.1016/0024-6301(95)00067-4 angrist, j. d., & pischke, j.-s. (2009). mostly harmless econometrics: an empiricist’s companion. princeton university press. https://doi.org/10.2307/j.ctvcm4j72 anindita, r. i., irawan, f., firmansyah, a., wijaya, s., qadri, r. a., sumantri, j., andriani, a. f., & mahrus, m. l. (2022). the impact of thin capitalization rules on capital structure https://doi.org/10.1016/0024-6301(95)00067-4 https://doi.org/10.2307/j.ctvcm4j72 ramadhan the impact of thin capitalization rule on tax avoidance in indonesia journal of accounting and investment, 2023 | 335 and tax avoidance. journal of governance & regulation, 11(2), 8 – 14, https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art1 buettner, t., overesch, m., schreiber, u., & wamser, g. (2012). the impact of thincapitalization rules on the capital structure of multinational firms. journal of public economics, 96(11–12), 930–938. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.06.008 cobham, a., & jansky, p. (2018). global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: re-estimation and country results. journal of international development, 30(2), 206–232. https://doi.org/10.1002/jid.3348 de chaisemartin, c., & d'haultfoeuille, x. (2022). two-way fixed effects and differences-indifferences with heterogeneous treatment effects: a survey (no. w29691). national bureau of economic research. https://doi.org/10.3386/w29691 egger, p., keuschnigg, c., merlo, v., & wamser, g. (2014). corporate taxes and internal borrowing within multinational firms. american economic journal: economic policy, 6(2), 54–93. https://doi.org/10.1257/pol.6.2.54 goodman-bacon, a. (2021). difference-in-differences with variation in treatment timing. journal of econometrics, 225(2), 254–277. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014 hanlon, m., & heitzman, s. (2010). a review of tax research. journal of accounting and economics, 50(2–3), 127–178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 imf. (2020). government finance statistics yearbook and data files. irawan, f., & novitasari, r. (2021). the impact of thin capitalization rules as a tool of tax avoidance on tax revenue. international journal of economics, business and accounting research (ijebar), 5(4). kumar, s., & sosnoski, m. (2011). decision framework for the analysis and selection of appropriate transfer pricing for a resilient global sme manufacturing operation–a business case. international journal of production research, 49(18), 5431–5448. https://doi.org/10.1080/00207543.2011.563835 oecd. (2012). thin capitalisation legislation: a background paper for country tax administration. overesch, m., & wamser, g. (2010). corporate tax planning and thin-capitalization rules: evidence from a quasi-experiment. applied economics, 42(5), 563–573. https://doi.org/10.1080/00036840701704477 ramadhan, m. r., & riandoko, r. . (2017). the effect of thin capitalization rule to corporate capital structure in indonesia. jmbi unsrat (jurnal ilmiah manajemen bisnis dan inovasi universitas sam ratulangi)., 4(3). https://doi.org/10.35794/jmbi.v4i3.17992 ramadhan, m. r., frandyanto, s. a., & riandoko, r. (2017a). pengaruh thin capitalization rule pada leverage perusahaan masuk bursa di indonesia. riset ekonomi dan keuangan indonesia, 2(2), 151-155. https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4912 ramadhan, m. r., frandyanto, s. a., & riandoko, r. (2017b). pengaruh thin capitalization rule pada leverage perusahaan di indonesia: studi perbandingan antara perusahaan yang memiliki debt to equity ratio lebih dari 4:1 dan kurang dari 4:1. seminar nasional akuntansi dan bisnis 2017, 290–297. titman, s., & keown, a. j. (2018). financial management: principles and applications. pearson education, inc. turner, g. (2017, july 3). will the g20 ever end the global problem of tax avoidance and tax evasion?. tax justice network. retrieved from https://www.taxjustice.net/2017/07/03/will-g20-ever-end-global-problem-taxavoidance-tax-evasion/ zaina. (2017). thin capitalization rules, firm’s financing decision, and corporate tax avoidance in developing country. http://hdl.handle.net/2105/41051 https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art1 https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.06.008 https://doi.org/10.1002/jid.3348 https://doi.org/10.3386/w29691 https://doi.org/10.1257/pol.6.2.54 https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 https://doi.org/10.1080/00207543.2011.563835 https://doi.org/10.1080/00036840701704477 https://doi.org/10.35794/jmbi.v4i3.17992 https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4912 https://www.taxjustice.net/2017/07/03/will-g20-ever-end-global-problem-tax-avoidance-tax-evasion/ https://www.taxjustice.net/2017/07/03/will-g20-ever-end-global-problem-tax-avoidance-tax-evasion/ http://hdl.handle.net/2105/41051 anjak piutang : jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 137-146, juli 2001 issn: 1411-6227 anjak piutang: sebuah alternatif memperoleh dana usaha barbara gunawan e-mail: barbaragunawan@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract as one alternative to business financing, factoring is not as popular as other types of funding, but this funding is a promising alternative, especially during the current economic crisis. this article aims to give some idea of factoring, therefore this paper contains the notion of factoring, factoring advantages and disadvantages, as well as accounting factoring. regardless of the pros and cons, these alternatives at least provide "fresh air" for entrepreneurs who need short-term funds. keywords: business financing, factoring, short term fund. abstrak sebagai salah satu alternatif pendanaan usaha, anjak piutang belum sepopuler jenis pendanaan yang lain, padahal alternatif pendanaan ini cukup menjanjikan terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi seperti sekarang ini. tulisan ini bertujuan untuk memberi sedikit gambaran tentang anjak piutang, oleh karena itu tulisan ini berisi pengertian anjak piutang, kelebihan dan kekurangan anjak piutang, serta akuntansi anjak piutang. terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, alternatif ini paling tidak memberi “angin segar” bagi pengusaha yang membutuhkan dana jangka pendek. kata kunci: pendanaan usaha, anjak piutang, dana jangka pendek. pendahuluan masalah dana usaha adalah masalah serius bagi setiap pengusaha di dunia. tidak ada seorangpun yang akan bisa maju tanpa dana usaha yang cukup. ada banyak alternatif pendanaan yang digunakan oleh para pengusaha saat ini, seperti kredit pada bank, modal ventura, menjual saham baru, leasing, franchising, dan lain-lain. meminjam dana pada bank, baik bank swasta, bank milik negara maupun bank milik daerah sudah dilakukan oleh banyak pengusaha, baik pengusaha kecil, pengusaha menengah sampai barbara gunawan – anjak piutang: suatu alternatif memperoleh dana usaha 138 konglomerat. modal ventura, leasing, dan franchising juga sudah dikenal luas akhir-akhir ini. ironisnya, potensi pendanaan yang ada seringkali masih kurang dimanfaatkan. di negara-negara industri sekalipun, masih banyak alternatif pendanaan yang belum dimanfaatkan para pengusaha. contohnya, surve dun and bradstreet credit services pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan di amerika serikat masih jarang memanfaatkan teknik anjak piutang (factoring). dari 1060 perusahaan yang disurvei, hanya sekitar 7% yang telah memanfaatkan anjak piutang sebagai sumber dana. sampai saat ini prosentase pemanfaatan itu belum begitu meningkat. masalah pendanaan usaha di indonesia lebih buruk dari itu. alternatif yang tersedia saat ini masih sangat terbatas, dan alternatif yang terbatas itu masih belum dimanfaatkan secara optimal, padahal kebutuhannya relatif besar. paling sedikit ada empat perkembangan dan gejala yang menunjukakan hal ini dan memperkuat dugaan bahwa pinjaman dari bank masih menjadi sumberdana yang utama. pertama, banyaknya pengusaha yang mengeluh akibat kebijakan yang ketat pada tahun 1991. pada saat itu, dana untuk ekspansi dan modal kerja menjadi mahal dan sulit diperoleh. pada bulan agustus 1997 terjadi gejolak moneter yang sungguh hebat, nilai rupiah terhadap dolar amerika menjadi sangat rendah, terjadi lagi kebijakan uang ketat dan bunga deposito melonjak sampai 40%, akibatnya bunga kredit bank menjadi semakin tinggi. kenyataan itu mengindikasikan bahwa pinjaman bank masih menjadi sumber dana utama bagi para pengusaha. kedua, panjangnya antrian perusahaan yang ingin go public dengan menjual saham di bursa efek jakarta dan bursa efek surabaya. perkembangan ini menunjukan bahwa penjualan saham baru mulai menjadi alternatif pendanaan yang menarik bagi para pengusaha. ketiga, inisiatif beberapa kelompok perusahaan besar dan badan usaha milik negara untuk menjalin kerjasama permodalan dan manajemen dengan beberapa kelompok pengusaha yang lebih lemah. dari sisi (calon) penerima dana, pengusaha nasional umumnya masih kurang sadar atas beragamnya alternatif pendanaan yang ada. pengertian piutang untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas pasar, disamping perbaikan mutu produk dan pelayanan yang baik, biasanya perusahaan juga memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran sampai pada saat yang ditentukan. penundaan pembayaran diberikan kepada pembeli yang belum bisa memberikan dana tunai untuk memperoleh aktiva. bagi pihak pembeli, transaksi tersebut menimbulkan hutang, sebaliknya bagi penjual akan menimbulkan piutang. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 137-146, juli 2001 139 menurut efraim giri (1995), piutang adalah tuntutan kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa (aktiva) tertentu pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. dalam psak nomor 9 disebutkan bahwa menurut terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piuang lain-lain. pengertian dan proses anjak piutang anjak piutang adalah suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (factor). factor dapat merupakan sebuah bank atau lembaga keuangan. kemudian factor akan menyerahkan uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang. sebagai imbalan, factor akan membebankan biaya administrasi dan bunga perusahaan tersebut. berikut adalah proses anjak piutang: gambar 1. penjualan tanpa anjak piutang faktur faktur sisa uang faktor uang muka pembayaran penjual barang/jasa pembeli gambar 2. penjualan dengan anjak piutang barang/jasa faktur pembeli penjual pembayaran barbara gunawan – anjak piutang: suatu alternatif memperoleh dana usaha 140 biasanya perusahaan factoring menyediakan berbagai jenis jasa, yaitu : (1) memberi uang muka sampai 80% harga minimal piutang (2) menanggung kredit macet (3) menyediakan data kredit (4) menagih piutang (5) mengadministrasi penjualan atas uang muka yang diberikan, perusahaan factoring memungut biaya bunga yang sedikit lebih tinggi dari tingkat bunga bank, sedang untuk jasa yang lain perusahaan factoring memungut bunga 0,5 2 %. biaya bunga dan biaya factoring ini oleh penjual piutang diperlakukan sebagai kerugian piutang. jenis transaksi anjak piutang ada dua jenis transaksi anjak piutang : 1. discount factoring dengan discount factoring, pemilik piutang menerima uang sebelum piutangnya jatuh tempo. jumlahnya sebesar nilai piutang dikurangi potongan tertentu yang disebut diskonto. selain itu, pemilik piutang juga harus menanggung biaya atas dana yang diperolehnya sampai piutang yang bersangkutan jatuh tempo. 2. maturity factoring dengan maturity factoring pemilik piutang hanya menerima uang pada saat piutangnya telah jatuh tempo. konsekuensinya, ia tidak dibebani biaya bunga. pemilik piutang hanya menanggung diskonto piutang dan biaya administrasi. sebagai imbalannya, ia hanya memperoleh jasa penagihan, pencatatan dan pemrosesan piutang. ia tidak menerima uang sebelum piutangnya dapat ditagih factor. tiap jenis transaksi anjak piutang di atas bisa bersifat recourse (with recourse) atau nonrecourse (without recourse). bersifat recourse jika risiko untuk piutang yang tidak tertagih berada ditangan pemilik piutang, dan nonrecourse jika risiko untuk piutang yang tidak tertagih berada ditangan factor. misalnya, discount factoring yang recourse mengharuskan pemilik piutang membayar ganti rugi kepada factor jika piutang yang dijualnya tidak dapat ditagih. maturity factoring yang recourse akan mengakibatkan pemilik piutang tidak menerima uang jika piutangnya tidak ditagih factor. dalam discount atau maturity factoring yang nonrecourse, pemilik piutang selalu akan menerima uang tanpa tergantung pada hasil tagihan piutang yang diserahkannya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 137-146, juli 2001 141 keunggulan dan kelemahan anjak piutang perusahaan biasanya memakai teknik anjak piutang untuk kebutuhan dana yang mendadak. motif lain adalah untuk memaksimumkan dana pihak ketiga yang bisa digunakannya. sebab, selain menggunakan teknik anjak piutang, perusahaan juga masih bisa menjaminkan aktiva lainnya untuk memperoleh pinjaman bank. anjak piutang seharusnya dipandang sebagai suatu alternatif pendanaan yang normal. anjak piutang mempercepat cash flow perusahaan dan mengurangi masalah yang ditimbulkan pembeli kredit yang terlambat membayar. untuk itu perusahaan harus membayar biaya yang relatif lebih tinggi daripada bunga utang bank. keunggulan teknik anjak piutang: (1) cash flow yang lebih cepat, yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk memperoleh persediaan yang lebih cepat laku. (2) adanya “asuransi” terhadap piutang tidak tertagih, khususnya untuk kasus anjak piutang yang nonrecourse. (3) beban administrasi pengelolaan piutang bisa dipindahkan ke factor. (4) biaya anjak piutang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebab berhubungan dengan proses menghasilkan pendapatan. (5) tidak mengharuskan adanya posisi keuangan yang kuat. dalam proses evaluasinya, factor akan lebih memperhatikan kesehatan perusahaan pembeli kredit daripada kesehatan perusahaan pemilik piutang. tetapi, kesehatan yang lebih baik biasanya akan mengakibatkan biaya yang lebih rendah. (6) tidak ada implikasi jangka panjang yang negatif dalam neraca. (7) bisa dilaksanakan untuk sekali transaksi atau jangka panjang. kelemahan teknik ini adalah : (1) biaya relatif tinggi. (2) ada factor yang tidak bersedia menerima transaksi nonrecourse. (3) akan menurunkan laba, jika clash flow yang diperoleh tidak dimanfaatkan efektif. (4) clash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak merugikan. (5) bisa menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena penggantian pemilikan piutang. (6) cara penagihan factor mungkin bisa terlalu kasar. barbara gunawan – anjak piutang: suatu alternatif memperoleh dana usaha 142 perolehan dan pemanfaatan anjak piutang di indonesia, salah satu perusahaan yang melakukan pembelian piutang adalah niaga factoring corporation. sebuah usaha patungan antara bank niaga dan international factors (singapore) ltd-. tabel berikut memberikan gambaran tentang industri dan perusahaan yang menggunakan dana anjak piutang, walaupun data itu adalah data perusahaan di inggris. tabel 1. pemakai anjak piutang menurut nilai penjualan nilai penjualan per tahun (poundsterling) distribusi < 500.000 51 % 500.000 – 1.000.000 20 % > 1.000.000 29 % tabel 2. industri yang memanfaatkan anjak piutang industri distribusi manufaktur 44,3 % distribusi 36,2 % jasa 14,6 % transportasi 3,7 % konstruksi 1,1 % dari tabel diatas tampak bahwa yang memanfaatkan dana anjak piutang adalah perusahaan yang relatif kecil dan meliputi hampir semua jenis industri. perusahaan yang berada di luar industri retail, seperti perusahaan manufaktur, jasa, dan distribusi, umunya lebih mudah memperoleh dana dari factor, dan dengan biaya yang relatif rendah. factor biasanya kurang berminat pada perusahaan retail, karena risiko piutang tidak tertagih relatif lebih tinggi dan resiko perubahan nilai penjualan secara mendadak. perusahaan yang memiliki kriteria berikut paling disukai factor: (1) piutangnya bisa ditagih tepat pada waktunya. (2) penjualannya tidak terpusat pada satu atau beberapa pembeli besar. besarnya anjak piutang sangat tergantung pada jenis transaksi anjak piutang, volume transaksi, nilai transaksi rata-rata dan profil pembeli kredit yang bersangkutan. sebelum memutuskan untuk memperoleh dana usaha anjak piutang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: (1) pertimbangan alternatif pinjaman rekening koran yang bisa lebih murah untuk kebutuhan dana jangka pendek. tetapi syaratnya adalah jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 137-146, juli 2001 143 perusahaan harus memiliki hubungan dengan bank dan posisi keuangan yang baik. (2) pertimbangan alternatif assignment piutang adalah pemakaian piutang sebagai jaminan. bedanya anjak piutang adalah lebih ringan biaya administrasinya dan dihapuskannya pemeriksaan laporan keuangan peminjam secara ketat. (3) jika perusahaan relatif stabil dan besar, pertimbangan alternatif suratsurat berharga jangka pendek. pertimbangkan juga utang bank untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang. faktor-faktor pendorong pemanfaatan anjak piutang berikut adalah faktor-faktor yang merupakan pendorong pemanfaatan anjak piutang: (1) persediaan harus ada sebelum terjadinya penjualan. misalnya dalam kasus impor atau produk yang sangat laku. (2) perusahaan tidak memiliki sumber dana lain yang lebih murah atau masih dalam tahap perkembangan yang dini. (3) tersedianya piutang yang berkualitas baik untuk atau dijadikan jaminan. (4) perusahaan ingin tetap menjual kepada pembeli yang agak lambat pembayarannya. jika penjualan kepada pembeli yang demikian dilakukan dengan syarat yang menguntungkan dan perusahaan bisa menjual piutang yang lain untuk memperoleh cash flow, maka anjak piutang mungkin akan menguntungkan. dengan kata lain, perusahaan harus bisa memanfaatkan cash flow yang diperoleh dari anjak piutang dan biaya anjak piutang bisa dibebankan pada sebagian pembeli, khususnya yang agak terlambat pembayarannya. akuntansi anjak piutang transaksi anjak piutang without recources jika piutang usaha dialihkan tanpa tanggungjawab (without recources), maka diasumsikan pembeli bertanggungjawab atas resiko piutang usaha. pencatatan yang diperlukan sehubungan dengan transaksi ini dilakukan dengan mendebit rekening kas untuk jumlah proceed yang diperoleh, dan kredit piutang usaha sebesar nilai nominal. selisih kedua nilai tersebut dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan untuk kemungkinan timbulnya penyesuaian (potongan penjualan, retur penjualan atau cadangan). rekening piutang kepada factor digunakan untuk menampung jumlah proceed yang ditahan oleh factor. rekening ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potongan penjualan, retur penjualan atau kerugian tidak tertagihnya piutang. barbara gunawan – anjak piutang: suatu alternatif memperoleh dana usaha 144 sebagai ilustrasi, pada bulan juli 1997 pt “x” menjual atau mengalihkan piutang usahanya nominal rp 10.000.000,00 kepada bank “y” (factor) tanpa tanggungjawab. bank “y” menetapkan beban keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dagang, dan ditahan sebesar 5% dari jumlah piutang dagang. selain itu ditaksir kerugian piutang tidak tertagih sebesar rp 10.000,00. selama bulan agustus dan september 1997 bank “y” dapat mengumpulkan kas sejumlah rp 9.000.000,00, selain itu terjadi retur penjualan rp 50.000,00 potongan penjualan yang dimanfaatkan oleh pembeli rp 20.000,00 dan piutang yang tidak tertagih dan dihapus oleh factor sebesar rp 10.000,00, jurnal-jurnal yang dibuat oleh pt “x” dan bank “y” adalah sebagai berikut: transaksi jurnal yang dibuat oleh pt “x” jurnal yang dibuat oleh bank “y” pengalihan piutang usaha dari pt “x” kepada bank “y” kas 9.200.000 piutang kepada bank “y” 500.000 rugi pengalihan piutang 300.000 piutang dagang 10.000.000 piutang dagang 10.000.000 utang kepada pt”x” 500.000 pendapt.pembelanjaan 300.000 kas 9.200.000 kerugian piutang 100.000 taks.kerugian piutang 100.000 transaksi setelah pengumpulan piutang oleh bank “y” retur&keringanan penj. 50.000 potongan penjualan 20.000 piutang kpd bank “y” 70.000 kas 9.000.000 utang kpd pt”x” 70.000 piutang dagang 9.070.000 taks.piutang tak tertagih 10.000 piutang dagang 10.000 pelunasan piutang oleh debitur kas 1.000.000 piutang kpd bank“y” 1.000.000 utang kepada pt”x” 1.000.000 kas 1.000.000 transaksi anjak piutang with recources jika pengalihan dilakuan dengan tangungjawab (with recources), maka penjual memberikan jaminan kepada pembeli akan melunasi hak pembeli, jika debitur tidak melunasi utangnya. pengalihan piutang dapat dikatakan sebagai penjualan dan dapat pula dianggap sebagai utang kepada pihak pembeli, tergantung dipenuhi tidaknya kondisi-kondisi berikut: (1) transferor (perusahaan yang mengalihkan piutang) melepaskan pengendalian terhadap manfaat ekonomis piutang usaha. (2) dengan ketentuan adanya tanggung jawab, kewajiban transferor dapat ditaksir secara layak. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 137-146, juli 2001 145 (3) transferee (perusahaan yang membeli) tidak dapat meminta kepada transferor untuk membeli kembali piutang, kecuali ada ketentuan secara khusus (recourse provision). jika kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka transaksi pengalihan piutang diakui sebagai transaksi penjualan, dan oleh karenanya harus diakui adanya laba atau rugi pengalihan. sebaliknya jika kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi, maka jumlah proceed yang diterima dari pengalihan piutang usaha diakui sebagai utang,dan perbedaan antara proceed dan nilai nominal piutang merupakan biaya keuangan (bunga) yang harus diamortisasi selama umur piutang. pencatatan dilakukan dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening utang pengalihan piutang. berdasarkan ilustrasi di atas, jurnal yang perlu disiapkan oleh pt “x” adalah sebagai berikut : transaksi diakui sebagai penjualan diakui sebagai utang pengaliahan piutang usaha dari pt “x” kepada bank “y” kas 9.200.000 piutang kpd bank “y” 500.000 rugi anjak piutang 300.000 piutang dagang 10.000.000 kas 9.200.000 piutang kpd bank “y” 500.000 diskonto anjak piutang 300.000 utang anjak piutang 10.000.000 pengakuan atas piutang yang tidak tertagih kerugian piutang 10.000 piutang kpd.bank“y” 10.000 kerugian piutang 5.000 taks.piutang tak tertagih 5.000 transaksi setelah pengumpulan piutang oleh bank “y” retur penjualan 50.000 potongan penjualan 20.000 piutang kpd.bank“y” 70.000 retur penjualan 50.000 potongan penjualan 20.000 piutang kpd.bank“y” 70.000 taks.piutang tak tertagih 5.000 piutang kpd.bank“y” 5.000 utang anjak piutang 10.000.000 piutang dagang 10.000.000 (mencatat pelunasan utang anjak piutang) biaya bunga 300.000 diskonto anjak piutang 300.000 (mencatat penghapusan rekening diskonto) pelunasan piutang oleh debitur kas 420.000 piutang kpd.bank“y” 420.000 (500.000-50.000-20.000-10.000) kas 420.000 piutang kpd.bank“y” 420.000 penutup terdapat banyak cara yang ditempuh oleh pengusaha untuk memperoleh dana usaha, seperti meminjam (hutang) pada bank, modal ventura, leasing, franchising, go public dan penawaran terbatas, anjak piutang barbara gunawan – anjak piutang: suatu alternatif memperoleh dana usaha 146 dan banyak lagi alternatif pendanaan yang lain. anjak piutang belum begitu dikenal seperti alternatif pendanaan yang disebut dimuka, padahal alternatif ini juga cukup menguntungkan (terutama jika perusahaan membutuhkan dana yang sangat mendesak) meskipun juga ada kelemahan-kelemahannya. daftar pustaka arief suadi. 1994. akuntansi keuangan mianengah. bagian penerbitan stie ykpn, yogyakarta. efraim ferdinan giri. 1995. akuntansi keuangan i. bagian penerbitan stie ykpn, yogyakarta. handowo dipo. 1993. sukses memperoleh dana usaha. percetakan pt temprint, jakarta. ikatan akuntan indonesia. 1994. standar akuntansi keuangan. penerbit salemba empat, jakarta. the balance sheet as an earnings management constraint jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 2, halaman: 99-115, juli 2012 99 pengaruh ownership retention, reputasi auditor, laba perusahaan, dan underpricing terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan institusional sebagai variabel pemoderasi barbara gunawan & mazda halim e-mail: barbaragunawan@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research aims to examine the effect of ownership retention (or), auditor's reputation, company's profit and underpricing on the value of the firm after an initial public offering and the moderating effect of managerial ownership and institutional ownership variables on the relationship between the proportion of retained ownership with value of the firm after the initial public offering. the samples of this research were 60 companies that run ipo (initial public offering) and are listed in indonesia stock exchange (idx) from 2008 to 2011. the research samples used purposive sampling method.the data used in this research are secondary data which consist of prospectus financial report, fact book, and other supporting references. the data analysis technique was classical assumption test: normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, and heteroscedasticity test. the hypothesis test used multiple regression analysis. the result of this research shows that: the proportion of shares ownership that is still owned by old owners and auditor's reputation has a positive effect to the company's value after an initial public offering. managerial and institutional ownership do not moderate the relationship between the proportions of shares ownership which are still owned by old owners with the company's value after an initial public offering. keywords: ownership retention, auditor's reputation, company's profit, underpricing, managerial ownership, institutional ownership, company's value. pendahuluan pada umumnya setiap perusahaan mempunyai keinginan untuk memperluas usahanya, hal ini dilakukan dengan ekspansi. untuk melakukan ekspansi ini perusahaan memerlukan tambahan modal cukup besar. dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar tersebut, seringkali dana yang diambil dari dalam perusahaan tidak cukup. sejalan dengan perkembangan perekonomian, banyak perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan modal, diantaranya adalah dengan cara hutang atau dengan menambah jumlah kepemilikan saham dengan menerbitkan saham dan menjualnya. menurut tandelilin, 2001; hasibuan, (2010) kehadiran pasar modal memperbanyak pilihan sumber dana bagi investor serta menambah pilihan investasi. karena investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. transaksi penawaran umum pertama barbara gunawan & mazda halim, pengaruh ownership retention….. 100 kalinya terjadi di pasar perdana, kegiatan tersebut disebut dengan penawaran umum penjualan saham perdana atau initial public offering (ipo). pada penawaran umum saham perdana terdapat informasi yang tidak simetris antara pemilik lama perusahaan dengan investor. dalam hal ini pemilik lama memiliki informasi privat yang lebih baik tentang prospek perusahaan dari pada investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (hartono, 2006). peluang pemilik lama untuk memperoleh kekayaan lebih tinggi dari investor potensial, terjadi saat asimetri informasi sangat tinggi seperti pada saat perusahaan akan melaksanakan ipo. untuk memperkecil informasi yang tidak simetris ini maka pemilik lama harus menyampaikan sinyal tentang prospek perusahaan yang ditawarkan kepada investor. harga saham pada ipo ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dengan underwriter, sedangkan harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar. dalam mekanisme pasar harga saham pada saat ipo sering mengalami perbedaan secara signifikan lebih rendah dibandingkan harga yang terjadi dipasar sekunder, maka terjadi underpricing. carter dan manaster, 1990; prastyowati, (2006) menjelaskan bahwa underpriced adalah hasil dari ketidakpastian harga saham pada pasar sekunder. beaty dan ritter dalam ernyan dan suad (2002) yang kemudian disadur kembali oleh ardiansyah (2007) mengungkapkan bahwa underpricing disebabkan oleh adanya asimetri informasi. asimetri informasi dapat terjadi antara emiten dan underwriter, maupun investor. untuk mengurangi adanya asimetri informasi ini maka perusahaan menerbitkan prospektus yang berisi informasi perusahaan yang bersangkutan. agar informasi keuangan yang dimuat dalam prospektus dapat dipercaya maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor yang independen. di dalam statement of financial accounting concept (sfac) nomor 1, dikatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur dan pengguna lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis, yang rasional. scott, 1997; antonia, (2008) mendefinisikan pengungkapan pelaporan sebagai media informasi yang diharapkan dapat membantu investor atau pihak lain untuk memprediksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. perusahaan yang akan melakukan ipo akan memilih kap yang memiliki reputasi yang baik. balvers et al. 1988; yasa, (2008) mengungkapkan bahwa investment banker yang memiliki reputasi tinggi akan menggunakan auditor yang mempunyai reputasi tinggi pula. investment banker dan auditor yang memiliki reputasi akan mengurangi underpricing. titman dan trueman (1986) serta deangelo (1981b) dalam widiastuty dan febrianto (2010) menggunakan reputasi auditor sebagai proksi kualitas auditor dalam penelitiannya. penelitian lain yang dilakukan oleh trisnawati, 1999; yasa, (2008) tidak berhasil menemukan hubungan antara kualitas auditor dengan initial return. akan tetapi, hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara umur perusahaan dengan initial return. informasi laba sangatlah penting perannya sebagai sinyal kinerja suatu perusahaan guna pembuatan berbagai keputusan penting oleh pengguna informasi. laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 99-115, juli 2012 101 membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya (boediono, 2005). struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki (wahyudi dan pawestri, 2006). hartono (2006) menguji teori sinyal leland dan pyle dengan beberapa pengembangan yaitu, menguji retensi kepemilikan saham oleh pemilik lama, kepemilikan saham oleh institusional, kepemilikan saham oleh manajemen dan underpricing sebagai variabel yang memperkuat sinyal positif nilai perusahaan. hasil dari penelitian ini adalah retensi kepemilikan dan underpricing merupakan sinyal positif nilai perusahaan setelah ipo. berdasarkan analisis regresi moderasian diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional memperkuat sinyal positif nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajemen tidak memperkuat sinyal positif nilai perusahaan. tujuan umum dari suatu perusahaan adalah mengembangkan usahanya dan memberikan kemakmuran yang maksimal pada para pemegang sahamnya serta mengoptimalkan nilai perusahaan. jika kemakmuran pemegang saham terjamin maka sudah pasti nilai dari perusahaan tersebut meningkat, dan kemakmuran pemegang saham ini akan dapat meningkat apabila harga saham yang dimilikinya juga meningkat. dengan kata lain, bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang ditransaksikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (widarjo et al., 2010). alasan ketertarikan penulis yaitu adanya beberapa perbedaan dari penelitipeneliti sebelumnya yang perlu diteliti kembali. penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh widarjo dkk. perbedaan yang pertama adalah menghilangkan variabel investasi dari proceeds, kemudian menggantinya dengan menambah variabel independen yaitu laba perusahaan dan underpricing. perbedaan yang kedua yaitu terletak pada periode penelitian. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan periode penelitian 2008-2011. dengan menggunakan periode penelitian tersebut diharapkan hasil penelitian lebih mencerminkan keadaan terkini. tujuan penelitian dalam penelitian ini meliputi: (1) untuk menguji apakah proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama (ownership retention) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana; (2) untuk menguji apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana; (3) untuk menguji apakah laba perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana; (4) untuk menguji apakah underpricing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana; (5) untuk menguji apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana; dan (6) untuk menguji apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum saham perdana. barbara gunawan & mazda halim, pengaruh ownership retention….. 102 tinjauan literatur dan perumusan hipotesis kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama (ownership retention) dan nilai perusahaan menurut prastyowati (2006) ownership retention didefinisikan sebagai proporsi jumlah saham yang masih ditahan oleh pemegang saham lama (pemilik perusahaan yang menghantarkan perusahaan go pubic) setelah listing di bursa efek. sedangkan menurut widarjo et al. (2010) kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama adalah persentase penyertaan saham pemilik lama yang masih dipertahankan oleh pemilik lama setelah perusahaan melakukan penawaran umum perdana. jog dan mcconomy, 2003; firdaus, (2011) menemukan bukti bahwa besarnya proporsi saham yang dipertahankan perusahaan (ownership retention) pada waktu ipo merupakan sinyal bagi pasar mengenai kualitas perusahaan. perusahaan dengan kualitas ipo yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menarik perhatian para investor sehingga memberi keuntungan bagi perusahaan. penelitian yang dilakukan oleh hartono (2006) memperoleh hasil bahwa proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama merupakan sinyal positif nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. prediksi teori sinyal leland dan pyle dalam hartono, (2006) menyatakan bahwa di bawah kondisi normal pemilik lama secara monotonik meningkatkan retensi kepemilikannya. widarjo et al. (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: h1: proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. reputasi auditor dan nilai perusahaan menurut widarjo et al. (2010) auditor yang bereputasi diasosiasikan dengan auditor profesional dan berkualitas. bagi perusahaan, informasi yang diperoleh dari laporan auditor yang profesional akan memberikan kepastian yang lebih memadai sehingga dapat memberikan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi terhadap laporan keuangan yang akan diterbitkan. reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. independensi dan kualitas auditor akan berdampak terhadap laporan keuangan yang diaudit (widyaningdyah, 2001). ali dan hartono, 2003; widarjo et al. (2010) menyatakan bahwa kualitas aktual audit tidak dapat diobservasi, sehingga auditor berusaha untuk mengkomunikasikan kualitas mereka melalui sinyal seperti reputasi atau brand names. adviser yang profesional (auditor dan underwriter yang mempunyai reputasi tinggi) dapat digunakan sebagai tanda atau petunjuk terhadap kualitas perusahaan emiten (holland dan horton, 1993; yasa, 2008). kemudian widarjo et al. (2010) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak terbukti secara statistik dapat mempengaruhi nilai perusahaan setelah penawaran umum saham perdana, namun secara simultan reputasi auditor secara statistik terbukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum saham perdana. berdasarkan penelitian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 99-115, juli 2012 103 h2: reputasi auditor berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. laba perusahaan dan nilai perusahaan foster, 1986; solihin, (2004) menyatakan bahwa setiap pengumuman yang berhubungan dengan laba merupakan salah satu pengumuman yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. pengumuman ini bisa berupa laporan tahunan awal, laporan tahunan detail, laporan interim, laporan perubahan metodemetode akuntansi, dan laporan auditor. pendapat foster tersebut menjadi dasar dari penelitian ini untuk melihat reaksi pasar atas nilai perusahaan dari pengumuman laba baik yang dilakukan oleh perusahaan. nilai pasar perusahaan dapat dipahami sebagai laba agregasi perusahaan yang diharapkan di masa yang akan datang dan nilai buku ekuitas perusahaan yang diharapkan di masa yang akan datang. orang dapat mengidentifikasi keadaan dalam hal laba yang diharapkan di masa yang akan datang (diskala berdasarkan inversi dari riskfree risk) untuk menentukan nilai perusahaan. dalam kasus seperti ini, laba yang diharapkan di masa yang akan datang tersebut memberikan informasi yang cukup untuk menghitung present value dalam penentuan nilai perusahaan (ohlson, 1995; kumalahadi, 2003). dengan demikian, nilai buku ekuitas dan laba merupakan variabel dasar untuk menentukan nilai perusahaan. solihin, (2004) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh laba sebelum pajak terhadap nilai perusahaan dengan hasil laba sebelum pajak secara positif signifikan berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan. barth, et al. 1999; kumalahadi, (2001) menemukan suatu pola bahwa kenaikan laba berkorelasi positif dengan pertumbuhan dan berkorelasi negatif dengan resiko. berdasarkan uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut: h3: laba perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. underpricing dan nilai perusahaan ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap harga saham setelah penawaran. harga saham perdana lebih besar dari harga yang terjadi pada saat saham tersebut mulai diperdagangkan. kondisi harga saham tersebut disebut sebagai overpricing. sebaliknya harga saham bisa juga mengalami underpricing. kondisi ini terjadi bila harga saham perdana lebih kecil dari harga yang terjadi pada saat saham tersebut mulai diperdagangkan di pasar sekunder (firth dan smith, 1992; kusuma, 2001). hartono (2005) menguji retensi underpricing sebagai variabel yang memperkuat sinyal positif nilai perusahaan. hasil dari penelitian ini adalah underpricing merupakan sinyal positif nilai perusahaan setelah ipo. prastyowati (2006) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan ipo ternyata mengalami underpriced (hasil dari ketidakpastian harga saham pada pasar sekunder). berdasarkan hasil penelitianpenelitian tersebut, maka hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini adalah: h4 : underpricing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. ownership retention, kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan pihak manajerial adalah pihak yang menjalankan perusahaan. nuringsih, 2005; animah dan ramadhani, (2010) berpendapat bahwa manajer mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk mensetarakan dengan pemegang barbara gunawan & mazda halim, pengaruh ownership retention….. 104 saham agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. penelitian jensen dan meckeling 1976; animah dan ramadhani, (2010) menyatakan bahwa terdapat kesejajaran antara kepentingan manajer dan pemegang saham pada saat manajer memiliki saham perusahaan dalam jumlah yang besar. menurut wahyudi dan pawestri (2006) kepemilikan manajerial diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial. hartono (2006) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memperkuat sinyal positif nilai perusahaan. hubungan antara kepemilikan saham oleh manajemen dengan nilai perusahaan telah banyak diteliti walaupun bukan dalam kontek ipo. penelitian yang dilakukan oleh wahyudi dan pawestri (2006) tentang implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik secara langsung maupun melalui keputusan pendanaan. animah dan ramadhani, (2010) menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. hasil ini juga didukung oleh widarjo et al. (2010) dan hartono (2006). dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu hipotesis, yaitu: h5 : kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. ownership retention, kepemilikan institusional dan nilai perusahaan institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. menurut wahyudi dan pawestri, (2006) kepemilikan institusional diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh blockholder. widarjo et al. (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. barclay dan holderness, 1990; widarjo et al. (2010), menemukan pengaruh positif signifikan tingkat kepemilikan institusional dalam jumlah yang cukup besar terhadap nilai perusahaan. dalam penelitian wahyudi dan pawestri, (2006) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap keputusan keuangan maupun nilai perusahaan. hartono (2006) membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. tetapi hasil penelitian widarjo et al. (2010) bertentangan dengan hartono (2006). dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h6 : kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum saham perdana. metode penelitian populasi dan sampel populasi penelitian yang digunakan yaitu semua perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana dan terdaftar di bursa efek indonesia (bei) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersumber dari data base jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 99-115, juli 2012 105 bursa efek indonesia (bei). jenis data yang dikumpulkan adalah data prospektus perusahaan yang dipublikasikan dan data harga saham pada penutupan hari pertama di pasar sekunder. teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling, artinya bahwa populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (singgih, 2001; widarjo et al., 2010). kriteria perusahaan yang dipakai sebagai sampel penelitian ini adalah: (1) seluruh saham yang ditawarkan kepada publik merupakan saham perdana; dan (2) perusahaan yang sebagian sahamnya masih dipertahankan oleh pemilik lama perusahaan. jenis dan teknik perolehan data teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan metode-metode atau catatan laporan tertulis dari peristiwa yang telah lalu yang didapat dari perusahaan yang terkait, selanjutnya dilakukan dengan cara menyalin data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang sedang dilakukan atau kutipan langsung dari berbagai sumber. definisi dan pengukuran variabel variabel independen dalam penelitian ini adalah : 1) kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama (or). dalam penelitian ini proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama (or) diukur dengan menggunakan persentase antara penyertaan saham pemilik lama dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah ipo. pengukuran variabel ini sesuai dengan penelitian widarjo et al. (2010). 2) reputasi auditor (audit). dalam penelitian ini reputasi auditor merupakan variabel dummy yang diukur berdasarkan reputasi kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan. dalam penelitian ini kap yang berafiliasi dengan kap big four diberi angka 1, dan 0 untuk yang lain. pengukuran variabel ini berdasarkan pada penelitian widarjo et al. (2010). 3) laba perusahaan (roa). rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. profitabilitas diproksi dengan return on asset (roa). roa merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atau seluruh sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan (munawir, 2002; sudarma, 2010). roa = laba bersih setelah pajak total aktiva 4) underpricing (ir). variabel underpricing dihitung dengan menggunakan initial return dengan menghitung selisih antara harga penawaran umum perdana dengan harga jual di pasar sekunder pada penutupan hari pertama. menurut yolana dan martani, 2005; hasibuan (2010), initial return dapat dihitung dengan: 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 − 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑥 100% keterangan : closing price adalah harga penutupan saham pada hari pertama di bursa efek. offering price adalah harga yang ditawarkan oleh emiten saat penjualan perdana di pasar primer. adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, yaitu nilai pasar perusahaan pada hari pertama di pasar sekunder (initial market value). nilai barbara gunawan & mazda halim, pengaruh ownership retention….. 106 rupiah dari variabel ini diperoleh dengan mengalikan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penutupan per lembar saham pada hari pertama pasar sekunder (hartono, 2006). berdasarkan penelitian hughes (1992); keasey dan short, 1997; widarjo et al. (2010) untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas dalam model regresi maka variabel nilai perusahaan ditransformasikan kedalam logaritma natural. nilai perusahaan = jumlah saham yang disetor penuh setelah penawaran umum perdana x closing price dalam penelitian ini menggunakan dua variabel moderasi, yaitu: 1) kepemilikan manajerial (mg). dalam penelitian ini, kepemilikan saham oleh manajer merupakan variabel dummy. angka 1 adalah manajer memiliki saham pada perusahaan yang dipimpinnya dan angka 0 adalah manajer tidak memiliki saham pada perusahaan yang dipimpinnya. 2) kepemilikan institusional (inst). dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari jumlah saham yang beredar. tahapan analisis data penelitian ini menggunakan beberapa pengujian, yakni: uji statistik deskriptif statistik deskriptif memberikan informasi atau penjelasan mengenai nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), median, dan standar deviasi dari sampel penelitian. uji asumsi klasik berdasarkan ghozali (2006) pengujian asumsi klasik digunakan untuk menentukan alat statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. model regresi dalam penelitian ini signifikan apabila model tersebut memenuhi asumsi klasik regresi. uji normalitas model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. uji normalitas data dilakukan dengan one-sample kolmogorov-smirnov test. data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai kolmogorov smirnov > 0.05 (ghozali, 2006). uji multikolinieritas model regresi selayaknya tidak terjadi multikoliniearitas. untuk mengujinya dapat dilihat nilai tolerance atau vif. dikatakan tidak mengandung multikolinieritas, apabila nilai vif < 10 atau nilai tolerance > 0.10 (ghozali, 2006). uji autokorelasi model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka dilakukan uji durbin watson (ghozali, 2006). penarikan kesimpulan apakah terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah jika du ≤dwhitung ≤4du, maka tidak terjadi autokorelasi. uji heteroskedastisitas uji glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (setyadharma, 2010). uji glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut: |e| = b1 + b2 . x2 + v dimana: |e| = nilai absolute dari residual yang dihasilkan dari regresi model x2 = variabel penjelas apabila nilai sig > (á) 0.05 maka datanya homoskedastisitas. begitupun sebalikjurnal akuntansi & investasi 13 (2), 99-115, juli 2012 107 nya apabila nilai sig < (á) 0.05 maka disebut heteroskedastisitas (ghozali, 2006). uji hipotesis pengujian hipotesis pada penelitian ini, dimulai dari hipotesis 1 sampai dengan 6 menggunakan uji regresi linier berganda dan regresi moderasian dengan model regresi yang juga digunakan oleh widarjo dkk. (2010) sebagai berikut: model regresi linier berganda pengujian hipotesis 1, 2, 3 dan 4. lnv = â0 + â1or + â2audit + â3roa + â4ir + e model regresi moderasian dengan uji residual untuk pengujian hipotesis 5 dan hipotesis 6. mg = â0 + â1or + e e= â0 + â1lnv inst = â0 + â1or + e e = â0 + â1lnv keterangan : lnv = logaritma natural nilai pasar saham setelah penawaran perdana or = proporsi saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama audit = reputasi auditor mg = kepemilikan manajerial inst = kepemilikan institusional e = disturbance pengujian ini ditujukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. uji nilai f (uji serentak) uji signifikansi nilai f dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen. pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah jika pvalue (sig) < (á) 0,05 maka variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen (ghozali, 2006). uji residual uji residual bertujuan untuk menguji variabel pemoderasi dalam memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. suatu variabel dikatakan sebagai variabel pemoderasi jika nilai sig < (á) 0.05, dan koefisien regresi bertanda negatif (ghozali, 2006). koefisien determinasi (adjusted r²) koefisien determinasi (adjusted r2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (ghozali, 2006). hasil dan pembahasan hasil uji asumsi klasik hasil uji normalitas hasil uji normalitas data dengan menggunakan one-sample kolmogorovsmirnov (ks) tampak pada tabel 1 yang mana diperoleh nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar 0.880 > alpha 0.05; maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. uji multikoliniearitas hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance atau vif pada tabel 2. model regresi akan bebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance > 0.10 atau jika vif < 10. dari hasil perhitungan dengan pengujian regresi berganda, diperoleh nilai tolerance semua variabel > 0.10 dan nilai vif < 10, maka model regresi tersebut tidak mengalami multikoliniearitas. uji autokolerasi pada pengujian autokorelasi menggunakan uji durbin-watson (dw test). hasil pengujiannya disajikan pada tabel 3. barbara gunawan & mazda halim, pengaruh ownership retention….. 108 tabel 1. hasil uji normalitas one-sample kolmogorov-smirnov test unstandardized residual n 60 normal parametersa mean .0000000 std. deviation 1.30409796 most extreme absolute .076 differences positive .059 negative -.076 kolmogorov-smirnov z .588 asymp. sig. (2-tailed) .880 tabel 2. hasil uji multikoliniearitas variabel tolerance vif keterangan or 0.659 1.517 non multikolinearitas audit 0.821 1.217 non multikolinearitas roa 0.875 1.143 non multikolinearitas ir 0.880 1.136 non multikolinearitas mg 0.906 1.104 non multikolinearitas inst 0.648 1.543 non multikolinearitas tabel 3. hasil uji autokolerasi model r r square adjusted r square std. error of the estimate durbin 1 .591 a .350 .276 1.37594 1.883 berdasarkan tabel 3, nilai durbin watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 1.883. sedangkan dari tabel durbin watson untuk á = 5% dan sampel n = 60, dan k = 6 diperoleh nilai dl sebesar 1.883 dan du sebesar 1.808. karena nilai dw (1.883) berada pada daerah antara du sebesar 1.808 dan 4-du sebesar 2.192, oleh karena itu tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. uji heteroskedastisitas hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4. hasil regresi menggunakan uji glejser berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa variabel independen diperoleh nilai signifikansi > 0.05; jadi dapat disimpulkan model regresi dengan uji glejser tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau alpha sebesar 0.05. hasil uji signifikansi (uji individual) dapat dilihat pada tabel 5. jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 99-115, juli 2012 109 tabel 4. hasil uji heteroskedastisitas model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) 1.460 .575 2.539 .014 owner -.856 .926 -.148 -.924 .360 audit .391 .207 .270 .1890 .064 roa -.533 1.995 -.037 -.267 .790 ir -.243 .379 -.089 -.641 .524 mg .092 .193 .065 .476 .636 inst .198 .609 .052 .325 .746 tabel 5. hasil pengujian signifikansi nilai t koef. nilai sig keterangan ownership retention 5.465 .004 reputasiauditor .007 laba perusahaan -6.088 .121 underpricing -0.200 .786 kepemilikan manajerial -0.312 .407 kepemilikan institusional -0.749 .528 konstanta = 24.655 adjusted r. squares = 0,244 sig f = 0,001 berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5, maka diperoleh persamaan sebagai berikut: lnv = 24,655 + 5,465or + 1,119audit + e uji hipotesis uji nilai t berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa variabel ownership retention memiliki nilai koefisien regresi 5.465 dengan nilai sig sebesar 0.004 yang di mana nilai sig tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 0.05. karena nilai sig 0.004 < (á) 0.05 dan bertanda positif maka dapat disimpulkan bahwa proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama (ownership retention) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. sehingga h1 dalam penelitian ini diterima. variabel reputasi auditor memiliki nilai koefisien regresi 1.119 dengan nilai sig 0.007 yang di mana nilai sig tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 0.05. karena nilai sig 0.007 < (á) 0.05 dan bertanda positif maka dapat disimpulkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. sehingga h2 dalam penelitian ini diterima. variabel laba perusahaan memiliki nilai sig 0.121 yang di mana nilai sig tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi alpha 0.05. karena nilai sig 0.121 < (á) 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa laba perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. sehingga h3 dalam penelitian ini ditolak. variabel underpricing memiliki nilai sig 0.786 yang di mana nilai sig tersebut lebih besar dari tingkat barbara gunawan & mazda halim, pengaruh ownership retention….. 110 signifikansi alpha 0.05. karena nilai sig 0.786 > (á) 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa underpricing dari hasil penawaran umum perdana tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. sehingga h4 dalam penelitian ini ditolak uji residual pengujian variabel moderasi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dengan uji residual dapat dilihat pada tabel 6 dan 7. pada tabel 6, diperoleh nilai sig sebesar 0.519 lebih besar dari nilai alpha 0.05, hal ini berarti variabel kepemilikan manajerial tidak memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. h5 dalam penelitian ini ditolak. pada tabel 7, diperoleh nilai sig sebesar 0.154 lebih besar dari nilai alpha 0.05, hal ini berarti variabel kepemilikan institusional tidak memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. sehingga h6 dalam penelitian ini ditolak. tabel 6. hasil uji residual kepemilikan manajerial model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) .398 .144 2.758 .008 lnv .003 .005 .085 .649 .519 tabel 7. hasil uji residual kepemilikan institusional model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) -.314 .286 1.097 .277 lnv .015 .010 .186 1.445 .154 uji nilai f pada uji koefisien nilai f diketahui nilai sig sebesar 0.001 lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 0.05. dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel ownership retention, reputasi auditor, laba perusahaan dan underpricing terhadap nilai perusahaan. uji koefisien determinasi r2 koefisien determinasi (adjusted r2) menunjukkan nilai sebesar 0.244 yang berarti 24,4% variabel dependen nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen (ownership retention, reputasi auditor, laba perusahaan, dan underpricing) sedangkan 75,6% sisanya (100% 24,4%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. diskusi berdasarkan hasil uji regresi berganda didapatkan hasil bahwa variabel ownership retention (or) pada penelitian ini diterima. hal ini dapat terjadi karena investor mempergunakan sinyal yang disampaikan oleh pemilik lama melalui kepemilikan yang masih dipertahankan dalam proses pembuatan keputusan investasinya. investor menyimjurnal akuntansi & investasi 13 (2), 99-115, juli 2012 111 pulkan bahwa pemilik lama hanya akan mempertahankan kepemilikannya apabila prospek perusahaan tersebut baik. artinya proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh widarjo et al. (2010) yang menyatakan bahwa proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama (ownership retention) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. variabel reputasi auditor pada penelitian ini diterima, yang artinya bahwa variabel reputasi auditor berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. independensi dan kualitas auditor akan berdampak terhadap laporan keuangan yang diaudit. pemakai laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas tinggi dibanding auditor yang kurang berkualitas, karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya, auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji atau kecurangan. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh hartono (2006) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. variabel laba perusahaan pada penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa laba perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. tidak berpengaruhnya roa (profitabilitas perusahaan) pada nilai perusahaan dapat diakibatkan oleh ketidakpercayaan investor atas informasi keuangan yang disajikan oleh emiten. terkait hasil penelitian tersebut, maka roa yang disajikan dalam prospektus adalah roa yang mengandung unsur manajemen laba. terjadinya manajemen laba menga-kibatkan informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh rob et al., (2003) dan mahendra (2011) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, yang menyebutkan bahwa laba perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. variabel underpricing pada penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa underpricing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. dalam kenyataannya, rata-rata harga saham pada saat ipo lebih rendah dari harga pasarnya (underpricing). menurut baron dan hamstrong (1981) dan martani (2003), konflik kepentingan antara underwriter dan emiten menyebabkan underwriter menetapkan harga di bawah yang seharusnya. hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar saham ipo dapat terjual secara keseluruhan yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan penjamin emisi (underwriter). hal ini akan merugikan bagi pemilik perusahaan yang nilai perusahaannya diatas rata-rata. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh jain (1996) dan hartono (2006) yang menyatakan bahwa underpricing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. berdasarkan hasil pengujian regresi moderasian variabel kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa koefisien variabel kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. manajemen perusahaan tidak mempunyai barbara gunawan & mazda halim, pengaruh ownership retention….. 112 kendali terhadap perusahaan. manajemen lebih banyak dikendalikan pemilik mayoritas sehingga manajemen hanya sebagai kepanjangan tangan pemilik mayoritas. hasil pengujan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh hartono (2006) dan widarjo et al. (2010) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. berdasarkan hasil pengujian regresi moderasian variabel kepemilikan institusional dengan uji residual disimpulkan bahwa kepemilikan institusional bukan merupakan variabel yang memoderasi antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran saham perdana. menurut rachmawati dan triatmoko (2007) investor institusional adalah pemilik sementara (transfer owner) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (current earnings). karena investor institusional memiliki saham dengan jumlah besar, maka jika mereka menarik sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh permanasari, (2010) dan widarjo et al. (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional bukan merupakan variabel yang memoderasi antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. penutup berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 60 perusahaan, dengan periode penelitian tahun 2008-2011 dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama (ownership retention) dan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. laba perusahaan dan underpricing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan setelah penawaran umum perdana. kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak memoderasi hubungan antara proporsi kepemilikan saham yang masih dipertahankan oleh pemilik lama dengan nilai perusahaan setelah melakukan penawaran umum perdana. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik diantaranya adalah: pertama, memperbanyak jumlah sampel penelitian, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. kedua, memperpanjang periode pengamatan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap nilai perusahaan, misalnya: keputusan keuangan dan reputasi underwriter. dalam penelitian ini, terdapat beberapat keterbatasan, yakni: pertama, keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini adalah rentang waktu penelitian yang kurang panjang yang dapat berakibat pada hasil yang kurang akurat. kedua, nilai adjusted r2 dalam penelitian ini adalah 0.244, artinya masih ada faktorfaktor lain sebesar 0.756 yang mempengaruhi nilai perusahaan tidak dimasukkan dalam model penelitian. daftar pustaka animah, dan r. s. ramadhani. 2010. pengaruh struktur kepemilikan, mekanisme jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 99-115, juli 2012 113 corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan (survei pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta periode 2003–2007), kumpulan makalah simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. antonia, e. 2008. analisis pengaruh reputasi auditor, proporsi dewan komisaris independen, leverage, kepemilikan manajerial dan proporsi komite audit independen terhadap manajemen laba (studi pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia periode 200 – 2006). tesis, universitas diponegoro. ardiansyah, e. 2007. analisis hubungan antara nilai perusahaan, underpricing, dan ownership retention pada perusahaan yang baru go public di bursa efek jakarta. skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. boediono, g. s. b. 2005. kualitas laba: studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi viii, solo. bursa efek indonesia, 2008, fact book 2008, jakarta. bursa efek indonesia, 2009, fact book 2009, jakarta. bursa efek indonesia, 2010, fact book 2010, jakarta. bursa efek indonesia, 2011, fact book 2011, jakarta. firdaus, a. 2011. pengaruh ownership retention terhadap pengungkapan intellectual capital dengan corporate governance sebagai variabel moderating (studi pada perusahaan yang melakukan initial public offering di bei periode 2006 – 2009). skripsi, universitas diponegoro. ghozali, i. 2006. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. vol. iv. semarang: badan penerbitan universitas diponegoro. handayani, s. r. 2008. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing pada penawaran umum perdana. tesis, universitas diponegoro. hasibuan, e. w. 2010. analisis perusahaan yang mengalami underpricing di bursa efek indonesia. skripsi, universitas sumatera utara. hartono. 2005. hubungan teori signalling dengan underpricing saham perdana di bursa efek jakarta. jurnal bisnis dan manajemen, 5(1), 35-50. hartono. 2006. analisis retensi kepemilikan pada penerbitan saham perdana sebagai sinyal nilai perusahaan. jurnal bisnis dan manajemen, 6(2), 141-162. kristiantari, i. d. a. 2012. analisis faktorfaktor yang mempengaruhi underpricing saham pada penawaran saham perdana di bursa efek indonesia. tesis, universitas udayana. barbara gunawan & mazda halim, pengaruh ownership retention….. 114 kumalahadi. 2003. pengaruh pertumbuhan dan utang terhadap asosiasi nilai pasar–laba dan nilai buku ekuitas. jaai, 7(1). kusuma, h. 2001. prospektus perusahaan dan keputusan investasi: studi empiris perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. jurnal siasat bisnis, 1(6), 61-75. mahendra d. a. 2011. pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan (kebijakan dividen sebagai variabel moderating) pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. tesis, universitas udayana. martani, d. 2003. pengaruh informasi selama proses penawaran terhadap initial return perusahaan yang listing di bej tahun 1990-2000. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi vi, surabaya. mulyadi. 2002. auiditing. buku 1. jakarta: salemba empat. permanasari, w. i. 2010. pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan corporate social resposibility terhadap nilai perusahaan. skripsi, universitas diponegoro. prastyowati, n. w. 2006. analisis faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat underpriced di bursa efek jakarta. skripsi, universitas islam indonesia. putra, c. d. r. 2010. analisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada bursa efek indonesia (bei). skripsi, universitas pembangunan veteran. rachmawati, a. dan h. triatmoko. 2007. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi x, makasar. setyadharma, a. 2010. uji asumsi klasik dengan spss 16.0. makalah, universitas negeri semarang. siallagan, h. dan m. machfoedz. 2006. mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi ix, padang. siaputra, l. dan a. s. atmadja. 2006. pengaruh pengumuman dividen terhadap perubahan harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend date di bursa efek jakarta (bej). jurnal akuntansi dan keuangan. 8(3), 71-77. solihin, y. s. 2004. analisis pengaruh income smoothing dan laba sebelum pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan publik di bursa efek jakarta (size dan industri sebagai variabel kontrol). tesis, universitas diponegoro. suaryana, a. 2005. pengaruh komite audit terhadap kualitas laba. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi viii, solo. sudarma, s. b. 2010. pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan kesempatan investasi jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 99-115, juli 2012 115 terhadap kebijakan dividen. skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. susanti, a. n. rahmawati dan y. a. aryani. 2010. analisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan kualitas laba sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2004-2007. kumpulan makalah simposium nasional keuangan i, surabaya. suwardjono. 2005. teori akuntansi perekayasaan laporan keuangan. edisi ketiga, cetakan pertama. yogyakarta: bpfe. tampubolon, c. 2010. pengaruh pergantian auditor (auditor changes) terhadap peningkatan nilai laba bersih saham perusahaan manufaktur indonesia (studi kasus bursa efek indonesia). skripsi, institut pertanian bogor. wahyudi, u. dan h. p. pawestri, 2006. implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi ix, padang. widarjo, w., bandi., s. hartoko. 2010. pengaruh ownership retention, investasi dari proceeds, dan reputasi auditor terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan institusional sebagai variabel pemoderasi. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. widiastuty, e., dan r. febrianto. 2010. pengukuran kualitas audit: sebuah esai. audi jurnal akuntansi dan bisnis. 2. widyaningdyah, 2001. analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap earnings management pada perusahaan go public di indonesia. jurnal akuntansi & keuangan. 3(2), 89-101. wijaya, l. r. p., bandi., a. wibawa. 2010. pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. kumpulan makalah simposium nasional akuntansi xiii, purwokerto. wijayanti, t. 2008. pengaruh reputasi penjamin emisi saham terhadap tingkat underpricing pada penawaran perdana perusahaan manufaktur. skripsi, universitas komputer indonesia. yasa, g. w. 2008. penyebab underpricing pada penawaran saham perdana di bursa efek jakarta. audi jurnal akuntansi dan bisnis. 2 www.idx.co.id. jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 1, halaman: 100-109, januari 2011 100 pengaruh amortisasi goodwill terhadap kegunaan informasi laba pada perusahaan manufaktur erni suryandari & putria yunitha e-mail : ernisuryandari@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this study is to examine the usefulness of earnings and goodwill amortization by comparing the earnings before goodwill and the reported earnings (which include goodwill amortization). in addition, this study also investigates whether goodwill amortization contains incremental value-relevant information. we use 25 firm-year observations selected purposively from 2001 to 2008 of all listed companies in bursa efek indonesia (bei) that report goodwill, as our sample. we find that earnings before goodwill amortization does not explain significantly more of the observed distribution of share prices than do earnings after goodwill amortization. our result suggest that goodwill amortization contain incremental value-relevant information. in other words, it have any unique contribution in the relation between earnings and share velue. keywords: goodwill amortization, earnings per share, usefulness of earnings. pendahuluan perusahaan dalam mengembangkan usaha melakukan berbagai cara, diantaranya melakukan ekspansi yang memerlukan sumber dana yang tidak sedikit. dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan seperti mencari pinjaman uang, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (merger maupun akuisisi), menjual perusahaan atau menutup/mengurangi sebagian kegiatan usaha (wicaksono, 2008). alternatif yang sering dilakukan perusahaan adalah penggabungan usaha (merger/akuisisi). rusli (1992) dalam skripsi.blog.dada.net mengemukakan lima macam alasan suatu perusahaan melakukan merger dan akuisisi, yaitu: keinginan untuk mengurangi kompetisi antar perusahaan atau ingin memonopoli salah satu bidang usaha, untuk memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk, untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lowest cost producer, untuk memperoleh sumber bahan baku yang murah (dari hulu ke hilir), untuk mendapatkan akses pasar atau dana yang relatif murah karena kapasitas utang yang semakin besar serta kemampuan, baik dalam hal teknologi maupun manajerial. perubahan perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi biasanya adalah pada kinerja perusahaan dan penampilan finansial perusahaan yang praktis membesar dan meningkat, serta kondisi dan posisi keuangan yang mengalami perubahan. erni suryandari & putria yunitha, pengaruh amortisasi goodwill.... 101 dari sekian lama perjalanan sejarah (20 abad lebih), konsep mengenai goodwill mengalami perubahan demi perubahan. di awal-awal, goodwill dianggap sebagai nilai lebih dari suatu perusahaan di mata customer-nya, belakangan konsep mengenai goodwill semakin berkembang, dimana banyak pelaku bisnis dan accountant menganggap bahwa goodwill merupakan hasil dari kemampuan perusahaan memperoleh laba dari investor. goodwilltimbul apabila terjadi akuisisi (seluruh perusahaan dibeli) karena goodwill merupakan penilaian “going concerri” dan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan secara keseluruhan. menurut wicaksono (2008) goodwill tidak dapat diukur secara langsung. nilainya secara umum ditentukan melalui penilaian, yang didasarkan pada asumsi penilai, akibatnya nilai goodwill ditentukan secara subjektif. di beberapa negara peraturan mengenai akuntansi goodwill telah mengalami beberapa perubahan, termasuk standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh international accountingstandard commitee (iasc). pada awalnya, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama tidak lebih dari 20 tahun. seiring dengan meningkatnya penggunaan akuntansi nilai wajar dalam standar akuntansi akhir-akhir ini, perlakuan akuntansi goodwill juga mengalami pergeseran. impairment test (uji penurunan nilai) diterapkan untuk menggantikan perlakuan sebelumnya yaitu amortisasi. akan tetapi akuntansi untuk goodwill di indonesia masih menerapkan pendekatan amortisasi dengan periode amotisasi tidak boleh lebih dari lima tahun, kecuali periode yang lebih panjang tetapi tidak lebih dari 20 tahun dapat digunakan apabila terdapat dasar yang tepat (justifiable), seperti yang tercantum dalam psakno. 22 par. 39. rumusan masalah 1) apakah laba sebelum amortisasi goodwill merupakan indikator harga saham yang lebih baik dibandingkan dengan laba setelah amortisasi goodwill? 2) apakah amortisasi goodwill mengandung relevansi nilai inkremental jika dikeluarkan tersendiri dari eps? tujuan penelitian 1) laba sebelum amortisasi goodwill merupakan indikator harga saham yang lebih baik dibandingkan dengan laba setelah amortisasi goodwill. 2) amortisasi goodwill mengandung relevansi nilai inkremental jika dikeluarkan tersendiri dari eps. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis goodwill psak no. 22 par. 79 mengakui goodwill sebagai "selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian (interest) perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran diakui sebagai goodwill dan disajikan sebagai aktiva" (iai, 2009). menurut wicaksono (2008) goodwill memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap laporan keuangan. amortisasi goodwill semakin besar goodwill yang ditimbulkan dari akuisisi dapat sangat memberat jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 100-109, januari 2011 102 kan perusahaan pengakuisisi karena beban amortisasi goodwill yang besar, akan mengakibatkan laba menjadi lebih kecil (anindhita dan martani, 2005). penelitian jennings et al., (2000) dalam indahwati dan ekawati (2006) menemukan bahwa laba sebelum amortisasi goodwill menjelaskan dengan lebih baik variasi harga saham daripada laba setelah amortisasi goodwill. informasi laba akuntansi menurut perdana (2007) laba akuntansi (earning) merupakan informasi yang banyak digunakan oleh investor dan analisis keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. earning yang tinggi menandakan bahwa suatu perusahaan mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada para pemegang saham. balls dan brown (1968) dalam bankskripsi.com, membuktikan bahwa kandungan informasi earnings lebih baik daripada kandungan informasi arus kas dalam memprediksi arus kas mendatang. earnings per share gill dan chatton (2003) dalam sulistio (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang mapan umumnya mempunyai rasio eps tinggi sedangkan perusahaan yang berusia muda mempunyai kecenderungan eps rendah. metoda akuntansi goodwill yang pernah ada dan kontroversi yang terjadi dihapus seketika (write-off) dalam metoda ini, goodwill dihapus seketika terhadap suatu akun dalam ekuitas pemegang saham, biasanya akun laba ditahan. dasar pemikiran lain dari metode ini adalah overpayment dari asset perusahaan yang diakuisisi yang diharapkan manfaatnya dapat dirasakan di masa depan (sundarajan, venkatesan dalam wicaksono 2008). kapitalisasi-amortisasi pendukung pendekatan ini mengakui goodwill sebagai aktiva. dasar pemikiran yang digunakan dalam pendekatan kapitalisasi amortisasi adalah matching concept yang berhubungan dengan biaya dan manfaat (lestari dan baridwan, 2008). kapitalisasi-nonamortisasi dasar pemikiran metoda ini adalah bahwa nilai dalam goodwill tidak mengalami penurunan (wicaksono, 2008). kemampuan manajerial yang tinggi, reputasi dan nama baik, serta staf perusahaan yang unggul umumnya tidak mengalami penurunan nilai, bahkan malah dapat mengalami peningkatan. perlakuan akuntasi goodwill yang berlaku di indonesia berdasarkan psak no. 22 perlakuan goodwill di indonesia menggunakan pendekatan kapitalisasi-amortisasi untuk pencatatan goodwill. sebagai aktiva, goodwill harus diamortisasi selama perioda kemanfaatannya. goodwill diamortisasi dan dibukukan sebagai beban secara sistematis selama masa manfaatnya. akuntansi dan perlakuan pajakatas goodwill goodwill mempengaruhi laporan keuangan dalam beberapa cara. di beberapa negara untuk tujuan pelaporan keuangan, goodwill yang dihasilkan dari proses akuisisi harus dikapitalisasi, sedang di beberapa negara yang lain goodwill tersebut harus dihapus. perbedaan perlakuan akuntansi erni suryandari & putria yunitha, pengaruh amortisasi goodwill.... 103 goodwill menyebabkan timbulnya keuntungan yang kurang fair karena playing fieldyang tidak sama. berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian terdahulu dapat diturunkan hipotesis dari penelitian sebagai berikut: hi: laba sebelum goodwill merupakan indikator harga saham yang lebih berguna daripada laba dengan amottisasi goodwill. h2: amortisasi goodwill mengandung relevansi nilai inkremental jika dikeluarkan tersendiri dari eps. metode penelitian subjek penelitian populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di bei periode 2001-2008, dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang mencatat goodwill selama periode 1 januari 2001 sampai dengan 31 desember2008. jenis data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di bursa efek indonesia (bei) untuk tahun 2001 -2008 yang tersedia di www.idx.co.id. teknik pengambilan sampel pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 1) perusahaan berakhir tahun fiskal 31 desember. 2) perusahaan-perusahaan manufaktur. 3) metode akuntansi yang digunakan perusahaan dalam mencatat akuisisi adalah purchase method. 4) perusahaan menggunakan rupiah (rp) dalam laporan keuangannya. 5) data laporan keuangan dan harga saham tersedia. harga saham yang digunakan adalah harga saham penutupan pada hari dipublikasikannya laporan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dengan asumsi bahwa peristiwa pengumuman laporan tahunan perusahaan menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi harga saham pada hari tersebut. 6) melaporkan amortisasi^oodwilldalam akun tersendiri pada laporan laba ruginya. 7) jika dalam neraca tercantum goodwill, tapi dalam laporan laba rugi tidak melaporkan amortisasi goodwill secara jelas, harus terdapat keterangan metoda pencatatan goodwill dan jumlah amortisasinya dalam catatan atas laporan keuangannya. namun apabila dalam catatan atas laporan keuangannya tidak ada jumlah amortisasi, maka jumlah amortisasi yang terdapat dalam neraca boleh digunakan. 8) melaporkan goodwill positif dan amortisasi goodwill lebih besar dari nol selama tahun 20012008. 9) memiliki laba positif, karena realisasi laba negatif kemungkinan besar mengandung banyak komponen transitori dan oleh karenanya cenderung merupakan indikator nilai yang buruk (hayn, 1995; burgstahler dan dichev, 1997; dan chambers, 1999 dalam lestari dan baridwan,2008). http://www.idx.co.id/ jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 100-109, januari 2011 104 teknik pengumpulan data data laporan keuangan tahunan diperoleh dari database bei yang tersedia di www.idx.co.id. data harga saham dan tanggal publikasi laporan keuangan tahunan diperoleh dari bursa efek indonesia (bei) umy dan pusat data bisnis dan ekonomi (pdbe) feb ugm. tahapan dan teknik analisis data uji statistik deskriptif penelitian ini menggunakan alat-alat analisis deskriptif seperti jumlah data, rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan prosentase. analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang data yang akan diolah lebih lanjut. uji asumsi klasik pengujian asumi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi. adapun uji asumsi klasik yang digunakan antara lain: uji normalitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. uji hipotesis dan analisis data dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan paired sample t-test dengan membandingkan r2 tiap-tiap regresi yang diuji. namun sebelum dilakukan uji paired sample ttest, sebelumnya dilakukan regresi antar variabel dengan menggunakan rumus regresi crosssectional untuk tiap-tiap tahun amatan dari tahun 2001 -2008 dan seluruh amatan (pooled regression). regresi tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil r" tiap-tiap tahun amatan dan seluruh tahun amatan, sehingga dapat dilakukan uji paired sample t-test. hasil dan pembahasan objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2001-2008. dari hasil pengamatan dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2001-2008, terdapat 34 perusahaan yang melaporkan goodwill serta beban amortisasi untuk tahun berjalan di dalam laporan keuangan tahunannya dengan jumlah observasi sebanyak 151. berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan, sampel yang dapat digunakan dalam analisis sebanyak 80 observasi. tabel 1. statistik deskriptif data sampel variable n minimum maximum mean std. deviation harga saham 71 75 10900 2024,58 2537,652 laba per saham sebelum amortisasi goodwill 71 2,46 1335,24 234,8739 309,58893 laba per saham setelah amortisasi goodwill 71 2,43 1335,24 228,9003 308,66886 amortisasi goodwill per saham 71 ,00 1 1 4 , 1 7 1 1 , 1 1 6 5 20,12186 valid n (listwise) 71 http://www.idx.co.id/ erni suryandari & putria yunitha, pengaruh amortisasi goodwill.... 105 uji normalitas data penelitian dalam model regresi menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal yaitu sig (2-tailed)< 0,05. untuk uji autokorelasi dengan menggunakan run test, hasilnya menunjukkan nilai asymp. sig (2-tailed)> 0,05 tidak terjadi autokorelasi. uji heteroskedastisitas nilai uji glejser menunjukkan nilai sig. > 0,05 maka data tidak terjadi heterokedastisitas. tabel 2. perbandingan r2 regresi (1) dan regresi (2) tahun n r2 regresi (1) r2 regresi (2) perbedaan r2 2001 11 0,838 0,840 -0,002 2002 9 0,913 0,932 -0,019 2003 11 0,567 0,567 0 2004 13 0,838 0,839 -0,001 2005 12 0,460 0,456 0,004 2006 12 0,947 0,946 0,001 2007 12 0,507 0,505 0,002 2001-2007 71 0,809 0,809 0 pengujian hipotesis 1 dari hasil perbandingan pada table 2, terlihat bahwa besarnya perbandingan r2 regresi (1) pengaruh earnings per saham sebelum amortisasi goodwill terhadap harga saham dan r2 regresi (2) pengaruh earnings per saham setelah amortisasi goodwill terhadap harga saham tiap-tiap tahun adalah sama (tidak signifikan). hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara laba sebelum amortisasi goodwilllaba setelah zmottxs&si goodwill dalam menjelaskan distribusi harga saham. kemudian perbandingan pooled regression r regresi (1) dan r2 regresi (2) tahun 2001-2008 dari seluruh sampel, perbedaan r" adalah nol. hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh antara laba sebelum amortisasi goodwill dan laba setelah amortisasi goodwill dalam menjelaskan distribusi harga saham. kemudian dari hasil perbandingan r2 dari hasil kedua model regresi tersebut, dilakukan paired-samples t-test. tabel 3. hasil paired-samples t-test r2 regresi (1) dan (2) paired differences t df sig. (2-tailed) mean std. deviati on std. error mean 95% confidence interval of the difference lower upper pair regl 1 reg2 -,0019 ,00716 ,002531 -,007861 ,004111 -,7 7 ,483 jurnal akuntansi & investasi 12 (1), 100-109, januari 2011 106 hasil paired-samples t-test menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik pada a 0,05. hasil pengujian menunjukkan nilai sig. (2-tailed) 0,483 > 0,05 (oc), maka hipotesis 1 ditolak. sehingga dapat disimpulkan laba per saham sebelum amortisasi goodwill tidak lebih berguna daripada laba yang dilaporkan (yang melibatkan amortisasi goodwill) sebagai indikator penilaian saham. dengan kata lain, amortisasi goodwill yang dilaporkan dalam laporan keuangan merupakan pengukur kinerja yang reliabel yang bisa dinilai seperti halnya komponen laba yang lain, maka epsagw memiliki kemampuan yang sama dengan epsbgvt dalam menjelaskan harga saham observasian. pengujian hipotesis 2 dari hasil regresi pada table 4 terlihat bahwa koefisien slope gwa dari masing-masing tahun amatan maupun hasil pooled regression dari tahun 2001-2008, seluruhnya memiliki nilai negatif dan tidak sama dengan nol. hal ini berarti bahwa amortisasi goodwill mengandung relevansi nilai informasi inkremental yang hilang melalui penyatuan yang terlihat dalam regresi (3). tabel 4. hasil regresi (3) disagregasi earnings sebelum amortisasi goodwill dan amortisasi goodwill per saham terhadap harga saham tahun co t(co) ci t(c.) c2 t(c2) r2 2001 435,468 0,665 8,822 6,855 -59,190 -0,964 0,855 2002 24,676 0,202 7,939 15,196 -47,533 -4,416 0,980 2003 303,992 0,280 9,457 3,859 -79,891 -1,507 0,663 2004 87,307 0,226 15,173 13,079 -144,860 -5,265 0,957 2005 955,813 2,659 9,953 9,781 -137,069 -6,908 0,914 2006 -152,173 -0,300 16,408 10,549 -9,021 -0,475 0,948 2007 807,431 0,875 9,783 4,572 -46,909 -2,503 0,710 2001-2007 429,249 3,161 8,610 21,570 -38,414 -6,255 0,878 tabel 5. perbandingan r2 regresi (1) dan regresi (3) tahun r2 regresi (1) r2 regresi (3) 2001 0,838 0,855 2002 0,913 0,980 2003 0,567 0,663 2004 0,838 0,957 2005 0,460 0,914 2006 0,947 0,948 2007 0,507 0,710 2001-2007 0,809 0,878 erni suryandari & putria yunitha, pengaruh amortisasi goodwill.... 107 selanjutnya, dalam tabel 4.13 terlihat bahwa r2dari regresi (3) lebih besar dari r'dari regresi (1), hal ini berarti bahwa harga saham akan lebih dapat dijelaskan oleh gabungan epsbgw dan gwa daripada epsbgw tersendiri. kemudian untuk menguji perbedaan tersebut, maka dilakukan paired samples t-test. hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: tabel 6. hasil paired-samples t-test r2 regresi (1) dan (3) paired samples test paired differences t df sig. (2tailed) mean std. deviation std. error mean 95% confidence interval of the difference lower upper pair1 r2 regresi 1-r2 regresi 3 -,12825 ,14573 ,05152 -,25008 -,00642 -2,489 7 ,042 hasil nilai sig. (2-tailed) 0,042 < 0,05 (a), maka hipotesis 2 diterima. hal ini mengindikasikan bahwa kegunaan laba adalah tidak sama, amortisasi goodwill)^ dikeluarkan dari laba (persamaan (1)) atau dipisahkan dari laba (persamaan (3)) memiliki kegunaan laba yang berbeda. artinya keberadaan amortisasi goodwill dalam hubungan antara laba akuntansi dan nilai saham memberi "kontribusi unik" pada kegunaan informasi laba. dalam penelitian terdahulu lestari dan baridwan (2008) menemukan bahwa laba sebelum amortisasi goodwilllebih mampu menjelaskan distribusi harga saham observasian daripada laba dengan vlmottts&si goodwill. amortisasi goodwill mengandung relevansi nilai inkremental, tidak konsisten dengan temuan lestari dan baridwan (2008). mereka menyimpulkan bahwa amortisasi goodwill hanya merupakan informasi pengganggu dan bukan sumber informasi yang berguna. penutup setelah kita mengetahui hasil dari hipotesis yang menguji tentang amortisasi goodwill terhadap kegunaan informasi laba, yaitu dengan membandingkan kegunaan earnings per share (eps) dengan amortisasi goodwill dan eps tanpa amortisasi goodwill, serta amortisasi goodwill mengandung nilai inkremental jika dikeluarkan tersendiri dari eps, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa laba per saham sebelum amortisasi goodwill tidak lebih berguna daripada laba yang dilaporkan (yang melibatkan amortisasi goodwill) sebagai indikator penilaian saham dan amortisasi goodwill mengandung relevansi nilai inkremental. artinya, keberadaan amortisasi goodwill dalam hubungan antara laba akuntansi dan nilai saham memberi "kontribusi unik" pada kegunaan informasi laba. penelitian ini masih mengalami beberapa kekurangan misalnya perioda jurnal akuntansi & investasi 12 (1), 100-109, januari 2011 108 penelitian tidak diperpanjang dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh, menggunakan laba per saham sebagai indikator penilaian saham untuk menunjukkan kegunaan informasi goodwill dan menggunakan paired sample t-test untuk menguji beda. saran bagi penelitian selanjutnya agar memperpanjang perioda penelitian untuk memperbesar sampel dan memperbaharui periode penelitian, menggunakan uji beda r2 selain paired sample t-test seperti menggunakan chow test, menggunakan indikator lain misalnya dengan melibatkan penilaian oleh investor/analis keuangan, dan diharapkan penelitian yang akan datang dapat mengembangkan isu-isu lain terkait dengan goodwill mengingat masih jarang penelitian mengenai akuntansi goodwill di indonesia. artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi manajemen dalam melaporkan goodwill atau dengan menambahkan variabel lain. daftar pustaka amilia dan sulistyowati. 2007. analisa terhadap relevansi nilai laba, arus kas operasi dan nilai buku ekuitas pada periode disekitar krisis keuangan pada perusahaan manufaktur di bej. proceeding seminar nasional universitas trisakti jakarta. anindhita dan martani. 2005. manfaat kandungan informasi amortisasi goodwill dalam laporan keuangan. simposium nasional akuntansi viii., september: 325-339. arviana. 2009. analisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi (study empiris pada perusahaan manufaktur di bei). skripsi mahasiswasl ums. ghozali. 2006. aplikasi analisis multivariate dengan program spss, undip: semarang. indahwati dan ekawati. 2006. relevansi dan reliabilitas nilai informasi akuntansi goodwill di indonesia jurnal akuntansi dan manajemen., vol. xvii, no. 2, agustus: 137-152. itje nazaruddin. 2006. modul praktikum statistika. yoyakarta: upfe umy. karina. 2006. pengaruh informasi goodwill pada relevansi hubungan antara laporan keuangan dan return saham. jurnal riset akuntansi dan keuangan., vol. 2, no. 2, agustus: 120-133. laksmi dan ratnadi. 2006. dampak pemoderasian komponen arus kas terhadap hubungan laba akuntansi dengan return saham. skripsi mahasiswasl universitas udayana. lestari dan baridwan. 2008. pengaruh amortisasi goodwill terhadap kegunaan informasi laba. jurnal riset akuntansi indonesia., vol. 11, no. 3, sepetember: 312-326. psak no. 19: aktiva tidak berwujud erni suryandari & putria yunitha, pengaruh amortisasi goodwill.... 109 psak no. 22: akuntansi penggabungan usaha psak no. 25: kesalahan mendasar tunggal. 2009. akuntansi untuk penurunan nilai aktiva (accounting for impairment of assets). harvarindo. wicaksono. 2008. manfaat kandungan informasi amortisasi goodwill dan arus kas dalam laporan keuangan tahun 2003-2006. skripsimahasiswa si ull. widiastuti. 2000. akuntansi goodwill: sebuah tinjauan komparatif. jurnal akuntansi dan manajemen., februari, issn 0853-1269:1 -7. pengumuman hasil audit badan pemeriksa keuangan terhadap bank indonesia sebagai upaya untuk melakukan transparansi dan akuntab 93 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 2 hal: 93-103 issn: 1411-6227 pengumuman hasil audit badan pemeriksa keuangan terhadap bank indonesia sebagai upaya untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas bank indonesia (suatu tinjauan dari sisi audit) oleh : barbara gunawan abstrak peralihan dari ordebaru ke orde reformasi berimplikasi pada tuntutan untuk melakukan perbaikan fundamental di segala bidang dan institusi pemerintahan, termasuk bank indonesia (bi). bi sebagai bank sentral yang selama orde baru memiliki kesan tertutup dan selalu dipandang berhasil dalam menjalankan fungsinya, kini mendapat tuntutan gencar untuk melakukan upaya keterbukaan dan dipertanyakan akuntabilitasnya. salah satu perwujudan akuntabilitas bi adalah dilakukannya audit terhadap bi oleh auditor independen dan mengumumkan hasilnya pada masyarakat luas. artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan terhadap kinerja bi, khususnya pengumuman hasil audit bpk, dari sisi audit. keyword: audit, general audit, audit opinion, capital flight. pendahuluan pada era orde baru dan orde reformasi, kinerja bank indonesia (bi) selalu mendapat kesan yang baik. hal ini diperkuat dengan hasil audit yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp). hasil audit yang dilakukan oleh bpkp selalu memberikan opini wajar tanpa syarat (unqualified opinion) atas laporan keuangan bi, padahal sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang sesungguhnya oleh banyak kalangan dinilai sebagai suatu kejanggalan, misalnya beberapa kebijakan bi yang menurut para pengamat ekonomi khususnya disinyalir hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. selama ini ada banyak kalangan yang menuntut agar bi diaudit oleh auditor yang benar-benar independen. pendapat ini secara tidak langsung menyampai-kan pesan bahwa badan pemeriksa keuangan (bpk) dan bpkp yang selama ini mengaudit bi sudah tidak diinginkan lagi untuk mengaudit bi. pendapat ini bisa dimengerti sebab bpkp dan bpk merupakan instansi pemerintah yang notabene dalam melakukan pekerjaannya disinyalir terdapat intervensi dari pihak pemerintah. sementara menurut undang-undang no. 23/1999 tentang bank indonesia disebutkan bahwa kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan bi dilakukan oleh bpk. menurut adrian panggabean dari united nation development program (undp), audit yang dilakukan oleh bpkp 94 selama ini lebih kepada hal-hal yang bersifat prosedural dan finansial sehingga masyarakat tidak pernah tahu apakah yang dilakukan oleh bi selama ini sudah efisien atau belum. tuntutan audit terhadap bi oleh auditor independen juga diusulkan oleh imf. dengan demikian bi dituntut untuk bertindak secara lebih profesional dan transparan. oleh karena itu pemerintah tidak punya pilihan lain selain auditor yang independen dan capable yang akan melakukan audit terhadap bi. hal ini perlu dilakukan untuk membersihkan bi sebagai sarang penyamun. sudah waktunya bagi bi untuk mempublikasikan neracanya sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan bi. dengan publikasi berarti ada keterbukaan terhadap keuangan negara. sehingga audit terhadap bi bukan suatu hal yang istimewa, tindakan itu harus dianggap sebagai suatu kewajaran yang merupakan bagian dari keterbukaan sepanjang tidak ada intervensi politik (ahmadi hadibroto, juli 1999). banyak kalangan yang mengharapkan agar bi maupun lembaga pemerintah lainnya mempublikasikan neraca mereka, sebab hal ini akan dapat menjamin transparansi penggunaan keuangan negara. selama ini bi belum pernah mempublikasikan neracanya dari tahun ke tahun sehingga informasi yang diterima masyarakat tentang keuangan bi hanya sebatas realisasi budget semata. akibat dari tindakan ini maka terjadi berbagai kebocoran. jika audit terhadap bi dilakukan untuk tujuan masa yang akan datang maka tindakan itu diharapkan untuk membuat bi lebih transparan sehingga audit tersebut merupakan suatu pengalihan dari bi lama menuju pada bi baru yang lebih transparan. sehingga bi bisa mengemban misi dan tujuan yang sesuai dengan undang undang yakni mengelola kebijakan moneter yang bisa dipertanggungjawabkan. bi sebagai bank sentral harus diaudit oleh sebuah lembaga independen sebab salah satu penyebab terjadinya krisis serta ambruknya perbankan nasional diakibatkan oleh lemahnya supervisi bank sentral. pemerintah sekarang rupanya tanggap dengan keinginan masyarakat untuk menjadikan bi sebagai lembaga yang independen dan transparan. hal itu tercermin dengan munculnya undang-undang no. 23/1999 tentang bi. pada pasal lima undang-undang bi 85 telah menyebutkan bahwa bi wajib menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui media massa setiap awal tahun. bi juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada dpr setiap tiga bulan. undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa bpk dapat melakukan pemeriksaan khusus atas permintaan dpr. sejak bi ditetapkan menjadi lembaga independen dengan keluarnya uu no. 23/1999 maka muncul pula berbagai desakan untuk mengaudit bi dan mendesak agar hasil audit yang dilakukan terhadap bi tidak lagi hanya sekedar formalitas belaka. seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang ditambah dengan terkuaknya skandal-skandal yang melibatkan bi, maka bpk kemudian melakukan general audit atas neraca bi. upaya mengaudit bi, selain sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas bank sentral kepada masyarakat, juga merupakan bagian dari proses penutupan neraca bi. sesuai uu 23 tahun 1999 tentang bi, modal bank sentral adalah 2 triliun rupiah. artinya bi perlu menutup neraca terlebih dahulu untuk mengimplementasikan neraca baru dengan modal disetor rp 2 triliun yang direncanakan mulai tahun 2000. audit bi juga dilakukan agar bi senantiasa berbenah melakukan berbagai langkah yang agresif menuju 95 pengawasan perbankan yang komprehensif sesuai dengan standar perbankan internasional. sejak ruu tentang bi disetujui dpr ri untuk disahkan menjadi uu no. 23/1999 tentang bi pada 16 april 1999 dan kemudian disahkan pemerintah orde reformasi pada 17 mei 1999, pemerintah merasa perlu untuk mengetahui posisi neraca bi per 16 april 1999. dengan diketahuinya hal itu, maka selanjutnya dapat ditentukan tanggung jawab masing-masing pihak, baik pemerintah maupun bi, sebelum dan sesudah tanggal tersebut. lahirnya uu no. 23/1999 tersebut memaksa pemerintah harus melakukan perhitungan dengan bi mengenai besarnya jumlah dana deposito milik masyarakat dan deposito antar bank berikut bunganya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. karena bukan sesuatu yang mustahil pada periode peralihan yang kritis, saat cut off harus dilakukan antara sebelum tanggal 16 april 1999 dan 17 april 1999, banyak terjadi halhal yang dapat merugikan negara dan akhirnya akan menjadi beban masyarakat. oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan bi per 16 april 1999 guna memastikan besarnya jumlah dana deposito milik masyarakat dan deposito antar bank yang dijamin oleh pemerintah per tanggal 16 april 1999. opini auditor kell (1992) menuliskan ada empat tipe opini yang diberikan oleh auditor, yaitu unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion dan disclaimer of opinion. sedangkan menurut bambang sudibyo (1999) ada empat opini hasil audit, yaitu clean opinion, qualified opinion, adverse opinion dan no opinion atau disclaimer. munawir (1995) mengatakan ada empat opini auditor sesuai dengan opini yang disampaikan oleh kell dan bambang sudibyo ditambah satu opini lagi yaitu pendapat sepotong-sepotong (piecemeal opinion). berikut ini adalah kelima opini tersebut: 1. wajar tanpa syarat (unqualified opinion) pendapat ini hanya dapat diberikan jika auditor berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan adalah sesuai dengan generally accepted accounting principles (gaap) atau prinsip akuntansi yang berlaku umum (prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia adalah standar akuntansi keuangan), tidak terjadi perubahan dalam penerapan prinsip akuntansi (konsisten) dan mengandung penjelasan-penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa (material). 2. wajar dengan pengecualian (qualified opinion) pendapat ini diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian yang bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar kecuali untuk hal-hal tertentu yang karena akibat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kualifikasi pendapat (ada satu atau lebih rekening yang tidak wajar). kualifikasi pendapat terjadi karena hal-hal berikut: a. adanya pembatasan lingkup audit b. ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum pada pos-pos terentu 96 c. perbedaan pendapat antara auditor dengan klien yang dalam hal ini auditor berpendapat atau merasa bahwa perlu dibuat penyesuaian tetapi klien menolak d. adanya ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan 3. tidak setuju (adverse opinion) adalah suatu pendapat bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil operasi seperti yang disyaratkan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. hal ini diberikan oleh auditor karena pengecualian atau kualifikasi terhadap kewajaran penyajian bersifat demikian materialnya (terdapat banyak rekening yang tidak wajar). 4. penolakan pemberian pendapat (disclaimer of opinion) penolakan pemberian pendapat berarti bahwa laporan audit tidak memuat pendapat auditor. laporan audit semacam ini dapat diterbitkan apabila: a. auditor tidak dapat meyakinkan diri atau ragu akan kewajaran laporan keuangan. pengendalian intern sangat jelek sehingga auditor tidak dapat meyakinkan diri akan reliabilitas data dan bukti, dengan kata lain bahwa bukti yang cukup dan kompeten tidak dapat diperoleh selama melaksanakan audit. b. auditor tidak mengaudit sehingga tidak mempunyai dasar untuk memberikan pendapat. auditor hanya sebagai penyusun laporan keuangan dan bukannya melakukan audit laporan keuangan. c. auditor berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya. d. adanya ketidakpastian yang luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. 5. pendapat sepotong-sepotong (piecemeal opinion) auditor dapat memberikan pendapat sepotong-sepotong hanya menurut hematnya luas dan hasil-hasil auditnya memberikan kesimpulan bahwa laporan keuangan yang diaudit secara keseluruhan adalah tidak wajar atau auditor menolak memberikan pendapat. jadi pendapat sepotong-sepotong dapat diberikan hanya jika disertai penolakan pendapat atau pendapat tidak setuju mengenai laporan keuangan sebagai keseluruhan. dengan demikian pendapat sepotong-sepotong ini bukan merupakan jenis pendapat yang kelima tetapi hanya suatu cara mengungkapkan pendapat “tidak setuju atau menolak memberikan pendapat” dengan uraian tambahan atau pendapat terhadap masing-masing rekening. pendapat terhadap masing-masing rekening tidak boleh mengaburkan pendapat terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. pendapat sepotong-sepotong ini tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh ikatan akuntan indonesia. audit bank indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik pada pertengahan tahun 1997, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dibidang moneter, diantaranya adalah tentang penjaminan deposito yang dimaksudkan agar masyarakat percaya dengan lembaga perbankan sehingga masyarakat tidak mencairkan depositonya secara besarbesaran yang dapat mengakibatkan bank menjadi bangkrut. dalam uu no. 23/1999 dinyatakan bahwa bi adalah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak pihak lain. namun demikian bi masih 97 memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi bank di indonesia (sampai lembaga pengawasan bank terbentuk). mengingat bahwa bi masih mempunyai tugas mengatur dan mengawasi perbankan maka tentunya diharapkan bi dapat berkaca dari pengalaman selama ini agar tugas yang diembannya dapat dilakukan dengan optimal sehingga kerugian deposan dapat diminimalkan (sri adiningsih, 1999). undang-undang no. 23/1999 bab x pasal 61 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa kewenangan melakukan audit terhadap bi ada ditangan badan pemeriksa keuangan (bpk) dan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada dpr ri. dalam rangka melaksanakan penugasan audit, bpk dibantu kantor akuntan publik (kap) siddharta, siddharta & harsono sebagai konsultan untuk mendampingi bpk mengaudit neraca awal bi. bpk bersama siddharta melakukan general audit selama dua bulan (septemberoktober 1999) untuk melihat semua pos harta dan kewajiban bank indonesia, setelah lembaga tersebut dinyatakan independen per 17 mei 1999. sesuai uu bank sentral, yang berhak melakukan audit bank indonesia adalah bpk. lembaga tinggi ini dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi internasional. penunjukan konsultan bpk diikuti lima kap besar (anggota the big five), yaitu prasetio utomo & co; hans tuanakotta dan mustofa; siddharta, siddharta & harsono; sarwoko, sanjaya dan hanadi; dan hadi susanto dan rekan. dalam melakukan audit bi, bpk menurunkan 40 auditor sedangkan siddharta menurunkan 10 orang. mereka mulai masuk ke bi awal september. kontroversi menjelang pengumuman audit bpk terhadap bi menjelang diumumkannya hasil audit bpk terhadap bi, disinyalir ada usaha-usaha dari pihak direksi untuk menghambat dan membatalkan pengumuman hasil audit tersebut secara terbuka di dewan perwakilan rakyat (dpr). namun karena rakyat sudah bertekad menginginkan reformasi dan keterbukaan, mau tidak mau laporan audit bi harus di buka. adalah kwiek kian gie (menko ekuin) yang mengatakan bahwa hasil audit bpk terhadap bi akan sangat mengejutkan. sementara fuad bawazier (mantan menteri keuangan) mengatakan bahwa kehendak rakyat utuk mengetahui hasil audit yang sebenarnya menyangkut kinerja dan kondisi finansial bi tak dapat lagi dihalang-halangi, tidak ada yang dapat menghambat pengumuman hasil audit bpk terhadap bi. prof. dr. emil salim (ketua dewan ekonomi nasional) juga sependapat bahwa hasil audit bi harus dibuka untuk umum. dengan cara ini masyarakat akan mengetahui borok yang terjadi di bank sentral. tidak berbeda dengan emil salim, deputi senior gubernur bank indonesia anwar nasution juga mendukung gagasan agar hasil audit terhadap bi diungkap di dpr. anwar mengatakan bahwa tidak ada masalah jika hasil audit bi dilaporkan ke dpr untuk kemudian dibuka untuk umum. pada bagian lain sri mulyani indrawati (dosen ui) melihat sejauh ini bank sentral belum mampu bersikap transparan meski telah menggunakan perangkat uu no. 23/1999. sri mulyani juga melihat bahwa tak tertutup kemungkinan dibukanya hasil audit itu akan menimbulkan goncangan, kepanikan, turunnya kredibilitas terhadap obligasi pemerintah. berkaitan audit bpk terhadap bi telah beredar isu tentang opini audit dari laporan keuangan. isu yang beredar menyebutkan bahwa berdasarkan beberapa indikator masa 98 lalu kpmg sebagai konsultan audit profesional kelas dunia memberikan saran kepada auditor-auditor bpk agar memberikan disclaimer of opinion terhadap laporan keuangan bi per 16 april 1999, namun ternyata terdapat isu pula yang mengatakan bahwa terjadi tawar menawar opini yang akan diberikan kepada bi. hasil audit bpk terhadap bi meski sempat terjadi tawar menawar opini antara bpk dan kpmg, ternyata hasil audit ini adalah harga mati, sehingga opini disclaimer harus diterima bi dengan lapang dada. karena berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya disclaimer yang pantas diberikan, meski selama rezim orde baru dan orde reformasi selalu mendapat unqualified opinion. hasil penyelidikan auditor independen menunjukkan bahwa bi merugi miliaran dollar lebih besar ketimbang yang diperkirakan sebelumnya. hasil audit juga mengungkapkan bahwa bi telah meminjam dana rp 80,24 triliun kedalam sistem perbankan melalui prosedur yang tidak benar. selain itu, transaksi valuta asing senilai us $22,56 triliun telah dielakkan melalui sistem akuntansi yang tidak memadai. dalam dokumen terlihat bahwa masalah yang teridentifikasi adalah soal status pinjaman bernilai triliunan rupiah yang disalurkan bi selama krisis keuangan 1997-1998 berupa bantuan likuiditas bank indonesia. dana blbi itu dimaksudkan untuk membantu dunia perbankan mencairkan dana nasabah, namun sejumlah lainnya diyakini lenyap dalam offshore bankings sebagai capital flight. hasil temuan bpk mencatat total blbi kedalam sistem perbankan mencapai rp 164,53 triliun dimana rp 80,24 triliun diantaranya seharusnya tidak menjadi kewajiban pemerintah. berdasarkan penjelasan gubernur bank indonesia pada rapat kerja komisi ix dpr 25 januari 2000 disebutkan bahwa blbi pada posisi 29 januari 1999 adalah sebesar rp 164,54 trilliun. dari jumlah tersebut sebesar rp 144,54 trilliun telah dialihkan kepada pemerintah cq bppn pada tanggal 29 januari 1999. sedangkan sebesar rp 20 trilliun tidak turut dialihkan kepada bppn mengingat jumlah tersbut merupakan penyertaan modal pemerintah (pmp) pada pt. bank ekspor impor indonesia (persero). untuk blbi yang telah dicover dengan suatu perjanjian antara bank dengan bank indonesia dalam bentuk akta pengakuan hutang dan akta pengakuan hutang dengan jaminan secara notaril, bank yang bersangkutan menyerahkan jaminan pokok dan jaminan tambahan. berdasarkan data statistik terakhir yang tersedia di bank indonesia, kewajiban perbankan yang dijamin pemerintah pada posisi bulan november 1999 tercatat sekitar sebesar rp 862.825 miliar yang terdiri dari: a. kewajiban bank umum  kewajiban on balance sheet (dana pihak iii, kewajiban antar bank, surat berharga yang diterbitkan dan kewajiban lainnya) …………………….....................……….… rp 827.020 miliar  kewajiban off balance sheet (l/c import, sb l/c, garansi yang diberikan) ……............….. rp 34.292 miliar b. kewajiban bpr  dana pihak iii bpr …………………………………………… rp 1.513 miliar total …… ……………………………………………………………... rp 862.825 miliar 99 berdasar hasil audit bpk diduga bi memiliki saldo ekuitas negatif. namun sebagai akibat dari hasil audit bpk yang disclaimer, tidak diketahui berapa ekuitas bi yang sebenarnya. menyangkut soal disclaimer, ketua bpk satrio b. joedono menyatakan bahwa alasan utamanya adalah bahwa struktur pengendalian intern (spi) di bi sangat lemah, disamping itu neraca awal bi yang tidak informatif dan bertentangan dengan standar akuntansi keuangan (sak) yang merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia. lemahnya struktur pengendalian intern bi menyebabkan angka-angka yang disajikan menjadi tidak mantap. selain itu bi tidak melakukan pengungkapanpengungkapan penting dalam neraca awalnya, sehingga neraca tersebut menjadi tidak informatif. menurut satrio b. joedono bukti dari lemahnya spi di bi adalah bahwa bi tidak memiliki daftar aktiva tetap dan inventaris yang lengkap dan memadai. bi juga lemah dalam aplikasi akuntansi devisa biang (bank indonesia aplikasi nosto gabungan), sehingga gagal mengakui kerugian selisih. ditengarai juga adanya angka buku tambahan (sub-ledger) yang berbeda dengan angka di buku besar (general ledger), serta kebijakan bank yang dapat mengakui saldo pendapatan negatif. selain kelemahan-kelemahan diatas, bukti yang lainnya adalah lemahnya koordinasi antar direktorat, pemberian pinjaman kepada yayasan kesejahteraan karyawan tanpa penanggung jawab yang jelas, lemahnya manajemen dan pengendalian investasi, serta belum memadainya pengendalian intern dalam information technology. kelemahan pengendalian intern yang material dan signifikan menyebabkan lingkup audit bpk tidak cukup memungkinkan auditor menyatakan pendapat. luas audit yang dibatasi sedemikian rupa sehingga auditor tidak dapat melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing merupakan salah satu alasan bagi auditor untuk memberikan disclaimer of opinion. ringkasan hasil audit juga menyatakan bahwa bi dan pemerintah perlu rekonsiliasi terlebih dahulu atas sejumlah masalah untuk memperjelas posisi neraca awal serta pihak yang mesti bertanggungjawab atas sejumlah kewajiban keuangan dalam neraca bank sentral. hasil audit bpk menyarankan empat hal yang perlu dibahas, yaitu: 1. peraturan yang jelas mengenai batas hak dan tanggung jawab bi dan bppn, serta prosedur untuk mengkoordinasikan usaha bi dan bppn 2. pihak yang akan menanggung penyisihan kerugian tak tertagih kredit likuiditas bank indonesia (klbi), mengingat bahwa pengelolaan klbi ini telah diserahkan ke bank pemerintah dan institusi keuangan lainnya. 3. pemindahan pinjaman institusi pemerintah lainnya, seperti pinjaman bulog, yang menjadi pinjaman pemerintah. 4. persetujuan atas jumlah aktiva dan kewajiban pemerintah yang akan dikeluarkan dari neraca bi. selain keempat saran diatas, hasil audit bpk terhadap bi juga merekomendasikan temuan yang harus segera diselesaikan secepat mungkin, yaitu: 1. membentuk tim kerja untuk melakukan antara lain analisa kolektibilitas berbagai pinjaman, termasuk klbi, kredit subordinasi dan piutang lainnya. 100 2. melakukan rekonsiliasi saldo pengganti tunggakan trade finance dengan saldo menurut debitur dan saldo menurut kreditur luar negeri serta rekonsiliasi rekening nostro bank. 3. rekonsiliasi penyelesaian saldo pos gantung dan pos sementara serta rekonsiliasi rekening pemerintah. 4. bi menyiapkan daftar rincian aktiva tetap secara lengkap dan rekonsiliasi daftar tersebut dengan saldo buku besar. 5. kelengkapan perjanjian penitipan emas dan sertifikat kepemilikan emas 6. perhitungan saldo wajar dari “rekening egalisasi”. 7. pengendalian atas anak perusahaan, setidaknya dengan melengkapi dokumentasi laporan tahunan anak perusahaan yang telah diaudit, sehingga dapat dianalisa dengan baik. 8. implementasi sistem akrual dengan seharusnya, dan jika tidak mungkin, penyiapan kertas kerja untuk menghitung jumlah akrual pendapatan dan beban. opini disclaimer membuat bank indonesia yang selama ini terkesan “bersih dan baik” menjadi terlihat sangat rapuh dan amburadul. berkaitan dengan profesi akuntan pun muncul dugaan-dugaan miring di sekitar kompetensi dan kemampuan para auditor negara yang mengaudit bank indonesia, karena terjadi perbedaan mencolok antara opini bpkp yang selama ini mengaudit bi dengan hasil audit bpk yang baru pertama kali mengaudit bi karena adanya undang undang no. 23/1999. bila dilihat dari pihak-pihak yang pernah terlibat dalam audit bi, maka setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab terjadinya kejadian itu, yaitu: 1. pandangan negatif terhadap auditor terdahulu (bpkp) beberapa pihak mengatakan bahwa bpkp dan bpk menggunakan tolak ukur pembanding yang berbeda. bpkp menggunakan pedoman akuntansi bank indonesia (pakbi) untuk menentukan kewajaran laporan keuangan bi. sedangkan bpk menggunakan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh iai. terlepas dari kualitas tolak ukurnya, apabila asumsinya demikian, mungkin hasil pemeriksaan bpk lebih dapat dipertanggungjawab-kan. sebab pakbi yang ada saat ini, disusun oleh bi dan bpkp. sehingga jika dilihat dari kenetralannya bpk akan lebih netral karena menggunakan tolak ukur yang dibuat oleh iai, berupa sak. sedangkan bpkp akan terlihat tidak netral karena pakbi buatannya sendiri yang dijadikan sebagai tolak ukur. selain itu, bpkp dianggap tidak independen dibandingkan bpk karena sama-sama alatnya pemerintah pada waktu itu. sehingga, wajar saja jika bpkp memberikan opini wajar tanpa syarat untuk bi. 2. pandangan negatif terhadap auditor yang baru (bpk) ada dugaan bahwa kompetensi auditor bpk kurang memadai. baik dari segi pengetahuannya tentang bank sentral maupun penguasaan standar audit. sebab, terkesan adanya kekurang-pahaman para auditor bpk mengenai karakteristik khusus bi. sehingga sangat sulit menerima hal-hal yang sudah dianggap berlaku pada bank sentral. pengetahuan tentang karakteristik khusus bi itu tentunya akan mudah diperoleh apabila mekanisme audit dilalui sesuai ketentuan standar audit. 3. pandangan negatif terhadap auditee-nya (bi) 101 ada indikasi bahwa bi terkesan memberi perlakuan yang berbeda terhadap auditor yang memeriksanya. terhadap bpkp, bi sangat kooperatif. sementara terhadap bpk, bi sangat tertutup. sehingga, muncul kesulitan auditor bpk untuk dapat memastikan kewajaran laporan keuangan bi. tanggapan pemerintah, pasar dan masyarakat berbagai kalangan angkat bicara terhadap hasil audit bpk yang memberikan disclaimer of opinion. atas disclaimer of opinion yang diberikan oleh bpk, syahril sabirin selaku gubernur bi secara diplomatis mengungkapkan bahwa bi berterima kasih dan menyampaikan penghargaan pada bpk, yang telah melakukan audit dan menyarankan berbagai perbaikan di tubuh bi. untuk hal-hal yang memang mengandung kelemahan dan perlu perbaikan, bi berupaya untuk memperbaiki. terhadap hasil audit bi oleh bpk, bambang sudibyo selaku menteri keuangan menyatakan bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa hasil audit tersebut merupakan potret bi masa lalu yang belum independen, yakni disaat intervensi pemerintah sangat tinggi. oleh karena itu, evaluasi atas hasil audit bpk atas neraca awal “bi independen” per 17 mei 1999 hendaknya diletakkan secara proporsional dalam konteks bi yang belum independen. lebih lanjut menteri keuangan mengungkapan bahwa apapun opini yang dikeluarkan bpk terhadap bi, pemerintah berpendapat bahwa bi cukup efektif dan berhasil melaksanakan tugasnya dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. ini dibuktikan dengan kurs rupiah yang relatif stabil, tingkat inflasi yang rendah dan tingkat bunga yang juga relatif rendah. menanggapi hasil audit dengan disclaimer of opinion, presiden abdurrahman wahid menyatakan akan mengganti syahril sabirin selaku gubernur bank indonesia. hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketidakcocokan antara gubernur bank indonesia dengan presiden. deputi gubernur bank indonesia, miranda s. gultom mengatakan bahwa pengumuman hasil audit bi akan menurunkan peringkat yankee bond, mengganggu penjaminan letter of credit (l/c) dan membatalkan rencana pembelian obligasi pemerintah. pada bagian lain miranda mengatakan bahwa hasil audit bi yang dinyatakan disclaimer oleh bpk, telah memberikan persepsi negatif pada masyarakat. akibatnya, dikhawatirkan akan memberi dampak buruk pada harga obligasi indonesia di pasar internasional. dampak lain dari hasil audit yang dinyatakan disclaimer itu adalah kredibilitas bi dalam guarante trade finance dan pembukaan l/c. berkaitan dengan hasil audit bpk, dosen fakultas ekonomi universitas gadjah mada, toni prasetyantono menyatakan bi nampaknya tidak menerima hasil audit tersebut yang terbukti dari sikap sejumlah pejabat-pejabatnya yang sangat defensif dan saling melempar tanggung jawab. ryan kiryanto, seorang praktisi perbankan mengatakan bahwa terlepas dari publikasi hasil audit bpk terhadap bi, harus diakui kinerja bank sentral ini memang agak mengenaskan. barangkali borok terbesar bi adalah dalam proses pengucuran dana blbi kepada sejumlah bank bermasalah, yang dinilai kurang hati-hati sehingga proses penyelesaiannya sampai saat ini tidak jelas. pasalnya, sebagian bank penerima blbi sudah menjadi “bank almarhum” karena dilikuidasi dan dibekukan operasinya. masih menurut ryan, kita tidak tahu bagaimana caranya bi 102 menagih kembali “piutang”-nya tersebut, karena baik secara de yure maupun de facto bank-bank itu sudah tidak ada, sementara piutang terhadap bank-bank yang masih eksis mungkin masih bisa diharapkan. dana moneter internasional (imf) segera mengirim tim ahli untuk melakukan corrective action (langkah koreksi) terhadap bi. koreksi tersebut dilakukan agar bank sentral itu menjadi semakin baik. john dodsworth, kepala perwakilan imf untuk indonesia mengungkapkan bahwa kelemahan bi yang paling menonjol adalah mengenai kontrol internal dan manajemen. mantan menteri keuangan, fuad bawazier mengatakan sangat jelas terlihat adanya penyimpagan dalam pengeluaran blbi kepada bank-bank swasta nasional ketika itu. blbi menjadi satu poin penting dalam hasil audit bi. simpulan beberapa hal yang merupakan alasan general audit bpk terhadap bi per april 1999 adalah: 1. keluarnya undang-undang no. 23/1999 tentang bank indonesia 2. kebocoran dana bantuan likuiditas bank indonesia berdasarkan hasil audit bpk yang dibantu oleh kpmg dinyatakan bahwa bpk memberikan disclaimer of opinion yang berarti bahwa bpk tidak memberikan pendapat, hal ini disebakan karena berbagai hal seperti lemahnya struktur pengendalian intern, standar yang dipakai bukan standar akuntansi yang berlaku umum di indonesia, lemahnya koordinasi antara direktorat, dan pemberian pinjaman yang tidak jelas. disclaimer of opinion memang merupakan pukulan berat bagi bi yang sebelumnya selalu mendapat opini wajar tanpa syarat (unqualified of opinion). semoga pukulan berat ini menjadi langkah awal menuju transparansi dan akuntabilitas bi terhadap masyarakat, sehingga bi menjadi lembaga yang dipercaya. 103 referensi bisnis indonesia. 1999. bi segera diaudit, 21 juli bisnis indonesia. 1999. bpk dan kpmg audit bank indonesia, 7 september bisnis indonesia. 1999. depkeu dan bi beda pendapat soal blbi bisnis indonesia. 1999. kekuasaan versus audit bi, 29 desember bisnis indonesia. 2000. menyoal pergantian gubernur bank indonesia bisnis indonesia. 2000. syahril sabirin bantah bi secara teknis bangkrut bisnis indonesia.2000. bpk: perlu rekonsiliasi pemerintah dan bi mengenai banyak hal, 11 januari bisnis indonesia, bi harus berbenah sebelum 30 juni bisnis indonesia. 2000. bpk dan bpkp perlu rekonsiliasi bisnis indonesia. 2000. perlu second audit redam perseteruan depkeu-bi bisnis indonesia. 2000. kwik: gusdur tak cocok dengan gubernur bi ikatan akuntan indonesia. 1994. standar profesional akuntan publik, jakarta kell, walter g, boynton dan ziegler. 1992. modern auditing, john wiley & sons kompas. 1999. bpk serahkan audit bb ke dpr, 8 september kompas. 1999. skandal perbankan dan peranan bi, 13 desember kompas. 1999. bpk akan membuka “borok” bank indonesia, 22 desember kompas. 1999. fuad bawazier: ada usaha membatalkan pengumuman audit bi, 24 desember media indonesia. 1999. den setuju audit bi dibuka untuk umum, 27 desember media akuntansi. 2000. raport bi: qualified, disclaimer atau…? media akuntansi. 2000. bukti audit media akuntansi. 2000. pelajaran dari audit bank indonesia merdeka. 1999. dpr terima hasil audit bpk terhadap bank indonesia, 31 desember mulyadi. 1990. pemeriksaan akuntan, bpfe, edisi ketiga, yogyakarta munawir. 1996. auditing modern, bpfe, edisi pertama, yogyakarta republika. 1999. hasil audit bi bisa timbulkan goncangan, 27 desember republika. 1999. hasil audit bi tak segera diumumkan, 31 desember republika. 2000. bi sambut baik investigative audit, 3 januari republika. 2000. revitalisasi bank indonesia, 3 januari republika. 2000. kebijakan moneter dan perbankan selama krisis, 25 januari rebublika. 2000. imf turunkan tim untuk mengoreksi bi jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta using cipp model approach rama andika thio rahman*, gugus irianto, rosidi abstract: this research aims at analyzing the effectiveness of e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta using the cipp (context, input, process and product) model of stufflebeam (2003). this qualitative research employs a case study approach and collects the data through interview and documentation. the informants of this research are the local government budget team (tapd) of the special capital region of jakarta province. the results of this research show that the e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta is worthy to be continued since it evidently runs effectively with regard to the four components of cipp model. with regard to context, it focuses on successful achievement of initial purposes, which are budget transparency and accountability. the finding of context evaluation is a shift of users’ paradigm from old system to e-budgeting. with regard to input, it uses adequate facilities and infrastructures as well as human resources, and the results of input evaluation show that an improvement of network and server used is necessary. with regard to process, it facilitates and minimizes error in rka arrangement process. the results of process evaluation show that there is no legally applicable sop in e-budgeting implementation stages. with regard to output (product), it improves local budget quality in case of its appropriateness to rpjmd planning document, and active role of budget control management. keywords: evaluation; e-budgeting; cipp; budgeting; provincial government introduction the background of this research is the enactment of law no.14 year 2008 on the openness of delivering public information. this law enactment substantially provides a constitutional security that any practice of democracy and good governance are meaningful to policy making process related to public interest. to realize good governance, particularly with regard to the accountability and transparency of public information, it requires directed policy measures to change an institutional and governance system through utilization of ict (information and communication technologies) (sari & winarno, 2012). furthermore, a national policy and strategy of e-government development is issued through presidential instruction of the republic indonesia number 3 year 2003, stating that every governor and regent/mayor is mandated to take necessary measures pursuant to their respective duties, functions and authorities for national implementation of e-government development. egovernment has rapidly developed for the last 15 years, in which the united nation development program (undp) measures the e-government development index (egdi) ranging from 0.25 to 1.00. the indonesian department of accounting, universitas brawijaya, jalan veteran, ketawanggede, lowokwaru, kota malang, east java 65145, indonesia. *correspondence: ramaandikathio@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001110 citation: rahman, r. a. t., irianto, g., & rosidi. (2019). evaluation of ebudgeting implementation in provincial government of dki jakarta using cipp model approach. journal of accounting and investment, 20(1), 94-114. received: 10 september 2018 reviewed: 11 september 2018 revised: 19 september 2018 accepted: 04 october 2018 copyright: © 2019 rahman, irianto & rosidi. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:ramaandikathio@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5026 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 95 e-government development index (egdi) position ranges from 0.25 – 0.50 (middle-egdi). this value range is far below the egdi value of other asian nations, such as singapore, japan and israel with egdi value ranging from 0.75 – 1.00 (high-edgi) (survey, 2016). based on the survey results, we may state that the e-government system development in indonesia is not maximal yet. non-maximal information system users in a governmental management will lead to less effective services to the public. besides, possible mistakes in the managing the government’s resources, particularly financial management process will increase. e-budgeting is one embodiment of e-government implementation in government’s financial management. e-budgeting is a system developed to accelerate government’s planning and budgeting process. e-budgeting is a system created to prepare the source of standard unit price data as mandatory guideline for budget arrangement, arrange activity proposal as well as its details for various working units, facilitate internal discussion or external discussion with dprd until revision stage with the government and dprd to reach a mutual agreement in budgeting (prasetyo, 2006). in indonesia, the regional governments which have applied the e-budgeting system include surabaya city and the special capital region of jakarta province. the phenomena related to the regional budget fund of the jakarta provincial administration include the case of procurement of garbage truck of the sanitary agency. in 2014, sanitary truck procurement is not performed through tender, but through purchase with e-catalog. however, when it is time to pay to the holder of vehicles, no payment can be made for the trucks because of shortage of budget with the sanitary agency for rp 11 billion (kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia, 2015). although the e-budgeting system has been used, however, in the case above, we may assume that the system has not been utilized optimally. there are various constraints related to e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta, including non-optimal computerization process and that the human resources to manage and execute it have not fulfilled the required competency. in this case, more trainings are required for the human resources of the provincial administration of special capital region of jakarta in order to enhance their ability to perform arrangement with the system (kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia, 2015). according to the phenomena and constraints faced in e-budgeting system implementation, an evaluation needs to be conducted. e-budgeting is a system which has been implemented, thus it needs to be assessed or evaluated for its usage in order to examine to what extent its achieves the designated purposes and objectives (weber, 1999). the information system evaluation may be viewed from two perspectives, which are efficiency and effectiveness. efficiency emphasizes on system availability quality, including, for example, system reliability, total access time, total downtime, etc. meanwhile, effectiveness reviews the information system from quality perspective as compared with the expectation and reality of the system (weber, 1999). previous research related to e-budgeting implementation has been conducted by purwohandoko, sanaji, & mustofa, (2015) using the technology acceptance model (tam) approach, of which results propose rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 96 that the role of a manager in its implementation stage may build user’s trust. the next determining factor is experience in using such system and user’s satisfaction in operating the e-budgeting system. another research which focuses on the e-budgeting implementation is the research conducted by sangadji (2015), which describes the critical success factor (csf) of ebudgeting implementation with the administration of surabaya city, of which results explain that the main factors of e-budgeting successful implementation with the administration of surabaya city are support and commitment of the top management. the previous researches, as explained above, show that there are various evaluation frameworks which focus on the factors influencing the ebudgeting implementation, but with less discussion in the perspective of effectiveness. to measure the effectiveness of a system is important since it is to examine to what extent the system achieve the purposes and objectives (stair & reynolds, 2010). local governments spend much cost to create a system and to apply it. therefore, local governments pay great attention to the system’s performance. e-budgeting is a system which has been implemented, thus it needs to be assessed and evaluation for its usage in order to examine how successful it achieves its designated purposes and objectives (weber, 1999). the evaluation in this research is conducted using the cipp (context, input, process and product) model (stufflebeam, 2003). the cipp model approach is used since it is oriented to formative and summative evaluation (quezada, 2005). formative evaluation is used to improve a program as long as the program is ongoing by providing information of how well the program runs. through this formative evaluation, any inefficiency may be detected in order to make improvement. meanwhile, summative evaluation aims at measuring the effectiveness of whole program to decide whether the program currently implemented is worthy for continuance and application, and then for redevelopment (farsi & sharif, 2014). in addition, this evaluation model also aims at connecting information, context, input and process to product, and to show that environment is available for achieving the purposes and objectives of implemented program (yahaya, 2001). until now, only few literatures try to apply the cipp evaluation model approach, that this approach is deemed relatively representative to extract the implementation of a program. the results of research conducted by (hasan, yasin, & yunus, 2015) propose that the cipp evaluation model may describe the effectiveness of formative and summative points of view and has the ability to solve problems faced in the implementation stage of a program. based on this condition, a research is conducted focusing on the framework of cipp model with a purpose to conclude an assisting framework in evaluating e-budgeting system implementation. the assisting framework resulted is then applied to evaluate the e-budgeting program with the provincial administration of special capital region of jakarta. according to the background above, the purpose of this research is to analyze the effectiveness of e-budgeting program implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta as reviewed from the four points of view of cipp model, which are context, input, process and product. rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 97 there are two aspects of research contribution in this study: theoretical contribution and practical contribution. theoretically, this study provides empirical evidences of cipp evaluation model (context, input, process and product) in e-budgeting program implementation analysis, and proves that the cipp evaluation model may measure the effectiveness of a program currently in operation. the practical contribution of this research may be applied to the e-budgeting planning and implementation stages with all provinces and regions throughout indonesia. in addition, this study provides information for consideration and learning to other local governments in implementing an e-budgeting policy as part of e-government. in addition, with more thorough knowledge of e-budgeting, it is expected to open local government agencies’ insight to consider various important elements in information system development process to be used in budgeting process. literature review and research focus electronic government (e-government) public sector’s performance improvement requires the government to use information and communication technology in the course of public sector reformation. information and communication technology in government sector is a tool used to operate governmental process. information and communication technology used in operating the governmental process may also improve the government’s good governance (sangadji, 2015). information and communication technology used in the public sector is called electronic government or e-government. according to presidential decree no. 20 year 2006, e-government is the utilization of information and communication technology in governmental process to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government administration. according to the united nation development programme (undp), “electronic government is the application of information and communication technology (ict) by government agencies”. both definitions of e-government above show that e-government is information and communication technology used and utilized in the implementation process of government’s activities to achieve its purposes and objectives and to improve the relationship between the government and other parties. this information technology usage then results in new form of relationship. according to yildiz (2007), there are some relationship models of egovernment as shown in table 1. electronic budgeting (e-budgeting) e-budgeting is a budgeting system which contains web-based computer program application to facilitate local budgeting process. e-budgeting starts when the administration of surabaya city is aware that in the old budgeting, the unit prices of expenditure items are unstandardized, thus misappropriation may occur, and it is evident that the executive budgeting team hardly control meeting and memorize in detail of the proposal of local government agency (skpd), especially that skpd does not attend the meeting. the purpose is to facilitate the executive budgeting team to arrange the budget and improve the quality of regional budget (apbd) from rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 98 table 1 electronic government models parties of communication content dominant characteristics definition example government-togovernment (g2g) government information and service communication, coordination, standardization of information and service e-adminstration establishing and using a common data warehouse government-tocitizen (g2c) communication, transparency, acoountability, effectiveness, efficiency, standardization of information and services, productivity. e-government government organization websites, e-mail communication between the citizens and government officilas. government-tobusiness (g2b) communication, collaboration, commerce e-government, e-commerce, e-collaboration posting government bids on the web, e-procurement, e-partnerships. government-tocivil society (g2sc) communication, coordination, transparency, accountability. e-government electronic communication and coordination efforts after a disaster citizen-to-citizen (c2c) communication, coordination, transparancy, accountability, grassroots organization. e-government electronic discussion groups on civic issues source: yildiz (2007) the perspective of appropriateness to the regional medium-term development plan (rpjmd), the accuracy of value and account and the accountability of expenditure allocation. this system has the following benefits: 1. transparent process, 2. short and timely adjustment process, 3. budget is as needed for activity, 4. clear budget chronology, and 5. report as requested by head of budgeting team may be fulfilled. the e-budgeting system, like other e-government programs, has advantages in work effectiveness and cost efficiency since many works may be completed by only a few people within a short time, and with the paperless culture in e-budgeting, the government does not necessarily provide lots of paper to all skpds to fill in the forms, thus it is cost efficient. e-budgeting is an information system used in government’s budgeting process. e-budgeting is used in budgeting process as a means of facilitating collection of standard unit price data (particularly for direct expenditure components). therefore, an understanding of manual apbd arrangement process is necessary, and thus we will be able to know the e-budgeting implementation process in apbd arrangement process. manual apbd arrangement process may help give an understanding and technical direction in apbd arrangement and utilization of e-budgeting system developed by the provincial administration rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 99 of special capital region of jakarta in regional budget planning and arrangement process. examining apbd arrangement process, we will be able to identify any parties involved in apbd arrangement and any parties using the e-budgeting in apbd arrangement process. public policy evaluation a public policy evaluation may be understood as an evaluation of policy implementation (winarno, as quoted by dwidjowito (2004). according to dunn (1999), the term evaluation may be equalized to appraisal, rating, and assessment. evaluation is related to information of the value or benefit resulted from a policy. evaluation provides valid and trusted information of the performance of a policy, which is to what extent the need for value and opportunity has been achieved through public action. evaluation contributes to clarification and criticism of the values underlying the selection of purposes and targets and contributes to other policy analysis methods, including formulation of problem and recommendation. according to wibawa, as quoted by nugroho (2006), public policy evaluation has four functions, which are explanatory function, compliance function, audit function and accounting function. the four functions of evaluation are related to the appropriateness of evaluation target to the suitability of pattern and field application, thus the evaluator will be able to understand and solve problems which may arise. cipp evaluation model this evaluation model is commonly known and applied by evaluators. the concept of cipp evaluation model (context, input, process and product) is first introduced by stufflebeam in 1965 as the results of his effort in esea (the elementary and secondary education act) evaluation (stufflebeam, 2003). stufflebeam’s evaluation model consists of four dimensions, which are context, input, process and product, and is thus called cipp. the four dimensions are the targets of evaluation, which are components and process of a program implemented. in comparison to other assessment model, the cipp dimensions, which are context, input, process and product, may be a research instrument, with a purpose to facilitate and emphasize more on the focus to be developed and the information obtained may help in decision making. in addition, the information given may help in decision making of the continuance of a program for its betterment in the future with regard to planning, governance, innovation and modification of program currently in operation (hasan et al., 2015). the advantage of cipp evaluation model compared to other evaluation model is that using the cipp model will result in an analysis on the strengths and weaknesses of program implemented, which aims at improving the quality of such program (mohebbi, akhlaghi, & khoshgam, 2011). in the research conducted by hakan & seval (2011), using the cipp evaluation model may assess to what extent a program is effectively implemented from the perspective of achievement of objectives, utilization of adequate resources, both human resources and information technology infrastructure, and output generated. rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 100 below is an explanation of various dimensions proposed by darodjat & wahyudhiana (2015). first, context evaluation, which is an evaluation which focuses on the status of object in overall, identifies weaknesses and strengths, diagnoses problems and provides their solutions, tests whether the purposes and priorities are adjusted to the needs to be implemented. second, input evaluation, which is to determine how the purposes of a program are achieved. input evaluation may help manage decision, determine existing sources, what alternative to take, what plan and strategy to achieve the purposes, and what working procedure to achieve them. the components of input evaluation are human resources, facilities and support tools, and various necessary procedures and rules. third, process evaluation, which is used to predict procedure design or implementation design during implementation stage, provide information for program decision and serve to be recording or archive of last procedures. this process evaluation includes collection of assessment data determined in and applied to program implementing practice. fourth, product evaluation, which is an assessment performed to measure how successful the designated purposes are achieved. the data generated will highly determines whether the program will be continued, modified or ceased. based on the methods above, we may examine that each method has strengths and weaknesses. with regard to evaluation to be performed and based on the description of such evaluation theories, the cipp method of stufflebeam will be used. the considerations on which the determination is based are as follows: first, this method has clear and orderly measures in the explanation of each program sequence; second, the cipp method may analyze in detail the planning, application, implementation and continuation processes; third, the cipp model is a model known to and applied by evaluators more than any other models. below are explanations of the four components of cipp evaluation model: 1) context evaluation arikunto (2014) explains that context evaluation, according to stufflebeam, is used to answer the question “what we need to do?” this evaluation identifies and assesses any needs underlying the arrangement of program. for example, regulation underlying the formation of policy, purposes of the existence of a program and identification of problems related to the policy. another opinion proposed by mahmudi (2011) states that the purpose of context evaluation is to diagnose problems faced by organization and to assess whether the designated purposes and priorities have met the needs of the parties targeted by the organization. 2) input evaluation the second stage is input evaluation, which is an evaluation used to find the answer of the question “how we do it?” this evaluation identifies and assesses aspects which play a role in the management and success of program implemented. the results of such identification may become the basis of decision making of what measures and resources are needed to achieve the purposes and objectives of the program (arikunto, 2014). according to widyoko, as quoted by sesmiarni (2014), input evaluation helps regulate decision and determine existing sources, what alternative to take, rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 101 what plan and strategy to achieve the purposes and what working procedure to achieve them. the components of input evaluation include: first, human resources; second, supporting facilities and tools; third, various necessary procedures and rules. 3) process evaluation according to arikunto (2014), the proses evaluation in cipp model is directed to how far activities in the program have been implemented pursuant to the plan. process evaluation helps identify implementation process, thus the result may show whether the process has been appropriately implemented with the existence of program, and helps correct program currently in operation (quezada, 2005). process evaluation is used to detect procedure design or implementation design and provides information for program decision and serves to be recording of past procedure. basically, process evaluation is used to examine to what extent a plan has been applied and what components need to be corrected. 4) product evaluation according to arikunto (2014), the final stage of cipp model is product evaluation (output). this evaluation aims at answering the question “is the program successfully implemented?” widyoko in sesmiarni (2014) argues that product evaluation serves to be assisting tool to make further decision, both of achieved outcome and what to do after the program is operated. this evaluation illustrates the outputs and benefits obtained from a program implementation. in addition, the results of process evaluation are expected to help leaders in decision making regarding whether it is to continue, cease or modify the program. previous researches table 2 depicts some previous researches regarding e-budgeting. based on previous researches related to e-budgeting as part of e-government, the differences of this research and previous researches are the research subject, approach model and research purpose. the subject of this research is the local government budget team the special capital region of jakarta province. the research model used in this research is the cipp model (context, input, process and product) (stufflebeam, 2003). the purpose of this research is to analyze the effectiveness e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta using the cipp model (stufflebeam, 2003). research method this research employs a qualitative approach and a case study. the researcher employs a qualitative approach in order to examine information in detail and complete to what extent the effectiveness of e-budgeting system with the provincial administration of special capital region of jakarta is. this information may only be obtained by directly talking to executors. this is in line with what is stated by (creswell, 2014), that qualitative rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 102 table 2 previous researches no researcher research purpose results and recommendation 1 jones, irani and sharif (2007) to provide information of organization aspect to improve understanding of egovernment the results of this research propose that egovernment utilization in governmental affairs needs evaluation in its practice by improving knowledge and understanding of egovernment. 2 chen and zhang (2012) to measure the performance of egovernment in the society the results of this research emphasize more on public participation in using e-government. it suggests that the implementation stage needs redevelopment and improvement 3 anwar, djumiarti and rihandoyo (2013) to examine factors which inhibit and support egovernment application. the results of this research propose that the main elements of success in e-government implementation are government’s support, ability to operate it and benefit of the application. this research suggests making of support regulation of e-government and reimprovement of human resources (hrs). 4 purwohandoko et al. (2015) to identify the relationship between organization support, supervision support and user’s experience in ebudgeting implementation the research results propose that the role of a manager more dominantly forms users’ trust and presents important implication, and then the factor of experience in using such system and user satisfaction in operating the ebudgeting system. 5 sangadji (2015) to examine the main factors to encourage success in ebudgeting implementation the results of this research show that all components of the critical success factor (csf) model in e-budgeting implementation with the administration of surabaya city may encourage successful e-budgeting implementation. 6 kunstelj and vintar (2004) to identify aspects influencing e-budgeting application in achieving its strategies objectives using some approaches. this research employs approach matrix in egovernment development, and the results show that most of approaches used in egovernment development have limited focus. 7 yildiz (2007) to analyze the development and concept of egovernment this research proposes that it lacks e-government development oriented studies. 8 evans and yen (2006) to explore the benefits of egovernment application applied in the united states and international organizations the results of this research show that ebudgeting application generates information which may be utilized by the public in the nation. 9 siau and long (2006) to identify factors which support e-government development the results of this research show the success factors of e-government development in some nations, such as income level, development level, and territory of relevant country. this research shows different level of e-government development of every nation. rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 103 table 3 codification of informants no. informant code position 1 mr. gs e-budgeting developer and consultant 2 mr. mc head of bpkd special capital region of jakarta province 3 mr. ia head of budget division 4 mr. ir head of people’s welfare budget sub-division 5 mrs. ts head of economy budget sub-division 6 mr. ys head of government budget sub-division 7 mr. ds bpkd data team 8 mr. ay staff of bapedda of development planning and funding division 9 mr. ka staff of bapedda of development planning and funding division 10 mr. oa bappeda data team 11 mrs. ss budget supervisor team 12 mr. ag budget supervisor team source: bpkd and bappeda of the provincial administration of special capital region of jakarta research is used to examine the existing problems, and it requires detailed and complete understanding of an occurrence in certain site. the research collected data may be in the form of written statement, oral information, and various facts related to implementation evaluation problems. in connection with this, this evaluation employs two main techniques of data collection: documentation study and interview. in this research, the documentation study is a method to collect data by learning and noting parts deemed important of various official summary either available in the research location or in other institution related to the research location. the researcher performs independent interview for data collection. the informants of this this research are selected using the snowball technique. snowball technique is a sampling method in which the samples are obtained through a rolling process from one to other informants. this method is usually used to explain certain social or community pattern (nurdiana, 2014). in its implementation, this technique is performed by contacting and performing independent interview with the head of regional finance management agency (bpkd) of the provincial administration of special capital region of jakarta and developer and e-budgeting consultant of the provincial administration of special capital region of jakarta. furthermore, the author follows bpkd’s direction to interview some e-budgeting users in the environment of the provincial administration of special capital region of jakarta. the informants related to the focus of this research is shown in table 3. data analysis this research employs a qualitative method with a case study approach and the data analysis technique of miles & huberman (2009). the reason is that the data analysis activities are performed one after another, repeatedly until the research purposes are achieved. this data analysis technique consists of the following three measures: rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 104 1) data reduction this stage starts by summarizing the data obtained through interview with informants, occurrence and situation at research location. in this stage, the researcher chooses and summarizes relevant documents (interview result, field observation and documentation. the first activity of data reduction stage is scripting interview with informants. the second activity is reading repeatedly the script, and taking notes on other sheet of paper in case something arising in mind, presenting the researcher’s temporary interpretation. 2) data presentation qualitative data presentation may be performed in the form of short description, chart, relationship between categories, flowchart and table, which serve to facilitate explanation and conclusion making. in the data presentation stage, the researcher is involved in the presentation of collected and analyzed data, in which data presentation is conducted by systematically presenting information to readers. data presentation aims at organizing and arranging the reduced data in a relationship pattern, thus it will be more easily understood. in this stage, the researcher attempts to relevantly present or arrange data by displaying the interview data of which validity is certain and making relationship and meaning of existing phenomena, thus it will be able to make a conclusion to answer the research purposes. 3) conclusion or data verification the conclusion and verification process is initial, temporary conclusion which is subject to change in case no strong supporting evidences are found in the next data collection stage. research completeness is the basis of verification before conclusion making. the data verification in this stage is made by re-viewing raw data obtained from interview, observation and documentation, comparing one datum with other datum (data triangulation) by comparing interview data with existing field data, cross-checking results between interview with one informant and with another informant. a stronger and more accountable conclusion may then be made. data validity to examine the validity of data and to check the consistency and validity of data, this research employs the triangulation technique. according to moleong (2014), triangulation is a technique to examine data validity by utilizing something else to compare the results of interview with research object. the triangulation technique used in this research is a triangulation technique with different source, by comparing a person’s condition and perspective with other various opinions and views. interview is conducted again with different interviewees of e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta. rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 105 result and discussion budgeting of the provincial administration of special capital region of jakarta before using e-budgeting, the budgeting system of the provincial administration of special capital region of jakarta basically uses two different systems, held by different working units with their respective authorities and duties. the two systems, which are the planning information system (sip) and the regional finance management information system (sipkd), transform to the e-budgeting system. sip is under duty and responsibility of the regional development planning agency (bappeda) while the sipkd system is one duty and responsibility of the regional finance management agency (bpkd). both systems are related one another. sip is used in initial budget planning, while sipkd system is used to detail the budget planning. below is the illustration of differences between ebudgeting and previous systems (figure 1). sip consists of some integrated subsystems, including the regional mediumterm development plan information system (si-rpjmd), annual planning information system (sip), monitoring and evaluation information system (simonev) and development planning discussion information system (simusrenbang). si-rpjmd is used to input development planning to the special capital region of jakarta province for 5 years or throughout the leadership of elected governor. this si-rpjmd is also synchronized with strategic planning (renstra) of each working unit. si-musrenbnbg is initial activity planning before entry to annual sip, used to absorb public aspiration directly and in stages, starting from neighborhood council (rw) level. annual sip is used to input the development plan of the special capital region of jakarta province on an annual basis. this annual sip must be based on medium-term development planning of the si-rpjmd and the regional government work plan (rkpd) of targeted budget year. this annual sip is inputted by each work unit from village to provincial level with the regional development planning agency as the verifier and coordinator. figure 1 before and after e-budgeting source: www.jakarta.go.id (2017) rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 106 si-musrenbang and annual sip are the means to input development planning with different method, in which si-musrenbang uses the bottom-up method to collect people’s proposal for activities, while sip uses the top-down method with activities proposed by the executive. however, si-musrenbang remains inputted to annual sip for verification by related technical work unit under coordination of the regional development planning agency. si-monev is used to monitor and evaluate the implementation of current year activities based on what is designated by regional government and regional house of people’s representatives (dprd), which is then stipulated with regional regulation. simply, budgeting process input starts from si-rpjmd, simusrenbang, annual sip, sipkd system and, finally, si-monev. sipkd experiences massive evolution within the last 2 years, in which the information system is replaced by the e-budgeting system. the e-budgeting system starts to be applied in the midst of 2013 with preparation taking only 1semester, which is the second semester of 2013. the e-budgeting system is socialized in november 2013 to 700 work units with the provincial administration of special capital region of jakarta, performed one after another in arrangement of regional budget of budget year 2014. diagrammatically, the planning and budgeting process flow from kua to regional budget may be examined in figure 2. evaluation results of e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta 1) context evaluation the context evaluation results show that e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta has reached its objective, which is to realize the effectiveness, efficiency, accountability and transparency of planning and budgeting process in arranging regional budget (abpd) and improving previous system, which is the regional finance management information system (sipkd). similarly, as proposed by a staff of the planning, funding and development division (ppp) of bappeda and the chairman of the budgeting division of regional finance management agency (bpkd) as follows: figure 2 planning and budgeting process source: www.jakarta.go.id (2017) rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 107 “the advantages of e-budgeting implementation include efficiency in budget utilization and prevention of fraud. the efficiency is perceived by every region that they, both northern and southern, have the same unit price. basically, the e-budgeting helps discipline the budget procedure, realize efficiency and prevent fraud”. (mr. ka, staff of bappeda of p3 division) “the purpose is transparency in regional financial management. there is difference between previous system and the e-budgeting in regard to the components. these components are the description of activities to be performed, used to organize budget with clear usage”. (mr. ia, head of budget division (bpkd)) in the context evaluation stage, besides purpose which constitutes the main focus, which is the appropriateness of e-budgeting implementation to the policies issued by the central and regional governments, the results show that e-budgeting application is pursuant to presidential instruction no. 3 year 2005 on the national policy and strategy of e-government development and government regulation no. 58 year 2005 and regulation of minister of home affairs (pemendagri) no. 13 year 2006 on the financial management of more advanced region, and governor regulation of the special capital region of jakarta province number 145 year 2013 on the drafting of regional budget (abpd) or amendment to abpd through electronic budgeting (ebudgeting). this is as stated by the head of the regional finance management agency (bpkd) and the head of budget division of regional finance management agency (bpkd), that: “the utilization of e-budgeting is under regulation of minister of home affairs (pemendagri) no. 13 year 2006, as amended with regulation of minister of home affairs (pemendagri) no. 59 year 2007 and, finally, regulation of minister of home affairs (pemendagri) no. 21 year 2011”. (mr. mc, head of bpkd) “all systems built by the provincial administration of special capital region of jakarta must be based on legal basis, such as law number 17 year 2003, law number 1 year 2004, government regulation number 58 year 2005, regulation of minister of home affairs number 13 year 2006, regional regulation number 14 year 2011, and governor regulation (pergub) number 142. thus, everything used for e-budgeting is under legal basis”. (mr. ia, head of budget division, bpkd) on the other hand, the result of context evaluation is the adjustment of old system to new system, as stated by a staff of bappeda of planning, funding and development division (ppp) as follows: “it is in fact not a problem, but more precisely an adjustment, that bappeda initially has its own system, which is e-planning and bpkd with its sipkd. the two systems are now integrated into one application, the e-budgeting, for an integrated planning and budgeting”. (mr. ka, staff of bappeda, p3 division) in addition, the product evaluation shows that a change to the paradigm of e-budgeting users from the old to the new system, which is e-budgeting, is necessary. similarly, as stated by the head of budget division (bpkd) of the special capital region of jakarta province, that: rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 108 “the problem is that it is difficult to change people’s old paradigm or mindset to a new, better one, such as, it is initially not transparent, and so forth. but, it depends on individual and institution. however, we had relatively good ability and great will at the time, and we trained all skpds, or about 720 skpds, in the provincial administration of special capital region of jakarta within three months”. (mr. ia, head of budget division, bpkd). the problem stated by mr. iwan angkasa is related to behavioral interest in using the e-budgeting application. according to davis & venkatesh (2000), behavioral interest is a good prediction of technology utilization by system users. a decision taken by an individual to accept an information technology system is a conscious action, which may be explained and predicted according to his behavioral interest. individual acceptance of an information technology system is determined by utilization perception and utilization easiness perception. users will have interest in using technology when it is useful, helpful and easy to use the technology system. 2) input evaluation input evaluation shows that the e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta is appropriate from the aspects of information technology infrastructure and human infrastructure. from the perspective of information technology infrastructure, the availability of facilities and infrastructures used, both hardware and software, are sufficient. however, it requires some improvement to the server used, since unpredictable overload may occur when it is simultaneously used by tapd, and thus becomes an inhibiting factor in e-budgeting implementation. the explanation above is supported by the budget supervisor team of bpkd of the provincial administration of special capital region of jakarta, as follows: “there is no problem with devices like pcs, but the server must be alright to encounter any events that all skpd systems are simultaneously used. in such a time, many skpds and ukpds complain. in fact, specific schedules are allocated for them, but they input it at the end of time, which thus results in overload”. (mr. ag, budget supervisor team, bpkd) “it is actually sufficient, but the server is sometimes unable to process because of simultaneous opening throughout jakarta, thus loading takes too long. the server and the network should be upgraded”. (mrs. ss, budget supervisor team, bpkd) the next one, input evaluation results from the aspect of human infrastructure. the provincial administration of special capital region of jakarta has trained the e-budgeting users, consisting of the regional development planning agency (bappeda), the regional finance management agency (bkpd) and skpds/ukpds. the training and socialization are given in stages because of the great number of local government budget teams with the provincial administration of special capital region of jakarta, particularly skpds/ukpds. the same is stated by the head of people’s welfare budget sub-division (kesra), data team of the regional development planning agency (bappeda), and data team of the regional finance management agency (bkpd): rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 109 “we initially organized internal training and socialization in one place for the staffs here, which was then extended to other skpds/ukpds in stage. that the provincial administration of special capital region of jakarta has hundreds skpds/ukpds, the training is organized several times in stages”. (mr. ir, head of people’s welfare budget sub-division) “in e-budgeting early implementation, all skpds/ukpds were invited in stages to show, train and socialize to them about the e-budgeting. any change in the future will only be explanation, in case something is missing. we made a discussion group in a chatting application. therefore, any question of the e-budgeting will be directly shared there, and we may also share knowledge”. (mr. oa, data team, bappeda) “training and socialization is combined in one bundle. therefore, in case of new feature, the bappeda will always invite all representatives of skpds/ukpds assigned with inputting duty, like head of skpd or the operator in stages, not simultaneously”. (mr. ds, tim data bpkd) interview with some informants above reveals that the role of training and socialization significantly influences the continuation of e-budgeting system operation. one factor of successful policy implementation, in this case ebudgeting, is the preparedness of individuals or users and of technology and information infrastructures which play the important role. e-budgeting development must be viewed from two perspectives: internal and external. the internal perspective emphasizes more on the development of information technology infrastructure and human infrastructure, and the external perspective emphasizes on the society (kunstelj & vintar, 2004). the results of this input evaluation also reveal that the provincial administration of special capital region of jakarta always performs socialization with regard to new features and innovations in improvement of the e-budgeting system. the innovation is not always developed by consultant or developer, but sometimes made by users when they find something needed in the field. 3) process evaluation the process evaluation results show that, technically, the e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta has been operating since 2013 and keeps developing and innovating pursuant to policy and issues arising, which eventually provide benefits until now. process evaluation reveals that the e-budgeting application to regional financial management provides positive impacts, since the e-budgeting helps and facilitates local government budget team arrange the activity and budget plan (rka) of skpd/ukpd and minimize potential errors in apbd arrangement process. for the regional finance management agency (bpkd) and the regional development planning agency (bappeda), the e-budgeting is quite helpful, among other, in planning process evaluation of every skpd/ukpd, and closes any budget which is potentially inappropriate to the plan and keeps data security. the same is stated by staffs of bappeda of planning, funding and development division (ppp) and the data team of the regional development planning agency (bappeda) as follows: “since e-budgeting application, the effect is mostly perceived with regional budget arrangement, that it is more transparent when arranged together. rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 110 thus, all people are encouraged to be transparent, that the system records the user name. with e-budgeting, regional financial management, particularly regional budget is more structured and transparent”. (mr. ay, staff of bappeda, p3 division) “since e-budgeting is a system, there is no problem with this system that it quickly adapts to rapid change and follows it. moreover, it has good security, that the history data is well arranged with good security data and secured data storage duplication. this is important, that a backup is ready when something happens”. (mr. ds, data team, bpkd) the provincial administration of special capital region of jakarta always monitors and evaluates the e-budgeting system, since this is deemed important for further system development. the process evaluation results show some constraints which must be taken care of in the implementation stage, such as adaptation to the e-budgeting application, since this ebudgeting is initially used by surabaya city with about 72 skpds, and then used at provincial level with about 740 skpds/ukpds, thus more adaptation is needed. as proposed by the developer and consultant of e-budgeting of the provincial administration of special capital region of jakarta: “yes, the constraint is with adaptation of application or system, which was previously applied in surabaya and then in jakarta, which may not run as smooth as that in surabaya. jakarta has higher volume, and its people pay high attention and have thick political interest. the problem is more complex, thus we must adapt the difficulties operationally”. (mr. gs, developer and consultant of e-budgeting) subsequently, the constraint of no monitoring system. this monitoring is performed by guiding regional agencies in budget arranging until activity implementation. the monitoring result is appropriateness of proposed budget to field realization. what is meant by realization is (physical) work implemented with (financial) absorption. this constraint is expressed by the head of sub-division of government budget of the regional finance management agency (bpkd) as follows: “current constraint is no existing monitoring, thus we cannot observe any monitoring result. this must be developed more, and monitoring must be conducted. monitoring is important to observe how much amount is realized. if expenditure may be viewed, the remainder will also be clear. but the remainder is unclear now”. (mr. ys, head of sub-division of government budget) another matter to pay attention to from the process evaluation findings is preparation of standard operating procedure (sop). the provincial administration of special capital region of jakarta in e-budgeting implementation still refers to governor regulation (pergub) no. 145 on distribution of duties and authorities, for sop legally enacted which is still at drafting stage. 4) product evaluation the results of product or output evaluation reveal that the e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta helps in arranging activity and budget plan (rka) with accountable rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 111 values and components. the same is expressed by the head of sub-division of economy budget, bpkd, the provincial administration of special capital region of jakarta, as follows: “what e-budgeting achieves is, first, transparency, in which the public may view everything and what the content looks like. in addition, any person who inputs will be visible, since it is recorded in history. with the transparency, anyone will be visible, including those who cheat. finally, the stages are clear. the phases start from arrangement, discussion, and so forth. the movement will be visible”. (mrs. ts, head of sub-division of economy budget) the other product evaluation result shows that using the e-budgeting, budgeting process takes shorter and on time, improves government agencies’ performance in regional budget drafting and improves budget transparency, accountability, effectiveness and efficiency. the same is expressed by evans & yen (2006), that the existence of a system in government environment (e-budgeting) provides positive impact, in which the activities are more transparent and accountable, and improves the government’s efficiency and functions, particularly in planning and budgeting. in addition, using e-budgeting improves the quality of regional budget from the perspective of appropriateness to planning document of rpjmd (regional medium-term development plan). disclosure of output evaluation results may be viewed from two perspectives: effectiveness and efficiency. the effectiveness achieved by the e-budgeting is the appropriateness of rka to designated rpjmd since it contains budget allocation of activities and standard price usage. using standard unit price, it is expected that there will be no difference in component price between regions. the efficiency may be viewed from timeliness of rka arrangement, as expressed by mr. gagat sidi wahono as the developer and consultant of e-budgeting, as follows: “operationally, apbd is on time, printed pursuant to the designated format and the data are secured. e-budgeting may change the mindset and working pattern of governmental agencies in the special capital region of jakarta. the phases between planning and budgeting stages are planned better. furthermore, the responsibility and easiness of tracking from a data or from an activity at any time, or, in other words, the budgeting control management runs”. (mr. gs, developer and consultant of e-budgeting) in addition, this stage reveals that with e-budgeting, distribution of duties and authorities are clear and budget control management play an active role. conclusion based on the results and discussion in previous section, we may conclude that the e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta is worthy to be continued since it evidently runs effectively from the perspective of cipp model (context, input, process and product). the first component, context, focuses on the successful achievement of initial purpose, which is realization of budget transparency and accountability with the provincial administration of special capital rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 112 region of jakarta. the second component, input, reveals that utilization information technology infrastructure in the form of existing facilities and infrastructures is good and adequate but has weakness with the server used. the utilization of human resources or human infrastructure is sufficient since in its implementation, the provincial administration of special capital region of jakarta always performs training and socialization with all local government budget teams (tapds). the third component of cipp model, process, discloses that by using ebudgeting application or system, tapd more easily help arrange rka (budget activity plan), the positive impact of this process evaluation result minimizes errors in inputting rka arrangement process and distribution of duties and authorities is clearer. in e-budgeting implementation stage, an sop (standard operating procedure) needs to be arranged immediately. finally, from the perspective of product component, the evaluation result states that the existing e-budgeting implementation with the provincial administration of special capital region of jakarta improves the quality of apbd from the perspective of appropriateness to planning document of rpjmd (regional medium-term development plan). in addition, the advantage of e-budgeting is that the budget control management plays an active role. the weakness of this research is that it has only few informants, since in order to improve the effectiveness of research time, the researcher focuses more on the internal factor of regional finance management agency (bpkd) and regional development planning agency (bappeda) of the special capital region of jakarta province. this research should add more informants from the regional house of people’ representatives (dprd). further researches are expected to employ informants from the regional house of people’ representatives (dprd) in order to enrich information of the effectiveness of e-budgeting implementation in regional planning and budgeting process. references anwar, k., djumiarti, t., & rihandoyo. (2013). analisis faktor-faktor keberhasilan elektronik governemnet pada pemerintah kabupaten jepara. journal of public and management, 2(4), 87-96. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewfile/3587/3 498 arikunto, s. (2014). penelitian tindakan kelas. jakarta: pt. bumi aksara. chen, y. c., & zhang, j. c. (2012). citizen-centric e-government performance: satisfaction with e-information. electronic government, an international journal, 9(4), 388. https://doi.org/10.1504/eg.2012.049726 creswell, j. (2014). penelitian kualitatif & desain riset: memilih di antara lima oendekatan (edisi indonesia). yogyakarta: pustaka pelajar. darodjat & wahyudhiana, m. (2015). model evaluasi program pendidikan. islamadina, 16(1), 1–28. davis, f. d., & venkatesh, v. (2000). a theoritical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. management science, 48(2), 186–204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926 dunn, w. n. (1999). pengantar analisis kebijakan publik. yogyakarta: gadjah mada university press. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewfile/3587/3498 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewfile/3587/3498 https://doi.org/10.1504/eg.2012.049726 https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926 rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 113 dwidjowito, r. n. (2004). kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi. jakarta: pt. elex media koputindo kelompok gramedia. evans, d., & yen, d. c. (2006). e-government: evolving relationship of citizens and government, domestic, and international development. government information quarterly, 23(2), 207–235. https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.004 farsi, m., & sharif, m. (2014). stufflebeam ’ s cipp model & program theory : a systematic review. international journal of language learning and applied linguistics world (ijllalw), 6, 400–406. hakan, k., & seval, f. (2011). cipp evaluation model scale: development, reliability and validity. procedia-social and behavioral sciences, 15, 592–599. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.146 hasan, a., yasin, s. n. t. m., & yunus, m. f. m. (2015). a conceptual framework for mechatronics curriculum using stufflebeam cipp evaluation model. procedia-social and behavioral sciences, 195, 844-849. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.324 jakarta, b. p. k. d. p. d. (2017). e-budgeting aplikasi perencanaan dan penganggaran (pendekatan berbasis program, kebutuhan dan harga satuan). retrieved from http://akuntansidki.com jones, s., irani, z., & sharif, a. (2007). e-government evaluation: reflections on three organisational case studies. proceedings of the annual hawaii international conference on system sciences, 1–8. https://doi.org/10.1109/hicss.2007.189 kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia. (2015). tinjauan ekonomi dan keuangan (mendorong pembangunan infrastruktur demi pemerataan kesejahteraan masyarakat). tinjauan ekonomi dan keuangan, 5(4), 6–7. kunstelj, m., & vintar, m. (2004). evaluating the progress of e-government development: a critical analysis. information polity: the international journal of government & democracy in the information age, 9(3,4), 131–148. retrieved from http://proquest.umi.com/pqdweb?did=881207981&fmt=7&clientid=8 991&rqt=309&vname=pqd mahmudi, i. (2011). cipp: suatu model evaluasi program pendidikan. jurnal at-ta’dib, 6(1), 112–124. miles, m. b., & huberman, a. m. (2009). analisis data kualitatif. jakarta: universitas indonesia press. mohebbi, n., akhlaghi, f., yarmohammadian, m. h., & khoshgam, m. (2011). application of cipp model for evaluating the medical records education course at master of science level at iranian medical sciences universities. procedia-social and behavioral sciences, 15, 3286-3290. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.287 moleong, l. j. (2014). metode penelitian kualitatif. bandung: pt. remaja rosdakarya. nugroho, r. (2006). kebijakan publik untuk negara-negara berkembang. jakarta: pt. elex media kompetindo kelompok gramedia. nurdiana, n. (2014). teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. contech, 5(2), 1110–1118. prasetyo, d. h. (2006). penerapan e-budgeting pada proses pembuatan rencana anggaran belanja daerah kota surabaya. paper was presented at seminar nasional manajemen teknologi iii. surabaya. purwohandoko, sanaji, & mustofa, a. (2015). the successful implementation of e-budgeting in public university: a study at individual level. journal of advances in information technology, 6(3), 135–139. https://doi.org/10.12720/jait.6.3.135-139 quezada, g. v. (2005). performance evaluation models for strategic decision-making: towards ahybrid model. michigan: faculty of the https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.004 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.146 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.324 http://akuntansidki.com/ https://doi.org/10.1109/hicss.2007.189 http://proquest.umi.com/pqdweb?did=881207981&fmt=7&clientid=8991&rqt=309&vname=pqd http://proquest.umi.com/pqdweb?did=881207981&fmt=7&clientid=8991&rqt=309&vname=pqd https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.287 https://doi.org/10.12720/jait.6.3.135-139 rahman, irianto and rosidi / evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of dki jakarta… journal of accounting and investment, january 2019 | 114 graduate collafe in partial fullfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy departement of educational studies western micgigan university. retrieved from https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://s cholar.google.co.id/&httpsredir=1&article=2054&context=dissertations sangadji, e. f. (2015). faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi ebudgeting pada oemerintah kota surabaya. thesis, universitas brawijaya, indonesia. sari, k. d. a., & winarno, w. a. (2012). implementasi e-government system dalam upaya peningkatan clean and good governance di indonesia. jurnal ekonomi akuntansi dan manajemen (jeam), 11(1), 42–54. sesmiarni, z. (2014). model evaluasi program pembelajaran. bandar lampung: aura printing & publishing. siau, k., & long, y. (2006). using social development lenses to understand e-government development. journal of global information management, 14(1), 47–62. https://doi.org/10.4018/jgim.2006010103 stair, r., & reynolds, g. (2010). principle of information system (9th ed.). usa: course technology. stufflebeam, d. l. (2003). the cipp model for evaluation. dorderecht: kluwer academic publisher. u. n. e.g. (2016). e-government in support of sustainable development. weber, r. (1999). information system control and audit. usa: prentice hall inc. yahaya, a. h. (2001). the using of model context, input, process and products (cipp) learning programs assesment. research report, universiti teknologi malaysia, malaysia. yildiz, m. (2007). e-government research: reviewing the literature, limitations, and ways forward. government information quarterly, 24(3), 646–665. https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.01.002 https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.co.id/&httpsredir=1&article=2054&context=dissertations https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.co.id/&httpsredir=1&article=2054&context=dissertations https://doi.org/10.4018/jgim.2006010103 https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.01.002 single entry vs double entry jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 105-114, juli 2001 issn: 1411-6227 double entry book keeping dan accrual basis sebagai pendukung akuntabilitas sektor publik suryo pratolo e-mail: spratolo@yahoo.com universitas muhamadiyah yogyakarta abstract at the reformation era, the claim of transparency in all of area is the important thing. this claim happens mostly in governmental sector as core public organization that must give services for public needs. basically, government is public believe holder, because of that it must be “amanah” by creating transparency and accountability at work in fulfill public needs. one of the ways to achieve transparency and accountability is doing public reporting well. it means that government must give high quality accounting information to public (parliament and other stakeholder). we all know that high quality accounting information will be achieved if it is relevant, reliable, auditable and traceable. in realizing this high quality of accounting information system we need so many factors. in this article we try to expose the double entry book keeping and accrual basis system in supporting the high quality of accounting information system that ultimately creating good clean governance in indonesia. keywords: claim of transparency, accountability, relevant, reliable, auditable, traceable, double entry book keeping, accrual basis. abstrak pada era reformasi, klaim transparansi di semua daerah adalah hal yang penting. klaim ini terjadi terutama di sektor pemerintah sebagai organisasi publik inti yang harus memberikan pelayanan untuk kebutuhan publik. pada dasarnya, pemerintah masyarakat percaya pemegang, karena itu harus "amanah" dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas di tempat kerja di memenuhi kebutuhan masyarakat. salah satu cara untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas melakukan pelaporan publik dengan baik. ini berarti bahwa pemerintah harus memberikan kualitas tinggi informasi akuntansi untuk umum (parlemen dan pemangku mailto:spratolo@yahoo.com suryo pratolo double entry book keeping dan accrual basis… 106 kepentingan lainnya). kita semua tahu bahwa kualitas tinggi informasi akuntansi akan tercapai jika relevan, handal, auditable dan dapat dilacak. dalam mewujudkan ini berkualitas tinggi dari sistem informasi akuntansi kita perlu begitu banyak faktor. pada artikel ini kita mencoba untuk mengekspos ganda pembukuan entri dan basis akrual sistem dalam mendukung kualitas tinggi sistem informasi akuntansi yang pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang bersih baik di indonesia. kata kunci: klaim dari transparansi, akuntabilitas, relevan, reliabel, dapat diaudit, dapat ditelusuri, pembukuan double entry, basis accrual. pendahuluan organisasi sektor publik terutama pemerintah adalah organisasi non profit yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/publik dan memperoleh dana dari publik. belakangan ini banyak terungkap kasus berindikasikan penyalahgunaan wewenang yang merugikan publik. kasus-kasus tersebut kerap tertutup dari pengamatan publik, dan akhirnya menempatkan publik sebagai fihak yang dirugikan. hal-hal yang menyangkut kepentingan hidup rakyat banyak sering kali diputuskan tanpa keterlibatan publik, dilakukan tanpa keterbukaan, dan tanpa laporan tentang pelaksanaannya. pada galibnya, para pemegang kekuasaan hanyalah menjalankan amanah dari rakyat untuk mengatur penyelenggaraan negara, sehingga perlu ada public answering (penjawaban publik) yang memadai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan amanah tersebut. dengan demikian, para pemegang kekuasaan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tanggungjawabnya, tetapi juga untuk memberi laporan atas pelaksanaan tanggungjawabnya (bpkp, 1999) isu tentang akuntabilitas adalah tentang bagaimana menerapkan akuntabilitas tidak saja untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja fihak berwenang. untuk terciptanya akuntabilitas, salah satunya dengan dukungan sistem akuntansi. sistem akuntansi yang baik adalah yang mampu menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang berkualitas. karakteristik kualitatif pelaporan keuangan sektor publik adalah: dapat dipercaya, relevan pada kebutuhan pemakai, dapat dipahami, jelas dan akurat, disajikan menurut periodisasi, konsisten dan komparabilitas, materialitas (bastian, 2001). untuk dapat mencapai kualitas informasi akuntansi sektor publik ini salah satunya adalah dengan jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 105-114, juli 2001 107 menggunakan model double entry book keeping dan accrual basis dalam praktik akuntansi di sektor publik. artikel ini membahas dukungan double entry book keeping dan accrual basis pada akuntabilitas di sektor publik. yang dimaksud sektor publik dalam artikel ini adalah sektor pemerintah yang merupakan organisasi pure-non profit atau core public. organisasi sektor publik organisasi sektor publik yang dimaksud di sini adalah organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat umum (jones.et.al, 1996). organisasi sektor publik meliputi pemerintah dan organisasi non profit lainnya seperti yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat. apabila digambarkan adalah sebagai berikut: semakin ke kiri suatu organisasi akan semakin bersifat publik, dan semakin ke kanan akan semakin privat. contoh core public adalah organisasi pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagai organisasi pelayanan publik dan non profit oriented serta didanai dari pajak masyarakat. bergerak ke kanan organisasi akan berbentuk organisasi quasi public dimana organisasi ini memberikan pelayanan publik, pendanaannya tidak melalui pajak, bersifat non profit oriented, dikelola oleh fihak swasta. contoh dari organisasi quasi public adalah: yayasan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. bergerak kekanan lagi suatu organisasi akan berbentuk quasi privat yang merupakan organisasi yang memberi pelayanan publik namun sudah dikelola menggunakan manajemen privat, bahkan sudah listing di pasar modal sehingga harus mematuhi aturan di pasar modal dimana aturan-aturan yang ada pada umumnya diperuntukkan bagi sektor privat, contohnya adalah bumn, bumd seperti pt telkom dan sebagainya. sedangkan organisasi core privat adalah organisasi yang bermotif profit oriented dan pendanaannya jelas bukan dari pajak dan intervensi pemerintah hampir tidak ada. untuk organisasi privat ini sangat mudah mencari contohnya sehingga tidak diungkapkan pada artikel ini. faktor pendukung pentingnya organisasi sektor publik adalah (withfield,1992): (1) adanya public-good, yaitu barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang apabila penyediaannya diserahkan kepada core public core privat quasi public quasi privat suryo pratolo double entry book keeping dan accrual basis… 108 sektor privat maka pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat banyak ini akan terganggu. untuk memahami pengertian barang publik akan mudah dipahami apabila dilawankan dengan barang privat. barang privat mempunyai sifat: excludable yang berarti apabila seseorang tidak mau membayar sesuatu maka dapat dicegah untuk tidak mengkonsumsi barang tersebut dan depletability yang berarti konsumsi seseorang akan mempengaruhi (mengurangi konsumsi orang lain) (nopirin, 2000). contoh barang publik misalnya: pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. (2) adanya kegagalan pasar. pada kegagalan pasar tidak tercapai adanya mekanisme persaingan sempurna, di sini campur tangan pemerintah sangat diperlukan. misalnya saja tentang bahan bakar minyak, listrik, pendidikan. hal-hal tersebut tidak dapat diadakan berdasarkan mekanisme pasar, sebab bila menggunakan mekanisme pasar,yang akan dirugikan adalah rakyat. (3) adanya merit goods. merit goods adalah barang yang sangat berguna seperti bahan bakar, listrik yang dalam pengelolannya tidak dapat diserahkan kepada sektor privat. (4) adanya demerit goods. demerit goods adalah barang yang harus dibatasi, misalnya narkotika dan obat psikotropika lain yang harus dibatasi penggunaannya untuk terutama bidang kesehatan saja. apabila penyediaan barang-barang ini diserahkan kepada privat dikhawatirkan produksinya tidak dibatasi, justru akan diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya. prinsip jasa publik dua dari 12 prinsip jasa publik adalah (bpkp, 1999): (1) kebutuhan dan permintaan publik, yaitu organisasi publik menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan publik baik secara kolektif maupun secara individual. (2) publik information, yaitu informasi, account, dan statistik yang dihasilkan organisasi, pengembangan dan pendanaan jasa-jasa, harus dapat dengan mudah diakses sebagai informasi publik. keunggulan jasa sektor publik dua dari 5 keunggulan jasa sektor publik adalah (bpkp, 1999): (1) memenuhi kebutuhan, yaitu organisasi sektor publik menerima dana dari pajak publik yang merupakan alat yang pantas, efektif dan jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 105-114, juli 2001 109 ekonomis untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, jasa perkeretaapian. tanggungjawab dan biaya dibagi secara kolektif dan tidak mendasarkan hanya pada salah satu individual dan pada kebutuhan tekanan pasar serta keuntungan privat. jasa publik disediakan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. sedangkan perusahaan privat memberikan jasa hanya kepada fihak yang mampu untuk membelinya. tanggungjawab pelayanan jasa publik mendasarkan pada komunitas secara kolektif, tersedia untuk semua pada saat dibutuhkan, tidak dibebankan hanya pada orang yang menggunakannya saja. (2) akuntabilitas demokratis, yaitu jasa publik harus accountable secara langsung kepada publik melalui dewan perwakilan rakyat, meskipun sistemnya belum memenuhi. meskipun demikian, merupakan hal yang potensial bagi pekerja dan pengguna jasa publik untuk memperoleh pengendalian yang lebih dalam menjalankan jasa publik melalui pendemokrasian manajemen melalui komite dan dewan perwakilan rakyat dalam membuat kebijakan-kebijakan akuntabilitas konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. masing-masing individu pada tiap klasifikasi bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang mempunyai kendali tersebut. sebagai contoh, kegiatan pelaksanaan program pengentasan masyarakat dan garis kemiskinan adalah kegiatan terkendali bagi kantor menteri negara taskin/ kepala bkkbn, tapi kegiatan ini menjadi tidak terkendali lagi bagi departemen perhubungan atau departemen pekerjaan umum. akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara suryo pratolo double entry book keeping dan accrual basis… 110 periodik. dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan (bpkp, 1999). salah satu penghambat pelaksanaan akuntabilitas adalah deficiency in the acconting system (bpkp, 1999). buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas secara penuh. akuntabilitas memerlukan dukungan sistem informasi akuntasi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang berkualitas. fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada fihak-fihak yang berkepentingan. pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to heard and to be listened to) (mardiasmo, 2001). akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, akan tetapi juga melakukan horizontal accountability. tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik seharusnya diikuti juga dengan reformasi akuntansi sektor publik terutama pada perubahan sistem akuntansi dari single entry yang dipraktikan saat ini dan sebelumnya menjadi double entry, dan perubahan sistem akuntansi berbasis kas (cash basis) yang dipraktikan saat ini dan sebelumnya menjadi akuntansi accrual (accrual basis) (mardiasmo, 2001) single entry versus double entry dalam sejarah penerapannya, double entry book keeping (double entry system) sebagai sistem pencatatan transaksi-transaksi keuangan telah dipuji jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 105-114, juli 2001 111 kesempurnaannya oleh beberapa penulis terkemuka. double entry book keeping yang pertama kali dikenal di italia (sekitar abad ke 13), menurut goethe merupakan salah satu penemuan terbaik dari hasil pemikiran manusia. arthur cayley-seorang ahli dalam bidang matematika pada abad 19menyebut bahwa prinsip yang terkandung dalam double entry book keeping sebagai suatu prinsip yang sempurna. pandangan yang hampir sama dengan pendapat goethe dan arthur cayley dikemukakan oleh werner sombart yang menyejajarkan sistem double entry book keeping dengan sistem galileo dan newton (nurofik, 1992). single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya good public governance yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, perubahan dari sistem single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. single entry memang relatif mudah, namun pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (mardiasmo, 2001). cash basis versus accrual basis cash basis merupakan dasar penerapan akuntansi yang mengakui transaksi dan kejadian pada saat kas diterima atau dibayarkan. fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas dengan mengukur hasil-hasil keuangan untuk satu perioda dengan membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. keunggulan dan keterbatasan cash basis pemakai laporan keuangan membutuhkan informasi yang lebih kompleks yang tidak dapat disediakan oleh akuntansi dasar kas. oleh karena itu informasi yang berdasar cash kurang relevan bagi para pengambil keputusan, karena dasar kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lainnya (bastian, 2001). akuntansi cash basis tidak dapat memberikan informasi modal maupun aktiva secara akurat. publik mempunyai keterbatasan untuk meminta suryo pratolo double entry book keeping dan accrual basis… 112 pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya, sebab informasi kas berarti pemerintah mempertanggungjawabkan kas yang digunakan tetapi tidak disebutkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. sehingga kekuranganya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan cash basis tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas dengan baik. terlepas dari kekurangan cash basis, metoda ini memiliki keunggulan dalam hal karakteristik kualitatif dan biaya. dari sisi karakteristik kualitatif prinsip cash basis lebih mudah dimengerti dan dijelaskan. informasi berdasar cash mempunyai nilai tinggi karena aliran kas yang seragam, sehingga realibilitas dan komparabilitasnya tinggi dan pelaporan lebih tepat waktu penyusunan informasi ke dalam laporan keuangan relatif lebih mudah. dari sisi biaya lebih rendah karena mengoperasikan sistem akuntansi berdasar cash tidak memerlukan keahlian akuntansi yang tinggi. keunggulan dan kelemahan accrual basis accrual basis merupakan dasar penerapan akuntansi yang mengakui transaksi dan kejadian pada saat terjadinya lebih dari sekedar pada saat kas dibayarkan atau diterima (iai, 2000). elemen-eleman yang diakui adalah: asset, liabilities, net worth, revenues, dan expenditures (bastian, 2001). pengukuran akuntansi akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya tersebut pada suatu entitas. akuntansi berdasar accrual memberikan informasi kepada pemakai yang meliputi: sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas, biaya dalam menjalankan operasinya (atau biaya dalam memberikan pelayanan jasa kepada publik), informasi lain yang terdapat pada posisi keuangan dan perubahannya, informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah entitas tersebut beroperasi secara ekonomis dan efisien. teknik akuntansi berbasis accrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik (mardiasmo, 2001). pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan bagi publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. hal ini berbeda dengan tujuan utama pengaplikasian akrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (proper matching cost against revenue). perbedaan ini disebabkan jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 105-114, juli 2001 113 karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit oriented), sedangkan dalam sektor publik orisentasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (service oriented). keunggulan accrual basis di sisi neraca akuntansi accrual mensyaratkan pengelolaan catatan-catatan secara lengkap mengenai aktiva dan kewajiban. apabila tidak menggunakan akuntansi accrual organisasi tidak mempunyai daftar aktiva secara lengkap dan daftar kewajiban secara lengkap dan ditail. pentingnya informasi aktiva adalah, informasi ini dapat mendukung manajemen aktiva secara efektif, membantu manajer memberikan pelayanan yang lebih baik dan menghemat uang baik melalui penggunaan aktiva secara efisien, pengurangan aktiva yang surplus dan penggantian dan pembuangan aktiva yang sudah usang. daftar aktiva memungkinkan manajer untuk dapat mengidentifikasikan biaya yang terjadi dari aktiva yang dimiliki, menganggarkan biaya tersebut, menentukan saat terbaik untuk mengganti aktiva, mengidentifikasi aktiva yang hilang atau rusak, memperhatikan biaya kepemilikan dan penggunaan aktiva tetap. manfaat akuntansi akrual di sisi kewajiban adalah memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menghargai dan merencanakan bentuk pembayaran utang, tidak hanya dalam hal meminjam saja, menjamin pelaporan yang lengkap dari transaksi atau kejadian, mengalokasikan tanggungjawab untuk manajemen utang, penting untuk akuntabilitas dan pembuatan keputusan, informasi potensi akan terjadinya utang penting bagi external user. keunggulan accrual basis di sisi kinerja keuangan dengan menggunakan accrual basis mendukung fungsi laporan kinerja keuangan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan, mengukur biaya operasi dengan lebih akurat. kelemahan accrual basis dalam mengadopsi akuntansi berbasis akrual terdapat hal-hal tertentu yang harus diperhatikan yaitu dalam memperkenalkan akuntansi berbasis akrual membutuhkan pengidentifikasian dan penilaian aktiva, penetapan sistem akuntansi, mengembangkan kebijakan akuntansi dan pelatihan, juga membutuhkan keterampilan dan pengetahuan akuntansi tingkat tinggi. namun suryo pratolo double entry book keeping dan accrual basis… 114 keuntungan yang diberikan akuntansi accrual pada umumnya berada di atas biaya operasionalnya. penutup dalam pencapaian good and clean governance di pemerintah republik indonesia baik pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik yang pure non profit, dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi yang ditujukan baik kepada pemerintah di atas secara vertikal maupun kepada masyarakat secara horisontal. hal ini disebabkan masyarakat atau publik lah yang mendanai pemerintah sebagai amanah rakyat. akuntabilitas dan transparansi dapat dicapai menggunakan pelaporan keuangan yang berkualitas. pelaporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan dari proses dan sistem akuntansi yang berkualitas, yang dapat memberikan informasi kinerja keuangan dan kondisi keuangan pemerintahan secara komprehensif. dari tuntutan di atas sistem akuntansi double entry dan berbasis accrual adalah suatu pilihan yang tepat. daftar pustaka bastian, indra. 2001. membangun infrastruktur sistem akuntansi keuangan sektor publik. yogyakarta. bpkp. 1999. pengukuran kinerja: tim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jakarta. _______. 1999. akuntabilitas: tim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jakarta. _______ . 1999. 30 alasan untuk keberhasilan/kegagalan implementasi akuntabilitas: tim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jakarta. iai. 2000. exposure draft pernyataan standar akuntansi keuangan sektor publik. jakarta. jones, rowan,,pendlebury, maurice. 1996. public sector accounting, 4 th edition. pitman publishing, london. mardiasmo. 2000. tantangan akuntansi sektor publik dalam mewujudkan good governance dalam perspektif otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuju indonesia baru. yogyakarta. nopirin. 2000. pengantar ekonomi makro & mikro, edisi pertama, bpfe, yogyakarta. nurofik. 1992. triple entry bookkeping: sebuah upaya menambah kegunaan laporan keuangan., jurnal akuntansi dan manajemen. stie ykpn, yogyakarta. whitfield, dexter. 1992. the welfare state. pluto pers, london. journal of accounting and investment vol. 23 no. 3, september 2022 article type: research paper viability of risk-return trade-off within a south african context natasha robbetze1* and matthys johannes swanepoel2 abstract research aims: this study aimed to determine whether systematic risk and return are related to each other. it answered the research question: is it realistic for investors to expect high returns when their investments are associated with more riskiness? design/methodology/approach: quantitative analysis was applied through a correlational research design. secondary data were collected from the integrated real-time equity system (iress). the statistical package for social sciences (spss) was utilised to measure a pearson correlation coefficient and execute multiple regression analysis. this was done to test for the relationship between financial measurements of systematic risk and return, of sampled entities. research findings: this research found that measures of systematic risk and return are not necessarily related when empirically analysed for sampled entities. theoretical contribution/originality: this paper indicated that the principle of the modern portfolio theory (mpt) should not be accepted as general truth. it should not be assumed that risk and return are linearly related in all financial markets under all economic circumstances. this premise is contrary to general financial management practice, where the mpt is universally accepted and even forms the basis of other financial theories. research limitation: the use of the iress database posed a limitation in terms of sampling, as the database was frequently unable to present a complete set of data needed for statistical testing. consequently, only 33 companies were sampled, as iress only made a complete set of required data available for these entities. keywords: jse listed companies; risk-return trade-off; systematic risk; return; financial management introduction the phrase ‘the higher the risk, the higher the return’ emanates from the modern portfolio theory (mpt), developed by a wall street broker, harry markowitz, in 1952 (rusoff, 2019). as a foundational concept, the mpt dominates thoughts around how returns and systematic risk levels are interrelated (miller, 2019). markowitz’ theory posits that investors should analyse risk relative to the returns they intend to generate (iyiola et al., 2012). according to the mpt, the investor would ideally opt to generate the highest possible return, while minimising risk associated with the investment. this theory issues a caveat: increases in returns are associated with increases in risk. thus, the rational investor should opt to find a ‘sweet spot’ where enough returns are generated, while the affiliation: 1 department of accountancy, faculty of management sciences, vaal university of technology, south africa 2 department of management accounting and financial management, north-west university, south africa *correspondence: natashar1@vut.ac.za doi: 10.18196/jai.v23i3.15037 citation: robbetze, n., & swanepoel, m. j. (2022). viability of risk-return trade-off within a south african context. journal of accounting and investment, 23(3), 413-430. article history received: 14 jun 2022 revised: 17 jun 2022 accepted: 21 jul 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57192710313 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57210978139 https://www.vut.ac.za/accountancy/ https://www.vut.ac.za/accountancy/ https://www.vut.ac.za/accountancy/ https://www.vut.ac.za/accountancy/ https://commerce.nwu.ac.za/accounting-sciences/management-accountancy https://commerce.nwu.ac.za/accounting-sciences/management-accountancy https://commerce.nwu.ac.za/accounting-sciences/management-accountancy https://commerce.nwu.ac.za/accounting-sciences/management-accountancy mailto:natashar1@vut.ac.za https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15037 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/15037 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v23i3.15037&domain=pdf robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 414 riskiness associated with the investment does not exceed the risk level that the investor is willing to absorb (west, 2004). this investment compromise between risk and return is often referred to as the ‘risk-return trade-off'. the mpt is applied in other financial theories such as the capital asset pricing model (capm), free cash flow valuations (fcfv), dividend discount model (ddm), arbitrage pricing theory (apt) and net present value methods (npvvm), where the capm free cash flow valuations (fcfv), dividend discount model (ddm), arbitrage pricing theory (apt) and net present value methods (npvvm), where the capm is applied as discount rate (piccoli et al., 2018; szczygielski, 2018; correia et al., 2019). researchers such as taillard (2020) argue that despite the mpt’s popularity, risk-return trade-off is highly simplistic, which does not accommodate many changing factors in the investment environment. wood (2016) posits that historical data do not support the risk-return trade-off assumption, suggesting higher risk investments are associated with lower returns and losses. seminal research studies by hurdle (1974), armour and teece (1978), treacy (1980) and march and swanson (1984) confirm systematic risk and return are either unrelated or inversely related. wang and yang (2013), wang and khan (2017) and nugroho et al. (2021) have all found that the riskreturn trade-off is indeed viable in samples that were empirical tested. from preceding arguments, it can be submitted that there exists uncertainty around the viability of the risk-return trade-off principle. nevertheless, scholars and investment managers universally adopt the risk-return trade-off, oblivious of whether the relationship between systematic risk and return exists empirically within the respective investment markets. this study intends to fill a gap in research by clarifying whether systematic risk and return measures are empirically associated with each other within the south african investment environment, when johannesburg stock exchange (jse) listed companies are sampled. the study answers the research question: is it realistic for investors to expect high returns when their investments are associated with more riskiness, in a south african context? this research paper contributes to current academic knowledge by turning attention to the fact that the basic principle of the mpt is not universal and should not be accepted as such. limited research has been done to challenge the mpt and its underlying assumption. from a south african perspective, only one other similar study was undertaken by chawana (2011). internationally, limited recent research has been performed on this topic. the novelty of this research lies, not only in bringing a 70-yearold portfolio theory into question, but also in implying that a new approach to systematic risk modelling may be required. in terms of theoretical contributions, this paper extends the interpretation of ‘returns’ beyond profitability measures, by also considering market ratios and the market value of the share, as a possible proxy for returns. empirically, this research indicated that systematic risk and return measures were not significantly related to each other, in the case of sampled companies. empirical findings highlight the fact that the prediction of systematic risk may not entail universal solutions. open-minded and modern approaches are needed, as far as systematic risk estimation is concerned. robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 415 literature review and hypotheses development this section provides a discussion of the existing literature to explain the context and to set the backdrop against which the hypotheses of the study is formulated. risk in financial perspective: unsystematic and systematic risk considering risk from a financial perspective, risk relates to the level of uncertainty posed by an investment and how it may result in losses to the investor (ahmad & ramzan, 2016). the financial literature focuses mostly on two different types of risk: unsystematic risk and systematic risk. unsystematic risk is the risk pertaining to micro factors within a company. micro factors are fully within the control of the company (thakur, 2020). as these risks can be managed; companies can take strategic steps to prevent such risks from resulting in significant losses. this can be done through proper planning, insurance and pro-active actions (marx et al., 2017). the main categories of unsystematic risks consist of compliance risk, reputational risk, security risk, competition risk, governance risk, strategic risk, technological risk, project risk and quality risk (boitnott, 2022; henderson, 2020; kirvan, 2021). more often, researchers turn their attention to the analysis of systematic risk. chhapra et al. (2020) describe systematic risk as ‘distress risk’, for these risks are caused by market fluctuations that are beyond a company’s control and can be harmful to companies, placing them in financial distress. systematic risk cannot be mitigated through diversification, as this risk originates from fluctuations in market conditions. market conditions are affected by external economic factors and estimating systematic risk is a key factor in investment decisions (puspitaningtyas, 2017). estimating systematic risk in stock markets systematic risk is measured through monitory volatility in share prices behaviour (ahmad & ramzan, 2016). it is therefore argued that systematic risk is determined through the analysis of financial information in the form of share prices and share price movements. volatility is defined as the level and regularity of fluctuations in share prices (ahmad & ramzan, 2016). nasstrom (2013) puts forward that volatility is the magnitude by which share prices decrease and increase within a specific time frame. according to tsay (2010), volatility measures the dispersion of a share price around its mean value. from the preceding definitions, it is submitted that volatility is the extent to which share prices variate, resulting in a distribution of share price values around the share’s mean value. from a mathematical standpoint, there are four different methods through which systematic risk can be measured. the first method pertains to the measurement of standard deviations. a standard deviation is an indicator of how share price data deviates from a mean score. the larger the standard deviation, the greater the volatility of share price behaviour. investors can use the standard deviation size to match their risk appetite. investors who are less willing to face risk, will opt for shares that generate smaller standard deviations from the mean (levy, 2002; sofalof, 2015). secondly, systematic risk can be estimated through calculation of alpha. robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 416 alpha is a measure that compares the performance of a share to the performance of a benchmark (normally a share index). alpha assumes a baseline of zero. any alpha value above zero indicates that the share outperformed the index. similarly, an alpha value below zero, indicates that the share underperformed. an alpha value of 1 percent, for example, indicates that the share outperformed the index by 1 percent (wilkinson, 2013; sofalof, 2015). the third calculation method is by means of r-squared measurement. rsquared is used to model benchmark returns against share price returns. the higher the r-squared value, the closer the share returns are moving towards the benchmark. similarly, lower r-squared values indicate deviation from the benchmark and potential investment distress (levy, 2002; wilkinson, 2013). lastly, systematic risk can be measured through the calculation of beta. beta compares the performance of the company to that of the industry. it assumes a baseline value of one. if the company has a beta value greater than one, its share price behaviour is more volatile than the industry. a beta value less than one indicates that the share price behaviour is less volatile than the industry (amihud & goyenko 2018). for the purpose of this study, beta was selected as a proxy, which represents systematic risk. the selection of this proxy is in line with prior research performed by green & zhao (2021) and rutkowska-ziarko (2022). where beta is applied for the estimation of systematic risk, two different types of beta values can be calculated: leveraged beta and unleveraged beta. leveraged beta is a beta measurement that accommodates the capital structure of a company. it takes into account that systematic risk is increased when debt is obtained by the company, therefore, leveraged beta is somewhat higher than unleveraged beta (lesseig & payne, 2017). leveraged beta is applied in financial modelling (sarmientosabogal & sadeghi, 2014). unleveraged beta represents a beta measurement through which company debts are ignored. unleveraged beta estimates systematic risk in the instance where the company is only funded by means of equity contributions (mehta, 2021). unleveraged beta is normally a lower risk figure than leveraged beta. not incorporating debt into a beta measure decreases systematic risk, as debt renders the company more vulnerable to macro-economic effects (such as inflation and interest rates) (abidin et al., 2021). for the purpose of this study, both leveraged and unleveraged beta values were included for testing to avoid any oversights on the part of the researchers. interrelation between profitability, earnings, dividends and share price understanding return is deemed a critical success factor of this study, since there are so many interpretations of return. in delineating return, barnes (2003) argues there is no singular definition relating to the term return and that the concept should remain openended and all-inclusive, depending on the investment, the investor and the investment portfolio. according to fadjar et al. (2021), a return is the output or yield obtained through investing. thus, returns are measured as the difference between the value of a portfolio at an earlier time, versus the current point in time. it can therefore be posited that a return is the yield generated by the investor when investments are made, leading to increases in the value of an investment portfolio. robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 417 returns consist of a current compensation (such as interest or dividends) and share price growth, which is created through shareholder wealth. returns in the form of current compensation are normally paid within the short term, such as annually or semi-annually. share value growth represents capital gains over the longer term. however, such capital gains can only be realised upon the sale of the share (feeny, 2021). the quantification of returns needs to consider both shortand longer-term compensation for the investment. prior research (bower & bower, 1969; lewellen, 2004; chen & shen, 2009) extended focus towards profitability, dividends, earnings and share price analysis as the main source of analysing returns. hall (2018) argues that short-term returns such as earnings and dividends are interrelated with long-term returns such as share price growth, by indicating that earnings per share (eps), return on equity (roe), return on assets (roa) and dividends per share (dps) are predictors of shareholder wealth. figure 1 serves as a further explanation around the interrelatedness of these concepts. figure 1 profits/earnings, dividends and share price value interrelation figure 1 indicates that the generation of profit or earnings lead to the company’s ability to distribute dividends to shareholders. researchers such as dimitropoulos and asteriou (2009), farsio et al. (2004) and skinner and soltes (2011) postulate that there is a casual relationship between earnings and dividends. if a company is able to generate earnings and distribute dividends, the market value of shares (share price) should increase, based on a greater demand for the share, leading to the creation of shareholder wealth (bhasin & shaikh, 2013). as systematic risk is measured through volatility in share prices (ahmad & ramzan, 2016), there can potentially be an association between systematic risk behaviour and shareholder wealth creation. h1: market price per share is significantly related to systematic risk. panda and nanda (2017) researched the interrelatedness of short-termand long-term returns and concluded that shortand long-term returns were interrelated on stock exchanges for sampled countries like britain, denmark, finland, germany, portugal, spain, sweden, switzerland, greece, ireland, luxembourg and norway. it would seem that shortterm profits and long-term value creation are not independent from each other, and it profits/ earnings dividen ds share price value robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 418 should be noted that the unsustainable generation of short-term earnings will eventually lead to the plundering of long-term value creation (bernow et al., 2017). h2: profitability ratios are significantly related to systematic risk. in addition, it can be argued that if a causal relationship exists between earnings and dividends, while short-term profits and long-term value creation dependent upon each other, there should also be an association between dividends and long-term value creation. h3: market ratios are significantly related to systematic risk. from the preceding arguments it can submitted that that earnings, dividends and share price values are interrelated and representative of both short-term returns (income) and long-term returns (capital gains). as capital appreciation and risk are often associated with each other (bernow et al., 2017), the fundamental assumption of the mpt (that risk and return measures are related) is again reflected here. it seems that the mpt is deeply enmeshed in the determination of returns. h4: in combination, return variables can significantly predict systematic risk behavior. in the section hereafter, the research methods used to test the identified hypotheses, are described elaborately. research method the study applied a correlational research design in order to determine whether systematic risk and return are related to each other. the top 100 jse listed companies were populated and a sample was selected through the application of judgement sampling. a total of 33 companies were sampled based on the following sampling criteria: criterion 1: all applicable data for the sampled company should be readily available on iress for all years under review; criterion 2: the company should be listed on the jse for all years under review; and criterion 3: the company should not operate within the financial sector, as such entities do not publish accountancy related measures that are consistent and comparable to those of other sectors. secondary data were collected from iress and analysed through the application of spss (version 27). data were collected for a total of five consecutive years, 2015 to 2019. due to the covid-19 pandemic, which began in south africa during march 2020, more recent data had not been collected. it is posited that the effects of the pandemic would be robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 419 reflected in such financial data and distort findings. as the pandemic does not represent ordinary financial circumstances, its effects were not considered in this paper. two different data sets were collected: the first data set served as a proxy for the measurement of systematic risk and consisted of the collection of leveraged beta (lb) and unleveraged beta (ub) figures. the second data set represented the measurement of return. the ratios relating to profitability, dividends, share price and earnings, available from iress, were retrieved from iress, representing the independent variables. iress identified 18 ratios, classified into three groups: 12 profitability ratios, five market ratios and one share price measure (refer to table 1). data analyses entailed that three different statistical phases were applied. during the first phase, normality testing was done by means of the shapiro wilk test. the shapiro wilk test puts forward that a probability value (p) larger than 0,05 indicates normal distribution. after normality testing was done, data sets were mathematically transformed, where data distributions were non parametrically distributed. after normality testing and data transformation were done, phase 2 of the research process could be executed. during the second phase, a pearson correlation coefficient (r) was measured. the interpretation of the correlation coefficient was as follows (pallant, 2013): • a correlation between 0 and 0.3 indicates a low correlation; • a correlation between 0.31 and 0.6 indicates a medium correlation; and • a correlation between 0.61 to 1.00 indicates a strong correlation. the third phase of the research process involved the execution of multiple regression analysis. this was done to determine whether return measures have predictive value when applied in estimating systematic risk proxies. this phase necessitated testing for multicollinearity. multicollinearity is a phenomenon where independent variables are highly correlated with one another, and the statistical substance of the regression model is compromised (einspruch, 2015). the effects of multi-collinearity were avoided during the construction of the multiple regression models, by applying the stepwise multiple regression setting, on spss. this article followed all ethical standards for carrying out research and ethical clearance was obtained from the north west university. the results to the research, together with the interpretations, are displayed in the paragraphs hereafter. result and discussion normality test normality testing entails that the researcher tests whether the collected data were normally or abnormally (also referred to as non-parametrically) distributed. this is an important consideration, as the type of statistical testing performed can be greatly influenced by the distribution of data (fetters, 2020). as mentioned in previous robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 420 paragraphs, the research results were obtained through the execution of two different statistical phases. during the first phase, the data sets were tested for normality. where it was found that the data were not normally distributed, the data had to be transformed through the calculation of a natural log transformation. table 1 displays the outcomes of the normality test, using the shapiro wilk test. it further indicates where data were logtransformed together with the code that was used after transformation. table 1 results for shapiro wilk test ratio category/ measurement variable variable code p value natural log transformation where p < 0,05 (code) systematic risk leveraged beta lb 0.052 n/a systematic risk unleveraged beta ub 0.057 n/a profitability net profit margin npm 0.000 ln_npm profitability operating profit margin opm 0.000 ln_opm profitability return on assets roa 0.000 ln_roa profitability return on equity roe 0.000 ln_roe profitability return on capital employed roce 0.000 ln_roce profitability return on average assets roaa 0.000 ln_roaa profitability return on average equity roae 0.000 ln_roae profitability inflation adjusted return on assets inf adj roa 0.000 ln_inf adj roa profitability inflation adjusted return on equity inf adj roe 0.000 ln_inf adj roe profitability inflation adjusted return on average assets inf adj roaa 0.000 ln_inf adj roaa profitability inflation adjusted return on average equity inf adj roae 0.000 ln_inf adj roae market ratio dividend per share dps 0.000 ln_dps market ratio dividend yield dy 0.000 ln_dy market ratio earnings per share eps 0.000 ln_eps market ratio earnings yield ey 0.000 ln_ey profitability inflation adjusted profit per share inf adj p/share 0.000 ln_inf adj p/share market ratio price-earnings ratio pe 0.000 ln_pe market price market price per share price/share 0.000 ln_price/share table 1 represents the findings of the shapiro wilk test. all significance values were rounded to three decimal places, as this is the automatic output generated by spss. as per table 2, only lb (p = 0.052) and ub (p = 0.057) were normally distributed, where p > 0,05, which indicates parametric distribution. all other variables were non-parametrically distributed, with a probability value smaller than 0,000. as p < 0,05 for npm, opm, roa, roe, roce, roaa, roae, infl adj roa, infl adj roe, infl adj roaa, infl adj roae, dps, dy, eps, ey, inf adj p/share, pe and price/share, these variables required transformation in order for the distribution to be corrected. as parametric distributions cannot be rendered non-parametrically, all necessary variables were transformed to reflect parametric robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 421 distributions. by ensuring that all variables were normally distributed, all variables could be subjected to the same testing. measuring correlation coefficients (r) in observing the relationship between risk and return measures the second phase of the statistical process entailed that correlation analysis be applied to the variables. after all variables were either already normally distributed or transformed, correlation testing was possible. a pearson correlation analysis was performed in order to measure correlation coefficients (r). these coefficients enable the interpreter to observe whether a relationship exists between risk and return measures, for the sampled jse companies. in addition, the r-squared for each correlation, was also displayed. findings are reported on in table 2. table 2 correlation results code n lb (r) lb (r2) ub (r) ub (r2) ln_npm 165 -0.059 0.003 -0.002 0.000 ln_opm 165 0.044 0.001 0.049 0.002 ln_roa 165 -0.037 0.001 -0.073 0.005 ln_roe 165 -0.294 0.086 -0.294 0.086 ln_roce 165 -0.283 0.080 -0.221 0.049 ln_roaa 165 -0.026 0.000 -0.034 0.001 ln_roae 165 -0.245 0.060 -0.271 0.073 ln_inf adj roa 165 -0.100 0.010 -0.125 0.016 ln_inf adj roe 165 -0.246 0.061 -0.243 0.059 ln_inf adj roaa 165 -0.026 0.000 -0.034 0.001 ln_inf adj roae 165 -0.206 0.042 -0.226 0.051 ln_dps 165 0.224 0.050 0.183 0.033 ln_dy 165 0.146 0.021 0.161 0.026 ln_eps 165 0.300 0.090 0.286 0.081 ln_ey 165 0.037 0.001 0.108 0.012 ln_inf adj p/share 165 0.192 0.037 0.179 0.032 ln_pe 165 -0.037 0.001 -0.108 0.012 ln_price/share 165 0.224 0.050 0.152 0.023 table 2 illustrates correlation findings for all variables, as it relates to sampled jse companies. the number of observations was n = 165 [five years (2015 to 2019) of observation multiplied by 33 sampled jse companies] and p < 0,05 (as spss measured significance at a 95 percent confidence level). from table 2, it can be observed that all correlation coefficients obtained were small and insignificant in nature. some correlations resulted in positive associations, while others resulted in negative associations. in terms of inverse correlations, both ln_roe and lb and in_roe and ub resulted in r = 0.294. per r2, it can be posited that ln_roe and systematic risk moved in opposite robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 422 directions, where movement is ln_roe can only predict 8.6 percent of changes in systematic risk. similarly, ln_roce also resulted in inverse correlations, where ln_roce and lb generated a correlation of r = -0.283 and ln_roce and ub generated a correlation of r = -0.221, resulting in small negative associations with beta values. ln_roae and lb (r = -0.245) and ln_roae and ub (r = -0.271) proved to provide somewhat better negative correlation coefficients, proving that only 6 percent of changes in lb, could be attributed to ln_roae. likewise, 7.3 percent of changes in ub, could be attributed to ln_roae. ln_inf adj roe and lb (r = -0.246) and ln_inf adj roe and ub (r = -0.243) indicated that more or less 6 percent of changes in systematic risk can be accredited to inverse movements in ln_inf adj roe. ln_inf adj roae and lb (r = -0.206) and ln_inf adj roae and ub (r = -0.226) did not reflect noteworthy associations, as only 4 percent to 5 percent of changes in systematic risk are explained by inverse changes in ln_inf adj roae. as it relates to positive associations, correlation testing resulted in the following observations: ln_dps and lb resulted in r = 0.224 and ln_dps and ub lead to r = 0.183. therefore, ln_dps proved to share positive small associations with systematic risk, where between 3 percent to 5 percent of changes in systematic risk are attributable to ln_dps. ln_eps resulted in the highest shared associations with systematic risk, where ln_eps and lb lead to r = 0,300 and ln_eps and ub resulted in r = 0.286. per statistical interpretations, these associations are still small, as ln_eps can predict only 9 percent of changes in lb and 8.2 percent of changes in ub. such affects are not statistically significant. lastly, ln_price/share and lb (r = 0.224) and ln_price/share and lb (r = 0.152) were positively but insignificantly associated with each other. ln_price/share affects only 2 percent to 5 percent of movements in systematic risk. after considering findings displayed in table 2 and the preceding discussions, two conclusions can be drawn. first, variables that represent return measures were not significantly associated with the variables that are proxies for systematic risk. thus, for data collected for the sampled companies, risk and return measures were not significantly related. secondly, the majority of the correlations (11 out of 18; or 61 percent) measured in table 2 proved to be inverse. both these findings are contrary to the mpt, which posits that systematic risk and return are directly related to each other. for data relating to the sampled jse companies, systematic risk and return were neither significantly or directly related. based on the findings displayed in table 2, h1, h2 and h3 are rejected. for h1, the shared variance between ln_price/share and lb equalled 5 percent, while the shared variance between ln_price/share and ub totalled 2.3 percent. the shared variances between ln_price/share and the selected systematic risk measures were positive, small and insignificant. for this reason, h1 is rejected. as it relates to h2, profitability ratios and systematic risk measures resulted in shared variances ranging between 0% and 8.6 percent. these figures do not constitute significant interrelations among variables. in addition, all correlations shared between profitability ratios and systematic risk variables were negative in nature, which clearly demonstrates that systematic risk and profitability measures were not positively or significantly associated with each other. robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 423 market ratios and systematic risk variables generated shared variances ranging between 0.1 percent and 5 percent. again, these shared variances failed to be indicative of significant associations between the selected variables. although insignificant, the associations were positive. consequently, h3 is rejected as well. in the section hereafter, multiple regression modelling is applied, in order to test for the acceptability of h4. multiple regression modelling per the third phase, multiple regression modelling was applied to determine whether independent variables, which represent the concept of ‘return’, can predict the value of dependent variables (i.e. leveraged and unleveraged beta). for testing to be executed successfully, independent variables were scrutinised for multicollinearity. this was done by identifying independent variables with shared correlations of higher than 0.70 (pallant, 2013). these independent variables could not be selected as simultaneous independent variables, during multiple regression analysis. the multicollinearity results are displayed in table 3 and the multiple regression outputs can be observed in table 4. table 3 multicollinearity testing correlation between codes shared correlation coefficient (r) ln_dps and ln_eps 0.829 ln_npm and ln_opm 0.743 ln_price/share and ln_dps 0.827 ln_price/share and ln_eps 0.910 ln_price/share and ln_inf adj p/share 0.866 ln_inf adj roa and ln_roae 0.715 ln_roa and ln_roaa 0.933 ln_roa and ln_inf adj roa 0.807 ln_roa and ln_inf adj roaa 0.933 ln_roaa and ln_inf adj roa 0.772 ln_roae and ln_roce 0.871 ln_roce and ln_inf adj roe 0.889 ln_roe and ln_roce 0.937 ln_roe and ln_roae 0.949 ln_roe and ln_inf adj roe 0.931 ln_roe and ln_inf adj roae 0.886 the shared correlations among independent variables indicated in table 3 were considered when multiple regression was performed. due to the high shared correlations, the independent variables could not function as simultaneous predictors of the dependent variables. in order to overcome this mathematical predicament, stepwise testing was performed by means of spss. by applying this setting, spss automatically tests for and avoids multi-collinearity, during the process of generating multiple regression models that best fit the data at hand. the outcome of these models can be observed in table 4. robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 424 table 4 multiple regression outputs model for leveraged beta (lb) r2 0.202 standard error (se) 0.532 f ratio 8.587 significance value (sig) 0.000 degrees of freedom (df) 5;145 independent variable unstandardised beta t value p value constant -0.488 -1.036 0.000 ln_eps 0.170 4.918 0.000 ln_npm 0.011 0.244 0.000 ln_roe -0.217 3.956 0.000 ln_dy 0.148 1.948 0.000 ln_pe 0.171 1.739 0.000 model for unleveraged beta (ub) r2 0.169 standard error (se) 0.416 f ratio 5.696 significance value (sig) 0.000 degrees of freedom (df) 5;145 independent variable unstandardised beta t value p value constant 0.125 0.478 0.000 ln_eps 0.115 4.208 0.000 ln_roe -0.128 -2.826 0.000 ln_dy 0.110 1.818 0.000 ln_ey -0.110 -1.381 0.000 ln_opm 0.028 0.690 0.000 table 4 illustrates the multiple regression outputs for both dependent variables. in the case of lb, the regression model indicated: lb = -0.488 + 0.170 (in_eps) + 0.011 (in_npm) – 0.217 (in_roe) + 0.148 (in_dy) + 0.171 (ln_pe) the preceding model can estimate 20.2 percent (r2 = 0.202; se = 0.532) of changes in lb. the model can predict lb reliably, as f(5;145) = 8.587, and the p value is smaller than 0.05. as it relates to independent variables, all independent variables resulted in significance where p < 0.05. although the prediction model for lb was statistically significant, it failed to explain 79.8 percent of the changes in lb. for ub, the regression model indicated: ub = 0.125 + 0.115 (in_eps) – 0.128 (in_roe) + 0.110 (in_dy) – 0.110 (in_ey) + 0.028 (ln_opm) robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 425 the second regression model can estimate 16.9 percent (r2 = 0.169; se = 0.416) of changes in ub. prediction accuracy is indicated by f(5:145) = 5.696, and p < 0.05. in terms of the selected independent variables, p < 0.05, which confirmed statistical significance. despite the model attaining statistical significance, it was unable to explain 83.1 percent of the changes observed in ub. for the sampled companies, the multiple regression models did not result in convincing proof that identified return variables can be used to predict significant changes in lb or ub. according to sarstedt and mooi (2014), r2 values of lesser than 0.25 indicate weakness in explaining changes in dependent variables. in both instances (i.e. for lb and ub), the observed r2 was smaller than 0.25 or 25 percent. for this reason, it is posited that the identified independent variables were unable to explain enough variability in the dependent variables. based on the findings displayed in table 4, h4 is rejected. return measures could predict only 20.2 percent of changes in lb and 16.9 percent of changes ub. consequently, the multiple regression models were unable to significant predict systematic risk behaviour. statistical findings of this research indicate that the mpt is not a generalisable theory as it relates to the sample under review, and that the theory does not necessarily apply to all financial markets, under all economic circumstances during all periods in time. at least six other recent research papers resulted in findings that are somewhat like the results contained in this paper. from a south african perspective, chawana (2011) undertook a similar study and sampled 14 random south african investment portfolios. it was found that the returns generated by the selected portfolios were not sensitive to fluctuations in macro-economic variables. internationally, other researchers such as mulli (2013), li (2016), ramarow (2017), vongphachanh and ibrahim (2020) and tekin (2021) nominated specific profitability ratios as return proxies, and statistically measured the relationship between these ratios and beta values. in a nairobian study, mulli (2013) tested for the association between the npm and beta but was unable to obtain proof of significance. vongphachanh and ibrahim (2020) sampled malaysian companies, and tested for the relationship between return measures and beta values. these return measures included earnings before interest and tax (ebit) growth, roa and opm). according to findings, none of the return measures were interrelated with beta. in a turkish study performed by tekin (2021), it was found that roa and roe cannot significantly predict beta, either. based on results displayed in table 3 and table 4, ln_npm, ln_opm, ln_roa and ln_roe were not significantly associated with beta values, nor could it significantly predict beta values, as it pertains to this research. these findings are in line with previous research alluded to earlier in this paragraph. it should be noted that the relationship between ebit and beta was not tested for in this research, as the ebit ratio was not made available by iress. li (2016) and ramarow (2017) found certain, but limited, associations between return measures and beta. li (2016) sampled dutch entities and indicated that a negative association exists between roa and beta, but that ebit growth and beta were unrelated. ramarrow (2017) found a statistically significant association between roa and beta, and robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 426 roce and beta, respectively. other return measures (roe, eps and roi) were unrelated to beta. although the findings of li (2016) and ramarow (2017) are not on par with the findings of this research, it shares some commonalities. this research paper also failed to find significant associations between ln_roe and beta values, and ln_eps and beta values. it is interesting to observed that previous research findings, as described in the preceding two paragraphs, only contemplated the association between systematic risk and profitability ratios. unlike this study, the researchers did not account for the association between market ratios and systematic risk. from table 3 and table 4, it is apparent that market ratios were not more adept in associating with systematic risk, within the selected sample. testing for the association between liquidity ratios and systematic risk, or solvency ratios and systematic risk remain unexplored within previous research as well as the current study. liquidity and solvency ratios may hold potential for associating with systematic risk behaviour. as a conclusionary note, it should be highlighted that the findings generated by this research holds consequences for the application of other financial management theories such as the capm, ddm, fcfv, apt and npv discounting. the latter theories are all based on the assumption that systematic risk and return are related. for the sampled companies, this is not the case; thus, the applicability of these theories will be limited. conclusion the purpose of this paper was to answer the research question: is it realistic for investors to expect high returns when their investments are associated with more riskiness, in a south african context? this research found that for sampled jse companies, systematic risk and return measures were not necessarily related and that the return measures could not predict variability in systematic risk measures, at an acceptable level. after rejecting all four hypotheses listed in this paper, it became clear that the mpt did not apply to the sampled data. consequently, it could be posited that it would be unrealistic for investors to expect higher returns when absorbing more risk, should they invest in the sampled companies. based on findings contained in this paper, it is posited that users of financial statements will need to do on-going research in order to keep track of how systematic risk and its behaviour changes under different circumstances, over different timespans and on different financial markets. where financial managers and stock brokers adopt the riskreturn trade-off oblivious of scientific and empirical testing, systematic risk and its estimation may not be tracked in a manner that is helpful to the investor. thus, it can be posited that the risk-return trade-off is not necessarily viable and south africans who invest in risky investments, will not necessarily earn high returns. as with all research, this study has several limitations. firstly, the sample size of the study was limited to 33 companies, due to the unavailability of required data on iress. in addition, the sample was selected from a single stock exchange. secondly, this research relied heavily on the integrity of audited financial data published on iress. statistical robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 427 findings can potentially be distorted where material misstatement or error occurred. lastly, the number of profitability and market ratios selected for testing were limited to the ratios made available by iress. there may be many more profitability and market ratios which can potentially be applied for similar statistical testing. despite the limitations encountered by this study, its findings were reflected in other previous research. thus, the limitations were not considered ruinous to the research findings. the findings of this paper leave an interesting research gap, as it would seem that a new approach to systematic risk modelling is necessitated by the research results. it is posited that further research should be executed to identify financial measures which are better able to associate with the behaviour of systematic risk. measures such as liquidity and solvency ratios or financial models such as market value added (mva) or economic value added (eva) can potentially apply as independent variables, where systematic risk is estimated. in conclusion, it is submitted that the results of this research places focus on the need for renewed thinking, as it relates to systematic risk behaviour. in accordance with findings generated by this study, the mpt displays little potential to assist with the comprehension of systematic risk, especially as it relates to sampled entities. this opens a plethora of new possibilities for researcher to explore. references abidin, z.a., ahmed, a., shah, n.h., khan, m.n., arif, m. & khan, i. (2021). a comparative analysis of unlevered and levered beta and its impact on firm performance. international journal of innovation, creativity and change, 15(4), 784-800. retrieved from https://www.ijicc.net/images/vol_15/iss_4/15461_abideen_2021_e1_r.pdf ahmad, n., & ramzan, m. (2016). stock market volatility and macroeconomic factor volatility. international journal of research in business studies and management, 3(7), 37-44. amihud, y. & goyenko, r. (2018). how to measure the skills of your fund manager. retrieved from https://www.aaii.com/journal/article/how-to-measure-the-skills-of-your-fundmanager armour, h. o., & teece, d. j. (1978). organizational structure and economic performance: a test of the multidivisional hypothesis. the bell journal of economics, 9(1), 106–122. https://doi.org/10.2307/3003615 barnes, t. h., & biktimirov, e. n. (2003). definition of return. journal of accounting and finance research, 11(4), 24-37. bernow, s., klempner, b., magnin, c. (2017). from ‘why’ to ‘why not’: sustainable investing as the new normal. retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-andprincipal-investors/our-insights/from-why-to-why-not-sustainable-investing-as-thenew-normal bhasin, m. l., & shaikh, j. m. (2013). economic value added and shareholders wealth creation: the portrait of a developing asian country. international journal of managerial and financial accounting, 5(2), 107-137. https://doi.org/10.1504/ijmfa.2013.053208 boitnott, j. (2022). seven business risks every business should plan for. retrieved from https://jboitnott.com/7-business-risks-every-business-should-plan-for/ https://www.ijicc.net/images/vol_15/iss_4/15461_abideen_2021_e1_r.pdf https://www.aaii.com/journal/article/how-to-measure-the-skills-of-your-fund-manager https://www.aaii.com/journal/article/how-to-measure-the-skills-of-your-fund-manager https://doi.org/10.2307/3003615 https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/from-why-to-why-not-sustainable-investing-as-the-new-normal https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/from-why-to-why-not-sustainable-investing-as-the-new-normal https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/from-why-to-why-not-sustainable-investing-as-the-new-normal https://doi.org/10.1504/ijmfa.2013.053208 https://jboitnott.com/7-business-risks-every-business-should-plan-for/ robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 428 bower, r. & bower, d. (1969). risk and the valuation of common stock. journal of political economy, 77(3), 349–362. https://doi.org/10.1086/259520 chawana, m. (2012). the effect of systematic risk factors on stock returns in a developing country: the case of south africa. dissertation. university of johannesburg, south africa. chen, s. w. & shen, c. h. (2009). is the stock price higher than that implied by the fundamentals? international research journal of finance and economics, 29, 87–109. chhapra, i. u., zehra, i., kashif, m., & rehan, r. (2020). is bankruptcy risk a systematic risk? evidence from pakistan stock exchange. etikonomi: jurnal ekonomi, 19(1), 51 – 62. https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.11248 correia, c., flynn, d., uliana, e., wormald, m., & dillon, j. (2019). financial management. lansdowne: juta. einspruch, e. l. (2015). an introductory guide to spss for windows (3rd ed.). london: sage. fadjar, a., bagja, j., & setiawan, y. (2021). financial performance and stock returns. turkish journal of computer and mathematics education, 12(10), 7355–7363. retrieved from https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/5628 farsio, f., geary, a. & moser, j. (2004). the relationship between dividends and earnings. journal of economic educators, 4(4), 1-5. retrieved from https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jfee/article/view/1431 feeny, d. (2021). components of return. retrieved from https://www.fe.training/freeresources/asset-management/components-of-return/ fetters, m.d. (2020). the mixed methods research workbook. london: sage. green, j. & zhao, w. (2021). scenario-based systematic risk in earnings. retrieved from https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/cbb63d0c-72ff4d95-8cc4-3f1d389ad2f2/content hall, j. h. (2018). value creation measures: an industry-based study. international journal of productivity and performance management, 67(2), 426–444. https://doi.org/10.1108/ijppm08-2016-0178 henderson, c. (2020). types of business risk. retrieved from https://zipforecasting.com/en/business-impact-analysis/types-of-business-risk.html hurdle, g. j. (1974). leverage, risk, market structure and profitability. the review of economics and statistics, 56(4), 478–485. https://doi.org/10.2307/1924463 iyiola, o., munirat, y. & nwufo, c. (2012). the modern portfolio theory as an investement decision tool. the journal of accounting and taxation, 4(2), 19–28. https://doi.org/10.5897/jat11.036 kirvan, p. (2021). four basic types of business risks in the enterprise. retrieved from https://www.techtarget.com/searchcio/feature/4-basic-types-of-business-risks-inthe-enterprise lesseig, v., & payne, j. d. (2017). the precision of asset beta estimates. international journal of managerial finance, 13(2), 213–224. https://doi.org/10.1108/ijmf-05-2016-0091 levy, h. (2002). fundamentals of investments. london: pearson lewellen, j. (2004). predicting returns with financial ratios. journal of financial economics, 74(2), 209–235. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2002.11.002 li, j. (2016). systematic risk, financial indicators and the financial crisis: a risk study on international airlines. dissertation. uppsala universitet, sweden. march, t. a., & swanson, d. s. (1984). risk-return trade-offs for strategic management. sloan management review, 25(1), 35–51. marx, j., de swardt, c., pretorius, m., & rosslyn-smith, w. (2017). financial management in southern africa (5th ed.). cape town: pearson. https://doi.org/10.1086/259520 https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.11248 https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/5628 https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jfee/article/view/1431 https://www.fe.training/free-resources/asset-management/components-of-return/ https://www.fe.training/free-resources/asset-management/components-of-return/ https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/cbb63d0c-72ff-4d95-8cc4-3f1d389ad2f2/content https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/cbb63d0c-72ff-4d95-8cc4-3f1d389ad2f2/content https://doi.org/10.1108/ijppm-08-2016-0178 https://doi.org/10.1108/ijppm-08-2016-0178 https://zipforecasting.com/en/business-impact-analysis/types-of-business-risk.html https://doi.org/10.2307/1924463 https://doi.org/10.5897/jat11.036 https://www.techtarget.com/searchcio/feature/4-basic-types-of-business-risks-in-the-enterprise https://www.techtarget.com/searchcio/feature/4-basic-types-of-business-risks-in-the-enterprise https://doi.org/10.1108/ijmf-05-2016-0091 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2002.11.002 robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 429 mehta, s. (2021). unlevered beta. retrieved from https://www.fe.training/freeresources/financial-markets/unlevered-beta/ miller, r. (2019). what you owe john bogle, iconic american inventor. retrieved from https://www.forbes.com/sites/rmiller/2019/01/17/what-you-owe-john-bogleiconic-american-inventor/?sh=341f4ec1159e mulli, j. s. (2014). the effect of financial performance on the systematic risk of stocks listed at the nairobi security exchange. dissertation. university of nairobi, nairobi. nasstrom, j. (2013). volatility modelling of asset prices using garch models. dissertation. linkoping university, sweden. nugroho, m., arif, d., & halik, a. (2021). the effect of financial distress on stock returns, through systematic risk and profitability as mediator variables. accounting, 7(1), 1717– 1724. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.4.026 pallant, j. (2013). spss survival manual (5th ed.). berkshire: mcgraw-hill. panda, a. k. & nanda, s. (2017). short-term and long-term interconnectedness of stock returns in western europe and the global market. financial innovation, 3(1), 1–24. https://doi.org/10.1186/s40854-016-0051-8 piccoli, p., newton, c. a., costa, w., da silva, w. v., & cruz, j. a. w. (2018). investor sentiment and the risk–return tradeoff in the brazilian market. accounting and finance, 58, 599-618. https://doi.org/10.1111/acfi.12342 puspitaningtyas, z. (2017). estimating systematic risk for the best investment decisions on manufacturing company in indonesia. investment management and financial innovations, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.21511/imfi.14(1).2017.05 ramarow, s. (2017). the relationship between profitability and the risk factors and other macro-economic factors. dissertation. universiti utara, malaysia. rusoff, j. w. (2019). where harry markowitz, father of modern portfolio theory, is invested now. retrieved from https://www.thinkadvisor.com/2019/04/15/harry-markowitz-talksmpt-robos-and-where-hes-invested-now/ rutkowska-ziarko, a. (2022). market and accounting measures of risk: the case of the frankfurt stock exchange. risks, 10(1), 14. https://doi.org/10.3390/risks10010014 sarmiento-sabogal, j., & sadeghi, m. (2014). unlevered betas and the cost of equity capital: an empirical approach. the north american journal of economics and finance, 30, 90– 105. https://doi.org/10.1016/j.najef.2014.08.002 sarstedt, m., & mooi, e. (2014). a concise guide to market research: the process, data, and methods using ibm spss statistics. new york: springer. skinner, d. j., & soltes, e. (2009). what do dividends tell us about earnings quality? review of accounting studies, 16(1), 1–28. https://doi.org/10.1007/s11142-009-9113-8 sofalof, s. (2015). standard deviation. retrieved from https://getrevising.co.uk/grids/standard_deviation szczygielski, j. j. (2018). underspecification in the macroeconomic arbitrage pricing theory (apt) linear factor model and the role of the residual market factor. dissertation. university of pretoria, south africa. taillard, m. (2020). the trade-off between risk and return for your portfolio. retrieved viewed from https://www.dummies.com/business/accounting/auditing/the-trade-offbetween-risk-and-return-for-your-portfolio/ tekin, b. (2021). financial ratios affecting systematic risk in joint stock companies: bist technology (xutek) industry companies’ case in turkey. financial studies, 1, 95– 113. thakur, m. (2020). systematic vs unsystematic risk. retrieved from https://www.educba.com/systematic-risk-vs-unsystematic-risk/ https://www.fe.training/free-resources/financial-markets/unlevered-beta/ https://www.fe.training/free-resources/financial-markets/unlevered-beta/ https://www.forbes.com/sites/rmiller/2019/01/17/what-you-owe-john-bogle-iconic-american-inventor/?sh=341f4ec1159e https://www.forbes.com/sites/rmiller/2019/01/17/what-you-owe-john-bogle-iconic-american-inventor/?sh=341f4ec1159e https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.4.026 https://doi.org/10.1186/s40854-016-0051-8 https://doi.org/10.1111/acfi.12342 https://doi.org/10.21511/imfi.14(1).2017.05 https://www.thinkadvisor.com/2019/04/15/harry-markowitz-talks-mpt-robos-and-where-hes-invested-now/ https://www.thinkadvisor.com/2019/04/15/harry-markowitz-talks-mpt-robos-and-where-hes-invested-now/ https://doi.org/10.3390/risks10010014 https://doi.org/10.1016/j.najef.2014.08.002 https://doi.org/10.1007/s11142-009-9113-8 https://getrevising.co.uk/grids/standard_deviation https://www.dummies.com/business/accounting/auditing/the-trade-off-between-risk-and-return-for-your-portfolio/ https://www.dummies.com/business/accounting/auditing/the-trade-off-between-risk-and-return-for-your-portfolio/ https://www.educba.com/systematic-risk-vs-unsystematic-risk/ robbetze & swanepoel viability of risk-return trade-off within a south african context journal of accounting and investment, 2022 | 430 treacy, m. (1980). profitability patterns and firm size. working paper. sloan school of management, massachusetts institute of technology. tsay, r. s. (2010). analysis of financial time series (3rd ed.). canada: wiley & sons. vongphachanh, v., & ibrahim, k. (2020). examining the firm-specific factors influencing systematic risk of transportation firms in malaysia and singapore. journal of islamic finance, 9(2), 138–145. retrieved from https://journals.iium.edu.my/iiibfjournal/index.php/jif/article/view/491 wang, j., & yang, m. (2013). on the risk return relationship. journal of empirical finance, 21, 132–141. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2013.01.001 wang, z., & khan, m. m. (2017). market states and the risk-return tradeoff. the quarterly review of economics and finance, 65, 314–327. https://doi.org/10.1016/j.qref.2016.10.001 west, g. (2004). an introduction to modern portfolio theory: markowitz, cap-m, apt and blacklitterman. retrieved from http://nozdr.ru/data/media/biblio/kolxoz/f/fi/west%20g.%20an%20introducti on%20to%20modern%20portfolio%20theory%20(ln,%202004)(34s)_fi_.pdf. wilkinson, j. (2013). finance beta definition. retrieved from https://strategiccfo.com/financebeta-definition/ wood, c. (2016). higher risk doesn’t improve chances of outperforming. retrieved from https://www.mandg.co.za/insights/articlesreleases/higher-risk-doesn-t-improvechances-of-outperforming/ https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/491 https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/491 https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2013.01.001 https://doi.org/10.1016/j.qref.2016.10.001 http://nozdr.ru/data/media/biblio/kolxoz/f/fi/west%20g.%20an%20introduction%20to%20modern%20portfolio%20theory%20(ln,%202004)(34s)_fi_.pdf http://nozdr.ru/data/media/biblio/kolxoz/f/fi/west%20g.%20an%20introduction%20to%20modern%20portfolio%20theory%20(ln,%202004)(34s)_fi_.pdf https://strategiccfo.com/finance-beta-definition/ https://strategiccfo.com/finance-beta-definition/ https://www.mandg.co.za/insights/articlesreleases/higher-risk-doesn-t-improve-chances-of-outperforming/ https://www.mandg.co.za/insights/articlesreleases/higher-risk-doesn-t-improve-chances-of-outperforming/ pemeriksaan pajak sebagai upaya untuk jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 1, hal: 56-74, januari 2001 issn: 1411-6227 pemeriksaan pajak sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak antariksa budileksmana e-mail: antariksa90@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the role of taxation in financing the development of the country, as reflected in the state budget (apbn) today are becoming increasingly important. under the self-assessment system, taxpayers are given full credence to calculate, pay and report tax obligations. as a logical consequence of such a system, the directorate general of taxation to make efforts to meet the expectations of the increasing role of taxes. one of them is the enforcement of the law (law enforcement) through the implementation of tax inspection, so that the process and the implementation of the system remain on the rules. with the tax examination will ensure compliance fulfillment of tax obligations in order to improve taxpayer compliance. the examination will be done to continue to improve the quality of examination and the examiners were there, along with the improvement of the applicable regulations. of the taxpayer's own prosecuted and positive role that the inspection can be done effectively. with the tax audit allows obtaining feedback to improve understanding of the correct application of tax laws, which in turn will increase awareness to meet their tax obligations. keywords: self assessment, tax audit, compliance, tax payer. abstrak peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan negara yang dicerminkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dewasa ini menjadi semakin penting. berdasarkan sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, direktorat jenderal pajak melakukan upaya-upaya untuk memenuhi harapan akan meningkatnya peranan pajak. salah satunya adalah dengan upaya penegakan hukum (law enforcement) melalui antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 57 pelaksanaan pemeriksaan pajak, agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya. dengan adanya pemeriksan pajak akan menjamin kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. untuk itu pemeriksaan akan dilakukan terus dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan maupun pemeriksa yang ada, disertai penyempurnaan ketentuan yang berlaku. dari pihak wajib pajak sendiri dituntut peran serta yang positif agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif. dengan adanya pemeriksaan pajak memungkinkan diperolehnya umpan balik guna meningkatkan pemahamannya tentang penerapan peraturan perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. kata kunci: self assessment, pemeriksaan pajak, kepatuhan, wajib pajak. pendahuluan garis-garis besar haluan negara (gbhn) mengamanatkan agar dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber sendiri. sumber dana dari luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing. pengembangan perangkat fiskal yang salah satunya adalah sektor pajak semakin mendapat perhatian dari pemerintah. peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan negara yang dicerminkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dewasa ini menjadi semakin penting. hal ini bisa dilihat dari apbn dari tahun ke tahun. misalnya untuk apbn tahun 1999/2000 dimana pendapatan negara yang sebesar rp 129,204 triliun ternyata dipenuhi dari penerimaan pajak sebesar rp 99,481 triliun atau sebesar 77%-nya. untuk apbn tahun 2000 dimana pendapatan negara yang sebesar rp 137,696 triliun dianggarkan akan dipenuhi dari penerimaan pajak sebesar rp 101,436 triliun atau sebesar 73,67%. sedangkan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun 2001, dimana target pendapatan negara sebesar rp 263,226 triliun akan dipenuhi dengan penerimaan pajak dengan target rp 179,892 triliun atau sebesar 68,34%. untuk memenuhi harapan akan meningkatnya peranan pajak dalam pembangunan tersebut, maka direktorat jenderal pajak mulai melakukan upaya intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi penggalian potensi pajak. sistem self assessment yang sejak tahun 1983 telah diterapkan sebagai sistem perpajakan di indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 58 wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. untuk itu dituntut adanya peranan positif dari wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya (tax compliance). sebagai konsekuensinya direktorat jenderal pajak berkewajiban untuk mendukung upaya-upaya bagi lancarnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang diwujudkan dengan penyuluhan secara intensif dan pelayanan secara prima. selain upaya-upaya di atas, direktorat jenderal pajak juga melakukan upaya penegakan hukum (law enforcement) agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya (gunadi 1999). hal ini untuk menjamin adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. terhadap wajib pajak yang terdapat indikasi bahwa tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dan atau untuk menguji kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan pemeriksaan sebagai perwujudan dari penegakan hukum tersebut. dengan demikian pemeriksaan pajak tidak lain merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan. sistem self assessment falsafah dan landasan yang melatarbelakangi dan dasar pembentukan peraturan perpajakan yang berlaku akan tercermin dalam ketentuanketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. hal tersebut akan menjadi ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak di suatu negara, tidak terkecuali indonesia. untuk itu, sejak tahun 1984 pemerintah indonesia mengadakan reformasi di bidang perpajakan (tax reform). hal ini ditandai dengan diterapkannya undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (kup) dan undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (pph). inti dari reformasi pajak tersebut adalah dengan diubahnya sistem pemungutan pajak di indonesia dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment, dimana masyarakat wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang. melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh wajib pajak. secara garis besar dapat dikatakan bahwa dalam sistem self assessment wajib pajak diharuskan untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. sedangkan pemerintah yang diwakili aparat pajaknya (fiskus) hanya bertugas melaksanakan pelayanan dan administrasi perpajakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 59 wajib pajak. dalam melakukan pengawasan perpajakan, ditujukan untuk mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. rangkaian pemeriksaan pajak 1. penelitian menurut undang-undang no.16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (kup) mengatur tentang pelaksanaan ketentuan formal mengenai pelaporan surat pemberitahuan (spt) pajak. atas spt yang dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (kpp) atau kantor penyuluhan pajak (kapenpa), maka akan dilakukan penelitian. menurut uu no.16 tahun 2000, yang dimaksud penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian spt dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. apabila pada pengisian spt pajak tersebut ditemukan kesalahan, atau pada pengisiannya tidak ditemukan kesalahan tetapi spt pajak tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu, maka setelah dilakukan penelitian akan dilanjutkan dengan adanya pemeriksaan pajak. beberapa kriteria tertentu dimana setelah dilakukan penelitian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak antara lain (menkeu ri 1994) : (1) spt tahunan yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak. (2) spt tahunan yang menyalahi ketentuan penggunaan norma penghitungan untuk penghitungan penghasilan neto. (3) spt tahunan yang menyatakan adanya kerugian. (4) spt tahunan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku yang telah disetujui oleh direktur jenderal pajak. (5) adanya penggabungan (merger), pemekaran usaha atau pengambilalihan usaha (akuisisi), serta pembubaran usaha (likuidasi). (6) adanya kerja sama operasi (kso). (7) wajib pajak yang mengajukan permohonan pindah tempat terdaftarnya wajib pajak atau pencabutan nomor pokok wajib pajak (npwp). (8) spt tahunan yang menyatakan adanya penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap yang telah disetujui oleh dirjen pajak. (9) wajib pajak yang mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai (ppn) dan atau pajak penjualan atas barang mewah (ppn.bm). (10) spt tahunan yang disampaikan unbalance murni. (11) spt tahunan yang terdapat kekeliruan penghitungan kompensasi kerugian. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 60 (12) spt tahunan tidak atau terlambat disampaikan 2 (dua) tahun berturut-turut. (13) terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakaan. 2. pengertian pemeriksaan pajak pemeriksaan pajak merupakan rangkaian tindakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan atas spt. apabila pada pengisian spt pajak tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk dilakukan pemeriksaan, maka setelah dilakukan penelitian akan dilanjutkan dengan adanya pemeriksaan pajak. menurut undang-undang no. 16 tahun 2000, yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. prosedur pemeriksaan pajak dilaksanakan sebagaimana telah dibakukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. dengan demikian, pemeriksaan dilakukan untuk menguji kebenaran aspek perpajakan, baik aspek material maupun aspek yuridis formal. atau dengan kata lain, pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan suatu peraturan, yang biasanya disebut dengan pemeriksaan kepatuhan atau compliance audit (gunadi 1999). pada keadaan yang normal, wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memang berupaya untuk menghindari adanya pemeriksaan pajak. tetapi dalam situasi tertentu, apabila pertimbangan bisnis memang lebih menguntungkan, maka wajib pajak “dengan terpaksa” harus menghadapi adanya pemeriksaan pajak. dan demi suksesnya dalam menjalani pemeriksaan pajak, maka wajib pajak mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. 3. penyidikan tindakan penyidikan di bidang pajak merupakan rangkaian tindakan lanjutan setelah dilakukan pemeriksaan. apabila dalam pemeriksaan pajak ditemukan indikasi bahwa terdapat tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan pajak akan dilanjutkan dengan penyidikan. menurut uu no. 16 tahun 2000, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 61 gambar 1 rangkaian pemeriksaan pajak spt masuk ya tidak ya tidak keterangan : 1. memenuhi kriteria pemeriksaan 2. terdapat indikasi tindak pidana tindak pidana di bidang perpajakan dapat dibedakan menjadi (chaizi nasucha dkk 1999) : a. tindak pidana karena alpa, di mana karena kealpaan dari wajib pajak akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. tindak pidana tersebut misalnya : (1) wajib pajak tidak menyampaikan spt. (2) wajib pajak menyampaikan spt secara tidak benar. b. tindak pidana karena sengaja, di mana karena kesengajaan dari wajib pajak akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. tindak pidana tersebut misalnya : (1) wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan npwp atau nppkp. (2) wajib pajak tidak menyampaikan spt. (3) wajib pajak menyampaikan spt tidak benar. (4) wajib pajak memperlihatkan pembukuan palsu. (5) tidak menyelenggarakan/memperlihatkan/meminjamkan pembukuan. (6) wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. spt pemeriksaan 2 penyidikan penelitian 1 jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 62 c. tindak pidana karena pengulangan, yaitu pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan oleh wajib pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. d. tindak pidana karena percobaan, di mana karena pidana percobaan dari wajib pajak akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. tindak pidana tersebut misalnya : (1) menyalahgunakan atau menggunakan hak npwp dan nppkp dalam rangka restitusi dan kompensasi pajak. (2) menyampaikan spt dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka restitusi dan kompensasi pajak. tujuan pemeriksaan pajak dari pengertian pemeriksaan pajak yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. tujuan pemeriksaan tersebut ditegaskan kembali dalam keputusan menteri keuangan ri nomor 625/kmk.04/1994 mengenai tata cara pemeriksaan di bidang pajak, yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk: 1. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal : a. spt tahunan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi. b. spt tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. c. spt memenuhi kriteria yang ditentukan oleh dirjen pajak, seperti yang telah disebutkan pada kriteria pemeriksaan di atas. d. ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi. 2. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dilakukan pemeriksaan dalam hal : a. pemberian npwp atau pencabutan npwp. b. pemberian nomor pokok pengusaha kena pajak (nppkp) dan pengukuhan atau pencabutan nppkp. c. penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi wajib pajak baru. d. wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. e. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan untuk menghitung penghasilan neto. f. pencocokan data dan atau alat keterangan. antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 63 g. penentuan wajib pajak berlokasi di daerah tertentu, misalnya di daerah terpencil. h. penentuan satu atau lebih tempat terhutang pajak pertambahan nilai (ppn) dan atau pajak penghasilan (pph) pasal 21. i. pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan di atas. berdasarkan dasar hukum tersebut, tujuan utama pemeriksaan tidak lain adalah upaya untuk menguji dan mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya (compliance). tujuan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa tidak terdapat perbedaan pemeriksaan pada wajib pajak, karena secara yuridis direktorat jenderal pajak harus memperlakukan hal yang sama (equal treatment) terhadap semua wajib pajak (gunadi 1999). artinya tidak terdapat perbedaan antara pemeriksaan pada wajib pajak yang bergerak dalam suatu bidang usaha tertentu, misalnya antara perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun yang bergerak di bidang perdagangan. pelaksana pemeriksaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh pegawai direktorat jenderal pajak, yaitu pegawai negeri sipil (pns) yang telah memiliki keahlian sebagai pemeriksa pajak. selain itu, pemeriksa pajak bisa merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak dan diberi wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagai pemeriksa pajak. tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh dirjen pajak adalah pegawai badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp), inspektorat jenderal departemen keuangan (itjen depkeu), dan pemeriksa dari kantor akuntan publik /kap (menkeu ri 1999). tugas dan unit kerja para pemeriksa pajak telah ditentukan. adapun beberapa unit kerja pemeriksa pajak adalah antara lain: 1. tenaga pemeriksa yang merupakan tenaga fungsional pemeriksa pajak bertugas melakukan pemeriksaan lengkap. unit kerja dimana mereka bergabung dapat di kantor pusat direktorat pemeriksaan pajak, di kantor wilayah direktorat jenderal pajak (kanwil djp), dan di kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak (karikpa). 2. tenaga pemeriksa di kantor pelayanan pajak (kpp) melaksanakan pemeriksaan sederhana, baik pemeriksaan sederhana lapangan (psl) maupun pemeriksaan sederhana kantor (psk). khusus untuk tenaga ahli pemeriksa pajak, mereka memiliki spesifikasi tugas tertentu, seperti misalnya sebagai berikut : jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 64 (1) tenaga ahli dari bpkp tergabung dalam tim gabungan direktorat jenderal pajak-bpkp (tim gab djp-bpkp) untuk melaksanakan pemeriksaan lengkap (pl). (2) tenaga ahli dari inspektorat jenderal departemen keuangan bersama dengan tenaga pemeriksa direktorat jenderal pajak melaksanakan pemeriksaan atas kebenaran pengkreditan bea masuk dan pajak masukan yang dilakukan oleh agen tunggal pemegang merek (atpm). (3) tenaga ahli dari kap melakukan psl terhadap ppn dan ppn.bm. pada beberapa industri tertentu. ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan penataan (manajemen) pemeriksaan dilakukan dengan menata tatacara pemeriksaan dan penentuan sasaran wajib pajak yang akan diperiksa. tatacara pemeriksaan telah diatur dalam keputusan menkeu no. 625/kmk.04/1994 tentang tatacara pemeriksaan di bidang perpajakan. dalam ketentuan tersebut telah diatur tentang ketentuan umum, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, norma pemeriksaan, dan pelaksanaan pemeriksaan. secara garis besar ketentuan tersebut telah menata prasyarat dilakukannya pemeriksaan. 1. ruang lingkup pemeriksaan menurut keputusan menkeu no. 625/kmk.04/1994, ruang lingkup pemeriksaan telah diklasifikasikan sebagai berikut : a. pemeriksaan lengkap (pl) b. pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak, meliputi seluruh jenis pajak dan atau untuk tujuan lain, baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan menerapkan teknikteknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. c. pemeriksaan sederhana (ps) 1) pemeriksaan sederhana lapangan (psl) pemeriksaan sederhana yang meliputi seluruh jenis pajak dan atau untuk tujuan lain, baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 2) pemeriksaan sederhana kantor (psk) pemeriksaan sederhana yang meliputi jenis pajak tertentu, untuk tahun berjalan, yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 65 2. penentuan sasaran pemeriksaan sasaran pemeriksaan ditentukan dengan terfokus pada tujuan pemeriksaan dan juga berlandaskan pada misi direktorat pemeriksaan pajak untuk selalu mengembangkan kebijakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendukung meningkatnya kepatuhan wajib pajak. untuk melaksanakannya terdapat batasan (constraint) yang patut dipertimbangkan dengan seksama, yaitu struktur wajib pajak yang dapat dikelompokkan menurut ukuran/ skala usahanya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan masalah kemampuan pemeriksa. berdasarkan ketiga batasan tersebut, penentuan wajib pajak yang diperiksa, selain yang spt-nya lebih bayar dan rugi dengan kompensasi, ditentukan berdasarkan suatu kriteria yang diupayakan seefektif mungkin agar menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang diharapkan. untuk itu penentuannya setiap tahun diubah dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta penggarisan dari dirjen pajak. dengan demikian cakupan pemeriksaan (tax audit coverage) akan disesuaikan pula (gunadi 1999). seleksi kriteria dapat berupa antara lain (dirjen pajak 1999): a. pemeriksaan rutin, yang dilakukan antara lain atas: (1) spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menyatakan lebih bayar. (2) spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menyalahi ketentuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. (3) spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menyatakan adanya kerugian atau kompensasi kerugian. (4) spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku yang telah disetujui oleh dirjen pajak. (5) data prioritas. (6) adanya penggabungan (merger), pemekaran usaha atau pengambil-alihan usaha (akuisisi), serta pembubaran usaha (likuidasi). (7) adanya kerja sama operasi (kso). (8) spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mengajukan permohonan pindah tempat terdaftarnya wajib pajak atau pencabutan npwp. (9) spt tahunan wajib pajak badan yang menyatakan adanya penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap yang telah disetujui oleh dirjen pajak. b. pemeriksaan keterkaitan pemeriksaan yang dilakukan atas wajib pajak inti adalah termasuk dalam kategori pemeriksaan rutin. tetapi pemeriksaan atas wajib jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 66 pajak yang mempunyai keterkaitan dengan wajib pajak inti adalah termasuk dalam kategori pemeriksaan khusus. wajib pajak yang mempunyai keterkaitan dengan wajib pajak inti antara lain meliputi hubungan usaha, hubungan finansial atau hubungan kepemilikan. diharapkan dari sistem pemeriksaan yang terintegrasi ini akan didapat gambaran yang lebih lengkap dan jelas tentang aspek perpajakan dari transaksi silang. c. pemeriksaan khusus pemeriksaan khusus dilakukan antara lain atas instruksi dirjen pajak atau oleh kepala kanwil djp, dalam hal ada data atau pengaduan dari fihak ketiga, yang menunjukkan indikasi bahwa suatu wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. pemeriksaan khusus dapat dilakukan antara lain atas: (1) spt tahunan yang disampaikan unbalance murni. (2) spt tahunan terdapat kekeliruan penghitungan kompensasi kerugian. (3) spt tahunan tidak disampaikan 2 (dua) tahun berturut-turut. (4) terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (5) terdapat pengaduan masyarakat bahwa wajib pajak tertentu melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (6) sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari dirjen pajak. pedoman pemeriksaan pajak 1. norma pemeriksaan pajak pemeriksaan pajak dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan dan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak seperti yang diatur dalam keputusan menkeu no. 625/kmk.04/1994 mengenai tata cara pemeriksaan di bidang pajak. norma pemeriksaan ini dipahami sebagai panduan, tatanan dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kode etik yang mengatur perilaku pemeriksa pajak dan wajib pajak (ditjen pajak 1994). sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat, pemeriksa dan masyarakat wajib pajak tidak ada alternatif lain selain untuk mematuhinya. norma pemeriksaan pada pemeriksaan pajak mencakup: a. norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa. b. norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan. c. norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak. antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 67 sedangkan pedoman pemeriksaan pajak, dari rumusannya nampak sebagai aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau mengukur mutu pelaksanaan tugas bagi hasil pemeriksaan pajak. dalam pedoman pemeriksaan pajak diatur beberapa hal yang berkaitan dengan pemeriksan pajak, seperti kualifikasi pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan. seperti dalam audit laporan keuangan, maka pedoman pemeriksaan pajak menyerupai standar auditing yang merupakan pedoman atau landasan konseptual bagi akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, yang merupakan standar yang mengatur dan mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik (iai 1999). pedoman pemeriksaan pajak meliputi: a. pedoman umum pemeriksaan pajak. b. pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak. c. pedoman laporan pemeriksaan pajak. 2. wewenang dan kewajiban pemeriksa dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa memiliki wewenang serta kewajiban. adapun wewenang yang dimiliki pemeriksa pajak meliputi (menkeu ri 1994): a. memeriksa dan meminjam buku-buku, catatan-catatan, bukti-bukti pembukuan dan dokumen pendukung lainnya, termasuk keluaran (output) atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. b. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa. c. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan fisik di tempat-tempat tersebut. d. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada butir c di atas apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan. e. meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. adapun kewajiban pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan adalah sebagai berikut: a. memiliki dan memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 68 b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. c. memberitahukan kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan dan memberi penjelasan atas hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan spt yang dilaporkan oleh wajib pajak, untuk ditanggapi wajib pajak. d. memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. memberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya. f. mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak, paling lambat 14 hari untuk pemeriksaan lapangan dan 7 hari untuk pemeriksaan kantor sejak selesainya pemeriksaan. g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. 3. hak dan kewajiban wajib pajak hak wajib pajak yang diperiksa pada saat dilakukan pemeriksaan pajak meliputi (menkeu ri 1994): a. meminta kepada pemeriksa untuk menunjukkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. b. meminta penjelasan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan. c. meminta kepada pemeriksa mengenai rincian perbedaan hal-hal berdasarkan hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan wajib pajak di spt-nya. adapun mengenai kewajiban wajib pajak yang berkenaan dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut: a. memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan. b. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 69 c. dalam hal pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan. d. memberi keterangan yang diperlukan baik secara tertulis maupun lisan. e. menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak. f. menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak. g. menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan apabila wajib pajak menolak membantu kelancaran pemeriksaan. perlu ditegaskan bahwa dalam memandang hak dan kewajiban hendaknya memperhatikan pula wewenang dan kewajiban pihak lain. pengertian hak/wewenang dan kewajiban baik bagi wajib pajak maupun pemeriksa akan membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. penyelesaian pemeriksaan pajak temuan hasil pemeriksaan dituangkan oleh pemeriksa pajak ke dalam kertas kerja pemeriksaan (kkp). kkp adalah catatan yang dibuat dan atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis, yang berisi semua temuan-temuan, kejadian dan atau rekaman data yag diperoleh pemeriksa yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. kkp memberikan gambaran mengenai (ditjen pajak 1999): 1. prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan. 2. pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan. 3. sumber-sumber informasi yang diperoleh. 4. kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa. berdasarkan kkp yang telah dibuat, maka pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (lpp). lpp merupakan ikhtisar secara rinci, ringkas dan jelas yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak yang berupa spt dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang. lpp harus menyatakan dengan jelas (ditjen pajak 1999): 1. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan. 2. kesimpulan pemeriksa yang didukung dengan bukti yang kuat mengenai hal yang berkaitan dengan penyimpangan atas perundangundangan perpajakan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 70 pada saat penyusunan lpp, maka pada konsep lpp dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak yang diperiksa, yang lebih dikenal sebagai closing conference (ditjen pajak 1999). sarana ini memungkinkan bagi kedua belah fihak, yaitu wajib pajak dan pemeriksa, untuk mengemukakan dasar / argumen penetapan perpajakan sebagaimana dikemukakan dalam lpp. dalam hal ini wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. wajib pajak memiliki hak untuk menyatakan ketidaksetujuan atau keberatannya atas hasil pemeriksaan. lpp yang disusun akan digunakan oleh fiskus sebagai dasar penerbitan produk hukum sebagai hasil dari pemeriksaan berupa: 1. surat ketetapan pajak (skp), atau 2. surat tagihan pajak (stp); atau 3. tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. namun yang paling penting dari proses pemeriksaan dan closing conference, adalah tersedianya sarana bagi wajib pajak untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakannya. wajib pajak mampu memperoleh masukan balik (feed back) yang secara langsung atau tidak langsung akan mendorong meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan peraturan perpajakan secara benar. mulai dari pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan, rekonsiliasi pajak atas laporan keuangan, sampai dengan penghitungan penyetoran serta pelaporan pajaknya. kualitas pemeriksaan pajak pemerintah mengatur mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak melalui pedoman pemeriksaan pajak dengan tujuan agar pelaksanaan pemeriksaan pajak menjadi berkualitas. beberapa hal yang diatur dalam pedoman pemeriksaan pajak antara lain (menkeu ri 1994): 1. pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 2. pemeriksa pajak harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 3. pemeriksaan harus dilaksanakan oleh pemeriksa pajak dengan menggunakan kealiannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang wajib pajak. antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 71 4. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan dengan pengawasan yang seksama. selain itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan, maka dirjen pajak menerapkan kebijakan peer review terhadap pemeriksaan pajak yang telah dilakukan. peer review merupakan kegiatan penelitian lapangan dalam rangka mengevaluasi kualitas pemeriksaan, mengukur tingkat kepatuhan, dan menilai kinerja para pemeriksa pajak, untuk kemudian hasilnya akan dijadikan bahan perumusan kebijakan pemeriksaan di masa yang akan datang (dirjen pajak 1999). tujuan dari peer review adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan cara menilai kemampuan pemeriksa pajak, baik dari segi pemahaman dunia usaha wajib pajak yang diperiksa, pemahaman aspek akuntansi dan yuridis fiskal, maupun penguasaan teknis pemeriksaan. peer review mencakup pula penilaian atas disiplin dan kepatuhan pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemerksaan serta tertib administrasi pemeriksaan. untuk meningkatkan kualitas pemeriksa pajak, dirjen pajak sudah mengadakan penertiban atas pegawai pemeriksa pajak. pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif mulai dari pemberian peringatan sampai dengan pemecatan. selain itu dirjen pajak juga telah melakukan fit & proper test kepada pemeriksa pajak, serta juga akan melakukan tes urine untuk melihat apakah mereka menggunakan narkoba yang bisa mengganggu kinerja mereka (detikcom 2000). pemeriksaan pajak dan audit laporan keuangan 1. kesamaan dan perbedaan seperti telah disebutkan di atas, pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan suatu peraturan (compliance audit). dalam pemeriksaan pajak, pemeriksa harus berpegang pada bukti pendukung dari kejadian (event) atau transaksi yang terjadi. sehingga penghitungan pajak sebagaimana disajikan dalam spt harus didukung dengan dokumen yang benar dan memadai. mengingat bukti pendukung ini sangat penting bagi pemeriksa (fiskus) dalam melaksanakan pemeriksaan, maka sistem dan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, dan pengarsipan dokumen pendukung yang dilakukan wajib pajak berperan sangat besar. prosedur pemeriksaan pajak pada dasarnya hampir sama dengan audit laporan keuangan (financial statements audit) yang umum dilakukan oleh akuntan publik, yakni bertitik tolak dari laporan dan ditelusuri sampai jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 72 ke bukti pendukung kejadian atau transaksi. hal ini bisa dilihat dari pengertian pemeriksaan akuntan atau auditing, yaitu suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilhasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (mulyadi dan kanaka 1998). menurut keputusan menkeu no.625/kmk.04/1994, pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, seperti yang diterapkan pada audit laporan keuangan oleh akuntan publik. selain itu, surat edaran dirjen pajak no.06/pj.7/1999 juga mengatur mengenai penerapan teknik sampling dalam pemeriksaan pajak, seperti yang diterapkan pada audit laporan keuangan pada umumnya. namun demikian, terdapat juga perbedaan dalam melakukan pemeriksaan pajak. pemeriksaan pajak bertitik tolak dari spt dan perlakuan atas kejadian atau transaksi berpedoman pada peraturan perpajakan. dalam hal belum ada pengaturan perpajakan atas suatu transaksi atau kejadian, maka dasar perlakuannya adalah standar akuntansi keuangan (sak) yang diterbitkan oleh ikatan akuntan indonesia / iai (gunadi 1999). 2. peranan audit laporan keuangan terhadap pemeriksaan pajak dalam ketentuan mengenai kebijakan pemeriksaan yang diterapkan setiap tahunnya, penyelesaian pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyampaikan spt tahunan pph yang menyatakan lebih bayar selalu menjadi prioritas utama. mengingat terbatasnya sumber daya untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyampaikan spt tahunan pph yag menyatakan lebih bayar, maka dipandang perlu untuk menyederhanakan pelaksanaan pemeriksaannya, sehingga diharapkan jangka waktu pemeriksaan menjadi lebih singkat. dengan demikian pelayanan terhadap wajib pajak dapat ditingkatkan mutunya (dirjen pajak 1999). prosedur pemeriksaan pajak yang disederhanakan di atas adalah yang disebut sebagai audit program khusus. menurut surat edaran dirjen pajak no. 03/pj.7/1999, audit program khusus ini hanya diterapkan kepada wajib pajak tertentu yang spt lebih bayar-nya akan diperiksa melalui pemeriksaan sederhana kantor (psk). adapun yang dimaksud dengan wajib pajak tertentu adalah wajib pajak yang secara umum dapat dianggap sebagai wajib pajak patuh dan memenuhi seluruh kriteria di bawah ini: a. laporan keuangan wajib pajak telah diaudit oleh akuntan publik dengan pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) b. wajib pajak menyampaikan spt tepat waktu. antariksa budileksmana – pemeriksaan pajak sebagai upaya untu… 73 c. wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak yang jumlahnya signifikan. d. semua spt tahunan pph wajib pajak yang menyatakan rugi pada tahun-tahun pajak telah selesai diperiksa dan telah diterbitkan surat ketetapan pajak (skp). berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa audit terhadap laporan keuangan mempunyai manfaat dapat menyederhanakan prosedur pemeriksaan pajak yang akan dilakukan oleh pemeriksa pajak. walaupun secara lebih tegas diatur bahwa akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan harus yang telah mendapat ijin dari direktorat jenderal lembaga keuangan (djlk), dan akuntan publik tersebut tidak sedang dalam pembinaan oleh djlk (dirjen pajak 1999). penutup berdasarkan sistem self assessment wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, direktorat jenderal pajak melakukan pemeriksaan dengan tujuan utama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. untuk itu pemeriksaan akan dilakukan terus dengan meningkatkan mutu/kualitas pemeriksaan maupun pemeriksa yang ada, disertai penyempurnaan ketentuan yang berlaku. dari pihak wajib pajak sendiri dituntut peran serta aktif, positif dan konstruktif agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif. dengan adanya pemeriksaan pajak memungkinkan diperolehnya umpan balik guna meningkatkan pemahamannya tentang penerapan peraturan perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. pemeriksaan tanpa dukungan dari wajib pajak akan lebih bersifat pemborosan sumber daya (wasting resources) di pihak administrasi pajak. daftar pustaka __________. 2000. atasi pegawai pajak nakal, ditjen pajak gelar fit & proper test, www.detik.com, 24 september. chaizi nasucha, dkk. 1999. solusi perpajakan terlengkap, jakarta : kerjasama majalah berita pajak dengan isei komisariat direktorat jenderal pajak. gunadi, 1999, akuntansi dan pemeriksaan pajak, jakarta : abdi tandur. ikatan akuntan indonesia. 1999. standar akuntansi keuangan, jakarta : penerbit salemba empat jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 56-74, januari 2001 74 ikatan akuntan indonesia. 1999. standar profesional akuntan publik, yogyakarta : bagian penerbitan sekolah tinggi ilmu ekonomi ykpn. __________. keputusan menteri keuangan ri no. 625/kmk.04/1994 mengenai tata cara pemeriksaan di bidang pajak. __________. 2000. lima undang-undang perpajakan, jakarta : ibnu tandur. mulyadi dan kanaka puradiredja. 1998. auditing, jakarta : penerbit salemba empat. __________. 200. pajak jadi penyelamat apbn, bisnis indonesia, 7 maret. pardiat. 2000. pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan, jakarta : widyaiswara pusdiklat perpajakan. __________. 1994. petunjuk teknis pemeriksaan pph, jakarta : direktorat jenderal pajak. __________. 2000. rapbn 2001 berubah total, kompas, 2 desember. __________. 1999. silabus kertas kerja pemeriksaan, laporan pemeriksaan pajak, dan nota penghitungan pajak, jakarta : direktorat pemeriksaan pajak. __________. surat edaran direktur jenderal pajak no. 03/pj.7/1999 mengenai kebijaksanaan dan rencana pemeriksaan tahun 1999. __________. surat edaran direktur jenderal pajak no. 06/pj.7/1999 mengenai perlakuan dan pendekatan pemeriksaan terhadap golongan wajib pajak, serta penerapan teknik sampling dalam pemeriksaan pajak. tunas hariyulianto. 1996. pajak penghasilan indonesia, jakarta : cv. eko jaya. waluyo dan wirawan b. ilyas. 2000. perpajakan indonesia, jakarta : penerbit salemba empat. jai | journal of accounting and investment article type: research paper determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia rizal yaya* and halim sri suprobo abstract: this study aims at examining and analysing factors that cause weaknesses in internal control system of provincial local government. population of this study is all 34 provincial governments in indonesia and the studied object is internal control weaknesses identified in the provincial government audit reports produced by the audit board of the republic of indonesia. eighty three reports were used as sample ranging from 2011 to 2015. the research model of this study indicates adjusted r2 at 86% which is much higher than previous studies on this topic, based on the multiple regression analysis, it is found that the size of local government and the use of information technology have a significant negative effect on the weaknesses of internal control. this implies that provincial government needs to use more information technology and allocate more resources on internal control improvement. on the other hand, the complexity of local government and the quality of human resources have positive effect on the weaknesses of internal control. these findings suggest provincial governments with large number of sub-districts to put more efforts in internal control system improvement than others. the provincial government with higher human development index needs more efforts on ethical conduct. this study contributes in investigating both financial and non-financial factors affecting internal control weaknesses of provincial government for longer period of analysis. keywords: internal control weaknesses; local government size; local government complexity; human development index; technological use introduction organisation such as local government needs internal control to perform their duties to provide services to the community. this includes in all aspects of governance such as budget implementation, safeguarding resources, accounting and reporting. it is needed because the internal control that run well will have implications on the creation of good governance (asare, 2009). benedek, szenténé, and béres (2014) added that those services can improve society’s welfare and prosperity. in indonesia, internal control practice for government institution is regulated by the government regulation no. 60 year 2008. the affiliation: department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia *correspondence: r.yaya@umy.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003130 citation: yaya, r., & suprobo, h.s. (2019). determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia. journal of accounting and investment, 20(3), 296-309. article history received: 12 july 2019 reviewed: 4 august 2019 revised: 12 august 2019 accepted: 7 september 2019 mailto:r.yaya@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6655 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 297 regulation is the follow-up of article 58, act no. 2 year 2004 on government treasury, which requires the government to have detail regulation on government internal control. in that article, it is stated to improve the performance, transparency, and accountability of government financial management, the president as the head of government should perform and organize internal control system comprehensively for the whole government organization. this regulation is in line with studies on the importance of internal control in public sector. asare (2009) explained that a good internal control can contribute to the good governance and accountability process through their assessment on the effectiveness of key organisational, controls and risk management process. he added that the development of internal audit practice has put that profession as partner to governance bodies with strategic focus on the improvement of organisational governance. this view is supported by empirical studies in developed country like united states. a study by rich and zhang (2014) on the effectiveness of internal audit in municipals in the united states, found that municipalities with audit committee tend to have fewer internal control problems and also has less likely to experience with significant financial reporting failures. audit board of the republic of indonesia namely as badan pemeriksa keuangan (bpk) has regularly examined and supervised government internal control system. the objective of the examination is to assess the effectiveness of an entity’s internal control three areas: accounting and reporting control, budget implementation control and internal control structure. the examination is based on the assessment of the internal control weaknesses in accounting and reporting; weaknesses in controlling budget implementation; and weaknesses in internal control structure. based on their reports, the internal control weaknesses of local government in indonesia have steadily increased from year 2011 to 2015 (badan pemeriksa keuangan, 2016). 5036 5307 5948 7544 7661 2011 2012 2013 2014 2015 figure 1 number of audit board’s findings on internal control weaknesses of indonesian local governments source: badan pemeriksa keuangan (2012-2016) figure 1 shows that the number of problems found in internal control weaknesses increases every year. if it is compared 5036 findings in the year 2011, the findings of internal control weaknesses increased 50% within five years period. this condition indicates greater challenges faced by civil servants in implementing effective internal yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 298 control system. for 2015, it was reported 10,198 cases with 15,568 findings comprising 7,661 (49%) on internal control weakness and 7,907 (51%) non-compliance with regulation. this situation shows that it is not enough for just having the audit board in place to supervise government internal control. therefore, there is a need to find out factors which can ensure an effective internal control system. previous studies undertaken by kristanto (2009), nurwati and trisnawati (2015), putri and mahmud (2015) and yamin and sutaryo (2015) have investigated factors, such as size of local government, complexity of local government, total expenditure and total revenue of local government as determinants of internal control weaknesses. however, these studies had limitations in terms of independent variables and period of analysis. to improve the research model, this study uses combination of financial and non-financial independent variables. the use of non-financial variables is suggested by doyle, ge, and mcvay (2007) when they investigate profit-oriented organisations after sarbanes oxley regulation. the financial variable is size or total asset of the local government, while the non-financial variables are economic growth, local government complexities, quality of human resources and the use of information technology. in addition, this study extends the period of analysis from one year into five years data analysis. by investigating both financial and non-financial variables and longer period of analysis, this study contributes to wider scope of research variable and greater validity of generalisation for indonesian provincial government. the purpose of this study is to identify factors that influence weaknesses in internal control of provincial governments in indonesia. the increases weaknesses found in internal control examination needs further investigation on factors affecting them. this study investigates not only the financial variable but also non-financial variables as determinants of the increase weaknesses. a finding of this study is expected to be able to contribute in assisting central government as regulator and local governments as executor in identifying the most influential determinants on the internal control weaknesses of indonesian local government. literature review and hypotheses development internal control system the committee of sponsoring organisation of the treadway commission (coso) defines that “internal control is a process, effected by an entity’s directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance” (coso, 2013). this definition has been adopted in the government regulation (pp) no 60 year 2008 that internal control is an integrated process on actions and activities which are continuously performed by top management and all employees to give reasonable assurance in achieving organisation goals through effective and efficient activities, reliable financial report, protecting government asset, and compliance with regulation. government yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 299 internal control system (gics) is an internal control system performed in the whole area of central and local government. in its implementation, it should incorporate fairness, and appropriateness principle considering size, complexity, and nature of task and function of the government institution. based on the government regulation no 60 year 2008, government internal control system comprises: control environment top management and all employees of government institution should create and enhance the environment in all area of organisation which leads to positive behaviour and support for health management and internal control. a. risk assessment internal control should make an assessment on risk faced by the organisation both from internal and external. risk assessment starts with setting up organisational objectives and goals which are consistent at institution level and activity level. then, the government institution identifies risks that can obstruct goals achievement whether from internal or external of the institution. the top management of the government institution should formulate appropriate risk management approach and risk control activities to reduce the risk. b. risk control risk control helps to ensure top management policy has been implemented. in this regard, control activities should be efficient and effective in achieving organisation goals. c. information and communication information should be recorded and reported to the head of government agencies and other parties specified. government agencies should have both financial and non-financial information relating to external and internal events. such information shall be communicated in a form and within the time frame, enabling the concerned to exercise internal control and operational responsibilities. d. monitoring of internal control monitoring should be able to assess the quality of performance over time and ensure that recommendations of audit results from other reviews can be followed up immediately. ongoing monitoring is conducted through routine management, supervision, benchmarking, reconciliation and other related actions in the performance of the task. separate evaluations are conducted through selfassessment, review and testing of the effectiveness of the internal control system that can be carried out by government internal oversight apparatus or external government parties. yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 300 stewardship theory studies on the internal control system can be analysed based on stewardship theory and accountability theory. donaldson and davis (1991) explained that stewardship theory is based on the assumption that managers’ motives are aligned with the objectives of their principals. managers are not motivated by individual goals but rather are stewards. thus, under this theory, managers will behave and act according the common goal. this is applicable to the local government situation. according to this theory, government apparatus will behave and work according to the common interests referring to society’s interest. under stewardship theory, in the situation of conflict of interest between steward and principal, the steward will strive to work together rather than against the principal. the logic consideration to this is that to achieve common goals by behaving according to the principal’s expectation. stewardship theory explains a strong relationship between organisation success with the owner’s satisfaction. therefore, the government will do its obligation to fulfil the interest of the people. whenever their’s interests have been met, people as the owner will satisfy with the performance of the government. the successful government performance indicates that internal control within the government agencies has run well and the organisation objectives have been achieved optimally. accountability theory accountability is the concept which has a broader scope than stewardship. stewardship refers to managing activity to serve the principal without any obligation to report it. meanwhile, accountability refers to the steward’s accountability to the party who gave authority (mardiasmo, 2002). thus, accountability is the form to be accountable for one party to the other party. frink and klimoski (2004) said that accountability involves an actor or agent in a social context who is potentially subject to observation and evaluation by some audience(s). based on the accountability theory, an organisation is given the obligation to provide accountability regarding the control of resources used by the organisation. the existence of good controls allows the organisation to provide better accountability and is relevant to the actual situation. when the internal control of an organisation goes well, then the accountability that will be provided by the organisation will also be better than the organisation that has weak internal control. hypotheses development putri and mahmud (2015) found that government size has a negative effect on the internal control weaknesses, indicating that the higher government size the lower internal control weaknesses. this is different from kristanto (2009) who found that local government size has positive effect on internal control weakness of local government, meaning that local government with high asset tends to have high internal control weaknesses. based on accountability theory, local government with bigger size indicates to have more source of resources which will drive them to be more accountable. the size of government determines the quality of internal control. the bigger the size of a governyaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 301 ment the more complex the problem will be. therefore, if the size of the government gets bigger, without any development, the internal control of the local government will be weakened. in contrast, local government internal control will be effective if the size of the government is small as the problem is relatively fewer. based on this argument, it can be formulated hypothesis 1 as follows: h1: the size of the local government has a positive effect on the weaknesses of local government's internal control. the result of putri and mahmud (2015) shows that the economic growth of local government has no effect on internal financing of local government. however, mahmud and utaminingsih (2014) found that economic growth negatively affects the weaknesses of local government internal controls. economic growth means that local government would have more potential resources to account for. it is expected that local government in the area with higher economic growth will be driven to better accountability through reducing the number of internal control weaknesses. rapid economic growth also indicates a well-run local government internal control. increasing economic growth will lead to improved implementation of internal controls as well. because the better the internal control level will result in more rapid economic growth of a region. therefore, hypothesis 2 is formulated as follows: h2: economic growth negatively affects the weaknesses of local government internal controls. previous research conducted by saputro and mahmud (2015) found that the increase and decrease in local government complexity measured by using the number of districts within the local government will not affect the occurrence of cases of internal control weaknesses. in contrast to the results of research studies by doyle et al. (2007) in private sector, they found that the complexity measured using figures from entityspecific reporting statements, segment reports, and foreign currency translations has an influence on the weaknesses of internal control. the more complex the local government the more complicated internal control that must be managed. as local governments become more complex, there will be difficulties in monitoring and managing them. therefore, the increased complexity of local government will result in increased weaknesses of their internal control. based on the discussion it can be formulated hypothesis as follows: h3: local government complexities have a positive effect on the weaknesses of local government internal control. nafidah (2011) conducted research on the influence of human resource quality on internal control system by using indicators of education, experience, and training. the yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 302 study found that education and training have a significant influence on internal control system, while experience has no influence on the internal control system. the link between the quality of human resources and internal control is quite close. human resources are responsible for carrying out basic tasks and functions of an organisation. based on stewardship theory, the area with high human development index has chance to have better quality and competency of human resources. this, in turn, is expected to have better internal control. this control will be effective when the capacity and capability of human resources are met. however, when the available human resources are inadequate or incompetent, there will be weaknesses of internal control. according to this argument, the following hypothesis is formulated as follows: h4: the quality of human resources negatively affects the weaknesses of local government internal control. yamin and sutaryo (2015) suggest that the use of icts as measured by e-government ratings does not affect the weaknesses of internal control. however, ardi (2013) found that the utilisation of reliable information technology will create effective internal control. this is because the progress and utilisation of information technology affect the development of accounting information system in terms of data processing, internal control of the organisation and increasing the number and quality of information in financial reporting. from the perspective of accountability theory, the existence of technology information supports local government to perform their accountability through reduction of internal control weakness. therefore, when organisations use more information technology, the weakness of control that will be encountered in the organisation will be less. based on this argument, it can be formulated hypothesis as follows: h5: the use of information technology has a negative effect on the weakness of local government's internal control. research method sample population of this research is all provincial government in indonesia. the object of the study is internal control weaknesses identified in the provincial government audit reports produced by the audit board of the republic of indonesia. the sample in this study is 83 reports audit reports produced by the audit board of the republic of indonesia ranging from 2012 to 2016 for the budget year between 2011 to 2015. the process of data selection is based on as follows. table 1 shows the criteria in selecting research sample. yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 303 table 1 criteria in selecting research sample no criteria total 1 total number of available provincial government audit report 20112015 168 2 number of research object with negative economic growth (5) 3 number of research object without e-government ranking (58) 4 outlier (22) 5 research object with complete data 83 total sample for five years observation based on purposive sampling method of selection 83 types of data data used for all investigated variables are secondary data. these data were obtained from the website of the audit board of the republic of indonesia, statistics bureau and the ministry of information and communication. the audit report of semester examination result report (ihps) published by the audit board was obtained from the audit board website (www.bpk.go.id). data on the rate of gdp, the number of districts and hdi were obtained from the statistical bureau website (www.bps.go.id). finally, data on the use of information technology were obtained from the website of the ministry of information and communication (www.pegi.layanan.go.id). table 2 shows the measurement of research variables. table 2 measurement of the variables variables measurement internal control weakness number of cases of internal control weaknesses and reports + number of cases of internal control weakness in the implementation of revenue and expenditure budget + number of cases of weaknesses in control structure. size total asset economic growth economic growth of province government complexities number of districts human resource quality human development index the use of information technology e-government ranking data analysis this research used multiple regression statistical analysis of spss version 22. the equation of the multiple regressions is as follows: woic = α + β1size + β2ecgrowth + β3compl + β4hdi + β5erank + ε notes: woic = weaknesses on internal control α = constant β = coefficient size = local government size ecgrowth = economic growth http://www.bpk.go.id/ http://www.bps.go.id/ http://www.pegi.layanan.go.id/ yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 304 compl = local government complexities hdi = human resource quality erank = information technology usage ε = error result and discussion testing the assumption of linear regression the result of the normality test in this study is based on the kolmogorov-smirnov onesample test. the test result shows that the k-s value is 0.200 with a significance value above 0.05. this indicates that the residual value is normally distributed or meets the classical assumption. the result of the autocorrelation test shows that the durbin watson (dw) value is 1.802 with the total unit of analysis (n) is 83 and the number of independent variables (k) is 5 so that the du value is 1.7728 and the dl value is 1.5183. therefore, as 1.7728 <1.802 <2.4817 or du <dw <(4-dl), it can be concluded that the data in this study are free from autocorrelation problems. multicollinearity test results show vif < 10 and tolerance > 0.10 from each variable. this indicates that there is no multicollinearity in the variables studied. finally, in terms of heteroscedasticity, data can be concluded to be free from heteroscedasticity problem if it has a significant value greater than 0,05. the result of heteroscedasticity test of this data show significance value greater than 0,05. this indicates the data of this study is free from the heteroscedasticity problem. descriptive statistics statistics descriptive shows data about minimum, maximum, mean and standard deviation of variables investigated (table 3). independent variable of weaknesses of internal control varies from 20 to 372 weaknesses. mean data of 139 indicates that there is still a high number of internal control weaknesses. table 3 descriptive statistics variabel n minimum maximum mean std. deviation woic 83 20 372 139.40 77.159 size 83 962,165,353,684 425,353,600,919,700 33,394,133,283,316 94,655,187,934,706 ecgrowth 83 0.00 0.21 0.0623 0.02508 complexity 83 44 664 200.20 175.443 hdi 83 55.55 78.99 67.5747 4.91630 e-rank 83 1.2 3.39 2.2837 0.56013 regression testing results table 4 shows the regression test result. it can be seen that the result of determination coefficient test shows that the value of adjusted r2 is 0,860. this figure indicates that 86.0% of the variation of the dependent variable (weakness of internal control) can be explained by the variation of independent variables in this study (total assets, economic growth, complexity, hdi and the use of information technology). yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 305 the result of simultaneous test (f statistic test) shows significance at 0.000. this means a level of significance of <5% (α = 0.05) which means the hypothesis is accepted. it can be concluded that the size of local government, economic growth, local government complexity, the quality of human resources and the utilisation of information technology simultaneously have a significant effect on the weaknesses of internal control. table 4 regression test result variables b value sig. value total asset -1.357e-13 .001 gdp 60.444 .646 complexity .429 .000 hdi 3.872 .000 e-rank -14.719 .044 f-test 0.000 adj r square .860 the t-test result for hypothesis one has significance value equals to 0.001 and negative coefficient direction of -1.357. this can be concluded that if there is an increase in the size of local government it will decrease the number of cases of weaknesses of internal control. this hypothesis is rejected because of having negative direction. the results of this study are not in line with research kristanto (2009) who found that the size of local governments has a positive influence on the weaknesses of local government internal control. however, this finding is in line with putri and mahmud (2015) meaning that the larger the size of local government, the weakness of internal control will be smaller. this indicates that local government with higher asset has been able to use the asset to improve internal control. this also supports stewardship theory that government as an agent will use resources that the government has to meet people’s expectation to have good government practice. t-test result for hypothesis two has a significance value of 0.646 and positive coefficient direction equal to 60.444. as it has significance value above 0.05, hypothesis two is rejected. the result of this study is not in line with research of hartono, mahmud, and utaminingsih (2014). however, it is in line with the research of putri and mahmud (2015) indicating that high economic growth does not necessarily guarantee its internal control is also better than local governments that have lower economic growth. thus, economic growth in local government can not be used as an indicator of the causes of weaknesses of local government's internal control system. the test results for hypothesis three has a significance value below 5% (α = 0.05) that is equal to 0.000 and have direction of positive coefficient. that is, if there is an increase in the number of districts by 1, will have an impact on the increase in internal control weakness of 0.429 cases. the conclusion of these results is that hypothesis three is accepted because the test results show a positive and significant direction. in conclusion, the more complex the local government, the more weaknesses found in local government control. the results of this study are in line with research nurwati and trisnawati (2015). therefore, provincial governments with large number of districts in yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 306 their area, then the local government will be difficult in implementing internal control. when the complexity of local government is high, internal controls and controls must also be more complex. this happens because the scope of government in conducting supervision and control will become more widespread. t-test result hypothesis four has a significance value below 5% (α = 0.05) or equal to 0.000 with positive direction at 3.872 coefficient. that is, if there is an increase of 1 human development index, it will have an impact on increase of the internal control weaknesses by 3.872 cases. this means that hypothesis four is rejected because the test results show a positive direction. in conclusion the better the quality of human resources, there will be more weaknesses cases found in local government internal control. this indicates that the better the quality possessed by a person then there is a tendency of the person to abuse its advantages to committing fraud. this cheating can be an act that deviates from the duty that should be met. therefore, the existing work environment in the government tends to be unhealthy. this has led to the finding of more internal control weaknesses in the local government. the results of this study are not in line with the study nafidah (2011) but in line with the formulated hypothesis. test results for hypothesis five obtained t value -2.052 with a significance value below 5% (α = 0.05) which is equal to 0.044 and has a negative direction of -14.719. thus, every increase of one point of the use of information technology, it will have an impact on the decrease in internal control weakness by 14.719 cases. hypothesis five is accepted because the test result is significantly negative. this indicates that the more local government use information technology the lesser the weakness of internal control. the results of this finding are not in line with research yamin and sutaryo (2015) but in line with the formulated hypothesis. conclusion this study has demonstrated practices of internal control weaknesses in provincial governments in indonesia and investigated their determinant factors. there are four variables which are found significant influence toward asset, complexity, quality of human resources and the use of information technology. one variable of economic growth is found not significant influence. variables which have positive effects are the complexity of local government and quality of human resources. this indicates that the more complex the provincial government and the higher that human development index in the region, the higher internal control weaknesses may occur. this implies that government with complex characteristics and in the area with high human development index should be more aware of internal control weaknesses. this finding does not in line with stewardship theory where the more complex their stakeholders, the lower internal control weaknesses in the organisation. variables which have negative effects are asset and the use of information technology. this supports accountability theory that local government with greater asset to account for and greater resources in information technology would tend to be more accountable through reduction of internal control weaknesses. in practice, these findings imply that to reduce internal control weaknesses yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 307 in local governments, the local governments need to use more information technology; allocate more resources for improving internal control system, anticipate the increasing complexities of local government, and put emphasis on moral values for human resources. this study has some limitations. first, it only investigates provincial government for four years report. this means that it has weaknesses in terms of lower external validity. second, it only used asset as financial variable and economic growth, local government complexities, quality of human resources and the use of information technology as nonfinancial variables. to improve the validity of the research, there is a need to apply this study to the whole city and regent local governments; to include much longer year of observation, eg five years observation; to update date to the latest year; and to add other financial and non financial variables eg. leadership style and amount budget for internal control system development. references ardi, b. k. (2013). the influence of information technology on the development of accounting information system (in bahasa: pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan sistem informasi akuntansi). jurnal dharma ekonomi, 20(38). asare, t. (2009). internal auditing in the public sector: promoting good governance and performance improvement, international journal of government financial management, 9(1), 15-29. badan pemeriksa keuangan republik indonesia (audit board of the republic of indonesia). (2012). summary of examination result semester 1 year 2012 (in bahasa: ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2012). http://www.bpk.go.id retrieved 6 december 2016. badan pemeriksa keuangan republik indonesia (audit board of the republic of indonesia). (2013). summary of examination result semester 1 year 2013 (in bahasa: ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2013). http://www.bpk.go.id retrieved 6 december 2016. badan pemeriksa keuangan republik indonesia (audit board of the republic of indonesia). (2014). summary of examination result semester 1 year 2014 (in bahasa: ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2014). http://www.bpk.go.id retrieved 6 december 2016. badan pemeriksa keuangan republik indonesia (audit board of the republic of indonesia). (2015). summary of examination result semester 1 year 2015 (in bahasa: ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2015). http://www.bpk.go.id retrieved 6 december 2016. badan pemeriksa keuangan republik indonesia (audit board of the republic of indonesia). (2016). summary of examination result semester 1 year 2016 (in bahasa: ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2016). http://www.bpk.go.id retrieved 6 december 2016. badan pusat statistik republik indonesia (statistics central board, republic of indonesia). (2016). human development index (in bahasa: indeks pembangunan manusia). http://www.bps.go.id retrieved 7 desember 2016 http://www.bpk.go.id/ http://www.bpk.go.id/ http://www.bpk.go.id/ http://www.bpk.go.id/ http://www.bpk.go.id/ http://www.bpk.go.id/ yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 308 badan pusat statistik republik indonesia (statistics central board, republic of indonesia). (2016). number of districts (in bahasa: jumlah kecamatan). http://www.bps.go.id retrieved 10 december 2016 badan pusat statistik republik indonesia. (statistics central board, republic of indonesia) (2016). economic growth (in bahasa: laju pertumbuhan ekonomi). http://www.bps.go.id. retrieved 19 december 2016 benedek, m., szenténé, k.t, & béres, d. (2014). internal controls in local governments, public finance quarterly, 3, 296-309. coso. (2013). internal controlintegrated network: executive summary. donaldson, l. & davis, j. h. (1991). stewardship theory or agency theory: ceo governance and shareholder returns. australian journal of management, 16(1), 49-64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103 doyle, j., ge, w. & mcvay, s. (2007). determinants of weakness in internal control over financial reporting. journal of accounting and economics, 44(1-2), 193-223. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.10.003 frink, d. d. & klimoski, r. j. (2004). advancing accountability theory and practice: introduction to the human resource management review special edition. human resource management review, 14(1), 1-17. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2004.02.001 hartono, r., mahmud, a. & utaminingsih, n. s. (2014). factors that influence internal control weaknesses in local government (in bahasa: faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah). simposium nasional akuntansi xxvii. 24-27 september 2014. mataram. lombok. 1-13. kementerian komunikasi dan informatika (ministry of communication and information). (2016). pegi ranking (in bahasa: pemeringkatan pegi. www.kominfo.go.id retrieved 15 december 2016. kristanto, s. b. (2009). the effect of government size, local revenue and capital expenditure predictor of internal control weakness (in bahasa: pengaruh ukuran pemerintahan, pendapatan asli daerah (pad), dan belanja modal sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal). jurnal akuntansi ukrida, 9(1). retrieved from: http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/akun/article/view/696 mardiasmo. (2002). public sector accounting (in bahasa: akuntansi sektor publik. edisi 2). yogyakarta: andi yogyakarta. nafidah, l. n. (2011). implementation of internal control system on avian pt avia sidoarjo viewed from the quality of human resources. jurnal entrepreneur, 2(2). retrieved from: http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/entrepreneur/article/view/118 nurwati, i & trisnawati, r. (2015). analysis of factors that affect internal control weaknesses in local government (in bahasa: analisis faktorfaktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah). syariah paper accounting feb ums. putri, n. k. & mahmud, a. (2015). the effect of economic growth, local revenue, size and complexities on local government internal control weaknesses (in bahasa: pengaruh pertumbuhan ekonomi, pad, ukuran dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemda). accounting analysis journal, 4(2). https://doi.org/10.15294/aaj.v4i2.7769 republik indonesia. (2004). act no 1 year 2004 on state treasury. republik indonesia. (2008). government regulation no. 60 year 2008 on government internal control system. rich, k. t & zhang j. x. (2014). does audit committee monitoring matter in the government sector? evidence from municipal internal control quality. journal of http://www.bps.go.id/ http://www.bps.go.id/ https://doi.org/10.1177/031289629101600103 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.10.003 https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2004.02.001 http://www.kominfo.go.id/ http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/akun/article/view/696 http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/entrepreneur/article/view/118 https://doi.org/10.15294/aaj.v4i2.7769 yaya & suprobo determinants of weaknesses in internal control of provincial government in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 309 governmental & nonprofit accounting, 3(1), 58–80. https://doi.org/10.2308/ogna50832 saputro, e. a., & mahmud, a. (2015). analysis of factors that affect local government internal control (in bahasa: analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah). accounting analysis journal, 6(1). yamin, r., & sutaryo. (2015). factors that determine the number of findings in internal control weaknesses at indonesian local government, (in bahasa: faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di indonesia). simposium nasional akuntansi 18 medan, 119. https://doi.org/10.2308/ogna-50832 https://doi.org/10.2308/ogna-50832 jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 1, hal:17-32, januari 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan saham asing, konsentrasi dan pertumbuhan perusahaan terhadap kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan einde evana1, r. weddie andriyanto*2, betaria sylvia h. a. marbun3 1 f a k u l t a s e k o n o m i , u n i v e r s i t a s l a m p u n g 2 k a p w e d d i e a n d r i y a n t o & r e k a n 3 a k a d e m i p e r p a j a k a n t r i d a r m a l a m p u n g * e m a i l : r _ w e d d i e @ y a h o o . c o m abstract the background of this research is there are so many research that successfully found the positive influence of corporate governance implementation toward company performance. according to various research about corporate governance, writer interested to do this research with the aim is to look for factors influencing quality of corporate governance implementation of public companies in indonesia. the sample of this research is public companies in indonesia, especially companies participated in survey done by iicg on 2001-2004. based on purposive judgement sampling method, selected 40 public companies from 138 population as a sample of the research, also including on top ten rank based on iicg rating. the process of data done with microsoft excel and statistical product and service solution (spss) version 11.0 with multiple regression in certainty level 90% or error analysis level (á ) 0.10. with multiple regression analysis and probability analysis value 0.10, the result of statistical test state that independent variable (leverage) influential positive and significant toward quality of corporate governance implementation of company, where as variable of foreign stock ownership concentration have positive relationship but not significantly toward quality of corporate governance implementation of company. for variable of company growth not influential positively and significant toward quality corporate governance implementation of company. based on the whole result of test obtained the summary that quality of corporate governance implementation of public companies in indonesia still very low because there were other factors influencing corporate governance implementation of company. these situation supported with so many research have done, even by institution or personal to measure the quality of corporate governance in various country and the result in indonesia always still in low rank and low value for the quality of corporate governance compare with other countries. keywords: corporate governance implementation, foreign stock ownership concentration, company growth, financial perfomance (leverage). einde evana, r. weddie andriyanto, betaria sylvia h. a. marbun 18 dari 32 pendahuluan latar belakang kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai negara, seperti skandal enron, tyco, worldcom, dan global crossing yang melibatkan akuntan yang merupakan salah satu elemen penting dari good corporate governance telah memusatkan perhatian kepada pentingnya corporate governance. kebijakan lembaga keuangan berskala besar dalam pendanaan perusahaanperusahaan melalui pinjaman atau pemberian modal perusa-haan, mulai memasukkan syaratsyarat pelaksa-naan corporate governance pada perusahaan-perusahaan yang di danainya tersebut. corporate governance juga mulai menjadi isu yang hangat dibicarakan sejak berbagai skandal bisnis mengindikasikan lemahnya corporate governance pada perusahaan-perusahaan di inggris sekitar tahun 1950-an dan berlanjut hingga menimbulkan berbagai pendapat di tahun 1990-an (davies, 1999). pembentukan the cadburry committee di tahun 1991 yang bertugas untuk membuat code of best practice adalah wujud dari respon terhadap terjadinya berbagai skandal bisnis di negara inggris. sejalan dengan perkembangan isu coporate governance di negara inggris dan berbagai negara maju lainnya, seperti amerika, jerman, prancis, jepang, rusia, italia dan australia juga mulai marak menjadi bahan diskusi. seperti di inggris, isu tentang corporate governance marak diperbincangkan berkaitan dengan adanya berbagai skandal bisnis di negara-negara tersebut. semakin pentingnya corporate governance, maka pemerintah dan asosiasi-asosiasi bisnis di sejumlah negara, baik negara industri maupun negara berkembang, telah mulai mengembangkan dan memperbaiki sistem nasionalnya dalam hal corporate governance. sejak tahun 1992, puluhan negara telah memulai prakarsa-prakarsa nasional untuk memperbaiki corporate governance pada perekonomian mereka. di negara-negara asia, pelaksanaan corporate governance merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk mengatasi krisis ekonomi. iskander dan chamlou (2002) dalam darmawati (2006) misalnya, menyampaikan bahwa krisis moneter yang terjadi di kawasan asia tenggara dan negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro, namun juga karena lemahnya standar corporate governance yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih under-regulated, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. hal ini berarti bahwa corporate governance tidak hanya berdampak positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas berupa pertumbuhan ekonomi nasional. karena itulah berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti world bank dan international monetary fund sangat berkepentingan dalam penegakan corporate governance di negara-negara penerima dana karena kedua lembaga tersebut menganggap bahwa corporate governance merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien. indonesia mulai menerapkan prinsip good corporate governance sejak menandatangani letter of intent (loi) dengan imf, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di indonesia . sejalan dengan hal tersebut, komite nasional kebijakan corporate governance (knkcg) juga berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar good corporate governance yang telah diterapkan ditingkat internasional. dalam rangka economy recovery, pemerintah indonesia dan international monetary fund (imf) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep good corporate governance (gcg) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat dua hal yang menjadi perhatian utama konsep corporate governance adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu, serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang kepentingan (stakeholders) . selain itu, untuk mendorong penerapan corporate governance dan meningkatkan kualitas keterbukaan dalam informasi keuangan, beberapa institusi -kementerian badan usaha milik negara (bumn), direktorat jendral pajak (djp), badan pengawas pasar modal (bapepam), pt. bursa efek jakarta (bej), ikatan akuntan indonesia (iai), dan komite nasional kebijakan corporate governance pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan saham asing… 19 dari 32 (knkcg)memberi penghargaan kepada perusahaan publik yang dinilai telah memberikan informasi yang paling terbuka dalam laporan keuangan tahunannya dibandingkan perusahaanperusahaan lain (warta ekonomi, 2002; bapepam, 2002). hasil penelitian yang dilakukan booz-allen & hamilton tahun 1998 menunjukkan bahwa indeks good corporate governance indonesia adalah yang paling rendah di negara-negara asia timur lainnya. indeks gcg indonesia adalah 2,88, malaysia 7,72, thailand 4,89, singapura 8,92, dan jepang 9,17. suatu survei tahun 1999 yang dilakukan oleh pricewaterhouse coopers terhadap investor-investor internasional di asia, menunjukkan bahwa indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. secara umum, indonesia merupakan negara terburuk dalam penerapan corporate governance di asia. hal ini ditunjukkan dengan data prescieved standard tentang kualitas keterbukaan (disclosure and transparancy) di asia pasifik yang diadakan oleh asian development bank seperti yang digambarkan pada tabel 1. hasil survei mckinsey & company yang dilakukan di tahun 2001 juga masih menunjukkan bahwa tingkat kualitas corporate governance indonesia paling rendah, yaitu nilainya 1,1 (dari 15 skala poin), di bawah malaysia (1,3-1,7), thailand (1,5-1,8), taiwan (2,3-2,6), dan jepang (2,2-2,8). tabel 1 peringkat penerapan corporate governance hasil survei mckinsey & company yang dilakukan di tahun 2001 juga masih menunjukkan bahwa tingkat kualitas corporate governance indonesia paling rendah, yaitu nilainya 1,1 (dari 15 skala poin), di bawah malaysia (1,3-1,7), thailand (1,5-1,8), taiwan (2,3-2,6), dan jepang (2,2-2,8). hasil penelitian yang telah dilakukan oleh booz-allen dan hamilton pada tahun 1998 dan mckinsey dan company pada tahun 2001 menunjukkan seberapa buruknya penilaian pasar terhadap implementasi corporate governance di indonesia. hasil penelitian tersebut diharapkan dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan memperbaiki citra governance mereka. penelitian yang dilakukan oleh asian development bank (adb,2001) menyimpulkan penyebab krisis di negara-negara asia, termasuk indonesia adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director) dan komite audit (audit committee) suatu perusahan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. sehingga penerapan konsep corporate governance di indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders. prowsen (1998) membedakan corporate governance di negara-negara industri dengan negara-negara di asia timur. pada negara industri, governance perusahaan dapat berfungsi dengan baik, pengaruh minimal pemerintah pada kompetisi pasar (khususnya pasar uang), perlindungan corporate govern an ce 1 sin gap ore 2,8 2 jap an 5,7 3 ph ilip p in n es 6 4 malaysia 6,2 5 vietn am 7 6 th ailan d 8 7 ch in a 8 8 in d on esia 8,5 einde evana, r. weddie andriyanto, betaria sylvia h. a. marbun 20 dari 32 hukum yang kuat pada investor luar (kreditor, pemegang saham, atau keduanya). di asia timur, isu corporate governance utama bukanlah kepada bagaimana investor luar dapat mengendalikan tindakan manajemen, sebagaimana pada negara industri, tetapi bagaimana investor luar dapat mengendalikan pemegang saham besar. zhuang (2000) meneliti corporate governance pada lima negara yaitu indonesia, korea, malaysia, philipina dan thailand. karakteristik corporate governance pada lima negara tersebut, sebagaimana pada banyak negara asia timur lainnya berdasarkan observasi yang dilakukan adalah tidak efektifnya dewan direksi, lemahnya pengendalian internal, lemahnya audit, kurangnya disclosure yang mencukupi, kurangnya pelaksanaan hukum (legal) serta terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan. ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep corporate governance, yaitu: fairness, transparancy, accountability, dan responsibility (beasly et all., 1996). teori-teori yang melatarbelakangi model suatu corporate governance antara lain: agency theory, stewardship theory, dan stakeholders theory yang berkembang dengan pesat. hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan para praktisi sehingga dapat menggunakan model corporate governance secara efektif sesuai makna corporate governance itu sendiri (syakhroza, 2003). hadirnya corporate governance dalam pemulihan krisis di indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat corporate governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. corporate governance merupakan suatu sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada stakeholders, termasuk di dalamnya adalah shareholders, lenders, employees, executives, government, customers, dan stakeholders yang lain (naim, 2002). adanya pengaruh faktor regulasi, industri dan perusahaan terhadap praktik corporate governance di tingkat perusahaan telah berhasil ditemukan oleh black dan kim (2003). regulasiregulasi yang dibuat berguna untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip corporate governance sehingga mampu memberikan perlindungan bagi para investor dengan adanya informasi yang akurat, tepat waktu, dan transparan. faktor regulasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi penerapan corporate governance yang dibuat oleh institusi-institusi yang berwenang dalam mengatur perusahaan yang ada di indonesia termasuk perusahaan perbankan, perusahaan bumn, perusahaan swasta maupun perusahaan publik. di indonesia, pemeringkatan penerapan corporate governance oleh suatu perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej), sudah dilakukan oleh the indonesian instituse for corporate governance (iicg) secara kontinyu setiap tahun sejak tahun 2001. bank dunia dan organization for economic cooperation and development (oecd) juga telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan prinsipprinsip corporate governance diberbagai negara, termasuk indonesia. banyaknya penelitian yang menemukan adanya hubungan positif antara corporate governance dengan nilai atau kinerja perusahaan. penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan kegunaan dari pemeringkatan praktik corporate governance di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara, termasuk indonesia. hal inilah yang memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan membuktikan bahwa variabelvariabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kinerja keuangan ( leverage), konsentrasi kepemilikan asing, dan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaanperusahaan yang tergabung dalam pemeringkatan corporate governance. penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) penelitian ini menggunakan data pemeringkatan corporate governance dari perusahaan-perusahaan publik di indonesia yang telah dikumpulkan melalui survei oleh indonesian institute of corporate governance (iicg); 2) penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sepuluh besar pemeringkatan iicg tahun 2001, iicg tahun 2002, iicg tahun 2003, dan iicg tahun 2004; 3) pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: a) data cgpi tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh iicg pada tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004; b) data leverage menggunakan data akhir tahun 2001 pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan saham asing… 21 dari 32 untuk cgpi 2001, data akhir tahun 2002 untuk cgpi 2002, data akhir tahun 2003 untuk cgpi 2004 dan data akhir tahun 2004 untuk cgpi 2004 ; c) data konsentrasi kepemilikan menggunakan variabel dummy yaitu dengan membandingkan antara kepemilikan dalam negeri (lokal) dan asing (overseas) pada akhir tahun 2001 untuk cgpi 2001, akhir tahun 2002 untuk cgpi 2002, akhir tahun 2003 untuk cgpi 2003, dan akhir tahun 2004 untuk cgpi tahun 2004; d) data rata-rata pertumbuhan penjualan menggunakan data penjualan dari tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 . terkait dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang corporate governance yang diterapakan dalam perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam pemeringkatan penerapan corporate governance, dengan judul: “ pengaruh kinerja keuangan ( leverage), kepemilikan saham asing dan pertumbuhan perusahaan terhadap kualitas implementasi corporate governance “. permasalahan dengan ditemukannya bukti-bukti empiris tentang dampak positif dari kinerja perusahaan terhadap kualitas implementasi corporate governance, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. apakah kinerja keuangan (leverage) perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance perusahaan? 2. apakah konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance perusahaan? 3. apakah pertumbuhan penjualan yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance? 4. apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance? tujuan dan kegunaan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah; pertama,untuk mengetahui berapa besar kinerja keuangan (leverage) perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance perusahaan. kedua, untuk mengetahui berapa besar konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance perusahaan?. ketiga, untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan penjualan yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance?. terakhir, untuk mengetahui berapa besar karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance?/ adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 1. sebagai bahan masukan bagi perusahaanperusahaan yang ada di indonesia tentang pentingnya kualitas implementasi corporate governance dalam sebuah perusahaan. 2. bagi investor agar mulai menyadari pentingnya implementasi corporate governance dalam sebuah perusahaan dan mulai memasukkan corporate governance sebagai salah satu pertimbangan utama apabila akan menanamkan modalnya. 3. bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah sumber pengetahuan baru mengenai penerapan corporate governance dalam perusahaanperusahaan yang ada dan yang tergabung di dalamnya. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis kerangka pemikiran tujuan perusahan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat diukur dari harga saham perusahaan yang bersangkutan. selain tujuan ini, seorang manajer mungkin memiliki tujuan lain yang bertentangan dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan yang potensial terjadi dan konsep ini yang kemudian disebut sebagai agency theory. hubungan agensi timbul ketika satu atau lebih individu yang disebut principles mempekerjakan individu lainnya yang disebut agents untuk bekerja, serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. hubungan agensi yang pokok adalah antara pemegang saham dan manajer, serta antara debtholders dan pemegang saham. ketika terjadi konflik kepentingan antara egents dan principles maka akan menimbulkan einde evana, r. weddie andriyanto, betaria sylvia h. a. marbun 22 dari 32 masalah agensi (agency problem). sebagai contoh ketika manajer harus memutuskan apakah akan menjalankan sebuah proyek yang menguntungkan tetapi dengan resiko tinggi. manajer mungkin tidak akan mengambil resiko seperti yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, walaupun kemungkinan besar proyek tersebut akan sukses. hal ini dikarenakan proyek yang gagal mungkin akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan yang dialami manajer daripada pemegang saham yang mungkin memiliki resiko yang lebih kecil karena investasi saham yang ditanam juga kecil. perusahaan membutuhkan waktu dan biaya untuk memonitor dan mengurangi masalah agensi. pengeluaran inilah yang kemudian dinamakan agency cost. contoh biaya agensi adalah audit akuntansi pada laporan keuangan. pemilik mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk melihat apakah agents telah bertindak sesuai dengan keinginan principles dengan melaporkan secara akurat. struktur umum suatu perusahaan terbatas di indonesia dalam undang-undang ri nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas (uupt) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai corporate governance di indonesia. adapun struktur umum suatu perusahaan terbatas di indonesia adalah sebagai berikut: rapat umum pemegang saham undang-undang no. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, setiap tahun wajib mengadakan rapat umum pemegang saham (rups). direksi wajib menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan tahunan. untuk perusahaan publik, laporan keungan harus diperiksa (diaudit) oleh akuntan publik dan dipublikasikan dalam dua surat kabar berperedaran nasional. bapepam menetapkan peraturan viii.g.2 tentang hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan terbuka. laporan keungan harus mencakup ikhtiar data keuangan untuk periode lima tahun : analisis dan pembahasan manajemen, penjelasan mengenai investasi/divestasi, ekspansi, transaksi yang mengundang benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang pasar modal juga mengatur tata cara pelaksanaan rups. pemanggilan pemegang saham dilakukan oleh direksi 14 hari sebelum rups dengan menggunakan surat tercatat, dan untuk perusahaan terbuka, menggunakan pemberitahuan di dua surat kabar paling tidak 28 hari sebelum rups. kuorum untuk rups adalah separuh dari hak suara pada rups pertama dan sepertiga dari suara pada rups yang kedua. jika persetujuan melalui musyawarah tidak tercapai, pengambilan suara dengan sistem simple majority harus dilakukan. menurut undang-undang pasar modal aturan dan peraturan pasar modal berlaku bagi perusahaan publik, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh paling sedikit 300 orang dan dengan modal disetor sebesar 3 milyar rupiah. perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting melalui laporan tahunannya serta laporan keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada bapepam, bursa efek, serta kepada masyarakat dengan tepat waktu, akurat, dapat dimengerti, dan obyektif. perusahaan wajib mengungkapkan semua hal-hal yang memiliki arti penting dalam pengambilan keputusan pihak investor, para pemegang saham, kreditur, serta pemegang kepentingan lain berkaitan dengan perusahan. landasan teoritis isu corporate governance muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ( berle dan means, 1934). konsentrasi kepemilikan adalah salah satu bentuk mekanisme corporate governance yang bisa menyamakan kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham) dan pengelola perusahaan (manajer) (denis dkk., 1999; damsetz dan lehn, 1985). dengan terkonsentrasinya kepemilikan, pemilik mempunyai insentif untuk memonitor pengelola perusahaan, agar mereka bertindak selaras dengan kepentingan pemilik. hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan penggunaan hak atas suara (voting right). selain itu, untuk menghilangkan konflik kepentingan ini adalah dengan memberikan insentif pada manajer untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan pemilik, misalnya dengan kepemilikan manajerial (jensen dan meckling, 1976) ataupun dengan struktur kontrak kompensasi yang pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan saham asing… 23 dari 32 dikaitkan dengan kekayaan pemilik. apabila manajer ikut memiliki perusahaan (insider ownership), atau apabila pendapatan atau kompensasi manajer dikaitkan secara langsung dengan kekayaan pemilik maka manajer akan bertindak sebagaimana pemilik. dengan kepemilikan saham oleh manajer dapat menghilangkan konflik konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (denis dkk., 1997, 1999). karena apabila manajer adalah pemegang saham maka kepentingan mereka akan sejalan dengan kepentingan pemegang saham lain (jansen dan meckling, 1976). pada kasus ekstrim dengan kepemilikan 100% oleh manajer, manajer dapat mengurangi biaya keagenan sampai nol. la porta dkk., (1999) menemukan bahwa kepemilikan yang menyebar hanya terjadi pada negara dengan perlindungan legal yang sangat baik terhadap pemilik. pada negara dengan perlindungan yang buruk, kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi, bahkan dalam banyak kasus, kepemilikan perusahaan lebih banyak dikendalikan oleh keluarga atau negara. pada kepemilikan menyebar, masalah perbedaan kepentingan utama yang terjadi adalah antara kepentingan pemilik dan kepentingan pengelola perusahaan. sedangkan pada kepemilikan terkonsentrasi, masalah perbedaan kepentingan utama adalah perbedaan kepentingan antara pemilik mayoritas sebagai pengendali perusahaan dengan pemilik minoritas. prowsen (1998), dalam isu corporate governance antara negara-negara industri dan negara-negara di asia, mendukung pernyataan bahwa masalah utama yang terjadi di negaranegara asia adalah antara pemilik mayoritas sebagai pengendali perusahaan dengan pemilik minoritas. prowsen (1998) secara lebih lengkap menuliskan sebagai berikut: in east asia, major corporate governance issue is not how outside financiers can control the actions of management (as in industrial countries) but how outside financiers can exert control over big insider shareholders. pengesahan ruu penanaman modal (pm) pada 29 maret 2006 menegaskan ‘mazhab’ yang dipilih oleh pemerintah dalam konteks investasi asing dan perdagangan bebas. ruu pm yang telah menjadi uu itu senafas dengan salah satu prinsip organisasi perdagangan dunia (wto) yang dikenal sebagai perjanjian traderelated investment measures(trims). dalam pandangan wto yang neoliberal, investasi asing mendapat tempat yang mulia. ia dipandang sebagai short cut (jalan pintas) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. selain itu, investasi asing juga diklaim dapat meningkatkan efisiensi dan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik (martin manurung, 2006). dalam uu pm, kepemilikan asing tak lagi dibatasi, sehingga bisa mencapai 100 persen. sektornya pun dibebaskan, termasuk sumbersumber daya alam. akan halnya hak guna usaha, dapat diberikan sampai dengan 95 tahun dan dapat diperpanjang selama 35 tahun. hipotesis hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini ingin melihat apakah variabel independen, yaitu kinerja keuangan dalam hal ini rasio leverage, konsentrasi kepemilikan asing, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kualitas implementasi corporate governance. hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol (ho) yang diterima atau ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (ha) adalah hipotesis tandingan yang merupakan hipotesis penelitian dari peneliti. berdasarkan identifikasi masalah, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah: ha 1 : leverage perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance. ha 2 : konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance. ha 3 : pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance. ha 4 : karakteristik perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance einde evana, r. weddie andriyanto, betaria sylvia h. a. marbun 24 dari 32 metode penelitian metode pengumpulan data metode pengumpulan data dan informasiinformasi terkait yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: (1) penelitian kepustakaan (library research); (2) penelitian lapangan (field research) : dalam penelitian lapangan, penulis melakukan observasi melalui situs-situs yang terkait seperti www.jsx.co.id, www.fcgi.go.id, www.yahoo.com, dan www.google.com untuk memperoleh data-data yang diperlukan terutama mengenai informasi laporan keuangan dan informasi lain yang relevan dengan penelitian ini. pemilihan sampel penelitian pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang listing di bursa efek jakarta pada tahun 2001 sampai 2004. pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan metode purpossive judgement sampling. metode ini merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak (non probabilitas) yang penentuannya berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (indriantoro dan supeno, 1999). beberapa ktiteria pemilihan sampel digunakan untuk menghindari adanya bias yang disampaikan oleh informasi tersebut. pada metode purpossive judgement sampling, sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan (indriantoro n, 1999). sampel-sampel perusahaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah go public atau terdaftar di bursa efek jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. merupakan perusahaan yang ikut berpartisipasi dan terdaftar dalam pemeringkatan corporate governance perception index (cgpi) yaitu daftar yang dibuat oleh the indonesian institute of corporate governance (iicg) pada tahun penelitian yaitu tahun 2001 sampai tahun 2004. 2. merupakan perusahaan yang temasuk dalam peringkat 10 besar berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh cgpi masing-masing pada tahun 2001 sampai tahun 2004. 3. merupakan perusahan yang listing di bursa efek jakarta (bej). 4. mempublikasikan laporan keuangan periode akuntansi secara konsisten dari tahun 2001 sampai 2004. berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut dari 52 perusahaan yang terdaftar dalam cgpi untuk tahun 2001, 33 perusahaan untuk tahun 2002, 31 perusahaan untuk tahun 2003, dan 22 perusahan untuk tahun 2004, hanya terpilih 40 perusahaan baik keuangan maupun non keuangan yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel yaitu: (tabel 2) adapun perusahaan-perusahaan yang lainnya, tidak dapat dijadikan sebagai sampel dikarenakan tidak termasuk dalam peringkat 10 besar yang dilakukan cgpi masing-masing selama tahun penelitian yaitu tahun 2001 sampai tahun 2004. variabel independen terdapat tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: leverage leverage dalam penelitian ini diwakili sebagai variabel x 1 . leverage diukur dengan menggunakan rasio total utang terhadap total aktiva (black dkk, 2003; darmawati, 2006). konsentrasi kepemilikan asing konsentrasi kepemilikan asing dalam penelitian ini diwakili sebagai variabel x 2 . konsentrasi kepemilikan diukur dengan membandingkan antara kepemilikan dalam negeri dan asing yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004. dimana dilakukan dengan menggunakan variabel dummy yaitu dengan memberikan nilai satu apabila kepemilikan dalam negeri lebih besar daripada kepemilikan asing dan memberikan nilai dua apabila kepemilikan asing lebih besar dari kepemilikan dalam negeri, baik itu dimiliki oleh perorangan maupun lembaga/perusahaan (martin manurung, 2006). pertumbuhan perusahaan (growth) pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diwakili sebagai variabel x 3 . dimana pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan saham asing… 25 dari 32 pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan pertumbuhan penjualan yang diukur dengan menggunakan rata-rata penjualan (durnev dan kim, 2003; black dkk., 2003; bushman dkk., 2003; klapper dan love, 2003; darmawati, 2006). penelitian ini menggunakan rata-rata pertumbuhan penjualan selama empat tahun dari tahun 2000 sampai 2004. tabel 2 daftar perusahaan sampel peringkat 10 besar cgpi 2001 sampai 2004 tahun 2001 tahun 2002 1. pt. tam ban g tim ah (persero) tbk. pt. ban k cen tral asia tbk. 2. pt. astra in tern asion al tbk. pt. ban k un iversal in d on esia tbk. 3. pt. ban k cen tral asia tbk. pt. ban k niaga tbk. 4. pt. ban k cic in tern asion al tbk. pt. kalbe farm a tbk. 5. pt. an eka tam ban g (persero) tbk. pt. astra in tern asion al tbk. 6. pt. med co en ergi in tern asion al tbk. pt. ban k lip p o tbk. 7. pt. metrod ata electron ic tbk. pt. ban k negara in d on esia (persero) tbk. 8. pt. matah ari pu tra prim a tbk. pt. un ilever in d on esia tbk. 9. pt. kalbe farm a tbk. pt. bim an tara citra tbk. 10 pt. bim an tara citra tbk. pt. dan kos laboratories tbk. tahun 2002 tahun 2003 1. pt. ban k cen tral asia tbk. pt. astra in tern asion al tbk. 2. pt. ban k un iversal in d on esia tbk. pt. un ilever in d on esia tbk. 3. pt. ban k niaga tbk. pt. astra grap h ia tbk. 4. pt. kalbe farm a tbk. pt. med co en ergi in tern asion al tbk. 5. pt. astra in tern asion al tbk. pt. ban k niaga tbk. 6. pt. ban k lip p o tbk. pt. kalbe farm a tbk. 7. pt. ban k negara in d on esia (persero) tbk. pt. dan kos laboratories tbk.. 8. pt. un ilever in d on esia tbk. pt. ban k bu m ip u tera in d on esia tbk. 9. pt. bim an tara citra tbk. pt. bfi fin an ce in d on esia tbk. 10 pt. dan kos laboratories tbk. pt. bim an tara citra tbk. tahun 2004 1. pt. astra in tern asion al tbk. 2. pt. ban k cen tral asia tbk. 3. pt. ban k niaga tbk. 4. pt. dan kos laboratories tbk.. 5. pt. ban k perm ata tbk. 6. pt. bfi fin an ce in d on esia tbk. 7. pt. astra agro lestari tbk. 8. pt. ban k bu m ip u tera in d on esia tbk. 9. pt. astra grap h ia tbk. 10 pt. kalbe farm a tbk. einde evana, r. weddie andriyanto, betaria sylvia h. a. marbun 26 dari 32 alat analisis alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji rumus statistik dan hipotesis yang ada dibantu program microsoft excel dan statistical program for social science (spss) versi 11,0 adalah sebagai berikut: uji asumsi klasik dalam model regresi linier perlu untuk memenuhi beberapa asumsi, yaitu: uji asumsi normalitas, uji asumsi multikolinieritas, uji asumsi heteroskedastisitas, dan uji asumsi autokorelasi. pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui adanya ada tidaknya korelasi antara variable-variabel independen digunakan uji durbin-watson (tabel 3). goodness of fit test pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi yang dinyatakan dengan koefisien determinasi majemuk (r2). dimana r2 = 1 berarti variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen. begitu juga sebaliknya, jika r2 = 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan menyatakan besarnya hubungan dan kontribusi suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. untuk menilai hubungan variabel independen secara simultan digunakan koefisien korelasi (r). untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi (naik turunnya) variabel dependen secara simultan digunakan koefisien korelasi (r2). tetapi untuk model regresi yang memiliki lebih dari dua variabel independen maka digunakan adjusted r2 sebagai koefisien determinasi. penafsiran hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen dari koefisien korelasi baik parsial maupun simultan diperlukan suatu batasan. tabel dibawah ini menunjukkan besarnya koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (r2), dan interpretasi koefisien korelasi menurut sugiyono (2002) (lihat tabel 4). uji regresi linier berganda. model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. alat analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. dimana model penelitian ini dapat dituliskan dalam persamaan regresi sebagai berikut: cg = á + a1 lev+ a2 kk+ a3 p + error dimana: cg = kualitas corporate governance á = konstanta a 1, a 2, a 3 = koefisien variabel bebas lev = leverage kk = konsentrasi kepemilikan asing p = pertumbuhan perusahaan error = faktor pengganggu perubahan pada kualitas impelentasi corporate governance hasil persamaan regresi ini dipakai untuk menguji hipotesis dengan menggunakan t-test dengan tingkat keyakinan 90% dan tingkat kesalahan analisis (á) 10%. jika pada hasil regresi sig > 0.10, maka ha ditolak, dan sebaliknya jika sig < 0.10, maka ha diterima. hasil dan pembahasan hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial menyatakan besarnya hubungan dan kontribusi suatu variabel independen terhadap variabel dependen tanpa dipengaruhi variabel independen lainnya. untuk menilai hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial digunakan koefisien relasi parsial (r). untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi (naik turunnya) variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien relasi parsial (r). pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan saham asing… 27 dari 32 tabel 3 klasifikasi nilai d tabel 4 interpretasi koefisien korelasi hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan menyatakan besarnya hubungan dan kontribusi suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. untuk menilai hubungan variabel independen secara simultan digunakan koefisien korelasi (r). untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi (naik turunnya) variabel dependen secara simultan digunakan koefisien korelasi (r2). tetapi untuk model regresi yang memiliki lebih dari dua variabel independen maka digunakan adjusted r2 sebagai koefisien determinasi. penafsiran hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen dari koefisien korelasi baik parsial maupun simultan diperlukan suatu batasan. tabel dibawah ini menunjukkan besarnya koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (r2), dan interpretasi koefisien dijelaskan sebagai berikut: (tabel 5). dari tabel hasil pengujian interpretasi koefisien korelasi secara parsial dapat diambil keputusan terhadap variabel independen sebagai berikut: kinerja keuangan ( leverage ) pengaruh variabel leverage terhadap kualitas implementasi corporate governance dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel diatas, menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi (r) untuk leverage adalah sebesar 0,292 yang berarti bahwa leverage memiliki tingkat hubungan yang rendah terhadap kualitas implementasi corporate governance. konsentrasi kepemilikan asing pengaruh variabel konsentrasi kepemilikan asing terhadap kualitas implementasi corporate governance dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel diatas, menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi (r) untuk konsentrasi kepemilikan asing adalah sebesar 0,190 yang berarti bahwa konsentrasi kepemilikan asing memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah terhadap kualitas implementasi corporate governance. pertumbuhan perusahaan pengaruh variabel pertumbuhan perusahaan terhadap kualitas implementasi corporate governance dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel diatas, yang menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0,047 yang berarti bahwa pertumbuhan perusahaan dalam hal ini adalah pertumbuhan penjualan perusahaan memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah terhadap kualitas implementasi corporate governance. nilai d keteran gan d h itu n g < 1.1 1.1 ≤ d h itu n g ≤ 1.54 1.55 ≤ d h itu n g ≤ 2.46 2.47 ≤ d h itu n g ≤ 2.90 d h itu n g ≥ 2.90 ad a au tokorelasi tan p a kesim p u lan tid ak ad a au tokorelasi tan p a kesim p u lan ad a au tokorelasi interval koefisien tingkat hubungan 0,00 – 0,19 0,20 – 0,39 0,40 – 0,59 0,60 – 0,79 0,80 – 1,00 san gat ren d ah ren d ah sed an g ku at san gat ku at einde evana, r. weddie andriyanto, betaria sylvia h. a. marbun 28 dari 32 uji koefisien regresi secara parsial (uji-t) pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. pengujian hipotesis terhadap koefisien secara parsial menggunakan uji-t pada tingkat keyakinan 90% dan tingkat kesalahan analisis (á) 10%. hipotesis yang digunakan: ho : apabila sig > 0,10 maka ha ditolak ha : apabila sig < 0,10 maka ha diterima keputusan: ha 1 : leverage berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance. ha 2 : konsentrasi kepemilikan asing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance. ha 3 : pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance. tabel 5 interpretasi koefisien korelasi tabel 6 hasil pengujian hipotesis secara parsial dari tabel hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat diambil keputusan terhadap variabel independen sebagai berikut: 1. kinerja keuangan ( leverage ) pengaruh variabel leverage terhadap kualitas implementasi corporate governance dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel diatas, yang menunjukkan bahwa sig < 0,10 yaitu 0,053 < 0,10. hal ini menunjukkan terjadi penolakan ho dan penerimaan ha, yang berarti bahwa hasil hipotesis adalah: leverage berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. 2. konsentrasi kepemilikan asing pengaruh variabel konsentrasi kepemilikan asing terhadap kualitas implementasi corporate governance dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel diatas, yang menunjukkan bahwa sig > 0,10 yaitu 0,170 > 0,10. hal ini menunjukkan terjadi penerimaan ho dan penolakan ha, yang berarti bahwa hasil hipotesis adalah : konsentrasi kepemilikan asing tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. 3. pertumbuhan perusahaan pengaruh variabel pertumbuhan perusahaan terhadap kualitas implementasi corporate governance dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel diatas, yang menunjukkan bahwa sig > 0,10 yaitu 0,776 > 0,10. hal ini menunjukkan terjadi penerimaan ho dan penolakan ha, yang berarti bahwa hasil hipotesis adalah : pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara positif dan variabel in depen den r r 2 tin gkat hu bu n gan leverage kepem ilikan asin g pertu mbu h an peru sah aan 0,292 0,190 0,047 0.0853 0.0361 0.0022 ren dah san gat ren dah san gat ren dah variabel independen sig. kesimpulan leverage kep em ilikan asin g pertu m bu h an peru sah aan 0,053 0.170 0,776 sign ifikan ha d iterim a tid ak sign ifikan d an ha d itolak tid ak sign ifikan d an ha d itolak pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan saham asing… 29 dari 32 signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. pengujian koefisien regresi secara simultan (uji f) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang diamati secara serentak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan uji-f pada tingkat keyakinan 90% dan tingkat kesalahan analisis (á) 10%. hipotesis yang digunakan adalah: ho : apabila sig > 0,10 maka ha ditolak ha : apabila sig < 0,10 maka ha diterima keputusan: ha : leverage, konsentrasi kepemilikan asing, dan pertumbuhan perusahaan secara serentak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance. berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis secara simultan diatas, terlihat bahwa sig > 0,10 yaitu 0,158 > 0,10. hal ini menunjukkan bahwa terjadi penerimaan ho dan penolakan ha, yang berarti bahwa hasil hipotesis secara simultan yaitu: kinerja keuangan (leverage), konsentrasi kepemilikan asing, dan pertumbuhan perusahaan secara serentak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance perusahaan. berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi linier berganda untuk memprediksi nilai dari kualitas implementasi corporate governance perusahaan, yaitu: y = 67,965 + 9,619x 1 + 3,332x 2 – 1,390x 3 tabel 7 hasil pengujian hipotesis secara simultan dari persamaan regresi linier berganda pada table 6 diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 67,965. dengan asumsi jika ketiga variabel independen konstan maka nilai dari kualitas implementasi corporate governance perusahaan akan bernilai 67,965. koefisien regresi 9,619x 1 berarti setiap penambahan satu unit x 1 (leverage) akan menaikkan kualitas implementasi corporate governance perusahaan sebesar 9,619 dengan asumsi kedua variabel independen yang lain konstan (tetap). koefisien regresi 3,332x 2 berarti setiap penambahan satu unit x 2 (konsentrasi kepemilikan asing) akan menaikkan kualitas implementasi corporate governance perusahaan sebesar 3,332 dengan asumsi kedua variabel independen yang lain konstan (tetap). koefisien regresi – 1,390x 3 berarti setiap penambahan satu unit x 3 (pertumbuhan perusahaan) akan menurunkan kualitas implementasi corporate governance perusahaan sebesar 1,390 dengan asumsi kedua variabel independen yang lain konstan (tetap). penutup kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu menjelaskan variasi kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan publik di indonesia. selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari leverage, konsentrasi kepemilikan asing, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kualitas implementasi corporate governance perusahaan. variabel-variabel yang dihipotesiskan dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengimpleanovab 300.393 3 100.131 1.839 .158a 1959.969 36 54.444 2260.362 39 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (constant), p, kk, lra. dependent variable: cgb. einde evana, r. weddie andriyanto, betaria sylvia h. a. marbun 30 dari 32 mentasikan corporate governance adalah leverage, konsentrasi kepemilikan asing, dan pertumbuhan perusahaan. dengan menggunakan program microsoft excel dan analisis regresi berganda yang dibantu oleh spss 11,0 penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa hasil pengujian terhadap leverage menunjukkan adanya hubungan yang positif dan menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. hal ini berarti apabila nilai leverage semakin tinggi maka kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan juga semakin meningkat. hal ini mungkin disebabkan perusahaan yang memiliki leverage (tingkat utang) yang tinggi membuat kreditor menjadi sangat berkepentingan dengan praktik corporate governance dari debiturnya dan memiliki kekuasaan untuk memaksa debitur meningkatkan kualitas implementasi corporate governance mereka. sehingga perusahaan yang bersangkutan akan lebih memperhatikan bahkan berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas implementasi corporate governance mereka. hasil pengujian terhadap konsentrasi kepemilikan asing menunjukkan hubungan yang positif tetapi tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. sebelumnya, menurut martin manurung (2006) perlu dibedakan dua jenis kepemilikan asing, yaitu: investasi asing langsung / foreign direct investment (fdi) dan investasi portofolio. investasi asing langsung bermakna, para investor datang ke sebuah negara seperti indonesia, dengan membawa uang kontan dalam tasnya, membuat perjanjian dengan pemerintah, lalu membangun pabrik. itu sebabnya, investor jenis ini membutuhkan kepastian usaha, peduli pada iklim politik-ekonomi-keamanan dan corporate governance sebuah perusahaan atau negara dimana investasinya mau ditanamkan. sementara investasi portofolio, adalah investasi yang ditanamkan di pasar modal atau bursa saham. investasi jenis ini bergerak dalam hitungan detik. perpindahan modal dari satu negara ke negara lain terjadi dalam satu kedipan mata. itu pula sebabnya, investor jenis ini tidak terlalu peduli dengan persoalan kepastian usaha dan urusan politik serta corporate governance karena mereka dapat hengkang begitu saja ketika kondisi perusahaan memburuk. berdasarkan hal tersebut, konsentrasi kepemilikan asing mungkin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance perusahaan karena investor asing tidak secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal atau investasinya tersebut. hasil pengujian terhadap pertumbuhan perusahaan menunjukkan hubungan yang negatif dan hasil pengujian tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dari pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan pertumbuhan penjualan terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. hal ini mungkin disebabkan pada saat perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi, para eksekutif (ceo) selalu berorientasi untuk meluaskan cakupan bisnisnya (kebijakan ekspansif) sehingga perlu ada sebagian keuntungan yang ditahan (retained earning). sementara bagi para pemilik modal yang penting adalah mendapatkan keuntungan (deviden) secepat mungkin dan tidak perlu ada laba yang ditahan (a.prasetyantoko, 2002). dengan demikian perbedaan kepentingan antara manajer (ceo) dan pemilik modal akan semakin besar sehingga justru mengakibatkan adanya ketidakselarasan dalam mengelola perusahaan yang berakibat akan menurunkan kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. secara keseluruhan karakteristik perusahaan, yaitu leverage, konsentrasi kepemilikan asing, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. walaupun terdapat satu karakteristik perusahaan, yaitu leverage berpengaruh terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan, tetapi melalui pengujian hipotesis dengan uji-f, karakteristik perusahaan secara keseluruhan terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas implementasi corporate governance pada perusahaan. hal ini mungkin disebabkan masih banyak variabel-variabel lain selain ketiga variabel tersebut yang lebih mempengaruhi kualitas implementasi corporate governance di sebuah perusahaan. keterbatasan penelitian penelitian ini memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu jumlah sampel penelitian yang masih sangat sedikit. dengan menggunakan pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan saham asing… 31 dari 32 tahun penelitian dari tahun 2001 sampai 2004 (4 tahun) dan hanya meneliti 40 perusahaan yang hanya termasuk dalam sepuluh peringkat teratas yang dilakukan oleh iicg, sampel penelitian ini bisa dianggap masih sedikit. mengingat jumlah populasi sampel penelitian yang ada dari tahun 2001 sampai 2004 adalah 138 perusahaan. saran saran penelitian ini diantaranya, bagi perusahaan-perusahaan publik khususnya yang ada di indonesia, sebaiknya memperhatikan nilai leverage, karena nilai leverage yang tinggi tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan praktek corporate governance yang baik. untuk perusahaan publik khususnya yang ada di indonesia yang memiliki konsentarasi kepemilikan asing yang lebih besar daripada kepemilikan dalam negeri tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan praktek corporate governance yang baik. sehingga perusahaan sebaiknya mulai memperhatikan jenis investasi asing yang dimilikinya, apakah merupakan investasi asing langsung atau investasi portofolio. untuk pertumbuhan penjualan, bagi peneliti selanjutnya yang juga merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang corporate governance untuk dapat menambah jumlah sampel dalam penelitiannya dan memperpanjang waktu penelitian sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat keakuratan hasil penelitian. daftar pustaka akhmad, syakhroza. 2003. best practices corporate governance dalam konteks kondisi lokal perbankan indonesia. manajemen usahawan indonesia no.06/thn.xxxii, juni. almilia, luciana spica dan lailul l. sifa. 2006. reaksi pasar publikasi corporate governance perception index pada perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek jakarta. simposium nasional akuntansi ix. arifin, z. 2003. masalah agensi dan mekanisme kontrol pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi yang dikontrol keluarga: bukti dari perusahaan publik di indonesia. disertasi pascasarjana feui. ariyanto, k. 2000. good corporate governance dan konsep penegakannya di bumn dan lingkungan usahanya. usahawan no. 10 tahun xxix oktober. hal: 3-17. barruci, e dan j. falini. 2004. determinants of corporate governance in italy. working paper. hppt://www.ssrn.com beasley, m. 1996. an empirical analysis of the relation between the board of director compensation and financial statement fraud. the accounting review, vol 71, p.443-465. hppt://www.ssrn.com black, b.s; h. jang; dan w. kim. 2003. predicting firm’s corporate governance choices : evidence from korea. working papper. hppt://www.ssrn.com bushman, r.; qi chen; e. engel; dan a. smith. 2003. financial accounting information, organizational complexity, and corporate governance system. working paper. hppt://www.ssrn.com darmawati, deni. 2006. pengaruh karakteristik perusahaan dan faktor regulasi terhadap kualitas implementasi corporate governance. simposium nasional akuntansi ix. davies, a. 1999. a strategic approach to corporate governance. working papper. hppt://www.ssrn.com demzets, harold and kenneth lehn. 1985. the structure of corporate ownership: causes and consequences. journal of political economy. vol. 93. no.6. december, p.1155-1177. hppt://www.ssrn.com drobetz, w.; k. gugler; s. hirschvogl. 2004. the determinants of the german corporate governancerating. working paper. hppt://www.ssrn.com durnev, a. dan e. h. kim. 2003. to steal or not to steal: firm attributes, legal environment, and valuation. working papper. hppt://www.ssrn.com ecfin, indonesian capital market directory, 2001, 2003, 2004. forum for corporate governance in indonesia. 2001. peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance. seri tata kelola perusahaan, jilid 4. edisi ke 2. jakarta. einde evana, r. weddie andriyanto, betaria sylvia h. a. marbun 32 dari 32 forum for corporate governance in indonesia. 2001. tata kelola perusahaan. seri tata kelola perusahaan, jilid i. edisi ke 3. jakarta. gujarati, d.n. 1995. basic econometrics. mcgraw-hill international edition, singapore. hastuti, theresia dwi. 2005. hubungan antara corporate governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan (studi kasus pada perusahaan yang listing di bursa efek jakarta). symposium nasional akuntansi viii. herwidayatmo. implementasi good corporate governance untuk perusahaan publik indonesia. usahawan. no. 10 tahun xxix oktober 2000. hal:25-32. ikatan akuntansi indonesia. 2002. standar akuntansi keuangan per 1 april 2002. jakarta. salemba empat. indriantoro, n. dan b. supomo. 1999. metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. edisi pertama. bpfe. yogyakarta. jensen, m and w. meckling. 1976. theory of the firm: managerial behavior, agency, and ownership structure. journal of financial economics. vol 3. october, p.305-360. hppt://www.ssrn.com klapper, l.f. dan i. love. 2003. corporate governance, investor protection and performance in emerging markets. working paper. hppt://www.ssrn.com knkcg. 2001. pedoman good corporate governance ref. 4.0. la dorta, r., f. lopez-de-silanes and a. shleifer. 1999. corporate ownership arround the world. journal of finance 54, halaman 471-517. manurung, m. 2006. investasi asing, antara mitos dan realita. warta ekonomi. jakarta. mc. kinsey and company. 2001. interpreting the value of corporate governnace. 3rd, asian roundtable on corporate governance. oecd. 1999. oecd principles of corporate governance. richardson, v.j. 1998. information asymetry and earnings management some evidence. hppt://www.ssrn.com shleifer, a and r.w. vishny. 1997. a survey of cirporate governance. journal of finance,vol 52, no.2. june, p.737-783. hppt://www.ssrn.com undangundang. 2003. undang-undang perseroan terbatas nomor i tahun 1995. jakarta: sinar grafika. world bank. 2004. report on the observance of standards and codes: corporate governance country assessment-republic of indonesia. agustus. _______________. http://www.jsx.co.id _______________. http://www.yahoo.com _______________. http://www.google.co.id _______________. http://www.fgci.com _______.http://www.corporategovernance.com *corresponding author, e_mail address: niluh.narsa@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 80-101, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18162 hubungan faktor internal dan eksternal terhadap proses pengambilan keputusan etis niluh putu dian rosalina handayani narsa*& kadek pranetha prananjaya program studi akuntansi, universitas airlangga, kampus b jl. airlangga no. 4 surabaya, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 28 sep 2016 revised 2 okt 2016 accepted 24 nov 2016 keywords: educational level; ethical decision making; moral intensity; personal moral philosophy this study aims to examine the relationship of two factors, namely internal factors (based on the individual characteristics: personal moral philosophy which is consisting of idealism and relativism, education level, gender and age) as well as external factors (moral intensity which has six variables, namely the magnitude of the consequences, social consensus, probability of effect, temporal immediacy, concentration of effect, and proximity) to the three-stage of ethical decision-making processes (ethical recognition, judgment and intention). a significant body of work within the business ethics literature has been focused on the internal and external factors which mainly have significant impact on the way individual respond to ethical issues. data collected used survey method. respondents are undergraduate and graduate students of accounting. a total of 173 respondents had fill out questionnaires completely. analyis data used hierarchical linear regression, independent t-test and one-way anova. the findings show that some of the variables tested had a significant relationship as predicted in all of the three stage of ethical decision-making processes with a difference in level of significance. however, no significant relationship was found regarding the relationship of age in all of the three stages, as well as the the evidence of a significant relationship that is inconsistent with the predictions regarding the relationship of gender in the stages of ethical intention and the relationship of probability of effect and proximity in the stages of ethical recognition. the implications of this study are there is a need to give more attention to ethics in accounting education and also the need to encourage the idealistic philosophy. © 2017 jai. all rights reserved pendahuluan terjadinya kasus-kasus permasalahan etika pada dunia bisnis dan profesi terutama di bidang akuntansi –seperti kasus enron dan worldcom– yang mana pada dasarnya berakar dari pelanggaran prinsip-prinsip etis, memicu timbulnya pertanyaan mengenai kredibilitas seorang akuntan profesional terutama terkait dengan pengambilan keputusan etis (haron et al., 2015). pengambilan keputusan etis sebagai variabel dependen dilatarbelakangi dilema atau isu dihadapi oleh akuntan. luasnya manfaat dan dampak keputusan akuntan, membuat pertimbangan akuntan atas keputusannya menjadi sangat penting (pangesti, 2014). sesuai dengan rerangka teoretis dari rest (1979), terdapat empat tahapan berurutan dalam proses pengambilan keputusan etis, yakni ethical recognition, ethical judgment, ethical intention, dan ethical behavior. hasil penelitian telah menunjukkan bahwa keempat tahapan pengambilan keputusan etis tersebut saling berasosiasi satu sama lain dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal (chan dan leung, 2006; arestanti et al., 2016). variabel internal berkaitan dengan faktor individual, seperti tingkat pendidikan, gender, usia, dan filosofi moral personal. penelitian mengenai penginvestigasian variabelvariabel tersebut telah banyak dilakukan, namun masih terdapat temuan yang belum konklusif. menurut rest (1986), tingkat pendidikan dan usia dapat memengaruhi peningkatan cognitive moral development (cmd) individu. peningkatan cmd menunjukkan bahwa tingkat landasan moral mengalami peningkatan dimana kemampuan untuk mempertimbangkan terkait dengan isu moral menjadi lebih baik (kohlberg, 1976). penelitian yang dilakukan oleh browning dan zabriskie (1983), cohen et al. (2001) dan o'fallon dan butterfield (2005) menyatakan bahwa tingkat pennarsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 81 didikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan etis. hasil yang berbeda ditemukan shafer (2001), cagle dan baucus (2006) dan benarnd dan sweeney (2010) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis. dapat disimpulkan, temuan dari penelitianpenelitian tersebut memperlihatkan ketidakkonsistenan hasil terhadap teori yang dikemukan oleh rest, sehingga pengaruh level pendidikan dan usia terhadap pengambilan keputusan etis masih menarik untuk dilakukan. terkait perbedaan gender, telah banyak penelitian yang mendiskusikan hal tersebut secara teoretis dan penjelasan telah banyak pula dieksplorasi untuk menemukan penjelasan rasional atas perbedaan tersebut, salah satunya adalah teori sosialisasi gender (betz et al., 1989; nguyen et al., 2008). perspektif pria dan wanita terkait isu etika adalah berbeda. pria lebih fokus pada pencapaian kesuksesan sehingga cenderung untuk mengabaikan aturan, berbeda dengan wanita. analisis meta pun telah dilakukan untuk merekonsiliasi temuan terkait pengaruh dari jenis kelamin tersebut, yakni jaffee dan hyde (2000), dan temuan mereka mendukung teori tersebut. namun, hasil penelitian tersebut umumnya berasal dari negara bagian barat, dan terdapat kemungkinan hasil tersebut kemungkinan akan berbeda mengingat indonesia, negara bagian timur, memiliki budaya yang berbeda. terlebih juga masih terdapat temuan yang belum konsisten terkait gender. selain itu terdapat fenomena pula bahwa saat ini di lingkungan bisnis telah banyak wanita yang mencapai level tinggi di posisi manajerial (nguyen et al., 2008). sehingga masih penting untuk menginvestigasi pengaruh dari gender terhadap proses pengambilan keputusan etis. selanjutnya, gowing et al. (2005), abdolmohammadi dan baker (2006), fritzsche dan oz (2007) menyatakan bahwa filosofi moral personal memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis. filosofi moral personal berkaitan dengan aturan dan prinsip-prinsip yang dipertimbangkan oleh individu saat pembuatan keputusan untuk membedakan antara benar dan salah (ferrell dan fraedrich, 1997). seorang akuntan profesional dalam melaksanakan suatu pekerjaan harus memiliki nilai-nilai individual yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan (schlenker dan forsyth, 1977). penyimpanganpenyimpangan atas keputusan yang dibuat oleh seorang akuntan seperti kasus di atas menyebabkan penelitian mengenai filosofi moral personal menjadi sangat penting. hasil penelitian mengenai filosofi moral personal menyimpulkan bahwa moral filosofi yang berbeda antar individu (idealism dan relativism) akan menghasilkan keputusan yang berbeda. di sisi lain, contoh dari faktor eksternal yang memengaruhi empat tahapan proses pengambilan keputusan etis adalah variabel organisasional seperti kode etik, ilim etis, ukuran organisasi, tipe industri. namun demikian, sebelum tahun 1991, penelitian mengenai etika bisnis hampir keseluruhannya memfokuskan pada penginvestigasian variabel individual dan organisasional yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis. hingga akhirnya di tahun 1991, jones pertama kali memberikan gagasan bahwa pengambilan keputusan etis juga dipengaruhi oleh faktor di luar individu yaitu intensitas moral (leitsch, 2004). intensitas moral merupakan tingkat isu yang berkaitan dengan imperatif moral atas suatu situasi (jones, 1991). meskipun penelitian mengenai pengaruh dari berbagai variabel individual dan intensitas moral telah banyak dilakukan oleh peneliti, namun masih terdapat gap penelitian bahwa masih sedikit terdapat bukti empiris mengenai penelitian tersebut terutama di negara berkembang seperti di indonesia. selain itu dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan masih terdapat inkonsistensi temuan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dari variabel individual seperti tingkat pendidikan, usia, gender, dan filosofi moral personal terhadap tahapan dalam proses pengambilan keputusan etis. penelitian ini hanya melihat tiga tahapan dari proses pengambilan keputusan etis, yakni ethical recognition, ethical judgment, dan ethical intention. alasan tidak digunakannya ethical behavior karena untuk menginvestigasinya, diperlukan waktu dan biaya yang cukup besar. tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah menguji secara komprehensif hubungan dari variabel individual (tingkat pendidikan, usia, gender, dan filosofi moral personal) serta variabel eksternal (intensitas moral) terhadap proses pengambilan keputusan etis dari mahasiswa sarjana akuntansi dan mahasiswa pascasarjana akuntansi. pemilihan mahasiswa akuntansi sebagai responden dalam penelitian ini adalah karena mahasiswa akuntansi nantinya akan memiliki peran sebagai akuntan di berbagai instansi dan perusahaan. penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari literatur mengenai pengambilan keputusan etis di lingkup bisnis terutama dengan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 82 menggunakan dua jenis kelompok mahasiswa akuntansi yang berbeda jenjang pendidikan serta diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pihak akademisi dalam menyusun kurikulum pembelajaran untuk mahasiswanya agar kemampuan mahasiswa dalam mengndentifikasi isu-isu etis menjadi meningkat. bagian selanjutnya dari artikel ini akan dijabarkan mengenai beberapa literatur dan argumen teoritis, diikuti pembahasan atas metode pengumpulan dan analisis data berikut hasil-hasil yang menjadi temuan. artikel ini kemudian ditutup dengan penyampaian simpulan, implikasi, saran serta keterbatasan penelitian. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengambilan keputusan etis pengambilan keputusan merupakan proses identifikasi dan pemilihan suatu tindakan untuk merespon suatu permasalahan atau kesempatan (langley et al., 1995). proses pengambilan keputusan etis, menurut carlson et al. (2002), adalah “a process by which individuals use their base to determine whether a certain issue is right or wrong”. rest (1979; 1986) mengajukan empat tahapan sekuensial dari proses pengambilan keputusan etis untuk mendeskripsikan kognitif individual ketika mereka dihadapi oleh dilema etika. keempat tahapan tersebut yang pertama adalah ethical recognition. tahapan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menginterpretasikan situasi tertentu adalah etis atau tidak etis. tahapan kedua adalah ethical judgment, dimana pada tahapan ini individu menentukan tindakan seperti apakah yang secara moral adalah benar. selanjutnya tahapan ketiga adalah ethical intention. pada tahapan tersebut individu mulai memprioritaskan suatu alternatif etis tertentu dibandingkan alternatif lainnya. terakhir adalah ethical behavior, yakni individu benarbenar melakukan tindakan yang etis. setiap tahapan adalah berbeda secara konseptual, dan kesuksesan di salah satu tahapan tidak berarti juga akan sukses di tahapan selanjutnya. para peneliti di bidang bisnis dari berbagai area seperti pemasaran, audit, manajemen telah mengadopsi rerangka milik rest tersebut dalam penelitian mereka. ada yang hanya menguji di salah satu tahap dan ada juga yang menginvestigasi di dua atau lebih tahap (musbah, 2010). ethical recognition merupakan tahapan fundamental dan krusial dalam proses pengambilan keputusan etis. rest (1986) berargumen bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi dan secara tepat menilai isu etis dalam suatu situasi tertentu merupakan prasyaarat yang penting dalam mencapai keputusan etis yang tepat. selanjutnya, ethical judgment memiliki elemen utama kemampuan kognitif seseorang ketika dihadapkan oleh isu etis untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga dengan kata lain tahapan ini utamanya didasarkan pada cognitive moral development (cmd), namun penelitian ini tidak ditujukan untuk mengelaborasi secara ekstensif aspek teoretis dari cmd. kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti variabel individual dan karakteristik dari problem etis itu sendiri. kedua tahapan ini juga masih berkaitan dengan proses kognitif yang menjadi penyebab dari munculya ethical intention dan ethical behavior. tahapan ethical intention sendiri salah satunya dipengaruhi oleh intensi yang ada pada diri individu. ajzen dan fishbein (1980) menjelaskan tentang theory of reason action (tra) dan theory planned behaviour (tpb) yang menjelaskan mengenai intensi etis.teori tersebut menjelaskan bahwa intensi berkaitan dengan hasil pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. teori ini telah diuji oleh beberapa peneliti, salah satunya oumlil dan balloun (2008) yang membuktikan bahwa keputusan dalam bertindak atas suatu masalah dipengaruhi oleh intensi seorang individu tersebut. hal ini berarti intensi memiliki peran untuk menentukan tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh seseorang. sesuai dengan model yang dibangun oleh rest et al. (1986) dan jones (2001), ethical intention merupakan outcome yang paling penting yang sebelumnya dipengaruhi oleh pertimbangan etis (ethical judgement). ethical intention merupakan tahap dimana individu akan menitikberatkan nilainilai etika dalam kaitannya terhadap nilai lain. ajzen (1991) mengatakan bahwa tahap intensi etis merupakan salah satu prediktor yang paling signifikan untuk perilaku yang akan diambil selanjutnya oleh individu, khususnya jika lingkup pengambilan keputusan tersebut bersfiat spesifik. sehingga sebenarnya dengan mengeksplorasi sampai tahapan ini saja sudah cukup, terlebih lagi untuk menginvestigasi tahapan ethical behavior akan memerlukan waktu dan biaya yang besar karena merupakan hal yang susah untuk mengukur perilaku etis seseorang. narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 83 filosofi moral personal individu dalam proses pembuatan keputusan sering digerakkan oleh munculnya suatu masalah yang membutuhkan solusi ataupun respon, dan seringkali membentuk tindakan (jones, 1991). untuk memulai proses pembuatan keputusan moral, seseorang harus mampu mengenali isu moral. isu moral muncul ketika tindakan seseorang dapat merugikan ataupun menguntungkan orang lain. kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan isu moral terkait dengan masalah yang dimiliki akan bergantung kepada filosofi moral yang dimiliki oleh individu tersebut. filosofi moral berkaitan dengan aturan dan prinsip-prinsip yang dipertimbangkan oleh individu saat pembuatan keputusan untuk membedakan antara benar dan salah (ferrell dan fraedrich, 1997). filosofi moral ini dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan etis (o’fallon dan butterfield, 2005). schlenker and forsyth (1977) menyatakan bahwa seorang individu dalam membuat pertimbangan etika (ethical judgement) ditentukan oleh dua faktor yaitu idealisme dan relativisme. idealisme mengarah pada tingkatan individu yang mempercayai bahwa konsekuensi yang diinginkan akan selalu bisa diperoleh tanpa melakukan pelanggaran aturan moral. berbeda dengan idealisme, relativisme mengarah pada tingkatan individu yang menolak aturan universal dalam memandu mereka bersikap. hal ini memperlihatkan bahwa individu relativisme lebih fleksibel dibandingkan dengan individu idealisme sehingga pandangan mereka terhadap isu etis atas suatu permasalahan akan berbeda. musbah (2010) menyatakan bahwa individu dengan level idealisme tinggi dan relativisme rendah mempercayai bahwa tindakan mereka harus sesuai dengan aturan moral universal dan menghasilkan konsekuensi yang positif, sedangkan individu dengan level idealime rendah dan relativisme tinggi tidak meyakini bahwa perilaku negatif tidak harus selalu dihindari, karena merugikan sesorang terkadang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang bermanfat bagi banyak orang. sebagai contoh, individu relativisme akan mendispensasi tindakan pencurian yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan orang banyak sedangkan untuk individu idealisme menganggap tindakan tersebut bukanlah suatu tindakan yang diperbolehkan. oleh sebab itu, maka peneliti mengajukan hipotesis: h1: idealisme berhubungan positif dengan: (a) ethical recognition, (b) ethical judgment,(c) ethical intention. h2: relativisme berhubungan negatif dengan (a) ethical recognition, (b)ethical judgment, (c) ethical intention. intensitas moral intensitas moral (moral intensity) yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat isu yang berkaitan dengan imperatif moral atas suatu situasi (jones, 1991). individu yang menganggap bahwa intensitas moral atas suatu situasi rendah, maka ia tidak akan merasa adanya permasalahan etika atas situasi tersebut. hal yang berbeda terjadi jika individu menganggap bahwa intensitas moral atas suatu situasi tinggi, maka ia akan merasa adanya permasalahan etis atas situasi tersebut. ajzen (1991) menggarisbawahi bahwa hubungan antara dimensi dari intensitas moral dengan intensi etis adalah sangat penting. jones (1991) menyatakan bahwa komponen-komponen yang memengaruhi intensitas moral yaitu: magnitude of consequences, probability effect, temporal immediacy, social consencus, , concentration of effect, dan proximity. penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut: (1) besaran konsekuensi (magnitude of consequences), didefinisikan sebagai jumlah kerugian (manfaat) yang dihasilkan oleh pengorbanan (kebermanfaatan) dari sebuah tindakan moral. (2) konsensus sosial (social consensus) didefinisikan sebagai tingkat kesepakatan sosial bahwa sebuah tindakan dianggap benar atau salah. (3) probabilitas efek (probability of effect) merupakan sebuah fungsi bersama dari kemungkinan bahwa tindakan tertentu akan secara aktual mengambil tempat dan tindakan tersebut akan secara aktual menyebabkan kerugian (manfaat) yang terprediksi (4) kesegeraan temporal (temporal immediacy) adalah jarak atau waktu antara pada saat terjadi dan awal mula konsekuensi dari sebuah tindakan moral tertentu (waktu yang makin pendek menunjukkan kesiapan yang lebih besar). (5) efek konsentrasi (concentration of effect) adalah sebuah fungsi invers dari jumlah orang yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh sebuah tindakan yang dilakukan. (6) kedekatan (proximity) adalah perasaan kedekatan (sosial, budaya, psikologi, atau fisik) yang dimiliki oleh pembawa moral untuk si pelaku dari kejahatan (kemanfaatan) dari jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 84 suatu tindakan tertentu. orang lebih peduli mengenai orang lain yang dekat dengannya (secara sosial, budaya, psikologis, fisik) dibandingkan dengan orang yang jauh. penelitian ini akan menggunakan semua komponen dari intensitas moral yang telah dikemukan oleh jones (1991). hal ini dilatarbelakangi karena penelitian ini ingin membuktikan bahwa seluruh komponen tersebut akan berkontribusi dalam memprediksi intensitas moral. jones (1991) menyatakan bahwa masing-masing dari komponen intensitas moral tersebut merupakan variabel independen yang akan memiliki pengaruh secara signifikan di masing-masing tahapan pengambilan keputusan etis. selain itu terdapat sebuah panggilan untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut karena bukti empiris yang ada masih sangat sedikit (o’fallon dan butterfield, 2005). oleh sebab itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: h3:iibesaran konsekuensi (magnitude of consequences) memiliki hubungan positif dengan: (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention. h4: konsensus sosial (social consencus) memiliki hubungan positif dengan: (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention. h5: probabilitas efek (probability of effect) memiliki hubungan positif dengan: (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention. h6: kesegeraan temporal (temporal immediacy) memiliki hubungan positif dengan: (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention. h7: efek konsentrasi (concentration of effect) memiliki hubungan positif dengan: (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention. h8: kedekatan (proximity)memiliki hubungan positif dengan: (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention. tingkat pendidikan, usia dan gender rest et al. (1986) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan usia dapat memengaruhi peningkatan cognitive moral development (cmd) individu. peningkatan cognitive moral akan berdampak pada peningkatan kemampuan seorang individu dalam mempertimbangkan isu moral yang selanjutnya berdampak pada keputusan etis yang dibuatnya (kohlberg, 1976). senada, mcphail dan walters (2009) menyatakan pula bahwa bentuk yang berbeda dari tingkat pendidikan dapat berkontribusi terhadap level kematangan etika yang berbeda. o’fallon and butterfield (2005) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembuatan keputusan etis (ethical decision making). namun, hasil berbeda ditemukan oleh cagle and baucus (2006) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berhubungan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis. perbedaan yang ditemukan oleh masingmasing peneliti tersebut, menjadi alasan penulis untuk menguji dan mengkonfirmasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengambilan keputusan etis. riset mengenai perkembangan moral kognitif menemukan bahwa penalaran moral juga dipengaruhi oleh usia, karena usia memengaruhi moral maturity seseorang (mcphail dan walters, 2009). teori cmd oleh kohlberg (1976) menyugestikan bahwa terdapat dampak posittif dari usia terhadap perkembangan moral, individu secara umumnya akan berpindah dari tahapan yang rendah atas penalaran moral ke tahapan yang lebih tinggi. sehingga diekspektasikan individu yang lebih tua akan menunjukkan perilaku yang menjunjung nilainilai etis dibandingkan individu yang lebih muda. namun berdasarkan histori literatur, ternyata hubungan antara usia dan pengambilan keputusan etis menghasilkan temuan yang belum konsisten (musbah, 2010). dengan demikian, variabel usia menarik untuk tetap diteliti bagiamana hubungannya dengan proses pengambilan keputusan etis. selanjutnya untuk variabel gender, seperti yang telah dijelaskan sepintas di bagian pendahuluan, telah terdapat banyak bukti empiris yang mengarahkan pada suatu simpulan bahwa wanita lebih etis dibandingkan pria. hal tersebut dikarenakan sesuai dengan teori sosialisasi gender, pria lebih fokus pada pencapaian kesuksesan sehingga cenderung untuk mengabaikan dan melanggar aturan sehingga akan terlibat pada suatu tindakan yang tidak etis. di lain sisi, wanita lebih fokus pada penyelesaian tugas mereka dengan baik serta menjaga harmoni di tempat kerja sehingga mereka cenderug untuk tidak melanggar aturan dan lebih sedikit dalam terlibat pada suatu tindakan yang tidak etis (guffey dan mccartney, 2007). namun demikian, masih tetap diperlukan penginvestigasian terkait hal ini karena masih ditemukan banyak temuan yang tidak konsisten, selain itu fenomenanya saat ini wanita telah banyak mencanarsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 85 pai posisi tinggi di level manajerial sehingga merupakan hal yang penting untuk memahami perbedaan gender dalam proses pengambilan keputusan etis (musbah, 2010). berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis: h9: nilai rata-rata (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention akan secara signifikan lebih besar untuk mahasiswa pascasarjana (tingkat pendidikan lebih tinggi) dibandingkan mahasiswa sarjana. h10: nilai rata-rata (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention akan secara signifikan lebih besar untuk mahasiswa wanita dibandingkan pria. h11: nilai rata-rata (a) ethical recognition, (b) ethical judgment, (c) ethical intention akan secara signifikan lebih besar semakin meningkatnya usia mahasiswa. metode penelitian penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey dengan memberikan kuesioner jenis tertutup kepada responden. dalam setiap kuesioner, akan terdapat tiga bagian. bagian pertama berisi keterangan singkat demografi responden, bagian kedua berisi pertanyaan filosofi moral personal dan yang ketiga terdiri dari dua skenario mengenai pengambilan keputusan etis dalam ranah akuntansi serta respon pernyataan untuk intensitas moral. pengumpulan data sampel penelitian ini adalah mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang ada di salah satu universitas yang masing-masing berada di kota surabaya dan yogyakarta. subjek penelitian yang merupakan mahasiswa akuntansi ini digunakan untuk menilai bagaimana pengambilan keputusan etis mereka karena mereka diekspektasikan akan menjadi akuntan di masa depan (musbah, 2010). kriteria sampel penelitian ini adalah subjek telah lulus atau sedang mengambil mata kuliah bertemakan etika bisnis dan profesi. dengan demikian, pertimbangan dipilihnya dua universitas tersebut sebagai sampel penelitian ini adalah dalam hal diajarkannya mata kuliah etika bisnis dengan materi yang tidak jauh berbeda satu sama lain serta sesuai dengan submateri yang ingin diteliti, yakni terkait pengambilan keputusan etis. kriteria tersebut juga telah digunakan di beberapa penelitian sebelumnya (cagle dan baucus, 2006; chan dan leung, 2006; musbah, 2010) . data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey. metode ini memiliki kelebihan dalam hal validitas eksternalnya yang tinggi, yakni kemampuan hasil suatu penelitian dalam digeneralisasi (ghozali, 2009; ertambang dan utami, 2015). prosedur penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyebarkan kuesioner setiap ada sesi perkuliahan yang sedang berlangsung dan kemudian meminta partisipan untuk langsung mengisinya dan setelah itu dikembalikan langsung kepada peneliti. prosedur tersebut selain praktis, juga dapat mencegah terjadinya non reponse bias. selain itu, untuk mencegah adanya bias respon yang terjadi, salah satunya adalah dengan meminta data demografi responden yang tidak terlalu lengkap atau hanya sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan kata lain responden tidak perlu merasa khawatir bila kejujurannya diketahui oleh faktor internal filosofi moral personal tingkat pendidikan usia gender faktor eksternal (intensitas moral) besaran konsekuensi konsensus sosial probabilitas efek kesegeraan temporal efek konsentrasi kedekatan proses pengambilan keputusan etis ethical recognition ethical judgment ethical intention gambar 1. model penelitian jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 86 pihak penyelenggara penelitian. total kuesioner yang disebarkan kepada subjek penelitian adalah 197 kuesioner. kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut untuk pengujian statistik adalah 173 kuesioner dan sisanya sebanyak 54 kuesioner tidak dapat diolah lebih lanjut. alasan tidak digunakannya 54 kuesioner tersebut adalah karena dua alasan, pertama responden tidak mengisi secara lengkap atas butir-butir pernyataan kuesioner maupun isian mengenai informasi demografi. kedua, terdapat pula beberapa beberapa responden yang tampaknya tidak serius dalam mengisi jawaban kuesioner. hal tersebut diperlihatkan dengan adanya kecenderunga pemilihan jawaban dengan skala yang sama. pengukuran variabel variabel independen dalam penelitian ini adalah: (1) idealisme, (2) relativisme, (3) besaran konsekuensi, (4) konsensus sosial, (5) kesegeraan temporal, (6) tingkat pendidikan, (7) usia, (8) gender. sedangkan variabel dependen adalah (1) ethical recognition, (2) ethical judgment, dan (3) ethical intention. adapun yang dimaksud dengan variabel idealisme adalah sejauh mana individu berfokus pada kebenaran yang melekat atau kesalahan dari tindakan terlepas dari hasil tindakan tersebut. relativisme adalah sejauh mana individu menolak aturan atau standar moral yang universal. besaran konsekuensi (magnitude of consequences) didefinisikan sebagai jumlah kerugian (manfaat) yang dihasilkan oleh pengorbanan (kebermanfaatan) dari sebuah tindakan etis. konsensus sosial adalah tingkat kesepakatan sosial bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai tindakan yang baik atau buruk. probabilitas efek adalah kemungkinan sebuah tindakan akan menyebabkan kerugian dengan segera di masa yang akan datang. kesegeraan temporal adalah jarak atau waktu antara pada saat terjadi dan awal mula konsekuensi dari sebuah tindakan etis tertentu. efek konsentrasi adalah jumlah orang yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh sebuah tindakan yang dilakukan. terakhir kedekatan adalah perasaan kedekatan (sosial, budaya, psikologi, atau fisik) yang dimiliki oleh pembawa moral (moral agent) untuk si pelaku dari kejahatan (kemanfaatan) dari suatu tindakan tertentu. ethical recognition diukur dengan menyatakan tingkat persetujuan dari pernyataan apakah situasi yang ada di skenario melibatkan problema etika atau tidak, selanjutnya ethical judgment diukur dengan menyatakan tingkat persetujuan apakah aktor yang terlibat dalam situasi yang ada di skenario seharusnya tidak melakukan tindakan tersebut. terakhir,ethical intention diukur dengan menyatakan tingkat persetujuan responden untuk tidak melakukan tindakan serupa seperti tindakan yang ada dalam skenario.untuk variabel tingkat pendidikan diukur lewat jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh responden yang mana didikotomuskan menjadi dua yaitu jenjang sarjana dan pascasarjana. kuesioner filosofi moral personal (ethics position) diambil dari instrumen yang telah dibuat oleh forsyth (1980) yang mengukur dimensi idealisme dan relativisme dengan masing-masing memiliki 10 pernyataan. skenario pada kuesioner ini menggunakan skenario yang dibuat oleh institute of management accountantsdan telah diabstraksikan oleh flory, et al. (1992) yang mana secara originalnya memiliki empat skenario dengan masing-masing memiliki sembilan pertanyaan. rincian skenario tersebut adalah: (1) skenario pertama= menyetujui pelaporan biaya yang dipertanyakan; (2) skenario kedua= manipulasi pembukuan perusahaan; (3) skenario ketiga= melanggar kebijakan perusahaan; (4) skenario keempat= memperpanjang kredit yang diragukan. skenario yang digunakan pada penelitian ini adalah skenario kedua dan keempat. keempat skenario tersebut secara umumnya akan ditemukan pada dunia kerja dan memiliki tingkat ketidaketisan yang bervariasi (leitsch, 2004). skenario kedua (manipulasi pembukuan perusahaan) mewakili isu akuntansi yang memiliki tingkat tidak etis lebih tinggi dibandingkan dengan skenario keempat (memperpanjang kredit yang diragukan). oleh karenanya, skenario yang digunakan pada penelitian ini hanya dua skenario, yakni skenario tentang manipulasi pembukuan perusahaan dan memperpanjang kredit yang diragukan. peneliti mengambil masing-masing satu skenario untuk mewakili masing-masing kategori berdasarkan tingkat ketidaketisan isu tersebut. sehingga alasan lain untuk mencegah kejenuhan partisipan dalam mengisi kuesioner dapat tepenuhi. pernyataan pada masing-masing skenarioadalah sebanyak sembilan pernyataan sesuaitujuan penelitian, yakni dengan rincian tiga pernyataan mengukur tiga tahapan proses pengambilan keputusan etis, dan enam pertanyaan mengukur enam variabel intensitas moral. seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian ini disajikan dengan skala likert berdasarkan peringkat dari 1 (menyatakan tidak setuju) sampai 5 (menyatakan sangat setuju). narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 87 teknik analis data metode analisis data menggunakan regresi linear hirarki untuk menguji hubungan antara variabel idealisme, relativisme, intensitas moral terhadap tiga tahapan proses pengambilan keputusan etis di skenario satu dan skenario dua. alasan digunakannya regresi linear hirarki adalah karena penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari beberapa faktor (variabel individual dan intensitas moral) terhadap pengambilan keputusan etis. secara teoretis, variabel penting dimasukkan terlebih dahulu ke dalam model, yakni dua komponen dari filosofi moral personal (idealisme dan relativisme), baru kemudian komponen dari intensitas moral dimasukkan di model. beberapa penelitian sebelumnya juga menggunakan langkah pemasukan variabel seperti yang dijelaskan tersebut (dubinsky et al., 2004; musbah, 2010; sweeney dan costello, 2009). independent t-test dan anova one-way digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan nilai ethical recognition, ethical judgment, dan ethical intention berdasarkan tingkat pendidikan, usia, dan gender yang mana merupakan variabel kategorikal. sebelum keseluruhan hal tersebut dilakukan, uji validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu. uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji pearson-correlation dengan skor minimal 0,3 dan uji reliabilitas dilakukan dengan melihat skor cronbach alpha dengan skor minimal 0,6. hasil dan pembahasan demografi dan statistik deskriptif uji reliabilitas dan validitas menunjukkan hasil bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel idealisme dan relativisme telah reliabel dan valid (cronbach alpha> 0,6 dan korelasi pearson >0,3), kecuali untuk item pertanyaan nomor sembilan pada variabel idealisme dan item pertanyaan nomor tujuh pada variabel relativisme karena skor cronbach’s alpha if item deleted lebih dari skor cronbach’s alpha dari masing-masing variabel bersangkutan. sehingga kedua item pertanyaan tersebut tidak diikutsertakan sebagai komposit dari variabel idealisme dan relativisme dalam pengujian hipotesis selanjutnya. selain itu juga tidak terjadi multikolenieritas antara variabel independen dengan skor vif seluruhnya di bawah 10 (ghozali, 2009). tabel 1 menunjukkan ringkasan demografi responden. informasi tambahan untuk tabel di atas adalah, dari 52 responden yang berjenis kelamin laki-laki, 20 adalah mahasiswa sarjana dan 32 adalah mahasiswa pascasarjana. selanjutnya dari 121 responden yang berjenis kelamin perempuan, 45 adalah mahasiswa sarjana dan 76 adalah mahasiswa pascasarjana. sebagian besar responden, yakni 82% (142 responden), memiliki usia di rentang 20 hingga 25 tahun, yakni keseluruhan 65 responden mahasiswa sarjana serta 77 adalah mahasiswa pascasarjana. sebaran usia dari mahasiswa pascasarjana selanjutnya adalah sebanyak 20 responden memiliki usia di rentang 26-30 tahun, tujuh responden memiliki usia di rentang 30-35 tahun, dan hanya empat responden yang berusia lebih dari 35 tahun. selanjutnya, tabel 2 di bawah ini menyajikan penjelasan deskriptif statistik dari masing-masing variabel pada penelitian ini. hubungan filosofi moral personal dan intensitas moral terhadapethical recognition hubungan antara filosofi moral personal dan ethical recognition diinvestigasi dengan menguji dua hipotesis yakni terkait hubungannya dengan idealisme (h1a) dan relativisme (h2a). untuk variabel idealisme, pada kelompok mahasiswa sarjana, dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa idealisme memiliki hubungan positif signifikan (β= 0,32; p<0,01) dengan ethical recognition namun hanya pada skenario pertama. sedangkan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, idealisme memiliki hubungan positif signifikan (β= 0,20; p<0,05) dengan ethical recognition namun hanya pada skenario pertama. sehingga dengan demikian, h1a terdukung parsial untuk kedua kelompok sampel. tabel 1. demografi responden tingkat pendidikan jenis kelamin usia sarjana pascasarjana 65 108 pria wanita 52 121 20-25 tahun 26-30 tahun 142 20 30-35 tahun >35 tahun 7 4 total responden: 173 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 88 tabel 2. statistik deskriptif variabel penelitian variabel min mak rerata deviasi standar idealisme 3,00 5,00 3,98 0,47 relativsme 1,67 4,56 3,45 0,53 besaran konsekuensi (skenario 1) 1,00 5,00 3,56 0,82 konsensus sosial (skenario 1) 1,00 5,00 3,83 0,83 probabilitas efek (skenario 1) 1,00 5,00 3,28 0,96 kesegeraan temporal (skenario (1) 1,00 5,00 3,43 0,94 konsentrasi efek (skenario 1) 1,00 5,00 3,35 1,04 kedekatan (skenario 1) 1,00 5,00 3,88 0,67 besaran konsekuensi (skenario 2) 1,00 5,00 3,30 0,94 konsensus sosial (skenario 2) 2,00 5,00 3,43 0,96 probabilitas efek (skenario 2) 1,00 5,00 3,27 0,92 kesegeraan temporal (skenario (2) 1,00 5,00 3,22 0,98 konsentrasi efek (skenario 2) 1,00 5,00 3,15 0,99 kedekatan (skenario 2) 1,00 5,00 3,87 0,67 ethical recognition (skenario1) ethical recognition (skenario 2) ethical judgment (skenario 1) ethical judgment (skenario 2) ethical intention (skenario 1) ethical intention (skenario 2) 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,13 3,93 3,80 3,50 3,53 3,34 0,59 0,72 0,77 0,86 0,98 0,91 selanjutnya untuk variabel relativisme, pada kelompok mahasiswa sarjana terlihat bahwa tidak ditemukan hubungan signifikan baik di skenario pertama maupun kedua. selanjutnya, pada kelompok mahasiswa pascasarjana, relativisme ditemukan memiliki hubungan negatif signifikan (β=-0,21, p<0,05) dengan ethical recognition namun hanya untuk skenario pertama. dengan demikian h2a tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana, dan h2a terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa pascasarjana. berpindah ke faktor intensitas moral, untuk variabel besaran konsekuensi tidak ditemukan hubungan signifikan dengan ethical recognition baik untuk kelompok mahasiswa sarjana dan pascasarjana. variabel konsensus sosial memiliki hubungan positif signifikan (β= 0,33; p<0,1) untuk kelompok mahasiswa sarjana di skenario kedua, serta juga memiliki hubungan positif signifikan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana baik di skenario pertama (β= 0,21; p<0,05) maupun kedua (β= 0,29; p<0,01). variabel probabilitas efek memiliki hubungan negatif signifikan dengan ethical recognition di kedua skenario untuk kelompok mahasiswa sarjana (β=-0,49; p<0,05 dan β=-0,24, p<0,1). meskipun hubungan yang ditemukan signifikan namun tidak sesuai dengan arah prediksi yang seharusnya. sedangkan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, probabilitas efek tidak memiliki hubungan signifikan dengan ethical recogntion di kedua skenario. variabel kesegeraan temporal memiliki hubungan positif signifikan (β=0,22; p<0,1) untuk kelompok mahasiswa sarjana di skenario dua saja, dan tidak memiliki hubungan signifikan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana di kedua skenario. variabel konsentrasi efek memiliki hubungan positif signifikan (β= 0,25; p<0,05) dengan ethical recognition untuk kelompok mahasiswa sarjana di skenario pertama, dan tidak memiliki hubungan signifikan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana di kedua skenario. variabel kedekatan memiliki hubungan negatif signifikan (β=0,27; p<0,05) namun dengan arah yang berlawanan sesuai prediksi untuk kelompok mahasiswa sarjana di skenario pertama, dan tidak memiliki hubungan signifikan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana. dengan demikian disimpulkan, h3a tidak terdukung di kedua kelompok sampel, h4a terdukung untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, dan terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa sarjana, h5a tidak terdukung untuk kedua kelompok sampel, h6a terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa sarjana dan tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, h7a terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa sarjana dan tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, h8a tidak terdukung untuk kedua kelompok sampel. narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 89 tabel 3. hasil regresi hirarki atas variabel ethical recognition mahasiswa sarjana variabel dan skenario skenario 1 (manipulasi laporan keuangan) skenario 2 (memperpanjang kredit yang diragukan) b st.e β b st.e β model 1 idealisme 0,58 0,14 0,48*** -0,14 0,17 -0,09 relativisme -0,01 0,16 -0,01 -0,27 0,20 -0,16 r 2 (f) 0,23 (9,21***) 0,04 (1,16) model 2 idealisme 0,36 0,13 0,32*** -0,101 0,18 -0,07 relativisme 0,05 0,14 0,04 -0,31 0,20 -0,19 besaran konsekuensi 0,09 0,15 0,09 -0,08 0,10 -0,11 konsensus sosial 0,07 0,07 0,11 0,23 0,08 0,33* probabilitas efek -0,48 0,15 -0,49** -0,19 0,10 -0,24* kesegeraan temporal 0,10 0,08 0,13 0,15 0,08 0,22* konsentrasi efek 0,22 0,09 0,26** -0,01 0,10 -0,02 kedekatan -0,30 -0,26 -0,27** -0,18 0,14 -0,16 r 2 (f) 0,45 (5,94***) 0,23 (2,12**) δr2 (δf) 0,23 (3,97***) 0,19 (2,34**) mahasiswa pascasarjana variabel dan skenario skenario 1 (manipulasi laporan keuangan) skenario 2 (memperpanjang kredit yang diragukan) b st.e β b st.e β model 1 idealisme 0,27 0,14 0,18* 0,52 0,17 0,28*** relativisme -0,24 0,11 -0,21** -0,04 0,13 -0,03 r 2 (f) 0,07 (4,31**) 0,08 (4,39**) model 2 idealisme 0,15 0,15 0,10 0,39 0,18 0,20** relativisme -0,23 0,11 -0,21** -0,03 0,13 -0,02 besaran konsekuensi 0,02 0,08 0,02 0,08 0,09 0,10 konsensus sosial 0,15 0,07 0,21** 0,23 0,08 0,29*** probabilitas efek -0,02 0,07 -0,04 0,06 0,10 0,07 kesegeraan temporal 0,05 0,07 0,08 0,07 0,09 0,09 konsentrasi efek 0,05 0,06 0,09 0,00 0,09 0,00 kedekatan 0,11 0,09 0,13 0,07 0,11 0,06 r 2 (f) 0,18 (2,73***) 0,22 (3,42***) δr2 (δf) 0,11 (2,11*) 0,14 (2,93**) ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 hubungan filosofi moral personal dan intensitas moral terhadap ethical judgment hubungan antara filosofi moral personal dan ethical judgment juga diinvestigasi dengan menguji dua hipotesis, yakni terkait hubungannya dengan idealisme (h1b) dan relativisme (h2b). untuk idealisme pada kelompok mahasiswa sarjana, ditemukan hubungan positif signifikan (β= 0,30; p<0,05) dengan ethical judgment namun hanya pada skenario pertama. sedangkan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, idealisme memiliki hubungan positif signifikan (β= 0,20; p<0,05 dan β= 0,16; p<0,05) dengan ethical judgment di kedua skenario. dengan demikian, h1b terdukung untuk kelompok mahasiswa pascasarjana dan terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa sarjana. selanjutnya, untuk variabel relativisme, pada kelompok mahasiswa sarjana terdapat hubungan negatif signifikan hanya di skenario pertama (β=0,24; p<0,1). lalu pada kelompok mahasiswa pascasarjana, relativisme tidak memiliki hubungan negatif signifikan. dengan demikian h2b terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa sarjana dan tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa pascasarjana. berpindah ke faktor intensitas moral, untuk variabel besaran konsekuensi ditemukan hubungan positif signifikan dengan ethical judgment untuk kelompok mahasiswa sarjana di skenario pertama (β= 0,33; p<0,1) sedangkan untuk kelompok mahasiswa sarjana tidak ditemukan hubungan signifikan. variabel konsensus sosial memiliki hubungan positif signifikan (β= 0,26; p<0,1) untuk kelo narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 1 tabel 4. hasil regresi hirarkiatas variabel ethical judgment mahasiswa sarjana variabel dan skenario skenario 1 (manipulasi laporan keuangan) skenario 2 (memperpanjang kredit yang diragukan) b st.e β b st.e β model 1 idealisme 0,60 0,22 0,32*** 0,03 0,26 0,01 relativisme -0,47 0,26 -0,21* -0,31 0,30 -0,13 r 2 (f) 0,14 (5,22**) 0,02 (0,55) model 2 idealisme 0,58 0,25 0,30** 0,00 0,28 0,00 relativisme -0,52 0,28 -0,24* -0,28 0,30 -0,12 besaran konsekuensi 0,54 0,29 0,33* 0,09 0,15 0,08 konsensus sosial 0,16 0,14 0,15 0,25 0,13 0,26* probabilitas efek -0,32 0,29 -0,20 -0,20 0,16 -0,17 kesegeraan temporal -0,02 0,16 -0,02 0,09 0,13 0,10 konsentrasi efek -0,05 0,17 -0,03 0,20 0,12 0,19 kedekatan -0,15 0,22 -0,09 0,08 0,21 0,05 r 2 (f) 0,21 (1,88*) 0,17 (1,44) δr2 (δf) 0,07 (0,80) 0,15 (1,72) mahasiswa pascasarjana variabel dan skenario skenario 1 (manipulasi laporan keuangan) skenario 2 (memperpanjang kredit yang diragukan) b st.e β b st.e β model 1 idealisme 0,44 0,14 0,30*** 0,58 0,17 0,32*** relativisme -0,20 0,10 -0,19** -0,00 0,13 -0,00 r 2 (f) 0,12 (7,12***) 0,10 (5,93***) model 2 idealisme 0,30 0,14 0,20** 0,30 0,15 0,16** relativisme -0,14 0,11 -0,13 -0,05 0,11 -0,03 besaran konsekuensi 0,00 0,08 0,01 0,04 0,07 0,05 konsensus sosial 0,22 0,07 0,30*** 0,44 0,07 0,55*** probabilitas efek -0,03 0,07 -0,04 0,06 0,08 0,08 kesegeraan temporal 0,00 0,06 0,01 0,05 0,08 0,07 konsentrasi efek 0,09 0,06 0,17 0,02 0,07 0,03 kedekatan -0,03 0,08 -0,03 0,15 0,09 0,14* r 2 (f) 0,23 (3,76***) 0,48 (11,19***) δr2 (δf) 0,11 (2,45**) 0,37 (11,73***) ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 mpok mahasiswa sarjana di skenario kedua, serta juga memiliki hubungan positif signifikan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana baik di skenario pertama (β= 0,3; p<0,01) maupun kedua (β= 0,55; p<0,01). kemudian, berturut-turut untuk variabel probabilitas efek, kesegeraan temporal, dan konsentrasi efek tidak ditemukan hubungan signifikan untuk kedua kelompok mahasiswa baik di skenario pertama maupun kedua. terakhir variabel kedekatan, ditemukan hubungan positif signifikan (β= 0,14; p<0,1) untuk kelompok mahasiswa pascasarjana di skenario kedua saja. dengan demikian disimpulkan, h3b terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa sarjana dan tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, h4b terdukung untuk kelompok mahasiswa pascasarjana dan terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa sarjana, berturut-turut h5b, h6b, dan h7b tidak terdukung untuk kedua kelompok sampel, terakhir untuk h8b terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa pascasarjana dan tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana. hubungan filosofi moral personal dan intensitas moral terhadap ethical intention hubungan antara filosofi moral personal dan ethical intention diinvestigasi dengan menguji dua hipotesis yakni terkait hubungannya dengan idealisme (h1c) dan relativisme (h2c). untuk variabel idealisme, pada kelompok mahasiswa sarjana, tabel 5 memperlihakan variabel tersebut tidak memiliki hubungan signifikan dengan ethical intention baik di skenario pertama maupun kedua. sedangkan untuk kelompok mahasiswa pasca90 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 91 sarjana terdapat hubungan positif signifikan antara idealisme dengan ethical intention (β= 0,24; p<0,01) di skenario kedua. dengan demikan, h1c terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa pascasarjana dan tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana. selanjutnya, untuk variabel relativisme, pada kelompok mahasiswa sarjana terlihat bahwa tidak ditemukan hubungan signifikan baik di skenario pertama maupun kedua. lalu pada kelompok mahasiswa pascasarjana, relativisme ditemukan memiliki hubungan negatif signifikan (β= -0,23, p<0,05) namun hanya untuk skenario pertama. sehingga h2c tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa pascasarjana. berpindah ke faktor intensitas moral, untuk variabel besaran konsekuensi tidak ditemukan hubungan signifikan dengan ethical intention. untuk kelompok mahasiswa sarjana baik pada skenario pertama maupun kedua. sedangkan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana ditemukan hubungan positif signifikan di kedua skenario (β= 0,22; p<0,05 dan β= 0,40; p<0,01). variabel konsensus sosial tidak memiliki hubungan signifikan dengan ethical intention untuk kelompok mahasiswa sarjana baik pada skenario pertama maupun kedua. sedangkan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana ditemukan hubungan positif signifikan di skenario kedua skenario (β= 0,19; p<0,05). variabel probabilitas efek tidak memiliki hubungan signifikan dengan ethical intention untuk tabel 5. hasil regresi hirarkiatas variabel ethical intention mahasiswa sarjana variabel dan skenario skenario 1 (manipulasi laporan keuangan) skenario 2 (memperpanjang kredit yang diragukan) b st.e β b st.e β model 1 idealisme -0,26 0,27 -0,12 0,02 0,26 0,01 relativisme 0,23 0,31 0,09 -0,39 0,30 -0,16 r 2 (f) 0,02 (0,72) 0,03 (0,85) model 2 idealisme -0,07 0,30 -0,04 0,01 0,30 0,00 relativisme 0,08 0,33 0,03 -0,35 0,32 -0,15 besaran konsekuensi 0,19 0,35 0,10 0,06 0,16 0,06 konsensus sosial 0,10 0,16 0,08 0,01 0,14 0,01 probabilitas efek 0,27 0,35 0,16 -0,06 0,17 -0,05 kesegeraan temporal 0,02 0,19 0,02 0,03 0,14 0,03 konsentrasi efek -0,32 0,21 -0,21 0,12 0,16 0,12 kedekatan -0,24 0,27 -0,12 -0,12 0,23 -0,07 r 2 (f) 0,11 (0,86) 0,05 (0,39) δr2 (δf) 0,09 (0,90) 0,03 (,026) mahasiswa pascasarjana variabel dan skenario skenario 1 (manipulasi laporan keuangan) skenario 2 (memperpanjang kredit yang diragukan) b st.e β b st.e β model 1 idealisme 0,25 0,22 0,10 0,532 0,207 0,235** relativisme -0,67 0,16 -0,37*** -0,462 0,153 -0,274*** r 2 (f) 0,15 (8,90***) 0,13 (7,63***) model 2 idealisme 0,09 0,21 0,04 0,54 0,18 0,24*** relativisme -0,41 0,16 -0,23** -0,20 0,13 -0,12 besaran konsekuensi 0,25 0,12 0,22** 0,38 0,08 0,40*** konsensus sosial 0,15 0,10 0,13 0,19 0,08 0,19** probabilitas efek 0,12 0,09 0,13 0,34 0,09 0,35*** kesegeraan temporal 0,18 0,09 0,18* -0,06 0,09 -0,07 konsentrasi efek 0,08 0,09 0,10 0,04 0,08 0,04 kedekatan -0,06 0,12 -0,05 -0,06 0,10 -0,05 r 2 (f) 0,39 (7,88***) 0,51 (12,7***) δr2 (δf) 0,24 (6,59*** 0,38 (12,7***) ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 91 kelompok mahasiswa sarjana baik pada skenario pertama maupun kedua. sedangkan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, probabilitas efek memiliki hubungan positif signifikan di skenario kedua (β= 0,35; p<0,01). variabel kesegeraan temporal tidak memiliki hubungan signifikan dengan ethical intention untuk kelompok mahasiswa sarjana baik pada skenario pertama maupun kedua. sedangkan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, kesegeraan temporal memiliki hubungan positif signifikan di skenario pertama (β= 0,18; p<0,1). terakhir, untuk variabel konsentrasi efek dan variabel kedekatan tidak memiliki hubungan signifikan baik di kelompok mahasiswa sarjana maupun pascasarjana di kedua skenario. dengan demikian disimpulkan, h3c tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana dan terdukung untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, h4c tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana dan terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, h5c tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana dan dan terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, h6c tidak terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana dan terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, terakhir h7c serta terakhir h8c tidak terdukung untuk kedua kelompok sampel. hubungan tingkat pendidikan, usia, dan gender terhadap ethical recognition, ethical judgment, dan ethical intention berdasarkan hasil independent t-test yang ada di tabel 6 di bawah ini terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas nilai rata-rata dari ethical judgment baik untuk skenario pertama dan skenario kedua berdasarkan tingkat pendidikan. dengan kata lain nilai rata-rata dari ethical judgment lebih besar untuk mahasiswa pascasarjana (t= -6,29; p<0,01 dan t= -5,41; p<0,01). sehingga dengan demikian h9b terdukung namun tidak untuk h9a dan h9c. berikutnya adalah pembahasan mengenai hubungan dari gender dengan tiga tahapan proses pengambilan keputusan etis. independent t-test dilakukan dengan lebih spesifik yakni tetap membagi sampel menjadi kedua kelompok (mahasiswa sarjana dan pascasarjana) dan kemudian dilihat pengaruh dari gender di masing-masing kelompok sampel, sehingga dengan demikian hasil yang terlihat menjadi lebih detail. tabel 7 di bawah ini memperlihatkan bahwa nilai rata-rata ethical recognition wanita lebih besar signifikan untuk kelompok mahasiswa sarjana di skenario satu (t=1,4, p<0,05) namun tidak ditemukan perbedaan signifikan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana. sehingga h10a terdukung parsial untuk kelompok mahasiswa sarjana namun tidak untuk kelompok mahasiswa pascasarjana. selanjutnya nilai rata-rata ethical judgment wanita lebih besar signifikan untuk kelompok mahasiswa sarjana baik di skenario pertama maupun kedua (t=-3,37, p<0,01 dan t= -1,81, p<0,1) namun tidak ditemukan perbedaan signifikan untuk kelompok mahasiswa pascasarjana. sehingga h10b terdukung untuk kelompok mahasiswa sarjana namun tidak untuk kelompok mahasiswa pascasarjana. terakhir h10c tidak terdukung untuk kedua kelompok sampel, namun secara mengejutkan ditemukan hubungan signifikan yang berlawanan dengan prediksi. bahwa ternyata di kelompok mahasiswa pascasarjana untuk tahapan ethical intention justru mahasiswa pria lebih etis dibandingkan wanita (t= 2,00; p<0,05). analisis terakhir terkait pengaruh dari variabel individual, adalah mengenai usia. pada bagian demografi telah dijelaskan bahwa ternyata usia dari kedua kelompok sampel (mahasiswa sarjana dan pascasarjana) hampir tidak terlalu berbeda, dimana sebagian besar sampel yakni sebesar 82% memiliki usia di rentang 20-25 tahun, oleh karenanya uji beda atas kelompok berdasarkan usia di bawah ini akan dijadikan satu untuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. dapat dilihat pada tabel 8, tidak ditemukan perbedaan di keseluruhan tahapan proses pengambilan keputusan etis berdasarkan usia. sehingga dengan demikian h11a, h11b, dan h11c tidak terdukung. diskusi hasil regresi maupun uji beda yang telah disimpulkan pada tabel 9 berikut ini memperlihatkan bahwa idealisme merupakan variabel yang memiliki hubungan positif signifikan paling kuat dengan ketiga tahapan proses pengambilan keputusan etis. alasan di balik temuan tersebut adalah jika dilihat dari tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata variabel idealisme (3,98) lebih tinggi dibandingkan rata-rata variabel relativisme (3,45). hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi (sarjana dan pascasarjana) yang menjadi responden pada penelitian ini cenderung untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada filsafat moral yang idealistik dibandingkan filsafat moral yang relativistik ketika membuat keputusan etis. 92 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 92 dengan kata lain mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dicap sebagai "absolutis" (idealisme tinggi dan relativisme rendah) atau mereka yang percaya bahwa tindakan mereka harus menghormati aturan moral universal dan harus menghasilkan konsekuensi positif bagi semua pihak yang terlibat (forsyth, 1992). relativisme juga ditemukan memiliki hubungan negatif signifikan dengan berbagai tingkat hubungan yang berbeda-beda di lintas keseluruhan tahapan pengambilan keputusan etis. sparks dan hunt (1998) menjelaskan dua alasan yang dapat menjelaskan hubungan negatif antara relativisme dengan tahap pengambilan keputusan etis. pertama, ketidakpercayaan atau penolakan pada tabel 6. perbedaan ethical recognition, ethical judgment, dan ethical intention berdasarkan tingkat pendidikan tahapan proses pengambilan keputusan etis dan skenario mahasiswa sarjana m (sd) n= 65 mahasiswa pascasarjana m (sd) n= 108 t ethical recognition skenario 1 4,18 (0,49) 4,11 (0,64) 0,78 skenario 2 3,91 (0,57) 3,94 (0,80) -0,32 ethical judgment skenario 1 3,35 (0,77) 4,07 (0,63) -6,29*** skenario 2 3,07 (0,83) 3,75 (0,78) -5,41*** ethical intention skenario 1 3,60 (0,88) 3,49 (1,04) 0,70 skenario 2 3,38 (0,84) 3,32 (0,96) 0,42 ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 tabel 7. perbedaan ethical recognition, ethical judgment, dan ethical intention berdasarkan gender tahapan proses pengambilan keputusan etis dan skenario mahasiswa sarjana mahasiswa pascasarjana pria m (sd) n= 20 wanita m (sd) n= 45 t pria m (sd) n= 32 wanita m (sd) n= 76 t ethical recognition skenario 1 4,00 (0,45) 4,26 (0,49) -1,4** 4,15 (0,72) 4,09 (0,61) 0,46 skenario 2 3,90 (0,44) 3,91 (0,63) -0,07 3,81 (0,96) 4,00 (0,73) -0,98 ethical judgment skenario 1 2,90 (0,71) 3,55 (0,72) -3,37*** 4,09 (0,64) 4,06 (0,63) 0,20 skenario 2 2,80 (0,69) 3,20 (0,86) -1,81* 3,65 (0,86) 3,80 (0,74) -0,88 ethical intention skenario 1 3,55 (0,88) 3,62 (0,88) -0,30 3,78 (1,03) 3,34 (1,03) 2,00** skenario 2 3,20 (0,69) 3,46 (0,89) -1,18 3,53 (1,04) 3,21 (0,92) 1,57 ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 tabel 8. perbedaan ethical recognition, ethical judgment, dan ethical intention berdasarkan usia tahapan proses pengambilan keputusan etis dan skenario mahasiswa sarjana dan mahasiswa pascasarjana 20-25 tahun m (sd) n= 142 25-30 tahun m (sd) n= 20 30-35 tahun m (sd) n= 7 >35 tahun m (sd) n= 4 f ethical recognition skenario 1 4,14 (0,57) 4,10 (0,64) 4,00 (1,00) 4,25 (0,50) 0,21 skenario 2 3,92 (0,71) 3,90 (0,91) 4,00 (0,81) 4,00 (0,00) 0,04 ethical judgment skenario 1 3,75 (0,79) 4,00 (0,64) 4,28 (0,75) 3,75 (0,50) 1,55 skenario 2 3,45 (0,87) 3,60 (0,94) 3,85 (0,69) 4,00 (0,00) 1,04 ethical intention skenario 1 3,53 (0,97) 3,60 (0,99) 3,57 (1,27) 3,00 (1,15) 0,42 skenario 2 3,31 (0,91) 3,45 (1,05) 3,57 (0,78) 3,50 (0,57) 0,31 ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 93 narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 94 tabel 9. simpulan temuan hubungan antara faktor internal dan eksternal terhadap tiga tahapan proses pengambilan keputusan etis untuk kedua kelompok mahasiswa sarjana dan pascasarjana faktor tahapan proses pengambilan keputusan etis ethical recognition ethical judgment ethical intention faktor internal filosofi moral personal 1. variabel idealisme 2. variabel relativisme + sign (p<0,05; <0,01) sign p<0,05) + sign (p<0,05) sign (-<0,1) + sign (p<0,05) sign (p<0,05) 3. tingkat pendidikan x + sign (p<0,01) x 4. gender (female +) female + sign (p<0,05) female+ sign (p<0,1; <0,05) malesign (p<0,05) 5. usia x x x faktor eksternal dimensi intensitas moral 1. besaran konsekuensi x + sign (p<0,1) + sign (p<0,05; <0,01) 2. konsensus sosial + sign (p< 0,1; <0,05; <0,01) + sign (p<0,1; <0,01) + sign (p<0,05) 3. probabilitas efek sign (p<0,1; <0,05) x + sign (p<0,01) 4. kesegeraan temporal + sign (p<0,1) x + sign (p<0,1) 5. konsentrasi efek + sign (p<0,05) x x 6. kedekatan sign (p<0,05) + sign (p<0,1) x kemutlakan moral mungkin dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran etika. dalam dunia dimana semua masalah adalah relatif dan cenderung bernuansa abu-abu, masalah etika mungkin dapat berbaur dengan segala sesuatu yang lain. kedua, individu yang cenderung bersikap relativisme mungkin mempertimbangkan masalah etika secara umum menjadi kurang penting dibandingkan individu yang bersikap idealisme. hasil terkait filosofi moral personal tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang juga dilakukan di negara-negara yang memiliki karakteristik hampir sama dengan indonesia, yakni mayoritas muslim, bahwa orang muslim memang lebih bersifat idealistik dibandingkan relativistik (contoh: di negara egypt dan arab saudi oleh marta et al., 2003; moroko oleh oumlil dan balloun, 2008). sehingga hasil tersebut juga menyiratkan bahwa salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan etika dalam proses pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis, khususnya di indonesia, adalah dengan mendorong filosofi yang idealis dan mencegah filosofi yang relatif. terkait dimensi intensitas moral, keenam variabel memiliki temuan signifikan dengan level yang berbeda di ketiga tahapan proses pengambilan keputusan etis. variabel yang memiliki frekuensi hubungan signifikan paling banyak hingga paling sedikit secara berturut-turut adalah: konsensus sosial, besaran konsekuensi dan kesegeraan temporal. sedangkan untuk konsentrasi efek, kedekatan, dan probabilitas efek memiliki frekuensi temuan signifikan yang sama dan paling sedikit. hasil temuan ini sejalan dengan temuan milik barnett dan valentine (2004) dan cohen dan bennie (2006) bahwa untuk komponen besaran konsekuensi, frekuensi ditemukannya hubungan positif signifikan dengan ketiga tahapan proses pengambilan keputusan etis lebih banyak dibandingkan kesegeraan temporal. alasan yang dapat menjelaskan temuan ini adalah ketika individu dihadapkan dengan komponen besaran konsekuensi (magnitude of consequence) dan kesegeraan temporal (temporal immediacy) secara bersamaan, maka individu tersebut akan mempertimbangkan kecepatan konsekuensi pada komponen besaran konsekuensi daripada kesegeraan temporal. kondisi yang berbeda akan diperoleh bila individu tersebut diberikan komponen besaran narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 95 konsekuensi dan kesegeraan temporal secara terpisah (barnett dan valentine, 2004). hasil tersebut juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh morris dan mcdonald (1995) yang menyatakan bahwa besaran konsekuensi dan konsensus sosial merupakan pengukur utama diantara enam komponen lainnya dalam memprediksi intensitas moral sedangkan untuk konsentrasi efek merupakan komponen yang tidak pernah berkontribusi dalam memprediksi intensitas moral, serta musbah (2010) yang hanya menguji pengaruh dari besaran konsekuensi, konsensus sosial, serta kesegeraan temporal. masih terkait variabel-variabel dari dimensi intensitas moral, sebagai tambahan, menariknya probabilitas efek ditemukan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap ethical recognition. sehingga dengan kata lain, semakin besar kemungkinan kerugian aktual yang terjadi dari suatu tindakan, maka semakin rendahnya kesadaran responden bahwa situasi tersebut melibatkan permasalahan etika. hal yang mungkin bisa menjadi penjelasan dari hasil ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi (ditonjolkan dengan kata “kemungkinan”) tidak dianggap sebagai prasyarat utama dalam mengakui bahwa suatu tindakan melibatkan problema etika. lain halnya jika sesuatu tersebut “akan” terjadi. selain itu, untuk variabel kedekatan juga ditemukan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap tahapan ethical recognition. dengan kata lain, semakin suatu tindakan memengaruhi rekan kerjanya, maka semakin rendahnya kesadaran responden bahwa situasi tersebut melibatkan problema etika. alasan yang mungkin bisa menjadi penyebabnya adalah karena, pengaruh yang ditimbulkan dari tindakan tidak etis terhadap rekan kerja bisa jadi bersifat positif bukannya negatif, karena aktor yang diceritakan di skenario juga memiliki kedudukan yang sama dengan rekanrekan kerjanya. terkait pengaruh dari variabel individu berupa tingkat pendidikan, gender, dan usia juga menunjukkan hasil yang beberapa di antaranya selaras dengan hasil temuan sebelumnya namun juga kontradiktif. berdasarkan hasil independent t-test dan anova one-way yang dijelaskan pada bagian sebelumnya terlihat bahwa tingkat pendidikan hanya berpengaruh hanya pada tahapan ethical judgment dalam proses pengambilan keputusan etis. ethical judgment merupakan merupakan proses kognitif dimana individu menentukan tindakan manakah yang benar atau salah. menentukan antara tindakan yang benar dan salah merupakan elemen vital dalam tahapan ini. tahapan ini sangat ditentukan oleh cognitive moral development (cmd) seseorang. kohlberg (1969, 1976) menyatakan bahwa proses kognitif dari pengambilan keputusan etis menjadi semakin rumit ketika individu mulai berkembang, dan salah satu faktor kuat yang mempengaruhi hal tersebut adalah tingkat pendidikan itu sendiri. selanjutnya, tidak ditemukannya hubungan tingkat pendidikan dengan ethical recognition dan ethical intention sejalan dengan temuan milik nill dan schibrowsky (2005); shafer et al. (2001) meskipun banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan memainkan peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan etis, namun riset-riset menyajikan hasil yang tidak konsisten. musbah(2010) menyatakan bahwa sampel yang menggunakan mahasiswa dapat menjadi alasan atas tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan proses pengambilan keputusan etis. terdapat indikasi bahwa pendidikan etika yang telah diberikan di perkuliahan –yang mana relatif singkat– belum mampu meningkatkan sensitivitas mahasiswa dalam mengidentifikasi situasi-situasi dilema etis (sofyani et al., 2016). wright (1995) menyatakan bahwa pendidikan memang merupakan cara terbaik untuk mengembangkan perilaku etis dalam lingkungan bisnis modern dewasa ini, namun tetap perlu disadari bahwa proses penginternalisasian nilai-nilai etika dalam diri seseorang membutuhkan waktu yang lama serta dukungan dari faktor-faktor lain seperti keluarga dan lingkungan eksternal. alasan kedua adalah, mahasiswa bisnis memiliki kecenderungan untuk mengabaikan pertimbangan etis demi mendapatkan keuntungan ekonomi, sehingga tingkat pendidikan pada mahasiswa bisnis mungkin tidak menjadi faktor penentu bagi mahasiswa tersebut untuk bersikap etis (schibrowsky et al., 1995). alasan terakhir yang dapat menjelaskan temuan ini adalah, jika dilihat dari tabel 1 mengenai demografi responden, diketahui bahwa meskipun terdapat pembeda yang cukup jelas antara grup berdasarkan tingkat pendidikan yakni 108 responden berpendidikan pascasarjanadan 65 responden berpendidikan sarjana, namun mayoritas usia dari responden dalam penelitian ini adalah sama. artinya bahwa, tanpa melihat tingkat pendidikan yang ditempuh, mayoritas responden berusia 20-25 tahun. terdapat kemungkinan bahwa mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini ketika baru lulus di tingkat sarjana langsung jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 96 melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya tanpa pernah mengecap dunia kerja sebelumnya. oleh karenanya, tingkat pengalaman terutama dalam dunia kerja mungkin dapat lebih menjelaskan dibandingkan tingkat pendidikan ketika dikaitkan hubungannya dengan intensi etis. dengan menggunakan sampel mahasiswa sebagai proksi praktisi untuk menyelesaikan kuesioner termasuk skenario bisnis, bisa jadi mereka menghadapi kesulitan untuk mampu merespon secara memadai. hal tersebut dikarenakan mereka masih memiliki pengetahuan praktis yang sedikit tentang situasi bisnis tertentu (weber, 1992). variabel gender, berdasarkan hasil yang dipaparkan di atas, sesuai dengan yang telah banyak ditemukan di penelitian sebelumnya bahwa wanita memang cenderung lebih bersikap etis dibandingkan pria. hal tersebut terlihat dari adanya hubungan signifikan di tahapan ethical recognition dan ethical judgment namun hanya pada kelompok mahasiswa sarjana. selain itu temuan mengejutkan adalah pada tahapan ethical intention, ternyata pria lebih menunjukkan perilaku yang pro etis dibandingkan wanita, dan hal tersebut ditemukan hanya pada kelompok mahasiswa pascasarjana. hal yang mungkin dapat menjadi penjelasan adalah mahasiswa pascasarjana yang diambil disini beberapa di antaranya adalah mahasiswa magister akuntansi yang tampaknya telah memiliki pengalaman kerja, sehingga dengan dimilikinya pengalaman di dunia kerja sesungguhnya, mereka mungkin sedikit terpengaruh dengan isu-isu etis yang dihadapi di tempat kerja mereka sehari-hari, seperti misalnya memanipulasi laporan keuangan adalah hal yang secara lumrah terjadi. kemudian, terkait kontradiktifnya hasil dari tahapan ethical intention dapat dijelaskan oleh pendapat dari chan dan leung (2006) bahwa individu yang menunjukkan kesuksesan dalam satu tahapan sebelumnya mungkin tidak cukup sukses di tahapan selanjutnya sehingga terjadi ethical failure. kejadian tersebut dapat terjadi misal karena individu yang terlah mengidentifikasi adanya problem etis dalam suatu situasi mungkin tidak memiliki penalaran moral yang cukup atau lengkap untuk menentukan tindakan moral di tahapan selanjutnya. simpulan literatur pengambilan keputusan etis dalam dunia bisnis (o'fallon dan butterfield, 2005; ferrell dan fraedrich, 1997; rest et al., 1986; chang dan leung, 2006) telah membagi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis. penelitian ini menggunakan dua jenis faktor, yakni faktor internal (berdasarkan karakteristik individu: filosofi moral personal yang terdiri dari idealisme dan relativisme, tingkat pendidikan, gender dan usia) serta faktor eksternal (intensitas moral yang memiliki enam variabel yaki besaran konsekuensi, konsensus sosial, probabilitas efek, kesegeraan temporal, konsentrasi efek, dan kedekatan). penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa dari keseluruhan variabel yang dihipotesiskan, beberapa di antaranya ditemukan hubungan signifikan terhadap tiga tahapan proses pengambilan keputusan etis (ethical recognition, judgment, dan intention) dengan level yang berbedabeda (tingkat signifikansi yang berbeda, di skenario yang berbeda). seluruh variabel yang dihipotesiskan ditemukan memiliki hubungan signifikan dengan ketiga tahapan pengambilan keputusan etis tersebut baik di salah satu skenario pertama maupun kedua, kecuali untuk variabel usia. selaras dengan temuan penelitian-penelitian sebelumnya, idealisme pada penelitian ini memiliki hubungan positif signifikan dan relativisme memiliki hubungan negatif signifikan dengan tahapan pengambilan keputusan etis. terkait dimensi intensitas moral, umumnya keenam variabel memiliki hubungan positif signifikan dengan level yang berbeda-beda di ketiga tahapan proses pengambilan keputusan etis, kecuali probabilitas efek dan kedekatan yang ditemukan memiliki hubungan negatif signifikan dengan ethical recognition. hasil yang ditemukan adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh morris dan mcdonald (1995), bahwa besaran konsekuensi dan konsensus sosial merupakan pengukur utama di antara enam komponen lainnya dalam memprediksi intensitas moral. selanjutnya, terkait variabel individu berupa tingkat pendidikan, gender, dan usia, keseluruhannya memiliki hubungan positif signifikan kecuali untuk usia yang tidak memiliki hubungan signifikan. lebih rincinya, tingkat pendidikan hanya memiliki hubungan positif dengan ethical judgment. hal menarik lainnya adalah untuk kelompok mahasiswa pascasarjana, ternyata ketika mencapai tahapan ethical intention, pria justru lebih memiliki peluang untuk bertindak dalam suatu tindakan etis dibandingkan wanita. implikasi teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari literatur mengenai pengambilan keputusan etis di narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 97 lingkup bisnis terutama dengan menggunakan dua jenis kelompok mahasiswa akuntansi yang berbeda jenjang pendidikan, yakni mahasiswa sarjana dan pascasarjana, secara khususnya mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi tiga tahapan proses pengambilan keputusan etis. implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberian bahan masukan bagi pihak akademisi dalam menyusun kurikulum pembelajaran untuk mahasiswanya agar kemampuan mahasiswa dalam mengindentifikasi isu-isu etis menjadi meningkat. hal ini selaras dengan temuan haron et al. (2015). hasil penelitian haron et al. (2015) menemukan bahwa eksposur etika memengaruhi tingkat ethical judgment, sehingga hal tersebut memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu meningkatkan dan melakukan penilaian kembali atas sistem pendidikan dengan menempatkan penekanan yang lebih pada pendidikan etika. implikasi praktis lainnya, terkait hasil temuan mengenai filosofi moral personal menyiratkan bahwa salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan etika dalam proses pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis, khususnya di indonesia, adalah dengan mendorong filosofi yang idealis dan mencegah filosofi yang relatif. penelitian ini tidak luput dari beberapa keterbatasan. seperti yang terlihat di tabel demografi, terdapat komposisi yang tidak seimbang terkait gender, dimana separuh lebih dari responden penelitian ini adalah wanita. penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan hal tersebut. selain itu penelitian ini juga hanya terbatas pada sampel berupa mahasiswa sarjana dan pascasarjana akuntansi sehingga diperlukan kehati-hatian untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi lain. penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan jenis responden, misal dengan meneliti kelompok mahasiswa bisnis lainnya seperti manajemen dan ekonomi, serta juga terkait tingkat pendidikan dapat diperluas mulai dari mahasiswa diplopma hingga mahasiswa doktor. untuk lebih menambah kekomprehensifan hasil penelitian, kelompok responden dapat juga diperluas ke praktisi yang berkaitan dengan bisnis secara umumnya dan akuntansi secara khususnya seperti auditor eksternal, auditor internal, akuntan manajemen, konsultan pajak, hingga ke kalangan pendidik. kelemahan lain adalah faktor eksternal yang dipertimbangkan dalam penelitian ini belum mencakup variabel yang berkaitan dengan organisasi dengan catatan bahwa responden adalah mereka yang telah bekerja.dari sisi metodologis, penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain metodologi yang berbeda seperti dengan menggunakan eksperimen. skenario mengenai isu akuntansi dapat dimanipulasi, sehingga dengan demikian kausalitas antar variabel yang diteliti menjadi lebih baik karena dikontrolnya pengaruh dari variabelvariabel lain. daftar pustaka abdolemohammadi, m. j., dan c. r. baker. 2006. accountants' value preferences and moral reasoning. journal of business ethics, 69, 11-25. ajzen, i. 1991. the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50 (2), 179-211. arestanti, m. a., herawati, n., dan rahmawati, e. 2016. faktor-faktor internal individual dalam pembuatan keputusan etis: studi pada konsultan pajak di kota surabaya. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 104117. barnett, t., dan s. valentine. 2004. issue contingencies and marketers' recognition of ethical issues, ethical judgments and behavioral intentions. journal of business research, 57 (4), 338-346. bernard, p., dan b. sweeney. 2010. the relationship between demographic variables and ethical decision making of trainee accountants. international journal of auditing, 14 (1), 79-99. betz, m., l. o'connell dan j. m. shepard. 1989. gender differences in proclivity for unethical behavior. journal of business ethics, 8 (5), 321-324. browning, j., dan n. b. zabriskie. 1983. how ethical are industrial buyers. industrial marketing management, 12 (4), 219-224. cagle, j., dan m. baucus. 2006. case studies of ethics scandals: effects on ethical perceptions of finance students. journal of business ethics, 64 (3), 213-229. carlson, d. s., k. m. kacmar dan l. l. wadsworth. 2002. the impact of moral intensity dimensions on ethical mecision making: assessing the relevance of orientation. journal of managerial issues, 14 (1), 15. chan, s. y. s., p. dan leung. 2006. the effects of accounting students' ethical reasoning and personal factors on their ethical jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 98 sensitivity. managerial auditing journal, 21 (4), 436-457. cohen, j. r., n. m. dan bennie. 2006. the applicability of a contingent factors model to accounting ethics research. journal of business ethics, 68 (1), 1-18. davis, m. a., andersen, m. g., dan curtis, m. b. 2001. measuring ethical ideology in business ethics: a critical analysis of the ethics position questionnaire. journal ofbusiness ethics, 32, 35-53. dubinsky, a. j., r. nataraajan dan h. wen-yeh. 2004. the influence of moral philosophy on retail salespeople's ethical perceptions. journal of consumer affairs, 38 (2), 297319. ferrell, o. c., dan j. fraedrich. 1997. business ethics: ethical decision making and cases. boston mass: houghton mifflin. fritzsche, d. j., dan e. oz. 2007. personal values' influence on the ethical dimension of decision making. journal of business ethics, 75, 335-343. forsyth, d. r. 1980. taxonomy of ethical ideologies. journal of personality and socialpsychology, 39 (1), 175-184. forsyth, d. r. 1992. judging the morality of business practices: the influence of personal moral philosophies. journal of business ethics, 11 (5), 461-470. gowing, m. p., k. norm., g. p. w. lan, m. sharon, dan r. fritz. 2005. differences by gender in the moral reasoning, personal and value types of accounting majors: a study.journal of academy of business and economics. ghozali, i. 2009. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: badan penerbit undip. guffey, d. m., dan m. w. mccartney. 2007. the perceived importance of an ethical iissue as a determinant of ethical decisionmaking for accounting students in an academic setting. accounting education, 17 (3), 1-22. haron, h., i. ismail, dan a. na. 2015. the effect of moral reasoning, exposure to ethics and perceived ethical climate on ethical judgement of auditors in malaysia. asian journal of business and accounting, 8 (2), 25-65. jones, t. m. 1991. ethical decision making by individual in organization: an issue contigent model. academy of management review, 16 (2), 366-395. kohlberg, l. 1969. stages in the development of moral thought and action. new york: holt, rinehart and winston. kohlberg, l. 1976. moral stages and moralization: the cognitive development approach. moral development and behavior: theory of research and social issue. langley, a., h. mintzberg, p. pitcher, e. posada, dan j. saint-macary. 1995. opening up decision making: the view from the black stool. organization science , 6 (3), 260-279. leitsch, d. l. 2004. differences in the perceptions of moral intensity in the moral decision process: an empirical examination of accounting students. journal of business ethics, 53 (3), 313-323. marta, j. k. m., a. attia, a. singhapakdi, dan n. atteya. 2003. a comparison of ethical perceptions and moral philosophies of american and egyptian business students. teaching business ethics, 7 (1), 1-20. mcphail, k., dan d. walters. 2009. accounting and business ethics: an introduction. new york: routledge. morris, s.a. dan r.a. mcdonald. 1995. the role of moral intensity in moral judgment: an empirical investigation. journal of business ethics, 14, 715-726. musbah, a. y.s. 2010. the role of individual variables, organizational variables, and moral intensity dimensions in accountants’ ethical decision making: a study of management accounting in libya. the university of huddersfield. nahartyo, e., dan i. utami. 2015. panduan praktis riset eksperimen. jakarta: indeks. nill, a., dan j. a. schibrowsky. 2005. the impact of corporate culture, the reward system, and perceived moral intensity on marketing students' ethical decision making. journal of marketing education, 27 (1), 68-80. nguyen, n. t., dan m. biderman. 2008. studying ethical judgments and behavioral intentions using structural equations: evidence from the multidimensional ethics scale. journal of business ethics, 83 (4), 627-640. o'fallon, m. j., dan k. d. butterfield. 2005. a review of the empirical ethical decisionmaking literature: 1996-2003. journal of business ethics, 59, 375-413. narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 99 oumlil, a., dan j. balloun. 2008. ethical decisionmaking differences between american and moroccan managers. journal of business ethics. pangesti, m. y. 2014. persepsi intensitas moral dalam proses pembuatan keputusan moral. jurnal ilmu & riset akuntansi, 3 (10), 1-19. rest, j. r. (1976). new approaches in the assessment of moral judgment. moral development and behavior: theory, research, and social issues, 198-218. rest., j., s. j. thoma, y. l. moon, dan i. getz. 1986. different cultures: sexes and religions.moral development: advances in research and theory, 82-132. schibrowsky, a. john dan j. w. peltier. 1995.the dark side of experiential learning.the journal of marketing education, 17 (1),1324. schlenker, b. r dan d. r. forsyth. 1977. on the ethic on phychological research. journal of experimental social phychology, 13, 36996. shafer, w. e., r. e. morris dan a. a. ketchand. 1999. effects of personal values on auditors’ ethical decisions. accounting, auditing &accountability journal, 14 (3), 254-277. sofyani, h., m. r. f. anggraini dan s. ayunani. 2016. islamic education mentoring program and the religiousity of prospective accountant. shirkah: journal of economics and business, 1 (2). sparks, j. r., dan s. d. hunt. 1998. marketing researcher ethical sensitivity: conceptualization, measurement, and exploratory investigation. journal of marketing, 62 (2), 92-109. sweeney, b., dan f. costello. 2009. moral intensity and ethical decision-making: an empirical examination of undergraduate accounting and business students. accounting education, 18 (1), 75-97. weber, j. j. w. 1992. scenarios in business ethics research: review, critical assessment, and recommendations. business ethics quarterly, 2 (2), 137-160. wright, m. 1995. can moral judgement and ethical behaviour be learned? a review of the literature.management decision, 33 (10), 17. lampiran sangat tidak setuju 1 tidak setuju 2 ragu-ragu 3 setuju 4 sangat setuju 5 1. seseorang harus memastikan bahwa tindakannya tidak pernah dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, sekecil apapun. 1 2 3 4 5 2. sekecil apapun risiko yang akan ditanggung, tindakan menyakiti orang lain tidak dapat ditolerir. 1 2 3 4 5 3. berapapun keuntungan yang didapat, menyakiti orang lain adalah tindakan salah. 1 2 3 4 5 4. seseorang seharusnya jangan pernah menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara psikologis. 1 2 3 4 5 5. seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang bisa mengancam martabat dan kesejahteraan orang lain. 1 2 3 4 5 6. jika suatu tindakan dapat membahayakan pihak yang tidak bersalah, seharusnya tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. 1 2 3 4 5 7. memutuskan suatu tindakan dengan hanya melihat baik buruknya hasil adalah tindakan yang amoral. 1 2 3 4 5 8. di setiap masyarakat apapun, martabat dan kesejahteraan masing-masing anggotanya harus mendapat perhatian terpenting. 1 2 3 4 5 9. mengorbankan kesejahteraan orang lain merupakan sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan. 1 2 3 4 5 10. tindakan bermoral dikategorikan sebagai tindakan yang paling “sempurna”. 1 2 3 4 5 11. etika berperilaku tidak dapat menjadi bagian dari kode etik. 1 2 3 4 5 12. apa yang dianggap benar, berbeda-beda dari satu situasi ke situasi lain dan dari masyarakat satu ke masyarakat lain. 1 2 3 4 5 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 80-101: januari 2017 100 sangat tidak setuju 1 tidak setuju 2 ragu-ragu 3 setuju 4 sangat setuju 5 13. benar atau tidaknya suatu tindakan seharusnya dilihat secara individual, artinya apa yang dianggap benar oleh seseorang mungkin dinilai tidak benar oleh orang lain. 1 2 3 4 5 14. perilaku seseorang tidak bisa dinilai dari benar salahnya tindakan. 1 2 3 4 5 15. pertanyaan tentang tindakan mana yang dianggap benar dan berlaku bagi semua orang, tidak akan pernah bisa terjawab, karena benar atau tidaknya suatu tindakan diserahkan kembali kepada masing-masing orang yang bersangkutan. 1 2 3 4 5 16. penilaian benar atau tidaknya suatu tindakan hanya merupakan pedoman pribadi bagi seseorang untuk berperilaku, dan tidak digunakan untuk menilai orang lain. 1 2 3 4 5 17. mempertimbangkan etika dalam hubungan antar individu sangat rumit, sehingga orang seharusnya boleh merumuskan sendiri pedoman yang mereka gunakan untuk berperilaku. 1 2 3 4 5 18. merumuskan aturan yang tegas tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, dapat menghambat upaya orang dalam memperbaiki hubungan dan penyesuaian diri di antara mereka. 1 2 3 4 5 19. tidak ada aturan tentang berbohong yang dapat dirumuskan secara pasti, boleh atau tidaknya seseorang untuk berbohong sepenuhnya tergantung pada situasi. 1 2 3 4 5 20. untuk menilai apakah berbohong merupakan tindakan yang bisa dibenarkan atau tidak, bergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. 1 2 3 4 5 skenario 1 masha, seorang controller perusahaan, diminta oleh direktur keuangan (sudirman) dalam rapat komite eksekutif bahwa direktur utama mereka ingin perusahaan menaikkan modal kerja, dan hal itu sudah final. sayangnya, masha bingung bagaimana caranya dapat menaikkan modal kerja, bahkan melalui peningkatan pinjaman, karena pendapatan jauh di bawah laporan forecast yang dikirim ke bank. sudirman meminta masha meninjau kerugian piutang untuk memungkinkan pengurangan dan menahan penjualan lebih lama hingga akhir bulan. sudirman juga “memutihkan” surat yang diminta oleh auditor dari luar yang menggambarkan “nilai sebenarnya” persediaan spare part. pada akhir pekan dirumahnya, masha mendiskusikan hal ini dengan suaminya gilang, seorang manajer senior perusahaan lain. masha mengatakan, “mereka meminta saya untuk memanipulasi pembukuan”. “saya merasa dilematis, karena suara hati saya adalah untuk kepentingan perusahaan, namun disisi lain, saya diharuskan benar-benar loyal”. gilang mengatakan bahwa setiap perusahaan melakukan hal yang sama setiap waktu, jadi hal itu bukan masalah. gilang meminta masha untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membuatnya kehilangan pekerjaan karena betapa pentingnya gaji gilang untuk menjaga gaya hidup mereka selama ini. action: masha memutuskan untuk mengikuti saran pimpinannya. evaluasilah tindakan masha tersebut dengan memberikan tanda silang (x) atas sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan anda terhadap masing-masing pernyataan berikut ini. sangat tidak setuju 1 tidak setuju 2 ragu-ragu 3 setuju 4 sangat setuju 5 1. situasi di atas melibatkan problema etika. 1 2 3 4 5 2. si aktor (masha) seharusnya tidak melakukan tindakan tersebut. 1 2 3 4 5 3. saya akan melakukan hal yang sama seperti aktor dalam skenario di atas. 1 2 3 4 5 4. seluruh kerugian (jika ada) dalam skenario di atas yang disebabkan tindakan si aktor adalah sangat kecil. 1 2 3 4 5 narsa & prananjaya – pengambilan keputusan etis 101 sangat tidak setuju 1 tidak setuju 2 ragu-ragu 3 setuju 4 sangat setuju 5 5. kebanyakan orang sepakat bahwa tindakan si aktor dalam skenario di atas adalah salah. 1 2 3 4 5 6. kemungkinan tindakan aktor dalam skenario tersebut bahwa akan menyebabkan kerugian secara aktual adalah sangat kecil. 1 2 3 4 5 7. tindakan si aktor dalam skenario di atas tidak akan menyebabkan kerugian dengan segera di masa yang akan datang. 1 2 3 4 5 8. tindakan aktor dalam skenario tersebut akan merugikan sangat sedikit orang (jika ada). 1 2 3 4 5 9. keputusan si aktor akan mempengaruhi rekan kerjanya. 1 2 3 4 5 skenario 2 miki adalah seorang asisten pengendali sinar mas electronics, sebuah pabrik perlengkapan alat-alat listrik. miki berusia akhir 50-an dan akan segera pensiun. anak perempuan miki baru saja diterima di sebuah sekolah medis, sehingga persoalan finansial menjadi beban pikiran miki. bos miki, yang sedang dalam masa penyembuhan dari sakitnya, tidak dapat masuk kantor, sehingga miki menjadi penentu keputusan dalam departemennya. miki menerima panggilan telepon dari seorang teman lama yang mengajukan permintaan perlengkapan dalam jumlah yang cukup besar secara kredit pada miki. miki ingin membantu, namun menyadari risiko jika manambah jumlah penjualan kredit pada perusahaan baru, akan menyalahi peraturan mengenai kebijakan kredit di sinar mas electronics. pada saat miki mangatakan hal ini pada wawan, seorang manajer umum, wawan langsung tertarik. wawan mengatakan bahwa perusahaan punya target penjualan sebesar rp.2,5 miliar untuk memenuhi budget triwulanan, dan akan menjamin bonus bagi manajemen, termasuk buat miki. action: miki memutuskan melakukan penjualan pada teman bisnis barunya. evaluasilah tindakan miki tersebut dengan memberikan tanda silang (x) atas sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan anda terhadap masing-masing pernyataan berikut ini. sangat tidak setuju 1 tidak setuju 2 ragu-ragu 3 setuju 4 sangat setuju 5 1. situasi di atas melibatkan problema etika. 1 2 3 4 5 2. si aktor (miki) seharusnya tidak melakukan tindakan tersebut. 1 2 3 4 5 3. saya akan melakukan hal yang sama seperti aktor dalam skenario di atas. 1 2 3 4 5 4. seluruh kerugian (jika ada) dalam skenario di atas yang disebabkan tindakan si aktor adalah sangat kecil. 1 2 3 4 5 5. kebanyakan orang sepakat bahwa tindakan si aktor dalam skenario di atas adalah salah. 1 2 3 4 5 6. kemungkinan tindakan aktor dalam skenario tersebut bahwa akan menyebabkan kerugian secara aktual adalah sangat kecil. 1 2 3 4 5 7. tindakan si aktor dalam skenario di atas tidak akan menyebabkan kerugian dengan segera di masa yang akan datang. 1 2 3 4 5 8. tindakan aktor dalam skenario tersebut akan merugikan sangat sedikit orang (jika ada). 1 2 3 4 5 9. keputusan si aktor akan mempengaruhi rekan kerjanya 1 2 3 4 5 jai | journal of accounting and investment article type: research paper transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness: an empirical study in indonesia eva herianti* 1 and amor marundha 2 abstract: the purpose of this study is to explore the effect of transfer pricing strategy and agency cost on financial reporting aggressiveness. this paper used 61 manufacturing industries listed on the indonesia stock exchange from 2013 to 2017 period among which 305 companies were selected by purposive sampling method to be studied. the research questions were tested using panel data regression analysis. this study found that transfer pricing strategy had no significant effect on financial reporting aggressiveness but agency cost had negative and significant effect on financial reporting aggressiveness. furthermore, control variables as growth and return on asset had positive and significant effect on financial reporting aggressiveness while size had negative and significant effect on financial reporting aggressiveness. results of this study indicated that managers did not use transfer pricing strategy in managing earnings because there was regulation of oecd to control manager behaviour in implementing transfer pricing strategy. in addition, agency cost was one of the important factors in reducing manager behaviour to meet their interests. keywords: transfer pricing; agency cost; financial reporting aggressiveness. introduction aggressiveness of financial reporting is earnings management action taken by managers within or beyond the limits of applicable accounting principles (frank, lynch, & rego, 2009). watts and zimmerman (1990) explained that one of the motivations for managers to aggressively engage in financial reporting is to obtain bonus/incentives, debt contracts, or political cost. therefore, managers need to convince shareholders that their performance has been met through optimization of accounting profit figures. this condition results in managers trying to manage profits opportunistically to meet their interests. several cases of financial reporting aggressiveness that occur in global companies prove that managers manage earnings to meet their interests, such as the case of toshiba that occurred in 2015 (sofyani & rahma, 2017). in addition to the toshiba case, several cases of financial reporting aggressiveness have occurred globally, namely the enron, worldcom, tyco, health south, and xerox cases (ujiyantho & pamungkas, 2007). affiliation: 1 department of accounting, universitas muhammadiyah jakarta, indonesia. 21 department of accounting, universitas bhayangkara jakarta raya, jakarta, indonesia *correspondence: heriantieva@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003132 citation: herianti, e., & marundha, a. (2019). transfer pricing, agency cost, and financial report aggressiveness: an empirical study in indonesia. journal of accounting and investment, 20(3), 325-338. article history received: 23 march 2019 reviewed: 4 august 2019 revised: 12 august 2019 accepted: 29 august 2019 http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6045 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 326 cases of financial reporting aggressiveness do not only occurr in global companies, but also in indonesian companies, such as the cases of pt. kimia farma, tbk; pt. indofarma, tbk; pt. lippo, tbk; pt. katarina utana, tbk; pt. bumi resources, tbk; and pt. ades affindo, tbk (vajriyanti, widanaputra, & putri, 2015). these cases prove that the aggressiveness of financial reporting is still managers’ strategy in managing profits opportunistically to meet their interests. the aggressiveness of financial reporting action can be done through transfer pricing policies to manage earnings. in this case, the transfer pricing scheme carried out by managers is to set accounting profit figures as the managers wishes. the aim is to achieve the accounting profit target, so as to provide a positive signal to shareholders regarding the company's prospects. scott (2015) stated that the manager's opportunistic policy to manage earnings is motivated by the amount of tax that is borne by the company, so that the tax burden owed becomes smaller as accounting profits have been set by the manager. santosa and suzan (2017) explained that transfer pricing is the price contained in each product or service from one division to another in the same company or between companies that have a special relationship. transfer pricing is carried out by managers to manipulate accounting profit figures through transactions with parties that have a special relationship either through transactions with business groups that obtain tax holiday facilities, transfer profits to business groups that have suffered losses, as well as making transactions to business groups in tax-exempt countries or low tax rates. the director of international taxation in indonesia stated that several companies in one business group in indonesia tended to adopt a transfer pricing policy to multiply profits from one company to another that had smaller tax obligations. the method used in indonesia for transfer pricing policies is, (1) transfer pricing transactions are carried out when there is one company in a business group that receives tax holiday facilities. this is done because companies that get tax holiday facilities do not have tax obligations, and (2) transfers a portion of profits to companies in a business group that records net losses. this condition is done because the company that loses has no tax obligations. the results of research conducted by hwang, chiou, & wang (2013) shows that most transactions with related parties are arranged to meet the interests of managers. beuselink and deloof (2014) stated that business groups are more likely to be involved in aggressiveness of financial reporting than non-business groups. rasheed, abdul, & mallikarjunappa (2018) and marchini (2018) stated that the higher transfer pricing policy undertaken by related parties shows the higher aggressiveness of corporate financial reporting. meanwhile, ying and wang (2013) showed that companies do aggressiveness in financial reporting followed by excessive tunneling to control shareholders in removing profits imported from companies that conduct ipos. aharony, wang, and yuan (2010) stated that many companies use related party transactions to improve company performance during the initial public offering (ipo) period. his findings prove that sales transactions with related parties are mostly used by herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 327 companies that conduct ipos with the parent company to enable companies to regulate accounting profit figures, so they can affect the market, although this transaction can benefit the company. the transfer pricing policy that occurred in indonesia caused the indonesian government to issue regulation of the minister of finance (pmk) number 213 / pmk.03 / 2016 regarding additional documents and / or information that must be stored by taxpayers conducting transactions with parties with special relationships. this regulation of the minister of finance (pmk) is an improvement to the regulation of the director general of tax number 23 / pj / 2013 which regulates transfer pricing. this regulation of the minister of finance (pmk) not only regulates the requirement for making additional transfer pricing documents for transactions with related parties that are abroad, but with related parties that are in the country. the purpose of the issuance of this regulation is to increase the transparency of the transfer pricing policy, so that this policy can minimize opportunistic managerial actions. one of the factors that can influence the behavior of company management in reducing the aggressiveness of financial reporting is the existence of agency costs used by companies in monitoring management behavior to suit the interests of shareholders. agency costs are costs incurred by the principal to the agent to act in accordance with the interests of the principal. the aim is to reduce conflicts of interest between principals and agents. agency costs incurred by the company, namely, (1) audit fees to control opportunistic managerial actions, (2) bonding costs to ensure that agents will not make decisions that are detrimental to the principal, and (3) residual loss as a result of manager decisions that should be able to optimize shareholder profits. this condition affects managers to reduce opportunistic behavior in managing company profits. some previous research findings about the effect of transfer pricing and agency costs on financial reporting aggressiveness are the results of rasheed et al. (2018), marchini (2018), and hwang et al. (2013) showed that transfer pricing has a positive and significant effect on management. in addition, the findings of man, locke, and wellalage (2018) shows that agency costs negatively affect earnings management. the limited number of previous studies examining the effect of transfer pricing and agency costs on the aggressiveness of financial reporting shows that this research is important to be carried out by researchers. this is proven by the inconsistency of the findings of the previous research that has not been found. the contribution of this study is to fill the void of literature studies that examine the effect of transfer pricing and agency costs on the aggressiveness of financial reporting. in addition, this research can be used by various stakeholders in decision making. the effectiveness of regulations governing transfer pricing can reduce the opportunistic behavior of managers, as well as the existence of agency costs in order to reduce the aggressiveness of financial reporting. based on this description, this study aims to examine the effect of transfer pricing and agency costs on the aggressiveness of financial reporting on manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx) for the 2013-2017 period. herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 328 literature review and hypotheses development agency theory the capital market is an alternative for shareholders to invest in companies. that is, shareholders entrust their resources to be managed by the company. the aim is to increase shareholder prosperity in the future (jensen & meckling, 1976). however, the company or manager has their own motivation to fulfill their interests which causes a conflict of interest between shareholders and managers. conflicts of interest experience significant developments between shareholders and managers when the motivation of managers is to get bonuses in fulfilling their interests. ali and hirshleifer (2017) explain that the opportunism of company managers shows that managers have the motivation to achieve profit targets and hide information that is less favorable for shareholders or the information conveyed by managers to shareholders does not indicate the actual condition. as a result of the conflict of interest, the shareholders try to suppress the manager's opportunistic behavior through monitoring mechanisms or compensation schemes, so that managers can meet the interests of shareholders. the impact of a conflict of interest is the emergence of agency costs. agency costs are costs incurred to reduce conflicts of interest. agency costs incurred by the company such as, (a) audit fees as a form of costs incurred to oversee the actions of company management to act in the interests of shareholders, (b) bonding costs as a form of guarantee that company management does not take profits based on the facilities obtained, and (c) costs to restore the company's reputation if the company's management does not manage the company well, giving rise to lawsuits. financial reporting aggressiveness financial accounting standards are designed to provide opportunities for company management to choose various alternative accounting methods in the financial reporting process. the aim is to adjust reporting of transactions and economic events according to the substance of transactions and industry practices, so as to improve the reliability of accounting information published by company management. however, the alternative flexibility of this accounting method is then used by company management to act opportunistically in managing earnings aggressively, called the aggressiveness of financial reporting. frank et al. (2009) explain that the aggressiveness of financial reporting is earnings management actions taken by company management within or beyond the limits of applicable accounting principles. the aggressiveness of financial reporting is done intentionally by managers to meet the interests of managers. the aggressiveness of financial reporting is an implementation of company management decisions that are not in accordance with applicable standards (schipper, 1999). the aggressiveness of financial reporting is carried out by company management because accounting standards are based on an accrual basis. that is, recognition of business transactions is based on the time the transaction occurred not when the cash is received. this allows herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 329 company management to manage the company's revenue, so that it will affect accounting profit figures. transfer pricing transfer pricing is a classic phenomenon that often occurs in the field of taxation especially those relating to transactions with related parties or have special relationships. santosa and suzan (2017) explained that transfer pricing is the price contained in each product or service from one division that is transferred to another division within the same company or between companies that have a special relationship. meanwhile, suandy (2006) explained that transfer pricing is an act of allocating corporate entity profits in one country to another country's corporate entity in a group of companies aiming at reducing the corporate tax burden. the transfer pricing policy is carried out by companies that have special relationships or related parties. the purpose of transfer pricing is to manage the company's tax burden, so that corporate tax liabilities can be minimized. lee, p, and seo (2013) explained that there are two approaches in studying transfer pricing policies, namely, (1) the transaction efficiency hypothesis explains that related party transactions can be an efficient contracting tool under incomplete information conditions by reducing transaction costs (williamson, 1975; stein, 1997 ; khana & palepu, 1997; shin & park, 1999), and (2) the conflict of interest hypothesis explains that related party transactions become dangerous practices arising from moral hazard. the conflict of interest hypothesis explains that related party transactions are carried out in the interests of controlling shareholders to take over the wealth of minority shareholders (jensen & meckling, 1976). agency cost jensen and meckling (1976) explained that the delegation of authority from the principal to the managers causes the agent does not always act in accordance with the principal's interests. this happens because managers tend to behave opportunistically to fulfill their interests, resulting in conflicts of interest. this condition results in agency costs. agency costs are costs that must be incurred by the principal to reduce conflicts of interest. components of agency costs incurred by the company are (1) audit fees as a form of costs incurred to oversee the actions of company management to act in the interests of shareholders, (2) bonding costs as a form of guarantee that company management does not take profits based on the facilities obtained, and (3) costs to restore the company's reputation if the company's management does not manage the company well, giving rise to lawsuits. hypotheses development agency theory explains the delegation of authority from the principal as the owner of the company to the agents or managers as the party managing the company influencing the information asymmetry between the principal and the agent. this happens because herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 330 the agent has the motivation to not act in accordance with the interests of the principal. this condition is caused by the opportunistic behavior of the managers to fulfill their interests (shleifer & vishny, 1997), so the principle of effort tries to reduce the managers’ opportunistic behavior through a monitoring mechanism. as a result of a conflict of interest, the principal is willing to bear agency costs (jensen & meckling, 1976). opportunistic behavior of managers is done through aggressive financial reporting actions. frank et al. (2009) states that financial reporting aggressiveness is earnings management actions taken by company management within or beyond the limits of applicable accounting principles. the aggressiveness of financial reporting causes a bias in financial reporting because the financial statements do not reflect the actual condition of the company. roychowdhury (2006) explained that the important reason managers do financial reporting aggressiveness is to avoid small profits, beat analyst estimates, and maintain company performance. research ding, zhang, and zhang (2007) showed that company managers conducted financial reporting aggressiveness through accrual or non-operating profit management of related party transactions or related parties. aharony et al. (2010) explained that the purpose of the company is to use transactions with related parties to increase the company's profit during the initial public offering period. sales transactions with related parties are mostly used by ipo companies and parent companies to enable companies to regulate profit figures in such a way that they can influence the market. in addition, hwang et al. (2013) stated that most transactions with related parties are arranged to meet management objectives. beuselink and deloof (2014) stated that members of business groups tend to be involved in the aggressiveness of financial reporting compared to non-business groups. research conducted by ying and wang (2013) showed that most companies conduct aggressiveness in financial reporting followed by excessive tunneling by controlling shareholders to remove profits imported from ipo companies. the results of the study of rasheed et al. (2018) showed that transactions with related parties have a positive and significant effect on the aggressiveness of financial reporting. consistent with rasheed et al. (2018), the results of marchini's research (2018), and hwang et al. (2013) showed that transactions with related parties have a positive and significant effect on the aggressiveness of financial reporting. based on the description, the hypothesis proposed in this study is as follows. h1 : transfer pricing has a positive effect on the aggressiveness of financial reporting. jensen and meckling (1976) explained that the delegation of authority from the principal to the agent causes the manager does not always act in accordance with the principal's interests. this happens because managers tend to behave opportunistically to fulfill their interests, resulting in conflicts of interest. as a result of conflicts of interest and asymmetry of information is the emergence of agency costs. agency costs are costs that must be incurred by the principal to reduce conflicts of interest. agency costs incurred herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 331 by the company such as, (a) audit fees as a form of costs incurred to oversee the actions of company management to act in the interests of shareholders, (b) bonding costs as a form of guarantee that company management does not take profits based on the facilities obtained, and (c) costs to restore the company's reputation if the company's management does not manage the company well, giving rise to lawsuits. agency costs incurred by principals aim to suppress opportunistic managerial behavior in conducting financial reporting aggressiveness. frank et al. (2009) stated that financial reporting aggressiveness is earnings management actions taken by managers within or outside the limits of applicable accounting principles. as a result, principals are willing to bear agency costs because the aggressiveness of financial reporting actions undertaken by managers can reduce the level of principal prosperity. man et al. (2018) shows that agency costs negatively affect earnings management. based on this description, this study proposes the following hypothesis. h2 : agency cost negatively affects the aggressiveness of financial reporting. research method this study uses financial statements of manufacturing companies listed on indonesia stock exchange (idx) through the website www.idx.co.id. the sampling technique uses purposive sampling through criteria, namely, (1) manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange during the 2013-2017 period, (2) publishing financial statements in rupiah, and (3) not having a negative profit (loss). thus, this study obtained 61 companies, so there were 305 sample observations. this study uses three variables consisting of independent, dependent, and control variables. the independent variables are transfer pricing and agency costs, the dependent variable is the aggressiveness of financial reporting, and the control variables are company size, sales growth, and return on assets. the following are measurements of these three types of variables. transfer pricing santosa and suzan (2017) explained that transfer pricing is the price contained in each product or service from one division that is transferred to another division within the same company or between companies that have a special relationship. measurement of transfer pricing uses related party transactions (rpt) (kiswanto & purwaningsih, 2014; melmusi, 2016; and nuradila & wibowo, 2018). the formula used to measure transfer pricing is as follows. related party transaction = related party receivables ………………. (1) total accounts receivable http://www.idx.co.id/ herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 332 agency cost agency costs are costs incurred by the principal to the agent to act in accordance with the interests of the principal. this study uses the ratio of sales to total assets (sta) (man et al., 2018; and chen, hu, wang, & tang, 2013) to measure agency costs. man et al. (2018) explained that the low ratio of sales to total assets shows that the company's sales are bad because of poor managerial performance, so that agency costs get higher. in other words, the lower this ratio, the higher the agency costs. the formula used to measure agency costs is as follows. agency cost = total sales ………………. (2) total asset financial reporting aggressiveness the aggressiveness of financial reporting is an act of earnings management carried out by managers within or outside the limits of applicable accounting principles (frank et al., 2009). this study uses a modified jones model to detect the aggressiveness of financial reporting (dechow, sloan, & sweeney, 1995). following are the equations used to calculate the aggressiveness of financial reporting. ...…. (3) .….. (4) ……. (5) the control variable uses company size, sales growth, and return on assets. the size of the company is obtained from the natural logarithm of total assets, sales growth is obtained from (sales-sales-1) / sales-1. furthermore, return on assets is obtained from (profit / total assets). this study uses a panel data approach to estimate research hypotheses. panel data is a combination of cross section data and time series (winarno, 2015). before making a regression estimate, this study will test the assumption of heteroscedasticity. ghozali and ratmono (2017) and ekananda (2015) explain that white's cross-section heteroscedasticity can be used to correct parameter values obtained through ols, so that it can be used as output in hypothesis testing. furthermore, this study uses three panel data estimation methods namely, the common effect test, fixed effect, and random effect test to test the research hypothesis. in addition, this study also uses a paired test approach to determine the panel data estimation method that is suitable for testing the research hypotheses namely, the chow test, the multiplier lagrange test, and the hausman test. herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 333 results and discussion this study uses descriptive statistics to briefly describe the research variables. the following are descriptive statistics of research variables. table 1 descriptive statistic variables mean std. deviation observations transfer pricing 0.200497 0.295639 305 agency cost 1.187859 0.526286 305 size 23.66719 5.204609 305 growth 0.090655 0.179618 305 return on asset 0.097451 0.101206 305 financial reporting aggressiveness 0.022261 0.077765 305 table 1 shows that the average transfer pricing value is 0.200497. this value indicates that the average manufacturing company listed on the indonesia stock exchange in the 2013-2017 period carried out transfer pricing of 20%. agency costs are 1.187859 indicating that the ratio of sales to assets of manufacturing companies during the 20132017 period is high (more than 100%). the size of the company is 23,66719 using natural logarithms, so it is known that the average assets of manufacturing companies during the 2013-2017 period is 23,66719, sales growth is 0.090655, showing an average growth of 9%, and return on assets is 0.097451 indicating the average availability of total assets to generate a 9% profit. furthermore, the aggressiveness of financial reporting is 0.022261 indicating the average aggressiveness of financial statements in manufacturing companies during the 2013-2017 period was 2%. this value indicates that the aggressiveness of financial reporting is still relatively low. the standard deviation value indicates the fluctuation of research variable data with the number of observations for the six variables is 305 observations. table 2 shows that the correlation between independent variables is less than 0.80. the results of this correlation prove that there is no multicollinearity in this research model. table 2 independent variables correlation transfer pricing agency cost size growth return on asset transfer pricing 1.000000 agency cost -0.015094 1.000000 size 0.107709 -0.026839 1.000000 growth 0.079287 0.255469 0.081401 1.000000 return on asset -0.057347 0.471944 0.346711 0.106919 1.000000 based on table 3, it is concluded that a suitable method for estimating the effect of transfer pricing and agency costs on financial reporting aggressiveness is the fixed effect method (sig. cross-section f, 0.0046 <0.05). herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 334 tabel 3 chow test effects test statistic d. f. prob. cross-section f 1.649491 (60.239) 0.0046 cross-section chi-square 105.680031 60 0.0003 based on table 4, it is concluded that a suitable method for estimating the effect of transfer pricing and agency costs on the aggressiveness of financial reporting is the random effect method (sig. breush-pagan ie, 0.0000 <0.05). table 4 lagrange multiplier test test hypothesis cross-section time both breusch-pagan 1.346556 110.7699 112.1165 (0.2459) (0.0000) (0.0000) based on table 5, it is concluded that the suitable method for estimating the effect of transfer pricing and agency costs on the aggressiveness of financial reporting is the fixed effect method (sig. cross-section ie, 0.0003 <0.05). table 5 hausman test test summary chi-sq. statistic chi-sq. d. f. prob. cross-section random 22.976114 5 0.0003 based on table 6 of the paired test summary results, it is concluded that a suitable method for estimating the effect of transfer pricing and agency costs on the aggressiveness of financial reporting is the fixed effect method. table 6 summary of panel data test results no. metode pengujian hasil 1. chow test common effect vs fixed effect (if prob. > 0.05, so the suitable method to apply is common effect and vice versa). fixed effect 2. lagrange multiplier test common effect vs random effect (if prob. > 0.05, so the suitable method to apply is common effect and vice versa). random effect 3. hausman test fixed effect vs random effect (if prob. > 0.05, so the suitable method to apply is random effect and vice versa). fixed effect table 7 shows the estimated results of the effect of transfer pricing and agency costs on the aggressiveness of financial reporting. the results showed that the effect of transfer pricing on the aggressiveness of financial reporting has a coefficient value of -0.004167, t-statistic is 0.039865, and the probability is 0.9168. this finding proves that transfer pricing has no significant effect on the aggressiveness of financial reporting. the existence of minister of finance regulation (pmk) no.213 / pmk.03 / 2016 regarding herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 335 additional documents and / or information that must be kept by taxpayers who conduct transactions with related parties which constitutes an improvement to the regulation of the director general of tax no.23 / pj / 2013 which regulates transfer pricing requires the creation of additional transfer pricing documents for transactions with related parties. the aim is to increase transparency regarding transfer pricing schemes. this condition causes management difficulties in managing earnings figures, so that transfer pricing cannot influence management to behave opportunistically in managing earnings. table 7 estimation of the effect of transfer pricing and agency costs on financial reporting aggressiveness independent variables and control fixed effect coefficient t-statistic prob. transfer pricing -0.004167 -0.039865 0.9168 agency costs -0.049055 -4.210845 0.0000 size -0.011340 -2.012239 0.0453 growth 0.045502 2.181788 0.0301 return on asset 0.515738 6.880017 0.0000 constant 0.295361 2.018044 0.0447 f-statistic 3.543303 prob (f-statistic) 0.000000 r 2 0.490747 adjusted r 2 0.352247 note: this model free of heteroscedasticity problems with white cross-section standard errors and covariance (d.f corrected) the results showed that the effect of agency costs on the aggressiveness of financial reporting had a coefficient value of -0.049055, t-statistic was -4.210845, and probability was 0.0000. this finding proves that agency costs have a negative and significant effect on the aggressiveness of financial reporting. agency costs are costs incurred by the principal to the agent to act in accordance with the interests of the principal. the aim is to reduce conflicts of interest between principals and agents. agency costs incurred by the company, namely, (1) audit fees to control opportunistic managerial actions, (2) bonding costs to ensure that agents will not make decisions that are detrimental to the principal, and (3) residual loss as a result of manager decisions that should be able to optimize shareholder profits. this condition affects managers to reduce opportunistic behavior in managing company profits. average data shows that agency costs measured through comparison of sales with assets prove this ratio is high (more than 100%), the aggressiveness of financial reporting measured through discretionary accruals has a low average value of 2%. this data proves that when sales are high, agency costs are low. low agency costs with low discretionary accruals prove that agency costs can directly mitigate the aggressiveness of financial reporting. this condition occurs because company managers tend to start switching to real earnings management compared to accrual earnings management that is easily detected by auditors (roychowdhury, 2006). return on assets and growth shows a positive and significant effect on the aggressiveness of financial reporting proving that managers use these two ratios as opportunities to conduct financial herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 336 reporting aggressiveness. that is, the higher this ratio gives the potential for managers to behave opportunistically in conducting financial reporting aggressiveness. conclusion the purpose of this study is to estimate the effect of transfer pricing and agency costs on the aggressiveness of financial reporting. the research sample uses manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx) for the period of 2013-2017. the results showed that transfer pricing had no significant effect on the aggressiveness of financial reporting. meanwhile, agency costs have a negative and significant effect on the aggressiveness of financial reporting. the contribution of this research is through the minister of finance regulation (pmk) no.213 / pmk.03 / 2016 regarding additional documents and / or information that must be kept by taxpayers who carry out transactions with related parties which is a refinement of tax director general regulation no. 23 / pj / 2013 can reduce the behavior of managers in managing earnings through transfer pricing schemes. furthermore, conflicts of interest between principals and managers cause principals to incur agency costs to control opportunistic managers' actions. as a result, the prosperity of shareholders is reduced because of the company's financial burden. this study has several limitations, namely (1) the research sample uses manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx) for the period 2013-2017, so it cannot be generalized to companies outside the sample, and (2) measurement of transfer pricing using only related party transactions (rpt). meanwhile, the measurement of financial reporting aggressiveness only uses the modified jones model. therefore, further research is expected to (1) use companies other than manufacturing such as mining to see the consistency of research results, and (2) measurement of transfer pricing and financial reporting aggressiveness using proxies other than related party transactions and modified jones models. references aharony, j., wang, j., & yuan, h. (2010). tunneling as an incentive for earnings management during the ipo process in china. journal of accounting and public policy, 29(1), 1-26. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.003 ali, u., & hirshleifer, d. (2017). opportunism as a firm and managerial trait: predicting insider trading profits and misconduct. journal of financial economics, 126(3), 490-515. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.09.002 beuselinck, c., & deloof, m. (2014). earnings management in business groups: tax incentives or expropriation concealment. the international journal of accounting, 49(1), 27-52. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2014.01.008 chen, x. hu, n., wang, x., & tang, x. (2014). tax avoidance and firm value: evidence from china. nankai business rebiew international, 5(1), 25-42. https://doi.org/10.1108/nbri-10-2013-0037 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.003 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.09.002 https://doi.org/10.1108/nbri-10-2013-0037 herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 337 dechow, p. m., sloan, r. g., & sweeney, a. p. (1995). detecting earnings management. the accounting review, 70,193-225. ding. y., zhang, h., & zhang, j. (2007). private vs state ownership and earnings management: evidence from chinese listed companies. corporate governance: an international review, 15(2), 223-238. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00556.x ekananda, m. (2015). ekonometrika dasar untuk penelitian di bidang ekonomi, sosial dan bisnis. jakarta: mitra wacana media. frank, m. m., lynch, l. j., & rego, s. o. (2009). tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. the accounting review, 84(1), 467-496. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467 ghozali, i., & ratmono, d. (2017). analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan eviews 10. semarang: undip. hwang, n. c. r., chiou, j. r., & wang, y. c. (2013). effect of disclosure regulation on earnings management through related party transactions: evidence from taiwanese firms operating in china. journal of accounting and public policy, 32(4), 292313. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.04.003 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x khanna, t., & palepu, k. (1997). why focused strategies maybe wrong for emerging markets. harvard business review. reprint no. 9704. lee, m. g., p, w. j., & seo, y. m. (2013). the relationship between related party transactions and management forecasts. korea international accounting association, 49, 49-80. https://doi.org/10.21073/kiar.2013..49.003 man, y., locke, s., & wellalage, n. h. (2018). earnings management and agency cost: evidence from china. working paper. rasheed, p. c., abdul, p. c., & mallikarjunappa, t. (2018). related party transactions and earnings management: an empirical examination of selected companies in india. iup journal of accounting research and audit practices, 17, 22-35. roychowdhury, s. (2006). earnings management through real activities manipulation. journal of accounting and economics, 42(3), 335-370. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002 santosa, s. j. d., & suzan, l. (2017). pengaruh pajak, tunneling incentives dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. kajian akuntansi. e-issn: 2581-074x, 76-83. schipper, k. (1989). comentary katherine on earnings management. accounting horizon. shin, h., & park, y. s. (1999). financing constraints and internal capital markets: evidence from korean chaebols. journal of corporate finance, 5(2), 169-194. https://doi.org/10.1016/s0929-1199(99)00002-4 shleifer, a., & vishny, r. w. (1997). a survey of corporate governance. the journal of finance, 52(2), 737-783. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x sofyani, h., & rahma, n. (2017). kenapa seseorang melakukan manipulasi laporan keuangan? studi dengan pendekatan skenario kasus dilema etika. jurnal akuntansi dan keuangan islam, 5(1), 31-46. https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.12 suandy, e. (2006). perpajakan. edisi kedua. jakarta: salemba empat. ujiyantho, & pramuka. (2007). mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. simposium nasional akuntansi x. unhas makasar. vajriyanti, e., widanaputra, a. a g. p., putri, i. g. a. m. (2015). pengaruh manajemen laba riil pada nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. simposium nasional akuntansi xviii. usu medan. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00556.x https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.04.003 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.21073/kiar.2013..49.003 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002 https://doi.org/10.1016/s0929-1199(99)00002-4 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.12 herianti & marundha transfer pricing, agency costs, and financial reporting aggressiveness… journal of accounting and investment, 2019 | 338 watts, l. r., & zimmerman, l. j. (1989). positive accounting theory: a ten years perspective. the accounting review, 65, 131-156. williamson, o. (1975). market and hierachies: analysis and antitrust implications. new york: free press. winarno, w. w. (2015). analisis ekonomika dan statiska dengan eviews. edisi 4. upp stim ykpn. yin, q., & wang, l. (2013). propping by controlling shareholders, wealth transfer and firm performance: evidence from chinese listed companies. china journal of accounting research, 6(2), 133-147. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2013.02.001 https://doi.org/10.1016/j.cjar.2013.02.001 *corresponding author, e_mail address: r.yaya@umy.ac.id jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 163-171 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.180280 pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan islamic social reporting mahardhika kurniawati dan rizal yaya* program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. lingkar selatan, kasihan, tamantirto, bantul, daerah istimewa yogyakarta 55183, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 5 jan 2017 revised 15 jun 2017 accepted 27 jun 2017 the objective of this research is to obtain empirical evidence about the effect of commissioner board size, independent board of commisioner, audit committee size, profitability, and the environmental performance on islamic social reporting (isr) of companies which are in the sharia securities list (des). the population of this research consisted of all companies under des which joined proper environmental rating during 2011-2015. there were 31 companies were selected as samples based on purposive sampling method. the method employed to measure the isr disclosure was content analysis by scoring the items of social disclosure in the annual report of those companies. the multiple linier regression shows that the size of commisioner board, profitability, and environmental performance have positive effects on the disclosure of isr, while the independence of commisioner board and audit committe do not affect the disclosure of isr. © 2017 jai. all rights reserved keywords: islamic social reporting; commisioner board; audit committee; profitability; environmental performance pendahuluan corporate social responsibility (csr) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan untuk menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi guna pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan, seluruh masyarakat, serta lingkungan perusahaan. csr merupakan isu yang semakin umum dalam dunia bisnis di indonesia seiring dengan banyaknya csr diimplementasikan oleh dunia bisnis. hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pengungkapan praktik csr dalam uu no. 40/2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. konsep csr pada ekonomi syariah didasarkan pada cara pandang al-quran bahwa manusia dipercaya sebagai khalifah di muka bumi. sebagai khalifah, dijelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan allah swt. al-quran surah al-a’raf ayat 74 memerintahkan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga seluruh ciptaan allah swt. islam mengatur tentang hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya. akademisi muslim dalam dua dekade ini mulai mengembangkan konsep pelaporan syariah atau islamic social reporting (isr) untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai islam. saat ini, pelaporan isr masih bersifat sukarela (voluntary) karena belum ada standar baku dari pemerintah (jannah dan asrori, 2016). isr pertama kali digagas oleh haniffa (2002) dan dikembangkan lebih lanjut oleh othman et al. (2009) di malaysia. munculnya konsep isr disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual isr yang sesuai dengan konsep syariah. konsep isr tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi para muslim tetapi juga membantu perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap allah swt dan seluruh ciptaan allah swt (gustani, 2015). pengukuran isr pada perusahaan-perusahaan syariah saat ini masih mengacu pada global reporting initiative index (indeks gri). penggunaan indeks gri pada perusahaan syariah http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2704 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 164-171: juli 2017 164 kurang tepat karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. hal tersebut ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pengungkapan isr pada perusahaan-perusahaan syariah di indonesia, dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh putra (2015), sofyani et al. (2012) dan fauziah dan jayanto (2013) yang membuktikan bahwa semua bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yaitu implementasi dan pengungkapan indeks isr secara 100%. penelitian mengenai pelaksanaan isr saat ini masih berorientasi pada perusahaan perbankan syariah saja, jarang penelitian mengenai pelaksanaan isr dilakukan untuk perusahaan non keuangan seperti pasar modal terutama di indonesia, sehingga konsep isr masih kurang luas digunakan. banyak faktor yang mampu memengaruhi pengungkapan isr. faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan isr salah satunya adalah mekanisme corporate governance. mekanisme corporate governance dapat dilihat dari komponen yang ada dalam perusahaan antara lain dewan komisaris, dewan komisaris indepen-den, dan komite audit. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian khoirudin (2013) yang meneliti corporate governance dan pengungkapan isr pada perbankan syariah di indonesia. perbedaan dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan indeks isr sebagai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar efek syariah (des) dan mengikuti proper pada periode 2011-2015 disertai dengan perubahan variabel independen yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan, yaitu dengan mengganti variabel independen dewan pengawas syariah dengan variabel independen komite audit. serta menambahkan variabel independen yang lain, yaitu independensi dewan komisaris, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan isr pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam des kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian yang akan datang, serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. zubek dan mashat (2015) mengasumsikan mengenai teori legitimasi bahwa keberadaan perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan hakhak masyarakat luas, tidak hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaannya saja. jika perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan harapan dari masyarakat, maka masyarakat dapat bertindak untuk menghilangkan hak perusahaan untuk melanjutkan operasional bisnisnya, dengan kata lain bahwa perusahaan harus memperhatikan kelompok sosial yang berada di lingkungan perusahaan (suchman, 1995). penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang di tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa datang jika perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (khoirudin, 2013). syariah enterprise theory (set) merupakan teori yang menyatakan bahwa allah sebagai pusat dari segala sesuatu. penelitian ini didasari oleh syariah enterprise theory yang menjelaskan bahwa allah sebagai pusat dari segala sesuatu. manusia sebagai wakil-nya memiliki konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum allah (maulida et al., 2014). isr dalam hal ini merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk allah yang tidak terlepas dari tujuan islam (khasanah dan yulianto, 2015). isr merupakan kerangka khusus yang berguna bagi para pembuat keputusan muslim serta berguna untuk perusahaan islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap allah swt dan masyarakat. landasan dasar pada kerangka isr yaitu menggunakan prinsip syariah. prinsip syariah yang digunakan pada isr tidak hanya menghasilkan aspek material dan moral, fokus utamanya adalah menghasilkan aspek spiritual. isr merupakan perluasan dari social reporting dengan memasukkan perspektif spiritual. kurniawati & yaya – pengungkapan islamic social reporting 165 kerangka konseptual isr yang didasarkan pada ketentuan syariah diukur dengan menggunakan sebuah indeks yaitu indeks isr. dalam penelitian ini digunakan indeks isr yang berisi item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial perusahaan dengan mengacu pada haniffa (2002) dan othman et al. (2009). ada banyak faktor yang mungkin memengaruhi pengungkapan isr, namun dalam penelitian ini membatasi pada faktor mekanisme tata kelola perusahaan, independensi dewan komisaris dan komite audit, dari segi kinerja keuangan diwakili dengan tingkat profitabilitas, dan dari segi kinerja lingkungan. pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan isr dewan komisaris adalah elemen penting dalam mekanisme corporate governance. adanya dewan komisaris di dalam perusahaan diharap akan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik bagi manajemen perusahaan. semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik. dengan adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan isr akan semakin luas. hasil penelitian khoirudin (2013) menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan isr perbankan syariah di indonesia. hasil tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengungkapan isr akan semakin luas. hal serupa juga dibuktikan oleh dewi dan priyadi (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h1 : ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr pengaruh independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan isr sebagai orang yang tidak memiliki saham di perusahaan, komisaris independen diharap dapat meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham serta mampu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. jika proporsinya semakin tinggi, maka dewan komisaris diharapkan lebih objektif dalam mengambil keputusan untuk melindungi pihak pemangku kepentingan. dengan pengawasan yang lebih objektif, maka pengelolaan perusahaan juga akan dilakukan dengan cara yang baik, serta dalam mengungkapkan informsi pihak manajemen akan mengungkapkannya secara luas, termasuk pengungkapan isr. hasil penelitian nurkhin (2010) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr. berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h2 : independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr pengaruh komite audit terhadap pengungkapan isr komite audit merupakan alat kelengkapan perusahaan yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. penelitian handajani et al. (2009) menunjukkan bahwa adanya komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di indonesia. hal tersebut berarti bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka diharapkan semakin luas tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h3 : komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan isr profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. semakin tinggi tingkat profitabilitas diharapkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin tinggi. hal tersebut dapat memengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan agar menarik minat investor untuk mananamkan modalnya kepada perusahaan. selain itu semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan memberikan motivasi kepada manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas untuk meyakinkan investor sehingga investor akan meningkatkan kompensasi untuk menejemen. pengungjurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 164-171: juli 2017 166 kapan informasi yang lebih luas salah satunya adalah pengungkapan mengenai tanggng jawab sosial perusahaan. hasil penelitian yang dilakukan oleh maulida et al. (2014), oktariani dan mimba (2014), serta nurkhin (2010) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h4 : profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan isr kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang menunjukkan kepedulian dalam menghasilkan lingkungan yang baik. ini dapat diukur melalui hasil penilaian pemerintah kepada perusahaan yang mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (proper). keikutsertaan perusahaan dalam proper menunjukkan hal yang positif akan kepedulian lingkungan dan sosial perusahaan. perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan dengan baik akan cenderung mengungkapkan kinerja perusahaan dalam tanggung jawab sosial karena perusahaan menganggap bahwa hal tersebut dapat menarik pelaku pasar dalam hal ini investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. hasil penelitian maulida et al. (2014) menunjukkan adanya pengaruh antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan isr dan penelitian oktariani dan mimba (2014) yang menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h5: kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr metode penelitian populasi, sampel dan teknik pengambilan data populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah (des) dan mengikuti proper tahun 2011-2015. penentuan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam des pada tahun 2011-2015, mengikuti proper pada tahun 2011-2015, mempublikasikan annual report tahun 2011-2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun (2011-2015), maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah annual report perusahaan sampel. variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan isr pada laporan tahunan perusahaan syariah yang diukur dengan nilai (score) dari indeks isr. indeks isr dalam penelitian ini merupakan indeks dari penelitian othman dan thani (2010). analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan metode skoring berdasarkan isr indeks yang terdiri dari enam tema yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan yang dikembangkan menjadi 43 item pertanyaan. apabila seluruh item telah diungkapkan maka nilai maksimal yang dapat dicapai adalah sebesar 43. indeks dihitung dalam satuan persentase. variabel independen ukuran dewan komisaris ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang informasinya didapat dalam laporan tahunan perusahaan. pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh khoirudin (2013). independensi dewan komisaris independensi dewan komisaris diukur dengan menghitung komposisi atau proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan. pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh untoro (2013). komite audit komite audit yang dimaksud adalah jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusakurniawati & yaya – pengungkapan islamic social reporting 167 haan. pengukuran ini mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh untoro (2013). profitabilitas rasio profitabilitas yang digunakan adalah tingkat pengembalian atas aset atau return on assets (roa). kinerja lingkungan kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik. pengukuran kinerja lingkungan dalam penelitian ini dengan melihat prestasi perusahaan dalam mengikuti proper yang dilakukan oleh kementrian lingkungan hidup. kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan memberi skor untuk masing-masing warna peringkat yang diperoleh perusahaan, yaitu emas (sangat sangat baik) diberi skor 5; hijau (sangat baik) diberi skor 4, biru (baik) diberi skor 3, merah (buruk) diberi skor 2, dan hitam (sangat buruk) diberi skor 1. metode analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji analisis regresi linier berganda. pengujian hipotesis dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji f (uji simultan) dan uji t (uji signifikan parsial). tabel 1 memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian. jumlah sampel laporan tahunan yang diolah dalam penelitian ini adalah 155 laporan tahunan. dari tabel 1 menunjukkan bahwa nilai maksimum pengungkapan isr adalah 67,44% yang berarti bahwa tingkat pengungkapan isr pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam des masih rendah, belum ada yang mampu mencapai tingkat pengungkapan isr 100%. konsisten dengan hasil yang dibuktikan oleh penelitian sebelumnya putra (2015), sofyani et al. (2012) dan fauziah dan jayanto (2013) bahwa semua bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian masih belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yakni implementasi dan pengungkapan indeks isr secara 100%. hal ini berarti bahwa perusahaan syariah di indonesia baik perusahaan pada sektor keuangan maupun non keuangan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial berdasarkan model indeks isr masih rendah, belum mencapai tingkat 100%. sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji apakah model regresi dapat diterapkan dalam pengujian hipotesis penelitian ini. uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorovsmirnov (ks), pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (vif), uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode glejser, sedangkan uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji durbin-watson (d-w). berdasarkan hasil pengujian tersebut, model telah memenuhi prasayrat asumsi klasik, sehingga model regresi dapat diterapkan dalam pengujian hipotesis penelitian ini. hasil dan pembahasan statistik deskriptif sampel perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian sebanyak 155. detail statistik deskriptif dari penelitian ini disajikan di tabel 1. hasil content analysis pengungkapan isr dapat digunakan untuk melihat konsistensi pengungkapan pada masing-masing tema. pada tabel 2 disajikan hasil perhitungan content analysis berdasarkan tema dalam indeks isr. tabel 1. statistik deskriptif n min max mean std. dev isr disclosure 155 ,2093 ,6744 ,497524 ,0938 ukuran dewan komisaris 155 2 11 5,60 1,875 independensi dewan komisaris 155 ,1666 ,8000 ,392152 ,1044 komite audit 155 2 7 3,23 ,670 profitabilitas 155 -,0588 ,4150 ,083066 ,0904 kinerja lingkungan 155 1 5 3,31 ,726 valid n (listwise) 155 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 164-171: juli 2017 168 tabel 2. pengungkapan berdasarkan tema dalam indeks isr indikator n min max mean pendanaan dan investasi 155 ,0000 ,1429 ,002765 produk dan jasa 155 ,2500 1,0000 ,558065 karyawan 155 ,4000 ,9000 ,526452 sosial 155 ,0000 ,7273 ,542522 lingkungan 155 ,2857 1,0000 ,824885 tata kelola perusahaan 155 ,2000 ,6000 ,427097 tabel 2 menggambarkan karakteristik pengungkapan isr berdasarkan enam tema pengungkapan, yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. hasil content analysis skor indeks isr masing-masing tema terlihat bahwa tema lingkungan memiliki nilai rata-rata (mean) tertinggi yaitu sebesar 82%. hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan des yang menjadi sampel penelitian ini sudah cukup baik dalam melakukan pengungkapan lingkungan. sedangkan yang memiliki nilai terendah terlihat pada tema pendanaan dan investasi yaitu dengan nilai ratarata (mean) sebesar 0,28%. hasil pengujian hipotesis uji koefisien determinasi besarnya koefisien determinasi (adjusted r square) adalah 0,382 atau 38,2%. hal ini berarti bahwa variasi variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan isr mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan sebesar 38,2%, sedangkan sisanya 61,8% (100% 38,2%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. uji f (uji simultan) berdasarkan uji f yang disajikan pada tabel 3, diperoleh nilai sig. sebesar 0,000 kurang dari alpha (α) 0,05 yang berarti bahwa variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan isr. tabel 3. hasil uji f anova b model sum of squares df mean square f sig. regression ,546 5 ,109 20,06 ,000 a residual ,810 149 ,005 total 1,356 154 a. predictors: (constant), kinerja lingkungan, komite audit, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, profitabilitas b. dependent variable: isr disclosure uji t (uji signifikan parsial) uji hipotesis dapat dilihat pada hasil uji regresi linier berganda (multiple linear regression) yang disajikan pada tabel 4. pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan isr hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr. hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada stakeholders, termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. tabel 4. hasil analisis regresi linier berganda b (koefesien) std. error t sig. hasil ukuran dewan komisaris ,018 ,003 5,047 ,000* diterima independensi dewan komisaris ,002 ,070 ,034 ,973 ditolak komite audit ,014 ,009 1,540 ,126 ditolak profitabilitas ,286 ,083 3,451 ,001* diterima kinerja lingkungan ,029 ,009 3,071 ,003* diterima a. dependent variable: isr disclosure *signifikan pada alpha 0,05 kurniawati & yaya – pengungkapan islamic social reporting 169 hal ini mengindikasi bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik. ini dimungkinkan karena dengan pengawasan yang baik, dewan komisaris dapat meminimalisir informasi yang mungkin disembunyikan oleh manajemen. temuan ini sesuai dengan hasil penelitian khoirudin (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr perbankan syariah di indonesia. penelitian dewi dan priyadi (2013) juga menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. pengaruh independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan isr hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan isr. hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi dewan komisaris independen tidak memengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasi secara luas. dewan komisaris independen tidak memiliki saham dalam perusahaan, tidak memiliki hubungan usaha serta hubungan afiliasi dengan perusahaan sehingga dewan komisaris independen memiliki cukup ruang untuk bertindak independen dan objektif. namun demikian, pengungkapan tata kelola yang baik merupakan salah satu aspek yang wajib diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan, di mana terdapat peraturan yang mengharuskan perusahaan memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang ada. hal tersebut memungkinkan perusahaan mengungkapkan adanya dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi peraturan. pada akhirnya, adanya dewan komisaris independen tidak memengaruhi proses pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam mengungkapkan informasi secara luas. hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian lestari (2013) yang menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan isr. temuan ini juga konsisten dengan penelitian untoro (2013) yang membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. pengaruh komite audit terhadap pengungkapan isr hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan isr. hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran komite audit yang ada di perusahaan tidak memengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan. komite audit memiliki tanggung jawab dalam tiga bidang, yaitu dalam laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan. tidak berpengaruhnya komite audit terhadap pengungkapan isr kemungkinan karena komite audit lebih melakukan tanggung jawab dalam bidang tata kelola perusahaan serta tanggung jawab di bidang laporan keuangan daripada tanggung jawab dalam pengungkapan informasi sosial, sehingga jumlah komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial akan berjalan secara efektif. hasil penelitian ini sesuai dengan jannah dan asrori (2016) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap isr dan untoro (2013) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan isr hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr. hal ini mengindikasi bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk memperoleh keuntungan. perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor dengan upaya memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta stakeholders lainnya yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas maka pengungkapan isr akan semakin luas. profitabilitas yang tinggi berarti bahwa perusahaan akan semakin fleksibel dan bebas dalam mengelola laba untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial kepada para pemegang kepentingan. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan othman et al. (2009), maulida et al. (2014) dan nurkhin (2010) yang membuktikan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 164-171: juli 2017 170 bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan isr hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr. hal ini mengindikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. semakin tinggi angka yang diperoleh dalam pemeringkatan kinerja lingkungan yang diberikan oleh pemerintah berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang semakin baik. kinerja lingkungan yang baik akan cenderung diungkapkan oleh perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial karena hal tersebut merupakan berita baik (good news) yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menarik para investor. dengan demikian, semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan maka semakin luas pula pengungkapan informasi tanggung jawab sosial. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh maulida et al. (2014) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan isr, serta penelitian oktariani dan mimba (2014) yang menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. simpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan isr perusahaan yang termasuk dalam des. sedangkan variabel independensi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan isr perusahaan yang termasuk dalam des. keterbatasan dalam penelitian ini sekaligus menjadi saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama, menambahkan atau menggunakan variabel lain yang mungkin dapat memengaruhi pengungkapan isr. penelitian yang akan datang dapat mempertimbangkan unit analisis yang lebih luas seperti laporan keberlanjutan atau media pengungkapan lainnya, sehingga informasi yang diperoleh dalam melakukan penilaian pengungkapan isr menjadi lebih lengkap. penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode lain seperti survei dan wawancara, sehingga dalam menilai indeks isr menjadi lebih objektif serta mendapatkan hasil yang lebih akurat. implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan melakukan pengungkapan isr dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan isr yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. tingkat pengungkapan isr perusahaan akan bernilai tinggi jika perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris yang banyak, memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, serta memiliki kinerja lingkungan yang baik dengan mendapatkan prestasi proper yang tinggi. selain itu, perusahaan dapat memperbaiki kinerja bagi dewan komisaris independen dan komite audit supaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan obyektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. bagi masyarakat atau stakeholders, hasil penelitian ini akan memberikan informasi mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan para stakeholders muslim. stakeholders muslim bisa terdorong untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan isr yang tinggi, karena mengindikasikan perusahaan telah melakukan dan mengelola perusahaan dengan memadai dan sesuai prinsip syariah. daftar pustaka dewi, s. s. dan m. p. priyadi. 2013. pengaruh karakteristik perusahaan terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei. jurnal ilmu & riset akuntansi, 2 (3), 1-20. fauziah, k. dan p. y. jayanto. 2013. analisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di indonesia berdasarkan islamic social reporting indeks. jurnal dinamika akuntansi, 5 (1), 12-20. gustani. 2015. islamic social reporting (isr) sebagai model pelaporan csr institusi bisnis syariah. diunduh 11 april 2017: kurniawati & yaya – pengungkapan islamic social reporting 171 http://www.iaeipusat.org/memberpost/ekonomisyariah/islamic-social-reporting-isr-sebagaimodel-pelaporan-csr-institusi-bisnissyariah?language=id. handajani, l. s. dan g. chandrarin. 2009. the effect of earnings management and corporate governance mechanism to corporate social responsibility disclosure: studi at public companies in indonesia stock exchange. simposium nasional akuntansi, 12, 1-30. haniffa, r. 2002. social reporting disclosure: an islamic perspective. indonesian management & accounting research, 1 (2), 128146. jannah, a. m., dan asrori. 2016. pengaruh gcg, size, jenis produk dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan isr. accounting analysis journal, 5 (1), 1-9. kementerian lingkungan hidup. 2015. http://proper.menlh.go.id/portal/. khasanah, z., dan a. yulianto. 2015. islamic corporate governance dan pengungkapan islamic social reporting pada bank umum syariah. accounting analysis journal, 4 (4), 1-10. khoirudin, a. 2013. corporate governance dan pengungkapan islamic social reporting pada perbankan syariah di indonesia, accounting analysis journal, 2 (2), 227232. lestari, p. 2013. determinants of islamic social reporting in syariah banks: case of indonesia, international journal of business and management invention, 2, 28-34. maulida, a. p., a. yulianto. dan asrori. 2014. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan islamic social reporting (isr). simposium nasional akuntansi, 17, 1-18. nurkhin, a. 2010. corporate governance dan profitabilitas, pengaruhnya terhadap pengungkapan csr sosial perusahaan. jurnal dinamika akuntansi, 2 (1), 46-55. oktariani, n. w, dan n. p. s. h. mimba. 2014. pengaruh karakteristik perusahaan dan tanggung jawab lingkungan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 6 (3), 402-418. othman, r., dan a. m. thani. 2010. islamic social reporting of listed companies in malaysia. international business & economics research journal, 9 (4), 135-144. othman, r., a. m. thani dan e. k. ghani. 2009. determinants of islamic social reporting among top shariah-approved companies in bursa malaysia. research journal of international studies, (12), 4-20. putra, h. f. 2015. analisis pelaksanaan dan pengungkapan corporate social responsibility (csr) pada perbankan syariah di indonesia berdasarkan indeks islamic social reporting (isr). jurnal ilmiah mahasiswa feb universitas brawijaya, 3 (4), 112. sekretariat negara republik indonesia. 2007. undang-undang negara republik indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. sofyani, h., i. ulum. d. syam. dan s.w. latifah. 2012. islamic social reporting index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah (studi komparasi indonesia dan malaysia). jurnal dinamika akuntansi, 4 (1), 36-46. suchman, m. c. 1995. managing legitimacy: strategic and institutional approaches. academy of management review, 20 (3), 571-610. untoro, d. a. 2013. pengaruh karakteristik good corporate governance (gcg) terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility (csr) di indonesia. skripsi, fakultas ekonomika dan bisnis, universitas diponegoro semarang. zubek, f. f. dan a.a. mashat. 2015. corporate social and environmental responsibility disclosure (csrd) by qatar listed companies on their corporate web sites. university bulletin, 1 (17), 109-134. http://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/islamic-social-reporting-isr-sebagai-model-pelaporan-csr-institusi-bisnis-syariah?language=id http://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/islamic-social-reporting-isr-sebagai-model-pelaporan-csr-institusi-bisnis-syariah?language=id http://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/islamic-social-reporting-isr-sebagai-model-pelaporan-csr-institusi-bisnis-syariah?language=id http://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/islamic-social-reporting-isr-sebagai-model-pelaporan-csr-institusi-bisnis-syariah?language=id http://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/islamic-social-reporting-isr-sebagai-model-pelaporan-csr-institusi-bisnis-syariah?language=id http://proper.menlh.go.id/portal/ *corresponding author, e_mail address: hendi.kr@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 36-53 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190190 the institutionalization of spending review in budgeting system in indonesia hendi kristiantoro*; basuki; zaenal fanani faculty of economics and business universitas airlangga, surabaya, 60286 indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 02 aug 2017 reviwed 13 aug 2017 revised 17 aug 2017 accepted 07 sept 2017 this research seeks to understand the process of institutionalization of spending review in the budgeting system in indonesia through the perspective of new institutional theory. spending review is a method of measuring the quality of government expenditure in the structure of the state revenue and expenditure budget (apbn). this research uses interpretive paradigm based on case study. the results of this study indicate the discovery of symptoms of mimetic isomorphism and coercive isomorphism in the process of institutionalization of spending reviews. the institutionalization process also occurs because of endogenous factors, in which actors within the directorate general of treasury reinterpret the effects of foreign elements or recontextualization. © 2018 jai. all rights reserved keywords: spending review; state revenue and expenditure budget; new institutional; government expenditure introduction the directorate general of treasury as a unit under the ministry of finance responsible for the implementation of apbn requires an evaluation mechanism capable of measuring the efficiency and effectiveness level of government expenditures. such mechanism is expected not just to be helpful to assess to what extent the government expenditure performance is, but also to be an input for the planning of following period’s budget (saputro, 2015). with this as a rationale, the directorate general of treasury since the implementation of 2012 budget year apbn has gradually begun to initiate the institutionalization of spending review. in the circular letter of director general of treasury number se-12/pb/2016 on spending review preparation, it is stated that spending review is a mechanism of measurement which emphasizes on the effectiveness, efficiency, and economicality of government expenditure use. this institutionalization of spending review is in line with brugnon’s (2013) opinion which says that spending review is based on the ideas of how to manage public expenditures and create rooms for saving. according to robinson (2014), spending review is a process of adopting and developing steps for saving based on a systematic supervision on the expenditure budget baseline. spending review is expected to measure the efficiency, effectiveness, and usefulness levels of government expenditure, and to identify any fiscal space potential. in relation to fiscal space, its availability in apbn is a requirement to be able to ensure the continuance of life as a nation as well as to be the driver of people’s economy. and when the government’s vision and mission emphasize on more productive expenditure portions, especially for infrastructure constructions, apbn should have adequate fiscal space availability. according to schick (2009), fiscal space is the availability of financial resources to support the government’s policy initiative through budgets and budgetrelated decisions. meanwhile, heller (2005) defines fiscal space as the availability of space which enables the government to provide resources to achieve certain goals without endangering and putting aside the fiscal sustainability. in the budget planning practice, the provision of fiscal space has been a particular difficulty. this is because even before its planning process, apbn has been fragmented by the mandatory spending provision. mandatory spending is the mandate of regulations of law to allocate an expenditure budget at a certain percentage amount. mandatory spending in apbn includes the provision to allocate 20% of the state expenditure for education, a minimum of 26% of net domestic revenue for general allocation fund or dana alokasi umum (dau), a minimum of http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/3016 kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 37 5% of the total apbn (excluding expenditures for employees of ministry of health) is allocated for government health budget, and finally a budget allocation from central government which is alloted directly to villages is determined at 10% of and beyond the regional transfer fund gradually. the average proportion of mandatory spending to state expenditures within 2010-2014 period has reached 79.3%. this obligatory expenditure has resulted in limited fiscal space, hence when the revenue target cannot be met, the budget deficit will enlarge. this, in turn, will force the government to increase the budget financing or cut the expenditure budget of ministry/state institution. the process of institutionalizing spending review is a form of organizational change. this is because of the change in the mindset of those parties related to the process. the social environment where an organization is in will influence the organization’s structure. in response to changes, the organization should adapt to its environment (meyer and rowan, 1977). jones (2001) suggests that in its change process, the organization will decide what elements within itself to be changed. dimaggio and powell (1983) emphasize that process and structure changes tend to lead those organizations in the similar field to be uniform. it makes an organization legitimates certain ways in terms of how they organization themselves (sofyani and akbar, 2013). the institutionalization process of spending review in indonesia does not stand alone. the external influence, particularly other countries which have practiced spending review plays some role too. the annual meeting held by organization for economic coorporation and development (oecd) in paris in november 2011 which was attended by the directorate general of treasury officials had been one initial trigger of spending review institutionalization process by the ministry of finance. in this meeting, proposal for analysis of spending reviews is presented, explaining the fundamental concept of spending review, such as the typology, characteristics, and governance practiced in the member states of oecd (rahmayanti, 2013). dimaggio and powell (1983) state that institutional environment will influence an organization. this notion has been the basic for applying new institutional theory. any idea, logic, dan practice with some influence are regarded as valid, feasible, and then institutionalized to be an integral part of the organization. there are three forms of isomorphic institutional pressure, namely mimetic, coercive, and normative. these three institutional pressures can influence organization changes either collectively or independently. empiric research using dimaggio and powell’s (1983) new institutional theory as its basis is conducted by amirya et al. (2011) which studies the development and implication of budget and accounting systems of general service board of brawijaya university. the study successfully describes the occurence of institutional isomorphism symptoms. the most dominant isomorphism type is coercive isomorphism which takes place when there is an urge from the law regulations which is binding and enforced by the central government. furthermore, the isomorphism type of mimetic nature can be seen from the process of adopting a system which has been implemented by other state universities. meanwhile, the normative type occurs because of the involvement of professional consultant in its institutionalization process. adhikari et al. (2013) study by comparing the implementations of public sector accounting reform along with the roles played by external environmental factors influencing its institutionnalization process in nepal and sri lanka. the research finds that the public sector accounting reform in both countries are influenced by the international accounting development as a form of institutional pressure. the institutionalization process in nepal is done because of the efforts to obtain legitimation from world bank and asian development bank (coercive), the adoption of accounting standards from ipsas (mimetic), and the involvement of government employees and professional accountant (normative). meanwhile, in sri lanka the institutionalization process is influenced by normative factors where many people of sri lanka who study accounting in england (and its colonies), and mimetic factors since sri lanka wants to emulate the budgeting practice the western countries think better. the research on institutionalization process of social accounting in state-owned forestry firm perum perhutani of blitar also shows that public organization cannot be separated from the influence of its environment (nurdiwaty et al., 2014). the coercive and normative isomorphism types take place in the institutionalization process of social accounting in this perum perhutani. using previous studies as its bases, this research uses new institutional theory to understand the institutionalization process of spending review by the directorate general of treasury. the jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 36-53: januari 2018 38 directorate general of treasury is a unit under the ministry of finance responsible for implementing apbn. it means the performance of directorate general of treasury also influences the performances of all ministries/state institutions with some budget portions in apbn. it is expected that this research would be able to give better insight into how institutional pressure occurs from both external and internal factors of the organization. this study also identifies the existing conditions in the directorate general of treasury along with its institutional environment. later on, the results of this research are expected to enrich the scientific perspectives and theory development in relation to spending review in the budgeting systems in indonesia, as well as to serve as considerations for the directorate general of treasury as the competent authority in the implementation of spending review, hence it can find the strengths and or weaknesses of the processes which have been implemented to prepare their remedial steps in the future. literature review and focus of study new institutional theory an organization’s existence is highly dependent on the public trust that this organization is a legitimate and worth-supporting entity (meyer and rowan, 1977). to manifest such an existence, the organization tends to be adaptive to external or social expectation surrounding its existence (dimaggio and powell, 1983). this notion has been the basic for applying new institutional theory. any idea, logic, dan practice with some influence are regarded as valid, feasible, and then institutionalized to be an integral part of the organization. any public organization striving to obtain legitimacy will tend to have similarities or isomorphism with other public organizations (dimaggio and powell, 1983). isomorphism is the symptom where a public organization becomes similar to its environment. the social reality allows the formation of similar technical dependence and exchange, and structural construction (meyer and rowan, 1977). hawley (1968) defines isomorphism as a process where a unit in a population tend to resemble other units in responding to similar environmental situation and condition. isomorphism can be shaped by three exogenous factors, namely coercive, mimetic, and normative (lippi, 2000). coercive isomorphism occurs when the organization receives pressure of forcible and binding natures from the regulations of law. mimetic isomorphism is an institutionnalization process which is based on emulation or imitation of other organizations which have successfully implemented a system (lippi, 2000). mimetic isomorphism occurs when the organization experiences goal ambiguity or has not determined any clear-cut goals (wijaya and akbar, 2013), hence it will emulate or imitate the goals of other organizations (sofyani and akbar, 2013). as to normative isomorphism, it is based on the drive from inside the institution to make some changes in a professional manner when the organization in adopting a concept is based on the involvement of consultants or team as professionals with some expertises in their fields. the isomorphism process can also occur due to endogenous factors, such as actors, institutions, systems of thinking and languages which have existed in the organization (lippi, 2000). according to lippi (2000), these endogenous factors have cause the institutionalization process to be of bottom-up nature called as isomorphism. isomorphism is embodied through the re-interpretation of influences of foreign elements or re-contextualization by public organizations (amirya et al., 2011). spending review the global economic crisis hitting most european countries and the united states since the first half of 2000s decade has forced many governments to step into a new era of cutting their public expenditures and budget streamlining policy (pollitt and bouckaert, 2004). this new era also becomes the beginning of massive use of spending review term as one of those solutions available to the crisis. nevertheless, until recently no one definite meaning has been agreed upon of the spending review definition (agasisti et al., 2015). hawkesworth and klepsvik (2013) suggest that spending review is the assessment of strategic orientation of a program and or expenditure efficiency which is widely used to reduce and reallocate expenditure budgets. robinson (2014), based on studies in member states of organisation for economic co-operation and development (oecd), says that spending review serves as a kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 39 process of adopting and developing saving steps based on a systematic supervision on the expenditure budget baseline. in this case, spending review is used as a tool for controlling the government’s aggregate expenditure level and to enhance the determination of expenditure priority. brugnon (2013) concludes that the core of varied definition of spending review lies in the idea about how to manage public expenditures and create spaces for saving. spending review is a tool for implementing fiscal reform, particularly it is used to improve the availability of fiscal space through the cutting and re-allocation of budget (hawkesworth and klepsvik, 2013). based on robinson’s (2014) typology, spending review can take the forms of efficiency review and or strategic review. efficiency review focuses on increasing savings by referring to budget efficiency, i.e. providing services in equal number and at equal quality, yet at the lowest possible costs. meanwhile, the strategic review’s steps of saving are reached by reducing government services as well as cutting the amount of transfer payment. pollitt (2010) defines strategic review as a strategic prioritization with a technical saving which allow the government to reduce some portion or even remove the entire budget of a program for it is proven ineffective, while on the other hand the government increases the portion of other programs because they are found more effective in providing benefits to the people. based on the background, theoretical review, and previous studies, this research then focuses on trying to answer the following problem formulation (pf): pf: how is the institutionalization process of spending review in budgeting systems in indonesia from the perspective of new institutional theory? research method this is case study-based interpretive qualitative research. yin (2013) defines a case study as an empirical approach which observes phenomena within real-life context, especially when the borders between phenomena and their contexts cannot be clearly defined. case studybased research, as compared to some other nonmainstream approaches, is the most-structured approach, with well-mapped steps, and clear measurement criteria (basuki, 2016). this research is exploratory, where the researchers endeavors to explore and build the phenomena under study in the effort of answering the previously formulated problem (basuki, 2016). according to arikunto (2006), exploratory research aims at extensively exploring the causes or matters influencing the occurence of something. the researcher’s consideration for using exploratory case study approach is that the studied phenomena include values, cultures, and norms in an organizational structure or other factors which drive the institutionalization process of spending review. this research’s object is the institutionalization process of spending review in the budgeting systems in indonesia. based on circular letter of director general of treasury no. 12 year 2016 on the spending review drafting, spending review is a review of central government expenditure (apbn) from the value for money perspective of its use which include expenditure effectiveness, efficiency, and economicality. the review at central level is performed by the budget implementation directorate and at regional level by the regional office of directorate general of treasury. the informants in this research are those related to the institutionalization process of spending review. there are 5 informants in total, four of whom are officials and executing officers at the budget implementation directorate and one informant is official at the regional office of directorate general of treasury of east java province. these officials and executing officers at the budget implementation directorate are selected because of their involvement in formulating the spending review concept, developing the review method, and implementing the review procedure at central level. the selection of an official at regional office of directorate general of treasury of east java province as one informant is intended to obtain a picture of review process at regional level. based on the provisions of circular letter of director general of treasury no. 12 year 2016 on spending review drafting, the regional office of directorate general of treasury is not involved in the process of drafting the concept and development of spending review framework which is the domain for the budget implementation directorate. the involvement of regional office of directorate general of treasury in the flow of spending review process is limited to its implementation at regional level. the list of jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 36-53: januari 2018 40 officials and employees serving as the informants in this research is shown in table 1. the interviews with informants 1 and 2 were held on june 19, 2017. the interviews with informants 3 and 4 were held on june 20, 2017. the interview with informant 5 was held in two occassions, namely on july 11, 2017 and july 18, 2017. these interviews use a question guideline as presented in table 2. table 1. list of research informants informant initial position reason for being chosen as informant informant 1 ts chief of coordination section pa iii 1. is part of the core team for formulating spending review concept and methodology established by the directorate general of treasury 2. is part of the spending review development team informant 2 sd executing officers of coordination section pa iii is part of the spending review development team. informant 3 as executing officers of section pa ii performing review procedure at central level informant 4 ha executing officers of section pa iii performing review procedure at central level informant 5 ec chief of budget guidance section i of regional office of east java djpb performing review procedure at regional level of east java regional office table 2. interview question guidelines mapping according to new institutional theory question informant coercive what is the background for implementing the institutionalization process of spending review in indonesia? 1 what are the goals of implementing the spending review in indonesia? 1 & 2 what is the role played by oecd in the institutionalization process of spending review in indonesia? 1 & 2 mimetic how is the process of formulating initial spending review concept in indonesia? 1 & 2 how is the process of determining the scope of spending review and review mechanism? 1 & 2 is there any imitation of review mechanism from the spending review practice which has been performed by other countries? 1 & 2 normative how is the response of leaders in the ministry of finance in relation to the institutionalization process of spending review? 1 & 2 what is the role played by and how is the involvement of leaders in the ministry of finance in the institutionalization process of spending review? 1 & 2 are there any professional consultants involved in the institutionalization process of spending review? 1 & 2 how is the process of internalizing spending review in the review technical executors at central and regional levels? 1, 2, 3, 4, 5 is there any problem or difficulty encountered in the implementation of review procedure? 3, 4, 5 kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 41 result and discussion realizing high-quality expenditure in fiscal challenge era in the midst of the world’s economic stagnancy, the national economic growth has been too dependent on the government’s fiscal policies. the formulation of fiscal policies which is embodied, among other things, in the allocation of expenditure in apbn should be credible by taking into account the prioritized and productive sectors. even if the portion of government expenditure’s contribution to gdp is 14% on average (budget implementation directorate, 2017), the impact of this government expenditure can stimulate economic activities in general. therefore, this government expenditure should be allocated in a high quality manner so that it can promote an inclusive economic growth, maintaining economic and financial stabilities and, improving people’s welfare and providing social protection, as well as maintaining external balance. the problem is that to realize a high-quality expenditure has never been easy. the budget implementation directorate as the echelon i unit of directorate general of treasury responsible for performing the monitoring and evaluation function of budget implementation finds at least three government expenditure problems. the first one is fiscal capacity limitations. fiscal capacity is a country’s financial capability collected from legitimate funding sources under regulations of law, such as from tax and non-tax state revenue or penerimaan negara bukan pajak (pnbp) sectors. this fiscal capacity ensures the fulfillment of fiscal needs which are the needs for funding the state expenditures in order to pay their liabilities such as debt principal and interest payments and to perform their governmental functions, policies, and governmental obligations such as health, education and infrastructure service provisions, debt interest payment and principal installment, as well as subsidies (wardhana et al., 2014). in the apbn budgeting practice, the state revenues are frequently inadequate. it even worsens when the government with their nawacita (nine priorities) program expansively promote the constructions of many infrastructures, leading to the increased fiscal needs. the realization of apbn revenues within the budget years 2012 through 2016 has actually been increasing from idr1,338.1 trillions into idr1,555.2 trillions. yet, such increase becomes less significant since the expenditure allocation keeps increasing at the same time. based on the percentage of revenue realization as compared to the target predetermined in revised state revenue and expenditure budget (apbn-p), it actually decreases from 98.52% in 2012 to merely 87.06% in 2016. the list of state revenue realizations in the last four budget years is presented in table 3. this less optimal state revenue realization is mainly influenced by the low growth rate of tax sector. the pressure from global economic state of affairs which leads to economic lethargy and stagnancy has some influence on the domestic economic activities, hence the growths of valueadded tax (ppn) and import and export duties decrease. the tax amnesty program which is expected to stimulate tax revenue did not yield satisfactory results when the revenue from taxes has actually been the main contributor to the state revenue at a portion of 77% on average of the total apbn revenues each year. with such fiscal capacity limitations, the government’s fiscal space to maneuver with productive expenditure allocation has automatically lessened. the fiscal space of apbn between 2012 and 2016 budget years ranged merely at 4-5% of gdp. with this limited fiscal space, the government is far from flexible in issuing economic policies through expenditure allocation. the second one is the provisions of mandatory spending. mandatory spending is the mandate of regulations of law to allocate an expenditure budget at a certain percentage amount. this mandatory spending in apbn includes the provision to allocate 20% of the state expenditure for education, a minimum of table 3. state revenue realization report for fiscal year 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 realization 1.338,1 1.438,9 1.550,7 1,504,5 1.555,2 apbn 1.311,4 1.529,7 1.667,2 1.761,7 1.822,5 apbn-p 1.358,2 1.502,0 1.635,4 1.761,7 1.786,3 % realization 96,52% 95,80% 94,82% 85,40% 87,06% source: i-account, indonesia ministry of finance jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 36-53: januari 2018 42 26% of net domestic revenue for general allocation fund (dau), a minimum of 5% of the total apbn (excluding expenditures for employees of ministry of health) is allocated for government health budget, and finally a budget allocation from central government which is alloted directly to villages is determined at 10% of and beyond the regional transfer fund gradually. the average proportion of mandatory spending to state expenditures within 2012 to 2016 budget years period has reached 72.86%. this obligatory expenditure has resulted in limited fiscal space, hence when the revenue target cannot be met, the budget deficit will enlarge. this, in turn, will force the government to increase the budget financing or cut the expenditure budget of ministry/state institutions. the detail of state expenditure, obligatory spending, and fiscal space of 2012 through 2016 budget year can be seen in table 4. the third one is unevenly distributed expenditure allocation. the expenditure allocation for ministries/state institutions in apbn for 2012 to 2016 budget year period continues to increase. in 2012 apbn the expenditure allocation for ministries/state institutions was idr603.7 trillions and increased to idr929.4 trillions in 2016 apbn. however, from the expenditure types, from 2012 to 2016 budget years, the proportion of two expenditure types had increased, namely personnel and goods expenditures. meanwhile, two other expenditures, namely capital expenditure and social assistance expenditure decreased. the concentration of expenditure allocation increases pn personnel and goods expenditure types indicates the increasing tendency of expenditures of routine and operational natures. this shows that the expenditure allocation cannot entirely be aligned yet with the productive expenditure policies focusing on infrastructure and social expenditures. in other words, the efficiency of personnel and goods expenditure allocations is still highly required. to deal with these three expenditure problems, the government should ensure that the expenditure they allocate is actually of high quality. the parameters commonly used to measure the quality of expenditures are value for money. there are three elements to value for money, namely economical, effective, and efficient. economical means the cost is minimized to produce certain output. effective means an outcome or impact is reached after the output is formed. efficient means the input is minimized in producing certain output. one way or mechanism to ensure that the value for money of government expenditures is fulfilled is through spending review. table 4. state spending, mandatory spending, and fiscal space for fiscal year 2012-2016 item 2012 2013 2014 2015 2016 state spending 1.491,41 1.65150,56 1.777,18 1.806,51 2.2082,94 mandatory spending 1.125,43 1.203,01 1.342,81 1.246,25 1.487,65 a. government employee spending 197,86 221,68 243,71 281,14 342,44 b. interest payment 100,51 113,03 133,44 156,01 191,21 c. subsidy 346,42 355,04 391,96 185,97 177,75 d. transfer to local government 480,64 513,26 573,7 623,13 776,25 fiscal space 365,98 447,55 434,37 560,26 595,29 gross domestic income (gdi) of indonesia 8.241,90 9.084,00 10.542,00 11.540,80 12.117,84 state budget toward local government budget 18,10% 18,17% 16,86% 15,65% 17,19% mandatory spending for gdi 13,65% 13,24% 12,74% 10,80% 12,28% fiscal space toward gdi 4,44% 4,93% 4,12% 4,85% 4,91% mandatory spending toward total spending 75,46% 72,88% 75,56% 68,99% 71,42% source: procurement of goods / services policy department (lkpp) 2012 s.d 2015, apbn-p 2016 kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 43 preliminary initiation of spending review: influence of oecd and gradual development review methodology foremer director general of treasury, agus supriyanto, in an interview with the editorial crew of treasury magazine (edition i/2013 issue march 2013) explains about the starting point of spending review initiation by the directorate general of treasury. it began with the participation in oecd senior budget officials network on performance and results in paris in november 2011 which discussed about budgeting and treasury. one of the issues discussed there was spending review. at that time, spending review was elaborated as a solution to deal with the fiscal crisis in the form of budget deficit and increased government’s debts which were hitting the member states of european union. in oecd’s perspective, spending review was intended to find saving which could then be used to reduce the government’s financial deficit and debts. once they returned from this oecd conference, the delegation of directorate general of treasury made a report and recommendation related to spending review to the finance minister (agus martowardojo). the finance minister welcomed these report and recommendations. he then instructed the implementation of spending review in indonesia along with special message: “just begin with the simple yet concrete ones and there has to be something done”. this was the beginning of institutionalization of spending review by the directorate general of treasury. this role played by oecd in the preliminary initiation of spending review is confirmed by informant 1. however, this influence is limited to initial influence which drives the implementation of spending review in indonesia. informant 1 suggests the following: “… it was from oecd meeting. those who were present there, some of them were from us. well, we were represented. from then on they merely endorsed that spending review was required to make the state expenditure efficient. well, it was then brought to indonesia. when we got our hands on it, we worked on its methodology ourselves. because during the oecd report, someone just said “well, it seems we needs spending review”. oecd through both its international official forums and oecd journal on budgeting was actually concerned about the development and distribution of notions related to public budgeting. oecd journal on budgeting is a publication specifically addressed to policy makers, bureaucrats, and researchers particularly those focusing on the field of public budgeting. through this journal it is possible for the exchange of budgeting system best practices among its member states. informant 1 then emphasizes that the spending review methodology built by the directorate general of treasury did not immediately follow the practices in those member states of oecd. this fact is stated as follows: “…within oecd’s context it means state expenditure efficiency. we then took another step forward into specifying it to government expenditure efficiency. in this case, it’s the central government. later, we specified it even further into minsitry/institution’s expenditure efficiency – the logic is that when we talked about central government expenditure it was not just ministry/state institution’s expenditure. that’s what we did. about its metodolhogy, we just did what we could. we did metani (literally: lice removal combing) first during its initiation. what do you call metani? combing. combing (or sorting) the expenditures we thorugh inefficient. only then it was escalated to the minister. from the minister it was escalated to the cabinet meeting. however, basically the methodology keeps on developing.” the transcript above shows that the actors playing the role in drafting the spending review methodology in indonesia did not abruptly adopt the spending review methodology from the practices which have been implemented by other countries. they absorbed knowledge from the outside, studied it, then independently formulate the methods they thought suited the budgeting system characters and needs in indonesia. as the finance minister’s message said which instructed the review in a simple way, the term used by this informant to explain the review mechanism at the beginning of its initiation was “metani”. “metani” is a javanese term which means “to comb”. it means, the review process was done by combing (or sorting) the data manually one at a time. in relation to this initial methodology, former director general of treasury, agus supriyanto, explains as follows: “… so, we looked at their efficiency, then we checked whether or not some were jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 36-53: januari 2018 44 duplicated. then, we checked were there any budget allocations for a program the allocation of which was just for one year, the program had actually finished yet its budget nemplok (remained) there. well, it was indeed wasteful. thus, i reviewed three things. the first one was inefficiency, the second was duplication, and the third one was einmalig. i borrow dutch term for a one-shot activity.” (treasury magazine, edition i/2013) the decision to not adopt immediately the methodology practiced in other countries, rather deciding to build this methodology gradually is explained by informant 2, through his information below: “the spending review in indonesia was indeed a little bit different, slightly different from, for example the one in uk. the spending review in uk looked at things as a whole, this was a program like that. would this program be appropriate, what about its allocation, should we increase or decrease it, to what extent should we decrease it, it had been fixed that way at any rate. well, we could not do that just yet. so, the steps we took was indeed one at a time.” spending review methodology in its simple form started to be tested in 2012. the data used were limited from one hundred and seven working units in ten ministries/state institutions. through these data, some expenditure inefficiency and program/activity duplications were found. the goods expenditure inefficiency in 107 working units serving as the data sample objects had reached 15.29%. as to the capital expenditure inefficiency in the same data sample, it had reached 17.17%. the methodology development kept on rolling. in 2013 the spending review was performed to twenty ministries/state institutions which obtained the greatest expenditure budget allocation. in 2014, the review was expanded to include all ministries/state institutions with many vertical units and varied characteristics. the conservatism principle in performing the review was prioritized. any doubtful finding was sidelined. hence, the findings presented were those actually strongly indicated as inefficient. in addition, the spending review results were also confirmed to the relevant ministries/state institutions to keep the spending review results valid. spending review: the puzzle piece complementing apbn management spending review is a mechanism of measuring the expenditure quality which emphasizes on the effectiveness, efficiency, and economicality of government expenditure usage (apbn). spending review is required to ensure that the government expenditures can be of high quality. former director general of treasury, agus supriyanto, mentions one reason why spending review is needed in indonesia: “the point is that, why do we need to implement spending review in indonesia. our budget development, its size increases incredibly. let’s take as an example our 2005 budget. our budget at that time at a maximum was 500s trillions, in 2012 itr increased to 1,600 trillions. it increased three folds. the same applied to the budget for education and health sectors. their budgets increased rapidly several folds. for elementary education, the increase was enormous. however, this increase was not followed by rapid development of indonesian people’s life quality, as reflected in the human development index or indeks pembangunan manusia (ipm). when we talk specifically about the 2005 to 2011 ipms, the changes were average. there were no fairly significant improvements which were influenced by the substantial increase in the budgets. the same also applied to the budget for education sector which i compared to the education sector index. the human life quality index from education sector was mediocre, yet its budget increased quite significantly. it also happend to health sector. it means, the money we spent which increased up to five folds did not generate the outcome which was proportional to the rupiah value increase.” (treasury magazine, edition i/2013) the transcript above shows the important role played by spending review to measure the government expenditure performance. through spending review, the government could find out that the expenditure budget allocation they tried so hard to fulfill by optimizing all sources of revenues, including loan financing, did not actually deliver the expected outcomes. the continuously increasing budget posture did not directly proportional to the improvement of human life quality. it was ironic considering that improving human life quality was actually one of fundamental goals of life as a nation. kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 45 informant 1 explains further the role of spending review in measuring government expenditure performance. he says that through spending review, the government consciously correct themselves and realize a form of budgeting transparency. spending review is a government statement that there is an expenditure inefficiency, hence it should be corrected. this is a form of the government’s responsibility for the state finance it is managing. informant 1’s explanation in detail is as follows: “so, this spending review is actually a government statement. it is the government statement about efficiency. spending review is actually a form of government self-evaluation. that is the point of spending review, a structure reform in the government. since the government corrects itself that there is an inefficiency within itself. and the government tries to remedy this inefficiency. usually, only outsiders will criticize, e… who was it? fitra (forum indonesia untuk transparansi anggaran or indonesian fourm for budget transparency) that’s right, what is this.. inefficient, inefficient, inefficient… well, guess what now we do it ourselves.” spending review also discusses the technical aspects in the implementation of apbn and tries to identify the options available for saving which can be implemented through budget. when the finance minister decides to cut the expenditure budget for ministries/state institutions at idr65 trillions in 2016 budget year, one of the reference for doing so is the results of spending review. the budget cutting is done as an adjustment from the expenditure side in order to maintain the deficit at a level which would not cause any crisis to the trust to apbn. the cutting is performed to the expenditure posts indicated as inefficient, particularly from official travel and consignment activity posts. informant 1 explains as follows: “well, in this case, we did spending review starting from november, since dipa was issued. in that november 2015, dipa 2016 had been issued. it was at that time that we began to perform spending review until the beginning of 2016. we processed it. done, we released it. jerr… please note, the goal of spending review is budgeting improvement and to be an input for apbn-p. the 2015 apbn p was made in march. or usually this apbn-p is done (the discussion) in, like today, in the mid-year, in semester. right? now, from then on from february or january the results of spending review were issued to be considerations, to be considerations of apbn-p for cutting in that year.” within the apbn cycle, the directorate general of treasury provides the results of spending review to be inputs for preparing the working plans of minsitries/institutions in a trilateral meeting between ministry of finance, national development planning agency or badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas), and minsitries/ institutions. in accordance with ministerial regulation of finance no. 234/ pmk.01/2015 the ministry of finance in that trilateral meeting is represented by the budget directorate general. the use of spending review results as considerations in the trilateral meeting surely requires synergy between the three parties (budget directorate general, bappenas, ministries/state institutions) and the directorate general of treasury, to allow the apbn planning and budgeting processes to produce a credible apbn. within the performance-based budgeting framework, the strategic role of spending review occurs when the information produced and presented from it can be used in making decisions on budget planning (parhusip, 2017). hawkesworth and klepsvik (2013) include spending review as a component of pbk. it is intended to constantly review the suitability and effectiveness of a program and or activity which are in progress and use the performance information to help identify a program and or activity whose budget can be cut to increase the fiscal space availability. from its analysis perspective, spending review can actually be similar to evaluation or analysis on other budget implementations. as we already know, world bank also has a expenditure review project called public expenditure review. fiscal policy agency or badan kebijakan fiskal (bkf) is also preparing form of government expenditure analysis. meanwhile, based on the presidential decree or keputusan presiden (keppres) number 20 year 2015 concerning evaluation and supervsory team for the realization of state revenue and expenditure budget and regional revenue and expenditure budget, the president forms a evaluation and supervsory team for the realization of apbn jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 36-53: januari 2018 46 and apbd 1 (tepra). tepra is tasked to evaluate and facilitate the settlement of obstacles occuring in the way of the central and local governments’ budget and program realization. however, what distunguish spending review from those programs is that onbly spending review institutionally underlies the allocation of budget in apbn. in other words, only spending review serves a function which is bound to apbn. spending review and strengthening of institutional function of directorate general of treasury upon the implementation of institutional transformation of the ministry of finance, one of fundamental changes made is making the organizational structure more fit for purpose and effective. this is to allow the organizational construction within the ministry of finance to function effectively and efficiently in aligning their visions and mission and integrating their organizational strategy plan. within the budgeting context, the authority for planning and implementing budgets is separated. the process of dipa drafting and dipa revision which previously involve the budget implementation directorate under the directorate general of treasury is handed over to the directorate general anggaran (dja). the budget implementation directorate focuses on the budget implementation, including giving objective analysis in the monitoring and evaluation functions. this authority shift is found to indirectly promote the institutionalization of spending review. below is the explanation from informant 2: “historically, it was because the budget implementation (budget implementation directorate) changed. dipa used to be here, even dealing with dipa. from my perspective, its main tasks were two: dipa and making provisions of regulations. as for now, the provisions of regulations remain, the same. it was in budget implementation analysis and development sub-directorate. their main task of making dipa had been transferred to dja, automatically those here well, lost their jobs, declined drastically, therefore one of them, we want to find what 1 local government’s revenue and expenditure budget kind of a new form of role, that was one of the backgrounds of that spending review.” based on the script above, it can be seen that spending review is an adaptive response from actors both inside the budget implementation directorate and directorate general of treasury in finding a new role to maintain the organization unit’s existence. this confirms the statement made by the former director general of treasury, agus suprijanto, as follows: “… for the treasury itself, by taking part in or taking spending review as the core business, since spending review is part of budget, it will continue to exist, always needed. the output of this spending review is needed for planning. hence, we make this a part of apbn cycle: planning, execution, monitoring, spending review, accountability reporting, then replanning. when we have been part of a cycle, we continue to exist. that is the advantage we never thought of before. at least, the pa directorate (budget implementation) is not liquidated, rather it becomes even stronger since its output is much anticipated by its customers.” (treasury indonesia edisi i/2013) informant 2 reiterates that the addition of function and authority of spending review for budget implementation directorate as an adaptive response to the ministry of finance’s institutional transformation, as follows: “…its core businesses remain regulations, and monev. monitoring and evaluation. this monev include spending review.” based on the transcript above, it can be seen that the addition of function and authority of spending review is part of the ways to “save” the organization’s existence. however, judging from the institutional construction and supporting elements, the appointment of the directorate general of treasury through budget implementation directorate to implement the spending review is indeed reasonable. it is considered that the directorate general of treasury is more objective than other institutions, because the directorate general of treasury masters the data. insofar the directorate general of treasury performs the distribution process of apbn, hence he/she knows best about the data on expenditure allocation and realization. under the circular letter of director general of treasury number se-12/pb/2016 on kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 47 spending review drafting, spending review also involves the regional office of directorate general of treasury, particularly budget implementation guidance i field. the addition of role played by regional office of directorate general of treasury to participate in the spending review drafting at regional level is a follow-up stipulated in the ministerial regulation of finance number 169/pmk.01/2012 concerning the organization and procedure of vertical institution of directorate general of treasury. one of important points of this regulation is the revitalization of role of regional office of directorate general of treasury which will have a more strategic role as a form of treasury function optimization and at the same time the representation model of ministry of finance in regions. the tasks and functions of regional office of directorate general of treasury become more varied, including spending review drafting at each region. it just confirms that spending review plays some role in strengthening the institutional function of directorate general of treasury. the development of spending review in the future currently, the type of review performed by the directorate general of treasury is still the functional review. according to robinson’s (2014) classification, functional review is termed as efficiency review. efficiency review focuses on the suitability between input and the achieved output. the results of review will show the inefficiency level of expenditure of a ministry/state institution. informant 2 explains this focus on efficiency review as follows: “…we took one step at a time. currently, we are still struggling with… what do you call that, e… the small ones first. for example, when we look at rka-kl, we first look at its allocation, is it too much than the standard cost? then is it odd or not or its allocation is too much or not? for example, this activity is it too much or not. we are still at a level which.. well we are still at that level. then, we move up again, we begin to compare for example working units a and b and c. which one is better, which one is more efficient. later, the most efficient one will be some kind like a benchmark. it can be a model for others.” the functional review is currently used by the directorate general of treasury despite the possibility to develop it towards a strategic review. pollitt (2010) defines strategic review as prioritizing the strategies and procedures for saving which allow the government to reduce the portion or even remove the entire budget of a program for it is proven ineffective and, on the other hand, the government may add the portion of other programs’ budgets for they are proven more effective in giving benefits for the society. this definition from pollitt (2010) describes the possibility of an organization unit to lose its existence when through the strategic review process a fact is found that an organization cannot actually give the expected outcome. the former director general of treasury, agus supriyanto, in his interview with the editorial crew of treasury magazine (edition i/2013 issue march 2013) also states that strategic review can have incredible impacts, where the most fundamental one is that a reform may occur to an ministry. in the most extreme one, a ministry could even lose its function. the rationale is that an organization unit with neither contribution nor outcome do not need to exist for it will only waste the state finance, hence it needs to be reformed by merging it with others or liquidating it. it happens because every organization unit in a system must produce something. even this something it produces should be needed by the society. when this product is not needed, it becomes wasteful. when an organization unit receives some budgets but fails to produce something, then this organization unit does not need to exist, hence it should be removed. about the possible application of strategic review, informant 2 explains as follows: “about strategic review at the most e… in other countries it may be possible to even remove a program (from an organization unit) like that. but we are in indonesia, so no i don’t think so. we would not take that risk. at the most we would say, well for this time being we say is it efficient or not. is its target right or not. its allocation, is it too small or too much. but to go that far as to remove (an organization unit) i don’t think so. because in our country the politic is, well it has some influence. we could not do that.” informant 1 also explains as follows: “in terms of strategic review, we just give recommendation on what the government should do, and what the government should jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 36-53: januari 2018 48 not do. when the consequence involves removing an organization unit, it can be. because the rule is that what the government ought not or should not do.” using the concept as explained in the transcripts above, the application of strategic review is indeed risky. at least, it could create some resistance from the objects under review. furthermore, the historic memory related to the removal of a governmental organization unit, such as the removal of department of information (or departemen penerangan) during the reign of president gus dur still haunt some people. therefore, informant 1 gives another perspective in relation to the development of spending review in the future, with the following explanation: “…hence this spending review in indonesia does not merely pursue the targets of how many are saving, how many are inefficient, how much is the outcome, how much is the impact, rather spending review, in my humble opinion, serves as tools for structure reform. how we can change the mindset of government behaviours?” based on the transcript above, the benefits which can be offered through this spending review process can actually be more fundamental. it is about changing mindsets, changing behaviors, of course the ones related to government expenditure management. and, at the end of the day, it changes the paradigm of state financial management. informant 1 continues his explanation as follows: “now, that’s why it is the (state) financial management paradigm that we are trying to target (with spending review). so, we do not just say, well this is inefficient, well this should not necessarily be done by the government. we talk about what we are doing with this spending review, what we pursue is not what developed countries do. these developed countries are good, alright this is inefficient, well the outcome of this is not (achieved) hence the government should do a,b,c,d.., rather in indonesia we cannot do that. for what reasons? we are still building the foundation. the foundation of better financial management. what is the better ones? earlier, reasonable without execption or wajar tanpa pengecualian (wtp) in my opinion is not an indication that the financial management is good. people need to just spend, most importantly they have the receipts, the evidence is there then boom it’s wtp. however, what we pursue should be beyond wtp. even successfully obtaining wtp status, the ministry of village still suffers (from bribery case in kpk). now, with this spending review we expect we can eliminate it, that’s the paradigm. because when we work it is based on the outcome, we work based on the impact, we work to get some output, hence the government expenditures will be actually credible.” institutionalization process of spending review upon their participation in oecd senior budget officials network on performances and results conference in paris in november 2011, the delegation of directorate general of treasury made a report and recommendation related to spending review to the finance minister (agus martowardojo). the finance minister welcomed these report and recommendations. he then instructed the implementation of spending review in indonesia along with special message: “just begin with the simple yet concrete ones and there has to be something done”. this was the beginning of institutionalization of spending review by the directorate general of treasury (treasury indonesia edisi i/2013). it is this message which became the starting point of the institutionalization process of spending review by directorate general of treasury. institutionalization process then is performed by the directorate general of treasury, using the following systematic steps: 1) harmonization of legal bases and implementation provision as a new norm, spending review requires legal bases and implementation provisions. at the beginning of institutionalization process, the director general of treasury issued circular letter number se-37/pb/2012 on crash program review of budget implementation year 2012 and budget absorption projection of 2013 budget year. this circular letter provides guidelines for drafting the review of expenditure implementation for 2012 budget year and budget absorption projection for 2013 budget year. in this case, the spending review was implemented in a simple way with its object being the data of one hundred and seven working units in ten ministries/state institutions. kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 49 the harmonization of legal bases is done by aligning the circular letter number se-37/pb/ 2012 on crash program review of budget implementation year 2012 and budget absorption projection of 2013 budget year with ministerial regulation of finance number 169/ pmk.01/2012 concerning organization and procedure of vertical institution of directorate general of treasury. in pmk no. 169/pmk.01/ 2012 the authority of regional office of directorate general of treasury to participate in the drafting of spending review at regional level is stated. the implementation of spending review for each year was later on performed in reference to the following provisions: a. circular letter number se-37/pb/2012 on crash program review of budget implementtation year 2012 and budget absorption projection of 2013 budget year. this circular letter governs the implementtation provisions of pilot project of spending review. b. circular letter no. se-3/pb/2013 on amendment of circular letter number se-37/pb/ 2012 on crash program review of budget implementation year 2012 and budget absorption projection of 2013 budget year. c. letter of director general of treasury number s-809/pb/2013 dated january 31, 2013 concerning circular letter of director general of treasury number se-3/pb/2012 and determination of object of expenditure review implementation. this letter specifies the addition of review objects from ten ministries/state institutions earlier to twenty ministries/state institutions. d. circular letter of director general of treasury number se-54/pb/2013 concerning technical guidelines and report preparation of budget implementation review and spending review of 2013 as the guideline in preparing report of 2013 budget implementation review and spending review. e. circular letter of director general of treasury number se-02/pb/2015 on spending review drafting of 2015 f. circular letter of director general of treasury number se-12/pb/2016 on spending review drafting g. letter of director general of treasury number s-10840/pb/2016 dated december 28, 2016 concerning time frame of spending review drafting of 2017 and addition of measuring instruments/norms of efficiency. 2) institutional infrastructure arrangement there are two reasons why spending review is rightfully performed by the directorate general of treasury. firstly, the directorate general of treasury has some expertise in dealing with data on budget implementation and is intensively involved with the working units of ministries/state institutions in the daily budget implementation process through a fund disbursement mechanism. secondly, the institutional structure of directorate general of treasury has included thirty regional offices throughout indonesia. hence, in the effort of institutionalizing spending review, the right steps to be taken are to strengthen the coordination between the budget implementation directorate as the coordinator of spending review implementation and all of their regional offices and to strengthen the information technology infrastructure, particularly in relation to the development of application which facilitates the spending review implementation. 3) preparation of human resources (hr) the directorate general of treasury has the adequate potential hr capacity and an organizational structure which will allow the spending review to be implemented in an institutionalized manner. in terms of its preparation in the institutionalization process, this hr can be divided into two groups. firstly, the hr in the budget implementation directorate as the executor of central government expenditure review at central level. the preparation of hr in the budget implementation directorate is relatively easier since this hr is centered in jakarta, hence its coordination and information access is easier. secondly, the hr in each regional office of director general of treasury. the preparation of hr in regional office of directorate general of treasury is relatively harder since it is spread to thirty regions throughout indonesia. to deal with this, the steps taken should be as follows: a) transferring officials of echelon iv (section chief) to whom the sections in regional offices of directorate general of treasury related to tasks and functions of spending review will report. credible personnel with knowledge basis on spending review shall be jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 36-53: januari 2018 50 distributed to the thirty regional offices throughout indonesia. b) establishing technical teams at each regional office of directorate general of treasury, by prioritizing the recruitment of workers qualifying several criteria, such as having educational backgrounds in economics, accounting, management, administration, or statistics, and having the ability to operate spreadsheet software and statistical data processing software. the provisions on the establishment of this technical team are contained in circular letter number se-37/pb/2012 on crash program review of budget implementation year 2012 and budget absorption projection of 2013 budget year which are the implementation provisions of pilot project of spending review implementation. 4) development of scope and methodology the spending review methodology implemented by the directorate general of treasury develops dynamically. it is true, particularly, when it deals with thematic review, the object of which depends on the government need. in 2017 budget year, the spending review methodology is developed to measure the efficiency of government expenditures for electricity, buildings and constructions as well as the procurement of motor vehicles. this methodology development is also aligned with the government’s visions and mission. institutionalization of spending review from new institutional theory perspective meyer and rowan (1977) suggest that the existence of an organization is highly dependent on the public trust that this organization is a legitimate and worth-supporting entity. to manifest such an existence, the organization tends to be adaptive to external or social expectation surrounding its existence (dimaggio and powell, 1983). in the institutionalization process of spending review, the directorate general of treasury as a public organization indicates an adaptive response to the external expectation surrounding it. the spending review ideas, concepts, and practices which have been implemented by other countries give some influence and then they are learned. upon such learning, the method is independently developed to match the organization’s needs. the preliminary initiation of spending review which began with oecd conference showed how external pressure forms an understanding that spending review is improtant and beneficial. former director general of treasury, agus suprijanto, who attended the conference acknowledges that the spending review explained by oecd was highly attractive and he believed it can be used for the same thing in indonesia with different goals. the influence from oecd, from both the explanations presented in the conference and the ideas contained in oecd journal on budgeting, was then proven to be initial trigger for the institutionalization of spending review in indonesia. the informant 1’s statement below explains this: “it was from 2011 oecd meeting. those who were present there, some of them were from us. well, we were represented. from then on they merely endorsed that spending review was required to make the state expenditure efficient. well, it was then brought to indonesia. when we got our hands on it, we worked on its methodology ourselves. because during the oecd report, someone just said “well, it seems we needs spending review.” based on the explanation and transcript above, informant 1 does suggest that the spending review method was independently prepared by those actors in the directorate general of treasury. however, the influence of oecd indicates a symptom of coercive isomorphism. coercive isomorphism constitutes an institutionnalization process which occurs as a result of either formal or informal pressures received by an organization. this pressure comes from either other organizations or cultural expectations from the surrounding society where the organization is established. the institutionalization of spending review by the directorate general of treasury cannot be separated from the institutional transformation of ministry of finance. upon the implementation of institutional transformation of the ministry of finance, its organizational structure is demanded to be more fit for purpose and effective. this is to allow the organizational construction within the ministry of finance to function effectively and efficiently in aligning their visions and mission and integrating their organizational strategy plan. this results in the shift or removal of an organization unit’s authority. within the budgeting context, the authority for planning and implementing budgets kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 51 is separated. the process of dipa drafting and dipa revision which previously involve the budget implementation directorate under the directorate general of treasury is handed over to the directorate general anggaran (dja). this has led the budget implementation directorate to lose most of its main tasks and authority functions. according to new institutional theory, this is a form of pressure from the power of regulations reforming the institution of ministry of finance. in this case, the existence of the budget implementation directorate depends on its ability to respond to their circumstances. it turns out that the directorate general of treasury as the parent of the budget implementation directorate can accurately formulate a new form of authority tasks and functions which can maintain their organization’s existence, i.e. by institutionalizing spending review. this fact shows a symptom of coercive isomorphism in the institutionalization process of spending review, where an organization receives some pressure of forcible and binding natures from the regulations of law. the institutionalization process of spending review by the directorate general of treasury which was implemented after many countries have practiced it earlier allows a mimetic isomorphism to take place. dimaggio and powell (1983) state that mimetic isomorphism occurs when an organization imitate the practices existing in other organizations they think are better and successful. the mimetic factors in the institutionalization process of spending review by the directorate general of treasury are indeed not the main factors. these mimetic factors play their roles of providing supports and complementing the coercive urge which has been there earlier. this is seen in the informant 1’s transcript below: “now, that’s why it is the (state) financial management paradigm that we are trying to target (with spending review). so, we do not just say, well this is inefficient, well this should not necessarily be done by the government. we talk about what we are doing with this spending review, what we pursue is not what developed countries do. these developed countries are good, alright this is inefficient, well the outcome of this is not (achieved) hence the government should do a,b,c,d.., rather in indonesia we cannot do that. for what reasons? we are still building the foundation. the foundation of better financial management. the motivation from the finance minister as the top leader of the ministry of finance to institutionalize spending review is an embodiment of normative isomorphism symptom. the finance minister wanted an improved professionalism in the institution he led, including in terms of apbn management. this effort to improve the professionalism in institution was also seen in the internalization process of spending review to the review technical executor at both central and regional levels. this is proven by the administration of technical guidance or bimbingan teknis (bimtek) and education and training or pendidikan dan latihan (diklat) provided by the budget implementation directorate for the review executing officers. the institutionalization process of spending review also occurs because of endogenous factors, where the actors in the organization, in this case the directorate general of treasury, reinterpreted the influence of foreign elements or recontextualization. according to lippi (2000), these endogenous factors cause the institutionalization process to be of bottom-up nature or called as isomorphism. the isomorphism symptoms occur thanks to the wish of those actors within the directorate general of treasury to not only comply with regulations, but also to fulfill the organization’s needs as well. the compliance with the provisions of regulations of law and fulfillment of organization’s needs are no longer of top-down nature, rather it has been a bottom-up one for it has been adjusted to the circumstand and ability of these actors within the directorate general of treasury. conclusion the institutionalization f spending review in the budgeting system in indonesia is an effort to improve the government expenditure quality in the apbn structure. spending review discusses the technical aspects in apbn implementation and tries to identify any saving options which can be implemented through budget, and produces inputs for remedy of budgeting planning in the following budget year. spending review is a method of measuring the performance of budget with an emphasis on value for money principle. the institutionalization process of spending review is influenced by coercive isomorphism factors as can be seen in two things. firstly, there is some influence from oecd in the preliminary jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 36-53: januari 2018 52 initiation of spending review. secondly, the coercive factors occur when the directorate general of treasury as the parent of the budget implementation directorate take some steps as a response to the removal of some budget implementation directorate’s authorities due to the implementation of institutional transformation of the ministry of finance by formulating the new form of authority tasks and functions which can maintain the organization’s existence, i.e. by institutionalizing spending review. this coercive factor is strengthened by mimetic isomorphism which occurs since the institutionalization process of spending review by the directorate general of treasury is implemented after many other countries in the world have practiced it. this allows the directorate general of treasury to look at and learn the processes other countries have dome, even though they are not abruptly imitated or emulated. the directorate general of treasury learns the practices in other countries, then adjust them with their organization’s characteristics and needs as well as the objectives to be reached. the institutionalization process of spending review is also influenced by normative isomorphism factors in the form of the urge to improve the professionalism of the directorate general of treasury organization as the executing officers of apbn. this organization’s professionalism improvement is also manifested by the administration of technical guidance and education and training for review technical executors at central and regional levels. the institutionalization process of spending review, in addition to being influenced by three isomorphism symptoms is also influenced by endogenous factors which causes the institutionalization process to be of bottom-up nature or called as isomorphism. the actors within the directorate general of treasury reinterpret the influence of foreign elements or recontextualize it this research without a doubt has its own limitation, particularly because it is conducted using qualitative approve with only one object, i.e. the regional office of directorate general of treasury of east java province. therefore, its results cannot be generalized in the context of other regions in indonesia. based on this limitation, it is then imperative to study similar issues in other regions in indonesia. additionally, the use of other approaches, such as quantitative approach or even mixed research method is highly recommended in order to obtain the results which can confirm the findings of this research or even find new findings (sofyani and akbar, 2013; 2015). references adhikari, p., c. kuruppu and s. matilal. 2013. dissemination and institutionalization of public sector accounting reforms in less developed countries: a comparative study of the nepalese and sri lankan central governments. accounting forum, 213-230. agasisti, t., m. arena, g. catalano, and a. erbacci. 2015. defining spending reviews: a proposal for a taxonomy, with applications to italy and the uk. public money & management, 35, 423-430. amirya, m., a. djamhuri and u. ludigdo. 2011. pengembangan sistem anggaran dan akuntansi badan layanan umum universitas brawijaya: perspektif institusionalis. jurnal akuntansi multiparadigma, 3 (3), 343-501. arikunto, s. 2006. prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. jakarta: pt. rineka cipta. basuki 2016. metode penelitian akuntansi dan manajemen berbasis studi kasus. surabaya: airlangga university press. brugnon, g. p. n. 2013. public engagement practices in spending review processes of the uk, italy and france. dimaggio, p. and w. w. powell. 1983. the iron cage revisited: collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields. american sociological review, 48, 147-160. hawkesworth, i. and k. klepsvik. 2013. budgeting levers, strategic agility and the use of performance budgeting in 2011/12. oecd journal on budgeting, 13, 105-140. hawley, a. 1968. human ecology. international encyclopedia of social sciences. l. ny: mancmillan, 328-337. heller, m. p. s. 2005. understanding fiscal space, international monetary fund. jones, g. r. 2001. organizational theory text and cases. new jersey: prenctice hall international inc. keputusan presiden (keppres) nomor 20 tahun 2015 tentang tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. kristiantoro et al. – the institutionalization of spending review 53 lippi, a. 2000. one theory, many practices. institutional isomorphism in the managerialist reorganization of italian local governments. scandinavian journal of management, 16, 455-477. meyer, j. w. and b. rowan. 1977. institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. american journal of sociology, 83, 340-363. nurdiwaty, d., a. djamhuri and a. kamayanti. 2014. institusionalisasi akuntansi sosial pada perum perhutani blitar. el muhasaba: jurnal akuntansi, 5, 75-101. parhusip, b. 2017. analisis implementasi spending review pada kementerian negara/lembaga tahun 2013-2015. kajian ekonomi dan keuangan, 20, 191-211. pollitt, c. 2010. cuts and reforms—public services as we move into a new era. society and economy, 32, 17-31. pollitt, c. and g. bouckaert. 2004. public management reform: a comparative analysis. usa: oxford university press. rahmayanti, y. 2013. spending review dan perbaikan pengelolaan keuangan publik. treasury indonesia. jakarta: ditjen perbendaharaan. robinson, m. 2014. spending reviews. oecd journal on budgeting, 13, 1c. saputro, t. i. 2015. spending review 2015. treasury indonesia. edisi i/2015 ed. jakarta: ditjen perbendaharaan. schick, a. 2009. budgeting for fiscal space. oecd journal on budgeting, 9, 7. sofyani, h. and r. akbar. 2013. hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10, 184-205. surat direktur jenderal perbendaharaan nomor s-809/pb/2013 tanggal 31 januari 2013 hal surat edaran dirjen perbendaharaan nomor se-3/pb/2012 dan penetapan obyek pelaksanaan reviu belanja. surat direktur jenderal perbendaharaan nomor s-10840/pb/2016 tanggal 28 desember 2016 perihal time frame penyusunan spending review tahun 2017 dan penambahan alat ukur/norma efisiensi. surat edaran direktur jenderal perbendaharaan nomor se-02/pb/2015 tentang penyusunan spending review tahun 2015. surat edaran direktur jenderal perbendaharaan nomor se-54/pb/2013 tentang petunjuk teknis dan penyusunan laporan review pelaksanaan anggaran dan spending review tahun 2013 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan review pelaksanaan anggaran dan spending review 2013. surat edaran no. se-3/pb/2013 tentang perubahan atas surat edaran nomor se37/pb/2012 tentang crash program review pelaksanaan anggaran tahun 2012 dan proyeksi penyerapan anggaran tahun anggaran 2013. surat edaran nomor se-37/pb/2012 tentang crash program review pelaksanaan anggaran tahun 2012 dan proyeksi penyerapan anggaran tahun anggaran 2013. wardhana, w., y. s. hadi, a. y. kapriadi, r. a. sapari, and a. nawawi. 2014. postur apbn indonesia, direktorat penyusunan apbn dja kemenkeu ri. wijaya, a. h. c. and r. akbar. 2013. the influence of information, organizational objectives and targets, and external pressure towards the adoption of performance measurement system in public sector. journal of indonesian economy and business: jieb, 28, 62. yin, r. k. 2013. case study research: design and methods, usa: sage publications. journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper the role of it mindfulness in digital technostress and intention to use fintech in indonesia santi putriani1* and sinta putriana2 abstract research aims: this study aims to investigate how it mindfulness and digital technostress affect the y and z generation of consumers' intentions to adopt fintech in indonesia. design/methodology/approach: consumer respondents from indonesia's y and z generations were selected in this study. sem-pls was employed to examine the 309 respondents. research findings: the study suggested that while it mindfulness could decrease the adverse effects of digital technostress on the intention to use fintech and increase it, digital technostress did not influence the intention to use fintech. theoretical contribution/originality: this is the first study to examine how it mindfulness and digital technostress affect customers in indonesian y and z generation’s intention to use fintech. the findings of this study add to the body of knowledge on it mindfulness and will guide future research in this area and also be helpful to innovators and decision-makers in the field of financial technology so that consumers will continue to use it and, ultimately, support sustainable development. keywords: it mindfulness; fintech; digital technostress; gen z; gen y; indonesia introduction this study aims to investigate the role of it mindfulness on the impact of technostress on the intention to use fintech in indonesia. the development of smartphones and mobile internet technology has driven the development of mobile payments worldwide (hasan et al., 2021). mobile payments are a form of fintech. fintech stands for financial technology. various forms of financial technology used to automate processes in the financial sector are referred to as fintech (das, 2019). fintech was established after the global financial crisis in 2008 from the integration of artificial intelligence, blockchain, cloud computing, and big data with finance (chen et al., 2022). until now, fintech has proliferated (nelloh et al., 2019) and attracted tremendous attention globally (fosso wamba et al., 2020). the covid-19 pandemic has increasingly increased the number of fintech users (fu & mishra, 2022; le, 2021) as consumers realize that fintech services are very useful in today's life (ambarsari et al., 2021; le, 2021). in addition, fintech is also able to answer the need by changing the supply chain networks in almost all business sectors affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah surakarta, central java, indonesia 2 master in accounting, faculty economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: sp846@ums.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.16669 citation: putirani, s., & putriana, s. (2023). the role of it mindfulness in digital technostress and intention to use fintech in indonesia. journal of accounting and investment, 24(2), 336-354. article history received: 28 oct 2022 revised: 02 dec 2022 accepted: 09 jan 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://akuntansi.ums.ac.id/ https://akuntansi.ums.ac.id/ https://akuntansi.ums.ac.id/ https://akuntansi.ums.ac.id/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ https://maksi.feb.ugm.ac.id/en/home-english/ mailto:sp846@ums.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.16669 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.16669&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16669 putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 337 (fosso wamba et al., 2020). furthermore, fintech can encourage the use of renewable energy (croutzet & dabbous, 2021) and has excellent potential for socioeconomic development and environmental improvement (zhang et al., 2021). fintech is also seen as being able to provide access to financial services to the poor to help them get out of poverty (appiah-otoo & song, 2021; lagna & ravishankar, 2022). in addition, tao et al. (2022) research showed that fintech could reduce carbon emissions. according to several studies, fintech can support sustainable development goals/sdgs (arner et al., 2020; blakstad & allen, 2018; hinson et al., 2019; hudaefi, 2020; michael, 2022; zetzsche et al., 2019). it indicates that fintech is not only a phenomenon or trend but has many benefits. therefore, the use of fintech must be supported and continued to support the creation of sustainable development goals. research on sustainable intentions to use fintech is generally related to convenience, benefits, trustworthiness, risk, and security (al nawayseh, 2020; ali et al., 2021; daragmeh et al., 2021; franque et al., 2021; hasan et al., 2021; jung et al., 2020; le, 2021; oktavendi, 2020; oktavendi & mu’ammal, 2021; rabaai, 2021; ryu, 2018; sasongko et al., 2022; setiawan et al., 2021; setyaningsih et al., 2019; shiau et al., 2020; singh et al., 2020; wang et al., 2019; xie et al., 2021). meanwhile, research on unsustainable intentions to use fintech is undoubtedly related to the obstacles that arise from using information technology, in this case, fintech. technostress is one of the challenges people face when utilizing fintech (ragu-nathan et al., 2008; tarafdar et al., 2007). technostress occurs due to the rapid development of technology (ahmad et al., 2012; çoklar & şahin, 2011; wang et al., 2008). according to salazar-concha et al. (2021), the development of information technology is unlimited, while humans have limitations in dealing with the development of information technology, indicating that humans will not be able to avoid technostress. what can be done is to determine what can prevent or reduce its impact. several studies have shown that the impact of technostress can ultimately reduce a person's willingness to use fintech (liébana-cabanillas et al., 2020; wu et al., 2022). therefore, knowing things that can mitigate technostress is necessary to prevent a decrease in someone's intention to use fintech. lee (2021) demonstrates that self-efficacy with digital technology can reduce the effect of technostress on the intention to use fintech. in addition, according to ioannou & papazafeiropoulou (2017), it mindfulness has the potential to reduce the adverse effects of technostress. currently, there are no studies investigating it mindfulness as a factor that can mitigate the impact of technostress on the intention to use fintech. therefore, this research will fill this gap with consumer respondents of generations y and z as a generation starting to be digitally literate (cilliers, 2017) and using a setting in indonesia with the potential and promising expansion of the fintech sector (kharisma, 2021). fintech in indonesia is developing rapidly (iman, 2018b; abdillah, 2019), leading to a high possibility of technostress. therefore, research in indonesia is urgently needed. empirical and theoretical studies showed that digital technostress could reduce the intention to use fintech (lee, 2021). research by ioannou & papazafeiropoulou (2017) revealed that it mindfulness could reduce the negative impact of technostress. therefore, we expect this study to demonstrate that digital technostress can reduce the intention to putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 338 use fintech, it mindfulness can increase the intention to use fintech and reduce the negative impact of digital technostress on the intention to use fintech. the respondents' data in this study used fintech gen y and gen z consumers in indonesia. the respondents' criteria were all consumers born between 1980 2012 and have used fintech or digital payments such as ovo, go-pay, e-banking, e-wallet, flip, linkaja, dana, etc. the construct of this research consisted of several combinations of previous studies. digital technostress consists of four dimensions. it mindfulness consisted of four dimensions, and intention to use fintech consisted of several measurement items. this study utilized the following control variables: perceived ease of use, perceived usefulness, digital technology self-efficacy, gender, educational background, and period of use of fintech. this study contributes to several aspects. first, this study adds to our understanding of how it mindfulness can enhance fintech usage intentions among indonesian y and z generations while reducing digital technostress's adverse effects. second, this research encourages further research from an it mindfulness perspective. third, this research provides input to innovators and policymakers to make fintech easier and more inclusive and create the necessary regulations so that users of fintech have a sustainable intention to do so and contribute to sustainable development. fourth, indonesia is one of the countries with the largest fintech consumers, so it can provide an overview of how it mindfulness can increase the intention to use fintech and ultimately help realize sustainable development goals. finally, to the best of the researcher's knowledge, this is the first study to examine the association between digital technostress and intention to adopt fintech, with it mindfulness contributing as a moderating variable. this article is arranged in succession as follows: 1) literature and hypothesis development which consists of literature on variables and how hypotheses are formulated; 2) methodology related to sampling method, sample criteria, and variable measurement, 3) results and discussion related to research results and discussion; and 4) conclusions section related to the conclusion, contributions, and limitations of the research. literature review and hypotheses development fintech development in indonesia fintech in indonesia has emerged and developed since 2010, along with advances in technological infrastructure (iman, 2018a). it is a rapidly growing industry (suryono et al., 2021). indonesia is one of the nations in southeast asia with a rapidly expanding fintech market (abdillah, 2019). according to statista (2022a), in 2020, the value of electronic money transactions in indonesia reached 205 trillion rupiahs, much higher than in 2010, which was only 981 billion rupiahs. meanwhile, it is estimated that the value of ecommerce payments in 2023 will reach more than 400 trillion rupiahs (statista, 2022b). it indicates that from 2010 to 2020, electronic money transactions in indonesia will continue to grow, so the use of fintech as a transaction tool will also continue to develop. the putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 339 development of fintech in indonesia is strongly influenced by five unicorns: gojek, traveloka, tokopedia, bukalapak, and ovo (abdillah, 2019). all these unicorns involve financial technology to conduct business transactions. according to statista (2022a), consumers in indonesia are increasingly choosing digital payments and e-wallets to make transactions. as a result, it is not surprising that fintech is developing quickly in indonesia. according to iman (2018), fintech is not only a phenomenon that cannot be compared to other start-ups and can significantly alter the commercial and economic landscape. digital technostress information technology is a double-edged sword (liang & xue, 2009). it indicates that technology, in addition to providing benefits, can also have a negative impact, one of which is stress due to prolonged use of technology often referred to as technostress (verkijika, 2019). technostress is anxiety caused by issues with adapting to the usage of information technology (ragu-nathan et al., 2008). according to ragu-nathan et al. (2008), five conditions cause technostress, namely techno-overload (ovl), technoinvasion (ivs), techno-complexity (cpx), techno-insecurity (ins) and techno-uncertainty (uct). techno-overload occurs when users encounter overloaded information, and it is difficult for them to distinguish between useful or useless information. techno-invasion is an imbalance between work and personal life when people need to stay connected to ict. techno-complexity is associated with the complexity of ict, which makes users feel that they do not have adequate knowledge about ict, so they are pushed for time investment in learning ict. techno-uncertainty is a situation in which ict continues to experience changes and updates that create uncertainty, forcing users to continue learning about ict. techno-insecurity is a situation where users are concerned about losing their work as the system will replace them or because other people who understand ict better would replace them. this study does not use techno-insecurity, similar to lee (2021), as it does not compare abilities between individuals, so technoinsecurity is not suitable for this study. according to chou and chou (2021), technostress can affect user performance and continued intention to use technology. although just a few scholars have studied the connection between technostress and intention to use fintech, their findings indicate that technostress harms users' intention to use fintech (lee, 2021; liébana-cabanillas et al., 2020; wu et al., 2022). however, some research in terms of technology has been conducted. research conducted by verkijika (2019) on adolescents in south africa shows that technostress harms the continued intention to use textbooks. research by maier et al. (2015) on facebook users showed that technostress could reduce the intention to use facebook. research conducted by khlaif et al. (2022) on teachers in palestine revealed that technostress decreased teachers' intention to use cellular technology. based on theoretical concepts and previous research, the first to fourth hypotheses are as follows: h1: the complexity of digital technology negatively affects the intention to use fintech. h2: the overload negatively affects the intention to use fintech. putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 340 h3: the invasion of digital technology negatively affects the intention to use fintech. h4: the uncertainty of digital technology negatively affects the intention to use fintech. it-mindfulness mindfulness can be interpreted as an individual's awareness of the phenomena (dane, 2011). according to thatcher et al. (2018), in the context of information technology, it mindfulness can be defined as “the specific dynamic nature of it, as evidenced when working with it, where users focus on the present, pay attention to detail, show a willingness to consider other uses, and show genuine interest in investigating it features and failures”. thatcher et al. (2018) refer to identifying four dimensions of it mindfulness, as follows: (1) awareness of differences, precisely a factor that measures how well users comprehend the potential and capabilities of it; (2) awareness of diverse perspectives, namely the aspect referring to how users recognize various system usage strategies and comprehend their potential value; (3) openness to novelty, or the quality of users' desire to investigate a system's new capabilities or characteristics; and (4) present-day orientation, which is a dimension that refers to the extent to which users are engaged in a particular and current context so that more conscientious is (information system) users are constantly adopting new features to increase their productivity while performing tasks. several studies have shown that mindfulness can reduce stress. more clearly, mindfulness can effectively reduce stress in students (burgstahler & stenson, 2020; kaiseler et al., 2017; palmer & rodger, 2009; petterson & olson, 2017; shearer et al., 2016; song & lindquist, 2015; warnecke et al., 2011), reduce stress in the workplace (brinkmann et al., 2020; chin et al., 2019; grégoire & lachance, 2015; vella & mciver, 2019; zeller & levin, 2013; zołnierczyk-zreda et al., 2016) and reduce stress in patients (kvillemo & bränström, 2011; ledesma & kumano, 2009; pradhan et al., 2007; praissman, 2008; reibel et al., 2001; zainal et al., 2013). in addition, according to research by ioannou & papazafeiropoulou (2017) and ioannou et al. (2022), mindfulness can also play a role in reducing technostress. in fact, according to several studies, the relationship between mindfulness and intention to use technology is significantly good (flavian et al., 2020; sun et al., 2016; sun & fang, 2010; c. wu et al., 2022). based on theoretical concepts and previous research, the fifth to ninth hypotheses are as follows: h5: it mindfulness can increase the intention to use fintech. h6: it mindfulness can reduce digital technology's complexity in using fintech. h7: it mindfulness can reduce overload in the use of fintech. h8: it mindfulness can reduce the invasion of digital technology in fintech. h9: it mindfulness can reduce uncertainty in the use of fintech. putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 341 research method research design figure 1 shows the model of this research. figure 1 research model cpx: complexity; ovl: overload; ivs: invasion; uct: uncertainty; itm: it mindfulness; fui: fintech usage intention; peu: perceived ease of use; pu: perceive usefulness; dtse: digital technology self-efficacy; gen: gender; eb: educational background; sup: smartphone usage period. data and sample the sampling method used in this study refers to lee (2021). however, this study used gen y (1977-1993) and gen z (1993-2005) respondents. this study obtained data using a questionnaire survey of 5 likert scales, 1-5 (1 = strongly disagree; 5 = strongly agree). this study was conducted in indonesia due to the country's rapid expansion in the fintech industry (hidajat, 2020; phan et al., 2020). moreover, the country has great potential for the fintech industry (batunanggar, 2019; butar et al., 2022). the criteria for respondents of this research included all fintech consumers who were born between 1980 and 2012. fintech consumers have used all fintech services or fintech applications such as ovo, gopay, e-banking, e-wallet, flip, linkaja, funds, etc. in this study, gen y and gen z were putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 342 distinguished. according to cilliers (2017), gen y and z have started to be literate about technology and are referred to as the generation living in the technology era. therefore, research on both generations is needed as they are very likely to experience technostress due to interacting with technology. moreover, according to shin and choi (2019), generations y and z are more tech-savvy. therefore, fintech must provide improved accessibility, ease, and tailored goods to better meet client expectations. there are some differences of opinion about the start and end of gen y and gen z. according to turner (2015), gen z was born between 1993 and 2005, while gen y was born between 1977 and 1993. bencsik et al. (2016) denoted that gen z was born between 1995 and 2010, while gen y was born between 1980 and 1995, while cilliers (2017) stated that gen z was born after 1995 and that gen y was born between 1980 and 1995. in this study, we chose from 1980 to 2012 (gen y: 1980-1993 and gen z: 1993-2012). furthermore, before the questionnaire was distributed, a pilot test was conducted on 30 respondents with the same criteria to determine the reliability and validity of the research instrument. the pilot test results showed that all research instruments were reliable and valid, so they could be widely distributed to respondents with the same criteria. after the data was collected according to the target of a minimum sample of 70 respondents referring to cohen (1992), it could be analyzed using sem-pls with the warp-pls analysis tool. variables and construct measurement the independent variable in this study was digital technostress, or the stress people feel due to difficulties adapting to information technology (ragu-nathan et al., 2008). the digital technostress (dts) construct refers to tarafdar et al. (2007), which consists of 5 dimensions: complexity, overload, invasion, uncertainty, and insecurity. this study only employed four dimensions, according to lee (2021), namely complexity (cpx), overload (ovl), invasion (ivs), and uncertainty (uct), while the insecurity dimension (ins) was not employed. the reason was that the insecurity dimension was related to the relationship between a person and other people in the organization, while this study aimed to identify individuals only; thus, insecurity was not suitable as a dimension. furthermore, this study utilized the independent variable of fintech usage intention. the fintech usage intention (fui) construct refers to lee (2021), consisting of five measurement items. furthermore, this study also utilized it mindfulness (itm) moderating variables, namely individual awareness and vigilance of the phenomena (dane, 2011). the term "it mindfulness" (itm) was denoted by thatcher et al. (2018), which has four components: attention to distinction (ad), awareness of multiple perspectives (mp), openness to novelty (on), and orientation in the present (op). in addition, this study also used control variables referring to thatcher et al. (2018) consisting of perceived ease of use (peu), perceived usefulness (pu), and digital technology self-efficacy (dtse) as well as control variables in the form of gender (gen), educational background (eb) and duration of smartphone use (sup). it is more clearly shown in table 1. putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 343 table 1 construct and measurement item construct measurement item source ovl digital technology forces me to do more work than i am capable of doing lee (2021) & tarafdar et al. (2007) due to digital technology, i am forced to know something even with unnecessary information due to technology, i must work more quickly due to digital technology, i am pushed to work under stringent time constraints ivs i feel like digital technology is impacting my personal life lee (2021) & tarafdar et al. (2007) i spend less time with my family due to this technology i sacrifice my personal time to keep up with new technology cpx i do not understand digital technology well enough to perform my job effectively lee (2021) & tarafdar et al. (2007) it took me a long time to understand and use new digital technologies i do not have enough time to study and improve my digital technology skills i often find it too complicated to understand and use new digital technologies uct i believe that digital technology is constantly evolving lee (2021) & tarafdar et al. (2007) i believe that software for computers and mobile devices is constantly evolving ad i have no trouble coming up with innovative and valuable fintech usage thatcher et al. (2018) whenever i use fintech, i am quite creative by using fintech, i added a lot of additional capabilities to my work-related responsibilities mp i am often eager to learn about new fintech applications thatcher et al. (2018) i am open-minded about new ways of using fintech on i love investigating different ways of using fintech thatcher et al. (2018) i am interested in the various applications of fintech i love finding alternative strategies to use fintech op i often observe how others use fintech thatcher et al. (2018) i pay attention to the overall real state of a project when using fintech when i use fintech, i am personally involved fui i intend to use fintech services le (2021) i predict i will use fintech services i plan to use fintech services i would strongly advise others to use fintech services i would like to use fintech services as frequently as possible peu my interactions with fintech are understandable and straightforward thatcher et al. (2018) fintech interactions do not demand a lot of mental effort i have no trouble getting the fintech to do what i want i think fintech is easy to use pu using fintech services helps me make online purchases faster le (2021) using fintech services increases the effectiveness of my online purchases using fintech services makes it easy for me to make online purchases overall, using fintech services is beneficial dtse i think i'm competent with the majority of digital technology lee (2021) the majority of the digital tools i use are simple to use i can save a great deal of time due to digital technology putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 344 results and discussion data the final result of data collection obtained a total of 309 respondents. male respondents comprised 35.5% less than the number of female respondents, 64.7%. gen y consisted of 7.8%, much less than gen z, consisting of 92.2%. respondents who were married comprised 11.3%, and those who were single comprised 88.7%. in addition, most of the respondents educational backgrounds were undergraduates and had used smartphones for more than 9 years. the demographic information of respondents is presented in table 2. table 2 demographic information of respondents demographic information frequency % gender male 109 35.3 female 200 64.7 gen y z 24 285 7.8 92.2 marital status married 35 11.3 single 274 88.7 educational background junior high school 4 1.3 senior high school 55 17.8 bachelor 232 75.1 masters/upper 18 5.8 period of using a smartphone < 1 year 6 1.9 1 – 3 years 16 5.2 3 – 5 years 37 12.0 5 – 7 years 64 20.7 7 – 9 years 86 27.8 > 9 years 100 32.4 validity and reliability test validity and reliability testing is the initial stage before testing the hypothesis. both tests aim to ensure that the research instrument is valid and reliable. first, the convergent and discriminant validity tests comprise the validity test. convergent validity testing is demonstrated in table 3, namely the factor loading value (bold letters). according to hair et al. (2014), convergent validity will be eligible if it has a factor loading value of at least 0.4 and better above 0.7. the results showed that all values were more significant than 0.70; thus, it can be concluded that all measuring items complied with the convergent validity criterion. in addition, the convergent validity test can be seen from the ave value or average variance extracted in table 4. the ave value indicates that all constructs have a value greater than 0.5, thus meeting the requirements for convergent validity (hair et al., 2017). furthermore, the ave value in table 4 diagonal column (bold letters) indicates the discriminant validity test. if the ave value is greater than the other numbers in the column, then the construct meets the requirements of discriminant validity. the results in table 4 show that all aves are more significant than other numbers so that all constructs meet the discriminant validity requirements. the second is the reliability test putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 345 which can be seen from the composite reliability (cr) and cronbach's alpha (ca) values. the construct meets the reliability requirements if the cr and ca values are more significant than 0.70 (hair et al., 2017). the cr and ca values can be seen in table 4. it shows that all values are more significant than 0.70, indicating that they meet the reliability requirements. table 3 combined loadings and cross loadings measurement item cpx ovl ivs uct itm fui peu pu dtse cpx1 0.737 0.014 -0.148 0.141 -0.115 -0.131 0.382 -0.116 -0.064 cpx2 0.841 -0.122 0.079 -0.066 0.158 -0.197 0.001 0.057 0.028 cpx3 0.797 0.042 0.010 0.036 -0.085 0.092 -0.013 -0.095 0.091 cpx4 0.820 0.071 0.043 -0.094 0.024 0.230 -0.331 0.138 -0.060 ovl1 0.250 0.761 -0.126 -0.012 -0.067 -0.014 0.077 0.037 -0.073 ovl2 0.008 0.805 0.000 0.093 -0.173 0.270 -0.103 -0.091 -0.038 ovl3 -0.124 0.826 -0.004 -0.010 0.085 -0.007 -0.075 -0.029 0.126 ovl4 -0.114 0.823 0.121 -0.070 0.146 -0.243 0.106 0.085 -0.022 ivs1 -0.025 0.123 0.777 0.099 -0.068 0.022 0.206 -0.231 0.000 ivs2 -0.021 -0.119 0.851 -0.043 0.010 -0.010 -0.125 0.124 -0.002 ivs3 0.044 0.007 0.837 -0.048 0.053 -0.010 -0.064 0.088 0.002 uct1 -0.030 0.034 -0.020 0.871 -0.152 0.083 -0.240 0.304 -0.061 uct2 0.030 -0.034 0.020 0.871 0.152 -0.083 0.240 -0.304 0.061 ad1 -0.056 -0.014 -0.003 0.266 0.765 -0.155 0.375 -0.321 0.107 ad2 -0.075 0.057 -0.033 0.000 0.831 0.067 0.180 -0.213 -0.040 ad3 -0.028 -0.047 0.021 0.054 0.783 -0.161 0.245 -0.166 -0.034 mp1 -0.020 0.071 -0.128 -0.049 0.790 -0.082 0.046 0.116 -0.068 mp2 -0.053 0.015 0.050 -0.005 0.843 -0.142 -0.072 0.307 -0.159 on1 0.048 -0.057 -0.012 -0.089 0.824 -0.308 0.037 0.171 0.093 on2 -0.019 0.057 -0.171 0.038 0.782 0.144 -0.406 0.199 0.038 on3 0.062 -0.048 -0.096 0.001 0.846 0.109 -0.203 -0.029 0.056 op1 0.135 -0.064 0.074 -0.032 0.715 0.390 -0.496 0.008 0.051 op2 0.104 -0.047 0.118 -0.014 0.800 -0.002 0.120 -0.240 0.129 op3 -0.091 0.076 0.198 -0.166 0.762 0.192 0.149 0.151 -0.167 fui1 -0.044 0.038 0.001 -0.037 0.188 0.910 -0.264 0.120 0.014 fui2 -0.055 0.061 -0.012 0.066 -0.020 0.921 -0.243 0.174 -0.088 fui3 -0.013 -0.025 0.000 -0.024 -0.069 0.914 0.026 0.067 0.007 fui4 0.045 -0.124 0.048 0.005 0.070 0.879 0.159 -0.034 0.002 fui5 0.078 0.050 -0.040 -0.012 -0.184 0.821 0.366 -0.367 0.073 peu1 0.079 -0.075 0.006 -0.052 -0.010 0.285 0.901 -0.071 0.014 peu2 0.008 0.036 0.054 0.035 0.000 -0.196 0.861 -0.172 0.088 peu3 -0.063 0.066 -0.018 0.017 0.012 -0.019 0.913 0.005 -0.154 peu4 -0.023 -0.027 -0.040 0.002 -0.002 -0.078 0.902 0.230 0.058 pu1 0.038 -0.019 -0.016 -0.017 -0.032 -0.061 0.073 0.939 -0.099 pu2 -0.007 -0.021 0.038 0.016 0.006 0.034 0.052 0.923 -0.025 pu3 0.017 0.022 0.009 0.014 -0.056 0.096 -0.095 0.937 -0.014 pu4 -0.051 0.019 -0.033 -0.014 0.089 -0.073 -0.031 0.873 0.148 dtse1 -0.025 0.081 -0.032 -0.007 -0.031 0.024 0.105 -0.149 0.856 dtse2 0.045 -0.109 0.084 -0.030 0.015 -0.144 0.064 0.047 0.906 dtse3 -0.023 0.035 -0.057 0.038 0.014 0.127 -0.173 0.098 0.860 putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 346 table 4 discrimination validity & convergence construct cr ca ave cpx ovl ivs uct itm fui peu pu dtse cpx 0.877 0.812 0.640 0.800 ovl 0.880 0.817 0.646 0.423 0.804 ivs 0.862 0.760 0.676 0.389 0.558 0.822 uct 0.863 0.682 0.759 -0.042 0.220 0.176 0.871 itm 0.950 0.942 0.633 -0.231 0.081 0.014 0.427 0.895 fui 0.950 0.934 0.792 -0.227 0.095 0.023 0.393 0.828 0.890 peu 0.941 0.917 0.800 -0.269 0.024 0.010 0.383 0.791 0.799 0.894 pu 0.956 0.938 0.844 -0.242 0.075 0.037 0.420 0.695 0.745 0.767 0.919 dtse 0.907 0.845 0.764 -0.244 0.072 -0.025 0.402 0.657 0.660 0.698 0.725 0.874 cpx: complexity; ovl: overloaded; ivs: invasion; uct: uncertainty; itm: it mindfulness; fui: fintech usage intention; peu: perceived ease of use; pu: perceive usefulness; dtse: digital technology self-efficacy; ca: cronbach's alpha; cr: composite reliability; ave: average variance extracted. hypothesis test this study conducted hypothesis testing using structural model testing. the outcomes of this study's hypothesis test are shown in table 5. the results of the hypothesis test showed that the r2 value was 0.77. it indicated that 77% of the difference between the table 5 hypothesis test results variable fui path coefficient (β) p value independent variable cpx -0.013 0.413 ovl 0.002 0.485 ivs 0.056 0.159 uct 0.012 0.416 moderation variable itm 0.482 <0.001*** interaction itm*cpx -0.033 0.281 itm*ovl 0.117 0.018** itm*ivs 0.019 0.367 itm*uct -0.061 0.138 control variable peu 0.258 <0.001*** pu 0.206 <0.001*** dtse -0.014 0.400 gen 0.054 0.171 eb 0.043 0.225 sup 0.020 0.365 n 309 r2 0.77 cpx: complexity; ovl: overloaded; ivs: invasion; uct: uncertainty; itm: it mindfulness; fui: fintech usage intention; peu: perceived ease of use; pu: perceive usefulness; dtse: digital technology self-efficacy; gen: gender; eb: educational background; sup: smartphone usage period; n: a total of respondents. *** p < 0.01 ** p < 0.05 * p < 0.1 putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 347 independent and dependent variables' effects was explained by factors outside the study's construct. table 5 shows that all the independent digital technostress variables, namely cpx, ovl, ivs, and uct did not have a statistically significant effect on fui (β = 0.013, p > 0.05; = 0.002, p > 0.05; = 0.056, p > 0.05; = 0.012, p > 0.05); thus h1 to h4 were not supported. furthermore, the moderating variable it mindfulness (itm) has a statistically significant positive effect on fui (β = 0.482, p < 0.001), thus supporting h5. in addition, the itm variable only moderated the relationship between ovl and fui (β = 0.117, p < 0.05), while cpx, ivs, and uct did not have a statistically significant effect on fui (β = -0.033, p > 0.05; = 0.019, p > 0.05; = -0.061, p > 0.05). finally, only control variables of peu and pu had a statistically significant effect on fui (β = 0.258, p < 0.001; = 0.206, p < 0.001), while gen, eb, and sup had no statistically significant effect on fui. discussion based on the results of the study, the researchers discovered several things: 1) digital technostress did not affect the intention to use fintech; 2) the desire to utilize fintech could be increased by it mindfulness; and 3) it mindfulness could reduce the negative impact of digital technostress on intention to use fintech. in more detail, the results of this study revealed that digital technostress, namely complexity, overloaded, invasion, and uncertainty, did not affect someone using fintech. the findings of this study do not align with other research suggesting that technostress could lower customers' intentions to use fintech, or, in other words, can prevent consumers from continuing to use fintech (lee, 2021; liébana-cabanillas et al., 2020; wu et al., 2022). it happens because the research respondents in this study were only 309, not as many as in earlier studies (alkhwaldi et al., 2022; daragmeh et al., 2021), so the research results might be influenced by the number of respondents resulting in different results. furthermore, the findings of this research suggested that it mindfulness could increase the intention to use fintech among consumers of generation y and z in indonesia. it indicated that consumers who had awareness, openness, and orientation today would increasingly increase someone's use of fintech. these findings support previous studies revealing that mindfulness could increase the intention to use technology (flavian et al., 2020; sun et al., 2016; sun & fang, 2010; wu et al., 2022). furthermore, the findings of this study also demonstrated that it mindfulness could reduce the impact of digital technostress on the intention to use fintech. these results support the research of ioannou & papazafeiropoulou (2017), revealing that it mindfulness could reduce the impact of technostress. this study could not prove that all dimensions of it mindfulness affected digital technostress and reduced the impact of digital technostress on the intention to use fintech. however, this study provided new knowledge that it mindfulness could moderate the relationship of digital technostress to the intention to use fintech both positively and negatively. finally, the results of this study indicated that the control variables of ease of use and perceived benefits further increased a person's intention to use fintech. these findings are supported by setiawati et al. (2019), while self-efficacy, gender, educational background, and duration of smartphone users did not affect a person's intention to use fintech. overall, these putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 348 findings ultimately support sustainable development goals as one of the benefits of using technology, including fintech, and that it could reduce environmental pollution. conclusion this study aims to identify whether it mindfulness can reduce the effect of digital technostress on the intention to use fintech among gen y and z consumers in indonesia. it also aims to understand the impact of digital technostress on the intention to use fintech. the results of this study indicated that aspects that could cause stress for technology users, including fintech, such as complexity, overloaded, invasion, and uncertainty, did not affect the intention to use fintech. the findings of this study also suggested that it awareness could increase indonesian consumers from generations y and z's intention to use fintech. the results of this study provide new literature that it mindfulness can play an influential role in reducing the negative impact of digital technostress on the intention to use fintech and can increase the intention to use fintech. furthermore, this research provides a new perspective on the impact of digital technostress on the intention to use fintech with it mindfulness moderation that has never been conducted before. previous research used digital technology-self efficacy as a moderating variable (lee, 2021), while this study tries to provide a new view from the perspective of it mindfulness. therefore, this finding can be an impetus and opening for further research with it mindfulness as a variable that can increase the intention to use fintech and effectively mitigate the negative impact of technostress. in addition, this study can guide developers and decision-makers to create inclusive and simple-to-use fintech applications and the regulations needed to prevent security crimes. therefore, consumers will continue to use fintech and, in the end, can participate in supporting sustainable development. there are several limitations to this study. first, although this study has met the minimum sample limit, the sample is much smaller than the previous studies, with more than 400 respondents. a larger sample will provide better research results; therefore, further research should use more samples. second, this research only focuses on consumers of generations y and z who are considered literate and understand technology, so they may also be able to cope with technostress better than the previous generation. therefore, the results of this study are not supported. this study may be less suitable for respondents of generations y and z, so further research can use respondents of generations before y and better determine the relationship between variables. references abdillah, l. (2019, december). an overview of indonesian fintech application. in the first international conference on communication, information technology and youth study (icitys2019), bayview hotel melaka, melaka (malacca), malaysia. putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 349 ahmad, u. n. u., amin, s. m., & ismail, w. k. w. (2012). the relationship between technostress creators and organisational commitment among academic librarians. procedia social and behavioral sciences, 40(6), 182–186. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.179 al nawayseh, m. k. (2020). fintech in covid-19 and beyond: what factors are affecting customers’ choice of fintech applications?. journal of open innovation: technology, market, and complexity, 6(4), 153. https://doi.org/10.3390/joitmc6040153 ali, m., raza, s. a., khamis, b., puah, c. h., & amin, h. (2021). how perceived risk, benefit and trust determine user fintech adoption: a new dimension for islamic finance. foresight, 23(4), 403-420. https://doi.org/10.1108/fs-09-2020-0095 alkhwaldi, a. f., alharasis, e. e., shehadeh, m., abu-alsondos, i. a., oudat, m. s., & bani atta, a. a. (2022). towards an understanding of fintech users’ adoption: intention and e-loyalty post-covid-19 from a developing country perspective. sustainability, 14(19), 1-23. 12616. https://doi.org/10.3390/su141912616 ambarsari, d., sasongko, n., & bawono, a. b. (2021). the challenges of sharia banking in facing the covid-19 pandemic. asia pacific journal of business economics and technology, 1(1), 37–45. retrieved from http://www.apjbet.com/index.php/apjbet/article/view/6 appiah-otoo, i., & song, n. (2021). the impact of fintech on poverty reduction: evidence from china. sustainability, 13(9), 1–13. https://doi.org/10.3390/su13095225 arner, d. w., buckley, r. p., zetzsche, d. a., & veidt, r. (2020). sustainability, fintech and financial inclusion. european business organization law review, 21(1), 7-35. https://doi.org/10.1007/s40804-020-00183-y batunanggar, s. (2019). fintech development and regulatory frameworks in indonesia. asian development bank institute, 1014(1014), 1–12. bencsik, a., horváth-csikós, g., & juhász, t. (2016). y and z generations at workplaces. journal of competitiveness, 8(3), 90-106. https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06 blakstad, s., & allen, r. (2018). green fintech. fintech revolution, 183–199. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76014-8_11 brinkmann, a. e., press, s. a., helmert, e., hautzinger, m., khazan, i., & vagedes, j. (2020). comparing effectiveness of hrv-biofeedback and mindfulness for workplace stress reduction: a randomized controlled trial. applied psychophysiology and biofeedback, 45(4), 307-322. https://doi.org/10.1007/s10484-020-09477-w burgstahler, m. s., & stenson, m. c. (2020). effects of guided mindfulness meditation on anxiety and stress in a pre-healthcare college student population: a pilot study. journal of american college health, 68(6), 666-672. https://doi.org/10.1080/07448481.2019.1590371 butar, m. d. b., wijaya, s. m., suciani, l. p. e., cahyadi, j., phelps, a. c., sumarlie, d., ... & mulyawan, b. (2022, april). the impact of the pandemic on the development of the fintech industry in indonesia. in 3rd tarumanagara international conference on the applications of social sciences and humanities (ticash 2021), 1917-1920. atlantis press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.313 chen, x., teng, l., & chen, w. (2022). how does fintech affect the development of the digital economy? evidence from china. the north american journal of economics and finance, 61, 101697. https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101697 chin, b., slutsky, j., raye, j., & creswell, j. d. (2019). mindfulness training reduces stress at work: a randomized controlled trial. mindfulness, 10(4), 627-638. https://doi.org/10.1007/s12671-018-1022-0 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.179 https://doi.org/10.3390/joitmc6040153 https://doi.org/10.1108/fs-09-2020-0095 https://doi.org/10.3390/su141912616 http://www.apjbet.com/index.php/apjbet/article/view/6 https://doi.org/10.3390/su13095225 https://doi.org/10.1007/s40804-020-00183-y https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06 https://doi.org/10.1007/978-3-319-76014-8_11 https://doi.org/10.1007/s10484-020-09477-w https://doi.org/10.1080/07448481.2019.1590371 https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.220404.313 https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101697 https://doi.org/10.1007/s12671-018-1022-0 putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 350 chou, h. l., & chou, c. (2021). a multigroup analysis of factors underlying teachers’ technostress and their continuance intention toward online teaching. computers & education, 175, 104335. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104335 cilliers, e. j. (2017). the challenge of teaching generation z. people: international journal of social sciences, 3(1), 188-198. https://doi.org/10.20319/pijss.2017.31.188198 cohen, j. (1992). a power primer. psychological bulletin, 112(1), 155– 159. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155 çoklar, a. n., & sahin, y. l. (2011). technostress levels of social network users based on icts in turkey. european journal of social sciences, 23(2), 171-182. croutzet, a., & dabbous, a. (2021). do fintech trigger renewable energy use? evidence from oecd countries. renewable energy, 179, 1608-1617. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.07.144 dane, e. (2011). paying attention to mindfulness and its effects on task performance in the workplace. journal of management, 37(4), 997-1018. https://doi.org/10.1177/0149206310367948 daragmeh, a., lentner, c., & sági, j. (2021). fintech payments in the era of covid-19: factors influencing behavioral intentions of “generation x” in hungary to use mobile payment. journal of behavioral and experimental finance, 32, 100574. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100574 das, s. r. (2019). the future of fintech. financial management, 48(4), 981–1007. https://doi.org/10.1111/fima.12297 flavian, c., guinaliu, m., & lu, y. (2020). mobile payments adoption – introducing mindfulness to better understand consumer behavior. international journal of bank marketing, 38(7), 1575–1599. https://doi.org/10.1108/ijbm-01-2020-0039 fosso wamba, s., kala kamdjoug, j. r., epie bawack, r., & keogh, j. g. (2020). bitcoin, blockchain and fintech: a systematic review and case studies in the supply chain. production planning & control, 31(2-3), 115-142. https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1631460 franque, f. b., oliveira, t., & tam, c. (2021). understanding the factors of mobile payment continuance intention: empirical test in an african context. heliyon, 7(8), e07807. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07807 fu, j., & mishra, m. (2022). fintech in the time of covid−19: technological adoption during crises. journal of financial intermediation, 50(november 2021), 100945. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2021.100945 grégoire, s., & lachance, l. (2015). evaluation of a brief mindfulness-based intervention to reduce psychological distress in the workplace. mindfulness, 6(4), 836-847. https://doi.org/10.1007/s12671-014-0328-9 hair jr, j. f., sarstedt, m., hopkins, l., & kuppelwieser, v. g. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem): an emerging tool in business research. european business review, 26(2), 106-121. https://doi.org/10.1108/ebr-102013-0128 hair, j. f., hult, g. t. m., ringle, c. m., & sarstedt, m. (2017). a primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). second edition. in california: sage. hasan, r., ashfaq, m., & shao, l. (2021). evaluating drivers of fintech adoption in the netherlands. global business review. https://doi.org/10.1177/09721509211027402 hidajat, t. (2020). unethical practices peer-to-peer lending in indonesia. journal of financial crime, 27(1), 274–282. https://doi.org/10.1108/jfc-02-2019-0028 hinson, r., lensink, r., & mueller, a. (2019). transforming agribusiness in developing countries: sdgs and the role of fintech. current opinion in environmental sustainability, 41, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.07.002 https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104335 https://doi.org/10.20319/pijss.2017.31.188198 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.112.1.155 https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.07.144 https://doi.org/10.1177/0149206310367948 https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100574 https://doi.org/10.1111/fima.12297 https://doi.org/10.1108/ijbm-01-2020-0039 https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1631460 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07807 https://doi.org/10.1016/j.jfi.2021.100945 https://doi.org/10.1007/s12671-014-0328-9 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.1177/09721509211027402 https://doi.org/10.1108/jfc-02-2019-0028 https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.07.002 putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 351 hudaefi, f. a. (2020). how does islamic fintech promote the sdgs? qualitative evidence from indonesia. qualitative research in financial markets, 12(4), 353–366. https://doi.org/10.1108/qrfm-05-2019-0058 iman, n. (2018a). assessing the dynamics of fintech in indonesia. investment management and financial innovations, 15(4), 296–303. https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.24 iman, n. (2018b). assessing the dynamics of fintech in indonesia. investment management and financial innovations, 15. https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.24 ioannou, a., & papazafeiropoulou, a. (2017 august). using it mindfulness to mitigate the negative consequences of technostress. 23rd america’s conference on information systems (amcis 2017), boston. ioannou, a., lycett, m., & marshan, a. (2022). the role of mindfulness in mitigating the negative consequences of technostress. information systems frontiers, 1-27. https://doi.org/10.1007/s10796-021-10239-0 jung, j. h., kwon, e., & kim, d. h. (2020). mobile payment service usage: us consumers’ motivations and intentions. computers in human behavior reports, 1, 100008. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100008 kaiseler, m., poolton, j. m., backhouse, s. h., & stanger, n. (2017). the relationship between mindfulness and life stress in student-athletes: the mediating role of coping effectiveness and decision rumination. sport psychologist, 31(3). https://doi.org/10.1123/tsp.2016-0083 kharisma, d. b. (2021). urgency of financial technology (fintech) laws in indonesia. international journal of law and management, 63(3), 320–331. https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2020-0233 khlaif, z. n., sanmugam, m., & ayyoub, a. (2022). impact of technostress on continuance intentions to use mobile technology. the asia-pacific education researcher, 1-12. https://doi.org/10.1007/s40299-021-00638-x kvillemo, p., & bränström, r. (2011). experiences of a mindfulness-based stress-reduction intervention among patients with cancer. cancer nursing, 34(1), 24-31. https://doi.org/10.1097/ncc.0b013e3181e2d0df lagna, a., & ravishankar, m. n. (2022). making the world a better place with fintech research. information systems journal, 32(1), 61–102. https://doi.org/10.1111/isj.12333 le, m. t. h. (2021). examining factors that boost intention and loyalty to use fintech postcovid-19 lockdown as a new normal behavior. heliyon, 7(8), e07821. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07821 ledesma, d., & kumano, h. (2009). mindfulness‐based stress reduction and cancer: a meta‐ analysis. psycho‐oncology: journal of the psychological, social and behavioral dimensions of cancer, 18(6), 571-579. https://doi.org/10.1002/pon.1400 lee, y. k. (2021). impacts of digital technostress and digital technology self-efficacy on fintech usage intention of chinese gen z consumers. sustainability, 13(9), 5077. https://doi.org/10.3390/su13095077 liang, h., & xue, y. (2009). avoidance of information technology threats: a theoretical perspective. mis quarterly, 33(1), 71–90. https://doi.org/10.2307/20650279 liébana-cabanillas, f., japutra, a., molinillo, s., singh, n., & sinha, n. (2020). assessment of mobile technology use in the emerging market: analyzing intention to use mpayment services in india. telecommunications policy, 44(9). https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102009 maier, c., laumer, s., weinert, c., & weitzel, t. (2015). the effects of technostress and switching stress on discontinued use of social networking services: a study of facebook use. information systems journal, 25(3), 275–308. https://doi.org/10.1111/isj.12068 https://doi.org/10.1108/qrfm-05-2019-0058 https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.24 https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.24 https://doi.org/10.1007/s10796-021-10239-0 https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100008 https://doi.org/10.1123/tsp.2016-0083 https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2020-0233 https://doi.org/10.1007/s40299-021-00638-x https://doi.org/10.1097/ncc.0b013e3181e2d0df https://doi.org/10.1111/isj.12333 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07821 https://doi.org/10.1002/pon.1400 https://doi.org/10.3390/su13095077 https://doi.org/10.2307/20650279 https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102009 https://doi.org/10.1111/isj.12068 putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 352 michael, b. (2022). will fintech law likely help countries achieve their sustainable development goals? ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4043058 nelloh, l. a. m., santoso, a. s., & slamet, m. w. (2019). will users keep using mobile payment? it depends on trust and cognitive perspectives. procedia computer science, 161, 1156-1164. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.228 oktavendi, t. w. (2020). islamic financial technology usage: an investing perspectives on generation z. riset akuntansi dan keuangan indonesia, 5(2), 151–158. https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.10100 oktavendi, t. w., & mu’ammal, i. (2021). the role of risk, trust and social influence on zis online payment adoption model: generation-z perspectives. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 11(2), 430–446. https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.17400 palmer, a., & rodger, s. (2009). mindfulness, stress, and coping among university students. canadian journal of counselling and psychotherapy, 43(3). petterson, h., & olson, b. l. (2017). effects of mindfulness-based interventions in high school and college athletes for reducing stress and injury and improving quality of life. journal of sport rehabilitation, 26(6), 578-587. https://doi.org/10.1123/jsr.2016-0047 phan, d. h. b., narayan, p. k., rahman, r. e., & hutabarat, a. r. (2020). do financial technology firms influence bank performance?. pacific-basin finance journal, 62, 101210. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210 pradhan, e. k., baumgarten, m., langenberg, p., handwerger, b., gilpin, a. k., magyari, t., hochberg, m. c., & berman, b. m. (2007). effect of mindfulness-based stress reduction in rheumatoid arthritis patients. arthritis care and research, 57(7). https://doi.org/10.1002/art.23010 praissman, s. (2008). mindfulness‐based stress reduction: a literature review and clinician’s guide. journal of the american academy of nurse practitioners, 20(4), 212-216. https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2008.00306.x rabaai, a. (2021). an investigation into the acceptance of mobile wallets in the fintech era: an empirical study from kuwait. international journal of business information systems, 1(1), 1. https://doi.org/10.1504/ijbis.2021.10038422 ragu-nathan, t. s., tarafdar, m., ragu-nathan, b. s., & tu, q. (2008). the consequences of technostress for end users in organizations: conceptual development and validation. information systems research, 19(4), 417–433. https://doi.org/10.1287/isre.1070.0165 reibel, d. k., greeson, j. m., brainard, g. c., & rosenzweig, s. (2001). mindfulness-based stress reduction and health-related quality of life in a heterogeneous patient population. general hospital psychiatry, 23(4), 183-192. https://doi.org/10.1016/s01638343(01)00149-9 ryu, h. s. (2018). what makes users willing or hesitant to use fintech?: the moderating effect of user type. industrial management and data systems, 118(3), 541–569. https://doi.org/10.1108/imds-07-2017-0325 salazar-concha, c., ficapal-cusí, p., boada-grau, j., & camacho, l. j. (2021). analyzing the evolution of technostress: a science mapping approach. heliyon, 7(4), e06726. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06726 sasongko, d. t., handayani, p. w., & satria, r. (2022). analysis of factors affecting continuance use intention of the electronic money application in indonesia. procedia computer science, 197, 42-50. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.116 setiawan, b., nugraha, d. p., irawan, a., nathan, r. j., & zoltan, z. (2021). user innovativeness and fintech adoption in indonesia. journal of open innovation: technology, market, and complexity, 7(3), 1–18. https://doi.org/10.3390/joitmc7030188 setiawati, e., trisnawati, r., & diana, u. (2019). the analysis of acceptance of hospital information management system (hims) using technology acceptance model https://doi.org/10.2139/ssrn.4043058 https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.228 https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.10100 https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.17400 https://doi.org/10.1123/jsr.2016-0047 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210 https://doi.org/10.1002/art.23010 https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2008.00306.x https://doi.org/10.1504/ijbis.2021.10038422 https://doi.org/10.1287/isre.1070.0165 https://doi.org/10.1016/s0163-8343(01)00149-9 https://doi.org/10.1016/s0163-8343(01)00149-9 https://doi.org/10.1108/imds-07-2017-0325 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06726 https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.116 https://doi.org/10.3390/joitmc7030188 putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 353 method. riset akuntansi dan keuangan indonesia, 4(2), 186–195. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8652 setyaningsih, t., murti, n. w., & nugrahaningsih, p. (2019). fintech based peer to peer lending: an opportunity or a threat?. riset akuntansi dan keuangan indonesia, 4(3), 122-133. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.8577 shearer, a., hunt, m., chowdhury, m., & nicol, l. (2016). effects of a brief mindfulness meditation intervention on student stress and heart rate variability. international journal of stress management, 23(2), 232. https://doi.org/10.1037/a0039814 shiau, w. l., yuan, y., pu, x., ray, s., & chen, c. c. (2020). understanding fintech continuance: perspectives from self-efficacy and ect-is theories. industrial management and data systems, 120(9), 1659–1689. https://doi.org/10.1108/imds-022020-0069 shin, y. j., & choi, y. (2019). feasibility of the fintech industry as an innovation platform for sustainable economic growth in korea. sustainability, 11(19), 5351. https://doi.org/10.3390/su11195351 singh, s., sahni, m. m., & kovid, r. k. (2020). what drives fintech adoption? a multimethod evaluation using an adapted technology acceptance model. management decision, 58(8), 1675–1697. https://doi.org/10.1108/md-09-2019-1318 song, y., & lindquist, r. (2015). effects of mindfulness-based stress reduction on depression, anxiety, stress and mindfulness in korean nursing students. nurse education today, 35(1), 86-90. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.06.010 statista. (2022a). aggregate value of e-money transactions in indonesia from 2011 to 2020. statista. (2022b). distribution of e-commerce payment methods in indonesia in 2020. sun, h., & fang, y. (2010). toward a model of mindfulness in technology acceptance. icis 2010 proceedings thirty first international conference on information systems. https://aisel.aisnet.org/icis2010_submissions/121/ sun, h., fang, y., & zou, h. m. (2016). choosing a fit technology: understanding mindfulness in technology adoption and continuance. journal of the association for information systems, 17(6). https://doi.org/10.17705/1jais.00431 suryono, r. r., budi, i., & purwandari, b. (2021). detection of fintech p2p lending issues in indonesia. heliyon, 7(4). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782 tao, r., su, c. w., naqvi, b., & rizvi, s. k. a. (2022). can fintech development pave the way for a transition towards low-carbon economy: a global perspective. technological forecasting and social change, 174, 121278. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121278 tarafdar, m., tu, q., ragu-nathan, b. s., & ragu-nathan, t. s. (2007). the impact of technostress on role stress and productivity. journal of management information systems, 24(1), 301–328. https://doi.org/10.2753/mis0742-1222240109 thatcher, j. b., wright, r. t., sun, h., zagenczyk, t. j., & klein, r. (2018). mindfulness in information technology use: definitions, distinctions, and a new measure. mis quarterly, 42(3), 831-848. https://doi.org/10.25300/misq/2018/11881 turner, a. (2015). generation z: technology and social interest. the journal of individual psychology, 71(2), 103–113. https://doi.org/10.1353/jip.2015.0021 vella, e., & mciver, s. (2019). reducing stress and burnout in the public‐sector work environment: a mindfulness meditation pilot study. health promotion journal of australia, 30(2), 219-227. https://doi.org/10.1002/hpja.192 verkijika, s. f. (2019). digital textbooks are useful but not everyone wants them: the role of technostress. computers & education, 140, 103591. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.05.017 https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8652 https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.8577 https://doi.org/10.1037/a0039814 https://doi.org/10.1108/imds-02-2020-0069 https://doi.org/10.1108/imds-02-2020-0069 https://doi.org/10.3390/su11195351 https://doi.org/10.1108/md-09-2019-1318 https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.06.010 https://aisel.aisnet.org/icis2010_submissions/121/ https://doi.org/10.17705/1jais.00431 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782 https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121278 https://doi.org/10.2753/mis0742-1222240109 https://doi.org/10.25300/misq/2018/11881 https://doi.org/10.1353/jip.2015.0021 https://doi.org/10.1002/hpja.192 https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.05.017 putriani & putriana the role of it mindfulness in digital technostress and intention … journal of accounting and investment, 2023 | 354 wang, k., shu, q., & tu, q. (2008). technostress under different organizational environments: an empirical investigation. computers in human behavior, 24(6), 3002– 3013. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.05.007 wang, z., guan, z., hou, f., li, b., & zhou, w. (2019). what determines customers’ continuance intention of fintech? evidence from yuebao. industrial management and data systems, 119(8), 1625–1637. https://doi.org/10.1108/imds-01-2019-0011 warnecke, e., quinn, s., ogden, k., towle, n., & nelson, m. r. (2011). a randomised controlled trial of the effects of mindfulness practice on medical student stress levels. medical education, 45(4), 381-388. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2010.03877.x wu, c., zhou, y., wang, r., huang, s., & yuan, q. (2022). understanding the mechanism between it identity, it mindfulness and mobile health technology continuance intention: an extended expectation confirmation model. technological forecasting and social change, 176. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121449 wu, r., ishfaq, k., hussain, s., asmi, f., siddiquei, a. n., & anwar, m. a. (2022). investigating e-retailers’ intentions to adopt cryptocurrency considering the mediation of technostress and technology involvement. sustainability, 14(2), 641. https://doi.org/10.3390/su14020641 xie, j., ye, l., huang, w., & ye, m. (2021). understanding fintech platform adoption: impacts of perceived value and perceived risk. journal of theoretical and applied electronic commerce research, 16(5), 1893–1911. https://doi.org/10.3390/jtaer16050106 zainal, n. z., booth, s., & huppert, f. a. (2013). the efficacy of mindfulness‐based stress reduction on mental health of breast cancer patients: a meta‐analysis. psycho‐ oncology, 22(7), 1457-1465. https://doi.org/10.1002/pon.3171 zeller, j. m., & levin, p. f. (2013). mindfulness interventions to reduce stress among nursing personnel: an occupational health perspective. workplace health & safety, 61(2), 85-89. https://doi.org/10.1177/216507991306100207 zetzsche, d. a., buckley, r. p., & arner, d. w. (2019). fintech for financial inclusion: driving sustainable growth. sustainable development goals: harnessing business to achieve the sdgs through finance, technology, and law reform, 177-203. https://doi.org/10.1002/9781119541851.ch10 zhang, y., chen, j., han, y., qian, m., guo, x., chen, r., xu, d., & chen, y. (2021). the contribution of fintech to sustainable development in the digital age: ant forest and land restoration in china. land use policy, 103, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105306 zołnierczyk-zreda, d., sanderson, m., & bedyńska, s. (2016). mindfulness-based stress reduction for managers: a randomized controlled study. occupational medicine, 66(8), 630-635. https://doi.org/10.1093/occmed/kqw091 https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.05.007 https://doi.org/10.1108/imds-01-2019-0011 https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2010.03877.x https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121449 https://doi.org/10.3390/su14020641 https://doi.org/10.3390/jtaer16050106 https://doi.org/10.1002/pon.3171 https://doi.org/10.1177/216507991306100207 https://doi.org/10.1002/9781119541851.ch10 https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105306 https://doi.org/10.1093/occmed/kqw091 journal of accounting and investment vol. 24 no. 1, january 2023 article type: research paper government reporting and quality of public services: are they twins? puspa kusuma pertiwi and puji wibowo* abstract research aims: this study aims to analyze the effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the quality of public services through the quality of financial reports. design/methodology/approach: this study employed cross-sectional regression using data from 170 observations of 34 ministries and institutions in indonesia for the 2015-2019 period by adopting a purposive sampling method. hypotheses testing was performed using binary logistic regression analysis, multiple linear regression, and path analysis. research findings: the results showcased that the audit findings negatively impacted the quality of financial reports, while audit recommendation follow-up did not affect the quality of financial reports. the audit findings also did not influence the quality of public services, while audit recommendation follow-up led to better public services. practical and theoretical contribution/originality: central government institutions are expected to improve the effectiveness of the internal control system and compliance with laws and regulations in managing state finances to create more quality and reliable financial information. these institutions are also encouraged to overcome non-tax revenue irregularities to promote good governance in public service. the study provides empirical evidence regarding the determinants of public service quality by developing new measurements associated with the characteristic of non-tax revenue imposed by the line ministries and agencies. research limitation: future research is needed to develop the quality of public service indicators with other indicators and consider using primary data through a questionnaire survey to measure the quality of public services. keywords: audit findings; audit recommendation follow-up; financial reports; non-tax revenue; public services introduction the central government's financial reporting quality has substantially progressed in recent years (tiurmaida et al., 2021). the number of ministries and agencies obtaining unqualified opinions has also risen sharply since 2015. although this reporting quality has been better-off, particularly in 2020, where only a pair of national governments declared to be qualified in their financial reporting, the delivery of public services still faces various problems. in this regard, implementing an accrual accounting system to provide a good quality government financial report is supposed to impact the quality of public services (furqan et al., 2020). affiliation: department of public sector accounting, polytechnic of state finance stan, banten, indonesia *correspondence: puji.wibowo@oknstan.ac.id doi:10.18196/jai.v24i1.16193 citation: pertiwi, p. k., & wibowo, p. (2023). government reporting and quality of public services: are they twins? journal of accounting and investment, 24(1), 1-24. article history received: 16 sep 2022 revised: 24 sep 2022 accepted: 29 sep 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57214602164 mailto:puji.wibowo@oknstan.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16193 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16193 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i1.16193&domain=pdf pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 2 however, people are doubtful that services are convoluted and difficult to reach. moreover, the public service phenomenon by the bureaucracy is far from remarkable performance (sancoko, 2011). for instance, long-winded service procedures, the uncertainty of timing, and high prices lead to reasonable service that is hard to afford by the community (maryam 2016). the ombudsman also considers that the quality of government public services is getting lower, and the mechanism for receiving public complaints has not been systematic (kunjaman, 2020). besides, the service provided is impressive protracted, and slow. based on the report published by the ombudsman in 2019, there were 7,903 public reports with 613 complaints against ministry agencies, 560 complaints against police institutions, and 517 complaints against the ministry of agrarian affairs and spatial planning/national land agency. it indicates that services in the ministry and agencies have not met public expectations. public service is, in fact, essential to government performance and is in line with the new public management concept. broadbent and guthrie (2008) revealed that the paradigm shift in the functions and duties of the public sector led to fundamental changes in funding, governance, and accountability for the operation and control of public services. according to stakeholder theory, organizational entities carry out activities not only for their interests but also for stakeholders’ benefits. in this case, the quality of financial reports describes how financial management meets applicable criteria to improve the quality of public services to stakeholders. the better the quality of financial reporting, the higher the government should perform satisfaction with public service delivery. therefore, connolly and hyndman (2006) stated that the quality of accrual-based accounting reports is an essential indicator in assessing the successful implementation of new public management in the public sector. even though unqualified opinion is now abundant among indonesian central governments (figure 1a), audit findings and implications, as reported by the indonesian supreme auditor (bpk-ri), must be paid more attention to (pamungkas et al., 2019). audit findings basically reveal some problems in the weaknesses of the internal control system, noncompliance with regulations, inefficiency, ineffectiveness, and uneconomic government practice in managing the national budget (bpk-ri, 2021). it is suggested by furqan et al. (2020), who confirmed that as an external auditor, bpk-ri proposes evaluating internal control structure and compliance aspects of financial management within governments. the audit findings also indicate the presence of fraud, non-compliance, and misuse of government money potential (liu & lin, 2012; nguyen et al., 2017; setyaningrum, 2017; bo et al., 2020). bpk-ri subsequently proposes recommendations on audit findings to be followed up by the government. follow-up audits will improve the sustainability of the organization's financial management so that it is expected to promote public service quality. figure 1b below shows that government institutions' corrective actions are not at an optimum level yet. as can be seen, as of june 30, 2020, the percentage of unfinished recommendations was still high, approximately 42%, while the number of findings was still above a couple of thousand items. these figures may contradict the fact that almost all ministries and government agencies were awarded unqualified opinions (figure 1a). pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 3 figure 1a audit opinions on central governments source: audit supreme auditor report figure 1b audit findings and follow up source: audit supreme auditor report figures 1a and 1b depict that the better quality of government financial reports was not followed by a decrease in the number of audit findings over the 2015-2019 period. meanwhile, audit recommendation follow-up has consistently risen, although the audit findings have remained relatively stable. these phenomena might occur when government institutions take some actions regarding audit recommendations by creating standardized procedures, issuing regulations, and establishing new government (functional) units; those potentially become some other audit findings. evy et al. (2021) asserted that the more government and functional units, the more complex the business process to understand by the auditor, and therefore the more information to be disclosed. hence, implementing new procedures and regulations post audit recommendation might induce audit findings if the weakness of internal control arises. the new procedures might also affect public service delivery for society. furthermore, rakhman (2019) and graycar (2015) suggested that conflicts of interest, misinformation, bribery, nepotism, lawful uncertainty concerning bribery, and other fraudulent acts influenced good governance, particularly public services. from the study results, it can be assumed that the audit findings illustrated a weak internal control system and non-compliance with regulations, leading to government losses and acts of 2015; 2.281 2016; 2.021 2017; 1.909 2018; 1.909 2019; 2.131 722 816 861 997 1.227 1.000 2.000 3.000 2015 2016 2017 2018 2019 audit findings and follow-up findings follow up linear (findings ) linear (follow up) pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 4 corruption. the high number of audit findings then induces a lower quality of financial reports and public services (furqan et al., 2020). the increased quality of financial reports might be followed by improved public service quality. factors affecting the quality of government financial statements have been extensively discussed in various studies (such as tiurmaida et al., 2021; furqan et al., 2020; fachriyandana & wibowo, 2020; ratmono & sutrisno, 2019; pamungkas et al., 2018; rahayu & fidiana, 2018; din et al., 2017; setyowati et al., 2017; setyaningrum 2017, sari 2015). notwithstanding the above references, those results are inconclusive regarding government financial reporting quality determinants. most studies also discussed the impact of audit findings, audit recommendation follow-up, and government size on government reporting quality. on the other hand, the effect of financial reporting quality on government performance is rarely found and provides different results (wijayanti & suryandari, 2020; artha et al., 2020, jannah et al., 2020). those studies scrutinized the impact of audit results on financial performance. yet, little evidence explored public service determinants without considering government reporting quality (rakhman, 2019; graycar, 2015; bose, 2004). a recent study by furqan et al. (2020) revealed that financial report quality led to a better quality of public services because efforts to improve the quality of financial reports would be one way to improve the quality of public services. they also found that those audit findings negatively affected the quality of public services in local governments either directly or indirectly through the quality of financial reports. meanwhile, audit recommendation follow-up led to a higher level of public services, either directly or indirectly, through the quality of financial reports. moreover, kiswanto and fatmawati (2019) also proved that audit findings and follow-up audit findings influenced local government performance. however, it is not consistent with the research results of artha et al. (2015), uncovering that audit findings did not affect the performance of local government administration. based on the above studies, government financial reporting and public service may leave gaps to fill. the first issue is that the relationship between audit results and financial statement quality has not resulted in uniform conclusions. meanwhile, the association between audit results, government reporting, and public service quality still lack references. it is the first motivation for conducting the study. the next concern is about the measurement of public service quality. furqan et al. (2020) have conducted a study on sub-national governments using local government performance scores published by the ministry of home affairs. while the measurement of public service in the lower level of governments is relatively not difficult to find, the data for central government is various and strictly limited to access. therefore, this study differs from furqan et al. (2020) in light of the data observed. the current researchers analyzed national governments, while furqan et al. (2020) discussed sub-national governments. secondly, the researchers developed another public service quality indicator not present in the study of furqan et al. (2020). related to that, the measurement of public service quality in central governments becomes the most pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 5 challenging to discuss in this research. therefore, this research contributes to developing public service quality measurement among central governments. the current researchers also used non-tax revenue (pnbp) data as a proxy to measure the central government's public service quality for several reasons. firstly, non-tax revenue is imposed on society from public service delivery in various line ministries and agencies. the amount of non-tax revenue collected by national governments may indicate the quantity of public service demanded by society. under law number 9 of 2018, funds from non-tax revenue can be used to meet expenditures to improve service quality (wibowo et al., 2021). secondly, data regarding non-tax revenue is accessible by formal request to the ministry of finance. therefore, this study enriches literature by providing a new measurement of public service quality in line ministries and government agencies. further, this paper provides evidence that audit findings negatively affect government financial reporting quality, while audit recommendation follow-up promotes better public service quality within central government institutions. this study also contributes a new measurement of public service quality, which is relatively new for the indicator among line ministries and agencies. practically, this research proposes suggestions for both bpkri as a supreme auditor and central government offices as public service providers. the former needs to re-evaluate recommendations to be more effective in encouraging public service improvement. meanwhile, the latter needs to create a more excellent internal control system and appropriate standard of operating procedure regarding public service delivery. literature review and hypotheses development jensen and meckling (1976) explain that the agency relationship arises due to a contractual bond between the agent and the principal. in the public sector, the agent is described as the government, whereas the principal is the community (zimmerman, 1977). to overcome the problem of asymmetric information, the government must prepare financial reports that provide quality information and meet the elements of the criteria set. in addition, the unqualified opinion given by the supreme auditor on the financial statements provides information to the principal that financial management has been carried out properly so that the possibility of corruption is least likely (setyaningrum & martani, 2017). government auditing may also help curb corruption (liu & lin, 2012). meanwhile, the audit findings indicate that the organization's internal control system is ineffective, non-compliance with laws and financial accounting standards, and ineffective revenue and expenditure management (nguyen et al., 2017; setyaningrum, 2017; bo et al., 2020). besides, the quality of financial reports can be affected by audit findings. the more audit finding disclosed by the auditor, the more likely government reporting awarded qualified opinion. on the other side, stakeholder theory suggests that the company is an entity that does not only operate for personal interests but also provides benefits to all its stakeholders pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 6 (ghozali & chairi, 2014). the organization's existence is strongly influenced by the support of stakeholders in the organization. thus, an organization must maintain relationships with its stakeholders by disclosing information to stakeholders and accommodating their needs and desires of stakeholders (tiurmaida et al., 2021). hence, stakeholders may rely on audit reporting to evaluate government performance (pamungkas et al., 2021). turning to the legitimacy theory, as revealed by suchman (1995), legitimacy formation is caused by the condition of the organizational nature in line with the goals of the parties around the organization's activities. legitimacy is also an orientation to take sides with the community, individuals, and the government in managing the company (gray et al., 1995). when the organization's legitimacy is lost, the organizational goals will be challenging due to the reduced flow of resources the organization receives. as such, an organization needs to design and manage institutions to protect its legitimacy. legitimacy theory can also apply to the public sector. government activities, consequently, must align with the values and norms that apply to society so that community trust will arise (haniffa & cooke, 2005). mandated by bills of 25/1999, public service became more popular during bureaucracy reform. sancoko (2011) addressed that public service is also the most important element in improving the quality of social life in any society. in addition, nugraha (2018) stated that public services are various forms of services, either in the form of goods or services, carried out mandatorily by several government institutions. here, ministries may impose user charges for public service under law number 9 of 2018 concerning non-tax revenue. wibowo et al. (2021) then explained that the idea of non-tax revenue levies on governmental services is for budget and public service enhancement purposes. by adopting earmarked non-tax revenue for specific purposes, the government is willing to ensure that public service provision could be available and affordable. mourre and reut (2019) further suggested that the role of user charges is to support a more efficient use and allocation of government resources. much literature on user charges has focused on the price signaling function of costs (sun & jung, 2011; bierhanzl & downing, 2004; jung & bae, 2011). bird (2001) also argued that user charges achieve the goal of economic efficiency by providing information to public sector suppliers as to how much clients are actually willing to pay for particular services. in this study, the legitimacy theory is related to the government’s need for community legitimacy in supporting the implementation and financing of development. the government, represented by ministries/agencies, will seek to improve accountability and the quality of its performance by providing financial information and public services to maintain the legitimacy of the public. in measuring the quality of financial statements, the audit findings are substantial elements. thus, a better financial statement should contain fewer problems either in the number of findings or the monetary terms (pamungkas et al., 2019). audit findings also originated from comparing criteria and facts (agustiningsih et al., 2021). besides, the audit pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 7 findings indicate a poor internal control system (fachriyandana & wibowo, 2020; masyitoh, 2014) and incorporated corruption level (liu & lin, 2012). furthermore, the quality of financial statements can be affected by audit findings. the more findings revealed, the less likely it will result in good opinion generated and otherwise (rahmi & ariani, 2020). this opinion is generally associated with compliance with regulations and weaknesses in an internal control system with a financial impact (rahayu & fidiana, 2018). this argument is also supported by the research of furqan et al. (2020), setyaningrum (2017), and johnson et al. (2012). the study of amyulianthy et al. (2020) also reported that audit findings could have a negative effect on audit opinion. therefore, the first hypothesis was proposed as follows: h1: audit findings negatively affect the quality of financial reports. following the legitimacy theory, the government carries out its duties to meet the community's needs to continue getting support and trust from the environment. in addition, the regulation of the bpk ri number 2 of 2017 defines audit recommendations as auditors' suggestions based on the examinations' results addressed to authorized persons and bodies to take action (rahmi & ariani 2020). audit recommendation followup also indicates that improvement efforts will enhance the quality of financial reports. this action also represents the effectiveness of internal supervision by the internal auditor (furqan et al., 2020). besides, this follow-up indicates the commitment level of central governments to overcome accountability problems (pamungkas et al., 2019). governments that follow up on recommendations from the results of the prior year’s audit tend to have better internal control systems (astriani, 2014), may affect good governance (arifianti et al., 2014; sari, 2013), and result in an improved audit result for subsequent year (pratiwi & aryani, 2016). studies conducted by furqan et al. (2020) and agustina and setyaningrum (2020) showed a positive relationship between audit recommendation follow-up and the quality of financial reports. moreover, pratiwi and aryani (2016) confirmed that corrective actions on audit results would likely influence audit opinion. thus, the researchers expect that audit recommendations will improve government reporting quality. hence, the second hypothesis for this study is: h2: audit recommendation follow-up positively affects the quality of the financial reports. agency theory describes the relationship between agents and principals that can lead to asymmetric information (jensen & meckling, 1976). in this regard, the audit results released by the independent party denote how the government's internal control system is implemented, the level of compliance with accounting standards, financial reporting, and violations in revenue and expenditure management. the more effective national governments' follow-up recommendations, as the audit report, the more accountable financial management is in the following period (liu & lin, 2012). regarding this pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 8 argument, conceptually realizing public service quality will be significantly affected by government funding management effectiveness and the accountability level in delivering public services (furqan et al., 2020). when audit findings are low, it indicates that financial management has been carried out correctly since it is supported by an effective control system and compliance with regulations and vice versa. furqan et al. (2020) and artha et al. (2015) revealed a negative effect of audit findings on the quality of public services and financial performance, respectively. according to agency theory, the ministries must also be monitored to ensure that management is carried out under applicable rules and regulations, particularly associated with public service delivery. a study has also been conducted by harumiati and payamta (2014). meanwhile, marfiana and kurniasih (2013) found that the audit finding variable had a negative effect on the financial performance of government institutions. it is supported by furqan et al. (2020), affirming that the quality of financial reports could strengthen the relationship of audit findings to the quality of public services. the more audit findings, the lower-level audit opinion will be, affecting the quality of public services. therefore, the following hypotheses are proposed for further analysis regarding the above explanation. h3a: audit findings negatively affect the quality of public services. h3b: audit findings negatively affect the quality of public services through financial report quality. based on the legitimacy theory, the government seeks to maintain public trust. follow-up audit recommendations are thus carried out to improve the quality of public services to preserve trust in society. research by furqan et al. (2020) uncovered that the follow-up to audit recommendations positively affected the quality of public services. kiswanto and fatmawati (2018) also revealed that the higher the follow-up to audit recommendations, the higher the performance of local governments. in other words, implementing audit recommendations can improve the organization's weaknesses to improve public service quality. audit recommendations also enforce line ministries to maintain public trust by improving the quality of its financial management and public services. a study conducted by setyaningrum (2017) disclosed that the audit recommendation follow-up positively affected the quality of financial reports. these results illustrate that when the government implements audit recommendations from the auditors, it will improve government performance. therefore, improvements to the management of state finances will provide improvements to public services. furqan et al. (2020) also showed that the audit recommendation follow-up positively affected the quality of public services through the quality of financial reports. referring to the preceding argument, a couple of hypotheses associated with audit recommendation follow-up and public services are as follows: pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 9 h4a: audit recommendation follow-up positively affects the quality of public services. h4b: audit recommendation follow-up positively affects the quality of public services through financial reporting quality. the quality of financial reports signals the financial management carried out by the government (agent). based on the legitimacy theory, the organization can afford the legitimacy or trust of its people by disclosing complete financial information and improving its services. efforts to lift the quality of financial reports may accelerate organizations to take action to enhance the effectiveness of their performance. subsequently, the legitimacy of the community will be gained. due to the limited literature discussing the financial report and public service quality in indonesia, the researchers may consider performance determinants literature instead. studies conducted by amalina and sumardjo (2020), al-dmour et al. (2018), and sohail (2019) revealed that the quality of financial reports influenced performance. furqan et al. (2020) also demonstrated that the quality of financial reports significantly affected the quality of public services. thus, the following hypothesis proposed in this study is: h5: the quality of financial reports positively affects the quality of public services. based on hypothesis development explained in the previous section, figure 2 summarizes the theoretical model to highlight all constructed hypotheses. figure 2 theoretical model research method this study used a quantitative approach in panel analysis, collecting secondary data from government offices. the research objects were the indonesian governmental audit finding audit recommendation follow-up financial report quality public service quality h1 h2 h5 h3a h3b h4b h4a pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 10 departments that imposed non-tax revenue from public service delivery over the 20152019 period. then, the audit findings and recommendation data originated from bpk, while non-tax revenue came from the directorate general of treasury of the ministry of finance (djpb). to obtain the appropriate data, the sampling in this study employed a purposive sampling technique, determined based on specific criteria, as shown in table 1. the total number of samples was 170 observations (balanced) from 34 central government institutions for the five years. table 1 sample selection criteria in addition, the independent variables were audit findings (find) and audit recommendation follow-up (follupt-1). audit findings are defined as the examination results caused by differences between conditions and criteria. the audit findings were represented by the number of non-compliance with regulations and weaknesses of the internal control system, adopting the research of furqan et al. (2020) and fachriyandana and wibowo (2020). meanwhile, audit recommendation follow-up is characterized as an activity carried out by the auditee and other authorized parties to complete the recommendations on the results of examining the bpk findings (bpk 2017). in this study, audit recommendation follow-up was described by the ratio between follow-up regarding recommendations and the total number of audit recommendations in the preceding year (furqan et al., 2020; agustina & setyaningrum, 2020). then, the control variable is termed as a constant variable to avoid the influence of external factors not examined (sugiyono, 2017). the control variable used was the size of the ministry/institution. besides, the proxy employed the ratio of the budget realization of the general fund (dipa-rm) to total assets. here, the realization of general fund (pure rupiah) expenditure against total assets illustrates the size of government agencies in financing their needs. next, intermediary variables generally affect the relationship between the independent and dependent variables in an indirect connection and cannot be observed and measured (sugiyono, 2017). in this study, the intermediary variable was the quality of financial reports (finq), with audit opinion as a measurement proxy. the audit opinion was measured using a dummy variable. unqualified financial statement opinion (wtp) was given a value of 1 (one), while opinions other than wtp were given a value of 0 (zero). meanwhile, the measurement of audit opinion refers to the research of furqan et al. (2020) and agustina and setyaningrum (2020). no criteria total 1 line ministries/agencies present financial reports. 86 reduced 2 new ministries/institutions formed in 2015-2019 3 3 ministries/institutions have no non-tax revenue. 49 sample total 34 observation period (2015-2019) 5 observation total 170 pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 11 moreover, the dependent variable used in this study was the quality of public services. here, no or little literature proposes public service indicators at central government offices. data concerning this measurement were unavailable as well. a prior study by furqan et al. (2020) only used performance scores for local governments. thus, the current researchers proposed a new approach that may be relevant for a proxy of the measurement. in this study, the quality of public services is defined as the services provided by the ministries/agencies related to their duties and functions associated with non-tax revenue levies. the public service in this study was then measured using the expenditure ratio derived from the earmarked budget from non-tax revenue to total assets. the indicator illustrates that the greater the government spending funded from non-tax revenue, the more service activities are delivered to society. the funds are also strictly allocated from non-tax revenue to maintain and enhance public service quality as mandated by law number 20 of 1997, amended by law number 9 of 2018. the empirical model to test the research hypothesis can be seen in the following equations. finqit = α0+ α1 findit + α2follupit-1 + α3sizeit + e ………………………………..….. (1) pubqit = β0+ β1 finqit + β2 findit + β3 follupit-1 + β4sizeit + e…………………... (2) equation i examined the direct effect of audit findings and audit recommendation followup on the quality of financial reports. equation ii explored the direct impact of the quality of financial reports, audit findings, and audit recommendation follow-up on the quality of public services. equations i and ii were tested separately using binary logistic regression and multiple linear regression in the eviews 9 application. testing with sobel path analysis was then used to test the indirect effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the quality of public services through the quality of financial reports. result and discussion the descriptive statistical analysis showed as many as 170 observations (table 2), where the average pubq value was 0.038704, with the highest value of 0.428 and the lowest value of 0.0001706. these figures indicate that national governments had efficiently disbursed money compared to their total assets to carry out public services, whereas the average non-tax revenue funding was only below 5% of assets. then, finq revealed the highest value of 1 (one) and the lowest of 0 (zero), with the average reaching 0.88. it denotes that most line ministries were awarded unqualified opinions by supreme auditor. meanwhile, find uncovered an average value of 17.84118, a minimum value of 1 (one) case, and a maximum of 80 cases. then, follupt-1 yielded an average value of 0.4417 with a maximum value of 1 or 100% followed up and a minimum of 0 (zero). the audit results depict that central governments have several problems to solve regarding accountability. meanwhile, the size variable demonstrated an average value of 0.733, a pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 12 minimum value of 0.00423, and a maximum of 6.8954. the size data signifies that this study's line ministry varied from small to big offices. table 2 descriptive statistic variables pubq finq find follupt-1 size mean 0.038704 0.882353 17.84118 0.441780 0.733504 median 0.013253 1 16 0.396810 0.462643 maximum 0.428491 1 80 1 6.895421 minimum 1.74e-06 0 1 0 0.004230 std. dev. 0.070318 0.323142 10.78260 0.280902 0.891007 observation 170 170 170 170 170 description: pubq: public service quality; finq: financial reporting quality; find: audit findings of weaknesses in the internal control system plus non-compliance with laws and regulations; follup: audit recommendation follow-up; size: size the first step in this study was to test the direct effect of the independent variables on the finq variable. table 3 presents the variable correlation analysis for independent variables in logistic regression (model 1). all independent variables were not correlated since the correlation coefficient was far below 0.90. table 3 variable correlation analysis-model i find follup size find 1.000 -0.386 -0.002 follupt-1 -0.386 1.000 0.108 size -0.002 0.108 1.000 this binary logistic regression does not require a normality test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test, yet a multicollinearity test is essential (ghozali, 2018). the examination indicates that the vif score for each independent value was around 1.0 (no more than 10), and the tolerance value was approximately 0.9, above the accepted level (0.1). thus, there was no multicollinearity in this binary logistic model. furthermore, the regression results for model i equation showed the effect of audit findings, audit recommendation follow-up, and organizational size on the quality of financial reports (table 4). the regression model used was binary logistic regression because finq uses dummy variables. based on the likelihood ratio (lr) and hesmer lemeshow statistic, this binary logistic model was feasible, fit, and acceptable (prob-lr statistic<0.05). in addition, the coefficient of determination in equation i is indicated using the mcfadden r-squared value, showing that the independent variables could explain the dependent variable by 10.46%, while other variables outside the research model influenced the rest. pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 13 table 4 the results of the regression equation regression model i: finqit = α0+ α1 findit + α2follupit-1 + α3sizeit + e variables coefficient prob. find -0.059266 0.0056 follupt-1 0.601956 0.5672 size -0.285573 0.2197 c 3.227591 0.0000 mcfadden r-squared 0.1046 lr statistic 12.87779 prob (lr-statistic) 0.004908 hosmer lemeshow statistic 11.1498 prob (chi-square) 0.1934 then, the second step was the independent variables' direct effect on the pubq variable. table 5 presents the variable correlation analysis for independent variables in panel regression (model 2). all related variables were not correlated as the correlation coefficient was below 0.90. table 5 variable correlation analysis-model ii finq find follup size finq 1.000000 -0.287301 0.109333 -0.110406 find -0.287301 1.000000 -0.386336 -0.002040 follup 0.109333 -0.386336 1.000000 0.108145 size -0.110406 -0.002040 0.108145 1.000000 in this research, equation ii model examined the direct effect of the intermediary variable on the quality of financial reports and the independent variables of audit findings and audit recommendation follow-up on the quality of public services on the dependent variable of pubq, using multiple linear regression. after using the chow, hausman, and lagrange multiple tests, the researchers selected the fixed effect model. the following step tested the classical assumptions to ensure that the regression model met the blue (best linear unbiased estimate) assumption. the classical assumption test consisted of normality, heteroscedasticity, multicollinearity, and autocorrelation tests. table 6 the results of the regression equation ii model regression ii: pubqit = β0+ β1 finqit + β2 findit + β3 follupit-1 + β4sizeit + e variables coefficient prob. finq -0.000420 0.7716 find -1.84e-05 0.7822 follupt-1 0.006486 0.0088 size 0.018315 0.0000 c 0.023104 0.0000 r-squared 0.924588 adjusted r-square 0.903450 f-statistic 43.74017 prob (f-statistic) 0.000000 durbin-watson stat 1.934440 pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 14 table 6 presents the multiple linear regression results of the fixed effect model using the generalized least square method due to heteroskedasticity. adjusted r-squared showed that the independent variables could explain the dependent variable pubq by 90.3%, whereas other variables outside the study influenced the remaining 9.7%. in addition, prob (f-statistic) revealed the value<significance value=5%, meaning that the independent variables simultaneously affected the dependent variable. to test the indirect effect of the independent variables on the dependent variable through the intermediate variable, the sobel test was carried out. based on the path analysis results using the sobel test, the indirect effect of audit findings on the quality of public services through the quality of financial reports showed a coefficient value of 0.00000249, a standard error of 0.0000088266, and a t-count value of 0.282009561. they were smaller than the t-table value of 1.97445, indicating that the audit findings had no indirect effect on the quality of public services, with the quality of financial reports as an intermediary variable. meanwhile, the indirect impact of audit recommendation follow-up on the quality of public services through the quality of financial reports uncovered a coefficient value of -0.0002528, a standard error of 0.001745861, and a t-count value of -0.1481. they were smaller than the value of the t-table of 1.97445, thus signifying that the audit recommendation follow-up significantly did not have an indirect effect on the quality of public services with the quality of financial reports as an intermediary variable. audit findings, government reporting, and public service quality the audit findings result from an assessment of the audit conducted by bpk on the auditee's financial statements considering the control system and compliance with laws and regulations. based on agency theory, supervision of agents is carried out to ensure that the financial information submitted is guaranteed and free from asymmetric information. the higher the audit findings, the more likely the financial statements presented have material misstatements, affecting the opinion on the financial statements. this study's results showed that those audit findings significantly and negatively affected the quality of financial statements. thus, the more audit findings on the audit of the ministry/institution's financial statements, the probability of obtaining an unqualified opinion decreases. the results of this study align with prior studies by furqan et al. (2020), fachriyandana and wibowo (2020), sari et al. (2015), setiyawati (2016), and johnson et al. (2012). this research implies that the line ministries should strive to put audit findings at a lower level to improve the government reporting quality (furqan et al., 2020). in this study, the researchers may say that when the central governments have a large number of audit findings, it indicates that many forms of violations (including corruption activities) occur in national government institutions. audit findings also reveal opportunities for irregularities and cause abuse of authority, which results in ineffective and inefficient financial management (siregar & rudiansyah, 2019). in addition, audit findings denote a decrease in the credibility of the information presented in the financial statements, which will negatively affect the quality of financial reports. non-compliance with regulations can also result in potential losses and a lack of income, which has a material impact on the pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 15 relevant ministries/agencies (amyulianthy et al., 2020). besides, violation of compliance with laws and regulations will impact the not fair presentation of financial information, affecting the opinion obtained. turning to the public service quality issue, audit findings denote weaknesses in the internal control system and government non-compliance. this condition leads to ineffective financial management that results in public service delivery. according to agency theory, the agency relationship between the agent and the principal will lead to the emergence of asymmetric information, impacting moral hazard. this study’s results revealed that the audit findings did not affect the quality of public services. these results are not consistent with studies by furqan et al. (2020), kiswanto and fatmawati (2019), and sudarsana and shidiq (2013). however, this study’s results align with the research conducted by wijayanti and suryandari (2020), amalina and sumardjo (2020), noviyanti and kiswanto (2016), and artha et al. (2015). the researchers may also argue that the number of not material findings is thought to significantly impact the government administration's performance. it is not supported by agency theory either. for that reason, governments must be monitored to ensure that management is carried out in accordance with regulations to guarantee accountability in public service (wijayanti & suryandari, 2020). the audit findings were also assessed by the number of cases related to financial management, while public service quality was represented by the non-tax revenue budget absorbed in delivering services. therefore, it might not describe the overall association between those variables because audit findings relate not only to financial performance but also to administration matters (noviyanti & kiswanto, 2016). another argument is that audit findings did not directly link to the public service activities or that internal supervision was effective. audit recommendation followup promptly executed by ministries is also possible (artha et al., 2015). the indirect effect of audit findings based on the legitimacy theory, the government is willing to provide the best values through financial statement disclosures to provide an overview of the government's performance. the smaller the audit findings, it illustrates that financial management has been carried out properly, affecting the opinions obtained and providing a good overview of the government's performance to the public. this study’s results showed no significant effect of audit findings on the quality of public services through the quality of financial reports. the study results are not in accordance with the research of furqan et al. (2020), stating that audit findings could indirectly affect the quality of public services through the quality of financial reports. the audit findings did not significantly impact the quality of public services, presumably because the audits carried out were only based on the financial management process, which did not assess the government's overall performance. in addition, the quality of financial reports could not mediate the effect of audit findings on the quality of public services since examining financial statements was limited to assessing the fairness of financial statements. pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 16 discussion: audit recommendation, government reporting, and public service quality the study results revealed that the audit recommendation follow-up had no significant effect on the quality of financial statements. the results of this study are not in line with the research of furqan et al. (2020), agustina and setyaningrum (2020), setyaningrum (2017), sari et al. (2015), and johnson et al. (2012). however, this study is in line with nurdiono et al. (2016) and agusti (2014). nurdiono et al. (2016) also said that the recommendations given and followed up could not guarantee that the financial statements are free from errors or misinformation. it is possible due to differences in interpretation of the recommendations given. in addition, other factors causing the audit recommendation follow-up not to affect the opinion of the financial statements are that the audit recommendations might not be right on target, lack of leadership commitment, and not yet strict sanctions for negligent work units in completing follow-up audit results. regarding public service issues, referring to stakeholder theory, management will try to carry out interests according to stakeholder expectations. this study’s results uncovered that the audit recommendation follow-up had a significant positive effect on the quality of public services. the results of this study are in accordance with furqan et al. (2020) and kiswanto and fatmawati (2019). in this case, audit recommendation follow-up plays an essential role in increasing efficiency, effectiveness, and accountability in implementing tasks and functions in government, especially in financial management and public services. another factor causing audit recommendation follow-up to influence the quality of public services is that the follow-up in accordance with the recommendations will improve government performance and the quality of public services. in contrast, an unfinished previous year's audit recommendation by the auditee may affect audit findings in the current audit period, depending on how high the materiality level is. based on stakeholder theory, the prior recommendation that significantly affects subsequent year process business in delivering public service must be considered by the auditee to follow up in a high priority. governments should also pay more attention to several aspects that make stakeholders dissatisfied. bpk also requires the audited entity to conduct a follow-up on the audit, and the entity must provide a report at least 60 days after the audit recommendations are given, as mandated in bpk regulation no. 2 of 2017. good follow-up will have implications for improving organizational governance so that public services will also increase. sari (2013) revealed that the bpk's recommendations follow-up positively influenced good governance. audit recommendation follow-up is vital to enhance accountability, including reducing the potential for non-compliance that indicates corrupt behavior (liu & lin, 2012). indirect impact of audit recommendation follow-up based on the path analysis carried out, the study's results indicated no effect between the audit recommendation follow-up and the quality of public services through the quality of financial reports. these results do not support the legitimacy theory, where the audit recommendation follow-up influenced the quality of financial reports and improved the pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 17 quality of public services. the results of this study are not consistent with the research of furqan et al. (2020) either. it denotes that financial statements could not mediate the effect of financial audit findings on the quality of public services. from these results, it can be assumed that concrete actions to improve audit findings can enhance the quality of public services compared to only disclosing information regarding implementing audit recommendation follow-up in the financial statements in the following year. government reporting and public services: beyond discussion the final discussion explores the connection between government financial statements and public services. based on agency theory, it is necessary to have financial reports to avoid asymmetric information between the government and the public. meanwhile, legitimacy theory states that the government discloses information on financial management to provide an overview to the public about its performance to maintain public trust. this study’s results showed that the quality of financial reports had no significant effect on the quality of public services. these results are not in accordance with some works (furqan et al., 2020; sohail, m., 2019; sutopo et al., 2017; and budianto, 2012). on the other hand, the results of this study are in line with the research of wijaya et al. (2018), susanti et al. (2018), and kusuma and kurniasih (2017). marfiana (2013) also asserted that audit opinion awards do not rely on performance assessment, so better government reporting does not necessarily promote the enhancement of government administration. moreover, susanti et al. (2018) stated that bpk only examined the fairness of financial statements; therefore, it is not always followed by performance progress. audit findings discussed earlier in this study deal with overall activities within line ministries. as such, the researchers may scrutinize the association between audit results and the performance of government institutions by taking into account audit findings in non-tax revenue matters only rather than general findings. as can be seen in table 7, audit findings in central government entities as non-tax revenue collectors have increased from 2015 through 2019. the amount of money corresponding to these cases also has risen in the same period. these figures indicate that when discussing public service among national government institutions, individuals should pay attention to the accountability problems in non-tax revenue management. there are also unfinished violations due to non-tax revenue mismanagement, such as how ministries manage money earned from the public (dinarjito, 2017). unless non-tax revenue problems are solved, the public service issue associated with the user charges levy is still questionable. moreover, although central government reporting quality has improved, as represented by audit opinion, audit findings related to non-tax revenue matters have also been growing. thus, further research needs to analyze deeply how public officers are excellent in financial statement preparation but do not totally comply with non-tax revenue regulations. by this, the researchers may argue that the puzzles among audit results, opinion, and public service imposing non-tax revenue would be a brighter picture. pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 18 table 7 audit findings in non-tax revenue matters description 2015 2016 2017 2018 2019 number of ministries/agencies 26 46 35 36 40 findings in the amount of billion rupiahs and usd 440 1,300 1,250 352.38 and usd 78.07 million 709.64 conclusion the researchers concluded that the number of audit findings would likely move in the opposite direction with government reporting quality. the more audit finding incidents, the quality of the financial statements would likely decrease. meanwhile, the follow-up audit recommendations led to better public service delivery in various line ministries. consequently, this study does not confirm the indirect contribution of audit results to public service performance by using financial statement quality as a mediator. in other words, the quality of public services by government institutions that imposed non-tax revenue was not coming together with the progress of audit opinion. by this, the researchers may say that they are not twin siblings. moreover, a significant contribution of this study is dealing with public service measurement in central governments. to overcome the limitations in obtaining a ministry/institutional service quality score, the authors used expenditure realization data sourced from non-tax state revenues (pnbp) as a proxy for the quality of public services. however, the realization of expenditure from pnbp has not fully covered public service activities because some of those activities are covered by the general fund (beyond nontax revenue). therefore, this study has several limitations to address. the researchers only focused on the line ministries and government agencies that imposed non-tax revenue as levies in public service delivery. some government offices at the national level, which were not collecting revenue, were not covered in this research. thus, this work lacks generalization. in addition, variables observed in this work did not consider aspects beyond audit matters, such as leadership, internal auditing, information technology, and human resources. still, these data are valuable to enrich the perspective concerning internal resources within central government institutions that might influence the quality of government reporting and public service. besides, the indicators of audit findings were only based on the number of cases found, not separated into internal control weaknesses and noncompliance incidents. the results associated with non-tax revenue accountability issues had also not been paid attention to in this study. accordingly, the effect of audit findings on public service quality was difficult to observe. future research is expected to develop the quality of public services with other indicators and consider using primary data through a questionnaire survey to measure the quality of public services. the upcoming study can also extend the research period, using a longer lag time variable and other research method, and taking into account some significant pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 19 variables that may affect the quality of financial reports and the quality of public services, as stated earlier. this research is also expected to be a valuable resource for government agencies. in addition, bpk is expected to improve the quality of recommendations on audit findings relevant to the priorities of ministries/agencies. the supreme auditor also needs to supervise more intensively over audit recommendations supposed to be followed by governmental departments. on the other hand, national governments are expected to improve the effectiveness of the internal control system and compliance with laws and regulations in managing state finances to create more quality and reliable financial information. these institutions are then expected to overcome non-tax revenue irregularities to promote good governance in public service. references agusti, a. f. (2014). faktor determinan akuntabilitas dan transparansi kementerian/lembaga. tesis. universitas indonesia. retrieved from https://staff.ui.ac.id/system/files/users/hilda.rosieta/publication/2014-_iv.pdf agustina, n. & setyaningum, d. (2020). determinants quality of local government financial statements in indonesia. review of integrative business and economics research, 9(3), 226 – 239. retrieved from https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum2/publication/341227260_determinants_quality_of_local_government_financial _statements_in_indonesia/links/5eb4b46b92851cd50da1298e/determinantsquality-of-local-government-financial-statements-in-indonesia.pdf agustiningsih, s. w., murni, s., & putri, g. a. (2017). audit findings, local government characteristics, and local government financial statement disclosure. review of integrative business and economics research, 6(3), 179. retrieved from http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_6-3_a17-121_179187.pdf al-dmour, a. h., abbod, m., & al-qadi, n. m. (2018). the impact of the quality of financial reporting on non-financial business performance and the role of organizations demographic attributes (type, size and experience). academy of accounting and financial studies journal, 22(1), 1-18. https://doi.org/10.4018/ijcfa.2017070101 amalina, l. n. & sumardjo, m. (2020). the effect of local expenditure, local wealth level, audit opinion, and audit findings on the performance of indonesian local government. information and business review, 20(2), 12-19. https://doi.org/10.22610/imbr.v12i2(i).3062 amalina, l. n., & sumardjo, m. (2020). the effect of local expenditure, local wealth level, audit opinion, and audit findings on the performance of indonesian local governments. information management and business review, 12(2 (i)), 12-19. amyulianthy, r., andi, s. u. a., & shint, b. (2020). temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit. jurnal penelitian akuntansi, 1(1), 14-27. arfianti h., payamta, & sutaryo. (2013). pengaruh pemeriksaaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraaan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di indonesia). paper presented at simposium nasional akuntansi xvi, manado. https://staff.ui.ac.id/system/files/users/hilda.rosieta/publication/2014-_iv.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/341227260_determinants_quality_of_local_government_financial_statements_in_indonesia/links/5eb4b46b92851cd50da1298e/determinants-quality-of-local-government-financial-statements-in-indonesia.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/341227260_determinants_quality_of_local_government_financial_statements_in_indonesia/links/5eb4b46b92851cd50da1298e/determinants-quality-of-local-government-financial-statements-in-indonesia.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/341227260_determinants_quality_of_local_government_financial_statements_in_indonesia/links/5eb4b46b92851cd50da1298e/determinants-quality-of-local-government-financial-statements-in-indonesia.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/341227260_determinants_quality_of_local_government_financial_statements_in_indonesia/links/5eb4b46b92851cd50da1298e/determinants-quality-of-local-government-financial-statements-in-indonesia.pdf http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_6-3_a17-121_179-187.pdf http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_6-3_a17-121_179-187.pdf https://doi.org/10.4018/ijcfa.2017070101 https://doi.org/10.22610/imbr.v12i2(i).3062 pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 20 artha, r. d., bauski, p., & m.t.a. (2015). pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit bpk terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi ntb). jurnal infestasi, 11(2), 214-229. https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133 astriani, d. (2014). pengaruh penyelesaian temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. laporan survei. badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi jawa barat. bierhanzl, e. j., & downing, p. b. (2004). user charges and special districts. management policies in local government finance, 315-351. bird, r. m. (2001). user charges in local government finance. in m. e. freire & r. stren (eds.), the challenge of urban government. washington, dc: the world bank institute. retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.115.3390&rep=rep1&t ype=pdf#page=213 bo, shiyu, yiping wu, & lingna zhong. (2020). flattening of government hierarchies and misuse of public funds: evidence from audit programs in china. journal of economic behavior and organization, 179(71673174): 141–51. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.08.045 bose, g. (2004). bureaucratic delays and bribe-taking. journal of economic behavior and organization, 54(3), 313-320 broadbent, j. & guthrie, j. (2008). public sector to public service: 20 years of contextual accounting research. accounting, auditing, and accountability journal, 21(2), 129-169. https://doi.org/10.1108/09513570810854383 budianto, w. (2012). pengaruh opini, temuan audit dan gender terhadap kinerja penyelennggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia tahun 2008-2010. skripsi. depok: universitas indonesia. connolly, c. & hyndman, n. (2006). the actual implementation of accrual accounting caveats from of a case within the uk sector public. accounting, auditing and accountability, 19(2), 272-290. https://doi.org/10.1108/09513570610656123 dien, m., munawarah, ghozali, i., & achmad, t. (2017). the follow up of auditing results, accountability of financial reporting and mediating effect of financial loss rate: an empirical study in indonesian local governments. european research studies journal, 20(4), 443–459. https://doi.org/10.35808/ersj/846 din, muhammad, munawarah, imam ghozali, & tarmizi achmad. (2017). “the follow up of auditing results, accountability of financial reporting and mediating effect of financial loss rate: an empirical study in indonesian local governments.” european research studies journal, 20(4): 443–59 dinarjito, a. (2017). analisis temuan badan pemeriksa keuangan atas penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga. info artha, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.5 fachriyandana, f., & wibowo, p. (2020). determinants of financial statement quality central governments: evidence from indonesia. paper presented at international conference of public sector accounting, pkn stan, south tangerang. https://doi.org/10.1201/9780367822965-25 furqan, a. c., wardhani, r., martani, d. & setyaningrum, d. (2020). the effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in indonesia. international journal of public sector management, 33(5), 535559. https://doi.org/10.1108/ijpsm-06-2019-0173 ghozali, i. (2018). aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 25. universitas diponegoro. https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133 https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.115.3390&rep=rep1&type=pdf#page=213 https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.115.3390&rep=rep1&type=pdf#page=213 https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.08.045 https://doi.org/10.1108/09513570810854383 https://doi.org/10.1108/09513570610656123 https://doi.org/10.35808/ersj/846 https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.5 https://doi.org/10.1201/9780367822965-25 https://doi.org/10.1108/ijpsm-06-2019-0173 pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 21 ghozali, i., & chairi, a. (2014). teori akuntansi, (edisi ke-4). semarang: badan penerbit universitas diponegoro. gray, r., kouhy, r., & lavers, s. (1995). corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of uk disclosure. accounting, auditing & accountability journal, 8(2), 47-77. https://doi.org/10.1108/09513579510146996 graycar, a. 2015. corruption: classification and analysis. policy and society, 34(2), 87-96. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.04.001 haniffa, r & cooke, t. (2005). impact of culture and governance structure on corporate social reporting. journal of accounting and public policy, 24(5), 391-430. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001 harumiati, y., & payamta, p. (2014). pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia tahun anggaran 2011. assets: jurnal akuntansi dan pendidikan, 3(2), 84-96. jannah, m., azwardi, a., & siddik, s. (2020). the effect of bpk audit result on financial performance. accounting, 6(7), 1253-1258. jensen, m. c. & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x johnson, l. e., lowensohn, s., reck, j. l. & davies, s. p. (2012). management letter comments: their determinants and their association with financial reporting quality in local government. journal of accounting and public policy, 31(6), 575-592. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.09.005 jung, c., & bae, s. (2011). changing revenue and expenditure structure and the reliance on user charges and fees in american counties, 1972-2002. the american review of public administration, 41(1), 92-110. https://doi.org/10.1177/0275074010366299 kiswanto & fatmawati, d. (2019). determinan kinerja pemerintah daerah: ukuran pemda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya. jurnal kajian akuntansi, 3(1), 44-54. https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689 kunjaman, g. (2020). ombudsman ri sadari pelayanan publik masih kurang. diunduh tanggal 14 desember 2020, https://investor.id/national/ombudsman-ri-sadaripelayanan-publik-masih-kurang. kusuma, p. m. & kurniasih, l. (2017). pengaruh opini audit dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota di indonesia. equity, 20(1), 5166. https://doi.org/10.34209/equ.v20i1.487 liu, j. & lin, b. (2012). government auditing and corruption control: evidence from china’s provincial panel data. china journal of accounting research, 5(2), 163 – 186. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002 marfiana, n. & kurniasih, l. (2013). pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit bpk terhadap kinerja keuangan pemmerintah daerah kabupaten/kota. sustainable competitive advantage (sca), 3(1). https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244 maryam, siti, n. (2017). mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. jipsi-jurnal ilmu politik dan komunikasi unikom, 6(1):1-18. masyitoh, r. d. (2014). pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi pada pemerintah daerah tingkat ii tahun 20082010. tesis. universitas indonesia. mourre, g., & reut, a. (2019). non-tax revenue in the european union: a source of fiscal risk?. international tax and public finance, 26(1), 198-223. https://doi.org/10.1108/09513579510146996 https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.04.001 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.09.005 https://doi.org/10.1177/0275074010366299 https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689 https://investor.id/national/ombudsman-ri-sadari-pelayanan-publik-masih-kurang https://investor.id/national/ombudsman-ri-sadari-pelayanan-publik-masih-kurang https://doi.org/10.34209/equ.v20i1.487 https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002 https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244 pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 22 nguyen, thang v., thang n. bach, thanh q. le, & canh q. le. (2017). local governance, corruption, and public service quality: evidence from a national survey in vietnam. international journal of public sector management, 30(2): 137–53. https://doi.org/10.1108/ijpsm-08-2016-0128 noviyanti, n. a., & kiswanto, k. (2016). pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. accounting analysis journal, 5(1). nugraha, j.t. (2018). e-government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten sleman). jurnal komunikasi dan kajian media, 2(1), 32-42. http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v2i1.758 nurdiono, sugiri, s., halim, a. & gudono. (2016). the effect of budgets proportion and non-financial factors on the audit results of local governments financial statements in indonesia. journal of indonesian economy and business, 31(2), 178-191. https://doi.org/10.22146/jieb.15288 ombudsman republik indonesia. (2020). ombudsman ri luncurkan laporan tahunan 2019. retrieved january 5, 2021, https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-riluncurkan-laporan-tahunan-2019 pamungkas, b., avrian, c., & ibtida, r. (2019). factors influencing audit findings of the indonesian district governments’ financial statements. cogent business & management, 6(1), 1673102. https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1673102 pamungkas, b., ibtida, r., & avrian, c. (2018). factors influencing audit opinion of the indonesian municipal governments’ financial statements. cogent business and management, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256 pratiwi, r., & aryani, y. a. (2016). pengaruh karakteristik pemerintah daerah, kepala daerah, tindak lanjut temuan audit terhadap opini. jurnal akuntansi, 20(2), 167189. https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52 rahayu, f. i. s., & fidiana, f. (2018). derterminan kualitas opini audit pemerintah daerah. jurnal akuntansi multiparadigma, 9(2), 267–279. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016 rahmi, m., & ariani, n. e. (2020). pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di privinsi aceh. jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (jimeka), 5(4). rakhman, f. (2019). budget implementation in a risky environment: evidence from the indonesian public sector. asian review of accounting, 27(2), 162-176. https://doi.org/10.1108/ara-01-2018-0020 ramadhan, m. i. (2019). ombudsman ungkap kualitas pelayanan publik. retrieved november 12, 2020, https://mediaindonesia.com/read/detail/247783-ombudsmanungkap-kualitas-pelayanan-publik ratmono, d. & sutrisno (2019). financial statements quality of central government entities: a test of institutional and agency theories. academy of accounting and financial studies journal, 23(3), 1-15. sancoko, b. (2011). pengaruh remunerasi terhadap kuasanlitas pelayanan publik. bisnis & birokrasi: jurnal ilmu administrasi dan organisasi, 17(1), 4. retrieved from https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol17/iss1/4/ sari, a. p., martani d., & setyaningrum, d. (2015). pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. simposium nasional akuntansi xviii. retrieved from https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum2/publication/332188445_pengaruh_temuan_audit_tindak_lanjut_hasil_pemeri https://doi.org/10.1108/ijpsm-08-2016-0128 http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v2i1.758 https://doi.org/10.22146/jieb.15288 https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2019 https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2019 https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1673102 https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256 https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52 https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016 https://doi.org/10.1108/ara-01-2018-0020 https://mediaindonesia.com/read/detail/247783-ombudsman-ungkap-kualitas-pelayanan-publik https://mediaindonesia.com/read/detail/247783-ombudsman-ungkap-kualitas-pelayanan-publik https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol17/iss1/4/ https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/332188445_pengaruh_temuan_audit_tindak_lanjut_hasil_pemeriksaan_dan_kualitas_sumber_daya_manusia_terhadap_opini_audit_melalui_tingkat_pengungkapan_laporan_keuangan_kementerianlembaga/links/5ca5bca7458515f785223bc8/pengaruh-temuan-audit-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dan-kualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-opini-audit-melalui-tingkat-pengungkapan-laporan-keuangan-kementerian-lembaga.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/332188445_pengaruh_temuan_audit_tindak_lanjut_hasil_pemeriksaan_dan_kualitas_sumber_daya_manusia_terhadap_opini_audit_melalui_tingkat_pengungkapan_laporan_keuangan_kementerianlembaga/links/5ca5bca7458515f785223bc8/pengaruh-temuan-audit-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dan-kualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-opini-audit-melalui-tingkat-pengungkapan-laporan-keuangan-kementerian-lembaga.pdf pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 23 ksaan_dan_kualitas_sumber_daya_manusia_terhadap_opini_audit_melalui_tingk at_pengungkapan_laporan_keuangan_kementerianlembaga/links/5ca5bca74585 15f785223bc8/pengaruh-temuan-audit-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dankualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-opini-audit-melalui-tingkatpengungkapan-laporan-keuangan-kementerian-lembaga.pdf sari, diana. (2013). pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintah, penyelesaian temuan audit terhadap penerapan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (penelitian pada pemerintah daerah di provinsi jawa barat dan banten). paper presented at simposium nasional akuntansi xvi, manado. setyaningrum, d. (2017). the direct and mediating effect of an auditor’s quality and the legislative’s oversight on the follow-up of audit recommendation and audit opinion. international journal of economic research, 14(3), 269 – 292. retrieved from https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum2/publication/321920260_the_direct_and_mediating_effects_of_an_auditor's_qua lity_and_the_legislative's_oversight_on_the_followup_of_audit_recommendation_and_audit_opinion/links/5c9d74bf92851cf0ae9e291 1/the-direct-and-mediating-effects-of-an-auditors-quality-and-the-legislativesoversight-on-the-follow-up-of-audit-recommendation-and-audit-opinion.pdf setyowati, l., isthika, w., & pratiwi, d. p. (2017). faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan. kinerja: journal of business and economics, 6(1), 1–20. https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843 siregar, m. i., & rudiansyah, j. (2019). pengaruh jumlah temuan audit terhadap opini audit kabupaten/kota se-sumatera. jurnal ecoment global, 4(1), 101-124. https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.576 sohail, m. (2019). impact of financial reporting quality on firm’s financing performance. global scientific journal, 7(7), 468-481. suchman, m. c. (1995). managing legitimacy: strategic and institutional approaches. academy of management review, 20(3), 571-610. https://doi.org/10.2307/258788 sudarsan, h. s. & shiddiq, n. r. (2013). pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di indonesia). diponegoro journal of accounting, 2(4), 1-13. sugiyono. (2017). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. bandung: alfabeta. sun, r. & jung, c. (2011). does user-charge financing reduce expenditure levels for the charge-financed services? the american review of public administration, 42(2), 170185. https://doi.org/10.1177/0275074011399753 susanti, d., amir, h. a., & tiswiyanti, w. (2018). pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera tahun 2010 – 2013). jurnal akuntansi & keuangan universitas jambi, 2(4), 11-20. https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52 sutopo, b., wulandari, t. r., adiati, a. k., & saputra, d. a. (2017). e-government, audit opinion, and performance of local government administration in indonesia. australian accounting, business and finance journal, 11(4), 6-22. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2 tiurmaida, j., murwaningsari, e., simanjuntak, b., & mayangsari, s. (2021). determinant of indonesia government financial reporting quality. journal of business and management review, 2(9), 595-604. https://doi.org/10.47153/jbmr29.2192021 wibowo, p., abimanyu, y., syafardi, h., prabowo, m., & indrawati, i. (2021). pengaruh belanja pemerintah pusat terhadap penerimaan negara bukan pajak pada https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/332188445_pengaruh_temuan_audit_tindak_lanjut_hasil_pemeriksaan_dan_kualitas_sumber_daya_manusia_terhadap_opini_audit_melalui_tingkat_pengungkapan_laporan_keuangan_kementerianlembaga/links/5ca5bca7458515f785223bc8/pengaruh-temuan-audit-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dan-kualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-opini-audit-melalui-tingkat-pengungkapan-laporan-keuangan-kementerian-lembaga.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/332188445_pengaruh_temuan_audit_tindak_lanjut_hasil_pemeriksaan_dan_kualitas_sumber_daya_manusia_terhadap_opini_audit_melalui_tingkat_pengungkapan_laporan_keuangan_kementerianlembaga/links/5ca5bca7458515f785223bc8/pengaruh-temuan-audit-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dan-kualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-opini-audit-melalui-tingkat-pengungkapan-laporan-keuangan-kementerian-lembaga.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/332188445_pengaruh_temuan_audit_tindak_lanjut_hasil_pemeriksaan_dan_kualitas_sumber_daya_manusia_terhadap_opini_audit_melalui_tingkat_pengungkapan_laporan_keuangan_kementerianlembaga/links/5ca5bca7458515f785223bc8/pengaruh-temuan-audit-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dan-kualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-opini-audit-melalui-tingkat-pengungkapan-laporan-keuangan-kementerian-lembaga.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/332188445_pengaruh_temuan_audit_tindak_lanjut_hasil_pemeriksaan_dan_kualitas_sumber_daya_manusia_terhadap_opini_audit_melalui_tingkat_pengungkapan_laporan_keuangan_kementerianlembaga/links/5ca5bca7458515f785223bc8/pengaruh-temuan-audit-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dan-kualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-opini-audit-melalui-tingkat-pengungkapan-laporan-keuangan-kementerian-lembaga.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/332188445_pengaruh_temuan_audit_tindak_lanjut_hasil_pemeriksaan_dan_kualitas_sumber_daya_manusia_terhadap_opini_audit_melalui_tingkat_pengungkapan_laporan_keuangan_kementerianlembaga/links/5ca5bca7458515f785223bc8/pengaruh-temuan-audit-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dan-kualitas-sumber-daya-manusia-terhadap-opini-audit-melalui-tingkat-pengungkapan-laporan-keuangan-kementerian-lembaga.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/321920260_the_direct_and_mediating_effects_of_an_auditor's_quality_and_the_legislative's_oversight_on_the_follow-up_of_audit_recommendation_and_audit_opinion/links/5c9d74bf92851cf0ae9e2911/the-direct-and-mediating-effects-of-an-auditors-quality-and-the-legislatives-oversight-on-the-follow-up-of-audit-recommendation-and-audit-opinion.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/321920260_the_direct_and_mediating_effects_of_an_auditor's_quality_and_the_legislative's_oversight_on_the_follow-up_of_audit_recommendation_and_audit_opinion/links/5c9d74bf92851cf0ae9e2911/the-direct-and-mediating-effects-of-an-auditors-quality-and-the-legislatives-oversight-on-the-follow-up-of-audit-recommendation-and-audit-opinion.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/321920260_the_direct_and_mediating_effects_of_an_auditor's_quality_and_the_legislative's_oversight_on_the_follow-up_of_audit_recommendation_and_audit_opinion/links/5c9d74bf92851cf0ae9e2911/the-direct-and-mediating-effects-of-an-auditors-quality-and-the-legislatives-oversight-on-the-follow-up-of-audit-recommendation-and-audit-opinion.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/321920260_the_direct_and_mediating_effects_of_an_auditor's_quality_and_the_legislative's_oversight_on_the_follow-up_of_audit_recommendation_and_audit_opinion/links/5c9d74bf92851cf0ae9e2911/the-direct-and-mediating-effects-of-an-auditors-quality-and-the-legislatives-oversight-on-the-follow-up-of-audit-recommendation-and-audit-opinion.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/321920260_the_direct_and_mediating_effects_of_an_auditor's_quality_and_the_legislative's_oversight_on_the_follow-up_of_audit_recommendation_and_audit_opinion/links/5c9d74bf92851cf0ae9e2911/the-direct-and-mediating-effects-of-an-auditors-quality-and-the-legislatives-oversight-on-the-follow-up-of-audit-recommendation-and-audit-opinion.pdf https://www.researchgate.net/profile/dyah-setyaningrum-2/publication/321920260_the_direct_and_mediating_effects_of_an_auditor's_quality_and_the_legislative's_oversight_on_the_follow-up_of_audit_recommendation_and_audit_opinion/links/5c9d74bf92851cf0ae9e2911/the-direct-and-mediating-effects-of-an-auditors-quality-and-the-legislatives-oversight-on-the-follow-up-of-audit-recommendation-and-audit-opinion.pdf https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843 https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.576 https://doi.org/10.2307/258788 https://doi.org/10.1177/0275074011399753 https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52 https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2 https://doi.org/10.47153/jbmr29.2192021 pertiwi & wibowo government reporting and quality of public services: … journal of accounting and investment, 2023 | 24 kementerian negara/lembaga periode 2012-2017. indonesian treasury review: jurnal perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik, 6(3), 227-245. wijaya, a. h., rante, a., & ramandey, p. i. (2018). pengaruh opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai variabel intervening. jurnal akuntansi dan keuangan daerah, 13(2), 123134. wijayanti, y., & suryandari, d. (2020). the effect of regional characteristics, leverage, government complexity, bpk audit findings and opinions on local government financial performance. accounting analysis journal, 9(1), 30-37. zimmerman, j. l. (1977). the munipicial accounting maze: an analysis of political incentives. journal of accounting research, 15, 107-144. https://doi.org/10.2307/2490636 https://doi.org/10.2307/2490636 jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 1, halaman: 1-14, januari 2011 1 pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap internal control makhdalena e-mail: makhdalena@unri.ac.id fakultas ekonomi universitas riau abstract accounting manipulation that occurred in recent years makes accounting experts to focus on internal control issues. the experts agree that internal control is an important issue through a substance that can be given by the internal control. internal control can be effective if supported by the proportion of independent commissioners and audit committee composition are adequate. based on that idea, the researchers interested in conducting research that aims to find out: the influence of the proportion of independent commissioners and audit committee composition of the internal control eithersimultaneously or partially. research conducted by the survey in 48 listed companies in jakarta stock exchange manufacturing drawn at random from the population. data used in this study are primary data from the questionnaire and secondary data from the annual report. data were analyzed using path analysis. the results showed that: the proportion of independent commissioners and audit committee composition has a significant influence on the internal control eithersimultaneously or partially. keywords: board of commissioners, independent commissioner, audit committee, internal control. pendahuluan manipuksi akuntansi yang menyebabkan bangkrutnya perusahaan raksasa dunia pada awal tahun 2000an telah merugikan pemegang saham, kreditur, pemasok dan karyawan perusahaan di berbagai negara. perusahaan raksasa yang bangkrut pada saat itu antara lain adalah peregrine investment ltd di hongkong, baring futures di singapore, enron corporation consesco, global crossing, worldcom dan tyco di amerika serikat, perusahaan asuransi raksasa hih insurance ltd dan perusahaan telkom one-tell ltd di australia, maxwell communication corporation dan mirror group newspaper di inggris (aldrige, 2005). bangkrutnya perusahaan raksasa dunia menurut justice owen, jill, aris dan solomon, stephen cheung dalam aldrige (2005), disebabkan sistem internal control perusahaan tidak berfungsi sebagai mana mestinya dan begitu juga dengan dewan komisaris serta komite audit tidak berfungsi sebagai mana mestinya. kasus pt indofarma tbk pada tahun 2001, kasus pt kimia farma tbk pada tahun 2002 dan kasus pt davomas abadi tbk, pada press release tanggal 19 maret 2003 disebabkan karena lemahya internal <fo«/ro/perusahaan (bapepam, 2004). berdasarkan latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit makhdalena, pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi..... 2 berpengaruh terhadap internalcontrolbaik secara simultan maupun secara parsial. sementara tujuan penelitian ini adalah: untuk mengukur apakah proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit berpengaruh terhadap internal control baik secara simultan maupun secara parsial. tinjauan literatur dan perumusan hip0tesis internal control didefinisikan oleh coso (1992) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian ketiga golongan tujuan sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi kegiatan, dapat dipercayainya pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. internal control hanya dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadapinternal control, antara lain adalah dewan komisaris dan komite audit (boynton etal, 2006). menurut oecd (2004), fungsi kunci dewan komisaris antara lain adalah meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi, mencakup sistem internal control yang tepat, khususnya sistem pemantauan risiko, pengendalian keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. oleh karena itu, untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, dewan komisaris harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan pemahaman masalah keuangan perusahaan dan termasuk membaca laporan keuangan (moenaf, 2000). dewan komisaris dapat berfungsi jika memiliki komposisi yang ideal, yaitu terdiri dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang diberi istilah dengan komisaris independen (chtourou et al, 2001) yang jumlahnya memadai yang menurut bapepam (2000) adalah sebanding dengan kepemilikan saham minoritas atau minimal 30% dari jumlah dewan komisaris. beasley (1996) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara persentase anggota non-eksekutif dalam board of directors dan kecurangan laporan keuangan. hal ini dapat terjadi karena anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi dapat lebih objektif dan profesional dalam melakukan tugasnya karena mereka tidak mempunyai kepentingan terhadap pihak manapun. dalam rangka menunaikan tugasnya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. sawyer etal (2005) menyatakan bahwk tanggungjawab utama komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, internal control dan praktik pelaporan keuangan dari organisasi. komite audit yang berfungsi membantu dewan komisaris harus yang berkualitas, yaitu komite audit yang mempunyai komposisi sebagai berikut, yaitu : (1) jumlah anggota minimal tiga orang; (2) jumlah anggota yang berasal dari komisaris independen minimal satu orang yang merangkap ketua; dan (3) jumlah anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi minimal satu orang (jayanthi ivrishnan, 2005). boynton etal(2006) menyatakan bahwa komposisi komite audit memiliki dampak yang besar terhadap earnings management. faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah independensi komite audit dari manajemen dan pengalaman keuangan dari anggota komite audit. komite jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 1-14, januari 2011 3 audit yang hanya terdiri dari dewan yang berasal dari luar perusahaan dan pengalaman dari anggota dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan tujuan pelaporan keuangan suatu perusahaan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kekeliruan pelaporan keuanagn. hal ini dapat terjadi karena anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi dapat lebih objektif dan profesional dalam melakukan tugasnya karena mereka tidak mempunyai kepentingan terhadap pihak manapun. dewan komisaris ikut bertanggung jawab atas desain dan implementasi internal control perusahaan. dewan komisaris harus memperoleh keyakinan bahwa internal controlcukup efektif dalam meminimalkan risiko dan peran manajemen adalah mengimplementasikan kebijakan dewan komisaris mengenai risiko dan pengendalian. dalam memenuhi tanggung-jawabnya, manajemen harus mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan untuk memperoleh perhatian dewan komisaris dalam mendesain, melaksanakan dan memantau sistem agar dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan dewan komisaris (turnbull, 2001). internal control ada dalam proses manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya untuk mencapai: 1) tujuan operasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif; 2) penvajian dan pengungkapan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya; dan 3) mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (root, 1998). zaman (2001) menyatakan bahwa dewan komisaris berperan dalam mendesain dan mengimplikasikan internal control. boynton, et al (2006) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris dan cara mereka melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan memiliki dampak yang besar terhadap internal control. selanjutnya boynton et al (2006) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan komisaris adalah independensi dewan dari manajemen, ini berhubungan dengan proporsi dewan komisaris dari luar perusahaan. menurut fama & jensen (1983) dewan komisaris melalui komite audit merupakan mekanisme internal control tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. selanjutnya joscelyne (2004) menyatakan tujuan dari monitoringy&ng dilakukan oleh komite audit adalah untuk mengetahui setiap kesalahan yang dibuat oleh manajemen sehingga bisa cepat dicarikan solusinya. messier etal (2006) menyatakan bahwa komite audit perusahaan memainkan peran penting dalam internal control. rindova (1999) menyatakan bahwa komite audit harus memainkan peranan penting sebagai sistem pemantauan intern untuk memberikan keyakinaan bahwa tindakan manajemen konsisten dengan para pemegang saham. donaldson & davis (1991) menyatakan dalam mengendalikan tindakan oportunis manajemen digunakan komite audit yang terpisah dari jabatan sebagai ceo. menurut zaman (2001) komite audit berperan dalam mendesain dan mengimplementasikan internal control agar tujuan perusahaan dapat tercapai sebagai mana yang telah ditetapkan. selanjutnya jayanthi krishnan (2005) menyatakan bahwa komite audit yang independen dan memiliki keahlian dibidang keuangan berhubungan dalam mengurangi kemung makhdalena, pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi..... 4 kinan terjadinya masalah dalam internal control boynton, et al (2006) menyatakan bahwa komposisi komite audit memiliki dampak yang besar terhadap internal control. faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah independensi komite dari manajemen. komite audit yang hanya terdiri dari dewan yang berasal dari luar perusahaan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap internal control. komite audit bertugas salah satunya adalah meriview internal control perusahaan. dengan melakukan telaahan internal control akan dapat diketahui apakah internal control tersebut masih memadai atau tidak dan apakah internal control tersebut efektif atau tidak (keegan, 1997; braiotta, 2004). komite audit mempunyai tanggung jawab terutama dengan masalah perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, internal control dan sistem pelaporan keuangan (fcgi,2001). berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: ha: proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit berpengaruh terhadap internal control. met0de penelitian populasi dan sampel penelitian populasi penelitian ini adalah emiten sektor industri manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 desember tahun 2004-2005. dan perusahaan memiliki data mengenai komisaris independen, komposisi komite audit dan internal control. teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling acak sederhana (simple random sampling). ukuran sampel minimal dalam penelitian ini menggunakan teknik iterasi dengan rumus (nirwana sk sitepu, 1994) yang menghasilkan nilai n 48. daftar sampel dapat dilihat pada lampiran. teknik pengumpulan data data yang berhubungan dengan variabel proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit diperoleh dari pelaporan tahunan (annual reporf) emiten manufaktur tahun 2004 dan 2005 yang telah diaudit dan diserahkan ke bapepam dan bursa efek jakarta. dipilih tahun 2005 sebagai tahun pengamatan adalah karena pada saat dilakukan pengumpulan data, data terakhir yang tersedia adalah data tahun 2005. sedangkan untuk data yan berhubungan dengan variabel internal control dilakukan dengan menggunakan kuesioner. analisis data analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur {path analysis). hubungan struktur antar variabel dapat dinyatakan dalam model berikut: gambar 1. struktur penelitian keterangan: x1 = proporsi komisaris independen x2 = komposisi komite audit y = internal control ɛ1 = variabel lainnya yang mempengaruhi y struktur penelitian mengidentifikasikan pengaruh dari variabel x, dan x2 terhadap y sejalan dengan bunyi hipotesis. pengaruh variabel ditentukan melalui jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 1-14, januari 2011 5 koefisien jalur pyx; (i= 1,2) seperti tertulis dalam persamaan struktural berikut: y = pyx1x1 + pyx2x2 + py1 nilai pyxi adalah nilai koefisien jalur yang ditaksir atau dihitung berdasarkan data hasil pengamatan dan perhitungan dilakukan dengan menggunakan paket program spss. hipotesis statistik yang diuji adalah: ho : pyxi =0 h1 :pyxi > 0; i = 1,2 untuk menguji hipotesis diatas dilakukan dengan melakukan uji t. ho ditolak apabila p-value untuk t di atas kurang dari α= 0,05 operasionalisasi variabel variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen (x,) dan komposisi komite audit (5q sedangkan internal control (y) sebagai variabel dependen. agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami konsep operasionalisasi dan indikator variabel penelitian, yaitu sebagai berikut: tabel 1. operasionalisasi variabel penelitian variabel konsep indikator skala proporsi komisaris independen (x1) wakil dari pemegang saham minoritas yang bertanggung jawab mengatur dan memberikan pengarahan kepada manajemen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan keluarga dengan perusahaan (moenaf, 2000). jumlah keanggotaan dewan yang berasal dari luar perusahaan (outside directors) terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan, minimal 30% atau sebanding dengan kepemilikan saham minoritas (bej, 2000). rasio komposisi komite audit (x2) komite audit adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris (arens et al, 2006). kualitas komite audit merupakan syarat yang harus dimiliki oleh komite audit. indikator komposisi komite audit, yaitu: 1) jumlah anggota minimal tiga orang; 2) jumlah anggota yang berasal dari komisaris independen minimal satu orang yang merangkap sebagai ketua; dan 3) jumlah anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan minimal satu orang (jayanthi krishnan, 2005). rasio internal control (y) proses yang dilakukan orang orang dalam perusahaan yang bertujuan: 1) meningkatkan efektivitas dan dan efisiensi operasi; 2) meningkatkan keandalan laporan keuangan; dan 3) meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan (c0s0, 1992). internal control diiihat dari dimensi komponen internal control, yaitu lingkungan pengendalian dengan indikator: integritas dan nilai etika, komitmen untuk kompetensi, partisipasi dewan direksi atau komite, filosofi manajemen dan gaya operasional, struktur organisasi ordinal makhdalena, pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi..... 6 variabel konsep indikator skala dan penetapan wewenang dan tanggung jawab; , penaksiran risiko dengan indikator: perubahan lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi baru, pertumbuhan yang cepat, teknologi baru, aktivitas baru, restrukturisasi perusahaan, menilai resiko, pernyataan akuntansi; aktivitas pengendalian dengan indikator: pengendalian pemrosesan informasi, riview kinerja, pengendalian fisik, pemisahan tugas; informasi dan komunikasi dengan indikator: standar baku transaksi, keadaan sistim informasi, kelengkapan informasi keuangan, komputerisasi, transaksi, ketepatan dan kecepatan system pengolahan data serta monitoring dengan indikator: aktivitas yang berkelanjutan, evaluasi periode yang terpisah baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, melalui internal auditor dan eksternal auditor hasil dan pembahasan pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan bahwa " proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap internal control'. berikut ini hasil pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan spss. pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap internal control secara diagram bentuk struktural variabel proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap internal control pada emiten manufaktur di bursa efek jakarta dapat digambarkan sebagaimana disajikan pada gambar 2. pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat dengan cara membandingkan p-value dengan a = 0,05. hasil perhitungan seperti yang terlihat pada tabel 4.10 menunjukkan p-value sebesar 0,0027 lebih kecil dari pada a = 0,05. karena p-value lebih kecil dari pada a = 0,05, maka pada tingkat kekeliruan 5% ho ditoiak dan ha diterima. jadi berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara simultan proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit berpengaruh signifikan terhadap internal con jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 1-14, januari 2011 7 trol pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta. besarnya pengaruh secara simultan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 23,10%. nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh secara simultan proporsi komisaris independen (x1) dan komposisi komite audit (x2) terhadap internal control (y) adalah sebesar 23,10% sedangkan sisanya sebesar 76,90% (1-r2) dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti. gambar 2. jalur hasl uji hpotesis tabel 2. hasil uji hipotesis variabel koefisien jalur sig. (p-value) kesimpulan statistik pengaruh proporsi komisaris independen 0,3140 0,0238 signifikan (ho ditoiak) 9,86% komposisi kcynite audit 0,2995 0,0307 signifikan (ho ditoiak) 8,96% r2 = 23,10% sig. (p-value) = 0,0027 hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan rindova (1999); zaman (2001); coso (1992); oecd (2004); donaldson dan davis (1991); braiotta (2004); jayanthi (2005) yang menyatakan bahwa dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen dan komite audit yang independensi dan pemahaman yang mendalam tentang laporan keuangan berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memberikan pengarahan dan pengawasan dalam mendesain dan mengimplementasikan internal control. interpretasi penelitian ini adalah bahwa proporsi komisaris independen bersinergi dengan komposisi komite audit sangat menentukan keberhasilan dari internal control pada emiten manufaktur di bursa efek jakarta. dengan adanya poroporsi komisaris independen dan komposisi komite audit yang memadai, maka internal control akan semakin baik. jadi dengan adanya dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen dan komite audit yang independensi serta pemahaman yang mendalam tentang laporan keuangan dapat berperan dalam makhdalena, pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi..... 8 memberikan pengarahan dan pengawasan dalam mendesain dan mengimplementasikan internal control. rendahnya pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit secara simultan terhadap internal control pada emiten manufaktur di bursa efek jakarta mengindikasikan terdapatnya faktor lain yang mempengaruhi internal control selain dari proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit. faktor lain yang mempengaruhi internal control selain dari proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit adalah: 1) internal auditor. internal auditor dalam suatu perusahaan bertugas salah satunya adalah meriview internal control apakah internal control telah memadai atau tidak dan apakah internal control tersebut telah efektif atau tidak serta membuat rekomendasi kepada manajemen tentang perbaikan-perbaikan internal control yang diperlukan (coso, 1994; iai, 2001). 2) external audit. external auditor mempunyai hubungan dengan internal control. external auditor harus memahami internal control perusahaan yang digunakan perusahaan sebagai dasar untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. audit atas internal control dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas internal control apakah internal control tersebut telah memadai atau tidak, dan apakah internal control tersebut telah efektif atau tidak (coso, 1992; iai, 2001; boynton etal, 2006; soa, 2002). 3) badan pengatur. badan pengatur seperti bapepam dapat mengeluarkan standar internal control yang harus dipatuhi oleh emiten dan memantau kepatuhan emiten atas peraturan yang telah dikeluarkan (soa, 2002). pengujian hipotesis secara parsial pengaruh masing-masing variabel ditunjukkan oleh p-value dibandingkan dengan a = 0,05. hasil perhitungan diperoleh bahwa semua variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen dan semuanya signifikan. hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10 yang menunj ukkan bahwa p-value lebih kecil daria = 0,05. variabel proporsi komisaris independen (x1) diperoleh p-value 0,0238 lebih kecil dari a = 0,05, maka ho ditolak. hasil ini dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap internal control pada emiten manufaktur di bursa efek jakarta. sementara, variabel komposisi komite audit (x2)diperoleh v-palue 0,0307 lebih kecil dari a = 0,05. maka ho ditolak. hal ini berarti bahwa komposisi komite audit berpengaruh secara sifnifikan terhadap internal control pada emiten manufaktur di bursa efek jakarta. hasil pengujian secara parsial variabel proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap internal control dapat dijelaskan sebagai berikut ini. pengaruh proporsi komisaris independen terhadap internal control hasil pengujian menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap internal control pada emiten manufaktur di bursa efek jakarta. interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin memadai proporsi komisaris independen, maka semakin baik internal control emiten manufaktur di bursa efek jakarta. hasil penelitian ini memberikan dukungan kepada teori yang ada (coso, 1992; oecd, 2004; jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 1-14, januari 2011 9 turnbull, 2001; root, 1998; zaman, 2001; dan boynton etal, 2006). pengaruh komposisi komite audit terhadap internal control hasil pengujian secara parsial komposisi komite audit terhadap internal control menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta. komposisi komite audit berpengaruh positif terhadap internal control, artinya perusahaan yang memiliki komposisi komite audit yang memadai pada umumnya memiliki internal control yang lebih baik. hasil pengujian ini memberikan dukungan kepada teori yang ada (fama & jensen, 1983; joscelyne,2004; messier et al, 2006; rmdova, 1999; donaldson & davis, 1991; zaman, 2001; jayanthi krishnan, 2005;; boynton etal, 2006; keegan, 1997 dan braiotta, 2004; fcgi, 2001). penutup berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dibangun serta analisis dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit berpengaruh signifikan terhadap internal control. jadi, dengan bersinerginya komisaris independen dan komite audit pada emiten manufaktur di bej dapat meningkatkan internal control pada emiten manufaktur di bej. kecilnya pengaruh proporsi komisaris dan komposisi komite audit secara bersma-sama terhadap internal control pada emiten manufaktur di bej disebabkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi internal control. faktor lain tersebut adalah internal auditor, eksternal auditor dan badan pengatur. adapun pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel independen (proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit) terhadap internal control adalah pertama, proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap internal control, artinya proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi internal control untuk lebih baik. jadi proporsi komisaris independen sangat menentukan keberhasilan internal control. hal ini juga berarti bahwa adanya pengaruh yang positif ini menjadikan proporsi komisaris independen sebagai mekanisme corporate governance dalam meminimalisasi persoalan keagenan (agency problem) karena komisaris independen dapat memonitor perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan melalui internal control yang memadai dan efektif yang ada pada emiten manufaktur di bej. kedua, komposisi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap internal control, artinya, komposisi komite audit dapat mempengaruhi internal control kearah yang lebih baik. jadi komposisi komite audit menentukan mutu dari internal control. ini juga berarti bahwa adanya pengaruh yang positif ini menjadikan komposisi komite audit sebagai mekanisme corporate governance dalam meminimalisasi persoalan keagenan (agency problem) karena komite audit dapat memonitor perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan melalui internal control yang memadai dan efektif yang ada pada emiten manufaktur di bej. berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya dapat dimunculkan implikasi pokok bagi pihak yang berkepentingan. implikasi tersebut antara lain bagi pengembangan ilmu pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance yang diwajibkan oleh bapepam dan bej yang mekanismenya antara lain yaitu keberadaan komisaris independen dan komite audit makhdalena, pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi..... 10 memang telah dilakukan tetapi tidak efektif. tidak efektifnya komisaris independen dan komite audit karena emiten melaksanakan corporate governance bukan berdasarkan atas kebutuhan perusahaan tetapi hanya untuk pemenuhan regulasi. jadi, agar corporate governance dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, disarankan kepada perguruan tinggi supaya memasukkan mata kuliah corporate governance pada kurikulum bidang akuntansi. kedua, dalam rangka pengembangan ilmu, hasil disertasi ini memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya mengenai pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap internal control sangat kecil, hal ini bertanda bahwa masih banyak faktor lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap internal control tersebut. faktor-faktor lain yang mempengaruhi internal control antara lain adalah audit eksternal, audit internal dan badan pengatur. hal ini memberi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan memperhatikan faktor-faktor diatas. ketiga, hasil penelitian ini memperoleh temuan baru berupa rekonseptualisasi, yaitu dengan mensinergikan konsep proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit dapat meningkatkan efektivitas internal control dalam perusahaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap internal control. hal ini menunjukkan bahwa dengan bersinerginya variabel proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit dapat mengefektifkan internal control. hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit berpengaruh signifikan terhadap internal control pada emiten sektor manufaktur di bursa efek jakarta. hal ini berarti bahwa proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit dapat mempengaruhi internal control pada emiten sektor manufaktur di bursa efek jakarta. jadi proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit sangat membantu dalam mendesain dan mengimplementasikan internal control pada emiten sektor manufaktur di bursa efek jakarta. salah satu tujuan dibentuknya internal control adalah untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan (diproksikan dengan earnings management), maka sarbanes-oxley (2002) pada seksi 404 mensyaratkan manajemen dari perusahaan publik untuk menerbitkan laporan internal control yang secara eksplisit menerima tanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara internal control yang memadai dan efektif atas pelaporan keuangan. hal ini penting agar dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap data yang dilaporkan perusahaan kepada publik. apabila publik telah mempercayai perusahaan, maka perusahaan akan dengan sendirinya mudah untuk memperoleh dana dalam operasional perusahaan dengan biaya yang lebih rendah. oleh karena salah satu tujuan dibentuknya internal control adalah untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, maka sebaiknya regulator mensyaratkan perusahaan publik untuk menerbitkan laporan internal control yang secara eksplisit menerima tanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara internal control yang memadai dan efektif atas pelaporan keuangan serta mewajibkan agar internal control di audit oleh external auditor dengan memberikan opini atas internal control tersebut. hal ini penting agar dapat menimbulkan kepercayaan investor ter jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 1-14, januari 2011 11 hadap data yang dilaporkan perusahaan kepada publik. berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, untuk lebih mendorong dan membangun praktik corporate governance, diberikan beberapa saran sebagai berikut: pertama, untuk penelitian selanjutnya, disarankan jika memakai variabel komposisi komite audit, disarankan untuk memperhatikan indikator komposisi komite audit selain latar belakang keuangan, juga pengalaman keuangan dan aktivitas komite audit seperti frekuensi rapat bersama internal auditor, external auditor dan direksi serta dewan komisaris dalam satu periode. kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam melengkapi dan menyempurnakan mutu kurikulum bidang akuntansi dengan menambahkan mata kuliah corporate governance. bagi regulator, disarankan agar dalam penetapan proporsi komisaris independen sebaiknya jumlahnya lebih dari lima puluh persen, hal ini untuk mengimbangi suara pada dewan komisaris yang mayoritas serta komisaris independen sebaiknya terdiri dari berbagai bidang terutama bidang akuntansi dan keuangan. ketiga, mengingat pentingnya keberadaan internal control pada perusahaan, sementara kesadaran akan pentingnya internal control tersebut bagi manajemen masih sangat kurang, maka diharapkan kepada otoritas pasar modal dalam hal ini bapepam agar dapat mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan internal control\ misalnya dengan mewajibkan perusahaan untuk menciptakan internal control yang memadai dan efektif, serta diwajibkan internal control tersebut untuk diaudit oleh auditor independen dan memberikan opini atas internal control tersebut yang bersamaan dengan pelaporan keuangan. mengingat fungsi komite audit yang sangat penting dalam mengawasi manajemen perusahaan, sebaiknya regulator dalam hal ini bapepam dapat mengeluarkan peraturan untuk mewajibkan komite audit bekerja full-time di perusahaan yang mengangkat mereka agar komite audit dapat memonitor transaksi-transaksi yang tidak wajar yang ter jadi dalam perusahaan. terakhir, diharapkan bagi perusahaan kesadaran akan pentingnya keberadaan internal control yang cukup memadai dan efektif, komisaris independen dan komite audit yang efektif. karena hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. para investor akan mempercayai penanaman modalnya pada perusahaan yang memiliki internal control yang baik dan memiliki komisaris independen serta komite audit yang efektif. sebaiknya keberadaan komisaris independen dan komite audit jangan hanya sekedar untuk memenuhi regulasi, tetapi keberadaan komisaris independen dan komite audit adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam perusahaan. jadi dalam penunjukkan komisaris independen dan komite audit harus berdasarkan atas kompetensi dan kapabilitas bukan berdasarkan atas kedekatan hubungan. hal ini bertujuan agar komisaris independen dan komite audit dapat bekerja secara profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya. daftarpustaka aldrige e. john dan siswanto sutojo, 2005. good corporate governance. tata kelola perusahaan yang sehat. penerbit damarmulia,jakarta. bapepam. siaran pers badan pengawas pasar modal tanggal 27 desenber 2002. melalui (http://www. bapepam. co. id). http://www/ makhdalena, pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi..... 12 _______2003, keputusan ketua bapepam nomor: kep-41/pm/2003. tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan komite audit. boynton, w. c., n . j . raymond an g. k.walter. 2003. modern auditing. seventh edition. usa. richard d. irwin inc. corporation, orlando, florida. braiotta, l. jr dan j. zhou. 2006. "an exploratory study of the effects of the sarbanes-oxley act, the sec and united states stock exchange(s) rules on audit committee alignment". managerial auditing journal. vol 21. pp: 190 bursa efek jakarta, 2000. peraturan pencatatan efek. nomor l-a: tentang ketentuan umum pencatatan efekbersifatekuitasdibursa. keputusan direksi {t bej no. 315/bej/062000. chtourou, s. m, jean bedard and lucie courteau, 2001 : corporate governance and earnings management". working paper. universite laval, quebec city, canada. april. fama, e. f. and jensen, m.c. 1983. "separation of ownership and control". journal of law and economics, 26: 301 -326. forum for corporate governance in indonesia (fcgi), 2001. corporate governance. tata kelola perusahaan. jilid 1 (edisi ke-2). jayanthi krisnan, 2005. internal control quality and audit committee quality: an empirical analysis. accounting review. joscelyne, j. g. 2004. ballancing relationship : archieving symmetry among the internal audit function board management than ever, internal auditor, februari. messier, william f. jr. and steven m. glover and douglas f. prawitt. 2006. auditing and assurance services: a systematic approach, fourth edition. the mcgraw-hill companies, inc. rindova v. p, 1999. what corporate boards have to do with strategy: a cognitive perspective. journal of management studies. 36 (7). 953-975 dalam luk sarbanes-oxley act of 2002 (sarbox), an act., 107,h congress usa. sawyer, l. b., a. d. mortimer dan h. s.james. 2005. sawyer's internal auditing: the practice of modern internal auditing., fifth edition., altamonte springs, florida: the institute of internal auditors, inc. sitepu, nirwana sk. 1994. analisis jalur (path analysis). unit pelayanan statistika fmipa unpad, bandung. zaman, mahbub, 2001. turnbull-generating in due expectations of the corporate governance role of audit committees. management auditingjournal 16/1 / pp: 5-9. mcb university press. jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 1-14, januari 2011 13 lampiran daftar sampel penelitian no kode nama emiten no kode nama emiten 1 akpi argha karya prima industry 25 inaf 2 amfg 26 indf 3 brpt barito pasific timber 27 kaef kimia farma 4 davo davomas abadi 28 klbf 5 hdtx panasia indosyntec 29 rmba 6 indr 30 shda sari husada 7 intd 31 smar sinar mas agro resources (smart) 8 iksw 32 tspc 9 mlpl 33 unvr unilever 10 scco 34 untr united tractor 11 sipo 35 asgr astra graphia 12 sudi 36 fast fast food indonesia 13 suli sumalindo lestari jaya 37 intp indocement tunggal perkasa 14 tbla tunas baru lampung 38 smcb 15 tbms tembaga mulia semanan 39 turi 16 teja 40 trst 17 ultj ultra jaya milk industry & trading 41 suba 18 unic 42 mua 19 inkp 43 simm surya intrindo makmur 20 tkim 44 myor mayora indah 21 ash astra internasional 45 admg 22 auto astra otoparts 46 mytx apac citra centertex 23 gjtl gajah tunggal 47 bati bat indonesia 24 hmsp hm sampoerna 48 ggrm gudang garam makhdalena, pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi..... 14 variables entered/removed b model variables entered variables removed method 1 x2, x1a enter a. all requested variables entered, b. dependent variable: y model summary adjusted std. error of model r r square r square the estimate 1 .4807 a .2310 .1969 .3582 a. predictors: (constant), x2, xi anova b model sum of squares df mean square f sig. 1 regression 1.735 2 .8676 6.7604 .0027 a residual 5.775 45 .1283 total 7.510 47 a. predictors: (constant), x2, x1 b. dependent variable: y coefficients a model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) 1.1396 .3665 3.1092 .0032 x1 1.2379 .5292 .3140 2.3390 .0238 x2 .1415 .0634 .2995 2.2315 .0307 a. dependent variable: y journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness, as the moderating variable, on investment efficiency giovani priscilia* and estralita trisnawati abstract research aims: this study aims to analyze the relationship between real earnings management, fraud, and earnings informativeness, as the moderating variable, on investment efficiency. design/methodology/approach: the samples tested consisted of 333 observations in manufacturing companies during 2018-2020. the hypothesis testing used moderated regression analysis through eviews-12. research findings: the results uncovered that real earnings management with cash flow (em_cfo), production (em_prod), and discretionary costs (em_disexp) had a negative effect on investment efficiency, while fraud had a positive effect. besides, earnings informativeness as the moderation variable only affected fraud on the investment efficiency. theoretical contribution/originality: this study used real earnings management with em_cfo, em_prod, and em_disexp as a transition approach from accrual earnings management. in previous studies, fraud was not directly examined on investment efficiency. adding earnings informativeness as a moderation variable thus gives another perspective on the relationship between independent and dependent variables. practitioner/policy implication: the implication for the practitioner is to provide consideration for earnings management, fraud, earnings informativeness, and investment efficiency. from a policy’s view, this study can give an overview to financial services authority (ojk) and investment coordinating board (bkpm) to consider and know the important elements in the financial statements and encourage investment efficiency. research limitation/implication: the limitation is that the coverage of samples was only from the manufacturing industry. exploring other sectors, extending the period, and deepening analysis is open for better research, including using other proxies in each variable. the implication is not only as additional literature but also can give the shareholders and management an overview of the investment’s decision-making. keywords: real earnings management; fraud; earnings informativeness introduction investment is a well-known activity among the public, both individuals and in the companies. generally, the objective of making the investments is to support the company's operational activities. affiliation: master programme in accounting, universitas tarumanagara, jakarta capital special region, indonesia *correspondence: giovani.127211024@stu.untar.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.17424 citation: priscilia. g., & trisnawati. e. (2023). the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness, as the moderating variable, on investment efficiency. journal of accounting and investment, 24(2), 534-556. article history received: 04 jan 2023 revised: 16 feb 2023 accepted: 22 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=yugvyhoaaaaj&hl=en&authuser=1 https://scholar.google.com/citations?user=3aicelyaaaaj&hl=id&authuser=1 https://untar.ac.id/magister/magister-akuntansi/ https://untar.ac.id/magister/magister-akuntansi/ https://untar.ac.id/magister/magister-akuntansi/ https://untar.ac.id/magister/magister-akuntansi/ https://untar.ac.id/magister/magister-akuntansi/ mailto:giovani.127211024@stu.untar.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17424 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17424&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17424 priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 535 at the entity level, the manager acts as the party who is given the responsibility by the shareholders to run the business, including making investment decisions. the fact shows that information asymmetry arises in the relationship between managers and shareholders. a gap also exists between shareholders as principals and managers as agents (jensen & meckling, 1976). the information asymmetry impacts managers to make inappropriate investment decisions (sakti & septiani, 2015). investment activity is expected to be used for a long time, bringing future benefits (hidayat & mardijuwono, 2021). all decisions made in investment activity will impact the return obtained by the company. when the company makes the right investment decision, the return will be optimal, and investment efficiency will be achieved. on the other side, investment inefficiency is represented by over-investment and underinvestment conditions. over-investment occurs when the investment decision in the company exceeds its funding capacity, while under-investment happens when the company is in a passive position and does not make any investment activities (fajriani et al., 2021). in indonesia, the realization of domestic investment itself has increased by 7-25% from 2018 to 2021 (statistik, 2021; statistik, 2018). the question is, “is the realization efficient?” the investment efficiency of the companies in indonesia is relatively still in the low position, reflected by the high incremental capital output ratio (icor) (fajriani et al., 2021). icor displays the ratio between capital investment and yield/output. a higher icor indicates higher capital or additional costs incurred by the company to produce an output. in 2019, indonesia's icor was 6.88 and was expected to increase to 8.16 in 2021 (elena, 2021). the higher icor, the more inefficient the investment. from previous studies, several factors found could influence companies to invest efficiently. those factors include earnings management (yapono & khomsatun, 2018; bzeouich et al., 2019), quality of earnings (efrinal, wulandari, 2019; hung et al., 2020), quality of financial reporting (gusmawan & novita, 2017; aulia & siregar, 2018; ardana & sujana, 2018; shahzad et al., 2019; sitorus & murwaningsari, 2019; assad & alshurideh, 2020; fajriani et al., 2021; akasumbawa & haryono, 2021), quality of financial information (elaoud & jarboui, 2017; saputri, 2020), and audit quality (assad & alshurideh, 2020; hammami & hendijani zadeh, 2020). moreover, most factors cover earning or reporting or financial information quality. since quality in the company is crucial, this study focuses on the variables impacting the quality of earning or reporting or financial information, like earnings management and fraud, which contradict each other. fraud is prohibited in practice, but earnings management activities are still allowed in the accounting implementation. furthermore, investment efficiency should be carried out by the managers in the company by utilizing the appropriate resources. supervision and control from the shareholders are still necessary, considering the information asymmetry still exists and is unavoidable in the company's operations. in the agency theory concept (jensen & meckling, 1976), managerial behavior and information asymmetry will lead to the problem of under and over-investment (bzeouich et al., 2019). it happens because the priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 536 managers do not always prioritize the shareholders’ welfare or interests. hence, good supervision in the company will support investment efficiency. the investment will indirectly encourage economic growth in the country because it will increase the output or capital investment, increase the potential foreign investment, and achieve investment efficiency (aulia & siregar, 2018). increased investment, especially in the manufacturing industry sector, has a broader impact on the indonesian economy by optimizing the value added to domestic natural resources, employment, and foreign exchange earnings from exports (firmansyah & triastie, 2020). in other theories, signaling theory is connected to reducing information asymmetry between the principal and agent (beyer et al., 2018). through the signal, information asymmetry will decrease, and the manager can convey the good prospects of the company (wiguna & murwaningsari, 2022). the signal is intended for the shareholders and investors that will be used for the decision-making (including the investment decision). investment efficiency will be achieved when information asymmetry is controlled as a main problem of the agency and signaling theory. meanwhile, controllable asymmetry information in the company denotes that the principal and agent have almost the same objective to get the maximum returns/benefits. signal to the shareholders will have an impact that the shareholders will increase the injection of funds into the company and the firm value (henny, 2017). the injection of funds can be used for investment activities and potentially increase investment efficiency because it is utilized appropriately. moreover, a signal to the investor represents good prospects and will attract investors (rachmawati, 2021). this attraction also benefits the company in achieving investment efficiency since investors and markets’ trust in the company is the impact of better company information and performance (current and future). the above signifies that research on investment efficiency is vital and more interesting to be performed in indonesia. this study focuses on earnings management and fraud. earnings management is a variable that has been widely researched in the past and has always been developed until now. there are two ways to understand earnings management, seeing it as an opportunistic earnings management to maximize the utility and seeing it as an efficient earnings management to provide flexibility to the managers to protect themselves and the company when anticipating the unexpected events (adiwibowo, 2018). the conditions when the manager acts opportunistically will be affected by decisions that are not in line with the interests of shareholders. furthermore, it will result in over-investment and under-investment. therefore, earnings management is indicated to have a negative impact on investment efficiency (yapono & khomsatun, 2018; bzeouich et al., 2019). from a fraud perspective, there are three forms of fraud such as asset misappropriation, corruption, and fraud in financial statements (association of certified fraud examiners (acfe), 2020). under the same report, acfe concluded that the most material impact on the company is fraud in the financial statements. from the definition itself, fraud is the wrongful act by one or more individuals within management as those charged with governance, employees, or third parties and involves deception to gain an unfair or priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 537 unlawful advantage (iapi, 2021). hence, examining fraud's investment efficiency will give another view of the material impacts of the manipulation in accounting. both earnings management and fraud under the quality of earning or reporting or financial information potentially impact the wrong investment decision and lead to over and under-investment. related to that, inconsistencies in previous results have been noted and triggered further examination in this study. earnings management has a positive effect on investment efficiency (wang et al., 2019), while other studies concluded that earnings management has a negative effect on investment efficiency (yapono & khomsatun, 2018; bzeouich et al., 2019). from the fraud variable, most of the studies emphasize the determinants of fraud and its relationship to fraud theory, such as the triangle (utomo, 2018), pentagon (farmashinta & yudowati, 2019), and diamond (yesiariani & rahayu, 2017). additionally, investment is sometimes associated not only with returns but also with predictions of future earnings and earnings informativeness (malau et al., 2020; chung, 2021). in this regard, earnings or profit must be informative. earnings informativeness can be measured by the future earnings using future earnings response coefficient (ferc). therefore, research on the ferc predicts future earnings that investors will use to make investments. as part of earnings management, income smoothing has been shown to affect ferc negatively (firmansyah & herawaty, 2016). since collins kothari shanken sloan's model (ckss) approach can estimate a direct relationship between past, current, and future earnings, it was used in this study. the existence of the relationship between earnings management and investment efficiency and earnings management and ferc triggers the relationship between ferc and investment efficiency and whether ferc can be acted as moderating variable on investment efficiency. in this case, stock price informativeness is defined as information about future earnings and cash flows as reflected by current-period stock returns (firmansyah, 2017). therefore, stock price informativeness intersects the earnings informativeness. from the problems discussed, several differences are identified compared to the previous research, adding earnings informativeness as a moderating variable and using fraud and real earnings management variables to test their effect on investment efficiency. first, earnings informativeness is the ability of earnings in the level of decision-making or return (yanti & taqwa, 2020). investment efficiency is also related to decision-making and return on investment activity. of this similarity, this study plans to elaborate on the relationship between both variables, especially for the conjunction between earnings informativeness and the other factors determining investment efficiencies, such as earnings management and fraud. thus, putting earnings informativeness as moderation would be developed in the study focusing on the result of the decision-making. second, the previous studies examined real earnings management and fraud with different proxies. as a limitation of previous studies, most of them still used accrual approaches in earnings management, which were ineffective. hence, this study used a real earnings management proxy due to the shifting process from accrual earnings management to real earnings management. priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 538 the reasons are that accrual earnings management attracts the attention of auditors and regulators, and there is a higher risk if management only relies on accrual earnings management to achieve profit targets (roychowdhury, 2006). fraud is also examined on the investment efficiency and earnings informativeness, considering there is a relation/same context under financial/reporting quality. further, performing the test of this study contributes to the additional literature, which can give an overview to the stakeholders in the investment’s decision-making. specifically, it is to prove the effect between earnings management, fraud, and earnings informativeness on investment efficiency based on the research gap and linkage in all variables mentioned. literature review and hypotheses development agency theory jensen and meckling (1976) define an agency relationship as a contract between one or more parties who act as principals employing other parties (agents) to do something on their behalf, including delegation for decision-making to agents. in carrying out their responsibilities, the agents are believed not always to act to achieve the principal’s interests. the conflict of interests and information asymmetry incurred can reduce the investment efficiency in the company because managers do not make an investment that will give the best result to the company or shareholders. theoretically, information asymmetry becomes the primary problem in the company in the context of the principal and agent relationship. the existence of information asymmetry also creates deviation from the optimal investment (bzeouich et al., 2019). deviation issues are impacted by the management’s behaviors concerning the quality of the earnings or reporting. thus, higher earnings quality will reduce conflict of interest and information asymmetry (cherkasova & rasadi, 2017). practically, earnings quality is related to earnings management, fraud, and earnings informativeness. earnings management and fraud come from management behavior, which adjusts/modifies the actual earnings. as a result, the earnings or reports do not capture the real condition of the company. moreover, the characteristics of earnings and reports must be informative since they will be used in decision-making. those items will be directly impacted by investment efficiency. signaling theory the signal theory states that the company must provide information to make it easier for the principal as the owner to make decisions. management can reduce the information asymmetry in the company by giving signals to the parties or investors outside the company. the profit generated by the company is expected to be useful for the decisionmaking taken by the management and investors. in addition, profit is also used to assess the company's prospects and predict future profits (sari & febriyanto, 2019). priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 539 when the earnings/profits are in a good position, it can become a signal to the shareholders and investors. the signal (covering financial and non-financial items) indicates that companies are better than others (rachmawati, 2021). here, earnings informativeness in the companies is a signal the stakeholders use to get better information and perform analysis and decision-making. the signal is usually positive, showing that the company is in good condition and performance. however, the fact shows that there are adjustments and modifications of the earnings or reports by the management, reflected in the earnings management and fraud. thus, the signal is inappropriate for the stakeholders because the performance has been intervened and manipulated. hypotheses development earnings management appears when managers intervene in the financial statements or reporting. under agency theory (jensen & meckling, 1976), managers who act opportunistically and tend to get their interests will harm the company and shareholders. when managers pursue their interests, they will tend to waste the company’s capital or resources and utilize it for their own. as a result, the capital or resources that should be utilized appropriately and potentially give a return to the company will not exist. the improper utilization of the investment activities will reflect the over-investment or underinvestment, which is not in line with the shareholders’ interest. asymmetry of information incurred between principal and agents also becomes the main problem in the company due to conflict of interests from both parties. it aligns with the previous study (umiyati & riyanto, 2019) that over-investment and under-investment are also impacted by information asymmetry, indicating a moral hazard and adverse selection problems. there is also a negative effect between earnings management and investment efficiency (yapono & khomsatun, 2018; bzeouich et al., 2019). they further concluded that earnings management must be reduced to make an investment more efficient since the information gap or asymmetry impacts the quality of earnings, affecting the expected return obtained by the company. furthermore, the quality of earnings and return also become a signal to the investors and shareholders as part of their consideration in the decision-making in the investment. this study covers earnings management, i.e., cash flow, production, and discretionary costs (roychowdhury, 2006). h1a: earnings management under cash flow has a negative effect on investment efficiency. h1b: earnings management under production has a negative effect on investment efficiency. h1c: earnings management under discretionary costs has a negative effect on investment efficiency. fraud is known as the action taken by a company that causes misstatements in the financial statements to obtain a higher profit. elaboration of the studies of the fraud determinants has been carried out from year to year (utomo, 2018; farmashinta & priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 540 yudowati, 2019; septriani & desi handayani, 2018; yesiariani & rahayu, 2017; nugroho et al., 2021). based on several studies, it is concluded that two factors that always affect fraud are external pressure and financial stability (firmansyah et al., 2022). it denotes that high external pressure and low financial stability will lead the management to commit fraud in financial statements or reporting because the managers must perform well to the stakeholders. high manipulation and fraud performed by the managers indicate that the managers do not make the right decision (including the investment decision) to maximize the benefit to the company. other than the above factors, fraud is also related to the quality of the reporting. in addition, the quality of reporting and earnings positively affects investment efficiency (aulia & siregar, 2018; efrinal & wulandari, 2019; hung et al., 2020). good quality of reporting represents the inexistence of fraud in the company since the financial statements already reflect the actual condition of the company without noting any manipulation. related to the agency and signaling theory, no manipulation of earnings or reports noted in the company means no asymmetry or gap information exists between the principal and the agent. all appropriate information has been disclosed and reported and can further be used as a signal to the shareholders and investors for the decision-making. h2: fraud has a negative effect on investment efficiency. previous studies have already shown the effect of earnings management on investment efficiency, earnings management on earnings informativeness (firmansyah & herawaty, 2016), earnings informativeness on investment efficiency (usman, 2006). the discussion of earnings management related to investment efficiency has been previously mentioned in h1. in addition, earnings management is related to earnings informativeness (especially in future earnings) as it can give sufficient information to the users of the financial statements, either in a positive or negative perspective. earnings informativeness also cannot be separated from the current year's return, which reflects the earnings’ surprise and news during the current year or period and will impact the changes in future earnings (collins et al., 1994). when management intervenes in the financial information under earnings management to maximize the profit, it means the financial figure is not informative because it cannot capture the actual condition of the company. this condition is impacted by the gap in information between the principal and agent under an agency theory, which consistently exists in the company. the asymmetry information also becomes a challenge for the company to disclose or report the earnings more informative to the stakeholders and affects the decision-making and investment efficiency. earnings informativeness is still related to investment efficiency because managers will learn from the stock price when making investment decisions (chen et al., 2005). stock prices are related to the profit or earnings that can give a signal to the other parties. earnings informativeness is also a signal to make a better investment decision for the stakeholders through better analysis of the current and future earnings. based on the above relationship in the variables, this study reviews and sees the potential of overall impact from earnings management, earnings informativeness, and investment efficiency priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 541 as a result of the managers' decisions. same with the h1, the researchers cover all types of real earnings management. h3a: earnings management under cash flow affects investment efficiency, moderated by earnings informativeness. h3b: earnings management under production affects investment efficiency, moderated by earnings informativeness. h3c: earnings management under discretionary costs affects investment efficiency, moderated by earnings informativeness. as discussed, it is concluded that fraud is related to the quality of reporting. it is also consistent with the previous study, concluding that it negatively and significantly affects the quality of financial statements (nurhayati & muniarty, 2018). when companies make manipulation fraud in the reporting, current and future earnings will be less accurate because they do not reflect the companies' actual performance. as a further impact, management cannot make the proper decision in the investment and potentially impact the over or under-investment. in addition, earnings informativeness, represented by ferc, is expected to make better earnings predictions. under the agency theory, if management can predict earnings, they will have useful information to maximize their interests. on the other hand, earnings predictions can signal the investors to increase their investment in the company. many investors show interest in a company with a good earnings prediction, and it will backfire on the managers because they need to act carefully in all decisions they will be taking. in agency theory, managers will make investment decisions based on the shareholders' authority, which is delegated to them (jensen & meckling, 1976). consideration in decision-making is influenced by the information asymmetry in the company. furthermore, managers will consider all decisions (including investment decisions), whether they will take either overly aggressive action by prioritizing their interest or overly conservative action by making better investment decisions and achieving investment efficiency, given the fact that not all information is disclosed and reported to the stakeholders. thus, financial forecasts, as an informative disclosure of companies in the market, aim to reduce information asymmetry and increase investment efficiency (chung, 2021). h4: fraud affects investment efficiency, moderated by earnings informativeness. based on the hypothesis development, the model for this research is shown in figure 1. priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 542 figure 1 research model research method this study used moderated regression analysis to explain the relationship between independent and dependent variables in the manufacturing companies listed on the indonesian stock exchange from 2018 to 2020. manufacturing companies were used in this study because the indonesian government has paid attention to this sector to increase investment (perindustrian, 2019b). this sector also plays an important role in accelerating the national economic growth in indonesia, as one of the target countries for investment (perindustrian, 2019a). this study could cover the maximum result from the investment impacts compared to the other sectors through these manufacturing companies. in addition, the samples were taken from the 2018 observation year because the growth in domestic investment realization during the last five years was the highest in 2018. it can be indicated that investment development in indonesia will be better in the following years. the samples were determined using purposive sampling and resulted in 333 samples with several criteria as table 1. data were collected from www.idx.co.id and the company’s website. in addition, this study's observation period was extended from 2016 to 2021 because sales growth, earnings per share, and return were utilized in periods t-2 and t+1 in the model. earnings management cash flow earnings informativenes s h1a h2 earnings management production h1b earnings management discretionary cost h4 h3a h3c h3b return on equity leverage size fraud investment efficiency http://www.idx.co.id/ priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 543 table 1 the research samples criteria total manufacturing companies listed in the idx in 2022 181 manufacturing companies listed in the idx during 2020 (2) manufacturing companies listed in the idx during 2019 (17) manufacturing companies listed in the idx during 2018 (10) manufacturing companies used currencies other than rupiah (29) not available data (9) outlier data (3) total companies used in the research 111 the observation period of testing 3 total samples 333 the model used in this study is as follows: investi,t = α + β1em_cfoi,t + β2em_prodi,t + β3em_disexpi,t + β4m_scorei,t + β5em_cfo*ferci,t + β6em_prod*ferci,t + β7em_disexp*ferci,t + β8m_score*ferci,t + β9 roei,t + β10levi,t + β11sizei,t + εi,t … (1) the formula investi,t denotes the ipsas-based disclosure level i in the t period; α shows the constant; β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 and β11 indicate the regression coefficient; em_cfo signifies the earnings management with cash flow; em_prod represents earnings management with production; em_disexp earnings management with discretionary cost; m_score fraud; ferc earnings informativeness; roe return on equity; lev leverage; size company’s size. several things were considered in the testing as follows: (1) the model used in fraud was the beneish model, i.e., the most accurate model compared to other models (adilla & ferli, 2021); (2) ckss model used only covered one year of earnings and return ahead instead of three years of earnings and return since this study only aimed to test the ferc, not to maximize r2 in the regression; (3) the control variables used in this study were company’s return on equity, leverage, and size. operational variables definition investment efficiency (invest) investment efficiency was measured through net increase of tangible and intangible assets divided by total assets, according to gomariz & ballesta (2014) as follows. the sales growth used is prior year’s sales growth as a benchmark for ability of the company to increase the revenue from period t-2 and t-1. investi,t = β0 + β1*sales growthi,t-1 + εi,t …(2) priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 544 earnings management (em_cfo, em_prod, and em_disexp) earnings management was measured through real earnings management from operating cash flow in period t, production in period t which reflected by cost of goods sold (cogs) in period t and movement inventory from period t and t-1, and discretionary costs in period t, according to roychowdhury (2006) as follows. measurements used total assets (a) in prior year t-1 and sales (s) which include sales in period t, t-1, growth from period t and t-1, growth from period t-1 and t-2. cfot/at-1 = α0 + α1(1/at-1) + β1(st/at-1) + β2(δst/at-1) + εt … (3) prodt/at-1 = α0 + α1(1/at-1) + β1(st/at-1) + β2(δst/at-1) + β3(δst-1/at-1) + εt … (4) disexp/at-1 = α0 + α1(1/at-1) + β2(st-1/at-1) + εt … (5) fraud (m_score) fraud was measured through eight components ratio from days’ sales in the receivable (dsri), gross margin (gmi), asset quality (aqi), sales growth (sgi), depreciation (depi), sales, general and administrative expenses (sgai), total accruals to total assets (tata), and leverage (lvgi), according to beneish (1999) as follows. m_score = 4.840 + 0.920*dsri + 0.528*gmi + 0.404*aqi + 0.892*sgi + 0.115*depi -0.172*sgai + 4.679*tata 0.327*lvgi … (6) dsri used to see the proportion of receivables to revenue in two consecutive years in period t and t-1. gmi used to see the proportion of gross profit period t-1 to gross profit period t. gross profit calculated from sales deducted by cogs. aqi is used to see the proportion of total assets to changes in asset realisation in two consecutive years in period t and t-1. changes in asset realisation calculated from the proportion of current assets and fixed assets to the total assets. sgi used to see sales growth in companies period t to period t-1. depi used to see the proportion of depreciation expense to depreciation expense and total fixed assets. ratio calculated from the two consecutive years in period t-1 to period t. sgai used to see the proportion of sales expenses, general, and administration to sales in two years, period t to period t-1. tata used to see the extent which managers use discretionary cost to manipulate revenue, calculated from net income deducted by operating cash flow in period t to total assets in period t. lvgi used to see the proportion of total debt (long term liabilities and current liabilities) to total assets period t to period t-1. earnings informativeness (ferc) earnings informativeness was measured to predict future profits, according to collins et al. (1994) as follows. the proxy used are share return (r) in period t+1, share return in period t, earning per share (x) in period t-1, earning per share in period t, and earning per share in period t+1. rt = b0 + b1 xt −1+ b2 xt + b3 xt3 + b4 rt3 + εt … (7) priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 545 return on equity (roe) return on equity is used to measure a company's ability to obtained the profit through owned equity. return on equity was measured by net income to total equity: 𝑅𝑂𝐸 = 𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 … (8) leverage (lev) leverage is used to measure the company's ability to fulfill its obligations. leverage was measured by total liabilities to total asset. 𝐿𝐸𝑉 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 … (9) size (size) size is used to see the company’s condition through natural logarithm of market capitalization. results and discussion the data from table 2 show the results of descriptive statistics of 333 data. variable invest had a minimum value of -5.422567 in hdtx year 2018 and a maximum value of 0,000073 in smcb year 2020. the mean value was -0.070943. this study's negative value resulted from the absolute residual value times -1 (gomariz & ballesta, 2014). the higher residual value means the company did more efficiently in the investment. in addition, the standard deviation value of 0.304534 showed that the average deviation made by the company was 30.45%. variable em consisted of cash flow, production, and discretionary cost. variable em_cfo had a minimum value of -0.330955 in alka year 2020 and a maximum value of 0.461970 in mlbi year 2018. variable em_prod had a minimum value of -0.708368 in the unvr table 2 descriptive statistics invest em_cfo em_prod em_ disexp m_ score roe lev size mean 0.070943 5.08e-18 -1.79e-16 5.08e-18 1.715215 0.030333 0.453292 28.10336 maximum -7.30e05 0.461970 0.398366 0.598854 150.5579 2.244585 2.899874 33.69838 minimum 5.422567 0.330955 -0.708368 0.270935 10.11992 4.112526 0.003453 24.13800 std. dev. 0.304534 0.100156 0.161750 0.127581 9.417886 0.445348 0.283727 2.086152 observations 333 333 333 333 333 333 333 333 priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 546 year 2019 and a maximum value of 0.398366 in the kmtr year 2019. then, variable em_disexp had a minimum value of -0.270935 in alka year 2018 and a maximum value of 0.598854 in pyfa year 2018. the average deviations made by the company for em_cfo, em_prod, and em_disexp were 10.02%, 16.18%, and 12.76%, respectively. variable m_score had a minimum value of -10.11992 in the tirt year 2020 and a maximum value of 150.5579 in the gdst year 2018. standard deviation from all items under em and m_score had a higher value than the mean value, showing a high data distribution in these variables. regarding the control variables, only roe had a high data distribution compared to lev and size. moreover, the model selection test utilized eviews-12 concluded that the fixed effects model was the most suitable. however, since there was a heteroscedasticity problem in the model under panel data, the model applied for the result of the testing was the gls model. the result of this study supports h1a, h1b, and h1c captured the negative effect of earnings management on investment efficiency, in which all earnings management had a probability value of 0.0000 < 0.025 (one-tailed) and negative coefficient for em_cfo, em_prod, and em_disexp at 0.418811, 0.355062, and 0.548381, respectively (see table 3). this study's negative effect aligns with the previous study's result (bzeouich et al., 2019; li, 2018). in the agency theory, the manager can decide something on behalf of the principal. in the same theory, the conflict of interest and asymmetry information between principal and agent make managers/agents able to decide something to obtain the benefit to themselves and not necessarily gain the optimal return to the companies in the investment activities. as an impact, managers will perform earnings management to adjust the financial condition in the company. earnings management is thus concluded as opportunistic actions (firmansyah, 2017). it will conduct the manager to be selfish and always pursue their interest. table 3 gls testing results variable coefficient t-statistic prob. c 0.082735 0.267647 0.7892 em_cfo -0.418811 -6.914551 0.0000 em_prod -0.355062 -5.804398 0.0000 em_disexp -0.548381 -4.440161 0.0000 m_score 0.009396 4.138837 0.0001 em_cfo_ferc 0.195944 0.952519 0.3419 em_prod_ferc -0.274551 -1.138623 0.2562 em_disexp_ferc 0.070214 0.261259 0.7941 m_score_ferc -0.021930 -4.128567 0.0001 roe -0.004847 -0.368585 0.7128 lev 0.118668 2.816879 0.0053 size -0.006901 -0.638069 0.5241 r-squared 0.569063 adjusted r-squared 0.321939 f-statistic 2.302736 prob(f-statistic) 0.000000 priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 547 moreover, opportunistic actions represent missing information and can impact the wrong investment decision. it can be said that higher earnings management indicates over or under-investment in the company, representing a lower quality of earnings since it does not reflect the actual condition of the company. further, it also reflects lower monitoring the shareholders perform to supervise the managers in the operational and investment activities. investment efficiency will be hard to achieve if those conditions are not reduced or remediated. it is also in line with the statement that the greater the earnings management, the more possibility the company will deviate from the ideal investment (linhares et al., 2018). hence, it can be said that if the company performs earnings management, the inefficiency of the investments may occur in the company. nevertheless, the result of this study contradicts the previous study (wang et al., 2019), concluding that it positively affected investment efficiency. the study denotes that earnings management is an efficient way (not an opportunistic way) to adjust the accounting records, and further, the data can be used as a signal to the market. from the regulator’s perspective, the accounting treatment and approach are already issued under the accounting standards. hence, no significant concern is noted in applying earnings management in the company, and achieving investment efficiency is possible. in addition, signaling theory covers the financial information from the earnings management that the investors and shareholders can use to get more benefits in the investment activities. since earnings management is closely related to financial statements or earnings quality, higher earnings will reduce over-investment and under-investment (cherkasova & rasadi, 2017; houcine, 2017; firmansyah et al., 2022). hence, improving the quality of earnings or reports will overcome information asymmetry incurred from agency theory and increase the possibility of investment efficiency because it increases the opportunity for company managers to pursue maximum profits for the company and shareholders (fathmaningrum & dewi, 2021). good quality earnings or reports can also improve the monitoring function of shareholders to oversee investment decisions taken by managers (putra & damayanthi, 2019). to increase investment efficiency, continuous monitoring and supervision from the principals or shareholders are also required in operational and investment activities. corporate governance, in this case, has an important role in making the right/proper investment decisions (simanungkalit, 2017). this study also showed that earnings management with discretionary costs had the greatest influence on investment efficiency, followed by cash flows and production amounted to 54.8%, 41.9%, and 35.5%, respectively. discretionary cost produce output that cannot be directly measured in monetary terms. as a result, it is not easy to detect earnings management within the company. the above result contradicts previous research by baskoro & wardhani (2014), showing that real earnings management through cash flows did not affect investment. it means the company is too optimistic about covering investment efficiency with earnings management under an accrual approach. in addition, the proportion of over and under-investment in the samples tested was quite similar, around 51.7% and 48.3%, respectively. this condition reflects that the earnings management components had the same possibility to affect over and under-investment. priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 548 the result of this study supports the h2 capturing the effect of fraud on investment efficiency, which had a probability value of 0.0001 < 0.025 (one-tailed) but had a positive coefficient at 0.009396 (see table 3). although the result was significant, it contradicts h2, which showed a negative effect. in fact, the company has two classifications: manipulator and non-manipulator (hołda, 2020). manipulator had a m_score value above -1.78. from the samples tested, the data distribution based on the above classification for manipulator and non-manipulator companies had values of 12% and 88%, respectively. it means non-manipulator companies were dominant in the samples. the initial context of fraud was under the negative side as a manipulator company. however, the data revealed that the non-manipulator had a positive effect on investment efficiency, indicating that the findings are still consistent with the hypothesis, which proves that the manipulator companies had a negative effect on investment efficiency. concerning the quality of reporting, fraud is identical to bad quality. meanwhile, good quality in financial reporting makes managers more accountable because they can reduce information asymmetry and moral hazard. companies with good reporting quality also positively affect investment efficiency (aulia & siregar, 2018; akasumbawa & haryono, 2021; assad & alshurideh, 2020). in addition, accountable managers will make better decisions in the investment and achieve investment efficiency. according to the agency theory, when the principal and agent have the same interests in increasing the company's profit, there is no gap in information between the agent and principal. there is no indication that the agent/manager acts without considering the principal’s target. hence, all actions, disclosures, and reports by the managers are based on the manager's best effort to achieve the company's good performance because no irregular behavior, such as performing manipulation, impacts the quality of reporting and harms the principal and company. it can also be said that managers with lower external pressure and higher financial stability condition in the company will be reluctant to perform any fraud in the financial statements. besides, supervision or monitoring from the shareholders also positively contributes to reducing the company's fraud. in this study, a higher m_score value (manipulator) reflects the bad quality of the financial reporting, exposing a higher possibility of fraud and less possibility of investment efficiency because the information gap made managers make a wrong decision in the company and fail to achieve investment efficiency. the result of the control of fraud is almost the same as the earnings management, which concludes that the governance in the company has the highest impact on the quality of reporting (manik, 2020). the result contradicts the previous study (firmansyah et al., 2022) that proved no effect between fraud and investment efficiency due to managers' higher awareness of the dangers of fraud. from the samples tested, the portion of the manipulator and nonmanipulator companies were around 32-35% each year, which means they had the same possibility to perform fraud yearly. from a further review of the eight components in the m_score, the three biggest contribution ratios to the m_score value were dsri (receivables), sgi (sales growth) and gmi (gross margin). in overview, those three items are actually classified as major components in the companies as part of the key priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 549 performance indicator to measure the effectiveness of the company in achieving the goal/target. however, the result of this study does not support h3a, h3b, and h3c that, showed no effect of earnings management on investment efficiency with earnings informativeness as moderating variable, with the probability value for em_cfo, em_prod, and em_disexp of 0.3419, 0.2562, 0.7941, respectively, > 0.05 (one-tailed) (see table 3). related to that, the main focus of earnings informativeness is the future earnings response coefficient. if managers perform earnings management, it will be affected by the lower earnings informativeness (future earnings). as further analysis of the real earnings management components, it can be concluded that potentially, there is no impact of cash flow, production, and discretionary cost components on the earnings informativeness (future earnings) and investment efficiency. the above result disagrees with the previous study by firmansyah (2017) that real earnings management positively affected earnings informativeness. the informativeness of profit obtained from the available information can be used to assess future profits and as a positive signal to the stakeholders. higher real earnings management reflects higher future information, which can be used in investment decision-making. on the other hand, there was no influence between earnings management and earnings informativeness (sari & febriyanto, 2019; nisrina & herawaty, 2016). this result shows that the informativeness of future earnings could not be a signal to parties outside the company, which further will impact increased profits and investor interest in the company. in other words, it has not been proven that informative earnings could strengthen and weaken earnings management on investment efficiency. from the earnings management’s perspective, as an opportunistic action of managers to obtain maximum profits, it indicates that informative future earnings do not become a consideration and guarantee that companies can make the right decisions and impact investment efficiency. since the action is still allowed, managers will take earnings management actions without considering future earnings conditions to make investment decisions. as long as earnings management is carried out fairly, it will not affect the role and position of the managers themselves in the company. information gap under agency theory is also not a problem in the company as long as the managers still comply with the accounting standards. thus, the existence and absence of the earnings management does not directly affect the earnings informativeness. under the manufacturing industry, the samples tested were classified into three sectors: the basic and chemical industry, the miscellaneous industry, and the consumer goods industry. the data distributions for each sector were 44.2%, 19.8%, and 36%, respectively. in addition, each sector separated the companies into eighteen (18) sub-sectors. the earnings management value between -0.075 and 0.075 indicated that no real earnings management exists (roychowdhury, 2006). based on the samples' classification, the basic and chemical industries became the biggest executor of real earnings management for cash flow, production, and discretionary costs. then, the highest sub-sector as executor of real earnings management was under the food and beverage industry for em_cfo and priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 550 em_disexp, while for em_prod, the highest executor was under the automotive industry. the result of this study reinforces h4, which showed the effect of fraud on investment efficiency with earnings informativeness as the moderating variable, with the probability value of 0.0001 < 0.05 (one-tailed) (see table 3). in this regard, non-manipulator firms have been proven to influence investment efficiency positively, as analyzed earlier. with the moderating variable of future earnings informativeness, which is intended as a positive signal to the market and to see the market response, investment efficiency was reduced. because fraud should not be done and avoided by the company, more information on future earnings will make the managers more flexible to play and modify the financial information extensively. hence, the investment efficiency achievement is lower. after the managers know the company’s position and performance (including the future earnings), they can set the strategy to make the investment decision. thus, shareholders and investors do not notice any suspicious action or threaten their position in the companies. moreover, no specific references were identified from previous studies for this fraud model. nevertheless, regarding risk and decision-making, this result is not in line with the previous study (malau et al., 2020), which proved that earnings informativeness is closely related to reducing the risk in the company since it indicates better governance. the informativeness of stock prices also directs companies to minimize the possibility of inefficient investments in decision-making (xu, 2021; chung, 2021). as the control variable, only leverage positively affected the investment efficiency with a probability value of 0.0053 (table 3). from the data, the proportion of companies with total liabilities higher than total assets (leverage value more than 1) was only 1.2%, while the remaining companies, around 98.8%, had total assets higher than total liabilities. it means the companies with lower debts/liabilities were proven to increase investment efficiency. here, the relationship between the principal and agent caused agency costs, costs incurred for monitoring activities by the principal and bonding activities by the agent (jensen & meckling, 1976). lower agency costs represent lower monitoring and bonding activities because the companies do not spend many costs to minimize the asymmetry of information and conflict of interest. hence, leverage can monitor managers' actions and discipline managers (bzeouich et al., 2019). under the signaling theory, a lower leverage value signals to the market that the companies are stable. as a result, it will attract an investor to invest in the company and get optimal returns. similar to the previous study (firmansyah & herawaty, 2016), it is concluded that leverage was a negative component that reflected the higher utilization of debts and captured the lower performance of the company in generating future earnings. furthermore, it would impact the optimization of the returns/earnings. investment efficiency did not affect the remaining variables, size and return on equity. there is no guarantee that the company's size, given the better/worst returns, impacted the investment efficiency. under the agency theory, no differentiator noted that the company's size would reduce the agency problem. big, medium or small companies are in priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 551 the same possibilities facing information asymmetry, which impacts decreased investment efficiency. per signaling theory, size does not affect the ferc (wiguna & murwaningsari, 2022). as the company’s indicator to measure the ability to generate profit, roe was not fully proven and reflected the utilization of the profit to the investment activities that resulted in the optimal returns. although higher roe potentially reflects lower agency problems, it cannot be captured that the manager pursued the benefit/returns and maximized the profit to the company because there is an indication that roe achieved only reflected the good performance of the managers to get the bigger incentives/bonus. roe can also signal the market to achieve investment efficiency, but this study did not prove it. conclusion the earnings management under cash flow, production, and discretionary costs has a negative effect on investment efficiency. meanwhile, fraud in the non-manipulator context positively affects investment efficiency. as a moderating variable, earnings informativeness only affects fraud the investment efficiency, while earnings informativeness does not affect earnings management and investment efficiency. the significant effect in the above variables is closely related to the information asymmetry, which still needs to be monitored by the shareholder to achieve investment efficiency. in addition, the insignificant effect in the remaining variables is possibly affected by the other variables outside the study. both earnings management and fraud are often connected with the quality of financial reporting. earnings management tends to be allowed compared to fraud which is prohibited. then, good quality reporting related to earnings informativeness further impacts the management’s investment decision and results in over/under-investment. considering fraud riskier than earnings management, this study showed the influence of earnings informativeness regarding fraud on investment efficiency as one of the factors considered before performing the fraud. the limitations of this study that can be considered for future researchers are inconsistent results of fraud's effect on investment efficiency with the previous studies. the future researcher thus can; (1) explore it using different sectors outside the manufacturing, and consumer goods; (2) extend the observation period; and (3) use other proxies in future research to see and prove the relationship of new variables. this study has several implications. first, to future researchers, this study can be additional literature for future research on more in-depth testing related to the relationship between earnings management, fraud, earnings informativeness, and investment efficiency. second, to the shareholders, it provides an overview of the company's condition related to investment efficiency and a reference for decision-making consideration. third, to management, it is to provide an overview of the company's condition related to investment efficiency and suggest plans and strategies achieve the goal. fourth, to the practitioner, it gives information about the relationship between priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 552 earnings management, accounting fraud, earnings informativeness, and investment efficiency. fifth, to financial services authority (ojk), this study provides an overview of the elements in the financial statements that potentially affect investment. sixth, to investment coordinating board (bkpm), this research is to provide an overview of efficient investment and strive for optimization of investment in the future. references adilla, r., & ferli, o. (2021). seberapa efektif pendekatan kecurangan laporan keuangan model beneish m-score pada perusahaan sektor manufaktur di bursa efek indonesia. jaba journal of applied business administration, 5(2), 200–209. https://jurnal.polibatam.ac.id adiwibowo, a. s. (2018). pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan dan leverage terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. jurnal ilmiah akuntansi universitas pamulang, 6(2), 203. https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1955 akasumbawa, m. d. d., & haryono, s. (2021). pengaruh kualitas laporan keuangan dan debt maturity terhadap efisiensi investasi dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi: studi pada perbankan go public di indonesia. performance: jurnal bisnis & akuntansi, 11(1), 28–42. https://doi.org/10.24929/feb.v11i1.1320 ardana, i. g. p. s., & sujana, i. k. (2018). risiko litigasi sebagai variabel pemoderasi pengaruh kualitas laporan keuangan pada efisiensi investasi. e-jurnal akuntansi, 22(2), 1389–1418. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p21 assad, n., & alshurideh, m. t. (2020). financial reporting quality, audit quality, and investment efficiency: evidence from gcc economies. waffen-und kostumkunde journal, april. https://doi.org/10.4108/eai.21-11-2018.2282299 association of certified fraud examiners (acfe). (2020). report to the nations 2020 global study on occupational fraud and abuse. acfe. aulia, d., & siregar, s. v. (2018). financial reporting quality, debt maturity, and chief executive officer career concerns on investment efficiency. bar brazilian administration review, 15(2), 1–16. https://doi.org/10.1590/18077692bar2018170120 baskoro, m. p., & wardhani, r. (2014). analisis pengaruh volatilitas laba dan manajemen laba riil dan akrual terhadap kebijakan investasi. simposium nasional akuntansi, 17. beneish, m. d. (1999). the detection of earnings manipulation. financial analysts journal, 55(5), 24–36. https://doi.org/10.2469/faj.v55.n5.2296 beyer, b., nabar, s. m., & rapley, e. t. (2018). real earnings management by benchmarkbeating firms : implications for future profitability brooke beyer assistant professor college of business administration kansas state university sandeep m . nabar associate professor spears school of business oklahom. forthcoming at accounting horizons. https://doi.org/10.2308/acch-52167 bzeouich, b., lakhal, f., & dammak, n. (2019). earnings management and corporate investment efficiency: does the board of directors matter? journal of financial reporting and accounting, 17(4), 650–670. https://doi.org/10.1108/jfra-062018-0044 https://jurnal.polibatam.ac.id/ https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1955 https://doi.org/10.24929/feb.v11i1.1320 https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p21 https://doi.org/10.4108/eai.21-11-2018.2282299 https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2018170120 https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2018170120 https://doi.org/10.2469/faj.v55.n5.2296 https://doi.org/10.2308/acch-52167 https://doi.org/10.1108/jfra-06-2018-0044 https://doi.org/10.1108/jfra-06-2018-0044 priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 553 chen, q., goldstein, i., & jiang, w. (2005). price informativeness and investment sensitivity to stock price. ssrn electronic journal, june 2015. https://doi.org/10.2139/ssrn.451322 cherkasova, v., & rasadi, d. (2017). earnings quality and investment efficiency: evidence from eastern europe. review of economic perspectives, 17(4), 441–468. https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0023 chung, y. (2021). management forecast and stock price informativeness. 20, 215–232. https://ideas.repec.org/a/ijb/journl/v20y2021i3p215-232.html collins, d. w., kothari, s. p., shanken, j., & sloan, r. g. (1994). accounting & economics association. journal of accounting and economics, 18, 289–324. https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90024-8 efrinal , wulandari, p. (2019). pengaruh kualitas laba akuntansi terhadap efisiensi investasi dengan risiko litigasi sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor property dan real estate di indonesia. akrual jurnal akuntansi dan keuangan, 1(1), 33–48. https://uia.e-journal.id/akrual/article/view/1013 elaoud, a., & jarboui, a. (2017). auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency. research in international business and finance, 42(july), 616– 629. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.006 elena, m. (2021). kementerian ppn/bappenas targetkan icor turun jadi 6,24 di 2022. bisnis.com. kementerian ppn/bappenas targetkan icor turun jadi 6,24 di 2022%0a%0aartikel ini telah tayang di bisnis.com dengan judul %22kementerian ppn/bappenas targetkan icor turun jadi 6,24 di 2022%22, klik selengkapnya di sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/2021 fajriani, a., wijaya, s. y., & widyastuti, s. (2021). determinasi efisiensi investasi. konferensi riset nasional ekonomi, manajemen, dan akuntansi, 2, 1541–1554. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/issue/view/24 farmashinta, p., & yudowati, s. p. (2019). jurnal ke 1 prima pengaruh fraund pentagon thdp lp keuangan. 3(3). https://.doi.org/10.36555/jasa.v3i3.719 fathmaningrum, e. s., & dewi, d. r. (2021). determinan efisiensi investasi dengan risiko litigasi sebagai variabel moderasi. reviu akuntansi dan bisnis indonesia, 5(2), 185–196. https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12748 firmansyah, a. (2017). pengaruh income smoothing dan real earnings management terhadap keinformatifan laba. 2(desember), 175–188. http://ejournalbinainsani.ac.id/index.php/joia/article/view/587 firmansyah, a., & herawaty, v. (2016). pengaruh income smoothing, kebijakan deviden, leverage dan ukuran perusahaan terhadap earnings response coefficient dan future earnings response coefficient. jurnal informasi, perpajakan, akuntansi, dan keuangan publik, 11(1), 31–48. https://doi.org/10.25105/jipak.v11i1.4568 firmansyah, a., & triastie, g. a. (2020). the role of corporate governance in emerging market: tax avoidance, corporate social responsibility disclosures, risk disclosures, and investment efficiency. journal of governance and regulation, 9(3), 8–26. https://doi.org/10.22495/jgrv9i3art1 firmansyah, a., priscilia, g., sandra, s., & trisnawati, e. (2022). efisiensi investasi perusahaan barang konsumsi di indonesia: kualitas laporan keuangan dan kecurangan dalam akuntansi. jurnal wahana akuntansi, 17(1), 1–24. https://doi.org/10.21009/wahana.17.011 gomariz, m. f. c., & ballesta, j. p. s. (2014). financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency. journal of banking and finance, 40(1), 494–506. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.013 https://doi.org/10.2139/ssrn.451322 https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0023 https://ideas.repec.org/a/ijb/journl/v20y2021i3p215-232.html https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90024-8 https://uia.e-journal.id/akrual/article/view/1013 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.006 https://ekonomi.bisnis.com/read/2021 https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/issue/view/24 https://.doi.org/10.36555/jasa.v3i3.719 https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12748 http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/joia/article/view/587 http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/joia/article/view/587 https://doi.org/10.25105/jipak.v11i1.4568 https://doi.org/10.22495/jgrv9i3art1 https://doi.org/10.21009/wahana.17.011 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.013 priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 554 gusmawan, f., & novita, n. (2017). kualitas pelaporan keuangan, diversitas manajerial dan efisiensi investasi. jurnal ekonomi, manajemen dan perbankan, 3(2), 56–66. https://doi.org/10.35384/jemp.v3i2.202 hammami, a., & hendijani zadeh, m. (2020). audit quality, media coverage, environmental, social, and governance disclosure and firm investment efficiency: evidence from canada. international journal of accounting and information management, 28(1), 45–72. https://doi.org/10.1108/ijaim-03-2019-0041 henny, h. (2017). pengaruh public ownership dan growth opportunity terhadap leverage dan future earnings response coefficient. jurnal muara ilmu ekonomi dan bisnis, 1(1), 135. https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.416 hidayat, s. b. d., & mardijuwono, a. w. (2021). the effect of accounting information quality on investment efficiency with auditor specialization as moderating variables. review of international geographical education online, 11(4), 320–329. https://doi.org/10.33403/rigeo.800649 hołda, a. (2020). using the beneish m-score model: evidence from non-financial companies listed on the warsaw stock exchange. investment management and financial innovations, 17(4), 389–401. https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.33 houcine, a. (2017). the effect of financial reporting quality on corporate investment efficiency: evidence from the tunisian stock market. research in international business and finance, 42, 321–337. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.066 hung, d. n., van, v. t. t., & phuong, n. t. t. (2020). impacts of earnings quality and debt maturity on investment efficiency: study case in vietnam. international journal of financial research, 11(4), 421–431. https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p421 iapi. (2021). akuntan publik. standar profesional akuntan publik, 200(revisi), 1–69. jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: the effects on financial performance. journal of financial economics, 3, 305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602 li, s. (2018). managerial power, earnings management and investment efficiency. ecomhs, 18–23. https://doi.org/10.25236/ecomhs.2018.004 linhares, f. s., da costa, f. m., & beiruth, a. x. (2018). gerenciamento de resultados e eficiência de investimentos. revista brasileira de gestao de negocios, 20(2), 295– 310. https://doi.org/10.7819/rbgn.v20i2.3180 malau, m., murwaningsari, e., & sekar mayangsari. (2020). prudence measurement is moderating earning opacity, information asymmetry, and earning informativeness on cost of capital three factors model. international journal of business, economics and law, 21(5), 37–46. manik, t. (2020). analisis pengaruh pencegahan kecurangan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan tata kelola pemerintahan daerah sebagai variabel pemoderasi. jurnal ilmiah akuntansi dan finansial indonesia, 3(2), 49–62. https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2229 nisrina m., & herawaty, v. (2016). peran intellectual capital disclosure sebagai pemodarsi pengaruh perataan laba, corporate governance, kesempatan bertumbuh, persistensi laba dan leverage terhadap keinformatifan laba. jurnal tekun, vii(01), 118–146. file:///users/andreataquez/downloads/guia-plan-de-mejorainstitucional.pdf%0ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0ahttp://www. revistaalad.com/pdfs/guias_alad_11_nov_2013.pdf%0ahttp://dx.doi.org/10.1 5446/revfacmed.v66n3.60060.%0ahttp://www.cenetec https://doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060 nugroho, a. h. d., alfasadun, ardinata, m., & ambarsari, r. y. (2021). the effectiveness of pentagon fraud in detecting fraudulent financial reporting: using the beneish https://doi.org/10.35384/jemp.v3i2.202 https://doi.org/10.1108/ijaim-03-2019-0041 https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.416 https://doi.org/10.33403/rigeo.800649 https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.33 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.066 https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p421 https://doi.org/10.1177/0018726718812602 https://doi.org/10.25236/ecomhs.2018.004 https://doi.org/10.7819/rbgn.v20i2.3180 https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2229 file:///e:/users/andreataquez/downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0ahttp:/salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0ahttp:/www.revistaalad.com/pdfs/guias_alad_11_nov_2013.pdf%0ahttp:/dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0ahttp:/www.cenetec file:///e:/users/andreataquez/downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0ahttp:/salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0ahttp:/www.revistaalad.com/pdfs/guias_alad_11_nov_2013.pdf%0ahttp:/dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0ahttp:/www.cenetec file:///e:/users/andreataquez/downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0ahttp:/salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0ahttp:/www.revistaalad.com/pdfs/guias_alad_11_nov_2013.pdf%0ahttp:/dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0ahttp:/www.cenetec file:///e:/users/andreataquez/downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0ahttp:/salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0ahttp:/www.revistaalad.com/pdfs/guias_alad_11_nov_2013.pdf%0ahttp:/dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0ahttp:/www.cenetec https://doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060 priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 555 model in manufacturing companies on the indonesia stock exchange. proceedings of the 3rd international conference on banking, accounting, management and economics (icobame 2020), 169(icobame 2020), 389–394. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.078 nurhayati, & muniarty, p. (2018). pengaruh sistem pengendalian internal dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. valid jurnal ilmiah, 15(2), 125–135. http://journal.stieamm.ac.id/index.php/valid/article/view/33 perindustrian, k. (2019a). industri manufaktur berperan penting genjot investasi dan ekspor. https://kemenperin.go.id/artikel/20091/industri-manufaktur-berperanpenting-genjot-investasi-dan-ekspor perindustrian, k. (2019b). pemerintah serius tingkatkan investasi sektor manufaktur. https://kemenperin.go.id/artikel/21254/pemerintah-serius-tingkatkan-investasisektor-manufaktur putra, g. d., & damayanthi, i. g. a. e. (2019). pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi. e-jurnal akuntansi, 28(2), 828. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p02 rachmawati, s. (2021). asimetri informasi memoderasi pengaruh earning persistence dan income smoothing terhadap future earning response coefficient. jurnal akuntansi trisakti, 8(1), 1–22. https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.7480 roychowdhury, s. (2006). earnings management through real activities manipulation. journal of accounting and economics, 42(3), 335–370. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002 sakti, a. m., & septiani, a. (2015). jatuh tempo utang terhadap efisiensi investasi. diponegoro journal of accounting, 4(2), 1–10. http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting saputri, u. t. (2020). kualitas informasi akuntansi, koneksi politik dan efisiensi investasi. jurnal technobiz, 3(2), 28–36. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p02 sari, g. p., & febriyanto, f. (2019). prediksi laba masa depan dengan future earnings response coeffisient melalui manajemen laba. jurnal akuntansi dan keuangan, 10(2), 14. https://doi.org/10.36448/jak.v10i2.1286 septriani, y., & desi handayani, dan. (2018). mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud pentagon. 11(1), 11–23. http://jurnal.pcr.ac.id shahzad, f., rehman, i. u., hanif, w., asim, g. a., & baig, m. h. (2019). the influence of financial reporting quality and audit quality on investment efficiency: evidence from pakistan. international journal of accounting and information management, 27(4), 600–614. https://doi.org/10.1108/ijaim-08-2018-0097 simanungkalit, e. r. (2017). pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap efisiensi investasi perusahaan. jurnal akuntansi bisnis, 15(2), 179–199. https://doi.org/10.24167/jab.v16i1.1361 sitorus, r. r., & murwaningsari, e. (2019). do quality of financial reporting and tax incentives effect on corporate investment efficiency with good corporate governance as moderating variables? journal of accounting, business and finance research, 6(1), 27–35. https://doi.org/10.20448/2002.61.27.35 statistik, b. p. (2018). realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut provinsi (investasi) (milyar rupiah), 2016-2018. https://www.bps.go.id/indicator/13/793/2/realisasi-investasi-penanamanmodal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html statistik, b. p. (2021). realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut provinsi (investasi) (milyar rupiah), 2019-2021. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.078 http://journal.stieamm.ac.id/index.php/valid/article/view/33 https://kemenperin.go.id/artikel/20091/industri-manufaktur-berperan-penting-genjot-investasi-dan-eksporhttps://kemenperin.go.id/artikel/20091/industri-manufaktur-berperan-penting-genjot-investasi-dan-eksporhttps://kemenperin.go.id/artikel/21254/pemerintah-serius-tingkatkan-investasi-sektor-manufaktur https://kemenperin.go.id/artikel/21254/pemerintah-serius-tingkatkan-investasi-sektor-manufaktur https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p02 https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.7480 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002 http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p02 https://doi.org/10.36448/jak.v10i2.1286 http://jurnal.pcr.ac.id/ https://doi.org/10.1108/ijaim-08-2018-0097 https://doi.org/10.24167/jab.v16i1.1361 https://doi.org/10.20448/2002.61.27.35 https://www.bps.go.id/indicator/13/793/2/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html https://www.bps.go.id/indicator/13/793/2/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html priscilia & trisnawati the effect of real earnings management, fraud, and earnings informativeness … journal of accounting and investment, 2023 | 556 https://www.bps.go.id/indicator/13/793/1/realisasi-investasi-penanamanmodal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html umiyati, i., & riyanto, r. (2019). financial statement quality and investment efficiency. accruals, 3(1), 131–138. https://doi.org/10.35310/accruals.v3i1.45 usman, b. (2006). keinformatifan harga saham dalam kaitannya dengan efisiensi investasi (pp. 213–232). https://doi.org/10.25105/mrbm.v6i3.1044 utomo, l. p. (2018). kecurangan dalam laporan keuangan “menguji teori froud triangle.” jurnal akuntansi dan pajak, 19(1), 77. https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.241 wang, l. w., chen, c. h., & wu, c. c. (2019). a study of the influence of earnings management and accounting information quality on the investment efficiency of chinese listed companies. iop conference series: materials science and engineering, 490(6). https://doi.org/10.1088/1757-899x/490/6/062061 wiguna, s., & murwaningsari, e. (2022). the effect of systematic risk, operating cash flow and growth opportunities on future earnings response coefficients (ferc), working capital as a moderation variable. international journal of social and management studies (ijosmas), 3(2), 34–45. https://ijosmas.org/index.php/ijosmas/article/view/111 xu, l. (2021). stock price informativeness and managerial inefficiency. international review of economics and finance, 74(january), 348–364. https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.03.006 yanti, m., & taqwa, s. (2020). pengaruh struktur kepemilikan perusahaan dan karakteristik komite audit terhadap keinformatifan laba akuntansi. jurnal eksplorasi akuntansi, 2(4), 3628–3641. https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.309 yapono, d. a., & khomsatun, s. (2018). peranan tata kelola sebagai pemoderasi atas pengaruh manajemen laba terhadap efisiensi investasi. jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, 5(2), 179–194. https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.10873 yesiariani, m., & rahayu, i. (2017). jurnal akuntansi & auditing indonesia deteksi financial statement fraud : pengujian dengan fraud diamond. 21(1). https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5 https://www.bps.go.id/indicator/13/793/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html https://www.bps.go.id/indicator/13/793/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-investasi-.html https://doi.org/10.35310/accruals.v3i1.45 https://doi.org/10.25105/mrbm.v6i3.1044 https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.241 https://doi.org/10.1088/1757-899x/490/6/062061 https://ijosmas.org/index.php/ijosmas/article/view/111 https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.03.006 https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.309 https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.10873 https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5 journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper is information transparency important for funders? a case study of sharia p2p lending companies in indonesia yuri oktaviani* and miranti kartika dewi abstract research aims: this study explores the importance of information transparency for funders as parties who provide funding to borrowers' projects. it also analyzes information transparency practices in sharia p2p lending. design/methodology/approach: the study used a qualitative case study, focusing on three sharia p2p lending companies in indonesia. data were collected through interviews with parties from three sharia p2p lending companies and 11 funders. research findings: it was found that information transparency is important for funders, increasing their confidence to invest. in addition, based on multiple agency theory, there is information asymmetry between funders and sharia p2p lending borrowers, which can be reduced by information transparency measures from funders, sharia p2p lending, and borrowers based on cost-benefit considerations. theoretical contribution/originality: this research explores the application of information transparency in sharia p2p lending companies, which, as far as researchers are concerned, has not been raised in previous studies. in addition, the study builds a conceptual framework of information transparency in sharia p2p lending companies based on multiple agency theory. practitioner implication: the research has implications for applying information transparency in sharia p2p lending, which can improve information updates and communication from sharia p2p lending to its funders. research limitation/implication: the study only focused on three out of the seven sharia p2p lending in indonesia. therefore, the differences in business, focus, and other characteristics of the remaining four were not considered. keywords: information transparency; multiple agency theory; information asymmetry; sharia p2p lending; funders introduction good corporate governance is necessary to achieve corporate goals and manage stakeholder relationships (khan, 2011), meeting their diverse interests. one of the principles of good corporate governance is information transparency. according to the extractive industries transparency initiative (eiti) referred to in dashwood, idemudia, puplampu, and webb (2022, p. 2), transparency is 'openness and public disclosure of activities,' while accountability is 'the obligation of an individual or organization to account for its activities to accept responsibility for them and to disclose results in an open manner.' affiliation: department of accounting, faculty of economics and business, universitas indonesia, west java, indonesia *correspondence: yuri.oktaviani41@alumni.ui.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.17220 citation: oktaviani, y., & dewi, m. k. (2023). is information transparency important for funders? a case study of sharia p2p lending companies in indonesia. journal of accounting and investment, 24(2), 462-486. article history received: 18 dec 2022 revised: 17 feb 2023 accepted: 22 feb 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57205021672 https://scholar.google.co.id/citations?user=wh7ltdoaaaaj&hl=en&oi=ao https://accounting.feb.ui.ac.id/ https://accounting.feb.ui.ac.id/ https://accounting.feb.ui.ac.id/ https://accounting.feb.ui.ac.id/ mailto:yuri.oktaviani41@alumni.ui.ac.id http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17220 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17220&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17220 oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 463 like any other company, information transparency is crucial for sharia p2p lending companies. more so because they are exposed to high default risk, cybercrime risk (fraud risk, misuse of customer data, customer data security, signature forgery), moral hazard, and other risks (mutamimah & robiyanto, 2021). among the cases related to such risks was the case of default experienced by tanifund, a p2p lending company in indonesia which suffered a default of idr 14 billion (arini, 2022). this case arose when lenders discovered several irregularities related to their agreement and tanifund. for instance, tanifund did not provide transparent information to the lenders, especially about the farmers who received the loan funds, their contacts, the funds that have been realized to the borrowers, their bank accounts, and the rate of return. mediators from tanifund revealed internal fraud and crop failures that resulted in tanifund defaulting on payments to lenders. for another example, in other countries such as china, based on mdzj data, in mid-2019, the total number of platforms that defaulted and ran away with lender money (fraud) was 5,774 out of 6,618 platforms (gao et al., 2021). one example of a fraud case from p2p lending in china is the ezubao platform, founded in 2014. in early 2016, the media reported that the ezubao platform defrauded lenders of rmb50 billion ($8 billion), and 20 people from within ezubao were arrested for fraud (he & li, 2021). the investigation showed that the founder of ezubao had used the lenders' money to buy luxury goods and fled with the lenders' money to an unknown place (he & li, 2021). the default and fraud cases in tanifund and ezubao indicate that information transparency is vital for p2p lenders to scrutinize the operational performance of the p2p lending companies to which they entrust their funds. information transparency is also essential in reducing information asymmetry (ge et al., 2017; prystav, 2016; wang et al., 2020) and moral hazard (he & li, 2021; zhu, 2018) in p2p lending operations. information transparency is implemented by improving the quality of information disclosure to reduce the failure rate of p2p lending platforms (he & li, 2021). in addition, more detailed financial information about borrowers and other voluntary disclosures positively affects the increase and success of funding and reduces interest rates (bachmann et al., 2011; basha et al., 2021). therefore, information transparency plays an important role in sharia p2p lending, especially as a signal to enhance funders' trust (chen et al., 2022). sharia p2p lending is a platform that acts as an intermediary between funders and borrowers (atz & bholat, 2016; bachmann et al., 2011) based on sharia principles. it is an alternative form of financing for underserved and non-bankable small and medium enterprises (msmes). in indonesia, it continues to experience development year after year. as of august 2022, seven companies were licensed as sharia p2p lending with the financial services authority (ojk), with total assets of idr 120.14 billion (ojk, 2022). as little research has previously been conducted in this area, this study focuses on sharia p2p lending companies. such research is hoped to increase the development of sharia p2p lending companies, which currently are few compared to conventional p2p lending oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 464 companies. research on sharia p2p lending companies is also unique because such companies' characteristics differ from those of their conventional counterparts. the main difference between sharia and conventional p2p lending concerns sharia principles and the contract (aqd) used for transactions to bridge the funder and borrower; the funder does not receive interest but instead receives a return (profit sharing) from placing his funds with sharia p2p lending. like most other companies, sharia p2p lending companies also experience agency conflicts (jensen & meckling, 1976), which lead to information asymmetry. in the context of this study, what is meant by the principal in sharia p2p lending is the funder, who hopes to receive returns (profit sharing) according to the agreement, while the agents are p2p sharia lending and borrower, who display opportunistic behavior that prioritizes their interests. in this case, information asymmetry exists between the funder (as the principal), the sharia p2p lending company, and the borrower (as agents). the funder hopes to obtain complete information about the borrower's situation, while the agent tends to restrict performance information from the borrower, including any incidence of default. therefore, transparency in information disclosure, such as adequate financial reports (sánchez-ballesta & lloréns, 2010) and communication between sharia p2p lending companies and funders, is necessary to reduce information asymmetry that occurs. previous research has examined the relationship between information disclosure in p2p lending and funding success and default rates (e.g., chen et al., 2022; ge et al., 2016; michels, 2012; wang et al., 2021) and information asymmetry in p2p lending (such as linet al., 2013; riggins & weber, 2017; wei et al., 2020; yan et al., 2015). however, previous studies have not examined how information asymmetry and information transparency practices occur in sharia p2p lending. in addition, they have employed quantitative methods through regression (e.g., chen et al., 2022; ge et al., 2016; michels, 2012; wang et al., 2021) rather than exploring actual information transparency practices in p2p lending. in the indonesian context, rahadiyan and mentari (2021) and saputra (2020) have researched information transparency. still, both used a regulatory or statutory approach instead of exploring information transparency related to specific p2p lending objects. this study, therefore, analyzed the importance of information transparency from sharia p2p lending companies for funders. it also analyzes and evaluates the extent to which sharia p2p lending companies reveal information transparency practices to funders. previous research has found that platforms that are more transparent or have a high level of information disclosure are associated with lower loan default rates (he & li, 2021; michels, 2012), increased likelihood of funding (chen et al., 2022), and improved creditworthiness (ge at al., 2016). in addition, transparency and information disclosure in p2p lending reduce information asymmetry problems (ge et al., 2017; prystav, 2016; wang et al., 2020). nevertheless, chen et al. (2022) found that an increase in the amount of voluntarily disclosed information increases the probability of loan default, indicating the possibility of information manipulation by borrowers. thus, this research is important to analyze the extent of information transparency carried out by sharia p2p lending, oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 465 whether the information disclosed is the actual condition in the company, and the costbenefit of disclosing the information. this study is unique because there has been no prior research with a qualitative approach exploring how information transparency is implemented in sharia p2p lending. moreover, this research used a qualitative approach through case studies of three sharia p2p lending companies in indonesia. such an approach was chosen to evaluate the practice and implementation of information transparency in sharia p2p lending. evaluation research evaluates case studies using a modified theory (mudjahidin et al., 2021). based on previous studies, it can be concluded that evaluation and exploratory research using qualitative case studies are still rarely conducted on the practice of information transparency in sharia p2p lending, as current research on such transparency mostly employs quantitative methods. meanwhile, the three sharia p2p lenders were chosen because they have the same funding objects (borrowers) which are small and medium enterprises. the results of this study indicate that information transparency is important for funders in increasing their confidence to invest. if sharia p2p lending is less transparent or does not convey certain information, funders' confidence in investing in such sharia p2p lending companies will decrease. in addition, based on multiple agency theory (arthurs et al., 2008; calvo & calvo, 2018; hoskisson et al., 2013), there is information asymmetry between funders and sharia p2p lending companies and borrowers, which can be reduced by measures of information transparency from the three parties based on cost-benefit considerations. due to such considerations, information asymmetry exists between funders and sharia p2p lending companies and borrowers, such as the personal data protection law. if sharia p2p lending companies violate this, they will be subject to sanctions according to the law, resulting in additional costs. however, the information asymmetry can be minimized in another way, namely by increasing the trust of funders through the success of projects. if funded projects continue to be successful, funders will tend not to demand more information from sharia p2p lending companies. it is in accordance with the results of research by gonzalez (2022), who found that successful loan applications increased lenders' offers sufficiently to increase the loan amount requested. further, this research contributes to the research gap in several ways. first, it discusses information transparency in sharia p2p lending; no previous studies have discussed this with sharia p2p lending objects. second, using multiple agency theory, the study builds a conceptual framework for information transparency in sharia p2p lending. third, it explores the opinions of funders on sharia p2p lending, how important information transparency is for funders, and the current practice of transparency in sharia p2p lending information to funders, which has not been previously studied, as research has focused on processing quantitative data. this research is also important, considering that research on p2p lending objects, especially related to transparency and information disclosure, is still limited. thus, this research can be a reference for further research to explore further information transparency in other p2p lending, both conventional and sharia p2p lending. oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 466 practically, this research can be a reference and motivation for p2p lenders to implement transparency and information disclosure and improve communication with funders. the remainder of the paper proceeds as follows. section 2 reviews the related literature, theory, and research questions. section 3 describes the research approaches, data collection methods, object selection methods, and data analysis methods, while section 4 presents the results and discussions. finally, the paper is concluded in section 5. literature review and hypotheses development multiple agency theory according to jensen and meckling (1976), an agency relationship is a contract in which the principal engages another person (agent) to perform services on their behalf, which involves delegating some decision-making authority to the agent. the theory has been widely used in the literature. simply put, one principal and one agent are bound by a joint contract and have different interests (jensen & meckling, 1976). in multiple agency theory, there is a conflict of interest between more than one group of agents when at least one is connected to a different principal (arthurs et al., 2008; hoskisson et al., 2013). in traditional agency theory, agency conflict occurs when a principal who is a shareholder hopes that the company will continue to operate in the long term to benefit shareholders. at the same time, the agent is a manager with opportunistic and self-interested behavior or who maximizes their wealth by concentrating on goals in the short term (jensen & meckling, 1976). meanwhile, the multiple agency theory has different elements from traditional agency theory, which indicates the source of conflict that arises in the context of certain multiple agencies (hoskisson et al., 2013). first, at least one of the parties becomes both a principal and an agent in a focal situation (hoskisson et al., 2013). for example, in the context of an initial public offering (ipo), arthurs et al. (2008) identified that managerial agents (inside directors) who are also principals monitor other agents and venture capitalists as principals for the companies in which they invest are also agents for investors in their venture capital funds. second, there is the potential for goal incongruence between actors in a focus situation in which incentives support the actors in maintaining relationships beyond the focus situation (hoskisson et al., 2013). for instance, in an ipo, there are incentives between the venture capitalist and the underwriter to maintain a long-term relationship that goes beyond (and can undermine) the ipo focus agreement (hoskisson et al., 2013). third, there are third parties who can moderate the traditional relationship between the principal and agent, which adds to the complexity of the contractual agreement between them. as examples in the context of corporate social responsibility, calvo and calvo (2018) argued that there is an institutional interest, namely, in this case, the spanish government (principal) in protecting its citizens from illegal immigration, thereby reducing the risk of opportunistic behavior of foreign employees, and at the same time, influencing the costs of international transfer agreements between the company (principal) and employees (agents). oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 467 in the context of sharia p2p lending, there are three different types of actors in multiple agency relationships: (1) sharia p2p lending companies, who act as agents who bring together funders and borrowers; (2) the funder as the principal, who provides funds to fund projects; (3) the beneficiary of funds as an agent, who manages funds and returns these and yields at the end of the agreement period to the funder. in acting as the principal, the funder hopes to receive the return according to the agreement, while the borrower, an agent, shows opportunistic behavior that prioritizes his interests. besides, agents have more information regarding their willingness to fulfill their mission appropriately or related to performance (rouault & albertini, 2022). consequently, sharia p2p lending plays a role in fairly bridging information between funders and borrowers. in this case, there is information asymmetry between the funder (as the principal) and the sharia p2p lending companies and the borrower (as the agent), in which the funder expects to obtain complete information about the borrower’s situation. in contrast, the agent tends to restrict performance information from the borrower, including any incidence of default. therefore, corporate governance mechanisms include information transparency through disclosure, such as adequate financial reports (sánchez-ballesta & lloréns, 2010) and communication between sharia p2p lending companies and funders, which are needed to reduce the information asymmetry. sharia p2p lending companies can also use disclosure to attempt to build their reputation and gain trust (sánchezballesta & lloréns, 2010) from funders. legitimacy theory according to suchman (1995, p. 574), what is meant by legitimacy is "a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions." suchman then divides legitimacy into three levels: gaining, maintaining, and repairing legitimacy. gaining legitimacy is an action taken by an organization to gain status legitimacy when starting a new line of activity elsewhere in the social order. meanwhile, maintaining legitimacy is necessary to maintain stakeholder relationships because their needs and desires change over time (o'donovan, 2002). in this case, organizations need to observe or anticipate change and protect past achievements to maintain legitimacy (o'donovan, 2002). finally, repairing legitimacy is undertaken to rebuild a company's reputation following a legitimacy crisis. in this process, the company can pursue a strategy by which the manager may first try to deny the problem, hoping to allay the public's pragmatic concerns until the organization can collect side payments as compensation. second, managers may choose to excuse the problem by questioning the moral responsibility of the organization. however, this second strategy, which often involves blaming individual employees or external authorities, also has a double side, indicating a lack of managerial control (suchman, 1995). third, managers may attempt to justify the disturbance by redefining the means and ends retrospectively to make the disruptive event appear to conform with prevailing moral and cognitive beliefs. fourth, they can retain some cognitive legitimacy oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 468 simply by explaining disturbing events in a way that maintains an otherwise supportive worldview. in this study, legitimacy is needed to increase trust from stakeholders, especially funders, because it can influence investment decisions (klein et al., 2021). if p2p lenders do not follow social rules and norms and lack legitimacy, they will lose stakeholder trust. here, information transparency is a means to increase stakeholder trust, especially funders, for p2p lending companies to gain legitimacy. information transparency is also an act of p2p lending companies to maintain legitimacy. in this case, p2p lending companies that have gained the trust of funders in financing borrower projects strive to maintain that trust by providing the information needed by funders in project funding. on the other hand, information transparency can also be a means of improving legitimacy. for example, if p2p lenders do not disclose funding projects that default, which then makes funders' trust decline, information transparency on default conditions and what efforts the company makes to overcome them will become important to improve its reputation after a legitimacy crisis. information transparency and disclosure granados et al. (2010) define information transparency as the availability and accessibility of market information to participants. it implies that the quantity of information available and the quality of the interface to make it accessible are vital. kuruppu et al. (2022) also explain that transparency makes what is blurry and hidden from view visible and open. hence, improving the quality of information disclosure can reduce the failure rate of p2p lending platforms (he & li, 2021), given that more transparent platforms tend not to commit fraud or engage in other illegal actions. information quality refers to the funder's perception of the accuracy and completeness of the information provided by the borrower in his loan register (chen et al., 2014). information transparency in the form of hard and soft information has also been shown to reduce information asymmetry on us and chinese platforms (chen & han, 2012). in this regard, trust is a key aspect that determines the success of funding, but the perceived quality of information can reduce perceived risk and increase trust in the platform (basha et al., 2021). more detailed financial information about borrowers and other voluntary disclosures positively affects the increase and success of funding and reduces interest rates (bachmann et al., 2011; basha et al., 2021; chen et al., 2014). the quality of loan listing information serves two purposes. first, it facilitates the funder's assessment of the feasibility of the request. information for this purpose includes the loan amount, duration, and interest rate/yield. second, the quality of information serves as a proxy for assessing the credibility of borrowers. high-quality listing information reflects how serious, sincere, and professional the borrower is, influencing the funder's trust in them. high-quality requests indirectly reflect the borrower's ability to understand and implement the proposed plan using the loan, making them more trustworthy. it is more effective for borrowers to gain the trust of funders by providing high-quality information about their loan requests than by building social capital when there are no strict screening procedures for social network membership in loan intermediaries (chen et al., 2014). oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 469 like conventional p2p lending, funders' trust in sharia p2p lending must also be built so that funders continue to invest in sharia p2p lending. information transparency in sharia p2p lending is needed by funders to determine the condition of the project being funded and the probability of default that might occur. in addition, since sharia p2p lending operates based on sharia principles, islamic accountability is attached to it. islam has a stronger and more effective basis for ethical values because the rights and obligations of individuals and organizations concerning others are clearly defined by religion and are not subject to personal views (saad et al., 2014). moreover, in the islamic context, accountability involves one's relationship with allah (hablum minallah) and other humans (hablum minannas) (kamaruddin & auzair, 2020). therefore, one of the responsibilities to allah is carried out by being accountable to stakeholders. one of these responsibilities is to carry out information transparency to stakeholders, especially to funders. rq1: how important is information transparency from sharia p2p lending companies to funders? bachmann et al. (2011) conducted a literature review to provide insight into how these determinants influence the likelihood of a borrower obtaining successful funding, the final interest rate to be paid, and the relationship between borrower characteristics and loan success. bachmann et al. (2011) then revealed that information asymmetry is a fundamental problem in online p2p lending. such lending faces the challenge of overcoming the principal-agent problem, in which the funder wants to obtain as much valid information about the borrower as possible. in contrast, the borrower may be interested in hiding some of their characteristics to secure the lowest possible interest rate. to enable funders to make decisions based on valid information, p2p lending platforms force borrowers to provide financial information that an external agency has validated. an overview of the borrower's financial characteristics provided to the funder is the main indicator of creditworthiness. in addition, many platforms ask users to provide demographic information, such as gender, race, or age. borrowers are also often allowed to provide social information that cannot be validated. this information is a determinant characteristic of loans in p2p lending since it has a major influence on the successful funding of the borrower's loan list and the interest rate requested. other research related to transparency and information disclosure was conducted by chen et al. (2022), ge et al. (2016), michels (2012), and wang et al. (2021). chen et al. (2022) found that voluntary disclosure significantly increased the funding success rate. it is supported by research by wang et al. (2021), who uncovered that higher information disclosure reduced information asymmetry in the online p2p lending market and was associated with a significantly lower risk of default because it revealed the default risk of p2p platforms. in addition, social media information could also be a signal of creditworthiness and a predictor of the probability of default on p2p lending platforms (ge et al., 2016). however, if the information disclosed is false or unverifiable, borrowers are more likely to default (michels, 2012) as they may strategically disclose information for their interests, thus increasing the information loss faced by funders (chen et al., 2022). information transparency provided by online lending platforms also has an oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 470 effective restraining effect on platform behavior and plays an important role in monitoring default and operational risk (wang et al., 2021). besides, disclosing information also affects funders by lowering the interest rates charged and increasing loan bidding activity (michels, 2012). research related to information transparency in p2p lending in indonesia was conducted by rahadiyan and mentari (2021) and saputra (2020). both discussed information transparency from the point of view of regulatory adequacy. rahadiyan and mentari (2021) examined the role of information disclosure as risk mitigation in p2p lending in indonesia. they found that the regulation regarding information disclosure in the financial services authority regulation (pojk) no. 77/pojk.01/2016 is considered inadequate, considering that the information submitted is exclusive and limited to lenders because only certain parties can access the information. in addition, information related to the ongoing condition of the borrower during the lending process is also unavailable, which can lead to the risk of bad loans. moreover, saputra (2020) examined the application of the principle of financial information transparency in p2p lending within a protective legal framework. he unveiled that the arrangements in the pojk still have shortcomings and are insufficient to mitigate potential consumer problems regarding corporate financial information disclosure in p2p lending companies. rq2: what is the current practice of information transparency in sharia p2p lending companies? figure 1 conceptual framework and research questions information transparency in pojk no. 10 of 2022 in the financial services authority regulation (pojk) no. 10 of 2022 concerning information technology-based co-funding services, article 30 states that p2p lending operators are required to provide an agreement between them and the funder, together oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 471 with an agreement between the funder and the borrower, as outlined in an electronic document. the agreement document between the p2p lending provider and the funder should at least contain information regarding the agreement number, date of the agreement, the identity of the parties in the form of the name of the funder and the national identification number (nik) of the funder, the rights and obligations of the parties, the amount of funding, the economic benefits of funding, the amount of commission, period, details of costs, use of personal data, fund collection mechanism, risk mitigation in the event of stalled funding/default, the dispute settlement mechanism, and the mechanism for settlement of rights and obligations if the operator cannot continue its operational activities. additionally, article 31 paragraph 3, pojk no. 10 of 2022 also requires p2p lending companies to provide access to information to funders on the use of their funds, which should at least contain the final position of the funding, the intended use of the funds, the economic benefits of the funding, and the funding period. then, article 32, pojk no. 10 of 2022 requires p2p lending companies to provide access to information to funders on the position of funding received, which should at least contain the final position of the amount of funding, the economic benefits of the funding, and the funding period. research method a qualitative approach was employed through case studies of three sharia p2p lending companies in indonesia. such an approach was chosen because research exploring the practice and application of information transparency in sharia p2p lending is still limited. then, case studies will further allow further exploration and in-depth analysis to answer the research questions and frameworks developed. according to yin (1984), case study research is conducted for three reasons. first, the case can be critical for confirming, challenging or expanding theory. second, the research can focus on an extreme or unique case, while third, the case can reveal and offer opportunities to investigate and analyze real-life situations that were previously inaccessible to researchers. this research conforms to the third reason given by yin (1984), which is to conduct a case study to investigate and analyze transparency practices in sharia p2p lending companies that have not been previously studied. this research design adopted the research design proposed by bryman (2012): (1) formulating research questions; (2) selecting populations and samples; (3) recruiting interviewees; (4) designing interview questions; (5) collecting data; (6) completing and checking interview transcripts; (7) processing and analyzing data; (8) developing conceptual and theoretical frameworks; and (9) writing findings and conclusions. the sample or object selection method employed was the purposive sampling method, a category of non-probability sampling. purposive sampling is also a sample selection method used to obtain information from specific target groups (sekaran & bougie, 2013). such sampling aims to select a case study sample relevant to the research question (bryman, 2012). the type of purposive sampling used was judgment sampling, in which oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 472 subjects were selected based on the research needs and expertise of the subjects being investigated (sekaran & bougie, 2013). sharia p2p lending companies, the object of this research, included sharia p2p lending company a, sharia p2p lending company b, and sharia p2p lending company c and their funders. respondents from companies were recruited by sending letters requesting data and interviews for research. meanwhile, funders respondents were recruited by sending texts via whatsapp and instagram as interview requests. the data used were primary data obtained from semi-structured interviews. interview questions were created based on references from the research of granados (2010), cavicchi (2022), rouault (2022), agyemang et al. (2009), and afpi's guidelines for responsible information technology-based money lending and borrowing services. these were conducted with the ceo and cfo of sharia p2p lending company a, the office management in managing risk department of sharia p2p lending company b, the ceo of sharia p2p lending company c, four funders of sharia p2p lending companies a and b, three funders of sharia p2p lending company c. respondents from companies were recruited by sending letters requesting data and interviews for research. meanwhile, funders respondents were recruited by sending texts via whatsapp and instagram as interview requests. tables 1 and 2 detail the interviewees. the interviews were conducted both online and face-to-face. the online interviews utilized zoom, whatsapp, instagram calls, and google meet. table 1 list of interviewees from the sharia p2p lending companies related to that, online interviews offer greater possibilities for choosing the time and location of the interview with the interviewee and providing access to difficult-to-reach sources (khan, 2022). secondary data were also employed, obtained from applications or websites of the three sharia p2p lending companies, such as information disclosed on projects funded and agreement documents. such data were used to strengthen the analysis and ensure the correctness of the information from the interviewees. interviewee code interviewee gender company date of interview ia1 ceo male sharia p2p lending company a october 31st 2022 ia2 cfo male sharia p2p lending company a november 4th 2022 ib1 office management in managing risk department male sharia p2p lending company b november 25th 2022 ic1 ceo male sharia p2p lending company c november 10th 2022 oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 473 table 2 list of interviewees from funders interviewee code age gender sharia p2p lending company funded date of interview fa1 30 male a november 8th 2022 fa2 26 male a november 24th 2022 fa3 30 female a november 25th and 28th 2022 fa4 28 male a and b november 30th 2022 fb1 25 female b november 19th 2022 fb2 29 male b november 19th 2022 fb3 23 female b november 19th 2022 fb4 28 male b november 21st 2022 fc1 24 female c november 19th 2022 fc2 26 female c november 21st 2022 fc3 24 female c november 24th 2022 data processing was then conducted using thematic analysis of the interview transcript data and focusing on identifying, analyzing, and reporting patterns (themes) in the data (braun & clarke, 2006; dewi et al., 2021). subsequently, the researchers coded to classify the data and filter the emerging concepts (dewi et al., 2021). from this coding, the researchers then analyzed and interpreted the data and compared them with data analysis from information on the companies' apps or websites. the data that had been analyzed were then written down to conclude (sekaran & bougie, 2013). results and discussion the importance of information transparency for funders information transparency is one of the principles for building good corporate governance. as with companies in general, sharia p2p lending companies must also practice information transparency to protect funders. according to pojk no. 10 of 2022, transparency is openness in the decision-making process and openness in disclosing and providing relevant information about p2p lending companies that is easily accessible to stakeholders. transparency for funders who invest their money in sharia p2p lending to fund projects of borrowers is crucial to increase the trust of funders and maintain the reputation of sharia p2p lending. it is in accordance with the research of klein et al. (2021) and klein and shtudiner (2016), who found that trust is indispensable for high-risk financial instruments such as loans/funding from p2p lending platforms and influences one's investment decisions. moreover, p2p lending is online and not face-to-face, so funders can only rely on the information provided by p2p lending companies on their websites or apps. in addition, the party that communicates directly with the borrower is the sharia p2p lending company, so the funder, as the party providing the funds, should obtain information from the borrower through the sharia p2p lending company. in this regard, see the following interview excerpts from the respondent: oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 474 "transparent reporting is important to increase public trust because fintech p2p lending is not face-to-face, so transparent reporting is the main point of providing information as transparent as possible to the public." (interviewee fa2, 2022) information transparency in sharia p2p lending is also considered essential by funders to understand the management of funds conducted by sharia p2p lending company. besides, information transparency is also a measure of project success and a predictor of default (chen et al., 2022; ge et al., 2016). in this case, see the following interview excerpts from the respondent: "transparent reporting is quite important to determine what sharia p2p lending company b's financial management is like... for example, within one month or a certain period, the borrower should be notified of what the funds have been used for, and this information should be sent to the funder's email." (interviewee fb1, 2022) if the information submitted by the sharia p2p lending company to funders is more detailed, it will be better and show that the company is accountable. related to that, see the following interview excerpts from the respondent: "if the information conveyed is more detailed for finance, it will be better because it shows that this company is more accountable." (interviewee fb2, 2022) information transparency is also an added value for sharia p2p lending since it can be a medium to persuade the public to use sharia p2p lending (medium of da'wah), thereby increasing islamic financial literacy in society. it is similar to what is mentioned in the research of dahlifah and sunarsih (2020) that in the context of islamic banks, sharia information disclosure is a form of da'wah means carried out by islamic banks a form of accountability to stakeholders. in this regard, see the following interview excerpts from the respondent: "information transparency is also important as a medium of da'wah, where sharia fintech can be judged more transparent, more communicative, and more accountable so that it can become an added value for sharia to be better in the eyes of society." (interviewee fa2, 2022) fundamentally, the trust of funders is vital for sharia p2p lending companies. funders who believe in sharia p2p lending companies will continue investing with them. therefore, information transparency is important for funders to increase such trust. even if projects experience delays in payment or even a failure to pay, if this information is conveyed to the funder, in most cases, they will accept the situation. it is because the risk of default is on the funder; if they are not given such information, they will be disappointed and discouraged from investing again in the sharia p2p lending companies. information transparency practices in sharia p2p lending in practice, each party involved in a funding transaction in sharia p2p lending has its interests. funders have an interest in obtaining returns on the funding provided; sharia p2p lending companies, as intermediaries between funders and borrowers, have an oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 475 interest in obtaining fees (ujroh) from borrowers for their representatives in seeking funds from funders; and the borrower has an interest in obtaining funding from the funder to finance their project. due to these different interests, multiple agency problems arise in information asymmetry between funders, sharia p2p lending companies, and borrowers. on the one hand, sharia p2p lending companies and borrowers tend to limit the information provided to funders, but on the other hand, funders expect more information about the project from the borrower they are funding. figure 2 conceptual framework of information transparency: multiple agency theory the conceptual framework illustrated in figure 2 depicts this situation from the perspective of multiple agency theory. the existence of information asymmetry between funders, sharia p2p lending companies, and borrowers can be reduced by measures of information transparency from sharia p2p lending companies and borrowers. however, in doing so, both need to consider the cost-benefit of disclosing certain information. figure 3 then shows the actions taken by each party regarding information transparency in sharia p2p lending and the costs incurred in connection with such actions. in current practice, sharia p2p lending emphasizes the project information provided to funders when they want to fund a project. information about the project varies between sharia p2p lending companies. the three p2p lending companies, which are the object of this research, all provided information regarding the project description, the amount of funding required, the borrower's company profile, the expected rate of return (expected profit sharing) for the funder, the project period, and the guarantee provided by the borrower. however, there was additional information provided by sharia p2p lending companies a and b. sharia p2p lending company a provided the name of the director of the borrower’s company, who the payor is, the risks that the funder may face, the risk mitigation undertaken by the sharia p2p lending company, the flow of funding according to the contract agreed upon, and the flow of the disbursement of funder capital and profit sharing. moreover, sharia p2p lending company b provided a factsheet containing additional information regarding risk analysis and financial highlights from borrower companies. to ensure the correctness of the information and that the project was eligible m u lt ip le a g e n c y p r o b le m s funder’s selfinterest (principal) sharia p2p lending’s self-interest (agent) borrower’s selfinterest (agent) information asymmetry overcome with information transparency funder’s associated costs (principal) sharia p2p lending’s associated costs (agent) borrower’s associated costs (agent) oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 476 for funding, the sharia p2p lending company conducted due diligence before accepting the project. naturally, conducting the feasibility test requires sufficient, competent funds and resources. figure 3 strategies and associated costs of the information transparency of principals and agents with an initial assessment or due diligence before the project is funded, it is hoped that the project funded by the funder is selected and that no default will occur, making the funder feel safe investing their money in the project. therefore, sharia p2p lending companies think performance evaluation or project progress is unnecessary because the assessment or due diligence is already good. in this case, the funder only needs to wait for the return of the agreed principal and yield. however, only when problems with the project result in delays in payment or default will the sharia p2p lending company submit updated information to the funder. it is because if the sharia p2p lending company also evaluates the performance of each funded project by monitoring it at any time, additional resources and costs will be incurred, which would be considered less efficient. sharia p2p lending’s strategy providing information regarding borrower projects to be funded delivering borrowers’ financial reports submitting a report of late payment or default conveying performance or progress information of the project associated costs costs of obtaining information from the borrower costs related to the loss of personal data protection costs for the loss of the funder more human resources required funder’s strategy contacting sharia p2p lending via whatsapp or live chat commenting via instagram posts submitting complaints against sharia p2p lending to the regulator (ojk) associated costs time wasting borrower’s strategy providing information about the project to be funded providing financial reporting information submitting reasons for late payment or default associated costs competition risk, in which competitors know the important information of the borrowing company risk of losing sources of funding require -ments information transparency oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 477 on the other hand, funders expect progress information on each project they fund to know whether any obstacles are faced. in this regard, see the following interview excerpts from the respondent: "information regarding project performance or progress is important so that we know the process of the project, whether or not there are any obstacles until the funds reach us again." (interviewee fa4, 2022) regarding projects that experienced overdue payments, sharia p2p lending companies a and b informed funders of such a situation, although sometimes they received this information late. on the other hand, if there had been a delay in payment or default on a project funded during the covid-19 pandemic, sharia p2p lending company c did not convey this information to the funder. in this case, see the following interview excerpts from the respondents: "actually, before the pandemic, i was not concerned with sharia p2p lending company c. every time i withdrew money, it was always smooth; i think before the pandemic, the accountability of sharia p2p lending company c was good... however, since covid, i have been very concerned because, in my opinion, the sharia p2p lending company c is less transparent and responsive. as this is a matter of money and investment, if, for example, the company is not responsive and the customer service is difficult to contact, there will be no update on the investment fund information; we must be confused; it is how the company is not very transparent." (interviewee fc2, 2022) "there is no update when there is a default with sharia p2p lending company c. for example, the maturity date passed once; it should have been paid three or six months ago, but it had not been returned until then, and there was no notification from sharia p2p lending company c. i just found out that i failed to pay when i contacted sharia p2p lending company c via whatsapp, and even then it took a long time to reply, taking days. moreover, there is no notification to investors about how to solve it. even though we, as investors, know that investments like this are risky, investors should at least be informed. currently, the principal funds have been returned, but no notification has been given." (interviewee fc3, 2022) the case of p2p lending syariah c is in accordance with the findings in previous research that transparency or information disclosure is negatively related to loan default (michels, 2012), meaning that if transparency is lacking, a loan default will be high. in this study, there was no information or notification from sharia p2p lending company c to funders that there had been a default on the project being funded, causing several funders to write comments via google reviews and instagram on the sharia p2p lending company c. it was only after pressure from funders that sharia p2p lending company c started to provide updated information to them regarding default of the project and updates every month or every few months via email on such failure. it corroborates with legitimacy theory, in which when a company experiences a legitimacy crisis, it will try to repair its legitimacy (suchman, 1995). in the context of sharia p2p lending company c, legitimacy repair was conducted by trying to justify negligence in terms of not conveying the default information to funders, so the sharia p2p lending company c redefined its methods and objectives retrospectively by submitting updated information to funders regarding oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 478 defaults that had occurred, to obtain re-acceptance (legitimacy) from them. related to that, see the following interview excerpts from the respondent: "actually, after many negative comments, sharia p2p lending company c has started to improve its reporting system. thus, i have started regularly getting progress emails on how much the borrower has paid, how much-remaining debt they have not paid, and how about the future sharia p2p lending c action item. sharia p2p lending company c has also started routinely conveying the latest conditions of project default. from the date of my emails, october, february, march, and april, they have started to send updates regularly once every month or two. although there was no update on default in the past, since 2021, there have been updates. every month, i routinely got information on stagnant financing yesterday. therefore, they have improved their reporting system." (interviewee fc2, 2022) in the context of sharia p2p lending company a, in addition to project progress, information it did not convey but which was needed or questioned by the funder included the financial statements of borrowers during the project funding campaign concerned; information about a similar experience of the borrower related to the project; information regarding the deduction of a certain nominal amount from the payment of a refund to the funder on several projects; detailed information regarding the borrower's guarantee. regarding the borrower's financial statements, sharia p2p lending company a stated that they did not submit borrowers' financial statements because of provisions regarding data protection. in addition, sharia p2p lending company a thought that if the borrower's financial statements were provided through their website, it would be a risk of competition, with competitors able to function as if they were funders wanting to analyze the borrower's financial statements to obtain information on their financial situation. therefore, sharia p2p lending company a limited the provision of borrowers' financial reports to funders who provided large funds. in this case, see the following interview excerpts from the respondent: "financial reports of borrowers are not published on websites or applications because we simply talk about data protection; not all borrowers are comfortable being exposed... except for super funders, such as banks or from large companies who have agreed from the start that if we have a campaign later, we were asked to provide all the documents we received, including financial reports." (interviewee ia1, 2022) regarding sharia p2p lending company b, apart from information about project progress, other information not provided by them but was required by the funder comprised the agreement between the funder and the borrower (including a detailed explanation of the contract used); detailed information regarding collateral and insurance (if any); the average timeliness of borrowers in making payments to sharia p2p lending company b; information on how often borrowers use their services; detailed information on late payments, such as why there are delays in paying and what efforts are made by sharia p2p lending company b for the settlement of the late payment. in this regard, see the following interview excerpts from the respondent: "the expected information, for example, from the beneficiary of funds or payor concerns the obstacles faced, why they cannot pay, and when they can pay it off. in the past, sharia p2p lending company b once gave me information. however, it was the 15th due date, but oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 479 it had not been paid or returned. i got an email from sharia p2p lending company b in which they said there would be a return on the 25th, but it turned out that on the 25th, there was no return until the 29th when there was a return. so inconsistent." (interviewee fb4, 2022) sharia p2p lending company b also limited borrowers' personal information from being submitted to funders due to personal data protection provisions. it aligns with klein (2021), stating that the existence of consumer protection laws makes it difficult for funders to contact borrowers directly, even in the event of default. on p2p lending platforms, funders cannot interact directly with borrowers through the system based on legal provisions and privacy policies. in addition, according to sharia p2p lending company b, if the borrower's personal data was submitted to the funder, there was a possibility that there would be a horizontal conflict between the funder and the borrower if the borrower failed to pay. such conflict involves the funder contacting the borrower directly to demand a return on the funds invested. information transparency practices for funders based on pojk no. 10 of 2022 pojk no. 10 of 2022 requires certain information items to be disclosed to funders. the first relates to the obligation of sharia p2p lending companies to provide two agreements to funders: the agreement between the funder and the sharia p2p lending company and the agreement between the funder and the borrower. two agreements were provided by sharia p2p lending company a, namely one between the funder and sharia p2p lending company a with a wakalah contract and one between the funder and borrower with a musyarakah or murabaha contract. however, sharia p2p lending companies b and c only provided one agreement, namely a power of attorney (wakalah) between the funder and sharia p2p lending companies. in this case, sharia p2p lending company b discussed the best system to accommodate agreements between funders and borrowers without sacrificing the protection of borrowers' personal data. meanwhile, sharia p2p lending company c attempted to develop an agreement between funders and borrowers. the following table 3 presents the transparency analysis of the agreement between the funder and sharia p2p lending company and the agreement between the funder and borrower provided by sharia p2p lending companies a, b, and c, compared to the contents of the items required in pojk no. 10 of 2022. table 3 analysis of the transparency of information in the contents of the agreement pojk item sharia p2p lending company a sharia p2p lending company b sharia p2p lending company c agreement between funders and sharia p2p lending company agreement number yes yes no date of agreement yes yes yes identity of the parties: name and nik of the funder yes yes yes oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 480 table 3 analysis of the transparency of information in the contents of the agreement (cont’) pojk item sharia p2p lending company a sharia p2p lending company b sharia p2p lending company c rights and obligations of the parties yes not stated in an explicit manner not stated in an explicit manner amount of funding yes no no benefit economy of funding yes percentage return not mentioned, only that the funder will receive a commission (ujroh) and/or profit (margin) percentage return not mentioned, only that the funder receives the return (profit sharing) amount of commission no no no period yes no no cost details in the form of a tax withholding clause yes (taxes and cost of services) yes (taxes and cost of services) use of personal data yes yes yes the mechanism for funding billing no yes no mitigation risk when there is stalled funding/default no yes no the mechanism for dispute settlement yes yes yes the mechanism for settlement rights and obligations if the p2p lending cannot continue the operational activity no no no agreement between funder and borrower agreement number yes there is no agreement document. there is no agreement document. date of agreement yes identity of the parties yes rights and obligations of the parties yes amount of funding yes benefit economy of funding yes installment amount no period yes object guarantee (if any) no oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 481 table 3 analysis of the transparency of information in the contents of the agreement (cont’) pojk item sharia p2p lending company a sharia p2p lending company b sharia p2p lending company c related costs information related to the mandatory administration cost of cancellation paid by the borrower if there is a cancellation agreement use of personal data yes dispute settlement mechanism yes the mechanism for the settlement of rights and obligations in accordance with regulation and legislation provisions if the p2p lending cannot continue the operational activity no amongst the three sharia p2p lending companies studied, several items in pojk no. 10 of 2022 were not in the agreements they provided to their funders. for example, the three sharia p2p lending companies did not provide information regarding the amount of commission they received as representatives of the borrower in finding funders for a particular project. another example regards the rights and obligations of each party. regarding sharia p2p lending companies b and c, these rights and obligations were not explicitly stated in certain parts, as in the agreement provided by sharia p2p lending company a. however, they were attached to each article for other arrangements, for example, arrangements regarding the responsibilities of each party and ones regarding refunds. nevertheless, regarding information, sharia p2p lending company a was more detailed, providing information about the nominal amount of funds distributed by the funder concerned, the period, and the rate of return expected to be obtained. the weakness of sharia p2p lending company a's agreement is that it did not include a funding collection mechanism nor risk mitigation in the event of bad funding. second, pojk no. 10 of 2022 also requires a p2p lending company to provide access to information to funders on the use of funds and the position of the funding received. the three sharia p2p lending companies in this research submitted information on their websites regarding the final position of funding; the purpose of using the funds reflected in the description of the project being funded; the economic benefits, referring to the expected rate of return obtained by the funder; the funding period. therefore, in general, the three sharia p2p lending companies conveyed the information to funders required by the pojk; several items in the agreement need to be included based on the information items required in pojk no. 10 of 2022. oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 482 conclusion the study aimed to explore the importance of information transparency for funders as parties who provide funding to borrowers for projects and analyze information transparency practices in sharia p2p lending. it used a qualitative case study, focusing on three sharia p2p lending companies in indonesia. the results indicate that information transparency from sharia p2p lending companies and borrowers is important for funders to increase their trust in funding borrower projects. in addition, information transparency in sharia p2p lending is essential for funders to establish the efficiency of fund management conducted by sharia p2p lending companies. information transparency is also a measure of project success and a predictor of default. in the context of sharia p2p lending, transparency can also be a medium to attract the public to use such services, increasing islamic financial literacy in indonesia. as for the current practice of information transparency in sharia p2p lending in indonesia, there is a dilemma. on the one hand, lenders need certain information, such as financial statements from borrowers and progress reports on ongoing projects. still, on the other hand, there are additional costs that sharia p2p lending companies must incur and regulatory restrictions, such as personal data protection laws, which require sharia p2p lending companies to protect borrower data. it denotes information asymmetry between lenders, sharia p2p lending companies, and borrowers. however, it can be minimized by increasing lender trust through project success. if the projects funded by funders continue to be successful, funders will be less likely to demand more information from sharia p2p lending companies. the research has several implications. first, it provides a conceptual framework for the multiple-agency problem in p2p lending. second, practically, it has implications for the practice of information transparency in sharia p2p lending, which is an important element in increasing funder confidence in funding or investing in borrower projects. if the company is not transparent, it will weaken the trust of funders and their intention to reinvest in sharia p2p lending. therefore, transparency-related actions are needed to increase funder trusts, such as conveying the information needed by funders and smooth communication or fast responses from sharia p2p lending companies. even though sharia p2p lending companies face borrowers' projects that are late in paying or fail to pay, it is not a problem for the funder as long as such situations are communicated and informed to them. in addition, the efforts made by sharia p2p lending companies to mitigate or overcome the risk of default also need to be communicated to funders. hence, this research provides implications for improving information transparency in p2p lending, both conventional p2p lending and sharia p2p lending. this research can also provide implications for improving communication between p2p lenders and funders. moreover, p2p lending companies can find out the costs and strategies related to information transparency, which will be useful in decision-making. the study has limitations. for example, it only focused on three out of the seven sharia p2p lending companies in indonesia. therefore, the differences in business, focus, and other characteristics, such as different target markets, products, or governance oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 483 structures, were not captured. in addition, the study did not compare information transparency between sharia p2p lending companies and conventional ones. therefore, future research can compare the two approaches, analyzing whether their practices are different and whether sharia p2p lending companies are more transparent than their conventional counterpart or vice versa. future research can also employ quantitative methods using panel regression to investigate the relationship between information transparency in p2p lending and funding success (measured by 90-day payment success rate, among others). besides, future research can also explore the relationship between information transparency and the rate of return provided, using a sample of p2p lending companies in indonesia or other countries to extend the analysis of this study. references arini, s. c. (2022, december 7). kejanggalan dalam gagal bayar tanifund rp 14 m yang bikin investor curiga. detikfinance. https://finance.detik.com/fintech/d6445915/kejanggalan-dalam-gagal-bayar-tanifund-rp-14-m-yang-bikin-investorcuriga arthurs, j. d., hoskisson, r. e., busenitz, l. w., & johnson, r. a. (2008). managerial agents watching other agents: multiple agency conflicts regarding underpricing in ipo firms. academy of management journal, 51(2), 277–294. https://doi.org/10.5465/amj.2008.31767256 atz, u., & bholat, d. (2016). peer-to-peer lending and financial innovation in the united kingdom. bank of england working paper no. 598, 1–26. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2774297 bachmann, a., becker, a., buerckner, d., hilker, m., kock, f., lehmann, m., tiburtius, p., & funk, b. (2011). online peer-to-peer lending – a literature review. journal of internet banking and commerce, 16(2). retrieved from http://www.arraydev.com/commerce/jibc/ basha, s., elgammal, m. m., & abuzayed, b. m. (2021). online peer-to-peer lending: a review of the literature. electronic commerce research and applications, 48, 1–19. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2021.101069 braun, v., & clarke, v. (2006). using thematic analysis in psychology. qualitative research in psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa bryman, a. (2012). social research methods (5th ed.). oxford university press inc. calvo, n., & calvo, f. (2018). corporate social responsibility and multiple agency theory: a case study of internal stakeholder engagement. corporate social responsibility and environmental management, 25(6), 1223–1230. https://doi.org/10.1002/csr.1633 chen, d., & han, c. (2012). a comparative study of online p2p lending in the usa and china. journal of internet banking and commerce, 17(2), 1–15. retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b571e6eaad09 0a3efc3174a3bd34a2331bb881c7 chen, d., lai, f., & lin, z. (2014). a trust model for online peer-to-peer lending: a lender's perspective. information technology and management, 15(4), 239–254. https://doi.org/10.1007/s10799-014-0187-z chen, x., huang, b., & shaban, m. (2022). naïve or sophisticated? information disclosure and investment decisions in peer to peer lending. journal of corporate finance, 77, 1– 17. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101805 https://finance.detik.com/fintech/d-6445915/kejanggalan-dalam-gagal-bayar-tanifund-rp-14-m-yang-bikin-investor-curiga https://finance.detik.com/fintech/d-6445915/kejanggalan-dalam-gagal-bayar-tanifund-rp-14-m-yang-bikin-investor-curiga https://finance.detik.com/fintech/d-6445915/kejanggalan-dalam-gagal-bayar-tanifund-rp-14-m-yang-bikin-investor-curiga https://doi.org/10.5465/amj.2008.31767256 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2774297 http://www.arraydev.com/commerce/jibc/ https://doi.org/10.1016/j.elerap.2021.101069 https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa https://doi.org/10.1002/csr.1633 https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b571e6eaad090a3efc3174a3bd34a2331bb881c7 https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b571e6eaad090a3efc3174a3bd34a2331bb881c7 https://doi.org/10.1007/s10799-014-0187-z https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101805 oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 484 dahlifah, d., & sunarsih, u. (2020). the effect of cross-sharia membership and the size of the sharia supervisory board, the size of the company on the disclosure of sharia compliance. advances in economics, business and management research, 127. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.028 dashwood, h. s., idemudia, u., puplampu, b. b., & webb, k. (2022). ghana's adoption of the extractive industries transparency initiative (eiti): the path from data disclosure to community accountability. extractive industries and society, 10. https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101068 dewi, m. k., manochin, m., & belal, a. (2021). towards a conceptual framework of beneficiary accountability by ngos: an indonesian case study. critical perspectives on accounting, 80. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102130 gao, m., yen, j., & liu, m. (2021). determinants of defaults on p2p lending platforms in china. international review of economics and finance, 72, 334–348. https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.11.012 ge, r., feng, j., & gu, b. (2016). borrower's default and self-disclosure of social media information in p2p lending. financial innovation, 2(1), 1–6. https://doi.org/10.1186/s40854-016-0048-3 ge, r., feng, j., gu, b., & zhang, p. (2017). predicting and deterring default with social media information in peer-to-peer lending. journal of management information systems, 34(2), 401–424. https://doi.org/10.1080/07421222.2017.1334472 gonzalez, l. (2022). financial literacy in for-profit vs. pro-social peer-to-peer lending. managerial finance, 1–23. https://doi.org/10.1108/mf-07-2021-0329 granados, n., gupta, a., & kauffman, r. j. (2010). information transparency in businessto-consumer markets: concepts, framework, and research agenda. information systems research, 21(2), 207–226. https://doi.org/10.1287/isre.1090.0249 he, q., & li, x. (2021). the failure of chinese peer-to-peer lending platforms: finance and politics. journal of corporate finance, 66, 1–27. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101852 hoskisson, r. e., arthurs, j. d., white, r. e., & wyatt, c. (2013). multiple agency theory: an emerging perspective on corporate governance. the oxford handbook of corporate governance. oxford university press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199642007.013.0030 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3, 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x kamaruddin, m. i. h., & auzair, s. m. (2020). measuring 'islamic accountability' in islamic social enterprise (ise). international journal of islamic and middle eastern finance and management, 13(2), 303–321. https://doi.org/10.1108/imefm-04-2018-0134 khan, h. (2011). a literature review of corporate governance. international conference on e-business, management and economics. iacsit press. https://www.researchgate.net/profile/humera-khan4/publication/267773286_a_literature_review_of_corporate_governance/links/ 5553e1fc08aeaaff3bf19e17/a-literature-review-of-corporate-governance.pdf khan, m. s. (2022). covid-19 and interview mode debates: reflections on using whatsapp for voice-only interviewing. south asia chronicle, 11, 493–519. edoc.hu-berlin.de klein, g., & shtudiner, z. (2016). trust in others: does it affect investment decisions? quality and quantity, 50(5), 1949–1967. https://doi.org/10.1007/s11135-015-0245-6 klein, g., shtudiner, z., & zwilling, m. (2021). why do peer-to-peer (p2p) lending platforms fail? the gap between p2p lenders' preferences and the platforms' https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.028 https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101068 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102130 https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.11.012 https://doi.org/10.1186/s40854-016-0048-3 https://doi.org/10.1080/07421222.2017.1334472 https://doi.org/10.1108/mf-07-2021-0329 https://doi.org/10.1287/isre.1090.0249 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101852 https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199642007.013.0030 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1108/imefm-04-2018-0134 https://www.researchgate.net/profile/humera-khan-4/publication/267773286_a_literature_review_of_corporate_governance/links/5553e1fc08aeaaff3bf19e17/a-literature-review-of-corporate-governance.pdf https://www.researchgate.net/profile/humera-khan-4/publication/267773286_a_literature_review_of_corporate_governance/links/5553e1fc08aeaaff3bf19e17/a-literature-review-of-corporate-governance.pdf https://www.researchgate.net/profile/humera-khan-4/publication/267773286_a_literature_review_of_corporate_governance/links/5553e1fc08aeaaff3bf19e17/a-literature-review-of-corporate-governance.pdf https://doi.org/10.1007/s11135-015-0245-6 oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 485 intentions. electronic commerce research, 1–30. https://doi.org/10.1007/s10660-02109489-6 kuruppu, s. c., dissanayake, d., & de villiers, c. (2022). how can ngo accountability practices be improved with technologies such as blockchain and triple-entry accounting? accounting, auditing and accountability journal, 35(7), 1714–1742. https://doi.org/10.1108/aaaj-10-2020-4972 li, x., & hasan, i. (2021). vc participation and failure of startups: evidence from p2p lending platforms in china. finance research letters, 40, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101726 li, y., li, c., & gao, y. (2020). voluntary disclosures and peer-to-peer lending decisions: evidence from the repeated game. frontiers of business research in china, 14(1), 1–26. https://doi.org/10.1186/s11782-020-00075-5 lin, m., prabhala, n. r., & viswanathan, s. (2013). judging borrowers by the company they keep: friendship networks and information asymmetry in online peer-to-peer lending. management science, 59(1), 17–35. https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1560 michels, j. (2012). do unverifiable disclosures matter? evidence from peer-to-peer lending. accounting review, 87(4), 1385–1413. https://doi.org/10.2308/accr-50159 mudjahidin, hidayat, a. a., & aristio, a. p. (2021). conceptual model of use behavior for peer-to-peer lending in indonesia. procedia computer science, 197, 215–222. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.134 mutamimah, & robiyanto, r. (2021). e-integrated corporate governance model at the peer to peer lending fintech corporation for sustainability performance. kasetsart journal of social sciences, 42(2), 239–244. https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.2.03 o'donovan, g. (2002). environmental disclosures in the annual report: extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. accounting, auditing & accountability journal, 15(3), 344–371. https://doi.org/10.1108/09513570210435870 ojk (2022). pojk no. 10 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. ojk. (2022). statistik fintech lending agustus 2022 [fintech lending statistics august 2022]. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx prystav, f. (2016). personal information in peer-to-peer loan applications: is less more? journal of behavioral and experimental finance, 9, 6–19. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.11.005 rahadiyan, i., & mentari, n. (2021). keterbukaan informasi sebagai mitigasi risiko peer to peer lending (perbandingan antara indonesia dan amerika serikat). jurnal hukum ius quia iustum, 2(28), 325–347. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5 riggins, f. j., & weber, d. m. (2017). information asymmetries and identification bias in p2p social microlending. information technology for development, 23(1), 107–126. https://doi.org/10.1080/02681102.2016.1247345 rouault, j., & albertini, e. (2022). reconciling the social sector with external accountability requirements: lessons from stewardship theory. journal of business research, 142, 485– 498. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.082 saad, r. a. j., norazita, m. a. z., & norfaiezah, s. (2014). islamic accountability framework in the zakat funds management. social and behavioral sciences, 164, 508–515. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139 sánchez-ballesta, j. p., & lloréns, m. b. (2010). monitoring, reputation and accountability in issuing banks in mid-nineteenth-century spain. explorations in economic history, 47(4), 403–419. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2009.08.006 https://doi.org/10.1007/s10660-021-09489-6 https://doi.org/10.1007/s10660-021-09489-6 https://doi.org/10.1108/aaaj-10-2020-4972 https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101726 https://doi.org/10.1186/s11782-020-00075-5 https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1560 https://doi.org/10.2308/accr-50159 https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.134 https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.2.03 https://doi.org/10.1108/09513570210435870 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.11.005 https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5 https://doi.org/10.1080/02681102.2016.1247345 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.082 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139 https://doi.org/10.1016/j.eeh.2009.08.006 oktaviani & dewi is information transparency important for funders? … journal of accounting and investment, 2023 | 486 saputra, m. r. (2020). penerapan prinsip transparansi informasi keuangan pada perusahaan financial technology peer to peer lending dalam kerangka hukum perlindungan konsumen. undergraduate thesis. sebelas maret university. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80245/penerapan-prinsip-transparansiinformasi-keuangan-pada-perusahaan-financial-technology-peer-to-peerlending-dalam-kerangka-hukum-perlindungan-konsumen sekaran, u., & bougie, r. (2013). research methods for business (6th ed.). wiley. suchman, m. c. (1995). managing legitimacy: strategic and institutional approaches. the academy of management review, 20(3), 571–610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331 wang, q., su, z., & chen, x. (2021). information disclosure and the default risk of online peer-to-peer lending platform. finance research letters, 38, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101509 wang, z., jiang, c., zhao, h., & ding, y. (2020). mining semantic soft factors for credit risk evaluation in peer-to-peer lending. journal of management information systems, 37(1), 282–308. https://doi.org/10.1080/07421222.2019.1705513 wei, x., yu, b., & liu, y. (2020). accessing information asymmetry in peer-to-peer lending by default prediction from investors' perspective. symmetry, 12(6), 1–19. https://doi.org/10.3390/sym12060935 yan, j., yu, w., & zhao, j. l. (2015). how signaling and search costs affect information asymmetry in p2p lending: the economics of big data. financial innovation, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s40854-015-0018-1 yin, r. k. (1984). case study research design and methods. sage publications. zhu, z. (2018). safety promise, moral hazard and financial supervision: evidence from peerto-peer lending. finance research letters, 27, 1–5. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.07.002 https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80245/penerapan-prinsip-transparansi-informasi-keuangan-pada-perusahaan-financial-technology-peer-to-peer-lending-dalam-kerangka-hukum-perlindungan-konsumen https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80245/penerapan-prinsip-transparansi-informasi-keuangan-pada-perusahaan-financial-technology-peer-to-peer-lending-dalam-kerangka-hukum-perlindungan-konsumen https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80245/penerapan-prinsip-transparansi-informasi-keuangan-pada-perusahaan-financial-technology-peer-to-peer-lending-dalam-kerangka-hukum-perlindungan-konsumen https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331 https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101509 https://doi.org/10.1080/07421222.2019.1705513 https://doi.org/10.3390/sym12060935 https://doi.org/10.1186/s40854-015-0018-1 https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.07.002 jurnal akuntansi & investasi vol. 12 no. 2, halaman: 175-184, juli 2012 175 pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap budgetary slack dengan informasi asimetri, komitmen organisasi, dan budget emphasis sebagai pemoderasi alex murtin & taufiq bayu septiadi e-mail: alekmurtin@umy.ac.id fakultas ekonomi universitas muhammdiyah yogyakarta abstract this study tries to understand the influences of (1) budget participation to budgetary slack, (2) budget goal clarity to budget slack, (3) asymmetry information on the relation of budget participation as well as budgetary slack, (4) organizational commitment on the relation of budget participation as well as budgetary slack, (5) budget emphasis on the relation of budget participation as well as budgetary slack, (6) asymmetry information on the relation of budget goal clarity as well as budgetary slack, (7) organizational commitment on the relation of budget goal clarity as well as budgetary slack, (8) budget emphasis on the relation of budget goal clarity as well as budgetary slack. the subjects of this study are middle and lower managers in local government instutions including section/department/sub-section head, under the municipality and regencies in the city government of yogyakarta. the results show, (1) budget participation influences to budgetry slack, (2) budget goal clarity influences to budgetry slack, (3) asymmetry information act as moderating variable in the relation of budget participation with budgetary slack, (4) organizational commitment act as moderating variable in the relation of budget participation with budgetary slack. keywords: budget participation, budget goal clarity, asymmetry information, organizational commitment, budget emphasis, budgetary slack. pendahuluan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undangundang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah terdiri dari pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat dan pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat terhadap fungsi penyusunan anggaran. salah satu proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan partisipasi anggaran. menurut (merchant dalam falikhatun, 2007) menyatakan bahwa budgetary slack merupakan masalah sering timbul dari adanya partisipasi manajer tingkat bawah/menengah dalam prnyusunan anggaran. menurut brownell dalam falikhatun (2007) berpendapat bahwa partisipasi pengalex murtin & taufiq bayu septiadi, pengaruh partisipasianggaran, kejelasan.... 176 anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut. budgetary slack biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai (merchant dalam dinni, 2008). penelitian kenis (1979) dalam dinni (2008) dan darma (2004) menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. namun sebaliknya, penelitian adoe (2002) menunjukan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. hasil temuan yang menunjukan adanya ketidak konsistenan dari penelitian penelitian-penelitian di atas menunjukan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan dampaknya. riyanto (2003) mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi yang memungkinkan adanya variabel lain seperti informasi asimetri, komitmen organisasi, dan budget emphasis yang bertindak sebagai moderating (darma, 2004). menurut (schiff and lewin dalam falikhatun, 2007) menyatakan bahwa informasi asimetri meupakan salah satu faktor adanya budgetary slack, karena bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan. namun karena informasi bawahan lebih baik daripada atasan maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi penganggaran dengan memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka serta membuat budget yang mudah dicapai sehingga terjadilah budgetary slack. riyanto (2003) menyatakan komitmen organisasi salah satu faktor yang mempengaruhi budgetary slack. penelitian (keller dalam darma, 2004) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap budgetary slack. pengertian dari komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi (mowday et al dalam darma, 2004). menurut (dunk dalam dinni, 2008) menyatakan bahwa budgetary slack timbul karena adanya tekanan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan anggaran dengan baik atau budget emphasis. apabila penilaian kinerja dilihat dari pencapain anggaran maka para manajer akan memastikan anggarannya agar mudah dicapai salah satu caranya dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack, (2) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap budgetary slack?, (3) apakah informasi asimetri berpengaruh positif terhadap hubunngan antara partisipasi anggaran dengan budgetary slack, (4) apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap hubunngan antara partisipasi anggaran dengan budgetary slack, (5) apakah budget emphasis berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan budgetary slack?, (6) apakah informasi asimetri berpengaruh negatif terhadap hubunngan antara kejelasan sasaran anggaran dengan budgetary slack, (7) apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubunngan antara kejelasan sasaran anggaran dengan budgetary slack, (8) apakah budget emphasis berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kejelasan jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 175-184, januari 2012 177 sasaran anggaran terhadap budgetary slack?. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota yogyakarta dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, dapat menjadi masukan dan referensi bagi peneliti lain yang berminat dan tertarik memperdalam penelitian akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi pemerintahan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori agendi dan teori kontinjensi agency theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent (jensen dan meckling, 1976). riyanto (2003) mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontigensi dalam menguji faktor konsektual yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja salah satunya anggaran. partisipasi penganggaran dan budgetary slack falikhatun (2007) menyatakan bahwa pertisipasi penganggran berpengaruh positif signifikan terhadap budgetary slack. young dalam falikhatun (2007) menyatakan partisipasi anggaran menyebabkan budgetary slack. adanya partisipasi anggaran maka akan menyebabkan budgetary slack, karena bahwa bawahan yang terlibat dalam penyusunan anggaran cenderung melonggarkan anggaran yang disusun agar mudah dicapai dengan menurunkan pendapatan dan menaikkan biaya pada proses penyusunan anggaran. dari penjelasan diatas maka hipotesis yang diaju-kan adalah : h1: partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack. supanto (2009), menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack dimoderasi oleh informasi asimetri. dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan anggaran, perbedaan informasi asimetri yang dimiliki oleh bawahan disembunyikan dari atasan untuk kepentingan bawahan semata agar bisa menciptakan budgetary slack sehingga anggaran mudah dicapai. dari uraian diatas hipoteisi yang dikembangkan : h3: informasi asimetri berpengaruh positif terhadap hubungan antara parisipasi anggaran dengan budgetary slack. nouri & parker dalam suhartono dan solichin (2006) menyatakan bahwa peningkatan komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran dari pekerja (bawahan), akan mengurangi berbagai masalah keagenan (agency problems) yang terdapat dalam proses penganggaran. dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa adanya partisipasi anggaran dalam proses penyusunan anggaran yang dipengaruhi oleh komitmen organisasi dapat mengurangi timbulnya budgetary slack, karena mereka memiliki rasa kesetiaan dan loyalitas pada organisasinya. dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dikembangkan: h4: komitmen organisasi akan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara parisipasi anggaran dengan budgetary slack. dinni (2008) menyatakan bahwa budget emphasis berpengaruh positif terhadap budgetary slack. dunk dan merchant dalam dinni (2008) budgetary slack akan rendah jika tekanan rendah. hal ini bisa dijelaskan bahwa adanya partisipasi angalex murtin & taufiq bayu septiadi, pengaruh partisipasianggaran, kejelasan.... 178 garan dalam proses penyu-sunan anggaran yang dipengaruhi oleh budget emphasis dapat memperkuat terjadinya budgetary slack, karena dengan adanya tekanan dari atasan maka bawahan akan sebisa mungkin untuk mencapai anggaran yang telah ditetapkan. dari uraian di atas hipotesis yang dikem-bangkan adalah: h5: budget emphasis berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran terhadap budge-tary slack. kejelasan sasaran anggaran dan budgetary slack (suhartono dan solichin, 2006) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap budgetary slack. kejelasan sasaran anggaran akan memye-babkan aparat mengetahui secara pasti sasaran yang akan dicapai sehingga memiliki informasi yang cukup daripada tidak adanya kejelasan sasaran anggaran. hal ini akan mengurangi ketidakpastian lingkungan sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan budgetary slack. dari uraian di atas hipotesis yang dikembangkan : h2: kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap budgetary slack. menurut nouri dan parker (1996), asnawi (1997) dan darlis (2000), budgetary slack tergantung apakah indi-vidu memilih mangejar kepentingan individu atau kepentingan organisasi. dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka atasan dapat mengetahui target-target yang akan dicapai sehingga berimplikasi pada penurunan terjadinya budgetary slack. namun dengan adanya informasi asimetri dimana bawahan lebih mengetahui informasi yang dimiliki daripada atasan maka kesempatan ini digunakan bawahan untuk melakukan budgetary slack untuk memudahkan bawahan mencapai target anggaran. h6: informasi asimetri berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap budgetary slack. hasil penelitian komitmen yang tinggi akan cenderung menurunkan budgetary slack dan signifikan terhadap kinerja (keller dalam darma, 2004) dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran aparat pemerintah daerah dan dengan didorong oleh komitmen yang tinggi yang akan meningkatkan kesetiaan, loyalitas terhadap organisasi akan mengurangi budgetary slack pemerintah daerah. hipotesis yang dikembangkan adalah: h7 : komitmen oraganisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap budgetary slack. dunk (1993) dan merchant (1985) yang menyatakan bahwa budgetary slack akan rendah jika tekanan anggaran rendah dan sebaliknya dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan anggaran dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mengurangi budgetary slack, tetapi dengan adanya budget emphasis bawahan akan merasa tertekan dan bawahan cenderung akan melakukan budgetary slack. h8 : budget emphasis berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan budgetary slack. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 175-184, januari 2012 179 metode penelitian data penelitian objek dalam penelitian ini pada pemerintahan kota yogyakarta, diperoleh dari data primer melalui metode survey. responden penelitian ini merupakam manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dari pemerintah daerah yaitu pejabat setingkat kepala, kepala bagian/ bidang/ subdinas dan kepala subbagian/ subbidang/ seksi dari badan, dinas dan kantor di pemkot yogyakarta. pengam-bilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan memasukkan kriteria yaitu ikut dalam penyusunan partisipasi anggaran. pengukuran variabel variabel partisipasi anggaran diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan yang akan dikembangkan oleh indriantoro (1993). variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan instrument 3 butir pertanyaan dengan jelas, spesifik dan tidak membingungkan serta pentingnya anggaran dalam kegiatan. variabel budetary slack diukur secara kualitatif untuk mengetahui persepsi individu tentang kecenderungan dalam menciptakan budgetary slack (yulia, 2004). untuk mengukur variabel ini digunakan instrument (dunk dalam yulia,2004) yang terdiri dari 6 pertanyaan. gambar 1. model penelitian variabel informasi asimetri diukur dengan 6 item pertanyaan yang dikembangkan oleh dunk (1993) yang telah dimodifikasi oleh icuk (2006). variabel komitmen organisasi diukur menggunakan 9 instrumen butir pertanyaan yang sebelumnya sudah digunakan oleh darma (2004) yaitu kebanggaan karyawan, kerja keras karya-wan, kesejahteraan kantor, penawaran gaji, dan pengabdian karyawan. variabel budget emphasis diukur menggunakan instrumen yang telah dipergunakan supanto (2009) dengan 8 pertanyaan. masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu mengukur kinerja instansi pemerintah dengan menyatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan. dengan pernyataan pada skala 1 sampai 5, dimana 1 menun-jukkan skor terendah dan partisipasi anggaran kejelasan sasaran anggaran budgetary slack informasi asimetri komitmen organisasi budget emphasis alex murtin & taufiq bayu septiadi, pengaruh partisipasianggaran, kejelasan.... 180 skala 5 skor tertinggi, dengan skor 5 (ss=sangat setuju), 4 (s= setuju), 3 (r=raguragu), 2 (ts= tidak setuju), 1 (sts=sangat tidak setuju). tabel 1. jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner keterangan jumlah total penyebaran kuesioner 100 jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan 6 jumlah kuesioner yang dikembalikan 94 jumlah kuesioner yang tidak diisi lengkap 5 total pengembalian kuesioner yang diolah 89 response rate (tingkat pengembalian) 94,68% hasil dan pembahasan pengumpulan data tabel 1 menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang disebarkan kepada responden, kuesioner yang dikembalikan sejumlah 94 eksemplar atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai response rate sebesar 94,68%. dari 94 kuesioner yang dikembalikan tersebut, semua kuesioner yang terisi dengan baik dan data digunakan untuk analisis data sebanyak 89 responden. uji validitas dan reliabilitas untuk menguji validitas, alat ukur atau instrumen digunakan rumus product moment pearso. suatu instrument dpat dikatakan valid jika probabilitas sig. (2-tailed) < 0,05. dari semua butir instrument pertanyaan semua menunjukan valid dan dapat digunakan untuk penelitian yakni memiliki nilai koefesien korelasi signifikan pada nilai p-value 0.00, suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha (α) > 0,6 (nunnaly dalam tri, 2005). dari uji reliabilitas yang dilakukan ditemukan bahwa nilai koefisien crobach alpha pada masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,6 yang berarti semua variabel reliabel. uji asumsi klasik multikolinearitas dapat dilihat pada tolerance value atau variance inflation factor (vif). berdasarkan hasil uji statistik model 1 dan model 2 ditemukan bahwa semua variabel menunjukan nilai tolerance < 0,1 dan nilai vif > 10 yang berarti model 1 dan model 2 mengandung multikolinearitas. uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode chart diagram scatterplot. dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual tidak membentuk pola tertentu dan menyebar disekitar nol. dengan demikian model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. untuk mendeteksi normalitas dilakukan pengujian grafik p-p plot of regression standardized residual. dari hasil pengujian diketahui bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar di sekitar garis diagonal. dengan demikian data dalam penelitian ini telah berdis-tribusi normal. pengujian hipotesis untuk membuktikan hipotesis pertama ini bisa dilihat dari tabel 5. hasil pengujian diperoleh nilai koefisien positif 1,240 dan nilai t sebesar 2,088 dengan signifikansi (0,04) < α (0,05). dari hasil yang deperoleh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack berlaku secara signifikan. dengan demikian hipotesis pertama dapat dikatakan terdukung. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 175-184, januari 2012 181 tabel 5. pengujian model 1 model 1 unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta (constant) -3.315 2.217 -1.495 .139 partisipasi anggaran (pa) 1.240 .594 1.769 2.088 .040 informasi asimetri (ia) -1.437 .566 -2.009 -2.539 .013 komitmen organisasi (ko) 1.982 .702 2.053 2.825 .006 budget emphasis (be) 1.040 .709 1.005 1.467 .146 pa*ia .368 .145 3.491 2.534 .013 pa*ko -.397 .179 -3.158 -2.225 .029 pa*be -.235 .187 -1.939 -1.256 .213 f 9.456 sig f .000 r square .450 adjusted r square .402 tabel 6. pengujian model 2 model 2 unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta (constant) 13.174 5.246 2.511 .014 kejelasan sasaran anggaran (ksa) -2.644 1.175 -2.486 -2.251 .027 informasi asimetri (ia) -.808 .900 -1.130 -.898 .372 komitmen organisasi (ko) -1.069 .948 -1.107 -1.127 .263 budget emphasis (be) -.673 1.300 -.650 -.517 .606 ksa*ia .176 .199 1.456 .886 .378 ksa*ko .337 .213 2.345 1.582 .118 ksa*be .188 .298 1.272 .629 .531 f 8.914 sig f .000 r square .435 adjusted r square .386 untuk membuktikan hipotesis kedua ini dapat dilihat dari tabel 6 hasil pengujian diperoleh nilai koefisien negatif 2.644 dan nilai t sebesar negatif 2,251 dengan sig (0,027) < α (0,05), maka pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap budgetary slack adalah signi-fikan. dengan demikian hipotesis kedua dapat didukung. untuk membuktikan hipotesis ketiga ini dapat dilihat dari tabel 4.5. hasil pengujian diperoleh nilai koefisien positif 0,368 dan nilai t sebesar 2,534 dengan sig 0,013 < α (0,05), maka informasi asimetri berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan budgetary slack adalah signifikan.dengan demikian hipotesis ketiga dapat didukung. untuk membuktikan hipotesis keempat ini dapat dilihat dari tabel 4.5 hasil pengujian diperoleh nilai koefisien negatif 0,397 dan nilai t sebesar negatif 2,225 dengan sig (0,029) < α (0,05), maka komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan budgetary slack adalah signifikan. dengan demikian hipotesis alex murtin & taufiq bayu septiadi, pengaruh partisipasianggaran, kejelasan.... 182 keempat dapat didukung. untuk membuktikan hipotesis kelima ini dapat dilihat dari tabel 5. hasil pengujian diperoleh nilai koefisien negatif 0,235 dan nilai t sebesar negatif 1,256 dengan sig (0,213) > α (0,05), maka hipotesis budget emphasis berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan budgetary slack adalah tidak signifikan. dengan demikian hipotesis kelima tidak didukung. untuk membuktikan hipotesis enam ini dapat dilihat tabel 6 hasil pengujian diperoleh nilai koefisien positif 0,176 dan nilai t sebesar positif 0,886 dengan sig (0,378) > α (0,05), maka hipotesis informasi asimetri berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan budgetary slack adalah tidak signifikan. dengan demikian hipotesis keenam tidak didukung. untuk membuktikan hipotesis ketujuh ini dapat dilihat dari tabel 4.6. hasil pengujian diperoleh nilai koefisien positif 0,337 dan nilai t hitung positif 1,582 dengan sig (0,118) > α (0,05), maka hipotesis komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan budgetary slack adalah tidak signifikan. dengan demikian hipotesis ketujuh tidak didukung. untuk membuktikan hipotesis kedelapan ini dapat dilihat pada tabel 465. hasil pengujian diperoleh nilai koefisien positif 0,188 dan nilai t sebesar positif 0,629 dengan sig (0,531) > α (0,05), maka hipotesis budget emphasis berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan budgetary slack adalah tidak signifikan. dengan demikian hipotesis kedelapan tidak didukung. dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa nilai f sebesar 9,456 dan sig f (0,000) < α (0,005) artinya partisipasi anggaran (x1), informasi asimetri (x3), komitmen organisasi (x4), budget emphasis (x5) secara bersama-sama berpengaruh signi-fikan terhadap budgetary slack. dari tabel diatas 6 dapat dilihat bahwa nilai f sebesar 8,914 dan sig f (0,000) < α (0,005) artinya kejelasan sasaran anggaran (x2), informasi asimetri (x3), komitmen organisasi (x4), budget emphasis (x5) secara bersa-ma-sama berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack. pada tabel 5 dapat disimak besarnya adjusted r2 adalah 0,402 yang artinya bahwa 40,2% variabel budgetary slack dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, budget emphasis dan sisanya 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. pada tabel 6 dapat disimak besarnya adjusted r2 adalah 0,386 yang artinya bahwa 38,6% variabel budgetary slack dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, informasi asimetri, komitmen organisasi, budget emphasis dan sisanya 61,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. penutup kesimpulan dari penelitian diatas adalah 1)dengan adanya keterlibatan bawahan dalam proses penyusunan anggaran ternyata membuat peluang bawahan untuk melakukan budgetary slack semakin besar, 2)dengan adanya informasi asimetri menyebabkan perilaku budgetary slack dalam proses penyusunan anggaran semakin meningkat, 3)dengan adanya komitmen organisasi dalam partisipasi penyusunan anggaran, ternyata dapat menurunkan budgetary slack, 4)dengan adanya budget emphasis dalam partisipasi anggaran tidak membuat budgetary slack jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 175-184, januari 2012 183 semakin meningkat, hal ini dimungkinkan adanya budaya power distance pada pemerintah kota yogyakarta. keterbatasan dari penelitian ini dianataranya sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas dinas, badan dan kantor yang berada di kota yogyakarta. oleh karena itu bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah sampel di beberapa kota atau kabupaten di luar kota yogayakarta, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan dengan lebih baik. pada uji asumsi klasik semua model terjadi multikolinearitas walaupun sudah diuji berulang kali. saran untuk pemerintahan kota yogyakarta yaitu melakukan pengendalian internal yang lebih baik, perlu adanya keterbukaan informasi antara pimpinan hingga bawahan untuk mengurangi informasi asimetri, pemerintah kota yogyakarta harus dapat menumbuhkembangkan komitmen kerja agar memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja. langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan intensif tambahan yang sesuai dengan jabatan sekarang, remunerasi, sehingga aparat pemerintah loyal pada instansinya. dengan langkah ini diharapkan budgetary slack akan menurun. daftar pustaka adoe, m. h. 2002. pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap dan kinerja pemerintah daerah di provinsi nusa tenggara timur. tesis. program pasca sarjana. ugm: yogyakarta. ali, i. 2002. pelaporan keuangan dan asimetri informasi dalam hubungan agency. lintasan ekonomi. anthony, r. n., and v. govindarajan. 1995. management control system. mc-graw-hill. asnawi, m. 1997. partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan keterlibatan pekerjaan pengaruhnya terhadap senjangan anggaran. tesis. program pasca sarjana. ugm: yogyakarta. baiman, s. 1982. agency research in management accounting. journal of accounting literature. brownell, p. 1982. the role of accounting data in performance evaluation, budgetary participative and organizational effectiveness. journal of accounting research. darlis, e. 2000. analisis pengaruh komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi dengan senjangan anggaran. jurnal riset dan akuntansi indonesia. darma, e. s. 2004. pengaruh kejelasan sasaran dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi pada pemerintah daerah. tesis. program pasca sarjana ugm, yogyakarta. dinni, a. 2008. pengaruh partisipasi angggaran, informasi asimetri, budget emphasis dan komitmen organisasi terhadap timbulnya slack anggaran (studi kasus pada alex murtin & taufiq bayu septiadi, pengaruh partisipasianggaran, kejelasan.... 184 pt. telkom yogyakarta). skripsi. uii, yogyakarta. dunk, a. s. 1993. the effect of budget emphasis and information asymetry on relation between budgetary participation and slack. the accounting review. falikhatun, dra., m.si, ak. 2007. interaksi informasi asimetri, budaya organisasi dan group cohesiveness dalam hubungan antara partisipasi anggaran dan budgetary slack (studi kasus pada rumah sakit umum daerah se jawa tengah). simposium nasional akuntansi x. makasar. fitri, y. 2004. pengaruh informasi asimetri, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap timbulnya senjangan anggaran (studi empiris pada universitas swasta di kota bandung). simposium nasional akuntansi vii. denpasar bali. ghozali, i. 2002. aplikasi analisis multivariat dengan program spss. hossein, n. using organizational commitment and job involvement to predict budgetary slack.: a research note. accounting organization and society. indriantoro, n. 1993. the effect of participative budgeting on job performance and job satisfaction with locus of control nad cultural dimentions as moderating variables. ph. d. university of kentucky. lexington jensen., and meckling. 1976. theory of firm managerial behavior, agency cost and ownership stucture. journal of financial economic. jumirin, a. 2001. persepsi kepala instansi pemerintah terhadap otonomi daerah dan akuntabilitas kinerja. tesis. program pasca sarjana. ugm, yogyakarta. kenis, i. 1979. effect of goal chaaracteristics on managerial attitudes and performance. the accounting riview. lucyanda, j. 2001. hubungan antara anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial: peran locus of control sebagai variabel moderating dan motivasi sebagai variabel intervening. tesis. program pasca sarjana. ugm, yogyakarta. mardiasmo. 2002. akuntansi sektor publik. yogyakarta: andi offset. merchant, k. a. 1985. budgeting and propensity to create slack. accounting organization and society. mowday, r. s. r., and porter. 1979. the measurement of organizational commitment. journal of behavior. nouri, h. dan r. j. parker. 1996. the effect of organizational commitment on relation between budgetary participation and budgetary slack. behavioral research in accounting. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 175-184, januari 2012 185 nunnally, j. 1967. psychometric methodes. new york: mcgraw-hill. onsi, m. 1973. factor analysis of behavioral variables affecting budgetary slack. the accountting riview. republik indonesia. undang-undang ri no. 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah. republik indonesia. undang-undang ri no. 33 tahun 2004. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. republik indonesia. peraturan pemerintah dalam negeri no. 13 tahun 2006. tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. riyanto, b. 2003. model kontijensi sistem pengendalian: integrasi dan ekstensi untuk future research. kompak: jurnal akuntansi, manajemen, dan sistem informasi fe uty yogyakarta. (9). april.330342. santoso, s. 2000. mengatasi masalah statistik dengan spss, jakarta: pt gramedia pustaka utama. akuntansi sosial : suatu tunjauan mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan dalam laporan keuangan jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 1, hal: 27-44, januari 2001 issn: 1411-6227 akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan externalities dalam laporan keuangan sri murni e-mail: srimurni@uns.ac.id universitas sebelas maret abstract the purpose of this paper is to conduct a review of the recognition, measurement and reporting of social accounting, especially regarding externalities which includes social benefits and social cost. this article will discuss the introduction, objectives and corporate responsibility, corporate social responsibility, social accounting, ekternalities, problem recognition, measurement and reporting of externalities, social accounting application prospect in indonesia and conclusions. the conclusion that can be drawn is that the company must carry out social responsibility as a sign of social responsibility towards the environment. and accounting knowledge should be further developed to gain the framework and the basis for the concept of socially-oriented reporting. keywords: social accounting, externalities, social benefit, social cost. abstrak tujuan tulisan ini adalah melakukan tinjauan terhadap pengakuan, pengukuran dan pelaporan akuntansi sosial terutama mengenai externalities yang meliputi social benefit dan social cost. tulisan ini akan membahas mengenai pendahuluan, tujuan dan tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, akuntansi sosial, ekternalities, masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan externalities, prospek penerapan akuntansi sosial di indonesia dan simpulan. kesimpulan yang bisa diambil yaitu bahwa perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai tanda kepedulian sosial terhadap lingkungannya. dan ilmu akuntansi harus terus dikembangkan untuk memperoleh kerangka dan konsep dasar bagi pelaporan yang berorientasi sosial. kata kunci: akuntansi social, eksternalities, manfaat sosial, biaya sosial. mailto:srimurni@uns.ac.id sri murni akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan,… 28 pendahuluan perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidupnya. akibatnya, disadari atau tidak akan berdampak pada lingkungan, baik positif maupun negatif yang disebut externalities (harahap, 1999). perusahaaan dalam mencapai tujuan akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. perusahaan membutuhkan investor atau kreditor untuk memenuhi dana yang dibutuhkan, pemerintah untuk legalitas usaha, masyarakat sebagai konsumen. sehingga dalam melakukan aktivitas usahanya, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal (stockholders), tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada pihak lain selain stockholders, yaitu kepada karyawan, supplier, pelanggan, lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, yang semua itu disebut (stakeholder). sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan harus selalu menyeimbangkan kepentingan laba dengan tanggung jawab sosial. apabila aktivitas perusahaan berdampak bagi lingkungan, seharusnya perusahaan bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul. sehingga dampaknya tersebut tidak menimbulkan bencana serta kerugian bagi lingkungan sosialnya. bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya merupakan wujud tanggung jawab perusahaan secara sosial. namun pada kenyataanya banyak perusahaan yang masih enggan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. polusi, kerusakan lingkungan dan kasus kerugian karyawan dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan masih banyak dijumpai. salah satu alasan mengapa mereka enggan dan mengabaikan tanggung jawab sosial adalah karena besarnya dana yang harus dikeluarkan (yudiani, 1998). sepanjang perusahaan mempunyai kemampuan (ekonomi) untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, seharusnya wajib terlibat dalam masalah sosial. bagi perusahaan yang tidak mampu, paling tidak mereka punya kesadaran untuk melaksanakan bisnis yang tidak merugikan kepentingan sosial. kesadaran akan tanggung jawab sosial inilah yang kemudian menimbulkan kebutuhan bagaimana mengakui, mengukur dan melaporkan kinerja sosialnya. di dalam dunia bisnis dikenal akuntansi yang merupakan penyedia informasi dan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. melalui laporan keuangan, informasi yang dihasilkan dari transaksi perusahaan dikomunikasikan kepada pemakai untuk pengambilan keputusan. dalam akuntansi konvensional, informasi dalam laporan keuangan merupakan hasil transaksi perusahaan yang merupakan pertukaran barang dan jasa antara dua atau jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 29 lebih entitas ekonomi (belkoui, 1981). pertukaran antara perusahaan dan lingkungan sosialnya menjadi cenderung diabaikan. akibat perlakuan akuntansi tersebut menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang kurang lengkap terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. para ahli akuntansi telah berusaha mengembangkan akuntansi secara terus-menerus. salah satu konsep yang dihasilkan adalah, timbul akuntansi sosial (makro) untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan dan akuntansi lingkungan (mikro) untuk mengungkapkan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup. laporan sosial dan laporan lingkungan inilah yang menjadi ciri akuntansi modern, yaitu dengan mengungkap dan melaporkan konsep yang bersifat kualitatif seperti kualitas hidup, kesejahteraan dan perbaikan lingkungan (hopfenbeck, 1992). tujuan tulisan ini adalah melakukan tinjauan terhadap pengakuan, pengukuran dan pelaporan terhadap akuntansi sosial terutama mengenai externalities yang akan meliputi social benefit dan social cost. untuk dapat memahami tulisan ini, pembahasan selanjutnya akan meliputi tujuan dan tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, akuntansi sosial, ekternalities, masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan externalities, prospek penerapan akuntansi sosial di indonesia dan simpulan. tujuan dan tanggung jawab perusahaan perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. karena lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi perusahaan, terjadi pergeseran tujuan perusahaan (yuniarti, 1998). pertama, pandangan konvensional, yaitu menggunakan laba sebagai ukuran kinerja perusahaan. perusahaan dengan kinerja yang baik adalah perusahaan yang mampu memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan stockholder. selanjutnya, pandangan modern, tujuan perusahaan tidak hanya mencapai laba maksimal, tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. seperti yang diungkapkan oleh glueck dan jauch (1984) bahwa tujuan perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, kepuasan dan pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial dan hubungan baik dengan masyarakat, kelangsungan usaha dan tujuan lainnya. tujuan perusahaan dilihat dari pandangan modern memperlihatkan tanggung jawab yang besar atas aktivitas yang dilakukannya. kesadaran bertanggungjawab ini berkembang karena pergeseran tujuan tersebut, yang terjadi setahap demi setahap. hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh belkoui (harahap, 1999) dengan mengemukakan tiga model perkembangan tanggung jawab perusahaan, yaitu: (1) model klasik, tujuan sri murni akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan,… 30 perusahaan hanya ditujukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar besarnya; (2) model manajemen, perusahaan tidak hanya menguntungkan pemilik modal saja, tatapi juga pada pihak lain yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan hidup perusahaan; dan (3) model lingkungan sosial, menekankan bahwa perusahaan mempunyai kepentingan dan bersumber dari lingkungan sosial. konsekuensinya, perusahaan harus bertanggungjawab terhadap lingkungan sosial. jadi jelas, bahwa dalam mencapai tujuannya, perusahaan tidak hanya punya tanggung jawab terhadap maksimalisasi laba, tetapi harus juga punya tanggung jawab sosial seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan lingkungannya tanpa menghapus misi ekonominya. tanggung jawab sosial perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan timbul sebagai respon atau tindakan proaktif yang dilakukan oleh perusahaan terhadap harapan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. perkembangan harapan masyarakat melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama, harapan masyarakat hanya terbatas pada fungsi ekonomi tradisional; tahap kedua, masyarakat mengakui tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi dengan kesadaran atas perubahan tujuan, nilai dan permintaan sosial dan tahap ketiga, masyarakat mengharapkan perusahaan membantu pencapaian tujuan masyarakat menurut mondy dan premeaux,(indiani, 1998). jadi tanggung jawab sosial mempunyai arti bahwa perusahaan harus bertanggungjawab atas tindakannya yang mempengaruhi masyarakat, lingkungan dan komunitasnya. tanggung jawab sosial meliputi tidak hanya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan melindungi kepentingankepentingan sendiri, tetapi juga bertanggungjawab pada masyarakat atas akibat yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan. tanggung jawab sosial terbagi menjadi tiga tahap menurut hay and gray (gray dan smeltzer,1990 ), yaitu tahap pertama, profit maximizing management, perusahaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu memaksimalkan laba yang ditujukan untuk pemilik perusahaan. manajer berfikir bahwa dengan memaksimalkan laba akan baik bagi lingkungan sosialnya, tahap kedua, trusteeship management, manajer bertanggungjawab kepada pemilik, pelanggan, karyawan, supplier dan pihak-pihak lain yang memberikan kontribusi bagi perusahaan. laba bagi pemilik penting, begitu juga kepuasan kontributornya. tahap ketiga, “quality of life” management, manajemen mulai menyadari bahwa problem sosial yang muncul adalah akibat dari kesuksesan di bidang ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, seperti polusi dan kerusakan lingkungan lainnya. pada tahap ini jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 31 mulai dipikirkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup. walupun konsep tanggung jawab sosial telah ada dan berkembang, tapi masih ada pro dan kontra. pihak yang pro memandang perusahaan sebagai sistem sosial-ekonomi yang harus tanggap terhadap kepentingan sosial, sedangkan pihak yang tidak setuju memandang perusahaan sebagai sistem ekonomi yang hanya bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (yudiani, 1998). meski masih menjadi pro dan kontra mengenai pertanggungjawaban sosial, tapi yang jelas perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab sosial. karena perusahaan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosialnya akan menyebabkan simpati masyarakat berkurang. akibatnya akan dapat mengurangi profit perusahaan (karena masyarakat adalah konsumen potensial bagi perusahaan). kalau hal ini terjadi terusmenerus tanpa ada tindakan yang proaktif dalam merespon harapan masyarakat, maka kelangsungan hidup perusahaan bisa dipastikan akan terancam. respon perusahaan terhadap tanggungjawab sosial akan menimbulkan suatu kebutuhan untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan menjadi semakin luas. dan ini dapat mendorong berkembangnya akuntansi sosial. akuntansi sosial akuntansi adalah aktivitas jasa, yang berfungsi menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif (apb statement no. 4). data kuantitatif yang disediakan oleh akuntansi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. tujuan laporan keuangan menurut sak adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini manajer sebagai stewardship atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. dalam akuntansi konvensional, informasi dalam laporan keuangan merupakan hasil transaksi perusahaan yang merupakan pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih entitas ekonomi (belkoui, 1981). pertukaran antara perusahaan dan lingkungan sosialnya menjadi cenderung diabaikan. sehingga akuntansi konvensional tidak dapat menggambarkan prestasi sosial perusahaan. dan ini merupakan keterbatasan akuntansi konvensional. oleh karena itu diperlukan konsep yang lebih luas agar dapat menggambarkan kinerja sosial perusahaan. keterbatasan inilah yang kemungkinan merupakan sri murni akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan,… 32 salah satu pemicu berkembangnya ilmu akuntansi yang disebut dengan akuntansi sosial ekonomi menurut seidler dan seidler (yudiani, 1998). akuntansi sosial merupakan pengidentifikasian, pengukuran, dan analisis konsekuensi ekonomi dan sosial antara perusahaan dengan lingkungannya (freedman, 1989). menurut mathew dan perrera (1996), akuntansi sosial digunakan untuk menggambarkan bentuk komprehensif akuntansi yang memasukkan externalities ke dalam rekening perusahaan seperti informasi tentang tenaga kerja, produk dan pencegahan atau pengurangan polusi. masalah utama akuntansi sosial adalah mengenai bagaimana externalities (social benefit dan social cost) dapat diukur dan dilaporkan dalam laporan keuangan agar dapat dikomunikasikan kepada pemakai laporan. sementara tujuan akuntansi sosial menurut ramanathan (yudiani,1998) adalah: (1) mengidentifikasikan dan mengukur kontribusi sosial perusahaan; (2) membantu perusahaan untuk menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan sesuai dengan kepentingan sosial; dan (3) membuat informasi yang relevan mengenai sasaran, kebijakan, program, kinerja dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat. dengan melihat difinisi dan tujuannya, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik akuntansi sosial meliputi: (1) identifikasi dan pengukuran dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan; (2) pelaporan atas tanggung jawab sosial yang dibebankan pada perusahaan; (3) mengevaluasi prestasi sosial perusahaan; dan (4) menyediakan informasi yang memungkinkan penilaian komprehensif atas seluruh sumber daya dan akibat-akibat sosial-ekonomi. bila dilihat karakteristik akuntansi sosial, maka tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukan pengukuran maupun pelaporan terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang telah dilakukan (externalities). akuntansi konvensional tidak mampu menampung masalah externalities, karena segala sesuatunya diukur dengan nilai ekonomi perusahaan dan bukan nilai ekonomi masyarakat. untuk itu diperlukan suatu standar akuntansi yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. paling tidak harus ada tindakan untuk mengembangkan konsep dan standar oleh penyusun standar akuntansi dan para ahli akuntansi untuk dapat menampung masalah akuntansi sosial. sehingga akuntansi dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban sosial yang diemban oleh perusahaan. ekternalities ekternalities merupakan dampak kegiatan perusahaan pada masyarakat atau dampak luar perusahaan (harahap, 1999). externalities jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 33 terdiri dari external economies dan exernal diseconomies. exernal economies terjadi bila aktivitas-aktivitas perusahaan menyebabkan kenaikan sumber daya sosial dan dianggap sebagai exernal benefit atau social benefit yang merupakan kontribusi perusahaan kepada masyarakat. sedangkan exernal diseconomies terjadi bila aktivitas perusahaan menyebabkan penurunan sumber daya sosial dan dianggap sebagai exernal cost atau social cost yang merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan. ekternalities inilah yang membedakan akuntansi konvensional dengan akuntansi sosial. masalahnya, ekternalities mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan keberadaanya menjadi kurang diperhatikan, yaitu (1) biaya dan manfaat sosial sukar diperkirakan sebelumnya; (2) identifikasi dampak ekternalities sulit dilakukan sebelum dampak tersebut benar-benar terjadi dan (3) ekternalities tidak mempunyai harga pasar (yudiani,1998). sehingga masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan social benefit dan social cost dan bagaimana pengakuan, pengukuran dan pelaporannya. bagaimanapun sulitnya masalah externalities, perusahaan harus tetap mempertanggungjawabkannya, yaitu dengan mengukur dan mengungkapkan sosial cost maupun social benefit pada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial. pengakuan, pengukuran dan pelaporan externalities pengakuan dan pengukuran externalities akuntansi sosial timbul karena adanya respon terhadap harapan masyarakat, yang kemudian timbul adanya “perjanjian sosial” antara masyarakat dengan lembaga masyarakat (perusahaan). konsekuensi “perjanjian” tersebut adalah, perusahaan berkewajiban menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat baik manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. dengan demikian bisa dikatakan bahwa antara masyarakat dengan perusahaan saling mengadakan transaksi. salah satu kesulitan yang dihadapi dalam rangka pengembangan akuntansi sosial berhubungan dengan pengukuran social benefit dan social cost. social benefit dan social cost merupakan externalities perusahaan sebagai akibat adanya “transaksi sosial” antara perusahaan dengan lingkungannya termasuk masyarakat. ramanathan (yudiani, 1998) mendefinisikan transaksi sosial sebagai pelaksanaan aktivitas perusahaan yang mempengaruhi kepentingan berbagai kelompok sosial dan tidak diproses melalui pasar. karena prosesnya tidak melalui pasar, maka tidak ada harga yang pasti untuk menggambarkan nilai pertukaran tersebut. sehingga, transaksi akuntansi sosial tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi dan diukur. kesulitan ini mungkin juga merupakan salah sri murni akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan,… 34 satu sebab mengapa perusahaan mengabaikan masalah akuntansi sosial (selain masalah biaya). american accounting association dalam laporan committee on social cost (mathews dan ferera, 1996) menyatakan, ada tiga tingkatan pengukuran yang berkaitan dengan perkembangan akuntansi sosial, yaitu: (1) tingkat pertama, mengidentifikasikan dan mendiskripsikan aktivitas; (2) tingkat kedua, pengukuran aktivitas dengan menggunakan unit nonmoneter; dan (3) tingkat ketiga, penilaian aktivitas dengan taksiran financial. sejalan dengan itu ,freedman (1989) mengusulkan langkah-langkah untuk mengakui dan mengukur transaksi akuntansi sosial adalah dengan cara: (1) menentukan social benefit dan social cost ; (2) mengukur item-item yang relevan; dan (3) mengukur dalam satuan uang (nilai moneter). identifikasi social benefit dan social cost proses pertama pengukuran transaksi akuntansi sosial adalah menentukan apa yang merupakan social benefit dan social cost. selama ini belum ada pembakuan mengenai apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai social benefit dan social cost. dalam praktek, identifikasi mengenai social benefit dan social cost sangat tergantung pada persepsi perusahaan dengan mengacu konsep-konsep yang diberikan oleh para ahli akuntansi. freedman (1989) memberikan cara untuk mengidentifikasi social benefit dan social cost yaitu dengan menggunakan proses produksi dan distribusi perusahaan sebagai dasar pengidentifikasian. dengan dasar tersebut, perusahaan akan dapat menentukan efek samping dari produknya dan menterjemahkannya dalam item-item yang relevan. linowes (freedman, 1989) menyebutkan kategori keterlibatan sosial berkaitan dengan (1) manusia; (2) produk ; dan (3) lingkungan. laporan yang dihasilkan oleh akuntansi sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan yang meliputi social benefit dan social cost. menurut purwono (2000) suatu aktivitas yang berdampak pada lingkungan akan diklasifikasikan sebagai social benefit apabila aktivitas tersebut: (1) memperbaiki keadaan lingkungan, atau (2) mengurangi kerusakan lingkungan yang telah terjadi. sedangkan suatu aktivitas yang berdampak pada lingkungan akan diklasifikasikan sebagai social cost apabila aktivitas tersebut: (1) menimbulkan kerusakan lingkungan, atau (2) menambah kerusakan lingkungan yang telah terjadi. pengukuran item-item yang relevan (social benefit dan social cost) setelah social benefit dan social cost perusahaan dapat diidentifikasi, maka proses selanjutnya adalah mengukur item-item yang relevan. menurut standar akuntansi keuangan (sak), pengukuran didefinisikan sebagai proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 35 unsur laporan keuangan dalam neraca dan rugi laba yang menyangkut dasar pengukuran tertentu. kesulitan pengukuran social benefit dan social cost yang merupakan externalities, terjadi karena interaksi antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya tidak melalui pasar. sehingga penetapan jumlah uang sulit dilakukan. untuk mengatasi kesulitan mengenai pengukuran social benefit dan social cost (externalities), maka ada beberapa pendekatan pengukuran yang dapat digunakan. harahap (1999) memberikan beberapa pendekatan dalam pengukuran externalities, yaitu sebagai berikut. a. menggunakan nilai pengganti nilai pengganti ini digunakan karena externalities tidak dapat ditentukan secara langsung. nilai pengganti adalah nilai dari sesuatu yang diperkirakan mempunyai manfaat sama atau pengorbanan sama dengan sesuatu yang diukur, yaitu dengan cara menghitung perubahan yang terjadi dalam produktivitas karena adanya perubahan kualitas kehidupan. misalnya: pencemaran air dapat menimbulkan penurunan produktifitas manusia karena terganggu kesehatannya. penurunan produktivitas akan menurunkan tingkat produksi, maka akan menjadi social cost. tetapi jika perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan pencemaran, maka akan menjadi social benefit. b. menggunakan tehnik survai pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari informasi dari masyarakat yang menderita kerugian atau menerima manfaat karena aktivitas perusahaan. kalau menggunakan pendekatan survai, perusahaan harus hati-hati dalam melakukan pengukuran. karena tidak setiap individu dalam masyarakat tahu dengan jelas dampak aktivitas perusahaan atas dirinya. di samping itu tidak setiap individu juga mampu menilai dampak tersebut dengan unit moneter. contoh pendekatan survai adalah, mewawancarai penduduk yang terkena pencemaran perusahaan yaitu dengan menanyakan berapa jumlah kerugian yang diderita dan berapa jumlah kompensasi yang harus dibayar perusahaan atas kerugian tersebut. c. menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga dengan menggunakan pendekatan ini, pengukuran tidak dilakukan oleh perusahaan tetapi dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) yang independen. misalnya putusan pengadilan berupa denda yang harus dibayar oleh perusahaan karena pengaduan masyarakat atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas perusahaan. pengukuran externalities dapat juga dilakukan dengan menggunakan akuntansi biaya penuh (full cost accounting). akuntansi biaya penuh dapat digunakan untuk menentukan biaya internal dan eksternal yang terkait sri murni akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan,… 36 dengan dampak dan aspek lingkungan entitas bisnis, produk, atau proses untuk mencapai tujuan dan kebijakan lingkungan (willis, 1997). akuntansi biaya penuh menghendaki identifikasi dan pengukuran dampak dan pengaruh lingkungan yang terkait dengan ekosistem. dampak dan pengaruh lingkungan tersebut berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam, degradasi dan perbaikannya. penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut merupakan usaha untuk mengatasi masalah pengukuran. karena sampai sekarang belum ada kesepakatan bagaimana externalities yang meliputi social benefit dan social cost dapat diidentifikasi dan diukur dalam praktek akuntansi keuangan, maka perusahaan dapat memilih pendekatan tersebut sesuai persepsi masing-masing. sehingga mereka dapat melaporkan pertanggungjawaban sosial mereka sebagai bukti kepeduliannya terhadap lingkungan sosial. pengukuran dalam satuan uang pengukuran dalam satuan uang untuk externalities (social benefit dan social cost) biasanya menggunakan nilai moneter atau unit mata uang di mana perusahaan tersebut berdiri. pengukuran dengan satuan uang ini penting, untuk dapat memberikan persepsi yang sama pada tiap-tiap orang. karena nilai moneter adalah bahasa umum dalam akuntansi. tetapi dalam akuntansi sosial pemberian nilai moneter sulit dilakukan sehingga hasilnya tidak terlalu memuaskan. sebagian besar, input (cost) yang terjadi lebih mudah ditentukan dalam unit moneter. karena jumlahnya sebesar cost yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. di lain pihak, output yang berupa benefit sulit ditentukan jumlahnya, karena bersifat intengible. misalnya dalam kasus pencemaran, social cost dapat ditentukan dari jumlah unit uang yang dikeluarkan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat. sedangkan social benefit ditentukan dari meningkatnya produktifitas masyarakat jika perusahaan menanggulangi pencemaran tersebut. pengukuran produktivitas merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai hal terutama masyarakat itu sendiri dan lamanya waktu yang tidak dapat ditentukan. adanya kesulitan dalam pemberian nilai moneter seperti yang disebutkan diatas, tidak menutup kemungkinan untuk tetap dilakukan kuantifikasi atau pengukuran dampak aktivitas perusahaan dengan menggunakan unit moneter. menurut edward and black (yudiani, 1998) umumnya ukuran input (cost) lebih bisa dipraktekkan dan lebih memuaskan daripada ukuran output (benefit). di samping itu, dalam mengkuantifikasi eksternalitas dapat dilakukan dengan menggunakan ukuran moneter dan non moneter seperti yang disarankan oleh fredman (1989). jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 37 pelaporan externalities laporan yang dihasilkan dari akuntansi sosial akan menyajikan masalah esternalities yang meliputi social benefit dan social cost. selama ini belum ada bentuk baku untuk melaporkan aktivitas sosial perusahaan. hal ini terjadi karena belum ada kesepakatan mengenai isi dan bentuknya. pada dasarnya, laporan tersebut bersifat sama, yaitu menyajikan informasi tentang data social benefit dan social cost perusahaan. di berbagai negara, sejumlah perusahaan telah melaporkan prestasi sosialnya. cakupan aspek sosial yang dilaporkan masih sangat bervariasi. ada yang melaporkan pertanggungjawaban sosialnya dalam laporan tahunan, dan ada yang mempublikasikan informasi tersebut dalam laporan yang terpisah dari laporan tahunan. guthrie dan parker (yudiani, 1998) melakukan penelitian terhadap laporan tahunan perusahaan di australia, amerika serikat dan inggris antara tahun 1988 sampai dengan 1993 menunjukkan bahwa, sebagian besar (diatas 50%) dari 50 laporan tahunan tersebut mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial. di australia sebesar 50%, amerika serikat 85% dan di inggris sebesar 98%. informasi yang diungkapkan yaitu sumber daya manusia, komunitas dan lingkungan. guthrie dan parker juga mengungkap cara pelaporan dampak sosial yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. di amerika serikat, laporan atas dampak sosial cenderung mengambil bentuk diskripsi singkat pada laporan tahunan dengan mengkuantifikasi dalam bentuk unit meneter (untuk social cost) dan non moneter. di inggris cara pengungkapan dampak sosial sama dengan di amerika serikat. sedangkan di australia pengungkapannya cenderung bersifat non moneter. variasi-variasi tersebut merupakan bukti bahwa belum adanya pembakuan dalam pelaporan informasi dampak sosial perusahaan menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaporannya. perbedaan materi yang diungkap antara negara satu dengan negara lainnnya diduga karena ketentuan undang-undang yang berbeda sebagai pencerminan kehendak rakyat. model alternatif pelaporan keuangan sehubungan dengan dampak sosial yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan oleh parker, ferris dan otley (purwono,2000) dibagi ke dalam beberapa kategori. dan perusahaan dapat memilih salah satu model pelaporan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan. 1. iventory approach dampak-dampak sosial, baik positif maupun negatif diungkap dalam bentuk diskripsi. pengungkapan dalam satuan moneter dilakukan bila data tersedia. problem utama dari pendekatan ini adalah kurangnya sri murni akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan,… 38 kuantifikasi terhadap dampak sosial (ilustrasi bentuk laporan lihat lampiran). 2. outlay cost approach pendekatan ini melihat dari sudut pandang perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan berapa cost yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan pertanggungjawaban sosial yang dilakukannya dengan membagi ke dalam kategori-kategori tertentu. para pengguna laporan keuangan dapat melakukan perbandingan dengan tahun sebelunya. pendekatan ini tidak berorientasi pada constituents perusahaan, sehingga tidak mengungkapkan berapa social cost dan benefit cost yang timbul bagi mereka (ilustrasi bentuk laporan lihat lampiran). 3. cost benefit approach unsur-unsur yang dilaporkan adalah social cost dan social benefit. pendekatan ini dipandang lebih memadai dari kedua pendekatan sebelumnya, karena memungkinkan untuk dibandingkan antara social cost dan social benefit. sehingga dapat diperkirakan berapa social cost dan social benefit yang timbul (ilustrasi bentuk laporan lihat lampiran). 4. program management approach pendekatan ini mencoba menggambarkan upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai dari program sosial perusahaan. laporan menyajikan outlay cost dari kategori dampak sosial tertentu, sasaran program, dan mengevaluasi apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan sasaran yang diharapkan. hasil yang dicapai disajikan secara naratif dan kuantitatif (ilustrasi bentuk laporan lihat lampiran). 5. goal accounting approach model ini merupakan variasi model program management approach yang mengasumsikan bahwa organisasi menyusun tujuan operasional, financial dan tujuan sosial (ilustrasi bentuk laporan lihat lampiran). prospek penerapan akuntansi sosial di indonesia di indonesia, tanggung jawab sosial belum membudaya jika dibandingkan dengan negara-negara maju (yudiani, 1998). hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran para pengusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar masih relatif rendah. masih banyak perusahaan beroperasi semata-mata untuk mengejar maksimalisasi laba tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkan karena aktivitas mengejar laba tersebut. polusi, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan masih menjadi isu yang harus dipecahkan, termasuk juga masalah-masalah yang menyangkut karyawan maupun masyarakat sekitar. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 39 namun demikian, prospek penerapannya cukup cerah. hal ini ditandai dengan munculnya undang-undang dan berbagai macam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti uu mengenai pengelolaaan lingkungan hidup dan uu tentang ketenaga kerjaan, yang semuanya bertujuan agar perusahaan mau melaksanakan tanggung jawab sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. di samping itu reaksi masyarakat yang selalu kritis menilai lingkungan juga semakin meningkat. kepedulian masyarakat ini juga akan dapat membuat perusahaan menyadari tanggung jawab sosialnya. untuk dapat diterapkan, selain dibutuhkan kesadaran yang tinggi oleh perusahaan dengan didukung uu dan peraturan serta peran masyarakat secara aktif, juga diperlukan standar yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengakui, mengukur dan melaporkan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam laporan keuangan. meskipun standar akuntansi keuangan yang selama ini berlaku di indonesia belum mencakup kepentingan masyarakat dan lingkungan (yuniarti, 1989). dan ini seharusnya menjadi tantangan bagi akuntan di indonesia. untuk itu diperlukan kerja yang terus menerus baik oleh team penyusun standar (iai), para akuntan dan peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan bidang ilmu akuntansi yang tidak hanya sekedar berfokus pada lingkup akuntansi konvensional saja. sehingga, dari hasil kerja mereka akan tersusun kerangka kerja teoritis yang dapat dijadikan standar untuk pembuatan laporan yang berorientasi sosial. penutup sampai saat ini belum ada standar yang dapat diterima mengenai akuntansi sosial, terutama dalam melakukan pengakuan, pengukuran dan pelaporan externalites dalam laporan keuangan perusahaan. meskipun demikian, perusahaan diharapkan mulai memikirkan penerapannya sebagai bukti kepedulian sosial dan sebagai kewajiban moral terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya. bagi akuntan, bidang akuntansi sosial seharusnya menjadi tantangan untuk dikembangkan baik melalui penelitian ataupun dengan cara lain, sehingga akan tersusun konsep dasar yang bisa dipakai sebagai pedoman dalam melakukan proses pengakuan, pengukuran dan pelaporan kinerja sosial dalam laporan keuangan, agar dapat dikomunikasikan kepada pihakpihak yang berkepentingan. karena alat komunikasi bagi pemakai informasi ekonomi disajikan dalam laporan keuangan, maka akuntansi diharapkan akan memberikan kontribusi dalam usaha pelaporan kegiatan sosial perusahaan. maka dari itu, akuntan dan para ahli akuntansi diharapkan lebih berperan dalam mengembangkan ilmu akuntansi sosial. sri murni akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan,… 40 daftar pustaka apb statement no. 4. 1971. basic concept and accounting principles underlying financial statement of business enterprises. belkoui, ahmed. 1981. accounting theory, harcort brace javanovich, inc. edward, james don dan homer a. black. 1976. the modern accountant’s handbook, irwin homewood, illionois,. freedman, martin. 1989. social accounting, dalam behavioral accounting oleh siegal ramanauska, cincinati, ohio, south-western publishing co.,. glueck, wiliam f. dan lawrence f. jauch. 1984. business policy and strategic management, fourth edition, mc. graww-hill book company. gray, edmund r., dan larry r. smeltzer. 1990. management: the competitive edge, new york: maxwell mecmillanpublishing. hopfenbeck, waldemar. 1992. the green revolution: lesson in environmental excelence, new jersey: prentice hall, inc. harahap, sofyan syafri. 1999. teori akuntansi, jakarta: raja grafindo persada. ikatan akuntan indonesia (iai). 1998. standar akuntansi keuangan, jakarta: penerbit salemba empat, (per juli). indiani, anastasia friska. 1998. akuntansi sosial ekonomi: masalah pengukuran dan pelaporannya, uns, skripsi, tidak dipublikasikan. mathew, m. r., dan m.h.b. perera. 1996. accounting theory and development, third edition, thomas nelson australia,. parker, lee d, kenneth r. ferris dan david t. outley. 1989. accounting for the human factor, prentice hall of australia pty.ltd. purwono. 2000. akuntansi lingkungan suatu tinjauan dalam menghadapi era globalisasi dan prospek penerapannya di indonesia, uns, skripsi, tidak dipublikasikan. yudiani, anastasia friska. 2000. akuntansi sosial ekonomi: pengukuran dan pelaporannya, uns, skripsi, tidak dipublikasikan. yuniati, titi. 1998. akuntansi lingkungan: pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan, uns, skripsi, tidak dipublikasikan. willis, allan. 1997. counting the cost, ca magazine, april. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 41 l a m p i r a n laporan pertanggungjawaban sosial per periode akhir akuntansi (inventory approach) 1. pekerjaan positif perluasan operasi telah menyediakan 826 pekerjaan/job selama dua belas bulan terakhir konsultasi pensiun telah dimulai pada tahun terakhir di semua divisi negatif fluktuasi permintaan telah menyebabkan ketidakpastian di seksi tertentu dari pegawai produksi hubungan industri yang sempit masih terjadi di divisi a 2. produk positif prosedur quality control telah ditingkatkan garansi barang hasil produksi telah diperluas dan ditingkatkan negatif pengaduan pelanggan tentang pelayanan produk meningkat selam tahun terakhir aspek-aspek tertentu dari produk divisi a tidak aman dan membutuhkan pengujian ulang 3. lingkungan sosial positif rp. xxx telah diinvestasikan untuk peralatan pencegahan polusi untuk divisi a beberapa bangunan di divisi a dicat kembali untuk meningkatkan penampilan dan daya tahan negatif peralatan pengawasan polusi air yang dipasang di divisi a mengalami kegagalan dan tidak dapat berfungsi menurut peraturan pengendali polusi negara. sri murni akuntansi sosial: suatu tinjauan mengenai pengakuan,… 42 laporan pertanggungjawan perusahaan per periode akhir akuntansi (outlay cost approach) personal outlay 19x1 19x2 sumbangan pensiun rpxx rpxx asuransi pekerjaan xx xx pelayanan kesehatan xx xx thr xx xx sumbangan untuk perkawinan dan kelahiran xx xx subsidi sewa rumah xx xx subsidi perkumpulan olah raga xx xx seragam pekerjaan dan peralatan perlindungan xx xx trainning pekerjaan xx xx rpxx rpxx consumer outlay garansi perbaikan pekerjaan/produk rpxx rpxx riset dan pengembangan xx xx pendidikan pelanggan xx xx rpxx rpxx environmental-related outlay pengendalian polusi rpxx rpxx pengembangan wilayah dan bangunan xx xx rpxx rpxx community service outlay sumbangan untuk yayasan amal rpxx rpxx uang iuran perkumpulan xx xx rpxx rpxx total rp xx rp xx jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 43 laporan pertanggungjawaban sosial per periode akhir akuntansi (cost benefit approach) social benefit untuk pekerja peningkatan gaji rp xx peningkatan sumbangan perusahaan untuk pensiun, thr rp xx asuransi kesehatan rp xx pelatihan pekerja rp xx rp xx untuk konsumen pengurangan harga penjualan karena meningkatnya produktifitas proses baru rp xx penurunan biaya perbaikan yang dibebankan konsumen rp xx rp xx untuk komunitas peningkatan pembayaran pajak oleh perusahaan rp xx sumbangan untuk yayasan rp xx peralatan dan fasilitas yang disewa untuk digunakan oleh pihak luar rp xx pelatihan pekerja ahli rp xx rp xx untuk lingkungan biaya pemasangan alat pengendali polusi rp xx biaya penghijauan sekitar perusahaan rp xx rp xx total social benefit rp xx social cost untuk pekerja sakit yang berhubungan dengan pekerjaan rp xx upah lembur pekerja yang belum dibayar rp xx rp xx untuk konsumen pengurangan nilai jual kembali dari produk yang ditukar rp xx biaya keamanan tambahan yang tidak ditambahkan pada produk rp xx rp xx untuk komunitas peningkatan fasilitas umum dan pelayanan yang digunakan rp xx rp xx untuk lingkungan biaya untuk pemerintah lokal karena meracuni persediaan air lokal rp xx biaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaruirp rp xx perkiraan biaya pembuangan sampah rp xx rp xx total social cost rp xx social benefit/social cost bersih rp xx jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 27-44, januari 2001 44 laporan pertanggungjawaban sosial (program management approach) deskripsi pekerjaan : kesehatan dan keamanan di tempat kerja tujuan program : untuk mengurangi kejadian karena kecelakaan dan penyakit outlay cost 19x1 19x2 keamanan pada pelatihan kerja rp xxx rp xxx pemasangan peralatan pencegah kecelakaan rp xxx rp xxx pendidkan anti merokok rp xxx rp xxx gaji pegawai keamanan dan yang terkait rp xxx rp xxx staf perawatan dan pencegahan rp xxx rp xxx total rp xxx rp xxx hasil kehilangan jam kerja karena kecelakaan berkurang dari 2650 (19x1) menjadi 2220 (19x2) kehilangan jam kerja karena penyakit berkurang dari 3295 (19x1) menjadi 2989 (19x2) jumlah pekerja yang merokok berhasil dikurangi 10 % financial and social operating report (goal accounting approach) financial and social operating result division sales volum e product cost avarag e sales price invent o-ry level produc t savety enviro n mental impact healt and safety equal apportunity a 0 * 0 0 0 * * 0 b * 0 0 * 0 0 0 0 c 0 0 0 0 1 0 * * d 0 0 0 0 0 * 0 0 * = result below telerance level of planning figure 0 = result within or above telerance level of planning figure jai | journal of accounting and investment, vol. 19 no. 2, july 2018 employees’ whistleblowing intention in public sector: the role of perceived organizational support as moderating variable tito agung yuswono* and yanki hartijasti abstract: whistleblowing has an important role in exposing wrongdoings or misconducts occurring within an organization. this study aimed to examine the perceived organizational support as a moderating variable of attitudes and perceived behavioral control. this study used a quantitative method with convenience sampling of 286-employees working in the public sector, which was then analyzed using hierarchical regression analysis. the results show that the perceived organizational support significantly played a role as a moderation influencing attitudes and perceived behavioral control over internal whistleblowing intentions. to improve internal whistleblowing intentions, organizations can create anonymous reporting channels and socialize whistleblowing systems. keywords: whistleblowing intention; perceived organizational support; anonymous reporting channels; whistleblowing systems introduction whistleblowing is a term for the act of disclosing unethical activities, wrongdoings, misconducts or violations committed by an employee to a party deemed able to prevent the occurrence of such illegal or wrong activities. this term was first presented in a study as an ethical issue by miceli and near (1988). information about illegal and unethical behaviours in an organization exposed by whistleblowers can reduce losses in the organization/ company, reveal the frauds that occur, and be an effective way to eradicate and prevent corruption (cho & song, 2015) as well as a means to protect the public interest (liu, liao & wei, 2015). several studies have been conducted to determine the factors influencing a person's intention to disclose violations or misconducts occurring within an organization. attitudes and perceived behavioral control of planned behavior theory (ajzen, 2005) have been used by some previous researchers as variables influencing a person’s intentions to conduct whistleblowing (park & blenkinsopp, 2009; winardi, 2013; alleyne, hudaib & pike, 2013; saud, 2016; and latan, ringle & jabbour, 2016). alleyne, hudaib and pike (2013) proposed perceived organizational support deriving from organizational support theories (aselage & eisenberger, 2003) as a moderating variable that reinforces one's attitudes and perceived behavioral control to disclose violations or wrongdoings that occur. this is because some people think that whistleblowers are individuals who have prosocial behaviors, providing benefits to their organizations (dozier & miceli, 1985). however, some others see whistleblowers as a betrayer because they reveal a secret that should not be known or consumed by all graduate school of management, universtas indonesia, jalan margonda raya, beji, pondok cina, kota depok, west java 16424, indonesia. *correspondence: titoagung@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190296 citation: yuswono, t. a., & hartijasti, y. (2018). employees’ whistleblowing intention in public sector: the role of perceived organizational support as moderating variable. journal of accounting and investment, 19(2), 121-136. received: 10 february 2018 reviewed: 22 february 2018 revised: 26 february 2018 accepted: 28 february 2018 copyright: © 2018 yuswono and hartijasti. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:titoagung@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/3884 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 122 people (nayir & herzig, 2012). in indonesia, whistleblowing systems in the public sector are an instruction from the minister of empowerment of state apparatus and bureaucracy reform (menpan rb) in 2012 according to circular letter of menpan rb number 08/ m.pan-rb/06/2012 on complaint handling system (whistleblower system) of criminal acts of corruption in the ministry/ institutions and local governments. the whistleblowing system function in the public sector is as an early warning to prevent wrongdoings or violations, especially those indicating corruption, from becoming bigger or worse (situmorang, 2013). whistleblowing system in government agencies is also an indicator of the supervision strengthening conducted. the target to be achieved from the supervision strengthening is the increasing compliance and effectiveness of financial management in government agencies, thereby increasing the audit opinion status of the supreme audit agency (bpk) and reducing the level of authority abuse in accordance with regulation of menpan rb number 14 of 2014 on guidelines of bureaucratic reform evaluation on government institutions. the participation of whistleblowers becomes highly important in an effective whistleblowing system because the whistleblowing system will depend on whistleblower's willingness to use the reporting channels provided by the organization. a whistleblowing system will not be valuable if no employee uses it to report on the wrongdoing or violation occurring (near, dworkin & miceli, 1993). the purpose of this study was to determine the effect of attitudes and perceived behavioural control on employees’ whistleblowing intentions in the public sector, particularly after the issuance of regulation of the ministry of empowerment of state apparatus and bureaucracy reform (menpan rb) number 14 of 2014 on guidelines of bureaucratic reform evaluation on government institutions. winardi (2013) conducted a research on whistleblowing intentions using non-structural employee samples. the results of his research suggested that attitudes and perceived behavioral control influence employees’ intentions to do whistleblowing. another purpose of this study was to examine perceived organizational support as a moderating variable of attitudes and perceived behavioral control on employees’ whistleblowing intentions in the public sector. in previous research by alleyne, hudaib and haniffa (2015) and latan, ringle and jabbour (2016), perceived organizational support was tested as a moderating variable of attitudes and perceived behavioral control with the sample of employees working in public accountant offices. meanwhile, saud (2016) conducted a research using a sample of employees working in a university. this study also answered or fulfilled the research suggestion provided by saud (2016) stating that further research should examine organizations that have implemented a whistleblowing system, especially in the public sector. moreover, this study contributes to the enrichment and improvement of literature reviews in describing the influence of attitudes and perceived yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 123 behavioral control on the intentions to conduct whistleblowing with a sample of employees from various position levels, as well as in explaining perceived organizational support as a moderating variable of attitudes and perceived behavioral control on employees’ whistleblowing intentions in the public sector, especially after the issuance of regulation of menpan rb number 14 of 2014 on guidelines of bureaucratic reform evaluation on government institutions which requires all government agencies to apply a whistleblowing system. to practitioners, this study provides inputs or ideas for organizations in building an effective whistleblowing system. literature review and hypothesis development theory of planned behavior theory of planned behavior (tpb) is based on the assumption that humans usually behave according to their understanding (what they understand). individuals will take into account the available information and then consider implicitly or explicitly the implications of the actions they will undertake. according to tpb, an intention is defined as the extent to which an individual voluntarily try to do certain behaviors, and it is the main factor motivating him to perform such behaviors. one's intention to behave is based on three basic beliefs, namely attitudes toward behaviors, subjective norms and perceived behavioral control. this theory can be used to predict and help understand certain behaviors in a particular context, such as a person’s intention to lose weight, a student’s intention to get “a” score and/ or attend the class (ajzen, 2005), a person’s intention to drink or avoid alcohol and/or to eat or avoid fast food (ajzen, 2013). theory of planned behavior (tpb) can also be used as a theoretical basis that is able to explain the disclosure of facts about violations or wrongdoings occurring within organizations (winardi, 2013), especially the disclosure of violations or wrongdoings occurring through internal whistleblowing channels (park & blenkinsopp, 2009). perceived organizational support aselage and eisenberger (2003) stated that based on organizational support theory, employees will increase their efforts to help an organization achieve the goals if they feel that the organization is willing and able to provide support to them (employees). meanwhile, according to kurtessis et al. (2015), perceived organizational support has a central role in the relationship between employees and organizations. that is, the perceptions of employees heavily depend on individual judgments on whether the treatments they receive from the organization are profitable or not. the concept of perceived organizational support is in line with the theory of social exchange (blau, 1964 in alleyne, hudaib & pike, 2013). based on the theory of social exchange, employees tend to feel obliged to commit to the organization when they perceive high organizational support (eisenberger, et al., 1986 in alleyne, hudaib & pike, 2013). organizational support perceived by employees will make them feel that the disclosure of violations or yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 124 wrongdoings committed is an employee obligation (alleyne, hudaib & pike, 2013). organizations can show support to their employees to disclose violations or wrongdoings by educating and socializing employees about internal whistleblowing channels and processes (cho & song, 2015). with the socialization of available internal channels within the organization, employees will be aware of and then expected to report unethical activities, violations, or wrongdoings occurring to the organization’s internal authority (near & miceli, 2008). previous research conducted by near and miceli (1996) also found that employees are more likely to use external channels if they do not find or know the internal channels. whistleblowing whistleblowing is the disclosures made by an organization’s members (either active members or former members) of practices that are illegal, immoral, or otherwise violate the legal legitimacy under the control of the leaders to individuals or organization that can affect remedial actions (near & miceli, 1985). individuals who report violations to those considered able to change the situation or to overcome the problem are called as whistleblowers. a whistleblower gives more attention to the problems occurring within the organization, in the hope that the organization will get a solution to the problems (dozier & miceli, 1985). whistleblowing differs from complaints because complaints provide less effective information to the organization than whistleblowing. employee complaints show negative emotions of dissatisfaction at the workplace (liu, liao & wei, 2015). based on theory of planned behavior (tpb), one's intention to engage in certain behaviors depends on his available resources and opportunities. park and blenkinsopp (2009) defined whistleblowing intentions as one's intentions to report or expose violations occurring to authorities within and outside organizations with anonymous and nonanonymous channels. park, blenkinsopp, oktem and omurgonulsen (2008) created a whistleblowing channel typology based on six reporting channels, namely formal and informal reporting channels, anonymous and identifiable (nonanonymous) channels as well as internal and external reporting channels. on the internal whistleblowing channel, the employee discloses a mistake or violation to the boss/ superior or someone within the organization who can fix it regardless of whether the person has the formal responsibility for correcting the mistake. meanwhile, on the external whistleblowing channel, mistakes or violations are reported to people outside the organization who are believed to have the power or ability to correct it. attitude toward whistleblowing and whistleblowing intention attitude is an individual’s decision to respond to an object, person, institution or event that is considered profitable or the opposite for himself (ajzen, 2005). park and blenkisopp (2009) defined attitudes toward whistleblowing as the extent to which individuals have unfavorable interests yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 125 or evaluations when they become a whistleblower. as employees feel that disclosing the occurring violations is something that is profitable for themselves and their organization, they will tend to do whistleblowing. according to saud (2006), attitudes positively affect employees’ intentions to conduct whistleblowing. this result supports previous research stating that attitudes have an effect on whistleblowing intentions (winardi, 2013; park and blenkinsopp, 2009). from some previous research results, it appears that employees consider the activity of whistleblowing as a positive thing. based on the results of previous research, the first hypothesis proposed in this study is as follows: h1: attitudes toward whistleblowing have an effect on the employee’s intention to do internal whistleblowing. perceived behavioral control and whistleblowing intention ajzen (2005) stated that perceived behavioral control is an individual's belief in available resources and opportunities to perform certain actions. park and blenkinsopp (2009) explained that an individual will be a judge for himself when deciding to disclose violations. moreover, ease or difficulties encountered in reporting violations, organization’s negligence of the report on violations, a sense of disbelief that the organization can solve the occurring problems become the factors of control and evaluation of a person in deciding whether he should disclose the violations or not. furthermore, according to saud (2016), perceived behavioral control has no effect on employee’s intentions to do whistleblowing. this result is different from previous research stating that perceived behavioral control affects whistleblowing intentions (winardi, 2013; park & blenkinsopp, 2009). perceived behavioral control will rely heavily on information received from the reference of someone who has performed a behavior. based on the results of the previous explanation, the second hypothesis proposed in this study is as follows: h2: perceived behavioral control has an effect on the employee's intention to do whistleblowing. perceived organizational support as moderating variable the final question of this study was whether the organizational support perceived by employees could be a moderating variable of attitudes and perceived behavioral control on employees’ whistleblowing intentions. the higher perceived organizational support of an employee to disclose violations that occur, by means of making improvement or correction to the reported violations, will tend to make the employee become a whistleblower (miceli, near, rehg & van scotter, 2012). moreover, chang, wilding and shin (2017) suggested that officials in the public sector will perform whistleblowing if they perceive adequate support from the organization. yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 126 h1 h2 h3 h3 meanwhile, according to the research of alleyne, hudaib and haniffa (2015) and that of latan, ringle and jabbour (2016), perceived organizational support can be a variable that moderates attitudes and perceived behavioral control on internal whistleblowing intentions. differently, saud (2016) declared that perceived organizational support can only be a moderating variable that reinforces one’s perceived behavioral control to report violations that occur within an organization. perceived organizational support depends heavily on employee appraisal or judgment of the treatment they receive from the organization. based on the previous research above, the third hypothesis proposed in this study is as follows: h3: perceived organizational support of employees can be a moderating variable that reinforces their attitudes and perceived behavioral control on their whistleblowing intentions. based on the hypothesis formulation above, the researcher then formulated the research model as presented in figure 1. research method research design and sampling this research used primary data obtained from questionnaires distributed to the state civil apparatus (asn) working in the head office of non-ministerial state institutions1. sampling used in this research was nonprobability sampling with convenience sampling technique (malhotra, 2010). the sample size was at least of 5:1, meaning that the five observations were performed for each independent variable (hair, black, babin & anderson, 2014). the level of confidence interval used was 95% or α=0.05(hair, black, babin & anderson, 2014). figure 1 research model source: latan, ringle and jabbour (2016) 1 the institution name is written anonymous to maintain the reputation of the institution. attitudes perceived organizational support perceived behavioral control whistleblowing intentions yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 127 operational definition of variables and the measurements whistleblowing intention park and blenkinshopp (2009) stated that employees’ intention to report violations occurring to the parties of the organization is called as internal whistleblowing. in this research, there were 4 (four) statements used to measure employee’s intentions to do whistleblowing, modified from park and blenkinsopp (2009). each question item consisted of 5 categories of likert scale, ranging from the scale 1 of ‘very disagree’ to the scale 5 of ‘very agree’ (maholtra, 2010). attitudes attitudes toward whistleblowing are defined by park and blenkisopp (2009) as individual views on the advantages and disadvantages of being a whistleblower. the variable of attitudes toward whistleblowing is measured by summing up the results of a person’s belief or confidence about the consequences multiplied by the subjective evaluation on the consequences of disclosing the violations committed. there were 5 (five) statements used to assess individual confidence and evaluation in the attitude variable, modified from park and blenkinsopp (2009). perceived behavioral control perceived behavioral control is one's decision to be a whistleblower after considering the issues or consequences to be encountered at the moment of disclosing the violations (park and blenkinsopp, 2009). this variable is measured by summing up the belief or confidence to control the situation multiplied by the evaluation of the control factor if one does whistleblowing. there were 5 (five) statements used to assess individual confidence to control the situation and to evaluate the control factor of the perceived behavioral control variable, modified from park and blenkisopp (2009). perceived organizational support kurtessis et al. (2015) explained that perceived organizational support is an individual assessment or perception on whether the treatment they receive from the organization provides benefits or not to him. the respondents were asked to give their perceptions of how organizational support is perceived in the workplace. to measure the perceived organizational support, there were 8 statements used, modified from rhoades and eisenberged (2002) in latan, ringle and jabbour (2016). hypothesis testing hypothesis testing in this research was done using a multiple regression after the research questionnaire quality tests were performed, covering validity and reliability tests. a questionnaire is considered valid if it has a factor loading of 0.5 or higher (hair, black, babin & anderson, 2014). meanwhile, the reliability of a questionnaire can be measured by the value of cronbach alpha (hair, black, babin & anderson, 2014). the cronbach yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 128 alpha value of 0.6 or higher indicates that a measuring instrument has a good degree of reliability. result and discussion research respondents the population of employees at the head office of non-ministerial state institutions amounted to 640 people. respondents of this research were the state civil apparatus with structural and functional positions. the demogra phic characteristics of the respondents are presented in table 1. the number of questionnaires distributed to the respondents of this study was 330 copies yet the questionnaire response level was 90%, indicating that there were only 297 questionnaires returned to the researcher. however, of the 297 questionnaires, there were 11 respondents who did not completely fill the questionnaires so that the number of questionnaires deserved to be processed was 286 questionnaires. validity and reliability tests table 2 presents the calculation results of validity and reliability tests of the research measuring instrument. based on the results presented, all statements used in the questionnaires had a factor loading value above 0.5 and a cronbach alpha above 0.6, indicating that all the statements were valid and reliable. table 1 demographic characteristics of respondents number (respondents) percentage (%) gender male 148 51.7 female 138 148.3 total 286 100 age 20-30 years old 27 9.4 31-40 years old 153 53.5 41-50 years old 52 18.2 51-60 years old 54 18.9 total 286 100 position echelon ii 8 2.8 echelon iii 23 8.0 echelon iv 100 35.0 general functional 107 37.4 specific functional 48 16.8 total 286 100 yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 129 table 2 validity and reliability test results measurement indicators of internal whistleblowing factor loading cronbach alpha: 0,740 internal whistleblowing 1 0,72 internal whistleblowing 2 0,74 internal whistleblowing 3 0,76 internal whistleblowing 4 0,78 factor loading measurement indicators of attitudes and perceived behavioral control (confidence to control situation) attitudes perceived behavioral control cronbach alpha: 0,822 attitudes 1 0,70 0,11 attitudes 2 0,81 0,17 attitudes 3 0,76 0,19 attitudes 4 0,71 0,24 attitudes 5 0,75 0,28 cronbach alpha: 0,837 perceived behavioral control 1 0,07 0,79 perceived behavioral control 2 0,38 0,70 perceived behavioral control 3 0,22 0,72 perceived behavioral control 4 0,13 0,78 perceived behavioral control 5 0,30 0,69 factor loading measurement indicators of attitudes and perceived behavioral control (factor evaluation) attitudes perceived behavioral control cronbach alpha: 0,818 attitudes 1 0,21 0,71 attitudes 2 0,30 0,73 attitudes 3 0,23 0,76 attitudes 4 0,20 0,80 attitudes 5 0,22 0,75 cronbach alpha: 0,879 perceived behavioral control 1 0,77 0,27 perceived behavioral control 2 0,86 0,19 perceived behavioral control 3 0,78 0,28 perceived behavioral control 4 0,81 0,20 perceived behavioral control 5 0,75 0,29 measurement indicators of perceived organizational support factor loading cronbach alpha: 0,839 perceived organizational support 1 0,680 perceived organizational support 2 0,775 perceived organizational support 3 0,790 perceived organizational support 4 0,806 perceived organizational support 5 0,591 perceived organizational support 6 0,538 perceived organizational support 7 0,807 yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 130 table 3 hypothesis testing results hypothesis examination type coefficients sig. conclusion atd  iwb two tail 0,399 0,000 supported atd  iwb two tail 0,342 0,000 supported atd*os  iwb one tail 0,105 0,039 supported atd*os  iwb one tail -0,094 0,050 not supported note: atd = attitudes; iwb = internal witsleblowing; os = perceived organizational support hypothesis testing results hierarchical regression analysis was used to test the hypotheses in this study. in hierarchical regression analysis, independent variables were incorporated or included into the regression equation in a predetermined order (de jong, 1999). the results presented in table 3 indicate that attitudes and perceived behavioral control significantly influenced the employees' intentions to disclose violations (do whistleblowing) that occurred to internal parties of the organization. moreover, perceived organizational support as the moderation variable also proved to have a significant effect on employees’ intentions to conduct whistleblowing. the results presented in table 3 suggest that all the hypotheses in this study were accepted with α of 5%. discussion if viewed from the attitude variable, it can be said that public sector employees in this study have a belief or confidence that whistleblowing will produce positive consequences (benefits). the higher employees’ confidence level that whistleblowing has positive impacts (benefits) will increase the employee’s intentions to do it. from the research result stating that perceived behavioral control significantly influenced the employees’ whistleblowing intentions, it can be explained that the easier it is for employees to do whistleblowing, the greater their intentions to disclose the violations will be. the research results are consistent with theory of planned behavior (tpb) stating that if one has a belief that whistleblowing has a positive impact on the organization, his intention to disclose the violations occurring within the organization to those deemed able to prevent such violations becoming more serious will be greater. the results of this study also reinforce previous research results conducted by winardi (2013) and park and blenkinsopp (2009) stating that attitudes and perceived behavioral control have an effect on whistleblowing intentions. differently, saud (2016) stated that perceived behavioral control has no effect on whistleblowing intentions. this is because the organization studied did not yet fully apply the whistleblowing system. moreover, the results of this study are in line with previous research of alleyne, hudaib and haniffa (2015) and latan, ringle and jabbour (2016) explaining that perceived organizational support can be a moderating variable of attitudes and perceived behavioral control on internal whistleblowing intentions. on another side, saud (2016) argued that perceived organizational support can reinforce employees' perceived behavioral control to do whistleblowing. yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 131 however, this study showed the opposite result that perceived organizational support weakened employees' perceived behavioral control to do whistleblowing. besides, the result of this study stating that perceived organizational support also weakened the effect of the attitude variable on employees’ intentions to do whistleblowing indicates that the whistleblowing system implementtation still needs improvement. according to alleyne, hudaib and haniffa (2015), employees (who became respondents in their research) were willing to be a whistleblower because they believed that there was full support of whistleblower mechanism within the organization. the form of organizational support embracing employees to disclose the violations that occur can be manifested in the organizational culture that encourages employees to behave ethically and not tolerate violations (alleyne, hudaib & haniffa, 2015). another form of support is protection for whistleblowers to reduce personal cost. moreover, dalton and redtake (2013) stated that a whistleblower will bear his personal costs of discomfort and fear of retaliation from the offender when he reports the violation. the research results of latan, ringle and jabbour (2016) suggest that it is necessary to establish a whistleblower hotline or the option of reporting anonymously violations to increase employees’ intentions to do whistleblowing and reduce employees’ fear of retaliation committed by the offender. regulation of menpan rb number 14 of 2014 on guidelines of bureaucratic reform evaluation on government institutions that requires whistleblowing system as a condition of institutional bureaucratic reform changes the typology of violation reporting from an informal reporting channel to a formal reporting channel. in addition, the research results showed that perceived behavioral control became negative when moderated by the perceived organizational support. it indicates that although employees feel that whistleblowing is a positive thing and has a good impact for the organization, they are still reluctant to report the occurring violations with formal channels because it requires employees to fill in their personal data. aselage and eisenberger (2003) stated that based on the theory of organizational support, employees will help their organization in achieving the goals if organizational support perceived by employees is getting greater. when an organization socializes its employees about whistleblowing systems, it becomes a signal to employees that the organization cares for those who bravely do whistleblowing, primarily using internal channels (caillier, 2017). in the public sector, it is highly important to show that whistleblowing system, which is a good faith of an organization to disclose the violations that occur, is not only a requirement of bureaucratic reform established by the ministry of empowerment of state apparatus and bureaucracy reform (menpan rb). yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 132 conclusion based on the results of this study, it is concluded that attitudes and perceived behavioral control significantly influence employees' intentions to disclose violations (do whistleblowing). moreover, perceived organizational support of employees can be a moderating variable that weakens the effect of perceived behavioral control on the intention to disclose violations. the implication of this research is that the internal authority of the organization that is responsible for whistleblowing systems should be able to embrace employees to use the channels provided by the organization. provision of a whistleblower hotline or the option of anonymous reporting can be an alternative to improve whistleblowing systems as an effort to keep the whistleblower data confidentiality and reduce personal cost. the next step is to improve follow-up on the violation reports because the follow-up speed of employees’ violation reports will be a reference to other employees who also intend to report violations. there are some limitations in this study that may provide suggestions for further research. firstly, the sample of this study only comes from one government agency. although the sample is qualified to be used, it is still expected that further research can use samples from various government institutions or agencies that have implemented whistleblowing systems. secondly, there are actually other variables (influencing one's intention to do whistleblowing) which were not used in this study. thus, it is also expected that further research can add other variables such as personal responsibility for reporting, personal cost (latan, ringle & jabbour, 2016) and whistleblowing education (cho & song, 2015) that can influence employees’ intentions to do whistleblowing. appendix internal whistleblowing if you find a violation indicating workplace corruption, how much do you intend to try to do the following matters? 1. i intend to report or disclose violations indicating workplace corruption to the right person or party in the organization. 2. i intend to use channels provided by the organization (e.g. hotline, complaint box, etc) to report or disclose violations indicating workplace corruption. 3. i intend to report or disclose violations indicating workplace corruption to the party who has a higher position than the offender. 4. i intend to report or disclose violations indicating workplace corruption directly to the boss or superior. yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 133 attitudes toward whistleblowing confidence in whistleblowing consequences if you report or disclose violations indicating workplace corruption in the institution or organization where you work, how convinced are you with the benefits of the following reporting actions? 1. i am convinced that the violation reports indicating workplace corruption that i make will prevent any losses in the institution. 2. i am convinced that the violation reports indicating workplace corruption that i make will help eradicate corruption. 3. i am convinced that the violation reports indicating workplace corruption that i make will protect the public interest. 4. i am convinced that the violation reports indicating workplace corruption that i make are my obligation as a state civil apparatus. 5. i am convinced that the violation report indicating workplace corruption that i make indicate my moral responsibility as an employee. the dimension of whistleblowing consequence evaluation if you report or disclose violations indicating workplace corruption in the institution or organization where you work, how important is the benefit of the reporting action to you? 1. it is very important for me to prevent any losses in the institution. 2. it is very important for me to help eradicate corruption. 3. it is very important for me to protect the public interest. 4. it is very important for me to perform the obligations as a state civil apparatus. 5. it is very important for me to have a moral responsibility as an employee. perceived behavioral control the dimension of confidence to control situation if you report or disclose violations indicating workplace corruption in the institution or organization where you work, how convinced are you able to overcome the reporting process constraints and the reporting results as follows? 1. i am convinced that i will still be able to overcome the situation even if the institution ignores my report. 2. i am convinced that i will still be able to overcome the situation even if i encounter many difficulties in the reporting process. 3. i am convinced that i will still be able to overcome the situation even if the violation report does not make any difference in my institution. 4. i am convinced that i will still be able to overcome the situation even if the offender takes revenge on me. 5. i am convinced that i will still be able to overcome the situation even if i am ostracized by colleagues. yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 134 the dimension of control factor evaluation if you are faced with the situation constraints below, how much do you intend to report or disclose violations indicating workplace corruption in the institution or organization where you work? 1. even if the institution ignores my report, i will still intend to report or disclose the violations indicating workplace corruption. 2. even if i encounter many difficulties in the reporting process, i will still intend to report or disclose the violations indicating workplace corruption. 3. even if the violation report does not make any difference or change in the institution, i will still intend to report or disclose the violations indicating workplace corruption. 4. even if the offender takes revenge on me, i will still intend to report or disclose the violations indicating workplace corruption. 5. even if i am ostracized by colleagues, i will still intend to report or disclose the violations indicating workplace corruption. perceived organizational support how much do you agree or disagree with the statements below: 1. the institution where i work is very concerned with my opinion or report on the violations indicating workplace corruption. 2. the institution where i work is very concerned with my work welfare. 3. the institution where i work will consider the goals and values of my work. 4. the institution where i work will provide assistance if i have difficulties in the workplace. 5. the institution where i work will forgive me if i make an unintentional mistake. 6. the institution where i work pays less attention to me in the workplace. 7. the institution where i work is willing to help when i need specific assistance in the workplace. references ajzen, i. (2005). attitudes, personality and behavior (2nd ed.). maidenhead: open university press. ajzen, i., & sheikh, s. (2013). action versus in-action: anticipated affect in the theory of planned behavior. journal of applied social psychology, 43(1), 155– 162. doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00989.x alleyne, p., hudaib, m., & pike, r. (2013). towards a conceptual model of whistleblowing intentions among external auditors. the british accounting review, 45(2), 10-23. doi: 10.1016/j.bar.2012.12.003 alleyne, p., hudaib, m., & haniffa, r. (2015). the moderating role of perceived organisational support in breaking the silence of public accountants. journal of business ethics, 1-19. doi: 10.1007/s10551-015-2946-0. aselage, j., & eisenberger, r. (2003). perceived organizational support and psychological contracts: a theoretical integration. journal of organizational behavior, 24(5), 491-509. doi: 10.1002/job.211 caillier, j.g. (2017). an examination of the role whistle-blowing education plays in the whistle-blowing process. the social science journal. 54, 4-12. doi: 10.1016/j.soscij.2016.09.005 yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 135 chang, y., wilding, m., & shin, m.c. (2017). determinants of whistleblowing intention: evidence from the south korean government. public performance & management review, 40(4), 676-700. doi: 10.1080/15309576.2017.1318761 cho, j.k., & song, h.j. (2015). determinants of whistleblowing within government agencies. public personnel management, 44(4), 450-472. doi: 10.1177/0091026015603206 dalton, d., & radtke, r.r. (2013). the joint effects of machiavellianism and ethical environment on whistle-blowing. journal of business ethics, 117(1), 153-172. doi: 10.1007/s10551-012-1517-x de jong, p.f. (1999). hierarchical regression analysis in structural equation modeling. structural equation modeling: a multidisciplinary journal. 6(2), 198-211. doi: 10.1080/10705519909540128 dozier, j.b., & miceli, m. p. (1985). potential predictors of whistleblowing: a prosocial behavior perspective. the academy of management review, 10(4), 823-836. doi: 10.2307/258050 hair jr., j.f., black, w.c., babin, j.b., & anderson, r.e. (2014). multivariate data analysis (7th ed.). harlow: pearson education limited. kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2012). surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor: 08/m.pan-rb/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (whistleblower system) tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2014). peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. kurtessis, j.n., eisenberger, r., ford, m.t., buffardi, l.c., stewart, k.a., & adis, c.a. (2015). perceived organizational support: a meta-analytic evaluation of organizational support theory. journal of management, 20(10), 1-31. latan, h., ringle, c.m., & jabbour, c.j.c. (2016). whistleblowing intentions among public accountants in indonesia: testing for the moderation effects. journal of business ethics, 1-16. doi: 10.1007/s10551-016-3318-0. liu s, liao, j., & wei, h. (2015). authentic leadership and whistleblowing: mediating roles of psychological safety and personal identification. journal of business ethics, 131(1), 107-119. doi: 10.1007/s10551-014-2271-z malhotra, n.k. (2010). marketing research: an applied orientation (6th ed.). boston: prentice hall. miceli, m.p., & near, j.p., (1988). individual and situational correlates of whistleblowing. personnel psychology, 41(2), 267-281. doi: 10.1111/j.17446570.1988.tb02385.x miceli, m.p, near, j.p., rehg, m.y., & van scotter j.r. (2012). predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: demoralization, justice, proactive personality, and whistle-blowing. human relations, 65(8), 923–954. doi: 10.1177/0018726712447004 nayir, d.z., & herzig, c. (2012). value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. journal of business ethics, 107(2), 197-213. doi: 10.1007/s10551-011-1033-4 near, j.p., & miceli, m.p. (1985). organizational dissidence: the case of whistle-blowing. journal of business ethics, 4(1), 1-16. doi: 10.1007/bf00382668 near, j.p., dworkin, t.m., & miceli, m.p. (1993) explaining the whistleblowing process: suggestions from power theory and justice theory. organization science, 4(3), 393-411. doi: 10.1287/orsc.4.3.393 near, j.p., & miceli, m.p. (1996). whistleblowing: myth and reality. journal of management, 22(3), 507-526. doi: 10.1177/014920639602200306 yuswono and hartijasti / whistleblowing intention in public sector journal of accounting and investment, july 2018 | 136 near, j.p., & miceli, m.p. (2008). wrongdoing, whistleblowing, and retaliation in the u.s. government: what have researchers learned from the merit systems protection board (mspb) survei results? review of public personnel administration, 28(3), 263–281. doi: 10.1177/0734371x08319153 park, h., blenkinsopp, j., oktem, m.k., & omurgonulsen, u. (2008). cultural orientation and attitudes toward different forms of whistleblowing: a comparison of south korea, turkey, and the uk. journal of business ethics, 82(4), 929-939. doi: 10.1007/s10551-007-9603-1 park, h., & blenkinsopp, j. (2009). whistleblowing as planned behavior – a survey of south korean police officers. journal of business ethics, 85(4), 545-556. doi: 10.1007/s10551-008-9788-y saud, i.m. (2016). pengaruh attitudes dan perceived behavioral control terhadap niat whistleblowing internal-eksternal dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi dan investasi, 17(2), 209-219. doi: 10.18196/jai.2016.0056.209-219 situmorang, r.m. (2013). konsep ideal whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di indonesia untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). (master thesis), universitas indonesia, indonesia. winardi, r.d. (2013). the influence of individual and situational factors on lower-level civil servants’ whistle-blowing intention in indonesia. journal of indonesian economy and business, 28(3), 361-376. doi: 10.22146/jieb.6216 jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 2, halaman: 161-179, juli 2012 161 sebuah kajian mengapa akuntansi syariah masih sulit tumbuh subur di indonesia virginia nur rahmanti e-mail:virgininr@gmail.com fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya abstract nowadays, shariah model is increasingly favoured by the world society, especially indonesian. it's proved by indonesian bank report year ended 2011 which shows increasing number of shariah financial institution either in the downtown or sub urban area. nevertheless the sharia'ate development in indonesia that was born on 1992nd signed by the established of bank muamalat indonesia, still shows low quality. factually, human resources is the main factor which determine the success of shari'ate in indonesia. indonesian human resource asset seems unready to control shariah scheme, it's proved by the low-level of their understanding in about the human responsibility to the god (habluminallah) and to another people (habluminannas). this condition worsen by their reluctant to learn about shariate holistically. in their mind, shariate just define by kinds of transaction without riba, whereas the thruth shariate concept is wider than just usury. likely, these fenomena cause the gap between islamic shariate concept and pratical become wider. in the other side, most practioners try to think out of the box from the prison of shariate financial standard (psak syariah), because they think that psak syariah isn't truly shari'ah like islamic shariate determined. this research using interpretive methodology with fenomenology approachment. informan used including academics, practitioners and standard maker (dewan standar akuntansi syariah). data gathering method using literature analysis, interview and observation. researcher hope from this research will find conclusion about the reason of this slow development of shariate in indonesia. keywords: shariah, standard, shariah financial institution. pendahuluan lahirnya sistem syariah dilatarbelakangi oleh semakin bekembangnya masyarakat muslim di indonesia yang diiringi dengan kesadaran mereka terhadap ketidakadilan skema perbankan konvensional. alasan lain diungkapkan oleh setiawan (2006) bahwa pergeseran sistem konvensional ini disebabkan pula oleh keinginan perubahan terhadap sistem sosio politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip islam dan kepribadian islam yang lebih kuat, sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem negara-negara muslim. mereka menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme. keinginan umat islam akan lahirnya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip syariah islam (bank syariah) sesungguhnya sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendikiawan muslim indonesia, yaitu muncul sejak tahun 1930-an. seiring dengan semakin lamanya kontroversi mengenai hukum bunga bank di kalangan ulama, gagasan gagasan mendirikan bank syariah semakin sering disuarakan umat islam di indonesia. namun demikian, ternyata upaya melahirkan sebuah sistem baru tidak semudah membalik telapak tangan. hambatan ini terbukti pada tahun virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 162 1958 salah seorang ekonom terkemuka indonesia, muhammad hatta justru dengan tegas menolak gagasan untuk mendirikan bank islam yang bebas bunga, karena menurutnya bank tidak akan langgeng tanpa menerapkan bunga (muhammad, 2005). beranjak pada tahun 80-an kesulitan untuk mendirikan bank syariah masih membelenggu masyarakat muslim karena di samping dominasi sistem bunga pada saat itu masih sangat kuat, faktor legitimasi dalam praktik perbankan indonesia masih di dasarkan pada uu no 1 tahun 1967 tentang perbankan. hingga pada era 90-an tepatnya pada tahun 1992, masyarakat muslim indonesia berhasil mendirikan bank muamalat indonesia sebagai bank islam pertama yang tergolong lambat dibandingkan dengan negara lain seperti arab, bahrain, malaysia bahkan afrika yang lebih dulu menelorkan sistem syariah. meskipun tergolong terlambat dalam melahirkan sistem syariah, namun fenomena ini tidak menyurutkan semangat para muslim untuk tetap gencar menyuburkan praktik pebankan syariah di indonesia. terlihat dari hasil penelitian bi per bulan juni tahun 2011 yang menunjukkan perkembangan jumlah bank sumum syariah menjadi 11 unit dan 1.319 kantor kantor, diikuti dengan jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (uus) sebanyak 23 unit dan 321 kantor, serta 154 bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) dengan 300 kantor {statistik perbankan syariah (islamic banking statistics), juni 2011)}. sampai pada tahun 2012 peningkatan kuantitas lembaga keuangan syariah (lks) baik yang berlevel makro maupun mikro (lkms) tidak bisa diremehkan lagi. kabar baik ini diiringi oleh semangat dewan penyusun standar syariah yang mulai menggeliat kontribusi pemikirannya, terlebih ketika kabar bahwa perbankan syariah mampu bediri tegak di tengah pusaran badai krisis global yang terjadi pada tahun 2008 silam. sistem keuangan islami diharapkan mampu menyuntikkan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervisi yang prudensial pada industri keuangan (setiawan, 2006). fenomena-fenomena inilah yang kemudian menyuburkan bank-bank islami tumbuh semakin banyak di seluruh penjuru dunia khususnya sepanjang 30 tahun terakhir. pada usianya yang ke 20 tahun ini, ternyata eksistensi lks tidak lepas dari kritikan masyarakat. sebagian besar dari mereka masih menyimpulkan bahwa mekanisme perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional (zaidi, 2012; primasari, 2010). lebih jauh mereka mengungkapkan bahwa ternyata lks hanyalah institusi konvensional yang menggunakan bahasa arab untuk indetifikasi produk dan transaksinya. kondisi inilah yang perlu diluruskan. selain permasalahan pandangan masya-rakat tentang kesamaan praktik lks dengan skema konvensional di atas, permasalahan berikutnya yang muncul sebagai multiplier effect adalah disorotinya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. ternyata sebagaian besar masyarakat baik praktisi maupun akademisi menyimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah hasil duplikasi akuntansi konvensional (harahap, 2001; kamayanti dan parwita, 2008). produk dari keinginan yang menggebu untuk menjayakan syariah tercermin dari diluncurkannya standar psak syariah no. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan oleh dewan standar akuntansi keuangan pada tanggal 1 mei 2002 dan berlaku pada 1 januari 2003. lima tahun kemudian, standar ini digantikan oleh psak syariah 101106 pada 27 juni 2007 dan berlaku aktif pada 1 januari 2008. perbedaan mendasar antara psak 59 dengan psak terbaru terletak pada peruntukannya, dimana psak syariah 1010-106 bukan hanya jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 163 ditujukan untuk entitas bank syariah saja, tetapi juga untuk enititas konvensional. hal menarik yang ingin diperoleh peneliti berangkat dari fenomena di atas adalah pertama, munculnya keinginan untuk mengetahui alasan apakah yang mendasari stereotipe masyarakat masih menganggap bahwa perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional. kedua, sebagai efek multiplier dari pertanyaan pertama, peneliti ingin mengetahui hasil analisis dari pihak akademisi dan penyusun standar atas stereotipe masyarakat yang menganggap bahwa akuntansi syariah tidak berbeda secara substansial dengan akuntansi konvensional. peran sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas dalam upaya membangun negara adalah asset utama. asset berwujud yang dimiliki entitas seperti: bangunan, peralatan, mesin produksi, akan menjadi modal yang tidak akan memberikan kontribusi maksimal jika tidak didukung dengan kualitas sdm. seperti yang diungkapkan oleh ulrich (1998) mengatakan bahwa knowledge yang ada pada manusia merupakan salah satu item yang digunakan untuk meningkatkan daya saing baik dalam menjual ide (selling idea). telah banyak contoh negara yang berhasil bangkit karena kebangkitan kualitas sdm mereka. ambil contoh china yang pada akhirnya mampu menjadi negara raksasa karena keberhasilannya dalam memperbaiki kualitas masyarakat akademisi dengan mendorong mereka belajar ke negara lain di dunia. dengan kata lain, kemajuan suatu peradaban ditentukan oleh faktor kualitas masyarakatnya. tema tentang sdm ini yang sepertinya menjadi salah satu alasan utama mengapa syariah belum bisa berkembang secara maksimal di indonesia (affianta, 2011; sulistiyo, 2010; anggadini, 2010). minimnya pemahaman tentang mekanisme transaski keuangan syariah dan lebih lagi dipupuk dengan rasa acuh untuk berusaha memahami mekanisme syariah, pada akhirnya akan menghasilkan sebuah simpulan masyarakat bahwa ternyata praktik perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional dan begitu pula yang terjadi pada akuntansi syariah. inilah fenomena yang terjadi di masyarakat. sdm yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah meliputi praktisi (pengelola lks), dewan penyusun standar dan akademisi. dapat kita bayangkan jika ketiga pihak yang memegang peranan penting dalam perkembangan syariah kurang memahami sistem syariah, maka dapat dipastikan syariah di negeri ini tidak akan mampu berkembang pesat untuk bersaing dengan negara muslim lainnya. fenomena akan stereotipe masyarakat yang cenderung masih menyamakan antara praktik perbankan syariah dengan konvensional dan antara akuntansi syariah dan konvensional inilah yang ingin diselami oleh peneliti. ada dua kemungkinan mengapa hal ini dapat terjadi. pertama apakah sdm (praktisi) yang salah karena masih minimnya pemahaman mereka terhadap tata cara skema syariah dan psak syariah, atau alasan kedua, justru standar (psak syariah) yang salah karena dinilai tidak implementatif dan bahkan masyarakat menilai psak syariah sesungguhnya tidak syariah. pertanyaan yang menggelitik. penelitian ini menjadi sangat menarik karena menjadi ajang pertarungan argumentasi dari pihak praktisi, penyusun standar dan akademisi. pada akhirnya, pertanyaan penelitian ini yaitu; faktor utama apakah yang menjadi penghambat perkembangan syariah di indonesia, dapat terjawab dari hasil penelitian empiris ini. dengan menggali informasi tentang pandangan praktisi, akademisi dan penyusun standar akan stereotipe masyarakat bahwa tidak ada virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 164 perbedaan substansial antara skema syariah dan konvensional dapat menghasilkan satu titik terang atas pertanyaan penelitian di atas. dari deviasi antara praktik dan teori (konsep) syariat islam tersebut, selanjutnya peneliti mencari faktor utama penyebabnya. oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki tiga pertanyaan besar yaitu: (1) apakah praktik perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional? (2) apakah akuntansi syariah sama dengan akuntansi konvensional? dan (3) aktor apakah yang menyebabkan penyimpangan kondisi tesebut?. harapan untuk memiliki negara yang kokoh dalam atmosfer ekonomi global akan dapat terwujud ketika perbankan syariah di indonesia telah kuat untuk bergulat dalam kancah perekonomian global. tinjauan literatur dan fokus penelitian ruang lingkup syariah dari beberapa definisi tentang syariah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah bukan berarti mencakup hubungan manusia dengan tuhan saja, melainkan juga dengan sesama manusia. lebih rinci djafar (1993) memaparkan ruang lingkup syariah sebagai berikut: 1) hubungan manusia dengan tuhannya secara vertikal, melalui ibadah, seperti: shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. 2) hubungan manusia muslim dengan saudaranya yang muslim, dengan silaturahmi, saling mencintai, tolong menolong dan bantu membantu di antara mereka dalam membina keluarga dan membangun masyarakat mereka. 3) hubungannya dengan sesama manusia, dengan tolong menolong dan bekerja sama, dalam meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat secara umum dan pedamaian yang menyeluruh. 4) hubungannya dengan alam lingkungan khususnya, dan alam semesta pada umumnya, dengan jalan melakukan penyelidkan tentang hikmah ciptaan allah swt untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. 5) hubungannya dengan kehidupan, dengan jalan berusaha mencari karunia allah swt yang halal, dan memanfaatkannya di jalan yang halal pula, sebagai tanda kusyukuran kepadanya, tanpa tabdzir atau bakhil, atau penyalahgunaan atas nikmat dan karunia allah swt itu. dari perincian di atas, dapat disimpulkan bahwa syariah bukan hanya berkaitan dengan riba semata, namun lebih luas dari itu. habluminallah dan habluminannas merupa-kan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan syariat telah dilaksanakan. prinsip transaksi syariah dalam pelaksanaannya, penerapan akuntansi syariah tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip syariah. prinsip dalam transaksi syariah menurut aaoifi terbagi menjadi lima (nurhayati, 2011). pertama, persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan saling beraliansi (tahaluf). kedua, keadilan ('adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur-unsur yang meliputi: riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 165 nasiah atau fadhl. riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksis pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, atau transaksi antar barang, termasuk pertuakran uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. kezaliman diterjemahkan mem-berikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai tempat/posisinya. judi, atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas (maysir). unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti: gharar dan haram/segala unsur yang dialarang tegas dalam al qur'an dan assunah, baik dalam barang/jasa atau pun aktivitas operasional terkait. ketiga, kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. keempat adalah keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. prinsip syariah terakhir adalah universalisme (syumuliyah), dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa mem-bedakan (rahmatan lil alamin). dapat disimpulkan bahwa skema syariah bukan berarti tansaksi tanpa riba, namun lebih luas daripada itu seperti pada penjelasan di atas. praktik perbankan syariah pada dasarnya terdapat perbedaan substansial antara mekanisme perbankan syariah dan konvensional. fajarningtyas et al. (2009) memaparkan bahwa perbedaan pertama terletak pada operasional perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil keuntungan dan risiko (profit and loss sharing) sedangkan konvensional menggunakan system bunga. kedua, jika dilihat pada istilah yang digunakan oleh bank umum, terma pembiayaan disebut loan atau pinjaman, sementara di bank syariah disebut financing atau pembiayaan (nasution, 2003). artinya, pada bank umum pemberian pembiayaan lebih didasarkan pada kerjasama transaksi (untung-rugi), sedangkan pada bank syariah lebih didasarkan pada kerjasama kemitraan. sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam prosentase pasti. sementara pada bank syariah dengan sistem syariah, hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. sumber lain, m. syafi'i (2001) menjelaskan pula tentang perbedaan bank syariah dan konvensional (tertera pada tabel 1). terlihat dalam tabel 1, bahwa perbankan konvensional sangat kapitalis. model akun-tansi konvensional pada dasarnya masih memuat ide barat (muhammad, 2003). pada masa sebelum munculnya akuntansi syariah, model akuntansi konvensional dianggap sebagai sistem pencatatan keuangan yang paling baik di masyarakat. menurut muhammad (2004), hal ini terjadi karena adanya eksportasi teknologi akuntansi (yaitu: teknik, institusi dan konsep dari asosiasi profesional yang sangat dominan) melalui kolonisasi, pendidikan, pengembangan per-dagangan dan usaha harmonisasi inter-nasional khususnya di negara islam yang sedang berkembang di dunia. internalisasi akuntansi konvensional melalui bidang pendidikan inilah yang gencar dilakukan di indonesia, sehingga calon pemikir muda telah terinfeksi virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 166 oleh suntikan pemikiran ide barat tanpa diberikan ruang untuk berfikir secara lebih kritis. beberapa permasalahan akuntansi konvensional muncul dari hasil analisis pemikir muslim yang mulai gerah dengan konsep akuntansi konvensional yang memuat nilai kapitalis. muhammad (2004) menyampaikan bahwa konsep dan nilai mendasar akuntansi konvensional saat ini kontradiktif dengan masyarakat islam, karena salah satu alasannya masih menggunakan sistem bunga atau riba. permasalahan kedua adalah terkait dengan rasionalisme yang berhubungan dengan sifat manusia yang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan upaya maksimalisasi kekayaan dimana keduanya bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat luas. tabel 1. perbedaan bank syariah dengan konvensional bank syariah bank konvensional melakukan investasi-investasi yang halal saja investasi yang halal dan haram. berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. memakai perangkat bunga. profit dan falah oriented profit oriented hubungan nasabah dalam bentuk kemitraan. hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debiturdebitur penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah. tidak terdapat dewan sejenis selain dua hal tersebut, permasalahan yang lebih besar dalam perspektif rasionalisme adalah pemisahan agama dari aktivitas ekonomi. inilah yang terjadi pada akuntansi konvensional yang disadari atau tidak, dalam implementasinya telah memisahkan di antara keduanya. permasalahan terakhir, terletak pada efisiensi alokasi sumber daya yang didasarkan pada mekanisme pasar (muhammad, 2004) yang awalnya diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kekayaan, namun kenyataannya telah gagal dipenuhi oleh akuntansi konvensional yang justru memicu konflik dalam masyarakat. senada dengan yang disampaikan oleh muhammad di atas, hines (1992: 328) menyampaikan bahwa : “the language of accounting is the archcommunicators and social constructor of unbalanced yang consciousness, society, and environment it is hard, dry, impersonal, objective, explicit, outer-focus, actionoriented, analytic, dualistic, quantitative, liner, rationalist, reductionist and materialist”. dari pandangan hines di atas terlihat bahwa karakter akuntansi menjadi “keras,” “rasionalis”, “impersonal,” dan “materialis.” karakter inilah yang dipancarkan oleh akuntansi modern melalui accounting information (triyuwono, 2002). kritik psak syariah psak syariah yang petama kali diluncurkan pada tahun 2007, terdiri dari 6 nomor yaitu: nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, nomor 102 tentang akuntansi murabahah, nomor 103 tentang akuntansi salam, nomor 104 tentang akuntansi istishna' , nomor 105 tentang akuntansi mudharabah dan terakhir nomor 106 tentang akuntansi musyarakah. standar akuntansi keuangan atau disebut jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 167 juga general accepted accounting principle adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang berlaku di negara amerika. berbeda dengan indonesia, psak perbankan syariah merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah. psak ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh aaoifi. standar akuntansi syariah ini disusun dengan harapan mampu menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah yang lahir sebagai terobosan dari praktik akuntansi konvensional (harahap, 2001). keberadaan bank syariah kini semakin berkembang yang ditandai dengan lahirnya bank syariah seperti: bank syariah mandiri, bank syariah dibawah bank konvensional seperti: bni, bca, bank mega, bank bukopin, bri dan beberapa bank syariah lainnya. standar syariah psak dinilai masih banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh accounting and auditing organizations for islamic financial institutions (aaoifi, 1998) yang berpusat di manama bahrain. proses penyusunan kedua standar ini juga masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional. berikut dipaparkan lebih lanjut tentang kedua standar produk iai, yaitu: kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) akuntansi perbankan syariah (harahap, 2001). kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank yang diterbitkan oleh iai pada tahun 2001, berisi tentang karakteristik dan pemakai, dan kebutuhan informasi tentang bank syariah. kemudian dijelaskan juga tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, dan asumsi dasar yang dipakai, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan terakhir unsur laporan keuangan. unsur laporan keuangan terdiri dari ekuitas pemilik, laporan laba rugi, laporan perubahan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana al qardhul hasan. standar yang digunakan oleh iai ini masih merujuk pada standar akuntansi konvensional (gambling dan karim, 1991; khan 1994; adnan dan gaffikin, 1998). hal ini terlihat dari aktivitas mereka yang hanya memberikan tambahan poin-poin tertentu dari akuntansi konvensional, namun tidak melakukan perubahan substansial atas standar akuntansi konvensional. penilaian mereka menganggap bahwa tidak ada yang perlu ditolak dari standar akuntansi konvensional. di bawah ini disajikan letak kesamaan antara standar akuntansi konvensional dan akuntansi syariah: pihak pemakai informasi keuanga. terlihat di dalam psak syariah bahwa pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan tidak jauh berbeda dengan standar akuntansi konvensional. sedikit perbedaannya terletak pada penambahan pihak pembayar dan penerima zakat, infaq dan shadaqah dan dewan pengawasan syariah. padahal seharusnya jika mengacu pada syariah, dimana menggunakan shariate enterprise theory sebagai dasar konseptual, indirect participant selain masyarakat mustahiq harus dimasukkan juga, yaitu lingkungan alam sebagai pihak yang telah memberikan kontribusi ekonomi kepada entitas terkait (triyuwono, 2002). hal ini senada dengan yang disampaikan oleh harahap (2008) yang merumuskan cakupan laporan iai yang bersifat triple bottom line yang mencakup: (1) aspek kepatuhan pada virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 168 syariat, (2) nilai kemaslahatan lingkungan sosial dan (3) aspek keuangan. stakeholders theory yang dikemukakan oleh evan dan freeman (1993) berisi tentang dua aspek penting yaitu: hak (right) dan akibat (effect). aspek hak, pada dasarnya menghendaki bahwa perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak dan menentukan masa depan pihak lain (stakeholders), sedangkan aspek akibat, menghendaki agar perusahaan dan manajemen harus bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan. teori ini telah mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran etis tentang tanggung jawab sosial. inilah satu alasan letak ketidakadilan akuntansi konvensional yang hanya berorientasi pada direct participant saja. tujuan laporan keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan konvensional (wirang, 2012), meskipun terdapat beberapa hal kecil penambahan, yaitu: (1) informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya, (2) informasi untuk membantu pihak terkait didalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya, (3) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggungjawab amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi dan (4) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. berkaitan dengan tujuan laporan keuangan di atas, triyuwono (2002) memaparkan bahwa: “secara normatif, tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dapat diformulasikan sebagai perpaduan antara aspek-aspek yang bersifat materialistik dan spiritualistik. berkebalikan dengan akuntansi modern yang hanya memiliki sifat materialistik, yaitu: sifat maskulin yang berorientasi pada aspek ekonomi, pengukuran-pengukuran yang eksak, kuantitatif, objektif dan rasionalis”. lebih lanjut triyuwono (2002) menjelaskan bahwa “tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat materi adalah untuk pemberian informasi (akuntansi), sedangkan yang bersifat spirit adalah untuk akuntabilitas (baydoun dan willett, 1994). kedua tujuan ini mutually inclusive yang berarti tujuan yang satu tidak dapat meniadakan yang lain”. ketika akuntansi syariah masih berorientasi pada sifat materi saja, maka ini adalah alasan kedua letak ketidakadilan akuntansi syariah. akuntabilitas yang mensyaratkan bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders sama seperti halnya “ruh” yang menghidupkan “badan”, sehingga fungsi “ruh” ini lebih penting dibandingkan dengan sifat pemberian informasi yang dianalogikan dengan “badan” (triyuwono, 2002). oleh karena itu, dalam menyajikan laporan keuangan syariah, bukan terbatas pada kepentingan penyajian informasi semata, namun yang terpenting adalah menginternalisasikan aspek pertanggungjawaban dalam setiap informasi yang termuat di dalamnya. asumsi dasar asumsi dasar dalam akuntansi bank syariah secara umum sama dengan sistem konvensional kecuali dalam hal pengakuan pendapatan. menurut standar ini standar bank jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 169 syariah memakai akrual terkecuali pada pembagian keuntungan menggunakan dasar kas. menurut penulis, dalam penjelasan ini tidak jelas posisi mana yang tidak sesuai dengan standar umum konvensional, kemungkinan besar adalah dalam hal pembagian keuntungan yang menggunakan dasar kas. padahal dalam standar akuntansi perbankan konvensional hal ini juga berlaku khususnya untuk pinjaman (kredit) kategori tidak lancar. terkait dengan pengakuan akrual dalam akuntansi syariah, noorlisyati (2008) menyatakan bahwa “sistem akrual basis telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang, karena syariah islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti”. hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang allah swt sepenuhnya untuk mengetahuinya. (baca qs: 1, 225). lebih jauh disampaikan oleh noorlisyati (2008), seorang wakil iai cabang jakarta, yang tidak menyetujui diberlakukannya dasar pengukuran akrual, beliau menjelaskan bahwa “sistem tersebut tidak cocok dalam syariah, karena memberikan banyak pintu untuk memungkinkan terjadinya penyimpa-ngan loop hole yang mengarah terjadinya korupsi”. pernyataan yang disampaikan ini dapat terlihat dari praktik window dressing yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan menggelembungkan angka total pendapatan akhir tahun melalui pelipat gandaan angka pendapatan, laba, dengan mengkredit pos pendapatan. tentunya praktik ini memiliki maksud untuk meyakinkan masyarakat bahwa lembaga keuangan tersebut menguntungkan, sehingga tidak heran jika suatu bank yang sebenarnya rugi bisa saja menjadi untung karena permainan dasar akrual. dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode akrual basis dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan lembaga keuangan syariah melanggar syariat islam (noorlisyati, 2008). karakterisik kualitatif standar ini menjelaskan bahwa karakterisik kualitatif akuntansi bank syariah sama dengan karakterisik kualitatif akuntansi bank lslam. unsur dan jenis laporan keuangan unsur laporan keuangan dinyatakan pada dasarya sama dengan standar yang berlaku umum namun ada beberapa hal yang memerlukan tambahan, yaitu: investasi tidak bersyarat (terikat) yang bukan merupakan unsur kewajiban dan bukan modal. investasi ini ditandai dengan sifat: (1) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya, (2) keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, (3) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian. pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) akuntansi perbankan syariah kritik psak syariah ditinjau dari akuntansi syariah pragmatis aliran akuntansi pragmatis menurut mulawarman (2008) menganggap beberapa konsep dan teori akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai islam dan tujuan syariah. akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti accounting and auditing standards for islamic financial institutions yang dikeluarkan aaoifi secara internasional dan psak no. virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 170 59 atau yang terbaru psak 101-106 di indonesia. hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syari'ah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis entity theory dengan akuntabilitas terbatas. bila ditinjau lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan aaoifi misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya, analisis laporan keuangan mengenai earnings atau expenditures yang dilarang berdasarkan syari'ah, laporan responsibilitas sosial bank syariah, serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syariah (harahap, 2008). ketentuan aaoifi lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. dampak dari ketentuan aaoifi yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syari'ah mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syariah, sosial maupun lingkungan. penelitian yang dilakukan hameed dan yaya (2003) yang menguji secara empiris praktik pelaporan keuangan perbankan syariah di malaysia dan indonesia. berdasarkan standar aaoifi, perusahaan di samping membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan pengungkapan analisis laporan keuangan berkaitan sumber dana zakat dan penggunaannya, laporan responsibilitas sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia. tetapi hasil temuan hameed dan yaya (2003) menunjukkan bank-bank syariah di kedua negara belum melaksanakan praktik akuntansi serta pelaporan yang sesuai standar aaoifi. terdapat lima kemungkinan mengapa laporan keuangan tidak murni dijalankan sesuai ketentuan syariah. pertama, hampir seluruh negara muslim adalah bekas jajahan barat. akibatnya masyarakat muslim menempuh pendidikan barat dan mengadopsi budaya barat. kedua, banyak praktisi perbankan syariah berpikiran pragmatis dan berbeda dengan cita-cita islam yang mengarah pada kesejahteraan umat. ketiga, bank syariah telah berdiri dalam sistem ekonomi sekularis-materialiskapitalis. keempat, orientasi dewan pengawas syari'ah lebih menekankan formalitas fiqh daripada substansinya. kelima, kesenjangan kualifikasi antara praktisi dan ahli syariah. praktisi lebih mengerti sistem barat tapi lemah di syariah (harahap, 2008). kritik psak syariah ditinjau dari akuntansi syariah idealis aliran akuntansi syariah idealis di sisi lain melihat akomodasi yang terlalu “terbuka dan longgar” jelas-jelas tidak dapat diterima. beberapa alasan yang diajukan misalnya, landasan filosofis akuntansi konvensional merupakan representasi pandangan dunia barat yang kapitalistik, sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba. landasan filosofis seperti itu jelas berpengaruh terhadap konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan konsep akuntansi modern berbasis entity theory (seperti penyajian laporan laba rugi dan penggunaan going concern dalam psak no. 59) dan merupakan perwujudan pandangan dunia barat (mulawarman, 2008). tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dalam psak syariah masih mengarah pada penyediaan informasi. hal yang membedakan psak syariah dengan jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 171 akuntansi konvensional, adanya informasi tambahan berkaitan pengambilan keputusan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. berbeda dengan tujuan akuntansi syariah idealis (filosofis-teoritis), mengarah akuntabilitas yang lebih luas. konsep dasar teoritis akuntansi yang dekat dengan nilai dan tujuan syariah menurut aliran idealis adalah enterprise theory, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. lebih lanjut, slamet (2001) memiliki penilaian bahwa enterprise theory mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban. namun demikian, enterprise theory masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid (slamet 2001). berbeda dengan pemikiran shariate enterprise theory dilandasi premis yang menga-takan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesjahteraan bagi seluruh manusia dan alam. oleh karena itu, shariate enterprise theory ini mendorong untuk menwujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam (triyuwono, 2009). metode penelitian penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. mulawarman (2010) memaparkan bahwa sama halnya dengan paradigma fungsionalis, paradigma interpretif menganut sosiologi keteraturan, tetapi menggunakan pendekatan subjektifisme dalam analisis sosialnya, sehingga hubungan mereka dengan sosiologi keteraturan bersifat implisit/tersirat. lebih lanjut tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, burrel and morgan (1974) membagi pandangan dalam paradigma interpretif menjadi fenomenologi transedental dan eksistensial. fenomenologi transendental/murni ini menghubungkan antara kesadaran dengan fenomena dunia. husserl memperkenalkan istilah ”intersubjectivity” untuk menunjukkan bagimana ego transenden menghasilkan ego lain sebagai mitra sejajar dalam komunitas intersubjektivitas, yang menjadi landasan untuk 'objektivitas'. sedangkan fenomenologi eksistensial (dikembangkan oleh heideger, sartre, schutz) membagi perhatian bersama pada apa yang disebut huseerl ”life-world”, untuk dunia pengalaman keseharian sebagai lawan realisme kesadaran transendental (setiawan, 2011). mengacu pada definisi tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi transedental, karena tujuan peneliti adalah untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat tentang perbankan syariah dan akuntansi syariah. sebelum melakukan penelitian empiris, kajian pustaka menjadi tahap awal bagi peneliti. setelah itu, kemudian dilakukan penelitian empiris dengan memilih informan yang meliputi praktisi (pengelola lembaga keuangan), dewan penyusun standar (dsas) dan akademisi (dosen dan mahasiswa). pihak praktisi yang dipilih oleh peneliti adalah perwakilan dari beberapa bank umum syariah yang berlevel makro dan beberapa lkms seperti bprs dan bmt yang berlokasi di malang dan tulungagung. hasil dan pembahasan kesenjangan antara teori dan praktik bukan lagi rahasia umum bahwa di dalam transaksi muamalah syariah antara teori dan praktik sering terjadi ketidaksinkronan (syakhroza, 2007). sebuah teori atau model disusun sesempurna mungkin dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan. sayangnya, “kesempurnaan” penyusunan model ini dihancurkan oleh fenomena virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 172 penyimpanagan teori syariah dalam praktik di lapangan. perbedaan kondisi lapangan serta faktor sumber daya manusia, diduga menjadi penyebabnya. ketidaksinkronan ini ternyata terjadi juga pada implementasi model laporan keuangan versi psak syariah yang telah diterbitkan oleh iai pada tahun 2011. ketidaksesuaian antara standar psak syariah dan implementasinya pada perbankan, menjadi salah satu sasaran kritik bagi para pemikir/pengamat syariah, khususnya psak nomor 100 tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. sebagai sebuah produk dari hasil pemikiran manusia yang menginginkan kondisi yang “sempurna”, peluang terjadinya deviasi antara standar dan praktik atas psak syariah tidak dapat dihindari. hal ini disampaikan oleh bapak a, salah satu anggota dsak iai jawa timur, sebagai berikut: “sebenarnya mbak, apa yang terjadi pada praktik perbankan sekarang ini, berbeda jauh dengan standar yang kami rumuskan. beberapa contoh bentuk penyimpangan terlihat dari praktik penggunaan proyeksi untuk menentukan besarnya kucuran kredit (time value of money), kemudian pada transaksi mudharabah, ketika terjadi force majeur pihak ketiga, seharusnya yang menanggung adalah pihak perbankan, tapi dalam praktiknya tetap pengusaha sebagai pihak ketiga yang menanggung kerugiannya. padahal di dalam aturan psak syariah, hal tersebut tidak diperbolehkan”. kita sebagai pihak eksternal dari komunitas perumus model laporan keuangan psak syariah, akan memberikan justifikasi bahwa yang patut dipersalahkan adalah lembaga keuangan syariah yang tidak melaksanakan pakem yang telah ditetapkan. masyarakat selama ini berasumsi bahwa tidak terlaksananya psak syariah dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang memang kurang peduli (aware) dengan bidang syariah. alasan lain diduga karena “standar” yang dilahirkan memang tidak implementatif, sehingga teori atau standar dianggap sebagai aturan yang berlaku di surga (surgawi), sedangkan yang diperlukan praktisi adalah teori yang dapat dipraktikkan di dunia (duniawi). alasan-alasan di atas, ternyata linier “kalau menurut saya, alasan mengapa di negeri kita ini syariah kurang bisa berkembang selayaknya negara lain seperti malaysia, adalah karena masyarakat yang kurang begitu aware. ketika pemimpin sebuah institusi perbankan syariah tidak aware dengan syariah, maka mekanisme keseluruhan di dalamnya pasti juga tidak akan syariah meski kita sudah menutup celah kemungkinan dilakukannya kecurangan melalui perumusan model laporan keuangan syariah seperti yang tertuang di dalam psak syariah”. pernyataan tersebut adalah pandangan dari pihak penyusun standar yang menilai bahwa kegagalan impelementasi psak syariah adalah karena faktor sdm. beliau sangat menyadari bahwa standar psak syariah yang telah diterbitkan, ternyata tidak sepenuhnya implementatif. menurutnya, ada 3 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi standar, yaitu: regulasi, pelaksana (sdm) dan msyarakat. regulasi dalam hal ini terkait dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah (bank indonesia) tentang pelaksanaan operasional lembaga keuangan syariah. lembaga keuangan syariah sebagai pelaksana standar, hanya berwenang melaksanakan aktivitas pendanaan dan pembiayaannya dalam koridor regulasi pemerintah tersebut. oleh karena itu, jika regulasi yang dilahirkan pemerintah masih jauh dari ketentuanketentuan syariah, maka dapat dipastikan operasional lembaga perbankan syariah yang tersebar di seluruh indonesia menjadi jauh pula dari syariah. selanjutnya, faktor sdm juga menjadi penentu sejauh mana sebuah jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 173 standard dapat diimplementasikan sesuai dengan teorinya. meskipun suatu standar telah disusun sesempurna mungkin, namun ketika sdm, khususnya pemimpin lembaga tidak memiliki kompetensi syariah yang memadai, atau belum mampu menginternalisasikan syariah dalam pola pikirnya, maka pasti masih ada saja celah untuk kembali ke praktik konvensional. faktor terakhir yang berkontribusi pada keberha-silan implementasi standar adalah masyarakat sebagai konsumen laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah.secara tidak langsung, masyarakat ini berperan sebagai pengamat terhadap keseuaian antara substansi standar dengan sistem syariah serta menilai keseuaian praktik dengan standar syariahnya. inilah yang terjadi saat ini, dimana mulai bermunculan para pemikir syariah dan praktisi yang mengkritisi baik standar psak syariah yang diluncurkan oleh iai maupun kritik terhadap kesenjangan antara standard dan praktik syariah. seperti yang dilangsir dari www.zonaekis.com, disampaikan bahwa krisis sumber daya manusia (sdm) menjadi salah satu tantangan berat di indonesia dan global. di dubai dan arab saudi yang menjadi pusat perbankan syariah dunia, mayoritas pekerjanya berasal dari malaysia dan pakistan. keterbatasan tersebut yang menjadi kendala perkembangan ekonomi syariah di indonesia. pernyataan ini didukung oleh pengamat ekonomi syariah unair, zakik irham mse, yang berpendapat bahwa secara umum tingkat pemahaman mengenai bagaimana mekanisme usaha dalam penentuan bagi hasil, karakteristik, produk dan jasa, serta akad-akad bank syariah dinilai masih rendah. beliau menambahkan, masih minimalnya pemahaman konsep syariah di kalangan masyarakat indonesia ini sangat ironis, sebab adalah mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam. sementara di sisi lain, konsep ekonomi syariah kini semakin mendunia yang terlihat dari diadopsinya prinsip ekonomi syariah negara adikuasa amerika serikat usai mengalami krisis. singapura pun bertekad mendeklarasikan diri sebagai negara dengan sistem ekonomi syariah terbesar di asia tenggara, mengalahkan malaysia yang telah lama maju ekonomi syariahnya. namun demikian, menurut international monetary fund (imf), pada tahun 2011 perbankan syariah indonesia akan mengalami kemajuan pesat dan akan menjadi satu-satunya negara berkembang yang maju dalam perkembangan bank syariahnya. harapan ini bukanlah hanya sekedar wacana, hanya jika “capacity building diintensifkan untuk mengembangkan bank syariah”, demikian diungkapan oleh direktur retail bank pt. bank muamalat (tbk), adrian a. gunadi. dalam menggali informasi tentang kesenjangan antara teori dan praktik psak syariah, selain menggunakan informan pihak penyusun standar, peneliti juga melibatkan pihak praktisi, seperti yang telah disampaikan pada bab metodologi penelitian. bapak b, seorang praktisi yang menjabat sebagai direktur bank mega syariah cabang madura selama 8 tahun terakhir dimana sebelumnya beliau menjabat sebagai direktur bank konvensional bca selama hampir 10 tahun menjadi informan pertama. menanggapi tentang fenomena kesenjangan antara teori dan praktik psak syariah, beliau memaparkan bahwa: “ketika saya diangkat menjadi direktur bank syariah mega mbak, saya ditanya oleh dirut waktu itu, tentang apa tujuan institusi ini ketika saya diangkat sebagai direktur baru. apakah profit oriented, sosial atau seperti apa? ya saya jawab profit oriented, karena kalo sosial ya gak jalan mbak”. syariah yang dimaknai bukan sekedar profit oriented, namun juga falah oriented virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 174 yang berarti bertujuan untuk kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat, rasanya tidak sejalan dengan makna syariah dalam mindset beliau. menganalisis dari pemaparan bapak b di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang substansial antara sistem syariah dan konvensional dalam menjalankan lembaga keuangan syariah. hal terpenting menurut beliau adalah bagaimana lembaga tersebut dapat going concern dengan profit yang tinggi. sistem syariah yang “dipaksakan” diinsersikan ke dalam sistem konvensional yang lebih settle, tidak akan menciptakan perubahan secara holistik. syariah tidak hanya dimaknai dengan sekedar menghindari riba atau syariah bukan pula sedangkan hanya dengan melaksanakan bagi hasil, namun lebih mendasar dari itu. perbedaan kerangka konseptual (framework) menjadi dasar yang membedakan antara keduanya. dari sepenggal penjelasan bapak b di atas, menjadi benar apa yang disampaikan oleh bapak a bahwa permasalahan implementasi syariah terletak pada melanggar ketentuan standar tersebut. sekali lagi, pernyataan tersebut masih bersifat dugaan sampai peneliti memberikan pertanyaan tentang kesesuaian antara teori dan praktik. ketika seorang pemimpin hanya berorientasi pada laba, maka dapat dipastikan mekanisme operasional institusi yang dipimpinnya menjadi kapitalis. bapak a memperkuat pernyataannya dengan “meskipun kami sudah membuat standar dengan sempurna, tapi kalau fokus praktisi hanya pada profit oriented, pasti akhirnya terjadi anomali antara standard dan praktik”. oleh karena itu, selalu saja terdapat celah untuk kembali ke sistem konvensional untuk sekedar berburu profit, ketika pelakunya masih belum mampu memahami dan menginternalisasikan syariah secara holistik. alasan lain mengapa akuntansi syariah masih belum bisa lepas sepenuhnya dari sistem konvensional, diutarakan oleh antonio (2011) yang menyatakan bahwa lahirnya sistem konvensional yang terlebih dahulu, menjadikan sistem ini lebih “settle” dibandingkan dengan syariah. sedangkan sistem syariah yang dicetuskan pada tahun 1940-an yang ditandai dengan berdirinya myt-ghamr bank di mesir, sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan terus menerus. pada tataran konsep, telah banyak ditemukan pemikiranpemikiran baru dalam bidang syariah yang berkontribusi pada penyempurnaan standar syariah dalam bidang akuntansi, seperti: baydoun dan willett, ross hanifa, sofyan syafri harahap, syafii antonio, yuslam fauzi, ahmad marjuki, adityawarman karim, iwan triyuwono dan aji dedi mulawarman. praktik akuntansi konvensional di indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan belanda sekitar tahun 1642 (soemarso, 1995; chariri, 2011). jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi konvensional di indonesia dapat ditemui pada tahun 1747. pada era ini, belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan oleh luca pacioli. keberadaan sistem akuntansi konvensional yang dinilai lebih “settle”, bukan berarti kemudian akuntansi syariah sebagai pendatang baru harus mengikuti sistem konvensional, seperti yang disampaikan oleh bapak a dalam wawancara dengan peneliti. beliau menyampaikan bahwa “akuntansi syariah tidak dapat begitu saja dimasuki oleh sistem konvensional, karena memang ada beberapa hal yang dilarang islam terkait dengan prinsipprinsip konvensional seperti bunga dan time value of money”. akuntansi konvensional terlahir dengan sistemnya yang kapitalis. munculnya akuntansi syariah, diharapkan menjadi solusi atas sistem konvensional yang sampai saat ini dinilai masih terdapat banyak kekurangan. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 175 munculnya ketidakadilan dalam perputaran sistem ekonomi yang sarat dengan eksploitasi manusia, penindasan dan kerusakan alam menjadi efek samping atas implementasi sistem akuntansi konvensional. praktisi lain yaitu pengelola lkms pada salah satu bmt di malang, peneliti mencoba untuk mengeksplorasi praktik syariah dalam lembaga tersebut. dari paparan sang manajer, menurut penilaian beliau praktik syariah yang selama ini dijalankan telah sesuai dengan prinsip syariah. demikian pula dari penilaian peneliti bahwa tidak ada permasalahan dengan praktik syariah di dalam bmt tersebut, namun ada hal lain yang diungkapkan beliau terkait kesulitannya dalam hal penyusunan laporan keuangan. minimnya keahlian (skill) yang dimiiki personil pengelola bmt tentang penyusunan laporan keuangan telah membuat model laporan keuangan yang disusunnya tidak informatif. ketika peneliti menanyakan tentang standar psak syariah khususnya nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, sang manajer langsung menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangannya tidak disusun sesuai dengan pedoman tersebut. alasan yang diungkapkan adalah faktor minimnya skill untuk memahami dan menerapkan psak syariah no 1 tersebut. ternyata kondisi ini tidak hanya dialami oleh bmt yang dipilih peneliti sebagai informan tersebut, namun berdasarkan informasi beliau sebagai pihak praktisi yang sering melakukan koordinasi dengan seluruh bmt se-malang raya menyampaikan bahwa tidak ada satupun laporan keuangan mereka yang disusun seperti psak syariah 101. bagi mereka standar tersebut tidak implementatif karena tidak sesuai dengan kebutuhan. berbeda dengan praktisi bmt di atas, bapak d, yang mengungkapkan bahwa psak menjadi standar yang tidak implementatif karena tidak sesuai dengan kebutuhan lkms yang cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum syariah, praktisi lain yang ditemui peneliti yaitu manajer koperasi syariah yang terletak di kota tulungagung. koperasi syariah asri yang berdiri selama tiga tahun ini, menunjukkan kinerja yang memuaskan. terbukti dari kredit macet yang hanya menunjukkan prosentase sebesar 0,26% dari total aktiva, kemudian besarnya dana yang tersalurkan sebesar 80% dari total aktiva dalam bentuk pembiayaan murabahah dan mudharabah, dan rasio kewajiban lancar terhadap aktiva lancar sebesar 0,47%. dari perhitungan secara garis besar tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah asri memiliki kinerja yang baik. keinginan peneliti untuk mengeksplorasi lkms ini menjadi lebih agresif. dari hasil interview dengan sang manajer, peneliti dapat menyimpulkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat aware dengan syariah. pemahamannya tentang syariah, dmilikinya skill penyusunan laporan keuangan dan pengetahuan akan seluk beluk praktik keuangan konvensional dan syariah membuat lembaga ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. hal pertama yang disampaikan beliau adalah “bank umum syariah itu tidak syariah”. melihat kembali perjalanan karier beliau yang pernah menjajaki atmosfer perbankan konvensional, ungkapan tersebut menjadi informasi yang akurat. dua hal utama yang disoroti beliau adalah masalah loss sharing yang ternyata tetap memaksa nasabah untuk membayar minimal pengembalian meskipun karena terjadi force majeur dan pengakuan pendapatan dan masih digunakannya proyeksi keuangan untuk syarat pengajuan pinjaman dana. menurut beliau bank umum syariah masih menggunakan pola pikir profit oriented sebagai tujuan utamanya. pernyataan ini in virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 176 line dengan yang disampaikan oleh bapak b di atas bahwa ketika beliau menjabat sebagai kepala cabang salah satu bank syariah, pencapaian laba semaksimal mungkin tetap menjadi tujuan utamanya, bukan profit dan falah seperti yang disyaratkan oleh syariah. di sela panasnya diskusi, beliau kemudian menunjukkan model laporan keuangan yang disusunnya. tampak tidak sama persis dengan model laporan keuangan yang disyaratkan dalam psak 101. namun demikian beliau memodifikasi psak 101 dengan beberapa penyesuaian. beliau menyampaikan bahwa: “model laporan keuangan yang ada di psak syariah itu menurut saya masih belum syariah secara total. terlihat di sana, dalam laporan sumber dan pengunaan dana kebajikan maish mencampuadukkan sumber halal dan haram, sudah begitu didistribusikan bersama ke masyarakat sebagai dana sosial. selain itu, ada ketidakadilan juga didalam mekanisme bagi rugi (loss sharing)”. tidak hanya berhenti dari penjelasan ketidaksyariahan psak syariah 101, beliau menjelaskan pula mengapa laporan keuangan yang disusunnya tidak terdiri dari sembilan komponen yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajika dan catatan atas laporan keuangan, namun beliau hanya menyusun neraca, laporan laba rugi, dan rincian neraca dan laba rugi dalam satu laporan keuangannya. alasan yang disampaikan adalah karena faktor kerumitan dan kekompleksan jika lkms disyaratkan untuk mengikutinya. di sisi lain, lembaga yang berbadan hukum koperasi tidak ada kewajiban untuk melaporkan ke stakeholders layaknya bank umum syariah karena kepentingan menarik investor. satu pernyataan dari beliau yang menarik di saat akhir wawancara kami: “sia-sia kita susun laporan keuangan yang serumit seperti psak syariah itu. orang di dinas koperasi sebagai pihak yang menerima pertanggungjawaban koperasi kurang memahami tentang laporan keuangan. saya susun laporan keuangan sesederhana ini saja mereka tidak mengerti makna laporan keuangan (kuantitatif) yang saya sampaikan. laporan yang mereka lihat hanyalah deskripsi kualitatif, sedangkan laporan keuangan akhirnya hanya menjadi formalitas saja”. kondisi yang mengenaskan seperti yang telah dipaparkan peneliti dalam metodologi penelitian bahwa informan yang dipilih bukan hanya dari pihak praktisi dan penyusun standar, namun akademisi pun diikutsertakan. salah seorang dosen menyampaikan pula suatu hasil pengamatan berkunjung ke bank syariah ada seorang nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. ternyata pihak bank meminta si nasabah untuk menyiapkan laporan proyeksi selama 10 tahun ke depan. fenomena ini ditunjang dengan pengkajian sebuah artikel karangan weil (1990) yang mengupas habis penggunaan time value of money (tvm) pada beberapa aktivitas, seperti dana pensiun. weil (1990) menjelaskan sebenarnya akuntansi selalu menggunakan time value of money berkenaan penentuan waktu (timing) terhadap transaksi nilai investasi serta kepastian penilaian yang dipengaruhi nilai uang. beralih dari mengomnetari praktik lks, beliau menyampaikan pula bahwa akuntansi syariah sama halnya dengan akuntansi konvensional. satu pernyataan beliau yang sangat menarik disampaikan, “dalam merumuskan akuntansi syariah, seharusnya syariah yang masuk ke akuntansi, bukan sebaliknya akuntansi yang masuk syariah”. ketidaksyariahan akuntansi syariah kini terjadi adalah karena akuntansi yang memasuki syariah, jadi konsep syariah jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 177 “dipaksa” untuk mengikuti akuntansi konvensional yang selama ini telah tertancap di dalam pemikiran masyarakat luas. dosen lain yang berlatar belakang dari ekonomi pembangunan, dalam suatu diskusi ringan, beliau membenarkan penilaian bahwa perbankan syariah tidak syariah. hanya namanya saja yang syariah, namun praktiknya belum bisa lepas dari pengaruh syariah. penggunaan jumlah terendah yang memaksa nasabah untuk melunasi dana pinjaman meskipun dalam kondisi mengalami kerugian karena ketidaksengajaannya, telah membuat skema perbankan syariah semakin jauh dari konsep syariah yang sesungguhnya. masih pada informan akademisi, peneliti pun berburu informasi tentang penyimpangan praktik perbankan syariah dan akuntansi syariah dari konsep syariah yang holistik. beberapa mahasiswa/i pascasarjana jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya, menjadi sasaran informan. salah satu diantara mereka menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan pihak bank syariah ketika melakukan pinjaman dana. senada dengan yang disampaikan oleh salah satu dosen di atas, nasabah diminta untuk menyiapkan proyeksi keuangan selama beberapa tahun ke depan. mahasiswa lain menyampaikan bahwa psak syariah 102-106 tidak syar'i. ternyata, sampai interview dilakukan, telah ada beberapa mahasiswa yang telah mengkritisi psak syariah mulai dari 101106 dari sisi ketidaksyar'iannya. tidak berhenti di situ, mahasiswa yang saat ini sedang menulis tesis berusaha melanjutkan upaya kritis atas psak syariah dari sisi analisis yang berbeda. sebuah kontribusi yang luar biasa untuk membuat praktik perbankan syariah dan akuntansi syariah sesuai dengan syariat islam. penutup dosen lain yang berlatar belakang dari ekonomi pembangunan, dalam suatu diskusi ringan, beliau membenarkan penilaian bahwa perbankan syariah tidak syariah. hanya namanya saja yang syariah, namun praktiknya belum bisa lepas dari pengaruh syariah. penggunaan jumlah terendah yang memaksa nasabah untuk melunasi dana pinjaman meskipun dalam kondisi mengalami kerugian karena ketidaksengajaannya, telah membuat skema perbankan syariah semakin jauh dari konsep syariah yang sesungguhnya. dari hasil penelitian empiris di atas, dapat disarikan menadi dua kesimulan, yaitu: pertama, ternyata penilaian praktik perbankan syariah di indonesia masih jauh dari syariat islam adalah benar. benar karena telah melalui pembuktian empiris dengan observasi ke lks dan dari pengakuan si pelaku (pengelola perbankan syariah). kedua, stereotipe masyarakat yang menganggap bahwa akuntansi syariah tidak berbeda substansial dengan akuntansi konvensional adalah benar. terbukti dari hasil penelitian tentang kritik terhadap psak syariah yang dilakukan oleh pihak akademisi baik dosen maupun mahasiwa. ketiga, dari hasil penelitian empiris di atas, ternyata permasalahan mendasar yang menyebabkan penyimpangan praktik syariah dari syariat islam adalah karena faktor sdm. kekurangpahaman dan keengganan mereka untuk memahami syariah secara holistik menjadikan praktik syariah dinilai sebagai hasil duplikasi dari akuntansi konvensional. pada akhirnya, jika kondisi seperti ini diacuhkan, maka kejayaan umat seperti yang diharapkan dalam islam sulit tercapai. virginia nur rahmanti, sebuah kajian mengapa akuntansi syariah… 178 daftar pustaka al qur'an hadist abdurahim, a., a. e. martawireja., dan r. yaya. 2009. akuntansi perbankan syariah. jakarta: salemba empat. afianta, h. 2011. evaluasi penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah (studi kasus pada lembaga keuangan mikro syariah mozaik cabang malang). tesis minor. anggadini, s. d. bentuk kecurangan pada lembaga keuangan syariah. majalah ilmiah unikom, 7 (2), 193-198. burrell, g dan g. morganh. 1979. sociological paradigms and oragnisational analysis. usa: ashgate publishing company. capra, m. u., dan h. ahmed. 2002. corporate governance in islamic financial institution. jedah: ocasional paper idb. fajarningtyas, l., b. wirjodirdjo., dan n. kurniati. pemodelan sistem pembiayaan di bank syari'ah dengan pendekatan metodologi sistem dinamik : studi kasus pembiayaan pada usaha sapi perah dan perkebunan tebu. harahap, s. s. 2001. kritik terhadap psak perbankan syariah iai dan aaoifi. media riset akuntansi, auditing dan informasi, 1(3), 87-105. hines, r. d. 1992. accounting: filling the negative space. accounting, organizations and society, 17(3), 313-341. iai. 2002. kerangka dasar penyusunandan penyajian laporan keuangan bank syariah. jakarta. kamayanti, a., dan p. setya. persepsi nasabah dalam memilih bank syariah dan bank konvensional di sidoarjo. karim, a. a. 2006. bank islam; analisis fiqih dan keuangan. jakarta: pt raja grafindo persada. muhammad. 2002. pengantar akuntansi syariah. jakarta: salemba empat. mulawarman, a. d. 2006. menyibak akuntansi syariah. yogayakarta: kreasi wacana. mulawarman, a. d. 2006. rekonstruksi teknologi integralistik akuntansi syariah: shari'ate value added statement. simposium nasional akuntansi ix, padang. mulawarman, a.d. 2008. tazkiyah peradaban. diakses pada 20 september 2011. primasari, n. h. faktor-faktor yang menghambat perkembangan perbankan syariah. staf pengajar fakultas ekonomi, universitas muria kudus. robertson, d., dan k. ulrich. 1998. planning for product platforms. sloan management review, 39(4). jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 161-179, juli 2012 179 setiawan, a. b. 2006. perbankan syariah; challenges dan opportunity untuk pengembangan di indonesia, jurnal kordinat, 8(1). setiawan, a. r. 2011. tinjauan paradigma penelitian: merayakan keragaman pengembangan ilmu akuntansi, jurnal akuntansi multi paradigma, 2(3). sri, n., dan wasilah. 2009. akuntansi syariah di indonesia. jakarta: salemba empat. sulistiyo, a. b. 2010. memahami konsep kemanunggalan dalam akuntansi: kritik atas upaya mendekonstruksi akuntansi konvensional menuju akuntansi syariah dalam bingkai. 2010. memahami konsep kemanunggalan dalam akuntansi: kritik atas upaya mendekonstruksi akuntansi konvensional menuju akuntansi syariah dalam bingkai tasawuf. jurnal akuntansi universitas jember, 8(1), 13-24. tabloid syariah website:http://www.syariah.info/201 2/02/08/ada-riba-di-bank-syariah. triyuwono, i. 2002. perspektif, metodologi, dan teori akuntansi syariah. jakarta: raja grafindo persada. triyuwono, i. 2003. sinergi oposisi biner: formulasi tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syari'ah. journal of islamic economics, 4(1), 79–90. weil, r. l. 1990. role of the time value of money in financial reporting. accounting horizon. jai | journal of accounting and investment, vol. 19 no. 2, july 2018 determinants of accounting students understanding of riba sigit arie wibowo* and dea rizaldi mulantono abstract: currently, riba is one of the hot issues that often discussed in the field of sharia accounting and accounting student education in islamic universities, which is sharia accounting as the major concentration. this study aims empirically to examine and prove the influence of intrinsic education, extrinsic education, educational learning, family religiosity, friendship religiosity, and organizational religiosity on students understanding of riba. this study used the sample of accounting students of the muhammadiyah university of yogyakarta. this research also used convenience sampling technique. from the 109 questionnaires, there were 100 questionnaires available for the further process. the data obtained was then processed by using multiple linear regression analysis. the results of this study indicate that all independent variables proposed in this study have a significant positive effect on the understanding of accounting students in riba. keywords: intrinsic education; extrinsic education; educational learning; religiosity [family, friendship, organizational]; student understanding of riba introduction riba has become one of the aspects that received the attention of many academics in the study of sharia accounting, especially in indonesia (rahmanti, 2012). it is affected by the increasing number of sharia accounting studies as an integral part of the development of islamic economics nowadays. practically, the economic system in indonesia tends to use the capitalist financial system, which uses riba as one of the economic instruments. the unavoidable reality today is the majority of the life of islamic society in indonesia is very close to the system that is identical with riba, for example, bank interest and leasing. from its history, riba developed from time to time and transformed in a vague form. the development has been happening since from the days of ignorance (jahiliyyah) until now. the apprehensive fact about riba is that this practice often considered normal and cannot be separated from various transactions. the assumption that riba is reasonable may not be far from the awareness of riba which initially is closely related to the understanding of riba itself. the fact that almost all schools in indonesia from a basic level to senior high school have not done adequate socialization related to riba. there is not even a subject that accommodates it. it makes the muslim community's very weak in understanding riba. in reality, referring to al-qur'an surah ali imron (30) verse 1301 and the hadith narrated by imam ahmad2 and department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. brawijaya, tamantirto, kasihan, bantul, yogyakarta special region, indonesia *correspondence: sigit_arwi@yahoo.co.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.1902103 citation: wibowo, s. a., & mulantono, d. r. (2018). determinants of accounting students understanding of riba. journal of accounting and investment, 19(2), 226-238. received: 16 april 2018 reviewed: 15 april 2018 revised: 15 may 2018 accepted: 31 july 2018 copyright: © 2018 wibowo and mulantono. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. 1 “o you who believe! eat not riba (usury) doubled and multiplied, but fear allah that you may be successful.” (qs. ali imron [3]: 130) mailto:%20sigit_arwi@yahoo.co.id mailto:%20sigit_arwi@yahoo.co.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4443 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 227 strengthened by the agreement of ulema through decree of indonesian ulema council fatwa number 1 of 2004 on bank interest (conventional) concluded that riba is a disobedience because it contains elements of injustice and harm others. based on the phenomenon above, the study related to the understanding of riba in the society is necessary to do, especially for accounting students as the determinant of understanding riba. moreover, this riba-related study is still pretty rarely found in sharia accounting literature. accounting students of muhammadiyah university of yogyakarta which one of the concentration is sharia accounting to be an intriguing object studied about the phenomenon of understanding about riba. since accounting students are prospective individuals who will immediately fight in the field of business in the future, they will somewhat intersect with the practice of riba. so far research related to student understanding about riba was done rahmanti (2017). the study used a qualitative post-phenomenological approach in exploring the perceptions of accounting students related to riba. in contrast to rahmanti (2017), this study used a questionnaire survey approach by examining several determinant variables derived from earlier studies: intrinsic education (ma'rifah, 2013; widyarini, 2017), extrinsic education (rusmayani, 2017), learning education (pawitasari, mujahidin & fattah, 2015), family religiosity (puspitawati, 2010), friendship religiosity (fathurrohman, 2017), and organizational religiosity (sulistyo, 2011). this research is expected to provide theoretical contribution related to the development of the theory of education in accounting, especially on the issue of sharia accounting. practically, the results of this study can provide useful information for the policy makers of islamic education accounting curriculum in many islamic universities in indonesia, especially relevant to the determinants in improving students' understanding of riba. literature review and hypothesis development theory of planned behavior in their widely known theory of planned behavior, fishbein and ajzen (1974) explain that any behavior can be predicted and occurred because of a plan. according to fishbein and ajzen (1975), there are three factors become determinant for a person in behaving, namely: attitude, subjective norm, perceived behavioral control. in the argument described in ajzen and fishbein's planned behavior theory (1991, 2005), it explains that intention is the aspect that becomes the antecedent of a person is behaving. it is in line with the stages of the ethical decision-making process (jones, 1991; cohen and bennie, 2006) as presented in figure 1. 2 "one dirham of riba money eaten by a person in the state of knowing that it is a riba money is greater than adultery as much as 36 times." hr. ahmad from abdulloh bin hanzholah and judged sahih by al albani in shahih al jami’, no. 3375)”[nida-set rahman li expert of faith p 41] wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 228 figure 1. ethical decision-making process source: jones (1991) and cohen and bennie (2006) figure 1 shows that the attitude in behaving controls the intention to behave. the manner in behaving is a function of behavioral beliefs that are influenced by a religious believed by a person. therefore, an understanding of matters relating to religious values; in the context of this research is riba, is a factor that can lead individuals to take attitude and behave (rahma, yulianti & sofyani, 2018). riba according to the science of arabic language, riba or usury has meaning as additional, grow and become high. riba also has two meanings based on its term, among others is riba in the broad sense and riba in a narrow sense. firstly, riba in the broad sense has the meaning of all transactions in the sale and purchase prohibited for sharia or all forbidden transactions for islam. secondly, the meaning of riba in the narrow sense is a unique addition to one of two people who make transactions without any rewards otherwise (ulum, 2016). referring to the definition stipulated in the decree of indonesian ulama council fatwa no. 1 of 2004; this definition is relevant to the idea of classical islamic scholars, riba is defined as "additional (ziyadah) without any reward incurred due to suspension in payment in the previous agreement. it is known as riba nasi'ah. in the decree is explained that anything which includes riba one of which is the interest of conventional banks. education and riba nowadays, islamic economic education in indonesia is increasing rapidly. we can see that from the rising number of universities in indonesia that open courses related to islamic economics, such as sharia/islamic economics, sharia accounting, sharia management, muamalah, economics and islamic banking, and other similar programs. in the curriculum, the program 1. analyzing ethical issues characteristics of issues considered in moral intensity: 1. the consequences 2. community agreement on behavior 3. possible consequences 4. the available time 5. the number of students affected 2. creating ethical decisions 3. establishing intentions of ethical behavior 4. creating ethical behavior wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 229 combines the elements of science and religiosity. it is because the science of sharia cannot be apart from its basic foundation, namely the values of divinity and religious teachings (rahma, yulianti & sofyani, 2018; yaya, 2005). in line with the arguments described by fishbein and ajzen (1974), individual learning of religious values will encourage individual to have stronger religiosity (see also: sofyani & pramita, 2013). in the context of learning associated to riba, students who take sharia accounting education which there is a discussion related to riba will have a correct understanding of riba (sofyani, anggraini & ayunani, 2017). education itself in this study has two contexts, namely intrinsic and extrinsic (ryan & deci, 2000). mubarak (2016) argues that intrinsic education is a component of education that encourage the willingness to learn. it comes from within the individual concerned. extrinsic education is anything that affects learning activities. it comes from outside and not absolute. some previous studies support the concept of argument that education, both intrinsic (ma'rifah, 2013; widyarini, 2017) and extrinsic (widyarini, 2017) will affect one's understanding of something; in this case is about riba. from the explanation, the first hypothesis in this study is as follows: h1a: intrinsic factors of education have a positive effect on the understanding of riba. h1b: extrinsic factors of education have a positive effect on the understanding of riba. according to juanda and sofyani (2016), the concept of education associated with religious aspects, such as islam, has a positive influence on the accounting students behavior especially anticipating dangerous acts; whether it is self-defeating or harmful to others, such as riba. muhammad (2013) says that educational learning has a positive effect on individual attitudes and behavior. someone who has an established education tends to also have a good understanding of behavior (pawitasari, mujahidin & fattah, 2017). the findings are compatible with mayhew and murphy's (2008) explanation. they state that education is an important point to educate accountants to be ethical especially when they are within the scope of their work. so it does happen in the religious education that is relevant to moral and ethical values. it influences one's ethical attitude, including a correct understanding of something that has an element of the ethical dilemma. from the above description, the third hypothesis of this study is as follows: h2: educational learning factors have a positive effect on the understanding of riba family, friendship, organizational religiosity and riba maulana maududi explains in his book about riba, as quoted by antonio (2011), that riba is a source of evil that can destroy the morale that has been formed by family and community relations. riba will have an impact on the moral that has been created by family and society (prasetya, 2015). princess (2013) and puspitawati (2010) present family religiosity influences one's understanding and attitude. wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 230 a family is an informal organization that has the power to influence the pattern of views, attitudes, and behavior of its members. this argument is in line with the thought from mazereeuw der duijn schouten, graafland & kaptein (2014) which state that the religious values of individuals derived from character education in the family environment have a connection to the understanding and manner of the individual's behavior. based on the results of the research, the fourth hypothesis in this study is: h3: family religiosity factors have a positive effect on the understanding of riba. in addition to one's family cannot be separated from social interaction with peers. relationships affect the lives of both the words and actions of a person (rahma, yulianti & sofyani, 2018). hanging out with friends who have bad behaviors will trigger unconscious imitation by other individuals, and ultimately lead to bad behavior also to the individuals involved in the friendship (rahman, 2009). conversely, when hanging out with friends who have good morals will have a positive impact on the behavior of the individuals involved. this pattern is similar to what happens to families. fathurrohman (2017) says that the religiosity of friendship has a positive effect on understanding in attitude. similar results also found by pricilia (2013). from the above explanation can be drawn from the fifth hypothesis, that is: h4: the factors of friendship and the religiosity have a positive effect on the understanding of riba. apart from family and friends, a person is usually also a part of a community or organization. schein (2006) says that organizational culture inherent in an institution, both formal and informal will affect the formation of understanding, attitudes, and individual behavior. he further explains that every organization member will behave with the prevailing culture to be accepted by its environment. saud (2016) found that organizational culture was able to encourage individual behavioral intentions to report fraud. these results are in line with those found by sulistyo (2011) and kusnaningsih (2014). from the description can be concluded that the culture in the organization will form the individual attitude, although sometimes occur unconsciously. from this argument can be formulated the last hypothesis that is: h5: organizational religiosity factors have a positive effect on the behavior in understanding riba. research method data and sample the type of data used in this study was primary data in the form of respondent perceptions related research variables proposed, obtained by distributing questionnaires directly to them. respondents in this study were wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 231 accounting students at muhammadiyah university of yogyakarta (umy). umy accounting students were chosen as the respondents' background of this campus graduates' motto of "unggul dan islami" (excellent and islamic) and focus on the development of sharia accounting as the concentration of accounting education held. respondent sampling technique used in this research was convenience sampling, that was a technique of selecting a sample from population element which its data easily collected, and researcher had right in choosing it to be used (ulum & juanda, 2016). data collection technique used in this study was a questionnaire as a means of collecting data in the real environment (sekaran & bougie, 2010). the questionnaires were distributed directly with the aim of making the high-level response. operational definition of variable the dependent variable is the variable influenced by the independent variable. the dependent variable in this research was student understanding about riba; something matters which encouraged a student could give information about the concept of riba, transactions that could arise riba, and danger when utilizing riba. the student's understanding of riba was measured based on the question distributed by using the aprianti questionnaire (2017). the independent variables in this research were intrinsic, extrinsic, learning, family, friends, and organization. these variables were measured using questions adapted from the mubarak questionnaire (2016): 1) intrinsic education is an element in education commencing with an increase in self-learning of the individuals concerned. 2) extrinsic education is anything that affects the learning activity that comes from outside and is not absolute. 3) learning is a process of interaction between learners with educators and learning resources in a learning environment. 4) family religion is a common bond that has a function as a religious value. 5) friendship religiosity is a relationship between fellow human beings to show the activity of worship to god. 6) organizational religiosity is a system in which there is a sacred act of trust. data analysis data analysis in this research included data quality test, the classical assumption test, and hypothesis test. the data quality test used a validity and reliability tests. the validity test applied statistical tools that were kmo and bartlett's test; an instrument would be valid if in testing kmo and bartlett's test showed the value above 0.05 (nazaruddin & basuki, 2017). reliability testing used cronbach's alpha method. a questionnaire was reliable if the results of the test yield a figure of ≥0.60 (sugiyono, 2012; 2014). to find out a data that did not have a multicollinearity value was by looking at the cut off value that showed the tolerance value > 0.10 or equal to vif wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 232 table 1 results of questionnaire distribution no information total of questionnaires percentage (%) 1 number of questionnaires distributed 109 100 2 number of returned questionnaires 109 100 3 number of questionnaires that cannot be processed 9 8,3 4 number of questionnaires that can be processed 100 91.7 <10. for heteroskedasticity test was measured using glejser test (ghozali, 2018). determination of independent variables presented to heteroscedasticity had a specific criterion that if the value of independent variable significance resulting in the glejser test showed greater value than alpha or 0.05; then it could be concluded that the regression model was free from heteroscedasticity normality using kolmogorov-smirnov test. it was assumed that the residual data usually distributed if the significance value in the k-s table greater than alpha or 0.05. the hypothesis test used multiple regression test technique. the hypothesis would be accepted while the sig value of the test result was less than alpha 0.05 and the regression coefficient was in the same direction as the formulated hypothesis. result and discussion overview and research subjects respondents in the study were 100 students accounting students from the muhammadiyah university of yogyakarta. the distribution of questionnaires began on november 13, 2017, until november 24, 2017. table 1 presents detailed results of the questionnaire distribution. in table 2 the respondent profile is presented. male respondents are dominant. respondents spread over the ages of 20 to 22 years old. the majority of respondents are the students of the academic year 2014. respondents are balanced between the participating students in the organization and not participating in the organization. table 2 characteristics of respondents criteria information total percentage (%) sex male 66 66 female 34 34 total 100 100 age (years old) 18 1 1 19 14 14 20 32 32 21 20 20 22 32 32 23 1 1 total 100 100 academic year 2014 61 61 2015 20 20 2016 19 19 total 100 100 the participation in the organization participating 50 50 not participating 50 50 total 100 100 wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 233 table 3 kmo validity test and bartlett's test results kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy. 0.784 bartlett's test of sphericity approx. chi-square 121,424 df 190 sig. 0.000 data quality test from the validity test results show that the significant value of all questions is below 0.05 and the kmo value is 0.784 (see table 3). it means that all the questions on the variables of education factor and the factor of religiosity level on the students' understanding about riba and the data mean valid. the results of the reliability test show that all variables have met the criteria as the variable of reliability because it has a cronbach alpha value over 0.60 (see table 4). hypothesis test results table 5 describes hypothesis test results. the results of the first hypothesis test indicate that intrinsic education variable affects the understanding of riba. the results of this study are relevant to research conducted by ulinnuha (2015) who found that intrinsic education or more referred to the intention, knowledge, and motivation influence ethical behavior. the reason that makes intrinsic education influence significantly on the behavior in understanding riba is that intrinsic education becomes the principal basis in the individual to know what is right and wrong. at this time, the principle of confidence of individuals' identity is from experience and their education. therefore, the religion of islam is very focused on every individual to know his/her knowledge before charity. do charity without the knowledge means doing more damage to the earth. the results of the second hypothesis test confirm the educational extrinsic variable influence the understanding of riba. it is also related to the research conducted by ulinnuha (2015) who found that extrinsic education or dreams caused ethical behavior. the results of this study also aligned with research conducted by turere (2013) and ningrum (2013) who found that extrinsic education or more called as the purpose and benefits of learning affect the formation of individual behavioral characters. table 4 reliability test variables cronbach alpha value understanding of riba 0,721 intrinsic education 0,845 extrinsic education 0,850 learning 0,719 family 0,751 friendship 0,820 organizational 0,854 wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 234 table 5 hypothesis test results code variable coefficients sig. conclusion h1a intrinsic education ,346 ,013 accepted h1b extrinsic education ,564 ,020 accepted h2 learning ,366 ,038 accepted h3 family religiosity ,518 ,027 accepted h4 friendship religiosity ,443 ,044 accepted h5 organizational religiosity ,328 ,014 accepted dependent variable: understanding of riba the reason that makes extrinsic education has a positive effect on the behavior of riba is that the interest of students who after their graduation want a career in sharia financial institutions is high, proved by non-economic graduates that are working in sharia financial institutions. although for now, the policy has started to be specified only for graduates of economics. the third hypothesis test shows that the educational learning variable influences the implementation of riba. the results of this study correspond to the research conducted by putri (2013) and puspitawati (2010) who found that the learning education such as media education, education officers, and subjects affected the understanding of riba. the reason that makes educational learning has a positive effect on riba behavior is there are lecturers at the muhammadiyah university of yogyakarta who specifically discuss the sharia, namely sharia bank accounting courses, sharia accounting, sharia financial management and islamic financial institutions of indonesia. the result of the study on the fourth hypothesis test shows that family religiosity variable influences the behavior in understanding riba. the results of this study are matching to the research conducted by ulinnuha (2015) who found that family religiosity or known as the role of family influenced on ethical behavior. the results of this study are also relevant to the research conducted by soemanto (2014) who found that the religiosity of the family or more referred to the family activities and information affected the child's ethical behavior. the reason that makes family religiosity have a positive effect in the behavior of understanding riba is that family becomes the first environment for children to imitate everything done by the parents in front of them; in this stage, children do not yet know the good and bad things. when parents do bad things such as drinking alcohol, gamble, swearing, and stealing, then the children can imitate what their parents have done. on the other hand, in case the family (parents) always teach the value of islamic education such as praying, reciting and speaking politely then the children will also tend to imitate the acts of both parents. it is like a proverb which says the fruit will not fall far from the tree. that is why the religiosity of the family becomes very important. furthermore, the results of the fifth hypothesis test show that the variables of friendship religiosity affect the behavior of riba. the results of this study conform to the research conducted by fathurrohman (2017) who found that the friendship religiosity affected the behavior level. this result is relevant to the axioms. the prophet muhammad wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 235 sallallahu 'alayhi wa sallam said that someone depends on the religion of his friend. therefore, choose a good friend carefully is needed. in friendship, if someone habitual to gathering and hanging out with someone who likes to do riba, then he/she will be affected and perform the same actions. the result of the study on the sixth hypothesis test shows that the variable of organizational religiosity influence to riba behavior. the results of this study are consistent with the research conducted by saifullah (2016) who found that the religiosity of the organization or so-called the organizational environment affected the understanding, attitude, and behavior. the organizational religiosity has a significant effect on behavior in understanding riba because the organizational culture is the norms and values that direct the behavior of the members of the organization. after that, each member of the organization will behave related to the prevailing culture that accepted by his/her environment. conclusion based on the results of the analysis, the conclusion is all independent variables (intrinsic education, extrinsic education, educational learning, family religiosity, friendship religiosity, and organizational religiosity) influence on the dependent variable represented by behavior in understanding riba. designing a curriculum that can produce the determinant is necessary to improve the understanding of accounting students about riba, namely: intrinsic education, extrinsic education, educational learning, family religiosity, and organizational religiosity. this study has several limitations. firstly, this study only utilized the questionnaire which made the results depend on its quality. if there are different perceptions among students who in this study made as a respondent will affect to the bias notion and filling out the questionnaire will not be perfect. this study took 100 respondents from the muhammadiyah university of yogyakarta. this study did not conduct any different test on students who participate the organizations with students who did not participate in an organization. in the research instrument section for student understanding variable about riba, it still cannot measure accurately, so the instrument is still weak to be the basis for further research. from some of these limitations, the suggestion for future research is, firstly, further research is expected to develop a more specific questionnaire and more directed to the example of the behavior in understanding riba. secondly, further research is expected to increase the sample and expand the number of universities where its students are available as respondents. there are some universities with sharia accounting courses, but it was not included as the research objects. finally, further researches are expected to do a test on different students who participate in the organization compared to those who do not participate in the organization. wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 236 references al-qur’an. al-hadits. ryan, r. m., & deci, e. l. (2000). intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. contemporary educational psychology, 25(1), 54-67. doi: 10.1006/ceps.1999.1020 ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020t ajzen, i., & fishbein, m. (2005). 5. the influence of attitudes on behavior. in the handbook of attitudes,173-222. antonio, m. s. i. (2001). bank syariah: dari teori ke praktik. jakarta: gema insani. apriyanti, h. w. (2017). akuntansi syariah: sebuah tinjauan antara teori dan praktik. jurnal akuntansi indonesia, 6(2), 131-140. doi: 10.30659/jai.6.2.131-140 cohen, j. r. and n. m. bennie. 2006. the applicability of a contingent factors model to accounting ethics research, journal of business ethics, 68(1), 1-18. doi: 10.1007/s10551-006-9036-2 fathurrohman, m. (2016). pembawaan, keturunan, dan lingkungan dalam perspektif islam. kabilah: journal of social community, 1(2), 379-406. fishbein, m., & ajzen, i. (1974). attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria. psychological review, 81(1), 59-74. doi: 10.1037/h0035872 fishbein, m., dan ajzen, i. (1975). belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. reading: addison-wesley. ghozali, i. (2018). aplikasi analisis multivariete dengan program ibm spss 23. badan penerbit universitas diponegoro. jones, t. m. (1991). ethical decision making by individuals in organizations: an issue-contingent model. academy of management review, 16(2), 366-395. doi: 10.5465/amr.1991.4278958 kusnaningsih, w. (2014). pengaruh budaya religius sekolah (dipilin hafalan surat yasin dan sholat berjma’ah). master thesis, iain tulungagung. juanda, & sofyani, h. (2016). konsep pendidikan karakter keagamaan untuk calon akuntan studi kasus di program studi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta. jurnal akuntansi dan investasi, 17(2), 186-196. doi: 10.18196/jai.2016.0054.186-196 majelis ulama indonesia. (2004). keputusan fatwa majelis ulama indonesia nomor 1 tahun tentang bunga bank. ma’rifah, d., & indrayanto, a. (2013). pengembangan etika kerja berbasis islam: kajian tentang kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan perilaku kewargaan organisasional. sustainable competitive advantage (sca), 3(1), 55-67. mazereeuw-van der duijn schouten, c., graafland, j., & kaptein, m. (2014). religiosity, csr attitudes, and csr behavior: an empirical study of executives’ religiosity and csr. journal of business ethics, 123(3), 437-459. doi: 10.1007/s10551-013-1847-3 mubarak, z. (2016). the influence of religiosity on ethical decision making: review of indonesian accounting students. doctoral dissertation, victoria university. mayhew, b. w., & murphy, p. r. (2008). the impact of ethics education on reporting behavior. journal of business ethics, 86(3), 397-416. doi: 10.1007/s10551-008-9854-5 nazaruddin, i., & basuki, a. t. (2015). analisis statistik dengan spss. yogyakarta: danisa media. ningrum, w., b. s. sunuharyo, dan m. s. hakam. (2013). pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. jurnal administrasi bisnis, 6(2), 1-8. wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 237 pawitasari, e., mujahidin, e., & fattah, n. (2015). pendidikan karakter bangsa dalam perspektif islam (studi kritis terhadap konsep pendidikan karakter kementerian pendidikan & kebudayaan). ta'dibuna, 4(1), 1-20. prasetya, y. s. (2015). riba dan ketidakadilan sistem ekonomi kapitalisme: sebuah kajian teoritis. eksyar: jurnal ekonomi syari'ah & bisnis islam, 2(2), 472-493. pricila, a., ulfah, m., & basri, m. (2013). pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap rasionalitas ekonomi mahasiswa pendidikan ekonomi fkip untan. jurnal pendidikan dan pembelajaran, 2(3), 151-163. puspitawati, h. (2010). pengaruh karakteristik sosial ekonomi keluarga terhadap pola asuh belajar siswa sekolah dasar dan menengah pertama. jurnal ilmu keluarga & konsumen, 3(1), 46-55. doi: 10.24156/jikk.2010.3.1.46 putri, c. (2013). pengaruh kreativitas belajar, penggunaan media pembelajaran power point, dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas x akt smk negeri 2 blora tahun ajaran 2012/2013 (motivasi belajar sebagai variabel interve. economic education analysis journal, 2(2), 231-245. rahman, u. (2009). perilaku religiusitas dalam kaitannya dengan kecerdasan emosi remaja. jurnal al-qalam, 15(2)114-122. rahma, n., yulianti, r. t., & sofyani, h. (2018). perilaku etis individu dalam pelaporan keuangan: peran pendidikan berbasis syariah dan komitmen religiusitas. jurnal akuntansi dan keuangan islam, 6(1), 57-83. rahmanti, v. n. (2015). sebuah kajian mengapa akuntansi syariah masih sulit tumbuh subur di indonesia. jurnal akuntansi dan investasi, 13(2), 161-179. rahmanti, v. n. (2017). mengungkap kesadaran islami atas riba pada proses pembelajaran akuntansi. jurnal akuntansi dan investasi, 18(2), 141-152. doi: 10.18196/jai.180278 saifullah, i. (2016). sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan ideologi keagamaan pada aktivis imm di kota yogyakarta. master thesis, universitas muhammadiyah yogyakarta. saud, i. m. (2016). pengaruh sikap dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing internal-eksternal dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi dan investasi, 17(2), 209-219. doi: 10.18196/jai.2016.0056.209-219 schein, e. h. (2006). organizational culture and leadership (vol. 356). new jersey: john wiley & sons. sekaran, u., & bougie, r. (2010). research method far business: a skill building approach. chichester: john wiley & sons ltd soemanto, r. (2014). sosiologi keluarga. http://repository.ut.ac.id/4652/2/sosi4413-tm.pdf sofyani, h., & pramita, y. d. (2013). otoritas atasan, retaliasi dan locus of control sebagai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manipulasi laporan realisasi anggaran. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 3(2), 427436. sofyani, h., anggraini, m. r. f., & ayunani, s. (2016). islamic education mentoring program and the religiousity of prospective accountant. shirkah: journal of economics and business, 1(2), 185-206. doi: 10.22515/shirkah.v1i2.33 sugiyono. (2012). statistika untuk penelitian. bandung: alfabeta. sugiyono. (2014). metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d. bandung: alfabeta. sulistyo, h. (2011). peran nilai-nilai religiusitas terhadap kinerja karyawan dalam organisasi. media riset & manajemen, 11(3), 252-270. turere, v. n. (2013). pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan pada balai pelatihan teknis pertanian kalasey. jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 1(3), 10-19. http://dx.doi.org/10.18196/jai.180278 wibowo and mulantono / determinants of accounting students understanding of riba journal of accounting and investment, july 2018 | 238 ulinnuha, a. (2015). implementasi pola pengasuhan anak pada santri usia 7-12 tahun dalam pembentukan karakter di pondok pesantren al-muqaddasah ponorogo jawa timur. master thesis, universitas islam sunan kalijaga. ulum, i., & juanda, a. (2016). metodelogi penelitian akuntansi: klinik skripsi edisi 2. yogyakarta: aditya media publishing. ulum, k. (2016). hakikat keharaman riba dalam islam. jes (jurnal ekonomi syariah), 1(1), 115-126. doi: 10.30736/jes.v1i1.8 widyarini, w., & sugiarto. (2017). pengaruh kebebasan dalam bekerja, lingkungan keluarga, dan keberanian mengambil resiko terhadap minat berwirausaha. jurnal az zarqa, 6(2), 171-182. yaya, r. (2016). socio religious settings and the development of accounting in indonesia. jurnal akuntansi dan investasi, 6(1), 56-73. jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 2, hal: 147-166, juli 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit erni suryandari prodi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta ernisuryandari@gmail.com abstract the role of external auditor opinion is vital in ensuring the proper production of financial report. however, cases of dysfunctional audit behavior has adversely affect the credibility of external auditors opinion. among the contributing factors to such dysfunctional audit behavior is the personal characteristic of the auditor. the research seek to analyze the relationship between auditors’ individual characteristic and their acceptance to dysfunctional audit behavior. the data is collected from 108 auditors working in audit firms located in yogyakarta, surakarta and semarang. the methodology used is structural equation modeling as it facilitates the use of manifest and latent variables as well as accommodating the existence of inter-relationship among independent variables. the study show that the level of auditor’s locus of control, turnover intention and self esteem in relations to ambitions has significant positive relationships with the level of acceptance of dysfunctional audit behavior, while the self-rated auditor performance have significant negative relationships with the level of acceptance of dysfunctional audit behavior. keywords: locus of control, self-rated auditor performance, turnover intention, self esteem in relations to ambitions, dysfunctional audit behavior. pendahuluan latar belakang pada umumnya setiap pemilik perusahaan mengharapkan perusahaan dapat berkembang baik di kemudian hari. langkah-langkah yang dilakukan untuk memajukan perusahaan memerlukan perencanaan yang matang agar perkembangan sesuai dengan yang diinginkan. untuk dapat menggambarkan secara jelas perkembangan dan perubahan yang dialami perusahaan maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan semua aktifitas usahanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pada pihak-pihak yang berkepentingan. wujud laporan pertanggungjawaban itu disebut laporan keuangan. untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (pabu), maka dilakukan pemeriksaan oleh eksternal auditor. auditor dituntut dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga laporan audit yang dihasilkan akan berkualitas. kualitas pekerjaan auditor berhubungan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan dan sikapnya independensinya terhadap klien. sesuai dengan standar auditing (iai, 2001) bahwa untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas maka auditor harus melaksanakan beberapa prosedur audit. prosedur audit meliputi langkah-langkah yang harus dilaksanakan auditor dalam melaksanakan audit, yang sangat diperlukan bagi auditor pelaksana (asisten) agar tidak mailto:ernisuryandari@gmail.com erni suryandari 148 dari 166 melaksanakan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif (heriningsih, 2001 dalam akhmad, 2005). jika auditor melaksanakan semua prosedur audit yang diperlukan dengan benar, maka diharapkan pernyataan pendapat (audit opinion) dari hasil mengaudit didukung oleh bukti yang kompeten dan pada akhirnya kualitas audit akan meningkat. kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran sistem akuntansi kliennya (de angelo, 1981 dalam akhmad, 2005). penemuan-penemuan pelanggaran (penyimpangan) hasil audit harus didukung oleh bukti kompeten yang cukup agar laporan yang disampaikan (audit opinion) dapat dipertanggungjawabkan. ada kalanya opini audit kurang mendapat respon yang positif dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku oleh seorang auditor dalam proses audit (donnelly, et. al, 2003 dalam yuke, dkk, 2005). mereka mengemukakan penyimpangan perilaku yang biasanya dilakukan oleh seorang auditor antara lain melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (underreporting of audit time), merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan (replacing and altering original audit procedures) dan penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur (premature signing–off of audit steps without completion of the procedure) . mereka juga mengemukakan penyebab auditor melakukan penyimpangan tersebut adalah karakteristik personal yang berupa lokus kendali eksternal (external locus of control), keinginan untuk berhenti kerja (turnover intention) dan tingkat kinerja pribadi karyawan (self rate employee performance) yang dimiliki oleh para auditor. hasil penelitian mereka menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara lokus kendali eksternal dan keinginan untuk berhenti bekerja dengan tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit serta adanya hubungan negatif antara tingkat kinerja pribadi karyawan dengan tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. harga diri dalam kaitannya dengan ambisi (self esteem in relation to ambition) dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan penyimpangan perilaku. harga diri yang tinggi mampu mendorong individu memiliki ambisi yang tinggi dan dapat menyebabkan individu menggunakan segala cara untuk mencapainya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku dalam audit. pendapat donnelly et. al, diatas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh enam besar audit senior yang terdapat dalam laporan public oversight board (2000) yang menyatakan 85% bentuk penyimpangan yang terjadi adalah penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur dan kira-kira 12,2% bentuk penyimpangan yang terjadi adalah melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek dari pada waktu yang sebenarnya. selebihnya bentuk penyimpangan yang terjadi adalah bukti-bukti yang dikumpulkan kurang mencukupi dan mengganti prosedur audit yang telah ditetapkan pada waktu pemeriksaan di lapangan. dengan mengetahui faktor–faktor penyebab penyimpangan perilaku dalam audit tersebut sangat membantu dalam meningkatkan kualitas opini audit sehingga respon yang kurang positif dari para pemakai laporan keuangan dapat diminimalisasi. penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis penyimpangan perilaku dalam audit (ppa) pelanggaran yang dilakukan auditor dalam audit dapat dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan perilaku dalam audit pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 149 dari 166 (ppa). beberapa hasil penelitian menunjukkan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang auditor antara lain melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (underreporting of audit time), merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan (replacing and altering original audit procedures) dan penyelesaian langkahlangkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur (premature signing–off of audit steps without completion of the procedure). melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (underreporting of audit time) menurut otley dan pierce (1996) terjadi ketika auditor melakukan pekerjaan yang dibebankan dan tidak membebankan kepada orang lain. commission on auditors responsibilities report (1972); lightner, et. al. (1982, 1983) dalam cristina (2003) mengemukakan underreporting of audit time terjadi ketika auditor menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan dengan waktu pribadi mereka. lightner, et. al (1982) dalam santy (2005) melakukan survei terhadap akuntan yang bekerja dalam 18 kantor dari 3 kap nasional untuk menguji implikasi perilaku underreporting of audit time. hasilnya memperlihatkan bahwa sebagian besar akuntan melakukan underreporting of audit time. alkers, et. al (1998) dalam santy (2005) melakukan survey terhadap 24 auditor dan menemukan bahwa walaupun mayoritas auditor percaya underreporting of audit time tidak etis, namun mayoritas mereka tidak melaporkan jam yang dibebankan dalam tahun sebelumnya. menurut otley dan pierce (1996) penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur (premature signing–off of audit steps without completion of the procedure) terjadi ketika auditor menghentikan langkah audit, tidak digantikan oleh langkah audit lain, tanpa menyelesaikan pekerjaan secara aktual. menurut maryen (1990) dalam santy (2005) dan dale (1990) dalam cristina (2003), premature signing–off of audit steps without completion of the procedure merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa mengganti dari langkah yang lain. raghunatan (1991) dalam akhmad (2005) menyatakan bahwa premature signing–off of audit steps without completion of the procedure adalah dihentikannya langkah-langkah dalam audit program sehingga satu atau lebih dari prosedur audit tidak dilengkapi. rhode (1978) melakukan survei terhadap anggota american institute of certified public accountans (aicpa) dan menemukan sekitar 60% auditor melakukan premature signing–off of audit steps without completion of the procedure. alderman dan deitrick (1978) melakukan survey terhadap auditor kap big 8 dan melaporkan bahwa 31% respondennya percaya beberapa auditor melakukan premature signing–off of audit steps without completion of the procedure. margheim dan pary (1986) dalam penelitian eksperimennya menemukan hasil yang signifikan yang memperlihatkan kecenderungan auditor untuk melakukan perilaku premature signing–off of audit steps without completion of the procedure . hasil penelitian kaplan (1995) dalam cristina (2003) menunjukkan paling tidak 25% auditor tidak melaporkan perilaku premature signing–off of audit steps without completion of the procedure ketika anggota staf mempunyai catatan kerja yang bagus dan auditor tidak selalu dan hampir tidak pernah melaporkan perilaku premature signing–off of audit steps without completion of the procedure. hasil penelitian otley dan pierce (1996) menunjukkan 40% anggota staf menyatakan tidak pernah melakukan tindakan premature signing–off of audit steps without completion of the procedure dalam penugasan mereka namun hanya 5% anggota staf merasa senior mereka tidak pernah melakukan premature signing–off of audit steps without completion of the procedure. secara umum, pada erni suryandari 150 dari 166 tingkat perilaku yang mengurangi kualitas menunjukkan 28% auditor senior melakukan perilaku premature signing–off of audit steps without completion of the procedure. replacing and altering original audit procedures adalah merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan. donelly, et. al (2003) menyatakan bahwa beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan perilaku replacing and altering original audit procedures mempunyai pengaruh yang negatif terhadap profesi auditing. karakteristik personal yang berpengaruh langsung terhadap ppa lokus kendali (locus of control) lokus kendali adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya (rotter, 1966 dalam priyono, 2002). lefcourt (1982) dalam priyono (2002) menyatakan bahwa lokus kendali internal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk yang terjadi diakibatkan oleh tindakan sesorang. lokus kendali eksternal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk yang terjadi tidak berhubungan dengan perilaku seseorang pada situasi tertentu. secara statistik, auditor dengan lokus kendali internal cenderung berperilaku lebih etis daripada auditor dengan lokus kendali eksternal (putri, 2005). pada situasi dimana individu dengan lokus kendali eksternal merasa tidak mampu untuk mendapat dukungan kekuatan yang dibutuhkannya untuk bertahan dalam suatu organisasi, mereka memiliki potensi untuk mencoba memanipulasi rekan atau objek lainnya sebagai kebutuhan pertahanan mereka (solar dan bruehl, 1971). lebih jauh, perilaku ini lebih jelas terlihat dalam situasi dimana pegawai merasakan tingkat struktur atau pengawasan kontrol yang tinggi (gable dan dangello, 1994). studi terdahulu telah menunjukan korelasi positif yang kuat antara lokus kendali eksternal dan kemauan untuk menggunakan penipuan atau manipulasi untuk meraih tujuan personal (donnely, et. al, 2003). hasil dari perilaku ini adalah penurunan kualitas audit yang dapat dilihat sebagai hal yang perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan dalam lingkungan kerja audit. hal ini menghasilkan dugaan bahwa makin tinggi lokus kendali eksternal individu, semakin mungkin mereka menerima ppa. hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian puji (2005) yang menyatakan bahwa lokus kendali berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan ppa, tetapi sesuai dengan penelitian donnely, et. al (2003) dan penelitian yuke, dkk (2005) yang menyatakan bahwa auditor dengan lokus kendali eksternal cenderung memperlihatkan penerimaan terhadap ppa. h1: lokus kendali berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. tingkat kinerja pribadi auditor (self rate auditor performance) kinerja adalah tingkat keberhasilan sesorang dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan. variabel ini merupakan penilaian perilaku dari sikap seorang terhadap pekerjaannya, yang ditunjukkan oleh skor total (miner, 1988 dalam yunianto, 2000). kinerja juga dapat diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan (cooper dan schindler, 1998 dalam yunianto, 2000). solar dan bruehl (1971) menyatakan bahwa individu yang melakukan pekerjaan dibawah standar yang ditetapkan lebih mungkin untuk melakukan tindakan penyimpangan sejak mereka melihat diri mereka sendiri tidak mampu untuk bertahan dalam pekerjaan melalui usaha mereka sendiri. hasil penelitian donnely, et. al (2003) yang menyatakan bahwa auditor dengan tingkat kinerja tinggi kurang dapat menerima ppa. hasil penelitian yang dilakukan oleh puji (2005) menunjukkan bahwa kinerja auditor berhubungan positif dan signifikan sedangkan hasil penelitian yuke, dkk (2005) menunjukkan bahwa tingkat pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 151 dari 166 kinerja dan ppa berhubungan positif dan tidak signifikan. penyimpangan perilaku dilihat sebagai kebutuhan dalam situasi dimana tujuan organisasi atau individual tidak dapat dicapai melalui langkah-langkah atau caracara umum yang sering dilakukan. penggunaan program audit, penganggaran waktu penyelesaian tugas audit dan pengawasan yang ketat dapat menyebabkan proses audit dirasa sebagai lingkungan yang memiliki struktur yang tinggi. oleh karena itu, auditor yang memiliki persepsi yang rendah terhadap tingkat kinerja mereka dianggap akan memperlihatkan penerimaan yang lebih tinggi terhadap ppa. h2: tingkat kinerja pribadi auditor berpengaruh negatif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. keinginan untuk berhenti bekerja (turn over intention) keinginan untuk berhenti bekerja merupakan keinginan seseorang untuk mencari pekerjaan lain dan meninggalkan pekerjaan sekarang. keinginan untuk berhenti masih tetap berhubungan dengan organisasi dan belum diwujudkan untuk meninggalkan organisasi (abelson, 1987 dalam santy, 2005). auditor yang memiliki keinginan untuk berhenti bekerja yang tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penyimpangan. malone dan roberts (1996) mengatakan bahwa auditor yang memiliki keinginan untuk meninggalkan perusahaan lebih dapat terlibat dalam penyimpangan perilaku karena menurunnya ketakutan akan kemungkinan jatuhnya sangsi apabila perilaku tersebut terdeteksi. lebih lanjut, individu yang berniat meninggalkan perusahaan dapat dianggap tidak begitu peduli dengan dampak buruk dari penyimpangan perilaku terhadap penilaian kinerja dan promosi. jadi, auditor yang memiliki keinginan tinggi untuk berhenti dari perusahaan lebih menerima ppa. hasil penelitian donelly, et. al (2003), puji (2005), santy (2005) dan yuke, dkk (2005) menyatakan bahwa keinginan untuk berhenti kerja dengan ppa menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. hal ini menunjukkan bahwa auditor dengan niat untuk meninggalkan organisasi yang tinggi cenderung lebih menerima ppa. h3: keinginan untuk berhenti bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. harga diri dalam kaitannya dengan ambisi (self esteem in relation to ambition) harga diri menurut arndt (1974) dan pelham (1989) dalam bimo (1991) adalah evaluasi seseorang terhadap diri sendiri, evaluasi seseorang bahwa yang bersangkutan dapat mengerjakan sesuatu, ia adalah orang yang berharga. benner (1953); coopersmith (1967) dalam bimo (1991), harga diri adalah suatu respons atau evaluasi dari seseorang mengenai dirinya sendiri terhadap pandangan orang lain mengenai dirinya dalam interaksi sosialnya. harga diri yang tinggi mampu mendorong individu memiliki ambisi yang tinggi dan dapat menyebabkan individu menggunakan segala cara untuk mencapainya. dalam bidang audit, individu yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dapat menimbulkan penyimpangan perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. atas dasar ini, maka auditor yang memiliki harga diri tinggi sebagai faktor penyebab tingginya ambisi lebih dapat menerima dan melakukan ppa. akan tetapi hasil penelitian yuke, dkk (2005) menunjukkan bahwa harga diri dalam kaitannya dengan ambisi memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. h4: harga diri dalam kaitannya dengan ambisi berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. erni suryandari 152 dari 166 karakteristik personal yang berpengaruh tidak langsung terhadap ppa komitmen pada organisasi komitmen pada organisasi merupakan alat prediksi yang sangat baik untuk beberapa perilaku penting, diantaranya adalah perputaran pegawai, kesetiaan pegawai kepada nilai organisasi dan keinginan mereka untuk melakukan pekerjaan ekstra (untuk melakukan pekerjaan melebihi apa yang seharusnya dikerjakan). komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri (weiner, 1982 dalam muhammad, 2003). porter, et. al (1974) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan identifikasi individual dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. pengaruh antar karakteristik personal lokus kendali dan tingkat kinerja pribadi auditor individu dengan lokus kendali eksternal cenderung tidak dapat mengontrol kejadian atau hasil yang dicapai, sehingga ia memiliki tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan individu dengan lokus kendali internal. lingkungan pekerjaan audit memerlukan karakteristik teknis dan profesional maka lokus kendali internal memberikan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan lokus kendali eksternal dalam lingkungan pekerjaan audit. hasil penelitian brownell (1981) dalam taufikur (2004) dan robert (1997) menunjukkan bahwa lokus kendali berpengaruh terhadap kinerja. lokus kendali dan keinginan untuk berhenti bekerja dikatakan oleh chan bila seseorang menilai dirinya memiliki kontrol/ penguasaan terhadap situasi, maka orang tersebut akan berkurang kecenderungannya untuk menganggap situasi yang dihadapinya sebagai suatu ancaman (bernard, 1998 dalam budi, 2006). berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk berhenti bekerja dapat terjadi dipengaruhi oleh kontrol kendali yang dimilikinya. robbins (1996) menyatakan bahwa lokus kendali merupakan prediktor yang kuat terhadap absensi dan keluarnya karyawan. bernard (1998) dalam budi (2006) memandang adanya keterkaitan lokus kendali dengan pengunduran diri. hal tersebut didukung dengan hasil penelitian spector (1982) yang menemukan bahwa salah satu pengaruh dari perasaan memiliki kontrol adalah dapat mengurangi pengunduran diri. hasil penelitian anderson menunjukkan bahwa perasaan tertekan dan ketidakpuasan akibat kerja yang dapat mengarah pada perasaan frustasi dapat diimbangi dengan lokus kendali, dimana lokus kendali internal seseorang akan bereaksi lebih konstruktif terhadap frustasi (bernard, 1998 dalam budi, 2006). hasil penelitian andrisani dan nestle (1976), organ dan greene (1974), harvey (1971) dan hasil penelitian budi (2006) menyatakan tentang keinginan untuk berhenti bekerja yang dimiliki oleh individu dengan lokus kendali internal lebih rendah dibandingkan dengan individu yang memiliki lokus kendali eksternal. secara spesifik, lokus kendali eksternal dianggap memperlihatkan tingkat yang lebih tinggi dalam keinginan untuk berhenti bekerja. harga diri dalam kaitannya dengan ambisi dan tingkat kinerja pribadi auditor individu dengan harga diri dalam kaitannya dengan ambisi yang tinggi memiliki tingkat kinerja pribadi yang lebih rendah. hal ini dikarenakan ambisi dapat menjadi suatu sifat yang mendorong karyawan untuk menempuh cara apapun untuk mendapatkan penilaian evaluasi yang baik sebagai ukuran kinerja, bukannya secara riil meningkatkan kinerja. dengan demikian harga diri dalam kaitannya dengan ambisi dapat memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kinerja pribadi auditor. pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 153 dari 166 lokus kendali dan komitmen pada organisasi locke, et al. (1981) dalam taufikur (2004) menyatakan bahwa lokus kendali merupakan salah satu variabel kepribadian yang berhubungan erat dengan komitmen. penelitian yang dilakukan oleh luthans, et. al (1987), kinichi dan vecchio (1994), coleman, et. al (1999) dalam retno (2005), taufikur (2004) dan retno (2005) menunjukkan bahwa lokus kendali berpengaruh terhadap komitmen. ketika lokus kendali internal bergabung dengan perusahaan, mereka cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokus kendali eksternal. hasil penelitian hollenbeck, dkk (1985) dalam taufikur (2004) menunjukkan bahwa lokus kendali internal lebih berkomitmen daripada lokus kendali eksternal. komitmen pada organisasi dan tingkat kinerja pribadi auditor wright dan bonett (2002) dalam cristina (2003) menyatakan bahwa beberapa penelitian melaporkan hubungan kuat dan positif antara komitmen dan kinerja (baver & green, 1998; stumpt & hotman, 1984), sedangkan hasil penelitian lainnya menunjukkan hasil positif yang moderat (adkins, 1995; saks, 1996), hasil positif yang lemah (decotiis & summers, 1987) dan hubungan yang negatif (wreight, 1997) antara komitmen dan kinerja. hasil penelitian somers dan birnbaum (1998) dalam muhsin (2004) menunjukkan komitmen pada organisasi berpengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kinerja. keller (1997) dalam muhsin (2004) tentang keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi sebagai prediktor job performance menunjukkan bahwa komitmen pada organisasi sebagai salah satu prediktor yang baik terhadap kinerja. mowday, et. al (1982) dalam yuke, dkk (2005) mengatakan bahwa komitmen karyawan yang tinggi menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang kurang memiliki komitmen. ferris (1981) menemukan bahwa kinerja profesional akuntan junior berhubungan dengan tingkat komitmen mereka pada organisasi. pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya (mowday, et. al dalam zainuddin, 2002). komitmen pada organisasi dan keinginan untuk berhenti bekerja joiner, et. al (2004) dalam santy (2005) melakukan penelitian terhadap perusahaan multinasional amerika serikat dan hasilnya memperlihatkan bahwa komitmen pada organisasi berhubungan negatif dengan keinginan untuk berhenti bekerja. mowday, et. al. (1982), ia memprediksikan dan menemukan bahwa perilaku individu yang memiliki komitmen pada organisasi besar, memiliki dampak pada keinginan untuk berhenti bekerja lebih rendah. menurut mathieu dan zajac (1990) dalam yuke, dkk (2005), komitmen pada organisasi behubungan positif dengan kehadiran dan berhubungan negatif dengan ketelatan dan pergantian pegawai. penelitian terdahulu secara konsisten menemukan hubungan negatif yang signifikan antara komitmen organisasi (berdasar ocq) dan maksud turnover (gregson, 1992 dalam kodir & didik, 2003). karyawan yang berkomitmen tinggi merasakan loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasinya sehingga hanya mempunyai sedikit alasan untuk keluar dari organisasi dan keinginan untuk bergabung dengan organisasi yang dipilihnya dalam waktu lama (mowday, et. al 1982). lachman dan aranya (1986) dalam santy (2005) melakukan penelitian dengan menyebarkan 810 kuesioner yang dikirimkan pada kap di kalifornia dan hasilnya menunjukkan bahwa komitmen pada organisasi merupakan salah satu prediktor terbaik untuk keinginan berhenti bekerja. pegawai yang mempunyai komitmen tinggi, memiliki probabilitas kecil keluar dari organisasi. menurut gibson, et. al (1997) dalam siti (2005) menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai komitmen tinggi dalam organisasinya erni suryandari 154 dari 166 mempunyai kemungkinan kecil mencari alternatif pekerjaan lain. metode penelitian subyek penelitian subjek dalam penelitian ini adalah staf auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik (kap) di yogyakarta, surakarta dan semarang yang terdaftar pada direktori ikatan akuntan indonesia (iai) per 31 januari 2007. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling, yaitu teknik convenience sampling. dalam metode ini, informasi akan dikumpulkan dari anggota populasi yang dapat ditemui dengan mudah untuk memberikan informasi tersebut. gambar 1. model penelitian jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dimana data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik (kap) di yogyakarta, surakarta dan semarang dengan bentuk data cross section, dimana data hanya diambil sekali. teknik pengumpulan data pengumpulan data dilakukan dengan metode survey, data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang disertai surat permohonan kepada pimpinan kap, yang dibagi secara langsung dan lewat pos kepada auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di yogyakarta, surakarta dan semarang. hrg diri dlm kaitannya dgn ambisi komitmen pada organisasi tingkat kinerja pribadi auditor keinginan untuk berhenti bekerja penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit lokus kendali pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 155 dari 166 definisi operasional dan pengukuran variabel variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit dimana bentuk-bentuk ppa yang diteliti adalah melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (underreporting of audit time), merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan (replacing and altering original audit procedures) dan penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur (premature signing–off of audit steps without completion of the procedure). melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya (underreporting of audit time) menurut otley dan pierce (1996) terjadi ketika auditor melakukan pekerjaan yang dibebankan dan tidak membebankan kepada orang lain. menurut otley dan pierce (1996) penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur premature signing–off of audit steps without completion of the procedure terjadi ketika auditor menghentikan langkah audit, tidak digantikan oleh langkah audit lain, tanpa menyelesaikan pekerjaan secara aktual. replacing and altering original audit procedures adalah merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan. kuesioner menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 7 dimana semakin mendekati 1 maka responden semakin tidak setuju dan semakin mendekati 7 maka responden makin setuju. variabel tingkat penerimaan (toleransi) responden terhadap bentuk-bentuk ppa menggunakan pertanyaan dari yuke, dkk (2005) yang mengadopsi pertanyaan donnelly, quirin & o’bryan (2003) dimana semakin tinggi nilai summed total dari keempat pertanyaan, maka semakin tinggi penerimaan terhadap penyimpangan perilaku dalam audit. variabel independen kuesioner menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 7 dimana semakin mendekati 1 maka responden semakin tidak setuju dan semakin mendekati 7 maka responden makin setuju. lokus kendali adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya (rotter, 1966 dalam priyono, 2002). pengukuran variabel lokus kendali menggunakan pertanyaan dari yuke, dkk (2005) yang mengadopsi pertanyaan dari spector (1988) dimana semakin tinggi nilai summed total dari keenam pertanyaan, maka semakin eksternal lokus kendali responden. kinerja adalah tingkat keberhasilan sesorang dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan. variabel ini merupakan penilaian perilaku dari sikap seorang terhadap pekerjaannya, yang ditunjukkan oleh skor total (miner, 1988 dalam yunianto, 2000). tingkat kinerja pribadi auditor menggunakan pertanyaan dari yuke, dkk (2005) yang memodifikasi pertanyaan dari robbins (1998) dimana semakin tinggi nilai summed total dari keempat pertanyaan, maka semakin tinggi kinerja auditor. keinginan untuk berhenti bekerja merupakan keinginan seseorang untuk mencari pekerjaan lain dan meninggalkan pekerjaan sekarang. keinginan untuk berhenti masih tetap berhubungan dengan organisasi dan belum diwujudkan untuk meninggalkan organisasi (abelson, 1987 dalam santy, 2005). keinginan untuk berhenti bekerja menggunakan pertanyaan dari yuke, dkk (2005) yang memodifikasi pertanyaan dari scandura & viator (1994), aranya, et. al (1982), senatra (1980), dillard & ferris (1979) dimana semakin tinggi nilai summed total dari ketiga pertanyaan, maka semakin tinggi keinginan untuk berhenti bekerja responden. harga diri menurut arndt (1974) dan pelham (1989) dalam bimo (1991) adalah evaluasi seseorang terhadap diri sendiri, evaluasi seseorang bahwa yang bersangerni suryandari 156 dari 166 kutan dapat mengerjakan sesuatu, ia adalah orang yang berharga. harga diri sebagai faktor penentu ambisi menggunakan pertanyaan dari yuke, dkk (2005) yang memodifikasi pertanyaan dari robbins (1998) dimana semakin tinggi nilai summed total dari keempat pertanyaan, maka semakin tinggi harga diri sebagai faktor penentu ambisi responden. komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri (weiner, 1982 dalam muhammad, 2003). komitmen pada organisasi menggunakan pertanyaan dari yuke, dkk (2005) yang memodifikasi pertanyaan dari mowday, et. al (1979) dimana semakin tinggi nilai summed total dari keempat pertanyaan, maka semakin tinggi komitmen pada organisasi yang dimiliki responden. evaluasi kenormalan data penelitian evaluasi ini untuk memastikan bahwa data yang terjaring sudah merepresentasikan karakteristik populasi (normal). kenormalan distribusi data penelitian dievaluasi menggunakan uji chi square, data yang memiliki nilai chi square dengan probabilitas lebih dari 0.05 berarti berdistribusi normal. uji kualitas data uji validitas variabel manifes adalah variabel yang langsung dapat diobservasi (diukur) secara langsung atau observable, sedangkan variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diobservasi atau unobservable secara langsung, tersusun dan diukur secara tidak langsung melalui variabel manifes atau variabel yang diamati. tingkat validitas setiap variabel indikator atau variabel manifes dalam mengukur variabel laten ditunjukkan dengan besarnya loading factor (λ), dimana makin besar loading factor (λ) menunjukkan indikasi bahwa variabel manifes makin valid sebagai instrumen pengukur variabel laten. evaluasi terhadap kemampuan mengukur variabel manifes dalam membentuk variabel laten dilakukan melalui signifikansinya dalam fungsi yang dibentuk, fungsi dengan nilai t-test lebih dari t-tabel sebesar 1.98 atau memiliki probabilitas kurang dari 0.05 dinyatakan signifikan sehingga dinyatakan valid (augusty, 2002). uji reliabilitas uji reliabilitas adalah suatu pengujian untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran tetap konsisten, bila dilakukan pengukuran lebih dari satu kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. reliabiltas dalam pengujian ini diuji berdasarkan konsistensi internal yang umumnya dilakukan dengan menghitung besarnya nilai construct reliability. besarnya construct reliability dapat dikatakan reliabel apabila nilainya lebih besar dari 0.7 (hair, et. al, 1998). uji hipotesis hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan matriks korelasi sebagai matriks input yang akan dianalisis dengan analisis jalur atau structural equation modeling. ukuran sampel ukuran sampel untuk analisis menggunakan sem, yang cukup adalah berkisar 100-200 (arief, 2004). pembentukan model pengujian ini ditujukan untuk menguji apakah model baik struktural dan pengukuran hasilnya dikatakan baik (fit) atau tidak. dikatakan fit apabila pengembangan model hipotetik secara konseptual dan teoritis didukung oleh data empirik. ada beberapa jenis yang bisa digunakan, diantaranya: chi-square (x2) model yang diuji akan dipandang baik atau memuaskan bila nilai chi-squarenya pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 157 dari 166 tinggi dengan p > 0.05 (hulland, et. al dalam augusty, 2002). cfi (comparative fit index) besaran indes ini adalah pada rentang nilai sebesar 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 mengidentifikasikan tingkat fit yang paling tinggi (hulland, et. al dalam augusty, 2002). indeks cfi adalah identik dengan relatif noncentrality index (rni) gfi (goodness of fit index) indeks kesesuaian (fit indekx) ini akan menghitung proporsi tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang diestimasi. gfi adalah sebuah non statistikal yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai 1.0 (perfect fit). nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah “better fit” (augusty, 2002). agfi (adjusted goodness of fit index) tanaka dan huba dalam agusty (2002) menyatakan bahwa gfi adalah analog dari r2 dalam regresi berganda. fit indeks ini dapat diadjust terhadap degress of fredom yang tersedia untuk menguji diterima atau tidaknya model (arbuckle dalam augusty, 2002). tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila agfi mempunyai nilai yang sama dengan atau lebih besar dari 0,90 (hair, et. al. dalam augusty, 2002). rmsea (the root mean square error of approximation) rmsea adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi chi-square statistik dalam sampel yang besar. nilai rmsea yang lebih kecil atau sama dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasarkan degrees of fredom (brown dan cudeck dalam augusty, 2002). pengujian persamaan struktural arief (2004) menyatakan bahwa keakuratan model struktural bisa dilihat melalui koefisien determinasi total atau squared multiple corelations yang disimbolkan dengan r2. seperti pada analisis regresi nilai r2 berkisar 0-1 dan model dikatakan baik bila koefisien makin besar (mendekati 1). fungsi persamaan struktural ini diperoleh dengan rumus sebagai berikut: ppa = _ + _1 lok +_2 tk + _3 kbk + + _4 hd + e tk = _ + _1 lok + _2 hd + _3 ko kbk = _ + _1 ko + _2 lok ko = _ + _1 lok dalam hal ini : ppa = tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit (variabel dependen) lok = lokus kendali (variabel independen) tk = tingkat kinerja pribadi auditor (variabel independen) kbk = keinginan untuk berhenti bekerja (variabel independen) ko = komitmen pada organisasi (variabel independen) hd = harga diri dalam kaitannya dengan ambisi (variabel independen) _ = intersep (konstanta) _1,_2,_3,_4 = koefisien korelasi e = error hasil dan pembahasan hasil pengumpulan data penelitian ini telah dilaksanakan melalui penjaringan data kepada 116 staff auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (kap) yogyakarta, surakarta dan semarang yang terdaftar pada direktori ikatan akuntan indonesia (iai) per 31 januari 2006. penjaringan data dilakukan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul, dari 116 eksemplar yang dibagikan sebanyak 5 eksemplar tidak kembali dan 3 eksemplar tidak diisi, sisanya sebanyak 108 eksemplar ditabulasi dan dapat dianalisis. erni suryandari 158 dari 166 evaluasi kenormalan data penelitian pengujian normalitas ini tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi keterwakilan populasi dalam sampel dikarenakan yang menjadi sampel adalah seluruh auditor atau populasi, melainkan untuk dasar dapat dipergunakannya statistik parametrik termasuk sem (structural equation model). kenormalan distribusi data penelitian dievaluasi menggunakan uji chi square, data yang memiliki nilai chi square dengan probabilitas lebih dari 0.05 berarti berdistribusi normal. dari hasil pengujian diketahui semua variabel terukur memiliki nilai chi square berkisar dari 0.003 sampai 3.276 dengan probabilitas berkisar dari 0.194 sampai 0.999, karena probabilitas lebih dari 0,05 berarti distribusinya normal. pembentukan model berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan di depan, peneliti mengembangkan model yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan. harga diri dalam kaitannya dengan ambisi dibentuk oleh empat pertanyaan, lokus kendali dibentuk oleh empat pertanyaan, tingkat kinerja pribadi auditor oleh empat pertanyaan, komitmen pada organisasi oleh empat pertanyaan, keinginan untuk berhenti bekerja oleh tiga pertanyaan dan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit oleh empat pertanyaan. evaluasi terhadap kecocokan model mendapatkan beberapa kriteria goodness fit index yang memenuhi syarat. parameter goodness fit index ditunjukkan pada tabel 1, terlihat semuanya memenuhi syarat atau cut of value yang direkomendasikan. gambar 2. model struktural ppa pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 159 dari 166 tabel 1 hasil goodness of fit model no index cut of value hasil keterangan 1 kai kuadrat kecil (p > 0.05) 280.13 baik 2 prob. x² ≥0.05 0.237 baik 3 cfi ≥ 0.90 atau mendekati 1 0.985 baik 4 gfi ≥ 0.95 atau mendekati 1 0.827 baik (moderat) 5 agfi ≥ 0.95 atau mendekati 1 0.787 baik (moderat) 6 rmsea ≤ 0.08 (kecil) 0.027 baik measurement model evaluasi terhadap kemampuan mengukur variabel manifes dalam membentuk variabel laten dilakukan melalui signifikansinya dalam fungsi yang dibentuk, fungsi dengan nilai t-test lebih dari t-tabel sebesar 1.98 atau memiliki probabilitas kurang dari 0.05 dinyatakan signifikan sehingga dinyatakan valid (augusty, 2002). selain harus valid, semua variabel manifes yang membentuk variabel laten juga harus berasal dari satu dimensi (unidimensi), evaluasi unidimensionalitas dilakukan melalui nilai koefesien reliabilitas konstruk yang dihasilkan, bila nilainya lebih besar dari 0.7 dinyatakan reliabel. gambar 3. nilai t-hitung pada setiap manifes erni suryandari 160 dari 166 tabel 2 hasil pengujian reliabilitas konstruk laten konstruk reliabilitas item λ se lokus 0.878 (reliabel) 1 0.598 0.642 2 0.835 0.304 3 0.719 0.483 4 0.793 0.371 5 0.699 0.511 6 0.772 0.404 harga diri 0.958 (reliabel) 1 0.915 0.163 2 0.914 0.165 3 0.929 0.138 4 0.934 0.128 kinerja karyawan 0.959 (reliabel) 1 0.916 0.162 2 0.921 0.151 3 0.936 0.125 4 0.921 0.153 keinginan berhenti bekerja 0.948 (reliabel) 1 0.922 0.150 2 0.921 0.152 3 0.936 0.124 komitmen organisasi 0.957 (reliabel) 1 0.905 0.182 2 0.921 0.152 3 0.934 0.128 4 0.926 0.143 penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit 0.954 (reliabel) 1 0.919 0.156 2 0.925 0.144 3 0.909 0.173 4 0.906 0.179 pada gambar 3 menunjukkan semua variabel manifes memiliki nilai t-hitung lebih dari t-tabel sebesar 1.98, berarti semuanya signifikan atau valid membentuk variabel laten. semua konstruk yang dibentuk juga diketahui memiliki koefesien reliabilitas lebih dari 0.7 berarti reliabel. tabel 2 memperlihatkan nilai koefisien reliabilitas konstruk pada setiap konstruk. analisis struktural model struktural yang dikembangkan peneliti memiliki empat fungsi regresi, fungsi pertama menjelaskan pengaruh variabel harga diri dalam kaitannya dengan ambisi (h_diri), lokus kendali (lokus) dan komitmen pada organisasi (komitmen) terhadap tingkat kinerja pribadi auditor (t_kinerja), fungsi kedua menjelaskan pengaruh variabel lokus kendali dan komitmen pada organisasi terhadap keinginan untuk berhenti kerja (kbk), fungsi ketiga menjelaskan pengaruh variabel lokus kendalu terhadap komitmen pada organisasi dan fungsi keempat menjelaskan pengaruh variabel harga diri dalam kaitannya dengan ambisi, lokus kendali, tingkat kinerja pribadi auditor dan keinginan untuk berhenti bekerja terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. lihat gambar 4 dan hasilnya pada tabel 3. pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 161 dari 166 gambar 4. fungsi dalam model ppa berdasarkan hasil pada tabel 3 dapat dijelaskan ; pada fungsi pertama variabel lokus kendali tidak signifikan mempengaruhi tingkat kinerja pribadi auditor, komitmen organisasi memberikan pengaruh lemah (10%), dan harga diri memberikan pengaruh kuat (1%). pada fungsi kedua lokus kendali tidak signifikan mempengaruhi keinginan berhenti bekerja, tetapi komitmen organisasi memberikan pengaruh sangat kuat (1%). pada fungsi ketiga lokus kendali tidak signifikan mempengaruhi komitmen organisasi. dan pada fungsi keempat semua eksogen yaitu harga diri, lokus kendali, tingkat kinerja pribadi auditor dan keinginan untuk berhenti bekerja signifikan mempengaruhi penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. dari fungsi keempat diketahui variabel lokus kendali signifikan mempengaruhi penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit dengan koefesien jalur sebesar 0.0635, nilai positif menjelaskan peningkatan lokus kendali dapat meningkatkan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. temuan ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan lokus kendali berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, berarti terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis. fungsi 1 fungsi 2 fungsi 3 fungsi 4 erni suryandari 162 dari 166 tabel 3 hasil pengujian struktural ppa fungsi endogen eksogen koef. jalur se t-hit r² 1 t_kinerja h_diri -0.3178 0.1006 -3.1574 *** 13.54% lokus -0.0588 0.0992 -0.5929 ns komitmen -0.1887 0.0963 -1.9596 * 2 kbk lokus -0.1143 0.0893 -1.2803 ns 32.50% komitmen -0.5555 0.0984 -5.6477 *** 3 komitmen lokus 0.0263 0.1047 0.2511 ns 0.07% 4 pppa h_diri 0.1221 0.0252 4.8441 *** 99.40% lokus 0.0635 0.0234 2.7165 *** t_kinerja -0.1653 0.0270 -6.1107 *** kbk 1.0256 0.1009 10.1691 *** sumber : hasil pengolahan data keterangan: * t-tabel(df 103;10%) = 1.66 ** t-tabel(df 103;5%) = 1.98 *** t-tabel(df 103;1%) = 2.624 ns non signifikan tingkat kinerja pribadi auditor memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit dengan koefesien jalur sebesar 0.1653, nilai negatif menjelaskan peningkatan tingkat kinerja pribadi auditor dapat menurunkan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. temuan ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan tingkat kinerja pribadi auditor berpengaruh negatif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, berarti terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis. keinginan untuk berhenti bekerja memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit dengan koefesien jalur sebesar 1.0256, nilai positif menjelaskan peningkatan keinginan untuk berpindah kerja dapat meningkatkan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. temuan ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan keinginan untuk berhenti bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, berarti terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis. harga diri dalam kaitannya dengan ambisi memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit dengan koefesien jalur sebesar 0.1221, nilai positif menjelaskan harga diri (ambisi) dapat meningkatkan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. temuan ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan harga diri dalam kaitannya dengan ambisi berpengaruh positif terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, berarti terdapat bukti empiris untuk menerima hipotesis. pembahasan hasil pengujian menunjukkan bahwa lokus kendali berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan lokus kendali dapat meningkatkan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian puji (2005) akan tetapi konsisten dengan penelitian yuke, dkk (2005). hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kinerja pribadi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 163 dari 166 hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat kinerja pribadi auditor dapat menurunkan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yuke, dkk (2005) dan puji (2005). hasil pengujian menunjukkan bahwa keinginan untuk berhenti bekerja berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan keinginan untuk berhenti bekerja dapat meningkatkan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yuke, dkk (2005) dan puji (2005). hasil pengujian menunjukkan bahwa harga diri dalam kaitannya dengan ambisi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan harga diri dalam kaitannya dengan ambisi dapat meningkatkan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. hasil penelitian ini berbeda dengan yuke, dkk (2005). model yang diajukan peneliti menunjukan adanya beberapa hirarki dalam kausalitasnya, tingkat kinerja pribadi auditor selain dibentuk oleh variabel manifesnya, juga memiliki hirarki atau dipengaruhi oleh harga diri. dengan demikian upaya mengendalikan penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit tidak dapat mengesampingkan harga diri atau ambisi yang ada pada auditor. besarnya pengaruh harga diri terhadap penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit secara tidak langsung melalui tingkat kinerja pribadi auditor sebesar 0.0525, pengaruhnya memiliki karakteristik sangat signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat kinerja pribadi auditor, dan tingkat kinerja pribadi auditor berpengaruh sangat signifikan dengan arah negatif terhadap penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit. jadi untuk menurunkan penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit tingkat kinerja pribadi auditor harus ditingkatkan dan harga diri (ambisi) harus diturunkan. variabel lokus kendali dan komitmen pada organisasi juga memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit melalui tingkat kinerja pribadi auditor seperti variabel harga diri. keduanya bahkan memiliki hirarki melalui variabel lain yaitu keinginan untuk berhenti bekerja, sehingga besarnya pengaruh tidak langsung lokus kendali sebesar -0.1216 merupakan gabungan dari dua hirarki tersebut, demikian juga dengan pengaruh tidak langsung komitmen pada organisasi sebesar -0.5386. pengaruh lokus kendali memiliki karakteristik tidak signifikan terhadap tingkat kinerja pribadi auditor dan keinginan untuk berhenti bekerja, sehingga dapat diabaikan. namun komitmen organisasi signifikan pada keduanya dengan arah negatif, sehingga pengaruhnya tidak dapat diabaikan. jadi untuk menurunkan penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit, komitmen terhadap organisasi harus ditingkatkan. penutup simpulan penelitian ini telah menemukan model struktural yang dapat menjelaskan kausalitas penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit, dalam model ini terungkap lokus kendali, tingkat kinerja pribadi auditor, keinginan untuk berhenti kerja dan harga diri dalam kaitannya dengan ambisi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. dalam pnelitian ini ditemukan juga tanggapan auditor terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, lokus kendali, tingkat kinerja pribadi auditor, keinginan untuk berhenti kerja, harga diri dalam kaitannya dengan ambisi dan komitmen pada organisasi mayoritas berada pada tingkatan sedang. berdasarkan hasil ini peneliti menyimpulkan: pertma, lokus kendali memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit. (= 0.0635, t-hit = 2.717). kedua, tingkat kinerja pribadi auditor memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan perilaku penyimerni suryandari 164 dari 166 pangan dalam audit. (= -01653, t-hit = 6.111). ketiga, keinginan untuk berhenti bekerja memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit. (= 1.0256, t-hit = 10.1691). terakhir, harga diri dalam kaitannya dengan ambisi memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit. (= 0.1221, t-hit = 4.844). saran model yang ditemukan menunjukan beberapa variabel yang menjelaskan penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit memiliki kausalitas yang bersifat hirarki. terlihat dalam model tingkat kinerja pribadi auditor dipengaruhi harga diri dalam kaitannya dengan ambisi, lokus kendali dan komitmen pada organisasi, berarti dalam upaya mengendalikan tingkat kinerja pribadi auditor agar penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit dapat diminimalkan tidak dapat mengabaikan variabel harga diri dalam kaitannya dengan ambisi, lokus kendali dan komitmen pada organisasi. demikian juga terhdap variabel keinginan untuk berhenti bekerja yang memiliki hirarki dengan lokus kendali dan komitmen pada organisasi, dan komitmen pada organisasi yang memilikii hirarki dengan lokus kendali. berdasarkan adanya hirarki tersebut peneliti menyarankan dalam upaya menekan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit harus dimulai dari harga diri dalam kaitannya dengan ambisi dan lokus kendali. unsur-unsur yang ada dalam kantor akuntan publik harus menjaga agar keinginan maju pada auditor (ambisi) ditempuh dengan cara yang baik atau legal, auditor juga harus meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan diri terhadap peristiwa yang menimpanya, terutama yang berkaitan dengan klien. keterbatasan meningkatnya ambisi (harga diri), kemampauan pengendalian diri (lokus kendali), tingkat kinerja, keinginan untuk berhenti bekerja, dan komitmen pada organisasi para auditor dalam kap-nya merupakan juga permasalahan sosial, sehingga dapat menjelaskan lebih komprehensip terhadap penerimaan perilaku penyimpangan dalam audit bila melibatkan faktor-faktor sosial tesebut. banyak teori telah menjelaskan bahwa faktor pendapatan, lingkungan kerja, jumlah perusahaan yang ada disekitar kap, gaya kepemimpinan dan beberapa faktor sosial lain sangat mempengaruhi muculnya variabel-variabel di atas. penelitian ini belum menyertakan faktor-faktor sosial tersebut, sehingga meskipun hasil penelitian sudah dapat menjelaskan penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, namun belum dapat menjelaskan apakah juga berkaitan dengan persoalan sosial indvidu auditor. peneliti menduga akan diperoleh penjelasan berbeda meskipun variabel dan model yang digunakan sama bila kap yang dianalisis dikhususkan pada kap ternama atau memiliki kemampuan finansial besar. daftar pustaka alderman, cw., and j.w. deitrick, 1978, “survey of the impact of time budgets on audit performance,” in proceeding , 456-474, american association southeastern regional meeting, sarasota, florida. akhmad s. u, 2005. “pengaruh orientasi etika terhadap hubungan antara time pressure dengan perilaku premature sign-off prosedur audit”, jurnal manajemen akuntansi dan sistem informasi vol. 5 no. 2 agustus 2005, 194-212. augusty f, 2002. structural equation modeling dalam penelitian manajemen, undip, semarang. barbara g. t & linda j. f, 1996. using multivariate statistics, california state university, nortoridge. bimo w, 1991. “hubungan antara persepsi mengenai sikap orang tua dengan harga diri para siswa sekolah menengah umum tingkat atas pengaruh karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan… 165 dari 166 (sma) di propinsi jawa tengah”, tesis, ugm. budi c, 2006. “hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan transaksional-transformasional dan internalitas locus of control dengan intensi turn over pada agen penjualan asuransi di pt asuransi jiwa jaminan 1962 regional jateng”, tesis, ugm. cristina s, 2003. “hubungan tekanan anggaran waktu dengan perilaku disfungsional serta pengaruhnya terhadap kualitas audit”, tesis, ugm. donelly, david p., jeffrey j. o., and david q., 2003, “ auditor acceptance of dysfunctional audit behavior: an explanatory model using auditors personal characteristiss,” journal of behavioral research in accounting: vol 15: 87-107. ferris, k., 1981, “ organizational commitment and performance in a profesional accounting firm.” accounting organizations and society 6: 317-325. gable, m., and f. deangello, 1994, “locus of control, machiavellianism, and managerial job performance,” journal of psychology128: 599-608. imam g & fuat, 2005. structural equation modeling: teori, konsep dan aplikasi dengan program lisrel 8.54, badan penerbit universitas diponegoro, semarang. kinicki, a. j., and r. p. vecchio, 1994, “influences on the quality of supervisor-subordinate relations: “the role of time-pressure”, organizational behavior 15: 75-82. kodir & didik a, 2003. “pengaruh komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja dan keinginan karyawan untuk berpindah (studi empiris pada kantor akuntan publik di jawa)”, jurnal manajemen akuntansi dan sistem informasi, vol 2 januari 2003, 46-63. luthans, f., d. bacack, and l. taylor, 1987, “organizational commitment: analysis of antecedents”, human relations 40(4): 219-236 luth, nursal, 1995, sosiologi, jakarta: pt galaxy puspa mega. margheim, l., and k. pany, 1986, “quality control premature sign off, and underreporting of time: some empirical findings” auditing: journal of practice and theory 7:5063. malone, c.f., and r.w. robberts, 1996, “factors associated with the insidence of reduced audit quality behaviors”, auditing: a journal of parctice and theory 15(2) 49-644. mowday r., l. w. porter, and r.m. steers, 1982, employee-organizational linkages, new york, ny: academic press. muhammad f.h, 2003. “keterkaitan faktorfaktor organisasional, individual, konflik peran, perilaku etis dan kepuasan kerja akuntan manajemen”, tesis tidak dipublikasikan, ugm. muhsin, 2004. “pengaruh desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pemda”, tesis, ugm. organ, d.w., and c.n. greene, 1974, “the perceived purposefullnesso of job behavior: antecedents of consequences”, academy of management journal, 17: 69-78. outley, d., and b. pierce, 1995, “the control problem in public accounting firms: an empirical study of the impact of leadership style”, accounting, organizations, and society 20: 405-420. porter, l. steers, r. mowday. r, and boulian p., 1974, ”organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians”, journal of applied psychology: vol. 59. erni suryandari 166 dari 166 priyono, p.p, 2002. “pengaruh locus of control terhadap hubungan antara ketidakpastian lingkungan dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen”, jurnal riset akuntansi indonesia vol 5 (1) januari, 119-136. puji m, 2005. “analisis penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior: pendekatan karakterisrtik personal auditor (studi empiris pada kantor akuntan publik di jawa)”, jurnal manajemen akuntansi dan sistem informasi vol 5 no. 2 agustus 2005, 213-226. putri n, 2005. “analisis perbedaan perilaku etis auditor di kap dalam etika profesi (studi terhadap peran faktorfaktor individual: locus of control, lama pengalaman kerja, gender dan equity sensitivity)”, sna viii solo, 15-16 september, 617-630. robbins, stephen p., 2001, perilaku organisasi, (judul asli organizational behavior concept, controversies, applications 8th edition) jilid i, penerjemah hadyana pujaatmaka, jakarta: pt prenhallindo. rhode, j.g., 1978, “ survey on the influence of selected aspects of the auditor’s work environment on professional performance of certified public accountants.” issued as the independent auditor’s work environment: a survey, new york, ny: american institute of certified public accountants. retno p. a. k, 2005. “locus of control sebagai moderator hubungan antara persepsi tentang dukungan organisasi dan kepercayaan terhadap pemimpin dengan komitmen organisasi”, tesis, ugm. robert g. h, 1997. “pengaruh pendidikan formal, pengalaman dan locus of control pada hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja/kepuasan kerja”, tesis, ugm. solar, d., and d. bruehl, 1971, “machiavellianism and locus of control: two conceptions of interpersonal power.” psychological reports 29: 1079-1082. spector, p. g. , 1982, “behavior in organization as a function of employee’s locus of control” psycological bulletin 91: 482-497. saifuddin a, 2002. penyusun skala psikologi, pustaka pelajar ofset, yogyakarta. santy s, 2005. “determinan dan konsekuensi perilaku disfungsional auditor”, tesis tidak dipublikasikan, ugm. siti n.k., 2005. “pengaruh profesionalisme terhadap keinginan berpindah dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening”, jurnal manajemen akuntansi dan sistem informasi vol 5 no. 2 agustus 2005, 140-160. sri m, 1991. statistika untuk ekonomi, lembaga penerbit fe ui, jakarta. taufikur r, 2004. “peran komitmen pada tujuan dan lokus of control dalam hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial”, tesis, ugm. yuke i., thio, a.p., mukhlasin., “hubungan karakteristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit”, makalah sna viii solo, 1516 september, 929-940. yunianto p, 2000. “analisa hubungan antara faktor-faktor motivasi kerja dengan kinerja karyawan di pt pln (persero) distribusi jateng”, tesis, ugm. zainuddin, s.p. 2002. komitmen organisasi, www.e-psikologi.com http://www.e-psikologi.com/ sapa paradigma baru sistem akuntansi sektor publik jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 27-36, januari 2002 issn: 1411-6227 27 sapa paradigma baru sistem akuntansi sektor publik dalam pelaksanaan otonomi daerah lilis setiatiti e-mail: lilis.setiatiti@yahoo.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract with the enactment of the law on regional autonomy and its implementing regulations, has led to changes in many aspects of local government birokrase environment. sapa is a new paradigm scores within the public accounting system in anticipation of the implementation of regional autonomy. sapa give a new alternative in local government accounting system previously used single entry. sapa implementation is expected to improve the performance and direction of pemangunan area. by sapa performance reports will be more comprehensive local, regional wealth will always be detected, accounting more secure, can be used as a reference for more accurate budgeting. besides, the sapa accounting information will be more accurate for local governments to make decisions because of the financial statements which are presented not only with cash flow considerations. key words : sapa, regional autonomy, government accounting system, performance. abstrak dengan berlakunya undang-undang tentang otonomi daerha serta peraturan pelaksanaannya, telah mendorong berbagai perubahan dalam berbagai aspek dilingkungan birokrase pemerintah daerah. sapa merupakan paradigma baru sistim akuntansi dilingkungan sekor publik dalam mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. sapa memebrikan alternatif baru dalam sistim akuntansi pemerintah daerah yang sebelumnya menggunakan single entry. dengan diterapkannnya sapa diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan arah pemangunan didaerah. dengan sapa laporan kinerja daerah akan lebih komprehensif, kekayaan daerah akan selalu terdeteksi, akuntansi pertanggungjawaban lebih terjamin, dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih akurat dalam penyusunan anggaran. disamping itu dengan sapa informasi akuntansi akan menjadi lebih akurat bagi pemerintah daerah untuk pengambilan mailto:lilis.setiatiti@yahoo.com lilis setiatiti – sapa paradigma baru sistem akuntansi sektor publik… 28 keputusan karena laporan keuangan yang disajikan tidak hanya sekedar dengan pertimbangan aliran kas. kata kunci: sapa, otonomi daerah, sistem akuntansi pemerintah, kinerja. pendahuluan kegiatan pengelolaan keuangan sebagaian besar merupakan kegiatan pengelolaan anggaran (budget) yang berkaitan erat dengan sistem anggaran dan sistem pengendalian anggaran yang digunakan. anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk periode tertentu di masa yang akan datang. dalam hal ini, pengertian anggaran mencakup anggaran perusahaan, anggaran negara atau anggaran pemerintah, dan anggaran untuk lembaga-lembaga lainnya. menurut devey (1982), anggaran bagi organisasi pemerintah diperlukan untuk melaksanakan fungsinya seperti fungsi penyediaan, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, fungsi perwakilan, fungsi koordinasi dan perencanaan. disamping itu, anggaran juga mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang amat hakiki dalam kehidupan kita karena anggaran ditetapkan dengan persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat (legislatif). praktek anggaran yang diterapkan oleh pemerintah di berbagai negara dan daerah, di waktu lalu mempunyai seperangkat kategori anggaran yang berbeda dan tidak dikoordinasikan untuk masing-masing fungsi. akan tetapi dalam perkembangan pemikiran mengenai penganggaran modern seperti penganggaran program, diupayakan untuk menggabungkan yang tidak terkoordinasi itu ke dalam suatu sistem yang dikombinasikan ke dalam suatu alat tunggal yang menggambarkan pilihan kebijaksanaan. demikian juga anggaran daerah yang lazim disebut anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) telah diupayakan agar disusun secara terpadu mencakup semua fungsi anggaran. secara umum anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) merupakan gambaran keseluruhan perencanaan keuangan dan program kerja pemerintah daerah yang disusun secara sistematis dalam jangka waktu satu periode anggaran. penyusunan anggaran memuat secara ringkas taksiran pencapaian sasaran yang dinyatakan secara kualitatif dalam jumlah nilai mata uang, baik berupa pendapatan maupun belanja daerah. anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) juga dapat dikatakan sebagai rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan kebijaksanaan yang telah diterapkan yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam bentuk angka dan disusun secara sistematis untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 27-36, januari 2002 29 periode anggaran. rencana kerja yang dijabarkan dalam ukuran angka-angka selanjutnya dimaksudkan agar dapat membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam usaha melaksanakan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. terdapat beberapa unsur penting yang terkandung dalam anggaran pendapatan belanja daerah (apbd), antara lain : (1) rencana keuangan merupakan hasil dari suatu proses perkiraan dan penentuan secara matang tentang sumber-sumber penerimaan untuk digunakan membiayai kewajibankewajiban atau tugas-tugas usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (2) rencana kerja pemerintah daerah suatu penentuan dan pengambilan keputusan terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebijaksanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam pola dasar, repelita daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) atau sekarang diganti menjadi rencana strategis daerah (renstrada) (3) perkiraan penerimaan dan pengeluaran daerah : suatu proses perkiraan yang disusun secara sistematis, merupakan penetapan proyeksi penerimaan dan pengeluaran, terlebih dahulu disusun pengeluaran, kemudian direncanakan penerimaan, sehingga jumlah penerimaan harus bisa menutupi jumlah pengeluaran selanjutnya. lalu penerimaan dan pengeluaran tersebut dinyatakan dalam bentuk angka yang disusun berdasarkan pengelompokkan perkiraan struktur anggaran yang ditetapkan. (4) perkiraan kelompok penerimaan yang disebut juga target penerimaan dan perkiraan kelompok pengeluaran yang disebut kredit anggaran. periode anggaran pendapatan belanja daerah disesuaikan dengan periode anggaran pendapatan belanja daerah. peranan anggaran berkenaan dengan pentingnya anggaran tersebut tentunya dalam setiap tahapan proses dalam siklus atau garis edar anggaran yang diperlukan dalam suatu sistem pengelolaan antara lain mencakup aspek sistem akuntansi yang dianut dan aspek pengendalian anggaran itu sendiri yang merupakan bagian dari proses pengawasan anggaran disamping aspek lainnya seperti aspek pemeriksaan. pentingnya sistem pengelolaan anggaran disamping untuk mencapai tujuan sebagaimana telah dipaparkan di atas, secara khusus antara lain juga diperlukan agar fungsi-fungsi dari anggaran itu sendiri dapat terwujud, seperti: (1) alat penentuan hasil kegiatan dan posisi keuangan fungsi ini berkenaan dengan laporan keuangan berkala. anggaran merupakan alat untuk menunjukkan hasil realisasi keuangan dari kegiatan penyelenggaraan lilis setiatiti – sapa paradigma baru sistem akuntansi sektor publik… 30 pemerintah umum dan pembangunan serta pelayanan masyarakat seperti seberapa banyak uang dibelanjakan, untuk apa dan dimana sekaligus sebagai alat untuk mengikuti perkembangan dan untuk menunjukkan posisi keuangan. (2) alat kebijaksanaan dan perencanaan fungsi ini mencerminkan dalam penyusunan anggaran kebijakan (policy). dalam hal ini anggaran merupakan :  alat untuk pembahasan dan penentuan tujuan dan sasaran kebijakan (policy objectives) atas dasar hasil perencanaan strategis dan ketersediaan sumber-sumber untuk pencapaian tujuan kebijakan dimaksud.  alat yang memungkinkan perencana berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan dan perencanaan pengadaaan sumber-sumber pembiayaan.  alat alokasi dana kepada berbagai program yang memerlukan keputusan politis mengenai skala prioritas alokasi yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.  alat untuk menentukan tingkat kemajuan yang dicapai dari suatu sudut kebijakan, appropriasi, alokasi belanja dan estimasi pendapatan harus sedemikian rupa agar efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan dari tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat yang telah ditetapkan. (3) alat manajemen pelaksanaan fungsi manajemen pelaksanaan tercermin dalam anggaran manajemen yang merupakan :  alat untuk mengupayakan agar program berupa pernyataan mengenai rencana kerja, pelaksanaan dan hasilnya diharapkan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan  alat untuk menentukan tingkat kemajuan yang dicapai dari sudut manajemen pelaksanaan. (4) alat pengendalian pengawasan anggaran merupakan alat pemantau keuangan dan operasional untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan dan sebagai alat pemeriksaan untuk mengukur dan menentukan tingkat kamajuan dan keberhasilan pengelolaan keuangan yang dicapai dari sudut kebijakan dan manajemen pelaksanaan. hasil pemeriksaaan merupakan umpan balik dan dijadikan bahan dalam meneliti dan mengevaluasi kemajuan dan penyimpangan dalam hubungan sebab akibatnya agar dapat dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan serta penyempurnaan perencanaan berikutnya. hal ini penting agar pelaksanaan dapat dilakukan secara ekonomis dan efisien dan efktif untuk mencapai tujuan dan sasaran tugas umum pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang telah ditetapkan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 27-36, januari 2002 31 (5) alat akuntabilitas fungsi ini berkenaan dengan anggaran sebagai sarana pertanggungjawaban atas setiap perencanaan yang dilakukan dan hasil yang dicapai apakah maksimal atau belum. paradigma baru sistem akuntansi fenomena yang sudah terjadi saat ini dan telah menjadi kebiasaan birokrasi keuangan sejak jaman dahulu adalah masih banyak sistem kerja pemerintah yang menyimpang dalam hal pengelolaan anggaran seperti adanya istilah penghabisan anggaran yang tersisa pada setiap akhir tahun anggaran dengan mengadakan kegiatan yang sia-sia (mubazir). karena ada anggapan apabila tidak dihabiskan maka jumlah anggaran berikutnya akan dipotong/dikurangi. menurut wahyu purwanto, se. akt, staf biro keuangan pemda daerah istimewa yogyakarta, bahwa salah satu indikator penyebabnya antara lain banyaknya kelemahan dalam sistem akuntansi dan sistem pengendalian anggaran yang dianut oleh pemerintah. kelemahan tersebut dikarenakan oleh pembukuan yang dilakukan masih dengan dasar kas (cash basis) dan dengan menggunakan metode single entry. akibatnya berdampak : (1) pembukuan keuangan bersifat parsial jadi hanya memusatkan pada aliran kas saja (2) tidak menyediakan informasi aktiva/pasiva (3) hanya menunjukkan akuntabilitas kas (4) tidak menunjukkan akuntabilitas aktiva/pasiva. solusi dari kelemahan tersebut adalah dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan pengendalian anggaran yang dianut oleh pemerintah sehingga mampu mengatasi kelemahan yang terjadi dengan jalan : metode pembukuan dalam sistem akuntansi yang digunakan harus atas dasar akrual (acrual basis) dengan menggunakan metode double entry. sebagai akibat positif dari pembukuan atas dasar akrual yaitu dengan adanya laporan keuangan yang lebih informatif tentang kondisi aktiva/pasiva. berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah daerah istimewa yogyakarta telah melakukan uji coba penerapan pembukuan atas dasar akrual dengan menggunakan metode double entry yang dikenal dengan istilah “sistem akuntansi dan pengendalian anggaran” atau sapa. namun berdasar informasi yang ada bahwa ujicoba tersebut belum sepenuhnya berhasil sempurna karena penerapannya masih sulit untuk dapat menerapkan acrual basis. karena itu penerapannya sekarang masih berorientasi pada cash basis walaupun telah menggunakan metode double entry. disamping itu, mereka belum memperoleh kepastian kelanjutan dari sistem ini dikarenakan adanya rencana pemerintah untuk lilis setiatiti – sapa paradigma baru sistem akuntansi sektor publik… 32 menetapkan sistem baru yang dikenal dengan “standar akuntansi keuangan sektor publik” atau saksp. menariknya sistem ini secara umum persis dengan sistem sapa yang diterapkan oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta sebelumnya. namun walaupun begitu, keduanya merupakan metamorfosis dari sistem keuangan pemerintahan yang sedang berjalan. sistem informasi akuntansi dengan menggunakan metode pencatatan tunggal (single entry) sebagaimana digunakan di lingkungan pemerintah daerah pada umumnya, sudah tidak ada lagi menjawab kebutuhan keuangan daerah baik untuk saat ini maupun untuk waktu yang akan datang. hal ini disebabkan banyaknya kelemahan-kelemahan yang begitu mendasar dan sistem keuangan sekarang relatif kurang dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. perlakuan akuntansi dengan berdasarkan pada metode kas (cash basis) merupakan penyebab dari kelemahan sistem tersebut dikarenakan pada kenyataannya dalam transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah terdapat beberapa bagian yang pencatatannya harus dikelompokkan atau dilakukan dengan metode akrual (akrual basis) pengalaman dilapangan membuktikan bahwa pencatatan dengan sistem single entry tidak dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya dan telah menimbulkan banyak distorsi dalam laporan keuangan daerah dan pada gilirannya akan berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat serta analisa atas laporan keuangan yang menjadi semakin tidak jelas. berdasarkan alasan-alasan tersebut dirasarakan sudah saatnya sistem akuntansi dengan metode berbasis kas perlu disempurnakan dengan sistem akuntansi berpasangan dengan gabungan metode berbasis kas dan akrual. penerapan sistem akuntansi berpasangan diharapkan dapat menjawab kebutuhan manajemen pemerintah daerah dan mampu menyediakan data serta informasi keuangan untuk kebutuhan. analisa dan pengambilan keputusan sesuai dengan jenjang yang ada dan sekaligus sebagai alat pengawasan serta pengendalian anggaran yang akan berjalan. penerapan dari sistem akuntansi dan pengendalian anggaran atau disebut juga sapa, memiliki tujuan dan sasaran tersendiri. tujuan yang hendak dicapai dari sistem sapa ini antara lain : (1) memperkenalkan prinsip dasar akuntansi berpasangan dengan metode pencatatan accrual basis agar dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. (2) menyediakan data dan informasi keuangan yang relevan sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenjang keuangan serta memadukan antara sistem akuntansi dengan pengendalian anggaran. informsi yang dihasilkan dapat jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 27-36, januari 2002 33 digunakan sebagai umpan balik bagi kepentingan perencanaan pemrograman dan penganggaran. (3) hasil sistem sapa digunakan sebagai alat pengendalian keuangan daerah guna mencegah adanya kebocoran secara dini atas setiap transaksi keuangan daerah. sedangkan sasaran yang hendak dicapai dengan penerapan metode pembukuan berpasangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain : (4) laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan daerah (5) meningkatkan tertib administrasi (6) meningkatkan sistem yang teratur dalam unit kerja terkait (7) optimalisasi pengelolaan sumber daya dan dana (8) dapat mengelola data keuangan cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat, cepat, tepat dan akurat. (9) sebagai umpan balik, perencanaan, pemrograman, anggaran serta pengawasan. (10) pengendalian dan pengawasan anggaran dan operasional (11) menciptakan informasi keuangan yang lebih terinci (12) pengamanan terhadap harta kekayaan pemerintah daerah (13) sesuai otonomi daerah sistem akuntansi dan pengendalian anggaran dirancang dengan memperhatikan pengembangan sistem tersebut untuk kebutuhan yang akan datang, misalnya sistem pencatatan aktiva, piutang, hutang dan informasi lainnya sesuai dengan penyajian laporan akuntansi keuangan daerah yang layak. sistem sapa didesain cukup fleksibel terhadap keutuhan akan penyesuaian struktur anggaran, apabila terjadi perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan secara khusus agar sistem tersebut lebih luwes dan dapat dimodifikasi setiap saat sesuai dengan perkembangan kebutuhan itu sendiri. sistem akuntansi berpasangan yang dianut sapa memiliki ciri-ciri umum antara lain: (1) berorientasi pada kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam peraturan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan daerah. (2) perpaduan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi keuangan yang berorientasi pada standar yang berlaku secara umum serta mempertimbangkan kemudahan di dalam pelaksanaannya. (3) pencatatan didasarkan pada akuntansi berpasangan (double entry) dengan memberikan kemungkinan adanya peluang bagi perbaikan dan penyempurnaan yang akan datang. (4) laporan yang disajikan adalah laporan keuangan dalam bentuk neraca dan surplus, defisit laporan cash flow, realisasi anggaran dan laporan manajemen sesuai dengan kebutuhan. lilis setiatiti – sapa paradigma baru sistem akuntansi sektor publik… 34 (5) pencatatan berorientasi pada akuntansi dana (fund accounting) akan tetapi dalam proses penerapannya disesuaikan secara bertahap dengan kebutuhan pemerintah daerah. sistem akuntansi pengendalian anggaran memiliki beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut : (1) dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan dan pengendalian keuangan daerah guna mencegah terjadinya kemungkinan kebocoran secara dini setiap ada transaksi keuangan daerah. (2) dapat menggambarkan kenyataan situasi keuangan daerah yang sebenarnya. (3) dapat dijadikan acuan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan daerah. (4) dapat menyediakan data dan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan manajemen keuangan daerah. (5) informasi yang dihasilkan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan pemrograman dan pengangguran keuangan. (6) dapat mengolah data keuangan dalam jumlah yang relatif banyak dalam waktu yang relatif singkat dan menghasilkan informasi keuangan secara cepat, tepat dan akurat. (7) dapat menghasilkan informasi keuangan yang terinci serta sumber dana yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. (8) dapat memberikan informasi mengenai keberadaan asset-asset pemerintah daerah informasi posisi keuangan keungan daerah. faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sapa khususnya pada pemerintah daerah istimewa yogyakarta dikaitkan dengan teori strenght, weakness, opportinities, treat (swot) adalah sebagai berikut : faktor internal kekuatan (strength) (14) adanya dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan sapa (15) adanya komitmen pengelola keuangan daerah akan tugas dan tanggung jawab dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. (16) adanya kemauan untuk maju dan mengembangkan diri dalam rangka menjawab kebutuhan dalam manajemen keuangan daerah khususnya laporan keuangan yang mencerminkan potensi dan kemampuan keuangan daerah. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 27-36, januari 2002 35 (17) tersedianya sarana dan prasarana yang relatif memadai guna kelancaran pelaksanaan sapa. kelemahan (weakness) (18) terbatasnya penerapan sapa yakni hanya untuk pengelolaan keuangan daerah saja. (19) kondisi ruangan yang relatif tidak kondusif bagi penerapan sapa khususnya mengenai sistem komputerisasi yang relatif kecil. (20) terbatasnya dana operasional dan biaya untuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah khususnya sapa. faktor eksternal peluang (opportunities) (21) adanya dukungan pemerintah pusat terhadap penerapan sapa pada pemerintah daerah istimewa yogyakarta dengan memberikan kesempatan, sarana dan pelatihan bagi tenaga operasional. (22) adanya komitmen pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah departemen dalam negeri dan departemen keuangan untuk mengembangkan suatu sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah yang mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan manajemen keuangan daerah serta dalam rangka penyesuaian akibat perkembangan situasi dan kondisi yang dinamis. (23) adanya tuntutan masyarakat agar lembaga publik mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang dalam hal ini adalah keuangan daerah yang tercermin dari laporan keuangan yang transparan dan menggambarkan akuntabilitas pasiva dan aktiva daerah. (24) dampak kebijakan politik khususnya dampak kebijakan politik khususnya mengenai otonomi daerah akan sangat mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan daerah yang selama ini daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat sehingga muncul semacam budaya “menunggu petunjuk atasan”. ancaman (treat) (25) belum jelasnya aturan perundangan tentang penerapan sapa dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga saat ini masih belum diperoleh kejelasan tentang kelanjutan penerapan sapa dalam pengelolaan keuangan daerah. (26) situasi politik dan ekonomi yang kurang kondusif berdampak buruk pada penerapan sapa karena orientasi dan energi pemerintah pusat telah terfokus pada situasi ekonomi dan politik saat ini. lilis setiatiti – sapa paradigma baru sistem akuntansi sektor publik… 36 penutup sistem keuangan daerah yang telah berjalan sudah banyak mengalami metamorfosis sistem dalam perkembangannya. diantaranya yang telah dibahas seperti sistem akuntansi dan pengendalian anggaran (sapa) dan sistem akuntansi keuangan sektor publik (saksp). banyaknya kekurangan maupun kelemahan yang terjadi bukanlah faktor utama tidak sempurnannya perjalanan sistem keuangan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, melainkan faktor sumber daya manusianya. bagaimanapun dan apapun jenis sistem keuangan yang ingin digunakan, bila faktor manusianya hanya ingin mencari keuntungan dari berbagai sisi semua sistem keuangan tidak akan berjalan dengan baik. penyimpanganpenyimpangan yang terjadi merupakan gejala-gejala hancurnya moral manusia yang akan berakibat kemunduran sistem keuangan yang berjalan di negara ini. karena itu dalam metamorfosis sistem keuangan yang akan terjadi hendaknya memikirkan pula aspek dari faktor sumber daya manusianya juga. dengan sumber daya manusianya yang sudah baik berarti telah mempunyai landasan atau pegangan yang kuat untuk melangkah ke depan, sehingga sistem keuangan mampu mencapai tujuan yang hendak dicapai. daftar pustaka abdul halim, 2001, manajemen keuangan daerah “bungan rampai edisi i, upp amp ykpn, yogyakarta. davey, k.j, 1998, pembiayaan pemerintah daerah, univ. indonesia. revrisand baswir, 1995, akuntansi pemerintah indonesia, bpfe, yogyakarta. pemda diy, 2001, sistem akuntansi dan pengendalian anggaran, yogyakarta. jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 2, hal: 105-127, juli 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan metode general price level accounting david sukardi kodrat international business management universitas ciputra david.kodrat@ciputra.ac.id abstract the recent economic matters of indonesia is sign of inflation. inflation is a rise in the general level prices over time of a specific set of goods and services. in indonesia, inflation rate is reported based on consumer price index until 2007 always more than 5 percent unless in 1985 as 4.3 percent. the latest five year from 2003 to 2007 are 6.8%, 6.06%, 10.4%, 14,8% and 6.4%. it showed that a rise in the prices of a goods and services are influenced directly to change of purchasing power and production cost or the factors of production. although the inflation is under two digits, inflation only above five percent is too high if its compare to gross national product. generally, financial statements are arranged based on historical cost accounting (hca). by using this method, financial statements are arranged by using the price of transaction arise. as tool of measure or exchange in economy is used a monetary unit. inflation is caused a monetary unit to be not stable. financial statement is arranged based on historical cost accounting not reflecting a change of purchasing power. financial statement that reflect a change of purchasing power is general price level accounting. this research uses case and field study by using purposive sampling. analysis are using the number of dollar (nod) attribute and the command over good (cog) attribute. nod attribute is used to test that financial statements are interpretative and cog attribute is used to test that financial statements are relevance. the result of nod attribute shows from 27 item, there are 92,59 percent is interpretative and the result of cog attribute, there are 74,07 percent is relevance. it means that financial statement is arranged by using general price level accounting more interpretative and relevance than financial statement that arranged by using historical cost accounting. keywords: inflation, general price level accounting, historical cost accounting, nod attribute, cog attribute. pendahuluan kondisi perekonomian indonesia saat ini diwarnai dengan situasi inflasi, yaitu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. di indonesia, laju inflasi berdasarkan indeks harga konsumen sampai tahun 2007 selalu lebih dari 5 persen kecuali pada tahun 1985 sebesar 4,3 persen (http://www.bi.go.id). bahkan lima tahun terakhir dari tahun 2003 s/d 2007 besarnya adalah 6,8%, 6,06%, 10,4%, 14,8% dan 6,40% (http://web. worldbank.org). ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat dan perubahan biaya produksi atau factor-faktor produksi (djojohadikusumo, 1990). walaupun angka inflasi tersebut di bawah dua digit, namun inflasi di atas 5 persen saja sudah cukup tinggi, apalagi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan nasional dan mailto:david.kodrat@ciputra.ac.id http://www.bi.go.id/ david sukardi kodrat 106 dari 127 penduduk (oppusunggu, 1992). secara umum, laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode nilai historis (historical cost accounting). penggunaan metode ini mensyaratkan penggunaan angka-angka dalam laporan keuangan berdasarkan harga-harga yang timbul dari transaksi. sebagai alat pengukur/ pertukaran di dalam perekonomian digunakan satuan unit moneter. kondisi inflasi menyebabkan satuan unit moneter menjadi tidak stabil. sehingga penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli. artinya bahwa pemikiran klasik tentang prinsip historical cost disempurnakan dalam pemikiran neo klasik yang menekankan pada postulat unit pengukuran yang memperhitungkan perubahan general price level dan tetap mempertahankan prinsip historical cost. hal tersebut berarti bahwa dalam kondisi tertentu laba atau rugi yang dihasilkan oleh akuntansi atas dasar nilai historis tidak menggambarkan perubahan status ekonomik perusahaan yang sesungguhnya (suwardjono, 2005:359) dan perubahan harga (turunnya daya beli uang). akibatnya laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan metode nilai historis menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan daya beli yang ada. artinya akuntansi konvensional perlu dilengkapi data daya beli dengan cara yang layak. berkaitan dengan hal tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi dan interpretasi laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan metode general price level accounting bila diterapkan pada masa ini. kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya soetjipto, 2000 dan iven-ivonne, 2002 (leng, 2002) adalah penelitian ini menguji tentang relevansi dan interpretatif laporan keuangan keuangan yang disusun dengan metode general price level accounting dibandingkan dengan metode historical cost accounting. sementara kedua peneliti tersebut hanya menguji perbedaan rasio keuangan yang disusun dengan metode general price level accounting dan metode historical cost accounting tanpa mengguji esensi angka yang dikandungnya. artinya dengan dilakukannya penelitian ini jika terbukti bahwa laporan keuangan yang disusun dengan metode general price level accounting lebih relevan dan interpretatif maka analisis yang dilakukan soejitpto (2000) dan iven-ivonne (2002) menjadi lebih bermanfaat. tinjauan literatur dan fokus penelitian informasi dan laporan keuangan standar akuntansi keuangan (s.a.k par 10) menyebutkan bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan bersifat umum dan tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. sfac no. 1 menyebutkan tiga fokus tujuan pelaporan keuangan terdiri dari fokus luas, fokus sempit dan fokus final. fokus luas (broad focus) yaitu memberi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit. fokus sempit (narrow focus) yaitu memberi informasi yang berguna untuk menilai jumlah, waktu dan prospek penerimaan kas (yang belum pasti) dari dividen, bunga, pinjaman yang jatuh tempo dan penerimaan dari penjualan, piutang atau saham. fokus final yaitu memberi informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap kekayaan itu (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumbersumber itu kepada lambaga lain atau pemilik perusahaan) dan pengaruh transaksi, kejadian dan klaim terhadap kekayaan itu. fokus final terutama berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan modal; pengukuran prestasi dan laba perusahaan; penilaian likuiditas, solvabilitas dan arus dana; pengelolah dan prestasi manajemen; dan penjelasan-penjelasan dan interpretasi manajemen. agar memenuhi tujuan pelaporan keuangan maka informasinya pun harus berkualitas. relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 107 dari 127 karakteristik kualitas informasi akuntansi, menurut sfac no. 2 dibagi menjadi kualitas primer dan kualitas sekunder. kualitas primer terdiri dari relevan dan dapat dipercaya. relevan adalah kemampuan informasi untuk mempengaruhi pengambil keputusan dengan mengubah atau menguatkan perkiraan sebelumnya tentang hasil dan akibat tindakan atas suatu kejadian. agar informasi relevan maka informasi harus mempunyai nilai prediktif, mempunyai nilai umpan balik dan disajikan tepat waktu. reliability (dapat dipercaya) adalah kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi benar-benar bebas dari kesalahan dan bias serta menyajikan dengan benar apa yang seharusnya disajikan. agar dapat dipercaya maka informasi harus dapat diuji kebenarannya (variability), netral dan disajikan dengan benar (representational faithfulness). laporan keuangan (financial statement) dan pelaporan keuangan (financial reporting). akuntansi berkepentingan tidak hanya dengan laporan keuangan tetapi lebih berkepentingan dengan pelaporan keuangan. laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan. laporan keuangan dan pelaporan keuangan memang akan menuju ke tujuan yang sama, tetapi beberapa informasi tertentu yang relevan akan lebih efektif disampaikan melalui media pelaporan keuangan dengan tetap menfokuskan laporan keuangan sebagai media utama dan pusat perhatian pelaporan keuangan (a central of financial reporting) (sfac no. 6). secara skematik, hubungan antara tujuan, informasi, elemen dan media pelaporan mengisyaratkan bahwa struktur akuntansi harus mempunyai suatu kerangka dasar untuk menentukan informasi apa saja yang dapat masuk ke dalam laporan keuangan dan informasi apa yang lebih baik disajikan melalui media lain selain laporan keuangan utama. laporan keuangan utama dianggap sebagai laporan keuangan formal dan merupakan informasi minimal yang harus disediakan oleh akuntansi. kerangka akuntansi yang sekarang berjalan (di amerika) masih dilandasi oleh konsep obyektivitas dan keterujian data walaupun karakteristik relevansi merupakan pertimbangan utama (kodrat, 2006: 79). faktor lingkungan akan menentukan tujuan pelaporan keuangan apa yang akan dicapai oleh informasi akuntansi. tujuan pelaporan akan menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan kepada pihak yang dianggap berkepentingan. informasi yang telah dipilih dan dinilai relevan akan menentukan elemen laporan keuangan yang dapat mempresentasikan keadaan fisik maupun nonfisik perusahaan dan hasil pengukurannya secara obyektif akan dituangkan dalam media utama berupa laporan keuangan. pelaporan keuangan terdiri dari beberapa elemen. menurut sfac no. 3 dan kemudian diganti dengan sfac no. 6 elemen pelaporan keuangan terdiri dari: aktiva, kewajiban, ekuitas, setoran pemilik (investment by owners), distribusi pada pemilik (distribution to owners), comprehensive income, income, revenue, expenses, gains dan losses. comprehensive income (penentuan laba) lebih penting daripada penentuan net worth karena pemegang saham sama halnya dengan pemilik mengharapkan untuk menge-tahui hasil investasi dalam perusahaan. dalam sub bab berikutnya akan dibahas mengenai konsep laba dan modal. konsep-konsep laba dan pemeliharaan modal konsep laba menurut edwards dan bell (1961: 59) adalah business profit terdiri dari: (1) current operating profit, kelebihan nilai keluaran yang dijual dari harga perolehan dan (2) realizable cost saving, kenaikan harga perolehan aktiva yang ada di perusahaan selama periode tertentu. realizable cost saving diganti dengan istilah holding gain and losses karena istilah david sukardi kodrat 108 dari 127 tersebut lebih dapat diterima oleh akuntan (kam, 1986: 235). laba ekonomi adalah perbedaan antara present value dari net cash flows yang diharapkan antara dua titik pada suatu waktu tertentu selain additional investment by dan distribution to owner. laba ekonomi terdiri dari: (1) expected income atau distributable cash flow dan (2) unexpected income. current operating profit sama dengan expected income dan holding gain and losses sama dengan unexpected income (revsine, 1979: 517). lebih lanjut dijelaskan bahwa laba dari konsep current cost accounting merupakan laba ekonomi pada pasar persaingan sempurna (revsine, 1973: 88). pemisahan antara current operating profit dan holding gain and losses kurang berarti karena keputusan manajemen seraca langsung mempengaruhi kedua hal tersebut (drake dan dopuch, 1965 dan prakash dan sunder, 1979). pada pendekatan semantik untuk mengukur laba, modal harus konstan. modal konstan adalah jumlah yang dapat dikonsumsi seseorang selama suatu periode dan tetap sebaik permulaan (as well off) pada akhir periode (hicks, 1946: 172). konsep modal konstan dapat dinyatakan dengan: dalam ukuran uang (capital maintenance concept) dan dalam ukuran daya beli (physical capital maintenance concept). oleh karena itu, financial capital maintenance concept memasukkan unsur holding gain and losses. physical capital maintenance concept tidak memasukkan unsur holding gain and losses. konsep general price level accounting konsisten dengan physical capital maintenance concept, yang tidak memasukkan keuntungan atau kerugian elemen-elemen moneter ke dalam komponen laba tetapi dianggap sebagai penyesuaian modal. sfac 33 menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian daya beli atas elemen-elemen moneter dan perubahan harga perolehan berlaku bersih dari inflasi tidak boleh dimasukkan dalam laba. pengertian akuntansi inflasi kelemahan yang mendasar dari konsep historical cost accounting adalah asumsi bahwa nilai uang stabil atau dengan kata lain perubahan nilai dalam unit moneter tidak material. adanya kenyataan bahwa harga-harga selalu berubah, mendorong para ahli mencari model yang sudah memperhitungkan perubahan tingkat harga. akuntansi inflasi merupakan suatu proses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan perubahan tingkat perubahan harga, informasi yang dihasilkan menunjukkan ukuran satuan mata uang dengan tingkat harga yang berlaku (na'im, 1989: 7). perubahan harga perubahan harga terjadi apabila harga barang dan jasa berbeda dari harga sebelumnya di pasar yang sama baik di pasar masukan, pasar keluaran atau di kedua pasar itu. perubahan harga barang dan jasa dapat disebabkan oleh karena perubahan sosial politik, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah dan perubahan daya beli uang. istilah daya beli mengacu pada kemampuan membeli barang dan jasa dengan sejumlah uang tertentu dibandingkan dengan apa yang dapat dibeli dengan jumlah yang sama pada suatu waktu. ditinjau dari karakteristik perubahan harga barang dan jasa, ada tiga jenis perubahan harga (hendriksen, 1992:40): (1) perubahan tingkat harga umum, (2) perubahan tingkat harga khusus dan (3) perubahan tingkat harga relatif. semua perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap relevansi pengukuran dalam akuntansi yang menggunakan unit moneter sebagai satuan pengukuran. perubahan tingkat harga umum terjadi sebagai akibat perubahan dalam unit moneter. perubahan ini dapat disebabkan oleh perubahan penawaran dan permintaan barang dan jasa secara umum, kecepatan peredaran uang yang lebih besar atau lebih kecil daripada perubahan dalam total penawaran barang dan jasa di dalam perekonomian dan oleh perubahan harga dunia atas komoditi pokok. perubahan daya relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 109 dari 127 beli umum digunakan untuk mengukur daya beli umum. perubahan tingkat harga khusus menggambarkan perubahan dalam nilai tukarnya. perubahan harga di pasar masukan mengakibatkan kenaikan atau penurunan biaya atau beban perusahaan dan perubahan harga di pasar keluaran menyebabkan pergeseran dalam pendapatan (dengan asumsi bahwa perubahan harga tidak mempengaruhi kuantitas barang yang dijual). perubahan tingkat harga khusus dapat disebabkan oleh perubahan selera, kemajuan teknologi, spekulasi, perubahan alami atau perubahan dalam penawaran produk tertentu atau sebagai akibat dalam perubahan nilai uang. perubahan tingkat harga relatif menggambarkan laju atau arah perubahan harga khusus yang berbeda dari indeks seluruh harga. jadi perubahan dalam struktur harga atau perubahan dalam harga satu jenis komoditi dibandingkan dengan harga seluruh barang dan jasa. pengaruh perubahan harga relatif tidak dapat diukur dan diungkapkan sepenuhnya kecuali jika perkiraan itu disesuaikan untuk perubahan nilai uang dan untuk perubahan harga khusus. jadi, dapat dikatakan bahwa perubahan harga relatif merupakan perubahan harga khusus dengan mengeluarkan pengaruh daya beli uang. perubahan pos-pos nonmoneter dalam laporan keuangan tidak mengakui perubahan yang disebabkan oleh perubahan harga tetapi hanya yang disebabkan oleh kuantitas pada saat realisasi melalui penjualan dan pada saat pembelian (rosenfield, 1981: 98). aicpa task force on conceptual framework menyatakan hal tersebut sebagai berikut: at present, changes accounted for are almost exclusively transaction and other changes in the price factor ..... only on limited situations are changes now recorded based on changes in the factor alone essentially only to implement the lower of cost and market rules for inventories and marketable securities. perubahan harga pada saat realisasi melalui penjualan meliputi tiga jenis perubahan harga yaitu: (1) perubahan harga di pasar, disebabkan oleh perubahan antara harga pada saat dibeli dan harga pada saat dijual, (2) kesempatan yang dibuat produsen (producer's margin) disebabkan oleh tambahan manfaat dari aktiva seperti adanya guna waktu, guna tempat dan guna bentuk dan (3) kenaikan atau penurunan harga jual disebabkan oleh perubahan harga sebelum aktiva dijual. perubahan yang disebabkan oleh perubahan harga saat aktiva dijual tidak dapat diketahui secara pasti (chambers, 1966: 252). pengakuan penurunan harga biasanya tidak diakui sebelum penjualan, pengecualian pada pengakuan kerugian sejumlah tertentu aktiva yang dapat segera dijual. ada perbedaan perlakuan kerugian antara aktiva tetap dan aktiva lancar. pada aktiva lancar, saat aktiva tersebut diharapkan dapat digunakan atau dijual, maka bukti sementara ini sudah cukup untuk mengakui adanya kerugian. pada persediaan, harga pasar dihapus bila lebih rendah dari harga perolehan semula untuk mendapatkan persediaan itu, pada aktiva tetap yang diharapkan dapat diterima, perubahan harga atau perubahan nilai sementara belum diakui. penurunan harga pasar aktiva tetap dicatat sampai aktiva tersebut dinyatakan atau ditetapkan menjadi aktiva yang tidak bermanfaat (apb statement no, 4 par 183). akuntansi konvensional (conventional accounting) seluruh proses akuntansi pada dunia usaha pada umumnya selalu mendasarkan diri pada postulat unit of measure yang mengakibatkan keterbatasan atas informasi yang terkandung dalam unit moneter yang sifatnya tergantung pada kemampuan daya belinya (harahap, 1995: 35). di sisi lain disadari pula bahwa stable monetary unit tersebut pada kenyataannya tidak ada. penggunaan nilai historis dalam akuntansi finansial disebabkan karena beberapa alasan (soetjipto, 2004: 4). pertama, relevan dalam pembuatan keputusan david sukardi kodrat 110 dari 127 ekonomi. bagi manajer dalam membuat keputusan masa depan diperlukan data transaksi masa lalu. kedua, nilai historis yang berdasarkan data obyektif dapat dipercaya, dapat diaudit dan lebih sulit untuk memanipulasi bila dibandingkan dengan nilai yang lain seperti current cost ataupun replacement cost. ketiga, karena telah disepakati berlakunya prinsip akuntansi pada penggunaan nilai historis memudahkan untuk melakukan perbandingan baik antara industri maupun antar waktu untuk suatu industri. dapat disimpulkan bahwa cost principle mudah ditelusuri kebukti aslinya. kelemahan penggunaan nilai historis (muljono, 1995: 48-49) antara lain: 1) adanya pembebanan biaya yang terlalu kecil karena pendapatan untuk suatu hal tertentu pada saat tertentu akan dibebani biaya yang didasarkan pada suatu nilai uang yang telah ditetapkan beberapa periode yang lalu pada saat pencatatan terjadinya biaya tersebut. 2) nilai aktiva yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan harga daya beli uang terakhir. di samping itu juga terjadi perubahanperubahan kurs yang cepat atas aktiva dan pasiva dalam valuta asing yang dikuasai persahaan sehingga mengalami kesulitan dalam perhitungan selisih kurs yang tepat. 3) alokasi biaya untuk depresiasi, amortisasi akan dibebankan terlalu kecil dan mengakibatkan laba dihitung terlalu besar. 4) laba/rugi yang terjadi yang dihasilkan oleh perhitungan laba/rugi yang didasarkan pada asumsi adanya stable monetary unit tersebut tidaklah riil apabila diukur dengan perkembangan daya beli uang yang sedang berlangsung. 5) perusahaan tidak akan memperahankan real capital-nya dan ada kecenderungan terjadinya kanibalisme terhadap modal sehubungan dengan pembayaran pajak perseroan dan pembangian laba yang lebih besar daripada semestinya. 6) menyalahi mathematical principle karena berbagai himpunan yang tidak sama dijumlahkan menjadi satu. 7) di samping hal-hal di atas akan timbul kesulitan-kesulitan bagi manajemen perusahaan apabila harus mendasarkan pada laporan akuntansi yang disusun atas dasar asumsi adanya stable monetary unit. model akuntansi pada masa inflasi untuk menyelesaikan masalah penyajian informasi keuangan berkaitan dengan adanya perubahan harga ini ada beberapa konsep yang dapat diterapkan yaitu: (1) konsep current cost accounting (istilah ini sama dengan replacement cost accounting ataupun current reproduction value accounting). konsep ini mempertahankan satuan pengukuran tetapi menyimpang dari historical cost accounting. untuk selanjutnya konsep ini tidak akan dibahas dalam penelitian ini dan (2) konsep constant dollar accounting (istilah ini sama dengan stabilized accounting ataupun general price level accounting atau current purchasing power accounting. konsep ini merubah satuan pengukuran tetapi mempertahankan model pelaporan atas dasar historical cost. konsep lain yang tidak begitu banyak penganutnya yaitu konsep penyesuaian laba terhadap pengaruh inflasi oleh profesor lawson (hadibroto, 1987: 127). lawson menyatakan bahwa untuk mengetahui laba yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi perlu digunakan laporan keuangan berdasarkan cash flow selama periode yang bersangkutan, karena cash flow tersebut telah diukur dengan nilai uang sebenarnya untuk masa itu. konsep general price level accounting masalah akuntansi yang berhubungan dengan perubahan harga pertama kali disajikan secara sistematis dalam artikel effects of inflation on german accounting (sweeney, 1927:180-191). sweney mengemukakan konsep dan prosedur untuk general purchasing power accounting di relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 111 dari 127 amerika. gagasan dasar dari general purchasing power accounting tidak berubah sampai sekarang, hanya mengalami perkembangan saja (paton dan littleton, 1940: xv). gagasan ini timbul dari pentingnya kualitas informasi yang disediakan oleh akuntan untuk manajemen dan para pemakai informasi keuangan lainnya. bagi manajemen informasi keuangan bermanfaat untuk mengetahui alokasi sumber dana perusahaan dan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, sehinga informasi ini dapat digunakan manajemen untuk membuat keputusan yang akan datang. masalah dasar dalam perusahaan (edwards dan bell, 1961: 20) adalah: (1) berapa jumlah aktiva yang seharusnya tersedia pada suatu waktu? (2) dalam bentuk apa sebaiknya aktiva tersebut dimiliki? dan (3) bagaimana seharusnya aktiva tersebut dibiayai? masalah itu bila diperhatikan merupakan masalah ekspansi, masalah komposisi aktiva dan masalah pendanaan. informasi akuntansi akan bermanfaat untuk mengambil keputusan bila data tersebut dapat diperbandingkan antar periode. data akuntansi merupakan campuran antara data dari periode sebelumnya dengan data periode sekarang, sehingga data akuntansi periode sebelumnya perlu disesuaikan dengan perubahan daya beli. untuk menyajikan elemen-elemen laporan keuangan menurut perubahan tingkat daya beli yaitu dengan menggunakan indeks harga. proses yang diperlukan untuk melakukan konversersi tersebut sebagai berikut: 1) mendapatkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan historical cost accounting. 2) mendapatkan dan menentukan indeks harga umum yang akan digunakan untuk penyesuaian, terdiri dari indeks harga yang meliputi umur aktiva dan pasiva paling lama. 3) mengklasifikasikan elemen-elemen di laporan keuangan menurut pos-pos moneter dan nonmoneter. 4) menyesuaikan pos-pos moneter dengan faktor konversi indeks harga, untuk menyatakan nilai aktiva dengan nilai uang menurut harga yang berlaku sekarang. 5) menghitung laba atau rugi yang timbul karena memiliki pos-pos moneter. masalah-masalah yang timbul dalam menerapkan konsep general price level accounting meliputi masalah: penyusunan laporan keuangan pada tahun tertentu (date), penggunaan indeks (indeks) dan masalah penggolongan pos moneter dan pos non moneter (rosenfield, 1981: 116). penyusunan laporan keuangan pada tahun berjalan (date). informasi untuk tahun yang sedang berjalan harus disajikan dalam suatu batas kemampuan daya beli umum pada tahun yang sedang berjalan pula. untuk mengatasi masalah ini, maka konsep general price level accounting perlu dibatasi dengan tingkat kemampuan daya beli umum di masa lampau dengan menggunakan tahun dasar. penggunaan indeks. tingkat inflasi dapat ditentukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan gross national product (gnp) deflator dan angka indeks harga. dengan gnp deflator tingkat inflasi ditentukan menurut tingkat kenaikan harga umum semua barang dan jasa yang dihitung dalam penentuan gnp. angka indeks harga merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat barang pada suatu tingkat harga barang tersebut pada tahun dasar yang dipilih berdasarkan keadaan ekonomi yang normal. pos moneter dan pos nonmoneter. aktiva moneter adalah uang atau suatu klaim untuk menerima sejumlah uang yang jumlahnya tetap tanpa dipengaruhi harga barang atau jasa tertentu di masa yang akan datang. utang moneter adalah suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya tetap tanpa dipengaruhi harga atau jasa tertentu di masa yang akan datang. arti ekonomi dari aktiva dan utang moneter sangat tergantung pada tingkat harga umum, walaupun faktor-faktor lainnya seperti kemampuan kreditur untuk membayar dapat juga mempengaruhi. semua david sukardi kodrat 112 dari 127 aktiva dan utang yang tidak mempunyai sifat moneter disebut nonmoneter. arti ekonomi elemen-elemen nonmoneter sangat tergantung pada nilai barang dan jasa tertentu. pemisahan elemen-elemen moneter dan nonmoneter ini perlu dilakukan dalam penerapan metode general price level accounting karena elemen-elemen moneter itu sudah dicatat dalam rupiah sekarang, sehingga tidak perlu dibuat penyesuaian. elemen-elemen nonmoneter masih menggunakan rupiah masa sebelumnya sehingga perlu dilakukan penyesuian menjadi rupiah sekarang. tujuan konsep general price level accounting konsep general price level accounting tidak dimaksudkan untuk menggantikan prinsip historical cost accounting. metode ini bertujuan untuk menunjukkan akibat perubahan harga terhadap posisi dan hasil usaha perusahaan yang ditunjukkan sebagai informasi tambahan terhadap lapororan yang disusun dengan historical cost accounting. adapun tujuan konsep general price level accounting adalah (baridwan, 1985: 91-92): 1) metode ini menyajikan informasi tentang akibat perubahan harga terhadap usaha perusahaan, informasi seperti ini berguna bagi manajemen dalam melakukan penilaian terhadap kemajuan usaha perusahaan karena unit moneter yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan unit moneter yang mempunyai daya beli sama. 2) general price level accounting meningkatkan daya banding (comparability) dari laporan keuangan antar periode dalam suatu perusahaan. penggunaan metode ini membuat unit moneter dalam laporan keuangan tahun lalu sebanding dengan daya beli rupiah laporan keuangan tahun berjalan, sehingga lebih dapat dibandingkan. 3) general price level accounting yang dilaporkan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan historical cost accounting dapat meniadakan pengaruh perubahan harga tanpa struktur akuntansi yang baru. kontroversi penggunaan general price level accounting dalam penyusunan laporan keuangan. kontroversi yang berkaitan dengan kerelevanan general price level accounting telah dan masih berlangsung hingga saat ini. sejumlah argumentasi yang mendukung telah dikembangkan (schroeder & clark, 1995). pertama, laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan tingkat harga umum atau dengan kata lain disajikan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan perubahan kemampuan atau daya beli (purchasing power) dari bermacammacam aset dan klaim dalam perusahaan. sedangkan laporan yang disajikan berdasarkan tingkat harga umum menyajikan data yang mencerminkan purchasing power dari aset dan klaim dalam mata uang tertentu dalam akhir periode. argumentasi kedua menyatakan bahwa conventional historical cost accounting tidak mengukur pendapatan (income) dengan sewajarnya sebagai hasil matching rupiah dalam laporan laba rugi. beban-beban yang telah terjadi pada periode sebelumnya dikontrakan dengan pendapatan-pendapatan yang umumnya dicerminkan dalam nilai rupiah tertentu pada saat ini. general price level accounting menyediakan konsep matching pendapatan dan beban yang lebih baik karena menggunakan nilai uang konstan (common value). ketiga, general price level accounting relatif mudah diterapkan. hanya sekedar mengganti nilai lama dengan nilai saat ini. general price level accounting mencerminkan konsep terakhir dari general accepted accounting principles. sebagai akibatnya, dirasa relatif lebih obyektif dan dapat diuji kebenarannya. karakteristik tersebut yang menyebabkan general price level accounting lebih dapat diterima dibanyak perusahaan dibanding current relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 113 dari 127 value accounting. keempat, general price level accounting menyediakan informasi yang relevan bagi manajemen dalam evaluasi dan penggunaanya. jadi laba dan rugi berdasarkan tingkat harga umum dihasilkan dari penanganan item-item moneter yang merefleksikan respons manajemen terhadap inflasi. pada akhirnya, general price level accounting menyajikan pengaruh inflasi secara umum terhadap laba dan menyediakan hasil investasi yang lebih realistis. relevansi lebih berkepentingan dengan masa sekarang dan masa mendatang. karena itu informasi yang didasarkan pada nilai historis dianggap kurang relevan untuk tujuan pengambilan keputusan khususnya dalam kondisi ekonomi yang cenderung mengalami inflasi. di sisi lain, penolakan terhadap general price level accounting didasarkan pada beberapa argumentansi berikut ini. pertama, kebanyakan studi empiris mengindikasikan bahwa relevansi dari informasi tingkat harga umum juga lemah atau dengan kata lain tidak dapat diterima. penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan lebih dapat memberikan jaminan sebelum adanya kesimpulan yang dapat dicapai sehubungan dengan tingkat relevansi informasi tingkat harga umum dan kemampuan untuk menginterpretasikan hal tersebut secara penuh. kedua, tingkat harga umum merubah rekening hanya untuk perubahaan dalam tingkat harga secara umum dan tidak merubah rekening kedalam tingkat harga tertentu. jadi penanganan laba dan rugi untuk aset-aset non moneter tidak diakui dan para pengguna data yang disesuaikan pada tingkat harga umum mungkin mempercayai bahwa perubahan nilai-nilai telah berkorespondensi dengan nilai-nilai saat itu. ketiga, pengaruh atau akibat adanya inflasi akan berbeda dalam berbagai perusahaan. perusahaan-perusahaan yang intensif modal akan lebih dipengaruhi oleh inflasi dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang dipenuhi dengan aset-aset jangka pendek. keempat, biaya-biaya dimplementasikan lebih besar dari nilai pokoknya dalam general price level accounting dibanding benefitnya. beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh financial accounting standard board (fasb) di usa juga masih tidak membeberkan kepastian mengenai perlu tidaknya penggunaan general price level accounting, diantaranya: 1) statement no. 33 yang mengharuskan beberapa perusahaan tertentu untuk menyajikan informasi tambahan dengan menggunakan general price level accounting dan current cost accounting. 2) statement no. 82 menyatakan bahwa informasi tambahan dengan general price level accounting dan current cost accounting sebaiknya disajikan tetapi tidak diharuskan (statement no. 82 untuk mengganti statement no. 33). 3) pernyataan standar akuntansi keuangan di indonesia bahwa informasi tambahan antara lain mengenai pengungkapan pengaruh perubahan harga bersifat tidak mengikat. metode penelitian sumber data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas dan indeks harga konsumen. data laporan keuangan diperoleh dari bursa efek jakarta dan indonesian capital market directory. data indeks harga konsumen diperoleh dari biro pusat statistik. teknik sampling populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan air minum dalam kemasan (amdk) yang telah go publik. penelitian ini tidak menggunakan seluruh populasi namun mengunakan sample. teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. adapun kriteria yang digunakan adalah: (1) menjadi market leader di industri air minum (market share > 40%); (2) kelengkapan data. berdasarkan teknik pengambilan david sukardi kodrat 114 dari 127 sample tersebut digunakan pt. aqua golden mississippi, tbk sebagai sample. metode analisis sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka analisis pengaruh perubahan daya beli pada laporan keuangan pt. aqua golden mississippi selama kurun waktu 2006 – 2007 akan dihitung dengan menggunakan metode general price level accounting. elemen-elemen laporan keuangan disajikan dalam laporan keuangan setelah disesuaikan dengan perubahan daya beli (davidson, 1976: 20): 1) kas dan piutang dagang tidak perlu disesuaikan dengan perubahan daya beli, tetapi pada laporan keuangan yang diperbandingkan perlu ada kesamaan daya beli. penyesuaian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: angka indeks pada tahun 1 ----------------------------------------------- x kas / piutang dagang angka indeks pada tahun dasar 0 2) persediaan dikonversikan dengan cara sebagai berikut: angka indeks pada tahun ini ---------------------------------------- x harga perolehan persediaan angka indeks saat perolehan besarnya harga perolehan persediaan tergantung dengan metode yang digunakan (fifo, lifo, rata-rata, dan lain-lain) dan penggunaan metode tersebut harus konsisten. 3) pembayaran di muka (prepayment) disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan perubahan daya beli saat dilakukan pembayaran. nilai konversinya adalah: angka indeks pada tahun ini ----------------------------------------------- x pembayaran dimuka angka indeks saat pembayaran 4) investasi disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan perubahan daya beli saat investasi terjadi. penyajiannya adalah sebesar: angka indeks pada tahun ini ----------------------------------------------- x nilai investasi angka indeks saat investasi terjadi 5) aktiva tetap dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan perubahan daya beli saat aktiva tersebut dimiliki. besarnya nilai konversi adalah: angka indeks pada tahun ini ----------------------------------------------- x harga perolehan aktiva tetap angka indeks saat aktiva dimiliki 6) hutang lancar tidak perlu dinilai kembali karena sudah secara langsung mengikuti perubahan daya beli kecuali apabila ingin diperbandingkan dengan laporan keuangan lainnya. 7) kontrak pemeliharaan/langganan (advances on maintenance contracts) diukur dengan nilai konversi sebesar: angka indeks pada tahun ini -------------------------------------------------------x kas yang dibayar angka indeks selama masa pemeliharaan 8) hutang jangka panjang tidak perlu dinilai kembali karena sudah secara langsung mengikuti perubahan daya beli kecuali apabila ingin diperbandingkan dengan laporan keuangan lainnya. 9) pajak yang ditangguhkan (differed income taxes) dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah akumulasi dari penghematan pajak (tax savings) dan disajikan dalam laporan keuangan relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 115 dari 127 setelah disesuaikan dengan perubahan daya beli sebesar nilai yang akan dibayar, sehingga pajak yang ditangguhkan tidak perlu lagi disesuaikan dengan perubahan daya beli. 10) modal saham preferen dapat digolongkan sebagai elemen moneter dan elemen non moneter tergantung keadaannya. 11) modal saham biasa diukur dengan selisih antara total aktiva yang telah disesuaikan dengan perubahan daya beli dengan total hutang yang telah disesuaikan dengan perubahan daya beli ditambah modal saham preferen. 12) pendapatan dan biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu elemen moneter dan elemen non moneter. sifat dari rekeningrekening tersebut menjadi dasar dalam pengklasifikasiannya. 13) number of dollar adalah selisih antara pos non moneter periode t dengan pos non moneter periode t-1. 14) command over good adalah jika selisih elemen yang telah disusun berdasarkan rupiah konstan dikali dengan indeks harga konsumen maka sama dengan selisih unit. laporan keuangan yang telah disusun dengan metode general price level accounting dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun dengan historical cost accounting. kedua laporan keuangan dianalisis dengan menggunakan nod (number of dollar) attribute untuk mengetahui bahwa laporan keuangan tersebut interpretatif dan dianalisis dengan cog (command over good) attribute untuk mengetahui bahwa laporan keuangan tersebut relevan. dari hasil analisis tersebut selanjutnya dilakukan analisa. elemen laporan keuangan dikatakan relevan > 1.600.000 unit dan interpretatif bila selisih elemen yang telah disusun berdasarkan rupiah konstan dikali dengan indeks harga konsumen sama dengan selisih unit. apabila prosentase elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sesuai dengan nod attribute dan cog attribute > 50%, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan relevan dan interpretatif. uji relevan dan interpretatif setiap elemen neraca laporan keuangan yang disusun dengan metode historical cost accounting tidak interpretatif dan tidak relevan, sehingga untuk memberi arti dalam setiap elemen keuangan sulit (sterling, 1975: 46). sterling mengemukakan hal tersebut sebagai berikut: 1) i am unable to interpret the figures. i don't know how to place them in an “if ........ then ...... statement. thus, i don't think they meet the interpret ability criterion. however, my inability to interpret them may be due to a deficiency in my thinking rather them a deficiency in the figures. therefore, instead of concluding that they are not interpretable, i will challenge the readers to provide an interpretation. 2) i have not been able to find decision models that specify the figures. thus,i don't think they meet the relevance (or usefulness) criterion. again, however, since i may have overlooked the decision models that specif these figures, i will challenge the readers to demonstrate their relevant rather than concluding than they are irrelevant. 3) the figures clearly do not measure the cog attribute. there is no way to interpret them prepare financial in physical units. pendapat robert r. sterling didukung pula dengan pendapat paul david sukardi kodrat 116 dari 127 rosenfield. rosenfield (1975: 46) menyatakan bahwa: present financial statements have two mayor defects in addition to incorporating arbitrary allocation that limit their usefulness: 1) they use a criterion of success or failure, more or less money, that is less relevant to the users than another criterion that can be used, more or less general purchasing power. 2) they emphasize a stable relationship, historical cost. nod (number of dollar) attribute digunakan untuk mengetahui bahwa laporan keuangan tersebut interpretatif. cog (command over good) attribute digunakan untuk mengetahui bahwa laporan keuangan tersebut relevan. elemen laporan keuangan dikatakan relevan atau interpretatif bila lebih besar sama dengan 1.600.000 unit. uji beda uji t untuk elemen neraca dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara laporan keuangan tahun 2006 yang telah disusun dengan metode general price level accounting dengan laporan keuangan tahun 2007. uji t dilakukan dengan spss 15. hipotesisnya adalah laporan keuangan tahun 2006 yang telah disusun dengan metode general price level accounting tidak berbeda secara signifikan dengan laporan keuangan tahun 2007. hal ini disebabkan karena laporan keuangan tahun 2006 telah disesuaikan daya belinya. hasil dan pembahasan penyusunan laporan keuangan dengan metode general price level accounting, dilaksanakan dengan mengelompokkan pos-pos neraca menjadi pos moneter dan pos non moneter. elemen moneter pada akhir tahun 2007 tidak perlu disesuaikan dengan nilai rupiah saat itu, tetapi karena akan disusun neraca yang diperbandingkan maka saldo pos moneter tanggal 31 desember 2006 harus dinyatakan menjadi rupiah konstan. dengan demikian pos moneter akhir tahun 2006 akan sebanding dengan pos moneter akhir tahun 2007. penyesuaian terhadap pos non moneter dilakukan dengan menyesuaikan terhadap laju perubahan tingkat harga. adapun indeks harga konsumen adalah:  awal tahun 2006 = 136.86  rata-rata tahun 2006 = 141.48  akhir tahun 2006 = 145.89  rata-rata tahun 2007 = 150.47  akhir tahun 2007 = 155.50 setelah dilakukan penyesuaian setiap pos dalam laporan keuangan dengan laju inflasi, maka akan dihitung rugi atau laba daya beli. rugi atau laba daya beli hanya dihitung untuk elemen-elemen moneter. hal ini dilakukan karena elemen moneter mempunyai saldo yang menunjukkan jumlah daya beli pada saat itu. dengan berubahnya indeks harga, saldo elemen moneter periode sebelumnya mempunyai daya beli yang berbeda dengan saldo sekarang. elemen-elemen non moneter tidak dihitung rugi laba daya belinya karena dalam laporan keuangan, elemen-elemen tersebut dikonversikan menjadi rupiah konstan. laporan keuangan pt. aqua golden mississippi, tbk yang sudah dinyatakan dalam rupiah konstan pada tanggal 31 – 12 – 2007 disajikan pada tabel 1. dari tabel 1 tampak bahwa saldo neraca pada tanggal 31 desember 2006 sebesar rp 795.244.017.131 namun saldo neraca per tanggal 31 desember 2006 dengan rupiah konstan sebesar rp 850.611.155.062. perbedaan ini terjadi karena perubahan pos aktiva lancar dari rp 527.137.203.089 namun setelah penyesuaian dengan rupiah konstan menjadi rp 564.399.228.977. sedangkan untuk aktiva tetap (net) tidak mengalami perubahan. relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 117 dari 127 tabel 1 pt. aqua golden mississippi tbk neraca per 31 desember (berdasarkan rupiah konstan) 2007 2006 aktiva aktiva lancar kas dan setara kas 44.200.124.158 38.986.222.816 piutang usaha 450.930.256.670 458.035.599.434 piutang lain-lain 3.566.604.759 1.066.402.297 persediaan 24.700.679.220 25.295.673.855 uang muka pembelian persediaan 36.142.902.955 35.189.733.000 beban dibayar dimuka 434.921.666 22.888.108 pajak dibayar dimuka 7.537.795.802 5.802.709.468 jumlah aktiva lancar 567.513.285.229 564.399.228.977 aktiva tidak lancar kas dan setara kas yang dibatasi 241.888.536 233.094.123 uang muka pembelian aktiva tetap 23.329.652.465 7.041.379.459 aktiva pajak tangguhan 2.267.867.585 2.086.035.749 aktiva tetap setelah penyusutan 302.246.443.818 276.711.366.201 goodwill, setelah amortisasi 105.105.593 140.050.553 jumlah aktiva tidak lancar 328.190.957.998 286.211.926.085 jumlah aktiva 895.704.243.227 850.611.155.062 kewajiban dan ekuitas kewajiban lancar hutang usaha pihak ketiga 55.403.618.840 39.241.726.270 pihak mempunyai hubungan istimewa 0 12.413.291.131 hutang lain-lain 381.355.437 405.288.046 hutang pajak 9.252.874.129 12.716.364.014 beban masih harus dibayar 12.889.062.823 8.304.664.595 penyisihan imbalan kerja 1.772.352.242 5.308.761.812 jumlah kewajiban lancar 79.699.263.471 78.390.095.867 kewajiban tidak lancar uang jaminan botol dan krat 266.885.684.130 260.786.340.762 kewajiban pajak tangguhan, bersih 10.542.501.260 11.760.009.264 penyisihan imbalan kerja 20.507.343.000 14.707.589.489 david sukardi kodrat 118 dari 127 2007 2006 jumlah kewajiban tidak lancar 297.935.528.390 287.253.939.515 hak minoritas 6.682.599.808 5.459.294.038 ekuitas modal saham 14.029.505.460 14.029.505.460 tambahan modal disetor 9.192.321.958 9.192.321.958 cadangan jaminan reklamasi 17.528.629.159 16.100.054.030 selisih penilaian kembali aktiva tetap 105.739.163 112.704.365 saldo laba 470.530.655.818 440.073.239.828 jumlah ekuitas 511.386.851.558 479.507.825.641 jumlah kewajiban dan ekuitas 895.704.243.227 850.611.155.062 tabel 1 menunjukkan pula bahwa saldo neraca pada tanggal 31 desember 2007 sebesar rp 891.529.586.396 namun saldo neraca per tanggal 31 desember 2007 dengan rupiah konstan sebesar rp 895.704.243.227. perbedaan ini terjadi karena perubahan pos aktiva lancar dari rp 564.786.911.517 namun setelah penyesuaian dengan rupiah konstan menjadi rp 567.513.285.229. sedangkan untuk aktiva tetap (net) tidak mengalami perubahan. perbedaan saldo neraca yang dihitung dengan metode historical cost accounting dengan metode general price level accounting terjadi karena perubahan tingkat harga. tabel 2 pt. aqua golden mississippi tbk perhitungan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember (berdasar rupiah konstan) 2007 2006 penjualan kotor 2.017.469.789.192 1.850.515.380.761 harga pokok penjualan -1.894.292.318.113 -1.722.755.533.017 laba kotor 123.177.471.079 127.759.847.744 beban penjualan -3.073.176.256 -2.658.249.117 beban umum dan administrasi -27.846.833.763 -30.945.861.268 total beban usaha -30.920.010.020 -33.604.110.385 laba usaha 92.257.461.060 94.155.737.359 penghasilan (beban) lain-lain laba penjualan aktiva tetap 708.914.783 515.767.022 kerugian selisih kurs, bersih -1.418.358.243 -7.536.296.375 pendapatan bunga 698.959.026 1.068.518.296 biaya keuangan -262.729.453 -273.242.709 relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 119 dari 127 2007 2006 lain-lain 7.066.226.626 -12.701.980 total penghasilan (beban) lain-lain 6.793.012.739 -6.237.955.747 laba sebelum pajak dan penghasilan 99.050.473.799 87.917.781.612 beban pajak penghasilan -28.953.203.491 -32.540.375.199 laba sebelum hak minoritas 70.097.270.308 55.377.406.414 hak minoritas -1.017.695.694 -467.479.046 laba bersih 69.079.574.614 54.909.927.368. tabel 2 menunjukkan bahwa saldo laba setelah pajak perseroan yang berakhir pada tanggal 31 desember 2006 sebesar rp 48.853.686.588 namun setelah dihitung dengan rupiah konstan menjadi rp 54.909.927.268. untuk saldo laba setelah pajak perseroan yang berakhir pada tanggal 31 desember 2007 sebesar rp 65.912.835.099 dan setelah dihitung dengan rupiah konstan menjadi rp 69.079.574.614. perbedaan saldo laba setelah pajak perseroan yang dihitung dengan metode historical cost accounting dengan metode general price level accounting karena perubahan tingkat harga. tabel 3 pt. aqua golden mississippi tbk laporan perubahan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember (berdasar rupiah konstan) 2007 2006 saldo 1 januari 440.073.239.828 396.823.113.602 laba bersih 69.079.574.614 54.909.927.368 dividen kas -8.292.357.990 -11.644.489.331 dipindahkan dari cadangan jaminan reklamasi -30.329.800.634 saldo 31 desember, disajikan kembali 470.530.655.818 440.073.239.828 tabel 3 menunjukkan bahwa saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 desember 2006 sebesar rp 410.228.023.988 namun setelah dihitung dengan rupiah konstan menjadi rp 440.073.239.828. sebaliknya saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 desember 2007 sebesar rp 467.848.501.097 dan setelah dihitung dengan rupiah konstan menjadi rp 470.530.655.818. perbedaan saldo laba ditahan yang dihitung dengan metode historical cost accounting dengan metode general price level accounting karena perubahan tingkat harga. uji relevan dan interpretatif setiap elemen neraca uji relevan dan interpretatif dengan menggunakan data di tabel 1. item neraca tersebut akan dibagi dengan indeks harga konsumen. adapun hasilnya berikut ini. 1) kas dan setara kas 2006 = 38.986.222.816 : 155.5 = 250.715.259,26 david sukardi kodrat 120 dari 127 2007 = 44.200.124.158 : 155.5 = 284.245.171,43 5.213.901.342,47 33.529.912,17 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 33.529.912,17 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 5.213.901.342,47. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen kas dan setara kas adalah interpretatif dan relevan. 2) piutang usaha 2006 = 458.035.599.434 : 155,5 = 2.945.566.555,84 2007 = 450.930.256.670 : 155,5 = 2.899.873.033,25 (7.105.342.763,66) (45.693.522,6) selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar (45.693.522,6 unit). selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar (rp 7.105.342.763,66). berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen piutang usaha adalah interpretatif dan relevan. 3) piutang lain-lain 2006 = 1.066.402.297 : 155,5 = 6.857.892,58 2007 = 3.566.604.759 : 155,5 = 22.936.365,01 2.500.202.462.27 16.078.472.43 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 16.078.472.43 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 2.500.202.462.27. berdasakan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen piutang lain-lain adalah interpretatif dan relevan. 4) persediaan 2006 = 25.295.673.855 : 155,5 = 162.673.143,76 2007 = 24.700.679.220 : 155,5 = 158.846.811,70 (594.994.634,52) (3.826.332.05) selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar (3.826.332.05 unit). selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar (rp 594.994.634,52). berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen persediaan adalah interpretatif dan relevan. 5) uang muka pembelian persediaan 2006 = 35.189.733.000 : 155,5 = 226.300.533,76 2007 = 36.142.902.955 : 155,5 = 232.430.244,08 953.169.954,25 6,129.710,32 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 6.129.710,32 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 953.169.954,25. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen uang muka pembelian persediaan adalah interpretatif dan relevan. 6) beban dibayar dimuka 2006 = 22.888.108 : 155,5 = 147.190,41 2007 = 434.921.666 : 155,5 = 2.796.923,89 412.033.557,46 2.649.733,49 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 2.649.733,49 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 412.033.557,46. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen beban dibayar dimuka adalah interpretatif dan relevan. 7) pajak dibayar dimuka 2006 = 5.802.709.468 : 155,5 = 37.316.459,60 2007 = 7.537.795.802 : 155,5 = 48.474.571.07 1.735.086.334,06 relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 121 dari 127 11.158.111,47 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 11.158.111,47 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 1.735.086.334,06. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen pajak dibayar dimuka adalah interpretatif dan relevan. 8) kas dan setara kas yang dibatasi 2006 = 233.094.123 : 155,5 = 1.498.997,57 2007 = 241.888.536 : 155,5 = 1.555.553.29 8.794.413,32 56.555,71 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 56.555.71 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 8.794.413,32. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen kas dan setara kas yang dibatasi adalah interpretatif dan tidak relevan. 9) uang muka pembelian aktiva tetap 2006 = 7.041.379.459 : 155,5 = 45.282.183,02 2007 = 23.329.652.465 : 155,5 = 150.029.919.39 16.288.273.005,87 104.747.736,37 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 104.747.736,37 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155,5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp. 16.288.273.005,87. berdasar hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen uang muka pembelian aktiva tetap adalah interpretatif dan relevan. 10) aktiva pajak tangguhan 2006 = 2.086.035.749 : 155,5 = 13.415.020,89 2007 = 2.267.867.585 : 155,5 = 14.584.357,46 181.831.836,22 1.169.336,57 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 1.169.336,57 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp. 181.831.836,22. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen aktiva pajak tangguhan adalah interpretatif dan tidak relevan. 11) aktiva tetap setelah penyusutan 2006 = 276.711.366.201 : 155,5 = 1.779.494.316,40 2007 = 302.246.443.818 : 155,5 = 1.943.707.034,20 25.535.077.617,37 164.212.717,80 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 164.212.717,80 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp. 25.535.077.617,37. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen aktiva tetap setelah penyusutan adalah interpretatif dan relevan. 12) goodwill, setelah amortisasi 2006 = 140.050.553 : 155,5 = 900.646,65 2007 = 105.105.593 : 155,5 = 675.920,21 (34.944.960,23) (224.726,43) selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar (224.726,43 unit). selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar (rp. 34.944.960,23). berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen goodwill, setelah amortisasi adalah interpretatif dan tidak relevan. 13) hutang usaha: pihak ketiga 2006 = 39.241.726.270 : 155,5 = 252.358.368,30 2007 = 55.403.618.840 : 155,5 = 356.293.368,75 16.161.892.569,66 david sukardi kodrat 122 dari 127 103.935.000,45 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 103.935.000,45 unit. selisih tersebut billa dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp. 16.161.892.569,66. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen hutang usaha: pihak ketiga adalah interpretatif dan relevan. 14) hutang usaha: pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2006 = 12.413.291.131 : 155,5 = 79.828.238,78 2007 = : 155,5 = selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar (79.828.238,78 unit). selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar (rp 12.413.291.130,70). berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen hutang usaha: pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah interpretatif dan relevan. 15) hutang lain-lain 2006 = 405.288.046 : 155,5 = 2.606.353,99 2007 = 9.252.874.129 : 155,5 = 2.452.446,54 (23.932.608,87) (153.907,45) selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar (153.907,45 unit). selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar (rp 23.932.608,87). berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen hutang lain-lain adalah interpretatif dan tidak relevan. 16) hutang pajak 2006 = 12.716.364.014 : 155,5 = 81.777.260,54 2007 = 9.252.874.129 : 155,5 = 59.504.013,69 (3.463.489.884,78) (22.273.246,85) selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar (22.273.246,85 unit). selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar (rp 3.463.489.884,78). berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen hutang pajak adalah interpretatif dan relevan. 17) beban masih harus dibayar 2006 = 8.304.664.595 : 155,5 = 53.406.203,18 2007 = 12.889.062.823 : 155,5 = 82.887.863,81 4.584.398.228,44 29.481.660,63 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 29.481.660,63 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 4.584.398.228,44. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen beban masih harus dibayar adalah interpretatif dan relevan. 18) penyisihan imbalan kerja 2006 = 5.308.761.812 : 155,5 = 34.139.947,34 2007 = 1.772.352.242 : 155,5 = 11.397.763,61 (3.536.409.570,33) (22.742.183,73) selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar (22.742.183,73 unit). selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar (rp 3.536.409.570,33). berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen penyisihan imbalan kerja adalah interpretatif dan relevan. 19) uang jaminan botol dan krat 2006 = 260.786.340.762 : 155,5 = 1.677.082.577,25 2007 = 266.885.684.130 : 155,5 = 1.716.306.650,35 6.099.343.367,63 relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 123 dari 127 39.224.073,10 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 39.224.073,10 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 6.099.343.367,63. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen uang jaminan botol dan krat adalah interpretatif dan relevan. 20) kewajiban pajak tangguhan, bersih 2006 = 11.760.009.264 : 155,5 = 75.627.069,22 2007 = 10.542.501.260 : 155,5 = 67.797.435,76 1.217.508.004,24 7.829.633,47 selisih jumlah unit tahun 2005 dan tahun 2006 sebesar 7.829.633,47 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 1.217.508.004,24. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen kewajiban pajak tangguhan, bersih adalah interpretatif dan relevan 21) penyisihan imbalan kerja 2006 = 14.707.589.489 : 155,5 = 94.582.569,06 2007 = 20.507.343.000 : 155,5 = 131.880.019,29 5.799.753.511,34 37.297.450,23 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 37.297.450,23 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 5.799.753.511,34. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen penyisihan imbalan kerja adalah interpretatif dan relevan. 22) hak minoritas 2006 = 5.459.294.038 : 155,5 = 35.108.000,25 2007 = 6.682.599.808 : 155,5 = 42.974.918,38 1.223.305.769,63 7.866.916,13 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 7.866.916,13 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 1.223.305.769,63. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen hak minoritas adalah interpretatif dan relevan. 23) modal saham 2006 = 14.029.505.460 : 155,5 = 90.221.900,06 2007 = 14.029.505.460 : 155,5 = 90.221.900,06 0 0 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 0 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 tidak sama dengan selisih rupiah sebesar rp 0. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen modal saham adalah tidak interpretatif dan tidak relevan. 24) agio saham 2006 = 9.192.321.958 : 155,5 = 59.114.610,67 2007 = 9.192.321.958 : 155,5 = 59.114.610,67 0 0 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 0 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 tidak sama dengan selisih rupiah sebesar rp 0. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen agio saham adalah tidak interpretatif dan tidak relevan. 25) selisih kurs penjabaran laporan keuangan 2006 = 16.100.054.030 : 155,5 = 103.537.324,95 2007 = 17.528.629.159 : 155,5 = 112.724.303,27 1.428.575.129,23 9.186.978,32 david sukardi kodrat 124 dari 127 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 9.186.978,32 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 1.428.575.129,23. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen selisih kurs penjabaran laporan keuangan adalah interpretatif dan relevan. 26) selisih penilaian kembali aktiva tetap 2006 = 112.704.365 : 155,5 = 724.786,91 2007 = 105.739.163 : 155,5 = 679.994,62 (6.965.202,25) (44.792,30) selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 44.792,30 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 6.965.202,25. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen selisih penilaian kembali aktiva tetap adalah interpretatif dan tidak relevan. 27) saldo laba 2006 = 440.073.239.828 : 155,5 = 2.830.052.989,25 2007 = 470.530.655.818 : 155,5 = 3.025.920.616,19 30.457.415.990,14 195.867.626,95 selisih jumlah unit tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 195.867.626,95 unit. selisih tersebut bila dikali dengan 155.5 sama dengan selisih rupiah sebesar rp 30.457.415.990,14. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa elemen saldo laba adalah interpretatif dan relevan. hasil uji relevan dan interpretatif setiap elemen neraca ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini. tabel 4 hasil uji relevan dan interpretatif setiap elemen neraca no elemen relevan interpretatif ya tidak ya tidak 1 kas dan setara kas x x 2 piutang usaha x x 3 piutang lain-lain x x 4 persediaan x x 5 uang muka pembelian persediaan x x 6 beban dibayar dimuka x x 7 pajak dibayar dimuka x x 8 kas dan setara kas yang dibatasi x x 9 uang muka pembelian aktiva tetap x x 10 aktiva pajak tangguhan x x 11 aktiva tetap setelah penyusutan x x 12 goodwill, setelah amortisasi x x 13 hutang usaha: pihak ketiga x x 14 hutang usaha: pihak yang mempunyai hubungan istimewa x x relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 125 dari 127 no elemen relevan interpretatif 15 hutang lain-lain x x 16 hutang pajak x x 17 beban masih harus dibayar x x 18 penyisihan imbalan kerja x x 19 uang jaminan botol dan krat x x 20 kewajiban pajak tangguhan, bersih x x 21 penyisihan imbalan kerja x x 22 hak minoritas x x 23 modal saham x x 24 agio saham x x 25 selisih kurs penjabaran laporan keuangan x x 26 selisih penilaian kembali aktiva tetap x x 27 saldo laba x x dari hasil uji relevan dan interpretatif untuk laporan keuangan yang disusun dengan metode general price level accounting, diketahui prosentase jumlah yang memenuhi nod attribute dan cog attribute, masing-masing adalah: 1. nod attribute 25 ---- x 100% = 92,59% 27 2. cog attribute 20 ---- x 100% = 74,07% 27 dari hasil uji interpretatif dan relevan menunjukkan bahwa nod attribute dan cog attribute masing-masing sebesar 92,59% dan 74,07%. hal ini menunjukkan bahwa metode general price level accounting lebih relevan dan interpretatif dibandingkan dengan metode historical cost accounting. uji hipotesis hasil uji t terhadap modal saham dan agio saham ditunjukkan pada tabel 5 di bawah ini. tabel 5 hasil uji t t df sig (2 tailed) 0,488 25 0,630 hasil uji t memperkuat analisis nod attribute dan cog attribute yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan metode general price level accounting lebih interpretatif dan relevan dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun dengan metode historical cost accounting. hal ini disebabkan laporan keuangan 2006 dan 2007 telah disesuaikan dengan daya beli sehingga menghilangkan pengaruh perubahan daya beli dalam laporan keuangan. hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian belkaoui (1985) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan metode general price level accounting lebih interpretatif dan relevan dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun dengan metode historical cost accounting. penutup dari analisis yang telah disajikan di atas, beberapa hal yang dapat disimpulkan david sukardi kodrat 126 dari 127 dan yang masih harus mendapat perhatian adalah bahwa meskipun metode general price level accounting lebih interpretatif dan relevan, namun masih ada masalah tentang cara dan alat untuk menerapkan metode general price level accounting. permasalahan tersebut meliputi: cara penyusunan keuangan pada tahun tertentu (date), pengunaan indeks dan masalah penggolongan pos moneter dan pos non moneter. kondisi yang mendesak untuk melakukan penerapan metode general price level accounting adalah: (1) tingkat inflasi yang tinggi dari tahun ke tahun dan (2) penilaian aset perusahaan. meskipun belum ada peraturan tegas yang mengatur perlu tidaknya penambahan keterangan pada laporan keuangan yang disesuaikan menjadi tingkat harga umum hingga saat ini, namun untuk kepentingan pihak ketiga perlu dipikirkan manfaatnya guna perbaikan penilaian kinerja manajemen. sebagaimana yang dianjurkan oleh sfac no. 82 ataupun pernyataan standard akuntansi keuangan di indonesia. apabila terjadi inflasi tingkat tinggi, di mana tingkat inflasi lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian modal bersih, jumlah aktiva tetap cukup besar serta perputaran modal kerja rendah, maka penyesuaian laporan keuangan berdasarkan tingkat harga umum perlu untuk dilakukan. bahkan inflasi di atas 5 persen saja sudah cukup tinggi. untuk tujuan tertentu, seperti penilaian aset perusahaan dan penilaian kinerja debitur, maka penyesuaian laporan keuangan berdasarkan nilai historis menjadi tingkat harga umum wajib dilakukan, kecuali dalam periode tertentu terjadi perubahan nilai uang yang sangat luar biasa akibat kondisi darurat atau kebijakan moneter tertentu maka tidak ada alasan yang kuat untuk mengungkapkan informasi yang eksplisit tentang adanya perubahan daya beli uang bahkan dalam bentuk suplemen sekalipun. penyesuaian ini lebih baik daripada hanya menggunakan harga pasar yang tidak dapat ditelusuri dari mana asalnya. daftar pustaka aicpa task force on conceptual framework. 1979. the accounting responses to changing prices: experimentation with four models. new york: aicpa. apb statement no. 4. 1970. basic concepts and accounting principles underlying financial statement of business enterprises. new york: aicpa. baridwan, zaki. 1985. akuntansi keuangan intermediate: masalah-masalah khusus. yogyakarta: bpfe. belkaoui, ahmed. 1985. accounting theory, 2nd ed. harcourt: brace jovanovich publishing. chambers, r.j. 1966. accounting, evaluation and economic behavior, englewood: prentice hall inc. davidson, sidney, et all. 1976. inflation accounting, a guide for the accountant and the financial analyst. new york: mcgraw hill. djojohadikusumo, sumitro. 1990. kajian perekonomian indonesia. center for policy studies, januari. drake, david and dopuch, nicholas. 1965. on the case for dichotomizing, journal of accounting research, autumn. edward, edgar o and bell, philip w. 1961. the theory and measurement of business income. los angeles: university of california press. fasb. 1978. objective of financial reporting by business enterprises. statement of financial accounting concepts no. 1. fasb. 1980. qualitative characteristic of accounting information, statement of financial accounting concepts no. 2. fasb. 1986. recognition and measurement in financial statements of business enterprises, statement of financial accounting concepts no. 5. fasb. 1985. element of financial statement, statement of financial accounting concepts no. 6. relevansi dan interpretatif laporan keuangan berdasarkan… 127 dari 127 fasb. 1979. financial reporting and changing prices, statement of financial accounting concepts no. 33. fasb. 1984. financial reporting and changing prices: elimination of certain disclosures, statement of financial accounting concepts no. 82. hadibroto, s. 1987. masalah akuntansi buku dua. jakarta: lp-feui harahap, sofyan syafri. 1995. teori akuntansi. jakarta: pt. rajagrafindo persada. hendriksen, eldon s. 1982. accounting theory, 4th ed. illinois: richard d. irwin, inc. hicks, j.r. 1946. value and capital. oxford: clarendon press. http://web.worldbank.org http://www.bps.co.id/sector/cpi/table3.shtml ikatan akuntan indonesia. 2004. standar akuntansi keuangan. jakarta: salemba empat. kam, vernon. 1986. accounting theory. new york: john willy & son. kodrat, david sukardi, 2006. studi banding penyusunan laporan keuangan dengan metode historical cost accounting dan general price level accounting pada masa inflasi, jurnal akuntansi dan keuangan, vol. 8. no. 2, nopember 2006: 78 – 91. leng, pwee. 2002. analisis terhadap perlunya penyesuaian laporan keuangan historis (conventional accounting) menjadi berdasarkan tingkat harga umum (general price level accounting), jurnal akuntansi dan keuangan vol. 4/2, november. muljono, teguh pudjo. 1995. analisa laporan keuangan untuk perbankan, edisi revisi 3. jakarta: djambatan. na'im, ainun. 1989. akuntansi inflasi. yogyakarta: bpfe. oppusunggu. hmt. 1992. trend nilai rupiah. info bank, januari. paton, william and littleton, a.c. 1940. an introduction to corporate accounting standards, aaa. prakash, prem and sunder, s. 1979. the case against separation of current operating profit and holding loan, accounting review, january. revsine, lawrence. 1979. on the correspondence between replacement cost, income and economic income. the accounting review, july. revsine, lawrence. 1973. replacement cost accounting. new york: prentice hall. rosenfield, paul. 1981. a history of inflation accounting, journal of accountancy, september. schroeder, richard g. and clark, myrtle. 1995. accounting theory: text & reading, new york: john willy & sons. sterling, robert r. 1975. relevant financial reporting in an age of price changes, the journal of accounting, february. suwardjono, 2005. teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan, yogyakarta: bpfe. sweeney, hendry w. 1927. effects of inflation on german accounting. jofa. march. http://web.worldbank.org/ http://www.bps.co.id/sector/cpi/table3.shtml *corresponding author, e_mail address: syahrasad@rocketmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 19 no. 1, hlm: 106-120 januari 2018 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.190195 era baru “hutan kecil” menara telekomunikasi: rekonstruksi analisis penghitungan tarif retribusi syah rasad*; hermanto; animah magister akuntansi universitas mataram, kota lombok, nusa tenggara barat, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 12 oct 2017 reviewed 21 nov 2017 revised 08 dec 2017 accepted 10 jan 2018 the constitutional court overturned the calculation of levy tariff based on nilai jual objek pajak (njop) multiplied by 2%, so that the regional government in formulating the retribution levies to be guided by section 151, section 152 and section 161, law number 28/2009 on pdrd. this study aims to determine the determination of tariff retribusi pengendalian menara telekomunikasi (rpmt) after the constitutional court decision by calculating the allocation of costs based on the activity of tower control. the research method used is qualitative case study, using descriptive analysis of interactive model. the research location at the department of transportation of communication and informatics of sumbawa regency involving 7 informants. method of data collection is done by observation method, interview and collecting document in the form of photo and audio visual. the results showed that the determination of the rpmt tariff after the decision of the constitutional court was calculated based on the multiplication of the frequency of visits within a budget year by multiplication between the cost allocation based on the tower supervision activity and the zoning coefficient, tower height, tower type and mileage. © 2018 jai. all rights reserved keywords: decision of the constitutional court; activity based costing; tariff of telecommunication tower control levy pendahuluan tarif rpmt yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan tarif nilai jual obyek pajak (njop) x 2% dirasakan sangat merugikan pihak penyedia atau pemilik menara telekomunikasi. hal ini karena sebelumnya mereka sudah mengeluarkan biaya untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, retribusi ijin mendirikan bangunan (imb), ijin gangguan atau hinder ordonantie (ho), pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb) dan sebagainya, tidak hanya bagi pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat, sehingga hal ini menambah panjang biaya yang dikeluarkan oleh penyedia menara telekomunikasi. jika mengacu kepada angka hitunghitungan versi penyedia menara berdasarkan kebutuhan biaya pengawasan menara telekomunikasi, diperoleh tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi (rpmt) sebesar rp. 2.072.000 per menara per tahun. sedangkan jika menggunakan hitungan njop x 2%, maka apabila njop menara sebesar 1 milyar, berarti tarif retribusi yang harus dibayar oleh penyedia atau pemilik menara telekomunikasi sebesar rp. 20 juta per menara per tahun. angka ini dirasa sangat berat oleh penyedia dan penyelenggara telekomunikasi. purwati (2012) menyebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah pusat, antara lain: kewajiban membayar biaya-biaya yang termasuk golongan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) atau dalam industri telekomunikasi disebutkan regulatory cost. biayabiaya ini meliputi: biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebesar 0,5 persen dari penghasilan kotor per tahun, kontribusi pembangunan universal sebesar 1,25 persen dari penghasilan kotor perusahaan telekomunikasi per tahun, biaya hak penggunaan frekuensi radio per tahun yang besarnya sesuai dengan nilai lelang, atau jumlah base transceiver station (bts) dan mengikuti rumusan yang ditetapkan pemerintah. pt. kame komunikasi indonesia pada tanggal 30 januari 2014, melalui kuasa hukumnya merasa dirugikan dengan adanya penjelasan pasal 124 uu 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd), sehingga dalam menetapkan tarif rpmt, pemerintah kabupaten http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/3299 rasad et al. – rekonstruksi analisis perhitungan tarif retribusi 107 langsung menentukan besarnya tarif sebesar 2% (dua persen) dari njop. oleh karena itu, perusahaan telekomunikasi yang diwakili oleh pt. kame komunikasi indonesia mengajukan peninjauan kembali atas penjelasan pasal 124 uu pdrd yang menjadi dasar bagi daerah dalam menetapkan tarif rpmt. penetapan tarif dianggap tidak didasarkan pada biaya-biaya yang dipikul pemerintah daerah dalam rangka pengawasan menara telekomunikasi. berdasarkan petitum yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi (mk), menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 dinyatakan dihapus karena bertentangan dengan pasal 151, 152 dan pasal 161 uu 28/2009 tentang pdrd, yang menyebabkan beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hakhak konstitusional rakyat dibidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi. menindaklanjuti putusan mk tersebut, direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan ri melalui surat edaran nomor: s-349/pk/2015, tanggal 09 juni 2015, menghimbau kepada seluruh kepala daerah agar dalam melakukan penentuan tarif rpmt dengan berpedoman pada tata cara penghitungan, prinsip dan sasaran penghitungan, dan pemanfaatan penerimaan retribusi, sebagaimana diatur dalam uu nomor 28 tahun 2009 tentang pdrd pasal 151, pasal 152, dan pasal 161. berdasarkan kasus yang terjadi ini, maka peneliti mencoba untuk merumuskan suatu perhitungan rpmt dengan menggunakan pendekatan akuntansi biaya. dalam ranah praktis, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi penyedia jasa telekomunikasi dan pembuat kebijakan khususnya berkaitan dengan tata cara penentuan tarif rpmt. secara teoritis, penelitian ini memberikan paparan bagaimana konsep akuntansi biaya dapat dijadikan dasar dalam menentukan tarif rpmt sehingga ditemukan rumus baru yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan tarif tersebut. tinjauan literatur dan fokus penelitian konsep biaya biaya merupakan kas/nilai ekuivalen dari kas yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/ jasa yang dapat memberi kegunaan masa kini atau masa depan suatu organisasi. apabila biaya telah habis dalam proses menghasilkan pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan kadaluwarsa (expired). biaya yang telah habis dan kadaluwarsa itu dinyatakan sebagai beban. pada tiap periode, beban tersebut dikurangkan dari pendapatan pada laporan laba-rugi untuk menentukan laba/ rugi periode tersebut (hansen dan mowen, 2006). objek biaya menurut hansen dan mowen (2006), sistem akuntansi manajemen dirancang guna mengukur dan membebankan biaya kepada objek biaya. objek biaya bisa berupa proyek, departemen, produk, pelanggan, aktivitas, dan lain-lain yang diukur biayanya dan dibebankan. dalam perkembangannya, aktivitas dinilai sebagai objek biaya yang lebih penting dari obyek biaya lainnya. aktivitas merupakan tindakan dalam suatu organisasi mulai dari perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan suatu organisasi. penelusuran biaya ke objek biaya penelusuran biaya ke objek biaya bisa terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut yaitu penelusuran penggerak dan penelusuran langsung. proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek dan dapat dilakukan melalui pengamatan secara fisik, disebut penelusuran langsung. sedangkan, penelusuran penggerak merupakan penelusuran penggunaan penggerak dalam membebani biaya ke objek biaya. penggerak merupakan faktor penyebab yang dapat diamati dan yang dapat mengukur konsumsi sumber daya ke objek biaya. oleh sebab itu, penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya, dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan ke objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung atau penggerak disebut biaya tidak langsung. pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut alokasi. pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan (hansen dan mowen, 2006). jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 106-120: januari 2018 108 gambar 1. penelusuran biaya ke objek biaya sumber : hansen dan mowen (2006) gambar 2. pembebanan dua tahap sumber : hansen dan mowen (2006) sistem biaya system biaya merupakan kesatuan catatan dan laporan sistematis yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. system biaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: pertama, system biaya dimuka adalah system pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa sebesar harga pokok yang ditentukan dimuka sebelum suatu produk atau jasa dikerjakan. kedua, system biaya sesungguhnya (historis) merupakan system pembebanan harga pokok produk/jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. (bustami dan nurlela, 2013). penentuan harga pokok metode penentuan harga pokok terdiri dari dua cara, yaitu: pertama, metode kalkulasi biaya variabel (variable costing) ialah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk, dengan memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja seperti: overhead variabel, tenaga kerja langsung, dan bahan baku langsung. biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi tetapi akan diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan. kedua, metode kalkulasi biaya penuh (full costing) adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk yang memperhitungkan semua biaya produksi, seperti: biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya overhead variabel dan overhead tetap, ditambah dengan total biaya non produksi seperti: biaya pemasaran, biaya umum dan administrasi (bustami dan nurlela, 2013). activity based costing (abc) system activity based costing merupakan system akuntansi dan terpusat pada berbagai aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan produk barang atau jasa. abc memberikan informasi biaya sumber daya pembebanan biaya a k t i v i t a s pembebanan biaya produk penelusuran langsung penelusuran penggerak penelusuran langsung biaya sumber daya objek biaya penelusuran langsung penelusuran penggerak alokasi pengamatan fisik hubungan sebab akibat asumsi hubungan rasad et al. – rekonstruksi analisis perhitungan tarif retribusi 109 mengenai aktivitas dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan guna melaksanakan berbagai aktivitas tersebut. aktivitas (activity) merupakan setiap kejadian atau transaksi yang menjadi pemicu biaya (cost driver) yang menjadi faktor penyebab (causal factor) dalam pengeluaran biaya dalam organisasi (islahuzzaman, 2011). sedangkan hansen dan mowen (2006), menyatakan bahwa sistem biaya berdasarkan aktivitas atau yang dikenal dengan activity based costing (abc) merupakan proses dua tahap yang menekankan hubungan sebab akibat yaitu penelusuran secara langsung dan penelusuran penggerak. asumsi yang mendasarinya ialah bahwa aktivitas mengkonsumsi sumber daya dan produk, sehingga tahap awal perancangan system penentuan biaya aktivitas (abc) adalah mengidentifikasi aktivitasnya. retribusi daerah uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) lebih mempertegas definisi retribusi daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau iuran yang diterima atas jasa maupun pemberian izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi maupun badan yang dapat dipaksakan dengan mendapat kembali prestasinya secara langsung. retribusi pengendalian menara telekomunikasi (rpmt) rpmt merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan pemerintah daerah kepada pemilik/penyedia menara telekomunikasi. objek rpmt adalah pemanfaatan ruang menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan, tata ruang wilayah, dan kepentingan umum (perda kabupaten sumbawa nomor 4 tahun 2012). rpmt dipungut atas pengawasan, pengecekan, pemantauan dan pengendalian terhadap perizinan, keadaan fisik menara, dan kemungkinan terjadinya gangguan sebagai akibat keberadaan menara yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat bagi kepentingan pribadi maupun badan (lestari et al., 2015). gambar 3. rerangka pikir penelitian biaya operasional biaya pemeliharaan biaya modal biaya bunga pasal 151, uu nomor 28/2009 pasal 152, uu nomor 28/2009 pasal 161, uu nomor 28/2009 tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi (rpmt) biaya penyediaan jasa uu nomor 28/2009 penjelasan pasal 124 uu nomor 28/2009 2% x njop perhitungan tarif rpm kemampuan masyarakat menara aspek keadilan efektivitas pengendalian pelayanan zonasi ketinggian menara jarak tempuh jenis menara jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi keputusan mk 46/puu-xii/2014 activity based costing teori kebijakan publik jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 106-120: januari 2018 110 secara khusus penelitian ini akan mengkaji dan merumuskan suatu formula penentuan tarif rpmt yang selanjutnya dapat dijadikan model dalam menentukan berapa biaya/tarif retribusi yang layak bagi obyek pajak penyediaan jasa telekominikasi. dari sini dirumuskan suatu rerangka penelitian yang disajikan secara terstruktur pada gambar 3. metode penelitian pendekatan penelitian pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan analisis deskriptif model interaktif. peneliti mengumpulkan data dan informasi secara lengkap berdasarkan prosedur pengumpulan data yang ada terkait peristiwa, program, proses dan aktivitas individu dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (creswell, 2010). studi kasus dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan apabila berkaitan dengan tujuan penyingkapan, merupakan suatu peristiwa yang unik atau langka dan kasus tersebut mengetengahkan suatu uji penting tentang teori yang ada (yin, 2014). pendekatan studi kasus ini untuk meneliti kasus tertentu seperti: tata cara penentuan tarif, prinsip sasaran dalam penentuan tarif retribusi pengawasan dan pengendalian, dilihat dari besaran biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara berdasarkan aktivitas atau sesuai dengan biaya yang dipikul pemerintah daerah, serta pemanfaatan penerimaan retribusi menara bagi penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. informan dan kehadiran peneliti informan atau narasumber merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pekerjaannya dan diharapkan dapat memberi informasi, terkait objek penelitian. narasumber sebagai sampling internal, diharapkan dapat diajak berbicara, bertukar pikiran dan memberi pendapat atas temuan di lapangan sehingga dalam waktu yang singkat diharapkan banyak informasi yang diperoleh (bogdan dan biklen, 1981 sebagaimana dikuti moleong, 2015). informan dalam penelitian ini adalah orangorang yang memiliki keterkaitan hubungan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan dianggap mampu untuk menjawab persoalan penelitian, yaitu ketua dprd kabupaten sumbawa, mantan kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sumbawa, kepala bidang tata ruang dinas pekerjaan umum kabupaten sumbawa, kepala seksi perhitungan dan penetapan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kabupaten sumbawa, kepala seksi pos dan telekomunikasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sumbawa, kepala seksi verifikasi pengaduan masyarakat pada kantor pelayanan dan perijinan terpadu kabupaten sumbawa, staf pos dan telekomunikasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sumbawa. setting lokasi penelitian ini mengambil lokasi pada dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten sumbawa. pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa dinas perhubungan komunikasi dan informatika merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta pihak yang berwenang mengeluarkan, menetapkan, dan memungut rpm telekomunikasi. teknik pengumpulan data pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan empat strategi (creswell, 2010), yaitu: pertama observasi, dimana peneliti merekam/ mencatat, mengamati perilaku dan kegiatan individu di lapangan. kedua wawancara, yaitu melakukan wawancara tatap muka (face to face interview) dengan narasumber. ketiga dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen berupa dokumen publik, seperti: koran, laporan kantor, makalah maupun dokumen pribadi, seperti: surat hasil rapat, dan terakhir data-data berupa foto menara, dan rekaman. jenis dan sumber data sumber data dalam penelitian kualitatif berupa tindakan, kata-kata, dan selebihnya data tambahan, seperti dokumen dan lain sebagainya. sedangkan jenis data dalam penelitian kualitatif menjadi tindakan dan kata-kata, foto, statistik dan sumber data tertulis (lofland dan lofland sebagaimana dikutip moleong, 2015). rasad et al. – rekonstruksi analisis perhitungan tarif retribusi 111 keabsahan data validitas didasarkan pada kepastian dari sudut pandang peneliti, partisipan maupun pembaca secara umum bahwa hasil penelitian sudah memiliki keakuratan. dalam menilai keakuratan hasil penelitian dan meyakinkan pembaca, peran dari strategi validitas sangat diperlukan. strategi validitas digunakan dalam penelitian ini (creswell, 2010), yaitu: pertama, mentriangulasi sumbersumber data yang berbeda; kedua, mendeskripsikan hasil penelitian yang kaya dan padat makna atau rich and thick description. untuk menilai pendekatan yang dilakukan peneliti konsisten dan reliabel, sejumlah prosedur reliabilitas yang dilakukan, antara lain: pertama, melakukan pengecekan dan memastikan hasil transkripsi tidak ada bias selama proses transkripsi; kedua, membandingkan data-data dengan kode-kode guna memastikan tidak ada makna dan definisi yang mengambang (creswell, 2010). analisis data proses analisis data dilakukan dari pengumpulan data berbagai sumber, melalui pengamatan lapangan, wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi, foto dan gambar. data hasil temuan kemudian diolah agar sistematis, mengunakan analisis deskriptif model interaktif melalui reduksi data dengan penyederhanaan dan pengabstrakan data hasil temuan di lapangan untuk kemudian dilakukan penyajian data sehingga berbentuk sekumpulan informasi berdasarkan kasus-kasuk faktual yang saling berkaitan dan selanjutnya menuju kesimpulan sehingga diperoleh suatu keyakinan tentang kebenaran data dilapangan. sedangkan metode activity based costing (abc) digunakan untuk menganalisis alokasi biaya berdasarkan aktivitas pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan melihat aktivitas dari biaya-biaya yang dipikul pemerintah daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten sumbawa. analisis deskriptif mendiskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. untuk menganalisis data digunakan proses analisis yang sesuai tahapan yang dikemukakan oleh miles dan huberman (1994), dengan model interaktif yang merupakan siklus antara data collection, data reduction dan data display serta conclusions, seperti gambar 4. gambar 4. model analisis interaktif sumber: miles dan huberman (1994) hasil dan pembahasan gambaran umum pendirian menara telekomunikasi jauh sebelum pihak penyedia menara melakukan investasi menara telekomunikasi, secara teknis, pihak penyedia menara sudah mempersiapkan beberapa hal, antara lain: melakukan survey baik melalui satelit, survey wilayah dan survey lokasi dimana posisi menara yang strategis akan dibangun atau letak koordinat yang diinginkan, kemudian dipadukan dengan tata ruang yang ada, boleh tidak menara itu dibangun. hal ini kemudian akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah khususnya dinas pekerjaan umum selaku kelompok kerja dari badan koordinasi penataan ruang daerah (bkprd) kabupaten sumbawa 1 . menurut peraturan menteri komunikasi dan informatika, terkait sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, nomor: 18/2009, bahwa pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki izin mendirikan bangunan (imb) menara dari bupati atau walikota. di kabupaten sumbawa pelayanan imb dilaksanakan oleh kantor pelayanan dan perizinan terpadu (kppt). pengajuan imb menara disampaikan oleh pemilik/penyedia menara kepada bupati atau walikota dengan melengkapi persyaratan teknis dan persyaratan administratifnya. persyaratan administratifnya, antara lain: rekomendasi dari dinas terkait bagi kawasan dengan karakteristik khusus, surat keterangan rencana tata kota, status kepemilikan atas lahan dan bangunan, akte pendirian dan perubahan perusahaan yang disahkan oleh departemen hukum dan ham; surat bukti tercatat pada bursa 1 wawancara dengan kepala bidang tata ruang dinas pekerjaan umum kabupaten sumbawa conclusions: drawing/ verifying data collection data display data reduction jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 106-120: januari 2018 112 efek jakarta bagi perusahaan terbuka, informasi penggunaan menara bersama, persetujuan warga pada radius ketinggian menara, izin gangguan (hinder ordonantie/ho) dan izin genset. sedangkan syarat teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen teknis dan mengacu pada standar baku secara internasional, yaitu: satu, gambar rencana bangunan menara, seperti: denah, situasi, tampak potongan dan detail serta perhitungan struktur; dua, spesifikasi teknis pondasi menara, seperti: jenis pondasi, jumlah titik pondasi, data penyelidikan tanah termasuk geoteknik tanah; tiga, spesifikasi teknis struktur bagian atas menara, meliputi: proteksi terhadap petir, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan beban maksimum menara yang diperbolehkan sehingga mampu menahan beban sendiri, beban tambahan, serta bertahan dari kekuatan angin dan gempa. berdasarkan petunjuk teknis dirjen kementerian pekerjaan umum, nomor: 06/se/dr/2011, menyebutkan bahwa pengaturan syarat terkait kriteria lokasi menara telekomunikasi, meliputi: pertama, lokasi menara harus memberi jaminan akan kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi; kedua, keberadaan menara di lokasi tersebut tidak menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar; ketiga, keberadaan menara dan berbagai sarana pendukungnya tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan; keempat, keberadaan menara tidak menimbulkan penurunan kualitas tampilan ruang di lokasi dan kawasan menara berdiri. setelah unsur-unsur yang disebut di atas terpenuhi, dan dinas/instansi mengeluarkan rekomendasi layak untuk dibangun menara telekomunikasi, maka selanjutnya kantor pelayanan perijinan terpadu akan menerbitkan izin imb dan ho-nya. aktivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk memberikan deskripsi kegiatan pengawasan, maka perlu dilakukan identifikasi aktivitas apa saja yang dilakukan terkait pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi. kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim postel dijelaskan dalam bagan alur pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana disajikan pada gambar 5. pengawasan menara merupakan serangkaian kegiatan pemantauan mulai dari penyusunan jadwal kegiatan, pelaksanaan pemantauan, dan penyusunan laporan pengawasan serta penyampaian hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang dan pemilik menara untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. kegiatan pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi khususnya di kabupaten sumbawa, belum memiliki pedoman atau standar terkait dengan kegiatan apa saja yang dilakukan. berdasarkan pemantauan di lapangan dan hasil wawancara dengan informan, lingkup dan sasaran kegiatan pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi adalah pemantauan keseluruhan kondisi menara di kabupaten sumbawa, baik fisik maupun lingkungan menara, apakah aman dari berbagai gangguan dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. gambar 5. kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sumber: dishubkominfo kab. sumbawa pengawasan juga dilakukan terkait keberadaan serta memeriksa identitas hukum menara dan sarana pendukung, apakah menara dibangun sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. kegiatan pengawasan ini juga sekaligus dilakukan dengan pemasangan papan peneng dan melakukan dokumentasi. ini dilakukan dalam rangka mencocokkan data menara yang ada di dinas perhubungan dengan menara yang ada di lapangan. sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian menara yang sudah memiliki ijin mendirikan bangunan (imb) atau yang belum memiliki imb. berdasarkan petunjuk teknis dari dirjen penataan ruang kementerian pekerjaan umum, nomor: 06/se/dr/2011, terkait kriteria lokasi menara, pengawasan menara dilakukan terhadap, antara lain: penyusunan jadwal pengawasan penandatanganan spt dan sppd pengajuan spt dan sppd ke kadishubkominfo pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyusunan laporan pengawasan penyampaian hasil pengawasan rasad et al. – rekonstruksi analisis perhitungan tarif retribusi 113 1) rencana lokasi pembangunan menara, meliputi blok/ruang peruntukan yang sudah memiliki detail tata ruang atau izin pemerintah daerah/kabupaten/kota bagi yang belum memiliki detail tata ruang, ruang jarak bebas menara dari aktivitas masyarakat, desain lansekap ruang bagi kaki menara, dan desain tampilan menara bagi lingkungan sekitar (kamuflase). 2) bagi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang diperbolehkan pembangunan menara, agar dilakukan pengecekan kesesuaian dengan peraturan zonasi dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 3) pemanfaatan ruang di sekitar menara, seperti: kondisi ruang lingkungan menara (lingkungan kaki dan jarak bebas menara), kondisi lingkungan lansekap kaki menara, dan perubahan penggunaan ruang serta potensi dampak keselamatan pada ruang jarak bebas menara. pengawasan, dan pengendalian menara dilakukan dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan menara dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar menara. sehingga pemerintah daerah harus berperan aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan informasi dan sosialisasi akan keberadaan menara telekomunikasi serta dampak positif dan negatif dari keberadaan menara sehingga masyarakat mau dan menerima keberadaan menara telekomunikasi tersebut. peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian menara juga perlu ditingkatkan karena masyarakat yang langsung menerima dampak dari keberadaan menara serta masyarakatlah yang mengetahui informasi dan kondisi menara yang ada di lapangan. peran regulasi dan kebijakan pemerintah tetap dipantau guna mengendalikan maraknya pertumbuhan menara telekomunikasi dan pemerataannya sehingga efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang tetap terjaga sejalan dengan pertumbuhan industri telekomunikasi, sehingga keberadaan menara bagi daerah-daerah ini tidak menjadi “hutan kecil menara telekomunikasi”. dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten sumbawa, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dialami oleh tim pengawasan, antara lain: terbatasnya personil dalam melakukan pengawasan, kurangnya tenaga teknis, kurangnya sarana dan prasarana, seperti mobil operasional, kamera, dan gps sebagai penunjang kegiatan pengawasan. penarifan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tata cara penentuan tarif retribusi tata cara penghitungan tarif retribusi mengacu kepada uu 28/2009 tentang pdrd, pasal 151, yang menjelaskan bahwa retribusi terhutang merupakan perkalian antara tarif retribusi (tr) dengan tingkat penggunaan jasa (tpj). tpj dimaksud, diukur berdasarkan frekuensi kunjungan terhadap objek retribusi dengan mengambil asumsi bahwa dalam satu tahun anggaran terdiri 4 (empat) triwulan, sehingga frekuensi kunjungan terhadap menara telekomunikasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebanyak 4 (empat) kali kunjungan per menara per tahun. sedangkan tarif retribusi mengacu kepada prinsip, sasaran penentuan tarif retribusi. prinsip, sasaran penentuan tarif retribusi mengacu pada uu 28/2009 tentang pdrd pasal 152 ayat (1), bahwa prinsip, sasaran penentuan tarif rpmt ditetapkan dengan memperhatikan efektivitas pengendalian aktivitas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, biaya penyediaan jasa, kemampuan penyedia/pemilik menara, dan aspek keadilan. biaya penyediaan jasa biaya penyediaan jasa merupakan alokasi biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan aktivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari: biaya pemeliharaan, biaya operasional, biaya bunga dan biaya modal. menurut kepala seksi pos dan telekomunikasi, dari hasil konsultasi dengan kementerian keuangan republik indonesia, biaya-biaya yang dimaksud itu tidak semuanya masuk dalam perumusan tarif retribusi, hanya biaya operasional yang dimasukkan sebagai biaya, karena penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. jika dilakukan penelusuran biaya pada aktivitas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomuniksi, maka diperoleh konsumsi sumber daya pada tiap tingkat aktivitas pengawasan, seperti kertas, tinta printer, honor pegawai jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 106-120: januari 2018 114 tabel 1. biaya aktivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi no aktivitas pengawasan konsumsi sumber daya jumlah satuan harga/ satuan anggaran biaya 1 penyusunan jadwal pengawasan 2 pengajuan, dan penandatanganan spt dan sppd biaya kertas tinta printer honor pegawai non pns 17 1 1 lbr ktk oh 100 25.000 35.000 1.700 25.000 35.000 3 pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perjalanan dinas pemasangan papan peneng dokumentasi uang harian gol. iv uang harian gol.iii biaya transport uang makan biaya papan peneng biaya foto 1 2 1 3 3 12 oh oh frk oh pcs lbr 130.000 120.000 250.000 50.000 62.500 1.800 130.000 240.000 250.000 150.000 187.500 21.600 4 penyusunan laporan pengawasan pembuatan laporan biaya kertas biaya penjilidan tinta printer honor pegawai non pns 33 3 2 1 lbr kali ktk oh 100 2.500 25.000 35.000 3.300 7.500 50.000 35.000 5 penyampaian laporan pengawasan jasa pengiriman biaya pengiriman 1 hari 3.800 3.800 biaya penyediaan jasa 1.140.400 sumber : data primer hasil wawancara, dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dishubkominfo, peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 kab. sumbawa. non pns, uang harian petugas pengawas, biaya pemasangan papan peneng, biaya foto/dokumentasi, biaya jasa penjilidan dan biaya jasa pengiriman laporan. dengan demikian, dirinci biaya penyediaan jasa oleh pemerintah daerah berdasarkan aktivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, mulai dari aktivitas penyusunan jadwal pengawasan, pengajuan dan penandatanganan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas (spt-sppd), pelaksanaan aktivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, penyusunan laporan hasil pengawasan dan penyampaian laporan hasil pengawasan adalah menyebabkan alokasi biaya yang dipikul pemerintah daerah sebesar rp. 1.140.400 rupiah/satu kali pengawasan/hari. sebagaimana disajikan dalam tabel 1. kemampuan masyarakat kemampuan masyarakat yang dimaksud di sini adalah kemampuan penyedia atau pemilik menara telekomunikasi dalam membayar retribusi. kemampuan penyedia atau pemilik menara telekomunikasi dalam membayar retribusi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan tarif retribusi. kemampuan di sini dapat juga diartikan sebagai kemampuan keuangan perusahaan. menurut hunger et al. (2003), laporan keuangan sebuah perusahaan berisi tentang laporan operasi perusahaan yang termasuk di dalamnya analisis trend penjualan, laba, rasio utang terhadap modal, tingkat pengembalian investasi, ditambah lagi rasio keuangan penting seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. namun, melihat kemampuan keuangan suatu perusahaan penyedia menara atau pemilik menara telekomunikasi, pemerintah daerah dalam hal ini tentu tidak memiliki informasi apaapa. karena perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangannya kepada pemerintah daerah. jika dilihat dari kesanggupan bayar perusahaan berdasarkan permohonan pengajuan keberatan pihak penyedia menara telekomunikasi kepada mahkamah konstitusi, maka nilai tarif retribusi yang dianggap tidak memberatkan dan sesuai kemampuan penyedia menara telekomunikasi adalah sebesar rp. rasad et al. – rekonstruksi analisis perhitungan tarif retribusi 115 2.072.728 per menara/tahun. sebagaimana dijelaskan oleh kepala seksi perhitungan dan penetapan yang mengatakan bahwa angka tersebut adalah angka asumsi yang dibuat oleh provider menara telekomunikasi dalam rangka penyesuaian tarif yang dimaksud. sehingga, 2% x njop dirasa berat karena menara telekomunikasi yang tingginya di atas 72 meter, jika dikategorikan harganya sekitar 3 milyar. kalau 3 milyar x 2% adalah sebesar 20 juta, sehingga dirasa sangat berat. dan angka 2 jutaan itu, masih terlalu kecil sehingga perlu dicari rumusan yang tepat. aspek keadilan aspek keadilan dalam hubungannya pemerintah daerah dengan pihak penyedia atau pemilik menara telekomunikasi adalah menselaraskan perumusan tarif retribusi. pemilik atau penyedia menara telekomunikasi memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah atas keberadaan menara yang mereka miliki dan mereka berkewajiban untuk membayar retribusi atas pelayanan yang mereka terima kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat. sehingga untuk memenuhi aspek keadilan, dengan memperhitungkan instrumen-instrumen, antara lain: zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh. instrumen ini akan diklasifikasikan kemudian ditentukan nilai koefisien menaranya dan nilai koefisien ini akan menjadi pembangun tarif rpm telekomunikasi yang berkeadilan. 1) zonasi zonasi merupakan wilayah atau kawasan dengan fungsi dan karakteristik khusus. menentukan suatu kawasan bebas menara atau kawasan aman keberadaan menara, harus mempertimbangkan daya dukung lahan dan ketentuan peraturan terkait lingkungan hidup, keberlangsungan fungsi kawasan, serta kebutuhan akan menara di suatu kawasan. menentukan instrumen dan nilai koefisien daripada zonasi menara adalah dengan melihat klasifikasi fungsi kawasan. instrumen zonasi yang digunakan dalam perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi, antara lain: adalah kawasan pemukiman dengan melihat kepadatan penduduk dan kawasan peruntukan khusus yaitu melihat akses jalan yang dilalui kendaraan umum. hasil wawancara dengan kepala seksi perhitungan dan penetapan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kabupaten sumbawa, menyebutkan bahwa pertimbangan kepadatan penduduk sebagai instrumen penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pertimbangan resiko atas keberadaan menara dan pertimbangan pendapatan, dalam memenuhi azas keadilan. semakin padat penduduk di lokasi menara berada, maka semakin besar resiko yang akan diterima masyarakat, sehingga secara tidak langsung tanggung jawab pemerintah daerah juga akan besar apabila menghadapi resiko kecelakaan, demikian sebaliknya. sedangkan dari sisi pendapatan penyedia menara, semakin menara berada pada pemukiman padat penduduk, maka semakin besar masyarakat di sekitar menara telekomunikasi akan menggunakan fasilitas tower yang ada dan merupakan sumber pendapatan bagi pemilik menara. demikian pula sebaliknya. jika diklasifikasikan zonasi permukiman berdasarkan tingkat kepadatan penduduknya, berdasarkan peraturan daerah nomor 10/2012, tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten sumbawa tahun 2011-2031, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. dari tabel 2 diketahui bahwa klasifikasi a, nilai koefisien 1,00, adalah kepadatan rendah yaitu wilayah dengan tingkt kepadatan bangunan ≤ 25 unit per ha,. klasifikasi b, nilai koefisien 1,50, adalah kepadatan sedang yaitu wilayah dengan tingkat kepadatan bangunan mencapai 26-50 unit per ha. klasifikasi c, nilai koefisien 2,00, adalah kepadatan tinggi yaitu wilayah dengan tingkat kepadatan bangunan 51100 unit per ha. sedangkan pertimbangan untuk kawasan khusus yaitu dengan melihat akses jalan yang dilalui oleh kendaraan umum, yang meliputi jalan tabel 2. indeks kepadatan penduduk klasifikasi kriteria bangunan/ha indeks kepadatan jumlah menara nilai koefisien a b c ≤ 25 unit 26-50 unit 51-100 unit rendah sedang tinggi 141 57 30 1,00 1,50 2,00 jumlah menara 228 jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 106-120: januari 2018 116 tabel 3. indeks akses jalur kendaraan umum klasifikasi indeks akses jalan jumlah menara nilai koefisien a b c jalan negara jalan provinsi/kabupaten jalan lainnya (jalan desa/ jalan lingkungan / jalan usaha tani) 65 103 60 1,00 1,50 2,00 jumlah menara 228 tabel 4. indeks ketinggian menara klasifikasi indeks ketinggian jumlah menara nilai koefisien a b c 0 s.d ≤ 30 >30 s.d ≤ 60 > 60 24 105 99 1,00 1,50 2,00 total menara 228 tabel 5. indeks jenis menara menurut struktur bangunan menara klasifikasi indeks jenis menara jumlah menara nilai koefisien a b c monopole triangular rectangular 7 123 98 1,00 1,50 2,00 total menara 228 tabel 6. indeks jarak tempuh (kilometer) klasifikasi indeks jarak jarak kilometer jumlah menara nilai koefisien a b c dekat sedang jauh 0 s/d 30,5 >30,5 s/d 60,5 >60,5 94 54 80 1,00 1,50 2,00 total menara 228 negara, jalan provinsi atau kabupaten, dan jalan lainnya (jalan desa/jalan lingkungan/jalan usaha tani). selain pertimbangan akses jalan, pertimbangan dari sisi pembebanan anggaran dan prinsip keadilan. jalan negara, nilai koefisiennya kecil sedangkan jalan lainnya koefisiennya besar karena menggunakan anggaran pemerintah daerah. sehingga jika dibuat klasifikasi dan dilihat nilai koefisien dari kawasan jalur kendaraan umum, dilihat dari akses jalan menuju lokasi menara telekomunikasi, adalah sebagaimana yang disajikan pada tabel 3. berdasarkan akses jalur kendaraan umum, klasifikasi a, untuk menara yang berada pada jalan negara ditetapkan nilai koefisien sebesar 1,00. klasifikasi b, untuk menara yang berada pada jalan provinsi/kabupaten, dengan nilai koefisien 1,50. dan klasifikasi c, untuk menara yang berada pada jalan lainnya yaitu meliputi jalan desa atau jalan lingkungan atau jalan usaha tani sebesar 2,00. 2) ketinggian menara ketinggian secara langsung tidak memiliki kaitan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, karena pengawasan yang dilakukan tidak mengukur dari tinggi atau rendahnya menara. ketinggian menara di sini semata-mata dilihat berdasarkan aspek keadilan dengan melihat sisi pendapatan penyedia menara telekomunikasi dan resiko yang ditimbulkan. karena tidak mungkin pemilik menara yang memiliki menara yang rendah akan dikenakan tarif yang nilainya sama dengan menara yang lebih tinggi. jika dilihat dari ketinggian menara-menara yang ada di kabupaten sumbawa, rata-rata menara yang ada di kabupaten sumbawa memiliki ketinggian 54 meter dari total 228 menara yang ada mulai dari yang terendah dengan ketinggian 10 meter dan yang tertinggi 92 meter. berikut adalah klasifikasi dan nilai koefisien dari instrumen ketinggian menara. menara dengan klasifikasi a adalah menara dengan indeks ketinggian 0 sampai dengan 30 meter, sebanyak 24 menara dengan nilai koefisien 1,00. dan menara dengan klasifikasi b adalah menara dengan indeks ketinggian di atas 30 meter sampai dengan 60 meter, sebanyak 105 menara dengan nilai koefisien 1,50. sedangkan klasifikasi c adalah menara dengan indeks ketinggian di atas 60 meter, sebanyak 99 menara dengan nilai koefisien 2,00. rasad et al. – rekonstruksi analisis perhitungan tarif retribusi 117 3) jenis menara jenis menara diklasifikasikan berdasarkan struktur bangunan menara, terdiri dari: a. menara mandiri (self supporting tower/sst), merupakan menara yang memiliki struktur rangka baja yang kokoh, dan berdiri sendiri, sehingga mampu menopang perangkat telekomunikasi dengan optimal. menara ini dapat berupa menara berkaki 4 (rectangular tower) dan menara berkaki 3 (triangular tower), dan dapat berdiri di atas bangunan atau di atas tanah. b. menara teregang (guyed tower), merupakan menara struktur rangka baja dengan penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang ditambatkan pada tanah dan di atas bangunan. menara ini dapat berupa menara berkaki 4 (rectangular tower) dan menara berkaki 3 (triangular tower). c. menara tunggal (monopole tower), merupakan menara satu rangka batang/tiang yang berdiri langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan. menara monopole terdiri dari menara berpenampang lingkaran (circular pole) dan menara berpenampang persegi (tapered pole). jika diklasifikasikan dan ditentukan nilai koefisien berdasarkan struktur bangunan menara adalah sebagaimana disajikan pada tabel 5. klasifikasi a, untuk jenis menara monopole, dengan nilai koefisien sebesar 1,00. klasifikasi b, untuk jenis menara triangular, dengan nilai koefisien sebesar 1,50. dan klasifikasi c, untuk jenis menara rectangular, dengan nilai koefisien 2,00. klasifikasi a, adalah indeks jarak lokasi dengan jarak dekat adalah menara yang lokasinya berada pada jarak 0 sampai dengan 30,5 kilometer, dengan nilai koefisien 1,00. klasifikasi b, indeks jarak sedang adalah menara yang lokasinya berada pada jarak diatas 30,5 sampai dengan 60,5 kilometer, dengan nilai koefisien 1,50. sedangkan klasifikasi c, indeks jarak jauh adalah menara yang lokasinya berada pada jarak diatas 60,5 kilometer, dengan nilai koefisien 2,00. efektivitas pengendalian pelayanan efektivitas berkaitan erat antara hasil yang diinginkan dengan hasil sesungguhnya yang dicapai. efektivitas juga menunjukkan hubungan output dan tujuan. jika kontribusi output pada tujuan yang dicapai semakin besar, atau output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan, maka semakin efektif suatu program, kegiatan atau organisasi (noerdiawan dan ayuningtyas, 2010). jika dilihat efektivitas pengawasan dan pengendalian menara sebelum adanya keputusan mk, intensitas pengawasan biasanya dilakukan dua kali setahun. dilakukan atau tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi tidak membawa dampak kepada hasil retribusi yang diharapkan. ini dikarenakan besarnya retribusi tidak dihitung berdasarkan biaya jasa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, melainkan berdasarkan perhitungan 2% dikalikan njop. sehingga bisa dikatakan bahwa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi belum begitu efektif. sedangkan setelah adanya keputusan mk, penghitungan retribusi ditentukan dengan melihat besarnya biaya yang dipikul pemerintah daerah, peningkatan intensitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi menjadi 4 kali setahun serta adanya kegiatan pemasangan papan identitas menara (peneng). sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan pengawasan apabila ingin mendapat hasil (outcome) yang diharapkan. dibentuknya tim terpadu penertiban retribusi pengendalian menara telekomunikasi, diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi dan kinerja suatu organisasi. untuk melihat efektifnya pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan pemerintah daerah kepada penyedia menara telekomunikasi, digunakan konsep value for money (vfm), sebagaimana dikemukakan mahsun (2013): (realisasi penerimaan/target penerimaan) x 100% ketentuan efektivitasnya adalah: jika x < 100%, berarti tidak efektif. jika x = 100%, berarti efektivitas berimbang. jika x > 100%, berarti efektif. pada tabel 7 disajikan anggaran, target dan realisasi penerimaan rpmt pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peraturan bidang pos, telekomunikasi dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten sumbawa tahun 2012 – 2016. pada tahun 2012, efektivitas pengen jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 106-120: januari 2018 118 tabel 7. anggaran, target dan realisasi penerimaan rpmt tahun anggaran (rupiah) penerimaan rpmt % target (rp) realisasi (rp) 2012 2013 2014 2015 2016 31.583.200 215.506.700 29.478.200 90.445.000 181.100.000 535.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 827.822.159 848.677.113 190.611.344 1.394.914.346 425.086.516 154,73 84,87 9,53 69,75 21,25 dalian pelayanan efektif, dilihat dari pencapaian penerimaan rpmt sebesar 154,73% dari target yang ditetapkan. sedangkan tahun 2013 hingga tahun 2016, efektivitas pengendalian pelayanan tidak efektif. ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: target penerimaan yang terus meningkat, peralihan pelayanan dari kpp pratama ke pemerintah daerah, terdapatnya kekeliruan njop menara, dan keterlambatan pengesahan peraturan daerah pasca keputusan mahkamah konstitusi. hingga pada tanggal 05 desember 2016, peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 13/2016, yang mengganti peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 4/2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, ditetapkan dan diundangkan. bagaimana upaya pemerintah daerah untuk tahun 2017 ini? sekretaris daerah kabupaten sumbawa, pada tanggal 16 juli 2017, mengatakan bahwa: pemerintah daerah telah melakukan dua langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pad khususnya dari komponen retribusi daerah. pertama, penyempurnaan regulasi retribusi perijinan tertentu, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum. kedua, melakukan evaluasi progres pencapaian target dan kendala yang dihadapi (https://www.kabarsumbawa.com, diakses tanggal 13 agustus 2017, pukul 14:00) sekretaris diskominfotik kabupaten sumbawa rachman ansori mengungkapkan, hingga akhir kuartal pertama tahun 2017 penerimaan rpmt mencapai sekitar 68 persen. kerjasama tim terpadu pengendali rpmt yang melibatkan kejaksaan negeri, badan pendapatan daerah, dinas pol.pp kabupaten sumbawa, membawa hasil yang memuaskan bagi penerimaan rpmt. pencapaian ini merupakan dampak dari penetapan peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 13 tahun 2016 tentang rpmt dan adanya komunikasi yang baik serta upaya peningkatan pelayanan yang dibangun oleh pemerintah kabupaten sumbawa dengan pemilik menara yang ada di kabupaten sumbawa. pemanfaatan penerimaan retribusi jika dicermati bunyi pasal 161 ayat 1, penerimaan rpmt, harus diupayakan guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. misalnya untuk peningkatan kapasitas sdm, penganggaran ruang kerja, meja, kursi, dan sarana pendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. secara umum, penerimaan rpmt telah membawa kontribusi bagi peningkatan penerimaan pad, meskipun belum memadai dan relatif kecil bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten. jika dilihat pada tabel 7: anggaran, target dan realisasi penerimaan rpmt dari tahun 2012 sampai tahun 2016, pemanfaatan penerimaan rpmt mulai mengalami peningkatan anggaran. berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peraturan bidang pos dan telekomunikasi, mulai tahun 2013 mengalami peningkatan meskipun kecil sekali dibandingkan dengan penerimaan rpmt pada tahun sebelumnya. misalnya, pada tahun 2012, realisasi penerimaan mencapai 154,73 persen dan anggaran pada tahun 2013 meningkat sebesar 85,34 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. pada tahun 2014, anggaran kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peraturan bidang pos dan telekomuniaksi mengalami penurunan, kemudian meningkat lagi ditahun 2015 dan 2016. namun dibandingkan dengan tahun 2013, alokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi masih rendah. tarif rpm telekomunikasi menurut uu 28/2009 tentang pdrd, bahwa rumus penghitungan tarif rpm telekomunikasi adalah sebesar: tpj x tr. tingkat penggunaan jasa (tpj), ditentukan dengan melihat frekuensi pengawasan dan pengendalian selama 1 tahun dengan asumsi dalam satu tahun anggaran terdiri rasad et al. – rekonstruksi analisis perhitungan tarif retribusi 119 tabel 8. nilai koefisien berdasarkan masing-masing instrumen klasifikasi instrumen nilai koef zonasi keting -gian (mtr) bentuk menara jarak tempuh jalan kepadatan a negara jarang 0 sd ≤ 30 monopole 0 s/d ≤ 30,5 1,00 b prov/kab sedang >30sd ≤60 triangular >30,5≤ 60,5 1,50 c lainnya padat >60 rectangular >60,5 2,00 dari 4 (empat) triwulan sehingga tpj sebesar 4 kali. tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara jumlah beban biaya penyediaan jasa yang ditanggung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan aspek keadilan dengan memperhatikan koefisien instrumen zonasi, ketinggian, jenis menara dan jarak tempuh. sebagaimana dalam tabel 8. dengan demikian, rumusan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk masing-masing menara jika dihitung adalah: rpmt = tpj x tr = 4 x (biaya penyediaan jasa berdasarkan aktivitas) x rata-rata (koefisien aspek keadilan). = 4 x rp. 1.140.400 x rata-rata (koefisien zonasi+koefisien ketinggian menara+koefisien jenis menara+koefisien jarak tempuh) simpulan penarifan rpmt merupakan perkalian antara tarif retribusi (tr) dengan tingkat penggunaan jasa (tpj). tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi kunjungan terhadap objek retribusi dengan asumsi dalam satu tahun anggaran terdiri dari 4 (empat) triwulan. tarif retribusi merupakan penjabaran atas prinsip dan sasaran penentuan tarif dengan memperhitungkan aspek keadilan, biaya penyediaan jasa, efektivitas pengendalian pelayanan dan kemampuan masyarakat. namun karena kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian sulit dikuantifikasi, sehingga nilai tarif retribusi hanya memperhitungkan perkalian antara jumlah alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah dengan rata-rata koefisien aspek keadilan menara telekomunikasi yang diukur berdasarkan: zonasi jalur kendaraan umum, zonasi kepadatan penduduk, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh. sehingga jika dibuat dalam formulasi: rpmt = = tpj x tr 4 x [biaya penyediaan jasa x rata-rata (koef. zonasi + koef. ketinggian + koef. jenis menara + koef. jarak tempuh)]. semakin besar nilai koefisien menara mendekati angka 2,00, maka semakin besar tarif retribusi yang harus dibayarkan penyedia menara dan potensi penerimaan pad dari rpmt akan besar. penerimaan rpmt membawa kontribusi bagi penerimaan pad, meskipun belum memadai dan relatif kecil. pada tahun 2013, penerimaan rpmt yang dialokasikan untuk apbd, yaitu pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peraturan bidang pos dan telekomunikasi, hanya sebesar 26,03 persen dari penerimaan retribusi tahun sebelumnya. penerimaan rpmt yang dialokasikan untuk apbd mengalami kenaikan sebesar 47,45 persen pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 turun kembali menjadi 12,98 persen. pemanfaatan penerimaan rpmt masih terbatas pada pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengawasan, pengendalian bagi menara telekomunikasi dan belum mampu membiayai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (asn) serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah pertama, hanya memperhitungkan zonasi dari sisi zona jalur kendaraan umum dan zona kepadatan penduduk. sedangkan zona lainnya yang meliputi kawasan pertanian, pariwisata, tidak dimasukkan sebagai koefisien penghitungan tarif. kedua, penelitian ini hanya menghitung alokasi biaya yang dikeluarkan dari sisi pemerintah daerah semata. sedangkan biaya-biaya sosial (social cost), biaya lingkungan (environmental cost), adanya opportunity lost yang ditimbulkan bagi masyarakat akibat keberadaan menara telekomunikasi tidak masuk sebagai rumusan dalam penghitungan tarif. jurnal akuntansi dan investasi, 19 (1), 106-120: januari 2018 120 daftar pustaka bustami, b. dan nurlela. 2013. akuntansi biaya. edisi empat. jakarta: mitra wacana media. creswell, j. w. 2010. research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. edisi ketiga. yogyakarta: pustaka pelajar. hansen., d. r. dan m. m. mowen. 2006. management accounting edisi tujuh. jakarta: salemba empat. hunger., j. d. dan t. l. wheelen. 2003. manajemen strategis. yogyakarta: penerbit andi. islahuzzaman. 2011. activity based costing teori dan aplikasi. bandung: alfabeta. lestari, n. n., sundarso dan kismartini. 2015. implementasi jasa umum di kabupaten wonogiri (kasus retribusi pengendalian menara telekomunikasi ). indonesian journal of public policy and management review, 4 (2), 474-484. mahsun, m. 2013. pengukuran kinerja sektor publik. yogyakarta: bpfe-yogyakarta. moleong, l. j. 2015. metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. bandung: remaja rosdakarya. purwati, n. 2012. dampak dari penerapan peraturan menteri bersama tentang panduan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi terhadap efisiensi operator telekomunikasi dalam memperluas jaringan telekomunikasi. tesis. universitas indonesia. peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara. peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menteri komunikasi dan informatika nomor 19/per/m.kominfo/03/2009 dan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 3/p/2009, tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. surat edaran direktur jenderal penataan ruang kementerian pekerjaan umum nomor: 06/se/dr/2011 tentang petunjuk teknis kriteria lokasi menara telekomunikasi. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. yin, r. k. 2014. studi kasus: desain & metode. jakarta: rajagrafindo persada. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55646 8f6516ab/formulasi-tak-jelas--mk-hapustarif-menara-telekomunikasi (diakses tanggal 6 juli 2015, pukul 14:12:13). https://www.kabarsumbawa.com/2017/07/16/realis asi-apbd-2016-pemda-sumbawa-melebihitarget (diakses tanggal 13 agustus 2017, pukul 14:00 wita). http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556468f6516ab/formulasi-tak-jelas--mk-hapus-tarif-menara-telekomunikasi http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556468f6516ab/formulasi-tak-jelas--mk-hapus-tarif-menara-telekomunikasi http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556468f6516ab/formulasi-tak-jelas--mk-hapus-tarif-menara-telekomunikasi https://www.kabarsumbawa.com/2017/07/16/realisasi-apbd-2016-pemda-sumbawa-melebihi-target https://www.kabarsumbawa.com/2017/07/16/realisasi-apbd-2016-pemda-sumbawa-melebihi-target https://www.kabarsumbawa.com/2017/07/16/realisasi-apbd-2016-pemda-sumbawa-melebihi-target jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction: a comparative study in indonesia and singapore erni suryandari fathmaningrum 1* and satrio kusumo yudhanto1 abstract: the purpose of this study is to examine the influence of firm size, fixed asset intensity, liquidity, leverage, declining cash flow from the operation, and its impact on market reaction. the population in this study is manufacturing companies in indonesia and singapore in 2015-2016 period. the sample in this research was taken using a purposive sampling method, a total of 228 manufacturing companies in indonesia and 255 in singapore were used as the sample. the data were analyzed using logistic regression and simple linear regression. the results showed that firm size, fixed asset, and leverage affected revaluation policy in indonesia, while liquidity and declining cash flow from operation did not affect fixed asset revaluation policy in indonesia. in contrast to what occurred in singapore, the results showed that fixed asset intensity and leverage proved to affect fixed assets revaluation policy, and firm size, liquidity, and declining cash flow from operation variables did not affect the policy of fixed asset revaluation in singapore. in addition, this study also found the effect of fixed asset revaluation on market reaction in indonesia and singapore. finally, the study also found differences in the adoption of fixed asset revaluation policies in indonesia and singapore. keywords: firm size; fixed asset intensity; liquidity; leverage; declining cash flow from operation; revaluation of fixed assets; market reaction introduction the continuously growing globalization flow demands everyone in the world to improve the financial reporting standards in their own countries. the international accounting standard board (iasb) has issued the latest financial accounting namely international financial reporting standards (ifrs). the ifrs convergence aims at closing the gap between pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) and ifrs (iai, 2008). ifrs convergence in indonesia has been initiated since 2008 as characterized by an amendment to psak affiliation: 1 department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. *correspondence: ernisuryandari34@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002118 citation: fathmaningrum, e., s., & yudhanto, s., k. (2019). determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction: a comparative study in indonesia and singapore. journal of accounting and investment, 20(2), 76-98. article history received: 12 january 2018 reviewed: 13 february 2019 revised: 21 march 2019 accepted: 13 april 2019 mailto:ernisuryandari34@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5646 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 77 as a result of ifrs adoption in indonesia (kurniawati, 2013). the dewan standar akuntansi keuangan (dsak) or financial accounting standard board of iai formulated an ifrs convergence roadmap stage 1 into three phases, namely: (1) adoption phase (2008-2010), i.e. by establishing a program for adopting ifrs completely into psak, preparing the necessary infrastructure, and evaluating the impacts of ifrs adoption on the applicable psak; (2) final preparation phase (2011) by completing the infrastructure and gradually applying some ifrs-based psak; (3) implementation phase (2012) by implementing ifrs-based psak gradually and comprehensively evaluating the impacts of this psak implementation. meanwhile, ifrs convergence stage 2 which was initiated in 2015 aimed at minimizing further the gap between standar akuntansi keuangan (sak) or financial accounting standards and ifrs from 3 years to just one year. converging ifrs in indonesia has a significant effect on the business world, particularly regarding the financial statements of a company entity. an ifrs-based indonesian financial accounting standard is expected to improve the quality of financial statement standard and the financial statement comparability (iai, 2017). financial statements are the means used to account for the managerial activities of the owner’s resources. financial statements are also a means of communication used to inform the parties related to the company. additionally, it is also used by investors in assessing the company’s performance. the ifrs adoption into psak causes changes, and one of these changes is in psak no 16 on fixed assets. psak (1994) differs in many ways from psak 16 (2007 revision), i.e., in terms of its use of the word “aktiva” which was replaced with “aset” (both mean “asset”) in psak entirely and measurement after initial recognition. in psak 16 (2007 revision), there are two models regarding the measurement after initial recognition which can be used by an entity, namely, cost model and revaluation model, and these two models can be applied to all fixed assets of companies in the same group. fixed assets are important components in running a company’s operation process. according to psak 16 (2015 revision), fixed assets are tangible assets employed for producing and providing goods and services, and for rent or administrative purpose; and it is expected to be usable for more than one period, thus it can be concluded that fixed assets play an important role in supporting the company’s sustainable existence. fixed assets in cost method are valued based on the acquisition value minus accumulated depreciation. this makes the value of fixed assets less relevant since the presented asset value uses the acquisition value; thus it fails to reflect the actual value of fixed assets. in addition to its use of acquisition value for recording, another policy introduced by psak 16 (2015 revision) on plant, power, and equipment is the fixed asset revaluation policy. according to kurniawati (2013) in fixed asset revaluation policy, the value of fixed assets is recorded using the market value of the assets. thus it can reflect the actual value of fixed assets. this makes the asset value more relevant. fixed asset revaluation policy should provide positive information for the company’s external parties. cahan, courtenay, gronnewoller, and upto (2004) argue that fixed asset revaluation has a positive influence on market reaction as characterized by share return change. this is different from tay (2009) who suggested that fixed asset revaluation fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 78 policy had a negative influence on market reaction. seng and su (2010) stated that the managerial decision to use value revaluation method was still influenced by several factors, including contracting factor, political factor, and information asymmetry which are related to the company. the factors suspected to have some influence on fixed asset revaluation decision are company size, fixed asset intensity, liquidity, declining cash flow from the operation, and leverage (seng & su, 2010). a company’s decision to prefer cost model to revaluation model, even though conceptually the revaluation model produces a more relevant value, might be because in practice revaluation model is still hard to implement since it is costly (yulistia, fauziati, frinola, & khairati, 2015). nevertheless, the choices given by the accounting standards make some companies prefer the revaluation method. the advantages of fixed asset revaluation involve lowering debt contracting costs (seng & su, 2010), reducing political cost and information asymmetry (seng & su, 2010). this research has some contribution due to the limited number of companies using the fixed asset revaluation model, despite the more relevant data this revaluation model could give thanks to the fact that the fixed asset value in this policy is recorded using its market value, thus reflecting the actual fixed asset value better. the researcher wanted to investigate the difference in results between a developing country (indonesia) and a developed country (singapore). manihuruk and farahmita (2015) found that the number of companies using fixed asset revaluation method is still very low since in indonesia more companies prefer the cost model. the same occurs in singapore where more companies use the cost model as opposed to the asset revaluation model. in 2008-2013, 1400 companies in indonesia and 2265 in singapore used the cost model, and only 39 companies in indonesia and 249 in singapore used the revaluation method. it is possible that this is because the fixed asset revaluation method is more likely to be performed by countries applying the common law legal system such as singapore. this is because in a common law legal system the investor’s interests are protected better (manihuruk & farahmita, 2015). in this research, singapore and indonesia were selected since they have something in common, i.e., both beginning to effectively perform ifrs convergence in 2012 and both also adopting ifrs gradually. in this research, the researcher also wanted to investigate whether or not the use of fixed asset revaluation affected the market reaction. this research is a compilation of studies developed by yulistia et al. (2015) and andison (2015). what made this research different from previous studies was that this research was a comparative study which compared manufacturing companies in indonesia and singapore. literature review and hypotheses development positive accounting theory the positive accounting theory suggested by watt and zimmerman (1986) can explain why a company chooses the accounting method it will apply. this positive accounting theory explains that every company has its own accounting policy which may be varied fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 79 from one to another, and this company can freely decide on the accounting policy which can minimize the contract costs and maximize the company’s value. the freedom given to the company’s manager to decide on the accounting policy will make the manager more likely to take opportunistic action (scott, 2009). the opportunistic action in deciding on an accounting policy aims at putting the manager in a favorable position and, eventually, improving the manager’s satisfaction. three hypothesis theories are connected to the management behavior’s opportunistic behavior by watts and zimmerman (1986) namely bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, and political cost hypothesis. the research conducted by watts and zimmerman (1986) found that the bonus plan hypothesis was indicated by the manager’s attitude towards the selection of an accounting method which could increase the compensation they received. the debt covenant hypothesis was indicated by the reduced possibility of the bond covenant being violated. finally, the political cost hypothesis was indicated by the selection of accounting procedure, i.e., greater companies were more likely to choose an accounting procedure which could decrease their profits in financial statements. seng and su (2010) classified the factors which could influence a manager in deciding on their accounting policy into three, namely: (1) contracting factors, explaining that the accounting policy selected was to influence debt covenants; (2) political factors which had tight relationship with political cost hypothesis, where the company’s aim was to reduce profit in its financial statements to lower any possible political visibility and political cost; (3) information asymmetry, explaining that the accounting policy was decided by information asymmetry which tried to influence the appraisal or price of an asset. signaling theory signaling theory explains how investors share the same information with the company’s managers on the company’s situation. however, in practice, managers have more information than investors, and this is what we call information asymmetry. this occurs when a company’s management does not tell all information regarding the company to investors. thus, generally, investors will respond to it as a signal to the company’s prospect which will influence its value and this value will usually be reflected in the share price fluctuation (santosa, 2009 ). fixed asset revaluation is the action of reviewing the value of a fixed asset. revaluation is frequently defined as a review which causes the asset’s value to increase, while in practice it can make the value higher or lower than the recorded value (tay, 2009). asset revaluation can be used as a tool to lower the debt-to-equity ratio to avoid any debt failure, and it can also be used as a signal that the company grows (azouzi & jarboui, 2012). according to kurniawati (2013), when an entity revaluates its assets, upon initial recognition of fixed assets, its assets are valued at the revaluation value, i.e., at a reasonable value during revaluation minus the accumulated loss of decreased value and the accumulated depreciation. this shows that in fixed asset revaluation policy, the fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 80 value of fixed assets in this policy is recorded using the asset’s market value; hence it can reflect the actual value of fixed assets. this makes the asset’s value more relevant. the market reaction can be seen from the change in volume in stock trades. when information is announced, and all market players have obtained the information, these market players would first analyze the information as either a good signal (good news) or bad signal (bad news). if the information announcement is considered a good signal, these investors would be interested in making a stock trade. this way, the market will react as reflected by the change in stock trade volume (suwardjono, 2010). an efficient capital market is defined as a market whose security price has reflected all relevant information. a company’s asset revaluation policy can also serve as a signal for investors or stakeholders to find out how the company performs. thus, a fixed asset revaluation policy as information can be taken into consideration by investors or stakeholders in making decisions, as can be seen in a company’s market reaction. hypothesis development company size is an important factor for fixed asset revaluation decision. greater companies are more likely to be politically sensitive and subjected to greater wealth transfer. political factor frequently uses company size as its proxy (seng & su, 2010). therefore, it can be concluded that the company of greater size is more likely to make asset revaluation. this is because fixed asset revaluation method can increase the assets’ value which can lead to an increased depreciation cost and the need of additional costs for the company, i.e., the costs for assets valuation, therefore, the company can avoid public visibility which may result in the increased political costs. manihuruk and farahmita (2015) who studied “the factors influencing the selection of fixed asset revaluation method in companies listed in stock exchanges of some asean countries”, found that company size has an association with asset revaluation decision. aljinović barać and šodan (2011) studied “the motive for choosing revaluation policy in companies in croatia” and succeeded in finding the empirical evidence that greater companies with great return on equity (roe) are more likely to reevaluate their assets to reduce profit reporting and attract less attention from the government. based on the explanation above and previous studies, the researcher could formulate hypotheses as follows: h1a: company size has a positive influence on fixed asset revaluation decision in indonesia. h1b: company size has a positive influence on fixed asset revaluation decision in singapore. fixed asset intensity represents the proportion of fixed assets to the total assets of a company. fixed asset intensity is one of those factors frequently used as a methodology fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 81 in testing the information asymmetry factor (seng & su, 2010). the largest part of total assets is the fixed assets which can increase the company’s value. therefore, it is highly potential to increase the asset base by increasing the company’s loan capacity (tay, 2010). revaluation can be used to lower the company’s profitability report, either by increasing the asset base or by increasing the depreciation. a company with high fixed asset intensity is more likely to prefer fixed asset revaluation method. this is because fixed asset revaluation can increase the company’s value by increasing the asset base. the higher the company’s fixed asset proportion, the more likely the managers to make revaluation. a company’s long-term operating capital is shown by its fixed assets. thus the high fixed asset intensity will have a significant impact on its financial statements as a result of the change in its fixed asset valuation. fixed asset intensity can depict the possible cash to be received if the fixed assets are sold. a company with high fixed asset intensity is more likely to choose a fixed asset revaluation recording method (manihuruk and farahmita, 2015). a study on fixed asset revaluation and a decrease in equity by lin and peasnell (2000) successfully gave empirical evidence to companies in the united kingdom in 1989 and 1991. the study found that there was a positive and significant relationship between a company’s fixed asset intensity and its selection of fixed asset revaluation method. the result was supported by the research conducted by seng and su (2010) in new zealand in 1999 to 2003, and manihuruk and farahmita (2015) who researched several companies in asean countries, as well as ramadhani (2016) who researched indonesia and singapore. on the contrary, lin and peasnell (2000), seng and su (2010), and yulistia et al. (2015) studies found no influence of fixed asset intensity on a company’s choice to perform asset revaluation. based on the explanation above and previous studies, the researcher could formulate the following hypotheses: h2a: fixed asset intensity has a positive influence on fixed asset revaluation decision in indonesia. h2b: fixed asset intensity has a positive influence on fixed asset revaluation decision in singapore. liquidity reflects a company’s ability to repay its current liability (andison, 2015). a company with lower liquidity is more likely to perform asset revaluation. since liquidity indicates the company’s ability in repaying their current liabilities, any company with low liquidity reflects its inability in repaying their current liabilities. therefore, a company with lower liquidity is more likely revaluate its assets, since revaluation can provide more relevant information regarding the amount of cash it can receive from asset sales, and hence can help improve the loan capacity. manihuruk and farahmita (2015) who conducted a study in companies registered in stock exchanges of some asean countries found that liquidity has a negative influence on fixed asset revaluation decision. this research finding was consistent with tay (2009), aljinović barać and šodan (2011). on the other hand, black, sellers, and manly (1998) found that liquidity ratio had an insignificant positive influence on fixed asset revaluation policy. based on the fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 82 explanation above and previous studies, the researcher could formulate the following hypotheses: h3a: liquidity has a significant negative influence on fixed asset revaluation decision di indonesia. h3b: liquidity has a significant negative influence on fixed asset revaluation decision in singapore. leverage is the ratio which can be used to measure a company’s ability in paying both their shortand long-term liabilities and to measure the proportion of the company’s assets funded from the liabilities. the higher the leverage ratio of a company, the more likely for the manager to perform revaluation. this is because a high leverage ratio will lead to high loss risk to the company. thus it will result in the company’s decreased level of worthiness to creditors. research by brown, izan, and loh (1992) successfully found that the higher the leverage level, the more likely for the manager to opt to use the revaluation method. some studies failed to find the influence of leverage on asset revaluation in companies in new zealand (seng and su, 2010) and in indonesia (yulistia et al., 2015; nurjanah, 2013). based on the explanation above and previous studies, the researcher could formulate hypotheses as follows: h4a: leverage has a positive influence on the asset revaluation decision in indonesia. h4b: leverage has a positive influence on the asset revaluation decision in singapore. the higher the declining cash flow from the operation of a company, the more likely for the manager to perform revaluation. if the company’s operating cash flow decreases compared to the previous period, then it will make the creditors pretty worried about the company. this is because shrinking operating cash flow will make it less likely for the company to repay the debts to the creditors. fixed asset revaluation is performed by a company expecting that the value of assets it owns will increase and eventually improve the creditor’s trust in the company. in a previous study, ramadhani (2016) who investigated the determination of fixed asset revaluation decision in manufacturing companies in indonesia and singapore found that declining. cash flow from operation had a positive influence on fixed asset revaluation decision. this research finding was consistent with seng and su (2010) and cotter and zimmer (1995). on the contrary, seng and su (2010) failed to prove this in new zeland and so was nurjanah (2013) in indonesia. based on the explanation above and previous studies, the researcher could formulate hypotheses as follows: h5a: declining cash flow from the operation has a positive influence on fixed asset revaluation decision in indonesia. fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 83 h5a: declining cash flow from the operation has a positive influence on fixed asset revaluation decision in singapore. fixed asset revaluation naturally can be positive information for a company’s external parties since in addition to encouraging its performance improvement as reflected in its profits, it can also increase the company’s share price (andison, 2015). revaluation policy can give a signal in the form of either return or abnormal return that investors have the opportunity to gain profit of what they have invested in. in andison’s (2015) research, it was found that fixed asset revaluation has a positive influence on share return. this statement was confirmed by courtenay and cahan et al. (2004) who proved that fixed asset revaluation had a positive influence on share return. based on the explanation above and previous studies, the researcher could formulate the following hypotheses: h6a: fixed asset revaluation has a positive influence on the market reaction in indonesia. h6b: fixed asset revaluation has a positive influence on the market reaction in singapore. manihuruk and farahmita (2015) conducted a study in several asean member countries, i.e., indonesia, singapore, malaysia, and the philippines from 2008 to 2013. in this research, a total of 3733 companies were studied, and 817 of them opted to perform fixed asset revaluation. this indicates that only 21.87% of companies chose to perform fixed asset revaluation, where the remaining 79.13% decided to use the cost model. meanwhile, in indonesia, only 39 (or 2.7%) out of 1439 companies chose to perform fixed asset revaluation, and 249 (or 9.9%) of a total of 2514 companies in singapore performed fixed asset revaluation. therefore, it was safe to say that more companies in singapore applied fixed asset revaluation than in indonesia. this is probably because the fixed asset revaluation method is more likely to be performed by those countries following a common law legal system such as singapore. moreover, this is because in common law legal system investors’ interests are better protected (manihuruk & farahmita, 2015). based on the explanation above, the writer drew the following hypothesis: h7: there is a different application of fixed asset revaluation policy in indonesia and singapore. research method population, sample, and sampling technique the population in this research were all companies registered in indonesia stock exchange (bei) and singapore stock exchange. the sample used in this research was manufacturing companies registered in indonesia stock exchange (bei) and singapore exchange from 2015 to 2016. the data used in this research were secondary ones obtained from the official website of the indonesian stock exchange at www.idx.co.id http://www.idx.co.id/ fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 84 and singapore stock exchange at www.sgx.com as well as from yahoo finance website. the sampling technique used in this research was purposive sampling. operating definitions and variable measurements fixed asset revaluation fixed asset revaluation is the re-appraisal of the value of a fixed asset. the method used to measure fixed asset revaluation is a dummy method, i.e., by assigning 0 scores to companies which did not perform any revaluation and one score to companies which performed revaluation. companies generally mention revaluation information in their note to financial statements (calk). market reaction the market reaction in this research was proxied with share return. return is a variable which arises from share price fluctuation, as a result of new information which invites reaction from investors. the market reaction can be measured using car (cumulative abnormal return). car (cumulative abnormal return) can be obtained from summing up abnormal return (ar). abnormal return is the difference between the return received by investors (actual return) and the return they expected (expected return) (hartono, 2014). abnormal return can be calculated using the following formula: note: arit : abnormal return of company i at t-th period rit : actual return of company i at t-th period e(rit) : expected return of company i at t-th period company size (size) company size will give a picture of the size of a company which can be measured using the natural logarithm of total assets. fixed asset intensity (fai) fixed asset intensity is a company’s fixed asset proportion compared to its total assets, commonly used to measure information asymmetry. fai can be measured using: fai = book value of total fixed assets / total assets liquidity (liq) liquidity is an asset’s saleability or the ease for it to change into cash (andison, 2015). liquidity can be measured using an acid test ratio. liq = (current assets – inventories) / current liabilities http://www.sgx.com/ fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 85 declining cash flow from operation (cffo) declining cash flow from operation is the decline of several cash and cash equivalents from a company’s routine (seng and su, 2010). cffo can be measured using. cffo = cffo changes for two years / total fixed assets leverage (lev) leverage is a company’s debt level; leverage level, in general, is measured using the ratio as used in seng and su (2010). lev = total liabilities / total assets method for analyzing data descriptive statistic descriptive statistic analysis was the technique for analyzing data used in this research. the descriptive analysis includes such values as mean, median, minimum, maximum, and standard deviation of the research data. data quality test this research model 1 would be tested using logistic regression, and the data quality test for logistic regression includes: a. overall model fit test the model fit test was done to figure out whether or not the hypothesized model fit the data. the model fit assessment in logistic regression used a statistic which was based on the likelihood function. the likelihood function in statistics was used to assess that the model fit in logistic regression. likelihood l of a model is the probability that the hypothesized model depicted the data input (ghozali, 2016; nazaruddin & basuki, 2016). the overall model assessed in logistic regression (-2 loglikelihood) was an assessment to -2 loglikelihood. see in number -2 loglikelihood at the beginning of block number = 0, and number -2 loglikelihood in block number = 1. if a decline occurs in value -2 loglikelihood (block number = 0 – block number = 1), then the model is acceptable since it fits the data. b. model feasibility test the regression model feasibility test used hosmer and leweshow’s goodness of fit test. the basis for decision making is done by seeing the value of chi-square of hosmer and leweshow’s test. if the p-value > 0,05 then no difference is found between the model and the data, yet if p-value < 0,05 then there is a difference between the model and the data (ghozali, 2016) fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 86 meanwhile, research model 2 would be tested using simple linear regression. the data quality test for this simple linear regression include: data normality test normality test was used to see whether the residual in the regression was distributed normally. in this research, the kolmogorov smirnov test was used to test the data normality. data can be said to be normally distributed if the value of sig >𝑎 (0.05). determination coefficient test a. the determination coefficient test for logistic regression determination coefficient test (r2) was used to measure to what extent the model was capable of explaining the variations of dependent variables. a small value of r2 means the ability of independent variables in explaining dependent variables is highly limited (ghozali, 2016). cox and snell’s r square constitutes the measure which imitates r2 measure in multiple regression based on likelihood estimation technique with a maximum value less than 1 (one), hence it is difficult to interpret. negelkerke’s r square is a modification of cox and snell’s coefficient to ensure that its value is varied from 0 (zero) to 1 (one). negelkerke’s r2 value can be interpreted as the r2 value in multiple regression (ghozali, 2016). b. determination coefficient test for simple linear regression determination coefficient test (𝑅2) was used to measure to what extent the model can explain the dependent variables. if the value of the determination coefficient is close to 1, then the independent variables can explain the dependent variables. hypothesis testing hypotheses 1-5 or the ones in research model 1 were tested using logistic regression. this method was chosen since the dependent variables in this research were dummy variables. thus, the equation of logistic regression in this research was as follows: note: rev : dummy variables for asset revaluation α : constant β1-β5 : regression coefficient size : company size fai : fixed asset intensity liq : liquidity cffo : declining cash flow from operation lev : leverage e : error fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 87 the criteria for accepting the hypotheses were that if the significance value owned by each hypothesis in the logistic regression test was less than α 0.05 and the regression coefficient went to the direction of the proposed hypothesis. hypothesis 6 or research model 2 was tested using simple linear regression analysis since it tested the influence of one independent variable on one dependent variable. the simple linear regression equation in this research was as follows: note: rp : market reaction α : constant β : regression coefficient ra : asset revaluation e : error the criteria for accepting the hypothesis were that if the significance value owned by each hypothesis in the simple linear regression test was less than α 0.05 and the regression coefficient went to the direction of the proposed hypothesis. hypothesis 7 was tested using independent sample t-test. this test was done to determine whether or not there was a difference in the fixed asset revaluation policy in indonesia and singapore. in an independent sample t-test, a variance was first performed by judging the sig value of levene test. the criteria for accepting the hypothesis were that if the sig value of levene test was greater than 0.05, then to test the hypothesis the sig (2-tailed) value was used in equal variance assume column, and if the sig value of levene test was less than 0.05, then the sig (2-tailed) value was used to test the hypothesis in equal variance not assume column. if the sig (2-tailed) value was less than alpha 0.05, then h7 was accepted. result and discussion descriptive statistic test table 1 showed the descriptive statistics of each variable. based on table 1, the number of data of each variable processed in this research was 228 sample companies. the size variable had a mean value of 8.8262e+12, which was higher than the median value 1.87e+12. thus it could be concluded that the average size (manufacturing company size) in indonesia was great. the fixed asset intensity variable had a mean value of 0.36834, which was higher than the median value 0.36834. hence it could be concluded that the average fixed asset intensity owned by manufacturing companies in indonesia was high. the liquidity variable had a mean value of 0.49254, which was higher than the median value 0.97003. thus it could be concluded that on average the manufacturing companies in indonesia had high liquidity level. the leverage variable had a higher mean fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 88 value than the median value. thus it could be concluded that on average the manufacturing companies in indonesia had high leverage level. table 1 descriptive statistics of indonesia rev size fai lev liq cffo car n valid 228 228 228 228 228 228 228 missing 0 0 0 0 0 0 0 mean 0.13 8.8262e+12 0.36834 0.49254 1.81995 -0.08668 -1.01338 median 0.00 1.87e+12 0.36834 0.48213 0.97003 0.02400 -0.32260 std. deviation 0.334 2.169e+13 0.20120 0.30961 3.98103 2.94602 5.61305 minimum 0 1.47e+10 0.00517 0.00955 -0.67959 -41.55529 -23.69722 maximum 1 2.6186e+14 0.91741 3.02908 51.33504 5.93383 28.02989 the declining cash flow from operation variable had a mean value of -0.08668, which was lower than the median value 0.02400, hence it could be concluded that on average the manufacturing companies in indonesia experienced low declining cash flow from operation. the market reaction variable had a mean value of -1.01338, which was lower than the median value -0.32260. hence it could be concluded that on average the market reaction occurring in the manufacturing companies in indonesia was low. table 2 showed the descriptive statistics of each variable. based on table 2, the number of data of each variable processed in this research was 255 sample companies. the size variable had a mean value of 9.6e+08, which was higher than the median value 1.1e+08. thus it could be concluded that on average the size (manufacturing company size) in singapore was great. the fixed asset intensity variable had a mean value of 0.22547, which was higher than the median value 0.20637. hence it could be concluded that on average the fixed asset intensity owned by the manufacturing companies in singapore was high. table 2 descriptive statistics of singapore rev size fai liq lev dcffo car n valid 255 255 255 255 255 255 255 missing 0 0 0 0 0 0 0 mean 0.25 9.6e+08 0.22547 2.59722 0.49586 -0.02361 -3.09400 median 0.00 1.1e+08 0.20637 1.47245 0.17835 0.01363 0.00 std. deviation 0.432 3.9e+09 0.18249 3.40953 3.34468 2.04067 21.48815 minimum 0 118000 0.00011 -0.58730 0.00304 -19.14687 -179.6382 maximum 1 3.7e+10 1.49634 23.01982 48.11016 8.6969 66.59102 the liquidity variable had a mean value of 2.59722, which was higher than the median value 1.47245. thus it could be concluded that on average the manufacturing companies in singapore had a high liquidity level. the leverage variable had a mean value of 0.49586, which was higher than the median value 0.17835. thus it could be concluded that on average the manufacturing companies in singapore had a high leverage level. the declining cash flow from operation variable had a mean value of 0.02361, which was lower than the median value 0.01363, hence it could be concluded that on average the manufacturing companies in singapore experienced low declining cash flow from operation. the market reaction variable had a mean value of 0.01363, fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 89 which was lower than the median value of 0.00. hence it could be concluded that on average the market reaction occurring in the manufacturing companies in singapore was low. overall model fit test table 3 showed the initial -2ll value (block number = 0) and final -2ll value (block number = 1) of indonesia and singapore. indonesia had an initial -2ll value (block number = 0) of 173.743 and final -2ll value (block number = 1) of 140.717. there was a decline difference of 33.026; then it could be interpreted that the tested model fit the data. table 4.4 showed that singapore had an initial -2ll value (block number = 0) of 285.131 and final -2ll value (block number = 1) of 266.765. there was a decline difference of 18.366; then it could be interpreted that the tested model fit the data. table 3 comparison of initial -2ll and final -2ll values -2 log likelihood value indonesia singapore initial (block number : 0) 173.743 285.131 final (block number : 1) 140.717 266.765 model feasibility test table 4 showed the result of model feasibility test in indonesia and singapore using omnimbus tests of model coefficients. based on the omnimbus tests of model coefficients, it could be seen that indonesia had a significance value of 0.000 < 0.05, and singapore 0.003 < α0.05. thus, it could be concluded that both indonesia and singapore had feasible research data to be investigated. table 5 showed the result of hosmer and lameshow test used to test the feasibility of the research model used by seeing the result of chi-square and significance values. indonesia had a chi-square value of 14.607 and a significance value of 0.067 > 0.05, and singapore had a chi-square value of 10.295 and significance value of 0.245> 0.05. based on the result, it could be then concluded that indonesia and singapore’s manufacturing companies had a feasible model to be used for the further test in this research. table 4 assessing overall model fit sample company chi-square df sig. note model 1 indonesia step 33.026 5 0.000 feasible block 33.026 5 0.000 model 33.026 5 0.000 model 2 singapore step 18.366 5 0.003 feasible block 18.366 5 0.003 model 18.366 5 0.003 fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 90 table 5 result of model feasibility test sample company chi-square sig. note model 1 indonesia 14.607 0,067 feasible model 2 singapore 10.295 0,245 feasible data normality test based on table 6, the result of data normality test for indonesian manufacturing companies using kolmogorov smirnov (k-s) test showed asymp. sig (2-tailed) value of 0.52 and it was greater than alpha (0.05), meaning that the data was distributed normally. table 6 result of normality test for indonesia unstandardized residual n 228 normal parameters mean .0000000 std. deviation 5.60066815 mostextreme differences absolute 0.130 positive 0.101 negative -0.130 test statistic 0.130 asymp. sig. (2-tailed) 0.052 based on table 7, the result of data normality test for singaporean manufacturing companies using kolmogorov smirnov (k-s) test showed asymp. sig (2-tailed) value of 0.061 and it was greater than alpha (0.05), meaning that the data was distributed normally. table 7 result of normality test for singapore unstandardized residual n 255 normal parameters mean .0000000 std. deviation 21.487104 most extreme differences absolute 0.213 positive 0.191 negative -0.213 test statistic 0.213 asymp. sig. (2-tailed) 0.061 fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 91 determination coefficient test table 8 shows that indonesia had nagelkerke r square value of 0.253, meaning that 25.3% of fixed asset revaluation decisions in manufacturing companies in indonesia were explained by such variables as size, fixed asset intensity, liquidity, leverage, and declining cash flow from operation, and 74.7% of fixed asset revaluation decisions in manufacturing companies in indonesia were explained by other variables beyond those investigated in this research. singapore had nagelkerke r square value of 0.103. this meant 10.3% of fixed asset revaluation decisions in manufacturing companies in singapore could be explained by such variables as size, fixed asset intensity, liquidity, leverage, and declining cash flow from operation, and 89.7% of fixed asset revaluation decisions in manufacturing companies in singapore were explained by other variables which were not investigated in this research. table 8 result of determination coefficient test for research model 1 indonesia step -2 log likelihood cox & snell r square nagelkerke r square 1 140.717 0,135 0,253 singapore step -2 log likelihood cox & snell r square nagelkerke r square 1 266.765 0,069 0,103 based on table 9, indonesia had r square value of 0,029, meaning that 2.9% of market reaction variable in manufacturing companies in indonesia were explained by fixed asset revaluation variable, and 96.1% of market reaction decision in manufacturing companies in indonesia were explained by other variables not investigated in this research. singapore had r square value of 0.018, meaning that 1.8 % of market reaction variable in manufacturing companies in singapore were explained by fixed asset revaluation variable, and 98.2% of market reaction decision in manufacturing companies in singapore were explained by other variables not investigated in this research. table 9 result of determination coefficient test for research model 2 indonesia model r r square adjusted r square std. error of the estimate 2 .171a .029 .024 3.41338339 singapore model r r square adjusted r square std. error of the estimate 2 .134a .018 .013 8.53432921 hypothesis testing results the hypotheses in this research were tested using logistic regression analysis using spss for windows version 23. the result of regression logistic and simple linear analyses was presented in the table 10. based on table 10, it was found that for firm’s size variable, fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 92 indonesian manufacturing companies had sig value of 0.009 < 0.05 and the coefficient direction was positive 0.363, meaning that firm’s size (size) variable had a positive and significant influence on fixed asset revaluation policy (rev). thus, h1a which suggested that a firm’s size had a positive influence on fixed asset revaluation policy in indonesia is accepted. this was because companies of greater size were more likely to do asset revaluation, since fixed asset revaluation method could increase the asset’s value which, in turn, could increase depreciation costs and required additional costs for the companies, i.e., the costs for asset valuation, hence the company could avoid public visibility which might result in an increased political costs. this test result confirmed the research conducted by seng and su (2010) on managerial incentive behind fixed asset revaluation on companies in new zealand which found that company size had a positive and significant influence on fixed asset revaluation since it was used to reduce political costs. table 10 result of logistic regression test for indonesia and singapore (hypothesis 1-5) indonesia singapore β sig. β sig. size 0.363 0.009 -0.090 0.347 fai 3.057 0.007 3.035 0.005 liq 0.752 0.346 0.027 0.534 lev 0.979 0.033 2.231 0.041 dcffo -0.049 0.594 0.024 0.808 constant -13.173 0.002 0.227 0.902 from the result of firm’s size variable test, it was found that singapore had sig value of 0.347 > 0.05 and a negative coefficient direction of -0.090, meaning that firm’s size (size) variable did not influence fixed asset revaluation policy (rev). therefore, h1b which stated that the firm’s size had a positive and significant influence on fixed asset revaluation policy in singapore is rejected. the ascending fixed asset revaluation performed by a company would result in the difference between the book value of fixed assets and its revaluation value. thus the company’s comprehensive profit balance would increase, and this would lead to the imposition of additional tax by the government. pmk no. 191/2015 on fixed asset revaluation for taxation purpose explains that the difference of fixed asset revaluation should be subjected to a tax of 3% to 6%. therefore, this would encourage managers to prefer cost model to ascend the revaluation model to avoid the obligation to pay greater tax. this research result was supported by the studies conducted by firmansyah and sherlita (2012), nurjanah (2013), yulistia, et al. (2015), latifa and haridhi (2016), and ramadhani (2016). those studies found that company size (firm size) did not influence fixed asset revaluation. based on table 10, in terms of fixed asset intensity variable, it was found that indonesia had a sig value of 0.007 < α0.05 and positive coefficient direction of 3.057. from the result of the test for fixed asset intensity variable, it was found that singapore had a sig value of 0.005 < α0.05 and positive coefficient direction of 3.035, meaning that fixed fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 93 asset intensity (fai) variable had a positive and significant influence on fixed asset revaluation policy (rev). therefore, h2a and h2b which stated that fixed asset intensity had a positive influence on fixed asset revaluation policy in indonesia and singapore are accepted. this was because fixed assets were a company’s long-term operating capital. thus the high fixed asset intensity would have a significant impact on the company's financial statements. a high fixed asset intensity would make the obtained cash increasingly greater if the fixed assets were sold. thus, the higher the fixed asset intensity, the more likely for managers to prefer the revaluation model. this is because revaluation model can reflect the asset’s actual value better (manihuruk and farahmita, 2015) this test result confirmed the research conducted tay (2009) who found that fixed assets could increase a company’s value and hence had greater potential to increase the asset base by improving its loan capacity, making the revaluation model of fixed assets more suitable to be applied, because fixed asset revaluation could increase the values of fixed assets. based on table 10, it could be seen that in terms of liquidity variable indonesia had a sig value of 0.543 >α0.05 and a positive coefficient direction of 0.752. also, from this result of the test for liquidity variable, it was found that singapore had a sig value of 0.346 >α0.05 and a positive coefficient direction of 0.027, meaning that variable liquidity (liq) did not influence fixed asset revaluation policy (rev). thus h3a and h3b which stated that liquidity had a negative influence on fixed asset revaluation policy in indonesia and singapore are rejected. a company with low liquidity would focus more on the attempt of increasing their liquidity to prevent themselves from breaching debt agreements, even though a company with high liquidity had greater freedom to make another policy since they were not troubled by liquidity issue. this result confirmed the research conducted by manihuruk and farahmita (2015), andison (2015), and tay (2009) who failed to prove that liquidity had a negative influence on the decision to valuate fixed assets. based on table 10, it was found that in terms of leverage variable, indonesia had a sig value of 0.033 < 0.05 and a positive coefficient direction of 0.979. and from this result of the test for leverage variable, it was found that singapore had a sig value of 0.041 < α0.05 and a positive coefficient direction of 2.231, meaning that leverage (lev) variable had a positive and significant influence on fixed asset revaluation policy (rev). thus, h4a and h4b which stated that leverage had a positive influence on fixed asset revaluation policy in indonesia and singapore are accepted. this was because the high leverage ratio would lead to equally high loss risk to the company thus from the creditors’ perspective it would result in the company’s feasibility level. this result of testing confirmed the previously made hypotheses as well as the study conducted by missonier-piera (2007) who stated that if a company’s leverage level were high, then it would encourage the company even further to apply revaluation method for its assets. fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 94 based on table 10, it was found that in terms of declining cash flow from operation variable indonesia had a sig value of 0.594 > 0.05 and a negative coefficient direction of -0.049. also, it was found that in terms of declining cash flow from operation variable, singapore had a sig value of 0.808 > 0.05 and a positive coefficient direction of 0.024, meaning that the declining cash flow from operation (dcffo) variable did not influence fixed asset revaluation policy (rev). thus, h5a and h5b which stated that declining cash flow from operation had a positive influence on fixed asset revaluation policy in indonesia and singapore are rejected. this was because cash flow from operation was a part of a company’s overall cash flow, hence declining cash flow from operation might be compensated by the cash flow from other activities. therefore, the creditors not focused solely on the declining cash flow from the operation, rather they focused more on the cash flow from all activities of the company (missonier, 2007). another reason why creditors not focused only on declining cash flow from the operation was the leverage. so, as long as the leverage of a company was low, then the declining cash flow from the operation would not cause too significant impact on creditor’s appraisal. this was because if the company had high fixed assets, then the company would be still capable of repaying its debts despite liquidation. this research result was supported by the studies conducted by seng and su (2010), yulistia, et al. (2015) and ramadhani (2016). these studies proved that declining cash flow from operation did not influence fixed asset revaluation decision. based on table 11, it was found that in term of variable, fixed asset revaluation indonesia had a sig value of 0.016 < 0.05 and a positive coefficient direction of 1.480. also based on table 11, it was found that in term of fixed asset revaluation variable singapore had a sig value of 0.048 < α0.05 and a positive coefficient direction 2.646, meaning that variable, fixed asset revaluation (rev) had a positive and significant influence on market reaction (car). therefore, h6a and h6b which stated that fixed asset revaluation had a positive influence on the market reaction in indonesia and singapore are accepted. this was because revaluation policy could give a signal in the form of either return or abnormal return that investors had the chance of gaining profit from what they invested in, and market reaction could be seen from the investment return expected by the investors from their investment. thanks to fixed asset revaluation policy, the company would be enabled to generate high profit, and this served as an indicator that the company had a good performance and resulted in a positive market reaction from the investors. this research result confirmed andison (2015) who proved that fixed asset revaluation had a positive influence on share return. table 11 simple linear regression test result for indonesia and singapore (hypothesis 6) indonesia singapore β sig. β sig. (constant) -1.142 0.000 -0.469 0.483 rev 1.480 0.016 2.646 0.048 the t-test variance test was used to determine the difference in fixed asset revaluation application as measured using the dependent variable fixed asset revaluation policy in manufacturing companies in indonesia and singapore. fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 95 table 12 result of mean group test country n mean rev indonesia 228 0.1272 singapore 255 0.2558 based on table 12, it was found that indonesia and singapore had different mean values of fixed asset revaluation policy application. indonesia had a mean value of fixed asset revaluation policy of 0.1272, less than the mean value of fixed asset revaluation policy in singapore whose value was 0.2558. as can be seen in 13, the sig levene test value was 0.000 < α0.05, meaning that the variances of indonesia and singapore were different. therefore, the t-test variance test used the equal variance not assumed. the significance value of (2-tailed) equal variance assumed was 0.003 < α0.05. table 13 result of independent sample t-test levene's test for equality of variances t-test for equality of means f sig. t df sig. (2tailed) mean difference std. error difference rev equal variances assumed 57.23 0.000 -3.608 484 0.003 -0.12862 0.03564 equal variances not assumed -3.668 474.307 0.003 -0.12862 0.03507 this meant that there is a different application of fixed asset revaluation policy in manufacturing companies in indonesia and singapore. based on tables 14 and 15, it could then be concluded that h7 which stated that there was a different fixed asset revaluation policy in indonesia and singapore are accepted. this was because of the different legal systems followed by indonesia and singapore, in which singapore which followed the common law legal system were more likely to prefer the revaluation model than indonesia. in common law legal system, investors’ interests were protected better (manihuruk & farahmita, 2015). conclusion this research aimed at testing the empirical evidence on the factors which influenced fixed asset revaluation policy and its impact on market reaction. the independent variables tested in this research were company size, fixed asset intensity, liquidity, leverage and declining cash flow from operation and fixed asset revaluation. the dependent variables tested in this research were fixed asset revaluation and market reaction. based on the result of analysis performed to manufacturing companies registered in indonesia stock exchange and singapore exchange stock for the 2015-2016 period, it could then be concluded that company size had a positive and significant fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 96 influence on fixed asset revaluation decision in indonesia, yet it had no influence on fixed asset revaluation decision in singapore. fixed asset intensity had a positive and significant influence on fixed asset revaluation decision in both indonesia and singapore. liquidity did not influence fixed asset revaluation decision in indonesia and singapore. leverage had a positive and significant influence on fixed asset revaluation decision in indonesia and singapore. declining cash flow from operation had no positive influence on fixed asset revaluation decision in indonesia and singapore. fixed asset revaluation had a positive influence on the market reaction in indonesia and singapore. there was different fixed asset revaluation policy in manufacturing companies in indonesia and singapore. based on the results in this research, some suggestions the researcher could recommend and could be considered for further studies are: to increase the number of samples to make it more extensive so that the conclusion withdrawn would have wider scope either by increasing the research year period or adding the company sector. adding other independent variable which might affect fixed asset revaluation decision is also recommended, such as profitability, bonus, guarantee debt level, ownership control, company age, and other independent variables to make the obtained prediction value more extensive. further studies could also use a sample from other asean countries which adopt ias 16 such as the philippines and malaysia. adding the number of window event of the research and replacing the declining cash flow from operation variable with declining cash flow from all activities of the company are also suggested. in this research, we had highlighted some limitations which could be fixed by the next research. among these limitations was the variables used to test the factors which influenced the asset revaluation decision being limited to only five variables, namely company size, fixed asset intensity, liquidity, declining cash flow from the operation, and leverage. the research period used in this research was relatively short, i.e., two research year from 2015 to 2016. furthermore, it used a relatively short window event, i.e., from t-7 to t+7. references aljinović barać, ž., & šodan, s. (2011). motives for asset revaluation policy choice in croatia. croatian operational research review, 2(1), 60-70. https://doi.org/10.18332/tpc/105270 andison. (2015). fixed asset revaluation : market reactions. paper was presented at simposium nasional akuntansi, 18 proceedings, indonesia. azouzi, m. a., & jarboui, a. (2011). the evidence of management motivation to revalue property plant and equipment in tunisia. journal of accounting and taxation, 4(2), 1928. https://doi.org/10. 5897/jat11.017 black, e. l., sellers, k. f., & manly, t. s. (1998). earnings management using asset sales: an international study of countries allowing noncurrent asset revaluation. journal of business finance & accounting, 25(9‐10), 1287-1317. https://doi.org/10.1111/14685957.00238 https://doi.org/10.18332/tpc/105270 https://doi.org/10.%205897/jat11.017 https://doi.org/10.1111/1468-5957.00238 https://doi.org/10.1111/1468-5957.00238 fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 97 brown, p., izan, h. y., & loh, a. l. (1992). fixed asset revaluations and managerial incentives. abacus, 28(1), 36-57. https://doi.org/10.1111/j.14676281.1992.tb00268.x cahan, s. f., courtenay, s. m., gronnewoller, p. l., & upton, d. r. (2000). value relevance of mandated comprehensive income disclosures. journal of business finance & accounting, 27(9‐10), 1233-1265. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00356 cotter, j., & zimmer, i. (1995). asset revaluations and assessment of borrowing capacity. abacus, 31(2), 136-151. https://doi.org/10.1111/j.14676281.1995.tb00359.x firmansyah, egi, sherlita, erly. (2012). pengaruh negosiasi debt contracts dan political cost terhadap perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010). thesis, universitas widyatama, indonesia. ghozali, i. (2016). aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19. edisi 5. semarang: badan penerbit univeristas diponegoro. hartono, j. 2014. teori portofolio dan analisis investasi. yogyakarta: bpfe. kurniawati, h. (2013). analisis dan tren penggunaan accounting choice yang dilakukan perusahaan di indonesia pasca adopsi ifrs. binus business review, 4(2), 765-775. https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1392 latifa, c. a., & haridhi, m. (2016). pengaruh negosiasi debt contracts, political cost, fixed asset intensity, dan market to book ratio terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2014). jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi, 1(2), 166-176. retrieved from http://www.jim.unsyiah.ac.id/eka/article/viewfile/1065/659 lin, y. c., & peasnell, k. v. (2000). fixed asset revaluation and equity depletion in the uk. journal of business finance & accounting, 27(3‐4), 359-394. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00317 manihuruk, t. n. h., & farahmita, a. (2015). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode revaluasi aset tetap pada perusahaan yang terdaftar di bursa saham beberapa negara asean. paper was presented at simposium nasional akuntansi proceeding, 18, indonesia. missonier-piera, f. (2007). motives for fixed-asset revaluation: an empirical analysis with swiss data. the international journal of accounting, 42(2), 186-205. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2007.04.006 nazaruddin, i., & basuki, a. t. (2016). analisis statistik dengan spss. yogyakarta: danisa media. nurjanah, a. (2013). faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan revaluati aset tetap pada perusahaan yang listing di bursa efek indonesia tahun 2011. thesis, universitas pendidikan indonesia, indonesia. ramadhani, n. e. (2016). analisis determinasi keputusan revaluasi aset tetap (studi perbandingan perusahaan manufaktur di indonesia dan singapura tahun 2013 2015). thesis, universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia. santosa, y. (2009). analisis pengaruh faktor leverage, deviden payout ratio, earning growth, size, dan arus kas operasi terhadap price earning ratio (per) di bursa efek indonesia. thesis. universitas diponegoro, indonesia. scott, w. r., & o'brien, p. c. (1997). financial accounting theory (vol. 343). upper saddle river, nj: prentice hall. retrieved from http://www.academia.edu/download/7538884/badm4250hleamanw09.pdf https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1992.tb00268.x https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1992.tb00268.x https://doi.org/10.1111/1468-5957.00356 https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1995.tb00359.x https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1995.tb00359.x https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1392 http://www.jim.unsyiah.ac.id/eka/article/viewfile/1065/659 https://doi.org/10.1111/1468-5957.00317 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2007.04.006 http://www.academia.edu/download/7538884/badm4250hleamanw09.pdf fathmaningrum & yudhanto determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction journal of accounting and investment, may 2019 | 98 seng, d., & su, j. (2009). managerial incentives behind fixed asset revaluations: evidence from new zealand firms. working paper series, (3). retrieved from https://ourarchive.otago.ac.nz/bitstream/handle/10523/1606/seng_fixed_asset_re valuations_-__submit_to_illinoi.pdf?sequence=3 suwardjono. (2010). teori akuntansi: perekayasaan laporan keuangan. edisi ketiga. yogyakarta: bpfe. tay, i. c. (2009). fixed asset revaluation: management incentives and market reactions. doctoral dissertation, lincoln university, usa. retrieved from http://dspace.lincoln.ac.nz/bitstream/handle/10182/1555/tay_mcm.pdf?sequenc e=3 watts, r. l. , & zimmerman, j. l. (1986). positive accounting theory. new jersey: prenticehall. yulistia m, r. , fauziati, p. , frinola m, a. , & khairati, a. (2015). pengaruh leverage , arus kas operasi , ukuran perusahaan dan fixed asset intensity terhadap revaluasi aset tetap. paper was presented at simposium nasional akuntansi proceeding, 18, indonesia. https://ourarchive.otago.ac.nz/bitstream/handle/10523/1606/seng_fixed_asset_revaluations_-__submit_to_illinoi.pdf?sequence=3 https://ourarchive.otago.ac.nz/bitstream/handle/10523/1606/seng_fixed_asset_revaluations_-__submit_to_illinoi.pdf?sequence=3 http://dspace.lincoln.ac.nz/bitstream/handle/10182/1555/tay_mcm.pdf?sequence=3 http://dspace.lincoln.ac.nz/bitstream/handle/10182/1555/tay_mcm.pdf?sequence=3 journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper ensemble learning with imbalanced data handling in the early detection of capital markets putri auliana rifqi mukhlashin1*, anwar fitrianto1, agus m soleh1, and wan zuki azman wan muhamad2 abstract research aims: this study aims to create an early detection model to predict events in the indonesian capital market. design/methodology/approach: a quantitative study comparing ensemble learning models with imbalanced data handling detected early capital market events. this study used five ensemble learning models—random forest, extratrees, catboost, xgboost, and lightgbm—to detect early events in the indonesian capital market by handling imbalanced data, such as under sampling (rus), oversampling (smote, smote-broder, adasyn), and over-under sampling (smote-tomek, smote-enn), weighted (class weight). global and regional stock markets, commodities, exchange rates, technical indicators, sectoral indices, jci leaders, msci, net buys of foreign stocks, national securities, and national share ownership all predicted the lowest return of crisis management protocol (cmp) binary responses. research findings: hyperparameters and thresholds were tuned to produce the optimum model. the best model had the highest g-mean. extratrees with smote-enn predicted the highest number of one-day events, with a g-mean of 96.88%. lightgbm with smote handling best predicted five-day events with an 89.21% g-mean. with a g-mean of 89.49%, catboost with smote-border handling was the best for a 15-day event. in addition, lightgbm with smotetomek handling and 68.02% g-mean was best for 30-day events. further, performance evaluation scores decreased with increased prediction time. theoretical contribution/originality: this work relates more imbalance handling methods and ensemble learning to capital market early detection cases. practitioner/policy implication: capital markets can indicate economic stability. maintaining capital market efficacy and economic value requires a system to detect pressure. research limitation/implication: this study used ensemble learning models to predict capital market events 1, 5, 15, and 30 days ahead, assuming indonesian working days. the model's forecast results are expected to be utilized to monitor the capital market and take precautions. keywords: capital market; early detection; ensemble learning; imbalance class; risk event introduction imbalanced data can be handled in various approaches, including under sampling and oversampling. while under sampling is done by reducing the affiliation: 1 department of statistics, faculty of mathematics and science, ipb university, west java, indonesia 2 institute of engineering mathematics, universiti malaysia perlis, arau, malaysia *correspondence: putriaulianarifqi@gmail.com doi: 10.18196/jai.v24i2.17970 citation: mukhlashin, p. a. r., fitrianto, a., soleh, a. m., & muhamad, w. z. a. w. (2023). ensemble learning with imbalanced data handling in the early detection of capital markets. journal of accounting and investment, 24(2), 600-617. article history received: 20 feb 2023 revised: 17 mar 2023 accepted: 19 mar 2023 this work is licensed under a creative commons attribution-non-commercialno derivatives 4.0 international license jai website: https://scholar.google.com/citations?user=rzq9sj8aaaaj&hl=en&oi=ao https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=eoqcy0oaaaaj https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xwihpu8aaaaj https://www.stat.ipb.ac.id/main/ https://www.stat.ipb.ac.id/main/ https://www.stat.ipb.ac.id/main/ https://imk.unimap.edu.my/ https://imk.unimap.edu.my/ https://imk.unimap.edu.my/ mailto:putriaulianarifqi@gmail.com http://dx.doi.org/10.18196/jai.v24i2.17970 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.17970&domain=pdf https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/17970 mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 601 majority class randomly (wang & liu, 2021), oversampling is accomplished by randomly duplicating the minority class (putri & dhini, 2019). the oversampling approach includes smote, smote-borderline, and adasyn. the synthetic minority over-sampling technique (smote) creates new samples from the minority class by taking the nearest minority class samples. smote-borderline generates new data along the line between the minority class and its nearest neighbors. besides, adaptive synthetic sampling (adasyn) uses a distribution weight for instances in the minority class based on the model's difficulty level of learning data. faris et al. (2020) showed that smote improves the prediction strength in the geometric mean (g-mean) and type ii errors. however, both under sampling and oversampling techniques are limited (rahardja et al., 2023). under sampling can remove important parts of the majority class, while oversampling can cause overfitting in the model. sir and soepranoto (2022) found that smote-enn (edited nearest neighbor), included in the over-under sampling approach, is the best resampling technique. indrawati (2021) also uncovered that smote-enn improved the accuracy performance of svm by 2%–23%. another handling approach is class weight, which gives more weight to the minority class. this method efficiently handles class imbalance (asundi et al., n.d.). ensemble models combine multiple machine learning models to improve prediction performance and accuracy (mishraz et al., 2021). they are typically used in classification problems and are better than single models, such as logistic regression, svm, and neural networks, because the prediction errors of a single model are not always made by another model (lutfiani et al., 2023). examples of ensemble models include bagging (bootstrap aggregating) and boosting methods. these methods combine predictions from multiple single models through voting or weighted voting (mishraz et al., 2021). several models within the bagging method yield good evaluation results, such as extremely randomized trees (extratrees) and random forest (rf). bagging and boosting models outperform the others in predicting bank failure, with the rf model having the highest area under the roc curve (auc) value at 93% (liu et al., 2021). thakkar and chaudhari (2021) found that rf produced the best results, with an accuracy of 90.4%. according to research by islam et al. (2019), extremely randomized trees (extratrees) generated comparatively better results with a roc-auc value of 94.2%. extratrees also exhibited promising precision performance—more than one-period prediction (aini et al., 2023). meanwhile, models that fall under the boosting method include categorical boosting (catboost), extreme gradient boosting (xgboost), and light gradient boosting (lightgbm). research by aly et al. (2022), using a four-period class imbalanced dataset, showed that catboost with oversampling smote provides a high accuracy result in predicting bankruptcy in poland, with an auc value in each period of more than 90% (santoso et al., 2022). carmona et al. (2019) revealed that xgboost provided the best result with an accuracy of 95%. with its ability to prevent overfitting and create predictions that can be applied generally, xgboost capability increases accuracy in bank failure prediction. in the study, xgboost outperforms both the conventional method (logistic regression) and the modern machine learning approach (random forest). a study by wang et al. (2022) also demonstrated that lightgbm was better than decision mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 602 tree (dt), k-nearest neighbor, and rf in predicting bankruptcy with an f1-score of 87.63%. on the other side, the capital market is a platform that brings together parties that need capital and investors. the capital market can be an indicator of a country's economic stability and needs to be monitored to provide optimal benefits. in this regard, early warning systems can help reduce negative impacts on the capital market. pressure on the capital market can also be caused by various factors, such as technical indicators, macroeconomics, portfolio management, regional or global integration, monetary policy, the global financial crisis, and behavioral economics factors such as public mood, news, risk aversion, and consumer confidence (hermawan et al., 2023). specifically, in machine learning modeling, pressure events are rare occurrences called class imbalance problems. imbalanced class classification is where the majority class distribution has a larger proportion than the minority class. the class ratio is divided into three categories: mild when the minority class proportion is 20% to 40%, moderate when it is 1% to 20%, and extreme when it is less than 1% of the total data available (google developers, 2021). regarding the chinese capital market early warning system, the rf algorithm has the highest accuracy for identifying bond market crises using under sampling and doublesampling methods, with 96.08 and 90.2%, respectively (zhang & chen, 2022). in developing an early warning system for predicting stock market crises in china based on market indicators and mixed frequency investor sentiments, the artificial neural network (ann)-based model demonstrates more stable performance, with an accuracy range of 98% to 99% (pramono et al., 2022). for other models, such as support vector machine (svm), decision tree (dt), random forest (rf), gradient boosting (gbdt), k-nearest neighbor (knn), and logistic regression (lr), the prediction accuracy is greatly influenced by different stock markets (lu et al., 2021). on early warning, wang and liu (2021) showed that a long short-term memory (lstm) network produces satisfying performance with a test-set accuracy of 96.4% and an average of 2.8 days of forewarning. cross-validation, back-testing, and a reality check demonstrate the model's reliability and practical value in real-time decision-making. using machine learning models, research on class imbalances for the early warning system (ews) or early detection in the capital markets is still rare, especially in indonesia. this study, therefore, aims to use ensemble learning models for the early detection of events in the capital market in indonesia with the handling of imbalanced data for predictions 1 day, 5 days, 15 days, and 30 days in advance, assuming working days in indonesia are monday through friday. this research is anticipated to contribute knowledge about handling imbalances from multiple data periods with ensemble learning in situations involving the early detection of capital markets in indonesia or other similar mattresses. in practice, this research can be used to monitor and detect events in the indonesian capital market to assist with decision-making (putri et al., 2023). mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 603 literature review and hypotheses development the early warning system (ews) in the field of the economic crisis has been developed for a long time. many works of literature use statistical models as the ews. however, with the advancement of technology, new modeling types known as ensemble learning have emerged (bintoro et al., 2023). many studies have been conducted to investigate whether these ensemble learning models can accurately predict crises (candra et al., 2023). ensemble learning can avoid overfitting and bias in the model because it creates multiple machine learning algorithms to determine the optimal value by majority voting. in the case of the early warning system for bank failures, ensemble learning has the greatest accuracy compared to all other smote-based methods for converting imbalanced to balanced data (shrivastava et al., 2020). gnip and drotár (2019) have compared several ensemble machine learning methods applied to a recently acquired dataset of small and medium-sized enterprises in the slovak republic. in certain instances, the highest obtained prediction accuracy of the proposed classification models, measured by geometric mean, is nearly 100% (hariguna et al., 2022). a study (bluwstein et al., 2021) using macro-financial data from 17 countries from 1870 to 2016 approached the machine learning model in the stock market crisis study, where it applied one of the ensemble models, extremely randomized trees (extra trees) and produced the most accurate results. tölö (2020), in predicting systemic financial crises one to five years ahead, which includes the crisis dates and annual macroeconomic series of 17 countries over the period 1870-2016, found that machine learning models can be significantly improved by using long-short term memory (rnn-lstm) and gated recurrent unit (rnn-gru) neural nets (marlina et al., 2023). in another study, coffinet and kien (2019) focused on detecting rare events in banking crisis cases, using data collected from 32 european and non-european countries from 2010 to 2017 (pratama & wijaya, 2023). the random forest method was found to be the best approach for computing an indicator for the probability of a banking crisis (zanubiya et al., 2023). in the case of bank insolvencies with non-failed, failed, and assisted entity data from the federal deposit insurance corporation (fdic) database from 2008 to 2014, the random forest model provided the best results by considering the flow of data and had more stable and consistent performance in all test samples (petropoulos et al., 2020). the random forest, a modern classification tree ensemble technique, provides the best results with an accuracy of 90.4%, and includes global credit and real estate variables as predictors (thakkar & chaudhari, 2021). furthermore, the objective of carmona et al. (2019) was to anticipate bank failure in the united states financial system (mahardika & irawan, 2022). expanded gradient boosting was used for empirical analysis (sipahutar et al., 2020). this method evolved from previous boosting methods such as adaboost and boosted classification trees (widiastuti et al., 2023). the xgboost algorithm's applicability and ability are to increase the accuracy of bank failure prediction (kosasi et al., 2022). in addition, an early warning system predicts banking crises to identify excessive credit growth and aggregate leverage. junyu (2020) showed that the accuracy of xgboost has reached approximately 80%, providing a mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 604 novel method for predicting financial crises. lu et al. (2021) have also proven that, among single classifiers, the combination of xgboost and random under sampling outperforms the random forest in predicting the probability of healthy enterprises. the probability of financial crisis enterprises in the t-period is maintained at 92.86%, the misjudgment rate of normal enterprises is reduced to approximately 12%, and the overall prediction accuracy is enhanced through a straightforward integration of the random forest and xgboost (tussa’diah & kartika, 2023). research method data this study used data from the financial services authority. the predictor variables used were all numeric variables that fell into several categories, including global regional stock market, commodities and exchange rates, technical indicators, sector indices, ihsg leaders, morgan stanley capital indonesia (msci), foreign net buy/sell stocks, and government securities (sbn) and sbn ownership, with a total of 2424 variables. the response variable employed was the event of the lowest crisis management protocol (cmp) return. if the value is less than minus 5%, it is "pressure," while if the value is greater than or equal to minus 5%, it is "normal" (soesilo and tinggi, 2021). the time range of the data was from january 2010 to november 2020. a list of variables used can be found at bit.ly/thesisvariables. afterward, this study compared ensemble learning models with imbalanced data handling to further predict the indonesian capital market. in this regard, ensemble learning creates a more accurate and complete strong model by combining weak classifier models. bagging and boosting are two ways to combine poor classifiers with strong ones. the bagging method generates base classifiers in parallel, while the boosting method successively generates them and influences later classifiers. analysis process this study took the following steps: data preprocessing, feature selection, data division, handling class imbalance, ensemble learning modeling, model improvement, and evaluation. each stage had subprocesses involved. the detailed flow is shown in figure 1. data preprocessing this process includes data cleaning, exploratory data analysis (eda), and feature engineering. data were cleaned to remove or modify irrelevant, duplicate, and unformatted data. in eda and feature engineering, the addition of the return variable from each predictor variable, which is a daily price index, and the conversion of the daily price index predictor variable into stock return value was carried out. pt is the stock price at period t, and p(t-1) is the stock price at the previous period t-1. 𝑃𝑡−𝑃𝑡−1 𝑃𝑡−1 …………………………………………………………………………………………………………………………(1) https://bit.ly/thesisvariables mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 605 figure 1 flow diagram in addition, other variables were added by creating moving average (ma) values. for example, the previously used ihsg_daily variable, the ihsg daily price index, was replaced with the return value ihsg_daily_return, and the moving average value was added, for example, ihsg_daily_return_movavg_five, or the five-day moving average of its daily return data. the ma value in this research was added to ma(k), with k = 5, 10, 15, and 30. subsequently, data exploration was performed to identify the data patterns before and after each predictor variable's "pressure" event. this pattern served as the basis for determining the change of the original variable into the time lag variable, such as in the example ihsg_daily_return_lag_i with i = 1, 2, 3, 4, and 5 to predict 1 day ahead. the original variable was replaced with the time lag variable (see table 1) to avoid information leakage during the machine learning modeling. mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 606 table 1 creating a time lag variable period x x lag 1 x lag 2 … x lag i flag 1 -2.86 na na … na normal 2 -1.72 -2.86 na … na pressure 3 0.56 -1.72 -2.86 … na normal x column is not utilized in the modeling process. feature selection many initial variables were the basis for the feature selection process. feature selection was performed using the random forest algorithm to remove weakly influencing variables and improve accuracy and classification performance (chen et al., 2020). a feature selection was performed for each scenario, a prediction for 1 day, 5 days, 15 days, and 30 days ahead. data splitting the data division was carried out using the expanding window time series method (see figure 2). this approach is called forward-chaining cross-validation (vien et al., 2021). the data division was done annually by dividing the data into eight parts. however, 2014 and 2017 were not used as testing data due to the absence of "pressure" events in those years. figure 2 expanding window time series handling class imbalance issue based on table 2, the proportion of "pressure" events is 0.017, or 44 days out of 2620. it can be categorized as an extreme to moderate imbalance (google developers, 2021). handling imbalanced class techniques are divided into four categories: under sampling (rus), oversampling (ros, smote, smote-borderline, adasyn), over-undersampling (smote-tomek, smote-enn), and weighting (class weight). ensemble learning modeling the modeling was carried out on the training data using five models: extratrees (alfian et al., 2022), rf (speiser et al., 2019), catboost (jabeur et al., 2021), xgboost (qiu et al., 2021), and lightgbm (sun et al., 2020). each model was approached with and without the handling of class imbalance. it was also done for each prediction scenario. mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 607 table 2 the proportion of pressure event labels based on the year year pressure event 2010 1.63% 2011 4.45% 2012 0.41% 2013 3.20% 2014 0.00% 2015 0.81% 2016 0.40% 2017 0.00% 2018 1.24% 2019 0.41% 2020 6.16% hyperparameter optimization and threshold the hyperparameter optimization technique was performed using optuna. optuna is effectively used on the xgboost model (srinivas & katarya, 2022). a total of 30 trials were performed to determine the best hyperparameter value of the model with imbalance class handling, such as the number of estimators, which is the number of decision trees, and max depth, which is the maximum depth of the decision tree. threshold tuning was also performed using optuna to obtain the optimal value based on the g-mean. model evaluation this research aimed to predict the "pressure" event for prevention and "normal" for market capitalization monitoring. the evaluation was performed on the test data using the g-mean value, maximizing both true positive and true negative while keeping both relatively balanced. the highest g-mean value on the modeling algorithm is the basis for choosing the best model. results and discussion data exploration the general pattern of the predictor variables with the pressure event was seen in this process. from the following figure 3, to see the occurrence of pressure on the next day, on average, the predictor variables decreased in the previous 4 to 6 days. then, the predictor variables decreased to see if there was pressure in the next five days, as seen in the previous 10 to 15 days. meanwhile, to see pressure events in the next 15 days, the predictor variables decreased over the past 22 to 25 days. in addition, to predict the next 30 days, no pattern differed significantly from the predictor variable. data exploration depicted that the predictor variables could detect pressure events before they happened. mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 608 (a) (b) (c) figure 3 (a) pattern of global and regional market indices: djia and klse; (b) pattern of commodity prices: brent and cpo; and (c) pattern of msci: mxid and mxwd feature selection feature selection was (see figure 4) made to obtain variables that strongly influenced predicting pressure events in the capital market. in addition, it is expected to improve the performance of the classification algorithm in terms of computation. fifty predictor variables were selected from the feature importance random forest model. in the prediction of pressure events for the next 1 day, the variables with a high impact on the occurrence of pressure on the capital market were the ihsg, sectoral indices (financial, manufacturing), leading stocks (lq45, kompas) and the msci index (mxid) which were the highest 50 variables or 2.1% of all variables, based on rf prediction 1 day ahead feature importance covering 23.23% importance of the model. then, the mining sector, indices (pcomp, omx), and exchange rates (yen, yuan) for the next 5 days covered 12.70%. furthermore, for the next 15 days, foreign investors' sbn holdings, the exchange rate (yen), the mining sector, cons good, global/regional stock index returns (szcomp, ibex, topix), and commodity prices (brent) covered 10.77%. then, for the next 30 days, foreign investors' sbn holdings, exchange rates (yen, usd), leading stocks (kompas), the ihsg in the agribusiness sector, finance, and the msci index (mixd) covered 16.03%. ensemble model results the results of prediction modeling for the next 1-day (see table 3) showed that the rf model with smote-enn treatment produced a g-mean value of 0.9628 with a max depth of 2 and several decision trees of 42 at a threshold of 0.5393, in which this handling was better than other rf models. extratrees with smote-enn handling produced the best performance value with a g-mean of 0.9668, max depth of 4 and number of decision trees of 82 at a threshold of 0.5141. the catboost model with smote-border handling produced the highest g-mean value of 0.9533 at max depth 4, and the number of decision trees was 710, the threshold of 0.4656. likewise, with catboost, the xgboost model handled smote-border with a max depth value of 4 and several decision trees of 86 and, at an optimal threshold of 0.5852, produced the highest g-mean value of 0.9324. whereas in lightgbm, smote-enn produced a good performance as seen from g-mean 0.9486 with optimal threshold and hyperparameters of 0.5525 with a max depth of 1 and a total of 22 decision trees. in general, the extratrees model with smote-enn handling was the best algorithm in predicting events in the capital market 1 day ahead with a higher mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 609 g-mean value of around 2% 5% compared to other models at the same treatment and 1% 3% compared to other best algorithms. some models produced low g-mean (<50%), i.e., without handling, rus on lightgbm models, ros on catboost and xgboost models, class weight on catboost, xgboost, and lightgbm models. (a) (b) (c) (d) figure 4 feature selection results (a) prediction for the next 1-day, (b) prediction for the next 5 days, (c) prediction for the next 15 days, and (d) prediction for the next 30 days furthermore, for predicting events for the next 5 days (see table 3), the rf model with smote-border handling produced the best value compared to other rf models with a gmean value of 0.8529 at max depth 4, and the number of decision trees was 562 at a threshold of 0.6384. the extratrees-smote-border algorithm produced the highest gmean of 0.8614 with a max depth of 4 and 82 decision trees at a threshold of 0.5141. the catboost model with smote handling produced the highest g-mean value of 0.8543 at max depth 4, and the number of decision trees was 541 at a threshold of 0.6955. the xgboost model with smote-tomek handling produced the highest g-mean value of 0.8812 in the optimal hyperparameter combination max depth of 4 and the number of decision trees of 881 at a threshold of 0.6312. the lightgbm model with smote handling mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 610 with a max depth of 4 and several decision trees of 991 and at a threshold of 0.7590 produced the highest g-mean value of 0.8921. viewed as a whole, for predictions in the next 5 days, lightgbm with smote treatment produced the highest g-mean value. compared to other models with smote handling, the lightgbm-smote algorithm showed a higher performance value, with a higher g-mean value of about 1% 14% higher than the same treatment and 1% 4% compared to the other best algorithms. some treatments produced a low g-mean (0 50%), i.e., without overall handling producing a bad g-mean value of less than 30%, rus and class weight less than 40%, and ros less than 50%. the rf-smote-enn algorithm, with an optimal threshold of 0.5453, max depth of 4, and several decision trees of 897, was the best model for predicting events for the next 15 days, with the highest g-mean of 0.7889 (see table 3). the extratrees model with smote handling produced the highest g-mean of 0.7573 with a max depth of 4, the number of decision trees was 60, and the threshold was 0.5285. the catboost model with smoteborder handling produced the highest g-mean value of 0.8949, optimal at a max depth of 4, number of decision trees of 798, and threshold of 0.3413. the xgboost-smote-border algorithm revealed the best results with a g-mean value of 0.8336 obtained after tuning with a threshold of 0.4006, a max depth of 2, and several decision trees of 490. in the lightgbm model, handling smote-enn produced the best g-mean value of 0.8245 at the optimal max depth of 4, the optimal number of trees of 895, and the threshold of 0.7426. in general, the catboost-smote-border model was the best for predicting capital market events for the next 15 days. compared with other smote-border models, it produced higher g-mean values of 6% 28% and 1% 4% compared to the other best algorithms. models that did not handle the imbalance class or use other handling methods (weight class, rus, ros) produced low g-mean values (<30%). predicting the pressure events in the capital market earlier can help take more effective preventive measures. however, the predicted results for the next 30 days (see table 3) were not good enough compared to predictions for other shorter periods. the rf model with smote-tomek handling produced the highest g-mean value of 0.5968 at the threshold of 0.6007, max depth of 4, and the number of trees 32. the extratrees-adasyn algorithm produced the highest g-mean value of 0.4162 at the threshold of 0.5255, max depth of 4, and the number of decision trees of 45. in the catboost model, the smoteenn treatment produced the highest g-mean value of 0.6468 at a max depth of 4, a number of decision trees of 463, and a threshold of 0.4795. the xgboost model with smote handling produced the highest g-mean value of 0.6632 at a max depth of 4, and the number of decision trees was 646. the lightgbm model with smote-tomek handling at a threshold of 0.6318 with a max depth of 3 and several decision trees of 224 produced the highest g-mean value of 0.6802. generally, compared to the smote-tomek handling model, lightgbm uncovered a higher g-mean value of about 5% 48% and 2% 26% compared to the other best algorithms. meanwhile, models with imbalanced class weight, rus, and ros handling produced g-mean values below 50%. mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 611 table 3 evaluation results of prediction model (in percent) scenario model g-mean value from imbalanced class handling results none rus ros adasyn smote smote border smote tomek smote enn class weight 1 day ahead rf 0.6628 0.9051 0.9109 0.9078 0.891 0.9391 0.9026 0.9628a 0.6712 extratrees 0.7672 0.8518 0.912 0.9411 0.939 0.9551 0.9446 0.9668b 0.7871 catboost 0.7147 0.9132 0.4171 0.9182 0.8887 0.9533c 0.8846 0.9386 0.4578 xgboost 0.4252 0.7537 0.2729 0.9018 0.8938 0.9324d 0.8940 0.9158 0.2667 lightgbm 0.1925 0.4514 0.7814 0.8942 0.901 0.9445 0.9047 0.9486e 0.3154 5 days ahead rf 0.2108 0.3824 0.4026 0.8288 0.8124 0.8529a 0.8121 0.8137 0.3522 extratrees 0.2324 0.1939 0.2236 0.7555 0.7563 0.8614b 0.7543 0.7713 0.325 catboost 0.1096 0.389 0.0961 0.8426 0.8543c 0.8314 0.8009 0.8282 0.0914 xgboost 0.2507 0.2213 0.1237 0.8762 0.8795 0.8677 0.8812d 0.8721 0 lightgbm 0.0625 0.1537 0 0.8456 0.8921e 0.8811 0.8872 0.8777 0 15 days ahead rf 0.0375 0.2042 0 0.7583 0.7589 0.6155 0.767 0.7889a 0.2387 extratrees 0 0.2861 0.1832 0.7024 0.7573b 0.7545 0.7429 0.7279 0.2554 catboost 0.0437 0.1803 0.0452 0.7929 0.822 0.8949c 0.8128 0.8234 0.0968 xgboost 0.104 0.2627 0.0453 0.8017 0.7926 0.8336d 0.7979 0.8023 0 lightgbm 0 0.2100 0 0.8034 0.8022 0.8228 0.8025 0.8245e 0 30 days ahead rf 0.1462 0.1783 0 0.3929 0.4912 0.198 0.5968a 0.3657 0.4564 extratrees 0 0.205 0.1041 0.4162b 0.2546 0.2406 0.2046 0.3057 0.1227 catboost 0.0422 0.4616 0.0388 0.4249 0.5919 0.589 0.5823 0.6484c 0.0985 xgboost 0.0707 0.3512 0.0766 0.6316 0.6632d 0.6237 0.6329 0.6263 0 lightgbm 0.0371 0.2747 0.052 0.5215 0.6363 0.6583 0.6802e 0.648 0 the bold value indicates the highest evaluation value among all models. c the highest evaluation value for the catboost model a the highest evaluation value for the random forest (rf) model d the highest evaluation value for the xgboost model b the highest evaluation value for the extratrees model e the highest evaluation value for the lightgbm model the best model for every scenario yielded a different handling (see figure 5). not only did it have a high geometric mean value, but it also yielded high values in other metrics, such as the f1 score, indicating that it was correctly identifying most of the pressure events in the dataset and making accurate predictions, recall, or the proportion of actual pressure events that were correctly identified as pressure events by the model, and the precision value, denoting that most of the time when the model predicted "pressure," it actually was "pressure," and the auc-roc closed. for the 1-day prediction, the extratrees model with smote-enn handling was the best with all evaluation metrics greater than 95%. for a 5-day prediction, the lightgbm model with smote handling had the highest rate of "pressure" event capture (91.02%) and the strongest precision (92.75%). it also produced the best model in lightgbm, with an average score of about 80% in instances of imbalanced data and similar things (wang et al., 2022), where the length of historical data used was around 10 years, and cross-validation was utilized to avoid overfitting. however, the hyperparameter tuning procedure in their research employed a grid search, while this study used optuna. for the 15-day prediction, the catboost model with smote-border handling was the best, where all metrics were still satisfactory, with more than 80% for all metrics. similar to previous studies (aly et al., 2022), the best class imbalance treatment employed smote-based oversampling, and both feature selection and parameter tuning were carried out to obtain the best model. however, (aly et al., 2022) study differs in that cross-validation was not employed, while this study used crossvalidation expanding window time series. then, for the 30-day prediction, the lightgbm mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 612 model with smote-tomek handling was the best, with all evaluation metrics greater than 60%. as can be seen, the evaluation's effectiveness degrades as the prediction grows even further. generally, this study aligns with the results of indrawati (2021) and (shrivastava et al., 2020), which found that smote-based oversampling is an effective method for handling class imbalance. figure 5 summary of the best model feature importance based on the best algorithm extratrees-smote-enn, it can be seen that the variables at a time lag 1 had the most impact, which can be said that predicting the pressure event 1 day ahead was influenced by the event 1 day before (see figure 6). the ihsg, industrial sector, trade, manufacturing, and msci indonesia index impact predicting the 1 day ahead event. the lightgbm-smote algorithm showed that the most influential variables for predicting market events 5 days ahead were in the range of 5-14 days, namely indices and foreign stock exchanges such as the return of china's yuan 8 days, the philippine stock exchange 6 days, the australian stock exchange 6 days, the return of thailand's index 6 days ago, sbn, and the consumer goods industry sector. based on the best algorithm catboost-smoteborder, which predicts 15 days ahead, the most influential factors were in the range of 16-25 days ago, which include sbn on days 16 and 20, the usd index on day 22, japan topix on day 25, the xaud sector which is the gold/silver sector, brent oil on days 19 and 25, trade, industry, utility, and transportation sectors with significant impact. based on the best algorithm lightgbm-smotetomek, it can be seen that the moving average of foreign net buy/sell shares, the usd index, shenzen, yuan, the moving average msci, and some sectors such as basic industry, agriculture, and manufacturing, brent oil, sbn, and the csi300 and s&p 500 indices 30 days before are important factors in predicting events in the market 30 days ahead. mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 613 (a) (b) (c) (d) figure 6. feature importance prediction model (a) 1 day ahead; (b) 5 days ahead; (c) 15 days ahead; and (d) 30 days ahead conclusion this study used ensemble learning modeling with and without handling the imbalance class to detect events in the indonesian capital market. there are differences in the best algorithm for each scenario. for a 1-day prediction, the extratrees model with smoteenn handling had the highest g-mean value of 0.9668. then, for a 5-day prediction, the lightgbm algorithm with smote handling had a g-mean value of 0.8921. for a 15-day prediction, the catboost algorithm with smote-border handling had a g-mean value of 0.8949. furthermore, for a 30-day prediction, the lightgbm algorithm with smotetomek handling had a g-mean value of 0.6802. in conclusion, the further the prediction, the weaker the model's performance. in this study, effective methods for handling the class imbalance problem in machine learning models were oversampling techniques (smote, smoteborder) and over-under sampling (smote-enn, smote-border). on the other hand, random under sampling (rus), random oversampling (ros), and class weight mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 614 were less effective methods for handling the class imbalance problem in machine learning models in this study. based on the study's findings, it is hoped it will be able to contribute knowledge about how to handle imbalances from multiple data points with ensemble learning in scenarios involving early detection of the indonesian capital market or other similar situations in the application of machine learning, which has previously rarely been studied and can be further explored. it is also expected that this research can be utilized to monitor and detect events in the indonesian capital market to assist in decision-making because the metrics evaluation findings show excellent performance in detecting events in the capital market. in this study, the ensemble learning model was only utilized for bagging and boosting purposes; there was no comprehensive description of the ensemble learning model's role in predicting how events would affect the capital market. this study also has limitations regarding the newest data. therefore, for future research, the best existing models can be combined with other ensemble learning methods, such as stacking, and the feature importance of the best model can be explained with more advanced interpretations, such as lime (local interpretable model agnostic explanation). references aini, q., manongga, d., rahardja, u., sembiring, i., & efendy, r. (2023). innovation and key benefits of business models in blockchain companies. blockchain frontier technology, 2(2), 24-35. https://doi.org/10.34306/bfront.v2i2.161 alfian, g., syafrudin, m., fahrurrozi, i., fitriyani, n. l., atmaji, f. t. d., widodo, t., ... & rhee, j. (2022). predicting breast cancer from risk factors using svm and extra-treesbased feature selection method. computers, 11(9), 136. https://doi.org/10.3390/computers11090136 aly, s., alfonse, m., & salem, a. b. m. (2022). intelligent model for enhancing the bankruptcy prediction with imbalanced data using oversampling and catboost. international journal of intelligent computing and information sciences, 22(3), 92108. https://doi.org/10.21608/ijicis.2022.105654.1138 asundi, r. v., prakash, r., & kumar, k. (n.d.). class weight technique for handling class imbalance. bintoro, b. p. k., lutfiani, n. and julianingsih, d. (2023) ‘analysis of the effect of service quality on company reputation on purchase decisions for professional recruitment services’, aptisi transactions on management (atm), 7(1), pp. 35–41. https://doi.org/10.33050/atm.v7i1.1736 bluwstein, k., buckmann, m., joseph, a., kapadia, s., & simsek, ö. (2021). credit growth, the yield curve and financial crisis prediction: evidence from a machine learning approach. ecb working paper no. 2021/2614. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3969562 candra, o., chammam, a., rahardja, u., ramirez-coronel, a. a., al-jaleel, a. a., alkharsan, i. h., ... & rezai, m. m. (2023). optimal participation of the renewable energy in microgrids with load management strategy. environmental and climate technologies, 27(1), 56-66. https://doi.org/10.2478/rtuect-2023-0005 https://doi.org/10.34306/bfront.v2i2.161 https://doi.org/10.3390/computers11090136 https://doi.org/10.21608/ijicis.2022.105654.1138 https://doi.org/10.33050/atm.v7i1.1736 https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3969562 https://doi.org/10.2478/rtuect-2023-0005 mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 615 carmona, p., climent, f., & momparler, a. (2019). predicting failure in the us banking sector: an extreme gradient boosting approach. international review of economics & finance, 61, 304-323. https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.03.008 chen, r. c., dewi, c., huang, s. w., & caraka, r. e. (2020). selecting critical features for data classification based on machine learning methods. journal of big data, 7(1), 52. https://doi.org/10.1186/s40537-020-00327-4 coffinet, j., & kien, j. n. (2019). detection of rare events: a machine learning toolkit with an application to banking crises. the journal of finance and data science, 5(4), 183-207. https://doi.org/10.1016/j.jfds.2020.04.001 faris, h., abukhurma, r., almanaseer, w., saadeh, m., mora, a. m., castillo, p. a., & aljarah, i. (2020). improving financial bankruptcy prediction in a highly imbalanced class distribution using oversampling and ensemble learning: a case from the spanish market. progress in artificial intelligence, 9, 31-53. https://doi.org/10.1007/s13748-01900197-9 gnip, p., & drotár, p. (2019, september). ensemble methods for strongly imbalanced data: bankruptcy prediction. in 2019 ieee 17th international symposium on intelligent systems and informatics (sisy), 155-160. ieee. google developers. (2021). machine learning. https://developers.google.com/machinelearning/data-prep/construct/sampling-splitting/imbalanced-data hariguna, t., rahardja, u., & sarmini. (2022). the role of e-government ambidexterity as the impact of current technology and public value: an empirical study. informatics, 9(3), 67. https://doi.org/10.3390/informatics9030067 hermawan, a., sunaryo, w., & hardhienata, s. (2023). optimal solution for ocb improvement through strengthening of servant leadership, creativity, and empowerment. aptisi transactions on technopreneurship (att), 5(1sp), 11-21. https://doi.org/10.34306/att.v5i1sp.307 indrawati, a. (2021) ‘penerapan teknik kombinasi oversampling dan undersampling untuk mengatasi permasalahan imbalanced dataset’, jiko (jurnal informatika dan komputer), 4(1), pp. 38–43. https://doi.org/10.33387/jiko.v4i1.2561 islam, s. r., eberle, w., ghafoor, s. k., bundy, s. c., talbert, d. a., & siraj, a. (2019). investigating bankruptcy prediction models in the presence of extreme class imbalance and multiple stages of economy. arxiv preprint arxiv:1911.09858. jabeur, s. b., gharib, c., mefteh-wali, s., & arfi, w. b. (2021). catboost model and artificial intelligence techniques for corporate failure prediction. technological forecasting and social change, 166, 120658. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120658 junyu, h. (2020, august). prediction of financial crisis based on machine learning. in 2020 the 4th international conference on business and information management , 71-75. https://doi.org/10.1145/3418653.3418674 kosasi, s., yuliani, i. d. a. e., & rahardja, u. (2022, february). boosting e-service quality of online product businesses through it leadership. in 2022 international conference on science and technology (icostech), 1-10. ieee. 10.1109/icostech54296.2022.9829036 liu, q., wang, c., zhang, p., & zheng, k. (2021). detecting stock market manipulation via machine learning: evidence from china securities regulatory commission punishment cases. international review of financial analysis, 78, 101887. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101887 lu, s., liu, c. and chen, z. (2021) ‘predicting stock market crisis via market indicators and mixed frequency investor sentiments’, expert systems with applications. elsevier, 186, p. 115844. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115844 https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.03.008 https://doi.org/10.1186/s40537-020-00327-4 https://doi.org/10.1016/j.jfds.2020.04.001 https://doi.org/10.1007/s13748-019-00197-9 https://doi.org/10.1007/s13748-019-00197-9 https://developers.google.com/machine-learning/data-prep/construct/sampling-splitting/imbalanced-data https://developers.google.com/machine-learning/data-prep/construct/sampling-splitting/imbalanced-data https://doi.org/10.3390/informatics9030067 https://doi.org/10.34306/att.v5i1sp.307 https://doi.org/10.33387/jiko.v4i1.2561 https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120658 https://doi.org/10.1145/3418653.3418674 https://doi.org/10.1109/icostech54296.2022.9829036 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101887 https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115844 mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 616 lutfiani, n., wijono, s., rahardja, u., iriani, a., aini, q., & septian, r. a. d. (2023). a bibliometric study: recommendation based on artificial intelligence for ilearning education. aptisi transactions on technopreneurship (att), 5(2), 112-119. https://doi.org/10.34306/att.v5i2.279 mahardika, r., & irawan, f. (2022). the impact of thin capitalization rules on tax avoidance in indonesia. jurnal pajak indonesia (indonesian tax review), 6(2s), 651-662. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1972 marlina, e., putri, a. a. and suriyanti, l. h. (2023) ‘determinants of strategic management accounting implementation in higher education institutions (heis) in indonesia’, journal of accounting and investment, 24(2), pp. 306–322. https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.16562 mishraz, n., ashok, s., & tandon, d. (2021). predicting financial distress in the indian banking sector: a comparative study between the logistic regression, lda and ann models. global business review, 09721509211026785.. https://doi.org/10.1177/09721509211026785 petropoulos, a., siakoulis, v., stavroulakis, e., & vlachogiannakis, n. e. (2020). predicting bank insolvencies using machine learning techniques. international journal of forecasting, 36(3), 1092-1113. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.11.005 pramono, . e. s. ., rudianto, d. ., siboro, f. ., abdul baqi , m. p. ., & julianingsih, d. (2022). analysis investor index indonesia with capital asset pricing model (capm). aptisi transactions on technopreneurship (att), 4(1), 35–46. https://doi.org/10.34306/att.v4i1.218 pratama, a., & wijaya, a. (2023). implementasi sistem good corporate governance pada perangkat lunak berbasis website pt. pusaka bumi transportasi. technomedia journal, 7(3), 340-353. https://doi.org/10.33050/tmj.v7i3.1917 putri, h. r. and dhini, a. (2019) ‘prediction of financial distress: analyzing the industry performance in stock exchange market using data mining’, in 2019 16th international conference on service systems and service management (icsssm). ieee, pp. 1–5. https://doi.org/10.1109/icsssm.2019.8887824 putri, r. l., hidayat, s., wahyono, e., & rahmawati, l. (2023). big data and strengthening msmes after the covid-19 pandemic (development studies on batik msmes in east java). iaic transactions on sustainable digital innovation (itsdi), 4(2), 83-100. https://doi.org/10.34306/itsdi.v4i2.574 qiu, y., zhou, j., khandelwal, m., yang, h., yang, p., & li, c. (2021). performance evaluation of hybrid woa-xgboost, gwo-xgboost and bo-xgboost models to predict blast-induced ground vibration. engineering with computers, 1-18. https://doi.org/10.1007/s00366-021-01393-9 rahardja, u. et al. (2023) ‘implementation of tensor flow in air quality monitoring based on artificial intelligence’, international journal of artificial intelligence research, 6(1). santoso, r. e., prawiyogi, a. g., rahardja, u., oganda, f. p., & khofifah, n. (2022). penggunaan dan manfaat big data dalam konten digital. adi bisnis digital interdisiplin jurnal, 3(2), 88-91. https://doi.org/10.34306/abdi.v3i2.836 shrivastava, s., jeyanthi, p. m., & singh, s. (2020). failure prediction of indian banks using smote, lasso regression, bagging and boosting. cogent economics & finance, 8(1), 1729569.. https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1729569 sipahutar, r. j. et al. (2020) ‘drivers and barriers to it service management adoption in indonesian start-up based on the diffusion of innovation theory’, in 2020 fifth international conference on informatics and computing (icic). ieee, pp. 1–8. 10.1109/icic50835.2020.9288556 https://doi.org/10.34306/att.v5i2.279 https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1972 https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.16562 https://doi.org/10.1177/09721509211026785 https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.11.005 https://doi.org/10.34306/att.v4i1.218 https://doi.org/10.33050/tmj.v7i3.1917 https://doi.org/10.1109/icsssm.2019.8887824 https://doi.org/10.34306/itsdi.v4i2.574 https://doi.org/10.1007/s00366-021-01393-9 https://doi.org/10.34306/abdi.v3i2.836 https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1729569 https://doi.org/10.1109/icic50835.2020.9288556 mukhlashin, fitrianto, soleh, & muhamad ensemble learning with imbalanced data handling … journal of accounting and investment, 2023 | 617 sir, y. a. and soepranoto, a. h. h. (2022) ‘pendekatan resampling data untuk menangani masalah ketidakseimbangan kelas’, j-icon: jurnal komputer dan informatika, 10(1), pp. 31–38. https://doi.org/10.35508/jicon.v10i1.6554 soesilo, t. h., & tinggi, m. m. p. (2021). analisis pengembangan sistem informasi gaji pegawai (sigap) menggunakan soft system methodology (studi pada biro keuangan universitas brawijaya). universitas brawijaya. speiser, j. l., miller, m. e., tooze, j., & ip, e. (2019). a comparison of random forest variable selection methods for classification prediction modeling. expert systems with applications, 134, 93-101. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.05.028 srinivas, p., & katarya, r. (2022). hyoptxg: optuna hyper-parameter optimization framework for predicting cardiovascular disease using xgboost. biomedical signal processing and control, 73, 103456. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.103456 sun, x., liu, m., & sima, z. (2020). a novel cryptocurrency price trend forecasting model based on lightgbm. finance research letters, 32, 101084. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.12.032 thakkar, a., & chaudhari, k. (2021). fusion in stock market prediction: a decade survey on the necessity, recent developments, and potential future directions. information fusion, 65, 95-107. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2020.08.019 tölö, e. (2020). predicting systemic financial crises with recurrent neural networks. journal of financial stability, 49, 100746. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100746 tussa'diah, h., & kartika, n. y. (2023). critical discourse analysis on linguistic ideology of the netizens comments. adi journal on recent innovation, 4(2), 110-121. https://doi.org/10.34306/ajri.v4i2.838 vien, b. s., wong, l., kuen, t., rose, l. f., & chiu, w. k. (2021). a machine learning approach for anaerobic reactor performance prediction using long short-term memory recurrent neural network. struct. health monit. 8apwshm, 18, 61. wang, d. n., li, l., & zhao, d. (2022). corporate finance risk prediction based on lightgbm. information sciences, 602, 259-268. https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.04.058 wang, h., & liu, x. (2021). undersampling bankruptcy prediction: taiwan bankruptcy data. plos one, 16(7), e0254030. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254030 widiastuti, t., karsa, k., & juliane, c. (2023). evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik menggunakan metode klasifikasi algoritma c4. 5. technomedia journal, 7(3), 364-380. https://doi.org/10.33050/tmj.v7i3.1932 zanubiya, j., meria, l., & juliansah, m. a. d. (2023). increasing consumers with satisfaction application based digital marketing strategies. startupreneur bisnis digital (sabda journal), 2(1), 12-21. zhang, z. and chen, y. (2022) ‘tail risk early warning system for capital markets based on machine learning algorithms’, computational economics. springer, 60(3), pp. 901– 923. https://doi.org/10.1007/s10614-021-10171-0 https://doi.org/10.35508/jicon.v10i1.6554 https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.05.028 https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.103456 https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.12.032 https://doi.org/10.1016/j.inffus.2020.08.019 https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100746 https://doi.org/10.34306/ajri.v4i2.838 https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.04.058 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254030 https://doi.org/10.33050/tmj.v7i3.1932 https://doi.org/10.1007/s10614-021-10171-0 jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure compliance of auditor? firda ayu amalia*1, sutrisno2, zaki baridwan2 abstract: this research was aimed to empirically examine the effect of independence and audit procedure on audit quality with time budget pressure as moderator variable. the population comprised auditors working on public accountant office (kap) in east java, while the samples consisted of 45 respondents. this study used a survey technique is by questionnaire as data collection techniques. the pls was used for data analysis. the result showed that the independence and audit procedure positively affected the audit quality. the variable of time budget pressure as moderator was capable to enfeeble the relation between the independence and audit quality, and also to reinforce the relation between audit procedure and audit quality. the results of this study have provided support for agency theory. a quality audit can reduce information asymmetry so as to minimize moral hazard actions by management. keywords: independence; audit procedure; time pressure; audit quality introduction research on audit quality is motivated by a decline in audit quality. an audit is said to be of quality if the opinion issued by the auditor reflects the actual condition of the company. however, several audit failure cases that have occurred in several countries, especially in indonesia reflect audits that have decreased quality. every year there is always a freeze on licenses of several public accountants by the ministry of finance because they have not carried out audits in accordance with audit standards. this has a significant influence on opinion reflected in the independent auditor's report (pppk-kemenkeu, 2018). for example, rolls royce aircraft engine manufacturers in the uk received a fine of gbp 671 million. this fine is related to granting bribes to executives of buyers of rolls royce products. in the rolls royce case, an investigation of kpmg which became the rolls royce auditor began. public questions are how auditors can publish reports or opinions, in fact they fail to find something wrong in the body of the organization being audited (priantara, 2017). consistent with audit failures in the uk, in indonesia the marlinna public accountant (ap), merliyana syamsul, and public accountant office (kap) satrio bing, eny & rekan (deloitte indonesia) were subject to sanctions for violations of the audit professional standards, especially audit procedures. the results of the examination by the center for financial professional development (pppk) concluded that marlinna and merliyana syamsul public accountants had not fully complied with the audit standards professional standards of public accountants in the implement-tation of general audits of pt. sunprima nusantara financing (snp finance) fiscal year 2012 to 2016. besides, the quality control system possessed by kap 1department of accounting, universitas muhammadiyah malang, jl. raya tlogomas no. 246, malang, east java, indonesia. 2department of accounting, universitas brawijaya, jalan veteran, ketawanggede, lowokwaru, kota malang, east java 65145, indonesia. *correspondence: firdaayu@umm.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001112 citation: amalia, f.a., sutrisno, and baridwan, z.i. (2019). audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure compliance of auditor?.journal of accounting and investment, 20(1), 130-144. received: 13 august 2018 reviewed: 30 august 2018 revised: 11 october 2018 accepted: 26 december 2018 copyright: © 2019 amalia, sutrisno & baridwan. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:firdaayu@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/4803 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 131 contains weaknesses because it has not been able to properly prevent the threat of closeness in the form of a long enough relationship between senior personnel (audit team manager) in the audit engagement for the same client for a long period of time. so that it can be concluded that violations committed related to audit procedures in detecting fraud and auditor independence (pppk-kemenkeu, 2018). in addition, there is more news that the public company accounting oversight board (pcaob) or the board of trustees of the united states of america (us) has sentenced the public accounting firm (kap) purwanto, suherman and surja along with ernst and young (ey) indonesia partners for proved to be instrumental in the failure of pt indosat tbk's financial statement audit in 2011. provision of unqualified opinion (wtp) opinion by auditors is not supported by sufficient and adequate evidence in the implementation of audit procedures. it can be said that there is a violation of audit standards by the auditor. the penalty given by pcaob was a fine of us $ 1 million to ernst and young indonesia. then the fine was also given to public accountants who were ey indonesia's partners, namely roy iman wirahardja for us $ 20,000 plus a ban on practicing for five years (ashari, 2017). in indonesia, in response to the decline in audit quality, the professional accountants committee recommends setting audit quality indicators to the public accountants association and the center for financial professional development. the purpose of the draft audit quality indicators is to improve the quality of audit services, increase public trust in the practice of the public accounting profession, and respond to global developments that demand audit according to international best practices (iapi, 2016). the draft contains audit quality indicators which include auditor competence, ethics and auditor independence, time usage of key engagement personnel, quality control systems, quality review results or external and internal party inspections, range of control arrangements, organization and governance of kap, and finally policy recompense. audit quality is important because financial reports that are quality and free from misstatements result from quality audits (sudarna & ludigdo, 2014). the possibility that the auditor will find misstatements does not only depend on the quality of the auditor's understanding (competence) but also on the independence of the auditor to report the misstatement (rahmina & agoes, 2014). many previous studies have examined the effect of independence on audit quality such as rahmina and agoes (2014), septriani (2012) and amrulloh and putra (2014). these studies focused on independence in mind (independence in mind) and independence in appearance (independence in appearance). the current research adds independence criteria as the auditor's partisanship to dare to report findings in the audit process. or it can be said that auditors must have independence in expertise. independence in the expertise of an auditor can improve audit quality if supported by audit procedures. the selection of audit procedures was motivated by the case of snp finance in indonesia and rolls royce in the uk, as mentioned earlier. actually, the case was caused by no disclosure of fraud in the audit process. the procedure of the audit carried out cannot reveal the existence of fraudulent actions, so the researcher refers to the research amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 132 of sarwoko and agoes (2014). the reason for referring to the research of is the audit procedure indicator in the study referring to sas 99 (sarwoko & agoes, 2014). the indicator used by researchers regarding audit procedures is whether auditors carry out sas 99 or not. standard audit sas 99 regarding the consideration of fraud in the financial statements. auditor is responsible for planning and carrying out audits to obtain sufficient confidence whether the financial statements are free from material errors and whether there are intentional or not errors (aicpa, 2014). the researcher added the time pressure moderation variable in examining the relationship of independence and audit procedures to audit quality. the addition of this moderation variable is because time pressure is one indicator that affects audit quality (iapi, 2016). the addition of time pressure variables as moderating variables was carried out by halim (2014), gasperz (2014) and pradipta and budiartha (2016). the results of the three studies are inconsistent. time pressure cannot moderate the relationship of professionalism, auditor experience and audit quality (pradipta & budiartha, 2016). gasperz (2014) explains that time pressure can moderate the relationship between accountability, ethical awareness and quality, but pressure cannot moderate the relationship of independence and audit quality. the difference in this research with previous research also lies in the basis of the theory used. the researcher uses the basis of inverse u theory, namely the theory of work stress as the theoretical basis for the time pressure moderation variable (wijono, 2010). in the theory, it is explained that when a person gets a stimulus that is too low or too high, the performance or performance produced will be low. however, when a given stimulus reaches its optimal point, or is called a moderate point, achievement or performance will reach its maximum point (broadhurst, 1959). the existence of these stimuli can respond both positively and negatively. when the stimulus has an impact on decreasing performance or performance, it can be said that the stimulus is work stress or stress (bachroni & asnawi, 1999). in this study, the stimulus given is in the form of time pressure in the audit process. time pressure has an impact on the work stress perceived by the auditor. in accordance with the inverse u theory, if the stress level is too low, the auditor's work effectiveness (reflected in the resulting audit report) also tends to be low due to the absence of driving forces. at moderate level stress, the driving factor will be in the optimal level and increase the auditor's work effectiveness. furthermore, at a stress level that is too high, the effectiveness of work is not getting better, but on the contrary, it decreases because the auditor is afraid and too worried that he cannot meet the targets that must be achieved. the more stressed the auditor because the time to complete the audit narrower, the auditor tends to take actions that can cause audit quality to decline (andreas, 2016; zakaria, yahya & salleh, 2013). based on the description above, the purpose of this study is to empirically examine the effect of independence and audit procedures on audit quality, as well as audit time pressure in moderating the relationship of independence and audit procedures to audit quality. the difference in this study lies in the study sample, namely the auditors in east java. in addition, the theoretical basis used in the moderating variable is also different amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 133 compared with halim (2014). this difference in theory is intended to prove empirically whether audit time pressure strengthens or weakens the relationship between the independent variable and the dependent variable. the theoretical contribution of this research is to provide support for the reverse u work stress theory. empirical results prove that audit time pressure weakens the relationship between independence and audit procedures to detect fraud on audit quality. when auditors experience a high level of stress due to the limited time of the audit, this will cause disruption of independence and failure to carry out audit procedures to detect fraud so that the resulting audit can decline in quality. furthermore, practical contributions especially for policy makers. the results of this study can be a consideration for regulators in the formulation of policies and regulations relating to audits. especially in terms of making a special agency in assessing the independence of auditors. in addition, the regulator can adopt sas 99 into spap for audit procedures in order to detect fraud in the financial statements appropriately. literature review and hypotheses development independence of audit quality the work stress theory described by the inverted u explains that the pressure felt by someone can have an impact on increasing performance or vice versa. the work stress theory described by the inverse u explains that the pressure felt by someone can have an impact on increasing performance or vice versa. the pressure that is too low or too high will make the performance decreases (jum’ati & wuswa, 2013). one of the pressures faced by auditors is time pressure. the auditor is required to complete the work within the time set out in the audit plan. this time pressure is the cause of work stress. in this regard, the auditor is required to be able to complete the audit work without being influenced by time constraints and influence from the management. thus, auditor is expected to be able to maintain independence, so that the resulting audit is of high quality. this is supported by umar and anandarajan (2004) which confirms that reduced audit quality is due to reduced auditor independence. several previous studies have discussed the positive relationship of independence to audit quality (rahmina & agoes, 2014; sarwoko & agoes, 2014; tepalagul & lin, 2015; garcia-blandon & argiles, 2015; halim, 2014). the higher the independence of public accountants, the higher the quality audit will be. based on these explanation, the researcher argues that when the auditor chooses to maintain his mental attitude from various things that can interfere with his independence, the resulting audit reflects the actual situation, so that the resulting audit can provide sufficient confidence that financial statements are free from material misstatements. however, if the opposite, the auditor cannot maintain its independence, it can affect audit results that are not qualified. thus, the hypothesis is formulated as follows: h1: independence has a positive effect on audit quality. amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 134 audit procedure for detecting fraud of audit quality the audit procedure emphasized in this study is an audit procedure to detect fraud in financial statements. sas 99 contains an expansion of audit procedures in an effort to detect fraud (kassem & higson, 2012; carpenter, 2007) to improve audit practices (trongmateerut, 2011). trongmateerut (2011) also explained that sas 99 gives more attention to fraud and the risk of fraud in the audit process than sas 82. previous research (sarwoko & agoes, 2014; trongmateerut, 2011; kassem & higson, 2012; koroy, 2009; sarwoko, 2014) have discussed audit procedures to detect fraud, in relation to audit quality. the results of all the studies mentioned earlier indicate that audit procedures have a significant positive relationship to audit quality. researchers also have the same understanding as the results of previous studies. if the auditor can adopt sas no. 99 in order to carry out audit procedures to detect fraud in the financial statements, the possibility of material misstatement in the financial statements is also smaller. the smaller the possibility of material misstatement, the more audit results can be said to be of higher quality. audited financial statements can be used as a tool for taking decisions by stakeholders. so that it can be said that: h2: audit procedures have a positive effect on audit quality. audit time pressure weakens the relationship between independence and audit quality time pressure is closely related to the work stress theory (zakaria et al., 2013; simanjuntak, 2008). bachroni and asnawi (1999) explain that one source of stress originating from the organization is the task demand. in this case, the auditor is required to complete the work, namely the audit within a predetermined period of time. as it is known that in the initial stage of the audit planning stage, the auditor must determine how long it will take to complete the audit. it can be said that the auditor must complete the audit work within a predetermined period of time. the tightness of time occurs when a set of targets seems difficult to achieve due to limited time. auditors see time as a performance indicator, so that it increases stress for auditors (zakaria et al., 2013). most auditors experience stress at a high level and result in dysfunctional behavior. dysfunctional behavior causes low quality audits. coram, ng and woodliff (2004) explain that there is a high audit time pressure, causing the auditor to receive audit evidence that is doubtful and ignores risks. this kind of thing causes the detection of material misstatement contained in the financial statements. deangelo (1981) states that the possibility of auditors not reporting any material misstatement depends on auditor independence. so, it can be said that if the audit time pressure causes the auditor to not be able to report misstatements, then the tight time of the audit causes the auditor unable to maintain its independence. this of course will cause a decrease in audit quality. based on this explanation, it can be formulated: amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 135 h3 h4 h1 h2 h3: audit time pressures weaken the relationship between independence and audit quality. audit time pressure weakens the relationship between audit procedures and audit quality otley and pierce (1996) explain that auditor is faced with increasing competition, resulting in a cost quality dilemma. auditors must be able to reduce the time of work so that the costs incurred can be minimized, so that they can compete in determining the audit fee. in order to set the time for work, the auditor makes the audit time so that the audit can be completed within a period of time that is not detrimental in terms of cost. but if at that time, the auditor cannot complete his work, then the dysfunctional behavior is that all audit procedures are not carried out (premature audit sign off). soobaroyen and chengabroyan (2006) state that auditor faces a dilemma, namely the pressure to reduce costs by completing a limited time audit, but on the other hand the auditor must maintain a professional standard by not taking actions that can reduce audit quality. audit time pressure causes the auditor to perform audit procedures imperfectly (premature audit sig off). shapeero, chye koh and killough (2003) asserted that premature audit sign off directly causes the quality of audit produced to decrease and this action is contrary to professional standards. based on this explanation, it can be formulated: h4: audit time pressure weakens the relationship between audit procedures and audit quality. based on hyphoteses developed, the research model was formulated as shown in figure 1. figure 1. research model independence audit procedure audit quality time pressure amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 136 research method the population in this study were auditors who worked at the public accounting firm (kap) in east java. the reason for choosing auditors in east java is based on the official website www.iapi.or.id, the second largest number of kap in indonesia after jakarta is east java, so researchers assume that the second highest number of auditors after jakarta is east java. the sampling technique was done by nonprobability, namely convenience sampling. the reason for using convenience sampling technique is consideration of convenience because respondents, namely auditors, are people who have a relatively high level of activity. this research uses survey techniques as a data collection technique. the distribution of questionnaires for kap in the areas of surabfaya, sidoarjo, and pasuruan was sent via mail, and came to the kap in malang. the total questionnaire distributed as a whole was 72 questionnaires but which returned and could be processed as many as 45 questionnaires. so that the total sample in this study was 45. the construct in this study consists of independence, audit procedures, audit time pressure, and audit quality. audit time pressure is a moderating variable in this research. the construct or also called latent variable is variable that can not be measured directly (jogiyanto & abdillah, 2009). all contracts in this study were measured using a five-point likert scale starting from strongly disagree to strongly agree. the use of a five-point likert scale is based on consideration of the auditor's busy life. it is expected that with the use of five points, the questionnaire looks simpler so the auditor is willing to fill out the questionnaire. independence is a relationship between auditors and clients that is neutral, and cannot be influenced by anything except evidence found and collected in accordance with professional rules and principles (rahmina & agoes, 2014). this study uses the antle (1984) research indicator adapted by rahmina and agoes (2014), and combines indicators of independence from halim (2014) which is adopted from beattie, brandt and fearnley (1999). the reason for combining indicators is to better describe the latent variables of independence more fully. audit procedures are procedures used to detect fraud risks in financial statements so that high quality audits can be produced (sarwoko & agoes, 2014). the indicators and items used in this study were taken from the research of sarwoko and agoes (2014). audit quality is a market assessment that is associated with opportunities given to the auditor to find violations in the client's accounting system and report such violations (deangelo, 1981). the indicators used in this study are indicators used by sarwoko and agoes (2014). audit time pressure is a situation where the auditor is required to complete the audit on time with the time that has been prepared and is very strict with the aim of audit time efficiency (otley & pierce, 1996). the indicators used in this study are indicators used by otley and pierce (1996) and halim (2014). amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 137 this study uses structural equation model-partial least square (sem-pls) in analyzing data and testing hypotheses. the main reason the researchers used sem-pls as an analytical tool because sem was able to analyze variables that could not be measured directly or had to use indicators or questionnaire questions (sholihin & ratmono, 2013). data analysis in this study consisted of descriptive statistics, data quality tests which included outer and inner models, and hypothesis testing. result and discussion response rate this study uses a sample of auditors working in kap in east java. questionnaires that returned and could be processed were 45 (62%) with details in table 1. not all returned questionnaires can be processed. this is because respondents are less serious in filling out the questionnaire. the inconsistency in the answers to the two negative statements with positive statements is evidence of respondents' seriousness. questionnaires that cannot be processed are also caused by items that are not filled. test results of the measurement model (outter model) construct validity test results the construct validity test consists of convergent validity test and discriminant validity test. table 2 presents the results of the convergent validity test and discriminant validity. based on table 2 it can be concluded that all indicators have met the construct validity requirements. furthermore, the highest loading value collects at each specified construct. this shows that these indicators have met the discriminant validity requirements. based on table 2, all instruments are reliable. this is indicated by the cronbach's alpha value greater than 0.6 and the composite reliability greater than 0.7. discussion table 3 shows hypotheses testing result summary. empirical evidence shows that audit quality is influenced by independence. this empirical evidence is in line with research conducted by rahmina and agoes (2014), tepalagul and lin (2015), sarwoko and agoes (2014), and sudarna and ludigdo (2014). research on independence and audit quality was also carried out by tepalagul and lin (2015). broadly speaking, four things are grouped that can threaten the independence of auditors, namely important clients, non-audit services, tenure audits, and clients affiliated with kap. the results of the table 1 questionnaire return rate information total percentage (%) distributed questionnaire 72 100 questionnaire that doesn't return 24 34 return questionnaire 48 66 questionnaire that cannot be processed 3 4 questionable questionnaire 45 62 amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 138 research by tepalagul and lin (2015) explain the findings related to incentives, perceptions, and behavior of auditors and clients. any threats to independence will affect the quality of the resulting audit and financial statements. auditor independence is important because independence influences audit quality. if the auditor does not pay attention to independence, there will be a tendency not to report irregularities in the financial statements, which can damage audit quality. in line with the above research, sarwoko and agoes (2014) used fifty public accounting firms registered in the indonesian capital market as a population. however, respondents in this study were only audit partners. the measurement of the independence variable in the study is based on mental attitude, and is divided into three stages: first the planning stage, the second implementation stage, and the three audit reporting stages. the results of the study explain that the effect of independence on audit quality is positive. this shows that the higher the independence of the auditor, the higher the quality audit produced. the research of sudarna and ludigdo (2014) also prove that independence has a positive effect on audit quality. however, this research was conducted in the public sector. the population used was all the teams that formed to carry out the 2010 lkpd examination of 497 audit teams at six bpk ri representative offices in jakarta, serang, bandung, yogyakarta, semarang, and surabaya. independence in the study was measured using the length of the relationship with the auditee, the provision of non-audit services, pressure from the auditee, and review of fellow auditors. several studies, both conducted on auditors working at the public accountant office and bpk ri, proved that the higher the auditor's independence, the higher the quality of the audit produced. current research shows the same results as previous studies. this proves that auditor independence has a positive effect on audit quality. furthermore, empirical evidence shows that audit procedures have a positive effect on audit quality. this result is consistent with the research conducted by sarwoko (2014) and sarwoko and agoes (2014). sarwoko (2014) and sarwoko and agoes (2014) provide empirical evidence that audit procedures have a positive effect on audit quality. the audit procedures in both studies were measured using three indicators, ie first not implementing minimum procedures contained in sa section 316 spap, both implementing minimum spap procedures, and third implementing minimum spap procedures plus audit procedures contained in sas 99 aicpa. the three indicators focus on audit procedures that are used to detect misstatements caused by error and fraud. the three indicators focus on audit procedures that are used to detect misstatements caused by fraud and fraud. the implementation of audit procedures that are focused on detecting misstatements because the auditor has not fully complied with audit standards, especially audit procedures, resulting in audit failure cases. the audit procedure used in the present research is also an audit procedure to detect the occurrence of misstatements due to errors and fraud. empirical evidence shows the same results, namely audit procedures have a positive effect on audit quality. this shows that the more detailed audit procedures used by auditors in detecting fraud, the higher the audit amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 139 table 2 test result of construct validity and reliability construct indicator ave loading value cross loading significance conclusion independence ai1 0.564 0.689 <0.689 <0.001 valid ai2 0.820 <0.820 <0.001 valid ai3 0.829 <0.829 <0.001 valid ai4 0.779 <0.779 <0.001 valid ai5 0.766 <0.766 <0.001 valid ai6 0.740 <0.740 <0.001 valid ai7 0.718 <0.718 <0.001 valid ai8 0.755 <0.755 <0.001 valid ai9 0.685 <0.685 <0.001 valid ai10 0.713 <0.713 <0.001 valid audit procedure ap1 0.727 0.854 <0.854 <0.001 valid ap2 0.910 <0.910 <0.001 valid ap3 0.789 <0.789 <0.001 valid audit quality aq1 0.812 <0.812 <0.001 valid aq2 0.887 <0.887 <0.001 valid aq3 0.717 0.780 <0.780 <0.001 valid aq4 0.795 <0.795 <0.001 valid aq5 0.868 <0.868 <0.001 valid aq6 0.835 <0.835 <0.001 valid aq7 0.857 <0.857 <0.001 valid aq8 0.857 <0.857 <0.001 valid aq9 0.867 <0.867 <0.001 valid aq10 0.795 <0.795 <0.001 valid aq11 0.950 <0.950 <0.001 valid aq12 0.909 <0.909 <0.001 valid aq13 0.862 <0.862 <0.001 valid aq14 0.792 <0.792 <0.001 valid aq15 0.842 <0.842 <0.001 valid aq16 0.870 <0.870 <0.001 valid aq17 0.887 <0.887 <0.001 valid aq18 0.859 <0.859 <0.001 valid aq19 0.841 <0.841 <0.001 valid aq20 0.749 <0.749 <0.001 valid time pressure tp1 0.610 0.745 <0.745 <0.001 valid tp2 0.823 <0.823 <0.001 valid tp3 0.781 <0.781 <0.001 valid tp4 0.774 <0.774 <0.001 valid variable cronbachs alpha composite reliability conclusion auditor independence 0.913 0.928 reliable audit procedure 0.810 0.888 reliable audit quality 0.979 0.981 reliable time pressure 0.786 0.862 reliable information: ai: auditor independence, ap: audit procedure, aq: audit quality, tp: time pressure produced. the audit procedure found in sas 82 aicpa adopted into sa section 316 spap, is less effective in detecting fraud in financial statements. in response, in 2002 aicpa published sas 99 which contains rules regarding audit procedures that are more detailed to detect fraud, such as brain storming and red flag procedures. audit procedures for detecting fraud found in sas 99 is an improvement in audit procedures found in sas 82 aicpa. amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 140 table 3 result of hypothesis test hypothesis explanation value of coefficient path significance value (one-tailed) positive/negative significance yes/no h1 ai  aq 0.627 <0.0005 positive, significance yes h2 ap  aq 0.372 0.0050 positive, significance yes h3 ai*tpaq -0.261 0.0200 negative, significance yes h4 ap*tpaq 0.133 0.0500 positive, significance yes information: ai: auditor independence, ap: audit procedure, aq: audit quality, tp: time pressure based on the results of testing, time pressure weakens the relationship between independence and audit quality. this shows that the greater the time pressure experienced by the auditor, the auditor's independence becomes disrupted and results in a decrease in the quality of the audit produced. the results showed that the smaller the time pressure experienced by the auditor, the greater the effect on the ability of the auditor to report the findings of violations in the client's accounting system, so that the resulting audit more qualified. this is because independence is the auditor's ability to report findings of violations (deangelo, 1981). there are theoretical differences that underlie the pressure of the current research audit compared with halim (2014). current research uses the theory of reverse u work stress, while halim's uses the theory of affective events. job stress theory explains that when the target time gets tighter, performance will increase until time becomes tight and starts to indicate an inability to achieve. after this point, the goal will decrease, so that the presence of an inverse u curve will connect between the tightness of time and a decrease in performance. current research has obtained empirical evidence that shows that the greater time pressure faced by auditors, the smaller the auditor's ability to report findings of violations and result in lower audit quality produced. based on the theory of inverted u work stress, in this study indicate that time pressure makes the auditor unable to achieve quality audit results due to disruption of auditor independence. many things make auditor independence impaired, such as audit environmental factors, namely the presence of time pressure. in other words, time pressure weakens the relationship of independence and audit quality. this empirical evidence is supported by research conducted by otley and pierce (1996), pierce and sweeney (2004) and mcnamara and liyanarachchi (2008). finally, the results of the study prove that time pressure weakens the relationship between audit procedures and audit quality. the current research provides empirical evidence such as isrowiyah (2011). the study states that the greater time pressure faced by auditors in carrying out audit procedures, the greater dysfunctional audit actions that lead to decreased audit quality. the empirical evidence explains that time pressure weakens the relationship between audit procedures and audit quality. amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 141 the cause of time pressure reinforcing the relationship between audit procedures and audit quality is experiencing stress caused by the time pressure. the auditor is required to be able to complete his work with a predetermined time. some studies provide empirical evidence that shows when auditors experience time pressure problems, this will lead to behavior violations (margheim, kelley & pattison, 2005; otley & pierce, 1996; mcnamara & liyanarachchi, 2008; zakaria et al., 2013). the behavioral violations carried out related to the time pressure is that some audit procedures should not be carried out. this causes a material misstatement that cannot be detected so that it can lead to a decrease in audit quality. conclusion this study aims to provide empirical evidence of the effect of independence and audit procedures on audit quality with audit time pressure as a moderating variable. respondents who were sampled in this study were as many as 45 auditors who worked for kap in east java. pls sem is used as a data processor using the warp pls 3.0 application. the more independent and applying all audit procedures to detect misstatements, the better the resulting audit. quality audits can provide actual information, so that it can be used as a decision-making tool for users of financial statements. furthermore, empirical evidence shows that time pressure weakens the independence relationship, audit procedures to detect fraud and audit quality. the implication of this research is that it can be a consideration for the auditor when deciding to accept an audit job. this is because in completing the audit, the auditor is limited by time as determined in the planning stage of the audit. the results of the study prove that when auditors face the problem of time pressure, this problem tends to weaken the relationship of independence and audit procedures to audit quality. time pressure is one of the things that causes work stress for auditors. the limitation of the study is that it does not distinguish the auditor's stress level at the junior auditor level to the partner. the suggestion for the next research is to divide the auditor level to find out the stress level, so that the auditor can know at what level the highest level of stress when faced with the pressure of the audit time. in addition, subsequent research can use experimental studies to examine factors that influence audit quality. further researchers can also associate time pressure variables perceived by auditors with deviant actions or dysfunctional behavior. references aicpa. (2014). error corrections: accounting and reporting issues. retrieved from https://www.aicpa.org/search.html?source=aicpa&q=auditor+is+res ponsible+for+planning+and+carrying+out+audits+to+obtain+sufficie nt+confidence+whether+the+financial+statements+are+free+from+m aterial+errors+and+whether+there+are+intentional+or+not+errors+in +2002 https://www.aicpa.org/search.html?source=aicpa&q=auditor+is+responsible+for+planning+and+carrying+out+audits+to+obtain+sufficient+confidence+whether+the+financial+statements+are+free+from+material+errors+and+whether+there+are+intentional+or+not+errors+in+2002 https://www.aicpa.org/search.html?source=aicpa&q=auditor+is+responsible+for+planning+and+carrying+out+audits+to+obtain+sufficient+confidence+whether+the+financial+statements+are+free+from+material+errors+and+whether+there+are+intentional+or+not+errors+in+2002 https://www.aicpa.org/search.html?source=aicpa&q=auditor+is+responsible+for+planning+and+carrying+out+audits+to+obtain+sufficient+confidence+whether+the+financial+statements+are+free+from+material+errors+and+whether+there+are+intentional+or+not+errors+in+2002 https://www.aicpa.org/search.html?source=aicpa&q=auditor+is+responsible+for+planning+and+carrying+out+audits+to+obtain+sufficient+confidence+whether+the+financial+statements+are+free+from+material+errors+and+whether+there+are+intentional+or+not+errors+in+2002 https://www.aicpa.org/search.html?source=aicpa&q=auditor+is+responsible+for+planning+and+carrying+out+audits+to+obtain+sufficient+confidence+whether+the+financial+statements+are+free+from+material+errors+and+whether+there+are+intentional+or+not+errors+in+2002 amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 142 pusat pembinaan profesi keuangan sekretariat jenderal – kementrian keuangan. akuntan publik yang dikenakan sanki pembekuan izin. retrieved from http://pppk.kemenkeu.go.id/publikasi/index/11 amrulloh, a., & putra, y. h. s. (2014). pengaruh independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik. el muhasaba: jurnal akuntansi, 5(2), 240-258. https://doi.org/10.18860/em.v5i2.2862 andreas. (2016). intercation between time budget pressure and professional commitment toward underreporting and time behaviour. procedia social and behavioral sciences, 219, 91-98. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.047 ashari, h. (2017). mitra ernst & young indonesia didenda us$ 1 juta. kontan. retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/mitra-ernst-youngindonesia-didenda-us-1-juta bachroni, m., & asnawi, s. (1999). stres kerja. buletin psikologi, 7(2). beattie, v., brandt, r., & fearnley, s. (1999). perceptions of auditor independence: uk evidence. journal of international accounting, auditing and taxation, 8(1), 67-107. https://doi.org/10.1016/s1061-9518(99)00005-1 broadhurst, p. (1959). the interaction of task difficulty and motivation: the yerkes dodson law revived. acta psychologica, 16, 321-338. https://doi.org/10.1016/0001-6918(59)90105-2 carpenter, t. d. (2007). audit team brainstorming, fraud risk identification, and fraud risk assessment: implications of sas no. 99. the accounting review, 82(5), 1119-1140. https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.5.1119 coram, p., ng, j., & woodliff, d. r. (2004). the effect of risk of misstatement on the propensity to commit reduced audit quality acts under time budget pressure. auditing: a journal of practice & theory, 23(2), 159-167. https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.2.159 deangelo, l. e. (1981). auditor size and audit quality. journal of accounting and economics, 3(3), 183-199. https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1 garcia-blandon, j., & argiles, j. m. (2015). audit firm tenure and independence: a comprehensive investigation of audit qualifications in spain. journal of international accounting, auditing and taxation, 24, 82-93. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2015.02.001 gasperz, j. (2014). pengaruh tekanan anggaran waktu sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara faktor individu dan kualitas audit. dinamika akuntansi, keuangan dan perbankan, 3, 33-45. halim, a. (2014). anggaran waktu audit dan komitmen profesional sebagai variabel moderasi pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. paper was presented at simposium nasional akuntansi xvii, mataram. iapi. (2016). draf panduan indikator kualitas audit oada kantor akuntan publik. jakarta retrieved from http://iapi.or.id/uploads/article/exposure-draft-panduan-indikatorkualitas-audit-5804a2d00298b.pdf. isrowiyah, a. (2011). pengaruh locus of control dan dimensi komitmen profesional terhadap perilaku audit disfungsional dengan tekanan anggaran waktu yang dirasakan sebagai variabel intervening.(studi empiris pada auditor. thesis, universitas brawijaya. jogiyanto, h., & abdillah, w. (2009). konsep dan aplikasi pls (partial least square) untuk penelitian empiris. yogyakarta: bpfe. jum’ati, n., & wuswa, h. (2013). stres kerja (occupational stres) yang mempengaruhi kinerja individu pada dinas kesehatan bidang pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan (p2ppl) di kabupaten bangkalan. neo-bis, 7(2), 195-211. kassem, r., & higson, a. (2012). financial reporting fraud: are standards' setters and external auditors doing enough?. international journal of business http://pppk.kemenkeu.go.id/publikasi/index/11 https://doi.org/10.18860/em.v5i2.2862 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.047 https://nasional.kontan.co.id/news/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-us-1-juta https://nasional.kontan.co.id/news/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-us-1-juta https://doi.org/10.1016/s1061-9518(99)00005-1 https://doi.org/10.1016/0001-6918(59)90105-2 https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.5.1119 https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.2.159 https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2015.02.001 http://iapi.or.id/uploads/article/exposure-draft-panduan-indikator-kualitas-audit-5804a2d00298b.pdf http://iapi.or.id/uploads/article/exposure-draft-panduan-indikator-kualitas-audit-5804a2d00298b.pdf amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 143 and social science, 3(19), 283-290. https://doi.org/10.11634/21679606170646 koroy, t. r. (2009). pendeteksian kecurangan (fraud) laporan keuangan oleh auditor eksternal. jurnal akuntansi dan keuangan, 10(1), 22-23. margheim, l., kelley, t., & pattison, d. (2005). an empirical analysis of the effects of auditor time budget pressure and time deadline pressure. the journal of applied business research, 21(1), 23-36. https://doi.org/10.19030/jabr.v21i1.1497 mcnamara, s. m., & liyanarachchi, g. a. (2008). time budget pressure and auditor dysfunctional behaviour within an occupational stress model. accountancy business and the public interest, 7(1), 1-43. otley, d. t., & pierce, b. j. (1996). auditor time budget pressure: consequences and antecedents. accounting, auditing & accountability journal, 9(1), 31-58. https://doi.org/10.1108/09513579610109969 pierce, b., & sweeney, b. (2004). cost–quality conflict in audit firms: an empirical investigation. european accounting review, 13(3), 415-441. https://doi.org/10.1080/0963818042000216794 pradipta, g. k., & budiartha, i. k. (2016). tekanan anggaran waktu sebagai pemoderasi pengaruh profesionalisme dan pengalaman audit pada kualitas audit. e-jurnal akuntansi, 1740-1766. priantara, d. (2017). sudah ada auditor, kenapa terjadi fraud? warta ekonomi. retrieved from https://www.wartaekonomi.co.id/read144260/sudah-ada-auditorkenapa-terjadi-fraud.html rahmina, l. y., & agoes, s. (2014). influence of auditor independence, audit tenure, and audit fee on audit quality of members of capital market accountant forum in indonesia. procedia-social and behavioral sciences, 164, 324-331. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.083 sarwoko, i. (2014). pengaruh ukuran kap dan masa perikatan audit terhadap penerapan prosedur audit untuk mendeteksi risiko kecurangan dalam laporan keuangan, serta implikasinya terhadap kualitas audit (survei pada kantor akuntan publik anggota forum akuntan pasar modal). jurnal akuntansi, 18(1). sarwoko, i., & agoes, s. (2014). an empirical analysis of auditor's industry specialization, auditor's independence and audit procedures on audit quality: evidence from indonesia. procedia-social and behavioral sciences, 164, 271-281. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.077 septriani, y. (2012). pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit, studi kasus auditor kap di sumatera barat. jurnal akuntansi & manajemen, 7(2), 78-100. shapeero, m., chye koh, h., & killough, l. n. (2003). underreporting and premature sign-off in public accounting. managerial auditing journal, 18(6/7), 478-489. sholihin, m., & ratmono, d. (2013). analisis sem-pls dengan warppls 3.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis. yogyakarta: penerbit andi. simanjuntak, p. (2008). pengaruh time budget pressure dan resiko kesalahan terhadap penurunan kualitas audit (reduced audit qaulity)(studi empiris pada auditor kap di jakarta). thesis, universitas diponegoro. soobaroyen, t., & chengabroyan, c. (2006). auditors' perceptions of time budget pressure, premature sign offs and under‐reporting of chargeable time: evidence from a developing country. international journal of auditing, 10(3), 201-218. https://doi.org/10.1111/j.10991123.2006.0350.x sudarna, m., & ludigdo, u. (2014). pengaruh kompetensi, independensi dan ukuran auditee terhadap kualitas audit. el muhasaba: jurnal akuntansi, 5(2), 226-239. https://doi.org/10.18860/em.v5i2.2861 https://doi.org/10.11634/21679606170646 https://doi.org/10.19030/jabr.v21i1.1497 https://doi.org/10.1108/09513579610109969 https://doi.org/10.1080/0963818042000216794 https://www.wartaekonomi.co.id/read144260/sudah-ada-auditor-kenapa-terjadi-fraud.html https://www.wartaekonomi.co.id/read144260/sudah-ada-auditor-kenapa-terjadi-fraud.html https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.083 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.077 https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2006.0350.x https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2006.0350.x https://doi.org/10.18860/em.v5i2.2861 amalia, sutrisno and baridwan / audit quality: does time pressure influence independence and audit procedure… journal of accounting and investment, january 2019 | 144 tepalagul, n., & lin, l. (2015). auditor independence and audit quality: a literature review. journal of accounting, auditing & finance, 30(1), 101-121. https://doi.org/10.1177/0148558x14544505 trongmateerut, p. (2011). the impact of assessment procedures and need for cognition on fraud risk assessments. retrieved from https://research.libraries.wsu.edu/xmlui/handle/2376/2847 umar, a., & anandarajan, a. (2004). dimensions of pressures faced by auditors and its impact on auditors’ independence: a comparative study of the usa and australia. managerial auditing journal, 19(1), 99-116. https://doi.org/10.1108/02686900410509848 wijono, s. (2010). psikologi industri dan organisasi: dalam suatu bidang gerak psikologi sumber daya manusia. jakarta: kencana. zakaria, n. b., yahya, n., & salleh, k. (2013). dysfunctional behavior among auditors: the application of occupational theory. journal of basic and applied scientific research, 3(9), 495-503. https://doi.org/10.1177/0148558x14544505 https://research.libraries.wsu.edu/xmlui/handle/2376/2847 https://doi.org/10.1108/02686900410509848 jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 1, january 2019 the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance ietje nazaruddin* abstract: the purpose of this study is to examine the direct effect of religiosity on taxpayer compliance. in addition, this study also examines the indirect effect of religiosity on taxpayer compliance using the mediation variables of taxpayer patriotism. the data were gathered survey method that was able to collect as much 78 data that can be used for analysis. the validity, reliability of instruments and classical assumptions test were conducted before testing the hypotheses. simple and multiple regression were used to test the relationship between variables. the indirect influence was tested using hayes's bootstrapping method. the results showed that the level of religiosity had a positive effect on patriotism and taxpayer compliance. high patriotism would increase taxpayer compliance. the results also provided empirical evidence that there was an indirect influence of religiosity on taxpayer compliance through the mediation of patriotism. keywords: religiosity; taxpayer compliance; patriotism introduction sustainable national development will able to improve people's welfare. financing for national development can be obtained from tax revenues and non-tax revenues (alabede, 2011). tax is a contribution to the state treasury regulated by law but does not get lead services directly. taxes are used to finance general expenses. various policies are issued by the government as an effort to increase tax revenues. in 2017 the total tax revenue reached idr. 1,147.5 billion, which is 89.4 percent of those targeted in the 2017 income and expenditure budget (kementerian keuangan republik indonesia, 2017). however, the achievement of state revenues from taxes is not in accordance with what the government has targeted. in addition, based on tax.go.id site data, it is stated that up to the peak of the annual personal income tax return report in 2018, compliance with report submissions has not reached the specified target of 64.5% for quarter 1. based on existing phenomena, there is a gap between the target and the actual achievement of tax revenue. this phenomenon shows that taxpayers non-compliance is an important thing to be elaborated in this study. achieving tax revenue targets requires the role of tax authorities as well as the active role of taxpayers. the role of the taxpayer itself is very important, especially with the existence of a taxation system that was initially official assessment now has turned into a self assessment. the selfassessment system gives trust to taxpayers to register, calculate, pay, and report their own tax obligations. awareness of taxpayers is one form of implementation of tax compliance. taxpayer compliance can directly increase state tax revenues. department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, jl. brawijaya, geblagan, tamantirto, kasihan, bantul, daerah istimewa yogyakarta 55183, indonesia *correspondence: ietje_effendi@yahoo.com.sg this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2001111 citation: nazaruddin, i. (2019). the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance. journal of accounting and investment, 20(1), 115-129. received: 10 may 2018 reviewed: 11 september 2018 revised: 11 november 2018 accepted: 20 december 2018 copyright: © 2019 nazaruddin. this is an open access article distributed under the terms of the creative commons attribution license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. mailto:ietje_effendi@yahoo.com.sg http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5293 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 116 taxpayer compliance in carrying out its tax obligations can be seen from both internal (such as understanding, religiosity) and external factors (such as tax sanctions, servants tax) in the taxpayer (gangl & kirchler, 2015; jannah, hutadjulu, & rante, 2018; jatmiko, 2006; mckerchar, bloomquist, & pope, 2013; welch et al., 2005).this study examines the influence of internal factors, that are factors originate from the taxpayer himself as the driver in carrying out tax obligations. internal factors are important to study because the taxation system has embraced self-assessment. the self-assessment system which causes the active role of the taxpayer in terms of paying taxes becomes a prominent factor. therefore, the internal factors, namely patriotism and religiosity influence on increasing tax compliance are assessed in this study. patriotism was initially interpreted as an effort to fight colonialism. patriotism in this study is interpreted as the pride of individuals for their country. patriotism will foster bond between citizens and their nation or country. this bond can be shown through the citizens' love for the nation and pride of their national identity as citizens (gangl & kirchler, 2015). willingness to sacrifice for the sake of the nation and state is a manifestation of a sense of patriotism. a form of love for the state can manifest in compliance to the tax regulations that have been issued by the state. the results of previous studies indicate that the manifestation of love for the state can affect citizen tax compliance (pradini, ratnasari, & hidayat, 2016). this research is in accordance with what has been conducted by konrad and qari (konrad & qari, 2012) who found that a person's patriotism is related to the level of tax compliance. religiosity is defined as a devotion to religion, piety of an individual (setiawan, 2012). a high level of religiosity will have a positive impact on everyday life (nazaruddin, rezki, & rahmanda, 2018). religiosity will also affect a person's love for his country. love for the country or patriotism is one form of diversities. the results of previous studies indicate that religiosity has a positive impact on individual compliance in paying taxes (benk, budak, yüzbaşı, & mohdali, 2016; mohdali & pope, 2014; torgler, 2006). this study assesses the direct influence of patriotism and religiosity on taxpayer compliance. there are only a few researches that study the influence of religiosity and patriotism simultaneously (pertiwi, 2017). this study develops the results of previous studies (gangl & kirchler, 2015; jannah et al., 2018; qari, konrad, & geys, 2011; torgler, 2006), by exploring the indirect influence of religiosity towards taxpayer compliance which is mediated by religiosity. previous studies have shown that religiosity can increase patriotism, but in the context outside taxes (rifa’i, prajanti, & alimi, 2017). this research is developed in the context of tax compliance. the research contribution is in addition to seeing the direct influence, also examining the effect of religiosity on the attitude of taxpayer patriotism and its implications for taxpayer compliance. the researcher assesses whether love of religion will have an impact on the love of the country and its implications for compliance with the regularity of taxation. the results of this study contribute to policy-makers in developing indicators that can improve tax compliance, especially about religiosity and patriotism. nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 117 literature review and hypotheses development social identity theory the correlation between religiosity and patriotism towards taxpayer compliance is in line with social identity theory (tajfel, 1974). humans basically cannot live alone but depend also on society and the environment. individuals are part of a particular group. social identity is a definition of a person based on social identity (verkuyten, 2005). the theory of social identity has a correlation with feelings of caring, a feeling of pride in the group where the individual includes in it. the existence of individuals in groups will grow emotional bonds so that they can influence the individual in behaving in accordance with the conditions in the group. based on social theory, social identity in the form of religiosity (a religious identity) and patriotism (as national identity) can affect the behavior of citizens in this case taxpayers on their compliance in fulfilling tax obligations. attribution theory attribution theory is a theory that explains the initiates of other people's behavior and individual behavior itself (kelley, 1997). in accordance with attribution theory, taxpayer compliance is influenced by the taxpayer's perception of taxes. taxpayer perceptions are also determined by internal and external conditions of taxpayers (jatmiko, 2006). in this study, the issues being investigated are the internal conditions of taxpayers which are the level of religiosity and patriotism. several other studies also use attribution theory to explain taxpayer compliance in addition to the research conducted by jatmiko (dewi & merkusiwati, 2018; septarini, 2015). taxpayer compliance taxpayer compliance is the fulfillment of tax rights and obligations by taxpayers. taxpayers compliance becomes the concern of the government because it is one of the elements of state revenue. the important role of taxes on state development has attracted many previous researchers to identify antecedent factors that influence taxpayer compliance. this happens because of the gap between targeted taxes and taxes received by the state. description of tax compliance can be explained by an economic approach or by a behavioral approach (james & alley, 2004). taxpayers compliance using economic rationalization approach can be explained by the number of tax sanctions, taxpayers income or tax rates. behavioral approach (behavior) see the taxpayer compliance side based on the taxpayer, and among them are religiosity and patriotism. religiosity, patriotism and taxpayer compliance religiosity is an appreciation towards religious values and applies or practices the values contained therein (nazaruddin, 2012). religiosity is a commitment to religion by carrying out the values taught in the religion. individuals who have a high level of religiosity will have attention to the welfare of others and be voluntary (clary & snyder, 1991). religion also teaches love for the country. the results of previous studies indicate that nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 118 religiosity has a positive effect on nationalism (rifa’i et al., 2017). religiosity or diversity is a gift from god and it is essential, and diversity also teaches love for the country, fosters to patriotism (murod, 2011). religion plays an important role in guiding individuals in their everyday life. religion can control individual behavior from unethical behavior (nazaruddin et al., 2018; sofyani & nadia, 2015). religiosity is a belief that is integrated into lifestyles, ritual activities, and institutions that give meaning to human life and direct humans to the highest values. religiosity is the belief in god and the extent to which individuals carry out orders that have been determined to be believed (mcdaniel & burnett, 1990). a high religious value will encourage individuals to carry out positive values and prevent individuals from doing negative values. individuals with a high level of religiosity tend to be happy to undergo and comply tax regulations issued by their country (torgler, 2006). previous research found that people who have a high level of religiosity tend to be more sensitive and empathetic (wiebe & fleck, 1980). previous researches show a positive effect of religiosity on tax compliance, and also found that religiosity is negatively related to tax evasion. however, several studies show that religiosity has no effect on tax compliance (mckerchar et al., 2013; welch et al., 2005). h1: religiosity has a positive effect on patriotism. h2: religiosity has a positive effect on tax compliance. patriotism and tax compliance the existence of individuals as part of a country is expressed with ownership, love, loyalty, pride, and protection towards groups and their homeland (davidov, 2009). one form of social identity is the national identity (blank & schmidt, 2003). nationalism describes the subjective feelings of individuals in their country. one form of national identity is patriotism (blank & schmidt, 2003). patriotism as a person's bond to his group (ethnicity, nation, political party, etc.), the intended bond is willingness (staub, 1979). several studies on patriotism and tax compliance have been carried out, and provide empirical evidence that individual patriotism has a correlation with the level of tax compliance (konrad & qari, 2012). this is supported by of the research hypothesis which states that a country with a population that has a high patriotic attitude then the level of tax compliance is also high. individuals who have a high patriotic level tend to be more honest in their income and obedient in paying taxes. the results of these studies prove that the attitude of patriotism can facilitate the achievement of tax revenue and improve compliance. patriotism can directly influence one's compliance attitude toward taxes and ultimately also improve social norms (lavoie, 2010). this is because individuals with high and strong patriotism towards their nation are assumed to have a greater desire to comply with prevailing social norms. if paying taxes is considered as a factor that supports the welfare of the nation, then individuals with high patriotic levels are more obedient and honest in paying taxes compared to individuals with low patriotic levels. from the results of previous researchers showed that patriotism has a positive effect on tax compliance (pradini et al., 2016). nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 119 h1(+) h3 (+) h2 (+) figure 1 research model h3: patriotism has a positive effect on the level of taxpayer compliance. based on the results of previous studies described earlier, in this study the research model can be seen in figure 1. research method research samples this study used personal taxpayers in the special region of yogyakarta as samples which were gathered using questionnaires. the sampling technique used in this study was incidental sampling/convenience sampling technique which is one of the nonprobability taking techniques. the accidental sampling technique was used because of the ease of accessibility in terms of time, geography (etikan, 2016). the questionnaire consists of three parts, the first part contains a request to the respondent to fill out the questionnaire. in this section, the purpose of the research is to disclosed and explain the important role of respondents' participation in research. in addition, it also explains that the confidentiality of respondents is maintained and only is used for research purposes. the second section contains questions about the respondents' demographics, and the third section contains questions to measure the variables being studied. questionnaires were distributed directly to the respondents and souvenirs were given to increase the response rate. operational definition and variable measurement taxpayer compliance taxpayer compliance is defined as being obedient, submissive and compliant as well as carrying out regulations on taxation. the taxpayer compliance variable is measured by 5 questions using the pradini instrument (pradini et al., 2016). taxpayer compliance refers to minister of finance regulation no. 192 / pmk.03 / 2007. the question of taxpayer compliance related to the punctuality of tax payments and the correctness of the tax paid. other questions related to compliance and punctuality in reporting tax returns. besides, there were subjective questions related to their attitude if they do not carry out tax obligations. measurement of the dependent variable used a 5-point likert scale, if the respondent answered that they always fulfill the patriotism religiosity taxpayer compliance nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 120 obligation then it point 5 was, which means the level of compliance was high, and the vice versa. patriotism patriotism is defined as a person's bond to his group (ethnicity, nation, political party, etc.). this bond includes the willingness to identify himself in a certain social group which then being loyal to it. the questions about patriotism were measured by adopting questions from previous research which consists of 8 questions (konrad & qari, 2012; pradini et al., 2016; qari, konrad, & geys, 2011). the questions used in measuring patriotism are how proud the taxpayer is to his country on the democratic system, economic achievement, knowledge and technology achievement, social justice, social security systems, sports achievements, indonesian political influence at the international level, and law enforcement performance in indonesia. the questions used 5-point likert scales, if the respondent chose number 5, it shows that the taxpayer has a high level of patriotism or pride in his country. religiosity religiosity is a commitment to the religion embraced to carry out and implement in the daily life of the taxpayer. the instrument used to measure religiosity in research was religious intrinsic oriented, because some studies show that intrinsic religiosity has the ability to explain one's behavior or in other words, intrinsic religiosity is consistent with behavior (deci & ryan, 1987). intrinsic religion is also said to be a master motive in life (allport & ross, 1967). religiosity measurement instruments consisted of 7 items using 5-point likert scales. there were two negative questions from 7 questions, so that re-coding was conducted. the questions used to measure religiosity were related to; the practice of religion in daily life attitude, spend time for himself/herself and pray, live in accordance with the rules of religion, the existence of god's presence, the influence of religion in daily life, religion is a thing important, the pleasure of learning religion. the higher the respondent's answer point shows the higher level of religiosity. validity and reliability test the validity and reliability of the instruments were tested using analysis factor test and cronbach’s alpha. validity and reliability test results are in tables 1, 2 and 3. the results of validity tests indicated that the instruments of each variable are relatively valid and meet the validity standards seen from the value of the kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy and loading factors which are greater than 0, 5 (hair, black, babib, anderson, & tatham, 2006). the taxpayer compliance variable consists of 5 questions, the value of the loading factor ranges from 0.663 to 0.898. religiosity variables have a loading factor value between 0.521 to 0.846. the variable of patriotism loading factor ranges from 0.516 to 0.773. nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 121 table 1 test results on taxpayer compliance validity and reliability analysis indicator factor loading kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy cronbach’s alpha accuracy on the amount of tax paid 0.898 0.783 0.889 punctuality in paying tax 0.663 carry out notification letter (spt) report 0.819 punctuality in reporting notification letter (spt) 0.883 feeling embarrassed if tax obligations are not conducted properly and correctly 0.895 the validity of the instrument to measure taxpayer compliance has a loading factor value of more than 0.5 (table 1) especially in compliance indicators relating to accuracy on the number of tax payments (0.898). indicators showing the subjective taxpayer compliance which is the feeling of embarrassement if not paying taxes properly also has a high value (0.895). the reliability test results also show that the taxpayer compliance variable is reliable based on the cronbach’s alpha value of 0.889 (ghozali, 2016). the results of the religiosity validity test show that the seven indicators used to measure religiosity as a whole are valid (table 2), because they have a value of loading factor data> 0.5 (ghozali, 2016). the highest indicator is item 3, which is to live in accordance with the rules of the religion of 0.846. cronbach's alpha value 0.795 indicates that religiosity variable is reliable. the validity of each indicator of the patriotism variable has a factor loading value above 0.5. this shows that 8 questions used to measure patriotism are all valid. indicators of questions related to pride in law enforcement in indonesia have the highest validity value and also the reliability meets those that have been standardized. hypotheses testing hypotheses testing was conducted using the statitisic equation as follows: y = α1 + cx .............................. equation 1 m = α2 + ax .............................. equation 2 y = α 3 + c’x + bm ................... equation 3 information: y = tax compliance m = patriotism x = religiosity α = constant a = regression coefficient of religiosity towards patriotism b = patriotism regression coefficient towards taxpayer compliance by controlling religiosity c = religiosity regression coefficient towards taxpayer compliance c’ = the regression coefficient of religiosity towards taxpayer compliance by controlling patriotism testing for indirect effects using hayes bootstrapping method. this method is used to overcome the weaknesses of the sobel test (hayes, 2013). nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 122 table 2 test results on religiosity validity and reliability analysis indicator factor loading kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy cronbach’s alpha practice of religion in daily life attitude 0.770 0.782 0.795 spend time for himself/herself and pray 0.760 live in accordance with the rules of religion 0.846 existence of god’s presence 0.597 influence of religion in the daily life 0.521 religion is an important thing 0.561 pleasure of learning religion 0.713 result and discussion respondent demographics questionnaires were distributed to non-business taxpayers in the special region of yogyakarta. from 150 questionnaires distributed, the data that can be used in hypotheses testing was 78. respondents based on gender showed the number of male respondents was male 40 people, female respondents were 37 people and 1 respondent did not fill in. the demographic details of the respondents are in table 4. descriptive statistics the results of the descriptive statistical test are shown in table 5. based on descriptive statistics shows that the level of patriotism is relatively high seen from the actual mean of 26.38 higher than the theoretical mean, and the data are also heterogeneously seen from the standard deviation of 4.721. descriptive statistics for compliance variables indicate that taxpayers have a high level of compliance. it can be seen from the actual mean of 20.85, which is greater than the theoretical mean. the level of religiosity of respondents is also high in which the actual mean of 29.03 is greater than the theoretical mean of 21. table 3 test results on analysis of validity, reliability and patriotism mean indicator mean factor loading kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy cronbach’s alpha democratic system 3.42 0.516 0.776 0.834 economic achievement 3.36 0.758 knowledge and technology achievements 3.76 0.647 social justice 2.94 0.768 social security system 3.51 0.575 sports achievements 3.46 0.646 indonesian politics at the international level 3.15 0.757 performance of law enforcement in indonesia 2.79 0.737 nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 123 table 4 respondent demografics information quantity percentage gender male 40 51.9 female 37 47.4 did not fill in 1 1.3 age between 20-30 y.o 8 10.3 between 31-40 y.o. 22 28.2 between 41-50 y.o. 20 25.6 more than 50 y.o. 27 34.6 did not fill in 1 1.3 occupation entrepreneur 10 12.8 state-owned company 16 20.5 freelancer 3 3.8 civil servant 35 44.9 others 13 16.7 did not fill in 1 1.3 education senior high school 22 28.2 diploma 12 15.4 bachelor 39 50 postgraduate 4 5.1 did not fill in 1 1.3 the general statistics show that taxpayers have a patriotism attitude, high religiosity and relatively good level of taxpayer compliance. this is because the actual mean value in each variable is higher than the theoretical mean. the results of descriptive statistics also show relatively heterogeneous data. the mean details of the mediating variables are shown in table 3. descriptive statistics shows that pride towards the achievement of knowledge and technology has the highest mean of 3.76. while pride in law enforcement in indonesia and pride in social justice has a low average value among the eight indicators, which is 2.79 and 2.94 respectively. classical assumption test results classical assumption testing was conducted before the regression test. classical assumption testing consists of 3 parts, namely data normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. normality test used kolmogorov-smirnov, heteroscedasticity test used glejser and multicollinearity test used tolerance values and vif. the kolmogorv-smirnov test result for the second equation (religiosity towards patriotism) shows that the data are normally distributed as well as table 5 descriptive statistics variable theoretical mean actual mean min max mean min max mean standard deviation patriotism 8 40 24 12 36 26.38 4.721 compliance 5 25 15 13 25 20.85 2.460 religiosity 7 35 21 19 35 29.03 3.871 nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 124 the assessment for the three equations (religiosity and patriotism towards taxpayer compliance) which are indicated by the p value> 0.05. based on these results the classic assumption test for data normality does not result in a problem, because the data are normally distributed. the glejser test results for equations 2 and 3 show that there is no heteroscedasticity (p value> 0.05). these results indicate classic assumptions show that there is no heteroscedasticity disorder. the results of multicollinearity test show that there is no multicollinearity. there was no multicollinearity which could be shown from a tolerance value of 0.943> 0.1 and vif 1.061 <10. the classic assumption test results showed no disruption of normality, heteroscedasticity, and multicollinearity. assumptions for linear regression have been fulfilled. hypotheses test results the result of hypothesis 1 test are shown in table 6, it shows a positive regression coefficient of 0.291 with a sig value. 0.035 significant with p-value 0.035 that religiosity has a positive effect on patriotism. these results provide empirical evidence that hypothesis 1 is accepted. the results of testing hypothesis 2 show a positive regression coefficient of 0,150 with a sig value. 0.025 (table 6). the test is significant with a p-value of 0.025 that religiosity has a positive effect on tax compliance enhancement. based on the test results in table 5 it can be concluded that hypothesis 2 is accepted. the results of hypothesis 3 test show that the patriotism regression coefficient is 0.196 and the direction is positive, while the significance value is 0.001. these results indicate that an increase in patriotism will increase taxpayer compliance or in other words hypothesis 3 is accepted. discussion the results of this study support the theory of social identity which shows that social identity in the form of patriotism and religiosity can foster a sense of togetherness that encourages individual taxpayers to be loyal to their country so that it influences tax compliance (huddy & khatib, 2007) the results of the study also show support for attribution theory, when individuals have the perception that taxpayer compliance is useful for the benefit of their country in accordance with social identity theory, the taxpayer will be more obedient in implementing tax obligations. table 6 hypotheses test results dependent variable independent variable unstandardized coefficients standardized coefficients sig. adjust. r2 b std. error beta compliance (constant) 14.827 2.018 .000* .095 religiosity .207 .069 .326 .004* patriotism (constant) 17.927 3.978 .000* .045 religiosity .291 .136 .239 .035 compliance (constant) 11.317 2.109 .000* .291 religiosity .150 .066 .237 .025 patriotism .196 .054 .376 .001* nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 125 the effect of religiosity on patriotism the influence of religiosity on patriotism in table 4 shows that religiosity has a positive effect on patriotism. this means that the higher the level of religiosity a person has, the higher the level of patriotism. taxpayers who have a high level of religiosity then will live based on the religion and apply its teachings on their daily basis, so that they tend to increase the nature of patriotism which is proud of the country and respect the country. the results of this study are in line with rifai's research (rifa’i et al., 2017) and murod's research (murod, 2011) but they are not in line with brubaker's research which separates diversity and patriotism (brubaker, 2012). the effect of religiosity towards taxpayer compliance the hypothesis that religiosity has a positive effect on tax compliance is supported by empirical evidence. this shows that taxpayers who have a high level of religiosity will encourage them to comply with tax payments. they will be embarrassed if they do not pay taxes properly because one form of implementation of religious teachings is obedient to the rules in the country. the results of this study support torgler's research (torgler, 2006) but are not in line with the results of mckerchar and tittle's research (mckerchar et al., 2013; tittle & welch, 1983). the results of this study indicate the role of religious values will be able to encourage positive behavior that is increasing taxpayer compliance (mohdali & pope, 2014). religiosity is a commitment to religion by carrying out the values taught in the religion so that individuals who have a high level of religiosity will have attention to the welfare of others, have a willingness and willing to comply with tax regulations (clary & snyder, 1991). the influence of patriotism on tax compliance the assessment of hypothesis 3 shows that the higher the patriotism of a taxpayer then it will increase his/her compliance in implementing tax regulations. individuals who are proud of their country will cause higher levels of compliance. individuals who have a high patriotic level tend to be more honest in their income and obedient in paying taxes. this research is in line with the results of gangl's research (gangl & kirchler, 2015). the results of this study are in line with previous studies which state that the higher the level of taxpayer patriotism, the higher the role of taxpayers in complying with applicable tax regulations (lavoie, 2011). indirect influence of religiosity towards taxpayer compliance with mediated patritism the results of assessing the indirect effects of the hayes bootstrapping method are shown in the following table 7. table 7 shows that there is a direct influence of religiosity on taxpayer compliance, which has a positive effect with a coefficient of 150 (p-value 0.0254). the total effect of direct and indirect influences has a coefficient of 0.2074 and is positive. the test results also show that there is an indirect influence of religiosity on taxpayer compliance. this condition illustrates that patriotism mediates the relationship of religiosity to taxpayer compliance. the magnitude of the nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 126 table 7 result of indirect influence test information direct influence indirect influence total influence religiosity  taxpayer compliance 0.1503 (0.0254) religiositypatriotismtax payer compliance 0.0898 total 0.2074 (0.0036) indirect influence is 0.0898 and acts as a mediation is seen from the amount of bootllc1 0.0058 and bootulci 0.1367. partriotism is a partial mediation because religiosity also has a direct influence on tax compliance (baron & kenny, 1986). the results of this direct influence test mean that taxpayers who have a high level of internal religiosity will respect their country more so that they will be encouraged to be more obedient in terms of taxation because it is one of the implementations of their religiosity. conclusion this study aims to provide empirical evidence about direct religiosity towards taxpayer compliance. the influence of religiosity on patriotism was also tested, as well as the indirect influence of religiosity on tax compliance with a mediated influence of patriotism. a questionnaire survey was conducted in collecting research data. the research respondents consisted of 78 personal taxpayers in the special region of yogyakarta. the results showed that the higher the level of religiosity of a taxpayer, the taxpayer tends to be more obedient in implementing tax regulations. high religiosity can also increase patriotism or pride in the country. high patriotism will motivate taxpayers to comply with tax regulations. additional test results show high religiosity will increase pride to the country or increase patriotism and have implications for increasing tax compliance. this research based on the theoretical review shows the need to consider internal factors, which are religiosity and patriotism in increasing tax compliance. the results of this study can also become a consideration in the education field, to motivate students to have a love for the country and improve religious education so that it can improve taxpayer compliance and have an impact on state income. for policymakers, this research can be a material of consideration in improving the justice system and law enforcement in indonesia. improvements in both systems will increase the pride of taxpayers to the state. the increased pride can improve patriotism so that the taxpayer's love for the state is higher and at the end, it has an impact on increasing taxpayer compliance and state income. this study has several limitations because sampling is nonprobability and the scope of the sample is limited to one area, yogyakarta special region, so caution is needed in generalizing the results of the study. this study is also nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 127 limited to the variables of religiosity, patriotism that are used to explain the behavior of taxpayer compliance. future researches need to expand the scope of the sample so that it can increase the generalization of the results. this study uses a survey method, therefore, future researchers need to consider the use of experimental methods and mix methods (qualitative and quantitative) approach to improve valuableness and increase the development of research on tax compliance. references alabede, j. o. (2011). tax service quality and compliance behaviour in nigeria : do taxpayer ’ s financial condition and risk preference play any moderating role ?. european journal of economics, finance and administrative sciences, 35(35), 91–108. allport, g. w., & ross, j. m. (1967). personal religious orientation and prejudice. journal of personality and social psychology, 5(4), 432–443. https://doi.org/10.1037/h0021212 baron, r. m., & kenny, d. a. (1986). the moderator–mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. journal of personality and social psychology, 51(6), 1173–1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 benk, s., budak, t., yüzbaşı, b., & mohdali, r. (2016). the impact of religiosity on tax compliance among turkish self-employed taxpayers. religions, 7(4), 37. https://doi.org/10.3390/rel7040037 blank, t., & schmidt, p. (2003). national identity in a united germany: nationalism or patriotism? an empirical test with representative data. political psychology, 24(2), 289–312. https://doi.org/10.1111/0162895x.00329 brubaker, r. (2012). religion and nationalism: four approaches. nations and nationalism, 18(1), 2–20. https://doi.org/10.1111/j.14698129.2011.00486.x clary, e. g., & snyder, m. (1991). a functional analysis of altruism and prosocial behavior: the case of volunteerism. in m. s. clark (ed.), review of personality and social psychology, vol. 12. prosocial behavior (pp. 119-148). thousand oaks, ca, us: sage publications, inc. davidov, e. (2009). measurement equivalence of nationalism and constructive patriotism in the issp: 34 countries in a comparative perspective. political analysis, 17(1), 64–82. https://doi.org/10.1093/pan/mpn014 deci, e. l., & ryan, r. m. (1987). the support of autonomy and the control of behavior. journal of personality and social psychology, 53(6), 1024–1037. https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.6.1024 dewi, g. a. p. i. p., & merkusiwati, n. k. l. a. (2018). faktor-fator yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama badung utara. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 23(2), 1277–1304. etikan, i. (2016). comparison of convenience sampling and purposive sampling. american journal of theoretical and applied statistics, 5(1), 1. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11 gangl, k., & kirchler, e. (2015). patriotism ’ s impact on cooperation with the state : an experimental study on tax compliance. political psychology, 37(6), 867-881. https://doi.org/10.1111/pops.12294 ghozali, i. (2016). aplikasi analisis multivariate dengan program ibm dan spss 21. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2010.09.040 https://doi.org/10.1037/h0021212 https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173 https://doi.org/10.3390/rel7040037 https://doi.org/10.1111/0162-895x.00329 https://doi.org/10.1111/0162-895x.00329 https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2011.00486.x https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2011.00486.x https://doi.org/10.1093/pan/mpn014 https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.6.1024 https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11 https://doi.org/10.1111/pops.12294 https://doi.org/10.1016/j.tsf.2010.09.040 nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 128 hair, j., black, w., babib, b., anderson, r., & tatham, r. (2006). multivariate data analysis. analysis. new jersey: prentice hall. hayes, a. (2013). introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. new york, ny: guilford, 3–4. https://doi.org/978-1-60918-230-4 huddy, l., & khatib, n. (2007). american patriotism, national identity, and political involvement. american journal of political science, 51(1), 6377.https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00237.x james, s., & alley, c. (2004). tax compliance , and tax administration. journal of finance and management in public services, 2(2), 27–42. retrieved from https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/47458/ja mes2.pdf?seq jannah, m. t., hutadjulu, l. y., & rante, a. (2018). pengaruh patriotisme, korupsi dan pungli terhadap kepatuhan perpajakan di kantor pelayanan pajak pratama jayapura. jurnal akuntansi & keuangan daerah, 13(1), 135–147. jatmiko, a. n. (2006). pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang). thesis, universitas diponegoro, indonesia. retrieved from http://eprints.undip.ac.id/15261/1/agus_nugroho_jatmiko.pdf kelley, h. h. (1997). the processes of causal attribution. american psychologist, 107–128. https://doi.org/10.1037/h0034225 konrad, k. a., & qari, s. (2012). the last refuge of a scoundrel? patriotism and tax compliance. economica, 79(315), 516–533. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2011.00900.x lavoie, r. (2010). tea parties and taxes: what’s patriotism got to do with it?. u of akron legal studies research paper no. 10-09. https://doi.org/10.2139/ssrn.1653527 lavoie, r. (2011). patriotism and taxation: the tax compliance implications of the tea party movement. loyola of los angeles law review, 45, 39-86. https://doi.org/10.1177/1359105310364170 mcdaniel, s. w., & burnett, j. j. (1990). consumer religiosity and retail store evaluative criteria. journal of the academy of marketing science, 18(2), 101– 112. https://doi.org/10.1007/bf02726426 mckerchar, m., bloomquist, k., & pope, j. (2013). indicators of tax morale: an exploratory study. ejournal of tax research, 11(1), 5–22. mohdali, r., & pope, j. (2014). the influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes: empirical evidence from a mixed-methods study in malaysia. accounting research journal. 27(1), 71-91. https://doi.org/10.1108/arj-08-2013-0061 murod, a. c. (2011). nasionalisme dalam perspektif islam. jurnal sejarah citra lekha, 15(2), 45–58. retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/viewfile/5039/4 573 nazaruddin, i. (2012). dampak religiositas, relativisme dan idealisme terhadap penalaran moral dan perilaku manajemen laba. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 16(1), 15–32. retrieved from http://jurnal.uii.ac.id/jaai/index nazaruddin, i., rezki, s. b., & rahmanda, y. (2018). love of money , gender , religiosity : the impact on ethical perceptions of future professional accountants. business and economic horizons, 14(2), 424–436. retrieved from http://dx.doi.org/10.15208/beh.2018.31 pertiwi, i. f. p. (2017). moral pajak: sebuah opsi peningkatan kepatuhan pajak masyarakat muslim. jurnal al-qardh, 2(1), 12–25. retrieved from http://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/download/823/772 https://doi.org/978-1-60918-230-4 https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00237.x https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/47458/james2.pdf?seq https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/47458/james2.pdf?seq http://eprints.undip.ac.id/15261/1/agus_nugroho_jatmiko.pdf https://doi.org/10.1037/h0034225 https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2011.00900.x https://doi.org/10.2139/ssrn.1653527 https://doi.org/10.1177/1359105310364170 https://doi.org/10.1007/bf02726426 https://doi.org/10.1108/arj-08-2013-0061 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/viewfile/5039/4573 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/viewfile/5039/4573 http://jurnal.uii.ac.id/jaai/index http://dx.doi.org/10.15208/beh.2018.31 http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/download/823/772 http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/download/823/772 nazaruddin / the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance journal of accounting and investment, january 2019 | 129 pradini, h. s., ratnasari, m., & hidayat, t. e. w. (2016). pengaruh patriotisme, korupsi, dan pungli terhadap kepatuhan perpajakan. paper was presented at simposium nasional akuntansi xix, lampung. qari, s., konrad, k. a., & geys, b. (2011). patriotism , taxation and international. iza discussion papers 4120, institute for the study of labor (iza). rifa’i, a., prajanti, s. d. w., & alimi, m. y. (2017). pembentukan karakter nasionalisme melalui pembelajaran pendidikan aswaja pada siswa madrasah aliyah al asror semarang. journal of educational social studies, 6(1), 7–19. https://doi.org/10.15294/jess.v6i1.16250 septarini, d. f. (2015). pengaruh pelayanan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama merauke. jurnal ilmu ekonomi & sosial, 6(1), 44–55. setiawan, e. (2012). kamus besar bahasa indonesia (kbbi) online. https://doi.org/10.1109/lra.2017.2668461 sofyani, h., & nadia, r. (2015). pengaruh pendidikan karakter keagamaan dan otoritas atasan untuk berbuat curang terhadap perilaku tidak etis akuntan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 12(2), 106–123. https://doi.org/10.21002/jaki.2015.07 staub, e. (1979). positive social behavior and morality. in positive social behavior and morality: socialization and development (vol. 2). new york: academic press. tajfel, h. (1974). social identity and intergroup behaviour. social science information, 13(2), 65–93. https://doi.org/10.1177/053901847401300204 tittle, c. r., & welch, m. r. (1983). religiosity and deviance: toward a contingency theory of constraining effects. social forces, 61(3), 653–682. https://doi.org/10.1093/sf/61.3.653 torgler, b. (2006). the importance of faith: tax morale and religiosity. journal of economic behavior and organization, 61(1), 81–109. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007 verkuyten, m. (2005). ethnic group identification and group evaluation among minority and majority groups : testing the multiculturalism hypotheses. journal of personality and social psychology, 88(1), 121–138. https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.121 welch, m. r., xu, y., bjarnason, t., petee, t., o’donnell, p., & magro, p. (2005). “but everybody does it...”: the effects of perceptions, moral pressures, and informal sanctions on tax cheating. sociological spectrum, 25(1), 21–52. https://doi.org/10.1080/027321790500103 wiebe, k. f., & fleck, j. r. (1980). personality correlates of intrinsic, extrinsic, and nonreligious orientations. journal of psychology: interdisciplinary and applied, 105(2), 181–187. https://doi.org/10.1080/00223980.1980.9915149 website: kementerian keuangan republik indonesia. (2017). apbnp 2017 : mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ujung negeri. retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/media/6890/apbn-kita-edisi-januari2018.pdf https://doi.org/10.15294/jess.v6i1.16250 https://doi.org/10.1109/lra.2017.2668461 https://doi.org/10.21002/jaki.2015.07 https://doi.org/10.1177/053901847401300204 https://doi.org/10.1093/sf/61.3.653 https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007 https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.121 https://doi.org/10.1080/027321790500103 https://doi.org/10.1080/00223980.1980.9915149 https://www.kemenkeu.go.id/media/6890/apbn-kita-edisi-januari-2018.pdf https://www.kemenkeu.go.id/media/6890/apbn-kita-edisi-januari-2018.pdf jai | journal of accounting and investment article type: research paper the intervening role of value added intellectual capital on the relationship between corporate governance and firm value saarce elsye hatane*, melinda setiadi, josua tarigan, devie abstract: the purpose of this research is to analyze the direct impact of board structures on intellectual capital and firm value. the intellectual capital has a role as the mediating variable between corporate governance and firm value. corporate governance is indicated by board size, gender diversity, and managerial ownership. intellectual capital and firm value are measured by vaictm and tobin’s q approximation respectively. specifically, this study is conducted in the consumer goods sector during 2010-2015 in indonesia and malaysia. total samples gathered from indonesia stock exchange and bursa malaysia are 25 indonesia companies (150 firm-year) and 106 malaysia companies (636 firmyear). partial least square is applied in order to examine the research model. the findings support all the proposed hypothesis, that corporate governance in both indonesia and malaysia have a positive significant impact on intellectual capital and value. in both countries, intellectual capital also has a positive significant impact. however, the main driver of significance on intellectual capital is different. furthermore, intellectual capital in malaysia is successfully intervening in the relationship between board structures and firm value. keywords: board structure; firm value; intellectual capital; managerial ownership introduction in the year of 2015, asean was achieving a major milestone by the establishment of asean economic community (aec) that promotes free movement of goods, services, investments, skilled labor, and the free flow of capital (asean, 2017). every company in asean has to prepare themselves to be ready in facing the new economic culture. from the economic perspective, corporate governance is crucial in achieving an efficiency of the movement scarce funds to investment project with the highest return (zabri, ahmad, & wah, 2016). the researchers generally categorize corporate governance into two mechanisms; internal mechanism and external mechanism (filatotchev & nakajima, 2010; zabri et al., 2016;). affiliation: accounting department, universitas kristen petra, surabaya, indonesia *correspondence: elsyehat@petra.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003125 citation: hatane, s.e., setiadi, m., & tarigan, j. (2019). the intervening role of value added intellectual capital on the relationship between corporate governance and firm value. journal of accounting and investment, 20(3), 213-235. article history received: 20 december 2018 reviewed: 2 january 2019 revised: 17 september 2019 accepted: 23 september 2019 mailto:elsyehat@petra.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5587 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 214 because of the availability of data and the most corporate governance research conducted on internal mechanism, this study focuses on internal corporate governance mechanisms (gender diversity, board size and managerial ownership). the reason for increasing interest of corporate governance is highlighted as propagation and the complexity of companies; it is also becoming a problem of ensuring adequate accountability and corporate responsibility in an increasingly global business world (keenan & aggestam, 2001). since there is an increasing growth of understanding of the creation and leveraging corporate value and wealth, which is not only considered physical resources, yet human and other relatively hidden assets, there is an increasing concern of intellectual capital in many firms. the construct between both corporate governance and intellectual capital are connected become apparent. corporate board is the one, who was responsible for managing the investment of resources on intellectual capital (keenan & aggestam, 2001). knowledge-based economy, which is known as intellectual capital (ic), is also increasingly being recognized as an important strategic resource for the operation of organizations (appuhami & bhuyan, 2015). some researchers have proven the significant impact of on intellectual capital on firm value or performance. in response to the need for ic valuation, several methods for ic measurements have been developed by various researchers (ho & williams, 2003; hidalgo, garcía-meca, & martinez, 2011; makki & lodhi, 2014). ic management can transform various intangible resources to create or maximize companies’ value (kweh, chan, & ting, 2013). the most common approach is the value-added intellectual capital coefficient (vaictm) method by pulic. vaictm measures the quantity and efficiency of intellectual capital and capital employed in creating value based on the three relationships to three major components; capital employed, human capital and structural capital (jurczak, 2008). this approach has been tested on several studies to investigate the relationship between the components of corporate governance and intellectual capital (swartz & firer, 2005; cerbioni & parbonetti, 2007; saleh, hassan, & ridhuan, 2009; noradiva, parastou, & azlina, 2016). iazzolino and laise (2013) reviewed the criticism of vaic formulated by pulic, and argue that pulic's formula is in the correct place in the perspective of accounting principles theory. they also argue that vaic is able to be the measurement in a multicriteria performance evaluation. for pulic, human capital is not a capability, skills or other characteristics held by employees, but the total of capital invested in employees' knowledge, which in turn should give return to the company. accordingly, structural capital is proposed as the value-added obtained by human resources. pulic’s vaictm also is widely adopted by academics and practitioners to measure ic and reflect the market value of corporations. this method can provide a standardized and integrated measure, which allow cross-organizational or cross-national comparison and analysis (nimtrakoon, 2015). in addition, nimtrakoon (2015) also argues four advantages of deploying vaictm in the study. first, vaictm is straightforward and simple in determining the value of the ic. second, the acquisition of data required is feasible, because all data are obtained from corporate financial report. third, vaictm is more objective and verihatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 215 fiable, because the data used are audited. fourth, vaictm is a comparable method to cross-organizational or cross-national. as mentioned the theory that intellectual capital can create value added for the company, intellectual capital can increase investor confidence (nuryaman, 2015). the positively significant relationship between intellectual capital and the company's value have been investigated and proven by some researches (daryaee, pakdel, easapour, & khalaflu, 2011; berzkalne & zelgalve, 2014; nimtrakoon, 2015). the result of an investigation on asean-related to corporate governance, intellectual capital, and firm value is varied, depend on the industry, macroeconomic factor (country), type of company and the indicator used (shamsuddin, mun, ahmad danial, yusn, mohd adham, & mat din, 2017). in creating a more meaningful result, there is a suggestion to make a comparative analysis between two countries (abidin, kamal, & jusoff, 2009). the first country chosen as the object of this study is indonesia, where this study is conducted. malaysia showed the highest score for their effectiveness and efficiency of corporate governance practice compared to other most hit countries by the financial crisis. although malaysia seems to have a better corporate governance practice compared to indonesia, both are quite similar in some ways; geographical proximity and cultural similarities (ramadania, gunawan, & rustam 2015). they have melayu ethnicity background (yaakub, 2009), and the companies in those countries are still dominated by family control – conglomerates (haan, 2016). thus, malaysia is chosen as the comparison country. the largest growth market among asean member states, which are indonesia, malaysia, philippines, thailand, and vietnam, is underpinned by optimistic consumers and growing demand (hktdc, 2016). as a projection of asian retail sales in 2018, there is an increasing amount by almost half of the total sales of the world's 60 largest economies and as much as twice of north america's sales. the main global growth in consumer good will be food, beverages, and tobacco. by 2018, those categories will be around 60% of global consumer good. because of the outlook for the retail sector including consumer goods is at the bright spot, this sector is becoming more attractive for the investors. the similarity of market demand growth for food, beverage, and tobacco exist between malaysia and indonesia among all asian states for the year 2011 until 2018 (pwc, 2015). consumer good industry seems to be highly attractive by more investors, thus this study focuses on the consumer goods industry in malaysia and indonesia. lastly, the role of women in the business of both countries shows similarity. according to one of the masculinity perspective of hofstede theory, the level of masculinity can distribute to the emotional gender roles and reflects the importance of value-stereo by culture, such as ambition, power and materialism, and stereotypically feminine values (banon & lloret, 2016). both malaysia and indonesia have a similar level of masculinity (itim, 2017). based on the stated background, there have been many studies discussed the impact of corporate governance on either intellectual capital or firm value, and the impact of intellectual capital on firm value. however, none of them investigates the relationship hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 216 between components of corporate governance and intellectual capital that includes the firm value as one model analysis. as the value-added point from this study, this study wants to compare the effect of different quality of corporate governance, yet they have similar characteristics. therefore, this study analyzes the relationships between those three variables directly in two countries simultaneously, which are indonesia and malaysia. the statements of the problem are; a. do corporate governance in both indonesian and malaysian firm, which are represented by board size, gender diversity, and managerial ownership, have any effect on the performance of intellectual capital?; b. do corporate governance in both indonesian and malaysian firms, which are represented by board size, gender diversity, and managerial ownership, have any effect on the company value?; c. do intellectual capital, in both indonesian and malaysian firms, have any direct or indirect effect on the company value? in order to the statement of problems from this study, thus this study’s purposes are to obtain valid data and to examine: a. the relationship between corporate governance in both indonesian and malaysian firm, which are represented by board size, gender diversity, and managerial ownership, and the performance of intellectual capital; b. the relationship between corporate governance in both indonesian and malaysian firms, which are represented by board size, gender diversity, and managerial ownership and the company value; c. either direct or indirect relationship between intellectual capital and the company value, in both indonesian and malaysian firms. practically, this study can highlight the importance of efficiency and effectiveness of corporate governance in improving, measuring and performing the value of the company through the performance of company’s intellectual capital. the management could be more aware of the essentiality of intellectual capital value in creating the company value and image to other shareholders, especially in order to attract investors. this study also contributes to the investigation of corporate governance and intellectual capital by applying the concept in indonesia and malaysia as two large developing countries in asean. literature review and hypotheses development agency theory, stewardship theory, human capital and resources dependence theory are some theories, which relate and support the presence of corporate governance. agency theory explained about agency problem, caused by contrary motives between shareholders and its agents (souster, 2012). this theory explained that the treatment of information and risk implication of a person could help companies reduce agency problems (eisenhardt, 1989). in contrast with agency theory, stewardship theory explained the alignment objectives between management and the shareholder (davis, schoorman, & donaldson, 1997). the management motivation is supported by the intrinsic satisfaction, such as achievement, self-actualization and the fulfilment of higher need according to maslow's hierarchy (l'huillier, 2014; jenkins, ambrosini, & collier, 2016). human capital and resources dependence theory are complemented each other that support gender diversity indicator in this study. they more focus on the exploration of companies' resources to facilitate companies' success (isidro & sobral, 2015). according to resource dependence theory, board diversity in a company can expand the hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 217 company's critical resources, such as communication and customer's relationship (kılıç & kuzey, 2016). while according to human capital theory, gender diversity is a unique resource that can improve firm valuation (isidro & sobral, 2015). since the asian financial crisis in 1997-1998, indonesia and malaysia government pushed more effort to establish good corporate governance code. even more, malaysia has advanced its corporate governance regulatory before the financial crisis (ifc & ojk, 2014; bhatt, 2016). indonesia corporate governance motivates on ethical driven and regulatory-driven. good corporate governance supports the ethically driven motivation in creating checks and balance to support the transparency, accountability and the realization of responsibility to ensure the company's performance (knkg, 2006). while malaysia corporate governance code sets out the principles and the best practices to an optimal governance framework. the latest revision of code is more focus on strength of bod, audit committee and internal audit function, aim to encourage progression and provide greater utility for companies and their stakeholders (bhatt, 2016). both indonesia and malaysia rule companies to decide their own number of board size. both agree to the flexible number, which is adjusted on the company needs to work as a team effectively and efficiently. the evolution of the economy which is now becoming a knowledge era, intellectual capital increasingly become more important as a key resource for the enterprise to retain and improve competitive advantage (svanadze & kowalewska, 2015). the investment of intellectual capital is higher compares to physical and financial asset investment in many successful companies, such as google and microsoft (noradiva et al., 2016). especially within south east asia, which has introduced aec in 2015, ic becomes more valued in this highly competitive global economy (nimtrakoon, 2015). the most popular method for measuring intellectual capital is vaictm, developed by pulic. this method is widely used by researchers to measure intellectual capital in relation to corporate governance (appuhami & bhuyan, 2015; clarke, seng, & whiting 2011; jurczak, 2008). vaictm links between the activities of the company, the resources used and the financial outcomes (jurczak, 2008). this measurement is considered to be the universal indicator which can show the abilities of companies in value creation and represent a measure of business efficiency in a knowledge-based economy (pulic, 2000). the vaic consists of human capital efficiency (hce), structural capital efficiency (sce) and capital employed efficiency (cee) (pulic, 2000). hce is the skills, experiences, productivity, innovativeness, attitude, commitment, knowledge and fit of all employees within the workplace. sce is the innovation; patents, copyright and process capital; operating system and it system. cee is the value added by the company for each monetary unit invested in total assets. company value is highly related to the investor, which the value depends on how the investors set the company's success based on the share price (soebiantoro & sujoko, 2007). as the firm value can contribute to the long-term growth of the company, many researchers have conducted a lot of investigation between companies’ attributes and firm value. the most valuation used as the calculation is the proxy of tobin’s q (liang, huang, & lin, 2011; darmadi, 2013; berzkalne & zelgalve, 2014; kamardin, 2014). hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 218 tobin’s q proxy is believed to have significant benefit for either the financial practitioner or most researchers in order to understand the relationship between the company's attributes and firm value. hypotheses development corporate governance, which characterizes by a legal entity, profit maximization and separation of ownership and control (malik & makhdoom, 2016), has increased attention to the role of corporate governance in recent years after the many corporate scandals that emerged lately (susanti & nidar, 2016). if it specifically looks at asean countries, the presence of asean economic community forces most companies in preparing the best practices in order to ensure the transparency, responsiveness, effectiveness, and efficiency to allocate scarce of a fund to the investment with the highest return (zabri et al., 2016). applying effective corporate governance, companies can be directed to improve their managerial performance and maximize corporate value (makki & lodhi, 2014). recently, pwc has done an investigation about the importance of board characteristics. the result shows that women are on the seven 7 positions, below the financial, operational, industry, risk management, international and it expertise (pwc, 2016). ralph norris, the former ceo of commonwealth bank of australia said, "women in leadership. it is just good business. there is no difference in leadership potential between women and men; making sure you can capture a better share of highperforming women is better for the organization.” (mckinsey, 2012). the fact of gender diversity truly attracted the interest of many researchers and became most widely investigated compared to other board demographic diversity attributes (darmadi, 2013). human capital theory agrees with the importance and the benefit of board diversity on corporate governance since women have a better monitoring ability and can do a better record, while agency theory is doubt the direct impact on corporate governance (carter, d’souza, simkins, & simpson, 2010; isidro & sobral, 2015). some studies concluded that there is no significant relationship between gender diversity and firm value (darmadi, 2013; carter et al., 2010; isidro & sobral, 2015). board size is another corporate governance mechanism, which defined as the number of directors includes both independent and executive directors, present on the board of a firm. a larger member can create a non-cohesive environment among group member, which can lead to a lack of agreement on the core decision for the firms (malik & makhdoom, 2016). the oversized board will create a higher number of decision-maker, which can reduce member effort and give rise to some degree of free riding. therefore, an insufficient number of the board can result in a less effective board (horváth & spirollari, 2012). kusnadi and mak (2005), zabri, et al. (2016) found a significant negative relationship between board size and firm value. those studies also stated that larger board generally costing more in term of director's remuneration. not only consume more resources, but hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 219 the larger board also hamper the coordination and communication and become easier to be controlled by a dominant director due to associated increased director shirking and free riding (ntim et al., 2015). however, some results show a positive relationship between board size and tobin’s q (kamardin, 2014; ntim et al., 2015; malik & makhdoom, 2016). a larger board can also bring two advantages for the company. first, more director can indicate more independent member, which can result in better advice, monitor and discipline management. second, a larger board can bring more diverse experiences, ideas, and skills and a greater opportunity to secure critical resources (ntim et al., 2015). managerial ownership is one of corporate governance mechanism, which can help the company to solve agency problem. since the managers hold some substantial number of company’s share, they will become more motivated to increase firm performance, ultimately help to maximize firm value. therefore, many firms promote the holding shares for managers, so they can act in the best interest of the firm’s shareholders (park & jang, 2010). the greater number of shares, the more likely the manager will focus on maximizing shareholder’s wealth (kamardin, 2014). insider board ownership can give a powerful incentive mechanism and limit the issues related to information asymmetry between the manager and the owner (horváth & spirollari, 2012). the first hypothesis, which investigates the relationship between corporate governance and firm value is: h1. corporate governance has a positive impact on firm value. since there is an increasing growth of understanding of the creation and leveraging corporate value and wealth, there is an increasing concern of intellectual capital in many firms. the construct between both corporate governance and intellectual capital are connected become apparent. corporate board is the one, who is responsible for managing the investment of resources on intellectual capital (keenan & aggestam, 2001). currently intellectual capital becomes more crucial for the growth and development of the company in general. the growing recognition of the value brought by diverse members in the boardroom also become the priority improvement area for board diversity. board diversity is believed could influence intellectual capital in some ways. first, board diversity can promote greater innovation and flexibility in the decision-making process. the broader knowledge within the board also can improve the firm's understanding of the perceptions and need of either employee or customer (almusali & ismail, 2015). the board diversity can be defined by variety characteristics; expertise, managerial background, personality, learning style, age, education and value (mitchell, 2000). mitchell (2000) stated that there is a positive significant relationship between women percentage on board and intellectual capital performance. the competitiveness of women could bring competitive advantage in managing the company's product and labour market (swartz & firer, 2005). women can serve in unique ways, which are as a role model, as a mentor, and champions on high-performing women in the organization, as advocates on the board's agenda. board diversity can assist a company in generating hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 220 more original approaches to intellectual capital and decision-making task (swartz & firer, 2005). according to agency theory, a larger board can be a big problem due to a lack of communication and result in inefficiency of controlling and monitoring the management (ho & williams, 2003). the lack of monitoring by a larger board could make suboptimal decisions about intellectual capital, which can destroy corporate value (appuhami & bhuyan, 2015). however, a too-big board size can offset the benefit by the incremental cost of poorer communication and increased decision-making time (hidalgo et al., 2011). there are also two investigations result in a significant negative relationship between board size and intellectual capital (oba, ibikunle, & damagum, 2013; cerbioni & parbonetti, 2007). from the theories and researches, optimal board size can give a positive influence on intellectual capital, thus a too-big number of people can decrease in value. la porta, lópez-de-silanes, shleifer, and vishny (1998) classified ownership concentration and managerial ownership as the most effective mechanism of corporate governance. managerial ownership is believed can help the company to align the interest of managers and shareholders and increase the long term value of the company, by increasing firm value, such as intellectual capital (noradiva et al., 2016). the first literature of positive relation between cg and ic conceptually was developed by keenan and aggestam in 2001. a study showed that managerial ownership has a significant but negative effect on the firm value (noradiva, et al., 2016). however, there is a result in accordance with the theory, which said that managerial ownership could reduce agency problem within the company. ho and williams (2003) mentioned that corporate governance has a significant impact on intellectual capital. h2. corporate governance has a positive impact on intellectual capital. nowadays there is a shifting from traditional corporate valuation method to the offbalance-sheet valuation, which considers the possible growth (berzkalne & zelgalve, 2014). intellectual capital management is one of the resources, which is about managing and transforming resources in creating company value (kweh et al., 2013). intellectual capital also can be an instrument to observe organizational hidden value (daryaee et al., 2011). both corporate governance and intellectual capital have a relationship to company value, therefore it can be concluded that corporate governance can be the mechanism who affect company value through the management of intellectual capital (wang, 2008; nimtrakoon, 2015). pangestu and wijaya (2014) found that sce and cee are able to influence the market value in indonesian manufacturing companies. in contrast, aida and rahmawati (2015) initiated that intellectual capital, in indonesian manufacturing companies, has no direct impact on firm value. kweh et al. (2013), maditinos, chatzoudes, tsairidis, and theriou (2011), tanideh (2011) found a non-significant relationship between vaic and both tobin’s and roa. in spite of the insignificant relationship between vaic to the firm value, human capital efficiency hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 221 shows the most significant relationship (maditinos et al., 2011). there are also some which result in a positive significant relationship (berzkalne & zelgalve, 2014; daryaee et al., 2011; makki & lodhi, 2014). h3: intellectual capital has a positive impact on firm value. the ability of corporate governance to increase company value has been proven in several studies that have been discussed previously, and then become the first hypothesis in this study. similarly, the ability of corporate governance to increase the value-added of investment in intellectual capital has been proven by several previous studies. the third hypothesis in this study is based on several studies that prove that intellectual capital can increase the value of the company. this positive influence of intellectual capital on firm value is then the basis of this research to examine the ability of intellectual capital as a mediating variable in the relationship of corporate governance with firm value. moreover, several previous studies also examined the existence of intellectual capital as mediation in the relationship of corporate governance with corporate financial performance. liang et al. (2011) tested the intellectual capital as the mediating variable in the relationship of ownership structure and firm value (tobin's q). nkundabanyanga, ntayi, ahiauzu, and sejjaaka (2014) examine intellectual capital as a mediator of board governance and firm performance. therefore, the fourth hypothesis is formed as follows: h4: intellectual capital can mediate corporate governance and firm value. research method model analysis and operational variable definitions figure 1 model analysis h1 h3 h2 corporate governance intellectual capital firm value hce sce cee bgender mown bsize tbq indirect effect (h4) hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 222 the purpose of this study is to discover the impact of corporate governance mechanism on firm value, with the intellectual capital as the intervening variable. for hypothesis testing, the relationship between variables will be tested according to figure 1. table 1 shows the list of variables used in this research along with their measurement scale. table 1 operational definitions of variables variables operational definition and scale of measurement source of data corporate governance as the independent variable  board size (bodsize) refers to the number of the organization’s board. it is using nominal measurement.  gender diversity (bodgender) refers to the proportion of women in the management board. it is a ratio measurement.  managerial ownership (bodmown) is measured by the ratio of the executive director's shareholding both direct and indirect.  due to indonesia's two-tier board system, the calculation of the board size, and gender diversity ratio will be separated between bod and boc hand collection data from annual report in indonesia stock exchange and bursa malaysia websites value added intellectual capital (vaic) as the mediating variable  the component of vaic consists of human capital efficiency (hce), structural capital efficiency (sce) and capital employed efficiency (cee)  value added (va) . where op is operating profit, ec is total employee expense, dp is depreciation, a is amortization.  human capital efficiency (hce) . where hc is human cost or total salaries and wages.  structural capital efficiency (sce) . where sc is structural capital or value-added minus human cost.  intellectual capital efficiency (ice)  capital employed efficiency (cee) . where ce is capital employed or book value of net assets.  value added intellectual coefficient (vaic) bloomberg and processed by authors tobin’s q, the indicator of firm value as the dependent variable  the firm value will be calculated using the proxy of tobin’s q.   where: mve = market value of equity (closing price of stock at the end of the year x number of outstanding shares); ps = preferred stocks; debt = short-term debt; ta = book value of total assets. bloomberg and yahoo finance, then processed by authors based on the model analysis, there will be two regression models, as follow: vaic = α + β1cg + ε (model 1) tbq= α + β1cg + β2 vaic + ε (model 2) population, sampling and data analysis techniques the population of this study is all company in sub-sector of consumers goods sector listed on indonesia stock exchange and bursa malaysia, respectively during 2010 – 2015. the sub-sectors in indonesia stock exchange (idx) are namely food and beverage, cigarettes, pharmacy, cosmetics, housewares, and others. the sub-sectors in bursa hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 223 malaysia are namely food and beverage, apparel shoes, automobiles and parts and personal and household goods. the sampling technique used in this study is purposive sampling. the sample is chosen based on certain criteria. (1). listed on indonesia stock exchange (idx) in the consumer goods sector for indonesia companies, and bursa malaysia in the consumer goods sector for malaysia companies. (2). the initial public offering (ipo) before 2010. (3). published a complete annual report during 2010-2015. (4). its share price data in yahoo finance during 2010-2015. the unit analysis in this study that meets the criterions are 786 firm-years of companies (25 indonesia; 106 malaysia; each for 6 years). this study is quantitative research, which will generate objectivity as the type of knowledge. this study also uses latent variables with intervening variables and formative model indicators to test the influence of corporate governance indicators; managerial ownership, board size and gender diversity on firm value through intellectual capital as the intervening variable. this study used a statistic software, named warppls. this software is a graphical user interface software for both variance-based and factor-based structural equation modeling (sem) by combining both partial least squares (pls) and factor-based methods. shahriar, samuel, and saif (2017) reveal that pls-sem is suitable to asses a complex and hierarchical model in the area of big data. result and discussion descriptive analysis and model fit table 2 detail descriptive analysis of indicator country indicators criteria std. dev mean min. max. indonesia bodsize 2.402 5.307 2.000 15.000 bocsize 1.503 4.287 2.000 8.000 bodmown 0.057 0.020 0.000 0.231 bocmown 0.025 0.006 0.000 0.126 bodgender 0.173 0.123 0.000 0.750 bocgender 0.181 0.110 0.000 0.670 tobin’s q 3.755 3.133 0.241 18.055 hce 13.969 5.561 0.147 148.749 sce 0.708 0.514 -5.308 0.993 cee 1.574 0.630 0.022 19.032 malaysia bodsize 2.097 7.535 4.000 18.000 bodmown 0.184 0.153 0.000 0.637 bodgender 0.126 0.106 0.000 0.500 tobin’s q 1.591 1.161 0.018 14.764 hce 4.640 2.820 -21.982 76.535 sce 1.226 0.543 -8.168 19.980 cee 0.298 0.289 -4.023 1.628 hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 224 as shown in table 2, the number of directors in malaysia is more than in indonesia. likewise, with share ownership of members of the board of directors, the portion is greater in malaysia than in indonesia. apparently, the number of female directors in indonesia is greater than in malaysia. corporate values (tobin's q), hce and cee in indonesia are higher than in malaysia. however, the value of sce in malaysia is higher than in indonesia. table 3 is the result of the model fit and quality indices from both indonesia and malaysia consumer good companies. table 4 shows that all indicators are valid. the higher weight of the indicators, show a higher contribution to that variable. as shown in table 3, the strongest indicator of corporate governance in indonesia is bodsize, with a weight of 0.378. malaysia does have the same strongest indicator of corporate governance, which is bodsize, with a weight of 0.735. sce is the strongest indicator compares to hce and cee in indonesia companies. the weight of sce is 0.654. malaysia had a different result. the strongest indicator is cee, compared to hce and sce. cee has a weight indicator for 0.646. table 3 model fit and quality indices no. model fit & quality indices fit criteria indonesia malaysia result conclusion result conclusion 1 average path coefficient (apc) p<0.05 0,230, p<0.001 passed 0.302, p<0.001 passed 2 average r-square (ars) p<0.05 0.114, p=0.039 passed 0.219, p<0.001 passed 3 average adjusted r-square (aars) p<0.05 0.105, p=0.047 passed 0.218, p<0.001 passed 4 average block vif (a vif) acceptable if≤5, ideally ≤ 3.3 1.100 ideal 1.03 ideal 5 average full collinearity vif (afvif) acceptable if≤5, ideally ≤ 3.3 1.080 ideal 1.253 ideal 6 tenenhaus gof (gof) small ≥0.1 medium≥0.25 large≥0.36 0.258 medium 0.357 medium 7 sympson’s paradox ratio (spr) acceptable if≥0.7, ideally =1 1.000 ideal 1.000 ideal 8 r-square contribution ratio (rscr) acceptable if≥0.9, ideally =1 1.000 ideal 1.000 ideal 9 statistical suppression ratio (ssr) acceptable if≥ 0.7 1.000 acceptable 1.000 acceptable 10 nonlinear bivariate causality direction ratio (nlbcdr) acceptable if≥ 0.7 0.833 acceptable 1.000 acceptable hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 225 table 4 indicators weight country corporate governance intellectual capital indicator weight indicator p-value vif indicator weight indicator p-value vif indonesia bodsize 0.378 <0.001 2.397 hce 0.653 <0.001 1.029 bocsize 0.288 <0.001 1.319 bodmown -0.251 <0.001 1.286 sce 0.654 <0.001 1.029 bocmown 0.293 <0.001 1.995 bodgender -0.115 0.075 1.102 cee -0.042 0.032 1.000 malaysia bodsize 0.735 <0.001 1.017 hce 0.615 <0.001 1.01 bodmown -0.404 <0.001 1.011 sce -0.32 <0.001 1.002 bodgender 0.451 <0.001 1.011 cee 0.646 <0.001 1.011 hypothesis test (direct effect, mediating variable, and total effect) table 5 shows the hypothesis results along with the mediating effect. indonesia’s corporate governance and vaic have a significant influence on firm value (tbq). both of their relationships have p-value lower than 5% significant level, thus it can be concluded that the higher value of corporate governance and intellectual capital in the indonesia companies, the higher firm value achieved by those companies. other than firm value, corporate governance also has an impact on the intellectual capital of the companies. it means that the higher value of corporate governance can result in the higher intellectual capital of the company, which may drive to the higher firm value. because of the relationship between corporate governance and firm value shows a positive and significant direct relationship, hypothesis 1 is accepted. hypothesis 2 and 3 are accepted since the corporate governance on intellectual capital and intellectual capital on firm value also have a positive significant direct relationship. the higher corporate governance score in malaysia companies can lead to higher intellectual capital value and firm value within the companies. it means that corporate governance has a positive significant direct relationship to either intellectual capital or firm value. thus, hypothesis 1 and 2 are accepted. the mediating variable, which is intellectual capital, has a coefficient value of 0.598 with p < 0.001 to firm value. the higher value of intellectual capital may be the reason for the increasing value of the company. because the intellectual capital and firm value show a positive significant direct relationship, hypothesis 3 is accepted. the effect of corporate governance and firm value, which measured by tobin’s q approximation have indirect effect coefficient of 0.030 and p = 0.298, which is higher than 5% significant level. it means that corporate governance does not have an indirect effect on firm value, hypothesis 4 is rejected in indonesia. the result of malaysia consumer good companies showed that corporate governance and firm value have an indirect coefficient for 0.087 and p < 0.001. therefore, there is an indirect effect of corporate governance and firm value, hypothesis 4 is accepted in malaysia. both indonesia and malaysia data in table 4, showed that board size is the most important indicator in the corporate governance compared to managerial ownership and hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 226 gender diversity. none of indonesia and malaysia corporate governance code restrict the size of its board. they prefer flexible size therefore, the company can adjust its board size in more effective ways. the company can explore more members with a mixture of skills and experiences. asian cultures tend to value collectivism relatively more than individualism. they also have a more long-term orientation in managing company's strategies. those two contexts suggest that asian countries may be more conducive to emerge of stewardship behaviours (cossin, ong, & coughlan, 2015). table 5 summary of hypothesis country type of variable type of effect explanation hypothesis independent dependent mediating direct indirect total accept/reject indonesia corporate governance vaic 0.121 (0.065) 0.121 (0.065) cg has significant & positive effect on vaic (α = 10%) h2 is accepted vaic tbq 0.251 (<0.00 1) 0.251 (<0.00 1) vaic has significant & positive effect on tbq (α = 5%) h3 is accepted corporate governance tbq vaic 0.319 (<0.00 1) cg  vaic  tbq 0.030 (0.298) 0.349 (<0.00 1) the model has an insignifica nt indirect effect h1 is accepted h4 is rejected malaysia corporate governance vaic 0.145 (<0.00 1) 0.145 (<0.00 1) cg has significant & positive effect on vaic (α = 5%) h2 is accepted vaic tbq 0.598 (<0.00 1) 0.598 (<0.00 1) vaic has significant & positive effect on tbq (α = 5%) h3 is accepted corporate governance tbq vaic 0.163 (<0.00 1) cg  vaic  tbq 0.030 (0.298) 0.087 (<0.00 1) 0.250 (<0.00 1) the model has a positive significant indirect effect h1 is accepted h4 is accepted in partial mediation hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 227 even though either indonesia or malaysia has characteristic of ownership concentration, it may not apply for public listed companies. the malaysia data also indicated that managerial ownership is a negative indicator because 31% of data are on the decline range of impact (ruan, tain, & ma, 2011). the fact of gender diversity in asian countries may become a comprehensive fact, why gender diversity is less important than board size. women representation in asia is strikingly low compared to europe and the united stated (mckinsey, 2012). especially in indonesia, the data indicated that gender is a negative indicator of corporate governance. vaic in indonesia mostly is contributed by hce and sce. food and beverage industry has the highest contribution of the total contribution of the manufacturing industry to indonesia gdp (hidayat, 2016; munandar, 2017). the high contribution of manufacturing industry especially on consumer goods product showed that the need for human capital and structural capital must be growing until now. in 2015, the government also implement economic policy package, which mostly affects food and beverage companies to support domestic industrialization especially for export-oriented. furthermore, that policy is expected can attract labour-intensive in the manufacturing sector to combat unemployment rate (hidayat, 2016; munandar, 2017). according to mckinsey and company, indonesia has unique facets of the consumer market. they said that "indonesia attach more importance to brands than do the customers of any nation we've seen at this development stage" (gbg indonesia, manufacturing, 2013). the importance of brand image boosts many manufacturing industries to increase their innovation. national innovation committee (kin) indonesia wants to boost the innovation performance of many sectors in order to be more competitive in the asean market. now the government and the kin is emphasizing science, technology, and innovation (sit) to highlight the importance of quality of human resources, science, and technology (oecd, 2010). this fact strengthens the reason for minus score cee and high scores of hce and sce. data showed that vaic in malaysia mostly is contributed by hce and cee. it is mostly caused by the fact that many manufacturing companies in malaysia do not see the future benefits from research and development activities, thus they reported research and development activities as expenses rather than as an investment. the lack of improvement in innovation and unreliable report on r&d affects the structural capital employed of the companies (shamsuddin et al., 2017). furthermore, in 2014, fifa world cup 2014 season and festivities and school holiday had a lot of contribution to the increase of food and beverage consumption. on that year there was an increase hce and cee, which can be caused by the increase of human contribution and investment on equipment or machine (hooi, 2016). in both indonesia and malaysia, all indicators of corporate governance have a positive and significant impact on firm value. thus, hypothesis 1 is accepted. gender diversity in the board becomes increasingly important by adding some value-added within the companies. the importance of gender diversity is supported by human capital theory (isidro & sobral, 2015), agency theory (carter, simkins, & simpson, 2003), stewardship theory (prihatiningtyas, 2012; l’huillier, 2014), competence-based theory and resource hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 228 dependency theory (al-musali & ismail, 2015). the current fact in indonesia and malaysia demographic and the represented of women on board also agree on the importance of gender diversity on the board. the increasing percentage of women on board in indonesia (putri, 2016) and the development of women director’s registry (deloitte, 2013) support the positive impact of women on board. board size is mentioned as the most important indicator of corporate governance in indonesia and malaysia. according to agency theory, the corporate member should provide expert advice, supervise or monitoring role to other members and seek discipline from management to ensure that all managers pursue the interest of shareholders. according to resource dependence theory, having larger board member means can diverse the member in experiences, ideas, and skills as well as greater opportunity to secure critical resources, contact and contracts (ntim, et al., 2015). all sample companies used in this study are limited liability companies, which are big and have a higher complexity. higher complexity can mean the higher diversification, larger assets and more relying on debt financing. thus, the context of indonesia with larger board size, it is expected that board of commissioners has more member with specific experiences and expertise in order to increase the quality of advice and their monitoring role on the board of directors. the larger board directors itself is expected to increase the capabilities in dealing with business complexity and undertake various strategic actions. in malaysia, a company with unitary board system, a larger board can be interpreted as companies have bigger outsider companies, thus can increase the pooling of expertize and experiences to monitor the managers in day-to-day activities (darmadi, 2013). the managerial ownership significantly positive affect firm value of the companies. according to agency theory, ownership structure within the companies can lead in solving the separation of ownership and issues in who should be in control (nadarajan, chandren, bahaudinb, elias, & halim, 2016). because the shareholder must want to enhance the long-term value, as their wealth assurance, now the board member might also want to enhance the long-term value of the company, such as intellectual capital (saleh, et al., 2009). even though, the percentage of indonesia managerial ownership is low and the percentage of malaysia managerial ownership is not really big, they still have a positive response that positively affects intellectual capital. especially in malaysia, the strategy is mostly focused on intellectual capital, which finally drives to higher firm value. generally, members of the board who have a substantial fraction of a firm's equity may have enough voting power or influence to guarantee theory employment with the firm at an attractive salary (bohdanowicz, 2014). that attractive salaries may interest the better quality of human capital in order to increase the company's human, structural and capital employed. according to stewardship theory, there are situational and psychological factors that incline individuals' decision to be steward or agents. through the rational process, the agents as individuals have the capability to learn and change their preferences as they interact throughout time (pastoriza & ariño, 2008). previous explanation supported by several previous research to both intellectual capital and firm value. corporate governance is positively impacting firm value (kamardin, hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 229 2014; ntim, opong, & danbolt, 2015; kamardin & haron, 2011; carter et al., 2003). corporate governance also is positive impacts on intellectual capital (ho & williams, 2003; hidalgo et al., 2011; williams, 2000). the supported theories and previous research supported the result data, thus h1 and h2 are accepted. the result of hypothesis 3 test showed that both in malaysia and indonesia, intellectual capital is positively significant to the firm value, which measured by tobin’s q. the result is supported by the economic condition currently in asean. intellectual capital can provide companies with a competitive edge in the market because of intellectual capital consists of knowledge, applied experience, organizational technology, customer relationship and professional skills (daryaee et al., 2011). by maximizing the intellectual capital, companies can maximize the exploitation of available resources more effectively and efficiently, especially in the knowledge-based economy nowadays (berzkalne & zelgalve, 2014). this maximization of intellectual capital is in accordance with the competence-based theory. according to resource dependence theory, intellectual capital is a resource of the company as the core of value creation and competitive advantage for companies. human capital as the employee capabilities is considered as the most important, that can create an intangible asset and has a direct impact on firm performance or valuation. structural capital also seen as a foundation stone in the organization can provide a supportive environment for the employee. thus, the employee can increase productivity and decrease the total cost of production, and eventually increase companies' profit (makki & lodhi, 2014). the perspective is supported by some prior researches as well (berzkalne & zelgalve, 2014; daryaee et al., 2011; makki & lodhi, 2014). intellectual capital failed to mediate the relationship between corporate governance and firm value in indonesian consumer goods companies. then, intellectual capital in indonesia is treated as a predictor variable, which is used in regression to predict another variable. moreover, malaysia's corporate governance has a positive significant relationship with intellectual capital, while intellectual capital has a positive significant relationship to firm value. as the conclusion in malaysia’s model, intellectual capital can be a partial mediation between corporate governance and firm value. when an independent variable has both direct and indirect effects on a dependent variable, then the intervening variable is only able to partially mediate the dependent variable to the independent variable (edwards & lambert, 2007; hayes, 2013). conclusion the analysis of corporate governance, intellectual capital, and firm value are varied, depend on the variables or indicators, countries and object of the study. from the analysis, it can be concluded that corporate governance in both indonesia and malaysia positively affect intellectual capital and firm value. the intellectual capital in both countries also has a significant and positive impact on firm value. even more, the intellectual capital in malaysia can partially mediate the relationship between corporate hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 230 governance and firm value. however, the significant impact of both countries is affected by a different phenomenon, which is reflected in their countries. as the important role of board size, gender diversity and managerial ownership, companies still have to consider the amount of board size. they have to ensure that the incremental cost of each member of the board should be offset with the increment benefit for companies. malaysia companies should be more concern about their managerial ownership. indonesia companies should be more focused to improve the recognition of women on their board. data statistically conclude that women bring a positive impact on firm value and intellectual capital. focusing strategy to increase the intellectual capital of the company can help a company to boost firm valuation. even more, intellectual capital can mediate board size, gender diversity, and managerial ownership to firm value in malaysia. the theoretical contribution has two dimensions, which are originality (incremental or revelatory) and utility (scientific or practical). this study contributes to both incremental contribution and practical contribution. as an incremental contribution, this study can become proven or additional literature for further research. the composition of the indicator of corporate governance is new for this topic. this study combine board structure, board characteristic, and managerial ownership. the previous model mostly was about; corporate governance and intellectual capital, corporate governance and firm value, intellectual capital and firm value, and corporate governance, intellectual capital and firm performance. some of them have been tested in indonesia and malaysia. this study creates a model, which is about corporate governance, intellectual capital, and firm value. the result strengthens the existing theories and researches. thus, it contributes to the incremental knowledge related to this topic. as the practical contribution to enhance the usefulness of this study, hopefully, it can give more deep understanding to both management of the companies and the investors. management might use variables used in this study as the further consideration to increasing company's performance, while the investor can see the real impact of those variables, which can be traced on companies annual report and take it as consideration regarding where to invest in. this research did not carry out a different test on the amount of intellectual capital in consumer goods companies in indonesia and malaysia. therefore, further research can consider conducting a more in-depth test of the practices of corporate governance, intellectual capital and corporate value between indonesia and malaysia. the result of tenenhaus gof (gof) test in both indonesia and malaysia show on medium ranges, which are 0.257 and 0.358 respectively. it means that the formative model of this study only provides a medium measurement of overall fit or overall prediction performance of the model. researches results are varied depends on the variable or indicators used. this research has added an incremental contribution, by providing a set of indicator that could have a positive impact on onward intellectual capital and firm value. specifically, the hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 231 intellectual capital is measured by vaic, while the firm value is measured by tobin's q. as to add another incremental contribution, further research may combine another indicator of corporate governance or maybe more specific on, for example, board diversity. this study specifically tested on developing countries, where currently becomes the investor's destination. further research can be tested in under-performed countries or another developing country. references abidin, z.z., kamal, n.m. & jusoff, k. (2009). board structure and corporate performance in malaysia. international journal of economics and finance, 1(1), 150-164. https://doi.org/10.5539/ijef.v1n1p150 aida, r. m., & rahmawati, e. (2015). pengaruh modal intelektual dan pengungkapannya terhadap nilai perusahaan: efek intervening kinerja perusahaan. journal of accounting and investment, 16(2), 96-109. https://doi.org/10.18196/jai.2015.0035.96-109 al-musali, m. a., & ismail, k. n. (2015). board diversity and intellectual capital performance. accounting research journal, 28(3), 268 283. https://doi.org/10.1108/arj-01-2014-0006 appuhami, r., & bhuyan, m. (2015). examining the influence of corporate governance on intellectual capital efficiency. managerial auditing journal, 30(4/5), 347-372. https://doi.org/10.1108/maj-04-2014-1022 asean. (2017). home. retrieved march 4, 2017, from asean economic community: http://asean.org/asean-economic-community/# berzkalne, i., & zelgalve, e. (2014). intellectual capital and company value. procedia social and behavioral sciences, 110, 887-896. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.934 bhatt, p. r. (2016). corporate governance in malaysia: has mccg made a difference. international journal of law and management, 58(4), 403-415. https://doi.org/10.1108/ijlma-06-2015-0032 bohdanowicz, l. (2014). managerial ownership and intellectual capital efficiency; evidence from poland. china-usa business review, 13(10): 626-635. https://doi.org/10.17265/1537-1514/2014.10.002 carter, d. a., d’souza, f., simkins, b. j., & simpson, w. g. (2010). the gender and ethnic diversity of us boards and board committees and firm financial performance. corporate governance, 18(5), 396-414. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683. 2010.00809.x carter, d. a., simkins, b. j., & simpson, w. g. (2003). corporate governance, board diversity and firm value. the financial review 38(1), 33-53. https://doi.org/10.1111/1540-6288.00034 cerbioni, f., & parbonetti, a. (2007). exploring the effect of corporate governance on intellectual capital disclosure: an analysis of european biotechnology companies. european accounting review, 16(4), 791-826. https://doi.org/10.1080/09638180701707011 chan, b. y., & cheung, s. y. (2004). corporate governance in asia. asia-pacific development journal, 11(2), 1-32. https://doi.org/10.18356/c89f4feb-en clarke, m., seng, d., & whiting, r. (2011). intellectual capital and firm performance in australia. journal of intellectual capital, 12(4), 505-530. https://doi.org/10.1108/14691931111181706 https://doi.org/10.5539/ijef.v1n1p150 https://doi.org/10.18196/jai.2015.0035.96-109 https://doi.org/10.1108/arj-01-2014-0006 https://doi.org/10.1108/maj-04-2014-1022 http://asean.org/asean-economic-community/ https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.934 https://doi.org/10.1108/ijlma-06-2015-0032 https://doi.org/10.17265/1537-1514/2014.10.002 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.%202010.00809.x https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.%202010.00809.x https://doi.org/10.1111/1540-6288.00034 https://doi.org/10.1080/09638180701707011 https://doi.org/10.18356/c89f4feb-en https://doi.org/10.1108/14691931111181706 hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 232 cossin, d., ong, b. h., & coughlan, s. (2015). a practival perspective: stewardship fostering responsible long-term wealth creation. imd global board center, 1-40. darmadi, s. (2013). do women in top management affect firm performance? evidence from indonesia. the international journal of business in society, 13(3), 288-304. https://doi.org/10.1108/cg-12-2010-0096 daryaee, a., pakdel, a., easapour, k., & khalaflu, m. m. (2011). intellectual capital, corporate value and corporate governance: evidence tehran stock exchange. australian journal of basic and applied sciences, 5(12), 821-826. davis, j. h., schoorman, f. d., & donaldson, l. (1997). toward a stewardship theory of management. academy of management review, 22(1), 20-47. https://doi.org/10.2307/259223 deloitte. (2013, march). women in the boardroom: a global perspective. edwards, j. r., & lambert l. s. (2007). methods for integrating moderation and mediation: a general analytical framework using moderated path analysis. psychological methods, 12, 1-22. http//:dx.doi.org/10.1037/1082-989x.12.1.1.supp eisenhardt, k. m. (1989). agency theory: an assessment and review. academy of management review, 14(1), 57-74. https://doi.org/10.2307/258191 filatotchev, i., & nakajima, c. (2010). internal and external corporate governance: an interface between an organization and its environment. british journal of management, 21(3), 591-606. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8551.2010.00712.x gbgindonesia. (2013). manufacturing. retrieved from: http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2013/indonesia_s_fast_mo ving_consumer_goods_fmcg_sector.php haan, j. d. (2016). indonesia and malaysia: prospects for closer co-operation. strategic analysis paper. hayes, a. f. (2013). introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. new york: guilford press. hidalgo, r. l., garcía-meca, e., & martinez, i. (2011). corporate governance and intellectual capital disclosure. journal of business ethics, 100(3), 483-495. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0692-x hidayat, s. (2016, february 23). manufacturing industry. retrieved from: https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/manufacturingindustry-indonesia-contributes-18.1-to-gdp/item6527? ho, c. a., & williams, s. m. (2003). international comparative analysis of the association between board structure and the efficiency of value added by a firm from its physical capital and intellectual capital resources. the international journal of accounting, 38(4), 465-491. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2003.09.001 hooi, l. w. (2016). the manufacturing sector in malaysia. in organisational justice and citizenship behaviour in malaysia (pp. 20-36). singapore: springer science. horváth, r., & spirollari, p. (2012). do the board of directors's characteristics influence firm's performance? the u.s evidence. prague economic paper, 2012(4), 470-486. https://doi.org/10.18267/j.pep.435 iazzolino, g., & laise, d. (2013). value added intellectual coefficient (vaic): a methodological and critical review. journal of intellectual capital, 14(4), 547-563. https://doi.org/10.1108/jic-12-2012-0107 ifc & ojk. (2014). the indonesia corporate governance manual, first edition. isidro, h., & sobral, m. (2015). the effects of women on corporate boards on firm value, financial performance, and ethical and social compliance. journal business ethics, 132(1), 1-19. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2302-9 https://doi.org/10.1108/cg-12-2010-0096 https://doi.org/10.2307/259223 https://doi.org/10.2307/258191 http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8551.2010.00712.x http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2013/indonesia_s_fast_moving_consumer_goods_fmcg_sector.php http://www.gbgindonesia.com/en/manufacturing/article/2013/indonesia_s_fast_moving_consumer_goods_fmcg_sector.php https://doi.org/10.1007/s10551-010-0692-x https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/manufacturing-industry-indonesia-contributes-18.1-to-gdp/item6527 https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/manufacturing-industry-indonesia-contributes-18.1-to-gdp/item6527 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2003.09.001 https://doi.org/10.18267/j.pep.435 https://doi.org/10.1108/jic-12-2012-0107 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2302-9 hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 233 jenkins, m., ambrosini, v., & collier, n. (2016). advanced strategic management (a multi perspective approach). new york: palgrave. jurczak, j. (2008). intellectual capital measurement method. economic and organization, 1(1), 37-45. https://doi.org/10.2478/v10061-008-0005-y kamardin, h. (2014). managerial ownership and firm performance: the influence of family directors and non-family directros. ethics, governance and corporate crime, 6(6), 47-83. https://doi.org/10.1108/s2043-052320140000006002 kamardin, h., & haron, h. (2011). internal corporate governance and board performance in monitoring roles. journal of financial reporting and accounting, 9(2), 119-140. https://doi.org/10.1108/19852511111173095 keenan, j., & aggestam, m. (2001). corporate governance and intellectual capital: some conceptualisations. corporate governance, 9(4), 259-275. https://doi.org/10.1111/14678683.00254 kılıç, m., & kuzey, c. (2016). the effect of board gender diversity on firm performance: evidence from turkey. gender in management: an international journal, 31(7), 434-455. https://doi.org/10.1108/gm-10-2015-0088 knkg. (2006). pedoman umum good corporate governance indonesia. kusnadi, y., & mak, y. t. (2005). size really matters: further evidence on a negative relationship between board size and firm value. pacific basin international journal, 13(3), 301-318. https://doi.org/10.2139/ssrn.303505 kweh, q. l., chan, y. c., & ting, i. w. (2013). measuring intellectual capital efficiency in the malaysian software sector. journal of intellectual capital, 14(2), 310-324. https://doi.org/10.1108/14691931311323904 l’huillier, b. m. (2014). what does "corporate governance" actually mean? corporate governance: the international journal of business in society, 14(3), 300-319. https://doi.org/10.1108/cg-10-2012-0073 la porta, r., lópez-de-silanes, f., shleifer, a. & vishny, r. (1998). law and finance. journal of political economy, 106(6), 1113-1155. https://doi.org/10.1086/250042 liang, c. j., huang, t. t., & lin, w. c. (2011). does ownership structure affect firm value? intellectual capital across industries perspective. journal of intellectual capital, 12(4), 552570. https://doi.org/10.1108/14691931111181724 maditinos, d., chatzoudes, d., tsairidis, c., & theriou, g. (2011). the impact of intellectual capital on firms' market value and financial perfromance. journal of intellectual capital, 12(1), 132-151. https://doi.org/10.1108/14691931111097944 makki, m. a., & lodhi, s. a. (2014). impact of corporate governance on intellectual capital efficiency and financial performance. pakistan journal of commerce and social sciences, 8(2), 305 330. malik, m. s., & makhdoom, d. d. (2016). does corporate governance beget firm performance in fortune global 500 companies? corporate governance: the international journal of business in society, 14(4), 747-764. https://doi.org/10.1108/cg-12-2015-0156 mckinsey. (2012). women matter: an asian perspective (harnessing female talent to raise corporate performance). mckinsey & company. mitchell, w. s. (2000). association between gender and colour diversity of board structure on the intellectual capital performance of publicly 104 listed companies from an emerging economy: evidence from south africa. working paper, university of calgary, canada. munandar, h. (2017, february 14). manfacturing industry. retrieved from: https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/manufacturingsector-indonesia-absorbs-16.3-million-workers/item7614? https://doi.org/10.2478/v10061-008-0005-y https://doi.org/10.1108/s2043-052320140000006002 https://doi.org/10.1108/19852511111173095 https://doi.org/10.1111/1467-8683.00254 https://doi.org/10.1111/1467-8683.00254 https://doi.org/10.1108/gm-10-2015-0088 https://doi.org/10.2139/ssrn.303505 https://doi.org/10.1108/14691931311323904 https://doi.org/10.1108/cg-10-2012-0073 https://doi.org/10.1086/250042 https://doi.org/10.1108/14691931111181724 https://doi.org/10.1108/14691931111097944 https://doi.org/10.1108/cg-12-2015-0156 https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/manufacturing-sector-indonesia-absorbs-16.3-million-workers/item7614 https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/manufacturing-sector-indonesia-absorbs-16.3-million-workers/item7614 hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 234 nadarajan, s., chandren, s., bahaudinb, a. y., elias, e., & halim, m. (2016). corporate governance: board size, managerial ownership and operational performance. international soft science conference, 42(2), 184-188. https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.08.27 nam, s. w., & nam, i. c. (2004). corporate governance in asia. asian development bank institute. nimtrakoon, s. (2015). the relationship between intellectual capital, firms' market value and fiancial performance: empirical evidence from asean. journal of intellectual capital, 16(3), 587-618. https://doi.org/10.1108/jic-09-2014-0104 nkundabanyanga, s. k., ntayi, j. m., ahiauzu, a., & sejjaaka, s. k. (2014). intellectual capital in ugandan service firms as mediator of board governance and firm performance. african journal of economic and management studies, 5(3), 300-340. https://doi.org/10.1108/ajems-06-2012-0041 noradiva, h., parastou, a., & azlina, a. (2016). the effects of managerial ownership on the relationship between intellectual capital performance and firm value. international journal of social science and humanity 6(7), 514-518. https://doi.org/10.7763/ijssh.2016.v6.702 ntim, c., opong, k., & danbolt , j. (2015). board size, corporate regulations and firm valuation in an emerging market: a simultaneous equation approach. international review of applied economics, 29(2), 194-220. https://doi.org/10.1080/02692171.2014.983048 nuryaman. (2015). the influence of intellectual capital on the firm’s value with the financial performance as intervening variable. procedia social and behaviour sciences, 211, 292-298. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.037 oba, v. c., ibikunle, j., & damagum, y. m. (2013). the impact of board mechanism on intellectual capital disclosures in nigeria. journal of accounting and management, 3(1), 6580. oecd. (2010). oecd science, technology and industry outlook 2010. science and innovation: indonesia, 188-189. pangestu, a. d., & wijaya, r. e. (2014). pengaruh intellectual capital terhadap market value dan kinerja keuangan. journal of accounting and investment, 15(2), 90-100. park, k., & jang, s. (2010). insider ownership and firm performance: an examination of restaurant firms. international journal of hospitality management, 29(3), 448-458. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.10.023 pastoriza, d., & ariño, m. a. (2008). when agents become stewards: introducing learning in the stewardship theory. 1st iese conference, 1-16. https://doi.org/10.2139/ssrn.1295320 prihatiningtyas, y. w. (2012). gender diversity on the boardroom and firm performance: evidence from indonesian publicly listed financial firms. thesis. university of canberra, australia. pulic, a. (2000). vaic™ – an accounting tool for ic management. international journal technology management, 20(5), 702-714. https://doi.org/10.1504/ijtm.2000.002891 putri, a. (2016, april 13-26). rahasia sukses bos-bos wanita pilihan. swa magazine 08 xxxiii, 22-27. jakarta, indonesia: pt. swasembada media bisnis. pwc. (2015). 2015-16 outlook for the retail and consumer products sector in asia. pwc. (2016). the swinging pendulum: board governance in the age of shareholder empowerment. governance insights center. ramadania, gunawan, s., & rustam, m. (2015). cultural similarity, consumer ethnocentrism and product necessity in evaluation of malaysian product: indonesia consumer https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.08.27 https://doi.org/10.1108/jic-09-2014-0104 https://doi.org/10.1108/ajems-06-2012-0041 https://doi.org/10.7763/ijssh.2016.v6.702 https://doi.org/10.1080/02692171.2014.983048 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.037 https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.10.023 https://doi.org/10.2139/ssrn.1295320 https://doi.org/10.1504/ijtm.2000.002891 hatane, setiadi, tarigan, & devie the intervening role of value added intellectual capital on the relationship… journal of accounting and investment, 2019 | 235 perspective. social and behavioral sciences, 211, 533-540. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.071 ruan, w., tain, g., & ma, s. (2011). managerial ownership, capital structure and firm value: evidence from china's civilian-run firms. australian accounting, business and finance journal, 5(3), 73-93. https://doi.org/10.22495/cocv7i2p6 saleh, n. m., hassan, m. s., & ridhuan, m. (2009). ownership structure and intellectual capital performance in malaysia. asian academy of management journal of accounting and finance, 5(1), 1-29. shahriar, a., samuel, f. w., & saif, d. (2017). why pls-sem is suitable for complex modeling? an empirical illustration in big data analytics quality. production planning & control, 28(11-12),1011-1021. https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1267411 shamsuddin, a., mun, c. y., ahmad danial, n. a., yusn, n. s., mohd adham, n., & mat din, n. a. (2017). the influence of intellectal capital toward corporate governance practice in top 100 asean companies. international journal of business, economics and law 13(1): 55-64. soebiantoro, u., & sujoko. (2007). pengaruh struktur kepemilikan saham, leverage, faktor intern dan faktor ekstern terhadap nilai perusahaan. journal management dan kewirausahaan, 9(1), 41-48. souster, r. (2012). corporate governance: the board of diretors and standing committees. acca technical article. susanti, l., & nidar, s. r. (2016). corporate board and firm value: perspective two-tier board system in indonesia. international journal of scientific & technology research, 5(05), 300-305. svanadze, s., & kowalewska, m. (2015). the measurement of intellectual capital by vaic model example of wig20. journal of applied knowledge management, 3(2), 36-44. swartz, n.-p., & firer, s. (2005). board structure and intellectual capital performance in south africa. meditari accountancy research, 13(2), 145-166. https://doi.org/10.1108/10222529200500017 tanideh, s. (2013). relationship between innovation capital and intellectual capital with value and financial performance. life science journal, 10(10s), 251-254. wang, j. c. (2008). investigating market value and intellectual capital for s&p 500. journal of intellectual capital, 9(4), 546-563. https://doi.org/10.1108/14691930810913159 yaakub, a. n. (2009). malaysia and indonesia: a study of foreign policies with special reference to bilateral relations. thesis for the degree of doctor of philosophy (arts). the university of western australia. zabri, s. m., ahmad, k., & wah, k. k. (2016). corporate governance practices and firm performance: evidence from top 100 public listed companies in malaysia. procedia economics and finance, 35, 287-296. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00036-8 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.071 https://doi.org/10.22495/cocv7i2p6 https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1267411 https://doi.org/10.1108/10222529200500017 https://doi.org/10.1108/14691930810913159 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00036-8 journal of accounting and investment vol. 24 no. 2, may 2023 article type: research paper is it possible to achieve a "fit" of management control practices and strategies in indonesia's reformed public hospitals? nurkholis1*, endang mardiati1, nurul fachriyah1, made aristia prayudi2,1, and nanda widaninggar3,1 abstract research aims: this research aims to investigate the effectiveness of implementing management control practices (mpcs) and examine whether mpc is possible and how mpcs as a package "fit” with the strategic choices of local community service agency (blud) public hospitals (phs) in indonesia. design/methodology/approach: this study applied mixed-method research with a sequential explanatory strategy. quantitative data were collected through selfadministered questionnaires distributed to 29 top management team members of eight blud phs in east java and bali, indonesia. meanwhile, qualitative data were generated by conducting a semi-structured interview with four selected top management team members of blud phs. the data were then analyzed quantitatively and qualitatively by implementing profile deviation analysis, cluster analysis, ordinal regression analysis, and content analysis. research findings: quantitatively, the researchers found a negative correlation, yet insignificant, between the “misfit” of mcps and strategy and management control effectiveness. thus, the “fit” hypothesis was not supported. qualitatively, the researchers revealed that blud phs extensively used mcps and employed them in various ways, including cultural, administrative, and dominantly cybernetic controls. finally, it can be concluded that using cybernetic controls as a dominant practice is unsuitable for the strategy chosen by blud phs in indonesia. practical and theoretical contribution/originality: this study expands upon what has already been explored in the management control literature concerning how mcps might be configured to align with organizational strategy, especially in the context of public healthcare organizations. practically, the reformed phs in indonesia are expected to understand better the structure and characteristics of the blud-based financial management environment. it is essential for organizations, as it helps them figure out exactly how their management control practices and organizational strategies fit together. research limitation: due to the low questionnaire and interview participation, mixed-methods research was underutilized in this study. keywords: contingency fit; management control; strategic choice; public hospitals; mixed-method research introduction hospital is a type of organization where the new public management (npm) principles are implemented extensively affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas brawijaya, east java, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics, universitas pendidikan ganesha, bali, indonesia 3 department of accounting, faculty of economics and business, institut teknologi dan sains mandala, east java, indonesia *correspondence: nurkholis@ub.ac.id doi: 10.18196/jai.v24i2.16949 citation: nurkholis, n., mardiati, e., fachriyah n., prayudi, m. a., & widaninggar, n. (2023). is it possible to achieve a "fit" of management control practices and strategies in indonesia's reformed public hospitals? journal of accounting and investment, 24(2), 272-291. article history received: 25 nov 2022 revised: 01 dec 2022 accepted: 16 dec 2022 this work is licensed under a creative commons attribution-noncommercialnoderivatives 4.0 international license jai website: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57193494601 https://scholar.google.co.id/citations?user=eqac6pgaaaaj&hl=en&oi=ao https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=1lcecwcaaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=c6-irn0aaaaj https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=wjwvfjuaaaaj http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ http://accounting.feb.ub.ac.id/ https://fe.undiksha.ac.id/program-studi/akuntansi-s1/ https://fe.undiksha.ac.id/program-studi/akuntansi-s1/ https://fe.undiksha.ac.id/program-studi/akuntansi-s1/ https://stie-mandala.ac.id/ https://stie-mandala.ac.id/ https://stie-mandala.ac.id/ https://stie-mandala.ac.id/ mailto:nurkholis@ub.ac.id https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16949 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/16949 https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.18196/jai.v24i2.16949&domain=pdf nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 273 (kirchhoff et al., 2019; macinati, 2010; mei & kirkpatrick, 2019; nyland & pettersen, 2015). it is because, on average, hospitals account for up to one-third of a country's overall health expenditure (world health organization, 2015). the adoption of npm is manifested by several initiatives to create public hospitals autonomous entities (nyland & pettersen, 2015) that apply private sector operational logic (øygarden et al., 2020) to improve its service efficiency and accountability (kirchhoff et al., 2019). in the indonesian context, similar public health management reform movements have also been running for a long time. since 2005, government hospitals have gradually transformed into business-like organizations as community service agencies (badan layanan umum—blu) (fahlevi, 2016; harmadi & irwandy, 2018; mahendradhata et al., 2017). government regulation number 23 of 2005 concerning blu financial management states that the blu’s form and structure will enable government organizations, including public (general) hospitals—phs, to implement flexible financial management patterns based on the principles of sound business practices to achieve goals more effectively and efficiently. despite the tremendous expectations for the benefits of imposing blu status on phs, there is empirical evidence of failure to achieve organizational goals due to the ineffectiveness of the management control system (mcs) implemented. harmadi and irwandy (2018), for instance, identified issues with cost (input) control as the primary reason for insufficient service quality and efficiency enhancements at local community service agency (blud/badan layanan umum daerah) phs in indonesia. fahlevi et al. (2021) also showed in a recent case study that the mcs applied to blu phs in indonesia was still unable to assist in the fulfillment of congruence of goals between management and medical personnel in response to the introduction of a service finance system based on ina-cbgs. in light of these instances, it is believed that the capabilities of implementing mcs at blu phs in indonesia require further investigation. for that reason, this research aims to investigate the effectiveness of management control implementation and examine whether mcs is possible and how management control practices as a package "fit" with the strategic choices of local community service agency (blud) public hospitals (phs) in indonesia. this research is essential and relevant to do, considering the following points: firstly, examining the effectiveness of mcs at blu phs has become crucial after 20 years of this initiative running in indonesia. the change in the status of the phs from previously being technical to a business unit requires management innovation within the organization through adequate and effective mcs implementation (ministry of health regulation number 63 of 2016). it is also in line with npm's main agenda in the healthcare sector, which is to promote an increase in the degree of authority and level of independent management control over the mix of inputs, outputs, and the scope of activities of service organizations (mei & kirkpatrick, 2019; panner, 2015). secondly, recent research streams on the effectiveness of implementing mcs are going toward understanding and examining the efficacy of "…management control as a package" (bedford et al., 2016; grabner & moers, 2013; malmi & brown, 2008). this topic nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 274 has been extensively examined in manufacturing businesses, but mcs research in phs has dominated the investigation of mcs as an “individually-separated part” (abernethy & chua, 1996; naranjo-gil & hartmann, 2007; nyland & pettersen, 2015). in addition, many scholars argued that the mcs of phs must be modified owing to npm reforms (nyland et al., 2009). thirdly, prior research has uncovered empirical evidence of the relationship between the success of mcs and the organizational design used by phs. these studies significantly cited the typology of strategies by miles & snow (1978) but solely focused on two mutually exclusive categories of strategies: defender and prospector (naranjo-gil et al., 2008). in reality, npm changes were shown to have prompted public health service organizations, including phs, to select combinations to accomplish their goals (arda, 2020; cross et al., 2019). further, this research contributes to the existing body of knowledge in the management control literature by investigating how mcps may be set up to support implementing an organization's strategy in the public healthcare sector. hopefully, indonesia's substantially reformed phs will have a firmer grasp on the essentials of the blud-based financial management environment. organizations can also benefit significantly from this since it clarifies the linkage between managerial control and overall strategy. literature review management control as a package the concept of management control as a package derives from the following ideas (malmi & brown, 2008). first, mcs does not operate in isolation; mcps are interconnected within a more extensive control system. second, if these systems are studied separately, it could affect the conclusions regarding the functionality of the mcs suite as a whole. moreover, mcs theory primarily concerns mcs design to accomplish the desired output. unfortunately, prior mcs research has concentrated chiefly on formal control systems, so little is known about the impact of other types of controls and if or how these mcps complement or replace one another in various circumstances. consequently, a greater understanding of mcs as a package can create a better theory regarding how to build various types of mcp to support the fulfillment of organizational objectives (malmi & brown, 2008). from a systems perspective, management control can also be seen as a package. based on this approach, decisions on the design of organizational controls will involve two fundamental forms of choice (grabner & moers, 2013): (1) choosing an mcp in accordance with a series of contingent aspects faced by the organization and (2) ensuring that the mcp is consistent internally. in particular, it can be stated that mcs is formed when mcp is interdependent, and then the choice of management control design will consider the nature of this interdependence. in contrast, management controls as a nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 275 package represent the complete suite of existing mcps, regardless of whether mcps are interdependent and/or design choices take into account those interdependencies. empirically, bedford et al. (2016) tested the combination of mcp as a package and a system in different strategic contexts. the study uncovered evidence that different strategies used by organizations (either defenders or prospectors) could produce different sets of mcp combinations regarding the effectiveness of management control achieved. for the strategy-type organization defender, it was found that the effective mcp combination package included diagnostic and rigid accounting control practices and objectively determined incentive scheme practices. meanwhile, in prospector-type organizations, the mcp combination set that had proven effective included interactive accounting control practices relying on various performance measures, administrative control practices that are organic in nature, and input-oriented cultural control practices. their research also documented the interrelationships between mcp in each type of strategy. accounting control practice with diagnostics was revealed to be complementary to mechanistic administrative control practice. in addition, an interactive control practice was also found to be complementary to an organic administrative control practice. mcs design, strategy choices, and the effectiveness of mcs in hospital organizations management control system (mcs) is interpreted in numerous ways in many references. the classic interpretation by anthony (1965) describes management control as a process carried out by management to ensure the efficiency and effectiveness of obtaining and using resources to achieve organizational goals. then, simons (1995) views management control as a medium used by senior managers to implement desired strategies successfully. besides, chenhall (2003) defines management control as the joint implementation of management accounting and other forms of control, such as personal control or cultural control, to achieve specific goals. a broader concept of management control was proposed by mintzberg (1978), which included strategy formulation, or by merchant & otley (2007), which also covered the relationship between management control and the implementation of the chosen strategy. the relationship between mcs and the context of strategy selection follows a series of logical flows: (a) different organizations have different strategic contexts; (b) different strategies need different job priorities, critical success factors, skills, perspectives, and attitudes to be carried out effectively; (c) management control is a measurement system that changes the behavior of the people whose activities are being measured (carenys, 2010) on the other hand, the strategy-choice perspective argues that environmental conditions determine organizational behavior and that the choices made by top managers are essential determinants of the structure and processes in organizations (miles et al., 1978). the decisions include designing structure and management control processes and choosing strategy types of defenders, prospectors, and analyzers. organizations with a defender operate in stable and narrow product markets and emphasize efficiency rather than innovation (hammad et al., 2010). the characteristics of organizational markets, nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 276 which tend to be stable, are in accordance with their dependence on historical information. in addition, the narrow product domain reduces the need for extensive monitoring of external environmental conditions. in contrast, prospector-type organizations find and exploit product and market opportunities by monitoring various environmental conditions and events (miles et al., 1978). the product domain is constantly evolving, and the technology utilized is usually flexible, allowing quick reactions to changing market demands. as a result, external, nonfinancial, and future-oriented information will suit the needs of managers in this type of organization. meanwhile, the analyzer-type organization seeks to maintain the stability of the core products and core services while trying to become a leader for several products based on the concept introduced by the prospector-type business (hammad et al., 2010). in the hospital context, the implementation of mcs and the choice of organizational strategy have long been found to be closely related (abernethy & brownell, 1999; akingbola, 2006; de harlez & malagueño, 2015; hammad et al., 2010). naranjo-gill & hartmann (2007) researched public hospitals in spain and documented a positive relationship between the use of the broad scope, interactive mcs and the strategy of prospectors. hammad et al. (2010) also stated that hospital organizations that had experienced a change in strategic type (from defender to prospector) used budgets interactively. they focused on dialogue communication and learning and thus expect differences in mcps configured in the mcs and relevant to hospital organizations with different strategic choices. for this reason, the hypothesis in this study is: h1: the mcs effectiveness has a positive (negative) correlation with the "fit" (“misfit”) of strategy and the management control package of blud phs. research method this study applied mixed-method research with a sequential explanatory strategy (cresswell, 2009). the data were collected in the first stage using a questionnaire survey and analyzed quantitatively. the research conducted was a field cross-sectional involving many samples over a certain period. the population was all blud public hospitals in east java and bali. meanwhile, the sample was eight public hospitals owned by the government with blud status for at least three years, with consideration of the adequacy of time to measure the effectiveness of the implemented management controls. then, the selected respondents and informants were the top management team of the organization, which, as explained in presidential decree 77/2015 concerning guidelines for hospital organizations, consisted of elements of the director, elements of medical services, elements of nursing, elements of medical support, and elements of general administration and finance. in the second stage, qualitative data collection was carried out through semi-structured interviews with question items built based on the initial results of the quantitative method nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 277 (cresswell, 2009). interviews were conducted with selected respondents to clarify and dig deeper into the answers obtained in the first phase of the research and gain support for the results obtained from assessing the quantitative data. the results of the interviews, which had been written down in a format called an interview transcript, were then looked at using techniques called content analysis. management control effectiveness this variable was defined based on the meaning of management control by otley & berry (1980), i.e., as procedures that play a role in maintaining survival through achieving goals, which are related to the coordination and integration of different parts, and which promote adaptation, both to internal and external changes. thus, effective management control can function to realize goal alignment, adaptability, and integration in the organization. goal alignment refers to the desire for predictable and efficient achievement of organizational goals. then, adaptability refers to the capacity of the organization to respond to variations that occur in the external environment and adapt flexibly by behaving innovatively. meanwhile, integration refers to the realization of coordination between different organizational divisions to complete collective work. this variable was measured using an instrument (questionnaire) that asked respondents to indicate the importance of each of those three management control functions and how effectively the management control package implemented by the organization accommodated these functions. the single composite value for this variable was then obtained by weighing the magnitude of the effectiveness score against the relative value of the perceived importance of management control functions. management control practices this research defined some management control practices to be tested as components in a combined mcs package model. the instrument was adopted from king & clarkson's (2015) study conducted at public health service organizations in australia. these management control practices are: 1) cultural controls, consisting of outreach, code of conduct, vision and mission statements, dress code, recruit, selection, planning controls, short-term planning, and long-term planning; 2) cybernetic controls, comprising budgets, boundaries, non-financial, and reward & compensation; and 3) administrative controls, covering rules, positions, organizational committees, chronic disease management, policies, procedures, and meetings. organizational strategy this variable was defined based on the typology of strategies from miles & snow (1978). the sample was separated into different strategy groups using the self-typing. respondents described each type of strategy (presented without a strategy name tag) and were asked to choose a statement paragraph that accurately elucidated their organizational profile. this study also employed instruments developed by shortell & nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 278 zajac (1990), which have been applied to the context of hospital administration. the result was a grouping of samples into categories of defenders and prospectors. data analysis technique to test the hypothesis, this study used a configuration/contingency approach (gerdin & greve, 2004). the configuration approach assumes that only a few fit state points occur between context and achievable structure, by which the organization must then make "quantum jumps" from one fit state to another. in this study, profile deviation analysis (pda) was used to evaluate the existence of an association between fit status (mcs strategy) and the effectiveness of mcs, which resulted in the empirical development of ideal profile clusters. the fitness level for each organization in each cluster was then calculated based on the deviation of the scores it had on the 39 forms of management control practices from the ideal mcs profile, with the following formula: 𝐸𝑢𝑐𝐷𝑗 = √∑ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑗𝑠 2 𝑠 ………………………………………………………………………………….. (1) where 𝐸𝑢𝑐𝐷𝑗 is the euclidean distance of the j th organization from the ideal mcs profile, 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑗𝑠 = (𝑥𝑗𝑠 − 𝑥𝑖𝑠 ) ………………………………………………………………………………….. (2) while 𝑥𝑗𝑠 and 𝑥𝑖𝑠 , respectively, are the scores of the j th organization and the average scores of organizations with the best management control effectiveness in the cluster. in the final stage, this study investigated the relationship between the "fit" and the effectiveness of management control. the cluster analysis performed was a two-stage cluster analysis classifying organizations based on the type of strategy and overall level of effectiveness of the mcs to identify the ideal profile of mcps empirically. furthermore, the relationship between the condition of "fit" and the effectiveness of management control was tested using ordinal regression analysis. result and discussion the quantitative phase this study distributed self-administered questionnaires to 60 top management team members at 15 government hospitals with local community service agency (blud) status in bali and east java. the questionnaires were distributed either by direct delivery or collection or through an electronic questionnaire assisted by the google forms application. of these, 29 questionnaires from eight blud hospitals were sent back and could be used for further analysis, yielding a usable response rate of 48.33%. nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 279 table 1 descriptive statistic variables n min max mean std. dev. cultural controls (cronbach alpha = 0.880; mean = 4.2484; std. deviation = 0.20506) norms 8 4.00 4.75 4.2917 0.31180 values 8 4.00 4.75 4.4271 0.28674 vision and mission statement 8 4.33 5.00 4.7708 0.32043 vision and mission emphasis 8 3.50 5.00 4.4271 0.49288 standard operating procedures 8 4.00 5.00 4.4375 0.31101 code of conduct 8 4.00 4.75 4.3333 0.25588 dress code statement 8 4.33 5.00 4.6458 0.20291 dress code emphasis 8 4.00 5.00 4.5000 0.33923 outreach 8 4.00 4.67 4.3958 0.23038 programs 8 3.75 4.50 4.2292 0.28435 training 8 1.50 3.00 2.2917 0.60422 recruitment 8 3.75 4.75 4.3125 0.35843 monitoring 8 3.50 4.75 4.1667 0.42492 cybernetic controls (cronbach alpha = 0.867; mean = 4.3069; std. deviation = 0.16798) long-range (lr) planning 8 4.25 4.75 4.4375 0.15905 consulting on (lr) planning 8 4.00 4.50 4.2604 0.23332 budget emphasis 8 4.00 4.75 4.4062 0.31001 identification of the kpi 8 4.00 4.75 4.3646 0.22244 operational (op) planning 8 4.00 4.50 4.1979 0.22686 consulting on op planning 8 4.00 4.50 4.1979 0.22686 compliance with op planning 8 4.00 4.75 4.2292 0.28435 frequently evaluation 8 4.00 5.00 4.4896 0.32562 reward mechanism 8 3.75 4.75 4.2604 0.32865 subjective evaluation 8 4.00 4.50 4.2604 0.26888 formal budget document 8 4.33 5.00 4.6771 0.26517 evaluate budget realization 8 4.00 4.50 4.2083 0.23146 feedback for budget evaluation 8 3.75 4.50 4.2083 0.26726 non-financial targets 8 3.00 4.50 4.1667 0.51946 importance of financial targets 8 3.67 5.00 4.2396 0.47651 administrative controls (cronbach alpha = 0.841; mean = 4.2718; std. deviation = 0.20151) organization chart 8 4.33 5.00 4.8021 0.30190 work coordination 8 4.00 5.00 4.4271 0.36850 role of employers 8 3.00 4.00 3.4896 0.39450 written description 8 4.00 5.00 4.5208 0.36392 formal meeting 8 4.00 5.00 4.3958 0.34718 presence on meeting 8 4.00 4.50 4.2604 0.23332 participation in meeting 8 4.00 4.75 4.3958 0.29124 work accordance 8 4.00 4.75 4.3854 0.35056 forbidden act 8 3.00 4.50 3.9792 0.46022 compliance system 8 4.00 4.75 4.2604 0.26888 punishment 8 3.33 4.50 4.0729 0.34629 strategy 8 2.67 5.00 3.9583 0.90851 mc effectiveness 8 15.20 22.35 19.7056 2.58357 valid n (listwise) 8 nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 280 most respondents were male (68.97%), with an average age of 50.1 years in the 36-57 range. positions in the organization consisted of director (15.4%), deputy director for general administration and finance (23.1%), deputy director for medical services (43.75%), and deputy director for support (17.8%). the average length of tenure was 14.88 years, with the most recent 2.13 years in the current position. in addition, respondents had an educational background in the medical (41.38%), a combination of medical and non-medical (10.35%), and business and management (48.27%). the descriptive statistic of the variables is presented in table 1. in general, the level of implementation of mcps was categorized as high, both in cultural (mean = 4.2484), cybernetic (mean = 4.3069), and administrative (mean = 4.2718). similarly, the effectiveness of mcs was strong (mean = 19.7056), with a modest tendency to adopt a prospector strategy (mean = 3.9583). all the values were the composite scores of each top management team member's responses per hospital. profile deviation analysis (pda) was utilized to test the hypothesis, considering "fit" as an organization's level of appropriateness with an externally given ideal profile (burkert et al., 2014). determining the ideal profile began with a hierarchical cluster analysis depending on the organizational strategy. in this regard, the researchers were aware that the sample size in this study was relatively small, but as there are no rules of thumb regarding the minimum sample size required for cluster analysis (siddiqui, 2013), the researchers set aside the concerns regarding the investigation findings. moreover, dolnicar (2002) recommends a minimum sample size of 2k cases (k = number of variables) for cluster analysis. the eight blud phs cases (with three variables in this study) thus satisfactorily met the threshold. the first step of cluster analysis, which used the agglomerative approach and the ward method, as well as the output assessment utilizing the dendrogram (everitt et al., 2011), produced two clusters (figure 1). the first cluster comprised four organizations: the first, second, third, and fifth blud hospitals. meanwhile, the second cluster comprised four organizations: the fourth, sixth, seventh, and eighth blud hospitals. based on the firststage cluster analysis results, the second cluster analysis was performed nonhierarchically using k-means clustering. the independent sample t-test analysis results also supported the formation of the two clusters (table 2). table 2 results of non-hierarchical clustering analysis and independent sample t-test qcl_1 n mean std. deviation std. error mean sig. (2-tailed) strategy 1 4 4.6250 0.32275 0.16137 0.005 2 4 3.0425 0.64478 0.32239 nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 281 figure 1 dendrogram of hierarchical cluster analysis the next step was determining the ideal profile to be used as a benchmark to calculate the deviation in defining the euclidian distance value. the organization defined as having the ideal profile was the one that got the highest score on the effectiveness of the management control (top performer). it was the fifth blud phs with a mean of 22.35 within the first cluster that significantly had a higher mean value against the second cluster. by using equations (1) and (2), the euclidian distance value was obtained, as shown in table 3. table 3 euclidian distance values jth phs dist_cult (1) dist_cyb (2) dist_adm (3) (1) (2)2 (3)2 euclidian distance 1 0.5000 0.0300 -0.0700 0.2500 0.0009 0.0049 0.5058 2 0.9600 0.0000 -0.2500 0.9216 0.0000 0.0625 0.9920 3 0.6900 0.0000 -0.2100 0.4761 0.0000 0.0441 0.7212 4 0.7700 0.2000 0.0800 0.5929 0.0400 0.0064 0.7996 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6 0.4000 -0.0700 -0.3900 0.1600 0.0049 0.1521 0.5630 7 0.8000 0.1700 -0.0400 0.6400 0.0289 0.0016 0.8188 8 0.7200 0.4000 0.1400 0.5184 0.1600 0.0196 0.8355 nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 282 finally, the relationship between "fit" and management control effectiveness was investigated using ordinal logistic regression analysis, with management control effectiveness as the dependent variable and euclidian distance (eucd) as the independent variable. if the eucd coefficient is negative and significant, the hypothesis is supported. table 4 presents the results of h1 testing. in panel a, descriptive statistics for the euclidian distance (eucd) and the correlation value between the effectiveness of mc and eucd are shown. hypothesis testing considered two models: model 1, which only included eucd, and model 2, which also considered strategy variables (panel b). the results indicate that the correlation value between the effectiveness of mc and eucd was negative but not significant, so it did not support the proposed hypothesis. this result is also supported by tests using ordinal logistic regression analysis, which gave a negative coefficient value for eucd that was not significant in either model 1 ( = -7.550; p = 0.069) or model 2 ( = 6.478; p = 0.139). table 4 results for the relation between mc effectiveness and ‘fit’ pooled (n = 8) cluster 1 (n = 4) cluster 2 (n = 4) panel a: descriptive statistic euclidian distance (eucd) mean 0.4127 0.3657 0.4480 median 0.4281 0.3581 0.4323 std. deviation 0.1531 0.2439 0.0580 minimum 0.1257 0.1257 0.3962 maximum 0.6133 0.6133 0.5310 correlation (mc effect, eucd) -0.520 -0.753 -0.449 (p = 0.186) (p = 0.247) (p = 0.551) variables model 1 model 2 panel b: regression results, total sample (n = 8) euclidian distance (eucd) -7.550 -6.478 (p = 0.069) (p = 0.139) strategy 1.422 (p = 0.114) chi-square 29.207 26.614 (p < 0.01) (p < 0.01) the qualitative phase following the quantitative research phase, additional qualitative data were gathered through semi-structured interviews with four blud phs top management team members who previously participated as respondents. the researchers assigned codes to informants in accordance with the confidentiality agreements (table 5). the interview questions concerned mcps implementation, organizational strategy, and the effectiveness of mc. in addition, the questions were derived from the results of the nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 283 quantitative phases, which did not support the proposed hypotheses. each informant was interviewed for approximately two hours at their current workplace. table 5 codification of informants no. code of informants position educational background year(s) in position 1 d1 director of ph1 anesthesia medical 0.5 2 d2 director of ph2 internal medicine 1.8 3 vdf2 vice director of general administrative and financial affairs of ph2 business and management 3.5 4 d3 director of ph3 medical and public health 1 triangulation was used in this study to ensure the validity of the qualitative data collected. the researchers gained support for qualitative statements with evidence that is as independent and varied as is practically possible across a wide range of subjects (fitzpatrick & boulton, 1996). the written data were also obtained through planning documents, a code of conduct, and financial and performance reports. whereas the informants were diverse in position, educational background, and geographic location, they had been identified with the most knowledge about the topic under exploration (ahlin, 2019). the management control practices (mcps) implementation managers require the information supplied by management control systems to enhance efficiency and the quality of service. these systems can include a hospital's strategies and routines to ensure efficient and proper strategy implementation among organizational participants (lunkes et al., 2018). the researchers discovered that blud phs made extensive use of mcps and employed them in a variety of different ways, including cultural, administrative, and dominantly cybernetic categories: “our organization's objective is to fulfill its vision and mission [cultural control], improving buildings, infrastructure, and medical equipment. to do this, for instance, with relation to infrastructure, we are creating a new master plan to replace the previous one, which was contained in the long-term plan [cybernetic control] and will be executed considering the financial condition [cybernetic control] ... in addition, from a personnel standpoint, we are attempting to increase the commitment of medical and paramedical personnel as "servants" of society by implementing length and width performance measures [cybernetic control], such as at the polyclinic, “what time does the doctor on duty begin standby?”, “what time does the specialist doctor begin conducting visits?” and “what time does the doctor regarding the operation have to be performed?” (d1) “we always ensure that all parts of the hospital work together to reach its goals. we started by telling people about the vision and mission [cultural control] at various times, such as during flag-raising ceremonies, when hiring new employees [cultural control], or when the board of directors and management monitor and evaluation [cybernetic control].” (d2) nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 284 “our current director is more "young at heart," with numerous fresh ideas and an acting style that is direct and nimble. as his companion, i often remind him, especially regarding finances, that all ideas can be implemented as long as they are guided by regulations and budget availability [cybernetic control]. we also continuously encourage medical personnel to use resources efficiently; for example, if a dose of 10 ccs is sufficient, why should it be more?” (vdf2) “at this time, one of our primary goals is to raise awareness about the various types of services already offered. one strategy is reorganizing [administrative control] the pkrs— promosi kesehatan rumah sakit (hospital health promotion) team, comprising separate units. it will give the team members greater authority and allow them better to communicate the benefits of the hospital to society.” (d3) the blud status is identical to the nuances of efficiency and profitability (mahendradhata et al., 2017), which helps justify cybernetic control's preeminence in implementation. cybernetic control is intimately tied to the budgetary application and the monitoring of an organization's financial performance (lueg & radlach, 2016). for the most part, cybernetic controls rely on cost accounting and budgeting techniques (carenys, 2010). it is a control mechanism in which objectives are established, and outputs are measurable, the specified goals are contrasted with the results obtained, and, if necessary, corrective actions are taken (kloot, 1997). this finding is consistent with fahlevi (2016), which discovered that hospital accounting information is primarily used for planning and reporting purposes, such as determining if the blu ph expended less or more money than was budgeted. organization strategy the blud designation was supposed to spark an "entrepreneurial governance" model in which hospitals would become autonomous entities (dppk-blu, 2009). bluds are projected to improve hospitals' services and financial performance, allowing them to provide superior healthcare services in a competitive market (harmadi & irwandy, 2018). the blud's financial flexibility allows hospitals to innovate, swiftly respond to the needs of their patients, and provide services that are unique to their communities (mahendradhata et al., 2017). to this research’s findings, blud phs typically implemented strategies that resulted in the addition of new services, medical devices, buildings, and medical personnel. it was revealed as a result of the following interview findings: “in response to this change in status (blud), we are leveraging the flexibility of financial management to implement strategic plans for the opening of the province's largest cancer treatment center. obviously, it is accompanied by the provision of medical personnel and supporting infrastructure to this unit.” (d1) "our primary objective is to recruit medical specialists. similarly, we provide financial assistance to some potential general medical staff members to encourage them to continue their specialist courses." (vdf2) “thus, now that we [the hospital] have achieved blud status, we want to expand further. for example, the hospital previously lacked the infrastructure and equipment to execute nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 285 the endoscopic approach. likewise, we previously only had hcu (high care unit) room facilities, but today we now have icu (intensive care unit) and iccu (intensive cardiology care unit) rooms.” (d3) therefore, blud phs' strategy in this study was prospector-based. prospectors are known for their ability to spot and capitalize on emerging markets and product categories; they have a strong focus on the marketplace and a penchant for innovation; they steer clear of making permanent investments in any particular technological process (miles et al., 1978). in the hospital context, the prospector strategy was proven superior to other strategies in terms of profitability (helmig et al., 2014). this finding confirms naranjo-gil & hartmann (2007) and naranjo-gill (2015), which found that reformed ph is increasingly directing itself to implement a strategy similar to that of a prospector. the management control (mc) effectiveness the researchers adopted the definition of effective management control as one that can function to realize goal alignment, adaptability, and integration in the organization. as such, the researchers inquired how the organization resolved disputes between departments within the organization or when members of a particular department had varying viewpoints on the best way to accomplish a given objective. as informants stated: “we have now established a committee called the therapeutic pharmacy committee (komite farmasi terapi), which examines suggestions for the provision of particular medications not listed on the national formulary list for the benefit of patient safety. by engaging with this committee, we could reach a consensus on the relative efficacy of generic and manufacturer drugs included on the national formulary list against patent medications.” (d1) “there was once a dispute between a cardiologist and an internal medicine specialist over the patient's illness diagnosis. in addition to being associated with the scientific sector's ego, it turns out that tracing this leads to claims for the provision of service fees that will be received later. we, the management, therefore, ensure that the financial incentives are distributed equitably based on the level of service provided by each of these specialist physicians.” (d2) “we are aware that the medical field is fraught with uncertainty; for instance, during the covid-19 pandemic, all units in this hospital hoped to be given purchasing priority for personal protective equipment. in this circumstance, the availability of financial resources is also problematic. therefore, we circumvent this by reducing the number of medical personnel on duty in a single day. in addition to adjusting to the available budget, this measure aims to improve the efficacy of patient care.” (vdf2) the researchers, hence, conclude that the mcs was, to some extent, successfully implemented across all blud phs observed. it is clear that informal, interactive communication can be used to uncover the root causes of conflict and discontent amongst employees and groups within an organization. once the cause of the issue has been determined, formal mcps, such as establishing new departments or arranging rewards systems, can be implemented to bring about the desired changes. this finding nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 286 aligns with ferreira-da-silva et al. (2012), who reported that therapeutic protocols, which are the result of team consensus, were perceived as one of the cost-controlling tools limiting the autonomy of the doctors, even though the doctors were aware of the advantages of these tools from an economic, organizational, and professional standpoints. discussion: management control practices (mcps), organization strategy, and management control (mc) effectiveness the study found that no “fit” was achieved between mcps and strategy since their relationship had no significant correlation with and effect on mc effectiveness. in addition, it was discovered that blud phs dominantly used cybernetics controls (planning and budgeting, reward mechanism, and others) to maintain employee behavior. further analysis revealed a positive (pearson correlation: 0.764) and significant (p = 0.027) correlation between the strategy and implementation of cybernetics mcps—but not for other controls. these results indicate increased use of cybernetic control and a change in strategy from defender to the prospector. it is reasonable, therefore, to expect that blud phs in indonesia seek to accommodate financial management flexibility after blud status by implementing a prospector strategy and predominantly using cybernetic mcps to ensure the achievement of new “profitoriented” and “cost-containment” organizational goals promoted by the reform (pettersen & nyland, 2011). in addition, the indonesian drgs (ina-drgs), a prospective payment system, are also part of the country's hospital reforms (world bank, 2020). when the drg-based hospital payment system is used, it gives hospitals incentives and tools to control each patient's costs (fahlevi, 2016). cybernetic controls were the most critical part of the case-mix project as it moved from having separate financial and nonfinancial controls to having a mix of both (li, 2021). as simons (1991) argues, the design and use of mcps concerning organizational strategy reflect the relative importance of two objectives: monitoring strategy implementation and learning about what he calls "strategic uncertainties." this term refers to the perceived uncertainty in strategically essential sectors (ebrahimi, 2000). once strategic uncertainties are well-understood and learning more about them is unnecessary, the mcps are primarily used to monitor strategy implementation. otherwise, when managers do not fully understand strategic uncertainties, and it is crucial to learn more about them, they use the mcs to draw the organization's attention to new problems and opportunities (simons, 1991). in this research setting, the top management teams were uncovered to have a relatively low understanding of the contextuality of the blud phs' financial management patterns and the strategic issues that could potentially arise. it is implied by the statement of one informant: "…the actual status of the blud that we received is still unclear; on the one hand, we are given flexibility in financial management, but the local government still determines the nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 287 number of revenue and expenditure budget items. [also], … not to mention regulations about bpjs kesehatan—badan pengelola jaminan sosial kesehatan (national health insurance) rates, tiered referral systems, and others, which frequently and abruptly change.” (d1) the dominant use of cybernetics controls, thus, seems problematic. despite its learning features, cybernetics controls can be highly formalized, and the more formalized a control system is, the more likely it is that pseudo-control will be obtained rather than real control (hofstede, 1981). besides, the cybernetic model lacks consistency in real and intended results and corrective action and can be perceived not only as an objective regulator of actions to achieve goals but also as one individual or group dominating others in an organization (collier & agyei-ampomah, 2006). further, the researchers consider that, during the transition to a new financial management arrangement, blud phs in indonesia opted for mcps that were less suited to the distinctive features of their operational environment. in fact, the blud status is expected to improve the organization's financial performance and the quality of the services it offers effectively and efficiently (mahendradhata et al., 2017). unfortunately, it is argued that cybernetic controls are no longer adequate when accomplishing objectives other than maximizing profits (lueg & radlach, 2016). it is also contended by visser (2016) that even though the new public management encourages the use of cybernetic mc and output control, such quantitative controls may not be appropriate in a public setting. this finding is consistent with nyland & pettersen (2004), who found that strategic uncertainties faced by us hospitals were better handled face-to-face and through frequent, informal dialogues, not by imposing economic responsibility. conclusion it is concluded that the transition of public hospitals (phs) in indonesia from technical units to business units in blud status has prompted organizations to pursue innovative strategies—prospector. however, blud phs were found to be failing in their focus on selecting specific types of management control practices (mcps) that could adequately accommodate the implementation of these strategic choices. it subsequently had the consequence of not achieving a "fit" status between the mcps and organizational strategy and, as a result, could not influence the effectiveness of mc implementation in the organization. further, this study extends what has already been addressed in the management control literature regarding how mcps can be set to fit with organizational strategy, particularly in the context of public healthcare organizations. the researchers provide evidence to support the contention made by van der stede (2000) that the association between prospector (differentiated) strategy and tight and formal control does not have an immediate and unquestionable effect on organizational performance. this study also confirms bedford et al.'s (2016) finding that not all mcps found to be independently linked nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 288 with organization benefits are entirely related to ensuring optimum control outcomes when analyzed as part of an mcp package. the findings of this study also indicate that blud phs had a limited grasp of the unique aspects of financial management in the blud format. thus, it is anticipated that hospital management will be able to participate in more intensive training related to the management of the blud organization. in addition, the excessive use of cybernetic controls relative to other management control practices suggests an inappropriate emphasis on hospital management. as the hospital is dominated by professional (medical) personnel, an interactive and informal approach will be more effective in directing the behavior of its medical staff than a diagnostic and formal one. this study is not without limitations. due to the low participation in both the questionnaire and the interview session, the use of mixed methods research in this study was still underutilized. the most significant obstacles encountered in this study concerned the availability of time and the willingness of respondents and informants to take part. in future research, it may be possible to utilize more collaborative strategies to generate a higher overall response and participation. references abernethy, m. a., & brownell, p. (1999). the role of budgets in organizations facing strategic change: an exploratory study. accounting, organizations and society, 24(3), 189–204. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(98)00059-2 abernethy, m. a., & chua, w. f. (1996). a field study of control system “redesign”: the impact of institutional processes on strategic choice. contemporary accounting research, 13(2), 569–606. ahlin, e. (2019). semi-structured interviews with expert practitioners: their validity and significant contribution to translational research. semi-structured interviews with expert practitioners: their validity and significant contribution to translational research, november. https://doi.org/10.4135/9781526466037 akingbola, k. (2006). strategic choices and change in non-profit organizations. strategic change, 15(6), 265–281. https://doi.org/10.1002/jsc.772 anthony, r. . (1965). planning and control systems: framework for analysis. harvard university. arda, d. p. (2020). management technique, governance, and management strategy for performance and business ethics of public service hospitals. international journal of contemporary accounting, 2(1), 65–84. https://doi.org/10.25105/ijca.v2i1.7200 bedford, d. s., malmi, t., & sandelin, m. (2016). management control effectiveness and strategy: an empirical analysis of packages and systems. accounting, organizations and society, 51, 12–28. https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.04.002 burkert, m., davila, a., mehta, k., & oyon, d. (2014). relating alternative forms of contingency fit to the appropriate methods to test them. management accounting research, 25(1), 6–29. https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.008 carenys, j. (2010). management control systems: a historical perspective. international bulletin of business administration, 10(7), 37–54. chenhall, r. . (2003). management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. accounting, organizations and society, 28, 127–168. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(98)00059-2 https://doi.org/10.4135/9781526466037 https://doi.org/10.1002/jsc.772 https://doi.org/10.25105/ijca.v2i1.7200 https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.04.002 https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.008 nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 289 collier, p. m., & agyei-ampomah, s. (2006). management accounting-risk and control strategy. cima publishing. cresswell, j. w. (2009). research design pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan mixed (third edit). sage publications. cross, d. a., nong, p., harris-lemak, c., cohen, g. r., linden, a., & adler-milstein, j. (2019). practice strategies to improve primary care for chronic disease patients under a pay-for-value program. healthcare, 7(1), 30–37. https://doi.org/10.1016/j.hjdsi.2018.08.004 de harlez, y., & malagueño, r. (2015). examining the joint effects of strategic priorities, use of management control systems, and personal background on hospital performance. management accounting research, 30, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.07.001 dolnicar, s. (2002). a review of unquestioned standards in using cluster analysis for datadriven market segmentation. faculty of commerce-papers, 273(march 2016), 1–9. http://ro.uow.edu.au/commpapers/273/ dppk-blu. (2009). implementasi pembiayaan badan layanan umum. direktorat pembinaan pengelolaan keuangan. ebrahimi, b. p. (2000). environmental complexity, importance, variability and scanning behavior of hong kong executives. international business review, 9(2), 253–270. https://doi.org/10.1016/s0969-5931(99)00039-6 everitt, b. s., landau, s., leese, m., & stahl, d. (2011). cluster analysis (fifth). john wiley and sons, ltd. fahlevi, h. (2016). understanding why the role of accounting is unchanged in indonesian public hospitals. journal of accounting and organizational change, 12(2), 203–222. https://doi.org/10.1108/jaoc-03-2014-0020 fahlevi, h., irsyadillah, i., indriani, m., & oktari, r. s. (2021). drg-based payment system and management accounting changes in an indonesian public hospital: exploring potential roles of big data analytics. journal of accounting and organizational change. https://doi.org/10.1108/jaoc-10-2020-0179 ferreira-da-silva, a., fernandez-feijoo, b., & rodriguez, s. g. (2012). accounting information system and clinical decision-making. in d. vrontis, y. weber, r. kaufmann, & s. tarba (eds.), 5th annual euromed conference of the euromed academy of business: building new business models for success through competitiveness and responsibility (pp. 581–589). euromed press. fitzpatrick, r., & boulton, m. (1996). qualitative research in health care: i. the scope and validity of methods. journal of evaluation in clinical practice, 2(2), 123–130. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.1996.tb00036.x gerdin, j., & greve, j. (2004). forms of contingency fit in management accounting research a critical review. accounting, organizations and society, 29, 303–326. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(02)00096-x grabner, i., & moers, f. (2013). management control as a system or a package? conceptual and empirical issues. accounting, organizations and society, 38(6–7), 407–419. https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.09.002 hammad, s. a., jusoh, r., & oon, e. y. n. (2010). management accounting system for hospitals: a research framework. industrial management and data systems, 110(5), 762–784. https://doi.org/10.1108/02635571011044777 harmadi, s., & irwandy, i. (2018). technical efficiency of public service hospitals in indonesia: a data envelopment analysis (dea). asian social science, 14(6), 81. https://doi.org/10.5539/ass.v14n6p81 https://doi.org/10.1016/j.hjdsi.2018.08.004 https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.07.001 http://ro.uow.edu.au/commpapers/273/ https://doi.org/10.1016/s0969-5931(99)00039-6 https://doi.org/10.1108/jaoc-03-2014-0020 https://doi.org/10.1108/jaoc-10-2020-0179 https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.1996.tb00036.x https://doi.org/10.1016/s0361-3682(02)00096-x https://doi.org/10.1016/j.aos.2013.09.002 https://doi.org/10.1108/02635571011044777 https://doi.org/10.5539/ass.v14n6p81 nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 290 helmig, b., hinz, v., & ingerfurth, s. (2014). extending miles & snow’s strategy choice typology to the german hospital sector. health policy, 118(3), 363–376. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.06.006 hofstede, g. (1981). management control of public and not-for-profit activities. accounting, organizations and society, 6(3), 193–211. https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/suspending chicago's students.pdf king, r., & clarkson, p. (2015). management control system design, ownership, and performance in professional service organisations. accounting, organizations and society, 45, 24–39. https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.06.002 kirchhoff, r., vik, e., & aarseth, t. (2019). management and reforms in the nordic hospital landscape. journal of health organization and management, 33(5), 588–604. https://doi.org/10.1108/jhom-07-2018-0183 kloot, l. (1997). organizational learning and management control systems: responding to environmental change. management accounting research, 8(1), 47–73. https://doi.org/10.1006/mare.1996.0033 li, i. (chenchen). (2021). the role of boundary objects in management control systems change : a study of casemix implementation in healthcare. the university of auckland. lueg, r., & radlach, r. (2016). managing sustainable development with management control systems: a literature review. european management journal, 34(2), 158–171. https://doi.org/10.1016/j.emj.2015.11.005 lunkes, r. j., naranjo-gil, d., & lopez-valeiras, e. (2018). management control systems and clinical experience of managers in public hospitals. international journal of environmental research and public health, 15(4), 1–9. https://doi.org/10.3390/ijerph15040776 macinati, m. s. (2010). npm reforms and the perception of budget by hospital clinicians: lessons from two case-studies. financial accountability &management, 26(4), 422– 442. mahendradhata, y., trisnantoro, l., listyadewi, s., soewondo, p., marthias, t., harimurti, p., & prawira, j. (2017). the republic of indonesia health system review (vol. 7, issue 1). malmi, t., & brown, d. a. (2008). management control systems as a package-opportunities, challenges and research directions. management accounting research, 19(4), 287–300. https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003 mei, j., & kirkpatrick, i. (2019). public hospital reforms in china: towards a model of new public management? international journal of public sector management, 32(4), 352– 366. https://doi.org/10.1108/ijpsm-03-2018-0063 merchant, k. a., & otley, d. t. (2007). a review of the literature on control and accountability. in c. s. chapman, a. g. hopwood, & m. d. shields (eds.), handbooks of management accounting research, 2, 785–802. elsevier ltd. https://doi.org/10.1016/s1751-3243(06)02013-x miles, r. e., snow, c. c., meyer, a. d., & coleman, h. j. (1978). organizational strategy, structure, and process. 3(3), 546–562. mintzberg, h. (1978). patterns in strategy formation. management science, 24(9), 934–948. https://doi.org/10.1287/mnsc.24.9.934 naranjo-gil, d. (2015). the role of top management teams in hospitals facing strategic change: effects on performance. international journal of healthcare management, 8(1), 34–41. https://doi.org/10.1179/2047971914y.0000000078 naranjo-gil, d., & hartmann, f. (2007). management accounting systems, top management team heterogeneity and strategic change. accounting, organization and society, 32, 735–756. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.06.006 https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/suspending%20chicago's%20students.pdf https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/suspending%20chicago's%20students.pdf https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.06.002 https://doi.org/10.1108/jhom-07-2018-0183 https://doi.org/10.1006/mare.1996.0033 https://doi.org/10.1016/j.emj.2015.11.005 https://doi.org/10.3390/ijerph15040776 https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003 https://doi.org/10.1108/ijpsm-03-2018-0063 https://doi.org/10.1016/s1751-3243(06)02013-x https://doi.org/10.1287/mnsc.24.9.934 https://doi.org/10.1179/2047971914y.0000000078 nurkholis, mardiati, fachriyah, prayudi & widaninggar is it possible to achieve a "fit" of management control practices … journal of accounting and investment, 2023 | 291 naranjo-gil, d., hartmann, f., & maas, v. s. (2008). top management team heterogeneity, strategic change and operational performance. british journal of management, 19, 222–234. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2007.00545.x nyland, k., & pettersen, i. j. (2004). the control gap: the role of budgets, accounting information and (non-) decisions in hospital settings. financial accountability and management, 20(1), 77–102. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2004.00187.x nyland, k., & pettersen, i. j. (2015). hybrid controls and accountabilities in public sector management: three case studies in a reforming hospital sector. international journal of public sector management, 28(2), 90–104. https://doi.org/10.1108/ijpsm-07-20140085 nyland, k., pettersen, i. j., & stergren, k. o. (2009). same reform – different practices? how regional health enterprises adjust to management control reforms. journal of accounting & organizational change, 5(1), 35–61. https://doi.org/10.1108/18325910910932205 otley, d. t., & berry, a. j. (1980). control, organisation and accounting. management control theory, 5(2), 231–244. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7138-8_2 øygarden, o., olsen, e., & mikkelsen, a. (2020). changing to improve? organizational change and change-oriented leadership in hospitals. journal of health organization and management, 34(6), 687–706. https://doi.org/10.1108/jhom-09-2019-0280 panner, s. (2015). delivering health services under new public management: is it a good model for emerging economies? indian journal of public administration, 61(1), 160– 168. https://doi.org/10.1177/0019556120150111 pettersen, i. j., & nyland, k. (2011). reforms and accounting system changes: a study on the implementation of accrual accounting in norwegian hospitals. journal of accounting and organizational change, 7(3), 237–258. https://doi.org/10.1108/18325911111164196 shortell, s. m., & zajac, e. j. (1990). perceptual and archival measures of miles and snow’s strategic types: a comprehensive assessment of reliability and validity. the academy of management journal, 33(4), 817–832. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/256292 siddiqui, k. (2013). heuristics for sample size determination in multivariate statistical techniques. world applied sciences journal, 27(2), 285–287. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.27.02.889 simons, r. (1991). strategic orientation and top management attention to control systems. strategic management journal, 12, 49–62. simons, r. (1995). levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic renewal. harvard business school press. van der stede, w. a. (2000). the relationship between two consequences of budgetary controls: budgetary slack creation and managerial short-term orientation. accounting, organizations and society, 25(6), 609–622. https://doi.org/10.1016/s03613682(99)00058-6 visser, m. (2016). management control, accountability, and learning in public sector organizations: a critical analysis. governance and performance in public and non-profit organizations, 5, 75–93. https://doi.org/10.1108/s2051-663020160000005017 world bank. (2020). transition to diagnosis-related group (drg) payments for health: lessons from case studies (c. bredenkamp, s. bales, & k. kahur (eds.)). international bank for reconstruction and development. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1521-8 world health organization. (2015). case-based payment systems for hospital funding in asia: an investigation of current status and future directions (p. l. annear & d. huntington (eds.); comparative). who press. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2007.00545.x https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2004.00187.x https://doi.org/10.1108/ijpsm-07-2014-0085 https://doi.org/10.1108/ijpsm-07-2014-0085 https://doi.org/10.1108/18325910910932205 https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7138-8_2 https://doi.org/10.1108/jhom-09-2019-0280 https://doi.org/10.1177/0019556120150111 https://doi.org/10.1108/18325911111164196 https://doi.org/https:/doi.org/10.2307/256292 https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.27.02.889 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(99)00058-6 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(99)00058-6 https://doi.org/10.1108/s2051-663020160000005017 https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1521-8 jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 2, halaman: 83-98, juli 2012 pengaruh non performing loan sebagai dampak krisis keuangan global terhadap profitabilitas perusahaan perbankan tia melya sari; dhaniel syam; ihyaul ulum e-mail: tiamelyasari@gmail.com fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang abstract the research purpose is to examine the effect of non-performing loans (npl) in the global financial crisis on the corporate profitability of banks (listed on the stock exchange in 2003-2010). independent variable in this research is non performing loan (npl) and the dependent variable is probability by return on asset.sampling technique is used non-probability purposive sampling, so to be concluded the samples used 15 banks. the method of the research is quantitative and description data non performing loan and probability (return on asset) bank listing on the stock exchange 2003-2010 period. which are then analyzed by employing statistical analysis, such as simple linier regression, correlation analysis, determination coefficient analysis, and t-test. the data is calculated by spss 16 for windows. based on the research result, there is not influence between non performing loan to probability (return on asset). the two variables show a very weak correlation at 0,142 with negative correlation value. this mean if non performing loan is increasing, profitability (return on asset) is decreasing and vice versa. the determination coefficient is 2% and the rest 98% which is influence by other factors. while in the hypothesis examination using t test, t calculation is 1,563 and t table 1,658. as such h0 is accepted. so in conclusion, non performing loan does not significantly affect the level of profitability (roa) company. because the intermediary function of banks is not running properly. keywords: non performing loan, global financial crisis, profitability, return on asset. pendahuluan sektor perdagangan luar negeri merupakan saluran utama bertransmisinya sektor ekonomi nasional. sektor perda-gangan luar negeri menyebabkan penurunan signifikan pada kinerja ekonomi nasional yang akan memunculkan krisis ekonomi. begitu besarnya dampak krisis tersebut telah memberikan dampak negatif terhadap industri perbankan secara nasional. dampak tersebut antara lain terlihat dari perkem-bangan indikator kredit bermasalah (non performing loan) yang memperlihatkan peningkatan hingga juli 2010. kredit bermasalah (npl) perbankan umum mencapai 2,75% dari 2,07 % pada juni tahun lalu. kendati semua masih berada dibawah 5%, namun tendensi kenaikan npl perlu diwaspadai. selama ini dunia perbankan bekerja sebagai lembaga perantara yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada sektor-sektor produktif. kredit dan bunga kredit merupakan pos harta (assets) terbesar dan sekaligus sebagai sumber penghasilan terbesar bagi bank. dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya, maka pihak bank 83 tia melya sari, dhaniel syam, ihyaul ulum, pengaruh non performing loan ... akan berusaha mencapainya melalui peningkatan kredit, tetapi peningkatan penyaluran dana melalui kredit ternyata tidak selamanya diiringi peningkatan perolehan laba, bahkan jumlah dana yang tidak kembali atas dana yang telah disalurkan oleh bank semakin meningkat. sumber pendapatan bank berasal dari selisih bunga kredit dengan simpanan nasabah, sehingga dalam hal ini risiko kredit menjadi perhatian utama sektor perbankan. pada proses penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian bank semakin diperketat dengan munculnya peraturan bank indonesia no. 6/9/pbi/2004 pasal 2 ayat 2 (g) tentang tindak lanjut pemeriksaan bank (pengawasan dan penetapan status bank) yang menyatakan bahwa bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya adalah bank yang salah satu kriterianya memuat kategori npl di atas 5% secara netto dari total kreditnya. peningkatan kredit bermasalah (non performing loan) dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi nplyang tinggi. menurut siswanto sutojo (2008; 24), sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar akan cenderung menurunkan profitabilitasnya. agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk npl. dalam hal ini bank indonesia menetapkan bahwa tingkat npl yang wajar adalah ≤5% dari total portofolio kreditnya. npl dapat mengakibatkan penerimaan pendapatan bank menjadi berkurang. pengurangan tersebut timbul karena adanya tambahan biaya yang muncul akibat pembayaran bermasalah, komponen biaya ini akan menjadi penambah unsur biaya yang dapat mengurangi pendapatan bank. dengan berkurangnya pendapatan tersebut, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang diterima bank. non performing loan (npl) diteliti oleh andri priyo utomo (2008) yang meneliti mengenai pengaruh npl terhadap kinerja keuangan bank berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas pada bank mandiri (persero) tbk. analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi, dengan hasil bahwa npl tidak berpengaruh signifikan terhadap ketiga rasio tersebut. karena ketiga rasio tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya dan mengendalikan biaya. keterbatasan dalam penelitian tersebut adalah rentang waktu yang digunakan dalam penelitian terlalu singkat yaitu tiga tahun, sehingga peneliti tidak dapat mengidentifikasi npl secara mendalam. penelitian lain mengenai npl juga diteliti oleh sari (2010) yang mengangkat judul tentang analisis kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada pt. bank tabungan pensiunan nasional, tbk. alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah (npl) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. penelitian ini hanya terbatas pada satu sampel saja, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua bank, karena tidak semua bank dalam situasi yang sama. secara umum penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sari (2010), hanya saja penelitian ini mengambil sampel yang berbeda dari peneliti terdahulu. penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan perbankan go public yang terdaftar di bei dengan periode waktu delapan tahun berturut-turut mulai 2003-2010. dengan menggunakan rentang waktu yang panjang, penelitian ini diharapkan dapat 84 jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 83-98, juli 2012 85 memperlihatkan sejarah npl. berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh npl terhadap profitabilitas guna menilai keefektifan pengembalian kredit pada bank yang sudah go public. apabila suatu bank berada dalam kondisi non performing loan (npl) yang tinggi maka hal tersebutakan memperbesar biaya bank, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bank. berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana non performing loan (npl) masa krisis keuangan global pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 2003-2010?; (2) bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 20032010?; (3) apakah terdapat pengaruh non performing loan pada masa krisis ekonomi global terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 20032010?. adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan non performing loan (npl) masa krisis ekonomi global pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 20032010; (2) mendeskripsikan tingkat profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 2003-2010; dan (3) menguji apakah terdapat pengaruh non performing loan (npl) pada masa krisis ekonomi global terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 2003-2010. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengertian bank umum bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara non syariah dan atau berdasarkan prisip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. psak no.31 paragraph 01 mengenai akuntansi perbankan menyebutkan bahwa “bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana(surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional non devisa dan bank-bank asing dan campuran. kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. selain itu, fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian sangat penting dan strategis. bank umum sangat penting dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter. fungsi-fungsi bank umum seperti yang diuraikan di bawah ini menunjukkan pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern: (1) penciptaan uang, (2) mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, (3) penghimpunan dana simpanan, (4) mendukung kelancaran transaksi internasional, (5) penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, (6) pemberian jasajasa lainnya (manurung dan rahardja, 2004). kredit kredit berasal dari kata yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan, sedangkan dalam bahasa latin yaitu “creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. menurut undang-undang no. 10/1998 (pasal 21 ayat 11): kredit adalah tia melya sari, dhaniel syam, ihyaul ulum, pengaruh non performing loan ... penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. unsurunsur yang terkandung dalam kredit diantaranya; kepercayaan, waktu, degree of risk, dan prestasi. tujuan dari adanya kredit adalah keuntungan atau profitability yang tercermin dalam bentuk bunga yang diterima nasabah. kredit bank umum dapat dibagi menjadi berbagai macam golongan berdasarkan kriteria yang dipakai. pertama, kredit bank umum dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tujuan penggunaannya, misalnya kredit untuk pembelian barang konsumtif tahan lama, kredit untuk membiayai pembangunan proyek maupun kredit untuk pembelian surat berharga. kredit bank umum juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut jangka waktu perjanjian kredit. sesuai dengan jangka waktunya, kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis kredit, yaitu: kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. untuk membantu perusahaan menutup kebutuhan dana modal kerja, bank umum dapat menawarkan paling sedikit tiga macam kredit yaitu bank overdraft, kredit modal kerja berjangka dan commercial letter of credit yang dilengkapi dengan surat tagihan bank. berdasarkan penggunaan dana oleh debitur, kredit juga dapat dibedakan menjadi 3 (sukma, 2011 ) : kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi manajemen perkreditan penyaluran kredit adalah merupakan salah satu aktivitas utama bagi perbankan. apabila diperhatikan pada neraca bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit yang diberikan. demikian juga apabila diamati dari sisi pendapatan bank, akan terlihat bahwa pendapatan terbesar bank adalah pendapatan dari bunga dan provisi kredit. manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumbersumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi dan pengawasan kredit. lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai lembaga keungan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan karena hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya ( susilo, 2000) sebelum kredit disalurkan atau diberikan kepada peminjam, pihak kreditur akan mengevaluasi calon peminjam dari berbagai hal, meliputi proyek atau usaha yang dibiayai, bagaimana dan siapa calon peminjam. dalam dunia perbankan dikenal beberapa cara penilaian kredit (analisis kredit) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu yang pada akhirnya akan memengaruhi sehat atau tidaknya perkreditan suatu bank. dalam penilaian kredit, disamping syarat-syarat kredit dari segi yuridis, dikenal pula pedoman “3r”yaitu (sukma, 2011) : return, repayment capacity, dan risk bearing ability risiko kredit menurut pbi tersebut, salah satu risiko usaha bank adalah risiko kredit yang didifinisikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan couterparty dalam memenuhi kewajiban.credit risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman ke masyarakat (susilo, 2000). karena berbagai sebab debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajiban kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. tidak terpenuhinya 86 jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 83-98, juli 2012 87 kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaanyang sebelumnya sudah diperkirakan. salah satu cara untuk mengantisipasi adanya risiko kerugian yang timbul, maka bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aset produktif yang cukup. aset produktif merupakan keseluhan asset dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya yang meliputi kredit yang diberikan, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan. besarnya pembentukan penyisihan sekurang-kurangnya ; 0,5% dari aktiva produktif yang tergolong lancar, 3% dari aktiva produktif yang tergolong kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, dan 100% dari aktiva yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai. non performing loan pada masa krisis keuangan global krisis keuangan global yang terjadi di amerika tahun 1998-2008 berdampak pada sistem perekonomian yang ada di indonesia, salah satunya adalah peningkatan inflasi. peningkatan inflasi ini secara tidak langsung akan membuat manajemen perbankan menaikkan tingkat suku bunga kreditnya supaya bank tidak mengalami kerugian (risiko kredit). risiko kredit di dalamnya termasuk non performing loan. non performing loan (npl) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. hal ini juga dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan no. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa kredit non performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredityang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. menurut surat edaran bank indonesia no. 3/30/dpnp tanggal 14 desember 2001, npl dapat dihitung dengan rumus : npl = kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet total kredit yang diberikan x 100% peningkatan npl dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, karena bank akan mencadangkan aktiva produktifnya lebih banyak dari yang dianggarkan, sehingga akan menimbulkan biaya kerugian. oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi nplyang tinggi. agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk npl. dalam hal ini bank indonesia menetapkan bahwa tingkat npl yang wajar adalah ≤5% dari total portofolio kreditnya. kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat bank indonesia, sebagai berikut : kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. dari enam kolektibilitas tersebut ada tiga kolektibilitas yang masuk ketegori kredit bermasalah yaitu kolektibilitas kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut rifai (2006) adalah berikut: a. karena kesalahan bank 1) kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah 2) kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan peng tia melya sari, dhaniel syam, ihyaul ulum, pengaruh non performing loan ... gunaan kredit dansumber pembayaran kembali 3) kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah 4) kurang lengkap mencantumkan syaratsyarat 5) pemberian kelonggaran yang terlalu banyak 6) tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat b. karena kesalahan nasabah 1) nasabah tidak kompeten 2) nasabah kurang pengalaman 3) nasabah tidak jujur 4) nasabah serakah c. faktor eksternal 1) kondisi perekonomian 2) bencana alam 3) perubahan peraturan menurut as. mahmoedin (2002) dapat disimpulkan bahwa bagi kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, menurut lukman dendawijaya (2005) pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu: penjadwalan ulang (rescheduling), persyaratan ulang (reconditioning), penataan ulang (restructuring), dan eksekusi barang jaminan profitabilitas profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”. sedangkan menurut mahmoedin (2002) menyatakan bahwa profitabilitas ialah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan. dalam dunia perbankan pendapatan dapat diperoleh dari kredit yang disalurkan. setiap kredit yang disalurkan kepada nasabah, maka nasabah harus mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dengan bank. semakin besar kredit yangdisalurkan maka pendapatan yang akan diperoleh akan semakin besar pula yang tentunya harus disertai dengan pengawasan yang berkesinambungan terhadap kredit tersebut jangan sampai terjadi kredit bermasalah, karena dengan kredit bermasalah akan menimbulkan penurunan pendapatan, dikarenakan nasabah tidak bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya. analisis tingkat profitabilitas suatu bank menurut lukman dendawijaya (2008:118) sebagai berikut : return on asets (roa), return on equity (roe), rasio biaya operasional (bopo) dan net profit margin (npm). penilaian profitabilitas yang dapat dipakai adalah roa karena bank diharuskan menggunakan rasio roa untuk mengukur profitabilitasnya sesuai dengan peraturan bi no. 6/10/pbi/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalm pasal 4 ayat (4) dalam penilaian kesehatan bank menurut camels. demikian halnya dengan nogi s. tangkisilah (dalam jurnal asti robianti, 2008:40) mengemukakan bahwa : ”roa merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya karena rasio ini dapat mengukur efesiensi operasi.” begitupun meythi (2005) mengemukakan bahwa ”rasio profitabilitas diproksikan dengan roa yang paling baik dalam memprediksikan pertumbuhan laba.” berikut rumusnya : roa = laba sebelum pajak total aset x 100% berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa roa (return on assets) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan yang diperoleh dari aktiva yang dimiliki serta 88 jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 83-98, juli 2012 89 merupakan rasio bank yang lebih baik dari pada rasio profitabilitas bank lain. semakin besar roa suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapaibank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (sudarini, 2005). kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio roa (return on assets) dapat dilihat pada tabel 1. tabel 1. kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio roa rasio predikat roa ≥ 1.215% 0.99% ≥ roa < 1.215% 0.765% ≥ roa < 0.99% roa < 0.765% sangat sehat sehat cukup sehat tidak sehat sumber : bank indonesia berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa rasio roa dikatakan sangat sehat apabila lebih tinggi dari 1,215% atau sekitar 1,5%, dikatakan sehat apabila rasio roa antara 0,99% sampai dengan 1,214%, dikatakan cukup sehat apabila rasio roa antara 0,765% sampai dengan 0,98%, dan dikatakan tidak sehat apabila rasio roa dibawah 0,765%. pengaruh non performing loan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang go publik npl merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (mabruroh, 2004). npl mencerminkan risiko kredit, semakin kecil npl semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. dendawijaya (2005) mengatakan bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas (roa) dan rentabilitas bank. gelos (2006) dalam buyung (2009) menguji pengaruh npl terhadap roa bank dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang signifikan negatif berpengaruh terhadap kinerjabank artinya besarnya risiko kredit bank mempengaruhi kinerja bank sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menguji pengaruh npl terhadap roa. berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: h1: non performing loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (roa) perusahaan perbankan. metode penelitian jenis penelitian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah bank umum go public yang terdaftar di bei tahun 2003-2010. berdasarkan direktori perbankan indonesia jumlah bank umum yang beroperasi sampai tahun 2010 adalah 31 bank umum go public. adapun teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan non probability-purposive sampling. adapun kriteria yang akan menjadi pertimbangan diantaranya: a. bank umum go public yang mempublikasikan laporan keuangan publikasi tahunan secara lengkap di bei selama 8 tahun berturut-turut mulai tahun 2003-2010 b. bank umum go public yang masih beroperasi pada periode waktu penelitian tahun 2003-2010. c. bukan bank campuran atau bank asing tia melya sari, dhaniel syam, ihyaul ulum, pengaruh non performing loan ... jumlah keseluruhan bank go public yang yang terdaftar di bei tahun 2010 adalah sebanyak 31 bank, tetapi yang memenuhi kriteria diatas hanya 15 bank dengan 8 periode sehingga n yang didapat 120. jenis dan sumber data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif berupa laporan keuangan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh bank indonesia selama delapan tahun berturut-turut dari periode tahun 2003-2010. sumber data yang berupa laporan keuangan tahunan bank umum go public periode 2003-2010 yang diperoleh melalui website resmi bi, dan/atau website resmi masing-masing bank, dan/atau melalui perantara pojok bej universitas muhammadiyah malang. teknik perolehan data teknik perolehan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. definisi operasional dan pengukuran variabel variabel dependen variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabitas yang diukur dengan roa.roa (return on assets )merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan yang diperoleh dari aktiva yang dimilikiserta merupakan rasio bank yang lebih baik dari pada rasio profitabilitas bank lainnya. berikut rumusnya : variabel independen variabel independent dalam penelitian ini adalah non performing loan.non performing loan (npl) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. npl merupakan rasio antara kredit bermasalah terhadap kredityang disalurkan, data npl diperoleh dari directory perbankan indonesia 2010. menurut surat edaran bank indonesia no. 3/30/dpnp tanggal 14 desember 2001, npl dapat dihitung dengan rumus: teknik analisis data proses analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. menghitung jumlah non performing loan dan return on assets bank umum go public tahun 2003-2010 2. analisis deskriptif. tahapan dalam analisis ini adalah sebagai berikut: (a) mendeskripsikan npl bank umum go public periode 2003-2010; (b) mendeskripsikan profitabilitasbank umum go public periode 2003-2010 3. melakukan analisis statistik untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh. alat analisis yang digunakan adalah statistik regresi sederhana (simple regression), analisis korelasi, dan analisis koefisien determinan. regresi sederhana dipakai untuk melakukan prediksi seberapa besar nilai variabel dependent jika nilai variabel independent dirubah, dengan persamaan y = a + bx + e; dimana y adalah profitabilitas; a adalah konstanta ; b adalah koefisien regresi; x adalah non performing loan (npl). analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauhmana keeratan hubungan linear antara variabel x dan y. sedangkan, analisis koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa 90 jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 83-98, juli 2012 91 besar pengaruh variabel x terhadap variabel y. 4. menguji hipotesis dengan menggunakan uji t statistik. hasil dan pembahasan statistik deskriptif pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan data masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dari masing-masing variabel (lihat tabel 2). pada tabel 2 dapat dilihat bahwa n atau jumlah data pada setiap variabel yang valid adalah 120. dari 120 buah data npl, nilai minimum sebesar 0.003 ada pada bank nusantara parahyangan tahun 2003 dan maksimum sebesar 25,20 pada bank mandiri tahun 2005. sedangkan nilai rata-rata sebesar 4,23 dengan standar deviasi sebesar 3,41. standar deviasi yang lebih kecil dari mean menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio npl terendah dan tertinggi. tabel 2. statistik deskriptif dari data n minimum maximum mean std. deviation npl 120 .00 25.20 4.2294 3.41370 roa 120 -1.24 5.77 1.9261 1.26847 valid n (listwise) 120 begitu juga halnya dengan variabel roa, dari 120 buah sampel data roa, nilai minimum sebesar -1,24 ada pada bank bumiputera tahun 2005 dan maksimum sebesar 5,77 pada bank rakyat indonesia tahun 2004. sedangkan nilai rata-rata sebesar 1,92dengan standar deviasi sebesar 1,26. standar deviasi yang lebih kecil dari mean menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio roa terendah dantertinggi. uji normalitas data untuk mendeteksi normalitas data, dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov. dari tabel 2, dapat diketahui bahwa variabel sqnpl yang memiliki nilai k-s 0,817 dengan p = 0,516 telah terdistribusi secara normal karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah terdistribusi secara normal. tabel 2. uji normalitas k-s setelah transformasi data one-sample kolmogorov-smirnov test sq_npl roa n 120 120 normal parametersa mean 1.9081 1.9261 std. deviation .77041 1.26847 most extreme differences absolute .075 .110 positive .075 .110 negative -.071 -.058 kolmogorov-smirnov z .817 1.208 asymp. sig. (2-tailed) .516 .108 a. test distribution is normal. normal normal tia melya sari, dhaniel syam, ihyaul ulum, pengaruh non performing loan ... tabel 3. uji regresi sederhana coefficientsa model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. correlations collinearity statistics b std. error beta zeroorder partial part toler ance vif 1 (constant) 2.373 .309 7.692 .000 sq_npl -.234 .150 -.142 -1.563 .121 -.142 -.142 -.142 1.000 1.000 a.dependentvariable:roa analisis regresi sederhana berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data terdistribusi normal, oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi linear sederhana. berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: y = 2,373 + (0,234) x, dimana: x = non performing loan; y :return on assets. dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa hasil dari persamaan regresi adalah y = 2,373 – 0,234 x, hal ini berarti nilai a atau konstanta sebesar 2,373 yang mencerminkan bahwa jika npl = 0, maka roa sebesar 2,234 dan nilai b sebesar -0,234. karena nilai b negatif berarti ada hubungan yang berbanding terbalik antara npl dan roa, artinya setiap kenaikan 1% npl maka roa akan mengalami penurunan sebesar 0,234%. jadi, dapat disimpulkan bahwa npl berpengaruh negatif tetapi tidak cukup signifikan terhadap profitabilitas bank karena nilai signifikan sebesar0,121 yang berada diatas 0,05. sehingga h1 yang menyatakan bahwa rasio npl berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank ditolak. hasil pengujian mengindikasikan jika npl meningkat, maka roa akan menurun. hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian gelos (2006) yang menyatakan bahwa rasio npl berpengaruh negatif terhadap roa bank. analisis korelasi hubungan antara variabel x (npl) dengan variabel y (roa) dikatakan berkorelasi sangat lemah, karena nilai korelasi sebesar 0,142 berada pada interval 0-0,25 dan mempunyai hubungan negatif atau berbanding terbalik antara npl dengan roa. semakin rendah atau menurunnya npl maka akan menyebabkan naiknya roa (lihat tabel 4). analisis koefisien determinasi berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada table 4.9 diatas, besarnya nilai adjusted r2 dalam model regresi bank go public diperoleh sebesar 0,020 (lihat tabel 5). hal ini menunjukkan bahwa besar kemampuan menjelaskan variabel independent yaitu npl terhadap variabel dependent (roa) yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 2 % sedangkan sisanya sebesar 98 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. selain itu nilai r2 adalah 0,012. jika nilai r2 semakin mendekati 0 maka variabel bebas (npl) semakin lemah pengaruhnya dalam menjelaskan variabel terikat (roa). pengujian hipotesis setelah nilai korelasi diperoleh, untuk mengetahui apakah kredit bermasalah mempengaruhi profitabilitas maka penulisakan menggunakan statistik uji t dengan maksud untuk menguji signifikansi koefisien korelasi. hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 6. 92 jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 83-98, juli 2012 93 tabel 4. hasil perhitungan korelasi correlations roa sq_npl pearson correlation roa 1.000 -.142 sq_npl -.142 1.000 sig. (1-tailed) roa . .060 sq_npl .060 . n roa 120 120 sq_npl 120 120 tabel 5. uji goodness of fit model summaryb model r r square adjusted r square std. error of the estimate change statistics durbinwatson r square change f change df 1 df2 sig. f change 1 .142a .020 .012 1.26086 .020 2.441 1 118 .121 1.894 tabel 6. hasil perhitungan uji t coefficientsa model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. correlations collinearity statistics b std. error beta zeroorder partial part tolera nce vif 1 (constant) 2.373 .309 7.692 .000 sq_npl -.234 .150 -.142 -1.563 .121 -.142 -.142 -.142 1.000 1.000 terlihat bahwa pada kolom sig. untuk npl, yaitu konstanta = 0,000, npl = 0,121 mempunyai angka signifikansi > 0,05, dengan demikian ho diterima atau dengan kata lain npl tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (roa) perusahaan. pengujian hipotesis juga bisa dilaku-kan dengan cara membandingkan t tabel dengan t hitung. t tabel dengan ketentuan α= 0,05degree of freedom: n-2, dan n = 120 diketemukan sebesar: 1,658. didasarkan ketentuan di atas, maka t hitung -1,563< t table 1,658. dengan demikian h0 diterima. artinya, npl tidak cukup signifikan mempengaruhi tingkat profitabilitas (roa) perusahaan. diskusi tingkat non performing loan bank umum berdasarkan hasil perhitungan rasio npl (non performing loan) pada bank umum yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2010 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio npl tertinggi dicapai oleh pt bank mandiri, tbk yaitu sebesar 9,29%. rasio tersebut melebihi standar yang telah ditetapkan oleh bank indonesia yaitu sebesar 5%.artinya, pt bank mandiri, tbk berada dalam kondisi yang tidak wajar atau tidak sehat karena belum bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh bank indonesia. tingginya rasio npl ini disebabkan oleh tingginya kredit bermasalah yang terus tia melya sari, dhaniel syam, ihyaul ulum, pengaruh non performing loan ... berfluktuasi dari tahun 2003-2010 yang angkanya masih berada di atas standar bi. rasio npl diatas batas maksimum ini mengindikasikan adanya penurunan kolektibilitas kredit yang tersalurkan. penurunan kolektibilitas kredit disebabkan adanya lonjakan laju inflasi akibat tekanan kenaikan harga minyak mentah dan komoditas pangan di tahun 2005-2007 yang tidak diimbangi dengan pengelolaan portofolio kredit dengan baik sehingga tingkat pengembalian kredit debitur melemah karena daya beli masyarakat yang menurun. pt bank negara indonesia menempati urutan kedua setelah bank mandiri tbk dalam tingkat kredit bermasalah dengan ratarata 7,07% dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2003-2010. namun dengan adanya peningkatan npl yang di atas standar bi,pt bank negara indonesia tbk.,masih mampu mencapai roa dalam kategori yang sehat. berarti dapat disimpulkan bahwa npl tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (roa) pada pt bank negara indonesia tbk. begitu pula dengan bank pan indonesia tbk dan permata bank tbk yang rata-rata nplnya masih diatas standar bi. secara umum, perekonomian indonesia masa krisis keuangan global berdampak besar pada sector perbankan terutama dalam penyaluran kredit, sedangkan pasca krisis 2008 kualitas kredit perbankan umum tidak mengalami penurunan yang signifikan dan tetap berada pada level yang terkendali dibawah 5%. ini menunjukkan bahwa perbankan umum di indonesia mampu melewati krisis 2008 dengan baik. namun pihak perbakan harus tetap meningkatkan pemantauan dan kehati-hatian penyaluran kredit dengan portofolio kredit dan kebijakaan-kebijakan tertentu. apabila rata rata npl bank umum go public yang diatas standar bi ini, maka pihak manajemen perlu mewaspadai dengan melakukan restrukturisasi kredit. restrukturisasi diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjajikan. restrukturisasi kredit ini bisa dilakukan dengan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit dan pengurangan jumlah pokok kredit. penurunan tingkat suku bunga tidak dapat dilakukan karena selama periode penelitian telah terjadi inflasi yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga bank. tingkat return on assets bank umum berdasarkan hasil perhitungan rasio return on assets (roa) menunjukkan bahwa rata-rata rasio roa tertinggi dimiliki oleh pt. bank rakyat indonesia tbk., sebesar 4,55% dengan npl rata-rata 8 tahun sebesar 4.08% yang msih berada di bawah standar bi sebesar 5%. hal ini berarti pt. bank rakyat indonesia memiliki kinerja perusahaan yang sangat sehat. meningkatnya laba tersebut didukung oleh total aset bri yang meningkat hingga 21,66% pada tahun 2010, seiring peningkatan aset, modal bank rakyat indonesia tbk., juga mengalami pertumbuhan sebesar 37,3%,selain itu bank rakyat indonesia mengalami peningkatan total kredit yang disalurkan kepada pihak usaha kecil menengah dan kredit konsumtif. dimana telah terbukti bahwa kredit ukm dan kredit konsumtif memiliki risiko yang lebih rendah dalam mengendalikan tingkat npl jika dibanding jenis kredit lainnya pengaruh non performing loan terhadap return on assets hasil analisis data regresi linear sederhana yang telah diolah dengan program spss 16.0, maka dapat diperoleh nilai koefisien antara variabel npl dengan roa sebesar -0,234. hal ini berarti arah hubungan antara npl dengan roa adalah negatif 94 jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 83-98, juli 2012 95 dengan kekuatan hubungan antara variabel tersebut sangat lemah. hubungan tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar npl maka akan memperkecil tingkat roa, begitu pula sebaliknya npl rendah maka akan memperbesar tingkat roa, namun pengaruh variabel npl sangat lemah terhadap roa. begitupun dengan koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil perhitungan yaitu sebesar 2% yang dapat diartikan bahwa 2% perubahan tingkat roa dipengaruhi oleh npl, dan sisanya sebesar 98% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidakdibahas dalam penelitian ini. dalam pengujian hipotesis uji-t menunjukkan bahwa npl tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (roa). hal ini terjadi karena nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel. hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori as. mahmoedin (2002) yang menyatakan bahwa kredit bermasalah (npl) akan berpengaruh pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan dan modal kerja. adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori yang ada disebabkan karena selama jangka waktu penelitian, dimana rentang waktu antara desember 2003 sampai desember 2008 telah terjadi situasi bisnis perbankan yang sangat tidak normal masa krisis moneter 1997. dalam rentang waktu tersebut perusahaan perbankan di indonesia mencari bentuk yang baru. hal ini dapat dikatakan pula fungsi intermediasi perbankan yang tercatatdi bej masih kurang. penyebabnya adalah penyaluran kredit ke pihak debitur yang masih kecil, yang disebabkan oleh kekhawatiran dari pihak bank jika kredit yang diberikan menjadi bermasalah. hal ini dibuktikan dengan tingkat ldr bank-bank besar (bca, mandiri, bni, bri, danamon) yang masih tergolong rendah yaitu dibawah 80%. karena kondisi yang belum normal ini menyebabkan fungsi intermediasi yang diemban oleh bank menjadi tidak optimal. sehingga walaupun rata-rata npl bank-bank yang tercatat di bej berada dibawah 5%, tidak menyebabkan naiknya roa (standar yang ditetapkan bi 1,5% keatas). keadaan ini kembali normal setelah pasca krisis yaitu 2008 sampai 2010. dalam penelitian ini pasca krisis hanya diteliti selama 3 tahun yaitu tahun 2008-2010 sehingga tidak begitu berpengaruh, sedangkan masa krisis diteliti selama 5 tahun sehingga pengaruhnya lebih dominan karena rentang waktunya lebih panjang. selain itu, hal lain yang menyebabkan mengapa npl tidak berpengaruh terhadap roa adalah karena pada saat terjadi krisis global bank umum lebih banyak mengambil porsi pemasukan dari jenis pemasukan lain selain kredit, misalnya bank lebih meningkatkan saldo penempatan pada bank indonesia dan pihak ketiga, investasi saham dan giro. sehingga risiko bank atas kredit bermasalah masih bisa ditutupi dengan keuntungan yang diperoleh dari jenis pemasukan lainnya. dengan demikian, profitabilitas bank (roa) masih bisa terus dipertahankan bahkan bisa lebih meningkat. hal inilah yang diduga menjadi penyebab mengapa pada penelitian ini non performing loan (npl) tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset (roa). hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh usman (2003) dimana npl tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. dalam hal ini perubahan laba tentunya mempengaruhi besar kecilnya nilai roa, karena laba merupakan komponen pembentuk roa. kemudian penelitian yang dilakukan suyono (2005) juga menyimpulkan bahwa npl tidak berpengaruh signifikan terhadap roa. tia melya sari, dhaniel syam, ihyaul ulum, pengaruh non performing loan ... penutup berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat rasio non performing loan masa krisis keuangan global pada 15 perusahaan sampel dalam penelitian ini masih diatas standar bank indonesia. hal ini terlihat dari banyaknya bank yang tidak bisa menjalankan fungsi intermediasinya seperti pt bank mandiri tbk., yang mempunyai rata-rata npl 9,29%. keadaan ini disebabkan karena selama periode penelitian telah terjadi krisis keuangan global yang mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga bank, sehingga menyebabkan fungsi intermediasi bank kurang optimal. perusahaan dengan tingkat rata-rata npl terendah diperoleh oleh bank nusantara parahyangan tbk. rata rata npl bank umum go public yang diatas standar bi ini, perlu diwaspadai pihak manajemen perbankan dengan melakukan restrukturisasi kredit. restrukturisasi diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjajikan. restrukturisasi kredit ini bisa dilakukan dengan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit dan pengurangan jumlah pokok kredit. penurunan tingkat suku bunga tidak dapat dilakukan karena selama periode penelitian telah terjadi inflasi yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga bank. rata-rata tingkat profitablitas bank yang diukur dengan roa pada 15 perusahaan sampel dalam penelitian ini termasuk dalam kategori sangat sehat. bank bri mempunyai rata-rata tingkat roa tertinggi dibanding bank yang lain yaitu 4,56%. hal ini karena pt bri tbk., mampu mengelola manajemen perusahaan disaat situasi ekonomi memburuk, dengan lebih megutamakan layanan pemberian kredit pada sektor ukm. dimana pemberian kredit pada sektor ini memiliki risiko yang lebih rendah jika dibanding jenis kredit yang lain, sehingga pt bri tbk., mampu meningkatkan laba perusahaan. sedangkan perusahaan dengan tingkat roa terendah dimiliki oleh bank kesawan tbk.,yaitu sebesar 3,01%. pengujian secara statistik yang dilakukan dalam menguji pengaruh npl terhadap roa dilakukan dengan uji t. berdasarkan hasil uji t didapatkan bahwa non performing loan (npl) pada masa krisis global tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset (roa). hal tersebut dapat diketahui dari hasil perhitungan t hitung 1,563< t table 1,658. dengan demikian h0 diterima. artinya, npl tidak cukup signifikan mempengaruhi tingkat profitabilitas (roa) perusahaan. hal ini disebabkan karena fungsi intermediasi bank tidak berjalan dengan semestinya karena jika keadaan ekonomi dalam kondisi normal, maka setiap naiknya rasio non performing loan (npl) pasti akan disertai dengan turunnya rasio return on asset (roa). hasil temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh usman (2003) dimana non performing loan (npl) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. hasil penelitian menunjukkan begitu kecilnya pengaruh pengaruh dari variabel independen (npl) dalam mempengaruhi variabel dependen (roa), yakni hanya sebesar 2% dan sisanya sebesar 98% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi, seperti car, ldr, bopo,nim, faktor ekonomi negara secara makro serta faktor kondisi politik negara. penelitian ini juga terbatas pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada bursa efek indonesia periode 2003-2010 sehingga masih banyak perusahaan perbankan yang belum masuk dalam penelitian ini. 96 jurnal akuntansi & investasi 13 (2), 83-98, juli 2012 97 bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel dan kategori perusahaan serta dapat menambah variabel yang diteliti sehingga bisa diketahui faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi roa perbankan, karena dalam penelitian ini npl masa krisis global hanya mempengaruhi roa sebesar 2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian (car, ldr, bopo, tingkat suku bunga). periode yang digunakan juga bisa dibuat lebih panjang agar bisa memperlihatkan kondisi dan rasio yang digunakan. selain itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyaluran kredit oleh perusahaan perbankan di indonesia (khususnya perusahaan perbankan yang tercatat di bej) serta dapat dicari bagaimana pengaruh jenis-jenis kredit seperti kredit konsumsi atau kredit modal kerja terhadap besarnya npl. daftar pustaka al-jambi, a. m. d. k. 2009. selamat tinggal bank non syariah. jakarta: cv tifa surya indonesia.. arikunto, s. 1998. prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. jakarta: rineka cipta. bank indonesia. 2003-2010. laporan keuangan tahunan. www.bi.go.id bank mandiri. 2009-2010. laporan keuangan publikasi bank. (http//www/bankmandiri.co.id) bank rakyat indonesia. 2010. laporan keungan publikasi bank. (http//www.bri.co.id) -------------------. 1998. undang-undang republik indonesia no. 10 tahun 1998 tentang perbankan. direktorat hukum bank indonesia. jakarta. dendawijaya, l. 2005. manajemen perbankan. jakarta: salemba empat. ghozali, i. 2004. aplikasi analisis multivariate dengan program spss. semarang: badan penerbit undip. gujarati, d. 2003. ekonometrika dasar. jakarta: penerbit erlangga. husnan, s. 1998. dasardasar teori portofolio dan analisis sekuritas. yogyakarta: penerbit upp amp ykpn. ikatan akuntan indonesia.standar akuntansi keuangan. jakarta: salemba empat. kurnia, r. 2009. perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank non syariah di indonesia. skripsi, umm. komarudin, s. 2001. manajemen perbankan. bandung: penerbit kappa. limpaphayom, p., dan s. polwitoon. 2004. bank relationship and firm performance: evidence from thailand before the asian financial crisis. journal of bussiness finance and accounting 2004. http://www.bi.go.id/ tia melya sari, dhaniel syam, ihyaul ulum, pengaruh non performing loan ... mahmoedin, a. 2002. etika bisnis perbankan. jakarta: penerbit mulia sari. muhammad. 2005. manajemen bank syariah edisi revisi. yogyakarta: (upp) amp ykpn. nusantara, b. 2009. analisis pengaruh efisiensi operasi, risiko kredit, risiko pasar, dan modalterhadap kinerja keuangan perbankan. thesis, universitas diponegoro semarang perwataatmadja, k., dan m. s. antonio. 1992. apa dan bagaimana bank islam. dana bhakti wakaf. yogyakarta. rahmawati, i. 2008. analisis komparasi kinerja keuangan antara pt. bank syariah mandiri dan pt. bank rakyat indonesia perode 1999-2001. skripsi, stain surakarta sem institute. rezeki, l. tri. 2010. perbandingan tingkat kesehatan bank non syariah dengan bank syariah ditinjau dari kinerja keuangan (studi pada pt. bank central asia, tbk dan pt. bank muamalat indonesia, tbk). skripsi, umm. rivai, v. 2006. bank and financial institution management conventional and sharia system. jakarta: pt raja grafindo persada rindawati, e. 2007. analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan non syariah. skripsi, uii. rindhatmono, f. 2005. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank pasca merger di indonesia. tesis, universitas diponegoro. sari, m. t. 2010. analisis kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada pt bank tabungan pensiunan nasional. skripsi, universitas komputer indonesia. sinungan, m. 2000. manajemen dana bank. jakarta: pt bumi aksara. sugiyono. 2002. metode penelitian administrasi. bandung: alfabeta. susilo, s. y. 2000. bank dan lembaga keuangan lain. jakarta: penerbit salemba empat. sutojo, s. 2008. manajemen keuangan modern. jakarta: pt damar mulia pustaka. usman, b. 2003. analisis rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba pada bank-bank di indonesia. media riset bisnis dan manajemen. 3(1), 5974. wardhani, s. 2011. analisis pengaruh spread tingkat suku bunga bank, car & npl terhadap penyaluran kredit umkm oleh bank. skripsi, universitas diponegoro. wibowo, e., dan u. h. widodo. 2005. mengapa memilih bank syariah?. bogor: ghalia indonesia. 98 jurnal akuntansi dan investasi volume. 12 nomor. 2, halaman: 144-160, juli 2012 144 peran faktor-faktor keuangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah suryo pratolo & binang sukma yudha e-mail suryo@umy.ac.id fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the objective of the study is to empirically examine the role of finacial factors ad economic growth to acceptance of regional own revenue. the samples of study are direct revenue, economic growth, and acceptance of regional own revenue in 2007–2009 at 391 municipal. the empirical results show that the employee expenditure has negative and significant directly effect to economic growth. while good and service expenditure has positive and significan on directly effect to economic growth. capital expenditure has positive and not significan on directly effect to economic growth. while the employee expenditure has positive and significant on indirectly effect to acceptance of regional own revenue by means of economic growth. good and service expenditure has positive and significant on indirectly effect to acceptance of regional own revenue by means of economic growth. capital expenditure has positive and not significan on indirectly effect to acceptance of regional own revenue by means of economic growth. while directly effect of the economic growth to acceptance of regional own revenue are positve and not significant. keywords: direct expenditure, economic growth, acceptance of regional own revenue, municipal. pendahuluan data menunjukan proporsi pendapatan asli daerah (pad) dalam membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi hanya sebesar 20 persen (kuncoro, 2007). apakah pemerintah daerah harus terus menggantungkan pendapatan daerah mereka kepada pemerintah pusat, di saat inilah kemandirian daerah itu dituntut untuk diwujudkan agar pemerintah daerah tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat. semangat otonomi ternyata telah membuat daerah–daerah otonom memiliki obsesi yang sangat tinggi untuk bisa meningkatkan pendapatannya. sema-ngat tersebut berlanjut pada penerbitan berbagai peraturan daerah yang sejak semula memang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. namun dengan terbitnya peraturan daerah tersebut, bukannya peningkatan pad yang diperoleh, melainkan sepinya minat investor untuk datang ke daerah. dengan pemaksimalan belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan pad pada suatu pemda, dengan pad yang tinggi otomatis segala kebutuhan pemda itu akan tercukupi dan hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dan daerah juga dituntut untuk suryo pratolo & binang sukma yudha, analisis faktor-faktor dan pertumbuhan..... 145 mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (adi, 2007). belanja modal dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan disuatu pemda. infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (david dan adi, 2007). secara logika jika sarana dan prasarana terbentuk dengan baik dan maksimal otomatis akan menarik investor untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. dengan bertambahnya usaha baru maka akan jelas berdampak pada pendapatan asli daerah itu sendiri. belanja barang dan jasa tentunya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. ketika belanja barang dan jasa dipenuhi, para pegawai pemda dapat dengan cepat melakukan tindakan pelayanan publik. dengan cepatnya pelayanan publik maka diharapkan dapat meningkatkan pad. belanja pegawai dilakukan sebagai upaya memaksimalkan kinerja tiap pegawai di suatu pemda. logikanya ketika dengan banyaknya jumlah pegawai di lingkuangan birokrasi pemda, beban kerja setiap individu akan menjadi lebih ringan, beban yang semakin ringan ini seharusnya berkorelasi terhadap pelayanan pada masyarakat dalam waktu yang semakin cepat. hal tersebut di atas berhubungan dengan birokrasi dalam melaku-kan bisnis dan pekerjaan bagi masyarakat, dengan cepatnya pelayanan kepada publik ini makajalannya bisnis dalam dikalangan masyarakat juga akan semakin lancar. dengan lancarnya kegiatan usaha masyarakat akan meningkatkan pertum-buhan ekonomi daerah tersebut, dikarena-kan lancarnya kegiatan usaha masyarakat. semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pad (mardiasmo, 2002). biaya pembangunan perlu dialokasikan dengan baik karena penelitian yang dilakukan wong (2004) dalam setiaji dan adi (2007) menunjukkan bahwa pembangunan infras-truktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. peningkatan pendapatan asli daerah yang tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasa tidak akan memberikan arti. brata (2004) menya-takan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertum-buhan ekonomi regional. kedua kom-ponen tersebut adalah pad dan bagian sumbangan serta bantuan. penelitian brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan pad dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu agresif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi. adi (2007) menyatakan pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. dengan kata lain, pembangunan fasilitas ini akan meningkatan jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 144-160, juli 2012 146 pendapatan asli daerah dan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. penelitian tentang belanja daerah berpengaruh terhadap pad juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti penelitian adi (2007) yang menunjukan adanya pengaruh positif belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap pad pemerintah se-jawa bali, demikian juga yang dilakukan oleh putra (2010), yang menyimpulkan hasil yang sama yaitu adanya pengaruh positif belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap pad, namun disini belanja modal berpengaruh negatif terhadap pad, pada pemda dengan kemampuan tinggi, sedang, rendah seindonesia. hal ini didukung oleh penelitian suryawan (2007) yang menyatakan adanya hubungan positif signifikan ketiga belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap pad sejawa bali. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh adi (2007) tentang pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal terhadap penerimaan pad, tinjauan pada pemda dengan kemampuan keuangan rendah se-jawa bali. dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel eksogen pertumbuhan ekonomi, dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah, baik pusat maupun daerah. peningkatan pad yang tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasa tidak akan memberikan arti positif terhadap peningkatan pad dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang baik disuatu daerah akan mempengaruhi peningkatan pad di daerah tersebut. variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dalam penelitian ini menggunakan leg 2 tahun atau t-2, sedangkan untuk variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan leg 1 tahun atau t-1. dikarenakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal tahun 2007 digunakan untuk memprediksi pad tahun 2009. sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 digunakan untuk memprediksi pad tahun 2009. jika peneliti menggunakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 maka peneliti tidak dapat memprediksi pad tahun 2009. penulis juga menambahkan statistik deskriptif untuk menggambarkan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. disamping itu analisis deskriptif dalam penelitian ini juga ditujukan untuk membandingkan antara factor-faktor keuangan yang berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah ke dalam zona waktu indonesia. peneliti juga memperluas ruang lingkup studi empiris dengan meneliti pemda seindonesia. perbedaan kontur geografis antara wilayah indonesia timur, tengah dan indonesia barat tentunya akan memunculkan kebijakan masing-masing daerah. dengan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis belanja (pegawai, barang dan jasa dan modal) dan pertumbuhan ekonomi optimalisasi penerimaan pad hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. ekploitasi pad yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi suryo pratolo & binang sukma yudha, analisis faktor-faktor dan pertumbuhan..... 147 disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (mardiasmo, 2002). tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (lewis, 2003). wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misal dalam penentuan tarif layanan publik. keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (mardiasmo, 2002). berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. alsan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (mardiasmo 2002). dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3 % merupakan retribusi (lewis, 2003). namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah. belanja yang dikeluarkan peme-rintah daerah khususnya belanja lansung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekono-mi dikarenakan ketiga belanja tersebut mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di peme-rintahan daerah yaitu dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah di daerah dengan kinerja yang baik dari pegawai pemerintah daerah dan belanja barang dan jasa yang diperuntukkan untuk pembangunan infra-struktur public seperti jalan raya,dan fasiltas publik lain nya yang secara khusus diperuntukkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat hal ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah menjadi naik sehingga partum-buhan ekonomi di suatu daerah akan menjadi tinggi juga. belanja modal juga dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mendu-kung kegiatan disuatu pemda. infras-truktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (david dan priyo, 2007). secara logika jika sarana dan prasarana terbentuk dengan baik dan maksimal otomatis akan menarik investor untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. dengan bertambahnya usaha baru maka akan jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. dan pendapatan asli daerah tersebut akan meningkat. penelitian yang dilakukan oleh adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. pada giliran-nya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan perkapita. pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. penelitian yang dilakukan wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 144-160, juli 2012 148 industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. lin dan liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pem-bangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (madjidi, 1997). berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik hipotesis: h1: terdapat pengaruh positif belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi seindonesia. h2: terdapat pengaruh positif belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi se-indonesia. h3: terdapat pengaruh positif belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi seindonesia. belanja (pegawai, barang dan jasa dan modal) dan pendapatan asli daerah dengan pemaksimalan belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan pad pada suatu pemda, dengan pad yang tinggi otomatis segala kebutuhan pemda itu akan tercukupi dan hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dan daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (priyo hari adi 2007). belanja barang dan jasa tentunya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. ketika belanja barang dan jasa dipenuhi, para pegawai pemda dapat dengan cepat melukan tindakan untuk melakukan pelayanan publik. dengan lancarnya pelyanan publik maka diharapkan dapat menaikan pad. belanja pegawai dilakukan sebagai upaya maksimalan kinerja tiap pegawai di suatu pemda. logikanya ketika dengan banyaknya jumlah pegawai di lingkuangan birokrasi pemda, beban kerja setiap individu akan menjadi lebih ringan, beban yang semakin ringan ini seharusnya berkorelasi terhadap pelayanan pada masyarakat dalam waktu yang semakin cepat. penyelesaian tugas kepada masyarakat ini diharapkan akan mening-katkan pertumbuhan ekonomi. belanja-belanja yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan penda-patan asli suatu daerah. semakin tinggi keperluan terhadap belanja pegawai maka pemerintah harus berusaha untuk untuk meningkatka pad agar dapat memenuhi kebutuhan akan belanja pegawai, barang dan jasa, karena pembiayaan atas belanja ini diusahakan dari pad. berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hipotesis: h4: terdapat pengaruh positif belanja modal terhadap pad se-indonesia. h5: terdapat pengaruh positif belanja pegawai terhadap pad seindonesia. h6: terdapat pengaruh positif belanja barang dan jasa terhadap pad seindonesia. pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah (sidik, 2002). ketergantungan pada transfer suryo pratolo & binang sukma yudha, analisis faktor-faktor dan pertumbuhan..... 149 dari permerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini : 1) transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal. 2) ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien. pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (sidik, 2002; bappenas 2003). data menunjukkan bahwa kontribusi pad meningkat dari 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (badan pusat statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. namun demikian, kontribusi pad ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (dau dan dak) yang mencapai 79,14 %. lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56 % untuk pemerintah propinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. dari kenaikan tersebut, pad memberikan kontribusi pada masing-masing pemda sebesar 76 % dan 46 %. gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemda (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki. peningkatan pad sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi (saragih, 2003). daerah yang pertum-buhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pad. dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar pad) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. pajak dan retribusi sebenarnya merupakan ekses/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor imdustri ini (kadjatmiko dan mahi dalam sidik, 2002). dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya pad (pajakdan restribusi) yang akan diterima. pertumbuhan pad seharusnya sensitif terhadap kenaikan pdrb. analisis elastisitas pad terhadap pdrb yang dilakukan oleh bappenas (2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan pdrb akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan pad. sedangkan propinsi yang lain perubahan pdrb-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan pad. patut diduga adanya kenaikan nilai tambah pdrb lebih banyak keluar dari daerah tersebut. dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 144-160, juli 2012 150 belanja barang dan jasa (x2) pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (lin dan liu, 2000; saragih, 2003; bappenas, 2003). h7: pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pad se-indonesia. metode penelitian objek penelitian objek penelitian ini adalah data realisasi apbd tahun 2007-2009, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun 2007, laju pertumbuhan pdrb tahun 2008, dan pendapatan asli daerah tahun 2009 pada kabupaten dan kota se indonesia. jenis data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data penelitan diperoleh dan dikumpulkan dari hasil yang dipublikasikan oleh badan pusat statistik (bps). teknik pengumpulan data data dalam penelitian ini diperoleh dari badan pusat statistik (bps) berupa laporan realisasi apbd kabupaten dan kota se indonesia tahun 2007 dan 2009 dan pdrb tahun 2008. laporan realisasi apbd kabupaten se indonesia tahun 2007-2009 digunakan untuk melihat nilai belanja modal . belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pendapatan asli daerah. gambar 1. model penelitian definisi operasional variabel belanja pegawai belanja pegawai diukur dari total penjumlahan belanja pegawai/personalia pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. data ini diperoleh dari laporan keuangan pemda untuk tahun pelaporan tahun 2007. belanja barang jasa belanja barang dan jasa diukur dari total penjumlahan belanja barang dan jasa pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. data ini diperoleh dari laporan keuangan pemda untuk tahun pelaporan tahun 2007. belanja modal belanja modal diukur dari total penjumlahan belanja modal pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. data ini diperoleh dari laporan keuangan pemda untuk tahun pelaporan tahun 2007. pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan rumus pertumbuhan ekonomi belanja modal (x3) belanja pegawai (x1) pad (y) pertumbuhan ekonomi suryo pratolo & binang sukma yudha, analisis faktor-faktor dan pertumbuhan..... 151 sedangkan kemandirian daerah diukur dengan rasio kemandirian. untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, diambil data pdrb maupun data pendapatan per kapita tiap-tiap daerah pada tahun yang dianalisis. sedangkan untuk kemandirian daerah digunakan data realisasi apbd. adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (kuncoro, 2004 dalam adi, 2007): 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 𝑥100% keterangan : pdrbt = produk domestik regional bruto pada tahun t pdrbt-1 = produk domestik regional bruto satu tahun sebelum tahun t pendapatan asli daerah pad diukur dari total penjumlahan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. data ini diperoleh dari laporan keuangan pemda untuk tahun pelaporan tahun 2008. analisis data analisis diskriptif analisis ini menggunakan alat-alat seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang faktor keuangan, pertum-buhan ekonomi, dan pad degan membandigkan dari masing masing daerah pembagian waktu di indonesia. analisis structural equation model (sem) analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 1-7. dengan alat ini dimungkinkan pengujian pengaruh simultan sebuah variabel terhadap variabel-variabel lain. pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan analisis struktural ini. hasil dan pembahasan analisis deskriptif analisis deskriptif dalam penelitian ini juga ditujukan untuk membandingkan antara faktor-faktor keuangan yang berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pendapatan asli daerah yang dibandingkan ke dalam tiga zona waktu indonesia, yaitu indonesia bagian barat, tengah, dan timur. berikut disajikan hasil deskriptif pada tabel 1. analisis structural equation models (sem) berdasarkan kajian teori, maka dapat dibuat diagram alur hubungan kausalitas antar konstruk beserta indikatornya. hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 2. persamaan struktural dan measurement model persamaan struktural dari model diagram alur pada gambar 2. dapat dinyatakan sebagai berikut: pad = β1 pe + z1 pe = β1 bp + β2 bbj + β3 bm + z2 pad = β1 bp + β2 bbj + β3 bm + z3 keterangan: pad: pendapatan asli daerah pe : pertumbuhan ekonomi bp: belanja pegawai bbj: belanja barang dan jasa bm: belanja modal jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 144-160, juli 2012 152 tabel 1 deskriptif statistik data penelitian variabel n minumum maximum mean std. deviation daerah bagian barat bp bbj bm pe pad 229 229 229 229 229 60.000.000.000 20.000.000.000 40.000.000.000 -7,71 4.555 1.000.000.000.000 500.000.000.000 1.000.000.000.000 14,74 864.083 300.000.000.000 100.000.000.000 200.000.000.000 5,4019 57.474,57 155.600.000.000 65.100.000.000 125.600.000.000 1,79136 80.629,97091 daerah bagian tengah bp bbj bm pe pad 115 115 115 115 115 40.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 -9,78 6.992 600.000.000.000 700.000.000.000 2.000.000.000.000 14,44 667,559 200.000.000.000 80.000.000.000 200.000.000.000 6,0645 35.423,25 85.610.000.000 67.320.000.000 177.700.000.000 2,53298 64435,74175 daerah bagian timur bp bbj bm pe pad 47 47 47 47 47 50.000.000.000 40.000.000.000 90.000.000.000 4,16 3.500 300.000.000.000 200.000.000.000 400.000.000.000 16,9 94.135 100.000.000.000 100.000.000.000 200.000.000.000 7,4098 17.553,55 52.140.000.000 40.210.000.000 74.800.000.000 2,49470 17556,82382 gambar 2. hasil rangkaian alur structural equation model bp bbj bm pe pad 5 p5 1 p1 2 p2 3 p3 4 p4 suryo pratolo & binang sukma yudha, analisis faktor-faktor dan pertumbuhan..... 153 tabel 2 assessment of normality vari able min max skew c.r. kurtosis c.r. bm 32975538102.000 1670458200480.640 5.455 44.037 44.514 179.670 bbj 23587458400.000 678127250681.210 3.712 29.966 23.463 94.703 bp 43226924239.000 1011482302493.400 1.589 12.825 3.714 14.991 pe -9.780 16.900 -.808 -6.520 12.977 52.378 pa d 3500.000 864083.000 6.457 52.126 57.018 230.140 mult ivari ate 190.54 0 225.162 sedangkan spesifikasi dari model pengukuran, persamaannya dapat disusun sebagai berikut: • konstruk eksogen belanja pegawai x1 = λ1bp + e1 • konstruk eksogen belanja barang dan jasa x2 = λ2bbj + e2 • konstruk eksogen belanja modal x3 = λ3bm + e3 • konstruk endogen pertumbuhan ekonomi y1 = γ1pe + e4 • konstruk endogen penerimaan pendapatan asli daerah y2 = γ2pad + e5 evaluasi kriteria goodness of fit evaluasi kriteria goodness of fit terhadap model yang dihasilkan secara lengkap dapat dilakukan sebagai berikut: evaluasi normalitas data evaluasi normalitas data dilakukan dengan menggunakan kriteria critical ratio skewness value sebesar ± 2,58 pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). data dikatakan berdistribusi normal jika nilai critical ratio skewness value di bawah harga mutlak 2,58 (ferdinand, 2000:134; ghozali, 2004:105). berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 2, ternyata nilai critical ratio skewness value dari semua indikator berada di atas ± 2,58. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari semua indikator berdistribusi tidak normal sehingga perlu dilakukan tranformasi dengan menggunakan log natural (ln). berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan data yang yang telah dihitung melalui tranformasi dengan meng-gunakan log-natural maka ditemukan hasil sebagaimana yang disajikan pada tabel 3. berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai critical ratio skewness value dari semua indikator berada pada rentang ± 2,58. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari semua indikator berdistribusi normal, dan layak digunakan untuk penelitian. selanjutnya data yang digunakan adalah data yang berasal dari tranformasi dengan menggunakan log natural. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 144-160, juli 2012 154 tabel 3 assessment of normality dengan menggunakan tranformasi ln variable min max skew c.r. kurtosis c.r. lnbm 24.219 28.144 .095 .679 .045 .347 lnbbj 23.884 27.243 .063 .578 .089 .628 lnbp 24.490 27.642 .058 .467 -.408 -1.638 lnpe .351 2.827 -.040 -.317 .073 .520 lnpad 8.161 13.669 .054 .401 .544 2.180 multivariate .497 1.984 evaluasi outlier deteksi outlier dilakukan untuk melihat univariate outlier maupun multivariate outlier. univariate outlier dideteksi dengan menggunakan dasar nilai z-score. jika nilai z-score ≥ 3,0 maka data observasi tersebut ada yang outlier (ferdinand, 2000:134). hasil perhitungan zscore dapat ditunjukkan pada tabel 4 berikut. tabel 4 nilai z-score n minimum maximum zscorelnbm 386 .70979 .72814 zscorelnbbj 386 .68006 .64851 zscorelnbp 386 .73384 .68377 zscorelnpe 386 -1.40839 -1.50930 zscorelnpad 386 -.71529 -.55112 valid n (listwise) 386 sedangkan untuk mendeteksi multivariate outlier dilakukan dengan melihat nilai mahalanobis distance. nilai mahalanobis distance dibandingkan dengan nilai chi-square pada tingkat signifikansi 0,001. apabila terdapat nilai mahalanobis distance yang lebih besar dari nilai chisquare, berarti terjadi masalah multivariate outlier (ferdinand, 2000; ghozali, 2004). berdasarkan ketentuan tersebut, pada penelitian ini nilai chi-square dengan tingkat signifikansi 0,001 dan degree of freedom 3 atau χ2 (3,0.001) diperoleh nilai sebesar 20,286. tabel 5 nilai mahalanobis distance observation number mahalanobis d-squared p1 p2 287 17.780 .003 .000 370 17.656 .003 .000 337 17.522 .004 .000 55 16.872 .005 .000 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5, hasil perhitungan mahalanobis distance penelitian ini paling besar adalah 17,780, dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai chisquare 20,286. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan multivariate outlier. hal ini berarti data tersebut layak untuk digunakan. evaluasi multicollinearity dan singularity permasalahan multicollinearity dan singularity dapat dideteksi melalui nilai determinan matriks kovarian. semakin besar nilai matriks kovarian, berarti data semakin baik. dalam penelitian ini, nilai determinan matriks kovarian sebesar 0,056. meskipun nilai tersebut mendekati angka nol, namun masih lebih besar dari nol sehingga data tetap layak untuk digunakan. suryo pratolo & binang sukma yudha, analisis faktor-faktor dan pertumbuhan..... 155 tabel 6 hasil perhitungan goodness of fit kriteria hasil model nilai kritis kesimpulan x2-chi-square 3.898 kecil baik probability 0,269 > 0,05 baik rmsea 0,025 < 0,08 baik gfi 1.063 > 0,90 baik agfi 0,915 > 0,90 baik cmin/df 1.299 < 2,00 baik tli 0,973 > 0,95 baik cfi 0,989 > 0,95 baik tabel 7 estimasi parameter estimate s.e. c.r. p lnbp <--p1 0,570 0,021 27,749 0,000 lnbbj <--p2 0,350 0,013 27,749 0,000 lnbm <--p3 0,294 0,011 27,749 0,000 lnpe <--lnbp -0,150 0,025 -6,000 0,000 lnpe <--lnbbj 0,153 0,029 5,304 0,000 lnpe <--lnbm 0,009 0,028 0,323 0,746 lnpe <--p4 0,140 0,005 27,749 0,000 lnpad <--lnbbj 0,270 0,064 4,240 0,000 lnpad <--lnbp 1,025 0,056 18,374 0,000 lnpad <--lnbm 0,040 0,060 0,674 0,500 lnpad <--p5 0,267 0,010 27,749 0,000 lnpad <--lnpe 0,021 0,109 0,189 0,850 evaluasi indeks kriteria goodness of fit hasil perhitungan model sem menghasilkan indeks goodness of fit sebagaimana ditunjukkan tabel 6. berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa semua kriteria pengujian menunjukkan hasil yang baik. pengujian model yang dilakukan menghasilkan konfirmasi yang baik atas dimensi-dimensi faktor dan hubungan kausalitas antar faktor. dengan demikian maka model tersebut dapat diterima. evaluasi regression weight untuk uji kausalitas hasil perhitungan estimasi nilai parameter sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7. berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai critical ratio (cr) yang identik dengan uji-t dalam regresi, tidak ada yang sama dengan nol. hal itu berarti bahwa hipotesis nol yang menyatakan koefisien regresi antar hubungan kausalitas adalah sama dengan nol dapat ditolak. dengan demikian maka hubungan kausalitas yang disajikan dalam model dapat diterima. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 144-160, juli 2012 156 analisis direct effect, indirect effect, dan total effect analisis ini digunakan untuk melihat kekuatan pengaruh antar konstruk, baik pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, maupun pengaruh totalnya. pengaruh langsung dari model penelitian ini sebagaimana disajikan pada tabel 8. tabel 8 standardized direct effects – estimates lnbm lnbbj lnbp lnpe lnbm .000 .000 .000 .000 lnbbj .000 .000 .000 .000 lnbp .000 .000 .000 .000 lnpe .015 .250 -.283 .000 lnpad .024 .158 .691 .007 tabel 9 standardized indirect effects – estimates lnbm lnbbj lnbp lnpe lnbm .000 .000 .000 .000 lnbbj .000 .000 .000 .000 lnbp .000 .000 .000 .000 lnpe .000 .000 .000 .000 lnpad .001 .003 -.006 .000 hasil pengukuran menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar -0,283 dan variabel yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap variabel penerimaan pendapatan daerah adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar 0,691. terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9. dari pengukuran tersebut, variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung terbesar terhadap variabel penerimaan pendapatan asli daerah adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar -0,006. oleh karena adanya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel dalam model penelitian ini, maka perlu diukur pengaruh totalnya. hasil pengukuran pengaruh total antar variabel sebagaimana ditunjukkan pada tabel 10. tabel 10 standardized total effects – estimates lnbm lnbbj lnbp lnpe lnbm .000 .000 .000 .000 lnbbj .000 .000 .000 .000 lnbp .000 .000 .000 .000 lnpe .015 .250 -.283 .000 lnpad .025 .161 .685 .007 berdasarkan hasil pengukuran tersebut diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh total terbesar terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar -0,283 dan variabel yang memiliki pengaruh total terbesar terhadap variabel penerimaan pendapatan asli daerah adalah variabel belanja pegawai, yaitu sebesar 0,685. pengujian hipotesis analisis regresi dalam model ini ditentukan dengan critical ratio-nya (c.r.) hipotesis akan diterima bila nilai c.r. lebih dari nilai kritik sebesar 2,58 (hair dkk, 1998) pada taraf signifikansi 1%. gambaran lengkap hasil penghitungan tampak pada tabel 11. suryo pratolo & binang sukma yudha, analisis faktor-faktor dan pertumbuhan..... 157 tabel 11 hasil uji hipoteis estimate s.e. c.r. p keterangan lnpe <--lnbp -0,150 0,025 -6,000 0,000 ha tidak diterima lnpe <--lnbbj 0,153 0,029 5,304 0,000 ha diterima lnpe <--lnbm 0,009 0,028 0,323 0,746 ha diterima lnpad <--lnbbj 0,270 0,064 4,240 0,000 ha diterima lnpad <--lnbp 1,025 0,056 18,374 0,000 ha diterima lnpad <--lnbm 0,040 0,060 0,674 0,500 ha diterima lnpad <--lnpe 0,021 0,109 0,189 0,850 ha diterima hipotesis 1: belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nilai c.r. untuk pengaruh antara belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -6,000 dengan pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau pvalue (0,000) < α (0,05). belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 1 tidak dapat diterima. hipotesis 2: belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nilai c.r. untuk pengaruh antara bbj terhadap pe adalah sebesar 5,304 lebih besar dari nilai kritis 2,58 dengan pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau pvalue (0,000) < α (0,05). bbj berpengaruh positif dan signifikan terhadap pe. dengan demikian hipotesis 2 dapat diterima. hipotesis 3 : belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nilai c.r. untuk pengaruh antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,323 dengan pvalue sebesar 0,746 dimana lebih besar dari 0,05 atau pvalue (0,746) > α (0,05). sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 3 dapat diterima. hipotesis 4 : belanja modal berpengaruh positif terhadap pad melalui pe nilai c.r. untuk pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah adalah sebesar 0,674 dengan pvalue sebesar 0,500 dimana lebih besar dari 0,05 atau pvalue (0,500) > α (0,05). sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. dengan demikian hipotesis 4 diterima. hipotesis 5: belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pad melalui pe nilai c.r. untuk pengaruh antara belanja pegawai terhadap pad melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 18,374 dengan pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau pvalue (0,000) < α (0,05). sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pad mealui pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 5 diterima. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 144-160, juli 2012 158 hipotesis 6: belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap pad melalui pertumbuhan ekonomi nilai estimasi untuk pengaruh antara secara tidak langsung belanja barang dan jasa terhadap pad melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,240, dengan pvalue sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau pvalue (0,000) < α (0,05). sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pad mealui pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 6 diterima. hipotesis 7: pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pad nilai estimasi untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pad adalah sebesar 0,189, dengan pvalue sebesar 0,850 dimana lebih besar dari 0,05 atau pvalue (0,850) > α (0,05). sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pad. dengan demikian hipotesis 7 diterima. penutup dari hasil analisis yang dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan: pertama, belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 1 tidak dapat diterima. kedua, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 2 dapat diterima. ketiga, belanja modal berpengaruh positif tetapi pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 3 dapat diterima. keempat, belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pad melalui pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 4 diterima. kelima, belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pad melalui pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 5 diterima. keenam, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pad melalui pertumbuhan ekonomi. dengan demikian hipotesis 6 diterima. terakhir, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pad. dengan demiki penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, yakni diantaranya: periode pengamatan merupakan periode yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dalam hal ini adalah kondisi negara yang tidak stabil seperti ekonomi makro, kondisi politik, kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, dan lain-lain yang juga berimbas pada kestabilan daerah. oleh karenanya, saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menam-bahkan variabel bebasnya berupa variabel-variabel antara yang dapat mempengaruhi pad, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih jelas melihat faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi pad tersebut daftar pustaka abimanyu, a. 2005. format anggaran terpadu menghilangkan tumpang tindih, http://www.fiskal.depkeu.go. id/beta/kolom1.asp?kolom1=1100000. adi, p. h. 2007. hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah (studi pada kabupaten dan kota se jawa – bali), jurnal akuntansi dan sektor publik 08 (01), 1450-1465, februari 2007. suryo pratolo & binang sukma yudha, analisis faktor-faktor dan pertumbuhan..... 159 bappenas. 2003. peta kemampuan keuangan provinsi dalam era otonomi daerah: tinjauan atas kinerja pad dan upaya yang dilakukan daerah, direktorat pengembangan otonomi daerah. ghozali, i. 2001. aplikasi analisis multivariate dengan spss, semarang: badan penerbit universitas diponegoro. halim, a., dan s. abdullah, 2003. pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah: studi kasus kabupaten/kota di jawa dan bali. prociding simposiun nasional akuntansi vi. harianto, d., dan p. h. adi. 2007. hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. prociding simposium nasional akuntansi x. makasar. irfan, r. s. analisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (tinjauan pada pemda dengan kemampuan keuangan rendah se jawa-bali). kuncoro, h. 2007. fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di indonesia, prociding simposium nasional akuntansi x. makasar. lembaran negara. 1999. uu no. 22 tahun1999 tentang pemerintahan daerah. lembaga negara. 1999. uu no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. lembaga negara. 2004. uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. lembaga negara. 2004. uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. lembaga negara. 2007. permendagri no. 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertang-gungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional. mardiasmo. 2002. otonomi dan manajemen keuangan daerah, yogyakarta: penerbit andi. mardiasmo. 2002. otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4 /artikel_3.html setiaji, w., dan p. h. adi. 2007. peta kemampuan keuangan daerah sesudah otonomi daerah: apakah mengalami pergeseran. (studi pada kabupaten dan kota se jawa – bali). prociding simposium nasional akuntansi x. makasar. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.html http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.html jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 144-160, juli 2012 160 sidik, m. 2002. perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal (antara teori dan aplikasinya di indonesia), seminar setahun implementasi kebijaksanaan otonomi daera di indonesia, jogjakarta 13 maret 2002. sidik, m. 2002. optimalisasi pajak daerah dan restribusi daerah dlam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah,www.sikd.djapkd.go.id. susilo, g. t. b., dan p. h. adi. 2007. analisis kinerja keuangan apbd sebelum dan sesudah otonomi daerah (studi empiris propinsi jateng), prosiding konferensi akuntansi dan sektor publik pertama, surabaya. www.bmkg.go.id http://www.sikd.djapkd.go.id/ http://www.bmkg.go.id/ mendeteksi earning management 104 jurnanl akuntansi & investasi vol. 1 no. 2 hal: 104-111 issn: 1411-6227 mendeteksi earnings management oleh : ahim abdurrahim abstrak artikel ini membahas perkembangan model-model yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya earnings management berdasarkan akrual (accrualbased models). masing-masing model memiliki asumsi dan metoda yang berbeda dalam mendeteksi adanya earnings management. masing-masing model memiliki kelemahan-kelemahan yang melekat disamping kelebihankelebihan yang dimilikinya. dari keempat model yang dapat digunakan untuk mendeteksi earnings management yaitu, healy model, deangelo model, jones model, modified jones model dan industry model, diuji oleh dechow et al. (1995), dalam hal tingkat keakuratannya dalam mendeteksi adanya earnings management. masing-masing model diuji tingkat kemungkinannya memiliki kesalahan dalam mengukur adanya earnings management dengan tipe kesalahan i dan tipe kesalahan ii. hasilnya menunjukkan bahwa sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk menginvestigasi faktorfaktor yang mendorong timbulnya earnings management yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. hasil lain diperoleh pula bahwa modified jones model (1991) memiliki kemampuan yang baik untuk mendeteksi adanya earnings management. keyword: earnings management, healy model, de angelo model, jones model, modified jones model, industry model. pendahuluan isu mengenai earnings management menjadi penting karena dampak yang ditimbulkan dari perilaku manajemen untuk memodifikasi kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan yang dipublikasikan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. disamping itu, adanya perbedaan kepentingan antara agent dan principle yang dijelaskan dalam agency theory, menunjukkan adanya kecenderungan manajemen untuk mempublikasikan laporan keuangan seperti yang dikehendaki manajemen. banyak penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingginya kecenderungan manajemen melakukan earnings management dengan menggunakan alat akuntansi tertentu dengan alasan-alasan tertentu hepwort (1953). manajemen melakukan earnings management untuk memperkirakan laba dimasa datang (gordon, 1964), memaksimalkan kompensasi, (ronen and sadan, 1981; moses,1987; healy,1985), 105 menghindari resiko dan untuk pengajuan pinjaman di pasar modal (dye, 1988; trueman and titman, 1988). ronen dan sadan menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh manajemen untuk melakukan earnings management, sebagai berikut: 1. menentukan waktu kejadian dan pengakuan melalui kebijakan yang dibuat. 2. mengalokasi biaya atau pendapatan pada periode tertentu. 3. manajemen memiliki kebijaksanaan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos rugi laba kedalam kategori yang dikehendaki. disamping itu terdapat beberapa alasan yang menjelaskan mengapa mana-jemen melakukan praktik earnings management : 1. penyusunan pos pendapatan dan biaya dengan cara tertentu dapat mengurangi beban kewajiban perusahaan secara keseluruhan (gordon, horwitz and meyer, 1966). 2. aliran laba yang relatif merata akan meningkatkan kepercayaan investor kepada manajemen perusahaan. 3. laba yang lebih merata akan dapat menjaga hubungan manajemen dengan karyawan dibanding apabila terjadi kenaikan laba yang tajam yang dapat mendorong peningkatan upah (horwitz and shabahang, 1971). 4. laba yang relatif merata dapat menghindari rasa pesismis maupun optimis yang berlebihan. banyak penelitian yang telah berhasil membuktikan bahwa praktik-praktik earnings management banyak dipraktekan oleh manajemen. ronen dan sadan (1975), menemukan manajemen melakukan earnings management melalui pos rugi-laba sebelum pos luar biasa; kompensasi, insentif, biaya pensiun, biaya riset dan pengembangan, penjualan, biaya iklan (biedlman, 1973). smith (1976) dan kamin and ronen (1978) dan dhaliwal et al. (1982, menyatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh manajer memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan praktik earnings management dibanding perusahaan yang dikelola oleh pemilik. belkaoui dan picur (1984) juga menyebutkan bahwa perusahaan pada sektor industri peripheral memiliki kecenderungan lebih tinggi melakukan earnings management dibanding sektor lainnya. model-model pengukur discretionary accrualss titik awal untuk mengukur adanya discretionary accruals diruntut dari total accruals. beberapa model menggunakan asumsi bahwa proses timbulnya komponen nondiscretionary berasal dari total accruals. kebanyakan dari model-model yang ada, paling sedikit membutuhkan satu parameter yang diestimasi, dan ini biasanya diimplementasikan dalam suatu periode yang disebut “estimation period”, yang diharapkan tidak terdapat systematic earnings management. tulisan ini membahas lima macam model yang dapat digunakan umtuk men-deteksi adanya earnings management yang ditunjukkan dengan adanya discretionary accruals. model-model ini secara umum merupakan penyajian dari beberapa literatur yang membahas earnings management 106 yang disajikan bersama-sama agar dapat dibandingkan. dijelaskan pula hasil pengujian terhadap kelima model tersebut dalam kemampuannya untuk mengungkap adanya earnings management yang dilakukan oleh dechow et al. pada tahun 1995 the healy model healy (1985), menguji adanya earnings management dengan membandingkan ratarata total accruals (menggunakan skala selisih total assets) terhadap variabel pemisah (partitioning variable) earnings management. studi yang dilakukan oleh healy ini sangat berbeda dengan studi terhadap earnings management lainnya dalam memprediksi systematic earnings management yang terjadi dalam suatu perioda. variabel pemisah yang digunakannya membagi sampel ke dalam tiga kelompok, yaitu earnings yang diprediksi besarnya dinaikkan (upward) satu kelompok, dan earnings yang besarnya diturunkan (downward) pada kelompok keduanya, dan kelompok ketiga adalah kelompok rata-rata earnings. tahapan selanjutnya adalah membandingkan pasangan-pasangan dengan rata-rata total accruals kepada kelompok earnings yang besarnya dinaikkan dan kelompok earnings yang besarnya diturunkan. pendekatan tersebut sama saja dengan memperlakukan kelompok observasi untuk earnings yang diprediksi besarnya dinaikkan sebagai estimation period dan kelompok observasi untuk earnings yang besarnya diturunkan sebagai event period. rata-rata total accruals pada periode estimasi selanjutnya sebagai pengukur non-discretionary accruals. persamaan yang digunakan untuk menghitung non-discretionary accruals adalah sebagai berikut: ta nda  = t t di mana: nda = non-discretionary accruals yang diestimasi. ta = total accruals yang dibagi dengan selisih total assets t = 1,2, ….. t, tahun yang masuk dalam periode estimasi. t = tahun pada event period. the angelo model deangelo (1986), menguji adanya earnings management dengan menghitung perbedaan pada total accruals dan dengan mengasumsikan bahwa jika perbedaan diharapkan tidak ada, berarti tidak terdapat earnings management. model ini menggunakan total accruals periode sebelumnya (last period’s total accruals) yang dibagi dengan selisih total assets sebagai ukuran non-discretionary accruals. model nondiscretionary yang digunakan oleh deangelo adalah sebagai berikut: nda = ta 1 model deangelo dapat dipandang sebagai kasus khusus dari model healy, karena periode estimasi untuk non-discretionary accruals dibatasi observasi tahun-tahun 107 selanjutnya. gambaran secara umum untuk model healy dan deangelo, keduanya menggunakan total accruals dari periode estimasi sebagai proksi adanya nondiscretionary accruals. jika non-discretionary accruals konstan, dan discretionary accruals memiliki rata-rata nol dalam periode estimasi, maka model healy dan deangelo akan dapat mengukur non-discretionary accruals tanpa kesalahan. akan tetapi, apabila non-discretionary berubah dari periode ke periode, maka kedua model tersebut akan cenderung mengukur non-discretionary dengan kesalahan, sehingga kedua model ini tergantung pada sifat time-series dari proses terbentuknya non-discretionary accruals. jika non-discretionary berupa white noise dengan rata-rata konstan, model healy tetap akurat. jika non-discretionary mengikuti pola random walk, model deangelo yang akurat. berdasarkan hasil penelitian dechow et al. (1994), menunjukkan bahwa total accrualss secara umum berupa white noise (white noise process). asumsi bahwa non-discretionary accruals bersifat konstan adalah tidak mungkin dijelaskan secara empiris. kaplan (1985), menunjukkan bahwa proses yang diikuti accrual accounting pada non-discretionary accruals harus berubah untuk merespon perubahan lingkungan ekonomi. kegagalan dalam membuat model untuk mempertimbangkan dampak perubahan lingkungan ekonomi pada non-discretionary accruals akan meningkatkan tingkat kesalahan, karena model akan menjadi tidak relevan lagi (variabel menjadi tidak berhubungan). the jones model jones (1991) mengusulkan sebuah model yang menggunakan asumsi bahwa nondiscretionary accruals bersifat konstan. model jones mengontrol pengaruh perubahan lingkungan ekonomi perusahaan pada non-discretionary accruals. model jones untuk non-discretionary accruals menggunakan persamaan sebagai berikut: nda = a1 (1/a-1)+a2(rev)+a3(ppe) di mana: rev= pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 dibagi total aset tahun t-1. ppe = gross properti plant dan perlengkapan pada tahun t dibagi total aset tahun t-1. a-1 = total aset tahun t-1. 12, 3 = parameter perusahaan tertentu estimasi parameter perusahaan tertentu, a1a2, a3 dihasilkan dari model periode estimasi berikut: ta=  1(1/a-1)+  2(rev)+  3(ppe)+ di mana: 108  1,  2,  3, menunjukkan estimasi ols dari a1a2, dan a3 dan ta adalah total accruals yang dibagi oleh selisih total asset. model jones (1991) ini berhasil menjelaskan untuk jangka waktu selama tiga bulan dari berbagai model accruals. sebuah asumsi yang secara implisit digunakan dalam model jones ini menyatakan bahwa pendapatan (revenue) adalah non-discretionary. jika earnings dimodifikasi melalui discretionary pendapatan, maka model jones akan mengeluarkan earnings yang dimodifikasi dari proksi discretionary accruals (tipe kesalahan ii = menerima hipotesis yang salah). sebagai contoh, ketika manajemen menggunakan discretionary untuk menambah pendapatan di akhir tahun ketika pendapatan belum diterima pada saat itu sehing-ga nilai pendapatan tidak sebesar yang sebenarnya. hasil dari modifikasi discretionary ini akan memperbesar pendapatan dan total accruals (melalui penambahan dari piutang dagang). model jones menggabungkan total accruals dengan pen-dapatan dan menyatukan komponen discretionary tersebut dari accruals, hal tersebut menyebabkan estimasi terhadap earnings management menjadi bias. jones menyadari betul keterbatasan ini dari modelnya. the modified jones model modifikasi model yang dilakukan oleh jones didesain untuk mengurangi adanya dugaan pada model jones dalam kesalahan mengukur discretionary accruals, ketika discretionary dilakukan terhadap pendapatan. dalam model yang dimodifikasi ini, nondiscretionary accruals adalah estimasi pada periode kejadian (event period), yaitu selama periode earnings management diperkirakan terjadi. persamaan yang digunakan untuk menghitung non-discretionary adalah sebagai berikut: ta=  1(1/a-1)+  2(rev-rec)+  3(ppe) di mana: rec= net receivable pada tahun t dikurangi net receivable pada tahun t-1 dibagi total aset pada tahun t-1. estimasi a1a2, a3 dan non-discretionary accruals selama periode estimasi (ketika tidak terdapat systematic earnings management yang diperkirakan) diperoleh dari model jones pertama. hanya dilakukan penyesuaian secara relatif terhadap model jones pertama yang mengubah pendapatan yang disesuaikan dengan menggunakan piutang dagang pada periode terjadinya. pada model jones pertama secara implisit mengasumsikan bahwa discretionary tidak dilakukan terhadap pendapatan pada periode estimasi lainnya atau pada periode terjadinya. pada versi modifikasi, model jones mengasumsikan bahwa semua perubahan dari penjualan kredit pada periode terjadinya (event period) menghasilkan earnings management. hal tersebut berdasarkan alasan bahwa lebih mudah untuk memodifikasi earnings dengan melakukan discretionary melalui pengakuan pendapatan dari penjualan tunai. jika modifikasi ini berhasil, selanjutnya estimasi earnings management tidak akan bias pada sampel apabila earnings management dilakukan melalui modifikasi pendapatan. 109 the industry model model yang terakhir adalah industry model yang digunakan oleh dechow dan sloan (1991), sama halnya dengan model jones, industry model melonggarkan asumsi bahwa non-discretionary accruals nilainya selalu konstan. akan tetapi, upaya utama industry model diarahkan pada penentuan non-discretionary accruals. industry model mengasumsikan bahwa variasi dalam faktor-faktor penentu non-discretionary accruals umumnya terjadi pada jenis industri perusahaan yang sama. industry model untuk nondiscretionary accruals adalah ; nda = 1+2 median1(ta) di mana: median1(tat) = nilai median dari total accruals yang dibagi oleh selisih aset dari seluruh sampel perusahaan dengan kode sic pada dua digit. parameter spesifik perusahaan 1 dan 2 diestimasi dengan menggunakan ols pada observasi dalam periode estimasi. kemampuan industry model untuk mengurangi kesalahan pengukuran discretionary accruals sangat tergantung pada dua faktor: 1. industry model hanya memisahkan variasi dalam non-discretionary accruals yang secara umum terjadi pada industry yang sama. jika perubahan dalam nondiscretionary accruals merefleksikan respon yang besar untuk merubah lingkungan perusahaan secara spesifik, maka industry model tidak memisahkan semua nondiscretionary accruals dari proksi non-discretionary accruals. 2. industry model memisahkan variasi dalam discretionary model yang dikorelasikan terhadap perusahaan pada industri yang sama, hal tersebut potensial menimbulkan kesalahan tipe ii. peliknya masalah ini tergantung pada tingkat dorongan earnings management dihubungkan dengan perusahaan pada industri yang sama. dengan menggunakan empat macam sample yang bervariasi dechow et al. (1995) melakukan pengujian terhadap kemampuan deteksi terhadap adanya earnings management oleh kelima model tersebut. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa modified jones model memiliki kemampuan terbaik dalam mendeteksi adanya earnings management dibanding model lainnya. kesimpulan banyak alasan yang mendorong manajemen untuk melakukan earnings management. perilaku manajemen melakukan modifikasi terhadap laporan keuangan melalui proses akuntansi dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. badan pengawasan dan pembinaan pasar modal (bappepam) dan akuntan publik memiliki tanggungjawab besar untuk mengawasi perilaku manajemen tersebut. banyak model yang dapat digunakan untuk meneliti apakah perusahaanperusahaan diduga melakukan earnings management atau tidak, yaitu dengan memakai 110 healy model, deangelo model, jones model, modified jones model dan industry model. masing-masing model tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. berdasarkan hasil penelitian dechow at al. (1995), diperoleh bahwa dari lima model yang diuji, model jones yang dimodifikasi memiliki tingkat keakuratan paling baik dibanding model pendeteksi lainnya. referensi beidleman, d. r. 1973. income smoothing: the role of management, the accounting review, (october), 656-667. belkaoui, a. and picur, d.r. 1984. the smoothing of income number: some empirical evidence on systematic differences between core and periphery industrial section, journal of business finance & accounting, (winter), 527-545. dhaliwal, d., g. salamon, and e. smith. 1982. the effect of owner versus management control on the choice of accounting methods, journal of accounting and economic. (july). 41 –53. deangelo, l. 1986. accounting numbers as market valuation substitutes: a study of management buyouts of public stockholders, the accounting review 61: 400420. dechow, p.m. 1994. accounting earningss and cash flows as measures of firm performance: the role of accounting accruals, journal of accounting and economics, 10:3-36. ______, r.g. sloan. 1991. executive incentives and the horizon problem: an empirical investigation, journal of accounting and economics 18:3–42. _____, r.g. sloan and a. p. sweeney. 1995. detecting earnings management. the accounting review, (april) 2: 193-255. dye, r. 1988. earnings management in an overlapping generations model, journal of accounting research, (autumn), 195-235. gordon, m. j. 1964. postulate, principles and research in accounting, the accounting review, (april), 251-263. _______, b. horwitz, and p. meyer. 1966. accounting measurement and normal growth of the firm. research in accounting measurement. (august). 141-161 healy, p.m. 1994. the effect of bonus schemes on accounting decision. journal accounting and economics, 7:97-123. hepworth, s.r.. 1953. smoothing periodic income, the accounting review, (january), 32-39. horwitz, b. and d. shabahang. 1971. published corporate accounting data and general wage increases of the firm. the accounting review. (april). 243-252. jones, j. 1971. earnings management during import relief investigations, journal of accounting research 29:193-228. kaplan, r.s. 1985. comments on paul healy: evidence on effect on bonus schemes on accounting procedures and accrual decisions. journal of accounting and economics (forthcoming). kamin, j. y. and ronen. j. 1978. smoothing of income numbers: some empirical evidence of systematic differences among management-controlled and ownercontrolled firm. accounting organization and society, (september), 141-157. 111 moses, o.d. 1987. income smoothing and incentive: empirical task using accounting changes, the accounting review, (april). 359-377. ronen, j. and sadan, s. 1975. classificatory smoothing: alternative income models, journal of accounting research, (spring), 133-149. ______, j., sadan, s. 1981. smoothing income numbers, addison-wesley. smith, e.d. 1976. effect of separation of ownership from control on accounting policy decision, the accounting review, (october). 127-723. trueman, b. and titman, s. 1988. an explanation for accounting income smoothing, journal of accounting research, (supplement), 127-143. journal of accounting and investment article type: research paper skills of the forensic accountants in revealing fraud in public sector: the case of indonesia sumartono* 1 , dekar urumsah 2 , rizki hamdani 2 abstract: research aims: this paper aims primarily to investigate the effect of the skills of forensic accountants on the public sector in revealing fraud in indonesia. therefore, this research focuses on the investigation of forensic accountants in the public sector. design/methodology/approach: this study employed a quantitative approach with a survey method. questionnaires were distributed to the auditors possessing experiences to conduct investigative auditing in the audit board of the republik of indonesia (bpk ri). in total, 44 respondents returned the questionnaires, which can be considered suitable for a descriptive survey. research findings: the results showed that the investigative skill and business valuation affected significantly and positively, and then business skill had significant and negative effects on the skills of forensic accountants in revealing fraud in the public sectors. on the other hand, financial accounting skills had no significant impact on the skills of forensic accountants in revealing fraud in the public sectors. theoretical contribution/originality: this paper highlights various important skills possessed by forensic accountants in the public sector in revealing fraud in indonesia. practitioner/policy implication: this paper contributes as the basis of institutions’ concerns such as recruiting future forensic accountants in the public sectors, and training and upgrading related to the investigative skill, and business valuation which is compulsorily possessed by forensic accountants. research limitation/implication: this study focused on the public sectors, in this case, the audit board of the republik of indonesia representative of yogyakarta province, and on succinct respondents. future studies should add more institutions and respondents involved in the analysis process to gain a complete representation of the skills of forensic accountants. keywords: skills; forensic; accountant; accounting; public sector; fraud; indonesia introduction in the last one decade, there emerges a drawing attention issue worldwide which points to financial crimes figured in fraud or corruption, both in non-profit public/governmental sectors and profit private sectors (association of certified fraud examiners, 2012). furthermore, in accordance with a study conducted by the association of certified fraud examiners (2012), financial fraud that occurs around the world affiliation: 1 accounting department, faculty of economics, universitas yapis papua, indonesia. 2 accounting department, faculty of economics, universitas islam indonesia, indonesia. *correspondence: destyantoro80@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101144 citation: sumartono, urusamah, d., & hamdani, r. (2020). skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia: an empirical investigation. journal of accounting and investment, 21(1), 180-194. article history received: 26 apr 2019 reviewed: 09 jul 2019 revised: 5 jan 2020 accepted: 16 jan 2020 mailto:destyantoro80@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6180 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 181 contributes as much as 10% of the incidents of white-collar crime. misuse assets and corruption, for example, occur in a more significant frequency, but the latter crime, which is corruption, leads the most severe impact of other frauds. in indonesia, it is not only government officials of the executive, legislative, and judiciary who can undertake corruption, but private individuals can do so (hamdani, kumalahadi, & urumsah, 2017). nevertheless, most corruption cases happen in public sector institutions. for that reason, the government mainly focuses on the attempt to eradicate and reveal fraud cases which inflict a financial loss of the country. in this case, the role of a forensic accountant is crucial for public sector institutions. a forensic accountant is compulsorily required to possess distinctive expertise and skills compared to a traditional accountant. forensic accountants play a critical role in the government system in which they are necessary to investigate suspicious financial activities and track down actual fraud (salleh & aziz, 2014). according to the result of the survey transparency international (2015), indonesia gained 36 for the score of the corruption perception index (cpi). it placed the country in the position of 88 out of 168 countries being measured. the score increased 2 points in 2015 and led the country to elevate 19 ranks compared with that was in 2014. the elevation of the score and cpi rank in 2015 is worth appreciating as the result of the collaboration between the governments, civil societies, and stakeholders in their attempt to prevent and eradicate corruption, which is the efforts of the audit board of the republik of indonesia (bpk) by increasing cooperation between state institutions and also with the supreme audit institution (sai) with other countries to prevent corruption. besides, to facilitate the implementation of audits and to detect early acts of corruption, bpk is developing an electronic audit (eaudit). kahan (2006) proposes that forensic accountants are continually involved in the company’s financial activities along with shareholders and governmental institutions to prevent accounting fraud. it leads to extend the role of forensic accountants in detecting and preventing fraud in every economic activity. besides, complex financial transactions are easier to be addressed by competent experts (rezaee, crumbley, & elmore, 2004). it is implied that auditing experiences are not making the auditors or fraud examiner to be skillful in detecting fraud (krambia-kapardis, 2002). moreover, rezaee et al. (2004) posit that one of the skills necessarily acquired to address financial fraud cases is the skill in forensic accounting. based on the mentioned opinions above, it can be concluded that a person possessing expertise in forensic accounting is more frequently involved in the investigation of fraud and will be able to detect it more easily. harris and brown (2000) illuminate that forensic accountants have, in essence, conceived the principles of criminal law, civil law, and court procedure. also, the skills in investigation, including theories, methods, and fraud patterns, must be managed by forensic accountants. it also covers the ability to think creatively to learn and perceive tactics which are potentially played by the fraudsters (harris & brown, 2000). besides, forensic accountants are necessary to communicate findings obviously and in detail with some parties, including people who are familiar with accounting and auditing. according to brooks, riley, and thomas (2005), forensic accountants focus on investigating sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 182 suspicious financial activities and fraud performed by individuals or businesses. they also act a more evidently job to assist the government to evaluate accounting records and financial transactions, both through banking and direct transactions, which are suspected to proceed from fraud. based on an extensive literature study and deep understanding of forensic accounting in indonesia, this research aims primarily to investigate the effect of the skills of forensic accountants on the public sector in revealing fraud in indonesia. therefore, this study will focus on the investigation of forensic accountants in the public sector. literature review and hypotheses development in indonesia, the term forensic accountants have been introduced since 1988 in accounting magazine no. 10 of 1988 (karni, 2000), which stated that the forensic accountants are no different from the existing public accountants, only in public accountants, they aim to give an opinion on the financial statements those who are examined and sometimes also find fraud, while the forensic accountant does seek to investigate the possibility of fraud, especially against organizations that have been cheated or have poor performance. then, forensic accounting is defined as the application of accounting in the broadest sense, including auditing, to legal matters for legal resolution inside or outside the court, in the public or private sector (tuanakota, 2010). auditing here refers to the collection and evaluation of evidence about information to determine and report the degree of conformity between the information with the established criteria (arens, elder, & beasley, 2008). thus forensic accounting consists of investigative audit and loss accounting (tuanakota 2010). concurrently, some researchers began to inquire about distinctive skills and technical skills possessed by forensic accountants (cohen, crain, & sanders, 1996); (harris & brown, 2000); (messmer, 2004); and (ramaswamy, 2005). it is also related to experiences that are possible to be improved (grippo & ibex, 2003). digabriele (2008) extended research by surveying accounting academics, forensic accounting practitioners, and forensic accounting users to determine more relevant skills that are necessarily possessed by the forensic accountants. the result showed that the three main stakeholder groups argue differently at the items of knowledge and skills, but agree to all elements of the performance. it is also evidence that the academics and practitioners own more agreement to the importance of expertise of the forensic accountants than that of the forensic accountant users. hodges and burchell (2003) stated that accounting graduates are necessary to possess the combination of cognitive skills (technical knowledge, skills, and competencies) and self characteristics (principles, traits, and motivational values), which are the function of individuals’ personalities. in the last a few years, some academics have indicated that the skill such as emotional intelligence (the ability to recognize, utilize and control emotion) is crucial to be involved in the world because it is central to all processes of sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 183 making rational decisions (macphail, 2004). some other experts have suggested that emotional intelligence has been possibly triggering accountants to perform better in some parties such as leadership, client relation, and even decision making (bay & mckeage, 2006). moreover, akers and porter (2003) have encouraged the american institute of certified public accountants (aicpa) and management accounting institute to acknowledge emotional intelligence as an essential skill for the success of accountants’ profession in the future. furthermore, tan and libby (1997) classified auditing skills into two categories: (1) technical skills and (2) non-technical skills. technical skills are the basic skills possessed by an auditor, which are manifested in the procedural knowledge and other clerical abilities in the scope of general accounting and auditing. according to bonner and lewis (1990), the skills cover three types: (1) the knowledge of accounting and auditing, (2) the sub-special knowledge (derivative contract), and (3) the knowledge of the general business. harris and brown (2000) have identified the necessary skills and technical skills of forensic accountants. they are generally familiar with criminal law and civil law and conceive the courtroom procedure and prospect. the researchers also emphasize investigation skills, including theories, methods, and patterns of misuse or fraud. the forensic accountants think creatively about considering and conceiving the tactics used by the actors of fraud to conceal their actions. besides, they also need to communicate their findings clearly and succinctly with some parties, including some people who are familiar with accounting and auditing. on the other hand, non-technical skills cover interpersonal skills, which include the ability of communication, leadership, cooperation, and relationship (murtanto & gudono, 1999). meanwhile, tan and libby (1997) group it into interpersonal skills, psychological characteristics, and cognitive abilities. the previous classifications have elaborated that some skills of the forensic accountants such as analytical skill, communication skill, computing skill, technological skill, and investigative skill are categorized into crucial or core skills (albrecht, albrecht, albrecht, & zimbelman, 2012; and davis, farrell, & ogilby, 2010). according to experiences, financial accounting, taxation, business valuation, business skill, risk management internal control, communication (grippo & ibex, 2003), and other abilities such as fraud scheme (albrecht et al., 2012) are crucial in the future. moreover, some forensic accountants’ skills that are crucially needed to be upgraded are financial accounting, legal skill, and risk management internal control (davis et al., 2010). thus the classification of exposure to the expertise of a forensic accountant by (albrecht et al., 2012; davis et al., 2010; grippo and ibex, 2003; tan and libby, 1997; hodges and burchell, 2003; bonner and lewis, 1990; harris and brown, 2000; murtanto and gudono, 1999; kranacher, morris, pearson, and riley, 2008; fenton and edmund, 2011; and digabriele, 2008) the researchers broadly classified into four attribute skills to be studied, namely: financial accounting, investigative skills, business valuation, and business skills. forensic accountants are currently applying their unique expertise for diverse tasks and are often hired to determine whether there has been any deliberate misrepresentation sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 184 related to the company's financial records (digabriele, 2008). fraudulent misrepresentation can range from overvaluation of inventory and improper capitalization of costs for misstatements profit and embezzlement (harris & brown, 2000; and messmer, 2004). a professional forensic accountant is measured from the possessed skills in performing the profession (morrow & goetz, 1988). the professionalism is also related to specific skills to reveal the fraud frequency acted by the violators (kalbers & fogarty, 1995). the person who possesses it in the work field shows genuine abilities to create new ideas. furthermore, tuanakotta (2010) identifies the quality of a forensic accountant as being cautious, keeping confidential work, being creative, persevering, having courage, showing integrity, and being persistent in collecting broader information, which possibly triggers the accountant to apply the skills as an investigator effectively immediately. all of them are conducted through the knowledge of financial concepts and deriving conclusions. it also involves the ability to connect with people. generally, it needs to deal with people in a higher position and necessarily maintains its current status. fraud examiners frequently meet people in limited time for a specific reason, which is collecting information. further and more specific tuanakota (2010) said the quality that a forensic accountant must have, namely; (1) creative, the ability to see things that other people consider a normal situation and consider the interpretation of others, (2) curios, a desire to find out what happened in a series of events and circumstances, (3) do not give up, when documents or information difficult to obtain, (4) common sense, the ability to maintain a real-world perspective, (5) business sense, the ability to understand how the business is running, and not just understanding how the transaction was recorded, and (6) selfconfidence, the ability to trust yourself and the findings held. fraud has existed for generations (prabowo, 2013). since before the industrial revolution, the financial scandals have plagued the world’s economy (pearson & singleton, 2008). for example, in the 1970s, the equity funding scandal was uncovered, and it is one of the first major financial scandals where computers were used to assist in perpetuating a fraud (pearson & singleton, 2008). in the banking process for lending credit and interest in eastern europe and russia, bribery is done to get the access and ease the credit (webster, 1993; and de melo, ofer, & sandler, 1995). in lebanon, the same survey showed that lending would not be agreed without doing bribery (yabrak & webster, 1995). according to the black’s law dictionary (2009), fraud is: a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact induced another to act to his or her detriment [...] a misrepresentation made recklessly without belief in its truth induced another person to act [...] a tort arises from a knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment. sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 185 furthermore, ramamoorti (2008, p. 522) argued: “fraud involves intentional acts and is perpetrated by human beings using deception, trickery, and cunning that can be broadly classified as comprising two types of misrepresentation: suggestio falsi (suggestion of falsehood) or suppressio veri (suppression of truth)”. based on his ph.d. study, by examining the employees who steal company money (embezzlers), donald cressey interviewed 200 people imprisoned for the fraud. the study showed that the occurrence of fraud occurring through the so-called "fraud triangle," namely pressure or motivation, opportunity, and rationalization (cressey, 1953). the increase in fraud can be caused by political, economic, and historical rationales (damania, frediksson, & mani, 2003). those rationales are in the form of policy distortion done by the regime governing the country. moreover, alatas (1986) explains some factors causing the corruptions such as (1) the weaknesses of the leader in the primary position, (2) the weaknesses of religion and moral ethics, (3) colonialism, (4) low level of education, (5) poverty, (6) undemanding law, (7) unsupportive environment, (8) government structure, (9) radical transition, and (10) the bad condition of the society. subsequently, the association of certified fraud examiners (2012) classifies fraud into three types of occupational, namely; corruption, asset misappropriation, and financial statement fraud. specifically, there are acts regulated about corruption in indonesia, which is acts number 20, 2001, as the revision of acts number 31, 1999, about the eradication of corruption. the act of corruption in acts number 20, 2001, is mentioned in article 1 and 3. with the existed acts, perpetrators should have been arrested by the law upholders (kpk, judiciary, and the police). people who are going to do the act of corruption are supposed to be afraid of and are not willing to do corruption because of the threat mentioned in the acts. however, the phenomenon happens vice versa – there are still many corruption acts in indonesia. the perpetrators seemed not afraid of the judgment. moreover, they even can smile and wave their hands in front of the mass media and electronic media like an innocent person (merdeka.com, 2013; viva.co.id, 2013; and wartabuana.com, 2014). corruptions obstruct development and democracy (cwati, 2004). according to bayley (1988), some effects of corruptions are as follows: (1) the vanishment of efficiency and the appearing of wasting that leads to loss because obstructing the economy development, (2) the increase of administrative cost, (3) the decrease of the amount of money which is supposed to be used for society, (4) the failure of morality and attitude in the community, (5) the decrease of society’ trust towards the government, and (6) the classical endless cycle which triggers others to do the same action. according to tanzi (1998), corruptions lead to distortion in the market and cause the inappropriateness of resources allocation because it will (1) decrease government’s ability to supervise the regulations needed and to inspect to correct market failure, (2) lead incentive distortion, (3) act as an arbitrary tax with a high wealth cost, (4) decrease and distort the fundamental role of government, (5) decrease the legitimization of sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 186 market economy and democracy, and (6) tend to increase poverty because it reduces the potential income of the poor. moreover, pope (2000) states that corruptions threaten not only the environment, human rights, democratic institutions, and the freedom of fundamental rights but also obstructs the development and the solution of poverty. in the united nations convention against corruption (uncac) foreword, kofi annan (the former of un general secretary) states that the effect of corruptions is hazardous for the world citizens such as destroying democracy and law supreme, causing the violation of human rights, distorting the market, decreasing the life quality, and increasing organized crimes, terrorisms, and other threats to humanity. moreover, it becomes the primary obstruction of solving poverty issues and development in the world (unodc, 2004). as a forensic accountant, a person must possess the knowledge of financial accounting, which is being the basis of the skills (ramaswamy, 2005). it is because the accountant will seek financial managerial current and ensure whether the posting has corresponded to the standardized accounting basic system. harris and brown (2000) elaborate a similar idea that the skills of financial accounting influence the performance of forensic accountants in their work of revealing fraud. the ability to understand financial accounting is recognized by albrecht et al. (2012; fenton and edmund (2011); kranacher et al. (2008); ramaswamy (2005); harris and brown (2004); peterson (2004); and grippo and ibex (2003). throughout transactional an economy still exist and uses the money as legal tender. the role of accounting is always crucial for the accounting record of all business events of a financial nature. merchandise sales, payroll, and credit purchases are examples of business events recorded accounting. h1: financial accounting skill affects positively on the skills of the forensic accountant in revealing fraud. investigative skills are crucial factors for a forensic accountant because this type of accountant is not a traditional auditor. a forensic accountant is a financial expert who is investigating fraud acted by individuals misleading management and financial system or manipulating activities implying an institution’s loss in the form of fraud (digabriele, 2008). a forensic accountant must conceive the process of fraud investigation such as detecting fraud, proofs, methods, and reports (prabowo, 2013). then hopwood, leitner, and young 92008) argue that trained forensic accountants possess investigative knowledge and skills. the investigation conducted by a forensic accountant is to uncover fraud acted by the suspect (grippo & ibex, 2003). the investigative skills possessed a forensic accountant is supported by digabriele (2008), harris and brown (2004), and grippo and ibex (2003). the investigative skill is the ability of forensic accountants to conduct a forensic audit is an audit action sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 187 combined expertise that includes membership accounting, auditing, and legal regulations in the hope that the results of these audits will be used to support the legal proceedings in the courts and other legal requirements. a forensic audit carried out to provide support in the process of legal expertise to testifying experts in litigation. h2: investigative skill affects positively on the skills of the forensic accountants in revealing fraud. as a forensic accountant must have the skill to assess the overall business process. forensic accountants are usually faced with several principles to evaluate the business processes of a person or an institution. a forensic accountant should be able to assess all aspects, both financial and non-financial. conducting an assessment of business entities and business units needs a skill that should be attached to a forensic accountant. the magnitude of the project or the volume of work in a company or public organization unit it can be assessed at a particular unit price becomes vital for a forensic accountant (messmer, 2004). the skill to evaluate the business units and activities of existing projects will facilitate a forensic accountant to determine the amount of fraud occurring (kranacher et al., 2008). the need for business valuation skills as the ability for forensic accountants is supported by albrecht et al. (2012); fenton and edmund (2011); kranacher et al., (2008); and messmer (2004). these skills can be explained as descriptive (describing business) and explanatory (explaining the business) as a sound basis for assessing the evidence during the trial to uncover fraud measures. h3: business valuation skill affects positively on the skills of the forensic accountants in revealing fraud. business skills on a business level unit concerning how a company is managed efficiently and strategically. knowledge of the substance of things businesses to sharpen forensic accountants deepen the cases of fraud that occurred (messmer, 2004). then elitaş, karakoc, and gorgulu (2011) argued that the skill understands the ways in managing a company or an organization in an efficient and strategic. furthermore, rezaee, reinstein, and lander (1996) suggest that the ability of a forensic accountant to understand and know the source of strengths or weaknesses an entity owned by public organizations; there is a logical consequence of the profession. this skill needed a forensic accountant for further investigation because of disagreement with the vision and mission of the organization is being investigated.the ability to analyze the business, both internal and external is supported by elitas et al., (2011), fenton and edmund (2011), krachnacher et al., (2008), messmer (2004), grippo and ibex (2003), and rezae et al. (1996). h4: business skill affects positively on the skills of the forensic accountants in revealing fraud. sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 188 research method this research employed a quantitative approach with a survey method. broad information was collected from a group of concerned subjects. the variables investigated in this research consisted of financial accounting, investigative skills, business valuation skills, and business skills. the dependent variable was the skills of forensic accountants. questionnaires were distributed to practitioners, namely the auditors who have conducted investigative audits in a government institution, namely the bpk representatives of yogyakarta special region. the instruments of the survey were prepared to reveal five skills that were scientifically considered as crucial factors necessarily possessed by a forensic accountant. the rank of the answer was in 6 likert scales, starting from 1 (strongly disagree) to 6 (strongly agree). both dependent and independent variables in this research were measured through dynamic values showing distinctive results of the measurement based on a certain scale or range (cooper & schindler, 2011). the conceptual scheme analyzed in this research consisted of some independent variables and one dependent variable, which were all measured continually. by doing so, multiple regression was used to test the hypotheses. this study uses spss software as a data analysis method. the dependent variable in this study is the skill of a forensic accountant. then, the independent variables in this study are financial accounting skill ramaswamy (2005); degabriele (2008); and kranacher (2008), using 7 statement items, investigative skill, grippo and ibex (2003); and harris and brown (2004), using 6 statement items, business valuation skill, kranacher (2008); and fenton and edmund (2011), using 5 statement items, and business skills, messmer (2004) and elitas et al. (2011), using 4 statement items. result and discussion data collection techniques used in this study is done by distributing questionnaires to the respondent. the questionnaire returned and completed by the respondent, then be examined for its completeness. 45 questionnaires were distributed to forensic accountants in the bpk yogyakarta, but there were 44 valid questionnaires to be analyzed. table 1 shows the demographic characteristics of participants, including gender, education, age, length of work, and positions. participants consisted of 19 males and 25 females with the highest level of education is a bachelor degree. the age of the majority is 31-40 years old, most of the length of the work is 5-10 years, and most of the positions are senior auditors. sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 189 table 1 demography characteristics of participants demography characteristic number of participants percentage (%) gender male 19 43 female 25 57 education bachelor degree 27 61 master degree 17 39 age 31-40 years old 42 95 41-50 years old 2 5 length of work 5-10 years 35 80 10-20 years 9 20 positions junior auditor 4 10 senior auditor 40 90 table 2, shows out that p-value 0.015 model is smaller than the significant level (0.015< 0.05). it means that the regression model in this research is significant. for that reason, it depicts that the regression model can predict the skills of forensic accountants. in other words, there is sufficient proof to indicate that the regression model can predict the variables of the skills of forensic accountants. table 2 also shows that the value of adjusted r square is 0.189. this result indicates that the skills of forensic accountants can be explained by the independent variables in the regression model as much as 18.9%. the rest, which is 81.1%, is described by other variables of the models which are not tested in this research. table 2 regression results (n = 44) variable (b-value) p-value results (constant) 4.469 financial accounting skill -0.088 0.334 not supported investigative skill 0.154 0.009*** supported business valuation skill 0.173 0.047** supported business skills -0.105 0.082* supported r square 0.264 adjusted r square 0.189 prob (f-statistic) 0.015** notes: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; dependent variable is skills of forensic accountant in revealing fraud. based on the information in table 2, it indicates that there is three variable proved to influence the skills of forensic accountants significantly, which is an investigative skill, business valuation skill, and business skill. it is because p-value of those three variables is smaller than the significant level of 1%, 5%, and 10% (0.009 for investigative skill, 0.047 for business valuation skill, and 0.082 for business skill). the coefficients of those two variables are positive (0.154 and 0.173). it shows that investigative skill and business valuation skills had a significant and positive effect on the skills of forensic accountants, then business skill had a significant and negative effect. on the other hand, sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 190 financial accounting skills did not affect the skills of forensic accountants in revealing fraud in the public sectors. detail explanations of the result of the regression of each independent variable are depicted in the section below. concerning the result is shown in table 2, it is derived that the p-value of financial accounting is 0.334. p-value is larger than the level of significance, so h1 is not supported. it means that the financial accounting skill had no significant effect on the skills of forensic accountants in revealing fraud. it is concluded that h1 in this research states that financial accounting skills affected negatively on the skills of forensic accountants in revealing fraud. in other words, a forensic accountant possessing financial accounting skills did not significantly affect the skills. it is implied that there was only a small chance to successfully revealed fraud in the public sectors in indonesia. differently stated, harris and brown (2000) discover that financial accounting skills affected the performance of forensic accountants in conducting their job to reveal fraud. it can be caused by the fraud itself that has a lot of classification, so that when fraud occurs, particularly forensic accountant who served in the public sector requires the combination of skills that are considered relevant enough to help its performance in uncovering fraud happens. based on the result in table 2, p-value of investigative skill is 0.009. p-value is smaller than the level of significant (α= 1% or 0.009 < 0.01). it means that h1 is supported, in which the investigative skill affected positively and significantly on the skills of forensic accountants. the data analysis result is in line with the research conducted by grippo and ibex (2003), who stated that the action of an investigation by forensic accountants aimed to reveal fraud acted by the suspects. in other words, the possession of a high investigative skill will ease them to reveal the fraud. similar to prabowo (2013) who elaborated that a forensic accountant must understand the fraud investigation process such as fraud detection, evidence, investigation methods, and investigation report. from the result of the test, hypothesis 2 affects positively. it is concluded that a forensic accountant possessing investigative skills will have a bigger chance to reveal fraud. furthermore, the p-value of a t-test of business valuation skills is 0.047. p-value is smaller than the significant (α = 5% or 0.047 < 0.05). it means that h3 is supported, in which the business valuation skill affected positively and significantly on the skills of forensic accountants. from the test of h3, it is found that the business valuation skill affected positively on the skills of a forensic accountant to revealing fraud. it leads to an implication that a forensic accountant possessing business valuation skills would affect the possessed skills significantly in revealing fraud. it is in line with the research by fenton and edmund (2011) which stated that the ability to assess a business for the forensic accountant will greatly assist performance in uncovering fraud occurring in a business unit, due to several losses from acts of fraud that can be estimated based on the value of capitalization owned by the organization. on the other hand, it is gained that the p-value of a t-test of business skills is 0.082. pvalue is smaller than the significant (α = 10% or 0.082 > 0.1). it means that h4 is supported. in other words, business skills had a significant effect on the skills of a sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 191 forensic accountant in revealing fraud. however, the result of h4 test figures out the business skill has an effect on the skills of forensic accountants in revealing fraud. according to table 2, business skills have negative impac on skills of forensic accountant in revealing fraud. hence, when a forensic accountant has high business skills, the ability to uncover fraud cases decreased. it can be said that when a forensic accountant has a high business skill is then it did not necessarily affect the forensic accountant to be able to expose cases of fraud, more like what is proposed kranacher et al. (2008) that the relationship between the skill to understand the business cycle owned by an accountant forensics to uncover cases of fraud are handled. this is due to the few cases involving corporate fraud are handled directly by the forensic accountants in the audit board of the republik of indonesia representative yogyakarta. conclusion based on the result of the hypotheses tests, there are three independent variables that had a significant effect on the skills of a forensic accountant. investigative skill and business valuation skills are proven to affect positively on the skills of forensic accountants in revealing fraud, and then business skills had a negative effect on the skills of forensic accountants in revealing fraud. however, financial accounting skills had no significant effect on the skills of forensic accountants in revealing fraud in the public sectors. from the empirical test, it is implied that the finding can be used as the basis of institutions’ concerns such as recruiting future forensic accountants in the public sectors, and training and upgrading related to the investigative skill and business valuation which is compulsorily possessed by forensic accountants. by doing so, the quality and the skills of forensic accountants as fraud examiners can be improved to ease them revealing fraud, especially in the public sectors. this research has some limitations. first, the number of respondents is limited to be taken from the public sectors in the indonesian supreme audit institution of the republic of indonesia in yogyakarta and some public sectors in yogyakarta. second, there is also the possibility of bias and dishonest answers on the questionnaires. in short, the data in this research are only concerned with the perception of the respondents’ answers. finally, for future studies, it should be able to enlarge the number of the research sample from distinctive types of forensic accountants in some institutions such as the indonesian supreme audit institution, the finance and development auditor, the corruption eradication commission, the police and the attorney. then, so that the results obtained are more in-depth, future studies can also develop studies with qualitative methods. sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 192 references akers, m. d., & porter, g. l. (2003). your eq skills: got what it takes ? journal of accountancy, 195, 65–70. alatas, s. h. (1986). sociology of corruption a data browsing with contemporary. jakarta: lp3es. albrecht, w. s., albrecht, c. c., albrecht, c. o., & zimbelman, m. (2012). fraud examination (4th ed.). mason, usa: south-western cengage learning. arens, a. a., elder, r. j., & beasley, m. s. (2008). auditing and assurance services: an integrated approach. singapore: pearson education, inc. association of certified fraud examiners. (2012). report to the nations on occupational and abuse. retrieved from: www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/rttn/2012-report-tonations.pdf bay, d., & mckeage, k. (2006). emotional intelligence in undergraduate accounting students: preliminary assessment. accounting education: an international journal, 15(4), 439–454. https://doi.org/10.1080/09639280601011131 bayley, d. h. (1988). consequences of corruption in developing nations. in m. lubis & j. c. scott (eds.), anthology corruption (pp. 83–114). jakarta: lp3es. black’s law dictionary. (2009). black’s law dictionary. 9th ed (b. a. garner, ed.). west publishing co. bonner, s. e., & lewis, b. l. (1990). determinants of auditor expertise. journal of accounting research, 28, 1–20. https://doi.org/10.2307/2491243 brooks, r. c., riley, r. a., & thomas, j. (2005). detecting and preventing the financing of terrorist activities: a role for government accountants. the journal of government financial management, 54(1), 12–18. cohen, m., crain, m., & sanders, a. (1996). skills used in litigation services. journal of accountancy, 182(3), 101–101. cooper, d. r., & schindler, p. s. (2011). business research methods. new york: mcgraw-hill, inc. cressey, d. r. (1953). other people’s money: a study of the social psychology of embezzlement. new york: free press. cwati, s. t. (2004). comparing anti-corruption strategies in south africa’s western and eastern cape provinces. a research report submitted to the school of government, university of the western cape. damania, r., frediksson, p. g., & mani, m. (2003). the persistence of corruption and regulatory compliance: theory and evidence. imf working paper, wp/03/172, (september 2003). davis, c., farrell, r., & ogilby, s. (2010). characteristics and skills of the forensic accountant. american institute of certified public accountants. retrieved from: http://www.aicpa.org/interestareas/forensicandvaluation/resources/practaidsguidanc e/downloadab ledocuments/forensicaccountingresearchwhitepaper.pdf de melo, m., ofer, g., & sandler, o. (1995). pioneers for profit: st. petersburg enterprenuers in services. world bank economic review, 9, 425-450. https://doi.org/10.1093/wber/9.3.425 digabriele, j. a. (2008). an empirical investigation of the relevant skills of forensic accountants. journal of education for business, 83(6), 331–338. https://doi.org/10.3200/joeb.83.6.331-338 elitas, c., karakoc, m., & gorgulu, m. e. (2011). stance of accounting instructors to forensic accountancy profession : example of turkey. international journal of business and social science, 2(10), 224–241. http://www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/rttn/2012-report-to-nations.pdf http://www.acfe.com/uploadedfiles/acfe_website/content/rttn/2012-report-to-nations.pdf https://doi.org/10.1080/09639280601011131 https://doi.org/10.2307/2491243 http://www.aicpa.org/interestareas/forensicandvaluation/resources/practaidsguidance/downloadab%20ledocuments/forensicaccountingresearchwhitepaper.pdf http://www.aicpa.org/interestareas/forensicandvaluation/resources/practaidsguidance/downloadab%20ledocuments/forensicaccountingresearchwhitepaper.pdf https://doi.org/10.1093/wber/9.3.425 https://doi.org/10.3200/joeb.83.6.331-338 sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 193 fenton, j., & edmund, d. (2011). educating students for forensic accounting careers. in asian pasific conference on internasional accounting issues. beijing, china. grippo, f. j., & ibex, j. w. (ted). (2003). introduction to forensic accounting. the national public accountant, jun, 4–5. hamdani, r., kumalahadi, & urumsah, d. (2017). the classification of corruption in indonesia : a behavioral perspective. shs web of conferences, 10002(34). http://doi.org/10.1051/shsconf/20173410002 harris, c. k., & brown, a. m. (2000). the qualities of a forensic accountant. pennsylvania cpa journal, 71(1), 6–7. hodges, d., & burchell, n. (2003). business graduate competencies: employers’ views on importance and performance. asia-pacific journal of cooperative education, 4(2), 16–22. hopwood, w. s., leitner, j. j., & young, g. r. (2008). forensic accounting. new york: mcgraw-hill companies, inc. kahan, s. (2006). sherlock holmes enters accounting: dramatic increase in fraud brings more cpa sleuths into the industry. accounting today, 20(8), 32–33. kalbers, l. p., & fogarty, t. j. (1995). professionalism and its consequences: a study of internal auditors. auditing : a journal of practice & theory, 14(1), 64–86. https://doi.org/10.1108/19355181199500002 karni, s. (2000). auditing: audit khusus & audit forensik dalam praktik. jakarta: lembaga penerbit fe ui. krambia-kapardis, m. (2002). a fraud detection model : a must for auditors. journal of financial regulation and compliance volume, 10(3), 266–278. https://doi.org/10.1108/13581980210810256 kranacher, m.-j., morris, b. w., pearson, t. a., & riley, r. a. (2008). a model curriculum for education in fraud and forensic accounting. issues in accounting education, 23(4), 505–519. https://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.505 macphail, a. (2004). the social construction of higher grade physical education: the impact on teacher curriculum decision making. sport, education and society, 9(1), 53–73. https://doi.org/10.1080/1357332042000175818 merdeka.com. (2013, may 17). ahmad fathanah laughing sumringah. retrieved from: http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/ahmad-fathanah-tertawa-sumringah.html messmer, m. (2004). exploring options in forensic accounting. the national public accountant, dec/jan, 19–20. morrow, p. c., & goetz, j. f. (1988). professionalism as a form of work commitment. journal of vocational behavior, 32(1), 92–111. https://doi.org/10.1016/00018791(88)90008-5 murtanto, & gudono. (1999). identify characteristics skills audit: public accounting profession in indonesia. jurnal riset akuntansi indonesia, 2(januari), 37–52. pearson, t. a., & singleton, t. w. (2008). fraud and forensic accounting in the digital environment. issues in accounting education, 23(4), 545–559. https://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.545 pope, j. (2000). confronting corruption: the elements of a national integrity system. berlin: transparency international (ti). prabowo, h. y. (2013). better, faster, smarter : developing a blueprint for creating forensic accountants. journal of money laundering control, 16(4), 353–378. https://doi.org/10.1108/jmlc-05-2013-0017 ramamoorti, s. (2008). the psychology and sociology of fraud: integrating the behavioral sciences component into fraud and forensic accounting curricula. issues in accounting education, 23(4), 521–533. https://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.521 http://doi.org/10.1051/shsconf/20173410002 https://doi.org/10.1108/19355181199500002 https://doi.org/10.1108/13581980210810256 https://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.505 https://doi.org/10.1080/1357332042000175818 http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/ahmad-fathanah-tertawa-sumringah.html https://doi.org/10.1016/0001-8791(88)90008-5 https://doi.org/10.1016/0001-8791(88)90008-5 https://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.545 https://doi.org/10.1108/jmlc-05-2013-0017 https://doi.org/10.2308/iace.2008.23.4.521 sumartono, urumsah, & hamdani skills of the forensic accountants in public sector reveal fraud in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 194 ramaswamy, v. (2005). corporate governance and the forensic accountant. the cpa journal, 75(3), 68–70. rezaee, z., crumbley, d. l., & elmore, r. c. (2004). forensic accounting education: a survey of academicians and practitioners. in b. n. schwartz & j. e. ketz (eds.), advances in accounting education, 6, 193–231. rezaee, z., reinstein, a., & lander, g. h. (1996). integrating forensic accounting into the accounting curriculum. accounting education, 1(2), 147–162. salleh, k., & aziz, r. a. (2014). traits , skills and ethical values of public sector forensic accountants : an empirical investigation. procedia social and behavioral sciences, 145(2014), 361–370. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.045 tan, h.-t., & libby, r. (1997). tacit managerial versus technical knowledge as determinants of audit expertise in the field. journal of accounting research, 35(1), 97– 113. https://doi.org/10.2307/2491469 tanzi, v. (1998). corruption around the world: causes, scope, and cures. imf staff papers, 45(4), 559– 594. transparency international. (2015). corruption perceptions index 2015. retrieved from http://www.transparency.org/cpi2015 tuanakotta, t. m. (2010). forensic & investigative accounting audit (2nd ed.). jakarta: salemba empat. unodc. (2004). united nations convention against corruption. retrieved from: http://www.unodc.org/documents/brussels/un_convention_against_corruption.p df viva.co.id. (2013, february 1). political career lutfi hasan ishaaq. retrieved from: http://politik.news.viva.co.id/news/read/386833-perjalanan-karir-politik-luthfihasanishaaq wartabuana.com. (2014, september 19). problem decision ma, lhi: all can be arranged. retrieved from source: http://m.wartabuana.com/read/soal-putusan-ma-lhi--semuabisadiatur.html webster, l. m. (1993). the emergence of private sector manufacturing in hungary. world bank technical paper 229. washington, d.c: world bank. yabrak, i., & webster, l. (1995). small and medium enterprises in lebanon: a survey. world bank, private sector development department and industry and energy division, middle east and north africa country department ii, final report, january 28. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.045 https://doi.org/10.2307/2491469 http://www.transparency.org/cpi2015 http://www.unodc.org/documents/brussels/un_convention_against_corruption.pdf http://www.unodc.org/documents/brussels/un_convention_against_corruption.pdf http://politik.news.viva.co.id/news/read/386833-perjalanan-karir-politik-luthfi-hasanishaaq http://politik.news.viva.co.id/news/read/386833-perjalanan-karir-politik-luthfi-hasanishaaq pendahuluan jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 115-126, juli 2001 issn: 1411-6227 penerapan disclosure untuk menjamin keakuratan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan nung harjanto e-mail: nungharjanto@stieykpn.ac.id stie ykpn yogyakarta abstract since extern parties make decisions, they need accurate information that come from intern party. accurate information must accordance with qualitative characteristics: (1) relevance and reliability, and (2) comparability. however, there are two constraints in provide accurate information: (1) cost-benefit and (2) materiality. on the other side, information can be useless because :(1) methods and tehniques that have implemented in release information, and (2) information provider’s behavior that protect their own needs. so, unfairly information can not be detected, because qualitative characteristics of information have been fulfilled. disclosure is a mean to detect information that is not accurate, because it can provide additional explanation about presented information. keywords: disclosure, information, cost-benefit, materiality. abstrak sejak pihak extern membuat keputusan, mereka membutuhkan informasi yang akurat yang berasal dari pihak intern. informasi yang akurat harus sesuai dengan karakteristik kualitatif: (1) relevansi dan keandalan, dan (2) komparatif. namun, ada dua kendala dalam memberikan informasi yang akurat: (1) biaya-manfaat dan (2) materialitas. di sisi lain, informasi dapat berguna karena: (1) metode dan tehniques yang telah menerapkan informasi rilis, dan perilaku (2) penyedia informasi yang melindungi kebutuhan mereka sendiri. jadi, tidak adil informasi tidak dapat dideteksi, karena karakteristik kualitatif dari informasi telah terpenuhi. pengungkapan tujuan untuk mendeteksi informasi yang tidak akurat, karena dapat memberikan penjelasan tambahan tentang informasi yang disajikan. kata kunci: pengungkapan, informasi, biaya-manfaat, materialitas. mailto:nungharjanto@stieykpn.ac.id nung harjanto penerapan disclosure untuk menjamin keakuratan informasi… 116 pendahuluan ketika perusahaan masih dalam skala kecil (perusahaan perseorangan) segala sesuatu yang menyangkut aktivitas perusahaan sampai dengan pemenuhan modal perusahaan, kemungkinan dapat diselesaikan sendiri oleh pemilik. akan tetapi dengan peningkatan skala perusahaan atau adanya keinginan untuk meningkatkan skala perusahaan, pemilik perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kepentingan sama terhadap kemajuan perusahaan. penggabungan berbagai pihak ke dalam perusahaan akan menguntungkan perusahaan dengan adanya sinergi dari perpaduan pengetahuan, keahlian, dan pendanaan. di sisi lain, pemisahan antara pihak ekstern (pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat) dengan pengelola (manajemen) perusahaan berakibat pada munculnya gap di antara kedua belah pihak. hal tersebut terjadi karena: (1) pemisahan tersebut menyebabkan pihak ekstern tidak memiliki kesempatan akses secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. (2) pihak eksteren perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap perusahaan, sehingga informasi yang dibutuhkan juga berbedabeda sesuai dengan kepentingannya. oleh karena itu, diperlukan alat komunikasi yang menjembatani kedua belah pihak, sekaligus berfungsi sebagai informasi dalam pengambilan keputusan dan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak ekstern perusahaan (paton dan littleton,1967). meskipun perusahaan tidak dapat memenuhi seluruh kepentingan tersebut secara spesifik. akan tetapi, perusahaan harus memiliki itikad baik untuk mengkomunikasikan seluas-luasnya hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan. hal itu disebabkan informasi tersebut kemungkinan akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut di atas. menurut sfac no.1 (1991:6-10) informasi yang dikomunikasi oleh perusahaan kepada pihak ekstern berbentuk statement yang di dalamnya mencakup laporan keuangan dan informasi lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung terhadap informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi atau disebut dengan financial reporting yang bertujuan memberikan pemakai dasar pemilihan di antara berbagai alternatif penggunaan sumber daya yang terbatas. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 115-126, juli 2001 117 sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam tulisan ini pertamatama akan diuraikan tentang bagaimana informasi yang berguna harus disajikan. selanjutnya akan diuraikan mengenai kendala-kendala dalam menyajikan informasi yang berguna. dan yang terakhir bagaimana cara menanggulangi kendala-kendala tersebut. karateristik kualitatif informasi akuntansi ketentuan penyajian informasi keuangan atau laporan keuangan telah ditetapkan oleh ikatan akuntan indonesia dengan menerbitkan standar akuntansi keuangan (sak). standar akuntansi keuangan diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. akan tetapi meskipun informasi telah disusun sesuai dengan sak, ternyata tidak begitu saja dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan. dimana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan masih memerlukan penafsiran. hal ini mengindikasikan bahwa meskipun manajemen perusahaan memiliki tanggungjawab dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan iai, manajemen berhak menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (sak, 1995: 1-5). mengingat pentingnya informasi bagi pengambilan keputusan perlu ditetapkan kriteria informasi yang dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan, meskipun kemudian tetap diperlukan judgment dalam penyusunannya. kriteria tersebut memungkinkan informasi dapat dipakai atau memenuhi kepentingan para pengguna informasi yang tidak dapat akses secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi. di sisi lain penyedia informasi memiliki rerangka penyusunan yang jelas sehingga tidak bersembunyi di balik kata judgment untuk melindungi kepentingannya. karakteristik atau kualitas informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan memiliki kriteria utama bahwa informasi tersebut dapat dipakai sebagai patokan atau tuntunan perilaku yang diperlukan atau harus diambil dalam hubungannya dengan pengamanan atau dalam hubungannya dengan aktivitas yang dimonitor (sfac,1991). informasi yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan harus diungkapkan meskipun informasi tersebut kecil jumlahnya. di dalam sfac no. 2 informasi yang berguna harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut: nung harjanto penerapan disclosure untuk menjamin keakuratan informasi… 118 (1) primary qualities yang terdiri dari: a. relevance informasi akuntansi yang relevan memiliki kemampuan membuat keputusan yang berbeda dengan membantu pemakai keputusan membuat prediksi tentang hasil atas kejadian di masa lalu, saat ini, dan masa depan atau informasi tersebut dapat digunakan untuk konfirmasi (ekspektasi pendahuluan yang tepat). informasi disebut relevan jika memenuhi kriteria:  predictive and feedback value informasi dapat memiliki kemampuan yang berbeda dalam pengambilan keputusan melalui penyempurnaan kemampuan pembuat keputusan untuk memprediksi atau mengkonfirmasi (ekspetasi pendahuluan dengan tepat). pengetahuan tentang hasil biasanya dapat menyempurnakan kemampuan pengambil keputusan dengan memprediksi hasil melalui perilaku di masa mendatang.  timeliness informasi menjadi tidak berguna jika tidak tersedia pada saat dibutuhkan atau tersedia tetapi tidak memiliki nilai terhadap keputusan di masa mendatang. sehingga, pembuat keputusan seharusnya memperoleh informasi sebelum informasi kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan, hal ini merupakan aspek dari relevance. b. reliability informasi agar berguna harus dapat dipercaya sehingga memberi jaminan kepada para pemakai bahwa informasi tersebut memiliki kualitas. meskipun reliability tidak harus berwujud hitam atau putih tetapi mengindikasikan sangat reliability atau kurang reliability. untuk dapat memenuhi kriteria reliability informasi harus memiliki sifat sebagai berikut:  verifiability verifiability merupakan suatu ukuran kualitas yang diwujudkan melalui tingkat kepastian yang tinggi berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dan dengan metode yang sama.  representational faithfulness representational faithfulness adalah ukuran kualitas diwujudkan melalui hubungan atau kesesuaian antara pengukuran dan fenomena kualitas yang dimaksudkan untuk digambarkan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 115-126, juli 2001 119  neutrality informasi disajikan berdasarkan standar bukan akibat dari kepentingan tertentu. oleh karena itu pemilihan metode atau teknik yang netral diantara berbagai alternatif metode dapat diartikan pemilihan metode yang bebas dari bias karena tidak ada hasil yang diharapkan terlebih dahulu atau hasil yang ditentukan terlebih dahulu sehingga pelaporan keuangan disediakan benar-benar ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pemakai informasi secara umum. (2) secondary qualities yaitu comparability (including consistency) bahwa informasi tentang perusahaan akan meningkat kegunaannya jika dibandingkan dengan informasi yang sama yang disediakan oleh perusahaan lain dan informasi yang sama mengenai perusahaan yang sama untuk beberapa periode yang sama. pemakai informasi harus menyadari bahwa informasi yang disediakan untuk pengambilan keputusan meskipun telah memenuhi karateristik kualitas tersebut di atas, tetap memiliki keterbatasan sebagai berikut: (1) cost-benefit, maksudnya, manfaat informasi bagi pemakai harus lebih besar dari biaya untuk menyiapkan informasi, sehingga penetapan standar harus berorientasi terhadap kebutuhan pemakai informasi secara keseluruhan. (2) materiality materiality merupakan konsep yang memiliki hubungan dengan relevance dan reliability dengan batasan bahwa sesuatu hal harus diungkapkan jika dapat mempengaruhi keputusan. meskipun besarnya pengungkapan tidak ada ketentuan yang spesifik tetapi jika itu mempengaruhi pengambilan keputusan maka harus diungkapkan. pemakai informasi yang potensial mendasarkan keputusan ekonomi dalam hubungannya dengan atau pengetahuannya tentang perusahaan bisnis, selain sangat berkepentingan terhadap informasi yang disediakan, pelaporan keuangan juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. dalam hal ini, pelaporan keuangan sebagai sebuah alat tidak dapat membantu sepenuhnya, sehingga pemakai yang profesional maupun tidak profesional harus memiliki keinginan untuk mempelajari informasi yang disediakan dengan tepat karena keduanya diharapkan dapat menggunakan informasi tersebut (sfac, 1991:16). nung harjanto penerapan disclosure untuk menjamin keakuratan informasi… 120 oleh karena itu, informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria primer dan sekunder. selain itu, pemakai informasi juga ikut andil dalam menentukan kegunaan informasi yang disediakan oleh manajemen. bagian hierarki kualitas akuntansi yang harus memenuhi kriteria, selain kriteria primer dan sekunder adalah hubungannya dengan decision makers and their characteristics yaitu setiap pengambilan keputusan menggunakan judgment untuk menentukan apakah suatu informasi berguna. judgment dalam menentukan informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) metode pengambilan keputusan yang dibuat (2) informasi yang tersedia atau yang didapat dari berbagai sumber (3) kemampuan pembuat keputusan untuk memproses informasi tersebut. hal-hal yang mengurangi kegunaan informasi di dalam sak telah ditetapkan hal-hal berikut: (1) jenis-jenis statement, (2) elemen-elemen yang disajikan dalam statement, dan (3) definisi, pengakuan, serta penilaian atas elemen-elemen tersebut. di sisi lain, sak ternyata memberikan kebebasan untuk memilih metode atau teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan penyedia informasi. hal ini tentu mempengaruhi jumlah yang disajikan, apalagi jika penyedia informasi menerapkan prinsip cost-benefit. biasanya penyedia informasi memiliki pandangan sebagai berikut: (1) informasi tertentu yang disajikan memiliki manfaat bagi pemakai, atau (2) anggapan cost yang dikeluarkan lebih besar dibanding manfaat yang didapat dari informasi, sehingga informasi tertentu tidak disajikan. sehubungan dengan karateristik netral, perlu dipertanyakan tentang halhal yang mendasari perusahaan memilih metode atau teknik tertentu. pemilihan suatu metode atau teknik diindikasikan terdapatnya bias atau harapan atas hasil di masa mendatang. sehingga, informasi yang diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan karena kegunaan atau manfaatnya, ternyata tidak lagi menjadi informasi yang berguna. hal tersebut akibat adanya hal-hal berikut: (1) teknik atau standar yang diterapkan pada penyusunan pelaporan keuangan, meliputi: a. dasar pengukuran yang digunakan pada informasi keuangan bersifat tidak exact akibat penggunaan berbagai macam estimasi (nilai buku suatu aktiva tetap), klasifikasi, alokasi, dan judgment. b. pengukuran hanya yang bersifat keuangan padahal perusahaan perlu melakukan pengukuran yang bersifat non keuangan misalnya tentang jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 115-126, juli 2001 121 kemampuan memenuhi selera konsumen yang mencerminkan kemampuan bersaing. c. informasi yang disediakan oleh pelaporan keuangan terutama memiliki karateristik atau bersifat keuangan sehingga biasanya dikuantitatifkan dalam unit uang. padahal, informasi yang ada pada perusahaan dapat bersifat bukan keuangan misalnya laporan kualitas sumber daya perusahaan, laporan turnover sumber daya manusia, laporan amdal dan lain-lain, yang memiliki arti yang sangat penting atau dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak luar. d. informasi yang disediakan oleh pelaporan keuangan berkenaan dengan perusahaan itu sendiri yang hanya dapat diperbandingkan dengan dua atau lebih perusahaan sejenis tetapi tidak untuk keseluruhan perusahaan yang ada. dengan demikian jika ingin menilai kemampuan survive dalam berkompetisi, hasilnya menjadi kurang akurat. e. informasi yang disediakan sebagian besar berorientasi pada historical bukan current sehingga dibutuhkan informasi sebelumnya agar informasi lebih akurat. f. standar atau teknik yang digunakan dalam pelaporan keuangan dipengaruhi oleh sosial budaya utamanya politis (memiliki unsur politis) sehingga dimungkinkan hanya menguntungkan pihak tertentu bukan pemakai informasi secara keseluruhan. g. informasi yang disediakan melibatkan unsur biaya sehingga manfaat informasi perlu dipertimbangkan agar tidak melebihi biaya meskipun manfaat yang didapat tidak dapat diukur. (2) perilaku yang mendasari penyusunan informasi: a. perusahaan memonopoli penyediaan informasi mengenai perusahaan itu sendiri, sehingga kemungkinan terjadi pelaporan informasi yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya (under/over). b. praktik akuntansi dan proses penetapan standar yang memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi dan terkadang auditor lemah dalam mendeteksi kecurangan manajemen. c. teori agensi yang menyatakan bahwa bond covenant dan management compensation contract cenderung memilih alternatif akuntansi yang dapat meningkatkan income sehingga meningkatkan bonus. d. informasi akuntansi merupakan public goods (dapat dikonsumsi oleh siapapun tanpa mengurangi kesempatan siapapun) sehingga tidak diproduksi atau dihasilkan dalam pasar bebas. akibatnya, penyedia nung harjanto penerapan disclosure untuk menjamin keakuratan informasi… 122 barang tersebut tidak termotivasi untuk menyesuaikan mutu barangnya sesuai dengan kebutuhan pemakai. penerapan disclosure prinsip-prinsip disclosure pihak ekstern yang merupakan pihak dalam posisi yang tidak diuntungkan karena keterbatasan akses dan standar akuntansi memihak kepada kepentingan penyedia informasi. sehingga pihak eksteren tidak hanya membutuhkan laporan keuangan tetapi membutuhkan disclosure (pengungkapan) informasi yang mendukung laporan keuangan agar informasi yang tersedia benar-benar more reliability. (wolk and tearney, 1997) menyatakan bahwa disclosure berkenaan dengan informasi yang mencakup financial statement dan supplementary communication (footnotes, post statement events, management’s analysis of operation for the forthcoming year, financial and operating forecasts, and additional financial statement covering segmental disclosure and extensions beyond historical costs). financial reporting sering digunakan sebagai batasan untuk melindungi pemakai informasi yang mencakup financial statement ditambah informasi yang tersebut di atas. berkenaan dengan penetapan informasi apa yang hendak dilaporkan, manajemen mengikuti praktik umum pelaporan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi judgement dan keputusan-keputusan pemakai informasi. hal tersebut disebut sebagai full disclosure principle yaitu mengakui karakteristik dan jumlah informasi dalam laporan keuangan yang mencerminkan seperangkat judgmental trade-offs. trade-offs berusaha (1) merinci dengan cukup untuk menjelaskan masalah sehingga menyebabkan perbedaan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi, dan (2) pengkombinasian dan penyederhanaan yang memadai sehingga informasi mudah dipahami, tentunya dengan memperhitungkan cost dalam penyajian dan penggunaan informasi (keyso dan weygandt, 1995) tipe-tipe disclosure standar akuntansi keuangan dipengaruhi oleh conceptual framework akuntansi hal ini akan berakibat juga pada konsep disclosure. oleh karena itu, berbagai teknik disclosure tersedia dan diseleksi dari metode yang paling tepat tergantung pada karakteristik informasi yang akan disediakan dan relativitas pentingnya informasi. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 115-126, juli 2001 123 menurut schroeder dan clark (1995) tipe-tipe disclosure yang paling umum adalah: (1) laporan keuangan laporan keuangan harus berisi informasi yang paling relevan dan penting tentang perusahaan yang diekspresikan dalam karakter kuantitatif. bentuk dan pengaturan laporan keuangan harus memberikan keyakinan bahwa informasi yang vital sudah disajikan dan dapat dimengerti oleh pengguna. disclosure tipe ini harus memenuhi definisi sebagai suatu elemen, bisa diukur dengan kepastian yang memadai, serta harus relevance dan reliable (sfac no.5, par.63). (2) catatan atas laporan keuangan catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi bahwa tidak mudah untuk memasukkan disclosure tipe ini dalam laporan keuangan. bagaimanapun catatan atas laporan keuangan seharusnya tidak pernah digunakan sebagai pengganti bagi penilaian yang semestinya terhadap elemen laporan keuangan dan tidak digunakan untuk menentang informasi yang ada dalam laporan keuangan. catatan atas laporan keuangan yang biasa digunakan adalah (1) skedul-skedul dan penyajian-penyajian seperti misalnya untuk utang jangka panjang, (2) penjelasan atas elemen laporan keuangan seperti misalnya pensiun (3) informasi umum tentang perusahaan seperti misalnya peristiwa kemudian atau contingencies. (3) supplementary statement dan skedul-skedul. supplementary statement dan skedul-skedul dimaksudkan untuk menunjukkan kurang stabilnya laporan keuangan. supplementary statement dan skedul-skedul digunakan untuk menyajikan trends yang sedang terjadi seperti misalnya ringkasan selama 5 tahun atau informasi pada current cost. (4) sertifikat dari auditor sertifikat dari auditor adalah suatu bentuk disclosure yang menunjukkan reliabilitas laporan kuangan. pendapat wajar tanpa pengecualian tentu saja mengindikasikan laporan keuangan yang lebih reliable dari pada pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. peraturan tentang disclosure disclosure yang diharapkan memberi perlindungan terhadap pemakai informasi akibat adanya keterbatasan laporan keuangan dan penurunan kualitas informasi dalam laporan keuangan ternyata tidak secara formal diundangkan atau dibuat peraturan oleh iai. akan tetapi sejarah mencatat sec telah mengeluarkan aturan-aturan disclosure yang dapat dipakai sebagai acuan nung harjanto penerapan disclosure untuk menjamin keakuratan informasi… 124 pemakai informasi untuk mengatasi keterbatasan dan kualitas informasi. aturan-aturan tersebut adalah: (1) tahun 1933 sec mengeluarkan the securities act of 1933 yang memberikan perlindungan bagi publik dari kesalahan pada saat perusahaan mengeluarkan sekuritas kepada publik umum (going public) pertama kali. sistem disclosure diperlukan atas dasar aturan dan penekanan disclosure pada informasi yang relevan. the 1933 act didisain untuk memberikan disclosure yang memadai terhadap fakta yang material agar investor dimungkinkan untuk mengetahui derajat resiko yang potensial terjadi. akan tetapi the 1933 act tidak didisain untuk melindungi investor dari kerugian karena hal tersebut bertentangan dengan hukum. (2) the securities exchange act of 1934 dikeluarkan sec pada tahun 1934. the 1934 act mengatur perdagangan sekuritas dari publicly held companies. aturan ini menekankan pada tugas-tugas personal karyawan perusahaan dan owners (insiders) serta kebutuhan terhadap pelaporan perusahaan. pelaporan periodik yang dipublikasikan oleh perusahaan diberi istilah being public. sistem disclosure ini dikembangkan utamanya mengatur isi formal dari informasi yang tersaji dalam corporate annual report dan interim reports yang dikeluarkan untuk shareholder. (3) the sec’s integrated disclosure system; pada tahun 1980 sec mengadopsi integrated disclosure system baru untuk membenarkan seluruh aturan the 1933 dan 1934 act. sistem baru ini menyempurnakan the 1933 dan 1934 act dengan cara mengubah dua aturan dasar sec. a. aturan s-x menetapkan kebutuhan audit atas laporan keuangan dan aturan s-k menyajikan tipe-tipe disclosure yang lain. perubahan utama pada aturan s-x adalah bahwa audit atas laporan keuangan termasuk juga keharusan untuk menyesuaikan annual reports dan mengidentifikasinya dalam prospectus dan seluruh laporan lain yang disampaikan kepada sec. b. aturan s-k menyajikan tipe-tipe disclosure yang lain, dengan melakukan perubahan utama pada s-k yaitu (1) kebutuhan untuk menyajikan trends atas data selama lima tahun yang telah diseleksi, dan (2) revisi atas kebutuhan terhadap diskusi-diskusi yang dilakukan manajemen, analisa kondisi keuangan, dan hasil-hasil operasi perusahaan. hal-hal utama yang memerlukan dilakukannya diskusi dan analisa oleh manajemen adalah:  kejadian yang tidak biasa atau tidak sering terjadi yang secara material mempengaruhi jumlah income yang dilaporkan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 115-126, juli 2001 125  tren-tren, ketidakpastian, atau ekspektasi yang berpengaruh secara signifikan pada income yang dilaporkan.  perubahan pada volume atau harga dan pengenalan produk baru yang berpengaruh secara material terhadap income.  faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh kecukupan kas yang digunakan untuk mempertahankan operasi perusahaan.  komitmen atas capital project dan sumber-sumber pendanaan yang bisa diantisipasi untuk mendanai proyek-proyek perusahaan.  pengaruh inflasi terhadap operasi-operasi perusahaan (penyajian secara narasi bagi perusahaan tidak dinyatakan dalam sfas no. 33)  perusahaan disarankan tetapi tidak diharuskan untuk membuat financial forecasts. penutup peningkatan skala perusahaan menyebabkan terjadi pemisahan pihakpihak yang terlibat dalam perusahaan yaitu ekstern dan intern. pemisahan ini menimbulkan konsekuensi (1) pihak ekstern tidak dapat akses secara langsung untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, (2) pihak intern (manajemen) berkewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat bagi pemakai informasi meskipun tidak secara spesifik ditujukan untuk pemakai informasi tertentu. informasi yang dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan oleh pihak ekstern harus memenuhi kriteria kualitatif sehingga informasi tersebut benarbenar akurat untuk pengambilan keputusan. kriteria yang harus dipenuhi adalah (1) relevance dan reliability yang disebut sebagai kriteria primer, (2) comparability (including consistency) yang disebut dengan kriteria sekunder. perlu pula dipahami informasi memiliki keterbatasan yaitu cost-benefit dan materiality. hal yang penting pula untuk dicermati bahwa informasi selain memenuhi criteria tersebut diatas agar berguna, pemakai informasi andil dalam menentukan kegunaan informasi. kegunaan informasi dapat berkurang akibat (1) teknik dan metode yang diterapkan dalam menyusun atau menyajikan informasi, (2) perilaku penyedia informasi yang melindungi kepentingannya sendiri. hal ini akibat telah terpenuhinya secara implisit karateristik kualitatif sehingga tidak terdeteksi kecurangan dalam penyusunan atau penyajian informasi. nung harjanto penerapan disclosure untuk menjamin keakuratan informasi… 126 disclosure dapat dipakai sebagai acuan bagi pemakai informasi untuk mengetahui keakuratan informasi. hal itu disebabkan disclosure akan memberi penjelasan tambahan tentang hal-hal yang dilaporkan atau disajikan oleh penyedia informasi. daftar pustaka financial accounting standard board, statements of financial accounting concept: accounting standard. 1991. irwin, homewood: illionis 60430. ikatan akuntan indonesia. 1995. standar akuntansi keuangan, salemba empat. kieso. donald e. dan weygant, jerry j. 1995. intermediate accounting. eight edition. john wiley & sons. paton, w.a. dan littleton, a.c. 1967. an introduction to corporate: accounting standard. thirteenth edition. endwards brothers, inc. schroeder, richard g. dan clark myrtle. 1995. accounting theory: text and reading. john wiley & sons, inc. wolk, harry i. dan tearney, michael, g. 1997. accounting theory: a conceptual and institutional approach. fourth edition. south western, college publishing. journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 article type: research paper herding behaviour in sharia stock: the moderation effect of good governance business sharia disclosure ike arisanti1 and tri wahyu oktavendi2* abstract: research aims: one of the irrational behavior of investors is herding behavior. disclosure of certain information is one of the triggering factors for herding behavior. however, “whether all the various types of information disclosure can encourage herding?” this is a big question related to the success of good governance business sharia (ggbs) information disclosure in stimulating herding behavior in sharia stock trading. hence, this study aims to examine the role of ggbs disclosure in herding behaviour. design/methodology/approach: this study uses the object of companies listed on the issi (indonesian sharia stock index 2018. data analysis in this research is using the regression and moderation test. research findings: the results show that the ggbs disclosure was able to moderate herding behavior in indonesian sharia stock. in this study it was found that the presence of ggbs disclosure further strengthens the existence of herding behavior, meaning that investors conduct herding behavior reinforced by the information coming from within the company in the form of disclosure of ggbs disclosure. theoretical contribution/originality: the theoretical impact is to expand the study of herding behavior and relate it to the disclosure of information. this study is also an initiator that examined the role of ggbs as moderating variable. practitioner/policy implication: the implication of this research is to be able to increase company concern in terms of ggbs disclosure so that the sharia stock market can be more transparent. research limitation/implication: this research only focuses on one information, namely ggbs disclosure. this cannot generalize that information disclosure can strengthen or even weaken the existence of herding behavior. this research only uses one method of detection of herding, namely using cross-sectional absolute deviation (csad). this study uses all objects in the indonesian sharia stock index (issi) without considering sharia activities in each company. keywords: good governance business sharia (ggbs); herding behaviour; information disclosure; sharia stock. introduction the classical financial theory explains that the behavior of investors in the capital market is rational, which means that an investment decision of an investor is based on one's logic and rationality (harsalim, 2015; octavio & lantara, 2014; wijayanto & achsani, 2011). this rational behavior makes affiliation: 1department of management, faculty of economic and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia. 2department of accounting, faculty of economic and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia. *correspondence: twoktavendi@umm.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101136 citation: arisanti, i. & oktavendi, t. w. (2020). herding behaviour in sharia stock: the moderation effect of ggbs disclosure. journal of accounting and investment, 21(1), 45-60. article history received: 29 oct 2019 reviewed: 31 oct 2019 06 dec 2019 revised: 15 nov 2019 08 dec 2019 accepted: 09 dec 2019 mailto:twoktavendi@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7344 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 46 investors have the desire to get high returns and low risk. an efficient market is characterized that prices on the market reflect all available information and no one can obtain an abnormal return (dwipayana & wiksuana, 2017; gumanti & utami, 2002; malkiel, 1989, 2003). traditional finance / classical financial theory is often associated with modern portfolio theory, modern portfolio theory is published by markowitz (1952) in his publication about portfolio selection. this theory reveals the importance of diversification to reduce the risk of an investment, assuming that investors will behave rationally, predictably and not deviate from generally accepted procedures/habits. sharpe (1964), lintner (1965), and treynor (1965) introducing a model in valuing security prices, by describing the relationship between risk and expected return. the model is a development of portfolio theory proposed by markowitz (1952) by introducing new terms namely systematic risk and specific risk / unsystematic risk. in 1970, william sharpe won the economic model for the theory of the formation of financial asset prices which came to be called the capital asset pricing model (capm). however, these theories are not able to explain some inconsistencies (anomalies) of the capital market, for example, january effect, day of the week effects, returns over trading and non-trading periods, stock return volatility and the internet phenomenon (including capital market deadlock as the impact of the fall of internet-based stocks in the late 1990s), the collapse of the capital markets in 1929 and 1987 and the impact of the subprime mortgage crisis in 2007 2008. in reality the current capital market conditions are not fully able to be explained by financial theory classically, there are conditions where investors are not rational in their investment decisions. in the implementation of capital market practices, there are two types of investors, sophisticated investors, and naive investors. sophisticated investors are investors who can understand and interpret information quickly and well. meanwhile, naive investors are investors who have limited ability to interpret and interpret the information received (elton, gruber, & busse, 2011; stein, 2009). the inability of naive investors will likely cause them to follow other's behavior. while naive investors are not always sophisticated in every decision making in the market, when there is large market uncertainty, the possibility of engaging in behavior also increases. this behavior is a reflection of irrational investor behavior. one of the irrational behavior of investors is herding behavior. herding is a behavior carried out by investors who follow the decisions of other investors or follow market consensus (chia, chong, fu, khoo, & soh, 2018; demirer, lee, & lien, 2015; graham, 1999; walden & browne, 2009). herding occurs when the market is not transparent, that is, if the investor encounters an uncertain source of public information and receives unclear signals about the company's future (arisanti & asri, 2018; kremer & nautz, 2013). herding theory describes a situation where people do things together with what many other people do (graham, 1999). herding is also often associated with certain phenomena or events that affect a person in investing in the capital market, for example, the january effect, crisis effect, the phenomenon of underpricing, etc. the existence of certain events or phenomena tends to make investors not do the analysis when investing but instead follow the euphoria of the market and public information when it happens. arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 47 one of the new information is the disclosure of sharia good governance business. the emergence of gcg guidelines for sharia business, known as good governance business sharia (ggbs), is a big question about success in its disclosure. ggbs is an important element as an effort to maintain sustainable business growth and sustainability, especially in sharia-based institutions. the existence of ggbs under sharia rules and regulations will foster a healthy sharia work culture in all fields and make investors satisfied with the company's performance and value (meilani, 2015). a good ggbs disclosure is good news for investors. this will stimulate investors to take investment decisions. research on ggbs still revolves around implementation and its effects on performance (juanda, herlyanto, & oktavendi, 2019; meilani, 2015; oktavendi, 2019; syafei, 2013). researchers have not found any research that specifically examines the role of ggbs disclosure as a moderating variable and even links it with herding behavior. the reason the researchers set the ggbs as a moderating variable is the existence of voluntary information disclosure that is ggbs that is increasingly transparent and quality so investors will respond to the good news. conversely, the disclosure of ggbs that is not transparent will make investors reluctant to use the information, so it will be more likely to conduct herding behavior. this is in line with agency theory, specifically regarding asymmetric information. some studies like wiguna and putri (2016) which tries to prove the role of voluntary disclosure as a moderating variable. the results of the research show that voluntary disclosure can provide an overview in explaining the company's long-term strategy and the risks that might be minimized as well as the possible returns that will be obtained by investors. the more transparent the information, the easier it will be for investors to assess the company's prospects. ali and abdelfettah (2016), cormier, ledoux, magnan, and aerts (2010), dan samaha, dahawy, hussainey, and stapleton (2012) prove in his research that by disclosing corporate governance can reduce asymmetric information and be able to increase investor confidence in accounting information. more specific research on herding and the quality of the information itself was also carried out by alhaj-yaseen and rao (2019) zhou and lai (2009). the results of his research show that the intensity of herding depends on the quantity and quality of information disclosure. kampshoff, von nitzsch, and braun (2012) found that disclosure of individual short positions caused herding behavior among investors. this means that disclosure of certain information can stimulate the occurrence of herding behavior. however, whether all the various types of information disclosure can encourage herding. this is a big question related to the success of ggbs information disclosure in stimulating herding behavior in sharia stock trading. researchers do not find much research related to herding that is associated with information disclosure, especially in islamic trade. sharia stock trading is one of the highlights in this study due to the phenomenon of sharia stock price fluctuations, especially in august 2018 . fluctuations in the value of the stock price are certainly also due to external factors, one of which is herding. on the arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 48 other hand, a company in issi is a company that passes the criteria for sharia trading, which should not only be sharia-compliant but also must govern its sharia business governance. this research implies that it can be the basis for constructing a transparent ggbs disclosure model so that it can control herding behavior. therefore, this research is important because it can be used by companies to increase the concerns of companies and stakeholders of sharia stock trading on the disclosure of ggbs, especially in companies registered with issi. literature review and hypotheses development according to muema (2014) herding is the behavior of investors who follow the actions of other investors and follow the decisions of other investors. market participants trade in the same direction and at the same time, forming correlated behavior between one investor and another. arisanti and asri (2018) argue that herding theory describes situations where people do things together with what many others do. according to bikhchandani and sharma (2000), herding is when an investor has limited information, the investor will follow the movements of other investors in making investment decisions that will ultimately ignore their signals and follow the majority's decision. arisanti and asri (2018) argue that herding is universal. this means that the following behavior can be experienced by anyone, regardless of the level of education, gender, experience, and age. the difference is how often these investors behave in a manner (herding). some behave once or twice during their lives and some always follow the crowd. herding behavior occurs due to a lack of transparency of information available in the market. investors feel that the information needed to make investment decisions is insufficient. according to kremer and nautz (2013) herding behavior occurs when the market is not transparent, i.e. if investors face uncertain sources of public information and receive unclear signals about the company in the future. bikhchandani and sharma (2000) argue that when investors have limited information, investors will follow the movements of other investors in making decisions to invest. in the end, will ignore the signal of his and follow the majority's decision (herding behavior). according to ritter (2003), heuristics can be interpreted as rules of thumb or make practical rules in making decisions more easily. heuristic bias consists of availability, hindsight, and representativeness. shefrin (2001) states that availability indicates a person's tendency in decision making to rely more on the information contained in his memory. memory or memory of a person is limited only to events that have just happened (recency), more familiar (familiarity), clarity of information and have strong emotional ties. arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 49 in accordance with arisanti and asri (2018), hindsight refers to the tendency of people to feel that an event can be predicted only by seeing the last event that they experienced. some of the effects arising from hindsight, including: a. people become overly confident in their ability to predict events. b. people will be too brave to take risks. c. people will postpone the sale of poorly performing stocks because they feel prices should not be that bad. d. the manager postpones the target acquisition plan for fear of regretting his mistake, even though "i knew-it-all-along". tversky and kahneman (1974), states that representativeness is defined as a view that represents something, illustrates that representativeness as a maker of judgments about the probability of an event. an example: the best investment is carried out in companies that produce high initial returns, then people conclude that they will benefit when they want to invest in companies that produce high initial returns. the development of sharia business is very rapid in indonesia. in indonesia, many sharia businesses have developed, especially in the financial and banking sectors and state that they are included in sharia business entities. meanwhile, there are many sharia business activities carried out by both large and small companies and even individuals that have not declared themselves as sharia business entities and have the potential to develop in the future. a business that is guided by spirituality and ethics will create a healthy and sustainable business climate with the realization of market discipline that is born from a culture of good governance business. the ability of an organization to maintain business continuity is important to be able to provide benefits to the parties concerned. so in a sharia business, a ggbs(ggbs) is needed that can protect the interests of stakeholders, where the application of ggbs in sharia business is illustrated in achieving the ggbs implementation index. baddeley (2012) states that there are indicators that can cause investors to herd in their financial decisions. investor behavior depends on how available information is being presented to them and how much they are likely to take risks while making decisions, thus playing an important role in determining the investment style of investors (untari, 2017). companies registered with issi come from various sectors so the information disclosed by each company is very different. information that tends to vary in companies that are affiliated with issi is suspected to cause investors to lose confidence in the information busied, resulting in herding behavior in these investors. research on the quantity and quality of information disclosure on herding behavior has been carried out by alhaj-yaseen and rao (2019) and also zhou and lai (2009). the results of his research indicate that there is a herding behavior in stock trading that has a weak quality and quantity of information. there are several differences between gcg and ggbs, which are presented in table 1. table 1 difference between gcg and ggbs arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 50 aspects / criteria gcg guidelines ggbs guidelines creation of precondi tions / conduciv e situation s the creation of an efficient, transparent and consistent market with laws supported by 3 pillars: the state, the business world and society. the realization of a business that is based on islamic principles and is oriented towards material and spiritual success. spiritual preconditions for realizing devotion. operational preconditions supported by 4 pillars: state, ulama, business and society. good governa nce principle transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness as well as equality. two basic steps, namely spiritual in the form of things and thayib. operational namely the principle of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality based on the qur'an and hadith. ethics and code of conduct every company must have core values: such as trustworthy, fair, honest, which describes the moral attitude and business ethics of every organ of the company and employees. business ethics is a moral reference for the formation of morality in business. sharia business must refer to the basic principles of honesty, trustworthiness, and ahsan. businesses can formulate a code of conduct consisting of business values, business ethics and sharia business code of conduct. source: knkg 2011 h1 : there is herding behavior on the indonesian sharia stock index herding behavior occurs due to a lack of transparency of information available in the market. investors feel that the information needed to make investment decisions is insufficient. according to kremer and nautz (2013) herding behavior occurs when the market is not transparent, i.e. if investors face uncertain sources of public information and receive unclear signals about the company in the future. disclosure of ggbs is new in the sharia business. in companies that are affiliated with issi, ggbs has also become something very new and various disclosures. besides, issi registered companies from various sectors and are more likely not to show that they are based on sharia business. therefore, disclosure of ggbs is expected to be weak in companies registered with issi. weak ggbs disclosure will cause investor confidence in the information to fade, resulting in herding behavior. untari (2017) argues that disclosure of information by companies can act as a determinant of investor investment style. kampshoff et al. (2012) state that by disclosing information about individual short positions can stimulate the occurrence of herding behavior. cormier et al. (2010) and samaha et al. (2012) prove in his research that by disclosing corporate governance can reduce asymmetric information to increase investor confidence in accounting information. alhaj-yaseen and rao (2019) and also zhou and lai (2009) prove that the intensity of herding depends on the quantity and quality of information disclosure. it can arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 51 be concluded that with the maximum disclosure of ggbs information, it can weaken the occurrence of herding behavior and vice versa. h2: ggbs disclosure moderates herding behavior on the indonesian sharia stock index the researcher did not examine the effect of ggbs on stock returns because the focus of this study was on the role of ggbs moderation on herding behavior. based on the theory and hypothesis development, the researcher arranges the conceptual framework of this study as in figure 1. figure 1. conceptual framework research method the type of data used in this study is secondary data. secondary data used in this study is in the form of ggbs disclosure data sourced from the financial statements along with the company's annual report and downloaded through the official website of the indonesia stock exchange (idx.co.id). in addition, daily stock price data is also used in this study by downloading from yahoo finance. data collection techniques in this study are to use documentation techniques. the documentation technique is used to obtain data that has been processed by other people both in the form of quantitative or qualitative data so that researchers only need to use the data (ulum & juanda, 2018). according to muema (2014) herding behavior is the behavior of investors who follow other investors or market consensus in their investment decisions. there are several steps in measuring herding, namely: (1) daily stock return calculation, (2) daily market return calculation, and (3) absolute deviation. return is the result obtained from an investment. according to bisara and amanah (2015) returns consist of capital gains/losses and yields. chang, cheng, and khorana (2000) define returns as capital gains/losses that rise/fall based on stock prices, as an independent variable in (crosssectional absolute deviation). daily stock returns of individual shares are calculated using the formula: ri = ( pt -pt-1) / pt-1 annotation: ri: stock return “i” on the day “t”. pt: stock price on the day “t”. pt-1: stock price on the previous day. cross-sectional absolute deviation return of stock ggbs arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 52 according to chang, cheng, and khorana (2000), the value of the market return (rm, t) in this study was obtained by calculating daily stock returns (ri, t), then adding up all the values of each share on the t-day and divided by the number of shares available (n). this is because not all shares listed on the indonesia stock exchange during the observation period are not all used as samples, so calculating as mentioned above can represent all shares that meet the sample criteria. the moderating variable in this study is ggbs (ggbs). researchers used the ggbs disclosure index which refers to the knkg 2011, which contained 47 indicators for ggbs disclosure. ggbs is a measurement made based on policies compiled by the national committee on governance. in this policy, it has been explained very complete what items must be disclosed specifically for an islamic business (juanda, et al, 2019; syafei, 2013). in measuring the level of ggbs implementation, researchers use a binomial scale, namely by giving a score of 1 (one) if the indicator is disclosed in the company's annual report, and if the indicator is not disclosed in the annual report it will be given a score of 0 (zero) (juanda, et al, 2019; syafei, 2013). the population of this study is all companies listed on the indonesia sharia stock index (issi) in 2018. furthermore, this population is selected into a sample based on established sample criteria, namely issuers that enter the indonesian sharia stock index (issi) in 2008 and disclose the ggbs. the sample in this study is presented in table 2. table 2. purposive sampling keterangan jumlah number of issuers included in the 2018 sharia indonesia stock index (issi) 399 number of issuers that do not disclose ggbs disclosure 28 number of issuers as research samples 371 data analysis technique data analysis in this research is using the regression and moderation test. therefore, researchers arrange the steps in analyzing data. this is done so that this research is more directed. the following are steps to analyze data: 1. search the data. the data that has been collected will be carried out searches related to ggbs items. this search is done manually, by reading the company's annual report to find the ggbs items. 2. encoding data. data that reveals ggbs items are given a score of 1 if not 0. 3. tabulate ggbs disclosure data. 4. tabulate share price data for each company listed on issi. 5. calculate the daily return of shares during the observation period. 6. calculate csadt of daily stock returns for each company stock and calculate the magnitude of market returns. in this study, csadt calculation is done with the following formula: arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 53 csadt = ri,t – rm,t| annotation: csadt : cross sectional absolute deviation ri,t : individual stock returns in period “t” rm,t : market return in the market period, and daily returns. daily returns are calculated using the following formula: ri = (p t -p t-1)/p t-1 annotation: ri: stock return “i” on day “t” pt: stock price on the day “t” pt-1: stock price on the previous day 7. descriptive and classical assumption test the data distribution consists of an analysis of the mean, maximum, minimum, and standard deviation. the mean value describes the average of the research data. meanwhile, the standard deviation describes the distribution of data or data variations. normality test used in this study uses the kolmogorov smirnov test using a significance level of 0.05. multicollinearity test. in this study, to detect the presence or absence of multicollinearity can be seen from the tolerance value and the prince inference fiction (vif). so, a low tolerance value is equal to high vif (vif = 1 / tolerance) and shows a high collinearity. the value used to indicate the presence of multicollinearity is a toll value> 0.10 or equal to vif <10. 8. hypothesis test the analytical method used in this study is a multiple linear regression model. the multiple linear regression equation determined in this study is as follows: csadt = α + γ1 | rm,t | + γ2 rm,t2 + ɛt + b3*x3+ ε annotation: α : intersect variable γ1 : linear coefficient between csad and portfolio market return γ2 : non-linear coefficient between cad and portfolio market return rm,t : portfolio market return in period “t” x3 : ggbs disclosure (moderating) ε : error arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 54 result and discussion based on table 3, csad and return market variables in this study used 7 days after the announcement of ggbs disclosure. the average csad value during the observation period was 42% with a standard deviation of 13.58%. table 3 descriptive statistic variable n mean standar deviasi csadt 371 42,15 13,58 rm,t 371 174,69 39,58 ggbs 371 0,4653 0,1654 daily average market returns during the observation period of 174.69% with a standard deviation of 39.58% in this study market returns are calculated using portfolio returns, meaning that in this study sample the majority of shares have portfolio returns above 100%. the ggbs variable during the observation period has an average of 0.4653 or 46%, meaning that from the entire company 46% of 47 ggbsitems have been disclosed and the standard deviation is 0.16540. a normality test is a test conducted to assess the distribution of data in the study population, whether the distribution of data is normally distributed or not. based on figure 1 the data spread around the diagonal line and follows the direction of the diagonal line or the histogram graph shows the normal distribution pattern, then the regression model meets the normality assumption. multicollinearity test is a test conducted to ascertain whether in a regression model there is intercorrelation or colinearity between independent variables. multicollinearity test results using tolerance and vif, tolerance value greater than 0.10 and vif value <10.00 means that based on the results of tolerance and vif there is no multicollinearity in this regression model. figure 2 histogram chart arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 55 table 4 aggregate regression csadt α γ1 γ2 ggbs adjusted r 2 agregate 25,92 (0,000) 1,140 (0,000) -0,730 (0,000) 0,285 agregate 3,23 (0,000) 9,59 (0,000) -6,129 (0,000) 1,379 (0.000) 0,287 in the table 4 shows that the regression results using sample data as a whole amounted to 371 companies included in the indonesian islamic stock index empirically indicated the existence of herding behavior. empirical test results from the regression showed the coefficient γ2 is negative and meets the level of confidence at the level of 95%. the ability of the regression results to meet the expected level of confidence, then empirically this can conclude the existence of herding behavior. this means supporting the hypothesis in hi, thus in aggregate, it appears that during the observation period herding behavior occurred after the ggbs disclosure was announced. the adjusted rsquare value in this study is 28.5% which means that the absolute market return and market return variables simultaneously affect the csad variable while 71.5% is influenced by other variables not included in the research model. based on table 4 the results of the aggregate regression analysis using ggbs disclosure moderation variables show the results of an increase in adjusted r-square thereby strengthening the existence of herding behavior. empirical test results from the regression showed the coefficient γ2 is negative and meets the level of confidence at the level of 95%. the ability of the regression results to meet the expected level of confidence, then empirically this can deduce the existence of herding behavior by using the ggbs disclosure variable. the adjusted r-square value after the moderation variable rises to 28.7% meaning that the absolute market return and market return and ggbs variables as moderation simultaneously affect the csad variable while 71.3% is influenced by other variables not included in the research model. herding behavior after fundamental information disclosure such as ggbs, ifrs adoption is in line with research danrimi, abdullah, and alfan (2018) which sees the herding behavior on ifrs adoption and culture in the european capital market, investors trading not only imitating the actions of other investors but because of reactions to public information. in a country that adopts a collectivist culture system, investors prioritize collective opinions rather than individuals, because when investors experience failure they will prefer failure together rather than fail alone. this research is also in line with research nasarudin, hanijito, ariffin, and matemilola (2017), herding behavior findings are more sensitive to information disclosed to the public, investors pay more attention to the company's historical data than the company's background. rational expectation theory which explains that investors who do not have private information will get that information by observing through price changes that occur. investors who do not follow this information will conduct transactions by following transactions carried out by other investors. komalasari (2016) researching related herding behavior and information asymmetry, found that when information asymmetry occurs investors tend to follow the behavior of arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 56 many people, meaning that the higher the information asymmetry, investors are more likely to ignore their personal information and choose to follow market consensus. in this study it was found that the presence of ggbs disclosure further strengthens the existence of herding behavior, meaning that investors conduct herding behavior reinforced by the information coming from within the company in the form of disclosure of ggbs disclosure. the results of this study are supported by research from zhou and lai (2009) and alhaj-yaseen and rao (2019) which proves that the intensity of herding depends on the quantity and quality of information disclosure. the quantity of ggbs disclosure in this study is still weak and the disclosure is not uniform, therefore triggering the existence of herding behavior. besides this research also supports the results of the study kampshoff et al. (2012) namely by disclosing certain information can stimulate the occurrence of herding behavior. cormier et al. (2010) and samaha et al. (2012), their research result also in line with the results of this study namely by disclosing corporate governance to increase investor confidence in accounting information. with increasing investor confidence in accounting information, herding behavior is reduced, and vice versa. the results of this study have implications for companies and policymakers that can increase corporate concern and stakeholders in sharia stock trading policies on the disclosure of ggbs, especially in companies registered with issi. ggbs disclosure can be used as one of the requirements to be included in the indonesian sharia stock index. that way, sharia stock trading in indonesia will experience better changes and in the eyes of investors with quality ggbs information can be a source of investment decision making. furthermore, what will be discussed in this research is the adjusted r square. the value of adjusted r square means that how well the research model can be applied to explain the theory. the adjusted r square value in the study was 28.5% and it rose to 28.7% after adding the ggbs disclosure moderation variable meaning that the presence of ggbs disclosure would strengthen the herding behavior. according to chang et al. (2000), a high adjusted r square value indicates that macroeconomic conditions have a higher role than company-specific information. based on these assumptions, the results of this study indicate that the occurrence of herding behavior in indonesia is not only influenced by the presence of information from within the company but rather is influenced by macroeconomic factors. conclusion in this section, the researchers found that disclosure of ggbs information on companies incorporated in issi can stimulate the occurrence of herding behavior. in general, disclosure of ggbs in companies indexed by issi tends to be low, at 46%. this indicates that by disclosing relatively low ggbs items, it makes investors unable to make decisions based on that information. therefore, investors tend to behave herding. herding behavior occurs when the market is not transparent ie when investors encounter uncertainty about the source of public information and receive unclear signals about the company's future (arisanti & asri, 2018; kremer & nautz, 2013), investors who do not have private information will get this information by observing through price changes arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 57 that occur. investors who do not follow this information will conduct transactions by following transactions carried out by other investors. efficient market hypothesis explains that the stock price already reflects all the information available in the company so that the stock price reflects the beliefs of investors that lead to the accuracy of the return expectations of investors, investor knowledge related to the company's fundamental information is very limited so that it allows them to make decisions based on signals from other investors. the implication of this research is to increase the concern of companies and stakeholders of sharia stock trading on the disclosure of ggbs, especially in companies registered with issi. ggbs disclosure can be used as one of the requirements to be included in the indonesian sharia stock index. that way, sharia stock trading in indonesia will experience better changes and in the eyes of investors with quality ggbs information can be a source of investment decision making. this research only focuses on one information, namely ggbs disclosure. this cannot generalize that information disclosure can strengthen or even weaken the existence of herding behavior. this research only uses one method of detection of herding, namely using cross-sectional absolute deviation (csad). this study uses all objects in the indonesian sharia stock index (issi) without considering sharia activities in each company. future studies can use other information disclosures, such as corporate social responsibility, sustainability report, and so on. further research can also use more than one method, namely csad, cssd, or lsv and decide to dig deeper into the "sharia" of companies listed in the sharia stock index. references alhaj-yaseen, y. s., & rao, x. (2019). does asymmetric information drive herding? an empirical analysis. journal of behavioral finance, 1-20. https://doi.org/10.1080/15427560.2019.1573822 ali, a., & abdelfettah, b. (2016). an essay to analyze information asymmetry: originality and ways of reducing the level of information asymmetry. management, 3(3), 3239. arisanti, i., & asri, m. (2018). herding behavior post initial public offering in indonesia stock exchange. journal of accounting and investment, 19(2), 149-159. https://doi.org/10.18196/jai.190298 baddeley, a. (2012). working memory: theories, models, and controversies. annual review of psychology, 63, 1-29. retrieved from: https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710100422 bikhchandani, s., & sharma, s. (2000). herd behaviour in financial markets: a review. retrieved from: https://doi.org/10.5089/9781451846737.001 bisara, c., & amanah, l. (2015). pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham. jurnal ilmu & riset akuntansi, 4(2), 164-182. retrieved from https://www.academia.edu/33251890/pengaruh_kinerja_keuangan_ terhadap_return_saham_lailatul_amanah_sekolah_tinggi_ilmu_ekon omi_indonesia_stiesia_surabaya https://doi.org/10.1080/15427560.2019.1573822 https://doi.org/10.18196/jai.190298 https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422 https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422 https://doi.org/10.5089/9781451846737.001 https://www.academia.edu/33251890/pengaruh_kinerja_keuangan_terhadap_return_saham_lailatul_amanah_sekolah_tinggi_ilmu_ekonomi_indonesia_stiesia_surabaya https://www.academia.edu/33251890/pengaruh_kinerja_keuangan_terhadap_return_saham_lailatul_amanah_sekolah_tinggi_ilmu_ekonomi_indonesia_stiesia_surabaya https://www.academia.edu/33251890/pengaruh_kinerja_keuangan_terhadap_return_saham_lailatul_amanah_sekolah_tinggi_ilmu_ekonomi_indonesia_stiesia_surabaya arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 58 chang, e. c., cheng, j. w., & khorana, a. (2000). an examination of herd behavior in equity markets: an international perspective. journal of banking & finance, 24(10), 1651-1679. https://doi.org/10.1016/s0378-4266(99)00096-5 chia, l. h., chong, l. y., fu, z. c., khoo, j. s. l., & soh, z. h. (2018). herding behavior in stock market: a case in malaysia. universiti tun abdul rahman. retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/40fc/131b886ee4825bbdb5596549d15ca6495b62. pdf cormier, d., ledoux, m.-j., magnan, m., & aerts, w. (2010). corporate governance and information asymmetry between managers and investors. corporate governance: the international journal of business in society, 10(5), 574-589. https://doi.org/10.1108/14720701011085553 danrimi, m. l., abdullah, m., & alfan, e. (2018). investors’ herding practice: do ifrs and national economic culture matter? managerial finance, 44(9), 1117-1133. https://doi.org/10.1108/mf-08-2017-0311 demirer, r., lee, h.-t., & lien, d. (2015). does the stock market drive herd behavior in commodity futures markets? international review of financial analysis, 39, 32-44. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.02.006 dwipayana, i. g. n. a. p., & wiksuana, i. g. b. (2017). pengujian efisiensi pasar di bursa efek indonesia. e-jurnal manajemen, 6(4), 2105-2132. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/28379/18233 elton, e. j., gruber, m. j., & busse, j. a. (2011). are investors rational? choices among index funds investments and portfolio performance. world scientific, 145-172. https://doi.org/10.1142/9789814335409_0008 graham, j. r. (1999). herding among investment newsletters: theory and evidence. the journal of finance, 54(1), 237-268. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00103 gumanti, t. a., & utami, e. s. (2002). bentuk pasar efisiensi dan pengujiannya. jurnal akuntansi dan keuangan, 4(1), 54-68. https://doi.org/10.9744/jak.4.1.pp.%2054-68 harsalim, n. (2015). perilaku investor:“herding and feedback trading” di bursa efek indonesia periode 2012-2014. calyptra, 4(2), 1-34. retrieved from https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2166/1716 juanda, a., herlyanto, f. d., & oktavendi, t. w. (2019). the implementation of ggbs in indonesia sharia banking. kne social sciences, 3 (13), 656–662. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4238 kampshoff, p., von nitzsch, r., & braun, d. (2012). herding behaviour of investors after the disclosure of individual short positions: evidence from the japanese stock market. journal of international business and economics, 12(2). komalasari, p. t. (2016). information asymmetry and herding behavior. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 13(1), 70-85. http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2016.04 kremer, s., & nautz, d. (2013). causes and consequences of short-term institutional herding. journal of banking & finance, 37(5), 1676-1686. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.12.006 lintner, j. (1965). security prices, risk, and maximal gains from diversification. the journal of finance, 20(4), 587-615. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1965.tb02930.x malkiel, b. g. (1989). efficient market hypothesis finance. springer, 127-134. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_13 malkiel, b. g. (2003). the efficient market hypothesis and its critics. journal of economic perspectives, 17(1), 59-82. https://doi.org/10.1257/089533003321164958 markowitz, h. (1952). portfolio selection. the journal of finance, 7(1), 77-91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x meilani, s. e. r. (2015). hubungan penerapan good governance business syariah terhadap islamicity financial performance index bank sharia di indonesia. paper presented at https://doi.org/10.1016/s0378-4266(99)00096-5 https://pdfs.semanticscholar.org/40fc/131b886ee4825bbdb5596549d15ca6495b62.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/40fc/131b886ee4825bbdb5596549d15ca6495b62.pdf https://doi.org/10.1108/14720701011085553 https://doi.org/10.1108/mf-08-2017-0311 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.02.006 https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/28379/18233 https://doi.org/10.1142/9789814335409_0008 https://doi.org/10.1111/0022-1082.00103 https://doi.org/10.9744/jak.4.1.pp.%2054-68 https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2166/1716 https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4238 http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2016.04 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.12.006 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1965.tb02930.x https://doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_13 https://doi.org/10.1257/089533003321164958 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 59 the prosiding seminar nasional and the 2nd call for sharia paper, universitas muhammadiyah surakarta. retrieved from https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/6084?show=full muema, s. (2014). the herd effect during an initial public offering and stock returns at the nairobi stock exchange. research project. school of business university of nairobi. retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/4c39/beb9531e75323d1e1f643cf43dd9b8b2be20. pdf nasarudin, a. f. m., hanijito, d. a., ariffin, a. b., & matemilola, b. (2017). herding behavior and the information effect of firm’s ownership. the empirical economics letters, 16(5). octavio, d. q., & lantara, i. w. n. (2014). market overreaction, size effect atau liquidity effect? studi pada bursa efek indonesia. matrik: jurnal manajemen, strategi bisnis dan kewirausahaan, 8(1), 11-17. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmbk/article/view/8052/6067 oktavendi, t. w. (2019). mewujudkan maqashid sharia dengan menerapkan ggbs. jurnal akuntansi dewantara, 3(1), 82-88. http://dx.doi.org/10.26460/ad.v3i1.4103.g2351 ritter, j. r. (2003). behavioral finance. pacific-basin finance journal, 11(4), 429-437. https://doi.org/10.1016/s0927-538x(03)00048-9 samaha, k., dahawy, k., hussainey, k., & stapleton, p. (2012). the extent of corporate governance disclosure and its determinants in a developing market: the case of egypt. advances in accounting, 28(1), 168-178. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.12.001 sharpe, w. f. (1964). capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. the journal of finance, 19(3), 425-442. https://doi.org/10.1111/j.15406261.1964.tb02865.x shefrin, h. (2001). behavioral corporate finance. journal of applied corporate finance, 14(3), 113126. retrieved from https://doc1.bibliothek.li/acb/flmf033241.pdf stein, j. c. (2009). presidential address: sophisticated investors and market efficiency. the journal of finance, 64(4), 1517-1548. https://doi.org/10.1111/j.15406261.2009.01472.x syafei, a. w. (2013). analisis penerapan good governance business syariah dan pencapaian maqashid sharia bank sharia di indonesia. jurnal al-azhar indonesia seri pranata sosial, 2(1), 25-38. retrieved from https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/108/98 treynor, j. (1965). how to rate management of investment funds. treynor on institutional investing. https://doi.org/10.1002/9781119196679.ch10 tversky, a., & kahneman, d. (1974). judgment under uncertainty: heuristics and biases. science, 185(4157), 1124-1131. http://10.1126/science.185.4157.1124 ulum, i., & juanda, a. (2018). metodologi penelitian akuntansi klinik skripsi edisi 2. malang: aditya media publishing. untari, m. d. a. (2017). pengaruh perilaku follower investor pada volatilitas saham. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 44-53. https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p06 walden, e. a., & browne, g. j. (2009). sequential adoption theory: a theory for understanding herding behavior in early adoption of novel technologies. journal of the association for information systems, 10(1), 31-62. retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/332e/d8c8ef16e3154e6e9d52587142e30bb29ef2.p df wiguna, i. p. i., & putri, i. g. a. d. (2016). voluntary disclosure sebagai pemoderasi pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. e-jurnal https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/6084?show=full https://pdfs.semanticscholar.org/4c39/beb9531e75323d1e1f643cf43dd9b8b2be20.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/4c39/beb9531e75323d1e1f643cf43dd9b8b2be20.pdf https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmbk/article/view/8052/6067 http://dx.doi.org/10.26460/ad.v3i1.4103.g2351 https://doi.org/10.1016/s0927-538x(03)00048-9 https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.12.001 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x https://doc1.bibliothek.li/acb/flmf033241.pdf https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01472.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01472.x https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/108/98 https://doi.org/10.1002/9781119196679.ch10 http://10.0.4.102/science.185.4157.1124 https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p06 https://pdfs.semanticscholar.org/332e/d8c8ef16e3154e6e9d52587142e30bb29ef2.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/332e/d8c8ef16e3154e6e9d52587142e30bb29ef2.pdf arisanti & oktavendi herding behaviour in sharia stock: the moderation effect … journal of accounting and investment, 2020 | 60 akuntansi, 1700-1726. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/17611 wijayanto, h., & achsani, n. a. (2011). pendeteksian perilaku herding pada pasar saham indonesia dan asia pasifik (detection of herding behavior on indonesia and asia pacific stock market). forum statistika dan komputasi, 16(2), 16-23. retrieved from https://journal.ipb.ac.id/index.php/statistika/article/view/4918 zhou, r. t., & lai, r. n. (2009). herding and information based trading. journal of empirical finance, 16(3), 388-393. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2009.01.004 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/17611 https://journal.ipb.ac.id/index.php/statistika/article/view/4918 https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2009.01.004 jurnal akuntansi & investasi vol. 14 no. 1, halaman: 50-64, januari 2013 50 formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup pada perusahaan pertambangan dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup: suatu pendekatan literatur daniel pandapotan e-mail: vanderpotandaniel@gmail.com prodi akuntansi universitas airlangga abstract one of company activies that relate directly to the environment is a mining activity. tax can be instrument to control the environment, and also financing instrument to recover environment damage by mining activity. therefore, mining companies are encouraged to manage environment information and report the enviromental costs to their stakeholders. this research uses a qualitatif approach because qualitatif research is more complex to give details of informations in difficult expressions. the design of this research is qualitative descriptive to develop the research idea. this reseacrh is based on secondary data such as literature review, government regulation about taxes and environment, and others reseacrh. in terms of analyzing the data, researcher conducted domain analysis to do exploration new idea. the research results are to identify environmental costs in mining companies of its activities which consists of prevention costs, detection costs, internal failure costs, and external failure costs, to design environmental taxation mechanism and to determine the base of environmental tax. keywords: environment, environmental cost, environmental tax, mining activities. pendahuluan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh sektor industri yang terkait dengan sektor sosial menjadi wacana yang sedang banyak diperbincangkan pada masa ini. aktivitas ini sering disebut sebagai corporate social resposibility (csr) atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. aktivitas di bidang sosial ini diantaranya juga terkait dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. setiap kegiatan memiliki motivasi yang berbeda-beda dengan cara pengomunikasikan suatu realisasi tanggung jawab sosial perusahaan baik melalui laporan tertulis, media masa, dan media elektronik. tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penjelasan teori enterprise. teori enterprise memandang perusahaan sebagai unit yang luas, bukan hanya sebagai kendaraan untuk memakmurkan pemegang saham, tetapi memandang perusahaan untuk memakmurkan lingkungan sosialnya. bila manajer perusahaan berperilaku meningkatkan income perusa-haan, konsep income menjadi suatu jumlah yang harus dibagi kepada lingkungan sosial (soegeng, 2009). sejalan dengan perkembangan tersebut, undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung daniel pandapotan, formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup… 51 jawab sosial dan lingkungan. undang-undang tersebut, pada pasal 66 ayat 2c, mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. tanggung jawab sosial perusahaan dalam pasal 1 ayat 3 dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang berman-faat,baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. tuntutan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi masalah bagi manajemen di suatu perusahaan. manajemen harus menyisihkan pendapatan atau laba yang diperoleh dari kegiatan operasi utama perusahaan sebagai upaya balas jasa penggunaan sumber daya. manajemen diang-gap memiliki kewajiban (liabilities) pada lingkungan, sehingga perlu melunasi kewajiban tersebut pada periode pelaporan keuangan. disisi lain, perusahaan juga harus membayar kewajiban lainnya yang tidak kalah pentingnya seperti pajak penghasilan badan, retribusi, bunga pinjaman, gaji, dan upah karyawan. peraturan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) juga dihadapi perusahaan-perusahaan yang berada di bidang industri pertambangan di indonesia. usaha di bidang pertambangan terkadang menimbulkan masalah. masalah dari kegiatan pertambangan tidak hanya berasal dari jenis barang tambang, tetapi juga mengenai masalah-masalah lingkungan hidup. di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berdada pada kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan terkendali dan lingkungan mampu menciptakan sumber untuk dibudidayakan. hidayat et al. (2007), menjelaskan bahwa secara umum penambangan mineral menimbulkan beberapa dampak sebagai berikut. pertama, pertambangan mineral membutuhkan lahan sangat luas untuk digali. semua proyek pertambangan, terutama pertambangan terbuka memerlukan lahan dalam jumlah luas untuk membangun lubang tambang, pabrik pengolah bijih, fasilitas penunjang seperti jalan dan perumahan pekerja. untuk keperluan itu maka terjadi pembukaan hutan, lapisan tanah dikupas dan digerus dari permukaan hingga kedalaman tertentu dan perubahan tata air (hidrologi). kedua, pertambangan mineral memerlukan air dan menghasilkan limbah dalam jumah yang sangat besar. ketiga, tambang memiliki batas umur tertambang. keempat, dampak negatif yang paling mengkhawatirkan adalah berubahnya pranata sosial di daerah pertambangan yang umumnya berada pada daerah terpencil (remote region). pengaruh negatif dari kegiatan pertambangan yang cukup besar mendorong penerapan tindakan tegas yang harus diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak mengungkapkan laporan biaya lingkungan dan sosial yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan karena kegiatan pertambangan. bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak mengungkapkan laporan biaya lingkungan adalah dengan penerapan pajak lingkungan hidup. rencana penerapan pajak lingkungan hidup di indonesia tidak bertentangan dengan pasal 43 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pada pasal tersebut, pajak lingkungan adalah insentif dan/atau disinsentif instrumen ekonomi lingkungan jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 50-64, januari 2013 52 hidup dalam rangka melestraikan fungsi lingkungan hidup yang dikenakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. menurut koesnadi (2005), dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. dengan demikian, formulasi dasar pengenaan dan perhitungan pajak lingkungan harus ditetapkan agar pemerintah dapat mengendalikan kerusakan lingkungan. selain itu, pengenaan pajak lingkungan sebagai penyedia dana pemulih lingkungan dan pengembangan infrasturktur di sekitar kawasan pertambangan. tujuan dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasikan biaya-biaya yang boleh menjadi perhitungan pajak lingkungan dan memformulasikan perhitungan pajak lingkungan yang akan dikenakan kepada perusahaan pertambangan sebagai dasar pengendalian lingkungan bersih di indonesia. tinjauan literatur dan kerangka teoritis pajak pengertian pajak yang berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: “kontribusi wajib kepada negara yang terutang atau orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. berdasarkan definisi di atas bahwa pajak memiliki karakteristik yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang; (2) kontribusi yang terutang oleh orang pribadi maupun badan; dan (3) pembayaran pajak tidak dapat menikmati secara langsung manfaat pajak pajak memiliki dua fungsi yaitu, sebagai budgetair dan regulerend. pajak berfungsi sebagai budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau memberikan kontribusi bagi anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (apbn/ apbd). sementara itu, pajak berfungsi sebagai regulerend berarti pajak sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (mardiasmo, 2009). penerimaan dari perpajakan juga merupakan andalan bagi pemerintah indonesia selain dari sektor-sektor lain yang dapat diperoleh. oleh karena itu, pemerintah indonesia, melalui direktorat jendral pajak, terus melakukan perubahan peraturan perpajakan di indonesia, sehingga potensi penerimaan dari pajak dapat dicapai. misi utama direktorat jendral pajak adalah misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang – undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien bagi negara. (direktorat jendral pajak, 2012). biaya lingkungan biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. jadi biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan (hansen dan mowen, 2009). menurut darsono dan ari (2008), biaya lingkungan adalah pengrobanan untuk menjaga kelestarian perusahaan. menurut hansen dan mowen (2009), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan daniel pandapotan, formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup… 53 menjadi empat kategori, yaitu biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1) biaya pencegahan lingkungan (environmental prevention cost) 2) biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 3) biaya deteksi lingkungan (environmental detection cost) 4) biaya deteksi adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. standar lingkungan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu, peraturan pemerintah, standar sukarela (iso), dan kebijakan manajemen tentang lingkungan. 5) biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure cost) 6) biaya kegagalan internal adalah biayabiaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan internal. 7) biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental internal failure cost) 8) biaya kegagalan eksternal adalah biayabiaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. biaya lingkungan merupakan presentase yang berpengaruh terhadap total biaya operasional, biaya-biaya tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan melalui pengelolaan yang efektif. pengelolaan yang efektif memerlukan informasi atas biaya lingkungan bagi manajemen perusahaan. metode pengukuran biaya lingkungan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur biaya lingkungan, diantaranya adalah sebagai berikut (hansen dan mowen, 2009) : 1) akuntansi biaya penuh akuntansi biaya penuh digunakan untuk menghitung semua biaya , baik internal maupun eksternal yang disebabkan operasi, aktivitas, produk atau jasa dari suatu entitas. akuntansi biaya penuh mengharuskan identifikasi dan pengukuran dampak dan pengaruh lingkungat terkait dengan ekosistem. 2) akuntansi biaya privat penuh akuntansi biaya privat penuh diterapkan dengan cara pembebanan biaya lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan internal ke produk. 3) akuntansi biaya berbasis fungsi akuntansi biaya berbasis fungsi membebankan biaya lingkungan ke produk individual dengan acuan tingkat unit, tenaga kerja, jam mesin. 4) akuntansi biaya siklus hidup akuntansi biaya siklus hidup mebebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. identifikasi empat tahap siklus hidup antara lain: ekstrasi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk serta daur ulang. laporan biaya lingkungan pelaporan biaya dari aspek-aspek lingkungan dalam pelaporan akuntansi telah mengubah cara pandang perusahaan yang menitikberatkan pada laporan keuangan bagi para pemilik perusahaan menuju pelaporan bagi pemangku kepentingan. pelaporan biaya lingkungan menjadi hal utama bagi perusahaan yang ingin memperbaiki kinerja lingkungan. melalui biaya lingkungan, pihak jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 50-64, januari 2013 54 manajemen akan memperoleh informasi mengenai jumlah biaya lingkungan berdasarkan kategori biaya yang ada dan memperoleh informasi mengenai dampak lingkungan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. senge (1993) merancang model-model pelaporan akuntansi yang berkaitan dengan masalah lingkungan ke dalam empat model pelaporan akuntansi lingungan, yaitu: 1) model normatif model ini mencatat biaya-biaya sosial sebuah industri secara luas, sehingga bisa memberikan informasi biaya lingkungan pada beberapa kelompok industri tertentu bagi para pemangku kepentingan. kepentingan utama dari model ini adalah memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk menaksir biaya-biaya lingkungan pada beberapa kelompok industri. 2) model hijau model ini menetapkan harga khusus atas lingkungan bersih dan sehat. sejauh perusahaan menggunakan atau mengotori lingkungan atau sumber daya lainnya, perusahaan harus mengadakan pengeluaran sebesar konsumsi atas sumber daya tersebut. proses ini mengharuskan internalisasi biaya pemakaian sumber daya walaupun mekanisme pengukuran dan pengungkapan belum memadai. 3) model insentif atas perlindungan lingkungan model ini mengharuskan kapitalisasi atas biaya lingkungan dan reklamasi lingkungan. pengeluaran ini akan ditampilkan sebagai investasi atas lingkungan dan aktiva tidak disusutkan. dengan demikian pengeluaran tidak berdampak pada neraca perusahaan. 4) model aset nasional model ini menggeser sudut pandang atas akuntansi, dari tingkat perusahaan, akuntansi dipandang secara mikro. sedangkan di tingkat nasional, akuntansi dipadang secara makro. hal ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan atas akuntansi untuk persediaan dan arus sumber daya alam. model ini menghendaki pembentukan suatu lembaga asset nasional yang bertugas menetapkan dan menghitung berbagai klasifikasi sumber daya alam dan bertujuan menyelaraskan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan lingkungan dengan pembangunan berkesinambungan. laporan biaya lingkungan menyediakan informasi yang berhubungan dengan distribusi relatif dari biaya lingkungan. dari total biaya lingkungan, jumlah 20 persen yang berasal dari katagori biaya pencegahan dan biaya deteksi. sementara, jumlah 80 persen adalah biaya lingkungan dari katagori biaya kegagalan karena kinerja lingkungan yang buruk (hansen dan mowen, 2009). pelaporan biaya lingkungan dapat membantu pihak manajemen dalam ketersediaan informasi untuk melakukan perencanaan dan pengendalian biaya lingkungan. jika perusahaan melakukan pengendalian biaya lingkungan, penerapan sistem laporan sistem biaya lingkungan adalah hal yang penting. audit lingkungan pengertian audit lingkungan berdasarkan peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 17 tahun 2010 pasal 1 tentang audit lingkungan hidup adalah “audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah”. audit lingkungan merupakan bagian kecil dari sistem pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. pengawasan yang daniel pandapotan, formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup… 55 dikelola dapat berupa audit terhadap sistem pengelolaan itu sendiri. dari audit lingkungan dapat diketahui apakah semua langkah yang diperlukan dalam melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan telah dijalankan dengan baik atau tidak, sehingga dapat diberikan rekomendasi yang diperlukan berdasarkan temuan yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan lingkungan (tardan et.al, 1998). menurut peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 17 tahun 2010 pasal 2 tentang audit lingkungan hidup, audit lingkungan meliputi audit lingkungan yang diwajibkan dan audit lingkungan bersifat sukarela. audit lingkungan bersifat wajib jika perusahaan melakukan aktivitas yang sangat berbahaya bagi lingkungan. sedangkan audit lingkungan bersifat sukarela menunjukan bahwa audit lingkungan dilakukan karena proaktif perusahaan. pada umumnya, suatu kajian audit lingkungan memuat hal-hal sebagai berikut (bapedal, 1995): 1) sejarah atau rangkaian suatu usaha atau kegiatan, rona dan kerusakan lingkungan ditempat usaha atau kegiatan tersebut, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan, serta isu lingkungan yang terkait. 2) perubahan rona lingkungan sejak usaha atau kegiatan tersebut idirikan sampai waktu terakhil pelaksanaan audit 3) pengunaan imput sumber daya alam, proses bahan dasar, bahan jadi dan limbah termaksud limbah bahan beracun berbahaya (b3) 4) identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia, b3 serta potensi kerusakan yang mungkin timbul. 5) kajian resiko lingkungan. 6) sistem kontrol manajemen, rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah, termaksud fasilitas untuk meminimumkan dampak buangan dan kecelakaan. 7) efektifitas alat pengendalian pencemaran seperti ditunjukan dalam laporaninspeksi, pealatan, uji emisi, uji rutin dan lain-lain. 8) catatan tentang lisensi pembuangan limbah dan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk standard dan baku mutu lingkungan. 9) pentaatan terhadap hasil dan rekomendasi amdal (rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan). 10) perencanaan dan tata laksana standard operasi keadaan darurat. 11) rencana minimisasi limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan. 12) pengunaan energi, air dan sumber alamnya. 13) progam daur ulang, konsederasi hasil daur ulang (product life cycle). 14) peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan keperdulian lingkungan audit lingkungan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan pemberian rekomendasi atas cara suatu perusahaan meningkatkan kualitas manajemen lingkungan dan mengurangi dampak negatif lingkungan serta melakukan efisiensi biaya. dengan demikian, prinsip ecoefisiensi dapat tercapai. metode penelitian pendekatan penelitian pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan paradigma kualitatif. paradigma kualitatif atau penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 50-64, januari 2013 56 realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci (indriantoro dan bambang, 1999). pemilihan penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. desain penelitian desain penelitian ini menggunakan metode desain penelitian kualitatif deskriptif. penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif ini akan memberikan informasi yang mutakhir sehingga berman-faat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah yang menyangkut langsung keadaan sebenarnya (umar, 2008). sumber data sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder diperoleh dari pihak diluar yang tidak berhubungan langsung dengan suatu perusahaan. adapaun data sekunder dalam penelitian ini adalah: 1) studi literatur dalam pembahasan penelitian, peneliti menekankan pada pemahaman tinjauan pada studi literatur. seperti literatur akuntansi manajemen, audit lingkungan, dan akuntansi lingkungan. 2) peraturan pemerintah dalam pembahasan penelitian, peneliti akan meninjau aspek legal berdasarkan peraturan pemerintahan dan perundangundangan sebagai dasar menguraikan gagasan formulasi pajak lingkungan. 3) penelitian pihak lain peneliti menggunakan penelitian pihak yang telah membahas tentang environmental management accounting untuk mendapatkan informasi pengelolaan tambang secara akuntansi dan mengembangkan penelitian tersebut ke dalam lingkup pajak lingkungan. teknik analisis data teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data domain. teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut (burhan, 2010). teknik analisis domain digunakan pada penelitian yang bertujuan eksplorasi. penelitian ini menganalisis data sekunder untuk mendapatkan gambaran utuh tentang formulasi pajak lingkungan. selain itu, penelitian ini merupakan memberikan gagasan baru yang belum pernah dikemukaan sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat ditujukan sebagai penelitian eksplorasi atau mendapatkan suatu pemahaman yang baru. hasil dan pembahasan identifikasi biaya lingkungan perusahaan pertambangan biaya lingkungan diperhitungkan dan disusun oleh perusahaan untuk mengendalikan kinerja perusahaan terhadap lingkungan. selain itu, perusahaan menggunakan unsur biaya lingkungan dalam hal penentuan tingkat profitabilitas. oleh karena itu, biayabiaya yang berasal dari aktivitas lingkungan dapat membantu perusahaan dalam perencanaan produksi agar menghasilkan produk-produk yang ramah terhadap lingkungan dan menghindari pemborosan sumber daya. daniel pandapotan, formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup… 57 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan harus mengidentifikasi biaya lingkungan untuk menyiapkan sejumlah dana dalam pembiayaan perbaikan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. selain itu, identifikasi biaya lingkungan dapat segera memberikan informasi kepada perusahaan pertambangan tentang adanya prosedur yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pertambangan. unsur biaya lingkungan yang sesuai dengan kategori biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal adalah sebagai berikut; 1) biaya pencegahan lingkungan biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. perusahaan pertambangan mengelompokan biaya pencegahan lingkungan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan secara lansgung. adapun biaya pencegahan lingkungan pada perusahaan pertambangan antara lain; a. biaya untuk mengevaluasi dan memilih alat-alat pertambangan. b. biaya untuk merancang prosedur pelaksanaan pertambangan di lapangan. c. biaya untuk melaksanakan studi lingkungan. d. biaya konsultasi lingkungan dan manajemen. e. biaya untuk merancang sistem penambangan dan penanganan air buangan. f. biaya untuk mengaudit resiko lingkungan. g. biaya untuk mengembangkan sistem manajemen lingkungan. h. biaya untuk memeroleh sertifikasi iso 140001. i. biaya untuk mengelola sarana dan prasarana penunjang. j. biaya untuk pelatihan pemahaman karyawan dalam pelaksanaan proyek. 2) biaya deteksi lingkungan biaya deteksi lingungan adalah biayabiaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. perusahaan pertambangan mengelompokan biaya deteksi lingkungan untuk menguji kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap standar kelayakan lingkungan dan peraturan yang berlaku. adapun biaya deteksi lingkungan pada perusahaan pertambangan antara lain; a. biaya untuk mengaudit aktivitas lingkungan. b. biaya untuk memeriksa proses pertambangan. c. biaya untuk mengembangkan ukuran kinerja lingkungan. d. biaya untuk menguji kerusakan lingkungan. e. biaya untuk mengukur tingkat kerusakan lingkungan. f. biaya untuk memantau kualitas air sungai atau air tanah. g. biaya untuk memantau daerah timbunan. 3) biaya kegagalan internal lingkungan biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas kegagalan pelaksanaan produksi perusahaan, tetapi limbah atau buangan tidak sampai kepada lingkungan di luar perusahaan. adapaun biaya kegagalan internal lingkungan pada perusahaan pertambangan antara lain: a. biaya untuk mengoperasikan peralatan pengendalian pencemaran b. biaya untuk mengolah dan membuang bahan berbahaya dan beracun (b3) jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 50-64, januari 2013 58 c. biaya untuk memelihara peralatan penguji pencemaran dan kerusakan lingkungan d. biaya untuk pengelolaan dan pembuangan limbah padat dari nursery, bengkel dan kantor e. biaya untuk mengubah prosedur pelaksanaan kegiatan tambang f. biaya abrasi mesin yang disebabkan oleh material limbah g. biaya untuk membayar upah buruh dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan. 4) biaya kegagalan eksternal lingkungan biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas kegagalan pelaksanaan produksi perusahaan dan limbah atau buangan telah sampai kepada lingkungan di luar perusahaan. adapaun biaya kegagalan eksternal lingkungan pada perusahaan pertambangan antara lain: a. biaya untuk membersihkan pencemaran tanah atau air. b. biaya untuk membersihkan tumpahan minyak. c. biaya untuk menyelesaikan klaim kecelakan karyawan di lingkungan kerja. d. biaya untuk memproses penyelesaian konflik lingkungan. e. biaya untuk membantu pengobatan dan penyembuhan masyarakat yang terkena dampak pencemaran aktivitas pertambangan. f. biaya untuk memperbaiki hilangnya fungsi hutan lindung. g. biaya untuk menangani kerusakan ekosistem. h. biaya untuk membuka lahan dan situasi tambang. i. biaya untuk mengupas dan menimbun tanah. j. biaya untuk membangun tempat limbah yang dihasilkan. k. biaya administrasi untuk memproses limbah dan material limbah. l. biaya untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi. dari uraian identifikasi biaya lingkungan, perusahaan tambang dapat memanfaatkan biaya pencegahan lingkungan dan biaya deteksi lingkungan untuk meningkatkan pelaksanaan pertambangan yang efektif dan ekonomis, sehingga adanya kegagalan lingkungan dapat dicegah. pengukuran biaya lingkungan perusahan pertambangan penentuan besar biaya lingkungan yang harus dilakukan perusahaan pertambangan adalah dengan metode akuntansi biaya penuh. akuntansi biaya penuh digunakan untuk menghitung semua biaya , baik internal maupun eksternal yang disebabkan operasi, aktivitas, produk atau jasa dari suatu entitas. akuntansi biaya penuh mengharuskan identifikasi dan pengukuran dampak dan pengaruh lingkungat terkait dengan ekosistem pengukuran biaya akuntansi penuh dapat menjelaskan secara rinci atas biaya lingkungan yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan pertambangan. dengan demikian, perusahaan pertambangan secara konsisten menjaga keberadaan lingkungan dan pengeluaran yang ekonomis. pengukuran biaya akuntansi penuh memastikan perusahaan telah merencanakan sejumlah dana yang dimiliki perusahaan terhadap kewajiban lingkungan. laporan biaya lingkungan perusahaan pertambangan industri pertambangan di indonesia adalah salah satu pendukung kuat perekonomian di indonesia yang memberikan daniel pandapotan, formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup… 59 kontribusi signifikan. industri pertambangan merupakan industri ekstraktif yang melakukan kegiatannya secara masif sehingga memberikan juga kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat sosial. dengan demikian, laporan biaya lingkungan perusahaan pertambangan dengan pendekatan model aset nasional. model ini menggeser sudut pandang atas akuntansi, dari tingkat perusahaan, akuntansi dipandang secara mikro. sedangkan di tingkat nasional, akuntansi dipadang secara makro. hal ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan atas akuntansi untuk persediaan dan arus sumber daya alam. laporan biaya lingkungan harus dilaporkan setiap akhir tahun fiskal. model ini menghendaki pembentukan suatu lembaga asset nasional yang bertugas menetapkan dan menghitung berbagai klasifikasi sumber daya alam dan bertujuan menyelaraskan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan lingkungan dengan pembangunan berkesinambungan. mekanisme pengenaan dan pengelolaan pajak lingkungan hidup pajak lingkungan hidup sebagai instrumen pengendalian lingkungan yang akan dikenakan kepada perusahaan pertambangan harus memiliki mekanisme yang jelas dan berdasarkan asas keadilan dalam perpajakan. mekanisme pengenaan pajak lingkungan hidup lebih menekankan pada perusahaan pertambangan yang tidak patuh dan tidak layak dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. gambar 1. mekanisme pengenaan pajak lingkungan hidup pengenaan pajak lingkungan hidup kepada perusahaan pertambangan didasarkan pada hasil audit lingkungan hidup. audit lingkungan hidup yang dilakukan tidak bersifat proaktif, tetapi pada audit yang bersifat berkewajiban dan menyeluruh karena adanya laporan masyarakat atau temuan fakta kementerian negara lingkungan hidup terjadinya pencemaran lingkungan berat. audit lingkungan hidup layaknya audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ekternal perusahaan. tetapi juga, melibatkan perusahaan pertambangan internal auditor pihak eksternal hasil audit lingkungan kementerian negara lingkungan hidup tingkat kerusakan lingkungan pajak lingkungan hidup terhutang deputi pengendalian dan pencemaran lingkungan deputi pengendalian lingkungan dan perubahan iklim jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 50-64, januari 2013 60 pihak internal perusahaan. pihak eksternal ditunjuk atas surat keputusan atau surat tugas dari kementerian negara lingkungan hidup republik indonesia. pihak ektsternal yang ikut dalam proses pelaksanaan pekerjaan audit lingkungan adalah dari aktivis lingkungan hidup, akademisi, lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup yang telah disahkan kementerian negara lingkungan hidup republik indonesia, akuntan manajemen, lembaga aset nasional dan auditor lingkungan eksternal. sedangkan pihak internal perusahaan adalah auditor internal perusahaan pertambangan yang akan diaudit. pekerjaan audit selambat-lambatnya dilakukan pada akhir tahun fiskal setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atas laporan masyarakat atau temuan kementerian negara lingkungan hidup dengan jangka waktu berlangsung paling lama selama tiga bulan. hasil dari pekerjaan audit lingkungan akan dilaporkan kepada menteri negara lingkungan hidup. menteri negara lingkungan hidup akan menganalisis hasil laporan pekerjaan audit lingkungan yang akan dibantu oleh deputi bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan dan deputi bidang pengendalian lingkungan dan perubahan iklim. hasil analisis pekerjaan audit berupa kesimpulan tentang tingkat kerusakan lingkungan. hasil analisis pekerjaan audit yang dilakukan kementerian negara lingkungan hidup adalah sebagai dasar pengenaan pajak lingkungan hidup kepada perusahaan pertambangan yang terhutang dan dilunasi melalui bank persepsi atau kantor dinas pajak daerah dengan surat setoran pajak lingkungan (ssl). sementara, pelaporan pajak lingkungan dengan surat pemberitahuan pajak lingkungan (sppl) yang berisi rincian biaya-biaya lingkungan dilaporkan ke kantor dinas pajak daerah dengan lampiran laporan biaya lingkungan. batas waktu akhir pelunasan dan penyetoran pajak lingkungan terhutang serta pelaporan pajak lingkungan adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah ditetapkannya hasil analisis kementerian negara lingkungan hidup atas audit lingkungan suatu perusahaan pertambangan. formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup terhutang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pajak lingkungan hidup akan terhutang setelah kementerian negara lingkungan hidup menganalisis hasil laporan audit lingkungan atas suatu perusahaan pertambangan. hal ini betujuan untuk memudahkan kementerian negara lingkungan hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang sering terjadi karena ketidakpatuhan perusahaan pertambangan di indonesia pajak lingkungan hidup diharapkan dapat mendorong perusahaan pertambangan memperbaiki kualitas kinerja terhadap lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di indonesia. pajak lingkungan hidup merupakan suatu bentuk intensif atas kelalaian perusahan pertambangan. adapun langkah-langkah dalam formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup terhutang sebagai berikut: 1) dasar pengenaan pajak (dpp) dasar pengenaan pajak untuk menentukan besar pajak lingkungan hidup terhutang adalah selisih antara penjumlahan kegagalan internal lingkungan dan biaya kegagalan eksternal lingkungan dengan biaya pencegahan lingkungan dan biaya deteksi lingkungan 2) tarif pajak tarif pajak yang dikenakan sebagai perhitungan besaran pajak terhutang daniel pandapotan, formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup… 61 biaya kegagalan eksternal lingkungan xxx biaya kegagalan internal lingkungan xxx + total biaya kegagalan lingkungan xxx biaya pencegahan lingkungan xxx biaya deteksi lingkungan xxx + total biaya pencegahan dan deteksi lingkungan ( xxx ) dasar pengenaan pajak xxx adalah tarif tunggal. besar tarif yang dikenakan sebesar 10 persen dari dasar pengenaan pajak yang ditetapkan untuk seluruh kawasan pertambangan di indonesia tanpa terkecuali dan tanpa melihat kemampuan subjek pajak. fokus pada biaya kegagalan lingkungan tidak dapat membantu perusahaan dalam peningkatan profitabilitas perusahaan. dengan demikian, pengenaan pajak lingkungan akan memaksa perusahaan pertambangan merencanakan pelaksanakan pertambangan yang patuh dan tidak mencemari lingkungan. gambar 2. ilustrasi mekanisme mencari dasar pengenaan pajak dari gambar 2 dapat diketahui biaya kegagalan lingkungan, terutama biaya kegagalan eksternal lingkungan, pada umumnya menghasilkan persentase 80% dari total biaya lingkungan, dan sisa 20% adalah biaya pencegahan dan deteksi lingkungan. kondisi ini secara umum menggambarkan bahwa fokus perhatian perusahaan masih tertuju pada kegagalan kinerja perusahaan terhadap lingkungan. fokus pada biaya kegagalan lingkungan tidak dapat membantu perusahaan dalam peningkatan profitabilitas perusahaan. dengan demikian, pengenaan pajak lingkungan akan memaksa perusahaan pertambangan merencanakan pelaksanakan pertambangan yang patuh dan tidak mencemari lingkungan. sedangkan tarif pajak dikenakan atas dasar pengenaan pajak (dpp) sebesar 10 persen akan menghasilkan pajak terhutang. besar pajak terhutang dapat menjadi faktor biaya pengurangan bagi perusahaan pertambangan untuk mencari laba sebelum pajak sesuai dengan pasal 6 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. hal ini dimaksudkan perusahaan tetap menjaga likuiditas perusahaan dan arus kas perusahaan di masa depan agar tidak terganggu. penutup aktivitas perusahaan pertambangan akan mempengaruhi keadaan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan. perubahaan kondisi lingkungan dapat menimbulkan pengaruh negatif kepada masyarakat sekitar. pajak lingkungan menjadi faktor insentif bagi perusahaan pertambangan untuk mengelola aktivitas pertambangan dengan baik. pajak lingkungan mendorong perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan biaya-biaya lingkungan yang telah dikeluarkan dalam aktivitas pertambangan. pajak lingkungan dikenakan atas selisih antara biaya kegagalan lingkungan dengan biaya pencegahan dan deteksi. fokus pada biaya kegagalan lingkungan tidak dapat membantu perusahaan dalam peningkatan jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 50-64, januari 2013 62 profitabilitas perusahaan. hal ini disebabkan perusahaan pertambangan membuang dana lebih besar dari kegiatan yang memberikan nilai tambah. dengan demikian, pengenaan pajak lingkungan akan memaksa perusahaan pertambangan merencanakan pelaksanakan pertambangan yang patuh dan tidak mencemari lingkungan. penelitian ini diharapkan akan memberikan pengaruh bagi perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan pemulihan atas pemanfaatan sumber alam. selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan panduan awal bagi pemerintah dalam membuat undang-undang pajak lingkungan atau aturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah (pp) agar memiliki legalitas yang kuat dan pajak lingkungan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintaah dalam pembangunan infrastruktur hijau. penilitian ini memiliki keterbatasan pada saat dilaksanakan karena pajak lingkungan adalah suatu istilah yang baru. penelitian ini juga tidak meninjau secara langsung keberadaan likuiditas perusahaan pertambangan yang mungkin jika diterapkan akan mengganggu jalannya usaha. penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari sisi pemenuhan ketaatan wajib pajak badan yang semakin menanggung banyak beban pajak, serta butuh kerja sama yang kompak antara kementerian keuangan republik indonesia dengan kementerian negara lingkungan hidup serta kepala daerah, bupatai dan walikota, untuk merancang instrument pajak lingkungan yang tepat. oleh karena itu, peneliti berharap akan dilakukan penelitian berikutnya yang lebih intensif dan menjadi bahan analisis bagi pemerintah indonesia dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur hijau atau pemulihan keadaan lingkungan pertambangan menjadi seperti awal sebelum ada kegiatan pertambangan. daftar pustaka agus m. t., sitowati., m. s. muntini. 1997. audit lingkungan, direktorat jenderal pendidikan tinggi, departemen pendidikan dan kebudayaan, jakarta. bappedal. 1995. himpunan peraturan tentang dampak lingkungan seri iv: pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan, jakarta. bungin, b. 2010. analisis data penelitian kualitatif, jakarta: pt. raja grafindo persada. cahyandito, f. m. 2006. environmental management accounting, workshop environmental management accounting, inwent (capacity building international), bangkok, thailand. direktorat jendral pajak. 2011. “kumpulan visi dan misi direktorat jendral pajak”,http://pajak.go.id/visi_dan_mis i, diakses 24 maret 2012. don, h. m. m. mowen. 2011. akuntansi manajerial, jakarta: penerbit salemba empat. fandeli, c., r. n. utami., s. nurmansyah. 2006. audit lingkungan, yogyakarta: gadjah mada university press. gray, r. 2008. social and eviromental accounting and reporting: from ridicule to revolution? from hope to hubris? – a personal review of field. http://pajak.go.id/visi_dan_misi http://pajak.go.id/visi_dan_misi daniel pandapotan, formulasi penetapan besaran pajak lingkungan hidup… 63 issues in social and enviromental accounting. 2 (1), june 2008: 3-18. hasan, d., d. eka p. 2008. tinjauan terhadap rencana penerapan pajak lingkungan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup di indonesia, jurnal mimbar hukum, 20 (3) oktober: 411-588. hasibuan, m. p. 2006. dampak penambangan bahan galian golongan c terhadap lingkungan sekitarnya di kabupaten deli serdang, jurnal equality, 11 (01) februari: 19-23. indriantoro, n., b. supomo. 1999. metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen, yogyakarta: penerbit bpfe. koesnadi, h. 2005. hukum tata lingkungan, yogyakarta: gadjah mada university press. kumalahadi. 2000. perspektif pragmatik lingkungan dan sosial dalam laporan keuangan: peningkatan kegunaan dan pertanggungjawaban”. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 4, hal. 51-66. hafidullah, m., supandriyo., w. t. wibowo. 2003. penerapan pajak lingkungan bagi kendaraan bermotor sebagai upaya menekan laju pencemaran udara di provinsi daerah istimewa yogyakarta, buletin penalaran mahasiswa ugm, 10 (02), 18-21. mardiasmo. 2009. perpajakan edisi revisi 2009, yogyakarta: penerbit andi. martha, n. l. t. 2006. tinjauan kebijakan pajak lingkungan sebagai strategi penanggulangan pemanasan global di berbagai negara, thesis, ilmu hukum, program magister hukum, universitas indonesia, jakarta. patten, d. m. 1991. exposure, legitimacy, and social disclosure, journal of accounting and public policy, 10, 297-308. kementerian lingkungan negara lingkungan hidup, peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 17 tahun 2010 tentang audit lingkungan, jakarta. prawironegoro, d., a. purwanti. 2008. akuntansi manajemen, jakarta penerbit mitra wacana media. price, c. m., a. j. danzig. 1986. environmental auditing: developing preventive medicine approach to environmental complience, loyola of los angels review, 19 (04), 11891212. republik indonesia, undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. republik indonesia,undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. republik indonesia, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. senge, s. v. 1993. accounting for the environment: an analysis of issues, the ohio cpa journals, 184-191. jurnal akuntansi & investasi 14 (2), 50-64, januari 2013 64 soedomo, s. 2009. tinjauan ekonomi lingkungan pertambangan di dalam kawasan hutan, workshop pinjam pakai kawasan hutan, jakarta. soetedjo, s. 2009. pembahasan pokok-pokok pikiran teori akuntansi vernon kam, surabaya: airlangga university press. suhartono, r., w. b. ilyas. 2010. ensiklopedia perpajakan indonesia, jakarta: salemba empat. umar, h. 2008. metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis, jakarta: gramedia pustaka. woro, t. d. audit pertanggungjawaban sosial perusahaan: pendekatan literatur, jurnal akuntansi dan keuangan, 11 (02) november: 101108. bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 53-68, januari 2002 issn: 1411-6227 53 pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial suryo pratolo e-mail : suryopratolo@gmail.com universitas nuhammadiyah yogyakarta abstract research in the relationship between budgeting participation and managerial performance in indonesia or abroad has shown inconsistent result. beside that, in indonesia, still little of researches touch the area of public sector, where if it done, it would support improving public services. with the background above, i try to replicate formerly researches about the relationship between budgeting participation and managerial performance on public and private sector organization in “yogyakarta” and “center of java." this research also tries to look at if there is inducement of “publicness” to the relationship between budget participation and managerial performance. using regression analysis, i can conclude that there is positive significant relationship between budget participation and managerial performance on two type organizations. using the chow test, there is the inducement of “publicness” on that relationship. from the elasticity test, i can conclude that the relationship between budgeting participation and managerial performance in “yogyakarta” and “center of java” is not elastic. base on elasticity comparison, i can conclude that the relationship in private sector organization is more elastic than in public sector organization. keywords: budgeting participation, managerial performance, “publicness”, elasticity, public sector organization. abstrak penelitian dalam hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial di indonesia atau di luar negeri telah menunjukkan hasil yang tidak konsisten. selain itu, di indonesia, masih sedikit penelitian menyentuh area sektor publik, di mana jika hal itu dilakukan, itu akan mendukung peningkatan pelayanan publik. dengan latar belakang di atas, saya mencoba untuk meniru sebelumnya penelitian tentang hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial pada organisasi sektor publik dan swasta di "yogyakarta" dan "pusat jawa." penelitian ini juga mencoba untuk melihat apakah ada bujukan dari suryo pratolo, pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi..... 54 " publicness "untuk hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. menggunakan analisis regresi, saya dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pada dua organisasi jenis. menggunakan uji chow, ada bujukan dari "publicness" pada hubungan itu. dari uji elastisitas, saya dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial di "yogyakarta" dan "pusat jawa" tidak elastis. berdasarkan elastisitas perbandingan, saya dapat menyimpulkan bahwa hubungan dalam organisasi sektor swasta lebih elastis daripada di organisasi sektor publik. kata kunci: partisipasi penganggaran, kinerja manajerial, "publicness", elastisitas, organisasi sektor publik pendahuluan agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, maka dalam menyusun anggaran harus diperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. salah satunya adalah para manajer yang secara langsung bertanggungjawab terhadap kinerja manajerial di suatu organisasi, baik organisasi privat ataupun organisasi publik. penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dalam pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di indonesia. namun dari banyak penelitian yang dilakukan, ternyata bidang penelitian ini banyak mengalami perdebatan, sehingga banyak menarik minat para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan tersebut. hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan ternyata belum konsisten dan terjadi kontradiksi antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dalam pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial di atas pada umumnya dilakukan di organisasi sektor privat. demikian juga di indonesia, penelitian tersebut telah banyak dilakukan di organisasi sektor privat, hanya beberapa saja yang dilakukan di sektor publik. di organisasi sektor publik, penelitian mengenai hal di atas antara lain dilakukan di pemda tingkat ii aceh (indriani, 1991) yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan prestasi kerja aparat pemda tingkat ii aceh. namun dalam penelitian hubungan partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja aparat di sektor publik yang terjadi adalah pereplikasian penelitian yang ada di sektor privat dengan mengubah responden penelitian saja, yaitu responden karyawan atau manajer di sektor privat diganti dengan karyawan atau manajer di sektor publik, belum ada karakteristik khusus di organisasi sektor publik yang dimasukkan dalam penelitian mengenai hal tersebut. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 53-68, januari 2002 55 dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini mencoba mereplikasi penelitian mengenai hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial yang telah dilakukan penelitian terdahulu dengan melihat hubungan tersebut baik di organisasi sektor privat maupun di organisasi sektor publik. selain itu penelitian ini tidak sekedar mereplikasi penelitian terdahulu, namun mencoba mengkaitkan karakteristik khusus yang berkaitan dengan organisasi sektor publik sesuai dengan background konsentrasi studi peneliti yang belum pernah dilakukan sebelumnya ke dalam pengaruh partisipasi pembuatan anggaran terhadap kinerja manajerial. karakteristik yang akan dimasukkan adalah publicness. publicness yang dimaksud di sini adalah tingkat kepublikan dimana semakin bersifat publik suatu organisasi maka publicness-nya semakin tinggi, sebaliknya semakin bersifat privat suatu organisasi maka publicness-nya semakin rendah. penelitian ini mencoba melihat apakah publicness berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial. kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial dalam kegiatan-kegiatan manajerial meliputi: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan/representasi (mahoney et.al, 1963). partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu (manajer) dalam proses penyusunan anggaran (brownell, 1982). dari uraian di atas, peneliti mencoba memunculkan masalah sebagai berikut: (1) apakah partisipasi pembuatan anggaran memiliki hubungan dengan kinerja manajerial baik di sektor publik maupun di sektor privat? (2) apakah publicness memiliki pengaruh pada hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial? berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menguji secara empiris ada tidaknya hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial baik di organisasi sektor publik maupun di sektor privat. (2) untuk menguji secara empiris apakah memang terdapat pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial. anggaran pengertian dan manfaat anggaran definisi anggaran menurut lowe (1975) adalah anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan, direncanakan, atau diperkirakan terjadi dalam periode tertentu yang direncanakan di masa yang akan datang. sedangkan suryo pratolo, pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi..... 56 anthony dan reece (1989) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang rinci, yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, yang menunjukkan sumber dan penggunaan sumber daya suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, dari suatu kebijaksanaan yang harus dicapai dalam perioda tersebut dengan maksud untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. anthony dan reece (1989) mengemukakan anggaran dapat dijadikan sebagai suatu alat bantu dalam membuat dan mengkoordinasikan perencanaan jangka pendek dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan rencana-rencana tersebut kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. diharapkan dengan adanya anggaran, seluruh manajer termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di bagian pertanggunggjawabannya masing-masing. anggaran juga merupakan suatu tolok ukur untuk pengendalian kegiatan secara kontinyu, karena dengan adanya anggaran setiap kegiatan yang akan dilakukan mempunyai alat kontrol batas-batas yang boleh atau tidak dilakukan. dengan demikian anggaran dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi prestasi pusat pertanggungjawaban dan manajer, juga dijadikan sebagai sarana mendidik manajer dalam bertindak. penyusunan anggaran pola penyusunan anggaran di setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh disain struktur organisasi. dimensi disain struktur organisasi dibedakan atas sentralisasi dan desentralisasi. disain struktur akan berpengaruh pula pada gaya manajemen (kepemimpinan) dan perilaku individu dalam organisasi. faktor-faktor organisasional ini mempengaruhi pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran. partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua fihak atau lebih, yang membawa efek di masa yang akan datang bagi mereka yang membuat keputusan. partisipasi penyusunan anggaran merupakan keikutsertaan para manajer dalam proses penyusunan anggaran. keikutsertaan dalam penyusunan anggaran merupakan suatu pendekatan yang efektif terhadap perbaikan motivasi perilaku individu di setiap bagian dalam organisasi, hal tersebut terjadi karena keikutsertaan ini mendorong manajer berusaha lebih aktif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. kinerja manajerial kinerja manajerial yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagaimana didefinisikan oleh mahoney et.al (1965). mahoney et.al (1965) mendefinisikan kinerja manajerial didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yang ada dalam teori jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 53-68, januari 2002 57 manajemen klasik, yaitu seberapa jauh manajer mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pemilihan staf, negoisasi dan perwakilan. kren dan lino (1988) menyatakan bahwa partisipasi akan mempengaruhi kinerja melalu tiga cara: 1. melalui perancangan tujuan anggaran yang lebih tinggi, 2. dengan meningkatkan komitman untuk mencapai tujuan anggaran, 3. melalui keuntungan kognitif yang berasal dari pembagian informasi selama partisipasi. partisipasi dapat bertindak menjelaskan tujuan dan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (locke dan schweiger, 1979). dari uraian di atas peneliti merumuskan hipotesis 1 sebagai berikut: h01: tidak terdapat hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial pada organisasi sektor privat maupun publik karakteristik organisasi publik, non profit, dan privat dari hasil studi pustaka yang dilakukan oleh rainey et.al. (1976), yang kemudian disimpulkan oleh gortner et al. (1987), mereka mencoba menawarkan sejumlah perbedaan mendasar antara apa yang disebutnya “organisasi publik” dan “organisasi privat”. perbedan itu melihat apa yang membedakan organisasi publik dan organisasi privat, yang dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: (1)faktor lingkungan, (2) transaksi organisasi-lingkungan, dan (3) struktur dan proses internal. tiap-tiap bagian dibagi lagi dalam beberapa topik dibarengi dengan proposisi untuk tiap-tiap topik. pengaruh publicness dalam hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial dari hasil studi pustaka oleh rainey et al (1976) yang kemudian disimpulkan oleh gortner et al (1987) yang sudah dipaparkan sebelumnya, ternyata antara organisasi sektor privat dan sektor publik memiliki perbedaan karakteristik antara dalam hal tingkat desentralisasi dan sasaran serta kejelasan keputusan dimana dalam hal ini anggaran merupakan salah satu keputusan organisasi. pada penelitian hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial sudah diteliti mengenai adanya faktor kontinjensi antara lain tingkat desentralisasi dan kejelasan anggaran. penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh brownell (1982) mengemukakan bahwa dalam hubungan antara pertisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, ada variabel moderating yang turut mempengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut, diantaranya adalah variabel tingkat pelimpahan wewenang yang bersifat desentralisasi. penelitian lain juga dilakukan oleh gul, et.al (1995) yang mengemukakan bahwa tingkat suryo pratolo, pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi..... 58 desentralisasi yang tinggi menunjukkan hubungan yang positif antara budgetary participation dan kineja manajerial. penelitian yang dilakkan oleh izzetin kennis pada tahun 1979, dengan judul “effects of budgetting goal characteristics on managerial attitudes and performance” menunjukkan bahwa faktor kejelasan sasaran anggaran cenderung berdampak positif terhadap sikap para manajer karena semakin jelas sasaran suatu anggaran manajer akan semakin mudah melihat kemana arah tujuan perusahaan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. sehingga dengan demikian menurut peneliti karakteristik kejelasan sasaran anggaran ini memiliki daya untuk menjadi variabel kontinjensi yang mempengaruhi hubungan partisipasi pembuatan anggarankinerja manajerial. hal ini berarti akan terjadi perbedaan tingkat pada hubungan partisipasi pembuatan anggaran-kinerja manajerial dalam organisasi dengan tingkat kejelasan sasaran anggaran tinggi dibandingkan dengan organisasi dengan tingkat kejelasan sasaran anggaran rendah. karena organisasi sektor privat dan sektor publik memiliki beberapa perbedaan karakteristik yang menjadi variabel kontinjensi pada hubungan partisipasi penyusunan anggaran-kinerja manajerial, maka apabila diteliti pengaruh partisipasi pembuatan anggaran terhadap kinerja manajerial baik di sektor publik maupun di sektor privat akan terdapat ketidakstabilan pengaruh tersebut di antara kedua sektor. apabila kesimpulan ini benar artinya terdapat pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial. dari rerangka teoretis di atas peneliti menurunkan hipotesis kedua sebagai berikut: h02: tidak ada pengaruh publicness dalam hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial. data dan sampel penyampelan dilakukan dengan teknik penyampelan terpisah untuk organisasi publik dan organisasi privat. dalam penelitian ini akan digunakan perguruan tinggi negeri dan rumah sakit pemerintah di jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta untuk mewakili organisasi sektor publik. sedangkan untuk mewakili organisasi sektor privat digunakan perbankan swasta, perhotelan, dan perusahaan manufaktur, serta organisasi privat lainnya di jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta. data diperoleh dengan mengirimkan kuisioner kepada manajer pada tingkat satu level dan dua level di bawah manajer puncak. untuk di perguruan tinggi, responden adalah para pembantu rektor, pembantu ketua, pembantu direktur, kepala biro, kepala bagian di masing masing perguruan tinggi negeri. sedangkan untuk organisasi rumah sakit negeri, respondennya adalah para pembantu direktur dan para kepala bagian di masing jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 53-68, januari 2002 59 masing rumah sakit negeri. dan untuk organisasi privat adalah para manajer di bawah manajer puncak serta para kepala bagian di masing-masing organisasi. pengambilan sampel dilakukan sebanyak mungkin, sehingga semua anggota populasi yaitu para responden yang ada di sampel frame akan dikirimi kuisioner. kuisioner yang dikirim pada penelitian ini adalah sebanyak 300 buah dengan perincian sebagai berikut: organisasi sektor publik jawa tengah dan diy 150 organisasi sektor privat jawa tengah dan diy 150 responden potensial 300 jumlah kuisioner yang kembali organisasi sektor publik jawa tengah dan diy 43 organisasi sektor privat jawa tengah dan diy 50 93 kuisioner yang digugurkan organisasi sektor publik jawa tengah dan diy 3 organisasi sektor privat jawa tengah dan diy 6 9 kuisioner yang digunakan 84 tingkat pengembalian (respon rate) 84/300*100% = 28% pengukuran variabel terdapat tiga variabel yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut: partisipasi partisipasi dalam penyusunan anggaran berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan manajer di dalam menentukan atau menyusun anggaran yang ada dalam departemen atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari milani (1975). ada enam item yang dipakai untuk mengukur partisipasi dengan menggunakan skala tujuh poin, dimana skore rendah (poin 1) menunjukkan partisipasi tinggi, sedangkan skore tinggi (poin 7) menunjukkan partisipasi rendah. instrumen ini sudah sering digunakan untuk penelitian yang sejenis baik di sektor privat maupun sektor publik. untuk di organisasi sektor publik antara lain telah digunakan dalam penelitian indriani (1991). kinerja manajerial kinerja manajerial diukur dengan menggunakan kuisioner self rating yang dikembangkan oleh mahoney et.al (1963). instrumen ini menanyakan delapan bidang aktivitas manajemen dan satu pengukuran kinerja secara menyeluruh. kedelapan bidang aktivitas tersebut meliputi: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf (staffing), negoisasi dan suryo pratolo, pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi..... 60 perwakilan/representasi. pengukuran mencakup poin 1 (jauh di atas rata-rata) sampai poin 7 ( jauh di bawah rata-rata). rata-rata di sini adalah kinerja manajer yang berada pada tingkatan manajemen yang sama dengan responden dalam satu organisasi. ada dua alasan dipilihnya self rating sebagai instrumen dalam mengukur kinerja manajerial (tidak memilih superior-rating). pertama, self rating memberikan penilaian yang lebih anonimity yang tidak dapat dijamin jika menggunakan superior rating. kedua, atasan/pimpinan secara khusus kurang memberikan informasi yang baik dan bersifat lebih subyektif. instrumen ini sudah sering digunakan untuk penelitian yang sejenis baik di sektor privat maupun sektor publik. untuk di sektor publik antara lain telah digunakan dalam penelitian indriani (1991). karena adanya ketidakselarasan penentuan angka pada skala likert dimana pada pengukuran partisipasi nilai kecil menunjukkan partisipasi tinggi dan nilai besar menunjukkan partisipasi kecil sedangkan pada pengukuruan kinerja justru sebaliknya maka pada analisis data, untuk pengukuran partisipasi akan dikonversi dahulu yaitu untuk partisipasi rendah akan diberi nilai kecil dan partisipasi tinggi akan diberi nilai besar uji reliabilitas dan validitas uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. peneliti akan melakukan uji reliabilitas dengan menghitung cronbach’s alpha dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal (reliable) apabila memiliki cronbach’s alpha lebih dari atau sama dengan 0,7 (nunnally dan bernstein, 1994). uji validitas dilakukan dengan analisa faktor dimaksudkan untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklasifikasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan (construct validity). suatu variabel dikatakan valid apabila memiliki faktor loading sebesar 0,40 atau lebih (hair et.al, 1995). analisis data metoda regresi sederhana dan uji f (dengan =5%) digunakan untuk menguji hipotesis pertama. adapun persamaan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis pertama ini adalah: k = a + b1 p + e dimana, k : kinerja manajerial p : partisipasi pembuatan anggaran e: error term jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 53-68, januari 2002 61 untuk menguji hipotesis kedua digunankan uji chow. tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji stabilitas estimasi koefisien-koefisien pada saat sampel bertambah. menurut koutsoyiannis (1977) apabila terdapat ketidakstabilan estimasi koefisien-koefisien regresi pada saat sample ditambah hal ini berarti koefisienkoefisien tersebut sensitif terhadap perubahan komposisi sampel. dalam penelitian ini akan dilihat kestabilan estimasi dari koefisien regresi pada saat sampel organisasi sektor publik saja dibandingkan apabila ditambah sampel dari organisasi sektor privat. apabila terjadi ketidakstabilan, maka koefisien-koefisien tersebut sensitif terhadap perubahan komposisi sampel saat sampel ditambah. hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh publicness terhadap koefisien-koefisen regresi, dimana koefisien-koefisien regresi tersebut menunjukkan tingkat hubungan partisipasi pembuatan anggaran terhadap kinerja manajerial. pengaplikasian uji chow adalah, koutsoyiannis (1977): menghitung f*=           2 1 2 2 1 2 1   / / n n k dimana: 2 = residual sum of squares dari regresi total sampel  1 2 = residual sum of squares dari regresi salah satu kelompok sampel awal (dalam hal ini dipilih kelompok sampel organisasi sektor publik) n1 = jumlah kelompok sampel awal (dalam hal ini adalah kelompok sampel organisasi sektor publik) n2 = jumlah kelompok sampel tambahan (dalam hal ini kelompok sampel organisasi sektor privat k = jumlah variabel apabila f*>fhitung (dengan numerator :n2 dan denominator :n1-k) maka hipotesis null ditolak yang artinya terdapat ketidakstabilan estimasi antara koefisien hubungan partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial di sektor publik dibandingkan di sektor privat. atau dengan kata lain ada pengaruh publicness pada hubungan partisipasi pembuatan anggaran-kinerja manajerial. apabila nantinya terbukti bahwa h02 ditolak, akan diteliti lebih lanjut tingkat kekuatan hubungan partisipasi pembuatan anggaran-kinerja manajerial antara sektor privat dengan sektor publik menggunakan analisis elastisitas. diagnosis model analisis secara teoritis model tersebut akan menghasilkan nilai parameter model penduga yang sahih bila dipenuhi asumsi klasik regresi, yaitu asumsi normalitas dan tidak terjadi: autokorelasi, multikolinieritas, dan heterosedastisitas. normalitas suryo pratolo, pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi..... 62 asumsi normalitas dianggap terpenuhi bila jumlah data yang diamati cukup besar (triyono, 1998). kriteria sampel pengamatan cukup besar adalah apabila jumlah sampel pengamatan tersebut lebih dari 30 data case (pasaribu, 1983). autokorelasi autokorelasi adalah hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu atau rangkaian ruang (gunawan sumodiningrat 1993, hal 231). autokorelasi merupakan masalah khusus dalam penggunaan sampel runtun waktu, sehingga sebenarnya uji autokorelasi hanya perlu diletakkan pada data yang bersifat runtun waktu atau time series. karena penelitian ini menggunakan data cross sectional maka tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. multikolinieritas multikolinieritas merupakan suatu kondisi adanya hubungan linier di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi (gunawan sumodiningrat 1993, hal 281). akibat adanya multikolinieritas adalah estimasi tidak bisa ditentukan dan varian dari estimasi akan terinflasi, sehingga menimbulkan bias dalam spesifikasi. namun karena pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas, maka tidak perlu dilakukan pengujian multikolinieritas. heteroskedastisitas permasalahan heterosedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atau variabel independen. permasalahan heterosedastisitas tidak menyebabkan bias pada estimator tetapi menyebabkan estimasi yang tidak efisien sehingga pengujian secara statistik menjadi bias (jogiyanto hartono, 1997). apabila nilai variasi dari residual atau faktor pengganggu tidak sama untuk semua pengamatan atau varian variabel independen tidak sama dengan variabel pengganggu maka terjadi heterosedastisitas. salah satu cara untuk mendeteksi terjadinya heterosedastisitas adalah dengan menggunakan park test (gujarati, 1995). hasil analisis data hasil uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha menunjukkan hasil sebagai berikut: tabel 1. hasil uji reliabilitas item-item pertanyaan pertanyaan tentang partisipasi pembuatan anggaran 0,9044 pertanyaan mengenai kinerja manajerial 0,9374 jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 53-68, januari 2002 63 dari hasil uji reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa kuisioner yang digunakan cukup reliable karena masing-masing nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,7. hasil uji validitas menggunakan analisis factor menunjukkan hasil sebagai berikut: tabel 2a. hasil uji validitas item-item partisipasi pertanyaan mengenai partisipasi pembuatan anggaran item kenilai analisis factor syarat kevalidan hasil 1 0,84672 di atas 0,4 valid 2 0,82611 di atas 0,4 valid 3 0,83471 di atas 0,4 valid 4 0,75601 di atas 0,4 valid 5 0,82871 di atas 0,4 valid 6 0,84825 di atas 0,4 valid tabel 2a. hasil uji validitas item-item kinerja manajerial pertanyaan mengenai kinerja manajerial item kenilai analisis factor syarat kevalidan hasil 1 0,84377 di atas 0,4 valid 2 0,79236 di atas 0,4 valid 3 0,88456 di atas 0,4 valid 4 0,84472 di atas 0,4 valid 5 0,84175 di atas 0,4 valid 6 0,82370 di atas 0,4 valid 7 0,74162 di atas 0,4 valid 8 0,77702 di atas 0,4 valid 9 0,86145 di atas 0,4 valid dari pengujian validitas di atas dapat disimpulkan semua item pertanyaan pada kuisioner cukup valid untuk digunakan. uji asumsi klasik dari hasil peregresian residual terhadap variabel independen tidak dihasilkan hubungan yang signifikan (nilai fsig sebesar 0,52759) sehingga menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. pengujian hipotesis 1 dari regresi sampel total yang dilakukan, dihasilkan persamaan sebagai berikut: k = 47,45764 + 0,378952 p (0,041843) suryo pratolo, pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi..... 64 karena koefisien regresi positif dan nilai f sig < 0,05 maka dapat disimpulkan ho1 ditolak yang berarti bahwa partisipasi pembuatan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. r square yang dihasilkan sebesar 0,04952 yang berarti 5 persen dari variabel kinerja manajerial dijelaskan oleh variabel partisipasi dalam pembuatan anggaran. pengujian hipotess 2 dari uji chow yang dilakukan, ternyata f*>f tabel dengan hasil sebagai berikut f* =           2 1 2 2 1 2 1   / / n n k = (15399,24066-4603,978198)/44 4603,978198/38 = 2,08 sedangkan f tabel (numerator 44, denominator 38) berkisar antara 1,69 sampai 1,79 sehingga ho2 ditolak yang berarti terdapat pengaruh publicness pada hubungan partisipasi pembuatan anggaran-kinerja manajerial. karena terbukti terdapat pengaruh publicness pada hubungan partisipasi pembuatan anggaran-kinerja manajerial, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan kekuatan hubungan partisipasi pembuatan anggaran-kinerja manajerial antara sektor privat dengan sektor publik. hasil analisis elastisitas menunjukkan bahwa elastisitas kinerja manajerial terhadap partisipasi pembuatan anggaran di sektor publik (0,6) lebih rendah dibandingkan di sektor privat (0,7). hal ini menunjukkan bahwa: baik di sektor privat maupun sektor publik di jawa tengah dan diy kepekaan kinerja manajerial terhadap partisipasi kinerja bersifat inelastis. di antara kedua sektor, kekuatan hubungan partisipasi pembuatan anggaran-kinerja manajerial lebih besar di organisasi sektor privat kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama, ho1 berhasil ditolak menunjukkan bahwa di jawa tengah dan diy, antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial memiliki hubungan positif dan signifikan. pertama, ho2 berhasil ditolak menunjukkan terdapat perbedaan kekuatan hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial di sektor publik dibandingkan di sektor privat yang disebabkan oleh perbedaan jenis organisasi (publik versus privat). terakhir, dari pengujian elatisitas hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial di kedua sektor ditunjukkan bahwa di jawa tengah dan diy, hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial baik di sektor publik maupun sektor privat terjadi hubungan yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 53-68, januari 2002 65 inelastis dan hubungan antara partisipasi pembuatan anggaran dengan kinerja manajerial di sektor publik menunjukkan elastisitas yang lebih rendah dibandingkan di sektor privat. daftar pustaka arnold, j., dan hope, t., 1983, accounting for management decision, london, prentice hall international. inc: 278 bass. b. m., dan h. j. leavitt., 1963, some experiments in planning and operating, management science, vol. 9,(july), no. 4: 574-585 brownell, peter ., 1984,participation in budgetting, locus of control & organization effectiveness, theaccounting review, brownell. p., m. mcinnes., 1986, budgetary participation, motivation, and managerial performance, the accounting review, vol. lxi, (october): 587600 brownell. p., 1982, participation in the budgetting process: when it works and when it doesn’t, journal of acconting literature, vol 1:124-153 bryan. j, dan e. a. locke, 1967, attitudes: theories and issues, morristown, nj: general learning press gortner, harold f. mahler., julianne., dan nicholson., jeanne bell., 1987,organization theory:a public perspecive. chicago: the dorsey press, gujarati, damodar, n., 1995, basic econometrics, mc graw hill, international edition gul. f.a., j.s.l. tsui, s. c. c. fong, dan h. y. l. kwok., 1995, decentralization as a moderating factor in the budgetary participation-performance relationship: some hongkong evidence, accounting and business research, vol. 25: 107113 gunawan sumodiningrat., pengantar ekonometrika. bpfe, yogyakarta hair, j.f., r. e. anderson, r. l. tatham, dan b. j. grablowsky, 1995, multivariate data analysis, forth edition, tulsa, ok: petrolium publishing. co suryo pratolo, pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi..... 66 hansen, d.r., and m.m. mowen, 1992, management accounting, cincinati, ohio: soutwestern publishing .co henley, d., likierman, a., perrin, j., evans, m., lapsley i., whitoeak, j, 1993, public sector accounting and financial control., 4th edition., chapman & hall indriani, mirna., 1993., pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap prestasi kerja dan kepuasan kerja pada aparat pemerintah dati ii aceh, tesis s2, pasca sarjana ekonomi, yogyakarta indriantoro. n., 1993, the effect of participation budgetting on job performance and job satisfaction with locus of control and cultural dimension as moderating variables, university of kentucky, dissertation jogiyanto hartono, the effect of timing and order of earnings and initiati dividend change on stock return : a test of beleif adjustment theory, dissertation phd (tidak dipublikasikan), temple university jones, rowan., pendlebury, maurice.,1996, public sector accounting, 4th edition, pitman publishing kenis. i., 1979, effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance, the accounting review, vol. liv, no. 4 october: 707-721 koutsoyiannis.,1985, theory of econometrics, second edition, macmillan publisher.ltd kreen, leslie., budgeting participation and managerial performance, the accounting review, (july), 1992 kren., dan liao, w.m., 1988. the role of accoounting information in the control of business organization: a review of evidence, journal of accounting literature, 7: 280-309 likert, rensis., 1967, the human organization, new york, mc graw hill inc: 197211 jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 53-68, januari 2002 67 locke, e.a., dan schweiger, d.m., 1986, participation in decision making: when should be it used?, organization dynamics: 65-79 mahoney, t.a et al., 1965, the job of management. industrial relations 2: 97-110 mckeen, j.d.,t. guimaraes., dan j.c watherbe, 1994,the relationship between user participation and user satisfaction: an investigation of four contingency factor. mis quarterly, (december), pp 427-451. menteri kesehatan ri., 1997, keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 582/menkes/sk/vi/1997 tentang pola tarip rumah sakit pemerintah milani, k., 1975, the relationship of participation in budgetary setting to industrial supervision performance and attitude: a field study, the accounting review, (april): 274-284 nunnaly, jum. c., dan ira h. bernstein., 1994, phsycometric theory, third edition, mc graw hill, inc. new york oleck, howard l., 1988., nonprofit organizations, organizations, and associations. englewood cliffs, new jersey: prentice hall pasaribu, amudi, prof, dr., 1983,pengantar statistik. ghalia indonesia. jakarta. rainey, hal g., 1991, understanding and managing public organization. san fransisco: jossey-bass publishers riyanto. b., and d. ryan., 1996, a test of effect of attitude, strategy, and decentralization on budget participation: a system of fit approach, working paper, temple university salusu, j., 1999,pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik & non profit, grasindo schiff, m., and a. y. lewin., 1970, the impact of people on budgets, the accounting review, april:259-267 suryo pratolo, pengaruh publicness pada hubungan antara partisipasi..... 68 schuler, r. s., dan j. s. kim., 1976, interactive effect of participation in decision making, the goal setting process and feedback on employee satisfaction and performance, academy of management procedings: 114-117 singarimbun, masri., dan effendi, sofyan.,1989, metoda penelitian survey, jakarta:lp3es, 150-152 sterdry. a.c., 1960, budget control and cost behavior, englewood cliffs, nj: prentice hall sugijanto., gunardi, robert.h., loho, sony., 1995.,akuntansi pemerintahan dan organisasi non-laba triyono, 1998, hubungan kandungan informasi arus kas, dari aktivitas pendanaan, investasi, operasi, dan laba akuntansi dengan harga atau return saham. thesis s-2, pasca sarjana ekonomi, universitas gadjah mada yogyakarta. wall, toby d., and j.a. lischeron, 1977, worker participation: a critique of the literature and some fresh evidence, england: mcgraw-hill book company uk. ltd:36 wheelen, thomas l., and hunger, j. david.,1990, strategic management and business policy, reading, mass: addison-wesley publ. company wolf, thomas., 1990., managing a nonprofit organization. new york: prentice hall jai | journal of accounting and investment article type: research paper highlighting earnings management from islam perspective rediyanto putra* 1 and inneke putri widyani 2 abstract: this study aims to assess the behaviour of earnings management from an islamic perspective. the form of this research is descriptive qualitative research using islamic paradigm to make ethical judgments of earnings management actions. the analytical method used in this study is divided into two, namely descriptive and content analysis. this study concludes that basically the existing earnings management in conventional accounting is not in accordance with islamic values. earnings management is an act of dhazalim, contrary to the value of honesty (siddiq), contrary to itsar value, and contrary to kosher (halal thayyiban). this study also concluded that managers can create good performance with expected profit pattern based on professionalism value in accordance with islamic shariah (akhlakul karimah) in order to be in accordance with islamic sharia principles. keywords: earnings management; islamic values; postmodern critical introduction earnings management (em) is an action performed by a company manager for the purpose of managing the amount of profit to be reported on a financial statement for a particular purpose. scott (2015: 445) explains that earnings management is a form of a selection of accounting policies that impact on reported earnings with a view to achieving the specific objectives of earnings reporting. earnings management actions can occur because of conflicts of interest that occur in agency relationships between managers and shareholders. as an agent, managers are morally responsible for optimizing the benefits of the principal, but on the other hand, managers also have an interest in maximizing their welfare. so it is likely that agents do not always act in the best interests of the principal (jensen & meckling, 1976). managers can take earnings management actions because managers know more internal information and prospects of the company in the future than the owner (shareholders). therefore, the manager is obliged to give a signal about the condition of the company to the owner. the signal given can be done through the disclosure of accounting information such as financial statements. however, the information submitted is sometimes received not in accordance with the actual company affiliation: 1 department of accounting, universitas negeri surabaya, indonesia 2 department of accounting, universitas terbuka, indonesia *correspondence: rediputra.rp@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003127 citation: putra, r., & widyani, i.p. (2019). highlighting earnings management from islam perspective. journal of accounting and investment, 20(3), 251-266. article history received: 14 september 2018 reviewed: 1 december 2018 revised: 29 december 2018 accepted: 10 july 2019 mailto:rediputra.rp@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5057 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 252 conditions. this condition is known as asymmetric information or asymmetric information. information asymmetry occurs because managers are superior in mastering information over other parties (shareholders). managers carry out earnings management actions also due to the existence of opportunistic traits which are human nature. eisenhardt (1989) states that agency theory uses three assumptions of human nature, namely (1) humans in general selfishness (selfinterest), (2) human beings have limited thinking about the bounded rationality, and (3) humans always avoid risk (risk-averse). based on the assumptions of human nature, managers as human beings will act opportunistically by making earnings management to prioritize personal interests. the phenomenon of earnings management that occurs in agency relations often leads to long and complicated debates. several previous studies have sought to seek answers to the debates that have occurred regarding earnings management from a conventional point of view. research results from watts and zimmerman (1986), holthausen, larke, and sloan (1995), subramanyam (1996), davis-friday and frecka (2002), and diana and madalina (2007) suggest that earnings management is ethical and is still within the limits allowed by accounting standards. however, healy and wahlen (1999), rosner (2003), rahman and ali (2006), kamel and elbanna (2009) stated that earnings management is included in the fraud of unethical financial and behavioural statements. some of these previous studies also sought to answer the debates that occurred related to earnings management from an islamic point of view. hafni (2012), marzuqi and latif (2010), and muliasari and dianati (2014) have conducted research to assess earnings management from an islamic / shariah point of view. the result of the research from hafni (2012) states that the practice of earnings management is not contradicting the ethical principles of sharia consisting of fairness, ethics, honesty, social responsibility, and truth. however, the results of research by marzuqi and latif (2014) and muliasari and dianati (2014) explain that earnings management is against islamic ethics. the existence of debate related to the ethical assessment of the earnings management resulted in the form of a search for a new form of earnings management that is more ethical. the results of zuhdi (2007) and syaiful (2017) attempt to provide a new form of earnings management that can conform to islamic business ethics. zuhdi (2007) explains that the presentation of profit when reporting accounting information should prioritize the value of zakat so that the information presented will be honest, fair and correct. meanwhile, the results of research from syaiful (2017) states that earnings management must be in accordance with the five axioms of islamic ethical philosophy that is unity, balance, will, responsibility, and virtue ihsan. the explanation in the previous two paragraphs shows that earnings management is interesting to discuss in more depth. this is because until now there is often a debate related to an ethical assessment of the action of earnings management. the debate has so far not yet found a bright spot either from the conventional side or from the islamic point of view. therefore, this study will conduct a critical study of the ethical assessment of earnings management from an islamic point of view. putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 253 this study prefers to use ethical judgment from an islamic point of view for two reasons: (1) research related to ethical judgment related to earnings management by using islamic point of view is rarely done and (2) the point of view of islamic value has added value because ethical judgment is done by using guidelines of muslim life that is alqur'an and al-hadith. this corresponds to q.s. an-nisa 'paragraph 59 as follows: “o you who have believed, obey allah and obey the messenger and those in authority among you. and if you disagree over anything, refer it to allah and the messenger, if you should believe in allah and the last day. that is the best [way] and best in the result.” (q. s. al-nisa’: 59) this study is based on research results from syaiful (2017) and marzuqi and latif (2014). thus, the formulation of the problem to be answered in this study is as follows: 1. is earnings management consistent with the islamic principles contained in the qur'an and al-hadith? 2. how to make earnings management can be in accordance with islamic values contained in al-qur'an and al-hadith? the results of this study are expected to contribute in the form of suggestions and inputs related to the ethical assessment of earnings management. in addition, the results of this study are expected to generate a new form of earnings management in accordance with islamic principles. literature review earnings management earnings management (em) is a method undertaken by the company manager to manage the amount of profit reported in the company's financial statements in order to achieve certain goals. scott (2015: 445) defines earnings management as an election of accounting policies or actions that have an impact on earnings in order to achieve some of the specific objectives of the profit reporting. furthermore, healy and wahlen (1999) stated that earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting which aims to mislead stakeholders about the company's main economic performance in order to influence contractual results based on accounting figures reported. based on both definitions can be concluded that earnings management can be done by the manager because it has the power in the selection of accounting methods that can have an impact on the performance of the company submitted on the company's financial statements. earnings management conducted by corporate managers can be understood from two different angles. scott (2015: 448-457) states that earnings management can be seen from two perspectives, namely opportunistic behaviour and efficient contracting. the putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 254 first point of view of earnings management is the opportunistic behavior of managers. earnings management is seen as a manager behavior that aims to maximize self-utility when faced with contract compensation, debt contract and political cost (opportunistic earnings management). the second point of view of earnings management is the efficient contract perspective. this manager's earnings management is seen as an act to protect managers and managers in the face of unforeseen and incomplete and difficult to fulfil for the benefit of the parties involved in the contract. earnings management in companies can occur because of some motivation that comes from human nature. motivation earnings management conducted by the company's managers basically cannot be separated from the agency relationship between managers with investors, managers with creditors, and managers with the government. watts and zimmerman (1986) and scott (2015: 448-457) explain some of the things that can be motivated by the actions of earnings management by managers, among others: a. bonus scheme companies that plan to give bonuses to managers with good performance will make the chance of earnings management is greater. company managers will use more accounting methods that can shift future earnings into current profits. the purpose of profit spin by using the accounting method is so that profit can be above bogey (lowest profit level) and under stamp (highest profit rate). this is done because if the profit is under bogey then the manager will not get a bonus, whereas if the profit is above the cap then the manager will not get additional bonus. b. debt covenant companies that have a high debt to equity ratio, then managers will be more likely to choose accounting methods that can increase revenue or profit companies. this is done by the manager on the grounds that the company does not have difficulty in obtaining additional funds from the creditors that can cause companies threatened to violate the debt agreement. c. political cost companies that have large sizes will have higher political costs, therefore managers will tend to use accounting methods that can suspend profits reported in the current period to the period that will come. this is done in order to minimize reported profits, so the political cost becomes small. d. taxation motivation taxation is a thing that can reduce the level of profit obtained by the company, therefore managers make earnings management to reduce the amount of reported earnings. it aims to reduce the amount of tax payable by the company. e. change of ceo ceos who will enter retirement or expiration of the contract will then do a strategy to maximize the amount of reported profit in order to obtain a higher bonus amount. putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 255 the same thing is done by the manager who had a poor performance from being fired (de angelo, 1988; pourciau, 1993). f. initial public offering (ipo) companies that conduct initial public offering (ipo) tend to perform earnings management actions to provide good information about the company's performance. such information is important because it can be a signal to potential investors regarding the value of the company. based on some of the motivations of watts and zimmerman (1986) and scott (2015: 448-457) implies that the earnings management performed by managers is due to agency relationships with investors, managers with creditors, and managers with government. the agency's relationship ultimately leads managers to earn earnings management in order to protect their own and the company's interests when unexpected events occur. earnings management by managers can be done by using accounting methods tailored to the objectives to be achieved. thus, the earnings management conducted by the company's management must have different ways and patterns that fit the goals to be achieved. naim and hartanto (1996) explained that there are three ways in which managers make earnings management (1) take advantage of opportunities for accounting estimates, (2) change accounting methods, and (3) shift the cost or income period. the way that managers do to perform the action earnings management is then adjusted to the goals to be achieved by managers so that eventually will bring the pattern of action earnings management. scott (2015: 447) describes some of the patterns of earnings management actions that include: a. taking a bath this pattern of earnings management often occurs when the appointment of a new ceo within the company. the pattern of earnings management is done by reporting large losses with the aim that in the future period can report an increased profit. b. income minimization the earnings management pattern is performed when the company earns a high amount of profit, so managers make this earnings management pattern to reduce the amount of earnings reported. this is done with the aim to anticipate if in the next period earnings will decrease drastically. c. income maximization the pattern of earnings management is done when the company experienced a decrease in the amount of profits earned, so managers make earnings management of this pattern to increase the amount of reported profit. the purpose of this earnings management pattern is to avoid breach of debt agreement. putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 256 d. income smoothing the pattern of earnings management is done by levelling the amount of profit reported by the company. this is because in general investors prefer companies that have stable profit fluctuations. previous research research related to the ethical assessment of previous earnings management has been done. the explanation of prior research in this study is used as a basis for strengthening the justification made. the previous research used in this research are as follows: table 1 previous research name method result zuhdi (2007) this study uses a postmodern approach to understanding and interpretation the results of this study indicate that the profit concept of sharia accounting is used as a basis for performing performance appraisal from management to perform resource management to present profit with zakat oriented marzuqi & latif (2010) this study uses a descriptive reference study method that refers to the reference related to islam, islamic business, and earnings management. the results show that earnings management has not been compatible with the teachings of islam. earnings management should be done through good operations management hafni (2012) this research uses qualitative research with descriptive the results of this study indicate that shariah ethics has a view that earnings management is an ethical behaviour when not contrary to the principles of sharia ethics that is fairness, ethics, honesty, social responsibility and truth. muliasari & dianati (2014) this study uses qualitative descriptive through the exposure of actual information in the form of words, images of literature study activities. this study also conducted interviews related to earnings management, islamic business ethics the results showed that earnings management is not in accordance with islamic business ethics. islamic business ethics contains the values of tauhid, unity; fair, equilibrium; freedom; responsibility; ihsan, benevolence. syaiful (2017) this research is conducted using a qualitative research method with critical approach. the results show that earnings management on islamic ethics should consider the related processes, impacts, and implications of the conduct of earnings management putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 257 research method the form of this research is descriptive qualitative research using islamic paradigm to make ethical judgments of earnings management actions. the islamic paradigm means that the basis used in building science is islamic aqeedah not understanding secularism (ilmi, 2012). thus, the islamic paradigm is a paradigm that is used to build a concept that does not conflict with islamic aqeedah namely al-qur'an and al-hadith. the use of the islamic paradigm is expected to be able to answer the existence of problems related to the long debate from the ethical assessment of earnings management actions. this is because in this study the ethical assessment of earnings management actions is directly based on muslim sources of life guidance, namely the qur'an and al-hadith. in addition, the use of the islamic paradigm in research can also overhaul and create the concept of earnings management that can be in accordance with islamic aqeedah. the data needed in this study are in accordance with the objectives and the research method used is qualitative textual data. therefore, the data collection technique in this study uses the library research method. the primary data in this study are data originating from the qur'an and al-hadith, while the secondary data used in this study is data derived from library materials such as books, magazines, journals, articles, and others that are related with earnings management. the analytical method used in this study is divided into two, namely descriptive and content analysis. the descriptive method in this research is to collect and compile a data, then make an explanation related to the data obtained as is to get information about the problem under study. furthermore, content analysis in this study will be carried out through the analysis of the contents of the data that has been described descriptively in accordance with the boundaries of the related problems. result and discussion earnings management and misleading information from an islamic perspective earnings management by corporate managers can lead to misleading information for users of financial statements. healy and wahlen (1999) stated that earnings management in financial reporting aims to mislead the stakeholders regarding the main economic performance of the company in order to influence the contractual results based on accounting figures reported. the existence of earnings management actions performed on the company's financial statements cause the accounting information presented to be not in accordance with the actual reality. this, in turn, will make the users of financial statements to be wrong in decision making. thus, it can be misleading and harmful to users of financial statements. the existence of the negative consequences of earnings management is misleading information, so this makes the earnings management action is not in accordance with islamic values. this is in accordance with the word of allah contained in the letter of the qur'an 49. al hujuraat paragraph 6 as follows: putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 258 “o you who have believed, do not put [yourselves] before allah and his messenger but fear allah. indeed, allah is hearing and knowing." (q.s al hujuraat:6) the word of allah swt clearly states that the people who bring the news that can bring disaster or problems are the people who are ungodly. thus, any manager who performs earnings management actions also belongs to a group of people who are ungodly. the wicked nature is a character that denies the teachings of allah swt under the prophets (syawal, 2016). therefore, the act of earnings management is obliged to be abandoned so as not to fall into the group of the wicked. earnings management actions that provide misleading information to users of financial statements will result in losses. thus, corporate managers have committed malicious actions (dzalim) to users of financial statements only to achieve the desired goals. based on that, then the act of earnings management is required to be shunned because allah swt has said in surah al-an'am verse 160 as follows: “whoever comes [on the day of judgement] with a good deed will have ten times the like thereof [to his credit], and whoever comes with an evil deed will not be recompensed except the like thereof, and they will not be wronged.” (q.s. alan’am:160) the word of allah swt in surah al-an'am verse 160 clearly states that any good or bad deeds done will earn a worthy reply. in other words, the act of earnings management that has hurt the users of financial statements will also get a balanced reply. the explanation of the two verses of the qur'an shows that the actual act of earnings management by managers is not in accordance with islamic values. earnings management by managers is clear evidence of misleading information for users of financial statements for the achievement of specific goals. thus, the act of earnings management should be avoided so as not to fall into the group of the wicked and get vengeance from allah swt for crimes (dzalim) to the users of financial statements. figure 1 shows the form of incompatibility of earnings management measures with islamic values regarding misleading information. figure 1 earnings management and misleading information putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 259 earnings management and honesty values (siddiq) the explanation in the previous section states that earnings management by managers seeks to provide misleading information to stakeholders. this concludes that earnings management has also neglected the values of honesty (siddiq). the accounting methods used by managers to change the earnings information reported in the financial statements have attempted to change the actual performance conditions of the firm to the conditions that are in line with the manager's objectives. in other words, managers have provided lying information to stakeholders. this is clearly incompatible with the principles of islam because people who always behave dishonestly are included in the characteristics of the hypocrites as contained in the following hadith: “if he speaks then he lies, if promised he denied, if given the trust then he betrayed”. (hr al bukhari) hadith narrated al bukhari explains that people who lie or dishonest is included to the hypocrites. thus, parties who intentionally make earnings management with the aim to change the information on the condition of the company's performance from the real to be in accordance with the desired goals through accounting methods are included to the hypocrite. such parties will inevitably at some point do more harm to the stakeholder such as treason and other frauds. this is because the party who makes earnings management is including those who are hypocritical with the properties of liars, promises, and traitors. therefore, earnings management behaviour as early as possible should be avoided in order to avoid the nature of the hypocrites. the behaviour of earnings management also need to be avoided as early as possible to avoid the nature of the hypocrites because the hypocrites included in the class of disbelievers who are hated by allah swt. this is as mentioned in the word of allah swt on surah an-nisa 'verses 144-147 as follows: “o you who have believed, do not take the disbelievers as allies instead of the believers. do you wish to give allah against yourselves a clear case? indeed, the hypocrites will be in the lowest depths of the fire and never will you find for them a helper. except for those who repent, correct themselves, hold fast to allah, and are sincere in their religion for allah, for those will be with the believers. and allah is going to give the believers a great reward. what would allah do with your punishment if you are grateful and believe? and ever is allah appreciative and knowing. (q.s an-nisa’: 144-147). the previous verse shows that every hypocrite will be placed by allah swt into hell. this shows that allah swt hates the hypocrites very much. thus, the behaviour of earnings management which is the embryo of the emergence of the nature of the characteristics of a hypocrite must be avoided from the beginning. figure 2 shows the form of nonconformance to earnings management measures with honesty value in islam. putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 260 figure 2 non-compliance earnings management and honesty value (siddiq) actions earnings management conducted by managers can trigger the emergence of the nature of the hypocritical person due to a lack of gratitude to allah swt. syaiful (2017) explains that one of the goals of earnings management is utility maximization. this shows that managers earn earnings management earnings due to the lack of satisfaction of what has been obtained from the activities of the company. in addition, managers are also not satisfied with the earnings received and want more bonus if the company managed to have satisfactory performance. thus, managers make an earnings management effort to maximize utility. managers forget that the act of earnings management done has neglected the values of honesty and resulted in the nature of the hypocrites. actions earnings management conducted by managers can also trigger the emergence of the nature of the hypocritical person due to lack of faith in allah swt. scott (2015) states that earnings management is based on reasons to protect themselves by managers to deal with unexpected and incomplete conditions and difficulties in fulfilling contracts. it shows that actually manager’s action has a belief that everything that happens to man has been arranged by allah swt. managers should believe and believe that all affairs possessed are the will of allah swt and always ask for guidance to allah swt when experiencing difficulties over unforeseen events/conditions. this is in accordance with the word of allah in verse 86 of surah yusuf verse 86 and al baqarah verse 186 as follows: “he said, "i only complain of my suffering and my grief to allah, and i know from allah that which you do not know.” (qs yusuf: 86) “he said, "i only complain of my suffering and my grief to allah, and i know from allah that which you do not know.” (qs al baqarah: 186) both verses previous explain that allah swt always helps and grant every request of his servant. thus, managers do not have to worry and be afraid of all kinds of unexpected conditions or difficult conditions to achieve from contracts that have been made. managers also do not need to make an earnings management action that neglects honesty in the delivery of accounting earnings information to stakeholders, so included in the characteristics of people who are hypocritical. putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 261 earnings management and itsar characteristics earnings management by managers basically only aims to meet personal interests regardless of the interests of others. watts and zimmerman (1986) and scott (2015: 448-457) explain that earnings management is based on several motivations: bonus scheme, debt covenant, political cost, taxation motivation, ceo turnover, initial public offering (ipo). the six earnings management motivations show that many external parties / other parties whose interests are neglected by managers due to earnings management. the motivation of bonus schemes and ceo turnover is a motivation that focuses on maximizing the manager's personal utility and abandoning the interests of others, especially shareholders. furthermore, the motivation of debt covenants is the motivation of earnings management that ignores the interests of parties who provide debt to the company. finally, the motivation of political cost and taxation motivation and initial public offering (ipo) is the motivation of earnings management that neglects interests such as government and society. earnings management actions that do not care about the interests and only prioritize personal interests are not in accordance with islamic values. this is because the action of earnings management does not match the nature of itsar taught in islam. the word of allah swt in surah al-hashr verse 9 describes the nature of itsar as follows: “and [also for] those who were settled in al-madinah and [adopted] the faith before them. they love those who emigrated to them and find not any want in their breasts of what the emigrants were given but give [them] preference over themselves, even though they are in privation. and whoever is protected from the stinginess of his soul it is those who will be successful.” (q.s. al-hasyr: 9). the previous verse clearly indicates that itsar nature of putting other people's interests before self-interest is something that is advocated in islam. itsar properties must be done without expecting reward in any form (sincere). the explanation in the preceding paragraph clearly indicates that the managers' earnings management is clearly incompatible with islamic values. earnings management by managers has shown the appearance of a miserly nature, so managers no longer think about the negative impact of earnings management on the interests of others. the company's managers only think about the effort that earnings management that has been done to achieve the goals that have been set. unacceptable earnings management action because it only emphasizes the manager's personal interests and disregards the interests of others is also presented by mujianto who is an investment advisor. mujianto in khairani (2015) states that earnings management practices are unjustifiable and are corrupt because they are based on the fulfilment of personal interests to the exclusion of the interests of others. thus, the act of earnings management is true if it is said to be an action that violates its nature and not in accordance with islamic values. figure 3 shows the form of incompatibility of earnings management action with itsar nature in islam. putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 262 figure 3 non-compliance earnings management and itsar characteristics earnings management and goodness principle (halalan thayyiban) earnings management is basically also against the kosher (halalan thayyiban). earnings management conducted by managers eliminates the honesty aspect of the delivery of information that causes the users of financial statements to get misleading information, thus experiencing errors in decision making due to maximizing personal interests. earnings management uses unlawful and good actions to achieve the desired goals for misleading others, leaving aspects of honesty, and the interests of others. thus, earnings management by managers is not in accordance with islamic values that is kosher (halal and thayyib). islam teaches that every action must be guaranteed halal and good. this is in accordance with the word of allah in the surah an-nahl verse 114 as follows: “then eat of what allah has provided for you [which is] lawful and good. and be grateful for the favour of allah, if it is [indeed] him that you worship.” (q.s. annahl:114) the previous verse explains that all food eaten must come from sustenance that is lawful and grateful for the sustenance. earnings management by managers will cause the sustenance earned from the bonus earned and / or other income earned will be unlawful. this is because the sustenance earned from the action of earnings management is the sustenance obtained through a bad road that is misleading, deceiving, and harming others. thus, the food earned from money from earnings management is illegal food. earnings management by managers causes the acquired property to be illegimate (haram) and not good for life. impact of illicit treasures conveyed in the words of prophet muhammad saw conveyed in the hadith as follows: “whoever tries to find unlawful possessions, then if donated will not be accepted, whereas if he left it, it will add into hell.” (hr. ahmad) the previous hadith clearly implies that the forbidden treasure should be avoided. this is because unlawful possessions can not be sanctified in any way including alms. putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 263 unlawful possessions can also be a way to get to hell. thus, the act of earnings management as an act of haram and not thayyib is supposed to be abandoned so as not to be the starting point of the road to hell. figure 4 shows the form of incompatibility of earnings management action with the principle of thayyiban in islam. figure 4 non-compliance of earnings management and thayyiban halal principles earnings management through akhlakul karimah the explanation in the preceding sections shows that earnings management in conventional accounting is an act contrary to islamic values. earnings management in conventional accounting has contradicted the islamic values and principles because it provides misleading information, is one of the characteristics of the hypocrites, overrides the interests of others, and causes unlawful property. thus, earnings management with conventional principles is supposed to be abandoned. earnings management with the conventional principle is basically should be abandoned, but to make an entity can run with good performance also required a form of management of maximal profit. therefore, earnings management in accordance with islamic principles needs to be done. this is because the company can have a good performance but still in accordance with the values and principles of islamic teachings. earnings management can basically be in accordance with islamic values and principles by changing the form of actions taken. earnings management can be done by doing good and professional management of the company's operational activities so that the resulting performance will be as expected. professional principles in islamic teachings are known as judcious (itqon). abu daud's historical hadith explains the professional principles as follows: "verily god loves someone when doing something work, done professionally (itqon)" (hr albany). the previous hadith conveys that allah swt really enjoys people who work professionally (itqon). therefore, a manager who wants to succeed in managing a company must be done in a professional way. managers should not use earnings management that can make accounting information biased and result in mistakes in decision making. putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 264 figure 5 professionalism and akhlakul karimah source: norvadewi (2014) the manager can be said to be professional in islam if he has five characteristics, namely honest (siddiq), strong conviction (istiqamah), intelligent and wise (fathanah), trustworthy (amanah), and openness (tabligh). these five properties are basically a solution for managers to not have the desire to carry out conventional earnings management actions that are not in accordance with islamic teachings. the following figure presents the relationship between professionalism and behaviour that managers need to have to manage earnings in accordance with islamic sharia. figure 5 is that if you want to achieve professionalism in accordance with islamic shari'ah it should seek to bring closer ties that occur between the two circles of professionalism and akhakul karimah. the closer the connection occurs, the better the performance is. a manager who has the fifth akhlakul karimah is certainly going to conduct profit management activities that are not contrary to the teachings of islam. managers will not use accounting methods to provide misleading information and harming stakeholders for having siddiq, amanah, and tabligh properties. managers can also create and manage corporate profits well because it has the nature of fathanah and istiqamah. the manager knows what decisions to take in various conditions because of his intelligence, wisdom, and stance. thus, managers are able to produce good performance without having to change the real information by using accounting methods and misleading the stakeholders. conclusion this study aims to assess the earnings management from an islamic point of view. this study also aims to provide input on the form of earnings management that can be in accordance with islamic perspectives. the results of previous discussions indicate that basically earnings management is an action that is contrary to islamic values. this is because earnings management provides misleading and detrimental information to stakeholders, contrary to the values of honesty (siddiq), contrary to the value of caring (itsar), and contrary to the values of goodness (halalan thayyiban). therefore, earnings putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 265 management must be abandoned. managers can create good corporate performance through expected profit management through professionalism in accordance with islamic sharia. the manager must manage the expected earnings by having akhlakul karimah that is honest (siddiq), strong establishment (istiqama), intelligent and wise (fathanah), trustworthy (amanah), and openness (tabligh). thus, the actions taken by managers are not against islamic sharia and can still create good company performance. references al-qur’an al-karim davis‐friday, p., & frecka, t. (2002), what managers should know about earnings management — its prevalence, legality, ethicality, and does it work?, review of accounting and finance, 1(1), 57-71. https://doi.org/10.1108/eb026979 de angelo, l. (1986). accounting numbers as market valuation substitutes: a study of management buyouts of public stockholders. the accounting review, 61(3), 400–420. diamastuti, e. (2015). paradigma ilmu pengetahuan sebuah telaah kritis. jurnal akuntansi universitas jember, 10(1), 61-74. https://doi.org/10.19184/jauj.v10i1.1246 diana, b., & madalina, p. c. (2007). is creative accounting a form of manipulation? economic science series. annals of the university of oradea eisenhardt, k. m. (1989). agency theory: an assessment and review. the academy of management review, 14(1). 57-74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 hafni, d. a. (2012). praktik earnings management dalam perspektif etika syari’ah. ekonomika-bisnis, (3)2, 99-110. https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v3i2.2233 healy, p., & wahlen, j. (1999). a review of earnings management literature and its implications for standard setting. accounting horizons, 13(4), 365-383. https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365 holthausen, r. w., larke, k. m., sloan, r. g. (1995). annual bonus schemes and the manipulation of earnings. journal of accounting and economics, 19(1), 29-74. https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)00376-g ilmi, z. (2012). islam sebagai landasan perkembangan llmu pengetahuan dan teknologi. jurnal komunikasi dan sosial keagamaan, xv(1), 96–106. jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x kamel, h., & elbanna, s. (2010). assessing the perceptions of the quality of reported earnings in egypt. managerial auditing journal, 25(1), 45. https://doi.org/10.1108/02686901011007298 marzuqi, a. y., & latif, a. b. (2010). manajemen laba dalam tinjauan etika bisnis islam. jurnal dinamika ekonomi & bisnis, 7(1), 1-22 muliasari, i., & dianati, d. (2014). manajemen laba dalam sudut pandang etika bisnis islam. .jurnal akuntansi dan keuangan islam, 2(2), 157-182. https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.47 naim, a., & hartono. (1996). the effect of antitrust investigation on the management of earnings a further empirical test of political cost hypothesis. kelola, 13(5), 126— 141. norvadewi. (2014). profesionalisme bisnis dalam islam. mazahib, 13(2), 175-188. https://doi.org/10.1108/eb026979 https://doi.org/10.19184/jauj.v10i1.1246 https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v3i2.2233 https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365 https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)00376-g https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1108/02686901011007298 https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.47 putra & widyani highlighting earning management from islam perspective journal of accounting and investment, 2019 | 266 pourciau, s. (1993). earnings management and nonroutine executive changes. journal accounting and economics, 16(1-3), 317—336. https://doi.org/10.1016/01654101(93)90015-8 rahman, a. r., & ali, f. h. m. (2006). board, audit committee, culture and earnings management: malaysian evidence. managerial auditing journal 21(7), 783-804. https://doi.org/10.1108/02686900610680549 rosner, r. l. (2003). earnings manipulation in failing firms. contemporary accounting research, 20(2), 361-408. https://doi.org/10.1506/8evn-9krb-3ae4-ee81 scott, w. r. (2015). financial accounting theory seventh edition. prentice-hall subramanyam, k. (1996). the pricing of discretionary accruals. journal of accounting and economics, 22(2), 249-281. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(96)00434-x syaiful, m. (2017). management laba (earnings management) dalam tinjauan etika islam. ekomadania, 1(1), 28-56. syawal, a. (2016). sifatsifat fasik dalam al-qur’an. skripsi. universitas islam negeri alauddin makassar watts, r. l., & zimmerman, j. l. (1986). positive accounting theory. prentice-hall, englewood cliffs. zuhdi, r. (2007). telaah kritis atas compensation plan dalam manajemen laba (perspektif syari’ah). jurnal infestasi, 3(2), 90-127. https://doi.org/10.1016/0165-4101(93)90015-8 https://doi.org/10.1016/0165-4101(93)90015-8 https://doi.org/10.1108/02686900610680549 https://doi.org/10.1506/8evn-9krb-3ae4-ee81 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(96)00434-x jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 2, halaman: 110-125, juli 2012 110 akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah isma coryanata e-mail: ismacoryanata@yahoo.com fakultas ekonomi universitas bengkulu abstract this study examined influence of accountability, public participation, and public policy transparency on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control. the study sample was from kota bengkulu. thirty legislative participated in this study. hypothesis are tasted empirically used regression.the result of study indicated that, first, budgeting knowledge are statically significant, positive coefficient indicated that high budgeting knowledge so high budgeting control. second, all moderating variables were accountability, public participation, and public policy transparency had the relationship between budgeting knowledge and budgeting control. therefore this study sported anothetr studies before. keywords: accoutability, public participation, public policy, transparancy, budgeting knowledge, budgeting control. pendahuluan perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (good government governance). tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah. seiring dengan pp no 105/2000 yang diganti menjadi pp no. 58/2005 mensyaratkan perlu diperlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. salah satu agenda reformasi terse-but adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. implikasi positif dari berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak dprd, diharapkan dprd yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama kepala daerah (bupati dan walikota). dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyeleng-garaan pemerintah dengan mengedepankan akuntanbilitas dan isma coryanata, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi.... 111 transparansi. untuk mendu-kung akuntabilitas dan transparansi diperlukan internal control dan eksternal control yang baik serta dapat dipertanggung-jawabkan. sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. menurut peraturan pemerintah (pp) nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ang-garan menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemerikasaan terhadap pengelolaan anggaran. pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (pramono, 2002). faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. penelitian sejenis pernah dilakukan oleh andriani (2002) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. sementara pramono (2002) menyebutkan bahwa faktorfaktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (sdm) dan kurangnya sarana dan prasarana. penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh sopanah (2002). sopanah (2002) menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan apbd yang dilakukan oleh dewan. begitu juga ditemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat adanya hubungan signifikan terhadap pengawasan apbd yang dilakukan oleh dewan. sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. oleh karena belum ditemukannya variabel-variabel yang dapat berinteraksi antar pengetahuan anggaran dengan pengawasan yang dilakukan oleh dewan, membuat penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian andrini (2002) dan sopanah (2002) dengan menambahkan lagi variabel akuntabilitas sebagai variabel pemoderasi yang diharapakan akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan menguji apakah pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilias, partisipasi masyarakat dan transaparansi kebijakan public mempengaruhi pengawasan keuangan derah (apbd). penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait hubungan pengetahuan anggaran terhadap dewan dalam pengawasan keuangan daerah (apbd). selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada tidaknya pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 110-125, juli 2012 112 kebijakan publik akan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (apbd). tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengertian keuangan daerah dalam pasal 1 pp. no. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelengaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka apbd. pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (baswir, 1999). dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana “negara” dianologikan dengan “daerah”. hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (ichsan et.al, 1997). pengawasan keuangan daerah pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. pengawasan menurut keputusan presiden no. 74 tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal (16) me-nyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi). pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan apbd. pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (mardiasmo, 2001). pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan apbd, pengesahan apbd, pelaksanaan apbd, dan pertanggungjawaban apbd. alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawa-san apbd adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan apbd sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan apbd benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. isma coryanata, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi.... 113 pengetahuan dan pengawasan keuangan daerah dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargainning position dalam memproduk sebuah kebijakan. kapabilitas dan kemam-puan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya. beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (indradi, 2001; syamsiar, 2001; sutamoto, 2002, sopanah, 2002). hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. yudono (2002) mengatakan bahwa dprd akan mampu menggunakan hakhaknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h1: pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengawasan keuangan daerah adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partsipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (rubin, 1996). achmadi (2002) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut: h2: akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. h3: partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 110-125, juli 2012 114 transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah selain adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran , transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerntahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses. 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat. 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada public. menurut penulis asumsinya semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah apbd maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. sehingga hipotesis penelitiannnya adalah: h4: transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. model penelitian berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian seperti yang diajukan di atas, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 1): gambar 1 gambar 1. model peneltian metode penelitian populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah anggota dewan dprd di kota bengkulu. sampel penelitian ini adalah anggota dewan di komisi c dikarenakan di komisi ini sangat erat hubungannya dengan anggaran. data diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan (kuesioner) yang dibuat oleh sopinah (2002), kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan situasi dan teori yang terkait. penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung (kuesioner diantarkan langsung ke responden yang bersangkutan) untuk anggota pengetahuan dewan tentang anggaran pengawasan keuangan daerah (apbd)  akuntabilitas  partisipasi masyarakat  transparansi kebijakan publik isma coryanata, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi.... 115 dewan yang bertempat di kota bengkulu. kuesioner disebarkan sebanyak 30 eksemplar dikarenakan jumlah anggota dewan pada komisi anggaran di dprd di kota bengkulu berjumlah 30 orang. untuk melengkapi data tentang karakteristik responden, berikut disajikan data deskriptif dalam tabel 1 tabel 1. statistik deskriptif responden keterangan jumlah persentase jenis kelamin  pria  wanita 27 3 90% 10% pendidikan  sma  s1  s2  paket c 10 17 1 2 30% 61% 3% 6% sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan validity and reliability test atas data tersebut. uji ini dilakukan untuk mengetahui akurasi dan konsisten data yang dikumpulkan dari penggunaan pengukuran (huck dan cormier, 1996; hair, 1995). setelah dilakukan validity and reliability test, barulah diadakan pengujian asumsi klasik. pengujian validitas dan reliabilitas uji validitas bertujuan untukmengukur kualitas instrumen yang digunakan, dan menunjukkan tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (hair et al., 1998). pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. data yang dapat dilakukan analisis faktor bila kaiser’s msa di atas 0,5 (kaiser & rice, 2974) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki factor loading di atas 0,40 (chia, 1995). uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach alpha untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. instrumen dikatakan reliable apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0.5 (nunally, 1967). hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas terlihat pada tabel 2 di bawah ini. tabel 2. hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari table 2 terlihat bahwasanya semua variabel yang akan diuji, telah valid dan reliabel. dengan demikian semua item pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini. variabel cronbach alpha kaiser’s msa factor loading pdta pkd pm akt tkp 0.666 0.775 0.665 0.774 0.774 0.562 0.513 0.531 0.533 0.513 0.594– 0.741 0.452 – 0.998 0.639 – 0.996 0.639 – 0.996 0.639 – 0.996 jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 110-125, juli 2012 116 identifikasi dan pengukuran variabel variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen. variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik. dan sebagai variabel dependen adalah pengawasan keuangan daerah (apbd). pengetahuan anggaran pengetahuan adalah persepsi responden tentang anggaran (rapbd/apbd) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. partsipasi masyarakat partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentu strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. akuntabilitas akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (dewan/agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengung-kapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat/principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. transparansi kebijakan publik transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. pengawasan keuangan daerah pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasn pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (apbd). pengukuran variabel masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (ss=sangat setuju), 4 (s=setuju, 3 (tt=tidak tahu, 2 (ts=tidak setuju), dan 1 (sts=sangat tidak setuju) metode analisis alat analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis berganda (multiple regression). pengolahan data dilakukan dengan spss versi 10 for windows. pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterprestasikan dengan tepat. persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 1) untuk menguji hipotesis 1 (h1) y = α + β1x1 + e………….(1) dimana: y = pengawasan keuangan daerah (apbd) α = konstanta x1 = pengetahuan dewan tentang anggaran isma coryanata, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi.... 117 2) untuk menguji hipotesis 2 (h2) y = α + β1x1 + β2x2 + β3 x1x2 + e………….(2) dimana: y = pengawasan keuangan daerah (apbd) α = konstanta x1 =pengetahuan dewan tentang anggaran x2 = partisipasi masyarakat x2 = interaksi antara x1 dan x2 β1 β2 β3 = koefisien regresi 3) untuk menguji hipotesis 3 (h3) y = α + β1x1 + β4x3 + β5 x1x3 + e………….(3) dimana: y = pengawasan keuangan daerah (apbd) x3 = akuntabilitas x1, x3 = nteraksi antara x1 dan x3 β4 β5 = koefisien regresi 4) untuk menguji hipotesis 4 (h4) y = α + β1x1 + β6x4 + β7 x1x4 + e………….(4) dimana: y = pengawasan keuangan daerah (apbd) x4 = transparansi kebijakan public x4 = interaksi antara x1 dan x4 β1 β6 β7 = koefisien regresi analisis data statistik deskriptif analisis data didasarkan dari jawaban responden yang terkumpul sebanyak 30 responden. dari data yang diperoleh maka dapat diketahui statistik deskriptif seperti tampak pada tabel 3. tabel 3. statistik deskriptif variabel penelitian variabel n kisaran teoritis kisaran aktual rat-rata standar deviasi pkd pdta pm tkp akt 30 30 30 30 30 12 – 60 4 – 20 7 – 35 5 – 25 5 25 2,83 – 4,67 3,00 – 4,75 2,71 – 4,71 2,80 – 4,60 2,80 – 4,60 3,936 3,950 3,942 4,013 4,006 0,428 0,432 0,538 0,495 0,507 dari statistik deskriptif di atas tampaklah bahwasanya semua variabel berada pada nilai rata-rata 3 dan 4 dan ini menunjukkan bahwa responden banyak yang setuju dari item-item pertanyaan yang peneliti ajukan. pengujian asumsi klasik pengujian multikolinearitas multikolinearitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model yang diteliti (damodar, 1995). multikolinearitas akan mengakibatkan koefisien regresi tidak pasti atau mengakibatkan kesalahan standarnya menjadi tidak terhingga sehingga menimbulkan bias spesifikasi. hair et al. (1995) menawarkan cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas ini, yaitu dengan melihat besarnya nilai tolerance value (vif). apabila nilai vif jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 110-125, juli 2012 118 < 10 dan nilai tolerance mendekati angka satu, ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. ringkasan hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4. tabel 4. hasil pengujian multikolinearitas persamaan collinearity statistics keterangan tolerance vif 1. y = α+β1x1+ e 2. y = α+β1x1+β2x2+β3 x1x2+e 3. y = α+β1x1+β4x3+β5 x1x3+e 4. y = α+β1x1+β6x4+β7 x1x4+e 1,000 0,234 0,177 0,105 1,000 4,255 8,320 2,175 bebas bebas bebas bebas dari tabel 4 dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi multikolinearitas. pengujian kenormalan data pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan kolmogorof-smirnof pada alpha sebesar 5%. jika nilai signifikansi dari pengujian kolmogorof-smirnof lebih besar dari 0.05 berarti data normal hasil dan pembahasan model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan regresi berganda yang disesuaikan pada variabel moderatingnya. dari hasil analisis korelasi ditemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran (x1), partsipasi masyarakat (x2), transparansi kebijakan publik (x3), dan akuntabilitas (x4) dengan pengawasan keuangan daerah (y) pada tingkat signifikansi 1% (p≤0,01) dengan koefisien korelasi 0,850; 0,933; 0,916; dan 0,913. hal ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif antara pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partsipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik dengan pengawasan keuangan daerah. semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan keuangan daerah. pengujian hipotesis (1) tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. hasil analisis regresi untuk model (1) tersaji dalam tabel 5. pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran (r2) sebesar 72,30% dengan nilai f = 72,975 dan signifikan pada p = 0,000. menurut hasil analisis pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.608 dengan tingkat signifikan pada p = 0,000 yang artinya adanya pengaruh yang kuat antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. dengan demikian hipotesis (1) yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran isma coryanata, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi.... 119 berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan derah dapat diterima. pengujian hipotesis (2) tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. hasil analisis regresi untuk model (2) tersaji dalam tabel 6. pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran dan juga dipengaruhi oleh akuntabilitas (r2) sebesar 87,40% dengan nilai f = 60,166 dan signifikan pada p = 0,000. menurut hasil analisis hubungan antara akuntabilitas dengan pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.149 dengan tingkat signifikan pada p = 0,000 yang artinya akuntabilitas mempunyai pengaruh pemode-rasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. dengan demikian hipotesis (3) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dapat diterima. pengujian hipotesis (3) pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. hasil analisis regresi untuk model (3) tersaji pada tabel 7. pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran dan juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat (r2) sebesar 87,70% dengan nilai f = 61,725 dan signifikan pada p = 0,000. menurut hasil analisis, hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.072 dengan tingkat signifikan pada p = 0,000 yang artinya partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. dengan demikian hipotesis (2) yang menya-takan bahwa partisipasi masyarakat berpe-ngaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak dapat ditolak. tabel 5. hasil pengujian hipotesis 1 simbol variabel koefisien beta nilai koefisien standar error t value p x1 pdta β1 0,843 0,099 8,543 0,000 konstansta α 0,608 0,392 1,552 0,000 r2 = 72,30 % f = 72,975 p = 0,000 n= 30 ts = tidak signifikan jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 110-125, juli 2012 120 tabel 6. hasil pengujian hipotesis 2 simbol variabel koefisien beta nilai koefisien standar error t value p x1 pdta β1 -0,293 0,584 -0,295 0,000 x3 akt β 4 0,026 0,500 0,053 0,000 x1 x3 pemoderasi β5 0,149 0,139 1,071 0,005 konstansta α 2,598 2,010 1,292 0,000 r2 = 87,40% f = 60,166 p =0 00 n= 30 ts = tidak signifikan tabel 7. hasil pengujian hipotesis 3 simbol variabel koefisien beta nilai koefisien standar error t value p x1 pdta β1 -0,157 0,580 -0,270 0,000 x2 pm β 2 0,389 0,489 0,794 0,000 x1 x2 pemoderasi β 3 0,072 0,136 0,532 0.004 konstansta α 1,876 1,968 0,953 0,005 r2 = 87,70 % f = 61,725 p =0,000 n= 30 ts = tidak signifikan tabel 8. hasil pengujian hipotesis 4 simbol variabel koefisien beta nilai koefisien standar error t value p x1 pdta β1 -0,233 0,576 -0,405 0,000 x4 tkp β 6 0,101 0,497 0,203 0,000 x1 x4 pemoderasi β 7 0,134 0,1381 0,970 0,000 konstansta α 2,312 1,993 1,160 0,000 r2 =87,80 f = 62,54 p =0,000 n= 30 ts = tidak signifikan pengujian hipotesis (4) tujuan pengujian ini adalah untuk melihat apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. hasil analisis regresi untuk model (4) tersaji pada tabel 8. pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran dan juga dipengaruhi oleh transparansi kebijakan publik (r2) sebesar 87,80% dengan nilai f = 62,54 dan signifikan pada p = 0,000. menurut hasil analisis hubungan antara tranparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.134 dengan tingkat signifikan pada p = 0,000 yang artinya transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh memoderasi terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. dengan demikian hipotesis (4) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dapat diterima. isma coryanata, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi.... 121 penutup dari hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan dprd di kota bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat signifikan 0,000. ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan terhadap keuangan daerah nantinya. selain pengujian dilakukan dengan regresi sederhana, peneliti juga menggunakan regresi berganda untuk melihat bagaimana pengetahuan dewan terhadap anggaran jika dipengaruhi dengan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengwasan keuangan daerah. hasilnya menunjukkan bahwa semua variable yang peneliti turunkan yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta akuntabilitas, yang disebut dengan variabel pemoderasi, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan dengan tingkat signifikan 0,000. semua hipotesis yang peneliti ajukan, semuanya diterima dengan tingkat signifikan 0,000. hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi semua anggota dewan bahwsanya betapa pentingnya penge-tahuan tentang anggaran dalam rangka pengawasan keuangan daerah. sehingga pada saat penyusunan/penyetujuan suatu anggaran khususnya keuangan daerah nantinya, benarbenar bisa lebih akurat, akuntable serta transparansi pada publik. hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan pada literatur-literatur maupun penelitian yang berhubungan dengan keuangan daerah dan akuntansi sektor publik yang ada di indonesia. selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya, khususnya yeng berhu-bungan dengan faktor-faktor kontijensi yang mempengaruhi hubungan penge-tahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. daftar pustaka achmadi, a., m. mahmuddin., s. rusmiyatri., dan sonny. 2002. good governance dan penguatan instistusi daerah, masyarakat transparansi indonesia, jakarta. andriani, r. 2002. pengaruh pengetahuan dan rpps terhadap peranan dprd se-propinsi bengkulu, interest, bengkulu. alamsyah. 1997. mekanisme pengawasan apbd di kabupaten sleman, tesis, yogyakarta. ichsan, m. r. 1997. administrasi keuangan daerah: pengelolaan dan penyusunan apbd, malang: brawijaya universty pers. republik indonesia. 2001. undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, bandung: citra umbara. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 110-125, juli 2012 122 _________. 2001. undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, bandung : citra umbara. republik indonesia. 2001. undang-undang no. 105 tahun 1999 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, bandung: citra umbara. republik indonesia. 2001. undang-undang no.108 tahun 1999 tata cara pertanggungjawaban kepala daerah, bandung: citra umbara. rubin, i. 1996. budgetting for accountability: municipal budgetting for the 1990s, jurnal public budgetting& finance, summer. sjamsudin, s. 2001. hubungan kualitas anggota dprd terhadap partsipasinya dalam proses kebijakan daerah di kabupaten, laporan penelitian dalam jurnal ilmiah sosial, malang. sopanah. 2002. pengaruh partsipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, makalah symposium nasional akuntansi v, semarang lampiran kuesioner penelitian mohon bapak/ibu menjawab dengan memberi tanda silang (x) pada salah satu pilihan dari ss (5) hingga sts (1) terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini: pengetahuan dewan tentang anggaran no pernyataan ss s tt ts sts 1 saya mengetahui bagaimana cara penyusunan apbd 2 pelaksanaan apbd yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat saya pahami 3 jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan apbd, saya mengetahui 4 saya mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek isma coryanata, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi.... 123 partisipasi masyarakat no pernyataan ss s tt ts sts 1 menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum apbd 2 kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan proioritas apbd 3 bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun apbd 4 masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran 5 saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan apbd 6 saran dan kritik darimasyarakat saya kira dapat dijadikan pertimbangan untuk merivisi anggaran 7 jika terjadi perubahan kebijakan dalam apbd biasanya dewan mensosialisasikan dalam masyarakat transparansi kebijakan publik no pernyataan ss s tt ts sts 1 menurut saya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi 2 selama ini menurut saya masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran 3 laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini sudah tepat waktu 4 bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat 5 adanya system pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 110-125, juli 2012 124 pengawasan keuangan daerah no pernyataan ss s tt ts sts 1 saya terlibat dalammemberikanmasukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum apbd 2 analisis politik saya lakukan dalam rangka menyusun apbd 3 bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun apbd 4 saya terlibat dalam pengesahan apbd 5 saya dapat menjelaskan tentang apbd yang telah disyahkan 6 saya merasa pengesahan apbd sudah memenuhi azaz transparansi 7 saya terlibat dalam memantau pelaksanaan apbd 8 saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif 9 saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran 10 saya meminta keterangan atasa laporan pertanggungjawaban (lpj) apbd yang disampaikan bupati/walikota 11 saya menanyakan lpj apbd jika terjadi kejanggalan 12 jika ada kejanggalan dalam lpj apbd saya kira hanya karena ketidakcermatan dalam menghitung nota anggaran akuntabilitas no pernyataan ss s tt ts sts 1 saya merasa perlu untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab saya kepada masyarakat 2 menurut saya masyarakat mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang telah diamanahkan kepada anggota dewan isma coryanata, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi.... 125 3 saya perlu meminta pertanggungjawaban jika terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran dari bupati/walikota 4 saya merasa dprd sekarang telah akuntable 5 menurut saya akuntabilitas sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja dari suatu lembaga terutama dprd data demografi (mohon diberi tanda silang (x) dan juga isilah sesuai dengan data pribadi bapak/ibu: 1. umur…………………..tahun 2. jenis kelamin: pria wanita 3. pendidikan terakhir: s1 s2 s3 4. jabatan di organisasi…………………………………. 5. lamanya di jabatan sekarang……………………… tahun 6. lamanya bekerja di organisasi ini………………….tahun journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market gerrinko giffari wurintara 1 * and hamidah 2 abstract: research aims: sloan (1996) finds that investors mispriced the stock. they could not detect differences in earnings persistence. such a phenomenon is called an accrual anomaly. this study aims to find out the existence of accrual anomalies in the indonesian capital market. design/methodology/approach: the accrual anomaly phenomenon is supported by testing whether there is a negative effect between accrual and abnormal returns. the research sample consisted of manufacturing companies from 2014 2017, which were tested using the ordinary least square. research findings: first, the results show that the company’s accrual rate negatively influenced the abnormal returns, both before and after the use of control variables. second, this article also discovered that companies having low accrual rates were consistent over four years and had greater returns compared to companies with high accrual rates. theoretical contribution/ originality: this article contributes to financial literacy and accounting, especially to the theory of efficient market hypotheses. there was evidence of accrual anomalies indicating that the indonesian capital market was inefficient. practitioner/policy implication: indeed, the results of this study contribute to investors and financial analysis to consider and reevaluate their long-term investment strategies in purpose to avoid mispricing in the earnings component. research limitation/implication: this research is inseparable from limitations, one of which is the presence of shares that were not actively traded in the study sample. second, this article only used a sample of companies that did not experience a loss. keywords: anomaly accrual; abnormal return; accrual introduction accounting and financial literature shows that the magnitude of the accrual component (cash flow) in earnings is negatively correlated with future stock returns (koerniadi & tourani-rad, 2007). this anomalous phenomenon occurs because the investors only considered current earnings in decision making, which then resulting in stock price misprincing (toha & harahap, 2014). however, the market is unaware that there are differences in persistence between the accrual component and the cash flow from reported net income (koerniadi & tourani-rad, 2007; sloan, 1996; toha & harahap, 2014). affiliation: department of accounting, faculty of economy, university of airlangga, surabaya, indonesia. *correspondence: gifarigerinko@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102152 citation: wurintara, g. g. & hamidah. (2020). the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market. journal of accounting and investment, 21(2), 334-345. article history received: 27 april 2020 reviewed: 4 may 2020 revised: 8 may 2020 accepted: 12 may 2020 mailto:gifarigerinko@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8695 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 335 the cash flow component has a more substantial persistence than the accrual component (barth & hutton, 2004; bradshaw, richardson, & sloan, 2001; sloan, 1996). sloan (1996) argues that the accrual recording process is fragile to earnings management fraud because recording and decision making can be based on management’s view. thus, management can manage income broadly, based on their needs. the accruals method provides respite in the claiming timing of both revenues and expenses. this accrual method causes the accrual earnings component to have weak persistence compared to the cash component because it does not reflect the company’s full capacity (collins & hribar, 2000; kim, kim, kwon, & lee, 2015; koerniadi & touranirad, 2007; park, han, lee, & kim, 2018; sloan, 1996; toha & harahap, 2014). when the current year’s earnings contain a high accrual component (cash flow), the earnings persistence becomes low (high). the low (high) persistence produces lower (higher) profit in the future if it is compared with the investor’s expected profit. consequently, the investor negatively (positively) reacts to company stocks (toha & harahap, 2014). therefore, the investor who ignores the difference in profit persistence will cause the share highly accrual (overvalue) or lowly accrual (undervalue) (koerniadi & tourani-rad, 2007). sloan (1996) introduces the first accrual anomaly phenomenon. he discovers that shares with low accrual (high) produce positive (negative) abnormal returns in the future. then, the application of the accrual strategy in the portfolio produces a yearly significant abnormal return score of 10.4%. the abnormal return happens because the accruals and cash flows are negatively correlated. sloan (1996) argues that cash flow anomalies and anomalies exist side by side. on the one hand, investors tend to give excessive valuations (overprice) to companies having high accruals. on the other hand, they give undervaluations (underprice) to companies having low accruals. it causes the stock price to be corrected in the future (toha & harahap, 2014). companies having high prices will decrease because their performance cannot answer the expectations of market participants, whereas companies with low prices will increase their stock prices as the performance produced in the future exceeds the expectations of market participants. thus, due to the correction, an abnormal return occurs in consequence of the mispricing of the stock price in the previous period (toha & harahap, 2014). various countries have studied the phenomenon of accrual anomalies. some researchers found that anomalies occurred in european countries, australia, germany, and the united kingdom (ali & gurun, 2009; beer, hamdi, & zouaoui, 2018; clinch, fuller, govendir, & wells, 2012; kaserer & klingler, 2008; li, niu, zhang, & largay iii, 2011; papanastasopoulos, 2017; park et al., 2018). several literary studies have found accrual anomalies in indonesia, turkey, and china but with a not too large degree of magnitude (li et al., 2011; ozkan & kayali, 2015; toha & harahap, 2014). other studies found that accrual anomalies were not detected in some developing countries such as india, brazil, and new zealand (cupertino, martinez, & costa jr, 2012; koerniadi & tourani-rad, 2007; sehgal, subramaniam, & deisting, 2012). pincus, rajgopal, and venkatachalam (2007) argue that differences of the legal system between countries wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 336 adhering to common law and those adhering to code law cause of different results of accrual anomalies in various countries. the accrual anomaly phenomenon is an essential study because it can provide benefits for investors to evaluate their investment strategies and decisions to be more accurate. however, literacy studies about accrual anomalies in indonesia are still limited. one of them is conducted by toha and harahap (2014). they found accruals anomaly in indonesia, but the anomaly was different from that existing in america that was consistent for 30 years. this study is different from that conducted by toha and harahap (2014) as it explores the existence of accrual anomalies in the period after applying the ifrs in indonesia. the ifrs application can improve the quality of financial statement information and reduce asymmetry information (edvandini, subroto, & saraswati, 2014). the difference quality of financial statement information after the application of ifrs may have an impact on the earnings component quality, which is closely related to the accrual anomalies phenomenon. therefore, the phenomenon of accrual anomalies after the application of ifrs is crucial to study. second, this article used the ordinary least square (ols) regression to test the mispricing of the accrual component. the usage of this method was based on findings from kraft, leone, and wasley (2007). the majority of accrual anomaly research utilized the miskins test (mt) to explore the phenomenon of accrual anomalies. however, kraft et al. (2007) show that the use of mt ignores several explanatory variables that might affect the determination of accrual mispricing. therefore, the phenomenon of accrual anomalies is often lost when the researcher conducts accrual anomaly testing by involving explanatory variables. kraft et al. (2007) argue that ols is equivalent to mt when testing the market pricing accounting figures. hence, kraft et al. (2007) suggest considering the use of ols if it is compared to mt because ols offers some advantages in accounting research settings. this study involved accruals, cfo, and some control variables in determining the existence of accrual mispricing. therefore, the use of ols was considered more appropriate than the mishkin test. based on these two motivations, this study aims to explore the existence of the accrual anomaly phenomenon in the indonesian capital market. its existence indicates whether the investors in indonesia make mistakes or not in interpreting the company’s earnings information. practically, this study provides benefits to investors in evaluating their investment strategies based on the research findings. theoretically, this article contributes to the extends the efficient market hypothesis theory discussion in the indonesia study context. the current study provides evidence that accrual anomalies occurred to indicate the inefficient indonesian capital market. literature review and hypotheses development the efficient market hypothesis states that an efficient market is a condition when the market price of a security can reflect accessed or available information (fama, 1970). fama (1970) classifies efficient markets into three types, namely wear, semi-strong, and wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 337 strong forms. first, the market is said to be efficient in a weak form if the price of securities contained in the market can reflect past information that has been published. second, the market is said to be efficient in the form of half strong if the price of a company’s securities can reflect all past information plus new information that is published. third, the market is stated to be efficient in a strong form if the price of a company’s securities can reflect all information, including private information about the company. this research utilized past information regarding the company’s past accrual level to determine whether or not it would correct the stock price in the future. therefore, this research examined a weak-form efficient market in indonesia. previous literature considers that the cash flow component has a stronger persistence than accrual earnings because it tends to be free from the element of earnings management (collins & hribar, 2000; koerniadi & tourani-rad, 2007; sloan, 1996). some previous studies found that anomalies occurred in european countries, australia, germany, and england (ali & gurun, 2009; beer et al., 2018; clinch et al., 2012; kaserer & klingler, 2008; li et al., 2011; papanastasopoulos, 2017; park et al., 2018). several studies have discovered accrual anomalies in indonesia, turkey, and china but with a not too large degree of magnitude (li et al., 2011; ozkan & kayali, 2015; toha & harahap, 2014). ozkan and kayali (2015) and li et al. (2011) uncovered that accrual anomalies were detected clearly when loss companies were excluded from the study. this article tries to provide an examination of the phenomenon of accrual anomalies in indonesia’s capital market by excluding companies suffering losses. thus, it is suspected that accrual anomalies will be detected more clearly. sloan (1996) argues that investors are fixated on reported earnings without selecting the different persistence is from the earnings component. sloan (1996) is known as the earnings fixation hypothesis. sloan (1996) further argues that the accrual recording process is fragile to earnings management fraud because recording and decision making can be based on management’s view. thus, management can manage income broadly, based on their needs. the accruals method provides respite in the claiming timing of both revenues and expenses. this accrual method causes the accrual earnings component to have weak persistence compared to the cash component because it does not reflect the company’s full capacity (collins & hribar, 2000; kim et al., 2015; koerniadi & tourani-rad, 2007; park et al., 2018; sloan, 1996; toha & harahap, 2014). sloan (1996) shows that the persistence of the accrual component is lower than the cash component. however, investors fail to realize this component. the investors only focus on overall profits and ignore the potential impact contained in this persistence difference. companies with high accruals and low cash flow will have low earnings persistence. the results of the research show that low (high) stock shares produce positive abnormal returns (negative), and trading strategies based on the company’s accruals produce a significant annual abnormal return of 10.4%. this result indicates that accruals and cash flows are negatively correlated (sloan, 1996). sloan (1996) also found that the accrual component was negatively correlated (positively) with future stock returns and statistically significant. it indicates that the accrual component is a crucial thing causing stock valuation errors by investors (forecast error), too high wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 338 optimism for future earnings (companies with high accruals) is a form of weighting or wrong valuation. the negative effect between accounting accruals and abnormal returns occurred because the investors ignored the differences in the persistence of the earnings component. conversely, companies having high cash flow and low accruals will have high earnings persistence. high (low) earnings persistence will determine the success (failure) of the company facing investors’ expectations. investors will react positively (negatively) to success (failure) through the price of a company’s securities in the capital market. the efficient market hypothesis (emh) assumes investors as elements always acting rationally in responding to the information. the responding information rationally causes the price of a security to reach a new equilibrium point when the market receives new news. however, the investor failure in anticipating the differences persistence of earnings components and focus on earnings cause them to react improperly. they tend to overvalue the high-priced companies and undervalue the low-priced companies, causing anomalies and mispricing of stock prices. thus, the hypothesis in this article is proposed as follows. h1: the accrual earnings component has a negative effect on abnormal returns. research method this research was conducted on manufacturing companies listed on the indonesian stock exchange during 2014 to 2017 (four research periods). manufacturing companies are considered to have complexity compared to service or trading companies. thus, flexibility in accrual recognition is more complex, making it appropriate to be used as a research object about accrual anomalies. the sampling criteria are as follows. first, the sample companies must be consecutively listed on the stock exchange from 2014-2017. it was used for the calculation needs of operational variables. second, to avoid the effects of too extreme returns due to price changes due to adjustments from corporate actions, the companies carrying out stock split and reverse stock during the study period were excluded from the sample. third, based on the results of the study ozkan and kayali (2015) and li et al. (2011), new accrual anomalies can be detected when loss companies are excluded from the study sample. table 1 sohws the research sample calculation. table 1 research sample data sample total manufacturing companies were successively listed on the indonesia stock exchange 2014-2017 532 manufacturing companies conducting stock split/reverse during the study period (108) companies experiencing loss in the 2014-2017 period (106) the total sample of companies during the study period 318 wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 339 the dependent variable in this study was the abnormal return (y). abnormal return is the advantage of returns occurring against normal returns (jogiyanto, 2015). the abnormal return in this study was measured using buy and hold abnormal return (bhar). therefore, bhar was be calculated using the following formula (barber & lyon, 1997). (1) note: bhar : buy and hold abnormal return rit : the actual return occurring on the shares “i” period in tmonth. rmt : market returns occurring in the t-period. σt : number of t-periods. while, the market returns are returns on portfolio groups formed based on their respective sizes (koerniadi & tourani-rad, 2007; toha & harahap, 2014). the independent variable in this study was the accruals component of earnings (x). the accrual earnings component is the profit generated from accounting policies to recognize an economic transaction as profit (both income and expenses) without cash flow (toha & harahap, 2014). the cash component of income is the difference between net income and the accrual income component (sloan, 1996). the accrual component in this article was alternated using traditional accruals, with the following measurements. (2) the authors considered many factors that might affect the value of the company. then, in the existence of an accrual anomaly testing, several control variables were used, namely size, book to market ratio, and cash from operation (cfo). the selection of control variables was based on a prior study regarding anomaly accruals. it is intended that the effect of the independent variable on the dependent variable is not biased projected, as measured by size (sloan, 1996), bm and cfo (koerniadi & tourani-rad, 2007) by the following formula. (3) (4) (5) data analysis can be assisted by statistical software, namely spss 22. there were two stages of data analysis used in this study, namely (1) descriptive statistical testing, (2) regression analysis testing. then, the research hypothesis determined whether investors wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 340 in the indonesian capital market mispriced the accruals earnings component. the multiple ols regression testing (with control variables) was carried out to test the hypothesis with the following model. based on the two hypotheses, the research model was arranged as follows. (6) hypothesis testing was done by using the equation model (8). the null hypothesis criteria (ho) and the alternative hypothesis (ha) declared ho is accepted if β_1 ≥ 0, while the alternative hypothesis is accepted if ha: β_1< 0. result and discussion descriptive statistical analysis showed that the variable y (abnormal return) had a mean of -,017 (refer to table 2). from the mean score of this variable, the company used in the study produced a negative abnormal return. by considering the average distribution of the score of the accrual variable, it can be concluded that the study sample was dominated by companies with negative accruals or low accruals. the size control variable showed the sample showing an equal distribution as the mean of this variable was also around the middle. the bm variable had a mediocre mean score company, and the means showed that the sample of the research had a book score of 1,628 times greater than its market value. the cfo control variable showed that the average company used as a sample had a total cfo of 7.5% of the total net income. table 2 descriptive statistical analysis variable n minimum maximum mean bhar 318.000 -1.576 7.305 -0.017 acc 318.000 -0.219 0.315 -0.012 size 318.000 30.535 40.403 34.937 bm 318.000 -0.002 91.157 1.628 cfo 318.000 -0.314 0.571 0.075 table 3 shows the results of hypothesis testing without using control variables. the results of regression analysis testing without using control variables showed that the accruals had a negative coefficient score (below 0) equal to -1.31432, with a p-value of 0.0739. the score indicates that the company’s accruals have supported having a significant negative effect on the company’s abnormal returns. however, to ensure the results of the study, a regression test using control variables was also carried out. the test aimed to find out whether the negative effect of accruals on abnormal returns will disappear if company size, market value, and company cfo are controlled. then, the results can be seen in table 4. wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 341 table 3 regression analysis without control variables variable coefficient t-statistic p-value (constanta’s) -0.03276 -0.63064 0.52873 accruals** -1.31432 -1.79317 0.07390 r square 0.00700 f statistic 3.25100 f significance** 0.07400 the results of the regression analysis in table 4 represent a regression between independent variables (accruals) and the control variables (size and bm) toward the dependent variable (abnormal return). the model formed together with the control variable had a significance score of 0.138 (significant with a degree of confidence of 15%). it means that the model forming the independent variable, together with the control variable, was feasible. then, hypothesis testing using the control variable showed that the effect of the independent variable (accrual) could negatively affect the dependent variable (abnormal return). the test result showed a negative coefficient score of -2.250, as well as a p-value significance that increased by 0.023. an increase in p-value indicates that the effect of accruals on abnormal returns is more substantial when tested with control variables. therefore, the effect of negative accruals on actual abnormal returns was not caused by differences in company characteristics or market value or other impacts. table 4 regression analysis with control variables variable coefficient t-statistic p-value (constanta’s) 0.23200 0.24500 0.80700 accruals*** -2.25000 -2.28600 0.02300 size -0.00600 -0.20800 0.83500 bm -0.00800 -1.04800 0.29600 cfo -1.07800 -1.39800 0.16300 r square 0.00941 f statistic 1.75300 f significance 0.13800 furthermore, the portfolio returns were compared between companies with low accrual rates and companies with high accrual rates in purpose to strengthen confidence regarding the existence of anomalous accrual phenomena in the indonesian capital market. the phenomenon of accrual anomalies can be concluded if there is a negative influence between the accrual level of the company and abnormal returns. this phenomenon indicates that investors are mispricing the accrual component. the mispricing of the accrual component can also be found, if the companies with high accrual rates considered as undervalued by investors have a greater return compared to companies with high accrual rates considered as overvalued by investors. to examine the statement, this article conducted a different test on the company’s abnormal returns with low accrual rates and high accrual rates, with the following results. wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 342 table 5 testing of low accrual and high accrual portfolios years low accruals high accruals t-statistic all** 0.04539 -0.12002 0.06300 2014 -0.06601 -0.10905 0.55700 2015*** 0.10513 -0.31102 0.01200 2016 0.04090 -0.02162 0.84400 2017 0.10162 -0.08415 0.16700 table 5 shows that overall companies with low rate accruals always produced greater returns than companies with high accruals, and the difference was significantly supported with a p-value of 0.063. then, if the low accrual and high accrual portfolios were compared per year, each year, the low accrual portfolio had a greater return than the high accrual portfolio. however, statistically, only in 2015, the p-value was concluded to be significant of 0.012. thus, based on the results of the regression test in tables 3 and 4, it is concluded that accruals had a negative influence on abnormal returns. it means that the lower level of the company’s accruals will produce higher abnormal returns. conversely, the higher the accrual rate, the smaller the abnormal return produced. this situation indicates that investors in indonesia are likely to make mistakes in investment decision making. investors tend to overvalue companies with high accrual rates and underestimate the potential of low accrual level companies. then, they were unaware of the impact of differences in persistence contained in the earnings component. the comparison of portfolio tests in table 5 found that companies with low accrual rates had higher returns compared to companies with high accruals. thus, it strengthens the evidence that investors mispriced the components of accrual earnings. the hypothesis in this study was accepted, meaning that the phenomenon of accrual anomalies existed in the indonesian capital market. the investors in the indonesian capital market were likely to misprice the accrual component. the mispricing happened because investors focused only on earnings without considering the potential for differences persistence of earnings components, leading to the emergence of accrual anomalies. such a phenomenon indicates the inefficient indonesian capital market. pincus et al. (2007) state that accrual anomalies correlate with the use of extensive accrual accounting, common law traditions, weak investor protection, and capital markets with a low concentration of share ownership. first, in line with pincus (2007), it may be that the adoption of ifrs, which emphasizes more on the principle-based, might cause wider accounting accrual flexibility than the previous standard. it is also consistent with the findings of kaserer & klinger (2008), revealing that accrual anomalies occurred in companies presenting their financial statements under ifrs or us-gaap, whereas anomalies were not detected in companies complying with german gaap. second, in line with pincus et al. (2007) stating that accrual anomalies might be triggered by a rating of weak investor protection and the use of a common-law system. referring to leuz, nanda, and wysocki (2003) and putra (2016), indonesia had a low level of investor protection. leuz et al. (2003) in their study, compared investor wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 343 protection in various countries in the world. in their study, indonesia was classified as a country with low investor protection, based on the category of investor legal protection, capital market developments, and ownership concentrations. meanwhile, putra (2016) argues that based on investor legal protection and information protection through disclosure, indonesia is considered weak compared to countries such as the united states, the united kingdom, and japan. third, it is slightly different from pincus et al. (2007), who found that accrual anomalies were found in countries that adopted a common law system compared to code law. this article discovered that indonesia, which adopted a code law system, also experienced the phenomenon of anomaly accruals. this difference might occur because indonesia still uses broad accrual accounting standards, and weak investor protection, as explained in the first and second points. fourth, it is different from previous accrual anomaly research in indonesia, conducted by toha and harahap (2014). this article managed to examine the negative effect of the accrual rate on abnormal returns. differences in research results may occur because this article focused on companies that did not experience losses, causing the phenomenon of accrual anomalies can be seen more clearly. the results of the study are also in line with ozkan and kayali (2015) and li et al. (2011), finding that anomalies were clearly detected if they did not use companies suffering losses. indeed, the results of this study are in line with previous researchers who found that anomalies occurred in european countries, australia, germany, and the united kingdom (ali & gurun, 2009; beer et al., 2018; clinch et al., 2012; kaserer & klingler, 2008; li et al., 2011; papanastasopoulos, 2017; park et al., 2018). as well as several other studies that found accrual anomalies in indonesia, turkey, and china but with a not too large magnitude (li et al., 2011; ozkan & kayali, 2015; toha & harahap, 2014). conclusion this article aims to examine whether or not the phenomenon of accrual anomalies existed in the indonesian capital market. the statistical tests showed that the company’s accrual rate negatively affected abnormal returns. furthermore, it was also found that companies with accrual rates could generate higher returns each year compared to companies with high accrual rates. the statement depicted that accrual anomalies were also detected in the indonesian capital market. investors in the indonesian capital market did not pay more attention to differences in the persistence of the earnings component and were likely to focus on earnings when making investment decisions. this phenomenon caused the mispricing of the accrual component. indeed, the results of this study contribute to investors and financial analysis to consider and reevaluate their long-term investment strategies to avoid mispricing in the earnings component. this article contributes to financial literacy and accounting, especially to the development of the indonesian capital market theory, as there is evidence that accrual anomalies indicate the inefficient indonesian capital market. wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 344 this research is inseparable from limitations, one of which is the presence of shares that were not actively traded in the study sample. second, this article only used a sample of companies that did not experience a loss. different results may be obtained if using a company suffering losses. the future studies, hopefully, can exclude these stocks from the research sample, to reduce bias in the interpretation of the accrual anomalies phenomenon. future studies can also explore types of accruals, such as discretionary accruals and non-discretionary accruals. references ali, a., & gurun, u. g. (2009). investor sentiment, accruals anomaly, and accruals management. journal of accounting, auditing & finance, 24(3), 415-431. https://doi.org/10.1177/0148558x0902400305 barber, b. m., & lyon, j. d. (1997). detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and specification of test statistics. journal of financial economics, 43(3), 341-372. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(96)00890-2 barth, m. e., & hutton, a. p. (2004). analyst earnings forecast revisions and the pricing of accruals. review of accounting studies, 9(1), 59-96. https://doi.org/10.1023/b:rast.0000013629.59222.df beer, f., hamdi, b., & zouaoui, m. (2018). investors’ sentiment and accruals anomaly: european evidence. journal of applied accounting research, 19(4), 500-517. https://doi.org/10.1108/jaar-03-2017-0043 bradshaw, m. t., richardson, s. a., & sloan, r. g. (2001). do analysts and auditors use information in accruals? journal of accounting research, 39(1), 45-74. https://doi.org/10.1111/1475-679x.00003 clinch, g., fuller, d., govendir, b., & wells, p. (2012). the accrual anomaly: australian evidence. accounting & finance, 52(2), 377-394. https://doi.org/10.1111/j.1467629x.2010.00380.x collins, d. w., & hribar, p. (2000). earnings-based and accrual-based market anomalies: one effect or two? journal of accounting and economics, 29(1), 101-123. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(00)00015-x cupertino, c. m., martinez, a. l., & costa jr, n. c. a. d. (2012). accrual anomaly in the brazilian capital market. bar-brazilian administration review, 9(4), 421-440. https://doi.org/10.1590/s1807-76922012005000005 edvandini, l., subroto, b., & saraswati, e. (2014). telaah kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri informasi sebelum dan setelah adopsi ifrs. jurnal akuntansi multiparadigma, 5(1), 88-95. https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5008 fama, e. f. (1970). efficient capital markets: a review of theory and empirical work. the journal of finance, 25(2), 383-417. https://doi.org/10.2307/2325486 jogiyanto. (2015). teori portofolio dan analisis investasi (edisi 8). yogyakarta: bppe. kaserer, c., & klingler, c. (2008). the accrual anomaly under different accounting standards-lessons learned from the german experiment. journal of business finance & accounting, 35(7-8), 837-859. https://doi.org/10.1111/j.14685957.2008.02089.x kim, y. j., kim, j. h., kwon, s., & lee, s. j. (2015). percent accruals and the accrual anomaly: korean evidence. pacific-basin finance journal, 35, 340-366. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.02.006 https://doi.org/10.1177/0148558x0902400305 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(96)00890-2 https://doi.org/10.1023/b:rast.0000013629.59222.df https://doi.org/10.1108/jaar-03-2017-0043 https://doi.org/10.1111/1475-679x.00003 https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2010.00380.x https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2010.00380.x https://doi.org/10.1016/s0165-4101(00)00015-x https://doi.org/10.1590/s1807-76922012005000005 https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5008 https://doi.org/10.2307/2325486 https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2008.02089.x https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2008.02089.x https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.02.006 wurintara & hamidah the existence of accrual anomaly phenomena in indonesia capital market journal of accounting and investment, 2020 | 345 koerniadi, h., & tourani-rad, a. (2007). accrual or cash flow anomaly? evidence from new zealand. accounting research journal, 20(1), 21-36. https://doi.org/10.1108/10309610780000687 kraft, a., leone, a. j., & wasley, c. e. (2007). regression‐based tests of the market pricing of accounting numbers: the mishkin test and ordinary least squares. journal of accounting research, 45(5), 1081-1114. https://doi.org/10.1111/j.1475679x.2007.00261.x leuz, c., nanda, d., & wysocki, p. (2003). investor protection and earnings management: an international comparison. journal of financial economics, 69(3), 505-527. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1 li, y., niu, j., zhang, r., & largay iii, j. a. (2011). earnings management and the accrual anomaly: evidence from china. journal of international financial management & accounting, 22(3), 205-245. https://doi.org/10.1111/j.1467-646x.2011.01050.x ozkan, n., & kayali, m. m. (2015). the accrual anomaly: evidence from borsa istanbul. borsa istanbul review, 15(2), 115-125. https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.01.002 papanastasopoulos, g. (2017). accrual anomaly and corporate financing activities. finance research letters, 20, 125-129. https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.09.012 park, s. h., han, i., lee, j., & kim, b. (2018). information asymmetry and the accrual anomaly. asia-pacific journal of financial studies, 47(4), 571-597. https://doi.org/10.1111/ajfs.12225 pincus, m., rajgopal, s., & venkatachalam, m. (2007). the accrual anomaly: international evidence. the accounting review, 82(1), 169-203. https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.1.169 putra, w. m. (2016). perlindungan investor pasar modal dalam perspektif legal, disclosure dan dividen di beberapa negara. journal of accounting and investment, 9(1), 66-79. retreived from http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1086 sehgal, s., subramaniam, s., & deisting, f. (2012). testing the accruals and cash flows anomalies for the indian stock market. ssrn electronic journal. 1-16. https://doi.org/10.2139/ssrn.2128978 sloan, r. g. (1996). do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? accounting review, 71(3), 289-315. retrieved from https://www.jstor.org/stable/248290?seq=1 toha, e. l., & harahap, s. n. (2014). accrual anomaly in indonesia (empirical study of companies registered in indonesia’s stock exchange). the indonesian journal of accounting research, 17(1). retrieved from http://ijariaikapd.or.id/index.php/ijar/indexsoftcopy%205 https://doi.org/10.1108/10309610780000687 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2007.00261.x https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2007.00261.x https://doi.org/10.1016/s0304-405x(03)00121-1 https://doi.org/10.1111/j.1467-646x.2011.01050.x https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.01.002 https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.09.012 https://doi.org/10.1111/ajfs.12225 https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.1.169 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1086 https://doi.org/10.2139/ssrn.2128978 https://www.jstor.org/stable/248290?seq=1 http://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/indexsoftcopy%205 http://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/indexsoftcopy%205 jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 1, hal: 72-91, januari 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas barbara gunawan1* & atika mirantiningsih2 1 p r o g r a m s t u d i a k u n t a n s i u n i v e r s i t a s m u h a m m a d i y a h y o g y a k a r t a 2 a l u m n i u n i v e r s i t a s m u h a m m a d i y a h y o g y a k a r t a * b a r b a r a g u n a w a n @ g m a i l . c o m abstract the purpose of this study is to test whether there are linear or non linear relationship between stock returns with earnings and cash flows in indonesia, test whether there are non linear explaining stocks returns and how firm-specific attributes such as size, debt level and firm-cycle influence the relative relevance of earnings and cash flows in explaining stock returns. this study using manufacture companies listed in jakarta stock exchanges from periods of 2001 until 2004. this result supports a linear relationship between stock returns with earnings and cash flows. this result non linear can additional information explaining stocks returns. the results based on size, debt level and firm-cycle influence the relative relevance of earnings and cash flows in explaining stock returns. earnings give additional information for small firms, low leverage firms and growth firms. cash flows give additional information in explaining stock returns for large firms, debt level high and mature firms. keywords: non linear, earnings, cash flows, firm specific attributes. pendahuluan latar belakang laba merupakan salah satu parameter kinerja perusahan yang mendapat perhatian utama dari investor dan kreditur. selain laba, sumber informasi bagi investor dalam mengukur kinerja perusahaan adalah laporan arus kas. penelitian mengenai pengaruh laba dan arus kas operasi terhadap return saham telah banyak dilakukan. cheng et al (dalam poppy, 2003) menyatakan bahwa arus kas operasi menunjukkan peningkatan ketika sifat permanen laba menurun. sedangkan hodgson (dalam poppy, 2003) menggunakan inovasi baru berupa model non linier dan hasilnya menunjukkan bahwa arus kas mempunyai nilai tambah untuk perusahaan besar. selain itu menunjukkan bahwa dengan model non linier terbukti meningkatkan daya penjelas laba dan arus kas. model non linier digunakan karena nilai dari r2 yang rendah sehingga diharapkan model non linier lebih dapat menjelaskan return. penelitian yang menggunakan inovasi dengan menggunakan model non linier telah banyak dilakukan. ali (dalam rahmawati, 2005) menguji tentang kandungan informasi dari laba, modal kerja dari operasi dan arus kas dengan menggunakan model regresi linier dan non linier. hasilnya menunjukkan bahwa arus kas memiliki kandungan informasi jika menggunakan model non linier tetapi hasil sebaliknya jika menggunakan model linier. rahmawati (2005) menguji pengaruh informasi akuntansi terhadap return saham dengan menggunakan non linier. hasilnya menyebutkan bahwa secara keseluruhan tidak terbukti terdapat hubungan non linier tetapi jika dilihat setiap tahun pengujian tersebut terdapat hubungan non linier yang signifikan. mailto:barbaragunawan@gmail.com barbara gunawan & atika mirantiningsih 73 dari 91 ketika dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi keuangan tersebut, investor dan kreditur harus yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi serta menyediakan sebuah dasar bagi peramalan aliran kas masa depan suatu saham yang biasa diukur dengan menggunakan harga atau return saham. hal yang dapat dilakukan oleh para investor adalah memperkirakan berapa keuntungan yang diharapkan dari investasi yang ditanamkan, dan seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. return dan resiko yang diharapkan dari suatu investasi mempunyai hubungan yang linier dan searah artinya semakin besar risiko yang harus ditanggung maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan (meythi, 2005). dalam kenyataannya informasi laba dan arus kas tersebut kurang mampu memberikan informasi kepada investor maupun kreditur dalam rangka pembuatan keputusan investasinya. oleh karena itu, investor dan kreditur perlu mempertimbangkan karakteristik keuangan setiap perusahaan. karakteristik keuangan yang berbeda-beda antar perusahaan menyebabkan relevansi angka-angka akuntansi juga tidak akan sama pada semua perusahaan (novi dan jogiyanto, 2005). abdul (2003) menyatakan bahwa karakteristik yang berbeda disebabkan oleh adanya variabel kontekstual. variabel kontekstual tersebut seperti size, umur, teknologi dan lingkungan. karakteristik yang dimaksud adalah karakteristik yang dapat mengambarkan kondisi yang sebenarnya atas perusahaan tersebut. ukuran perusahaan, tingkat hutang dan siklus hidup perusahaan digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaaan. ukuran perusahaan sebagai variabel kontekstual antara laba dan arus kas terhadap return saham terbukti signifikan dalam shinta dan indra (2004). shinta dan indra (2004) menyatakan bahwa investor akan menempatkan likuiditas perusahaan kecil dan perusahaan besar dengan cara yang berbeda. jika komponen arus kas dari unexpected earnings (penemuan laba) untuk perusahaan kecil dinilai lebih tinggi daripada perusahaan besar, maka diharapkan tambahan respon return saham untuk unexpected arus kas operasi di luar unexpected earnings menurun untuk perusahaan besar daripada untuk perusahaan kecil. tingkat hutang digunakan sebagai salah satu karakteristik perusahaan disebabkan oleh adanya biaya keagenan yang ditimbulkan oleh adanya agency problem. biaya keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (jensen dan meckling dalam meythi, 2005). semakin tinggi penggunaan hutang, semakin tinggi beban bunga dan semakin tinggi kemungkinan penurunan keuntungan, hal ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (novi dan jogiyanto, 2005). triyono dan jogiyanto (2000) menguji hubungan kandungan informasi arus kas, komponen arus kas dan laba akuntansi dengan harga atau return saham dengan menggunakan model levels dan model return. hasil penelitiannya menunjukkan model return non linier lebih dapat menjelaskan koefisien estimasi karena lebih cepat dapat menangkap informasi yang buruk. sari (2002) menguji asosiasi antara siklus hidup perusahaan dengan incremental value-relevance informasi laba dan arus kas dengan menggunakan data dari bursa efek jakarta. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba dan arus kas dari aktivitas pendanaan mempunyai valuerelevance pada tahap growth sedangkan arus kas dari investasi mempunyai value relevance pada tahap mature. novi dan jogiyanto (2005) menguji pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas dengan menggunakan data dari bursa efek jakarta. hasil penelitiannya menunjukkan laba dan arus kas dengan return saham secara umum bersifat linier, hal tersebut tidak mendukung hipotesis pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 74 dari 91 yang ada. variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham adalah perubahan laba. sedangkan arus kas lebih memberikan tambahan informasi di luar informasi laba baik untuk perusahaan dengan leverage tinggi dan perusahaan growth. penelitian ini akan menguji kembali penelitian novi dan jogiyanto (2005) dengan menggunakan perioda waktu yang berbeda yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2004. tujuan penelitian ini ada tiga, yakni (1) untuk melihat apakah terdapat hubungan linier atau non linier antara return saham dengan variabel akuntansi (laba dan arus kas) di indonesia, (2) untuk melihat apakah daya penjelas laba dan arus kas akan meningkat dengan menggunakan hubungan non linier, dan (3) untuk menguji bagaimana pengaruh atribut perusahaan (ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan siklus hidup perusahaan) terhadap relevansi laba dan arus kas dalam menjelaskan return saham. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis hubungan non linier antara laba dan arus kas dengan return saham rayburn (dalam poppy, 2003) menguji hubungan antara arus kas operasi dan laba akrual dengan return saham. hasilnya mendukung adanya hubungan antara arus kas operasi dan laba akrual dengan return abnormal saham perusahaan dengan menggunakan model linier. penelitian hodgson (dalam poppy, 2003) menggunakan model non linier dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan model non linier terbukti meningkatkan daya penjelas laba dan arus kas terhadap return. rahmawati (2005) menguji relevansi nilai informasi akuntansi dengan pendekatan terintegrasi hubungan non linier. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan non linier jika dilihat pertahun tapi secara keseluruhan tidak terbukti adanya hubungan non linier. ali (dalam novi dan jogiyanto, 2005) menguji kandungan informasi dari laba, modal kerja dari operasi dan arus kas dengan menggunakan model regresi linier dan non linier. hasilnya menemukan bahwa variabel independen tersebut mempunyai hubungan dengan return saham dalam regresi model non linier. novi dan jogiyanto (2005) menunjukkan bahwa model non linier tidak dapat meningkatkan daya penjelas laba dan arus kas terhadap return dibandingkan dengan model linier, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h 1 : model penelitian non linier dapat meningkatkan daya penjelas laba dan arus kas terhadap return saham dibandingkan dengan model hubungan linier. pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat laba dan perubahan laba hasil penelitian alexander dan zaki (2001) menyebutkan bahwa relevansi nilai laba terpengaruh oleh ukuran perusahaan, hasil ini menunjukkan bahwa relevansi nilai laba tidak terlalu besar pada perusahaan berukuran kecil dan menjadi variabel dominan pada perusahaan yang berukuran besar. shinta dan indra (2004) menemukan bahwa earnings tidak mempunyai nilai tambah kandungan informasi di luar arus kas operasi. baik menggunakan koefisien change maupun gabungan change dan earnings. hasil penelitian novi dan jogiyanto (2005) menunjukkan bahwa hubungan yang paling baik adalah linier dan baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, perubahan laba adalah variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan tingkat laba. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h 2a : untuk perusahaan kecil, tingkat laba saat ini adalah variabel akuntansi yang paling barbara gunawan & atika mirantiningsih 75 dari 91 relevan dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan perubahan laba. h 2b : untuk perusahaan besar, perubahan laba adalah variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan tingkat laba. pengaruh ukuran perusahaan terhadap arus kas penelitian mengenai hubungan ukuran perusahaan terhadap laba dan arus kas juga dilakukan oleh shinta dan indra (2004). hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara arus kas operasi dengan retrun saham dilihat dari besaran perusahaan. sedangkan earnings tidak mempunyai nilai tambah kandungan informasi di luar arus kas operasi. untuk arus kas operasi, cash flow coefiscient menurun pada saat ukuran tinggi. novi dan jogiyanto (2005) menemukan bahwa baik untuk perusahaan kecil dan besar, laba merupakan variabel yang mempunyai daya penjelas yang lebih besar daripada arus kas. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h 3 : arus kas memberikan informasi tambahan yang lebih besar dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan laba, untuk perusahaan besar daripada perusahaan kecil. pengaruh tingkat hutang terhadap tingkat laba dan perubahan laba martinez (dalam novi dan jogiyanto, 2005) menemukan bahwa untuk perusahaan perancis dengan financial leverage yang tinggi, tingkat laba saat ini merupakan variabel yang paling relevan dalam menjelaskan return saham. sedangkan untuk perusahaan dengan financial leverage yang rendah di perancis, perubahan laba lebih relevan daripada tingkat laba. laba diharapkan akan sedikit bergejolak dan lebih permanen ketika tingkat hutang perusahaan rendah. novi dan jogiyanto (2005) menemukan baik untuk perusahaan yang mempunyai leverage tinggi maupun leverage rendah, variabel yang paling relevan dalam menjelaskan return saham adalah perubahan laba. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h 4a : untuk perusahaan dengan financial leverage yang tinggi, tingkat laba saat ini merupakan variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan perubahan laba. h 4b : untuk perusahaan dengan financial leverage yang rendah, perubahan laba merupakan variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan tingkat laba. pengaruh tingkat hutang terhadap arus kas poppy (2003) menemukan bahwa perusa-haan yang memiliki tingkat leverage tinggi, arus kas operasinya memiliki relevansi nilai dibandingkan untuk perusahaan dengan leverage rendah. arus kas operasi secara signifikan memiliki kekuatan penjelas incremental pada perioda krisis. novi dan jogiyanto (2005) menemukan bahwa untuk perusahaan dengan leverage tinggi, arus kas memberikan tambahan yang lebih besar dalam menjelaskan return saham dibanding dengan laba. untuk perusahaan leverage tinggi daripada perusahaan yang mempunyai leverage rendah. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h 5 : arus kas memberikan informasi tambahan yang lebih besar dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan laba, untuk perusahaan leverage tinggi daripada perusahaan leverage rendah. pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 76 dari 91 pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap tingkat laba dan perubahan laba sari (2002) menemukan bahwa arus kas operasi dan investasi dengan nilai pasar ekuitas perusahaan tidak terdapat hubungan yang signifikan untuk perusahaan pada tahap growth. sedangkan pada tahap mature terdapat hubungan yang signifikan antara arus kas investasi dengan nilai pasar ekuitas. novi dan jogiyanto (2005) menemukan bahwa hubungan paling baik untuk perusahaan growth adalah model linier sedangkan untuk perusahaan mature hubungan paling baik adalah non linier. variabel akuntansi yang dapat menjelaskan return saham untuk perusahaan growth maupun perusahaan mature adalah perubahan laba. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h 6a : untuk perusahaan yang berkembang (growth), tingkat laba saat ini merupakan variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan perubahan laba. h 6b : untuk perusahaan yang dewasa (mature), perubahan laba merupakan variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan tingkat laba. pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap arus kas black (dalam sari, 2002) melakukan pengujian nilai tambah kandungan informasi laba dan arus kas dengan mempertimbangkan siklus hidup perusahaan. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba memberikan nilai prediksi yang lebih relevan dalam tahap mature, sedangkan arus kas memberikan nilai prediksi yang lebih relevan pada perusahaan growth. novi dan jogiyanto (2005) menunjukkan bahwa untuk perusahaan berkembang (growth), arus kas memberikan informasi tambahan yang lebih besar daripada tingkat laba. hubungan antara arus kas dengan return saham adalah non linier. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: h 7 : arus kas memberikan informasi tambahan yang lebih besar dalam menjelaskan return saham dibandingkan dengan laba, untuk perusahaan yang berkembang (growth) daripada perusahaan yang dewasa (mature). metode penelitian obyek penelitian populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di bursa efek jakarta (bej) dari tahun 2001-2004. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. kriteria perusahaan yang dimasukkan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah: (1) perusahaan yang telah terdaftar di bej dan termasuk kelompok industri manufaktur pada tahun 2000-2004, dan (2) perusahaan secara lengkap dan konsisten telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 desember 2000 sampai dengan 2004. sampel yang terpilih selanjutnya akan digolongkan berdasarkan ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan siklus hidup perusahaan dilakukan dengan analisis cluster. tujuan analisis cluster adalah mengelompokkan perusahaan menjadi beberapa kelompok secara mutualy exclusive berdasarkan kesamaan di antara perusahaan tersebut. jenis data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. data yang digunakan meliputi: (1) data laporan keuangan publikasian tahunan, terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas dan barbara gunawan & atika mirantiningsih 77 dari 91 neraca tahun 2000 sampai 2004, dan (2) data harga saham, jumlah saham yang beredar dan harga penutupan saham perusahaan mulai tahun 2000 sampai 2004. teknik pengumpulan data prosedur dalam memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik pengumpulan data berupa data sekunder berupa data literatur atau arsip yang relevan dari indonesian capital market directory (icmd), data base di ppa ugm, dan pojok bej umy. definisi operasional dan variabel penelitian definisi variabel penelitian a. laba: laba akuntansi merupakan laba bersih usaha suatu perusahaan sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan. b. arus kas: arus kas adalah kas bersih sebenarnya yang berbeda dari laba akuntansi bersih yang dihasilkan perusahaan dalam perioda tertentu. c. unexpected earnings diproksikan dengan perubahan laba dan perubahan arus kas. d. return saham: return saham adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pemegang saham sebagai hasil dari investasinya. alat ukur variabel penelitian variabel dependen return saham adalah perubahan harga saham selama perioda pengamatan. rit = (pit pi(t-1))/ pi(t-1) variabel independen a) laba laba yang digunakan adalah laba bersih usaha sebelum extraordinary items dan discontionued operations per lembar saham. eps = laba usaha jumlah saham yang beredar b) perubahan laba depsit = (epsit – epsi(t-1))/ p i(t-1) c) arus kas arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil utama perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan pada akhir tahun per lembar saham. cfops = arus kas operasi jumlah saham yang beredar d) perubahan arus kas dcfopsit = (cfopsit – cfopsi(t-1))/ p i(t-1) b. pengukuran atribut perusahaan 1) ukuran perusahaan ukuran perusahaan dibagi menjadi dua yaitu perusahaan kecil dan perusahaan besar yang diukur dengan logaritma total asset. 2) tingkat hutang berdasarkan tingkat hutang, perusahaan dibagi menjadi perusahaan dengan tingkat leverage rendah dan leverage tinggi. tingkat leverage = total utang 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 3) siklus hidup perusahaan berdasarkan siklus hidup perusahaan,perusahaan dikelompokkan menjadi perusahaan growth dan mature, yang diproksikan dengan nilai book to market ratio. book to market ratio yang tinggi menunjukkan perusahaan dengan tahap growth sedangkan nilai book to market ratio yang rendah berarti perusahaan berada pada tahap mature. book to market ratio = 1 pbv pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 78 dari 91 uji kualitas data pengujian dengan analisis regresi berganda mempunyai beberapa asumsi perhitungan agar dapat dihitung. model regresi penelitian ini akan signifikan atau representatif apabila model tersebut memenuhi asumsi klasik regresi. asumsi tersebut dapat dipenuhi apabila tidak terdapat multikolinieritas, heterokedastisitas dan normalitas diantara variabel bebas tersebut. uji hipotesis dan analisis data proses regresi linier dan non linier dilakukan dengan pooled data yaitu tahun 2001 sampai 2004 untuk menilai relevansi nilai informasi laba akuntansi, perubahan laba, arus kas operasi, dan perubahan arus kas operasi dengan return saham. data spesifikasi linier dan non linier digunakan untuk menjelaskan hubungan antara laba dan arus kas terhadap return saham. untuk pengujian hubungan linier antara laba bersih dan arus kas operasi dengan return saham digunakan model sebagai berikut: model 1a: rit = a + b1 epsit + eit model 1’a:rit = a + c1 epsit + eit model 2a: rit = a + b1 epsit + c1 epsit + eit model 3a: rit = a + d1 cfpsit + e1 cfpsit + eit model 4a: rit = a + b1 epsit + c1 epsit + d1 cfpsit + e1 cfpsit + eit untuk pengujian hubungan non linier antara variabel dependen (return saham) dan variabel independen (arus kas operasi dan laba bersih) digunakan model sebagai berikut: model 1b: rit= a + b1 epsit + b2 epsit 2 + eit model 1’b:rit=a + b1 epsit + b2 epsit 2 + eit model 2b: rit=a + b1 epsit + b2 epsit 2 + c1 epsit + c2 epsit 2 + eit model 3b: rit=a + d1 cfpsit + d2 cfpsit 2 + e1 cfpsit + e2 cfpsit 2 + eit model 4b: rit= a + b1 epsit + b2 epsit 2 + c1 epsit + c2 epsit 2 + d1 cfpsit + d2 cfpsit 2 + e1 cfpsit + e2 cfpsit 2 + eit keterangan: rit = return saham tahunan perusahaan i pada tahun t. epsit = net earnings perusahaan i pada tahun t. depsit =perubahan net earnings perusahaan i pada tahun t. cfpsit = cash flow perusahaan i pada tahun t. dfpsit = perubahan cash flow perusahaan i pada tahun t. eit = variabel gangguan perusahaan i pada tahun t. model 1 dan 1’ dibandingkan untuk masing-masing perusahaan berdasarkan karakteristiknya untuk menguji h2a, h2b, h4a, h4b, h6a dan h6b. nilai koefisien r 2 atau determinasi digunakan untuk menentukan presentase tingkat kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan, semakin besar r2 maka semakin besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh sekelompok variabel independen. model 3 dan model 2 akan dibandingkan untuk menuji h3, h5 dan h7, yang kemudian dibandingkan dengan perusahaan yang berbeda karakteristiknya. dan model 4 mengestimasi kandungan informasi tambahan dari laba dan arus kas secara keseluruhan. untuk menentukan apakah terdapat hubungan linier atau non linier pada masingmasing model penelitian maka digunakan persamaan berikut: f = fhitung > ftabel = non linier fhitung < ftabel = linier (gujarati dalam novi dan jogiyanto, 2005) barbara gunawan & atika mirantiningsih 79 dari 91 hasil dan pembahasan analisis ini dilakukan berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi tahunan, yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca, serta data mengenai harga saham, harga penutupan saham perusahaan dan jumlah saham yang beredar. pengelompokan sampel sampel yang masuk kriteria pemilihan selanjutnya dilakukan analisis cluster untuk membedakan sampel berdasarkan ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan siklus hidup perusahaan. hasil pengujian cluster adalah dapat disimak pada tabel 1. pengujian asumsi klasik pengujian ini meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. uji multikolinearitas hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai vif yang terdapat pada masing-masing variabel. hasil pengujian multikolinieritas dapat disimak pada tabel 2. dari tabel 2 dapat dilihat vif untuk masingmasing variabel independen kurang dari 10, hal ini berarti tidak terjadi multikolinieritas sehingga model regresi layak untuk digunakan. uji heteroskedastisitas dari hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji rank dapat disimak pada tabel 3. dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk masing-masing variabel independen kurang dari t tabel, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. uji normalitas hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov dapat disimak pada tabel 4 yang mana diketahui masing-masing variabel mempunyai nilai pvalue lebih besar dari alpha 0,05 sehingga model regresi berdistribusi normal. pengujian hipotesis pengujian ini digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. pengujian hipotesis 1 (h1) pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan perubahan adjusted r2 hasil pengujian regresi linier dan regresi non linier pooled data. tabel berikut ini menunjukkan hasil perbandingan tersebut. dari tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai f hitung sebesar (1,224) lebih kecil daripada f tabel (2,678). hasil ini menunjukkan bahwa perubahan r2 dalam model non linier tidak meningkatkan daya penjelas (explanatory power) laba dan arus kas terhadap return saham dibandingkan dengan model hubungan linier. dengan demikian hasil ini tidak mendukung hipotesis 1 (h1). pengujian hipotesis 2 hipotesis 2a (h2a) hasil analisis regresi (lihat tabel 6 dan 7) dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan kecil r2 model 1a (0,004) meningkat pada model 1b (0,031) dan r2 model 1’a (0,056) meningkat pada model 1’b (0,070). hasil perhitungan persamaan 3.1. nilai f hitung model 1 (3,120) dan f hitung model 1’ (1,686) lebih kecil dari f tabel model 1 (3919) dan f tabel model 1’ (3,919). hasil ini menunjukkan bahwa hubungan yang paling baik pada model 1 dan model 1’ untuk perusahaan kecil adalah linier. pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 80 dari 91 tabel 1. hasil analisis cluster tabel 2 hasil uji multikolinearitas tabel 3 hasil uji heteroskedastisitas tabel 4 hasil uji normalitas atribu t p eru sah aan n besar kecil leverage tin ggi leverage ren d ah growth ma t ure uku ran p eru sah aan 248 133 115 tin gkat h u tan g 248 115 133 siklu s h id u p 248 133 115 regresi an tar variabel bebas toleran ce vif keteran gan eps 0,871 1,148 tid ak ad a m u ltikolin earitas deps 0,974 1,026 tid ak ad a m u ltikolin earitas cffps 0,296 3,380 tid ak ad a m u ltikolin earitas dcfps 0,304 3,284 tid ak ad a m u ltikolin earitas variabel t h itu n g t tabel keteran gan eps -0.047 1,970 tidak terjadi h eteroskedastisitas deps -0.908 1,970 tidak terjadi h eteroskedastisitas cffps 1.147 1,970 tidak terjadi h eteroskedastisitas dcfps -0.208 1,970 tidak terjadi h eteroskedastisitas variabel p valu e  keteran gan rit 0.354 0,05 norm al eps 0.125 0,05 norm al deps 0.402 0,05 norm al cfps 0.425 0,05 norm al dcfps 0.352 0,05 norm al barbara gunawan & atika mirantiningsih 81 dari 91 tabel 5 hasil pengujian regresi linier dan non linier pooled data tabel 6 hasil analisis regresi linier perusahaan kecil koefisien r2 model 1a dan model 1’a menunjukkan bahwa r2 model 1’a lebih besar daripada model 1a, yang berarti bahwa variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham pada perusahaan kecil adalah perubahan laba. hasil ini tidak mendukung hipotesis 2a (h2a). hipotesis 2b (h2b) hasil analisis regresi pada perusahaan besar pada (lihat tabel 8 dan 9) menunjukkan bahwa pada perusahaan besar r2 model 1a (0,004) meningkat pada model 1b (0,011) dan r2 model 1’a (0,002) meningkat pada model 1’b (0,004). hasil perhitungan persamaan 3.1. nilai f hitung model 1 (0,424) dan f hitung model 1’ (0,120) lebih kecil dari f tabel model 1’a (3,919) dan f tabel model 1’b (3,919). hasil ini menunjukkan bahwa hubungan yang paling baik pada model 1 dan model 1’ untuk perusahaan besar adalah linier. koefisien r2 model 1a dan model 1’a menunjukkan bahwa r2 model 1a lebih besar daripada model 1’a, yang berarti bahwa variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham pada perusahaan besar adalah tingkat laba. hasil ini tidak mendukung hipotesis 2b (h2b). regresi lin ier regresi non lin ier kon stan ta 22,140 13,044 eps 0,001 0,012 eps2 -0,000003572 eps 0,149 0,153 eps2 -0,00001755 cfps 0,002 0,017 cfps2 -0,0000002305 cfps 0,001 -0,004 cfps2 -0,000005116 r2 0,004 0,006 mod el 1a mod el 1’a mod el 2a mod el 3a mod el 4a kon stan ta 16,347 22,184 20,297 19,244 19,121 eps 0,006 0,002 0,002 eps 0,373 0,367 0,364 cfps 0,001 0,001 cfps 0,007 0,007 r2 0,004 0,056 0,057 0,005 0,060 pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 82 dari 91 tabel 7 hasil analisis regresi non linier perusahaan kecil tabel 8 hasil analisis regresi linier perusahaan besar tabel 9 hasil analisis regresi non linier perusahaan besar pengujian hipotesis 3 (h3) mod el 1b mod el 1’b mod el 2b mod el 3b mod el 4b kon stan ta 5,293 18,487 10,038 12,799 5,224 eps 0,047 0,031 0,018 eps2 -0,000006 -0,000004 -0,0000449 eps 0,401 0,365 0,400 eps2 0,000 0,000 0,000 cfps 0,012 0,019 cfps2 0,00000017 -0,00000028 cfps 0,009 -0,001 cfps2 -0,0000041 -0,0000055 r2 0,031 0,070 0,083 0,018 0,104 mod el 1a mod el 1’a mod el 2a mod el 3a mod el 4a kon stan ta 30,473 26,003 31,575 17,782 24,449 eps -0,013 -0,015 -0,032 eps 0,037 0,049 0,082 cfps 0,22 0,037 cfps -0,074 -0,120 r2 0,004 0,002 0,007 0,013 0,036 mod el 1b mod el 1’b mod el 2b mod el 3b mod el 4b kon stan ta 24,264 26,993 26,646 14,252 20,643 eps 0,027 0,024 -0,044 eps2 -0,000018 -0,000019 -0,0000017 eps 0,047 0,064 0,089 eps2 -0,000054 -0,000051 -0,000045 cfps 0,040 0,080 cfps2 -0,0000053 -0,000011 cfps -0,037 -0,072 cfps2 -0,0000041 0,0000082 r2 0,011 0,004 0,017 0,019 0,058 barbara gunawan & atika mirantiningsih 83 dari 91 hasil perhitungan persamaan 3.1. pada model 2 untuk perusahaan besar nilai f hitung (0,651) lebih kecil daripada f tabel (3,071) dan model 3 nilai f hitung (0,391) lebih kecil daripada f tabel (3,071), hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang paling baik adalah linier. koefisien r2 menunjukkan model 3a lebih besar daripada model 2a, hasil ini menunjukkan bahwa arus kas mempunyai daya penjelas yang lebih besar daripada laba. hasil ini menunjukkan bahwa arus kas memberikan tambahan informasi bagi investor di luar informasi laba untuk perusahaan besar daripada perusahaan kecil. hasil ini mendukung hipotesis 3 (h3). pengujian hipotesis 4 hipotesis 4a (h4a) hasil analisis regresi sebagaimana yang ditunjukkan tabel 10 dan 11. dari hasil analisis tersebut ditemukan pada perusahaan leverage tinggi r2 model 1a (0,015) meningkat pada model 1b (0,070) dan r2 model 1’a (0,025) meningkat pada model 1’b (0,026). hasil perhitungan persamaan 3.1. nilai f hitung model 1 (6,623) lebih besar daripada f tabel model 1 (3,919) dan f hitung model 1’ (0,114) lebih kecil daripada f tabel model 1’ (3,919). hasil ini menunjukkan bahwa hubungan yang paling baik pada model 1 adalah non linier dan model 1’ hubungan paling baik adalah linier. koefisien r2 model 1b dan model 1’a menunjukkan bahwa r2 model 1b lebih besar daripada model 1’a, yang berarti bahwa variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham pada perusahaan leverage tinggi adalah tingkat laba. hasil ini mendukung hipotesis 4a (h4a). hipotesis 4b (h4b) hasil analisis regresi tabel 12 dan 13. hasil tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan leverage rendah r2 model 1a (0,000) meningkat pada model 1b (0,111) dan r2 model 1’a (0,004) sama dengan model 1’b (0,004). hasil perhitungan persamaan 3.1. nilai f hitung model 1 (0,259) dan f hitung model 1’ (0) lebih kecil dari f tabel model 1 (3,919) dan f tabel model 1’ (3,919). hasil ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik pada model 1 dan model 1’ untuk perusahaan leverage rendah adalah linier. koefisien r2 model 1a dan model 1’a menunjukkan bahwa r2 model 1’a lebih besar daripada model 1a, yang berarti bahwa variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham pada perusahaan leverage rendah adalah perubahan laba. hasil ini mendukung hipotesis 4b (h4b). tabel 10 hasil analisis regresi linier perusahaan leverage tinggi model 1a model 1’a mod el 2a model 3a model 4a kon stan ta 22.964 32,954 25,253 9,913 24,060 eps 0,030 0,026 0,020 eps 0,186 0,172 0,170 cfps 0,016 0,008 cfps 0,017 0,021 r2 0,015 0,025 0,037 0,016 0,045 pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 84 dari 91 tabel 11 hasil analisis regresi non linier perusahaan leverage tinggi tabel 12 hasil analisis regresi linier perusahaan leverage rendah tabel 13 hasil analisis regresi non linier perusahaan leverage rendah mod el 1b mod el 1’b mod el 2b mod el 3b mod el 4b kon stan t a -0,985 33,854 2,997 3,029 -1,279 eps 0,156 0,143 0,081 eps2 -0,0000241 0,00002215 -0,00000185 eps 0,193 0,130 0,114 eps2 0,0000462 -0,0000131 -0,0000185 cfps 0,136 0,083 cfps2 -0,0000282 -0,00000202 cfps 0,087 0,104 cfps2 -0,0000163 -0,00002008 r2 0,070 0,026 0,082 0,086 0,112 mod el 1a mod el 1’a mod el 2a mod el 3a mod el 4a kon stan ta 14,437 15,221 15,335 9,913 12,520 eps 0,001 0,000 -0,004 eps 0,68 0,069 0,086 cfps 0,006 0,007 cfps -0,024 -0,031 r2 0,000 0,004 0,004 0,016 0,023 mod el 1b mod el 1’b mod el 2b mod el 3b mod el 4b kon stan ta 12,448 15,513 13,677 8,066 8,522 eps 0,007 0,006 -0,002 eps2 -0,0000010 -0,0000009 -0,0000009 eps 0,067 0,060 0,098 eps2 0,0000399 -0,000054 -0,0000344 cfps 0,009 0,015 cfps2 0,00000008 -0,00000018 cfps 0,022 0,022 cfps2 -0,0000065 -0,0000084 r2 0,002 0,004 0,006 0,019 0,034 barbara gunawan & atika mirantiningsih 85 dari 91 pengujian hipotesis 5 (h5) hasil perhitungan persamaan 3.1. model 2 pada perusahaan dengan leverage tinggi menunjukkan bahwa f hitung (2,696) lebih kecil daripada f tabel (3,071) dan untuk model 3 f hitung (4,212) lebih besar dari f tabel (3,071). hasil ini menunjukkan bahwa pada model 2 terdapat hubungan linier dan model 3 terdapat hubungan non linier antara arus kas dan return saham. koefisien r2 pada perusahaan leverage tinggi pada model 3b lebih besar daripada r2 model 2a, hal ini menunjukkan bahwa arus kas memberikan tambahan informasi bagi investor di luar informasi laba pada perusahaan dengan leverage tinggi. koefisien r2 pada perusahaan dengan leverage tinggi model 3b lebih besar daripada model 3b pada perusahaan dengan leverage rendah, berarti bahwa arus kas memberikan tambahan informasi untuk perusahaan dengan leverage tinggi dari pada leverage rendah. hasil ini mendukung hipotesis 5 (h5). pengujian hipotesis 6 hipotesis 6a (h6a) hasil analisis regresi pada tabel 14 dan 15 menunjukkan bahwa pada perusahaan growth r2 model 1a (0,001) sama dengan model 1b (0,001) sedangkan r2 model 1’a (0,001) meningkat pada model 1’b (0,004). hasil perhitungan persamaan 3.1 nilai f hitung model 1 (0) dan f hitung model 1’ (0,391) lebih kecil dari f tabel model 1 (3,919) dan f tabel model 1’ (3,919). hasil ini menunjukkan bahwa hubungan yang paling baik pada model 1 dan model 1’ untuk perusahaan growth adalah linier. koefisien r2 model 1a dan model 1’a menunjukkan bahwa r2 untuk masing masing model menunjukkan koefisien r2 yang sama. hasil ini berarti baik laba maupun perubahan laba memberikan informasi yang sama terhadap return saham. hasil ini tidak mendukung hipotesis 6a (h6a). hipotesis 6b (h6b) hasil analisis regresi pada tabel 16 dan 17 menunjukkan bahwa pada perusahaan mature r2 model 1a (0,019) meningkat pada model 1b (0,112) dan r2 model 1’a (0,030) meningkat pada model 1’b (0,031). hasil perhitungan persamaan 3.1. nilai f hitung model 1 (11,729) lebih besar daripada f tabel model 1 (3,919) dan f hitung model 1’ (0,115) lebih kecil f tabel model 1’ (3,919). hasil ini menunjukkan bahwa hubungan yang paling baik pada model 1 adalah non linier dan model 1’ untuk perusahaan mature adalah linier. koefisien r2 model 1b dan model 1’a menunjukkan bahwa r2 model 1b lebih besar daripada model 1’a, yang berarti bahwa variabel akuntansi yang paling baik dalam menjelaskan return saham pada perusahaan mature adalah tingkat laba. hasil ini tidak mendukung hipotesis 6b (h6b). tabel 14 hasil analisis regresi linier perusahaan growth mod el 1a mod el 1’a mod el 2a model 3a mod el 4a kon stan ta 26,886 25,102 26,408 22,433 23,297 eps -0,002 -0,001 0,004 -0,007 eps -0,048 -0,042 0,016 -0,084 cfps 0,010 cfps 0,046 r2 0,001 0,001 0,001 0,003 0,012 pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 86 dari 91 tabel 15 hasil analisis regresi non linier perusahaan growth tabel 16 hasil analisis regresi linier perusahaan mature tabel 17 hasil analisis regresi non linier perusahaan mature mod el 1b mod el 1’b mod el 2b mod el 3b mod el 4b kon stan t a 25,862 26,286 26,811 19,113 20,207 eps 0,001 0,002 -0,016 eps2 -0,00000052 0,00000056 0,00000099 eps -0,156 -0,157 -0,105 eps2 -0,001 -0,001 0,000 cfps 0,016 0,033 cfps2 0,00000252 0,00000443 cfps -0,035 -0,0000044 cfps2 -0,00099 -0,0222 r2 0,001 0,004 0,006 0,009 0,023 mod el 1a mod el 1’a mod el 2a mod el 3a mod el 4a kon stan ta 9,997 21,547 14,250 19,772 12,723 eps 0,038 0,025 0,025 eps 0,181 0,148 0,147 cfps 0,001 0,001 cfps 0,005 0,005 r2 0,019 0,030 0,037 0,003 0,040 mod el 1b mod el 1’b mod el 2b mod el 3b mod el 4b kon stan t a -28,420 22,348 -24,113 6,374 -29,839 eps 0,267 0,256 0,236 eps2 -0,0000698 -0,0000708 -0,0000664 eps 0,186 0,163 0,175 eps2 0,0000354 -0,0000163 -0,000018 cfps 0,044 0,029 cfps2 -0,000006 -0,0000004 cfps -0,031 -0,017 cfps2 -0,0000095 -0,0000068 r2 0,112 0,031 0,133 0,032 0,149 barbara gunawan & atika mirantiningsih 87 dari 91 pengujian hipotesis 7 (h7) hasil perhitungan persamaan 3.1. pengujian model 2 pada perusahaan growth menunjukkan bahwa f hitung (0,321) lebih besar daripada f tabel (3,071) dan untuk pengujian model 3, f hitung (0,387) lebih kecil dari f tabel (3,071). hasil ini menunjukkan pada model 2 maupun model 3 terdapat hubungan linier antara laba dan arus kas dengan return saham. koefisien r2 pada model 3a lebih besar daripada 2a menunjukkan bahwa pada perusahaan growth, arus kas lebih memberikan informasi tambahan dalam menjelaskan return saham daripada laba. sedangkan untuk perusahaan muture, arus kas tidak memberikan informasi tambahan dalam menjelaskan return saham. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas memberikan informasi tambahan yang lebih besar daripada laba untuk perusahaan growth dibandingkan dengan perusahaan mature. hasil ini mendukung hipotesis 7 (h7). pembahasan hasil koefisien korelasi menunjukkan terdapat hubungan linier maupun non linier antara laba dan arus kas dengan return saham. hasil koefisien korelasi dengan model linier menunjukkan hubungan yang sangat rendah antara laba dan arus kas dengan return saham karena hasil koefisien korelasi di bawah 0,2. menurut young (dalam linda dan fazli, 2005) koefisien korelasi antara 0,70 sampai mendekati 1,00 menunjukkan hubungan yang tinggi, koefisien korelasi antara 0,4 sampai di bawah 0,7 menunjukkan hubungan yang sedang dan koefisien korelasi antara 0,2 sampai di bawah 0,4 menunjukkan hubungan yang rendah. hubungan linier berarti laba dan arus kas mempunyai hubungan yang searah. jika laba dan arus kas mempunyai kenaikan, hal yang sama akan terjadi pada return saham. hasil koefisien korelasi untuk model non linier meningkat dari model linier tetapi masih memperlihatkan hubungan yang sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa jika laba dan arus kas meningkat belum tentu return saham akan meningkat begitu juga sebaliknya. model hubungan non linier secara keseluruhan tidak meningkatkan daya penjelas (explanatory power) laba dan arus kas terhadap return saham dibanding dengan hubungan linier. hasil ini tidak konsisten dengan penelitian oleh hodgson (dalam poppy, 2003), rahmawati (2005) dan ali (dalam triyono dan jogiyanto, 2000). penelitian tersebut menyatakan bahwa hubungan non linier tidak dapat meningkatkan daya penjelas laba dan arus kas terhadap return saham. kemungkinan disebabkan oleh sampel yang lebih sedikit dengan rentan waktu yang sempit. selain itu, penggunaan model non linier yang berbeda dapat mempengaruhi hasil pengujian. hasil ini menunjukkan bahwa perilaku investor di indonesia tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. semua investor mempunyai reaksi yang sama terhadap suatu kejadian dan semua investor mempunyai informasi yang sama terhadap suatu perusahaan. hasil analisis terhadap koefisien r2 yang sangat kecil, menunjukkan pengaruh laba dan arus kas terhadap return saham juga kecil. nilai koefisien r2 yang kecil kemungkinan disebabkan oleh nilai laba dan arus kas yang negatif, sehingga unexpected earnings yang diproksikan dengan perubahan laba dan perubahan arus kas akan mempunyai nilai negatif yang lebih besar. menurut horngren et al. (1998) arus kas yang positif dalam jumlah besar merupakan pertanda baik bagi perusahaan. dalam jangka panjang kegiatan operasi perusahaan haruslah merupakan sumber kas perusahaan utama. sedangkan laba positif mempunyai relevansi yang lebih besar daripada laba negatif (alexander, 2002). hasil pengujian untuk perusahaan besar dan kecil menunjukkan hubungan laba dan arus kas terhadap return saham adalah linier. untuk perusahaan kecil, perubahan laba paling relevan dalam menjelaskan return saham. menurut ghofar (dalam rini, 2002) jika terjadi pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 88 dari 91 perubahan laba yang besar dianggap sebagai signal adanya praktek manipulasi dan jika terjadi perubahan laba yang turun maka dianggap sebagai signal adanya krisis dan akan menyebabkan adanya campur tangan pemerintah. hasil ini menunjukkan bahwa investor lebih memilih tingkat resiko yang kecil. investor beranggapan jika dalam perusahaan kecil terjadi perubahan laba yang besar dianggap perusahaan kecil tersebut ingin mengganti jenis usaha yang sedang dijalankan ataupun alasan lain yang mempunyai resiko yang lebih tinggi. sedangkan untuk perusahaan besar, tingkat laba lebih dapat menjelaskan return saham daripada perubahan laba. tingkat laba di perusahaan besar diharapkan dapat lebih memberikan keuntungan yang sudah ada dengan resiko yang kecil. perusahaan besar sudah memiliki kontrol yang baik terhadap situasi pasar dan jarang terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang ada, sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan besar relatif lebih stabil. bagi investor, informasi untuk perusahaan besar cenderung lebih dapat diperoleh maka investor lebih dapat mengamati tingkat laba tiap tahun. karena jika terjadi perubahan laba yang menonjol ditakutkan laba tersebut mengandung elemen transitori. hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh novi dan jogiyanto (2005). hasil pengujian regresi menunjukkan arus kas memberikan tambahan informasi yang lebih besar daripada laba untuk perusahaan besar. hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh shinta dan indra (2004) dan novi dan jogiyanto (2005). hasil ini kemungkinan disebabkan laba yang ada mengandung elemen transitori sehingga kandungan informasi laba berkurang dan kandungan informasi arus kas operasi meningkat. ketika laba mengandung elemen transitori, investor tidak ingin menanggung resiko yang tinggi atas uang yang diinvestasikannya. hasil pengujian untuk perusahaan dengan leverage tinggi, tingkat laba lebih dapat menjelaskan return saham. pada perusahaan dengan leverage tinggi, beban bunga yang besar mengakibatkan laba yang diperoleh cenderung lebih kecil. kemampuan memprediksi laba juga semakin kecil. sehingga tingkat laba menjadi variabel yang lebih dapat menjelaskan return saham daripada perubahan laba. sedangkan pada perusahaan dengan leverage rendah, perubahan laba lebih relevan dalam menjelaskan return saham. ketika tingkat hutang rendah maka laba yang akan datang lebih dapat diprediksi. dengan melihat perubahan laba yang ada, investor dapat melihat bahwa tingkat hutang pada perusahaan akan semakin turun. hasil pengujian regresi untuk perusahaan dengan leverage tinggi, arus kas memberikan tambahan informasi dalam menjelaskan return saham untuk perusahaan yang memiliki leverage tinggi dengan hubungan non linier. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh hayn (dalam sekar, 2004), poppy (2003), dan sekar (2004). bagi investor, arus kas merupakan informasi yang baik ketika perusahaan dengan leverage tinggi karena ditakutkan laba mengandung komponen transitori dan kemungkinan lain perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan yang besar sehingga mempengaruhi keuangan perusahaan. sekar (2004) menyatakan bahwa laba akan turun sejalan meningkatnya komponen transitori yang terkandung dalam laba. hasil pengujian untuk perusahaan growth, tingkat laba lebih relevan dalam menjelaskan return saham daripada perubahan laba. kemungkinan disebabkan perusahaan sedang melakukan pengembangan usaha sehingga laba yang diperoleh belum stabil. pada tahap mature perusahaan sudah stabil sehingga laba yang akan datang dapat diprediksi. perubahan laba lebih dapat menjelaskan return saham kemungkinan barbara gunawan & atika mirantiningsih 89 dari 91 disebabkan tingkat laba ditakutkan terdapat praktek manipulasi serta laba tersebut mengandung elemen transitori. hasil pengujian regresi untuk perusahaan growth, arus kas memberikan tambahan informasi untuk perusahaan growth. pada perusahaan growth, kontrol terhadap sistem pengendalian yang tidak ketat walaupun pertumbuhan penjualan yang relatif tinggi. pada tahap growth, kesempatan tumbuh memberikan asumsi bahwa arus kas yang ada memberikan tambahan informasi apakah perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan arus kas yang ada dalam perusahaan. bagi investor akan melihat apakah kas yang ada digunakan secara bijaksana dalam memperbesar perusahaan. sehingga investor akan menilai perusahaan tersebut mempunyai prospek yang bagus di masa depan. hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh sari (2001), abdul (2002), dan novi dan jogiyanto (2005). penutup kesimpulan informasi laba dan arus kas diharapkan mempunyai relevansi nilai terhadap return saham. informasi tersebut digunakan investor dan kreditur dalam membantu pembuatan keputusan investasi. kegunaan informasi tersebut dapat tercermin dari harga ataupun return saham. atribut perusahaan juga diharapkan lebih dapat membantu investor dalam pembuatan keputusan. penggunaan model non linier juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang lebih bagus. model non linier digunakan karena diasumsikan bahwa investor menggunakan informasi non laba dan informasi lain yang tidak diperhitungkan dalam model linier. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hubungan linier dan non linier antara laba dan arus kas dengan return saham. model linier lebih mempunyai daya penjelas yang lebih baik daripada model non linier, hal tersebut menunjukkan bahwa investor di indonesia masih menggunakan laba dan arus kas sebagai acuan dalam pengambilan keputusan invetasinya. hasil penelitian relevansi nilai antara laba dan arus kas terhadap return saham menunjukkan tidak adanya relevansi nilai dilihat dari nilai r2 yang kecil. hasil r2 yang kecil, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sampel dan perbedaan model non linier yang digunakan. laba dan arus kas kemungkinan telah kehilangan relevansinya terhadap return saham, kemungkinan disebabkan selama perioda terdapat variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian. hasil pengujian untuk perusahaan kecil, perusahaan dengan leverage tinggi, perusahaan growth dan perusahaan mature menunjukkan bahwa variabel akuntansi yang paling relevan dalam menjelaskan return saham adalah tingkat laba. sedangkan untuk perusahaan besar, perusahaan dengan leverage rendah, dan perusahaan mature variabel yang paling relevan dalam menjelaskan return saham adalah perubahan laba. arus kas lebih memberikan tambahan informasi di luar informasi laba baik untuk perusahaan besar, perusahaan dengan leverage tinggi dan perusahaan growth. hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dengan menggunakan ukuran perusahaan, tingkat hutang dan siklus hidup perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas. berarti bahwa investor di indonesia telah menggunakan informasi di luar laba dan arus kas operasi dalam pengambilan keputusan investasinya. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menilai kinerja serta prospek masa depan perusahaan, investor telah mempertimbangkan faktor ukuran perusahaan dan lebih menekankan pada laba permanen. saran penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian di luar kelompok perusahaan manufaktur untuk melihat generalisasi hasil pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas 90 dari 91 penelitian dan melihat apakah diperoleh hasil yang sama antara hubungan non linier laba dan arus kas dengan return saham. penelitian berikutnya hendaknya membedakan laba positif dan laba negatif serta arus kas positif dan arus kas negatif. peneliti berikutnya hendaknya juga mencoba mengaplikasikan model non linier lainnya, sehingga dapat dibandingkan teknik-teknik non linier tersebut dan dapat dilihat perbedaannya. dalam penelitian ini mempunyai rentang waktu yang cukup sempit. oleh karena itu bagi peneliti mendatang diharapkan dapat mengambil perioda waktu yang lebih lama. keterbatasan penelitian penelitian ini tidak membedakan antara arus kas positif dan arus kas negatif. menurut horngren et al. (1998) arus kas yang positif dalam jumlah besar merupakan pertanda baik bagi perusahaan. penelitian ini tidak membedakan antara perusahaan yang memiliki laba positif dan laba negatif. untuk laba negatif mempunyai relevansi nilai yang lebih kecil daripada perusahaan yang memiliki laba positif (alexander, 2002). dalam penelitian ini membedakan sampel dengan analisis cluster tidak diketahui kriteria yang pasti dalam pemilihan sampel. daftar pustaka abdul habbe h., 2002, “pengaruh life cycle perusahaan terhadap incremental value relevance informasi laba”, jurnal akuntansi dan investasi, vol.3, no.1, hal 33-49. , 2003, “siklus hidup perusahaan determinan struktur organisasi: suatu pendekatan kontijensi”, jurnal akuntansi dan investasi, vol.4, no.1, hal 12-28. abdul habbe h. dan jogiyanto hartono, 2000, “studi terhadap pengukuran kinerja akuntansi perusahaan prospektor dan defender dan hubungannya dengan harga saham: analisis dengan pendekatan life cycle theory”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol.4, no.1, hal 111-132. alexander a., 2002, “relevansi peramalan (forecasting relevan) dan relevansi nilai (value relevan) komponen laba”. proceending simposium nasional akuntansi 5, hal 126-135. alexander a. dan zaki baridwan, 2001, “pengaruh kebijakan pembagian deviden, kualitas akrual dan ukuran perusahaan pada relevansi nilai deviden, nilai buku dan laba”, proceending simposium nasional akuntansi 5, hal 393-407. agus sartono, 2001, “manajemen keuangan teori dan aplikasi”, edisi keempat, bpfe yogyakarta, yogyakarta. evi gantyowati, 2001, “hubungan antara operating cash flows dan accrual dengan return saham”, kompak, no.3, hal 275-298. horgren, et al., 1998, “akuntansi di indonesia”, buku dua, salemba empat, jakarta. jogiyanto hartono, 2000. “teori portofolio dan analisis investasi edisi kedua, bpfe yogyakarta, yogyakarta. linda dan fazli syam bz, 2005, “hubungan laba akuntansi, nilai buku, dan total arus kas dengan market value: studi akuntansi relevansi nilai”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol.8, no.3, hal 286-306. novi i.s. dan jogiyanto hartono, 2005, “pengaruh atribut perusahaan terhadap relevansi laba dan arus kas”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol.8, no.3, hal 211-234. poppy dian i.k., 2003, “nilai tambah kandungan informasi laba dan arus kas operasi, proceeding simposium nasional akuntansi 6. rahmawati, 2005, “relevansi nilai earnings dengan pendekatan terintegrasi: barbara gunawan & atika mirantiningsih 91 dari 91 hubungan non linier”, jurnal accounting auditing dan investasi, vol.9, hal 57-77. riahi, ahmed dan belkaoui, 2000, teori akuntansi, buku satu, salemba empat, jakarta. rini widiastuti r., 2002, “pengaruh model mekanik, ukuran perusahaan, dan rasio ungkitan pada ketepatan prakiraan laba”, proceeding simposium nasional akuntansi 5, hal 1-14. sari atmini, 2002, “asosiasi siklus hidup perusahaan dengan incremental value relevance informasi laba dan arus kas”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol.5, no.3, hal 257-276. sekar mayang sari, 2004, “analisis terhadap relevansi nilai (value relevance) laba, arus kas dan nilai buku ekuitas, analisis diseputar perioda krisis keuangan 1995-1998”, proceeding simposium nasional akuntansi 7, hal 862-882. shinta d.r. dan indra w.k., 2004. “pengaruh faktor kontekstual terhadap kegunaan earnings dan arus kas operasi dalam menjelaskan return saham”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol.7, no.1, hal 74-93. slamet munawir, 2002, analisis informasi keuangan, liberty yogyakarta, yogyakarta. sofyan syafri h., 2001, teori akuntansi, edisi revisi, pt raja grafindo persada, jakarta. triyono dan jogiyanto, 2000, “hubungan kandungan informasi arus kas, komponen arus kas dan laba akuntansi dengan harga atau return saham”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol.3, no.1, hal 54-68. penilaian aktiva hayati jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 1, hal: 75-86, januari 2001 issn: 1411-6227 penilaian aktiva hayati endang sri wening e-mail: endangsriwening@yahoo.com abstract wood stands and animals are still alive is the company's assets that are sometimes not rated by the company, as well as the value added created because of growth, are also not recognized by the company. whereas information concerning the value of biological assets (animals and plants) is a very important information to estimate the cash flows that may be obtained. in its assessment used biological fair value of assets owned by the company. this article aims to provide an overview of how to assess the biological assets owned by the companies of agriculture so that the company can estimate the cash flows that would be obtained. keywords: assets, asset conservation, accretion, exchange output value, exchange input value. abstrak kayu tegakan dan hewan yang masih hidup merupakan asset perusahaan yang terkadang tidak dinilai oleh perusahaan, demikian pula pertambahan nilai yang dihasilkan karena pertumbuhan, juga tidak diakui oleh perusahaan. padahal informasi mengenai nilai aktiva hayati (hewan dan tumbuhan) tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk memperkirakan arus kas yang mungkin dapat diperoleh. dalam penilaiannya digunakan nilai wajar dari aktiva hayati yang dimiliki oleh perusahaan. artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana menilai aktiva hayati yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan agrikultur sehingga perusahaan dapat memperkirakan arus kas yang akan diperoleh. kata kunci: aktiva, aktiva hayati, accretion, exchange output value, exchange input value. pendahuluan pedoman standar akuntansi keuangan (psak) belum mengatur secara jelas mengenai penilaian kayu tegakan terutama untuk hutan tanaman industri (hti) dan perhutani yang menanam pohon pinus atau endang sri wening – penilaian aktiva hayati 76 jati, yang memelihara dan memanen pada waktu yang dianggap telah cukup (bukan kayu hutan yang tersedia secara alami). akuntansi aktivitas pertanian atau agrikultur juga belum diatur dalam psak. aktiva hayati yang dimiliki oleh perusahaan saat ini kurang diperhatikan keberadaannya. perusahaan tidak menilai atau menghitung aktiva perusahaan yang berupa tegakan, perusahaan hanya menilai aktiva hayati perusahaan sebagai persediaan apabila telah dipanen dan masuk gudang, padahal perusahaan akan lebih mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai arus kas yang akan diperoleh apabila perusahaan menilai aktiva hayati yang dimiliki. menurut ruchiyat (1999), aktivitas agrikultur merupakan manajemen transformasi (kegiatan pengelolaan perubahan bentuk hewan dan tumbuhan) proses tumbuh budi daya hewan dan tumbuhan kedalam hasil produksi yang masih memerlukan proses lebih lanjut, dan aktivitas ini memerlukan standar akuntansi yang khusus. diperlukannya standar akuntansi yang khusus, karena perusahaan agrikultur, perhutani, dan hti, salah satu kinerjanya dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menilai aktiva hayati dan produk agrikultur. apabila aktiva hayati atau hewan dan tumbuhan yang masih berdiri tegak tidak dinilai atau diakui, dan hanya pohon yang telah ditebang atau hasil yang telah dipanen saja, maka jika terdapat perbedaan yang tidak materiil maka praktek tersebut dapat diterima, akan tetapi apabila perbedaan atau selisihnya materiil maka laporan keuangan yang dihasilkan akan menyesatkan pemakainya dan akan merusak kinerja manajemen. dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasi perusahaan, informasi mengenai nilai aktiva hayati merupakan suatu variabel yang penting. informasi mengenai tanaman atau aktiva hayati yang ada dan berapa besar yang siap panen atau belum siap panen merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai informasi. pemakai informasi akan dibantu untuk memperkirakan arus kas yang akan diperoleh. artikel ini akan menelaah mengenai bagaimana aktiva hayati dinilai dan apakah nilai dari aktiva hayati tersebut dapat diakui sebagai pendapatan atau tidak. pembahasan ini terutama ditujukan kepada pemakai informasi mengenai aktiva hayati yaitu perusahaan perhutani, hti, dan perusahaan agrikultur lainnya. dalam pembahasan ini penulis menganalisis apakah dapat diakui pendapatan atau tidak. penilaian pengertian penilaian menurut theodorus (1999), pengukuran diartikan sebagai pemberian nilai-nilai numerikal kepada objek-objek dan peristiwa-peristiwa tertentu untuk menunjukkan atribut-atribut tertentu, sedangkan menurut eldon jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 75-86, januari 2001 77 (1993), penilaian aktiva merupakan proses pengukuran atribut keuangan (dulu, sekarang, atau yang akan datang) dari aktiva atau sekelompok aktiva. menurut ahmed belkaouli (1998) dasar penilaian aktiva adalah suatu metode pengumpulan elemen laporan keuangan, didasarkan pada penyeleksian suatu sifat elemen yang ukur dan satuan ukur yang dipergunakan untuk mengukur sifat tersebut. terdapat empat sifat yang dapat diukur dan ada dua satuan ukur yang dapat dipergunakan. empat sifat dari seluruh aktiva yang diukur adalah: (1) harga pokok historis (2) harga menurut catatan yang sedang berlaku saat ini (misalnya, harga pokok pengganti). (3) harga yang sedang berlaku saat ini, (misal, nilai neto yang dapat direalisasi). (4) nilai tunai arus kas yang diharapkan. sedangkan satuan ukur yang dapat digunakan menurut ahmed belkaouli adalah satuan uang dan satuan daya beli. tujuan penilaian tujuan pengukuran aktiva menurut eldon s. hendriksen adalah: (1) penilaian sebagai suatu pengukuran laba. di dalam interpretasi laba secara ekonomik, konsep pemeliharaan modal mensyaratkan penilaian aktiva sedemikian rupa sehingga laba dapat dihitung dari pertambahan dalam penilaian sepanjang waktu. dari segi perilaku, penilaian harus memungkinkan perhitungan laba yang bermanfaat dalam peramalan atau sebagai masukan langsung kedalam model-model keputusan investasi. (2) penilaian sebagai langkah dalam proses penandingan (matching). pendekatan yang lazim terhadap penilaian adalah mencatat aktiva moneter berdasarkan nilai netto yang dapat direalisasi dan aktiva nonmoneter berdasarkan nilai masukan sampai dialokasikan ke beban dan kemudian ditandingkan (matched). dengan adanya perubahan dalam nilai unit moneter, suatu ukuran laba yang lebih baik dapat diperoleh dengan menyajikan kembali harga perolehan secara historis dalam unit rupiah yang menggambarkan daya beli yang sama dengan pendapatan berjalan. pemisahan antara laba operasi berjalan dengan keuntungan dan kerugian penyimpanan dapat juga diperoleh dengan menilai masukan-masukan berdasarkan harga perolehan pengganti yang berlaku. (3) penilaian sebagai ukuran penambahan nilai (accretion). tujuan penilaian dalam konsep ini adalah untuk mendekati nilai keluaran dan nilai kas segera berdasarkan jasa (basic services) yang endang sri wening – penilaian aktiva hayati 78 dilakukan perusahaan. dengan cara demikian, laba dicatat berdasarkan pertumbuhan (accretion basis). laba dapat dipisahkan kedalam unsur-unsur yang direalisasi dan yang belum direalisasi, tetapi hal ini tidak harus memenuhi tujuan pendekatan tersebut. pendekatan pertumbuhan menghasilkan konsep laba yang menyeluruh, tetapi keuntungan dan kerugian luar biasa dapat dilaporkan secara terpisah dengan menggabungkan pendekatan ini dengan pendekatan transaksi. (4) penyajian posisi keuangan pada investor. ikhtisar informasi mengenai sumber-sumber daya, komitmen, dan ekuitas perusahaan pada umumnya disajikan kepada para pemegang saham dan investor lainnya secara periodik sebagai salah satu tujuan akuntansi. suatu pandangan altenatif adalah bahwa laporan posisi keuangan yang disajikan kepada para investor seharusnya dikembalikan pada tujuan yang lebih berguna dengan memasukkan konsep penilaian dan informasi lain yang lebih berarti untuk keputusan-keputusan investasi. (5) neraca sebagai langkah penghubung antara dua perhitungan rugi-laba. dengan menekankan perhitungan rugi-laba, maka neraca akan menjadi saldo akhir (residu) dan akan menjadi saldo awal untuk periode selanjutnya. memang neraca dianggap menjadi titik awal dan akhir dalam proses akuntansi, tetapi lebih berkaitan kemasa lampau dari pada ke masa mendatang. perkiraan moneter (monetary accounts), seperti kas dan piutang, mungkin menunjukkan daya beli waktu itu atau pengharapan arus dana pada waktu mendatang, tetapi perkiraan non moneter hanya mencerminkan harga perolehan pada masa lalu dan residu yang diakibatkan oleh prosedur amortisasi dan pembebanan (expensing) pada masa lalu. (6) laporan posisi keuangan sebagai sarana peramalan. agar laporan posisi keuangan menyediakan informasi yang relevan untuk meramalkan arus kas pada waktu mendatang, maka laporan itu harus juga mencakup pengukuran sumber-sumber daya dan komitmen secara kuantitatif untuk dibandingkan dengan periode lainnya atau dengan perusahaan lainnya. (7) penyajian klaim dari beberapa pemilik ekuitas. menurut konsep-konsep akuntansi tradisional, investasi modal perusahaan sama dengan penilaian aktiva bersih perusahaan. angka ini tidak dapat menunjukkan nilai perusahaan secara keseluruhan bagi para pemilik ekuitas, tetapi laporan akuntansi mungkin dapat memberikan kepada para pemilik ekuitas suatu informasi mengenai hak dan resiko. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 75-86, januari 2001 79 (8) penilaian untuk digunakan para kreditor. salah satu tujuan utama neraca adalah menyajikan informasi keuangan bagi kreditor. karena kurangnya informasi andal, para kreditor terpaksa sangat mengandalkan indikasi keamanan pinjaman. dengan demikian nilai likuidasi dianggap lebih penting dari pada konsep-konsep penilaian lainnya, dan ajaran konservatisme sangat mempengaruhi konsep pelaporan. (9) penilaian untuk digunakan manajemen. untuk maksud-maksud manajerial, proses penilaian harus menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan operasi. manajemen lebih membutuhkan informasi mengenai penilaian yang timbul dari rangkaian tindakan yang berbeda. misalnya, terkadang manajemen harus membandingkan manfaat penggunaan aktiva di dalam perusahaan dengan nilai likuidasinya. konsep-konsep penilaian menurut theodorus (1999) penilaian dalam akuntansi merupakan proses pemberian jumlah moneter kuantitatif yang bermakna pada aktiva. konsep-konsep penilaian atau valuation consepts yang diterapkan untuk penilaian asset sebagai berikut: 1. exchange output values exchange output values atau nilai output pertukaran yang didasarkan atas jumlah kas atau nilai pengorbanan lainnya yang akan diterima pada saat suatu aktiva atau jasa yang dikeluarkan dari perusahaan akibat transaksi atau konversi. aktiva yang menunjukkan uang atau hak atas uang (claim to money) harus dinyatakan dan dinilai berlakunya. a. discounted future cash receips/discounted service potentials diskonto penerimaan kas/potensi jasa dimasa mendatang merupakan konsep penilaian aktiva dimana konsep penilaian ini memerlukan pengetahuan tiga faktor pokok yaitu jumlah yang akan diterima, faktor diskonto, dan periode waktu yang dibutuhkan. misalnya dana sebesar $1.000 akan diterima pada akhir tiga tahun. jika faktor diskonto saat itu adalah 12%, maka nilai sekarang aktiva itu adalah $711,78. dengan menggunakan v untuk nilai sekarang aktiva, a untuk nilai moneter yang akan diterima, i untuk faktor diskonto, dan n untuk jumlah tahun yang diperhitungkan, maka rumus penghitungan nilai sekarang adalah: a v = a (1 + i ) -n , atau v = (1 + i) n endang sri wening – penilaian aktiva hayati 80 b. current output values harga keluaran yang berlaku yaitu apabila produk perusahaan dijual di pasar secara umum, maka harga pasar berlaku dapat merupakan taksiran yang layak atas harga jual sebenarnya dalam waktu dekat. c. current cash equivalents ekuivalen kas yang berlaku merupakan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva dalam keadaan likuidasi secara umum, yang dapat diukur dengan harga pasar yang ditetapkan untuk barang-barang sejenis dan dengan kondisi yang serupa. d. liquidation values nilai likuidasi mengasumsikan penjualan dilakukan secara terpaksa, entah kepada pelanggan biasa, dengan pengurangan harga besar-besaran ataupun kepada perusahaan atau penyalur lain dengan harga jauh dibawah harga pokok. dalam keadaan ini hargaharga berada dibawah harga jual yang normal. 2. exchange input values nilai masukan tukar dapat dinyatakan dalam perolehan harga historis yang sebenarnya, harga perolehan berlaku, harga perolehan yang akan datang, atau harga yang diperhitungkan dari nilai keluar yang diharapkan. nilai masukan sering diasumsikan lebih tepat dari pada nilai keluaran karena nilai masukan lebih teruji atau karena tidak mungkin pelaporan pendapatan sebelum direalisasi. a. historical cost harga perolehan historis merupakan harga tukar barang jasa pada saat perolehannya. selain itu harga perolehan adalah pengorbanan ekonomi yang dinyatakan dalam unit moneter yang diperlukan untuk memperoleh aktiva tertentu atau sekelompok aktiva. b. current input cost harga perolehan masukan berlaku merupakan harga tukar yang diperlukan sekarang untuk mendapatkan aktiva yang sama atau ekuivalennya. apabila permintaan akan suatu produk telah menurun secara dratis, sehingga harga untuk mesin-mesin tertentu menurun, maka mesin yang dimiliki perusahaan juga akan mengalami penurunan nilai. akumulasi penyusutan dari mesin yang serupa bukanlah merupakan ukuran yang baik mengenai nilai asset tersebut bagi perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 75-86, januari 2001 81 c. discounted future cost dalam konsep diskonto harga perolehan yang akan datang, nilai sekarang aktiva diasumsikan sama dengan diskonto nilai harga perolehan jasa dimasa mendatang yang diharapkan. d. standard cost biaya standar merupakan suatu penilaian berdasarkan berapa biaya yang seharusnya menurut asumsi tertentu mengenai tingkat efisiensi produktifitas dan pemanfaatan kapasitas yang dikehendaki. penilaian atas dasar standar cost merupakan konsep penilaian input yang didasarkan atas harga pertukaran yang tepat untuk barangbarang dan jasa-jasa dalam jumlah yang tepat. e. direct costing direct costing yang lebih tepat disebut sebagai variable costing atau marginal costing, hanya memperhitungkan variable cost untuk menilai asset yang diproduksi : semua fixed costs diklasifikasikan sebagai period costs dan dianggap sebagai biaya untuk periode sekarang. keuntungan yang terutama dari direct costing ini adalah bahwa ia memberikan informasi kepada manajemen untuk membuat keputusan dan untuk pengendalian biaya. penggunaan direct costing ini misalnya sangat tepat untuk keputusan-keputusan mengenai pemasaran produk baru, penilaian untuk memperluas atau mempersempit rencana-rencana mengenai produk lama, penggunaan tehnologi-tehnologi penyempurnaan produksi, dan pelbagai keputusan mengenai penetapan harga. 3. lower of cost or market penilaian yang terendah antara harga perolehan dan harga pasar merupakan konsep dasar akuntansi atau suatu prosedur akuntansi yang telah umum diterima. metode ini merupakan campuran antara konsep penilaian masukan (input valuation consept) dan konsep penilaian keluaran (output valuation concept). aktiva hayati pengertian aktiva hayati menurut dewan iasc seperti yang tercantum dalam exposure daft e65 menyangkut hewan dan tumbuhan. aktiva hayati yang meliputi binatang ternak dan pepohonan harus diatur perlakuan akuntansinya karena memelihara aktiva hayati tersebut merupakan aktivitas manufaktur. aktiva hayati juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengelolaan transformasi aktiva hayati (hewan dan tumbuhan) untuk endang sri wening – penilaian aktiva hayati 82 menghasilkan produk agrikultur selama masa penantian untuk diproses selanjutnya, dijual atau di konsumsi. penilaian aktiva hayati pengukuran seluruh aktiva hayati menurut exposure draft e65 dengan menggunakan nilai wajar. pengukuran seluruh produk agrikultur pada saat panen dengan nilai wajar (setelah panen perlakuan akuntansi untuk produk agrikultur menerapkan akuntansi persediaan). pengakuan perubahan nilai wajar aktivitas hayati selama periode berjalan dilaporkan dalam laporan laba rugi. menurut exposure draft e65 yang disetujui oleh dewan iasc pada juli 1999 menyatakan bahwa nilai wajar adalah nilai tertinggi yang dapat diperoleh dipasar yang tersedia, setelah dikurangi biaya-biaya. biaya-biaya disini adalah biaya pemanenan, biaya angkut. harga pasar dilokasi penjualan merupakan titik awal untuk menentukan nilai wajar. perubahan nilai wajar aktiva hayati meliputi perubahan secara fisik (karena pertumbuhan dan lainlain) dan perubahan harga per unit aktiva hayati tersebut. pengungkapan tersendiri dari dua komponen perubahan tersebut sangat dianjurkan tetapi bukan merupakan persyaratan. pengukuran nilai wajar berhenti pada saat panen. pengukuran setelah panen mengacu pada international accounting standars atau ias 2: inventories. penggunaan aktiva non hayati dalam kegiatan agrikultur mengacu pada ias 16: property, plant, and equipment. penerimaan hibah tak bersyarat dari pemerintah untuk mengembangkan aktiva hayati yang diukur dengan nilai wajar dilaporkan sebagai pendapatan ketika hibah diterima. pada saat standar baru diadopsi, nilai aktiva hayati dan produk agrikultur dinilai kembali dengan nilai wajar dan dilakukan penyesuaian ke saldo laba ditahan. nilai jual bersih tanaman dapat dihitung dengan menilai harga pasar tanah yang penuh dengan tanaman dan harga pasar tanah kosong, sehingga selisihnya merupakan nilai wajar tanaman. nilai wajar kayu dapat pula diestimasi dengan harga jual kayu siap tebang, kemudian untuk tiap tambahan umur diestimasi berapa nilai wajarnya dalam persentase dari nilai jual bersih kayu siap tebang tersebut. aktiva biologikal dibagi antara yang belum matang (belum siap panen) atau tanaman belum menghasilkan dan biasanya dianalisis dengan memakai sifat beban seperti pupuk, upah, pakan dan lain-lain atau menggunakan fungsi beban, seperti harga pokok penjualan, beban penjualan dan beban administratif. biaya untuk memproduksi dan menanam aktiva biologikal harus dibebankan langsung ke laba rugi tahun berjalan. biaya yang meningkatkan jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 75-86, januari 2001 83 jumlah unit atau menambah nilai aktiva biologikal yang dinilai harus dikapitalisasi dan menambah nilai perolehannya atau nilai bukunya. pengakuan aktiva hayati aktiva hayati yang mengalami pertumbuhan alamiah atau pertambahan umur dari pandangan ekonomi dapat dikatakan sebagai proses produksi. akan tetapi apakah kenaikan nilai karena pertumbuhan alamiah atau karena pertambahan umur ini dapat dikatakan sebagai pendapatan atau tidak. sebelum penulis melakukan analisis ada baiknya diketahui dulu mengenai pengertian pendapatan, sifat-sifat pendapatan, apa yang dimasukkan dalam pendapatan, pengukuran pendapatan, waktu dari pada pendapatan, yaitu periode dimana revenue dicatat. pengertian pendapatan menurut psak no. 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. dari definisi tersbut berarti, pendapatan merupakan hasil dari suatu transaksi dan pada umumnya imbalannya berbentuk kas atau setara kas. di dalam kepustakaan akuntansi ditemukan dua pendekatan terhadap konsep pendapatan yaitu, satu diantaranya berfokus pada arus masuk aktiva sebagai hasil kegiatan operasi perusahaan dan yang lainnya berfokus pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya kepada konsumen atau produsen lainnya. jadi, pendapatan dianggap sebagai arus masuk aktiva bersih atau sebagai arus keluar barang dan jasa. menurut theodorus m. tuanakotta (1999) , pendapatan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan. pada umumnya, aktiva bertambah atau kewajiban berkurang pada waktu penjualan ataupun penyerahan barang atau jasa, dan jumlah pendapatan secara tradisional ditentukan pengukuran aktiva yang diterima dalam unit moneter. difinisi ini sesuai dengan praktek tradisional, tetapi tidak memungkinkan perspektif yang lebih luas bagi proses pengukuran dan penetapan waktu pengakuan. pendekatan arus masuk juga menuntut pernyataan yang cermat mengenai arus masuk mana yang harus dianggap sebagai pendapatan dan mana yang tidak. (2) pendapatan merupakan proses arus masuk aktiva, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. definisi ini tidak menentukan jumlah ataupun saat pengakuan pendapatan, tetapi bersifat netral. dalam pengukuran pendapatan endang sri wening – penilaian aktiva hayati 84 menurut konsep ini terbuka untuk dibahas tanpa mengubah sifat pos yang dengan diukur. mengenai apa yang seharusnya termasuk dalam konsep pendapatan, di salah satu pihak menyarankan agar semua perubahan dalam aktiva netto perusahaan selain transaksi modal yang dilaporkan selama satu periode harus dianggap sebagai pendapatan. di lain pihak menyarankan bahwa akuntansi dapat dipahami dengan baik jika dibedakan antara kegiatan perusahaan yang menghasilkan kekayaan dan transfer kekayaan secara tak terduga yang berasal dari hadiah atau rejeki nomplok. di dalam fasb sfac no. 3, dijelaskan definisi pendapatan yang lebih sempit sebagai produk barang atau jasa perusahaan sebagai berikut: pendapatan terjadi (dari) operasi utama atau operasi pusat perusahaan yang berkesinambungan selama satu periode. jadi dalam definisi ini, pendapatan tidak mencakup keuntungan. patton dan littleton mengutarakan juga pandangan ini dengan mengakui arus penyelesaian (flow of accomplishment) sebagai sumber utama pendapatan. dalam pengukuran pendapatan, nilai tukar produk atau jasa perusahaan merupakan ukuran terbaik bagi pendapatan. nilai tukar menunjukkan ekivalen kas atau nilai sekarang dari pendiskontoan tagihan uang yang akhirnya akan diterima dari transaksi pendapatan. saat pelaporan pendapatan menuntut tidak hanya pernyataan bahwa perusahaan telah memproduksi suatu nilai ekonomi dalam bentuk barang atau jasa, tetapi juga pengukuran terhadap nilai barang atau jasa itu sendiri. menurut sprouse dan moonitz menyatakan bahwa pendapatan seharusnya diidentifikasikan pada periode selama kegiatan utama ekonomik yang diperlukan untuk menciptakan dan penyerahan barang dan jasa yang telah selesai, asal saja pengukurannya obyektif atas hasil kegiatan itu tersedia. kondisi tersebut, yaitu tercapainya kegiatan utama ekonomik dan obyektivitas pengukuran, dipenuhi pada berbagai tahap kegiatan. penulis setuju dengan ketentuan tersebut bahwa pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada waktu penyelesaian kegiatan utama ekonomik. menurut pendapat penulis berdasarkan definisi-definisi diatas, pendapatan dapat diakui apabila aktiva hayati tersebut merupakan hasil kegiatan utama perusahaan. untuk hti dan perusahaan agrikultur lainnya pertambahan atau kenaikan nilai aktiva hayati dapat diakui sebagai pendapatan. selain itu, dalam pengukurannya, kayu atau tegakan yang masih hidup harus dapat diukur dengan obyektif. oleh karena itu harus ada nilai yang pasti dari tegakan tersebut. dengan kepastian alat untuk mengukur aktiva hayati yang berupa tegakan ini maka kenaikan nilai tegakan dapat diakui sebagai pendapatan. adanya kepastian mengenai harga jual dan besarnya persiapan untuk penjualan, mengakibatkan pertambahan nilai aktiva hayati dapat diakui jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 75-86, januari 2001 85 sebagai pendapatan. apabila suatu pasar yang layak untuk komoditi ini tersedia, atau apabila biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan pasti jumlahnya maka pengakuan kenaikan nilai karena pertumbuhan alamiah atau karena pertambahan umur tepat. sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat penulis pertambahan nilai dari aktiva hayati tersebut dapat diakui sebagai pendapatan. penutup aktiva hayati dinilai berdasarkan nilai wajar, yaitu nilai yang tertinggi yang diperoleh di pasar setelah dikurangi biaya-biaya. biaya-biaya dalam hal ini adalah biaya pemanenan, pengangkutan untuk sampai ke gudang. yang menjadi dasar penilaian pertama kali adalah harga pasar dari aktiva hayati tersebut. agar dapat diperoleh nilai yang obyektif, maka harus ada harga pasar yang pasti dari aktiva hayati tersebut, harga dari tegakan yang masih berumur 5 tahun sampai tahun-tahun berikutnya untuk kayu, dan harga dari hewan yang berumur 1 bulan sampai bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. setelah ditentukan harga pasar dari aktiva hayati yang dimiliki, perusahaan harus menentukan biaya pemanenan dari aktiva hayati tersebut untuk sampai di gudang, apabila aktiva hayati tersebut dipanen. untuk biaya pemanenan dianggap sama dari setiap umur dan jenis aktiva hayati yang dimiliki yaitu untuk memaksimalisasikan biaya.nilai wajar diperoleh dari hasil pengurangan antara harga pasar aktiva hayati yang dimiliki dengan besarnya biaya pemanenan. penulis menyarankan untuk membedakan penyajian antara aktiva hayati yang siap panen dengan yang belum siap panen, untuk memudahkan informasi dari arus kas yang akan datang. keuntungan dan kerugian penilaian yang dilakukan tiap tahun dibebankan di laba ditahan. berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pertambahan nilai dari tegakan kayu pinus dapat diakui sebagai pendapatan apabila terdapat alat pengukur yang tepat untuk kualitas kayu dan terdapat harga pasar yang pasti mengenai kualitas, jenis dari aktiva hayati itu sendiri. penulis menyarankan untuk menyajikan aktiva hayati yang dimiliki oleh perusahaan di neraca dan membedakannya antara yang siap panen dan belum siap panen. untuk keuntungan atau kerugian penilaian disesuaikan dengan laba ditahan. daftar pustaka ahmed belkaouli. 1998. accounting theory (teori akuntansi), terjemah, ak group yogya, cetakan januari. endang sri wening – penilaian aktiva hayati 86 eldon s. hendriksen. 1993. teori akuntansi, terjemah, erlangga. internet webside. 2000. http//:www.iasc.org. ruchiyat kosasih. 2000. biological assets: bagaimana standar akuntansinya?, media akuntansi, no.5/th.1/des-jan. theorodorus m. tuanakotta. 1999. teori akuntansi, buku satu, lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia. the balance sheet as an earnings management constraint jurnal akuntansi & investasi vol. 13 no. 2, halaman: 116-129, juli 2012 116 analisis praktik corporate social responsibility perusahaan furniture di kabupaten jepara aida nahar e-mail: aidanahar@gmail.com sekolah tinggi ilmu ekonomi nahdhatul ulama' jepara abstract corporate social responsibility (csr) is a transparent business practices, which are based on ethical values, with particular attention to employees, communities and the environment, and designed to meet the wishes of the shareholders and the public in general. effort to understand and analyze the practice of csr in a company is interesting, considering the practice of csr is not a uniform practice and its implementation is highly dependent on the unique characteristics inherent in the company. the purpose of this study is to investigate to find out the practice of corporate social responsibility by furniture companies in jepara. data collection methods used in this study were interviews, direct observation, and analysis of company documents. data were analyzed by triangulation and interpretation. from the research conducted it can be concluded that the comapany’s motivation in implementing csr undertaken by the company from jepara regency furniture is the company’s commitment and enhance the reputation of the company. while the practice of csr that have been made furniture enterprises in jepara regency consists of several fields, namely a). economy, including internal and external sectors. internal sector is focused on training programs for employees. the external sector was focused on facilitating the community development patterns, community groups, and cooperatives. b). social areas, including the provision of public facilities (infrastructure development), social welfare, education and sports. c). environment areas, including sustainable water supply. keywords: corporate social responsibility (csr), motivation, practice of csr, tri bottom line. pendahuluan perkembangan dunia usaha dewasa ini tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya, sehingga hal ini menjadi pusat perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi, dan regulator serta lembaga swadaya masyarakat (lsm) sejak beberapa dasawarsa terakhir. kondisi ini juga dipicu oleh perkembangan dinamika sosial terutama berkaitan dengan globalisasi, pasar bebas (free market), kerjasama ekonomi kawasan, berkurangnya peran pemerintah, dan semakin dominannya peran swasta dalam pembangunan ekonomi. lebih penting lagi dari dinamika sosial tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat tentang hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan sosial, lingkungan hidaup dan pemberdayaan (empowering) masyarakat serta informasi dan transparansi (well imformed) atas aktivitas suatu perusahaan. semua dinamika sosial itu tidak terlepas dari berbagai dampak negatif dari beroperasinya suatu perusahaan. menyikapi kondisi tersebut, dalam dunia usaha muncul berbagai diskursus yang berkaitan dengan pengelolaan dunia usaha itu aida nahar, analisis praktik corporate social responsibility… 117 sendiri, terutama berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan. salah satu wacana yang muncul adalah lahirnya terminologi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility selanjutnya disingkat csr) csr merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup. dengan perkataan lain, csr dikembangkan dengan koridor tri bottom line yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. contoh sederhana pelaksanaan csr adalah dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan; membuat sumur resapan; penyaluran limbah dengan baik; dan pembatasan penggunaan ac dan listrik. praktik bisnis global dewasa ini telah menunjukkan upaya menginternalisasi pertimbangan sosial dan lingkungan dalam kebijakan bisnis (amri dan sarosa, 2008). ray kroc, pendiri mcdonald's mengatakan bahwa “jika anda akan mengambil uang dari komunitas, berikan kembali sesuatu.” (hunger dan wheelen, 2003). perusahaan harus memberikan imbal balik pada komunitas lokal, tidak hanya karena hal itu baik bagi bisnis tetapi juga karena hal tersebut merupakan tindakan yang bermoral (hunger dan wheelen, 2003). lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan oleh orlitzky, schmidt, dan rynes menyimpulkan bahwa kinerja sosial dan finansial perusahaan memang berhubungan erat secara positif (amri dan sarosa, 2008). selain itu dalam hansen dan mowen, (2005) juga dijelaskan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan yang baik dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan, seperti keuntungan bagi kesehatan manusia. hal ini selanjutnya memperbaiki citra perusahaan dan memperkuat kemampuan untuk menjual produk dan jasanya. pemenuhan tujuan bisnis dan penyelesaian masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. di lain pihak, para industry leader kini telah meyakini bahwa tak ada cara lain untuk mempertahankan bisnisnya kecuali dengan meningkatkan kinerja sosial dan kinerja lingkungan disamping kinerja finansial (amri dan sarosa, 2008). kompleksitas permasalahan sosial (social problems) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan csr sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin. csr kini dianggap penting untuk menjembatani dan memperkecil jurang antara lapisan masyarakat kaya dan miskin di berbagai pelosok dunia (untung, 2008). dalam konteks lingkungan indonesia, kewajiban menjalankan csr diatur dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. bab v pasal 74 (1), (2), (3), dan (4) undang-undang perseroan terbatas disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu berupa biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 116-129, juli 2012 118 standar akuntansi keuangan indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik, perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. dalam undang-undang no. 40 tahun 2007, bab iv, bagian kedua, pasal 66 (2), poin c yang mengatur tentang laporan tahunan, disebutkan bahwa direksi harus menyampaikan laporan tahunan yang sekurangkurangnya memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. argumen-argumen di atas mengindikasikan bahwa usaha untuk memahami dan menganalisis praktik csr pada suatu perusahaan merupakan hal yang menarik, mengingat praktik csr merupakan praktik yang tidak seragam dan implementasinya sangat tergantung pada karakteristik unik yang melekat pada perusahaan tersebut. berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang menjadi kajian peneliti adalah :bagaimana praktik corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan-perusahaan furniture di kabupaten jepara? tinajauan literatur dan fokus peneltian definisi csr corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (suhandari, 2007; untung, 2008). sukada dan jalal, 2008; amri dan sarosa, (2008) mendefinisikan csr sebagai upaya manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar. sedangkan maignan dan ferrel, 2004; susanto, (2009) mendefinisikan csr sebagai “a business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interest”. definisi ini menekankan perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. the jakarta consulting group membagi tanggung jawab sosial menjadi dua definisi yaitu ke dalam (internal) dan keluar (eksternal) perusahaan (susanto, 2009). ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada karyawan dalam bentuk kompensasi yang adil dan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. seperti diketahui, karyawan telah bekerja keras serta berkorban demi kesuksesan perusahaan. begitu juga pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan. karenanya mereka akan mengharapkan profitabilitas yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. konsep csr meskipun penerapan csr telah merambah ke semua sektor industri, namun persepsi terhadap csr masih belum sama. istilah csr mempunyai berbagai interpretasi dan penamaan lain, seperti: corporate citizenship, the ethical corporation dan aida nahar, analisis praktik corporate social responsibility… 119 corporate sustainability (darwin, 2006). perbedaan dan persamaan di antara konsepkonsep tersebut tidak menjadi subjek pembahasan dalam penelitian ini. konsep csr sudah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. csr adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan mendapat perhatian dalam ekonomi global. carrol dalam hunger dan wheelen, (2003) menyatakan bahwa manajer organisasi memiliki empat tanggung jawab. yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan kebebasan memilih (discretionary). tanggung jawab ini digambarkan sebagai sebuah piramida, yang tersusun dari tanggung jawab ekonomi sebagai landasannya, kemudian tanggung jawab hukum, lalu tanggung jawab etika, dan tanggung jawab kebebasan memilih (discretionary) berada di puncak piramida. tanggung jawab ekonomi adalah memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan kemudian menjualnya agar memperoleh laba. sebuah tanggung jawab agar dapat menghidupi karyawan, membayar pajak, kewajiban terhadap kreditor, terhadap pemegang saham dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya. tanpa laba perusahaan tidak akan eksis, tidak dapat memberikan kontribusi apapun terhadap masyarakat. kemudian di bidang hukum, perusahaan mesti mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari rule of the game (susanto, 2009). tanggung jawab hukum ditentukan oleh pemerintah, dimana manajemen diharapkan taat terhadap hukum. tanggung jawab ekonomi dan hukum bukanlah tanggung jawab sosial melainkan sesuatu yang harus dilakukan agar perusahaan tetap bertahan dalam bisnis (hunger dan wheelen, 2003). berikutnya, tanggung jawab etika, yaitu mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. tanggung jawab etika menggambarkan bisnis sebagai moral, dan melakukan apa yang benar, adil dan wajar (isnawesnia, 2008). dan puncaknya adalah tanggung jawab kebebasan memilih, kewajiban yang oleh perusahaan diasumsikan murni bersifat sukarela (hunger dan wheelen, 2003). tanggung jawab ini murni sukarela dan keputusan untuk melakukannya didorong oleh keinginan bisnis untuk terlibat dalam peran sosial, tidak karena diwajibkan oleh hukum dan juga bukan karena etika. carrol dalam hunger dan wheelen, (2003) menyatakan bahwa jika perusahaan bisnis gagal menyatakan tanggung jawab kebebasan memilih atau tanggung jawab etika, masyarakat (melalui pemerintah) akan bertindak, yaitu dengan membuat tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab hukum. akibatnya perusahaan mungkin akan semakin sulit memperoleh keuntungan dibanding jika perusahaan dengan sukarela menerima tanggung jawab etika dan tanggung jawab kebebasan memilih. faktor yang mempengaruhi implementasi csr tujuan csr adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri. csr terkait dengan sustainability dan acceptability, artinya diterima dan berkelanjutan untuk berusaha di suatu tempat (untung, 2008). menurut princes of wales foundation ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi csr. pertama, menyangkut human capital atau pember-dayaan manusia. kedua, environments yang berbicara tentang lingkungan. ketiga, adalah good corporate governance. keempat, social cohesion. artinya dalam melaksanakan csr jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. kelima adalah economic strength atau jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 116-129, juli 2012 120 memberdayakan lingkungan menuju kemandirian bidang ekonomi (untung, 2008). motivasi perusahaan melakukan csr motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu (robbins, 2002). sedangkan dalam kamus lengkap bahasa indonesia, daryanto (1998) dijelaskan bahwa motivasi merupakan alasan atau dorongan. sedangkan motif merupakan sebab yang menjadi dorongan/atau yang menimbulkan semangat. motivasi perusahaan melakukan praktik dan pengungkapan csr sangat bervariasi, mulai dari pendekatan instrumental dengan maksud memaksimalkan profit sampai ke pendekatan intrinsik seperti komitmen perusahaan untuk menjunjung tinggi nilainilai dan prinsip-prinsip perusahaan. dalam hunger dan wheelen, (2003) dijelaskan mengenai argumen-argumen yang berkaitan dengan perilaku manajemen perusahaan bisnis dalam hal tanggung jawab sosial. diantaranya adalah: 1) moralitas, perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan karena hal ini merupakan “hal benar yang harus dilakukan”. terutama berdasarkan nilai-nilai keagamaan atau beberapa tanda moral yang diyakini secara personal, suatu tindakan dinilai berdasarkan pada apa yang dianggap baik oleh masyarakat secara umum. pemikiran tersebut bersifat altruistik (hanya memikirkan kepentingan orang lain), tidak ada harapan untuk menerima balas jasa dari apa yang kita lakukan. 2) pemurnian kepentingan diri sendiri, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. perusahaan akan dihargai karena tindakantindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 3) teori investasi, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder perusahaan karena tindakan itu akan dicerminkan dalam tingkat laba yang lebih tinggi dan dalam harga persediaan perusahaan. kenyataan ini menunjukkan hubungan langsung antara tindakan tanggung jawab dan kinerja keuangan perusahaan. 4) mempertahankan otonomi, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajer. keith davis dalam hunger dan wheelen, (2003) mengatakan bahwa dalam jangka panjang, perusahaan yang tidak menggunakan kekuasaan dengan cara yang dianggap bertanggung jawab oleh masyarakat akan kehilangan kekuasaan tersebut. hal senada juga diungkapkan oleh carrol yang menyatakan bahwa kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab etika dan tanggung jawab kebebasan memilih akan memperbesar tanggung jawab hukum perusahaan sehingga mengganggu tanggung jawab ekonominya (hunger dan wheelen, 2003). selain ketiga hal diatas, motivasi perusahaan melakukan csr adalah reputasi. seperti yang terungkap dalam riset roper search wordwide yang menunjukkan bahwa 75% responden memberikan nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberikan kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pengembangan. sekitar 66% responden juga menunjukkan bahwa mereka siap berganti merek kepada merek perusahaan yang aida nahar, analisis praktik corporate social responsibility… 121 memiliki citra sosial yang positif (susanto, 2009). dengan melakukan praktik csr citra perusahaan (corporate image) akan meningkat. kegiatan community development (cd) dan aktivitas filantropi akan memberi dampak berkembangnya citra perusahaan (susanto, 2009). corporate image (citra perusahaan) berada dalam benak stakeholder selanjutnya citra perusahaan tersebut yang menentukan apakah sebuah perusahaan dinilai mempunyai reputasi baik atau buruk (susanto, 2009). lebih jauh lagi dalam susanto (2009) dijelaskan bahwa csr akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. corporate image (citra perusahaan) terbentuk dari asosasi antara perusahaan dengan sekumpulan atribut positif maupun negatif (susanto, 2009). selanjutnya reputasi merupakan akumulasi dari corporate image. reputasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif. perusahaan dengan reputasi yang kuat dan positif akan mampu menarik dan mempertahankan karyawan dengan bakat-bakat terbaik, demikian halnya pelanggan serta mitra bisnis yang loyal, yang kesemuanya akan berkontribusi bagi pertumbuhan dan kesuksesan secara finansial (susanto, 2009). berubahnya lingkungan bisnis berimplikasi terhadap reputasi sebuah perusahaan. poliferasi media dan informasi, tuntutan akan transparasi yang semakin meningkat, meningkatnya perhatian terhadap tanggung jawab sosial, serta berbagai skandal yang menimpa banyak perusahaan raksasa akhir-akhir ini yang telah menurunkan kepercayaan publik terhadap korporasi, mengharuskan perusahaan untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap usaha-usaha membangun dan mempertahankan reputasi (susanto, 2009). menurut rayner dalam susanto (2009) ada tujuh hal yang menjadi pendorong reputasi, yaitu kinerja keuangan; tata kelola perusahaan dan kualitas manajemen; kinerja sosial, etis dan lingkungan; karyawan dan budaya; pemasaran, inovasi, dan hubungan dengan pelanggan; kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; serta komunikasi dan manajemen krisis. manajemen reputasi mempunyai tugas utama untuk mengelola image agar sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. perusahaan harus benar-benar mempunyai perilaku organisasi yang dapat mendukung kinerja perusahaan dan menunjang reputasi perusahaan. penerapan csr termasuk di dalamnya (susanto, 2009). kemudian langkah-langkah manajemen reputasi harus didukung oleh kegiatan corporate communication yang efektif agar persepsi konstituen tidak salah, dan terbentuklah image-dan dalam jangka panjang, reputasi-yang diharapkan (susanto, 2009). dalam susanto (2009) dijelaskan bahwa csr dalam arti luas sangat mendukung manajemen reputasi. perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai. tanpa laba yang memadai, perusahaan tidak akan mampu memberi imbalan yang layak kepada para karyawan, kepada para pemasok, dan tidak dapat memberikan multiplier effect yang diharapkan kepada komunitasnya. ini sesuai dengan konsep csr carrol yaitu tanggung jawab ekonomi. pengungkapan informasi sosial dan lingkungan implementasi csr dapat dilaporkan melalui laporan berkelanjutan. dalam tingkat internasional standar yang mengatur pelaporan csr adalah gri, global reporting initiative (darwin, 2006). pelaporan adalah komunikasi dengan stakeholder mengenai manajemen dan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan (susanto, 2009). jika dilakukan dengan baik, pelaporan harus jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 116-129, juli 2012 122 memberikan perhatian mengenai bagaimana kecenderungan dalam masyarakat mempengaruhi perusahaan dan pada gilirannya, bagaimana kehadiran dan operasi perusahaan mempengaruhi masyarakat. pelaporan dapat menunjukkan motivasi dan kesediaan perusahaan untuk memposisikan dirinya dalam konteks yang lebih luas (susanto, 2009). susanto (2009) menambahkan bahwa bukti kemajuan csr adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan, karena dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak berkepentingan yang mungkin ingin membeli produk perusahaan, atau memberi dukungan bagi aktivitasaktivitas perusahaan dalam komunitas. perusahaan juga dapat memanfaatkan kemajuan csr yang diraih guna perbaikan lebih lanjut, penilaian resiko, serta dukungan bagi arah dan peluang baru. verifikasi dan pelaporan juga dapat menjadi hal yang penting untuk memperoleh dan mempertahankan lisensi beroperasi bagi perusahaan, memperbaiki operasi internal serta membangun hubungan. komunitas, pelanggan, investor, karyawan, regulator, dan lsm yang ingin memperoleh informasi mengenai perusahaan kemungkinan besar akan menjadikan laporan verifikasi csr sebagai pedoman. aktivitas verifikasi yang tidak dilakukan dengan cara yang profesional, ketat, dan terlihat tidak kredibel akan merusak kredibilitas dan reputasi perusahaan, menutup peluang, dan mengurangi profitabilitas (susanto, 2009). setelah masyarakat mendapatkan informasi, masyarakat akan bereaksi dengan memberikan umpan balik berupa kritik, saran, tanggapan, penerimaan atau penolakan. umpan balik dari masyarakat tersebut memberikan indikasi bagi perusahaan apakah aktivitas perusahaan telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. atas dasar informasi tersebut, agar perusahaan tetap dapat diterima di masyarakat, maka selanjutnya perusahaan akan terus melakukan strategi-strategi untuk membentuk citra yang positif dan selanjutnya reputasi yang baik akan diperoleh dan seperti yang dikatakan susanto (2009), lisensi beroperasi tetap bisa dipertahankan. jika tidak, maka seperti yang diungkap susanto (2009), aktivitas verifikasi ataupun pelaporan csr yang tidak dilakukan secara profesional akan merusak kredibilitas dan reputasi perusahaan selanjutnya hal ini akan mengakibatkan penurunan profitabilitas. standar pengungkapan informasi sosial dan lingkungan di indonesia di indonesia, persyaratan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam uu perseroan terbatas no. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat (2) poin c yang menyebutkan bahwa annual report yang dibuat oleh perusahaan sekurangkurangnya harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. namun demikian, dalam uu tersebut tidak disebutkan persyaratan tentang bentuk, format maupun isi dari laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. hal ini mengakibatkan praktik pengungkapan yang dilakukan perusahaan di indonesia sangat beragam dalam bentuk, format, maupun isi. dalam praktiknya, banyak perusahaan di indonesia yang saat ini telah mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. namun, di lain pihak masih banyak juga yang belum meng-ungkapkannya karena bapepam sebagai organisasi pengawas pasar modal dan ikatan akuntan indonesia (iai) sebagai badan profesi akuntansi di indonesia belum sepenuhnya mewajibkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan tersebut. dari berbagai tinjauan literatur yang dipaparkan di atas, maka fokus kajian aida nahar, analisis praktik corporate social responsibility… 123 peneltian ini adalah untuk menginvestigasi praktik csr di perusahaan furniture yang ada di kabupaten jepara jawa tengah. metode penelitian pemilihan desain penelitian dalam penelitian ini pemilihan desain penelitian dimulai dengan menempatkan bidang penelitian ke dalam pendekatan kualitatif atau interpretatif. disebut sebagai pendekatan interpretif karena lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (sugiyono, 2008). selanjutnya diikuti dengan mengidentifikasi paradigma penelitian yaitu paradigma interpretif yang memberi pedoman terhadap pemilihan metodologi penelitian yang tepat yaitu studi kasus. langkah yang terakhir adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat yaitu dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen. pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam studi ini karena bagaimana csr dipraktikkan dalam perusahaan akan lebih mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, budaya, norma, dan struktur organisasi perusahaan dan juga faktor-faktor eksternal lainnya yang mendorong dipraktikkan dan diungkapkannya kegiatan csr tersebut. sampling frame responden dalam penelitian ini adalah 3 perusahaan furniture yaitu: pt kobeks, cv duta jepara, dan cv graha indah furniture. pemilihan sampel ini didasarkan pada survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. survey menyatakan bahwa mayoritas masyarakat jepara merekomendasikan tiga perusahaan tersebut diatas dikarenakan mempunyai kredibilitas dibidang csr yang baik dimata masyarakat. metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari pengamatan langsung, wawancara, serta analisis dokumen dan catatan perusahaan. analisis data dalam penelitian ini analisis data menggunakan triangulasi. triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (sugiyono, 2008). hasil wawancara kemudian penulis bandingkan kemudian diinterpretasikan atau dijabarkan. selain itu, juga dibandingkan dengan hasil pengamatan langsung lingkungan perusahaan serta analisis dokumen perusahaan yang berupa dokumen-dokumen pelaksanaan csr. setelah itu penulis menyimpulkan praktik csr yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan furniture di kabupaten jepara. hasil dan pembahasan gambaran umum perusahaan-perusahaan furniture di kabupaten jepara kabupaten jepara memiliki luas wilayah 100.413.189 hektare atau 1.004,13 km persegi terletak pada posisi 3 23' 20” sampai 4 9' 35” bujur timur dan 5 43' 30” sampai 6 47' 44” lintang selatan. daerah ini berbatasan dengan kabupaten demak di sisi selatan, kabupaten pati dan kudus di sebelah timur, dan laut jawa di sebelah utara dan barat. dikaitkan dengan bentuk pulau jawa, posisi itu sebenarnya kurang menguntungkan. berada di ujung utara pulau jawa menjadikan jepara tak terlewati jalur utama pantura. namun posisi geografis ini justru menjadikan masyarakat jepara kreatif mencari keunggulan kompetitif atas hasil karya mereka dalam mengembangkan perekonomian. sektor yang paling banyak digeluti adalah industri jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 116-129, juli 2012 124 pengolahan. ketekunan masyarakat dalam mengembangkan produk akhir di sektor ini, menjadikan produk mereka memiliki keunggulan kualitas dibanding daerah lain. indikasinya adalah tingkat penerimaan pasar internasional terhadap produk industri pengolahan dari jepara. dimotori industri furniture (mebel dan ukir), berbagai produk industri jepara saat ini tercatat telah menembus pasar ekspor di seratus lebih negara di dunia. di luar industri kayu, kabupaten jepara setidaknya memiliki 10 jenis industri lain yang menjadikan industri pengolahan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat. hampir seluruh industri ini berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm). tingginya kontribusi sektor pengolahan terhadap pengembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor ini terhadap produk domestik regional bruto (pdrb). sebagaimana tahun-tahun sebe-lumnya, pada akhir tahun 2010 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pdrb tetap yang terbesar, yakni 27 persen (atas dasar harga berlaku). berikutnya baru sektor pertanian (21,87 persen), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (20,94 persen), sektor jasajasa (10 persen), dan sektor-sektor lain. indikasi lainnya adalah jumlah unit usaha yang sedemikian besar, serta ketersediaan lapangan kerja yang terlihat dari besarnya serapan tenaga kerja ke sektor tersebut. tak dapat dimungkiri, sektor industri pengolahan telah menjadi sandaran utama bagi hajat hidup warga jepara yang saat ini berjumlah 1.090.000 jiwa. industri furniture merupakan ikon kota jepara, yang kemudian menghadirkan jatidiri “jepara kota ukir”. salah satu tonggak pencapaian pasar internasional dalam industri ini adalah ketika ra. kartini mengenalkan produk perajin binaannya kepada kawankawannya di berbagai kota di indonesia, termasuk di belanda. puncak kejayaan industri ini justru terjadi di seputar tahun 1999 saat indonesia diguncang oleh krisis menoter. industri yang tersebar di hampir semua kecamatan di jepara, sampai dengan tahun 2010 tercatat telah dipasarkan di 105 negara tujuan ekspor dengan jumlah eksporter yang mencapai 288 perusahaan dan nilai ekspor usd 111.498.084,22. profil perusahaan pt kobeks kobeks didirikan di jawa tengah pada tahun 2000. perusahaan menggabungkan karya yang luar biasa dalam kreatifitas dan penelitian yang estetik dari desainer perusahaan. kobeks baru ini didedikasikan untuk tantangan inovasi dan keunggulan. desain unik dan kontemporer kami mengikuti kecenderungan sebenarnya dengan meningkatkan interior ke dalam ruang hidup yang bergengsi. profesionalisme dan tanda tangan dari produk kami dipakai di beberapa hotel bintang 5, resort, toko-toko eceran mewah dan apartemen di seluruh dunia. cv duta jepara cv duta jepara didirikan pada tahun 1978. pada saat pendirian, perusahaan membuat produk hanya digunakan untuk memenuhi pasar lokal saja. pada tahun 1992 perusahaan mulai mengekspor ke negaranegara asia untuk indoor furniture. pada tahun 1994, setelah pameran di jakarta, perusahaan berusaha untuk memperluas jangkauan produk untuk garden furniture dan ekspor ke belgia dan italia. sejak hampir 5 tahun tumbuh, pasar diperluas ke eropa dan amerika serikat. sebagai pemasok besar produk kayu, perusahaan telah mendapat penilaian oleh smart wood pada tahun 1999 dan bersertifikat pada tahun 2000. aida nahar, analisis praktik corporate social responsibility… 125 cv graha indah furniture cv graha indah furniture adalah perusahaan manufaktur yang berada di jepara, indonesia. perusahaan telah berdiri 10 tahun. perusahaan menyediakan produk untuk pelanggan eceran dan grosiran. produk perusahaan antara lain furniture yang berasal dari kayu mahoni, solid mahoni, bedroom furniture, perabot makan, perabot kantor yang didesain klasik dan modern, unik. motivasi perusahaan dalam pelaksanaan corporate social responsibility dalam beberapa penelitian tentang motivasi perusahaan untuk melaksanakan corporate social responsibility, hasil yang didapat sangat beragam yaitu karena motif bisnis sampai komitmen perusahaan. dalam bagian ini akan dibahas motif pelaksanaan dengan menggunakan hasil wawancara, pengamatan langsung. komitmen perusahaan motivasi dalam pelaksanaan csr adalah karena csr memang merupakan komitmen perusahaan. perusahaan telah menyadari bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap manusia berperan mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. bagi perusahaan. keberadaan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh aspek keuangannya saja (single bottom line), tetapi meliputi aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan (triple bottom line). perusahaan menyadari bahwa sinergi dari tiga elemen tersebut merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). wujud tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen dan kontribusi langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, pendidikan sosial dan lingkungan. hasil wawancara dengan divisi human resources di salah satu perusahaan, beliau menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai tujuan untuk membina dan memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan, serta membantu mereka. karena perusahaan akan mengusahakan semampu perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial. selain itu beliau juga mengatakan bahwa perusahaan melakukan rekrutmen karyawan dari masyarakat sekitar. jika dari masyarakat sekitar sudah tidak ada yang mampu baru perusahaan akan mempertimbangkan calon karyawan dari daerah lain. tanggung jawab ini murni bersifat sukarela dan keputusan untuk melakukannya didorong oleh keinginan bisnis untuk terlibat dalam peran sosial, tidak karena diwajibkan oleh hukum dan juga bukan karena etika (a. b. carrol dalam hunger dan wheelen, 2003). sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas csr perusahaan dilandasi komitmen yang kuat oleh seluruh anggota organisasi perusahaan. reputasi perusahaan dari hasil wawancara dengan manajer cv duta jepara, mengatakan bahwa csr yang dilakukan perusahaan merupakan suatu kegiatan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan citra positif perusahaan. pernyataan di atas sesuai dengan konsep susanto (2009), bahwa salah satu manfaat dari praktik csr adalah csr akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan selanjutnya reputasi merupakan akumulasi dari corporate image (susanto, 2009). sehingga dapat diindikasikan bahwa perusahaan melaksanakan praktik csr-nya karena ingin meningkatkan reputasi perusahaan. reputasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 116-129, juli 2012 126 perusahaan dengan reputasi yang kuat dan positif akan mampu menarik dan mempertahankan karyawan dengan bakatbakat terbaik, demikian halnya pelanggan serta mitra bisnis yang loyal, yang kesemuanya akan berkontribusi bagi pertumbuhan dan kesuksesan secara finansial (susanto, 2009). perusahaan memproduksi furniture berkualitas yang mencakup gaya klasik sampai ke gaya modern saat ini. perusahaan mendesain produk sendiri untuk pelanggan dan mengembangkan model-model baru sehingga sukses meluncurkan produk baru. proyek-proyek khusus berkisar dari perbaikan hotel lengkap, perabot kantor baru ke potongan unik individu untuk pelanggan ritel. praktik corporate social responsibility perusahaan furniture kabupaten jepara salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di indonesia adalah community development. perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat. kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. csr adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana csr mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. berdasarkan hasil wawancara dan observasi, secara umum kegiatan csr perusahaan-perusahaan furni-ture di jepara merupakan kegiatan yang bersifat insidental dan tidak terprogram. kegiatan csr yang sudah dilaksanakan menghabiskan rata-rata mengahabiskan dana dari 1% s/d 2% dari omset penjualan. diantara program-program csr yang dija-lankan oleh perusahaanperusahaan furniture kabupaten jepara meliputi: bidang ekonomi tanggung jawab sosial dalam bidang ekonomi dilakukan melalui 2 sektor, yaitu sektor internal dan eksternal. aida nahar, analisis praktik corporate social responsibility… 127 sektor internal tanggung jawab sosial dalam bidang ekonomi sektor internal difokuskan pada program pelatihan-pelatihan untuk karyawan. program pelatihan untuk karyawan struktural dilakukan dengan mengikutkan pelatihanpelatihan yang diadakan pihak lain. sedangkan pelatihan untuk karyawan non struktural dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. hal ini sesuai dengan pernyataan kepala divisi human resources di pt kobeks, beliau menjelaskan bahwa pelatihan-pelatihan untuk pegawai struktural pt kobeks dilakukan setahun sekali dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan yang diadakan pihak luar perusahaan, dan program pelatihan untuk pegawai non struktural jarang dilakukan, tetapi pernah diadakan pelatihan finishing dengan bekerja sama dengan pt propan. hal ini juga selaras dengan pernyataan salah satu bagian yang ada di cv duta jepara dan manajer cv graha indah furniture menyatakan bahwa perusahaan menyelenggarakan pelatihan karyawan tentang finishing dan amplas dengan bekerjasama dengan pihak lain. sektor eksternal tanggung jawab sosial dalam bidang ekonomi sektor eksternal difokuskan pada upaya pengembangan pola pendampingan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan koperasi. pendampingan kepada kekuatan ekonomi lokal dititikberatkan pada "endogenous development", yaitu meng-gunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan/ institusional, dan sumber daya fisik setempat atau lokal. perwujudan endogenous development divisualisasikan melalui wadah koperasi karyawan yang telah berkembang bukan hanya sebagai penunjang lini kehidupan bagi karyawan tetapi juga masyarakat sekitarnya. terkembangnya koperasi karyawan telah mampu mengaplikasikan pola pendampingan usaha kecil dan koperasi yang diharapkan akan memacu potensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. beberapa perusahaan furniture di jepara melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan mengutamakan tenaga kerja perusahaan berasal dari masyarakat sekitar perusahaan, dan mengutamakan supply barang dari masyarakat sekitar. ada juga yang melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat dengan membentuk paguyuban-paguyuban. perusahaan melakukan pembinaan dan pemberian bantuan-bantuan ke masyarakat melalui paguyuban yang dibentuk. seperti yang dilakukan oleh pt kobeks, perusahaan membentuk paguyuban perajin yang diberi nama papeko (paguyuban perajin kobeks). papeko mendapatkan pembinaan dari pt kobeks tentang kualitas produk dan mendapatkan bantuan modal berupa alat. alat yang diberikan pt kobeks berupa mesin circle naik turun 70 x 90 pakai rel plus dinamonya dan mesin table show. bidang sosial tanggung jawab dan komitmen perusahaan dalam bidang sosial bertujuan untuk menciptakan positive emotional relation dengan masyarakat secara berkesinambungan. wilayah aktivitas csr dalam bidang sosial mencakup penyedia sarana umum (infrastructure development), kesejahteraan sosial, pendidikan, dan olah raga. sarana umum aktivitas peningkatan sarana umum meliputi pembangunan jalan, penerangan, perbaikan tanggul, pavingisasi, pembangunan masjid, pembangunan musholla dan perbaikan fasilitas umum lainnya. aktivitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksebilitas dan liveability masyarakat. jurnal akuntansi & investasi, 13 (2), 116-129, juli 2012 128 kesejahteraan sosial pemberian bantuan untuk kegiatan sosial meliputi pemberian tunjangan hari raya baik kepada karyawan maupun mayarakat sekitar, santunan bagi anak yatim piatu, santunan untuk lansia, bantuan paket sembako, peringatan hari besar nasional, bantuan dana untuk berbagai kegiatan organisasi kelompok pemuda dan masyarakat. hali ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk "selalu hadir dan berbagi" bagi lingkungan sekitarnya. pendidikan di sektor pendidikan, perusahaan-perusahaan furniture membantu pengelolaan tpq, madrasah diniyah, dan madrasah ibtidaiyah serta memberikan beasiswa untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. olah raga perusahaan memberikan sponsorship dan penyediaan sarana prasarana untuk kegiatankegiatan olah raga baik untuk karyawan maupun untuk masyarakat sekitar. hal ini disebabkan olah raga merupakan wahana pembentuk kesehatan masyarakat, serta aktualisasi dan pembentukan karakter diri. bidang lingkungan tujuan dari program csr dalam bidang lingkungan adalah menunjang pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. tanggung jawab sosial dibidang lingkungan dilakukan dengan menyediakan atau mensupplay air untuk masyarakat sekitar. hal ini sesuai dengan pernyataan dari manajer salah satu perusahaan furniture di kabupaten jepara bahwa perusahaan ikut membantu supply air untuk masyarakat sekitar. penutup berdasarkan analisis data dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, motivasi perusahaan dalam melaksanakan csr yang dilakukan oleh perusahaan furniture kabupaten jepara adalah komitmen perusahaan dan reputasi perusahaan. kedua, praktik csr yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan furniture di kabupaten jepara terdiri dari beberapa bidang yaitu: (1) bidang ekonomi, meliputi sektor internal dan eksternal. sektor internal difokuskan pada program pelatihan-pelatihan untuk karyawan. sedang sektor eksternal difokuskan pada upaya pengembangan pola pendampingan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan koperasi; (2) bidang sosial, meliputi penyediaan sarana umum (infrastructure development), kesejahteraan sosial, pendidikan dan olah raga; dan (3) bidang lingkungan, meliputi penyediaan air bersih secara berlanjut. implikasi dalam penelitian ini antara lain: pertama, bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah hendaknya mendorong perusahaan untuk tetap melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan baik, terprogram dan dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. selain itu, pemerintah daerah perlu berupaya mensinergikan program-program pemerintah dengan kegiatan csr perusahaan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan usaha terutama untuk umkm kabupaten jepara. kedua, bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian dengan menghubungkan konsep green business dalam pelaksanaan csr. penelitian ini mempunyai keterbatasan antara lain: keterbukaan perusahaan untuk menjadi responden penelitian yang tidak diberikan secara penuh, kegiatan csr tidak terprogram dengan baik oleh perusahaan dan aida nahar, analisis praktik corporate social responsibility… 129 sifatnya insidental, dan kegiatan csr tidak terdokumentasi dengan baik sehingga peneliti mengalami sedikit kesulitan dalam hal pencarian dan pengujian validitas data. daftar pustaka darwin, a. 2006. akuntabilitas, kebutuhan, pelaporan dan pengungkapan csr bagi perusahaan di indonesia. economics business and accounting review. daryanto. 1998. kamus lengkap bahasa indonesia. surabaya: apollo. hansen, d. r. dan m. m. mowen. 2005. akuntansi manajemen edisi 7 jilid 2. jakarta: salemba empat. hendrik, b. u. 2008. corporate social responsibility. jakarta: sinar grafika. hunger, j. d. dan t. l. wheelen. 2003. manajemen strategis. yogyakarta: penerbit andi. ibk bhayangkara. 2008. audit manajemen: prosedur dan implementasi. jakarta: salemba empat. indriantoro, n. dan b. supomo. 2002. metodologi penelitian bisnis: untuk akuntansi & manajemen. yogyakarta: bpfe. kania, i. 2008. motif dibalik praktik dan pengungkapan corporate social responsibility: dari stakeholder ke award studi kasus pada pt holcim indonesia. skripsi, universitas diponegoro. mulyana, a. dan w. sarosa. 2008. csr for better life: indonesian context, csr untuk penguatan kohesi sosial. jakarta: indonesia busines links. pemerintah indonesia. 2007. uu nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. diakses dari www.bpkp.go.id robbins, s. p. 2002. prinsip-prinsip perilaku organisasi. jakarta: erlangga. rudito, b., m. famiola. 2007. etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan di indonesia. penerbit rekayasa bisnis sugiyono. 2008. metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. bandung: alfabeta. susanto, a. b. 2009. reputation driven : corporate social responsibility. jakarta: esensi. uma, s. 2006. research methods for business: metodologi penelitian untuk bisnis. jakarta: salemba empat. http://www.bpkp.go.id/ jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 1, hal: 44-55, januari 2001 issn: 1411-6227 metode taguchi sebagai salah satu alternatif pengendalian biaya mutu barbara gunawan e-mail: barbaragunawan@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the requirement for the company to compete and exist in the global market is to produce quality products in accordance with established standards. if the product is not qualified to consumers it would appear that the claim is a sign of the emergence of quality cost. one of the current quality control methods used in the united states is the taguchi method developed by genichi taguchi, which uses statistical methods ekuipment design to enhance product design. the strategy used is to create quality products and against disturbances by eliminating the impact caused by the interference and eliminate the causes of the disorder. interference in question can be a bad product, the production is not perfect, and environmental factors. taguchi method is intended to measure the impact of quality on the costs by centralizing production consists of three stages of system design, parameter design and tolerance design. keywords: quality, cost of quality, cost of quality, taguchi methods. abstrak persyaratan agar perusahaan dapat bersaing dan eksis di pasar global adalah dengan memproduksi produk yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. jika produk yang tidak bermutu sampai ke tangan konsumen maka akan muncul klaim yang merupakan tanda-tanda munculnya biaya mutu. salah satu metode pengendalian mutu terkini yang digunakan di amerika serikat adalah metode taguchi yang dikembangkan oleh genichi taguchi, yang menggunakan metode statistik rancangan ekuipment untuk menyempurnakan rancangan produk. strategi yang digunakan adalah dengan membuat produk bermutu dan melawan gangguan-gangguan dengan cara menghilangkan dampak yang disebabkan oleh gangguan dan menghilangkan penyebab-penyebab gangguan tersebut. gangguan yang dimaksud dapat berupa produk yang buruk, produksi yang mailto:barbaragunawan@gmail.com barbara gunawan metode taguchi sebagai salah satu alternatif… 46 tidak sempurna, dan faktor-faktor lingkungan. metode taguchi ditujukan untuk mengukur dampak mutu terhadap biaya dengan memusatkan tiga tahap produksi yang terdiri dari perancangan sistem, perancangan parameter, dan perancangan toleransi. kata kunci: mutu, biaya mutu, cost of quality, metode taguchi. pendahuluan berada di era milenium ketiga berarti berada pada babak baru dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. era pasar bebas perlahan tapi pasti akan segera terealisasi, dengan demikian pasti akan terjadi persaingan tinggi terhadap mutu produk atau jasa yang ditawarkan produsen. konsumen yang realistis tentu saja akan mencari produk bermutu dengan prestige tinggi tapi harganya lebih murah bila dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan. oleh karena itu agar perusahaan dapat bersaing dan terus eksis di pasar global, perusahaan harus dapat memproduksi produk yang bermutu, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. bila produk yang dihasilkan tidak mencapai standar mutu akan timbul cost of variability. adanya cost of variability akan menurunkan mutu produk sehingga menimbulkan cost of quality. jika produk yang tidak sempurna tersebut sampai ke tangan konsumen maka akan muncul klaim yang merupakan tanda-tanda timbulnya biaya mutu. antisipasi timbulnya cost of quality dapat dilakukan dengan melakukan pengendalian terhadap mutu produk. metode taguchi merupakan salah satu metode terkini untuk mengukur cost of variability secara lebih akurat melalui penghitungan biaya mutu. definisi mutu mutu telah menjadi topik utama dalam teori manajemen klasik seperti telah dikemukakan oleh frederick winslow taylor, henry fayol, henry gantt, dan lain-lain, untuk membuat produk lebih baik dan lebih efisien. namun masalah mutu dalam bisnis baru diperhatikan secara lebih khusus setelah perang dunia ii di jepang dan sekarang lebih dikenal dengan nama tqm (total quality management) yang aslinya dimulai di jepang sekitar tahun 1949 (lemak, d. j., 1997). pengertian mutu mempunyai arti yang berbeda tergantung pada konteks yang dipakai. ketika digunakan untuk menjelaskan produk, mutu dapat berarti “conforming to specifications” atau ”fitness for use”. filosofi yang melandasi pendekatan zero defects adalah “conformance to specifications” dan untuk jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 44-55, januari 2001 47 pendekatan robust quality adalah “fitness for use” (roth dan albright, 1992). mutu juga berkaitan dengan jasa. jasa adalah segala sesuatu yang dijanjikan pada konsumen mengenai suatu produk. mutu berhubungan dengan seberapa baik suatu organisasi memberikan komitmennya untuk tiap individu yang berbeda. dalam konteks ini, mutu berarti memberi konsumen sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, yaitu sesuai dengan spesifikasi. mutu didefinisikan sebagai kesamaan jasa antara yang dijanjikan dan yang direalisasikan (atkinson, et. al., 1995) mutu didefinisikan oleh genichi taguchi, yang merupakan insinyur dan penulis jepang yang terkenal, sebagai “menghindari loss dari produk yang dikirim yang disebabkan oleh society” (pinto dan kharbanda, 1996). pengertian mutu juga tergantung pada pengaruh lingkungan eksternal sehingga produk yang bermutu harus memperhatikan: 1) produksi dan konsumsi eksternal yang berkaitan dengan produk, 2) tingkat kepuasan konsumen, dan 3) penciptaan nilai yang tertinggi terhadap pasar (miles dan russell, 1997). beberapa organisasi percaya bahwa mutu dan efisiensi berkaitan, karena proses untuk memproduksi produk bermutu tinggi biasanya memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. ketika mutu jelek maka produk harus dikerjakan kembali atau dibuang dan biaya per unit dari produksi yang baik meningkat. ketika mutu meningkat, produk sisa dan pengerjaan kembali menjadi turun, begitu juga dengan biaya. banyak orang menghubungkan mutu suatu produk dengan kinerja, atribut atau fitur (features). sebagai contoh, ada orang yang percaya bahwa roll royce memiliki mutu yang lebih baik dari buick karena roll royce memiliki lebih banyak fitur. tetapi bila mutu diartikan “sesuai dengan spesifikasi”, maka buicks sebenarnya mempunyai mutu yang lebih baik dari roll royce, karena pada umumnya konsumen melaporkan bahwa buicks memiliki tingkat kerusakan tiap kendaraan yang lebih kecil daripada roll royce. mutu sangat penting bagi konsumen karena konsumen mengharapkan untuk mendapat apa yang telah mereka bayar. mutu yang baik menunjukkan konsumen mempunyai resiko yang rendah untuk menjadi kecewa. suatu organisasi yang menjaga komitmennya lebih baik terhadap konsumen akan meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. mutu adalah ukuran relatif kebaikan suatu produk (mulyadi, 1993). produk bermutu (quality product) adalah suatu produk yang memenuhi harapan konsumen. konsep dari produk yang bermutu dapat digunakan dalam berbagai cara. garvin membedakan delapan dimensi fundamental dari produk yang bermutu tinggi: performance, features, reliability, conformance to specifications, durability, serviceability, product aesthetics, dan perceptions (anderson dan barbara gunawan metode taguchi sebagai salah satu alternatif… 48 sedatole, 1998). delapan dimensi tersebut dapat dibagi dalam dua kategori aktivitas manajemen mutu, yaitu quality of design dan quality of conformance. 1. mutu desain (design quality) design quality mengacu pada kesesuaian intrinsik antara spesifikasi desain produk dan prefensi serta kebutuhan konsumen. design quality berhubungan dengan karakteristik fungsi dan fisik produk untuk memuaskan harapan konsumen. sebagai contoh, mutu disket 2hd mempunyai spesifikasi: dua sisi/kepadatan tinggi, format 1,44 mb, mempunyai lapisan teflon. ketika telah dicapai mutu desain maka produk masuk dalam proses produksi. 2. mutu kesesuaian (conformance quality) mutu kesesuaian adalah suatu ukuran yang mengacu pada seberapa konsisten suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang telah ditetapkan. conformance quality menjadi penting dalam proses produksi dimana spesifikasi desain diterjemahkan menjadi spesifikasi produksi dan produk akhir. conformance quality berkaitan dengan seberapa dekat produk akhir mencapai spesifikasi desain dan tujuan akhirnya adalah kepuasan konsumen. biaya yang berkaitan dengan conformance quality inilah yang sering disebut dengan biaya mutu (quality cost). biaya mutu (cost of quality) agar manajemen dapat melakukan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan tentang mutu produk, manajemen perlu mematuhi pengertian biaya mutu (cost of quality) yang terjadi karena adanya atau kemungkinan adanya produk yang bermutu rendah, cacat atau rusak. jadi biaya mutu adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan dan pengendalian kerusakan (supriyono, 1994). kim dan liao (1994) mengatakan bahwa biaya mutu adalah biaya yang timbul untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan atau kompensasi dari ketidakpastian produk dengan standar mutu. biaya mutu dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan, yaitu: 1. biaya penerimaan produk biaya penerimaan produk ini meliputi pensampelan dari “batch-batch” atau produk selesai untuk menentukan apakah produk tersebut memenuhi tingkat mutu yang dapat diterima; jika produk tersebut dapat memenuhinya, maka produk tersebut dapat diterima. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 44-55, januari 2001 49 2. penerimaan proses penerimaan proses meliputi kegiatan pensampelan barang-barang yang diproses untuk melihat apakah proses tersebut dalam kendali dan dapat menghasilkan produk yang tidak rusak; jika tidak dalam kendali maka proses tersebut harus dihentikan sampai tindakan koreksi diambil. 3. biaya kegagalan internal. adalah biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang tidak sesuai persyaratan terdeteksi sebelum barang atau jasa tersebut dikirimkan ke pihak luar (pelanggan). kegagalan ini adalah kegagalan yang terdeteksi oleh aktivitas-aktivitas penilaian. contoh biaya kegagalan internal adalah sisa produk, pengerjaan kembali, down time (karena kerusakan), inspeksi kembali, pengujian kembali, perubahan rancangan. biaya ini tidak timbul jika tidak ada kerusakan. 4. biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan ke para pelanggan. dari empat jenis biaya mutu, biaya jenis ini dapat menjadi jenis biaya yang paling membahayakan. sebagai contoh, sebuah perusahaan di amerika serikat mengeluarkan biaya kurang lebih besar us $135 juta dalam tahun 1977 untuk menarik kembali 7,5 ban radial bersabuk baja. contoh lain kerugian karena kegagalan ini adalah penjualan yang hilang karena kinerja produk yang buruk, pengembalian dan cadangan karena mutu yang buruk, jaminan, reparasi, penggantian produk, dan penyesuaian atas keluhan-keluhan. sebagaimana biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal tidak terjadi jika tidak ada kerusakan. interaksi biaya mutu untuk pengendalian total biaya mutu, akuntan harus mengerti hubungan antara biaya penilaian, biaya pencegahan, biaya kegagalan intern dan ekstern. hubungan antara biaya-biaya tersebut dapat dilihat pada gambar 1. tujuan manajemen biaya adalah untuk mencapai titik terendah pada kurva total biaya mutu. hal ini menunjukkan adanya suatu trade off antara biaya penilaian dan pencegahan di satu sisi dan biaya kegagalan intern dan ekstern di sisi lain. secara teori, bila biaya penilaian dan pencegahan meningkat (di sisi kiri grafik) maka biaya-biaya kegagalan intern dan ekstern menurun sampai pada suatu titik tertentu. barbara gunawan metode taguchi sebagai salah satu alternatif… 50 gambar i . interaksi biaya mutu tabel 1. metode taguchi untuk manajemen mutu informasi biaya mutu perekayasaan mutu biaya penilaian biaya kegagalan internal erjaan kembali down time (berhubungan dengan kerusakan) perubahan rancangan biaya kegagalan eksternal kehilangan penjualan (berhubungan dengan kinerja) pada saat titik ini tercapai, tambahan biaya penilaian dan pencegahan tidak menurunkan total biaya mutu (di sisi kanan grafik). dalam praktiknya, sangatlah sulit untuk mengidentifikasi titik terendah dari total biaya mutu. kesulitan ini berasal dari masalah pengidentifikasian dan pengukuran biaya mutu yang tidak tepat. masalah pengukuran yang paling signifikan terletak pada area biaya kegagalan ekstern. komponen biaya yang lebih mudah diukur termasuk jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 44-55, januari 2001 51 diantaranya biaya yang berhubungan dengan keluhan konsumen (complaints) dan klaim garansi (warranty claims). tetapi masalah terbesar terletak pada pengukuran ketidakpuasan konsumen. pada akuntansi tradisional, masalah ketidakpuasan konsumen bukanlah merupakan suatu biaya. tetapi pada masa sekarang, pihak manajemen sudah lebih memperhatikan masalah ketidakpuasan konsumen untuk meningkatkan mutu produk. ketidakpuasan konsumen ini dapat diukur melalui metode taguchi. salah satu metode pengendalian mutu yang digunakan di amerika serikat adalah metode taguchi yang dikembangkan oleh genichi taguchi. taguchi mengenalkan pemakaian metode statistik rancangan ekuipment untuk menyempurnakan rancangan produk. metode taguchi memungkinkan para insinyur untuk menganalisis berbagai variabel dalam jumlah besar dan interaksi di antara berbagai variabel tersebut untuk mencapai mutu tertinggi dengan penggunaan waktu dan biaya yang paling kecil. strategi yang digunakan adalah dengan membuat produk yang bermutu dan melawan gangguan-gangguan dengan cara menghilangkan dampak yang disebabkan oleh gangguan dan menghilangkan penyebab-penyebab gangguan tersebut. adapun gangguan yang dimaksud disini dapat berupa produk yang buruk, produksi yang tidak sempurna, dan faktorfaktor lingkungan. akibatnya, produk dapat diproduksi dengan lebih seragam dan memberikan jasa yang lebih konsisten pada berbagai macam kondisi. taguchi secara tidak langsung juga mendefinisikan istilah mutu melalui fungsi kerugian sehingga mutu dapat diukur dalam ukuran moneter dan terkait dengan teknologi produk. kerugian masyarakat ditunjukkan oleh jeleknya kinerja produk yang dicerminkan oleh mutu produk dan keterlambatan penyerahan produk pada masyarakat. fungsi kerugian merupakan gabungan dari semua biaya internal, biaya jaminan dan lapangan, biaya untuk pelanggan, dan biaya untuk masyarakat. berdasarkan pengalaman-pengalamannya suatu perusahaan diharapkan mampu mengkuantitatifkan fungsi kerugian tersebut. banyak pihak yang menentang metode statistik taguchi, namun banyak yang sependapat bahwa fungsi kerugian yang dikenalkan oleh taguchi memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada manajemen. kekuatan nyata fungsi kerugian adalah dampaknya pada perubahan pola berfikir mengenai mutu dan metode yang digunakan untuk penyempurnaan mutu yang biasanya tidak ditemui dalam pedoman payback tradisional. tujuan mutu yang tinggi dan biaya yang rendah tidak perlu dipertentangkan. namun, dalam pasar yang persaingannya tajam, mutu itu sendiri tidak cukup bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. agar mampu bersaing, perusahaan harus mampu menyempurnakan mutu secara barbara gunawan metode taguchi sebagai salah satu alternatif… 52 berkesinambungan dan melakukan pengurangan biaya. metode taguchi tidak boleh dipandang sebagai tujuan, namun harus diperlakukan sebagai alat yang bermanfaat sebagai bagian dari pendekatan manajemen mutu secara menyeluruh. mutu dapat berarti biaya produksi yang lebih rendah dan meningkatkan daya saing perusahaan. di bawah ini selanjutnya dibahas filosofi taguchi dan metode taguchi. 1. filosofi taguchi filosofi mutu taguchi dapat diringkas ke dalam tujuh prinsip-prinsip sebagai berikut: a. kerugian produk menyebabkan masyarakat berpendapat bahwa dimensi mutu produk menjadi penting. b. penyempurnaan mutu secara berkesinambungan dan pengurangan biaya diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing. c. program peningkatan kualitas harus dilaksanakan untuk mengurangi berbagai variasi kinerja produk. d. kerugian pelanggan diperkirakan bersifat proporsional dengan besarnya perbedaan antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja terancang. e. mutu dan biaya sesungguhnya ditentukan oleh besarnya usaha-usaha yang dilaksanakan dalam rancangan perekayasaan dan proses pemanufakturan. f. variasi kinerja dapat dikurangi dengan menggunakan dampak produk yang bersifat nonlinier atau parameter-parameter proses kinerja. g. pengalaman-pengalaman dapat digunakan untuk mengidentifikasikan parameter-parameter produk atau proses sehingga memungkinkan penyusunan rencana berdasar statistika. metode taguchi filosofi taguchi harus didukung oleh metodologi taguchi. metode taguchi ditujukan untuk mengukur dampak mutu terhadap biaya dengan memusatkan tiga tahap produksi yang dimulai dari saat rancangan perekayasaan sampai tahap daur hidup produk, ketiga tahap tersebut mencakup (a) merancang sistem, (b) merancang parameter, dan (c) merancang toleransi. di bawah ini dibahas ketiga tahap tersebut. a. merancang sistem pada saat dihasilkan rancangan purwa-rupa (prototype) fungsional, pendekatan taguchi pada tahap ini menggunakan purwa-rupa untuk menentukan parameterjurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 44-55, januari 2001 53 parameter rancangan produk mula-mula atau proses. parameter-parameter tersebut menjadi target-target pengendalian kerugian taguchi. b. merancang parameter parameter-parameter produk atau proses diidentifikasikan secara terinci. dalam tahap ini metode taguchi menggunakan simulasi atau pengalaman untuk memperoleh informasi statistika mengenai parameter-parameter tersebut. informasi tersebut menunjukkan bagaimana parameter-parameter tersebut berdampak kerugian. jadi, data pengalaman dapat digunakan untuk meminimumkan kerugian yang diperkirakan. setelah sasaran atau tujuan parameter-parameter terancang, selanjutnya digunakan untuk menghindari kerugian dengan cara menyediakan data proses dan produk yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang lebih bermutu. c. merancang toleransi penentuan tingkat pengendalian produksi berdasar parameter-parameter kerugian dan mutu. pendekatan ini untuk menentukan dampak toleransi terhadap produk dengan rumus: toleransi terketat = produk tertinggi/biaya proses toleransi terlonggar = kinerja produk terendah/kerugian tertinggi metode taguchi menekankan perlunya pencapaian keseimbangan antara kerugian dan biaya. pendekatan ini memungkinkan pengukuran dan pengendalian trade-off tersebut. oleh karena itu, menekankan pada tahap rancangan “front-end”. pada tahap awal parameter kerugian dapat diidentifikasikan, sehingga para insinyur dapat lebih baik dalam menghadapi masalah-masalah sebelum kerugian tersebut benar-benar terjadi. tepat waktu dan lingkup merupakan elemen penting dalam metode taguchi: (1) hasil-hasil kecil namun terukur yang terjadi pada tahap awal tahap rancangan lebih berharga untuk pencegahan kerugian daripada satu hasil besar yang terjadi hanya setelah produk dilepas. (2) sejumlah besar penyempurnaan-penyempurnaan kecil yang tersebar pada sejumlah besar produk atau proses lebih memberikan dampak komulatif pada mutu daripada sejumlah kecil penyempurnaan besar. barbara gunawan metode taguchi sebagai salah satu alternatif… 54 penutup mutu sangat penting bagi konsumen, karena konsumen mengharapkan mutu yang terbaik sesuai dengan yang mereka bayarkan. bila produk yang dihasilkan tidak bermutu maka akan timbul cost of variability. adanya cost of variability akan menurunkan mutu produk sehingga menimbulkan cost of quality. salah satu metode pengendalian mutu terkini adalah metode taguchi yang menggunakan metode statistik rancangan ekuipmen untuk menyempurnakan rancangan produk. banyak pihak yang menentang metode taguchi, namun banyak yang sependapat bahwa kerugian yang dikenalkan oleh taguchi memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada manajemen. metode taguchi ditujukan untuk mengukur dampak mutu terhadap biaya dengan memusatkan tiga tahap produksi, yaitu: merancang sistem, merancang parameter dan merancang toleransi. daftar pustaka anderson, s. w., dan k. sedatole. 1998. designing quality into products: the use of accounting data in new product development, accounting horizons (september). atkinson, a. a., et. al. 1995. management accounting, englewood cliffs, nj: prentice-hall, inc. kim, m. w., dan w. m. kiao. 1994. estimating hidden quality costs with quality loss functions, accounting horizons (march). lam, s. s. k. 1996. applications of quality improvement tools in hongkong: an empirical analisys, total quality management (december). lemak, d. j., et. al. 1997. commitment to total quality management: is there a relationship with firm performance?, journal of quality management (january). margavio, g. w., et. al. 1993. quality improvement technology using the taguchi method, the cpa journal (december): 72-75. miles, m. p., dan g. r. russel. 1997. total quality management and the environment, journal of quality management (january). mulyadi. 1993. akuntansi manajemen: konsep, manfaat dan rekayasa, edisi kedua, yogyakarta: bagian penerbitan stie ykpn. pinto, j. k., dan o. p. kharbanda. 1996. how to fail in project management (without really trying), bussiness horizons (july/august). roth, h. p., dan t. l. albright. 1994. what are the cost of variability?, management accounting (june): 51-55. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 44-55, januari 2001 55 stevens, t. 1996. method to the madness. industry week: section design (november). supriyono. 1994. akuntansi biaya dan akuntansi manajemen untuk teknologi maju dan globalisasi, edisi pertama, bpfe yogyakarta. toward an ideal balance of jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 1-13, januari 2006 issn: 1411-6227 1 toward an ideal balance of islamic banking products portfolio muhammad akhyar adnan email: akhyar@fe.uii.ac.id universitas islam indonesia yogyakarta abstract the islamic banking industry is growing rapidly in many countries, yet some important problems are yet to be faced. this includes the perception of some muslim societies towards islamic banking operations, accounting issues and particularly, in regard to the industries product portfolio. in the case of indonesia – but perhaps also in the larger context – there has been concerns raised about the imbalance of product portfolio [adnan 2003; 2005, tohirin 2003, muhammad 2005]. it is commonly known for example that the murabaha product has dominated product portfolio since the beginning of the industry’s operations. although this issue is not related to fiqh concepts, many are concerned that product portfolio imbalance will cause an unevenness between the monetary or financial sector and the real sector of businesses. in other words, the situation will not reflect the notion of an islamic economics concept, which is concerned about balance and harmony among all economic sectors. this paper offers a solution to this particular problem, with a view towards implementation of an islamic economy. key words: islamic bank, products, portfolio abstrak industri perbankan islam berkembang pesat di banyak negara, namun beberapa masalah penting yang belum dihadapi. ini termasuk persepsi sebagian masyarakat muslim terhadap operasional perbankan syariah, isu-isu akuntansi dan khususnya, sehubungan dengan portofolio produk industri. dalam kasus indonesia tapi mungkin juga dalam konteks yang lebih besar telah ada kekhawatiran mengangkat tentang ketidakseimbangan portofolio produk [adnan 2003; 2005, tohirin 2003, muhammad 2005]. hal ini umumnya dikenal misalnya bahwa produk murabahah mendominasi portofolio produk sejak awal operasi industri. meskipun masalah ini tidak muhammad akhyar adnan, toward an ideal balance of islamic..... 2 berhubungan dengan konsep fiqh, banyak yang khawatir bahwa ketidakseimbangan portofolio produk akan menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor moneter atau keuangan dan sektor riil bisnis. dengan kata lain, situasi tidak akan mencerminkan gagasan konsep ekonomi islam, yang prihatin tentang keseimbangan dan harmoni antara semua sektor ekonomi. makalah ini menawarkan solusi untuk masalah khusus ini, dengan melihat ke arah pelaksanaan ekonomi islam. kata kunci: bank syariah, produk, portofolio introduction the debate continues among some economists about the existence of islamic economics and or banking [see arief, 1985; mannan, 1986; adnan, 1996 to]. many muslims however would be delighted to witness the recent resurgence of islamic economics. the key indicator regarding this development is that the growth of islamic banking has occurred not only in muslim countries like indonesia, malaysia, and pakistan or in the middle east, but also in the countries where muslims are considered as minority. this includes the united kingdom, the unites states, denmark, and singapore. “according to the london-based institute of islamic banking and insurance, islamic banks manage some $us260 billion in funds around the globe, with clients throughout the muslim and non-muslim worlds” (rodgers, 2005). in the case of indonesia, the growth has been deemed ‘remarkable’, although indonesia is not the first muslim country to implement the islamic financial system. since its inception in indonesia in 1991, there are now more three thousand financial institutions operating under islamic financial principles. these include over 20 general islamic banks, which have around 350 branches in the regions, 88 sharia rural banks and more 3000 sub-rural and non-formal sharia financial institutions. these are famously known as the baitul maal wa at-tamwil (bmt) (see bank indonesia, 2005; adnan, 2000). in spite of rapid growth in quantity, the industry yet has to face a number of challenges. among these problems is concern about product portfolio, where murabaha has significantly dominated other products and services (see: adnan, 2003, tohirin, 2003 , muhammad, 2005). the dominant position of murabaha over other islamic banking products can be seen from the following tables: jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 1-13, januari 2006 3 table 1: the growth of financial islamic banking in indonesia since 2001 dec 2001 dec 2002 dec 2003 share 2003 total asset 2,719 4,045 6215 financing 2,050 3,276 4682 100% murabaha billion rp 1,420 2,324 3381 72.21% mudaraba billion rp 403 499 671 14.33% musharaka billion rp 54 60 134 2.86% others billion rp 173 393 496 10.59% third party fund billion rp 1,807 2,917 4334 100% account billion rp 300 359 548 12.64% saving billion rp 591 815 1252 28.89% term deposit billion rp 916 1,473 2534 58.47% paid capital billion rp 524 524 626 roa % 3.05 1.33 0.79 roe % 15.84 10.31 7.83 fdr % 113.45 112.31 108.03 npl % 4.01 4.12 3.91 market share total asset % 0.25 0.36 0.56 financing % 0.57 0.80 1.05 third party fund % 0.23 0.35 0.51 number of banks 86 91 94 number of cash 182 229 310 muhammad akhyar adnan, toward an ideal balance of islamic..... 4 offices resource: bank indonesia [in mujiyanto, 2004] table 2: the financing composite of sharia banks in indonesia (november 2004) type of financing outstanding y-o-y growth share 2003 2004 2003 2004 2003 2004 musharaka 305.997 1.195.187 408.4% 314.3% 5.5% 10.9% mudaraba 794.244 1.907.390 59.3% 131.4% 14.4% 17.4% murabaha 3.955.615 7.275.753 70.2% 86.9% 71.5% 66.3% istisna 295.960 310.596 34.1% 7.4% 5.4% 2.8% others 178.151 289.692 3.1% 69.2% 3.2% 2.6% total 5.530.167 10.978.618 68.8% 100.8% 100.0% 100.0% source: bank indonesia, 2004. these tables clearly indicate that there is an imbalance of product portfolio among all products or services potentially offered, where the murabaha has significantly dominated over products. burhanuddin abdullah, the governor of the indonesian central bank, has also indicated his concern about this during in his speech delivered in jakarta in march 2005 [adnan, 2005]. a same view has also been raised by muhammad [2005] and others. murabaha: what iswrong with it? those who are not concerned with this issue may ask: just what is wrong with murabaha? the answer to this question is contingent on perspective. the islamic jurisdiction, or fiqh point of view, has no objection at all to the application murabaha. it rather discusses the lawfulness of the product, but never relates to its domination over other products or services. the islamic banking industry also indicates the same view on this issue. this product is even considered to be the favourite, since it is simple to operate as well as easy to socialize to both customers and the community as a whole. customers also find that the product is easy to be understood and practice, since it is familiar as in the general credit a conventional bank practices.it is perhaps the main reason why the murabaha has become the most important choice among other products that islamic banks can offer. by definition, murabaha means a trading of particular property sold by a bank to its customers (see antonio, 2000, 154). in this regard, the [islamic] bank will purchase any particular property wanted by a customer at a certain jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 1-13, januari 2006 5 price, and then sell back the property to the customer. in this selling, the bank increases the price with some agreed margin. as it is a pure trading transaction, islam has allowed it to be practiced, as stated clearly in the holy qur’an 2:275: “that because they say: ‘trade is like usury’. but allah hath permitted trade and forbidden usury”. there is no problem with the murabaha conceptually; however some are concerned about it because of following factors. first, since it is very much comparable to a ‘loan’ in conventional practice, it is also potentially – and in some cases – has been abused, both by islamic bank officers and by customers. not surprising then, a general complaint is that basically there is no significant difference between murabaha and a conventional loan, except for the term used. a prepared explanation is not enough to convince many parties who believe that there is no difference between the murabaha and the loan in a conventional banking context. at a practical level, there is also a complaint that sometimes islamic bankers sell this product as conventional bankers sell a loan, where ‘the interest’ term is simply changed into ‘a margin’. ironically, according to some complaints, islamic bankers still apply the term ‘interest’ with ‘margin’ interchangeably. another related issue is that the margin applied by shariah banks is higher than the interest rate in conventional banks. as a matter of fact, there is a clear difference between interest and ‘margin’ or ‘profit earned’ as the latter is fully allowed by the qur’an [see the holly qur’an al-baqarah (2) :275]. it is not merely a matter of semantics. this practice continues to have the potential to disrupt the image of the sharia banking. at the same time this uncertainly has the potential to decrease or even destroy customer trust which has been developed over a period of decades. the common view suggests that the negative image of sharia banking is partly because many cannot appreciate the difference between murabaha and a conventional loan, or, alternately, that sharia banks have failed to show the clear distinction between a conventional loan and the murabaha. second, in a macro economic context, the murabaha is closer in nuance to the monetary sector than real sector. moreover, the murabaha has so far been utilized more for consumptive products than those of productive ones. the emphasis more on the monetary sector than the real sector should be viewed critically. there are at least two other factors that must be considered. the first is certain facts about indonesian economic history both before and during the monetary crisis that hit indonesia beginning from the mid-1997. it is important to note that the economic policies applied by indonesian government have stimulated the financial sector to dominate the real sectors. the result is that the real sectors had been left far behind the financial sectors. muhammad akhyar adnan, toward an ideal balance of islamic..... 6 because of this, many competed to make money without creating economic value. as a result, indonesia experienced ‘bubble economic growth’. thus, an economic trigger was all that was necessary to plunge the indonesia into a serious economic downturn, or monetary crisis, which has proved resistant to quick recovery. the second factor is more serious. islamic economics is basically developed on a foundation of ‘fairness’. one important islamic tenet is the need to apply an appropriate balance among the economic sectors. it is believed that prosperity will exist only when economic value added is created optimally. the position of the financial sector is merely aimed at supporting the real sectors. it is then questionable if financial sector completely dominates the real sector. as alluded to earlier in this paper, the stress on selling the murabaha product by islamic financial institutions might be a trigger for the domination of the financial sector over the real sectors. it is why some parties are concerned as to the current behaviour of most sharia banks, which appears to focus on and sell more murabaha than other products. on the other hand, some other products which might be able to provide a balance effect at the macro economic level, are not sufficiently promoted and sold. partnership products such as mudaraba and murabaha are believed to be able to leverage this balance, however, one needs to critically examine the reasons behind the trends shown by the current performance of sharia banks. a partnership products: mudaraba vis a vis musharaka islamic banks have been promoted extensively as the financial institution which offers society and individual customers the opportunity to be fair in their transactions. at the same time, it is firmly stated, that the bank will not deal with any kind of riba or usury-like transactions, since they are strictly prohibited by islamic law or sharia (qur’an 2:275-279). there are basically four types of partnership transaction regarded by islamic jurisprudence as fit in practice, namely: mudaraba, musharaka, muzara’a and musaqa [see: antonio, 2000]. however, the last two categories are not practicable in the banking industry, since they are more closely related to agribusiness. mudaraba and murabaha have been frequently discussed to show the spirit of partnership in the islamic business model as well as the concept of fairness among business players. nevertheless – as shown in above table – these two products contributed much less than murabaha to the industry. for example, in 2004 the mudaraba and musharaka contributed only 17.4% and 10.9% respectively to the industry, while the murabaha enjoyed 66.3% of total product sold. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 1-13, januari 2006 7 the mudaraba is defined as a contract or collaboration between two parties and is related to commercial business. the one who provides capital is called the shohibul maal or a ‘capital owner’, while the other party is known as the mudarib or ‘business operator’. if the business earns a profit, the profit is then shared between the mudarib and shohibul maal proportionately, according to the agreement made before the business was started. however, if the business suffers loss, there are two options available. the first option occurs when the loss is considered to be ‘a normal loss’, which is beyond the control of mudarib. such a normal loss will be burdened to capital owner (sohibul maal), the mudarib will take responsibility by not to requesting payment for contributed skills or the time spent on business activities. the second option occurs if and when the loss was caused by the mudarib[s] negligence. under these circumstances, all risk or loss will be the responsibility of the mudarib alone. mudaraba is not originally introduced by islam. it has in fact been known and practiced well before the islamic tenets were delivered by prophet muhammad (pbuh). prophet muhammad (pbuh) was recorded in history as a mudaraba practitioner when he became mudarib to a sohibul maal known as siti khadijah, the rich widow who later married the prophetmuhammad (pbuh). the mudaraba is reasonably understood as an ideal agreement or contract between two or more parties in a commercial business environment. it provides a perfect business platform for critically considering fairness among participants. however, it requires full transparency, particularly from the mudarib side, otherwise moral hazards ensue – as it is commonly understood in agency theory – which cannot be totally avoided (see muhammad, 2005). table 1 in fact shows that mudaraba contributed only 14.4% in 2003 and 17.4% in 2004 of product portfolio of the sharia banking industry. examples of obstacles to implementation of mudaraba are as follows. first, mudaraba needs transparency and accountability. mudarib is given full authority to manage business. the sohibul maal seems to have no (or very limited) access to business operations. because of this, the mudarib has almost unlimited power in running the business. no control can be applied, even by the sohibul maal, except that the mudarib has to report to sohibul maal regularly as agreed by two parties. from the sohibul maal (s) point of view this is not favourable, particularly in the situation where culturally many traders do not show integrity and honesty in running a business. second, to a large extent business society in indonesia is not ready to practice the transparency and accountability required. there are perhaps two others factors to be considered related to this point. one is the lack of muhammad akhyar adnan, toward an ideal balance of islamic..... 8 readiness in indonesian business culture to be open to other parties. most business persons–particularly those who are categorized as medium and small business players – are not prepared to be open. the other factor is poor accounting practices among business managers or owners, particularly for medium and small scale business firms. for these reasons, it is hard to expect that mudaraba financing products can be ‘sold’ at a higher rate than the current position. the development of an ability to handle these current problems may take long period of time to resolve. the study conducted by muhammad [2005] shows how much effort must be expended to solve these problems. musharaka on the other hand is an alternative to think about. it is defined as a contract between two or more parties, where every party should contribute capital, not only in the form of cash or other non-cash [fixed] assets. furthermore, all parties are expected to contribute certain skills, which are needed by the business to prosper (see antonio, 2000; iai 2003). since interest or usury is strictly prohibited, the return that will be received by every investor is in the form of a dividend. however, in the case that the business suffers a loss, all parties are also responsible proportionately, according to the agreement made or a proportion of the capital invested. musharaka is not a new concept to many, since it is also commonly practiced in many places. in the western financial system, musharakamight be paralleled to venture capital. venture capital firms are recognized to have played an important role in supporting particular types of business. it is widely recognized that bill gates started microsoft by support of a venture capital firm (timmons, 1999). many other world class corporations such as federal express and apple computers have the same experience [see for example boyett and boyett, 2001; dollinger, 2003; megginson, byrd and megginson, 2003]. this should inspire the sharia bank industry to follow in the foot steps of venture capital firms. indeed there is genuine opportunity in this area of sharia banking because conventional banks have no right to peruse the same policy. partnership and real economic sector partnership products are basically closer to islamic economics than murabaha, salam or istisna. islamic economics have put stress on the process of value adding. the existence of islamic financial institutions must be seen from the perspective that they are supporting the implementation of islamic economics as a sustaining function. because of this, the policy applied by those islamic financial institutions must also be directed towards this basic notion. it cannot be the other way around. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 1-13, januari 2006 9 an example is the case of mudaraba as discussed earlier. sharia bank officers consistently raise the problem that they face problems in ‘selling’ musharaka financing product. among others, is the issue of transparency and accountability as well as the lack of employee involved in musharaka financing project. unlike the mudaraba product, which also raises the issue of transparency and accountability, the same issue in musharaka cannot be analogized. based on discussions the author has had with a sharia bank officer, the officer was basically concerned with the constraint of available employees. the officer argued that every musharaka financing project must involve one of his staff to commit in helping the partner in marketing, production, or accounting. under these circumstances if the officer signed one musharaka financing project every month, he would effectively ‘loose’ one employee per month. in a year the officer would then potentially ‘loose’ 12 employees, while at that time the officer only had 8 employees in his branch. furthermore, normally every musharaka financing project ends after three to five years. as discussed earlier in this paper, the musharaka type of financing is always committed to such an obligation. this seems to be the root of the problem for the sharia banking system. is there a solution? a solution proposed it is undeniable that a partnership product is closer to islamic principles of business comparative to other more wieldy known products. between two types of partnership products (mudaraba and musharaka), the mudaraba seems to have more problems to solve than the musharaka. this is because of the following reasons: (a) the mudaraba seems to be totally controlled by the mudarib. the access of sohibul maal is extremely limited, if not at all. because of the risk to the sohibul maal tends be higher, and (b) in the case of a loss, again there is a tendency that the sohibul maal should bear more risk than the mudarib. (c) unfortunately the change of culture in indonesia necessary to show transparency and accountability from the side of mudarib in general is at this time relatively hard to expect. because of above reasons, in order to sustain an islamic economy, islamic financial institutions should consider applying musharaka financing projects to a greatest extent possible. some constraints faced so far are not unsolvable. as was recognized earlier in this paper, one basic problem is the lack of employee numbers in the sharia bank system. from the bank’s perspective, it is not financially wise to recruit staff to fulfil the requirements of a musharaka muhammad akhyar adnan, toward an ideal balance of islamic..... 10 financing project only, since the bank will be committed to have a fixed human resources cost with its related long term complexities. the problem of providing expert staff to support musharaka financing is actually an opportunity, if it is seen from that way around – either in collaboration with sharia banks or not – it may establish a firm specifically aimed at providing expert staff in a particular skill area, such as accounting, marketing, operation, or finance, for temporary contracts or certain periods. the establishment of this specific type of firm is feasible from almost every perspective, particularly given the current economic situation of indonesia. there is no need to dedicate a huge amount of investment to start such a business. sharia banks can also join as investors by buying shares offered. the main job of this firm is to have a range of staff having different skills in business, such as accounting, marketing, production or operations, human resources management and so forth. again, in the current indonesian context, experts from different skill backgrounds are abundantly available, since there is so many staff that is recently retrenched by their companies because of the current difficult economic conditions and resultant organizational rationalization. the skill and experience of such people should be recognized and utilized positively to help growing companies who are financed under a musharaka contract with an islamic bank. should the skills of staff be improved before they are employed, specific training can be provided which covers islamic and related studies. thus these prospective employees will have better management skills combined with islamic values. the business operation of the firm is also basically simple because it only includes the following: recruiting skilled and experienced staff, developing staff if necessary through training, workshops or seminars, and finally ’selling’ them to sharia banks which will apply a musharaka financing contract to their customers. in this regards, these win-win solutions can be achieved by every party involved. multi-positive effects can be expected. first, sharia banks will attract skilled and experienced staff who will understand musharaka financing projects. the staff will be responsible on behalf of the sharia bank to run the project together with the customer. in this regard, he or she will oversee the project as well as help with any necessary task needed by the customer’s company or project. indirectly, all related issues of transparency and accountability will be address and hopefully solved. second, the project or customer’s firm will enjoy not only the capital invested, but also the expertise provided by the skilled and experienced staff implanted on behalf of sharia banks. having skilled and experienced staff jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 1-13, januari 2006 11 working in the project will enable the project or company to directly learn how to manage their business better. the experience and know-how transformation through implanted staff will ensure the sustainability of the company. third, the establishment of a new company will directly assist the unemployed members of community who – perhaps – have been recently retrenched by their respective companies. in other words, the newly established firm will be able to absorb many un-employed skilful and experienced people and provide them with important employment. over all, the indonesian government should be pleased with this project, since it directly solves one of their most fundamental problems. the decline in the un-employment rate will trigger further multiplier effects in the country’s economy, such as the increasing of general purchasing power, the growth of taxable income, the decline in poverty (and also perhaps criminality), the improvement of industrial output and so forth. concluding remarks islamic religion, revealed through prophet muhammad (pbuh) is provided as a blessing to all nature (the holly qur’an 21: 107). this includes all human beings and in fact all kinds of creatures. this is no matter where one is living, the language he or she is speaking, and the colour of one’s skin. because of this, all policies must have the concept of fairness a foundation. the current development of the sharia bank has shown a tendency that there is an imbalance in product portfolios offered by the bank. a close review of this issue shows obstacles the sharia banking industry must face in implementing partnership product. in this regard, the author suggests a humble alternative solution to improve the product portfolio by establishing new firms which collaborate with one another to realise the blessings to be found for human society in sound islamic financial practice. bibliography adnan, muhammad akhyar [1996] an investigation of accounting concepts and practices in islamic banks, the cases of bank islam malaysia berhad and bank muamalat indonesia, unpublished dissertation, university of wollongong. adnan, muhammad akhyar [2001] “study on factors influencing performance of the best baitul maal wa at-tamwil in indonesia, “ muhammad akhyar adnan, toward an ideal balance of islamic..... 12 proceeding of first national symposium on islamic economics, fe uii., yogyakarta. adnan, muhammad akhyar [2003] perkembangan gerakan ekonomi islam di indonesia: sebuah evaluasi. a speech delivered in an open senate meeting in celebrating the 60th anniversary of universitas islam indonesia. adnan, muhammad akhyar [2005] “dari murabaha menuju musyarakah, upaya menyinergikan sektor moneter dan riel”, proceeding of international seminar on islamic economics as a solution, medan 18 – 19 september 2005. antonio, muhammad syafii [2000] bank syariah, suatu pengenalan umum, jakarta: tazkia institute. arif, muhammad [1985] "toward the shari'ah paradigm of islamic economics: the beginning of a scientific revolution," the american journal of islamic social science, vol. 2 no. 1, pp. 79-98. bank indonesia [2005] laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2004. boyett, joseph h. and jimmie t. boyett [2001] the guru guide to entrepreneurship (new york: john wiley & sons., inc). dollinger, marc j. [2003] enterpreneurship: strategies and resources (new jersey: prentice-hall) mannan, m.abdul [1986] islamic economics, theory and practice, hodder and stoughton, the islamic academy, cambridge. megginson, l. c., mary jane byrd and w. l. megginson [2003] small business management:an enterpreur’s guidebook (boston: mcgrawhill irwin). muhammad [2005] “permasalahan agensi pada pembiayaan mudharabah di bank syariah”, proceeding of international seminar on islamic economics as a solution, medan 18 – 19 september 2005. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 1-13, januari 2006 13 mujiyanto. 2004. “optimisme perbankan syariah” modal, 15/ii, januari 2004, 14-5. qur’an, the holly [undated] english translation of the meaning and commentary, revised and edited by the presidency of islamic reaseraches, ifta. rodgers, pieter [2005] “islam shows another side to banking” australian financial review, 18 october 2005, p 63. timmons, jeffry a. [1999] new venture creation, entrepreneurship for 21st century (boston: irwin mcgraw-hill). tohirin, ahmad [2003] “mewujudkan sistem ekonomi islam di indonesia” unpublished manuscript, fe uii, yogyakarta. *corresponding author, e_mail address: uut1989@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 1-12, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18157 determinan kualitas laba pada isu pengadopsian international financial reporting standard: data dari asia tri utami* 1 & indra wijaya kusuma 2 r prodi akuntansi universitas widya dharma, jln. ki hajar dewantara, klaten utara, jawa tengah, indonesia prodi akuntansi universitas gadjah mada, bulaksumur, daerah istimewa yogyakarta, 55281, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 5 feb 2016 revised 15 sept 2016 accepted 25 okt 2016 the objectives of this study are to examine the effect of investor protection and ownership structure to the relationship between ifrs adoption and earnings quality in asian companies. asia is chosen because it has unique characteristics, one of them is ownership structure in asia is more concentrated on family. the data from this study is obtained from the osiris database for the periode 2009-2013 in asian countries. the sample in this study consists of 16.232 firm year observations and multiple regression analysis is used to test hypotheses. the results show that the effect of ifrs adoption to earnings quality depend on the level of investor protection in a country. the other results also show that concentrated ownership structure increases the relationship between ifrs adoption and earnings quality. © 2017 jai. all rights reserved keywords: ifrs adoption; investor protection; concentrated ownership; earnings quality pendahuluan financial accounting standard board atau yang sering dikenal fasb, dalam kerangka konseptual laporan keuangan menyatakan bahwa informasi akuntansi yang relevan dan disajikan secara wajar merupakan karakteristik kualitatif dari sebuah informasi akuntansi, sehingga informasi akuntansi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. sebuah informasi akuntansi dikatakan relevan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna. selain relevan, informasi akuntansi dapat dikatakan disajikan secara wajar apabila informasi akuntansi tersebut lengkap, tidak memihak pihak manapun, dan bebas dari kesalahan. houqe et al. (2012) menyatakan bahwa faktor determinan utama yang dapat mempengaruhi kualitas informasi akuntansi (laba) adalah pengadopsian standar akuntansi internasional seperti ifrs. soderstrom dan sun (2007) menyatakan bahwa kualitas informasi akuntansi, setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kualitas dari standar akuntansi itu sendiri dan tingkat perlindungan investor dalam suatu negara. leuz et al. (2003) juga berpendapat bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (concentrated ownership) dan struktur kepemilikan yang menyebar (dispersed ownership) juga dapat mempengaruhi kualitas informasi akuntansi yang ada dalam suatu perusahaan. berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor determinan utama yang dapat mempengaruhi kualitas informasi akuntansi adalah standar akuntansi yang digunakan, tingkat perlindungan investor dalam suatu negara, dan struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan (menyebar atau terkonsentrasi). houqe et al. (2012) melakukan penelitian yang menguji hubungan antara pengadopsian ifrs dan perlindungan investor dengan kualitas laba. sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan yang ada di seluruh dunia. fokus penelitian tersebut ada pada pengujian hubungan interaksi antara pengadopsian ifrs dan perlindungan investor, serta melihat pengaruhnya terhadap kualitas laba. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengadopsian ifrs akan berpengaruh terhadap kualitas laba, jika perlindungan terhadap investor dalam suatu negara kuat. penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian houqe et al. (2012), dengan sedikit modifikasi yakni menambah variabel kepemilikan terkonsentrasi, serta sampel yang digunakan lebih dikhususkan pada perusahaan yang ada di negara asia. penggunaan variabel struktur kepemilikan ini sejalan dengan kondisi unik yang ada di asia, yaitu struktur kepemilikan di asia cenderung jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 1-12: januari 2017 2 terkonsentrasi, sehingga ada kemungkinan kualitas laba juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ( choi, 2003; silva dan majluf, 2008; luo dan liu, 2014; chung, 2014). penelitian sekarang masuk dalam gap tersebut, yaitu dengan lebih memfokuskan penelitian pada pengaruh moderasi antara pengadopsian ifrs, perlindungan investor, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap kualitas laba pada perusahaanperusahaan yang ada di asia. berdasarkan latar belakang di atas, maka secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menguji apakah pengaruh pengadopsian ifrs dan kualitas laba tergantung pada tingkat perlindungan investor dalam suatu negara; 2) menguji apakah interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap kualitas laba. perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, pertama dalam penelitian ini dimasukkan variabel baru yaitu variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi. sebatas pengetahuan penulis masih sedikit sekali literatur akuntansi yang secara spesifik menguji pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap kualitas laba dengan mempertimbangkan isu pengadopsian standar akuntansi (ifrs) dan aspek perlindungan investor. sebagian besar penelitian terdahulu hanya melakukan penelitian pengaruh pengadopsian ifrs terhadap kualitas laba yang dilakukan secara parsial saja. kedua, penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di asia sebagai sampel. asia dipilih karena sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di asia mempunyai struktur kepemilikan yang cenderung terkonsentrasi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengadopsian ifrs terhadap kualitas laba tergantung pada kuat atau lemahnya perlindungan investor dalam suatu negara, yaitu pengadopsian ifrs dapat meningkatkan kualitas laba hanya pada perusahaan yang berada di negara dengan perlindungan investor yang tinggi. selain itu, struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat meningkatkan kualitas laba pada perusahaanperusahaan yang mengadopsi ifrs. uji sensitivitas yang dilakukan juga menunjukkan bahwa interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap kualitas laba. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, khususnya dalam aspek pengembangan konsep pelaporan keuangan yang mengacu pada ifrs yang dapat memberikan informasi laba yang berkualitas. dari aspek praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dalam penyusunan standar pelaporan keuangan sektor privat di suatu negara, secara spesifik yakni di negara-negara asia. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengertian kualitas laba dapat dijelaskan melalui dua perspektif, yaitu perspektif laba dan perspektif return. perspektif pertama menyatakan bahwa kualitas laba mempunyai hubungan dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan yang tercermin dalam laba yang dihasilkan oleh perusahaan. perspektif laba menyatakan bahwa kualitas laba yang tinggi tercermin pada laba yang dapat berkelanjutan dari waktu ke waktu (sustainable). perspektif return menyatakan bahwa kualitas laba berhubungan dengan kinerja pasar modal yang tercermin dalam return yang diperoleh perusahaan. perspektif return menyatakan bahwa kualitas laba yang tinggi akan terjadi ketika ada hubungan yang semakin kuat antara laba perusahaan dengan return (ayres, 1994). kualitas laba merupakan kedekatan laba yang dihasilkan dengan jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode (hicksian income). dengan demikian, laba dikatakan berkualitas jika perusahaan mampu menghasilkan laba yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah yang akan dikonsumsi, dengan syarat tidak terjadi perubahan kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode (schipper dan vincent, 2003). ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas laba, misalnya persistensi, prediktabilitas, variabilitas, rasio kas operasi terhadap laba, perubahan total akrual, melakukan estimasi langsung terhadap nilai akrual diskresioner (sloan, 1996; dechow dan dichev, 2002; schipper dan vincent, 2003; francis et al., 2005; anggreni et al., 2016). penelitian ini menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi dari kualitas laba. penelitian ini menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi kualitas laba dengan dua alasan, yaitu: 1) akrual diskresioner lebih tepat digunakan untuk penelitian yang bersifat cross-country study (francis dan wang, 2008; houqe et al., 2012; wysocki, 2004); dan 2) penggunaan akrual diskresioner diharapkan dapat lebih mampu menangkap utami & kusuma – pengadopsian ifrs dan kualitas laba 3 adanya pengaruh managerial discretionary untuk meningkatkan laba yang dilaporkan, hal ini terkait dengan pengadopsian ifrs yang cenderung terdapat pola untuk overstatement. berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian ini lebih memilih untuk menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi kualitas laba. pengadopsian ifrs, perlindungan investor dan kualitas laba salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laba adalah standar akuntansi yang digunakan. pengadopsian standar akuntansi seperti ifrs dapat meningkatkan kualitas laba karena manajemen berada di bawah tekanan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang “true and fair view”, sehingga keterlibatan perusahaan dalam aktivitas manajemen laba akan berkurang. penerapan ifrs akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan-pilihan metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan melalui metode akuntansi yang dianjurkan penggunaannya (ahmar et al., 2016). hasil penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan bahwa pengadopsian ifrs mampu meningkatkan kualitas laba adalah ewert dan wagenhofer (2005), yang melakukan penelitian tentang manfaat ekonomik yang diperoleh dari penerapan standar akuntansi yang “ketat”. proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas laba adalah variabilitas laba yang dilaporkan dan value relevance 1 . hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi yang “ketat” dapat meningkatkan kualitas laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan (ewert dan wagenhofer, 2005). penelitian lain yang menguji pengaruh pengadopsian standar akuntansi internasional (ias) terhadap kualitas laba dilakukan oleh barth et al. (2008). sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang ada di 21 negara yang mengadopsi ias. hasil penelitian barth et al. (2008) menunjukkan bahwa 21 negara yang mengadopsi ias tidak banyak melakukan manajemen laba serta mampu mengakui kerugian-kerugian secara tepat waktu, dan angka-angka akuntansi yang disajikan mampu menunjukkan value-relevance yang tinggi. dimitropoulos et al. (2013) melakukan penelitian yang serupa dan dilaksanakan di yunani. 1 hubungan antara laba yang dilaporkan terhadap reaksi pasar. sampel yang digunakan adalah perusahaanperusahaan yang terdaftar di bursa saham yunani (athens stock exchange). hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengadopsi ifrs tidak banyak terlibat dalam manajemen laba, pengakuan kerugian lebih tepat pada waktunya, dan angka-angka akuntansi menunjukkan value relevance yang lebih tinggi. hasil penelitian lain memberikan bukti yang berbeda, yaitu pengadopsian ifrs dapat menurunkan kualitas laba. hasil penelitian yang mendukung pernyataan tersebut adalah paananen dan lin (2009) dan tendeloo dan vanstraelen (2005). penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan-perusahaan di jerman yang telah mengadopsi ifrs. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahan di jerman yang mengadopsi ifrs mempunyai nilai akrual diskresioner yang tinggi, dan juga menunjukkan bahwa korelasi antara akrual dan aliran kas rendah. perbedaan hasil penelitian tetap ada, namun ketika diterapkan pada kondisi asia yang mempunyai kecenderungan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, maka pengadopsian ifrs ada kemungkinan menjadi kurang berhasil. selain kualitas standar akuntansi yang bagus, tingkat perlindungan investor dalam suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi kualitas laba (soderstrom dan sun, 2007). perlindungan investor merupakan suatu keadaan ada atau tidaknya, kuat atau lemahnya tingkat perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. leuz et al. (2003) menguji hubungan antara perlindungan terhadap investor dengan manajemen laba yang dilakukan di 31 negara dengan sampel industri non-keuangan. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor yang kuat mampu meningkatkan kualitas laba (leuz et al., 2003). shen dan chih (2005) melakukan penelitian serupa yang dilakukan di 48 negara, dengan sampel industri perbankan. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi secara efektif lebih mampu menjelaskan variasi pada manajemen laba. beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu negara dengan perlindungan terhadap investor yang kuat mempunyai nilai transparansi yang lebih tinggi dan rendahnya manajemen laba (bhattacharya et al., 2003; bushman et al., 2004). negara yang mempunyai perlindungan investor yang kuat dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan interaksi antara perlindungan investor dengan kualitas informasi akunjurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 1-12: januari 2017 4 tansi secara positif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (bushman dan smith, 2001). burgstahler et al. (2006), dalam penelitiannya, menemukan bahwa adanya sistem hukum yang kuat berhubungan positif dengan kualitas laba. leuz et al. (2003) juga menemukan hasil penelitian bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di negara dengan pasar modal yang sudah maju (developed equity market), kepemilikan saham yang tersebar, perlindungan investor yang tinggi, dan sistem hukum yang kuat tidak banyak terlibat dalam kegiatan manajemen laba. houqe et al. (2012) meneliti pengaruh pengadopsian ifrs terhadap kualitas laba dengan perlindungan terhadap investor sebagai variabel pemoderasi. penelitian yang dilakukan di 46 negara tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pengadopsian ifrs terhadap peningkatan kualitas laba tergantung pada perlin-dungan investor yang ada di suatu negara. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadopsian ifrs tidak menyebabkan peningkatan kualitas laba pada negara dengan perlindungan investor yang rendah, namun pengadopsian ifrs dapat meningkatkan kualitas laba hanya pada negara dengan perlindungan investor yang kuat. penerapan ifrs akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan-pilihan metode akuntansi yang bisa digunakan, sehingga dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan melalui metode akuntansi yang dianjurkan penggunaannya. pengadopsian ifrs yang disertai dengan perlindungan investor yang kuat akan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi akuntansi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laba. berdasarkan penalaran di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah: h1: perusahaan yang mengadopsi ifrs dan berada di negara dengan tingkat perlindungan terhadap investor yang tinggi akan mempunyai kualitas laba yang lebih tinggi. pengadopsian ifrs, kepemilikan terkonsentrasi, dan kualitas laba dua aspek penting struktur kepemilikan menurut zhuang et al. (2000) adalah konsentrasi kepemilikan dan komposisi kepemilikan. kepemilikan suatu perusahaan dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil orang atau kelompok tertentu. berkaitan dengan struktur kepemilikan yang tersebar dan terkonsentrasi, maka perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar tidak banyak terlibat dalam aktivitas manajemen laba, karena struktur kepemilikan yang menyebar menuntut perusahaan untuk semakin terbuka dalam setiap aktifitas bisnisnya (leuz et al., 2003). teori entrenchment menjelaskan bagaimana dampak adanya kepemilikan yang terkonsentrasi dalam suatu perusahaan, yaitu pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang kuat untuk mengendalikan perusahaan guna memenuhi kepentingan pribadi dibanding kepentingan pemegang saham secara keseluruhan (fan dan wong, 2002). menurut teori entrenchment, pemegang saham mayoritas melakukan tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. salah satu bentuk tindakan ekspropriasi adalah melakukan transfer laba kepada perusahaan lain yang masih dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas, atau setiap kegiatan bisnis yang dilakukan memang tidak bertujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan pribadi (fan dan wong, 2002). namun, dengan menggunakan isu kepemilikan terkonsentrasi ini pula dapat diambil sebuah kesimpulan yang lain, yaitu bahwa pemegang saham mayoritas yang mempunyai kendali kuat dalam suatu perusahaan berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laba. dampak kepemilikan terkonsentrasi yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian, sehingga terjadi keselarasan tujuan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sering disebut dengan alignment effect (fan dan wong, 2002). coffee (1991) menyatakan bahwa mayoritas saham yang hanya dimiliki oleh minoritas orang atau kelompok dapat menciptakan sebuah fungsi pengawasan sendiri guna meningkatkan akuntabilitas manajerialnya. meningkatnya fungsi pengawasan dapat memaksa para insider untuk bertindak lebih hati-hati. pendapat yang sama dinyatakan oleh shleifer dan vishney (1986) dalam pernyataannya yang dikenal dengan nama active monitoring hypothesis. shleifer dan vishney (1986) berpendapat bahwa kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi dapat meningkatkan kemampuan pemegang sahamnya untuk mengawasi dan mempengaruhi manajemen secara lebih tepat dalam melindungi kegiatan bisnisnya. smith (1996) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham, maka pengawasan pemegang saham mayoritas juga akan semakin tinggi, sehingga nilai perusahaan juga dapat meningkat. utami & kusuma – pengadopsian ifrs dan kualitas laba 5 hubungan pengadopsian ifrs dan kualitas laba akan sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan. berdasarkan konsep alignment effect, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang sudah mengadopsi ifrs dan mempunyai struktur kepemilikan yang semakin terkonsentrasi, maka kualitas laba yang dihasilkan akan semakin tinggi. peningkatan kualitas laba dapat terjadi karena banyak intervensi pemegang saham mayoritas untuk tujuan-tujuan tertentu, dimana intervensi tersebut merupakan sebuah bentuk peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pemegang saham mayoritas, dan ketika diinteraksikan dengan standar akuntansi yang bagus (ifrs) yang mempunyai sifat bahwa standar tersebut membatasi beberapa penggunaan metode dan prosedur akuntansi yang dapat menimbulkan kecenderungan umtuk terjadinya manajemen laba, maka sangat jelas bahwa manajemen laba dapat menurun dan kualitas laba yang dihasilkan akan semakin tinggi. sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh coffee (1991), shleifer dan vishney (1986), dan berdasarkan konsep adanya alignment effect maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat meningkatkan kualitas laba karena pemegang saham mayoritas mempunyai hak kontrol yang lebih tinggi pada setiap aktifitas perusahaan guna peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang sudah mengadopsi ifrs dan mempunyai struktur kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi maka kualitas laba yang dihasilkan akan semakin tinggi. berdasrkan argumen tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah: h2: perusahaan yang mengadopsi ifrs dan mempunyai struktur kepemilikan yang semakin terkonsentrasi akan mempunyai kualitas laba yang semakin tinggi. metode penelitian data dan sampel data dalam penelitian ini diperoleh dari database osiris. tahun pengamatan dalam penelitian adalah 2009-2013. tahun 2013 dipilih karena merupakan tahun dengan update data terbaru. disamping itu, tahun 2009 merupakan tahun mulai banyak perusahaan yang menyatakan diri untuk siap mengadopsi ifrs. sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di asia (cina, hongkong, jepang, korea selatan, dan taiwan, indonesia, malaysia, philipina, singapura, dan thailand). pengukuran variabel kualitas laba kualitas laba diukur menggunakan discretionary accrual dari model modified jones. penelitian ini mengikuti berbagai penelitian terdahulu tentang kualitas laba yang menggunakan proksi akrual diskresioner untuk mengukur kualitas laba (francis dan wang, 2008; wysocki, 2004; houqe et al., 2012). akrual diskresioner merupakan proksi dari manajemen laba, maka untuk mengetahui kualitas laba, penelitian ini menggunakan tanda yang berkebalikan dengan nilai akrual diskresioner, atau dengan kata lain ketika nilai akrual diskresionernya tinggi maka menunjukkan manajemen laba yang tinggi, yang mengindikasikan kualitas laba yang rendah. langkah perhitungan untuk mencari nilai akrual diskresioner adalah sebagai berikut: 1) menghitung nilai total akrual yang diestimasi 2) menghitung nilai non-akrual diskresioner 3) menghitung akrual diskresioner. keterangan: daccit = akrual diskresioner perusahaan i pada periode t ndaccit = non akrual diskresioner perusahaan i pada periode t taccit = total akrual perusahaan i pada t tait-1 = total aktiva perusahaaan i pada periode sebelumnya δrevit = perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t δrecit = perubahan piutang perusahaan i pada periode t ppeit = aktiva tetap perusahaaan i pada periode t e = error jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 1-12: januari 2017 6 pengadopsian ifrs pengadopsian ifrs, diukur dengan variabel dummy, diberi angka 1 pada tahun setelah dilakukannya pengadopsian ifrs, diberi angka 0 untuk kondisi selain itu 2 . perlindungan investor variabel perlindungan investor diukur dengan indeks perlindungan investor yang dikeluarkan oleh world economic forum dalam laporan global competitive index (gci) 3 . ada lima dimensi untuk mengukur tingkat perlindungan investor dalam suatau negara, yaitu board independence, enforcement of securities laws, protection of minority shareholder rights, enforcement of accounting and auditing standards, dan judicial independence. nilai perlindungan terhadap investor merupakan jumlah nilai dari kelima dimensi tersebut. penelitian ini mengkategorikan tingkat perlindungan investor menjadi dua, yaitu tingkat perlindungan investor tinggi dan rendah. penentuan tingkat perlindungan investor tinggi dan rendah didasarkan pada nilai median. negara yang mempunyai nilai perlindungan investor yang lebih besar dari nilai median, maka dikategorikan sebagai negara yang mempunyai tingkat perlindungan investor yang tinggi, dan sebaliknya. penelitian ini menggunakan nilai median (bukan nilai rata-rata) karena nilai median tidak terpengaruh oleh nilai-nilai perlindungan investor yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sedangkan rata-rata biasanya menjadi bias karena dapat terpengaruh oleh nilai-nilai yang ekstrim. penelitian ini menggunakan data perlindungan investor yang berasal dari world economic forum (wef) karena data tersebut selalu rutin diperbaharui, di samping itu penelitian yang bersifat lintas negara, pengujian dengan beberapa ukuran sangat penting, guna melihat konsistensi dari ukuran perlindungan investor tersebut (houqe et al., 2012). kepemilikan terkonsentrasi variabel kepemilikan terkonsentrasi diukur dengan melihat proporsi jumlah saham yang 2 informasi pengadopsian ifrs setiap negara diperoleh dari website international accounting standards (ias) di website http://www.iasplus.com 3 nilai perlindungan investor tiap negara diperoleh dari website world economic forum (http://www.weforum.org/reports). dimiliki oleh lima pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (demsetz dan lehn, 1985), walaupun demikian tidak semua kepemilikan saham di perusahaan mencapai lima pemilik terbesar. variabel kontrol – sizeit: diukur dengan total asset perusahaan i pada tahun t. – leverageit: dihitung dengan cara hutang jangka panjangit dibagi total assetit. – growthit: (penjualanit dikurangi penjualanit-1) dibagi penjualanit-1. – cash flow operatingit: operating cash flowit dibagi total asetit – growth rate of ppeit: (gross ppeit dikurangi gross ppeit-1) dibagi gross ppeit-1 alat uji statistik regresi berganda merupakan alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian. adapun persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: persamaan 1. model interaksi ifrs dengan perlindungan investor: eq_dacc = 0 + 1 ifrs + 2 own + 3 size + 4 gppe + 5 gsales + 6 lev + 7 cfo + ɛ persamaan 1 dilakukan pengujian sebanyak dua kali (split sample). pengujian pertama dilakukan pada sampel yang masuk dalam kategori perlindungan investor tinggi. pengujian kedua dilakukan pada sampel yang masuk dalam kategori perlindungan investor rendah. pengujian 1 dilakukan sebanyak dua kali karena terjadi multikolinieritas yang tinggi antara variabel pengadopsian ifrs (ifrs) dengan variabel interaksi ifrs x perlindungan investor (ifrs*inv). masalah multikolinieritas dapat diatasi dengan cara membagi sampel menjadi dua sesuai berdasarkan nilai median dari nilai perlindungan investor setiap negara. persamaan 2. model interaksi ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi: eq_dacc = 0 + 1 ifrs + 2 own + 3 ifrs*own + 4 size + 5 gppe + 6 gsales + 7 lev + 8 cfo + ɛ, http://www.iasplus.com/ http://www.weforum.org/reports utami & kusuma – pengadopsian ifrs dan kualitas laba 7 penjelasan variabel; eq_dacc: kualitas laba yang diukur dengan akrual diskresioner. ifrs: pengadopsian ifrs, diukur dengan variabel dummy pada tahun setelah dilakukannya pengadopsian ifrs dan 0 untuk lainnya. own: kepemilikan terkonsentrasi (concentrated ownership) diukur dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh lima pemegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. inv: perlindungan investor, diukur dengan indeks perlindungan terhadap investor yang dikeluarkan oleh world economic forum-wef dalam laporan global competitive index (gci). dikategorikan tinggi jika nilai perlindungan investor > nilai median, dikategorikan rendah jika nilai perlindungan investor ≤ nilai median. size: ukuran perusahaan yang diukur dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. gppe: tingkat pertumbuhan aktiva tetap. gsales: tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. lev: jumlah hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. cfo: jumlah arus kas operasi yang dimiliki suatu perusahaan. hasil dan pembahasan pada tabel 1 disajikan informasi mengenai sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 10 (sepuluh) negara di asia. jumlah sampel terbesar berasal dari cina, yaitu 1.419 perusahaan (31%), diikuti dengan taiwan 811 perusahaan (18%), jepang 773 perusahaan (17%), korea selatan 672 perusahaan (15%), malaysia 342 perusahaan (7%), singapura 237 perusahaan (5%), indonesia 132 perusahaan (3%), thailand 107 perusahaan (2,3%), hongkong 48 perusahaan (1%) dan yang paling sedikit adalah philipina 28 perusahaan (0,7%) dari total perusahaan yang masuk sebagai sampel. pada tabel 2 disajikan informasi mengenai pemilihan sampel berdasarkan klasifikasi pengujian yang dibagi berdasarkan nilai perlindungan investor dalam suatu negara (perlindungan investor tinggi dan rendah). penelitian ini mengkategorikan tingkat perlindungan investor menjadi dua, yaitu tingkat perlindungan investor tinggi dan rendah. penentuan tingkat perlindungan investor tinggi dan rendah didasarkan pada nilai median. negara yang mempunyai nilai perlindungan investor yang lebih besar dari nilai median, maka dikategorikan sebagai negara yang mempunyai tingkat perlindungan investor yang tinggi, dan sebaliknya. penelitian ini menggunakan nilai median (bukan nilai rata-rata) karena nilai median tidak terpengaruh oleh nilai-nilai perlindungan investor yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sedangkan rata-rata biasanya menjadi bias karena dapat terpengaruh oleh nilai-nilai yang ekstrim. awal mulanya terdapat 22.845 observasi selama tahun 20092013, kemudian observasi tersebut dikurangi dengan data yang tidak lengkap dan outlier sebanyak 6.613. dari hasil seleksi tersebut maka menghasilkan observasi akhir yang memenuhi kriteria purposive sampling sebanyak 16.232 observasi (68%). tabel 1. pemilihan sampel berdasarkan negara nama negara perusahaan manufaktur yang terdaftar di osiris perusahaan yang datanya tidak lengkap perusahaan yang masuk sebagai sampel jumlah observasi tiap negara % philipina 50 22 28 140 0,7 hong kong 60 12 48 240 1 thailand 254 147 107 535 2,3 indonesia 171 39 132 660 3 singapura 275 38 237 1.185 5 malaysia 413 71 342 1.710 7 korea s. 1.261 589 672 3.360 15 jepang 1.579 806 773 3.865 17 taiwan 1.324 513 811 4.055 18 china 2.151 732 1.419 7.095 31 total 5.161 392 4.569 22.845 100 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 1-12: januari 2017 8 tabel 2. pemilihan sampel berdasarkan klasifikasi pengujian jenis pengujian observasian awal outlier jumlah observasian akhir perlindungan investor tinggi 10.360 (1.925) 8.435 perlindungan investor rendah 12.845 (4.057) 8.788 full sample 22.845 (6.613) 16.232 tabel 3. statisik deskriptif variabel minimum maximum mean median std. dev. eq_dacc -0,29 0,27 -0,01 -0,01 0,07 ifrs 0 1 0,29 0,00 0,45 inv 19,00 29,40 22,53 22,00 2,63 own (%) 0,11 100,00 48,89 50,32 22,77 size 3,45 8,57 5,50 5,45 0,65 lev 0,008 8,91 0,74 0,53 0,90 gsales -1,23 4,07 0,09 0,07 0,29 cfo -0,29 0,38 0,05 0,05 0,06 gppe -1,00 46,96 0,50 0,09 2,19 jumlah sampel 16.232 statistik deskriptif akrual diskresioner merupakan proksi dari manajemen laba, maka untuk mengetahui kualitas laba suatu perusahaan penelitian ini menggunakan tanda yang berkebalikan dengan nilai akrual diskresioner, atau dengan kata lain ketika nilai akrual diskresionernya tinggi maka menunjukkan manajemen laba yang tinggi, yang mengindikasikan kualitas laba yang rendah. pada tabel 3 dapat disimak bahwa variabel eq_dacc mempunyai nilai mean -0,015 yang mengindikasikan bahwa rata-rata nilai akrual diskresioner pada perusahaan-perusahaan yang masuk sebagai sampel adalah negatif, yang dapat diterjemahkan secara deskriptif bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam sampel tidak banyak melakukan manajemen laba. variabel pengadopsian ifrs (ifrs) mempunyai nilai mean sebesar 0,29 dan dapat diartikan bahwa 29% observasi telah mengadopsi ifrs. tingkat perlindungan investor di sepuluh negara yang dijadikan sampel rata-rata 22,53% dengan tingkat konsentrasi kepemilikan saham berkisar diangka 48,89%. interaksi antara pengadopsian ifrs dengan perlindungan investor hipotesis pertama (h1) menyatakan bahwa perusahaan yang mengadopsi ifrs dan berada di negara dengan tingkat perlindungan investor yang semakin kuat, akan mempunyai kualitas laba yang semakin tinggi, atau dengan kata lain interaksi antara pengadopsian ifrs dengan perlindungan investor akan berpengaruh positif terhadap kualitas laba atau berpengaruh negatif dengan akrual diskresioner (manajemen laba). pengujian hipotesis satu dilakukan dengan cara menginteraksikan variabel pengadopsian ifrs (ifrs) dengan variabel perlindungan investor (inv). setelah dilakukan pengujian, ternyata terjadi multikolinieritas yang serius antara variabel pengadopsian ifrs (ifrs) dengan variabel interaksi antara pengadopsian ifrs dengan perlindungan investor (ifrs*inv). permasalahan mutikolinieritas dipecahkan dengan cara melakukan pembagian pada sampel (split sample). split sample dilakukan berdasarkan besarnya nilai perlindungan investor tiap negara. sampel dibagi menjadi sampel dengan kategori “perlindungan investor tinggi” dan “perlindungan investor rendah”. pembagian ini dilakukan dengan cara mencari nilai median dari variabel perlindungan investor. nilai median dari variabel perlindungan investor adalah 24. sampel yang mempunyai nilai perlindungan investor kurang dari 24 dikategorikan sebagai split sample “perlindungan investor rendah” dan sampel yang mempunyai nilai perlindungan investor lebih besar sama dengan 24 dikategorikan sebagai split sample “perlindungan investor tinggi”. persamaan regresi yang sudah dituliskan di atas digunakan untuk menguji hipotesis satu (h1). hipotesis satu dikatakan terdukung jika koefisien dari variabel ifrs yang ada pada split sample perlindungan investor tinggi adalah signifikan utami & kusuma – pengadopsian ifrs dan kualitas laba 9 negatif. koefisien signifikan negatif ini menandakan bahwa pengadopsian ifrs dapat berhasil pada negara dengan perlindungan investor yang tinggi, sehingga manajemen laba dalam perusahaan tersebut akan turun dan kualitas labanya dapat dikatakan meningkat. perusahaan yang mengadopsi ifrs dan mempunyai perlindungan investor yang semakin kuat maka kualitas laba yang dihasilkan akan semakin tinggi atau manajemen laba akan semakin menurun. selain menggunakan uji regresi, untuk menentukan hipotesis satu terdukung atau tidak perlu dilakukan uji beda (t-test) diantara dua jenis sampel. uji-t dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel yang masuk dalam kategori perlindungan investor tinggi dan rendah benar-benar berbeda. perhitungan berikut akan menunjukkan apakah sampel yang masuk dalam kategori perlindungan investor tinggi dan rendah benar-benar berbeda atau tidak. tabel 4. hasil analisis regresi – split sample variabel independen perlindungan investor tinggi perlindungan investor rendah koefisien koefisien (p-value) (p-value) ifrs -0,146 -0,019 (0,00)* (0,14) own 0,003 0,00001 (0,00)* (0,94) size 0,001 0,017 (0,00)* (0,00)* gppe 0,0006 0,006 (0,00)* (0,01)* gsales 0,03 0,02 (0,00)* (0,00)* lev -0,06 -0,004 (0,00)* (0,01)* cfo -0,67 -0,72 (0,00)* (0,00)* sampel 8.435 8.788 *signifikan pada level 1%; **signifikan pada level 5 % t hitung = 880,351 hasil pengujian split sample pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel pengadopsian ifrs berpengaruh signifikan negatif terhadap akrual diskresioner (p-value 0,00<0,01) atau dengan kata lain terjadi penurunan aktifitas manajemen laba jika perusahaan mengadopsi ifrs dan berada pada negara dengan tingkat perlindungan investor yang tinggi. menurunnya aktifitas manajemen laba mengindikasikan kualitas laba yang dihasilkan semakin meningkat. hasil perhitungan uji-t (lihat tabel 4) menunjukkan bahwa nilai t-hitung 880,351 lebih besar dari t-tabel 2,365, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan hasil antara sampel yang masuk dalam kategori perlindungan investor tinggi dan sampel yang masuk dalam kategori perlindungan investor rendah. hasil pengujian split sample dan uji-t mengindikasikan bahwa pengadopsian ifrs berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba pada perusahaan yang berada di negara dengan tingkat perlindungan investor yang tinggi, dan pengadopsian ifrs tidak berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan yang berada di negara dengan tingkat perlindungan investor yang rendah. berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (h1) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengadopsi ifrs dan berada di negara dengan tingkat perlindungan investor tinggi akan mempunyai kualitas laba yang semakin tinggi dapat terdukung. dengan demikian hipotesis satu (h1) dalam penelitian ini terdukung 4 . interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi pengujian interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi dilakukan dengan cara melihat efek interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi pada sampel yang digabungkan secara keseluruhan (full sample) dengan tidak membedakan tingkat perlindungan investornya kuat atau lemah dan tinggi ataupun rendah. hipotesis dua (h2) dinyatakan dengan perusahaan yang mengadopsi ifrs dan mempunyai struktur kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi akan menghasilkan kualitas laba yang semakin rendah atau interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. berkaitan dengan hal yang dipaparkan di atas, maka koefisien hasil regresi untuk variabel interaksi (ifrs*own) diharapkan signifikan negatif. koefisien dari variabel interaksi tersebut 4 uji asumsi klasik dalam penelitian ini terpenuhi semua, jadi penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 1-12: januari 2017 10 (ifrs*own) diharapkan signifikan negatif karena jika perusahaan mengadopsi ifrs dan mempunyai kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi maka akan terdapat banyak pengawasan dan ada keselarasan tujuan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, sehingga kesempatan untuk melakukan manajemen laba semakin rendah, dan dapat dikatakan kualitas laba yang dihasilkan akan semakin tinggi. tabel 5. hasil analisis regresi – full sample variabel (p-value) koefisien ifrs (0,00)* -0,03 own (0,00)* 0,0004 ifrs*own (0,01)** -0,0003 size (0,00) * 0,01 gppe (0,01) ** 0,001 gsales (0,00) * 0,04 lev (0,00)* -0,004 cfo (0,00)* -0,70 jumlah sampel 16.232 *signifikan pada level 1%; ** signifikan pada level 5% pada tabel 5 ditunjukkan bahwa interaksi variabel pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi (ifrs*own) berpengaruh signifikan negatif terhadap akrual diskresioner (p-value 0,01< 0,05), atau berpengaruh positif terhadap kualitas laba. hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis dua yang diajukan. dengan demikian maka hipotesis du (h2) juga terdukung. hal ini dapat terjadi karena kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi dapat meningkatkan kualitas laba karena adanya peningkatan fungsi pengawasan dalam suatu perusahaan dan ada keselarasan tujuan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali (alignment effect). coffee (1991) menyatakan bahwa mayoritas saham yang hanya dimiliki oleh minoritas orang atau kelompok dapat menciptakan sebuah fungsi pengawasan sendiri guna meningkatkan akuntabilitas manajerialnya. meningkatnya fungsi pengawasan dapat memaksa para insider untuk bertindak lebih hati-hati. pendapat yang sama dinyatakan oleh shleifer dan vishney (1986) dalam pernyataannya yang dikenal dengan nama active monitoring hypothesis. shleifer dan vishney (1986) berpendapat bahwa kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi dapat meningkatkan kemampuan pemegang sahamnya untuk mengawasi dan mempengaruhi manajemen secara lebih tepat dalam melindungi kegiatan bisnisnya. smith (1996) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham, maka pengawasan pemegang saham mayoritas juga akan semakin tinggi, sehingga nilai perusahaan juga dapat meningkat. kesimpulan yang diambil dari pendapat coffe (1991), shleifer dan vishny (1986) dan smith (1996) yaitu kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi pada pihak tertentu saja dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang baik maka akan tercipta nilai perusahaan yang baik pula dan berakibat pada peningkatan kualitas laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. uji sensitivitas robustness test dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih kuat terkait dengan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. uji sensitivitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengeluarkan negara yang mempunyai jumlah observasi yang tinggi, yaitu negara china. setelah dilakukan pengujian dengan mengeluarkan negara china, maka didapat hasil yang konsisten dengan pengujian full sample yang ada di tabel 5, yaitu interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan negatif terhadap akrual diskresioner atau berpengaruh positif terhadap kualitas laba. hasil pengujian ini dapat dilihat pada angka p-value 0,02< 0,05. pada tabel 6 disajikan hasil uji sensitifitas dengan tidak memasukkan negara cina sebagai sampel penelitian. tabel 6. uji sensitivitas variabel independen (p-value) koefisien ifrs (0,00)* -0,01 own (0,77) -0,0002 ifrs*own (0,02)** -0,002 size (0,00)* 0,02 gppe (0,00)** 0,02 gsales (0,00)* 0,03 lev (0,00)* -0,07 cfo (0,00)* -0,67 jumlah sampel 13.158 *signifikan pada level 1%; ** signifikan pada level 5 % simpulan tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah interaksi antara pengadopsian ifrs dengan perlindungan investor berpengaruh positif terhadap kualitas laba. hasil pengujian empiris memberikan bukti bahwa pengaruh pengadopsian ifrs terhadap kualitas laba tergantung pada kuat atau lemahnya perlinutami & kusuma – pengadopsian ifrs dan kualitas laba 11 dungan investor dalam suatu negara, atau dengan kata lain pengadopsian ifrs dapat meningkatkan kualitas laba hanya pada perusahaan yang berada di negara dengan perlindungan investor yang tinggi. hasil temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh houqe et al. (2012). tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengaruh interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap kualitas laba. hasil pengujian empiris memberikan bukti bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat meningkatkan kualitas laba pada perusahaan-perusahaan yang mengadopsi ifrs. uji sensitivitas yang dilakukan juga menunjukkan hasil yang konsisten dengan temuan sebelumnya, yaitu interaksi antara pengadopsian ifrs dengan kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap kualitas laba. penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan, pertama adalah penelitian ini tidak melakukan perhitungan nilai perlindungan investor yang berbeda antar perusahaan dalam suatu negara dikarenakan adanya asumsi bahwa tingkat perlindungan investor di suatu negara nilainya sama untuk semua perusahaan di negara tersebut. agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran tingkat perlindungan investor yang berbeda antar perusahaan dalam suatu negara, misalnya dengan mengalikan tingkat perlindungan investor suatu negara dengan nilai buku (book value) dari perusahaan tersebut. kelemahan kedua berkaitan dengan penggunaan akrual diskresioner sebagai proksi dari kualitas laba. akrual diskresioner biasanya digunakan sebagai proksi manajemen laba, walaupun hasil penelitian memberikan bukti yang konsisten dengan penelitian terdahulu, namun akan lebih baik jika penelitian selanjutnya menggunakan proksi kualitas laba yang lain seperti perubahan modal kerja (dechow dan dichev, 2002), rasio kas operasi terhadap laba, persistensi, dan prediktabilitas (schipper dan vincent, 2003). daftar pustaka ahmar, n., n rokhmania dan a. samekto. 2016. model manajemen laba akrual dan riil berbasis implementasi international financial reporting standards. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (1), 79-92. anggreni, n. k., n. k. putra dan i. n. p. yasa. 2016. peran corporate governance sebagai pemoderasi hubungan tax management dengan kualitas laba. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (1), 66-78. ayres, f. l. 1994. perceptions of earnings quality: what managers need to know. management accounting, 27-29. barth, m. e., w. r. landsman, dan m. h. lang. 2008. international accounting standards and accounting quality. journal of accounting research, 46 (3), 467–498. bhattacharya, u., h. daouk, dan m. welker. 2003. the world price of earnings opacity. the accounting review, 78 (3), 641–678. burgstahler, d. c., l. hail, dan c. leuz. 2006. the importance of reporting incentives: earnings management in european private and public firms. the accounting review, 81 (5), 983–1016. bushman, r. m., j. d. piotroski, dan a. j. smith. 2004. what determines corporate transparency?. journal of accounting research, 42 (2), 207–252. bushman, r. m., dan a. j. smith. 2001. financial accounting information and corporate governance. journal of accounting and economics, 32, 273–333. choi, f. d. s. 2003. international finance and accounting handbook. hoboken, new jersey: john wiley and sons inc. chung, h. m. 2014. the role of family management and ownership on semi globalization pattern of globalization: the case of family business group. international business review, 23, 260-271. coffee, j. c. 1991. liquidity versus control: the institutional investor as corporate monitor. columbia law review, 91 (6), 1277-1368. dechow, p. m., dan i. d. dichev. 2002. the quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. the accounting review, 77 (supplement), 3559. demsetz, h. dan k. lehn. 1985. the structure of corporate ownership: causes and consequences. journal of political economy, 93 (6), 1155-1177. dimitropoulos, p. e., d. asteriou, d. kousenidis, dan s. leventis. 2013. the impact of ifrs on accounting quality: evidence from greece. advances in accounting, incorporating advances in international accounting, 29, 108-123. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 1-12: januari 2017 12 ewert, r., dan a. wagenhofer. 2005. economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management. the accounting review, 80 (4), 1101–1124. fan, j. p. h. dan t. j. wong. 2002. corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in east asia. journal of accounting and economics, 27, 149-176. francis, j., r. lafond, p. olsson, dan k. schipper. 2005. the market pricing of accruals quality. journal of accounting and economics, 39, 295-327. francis, j., dan d. wang. 2008. the joint effect of investor protection and big 4 audits on earnings quality around the world. contemporary accounting research, 25 (1), 1–39. houqe, m. n., t. v. zijl, k. dunstan, dan a. k. m. w. karim. 2012. the effect of ifrs adoption and investor protection on earnings quality around the world. the international journal of accounting, 47, 333–355. la porta, r., f. lopez-de-silanes, a. shleifer, dan r. w. vishny. 1998. law and finance. journal of political economy, 106 (6), 1113–1155. leuz, c., d. nanda, dan p. d. wysocki. 2003. earnings management and investor protection: an international comparison. journal of financial economics, 69 (3), 505–527. luo, j. h., dan h. liu. 2014. family concentrated ownership in chinese plcs: does ownership concentration always enhance corporate value?. international journal of financial studies, 2, 103–121. paananen, m., dan h. lin. 2009. the development of accounting quality of ias and ifrs over time: the case of germany. journal of international accounting research, 8 (1), 31-55. schipper, k., dan l. vincent. 2003. earnings quality. accounting horizons, 17, 97-110. shen, c. h., dan h. l. chih. 2005. investor protection, prospect theory, and earnings management: an international comparison of the banking industry. journal of banking & finance, 29 (10), 2675–2697. shleifer, a., dan r. w. vishny. 1986. large shareholders and corporate control. journal of political economy, 94, 461–488. silva, f., dan n. majluf. 2008. does family ownership shape performance outcome?. journal of business research, 61, 609–614. sloan, r. g. 1996. do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?. the accounting review, 71 (3), 289-315. smith, p. m. 1996. shareholder activism by institutional investors: evidence from calpers. the journal of finance, 51 (1), 227-252. soderstrom, n. s., dan k. j. sun. 2007. ifrs adoption and accounting quality: a review. the european accounting review, 16 (4), 675–702. tendeloo, b. v., dan a. vanstraelen. 2005. earnings management under german gaap versus ifrs. the european accounting review, 14, 155–180. wysocki, p. d. 2004. discussion of ultimate ownership, income management, legal and extra-legal institutions. journal of accounting research, 42 (2), 463-474. zhuang, j., d. edwards, d. webb dan m. v. capulong. 2000. corporate governance and finance in east asia: a study of indonesia, republic of korea, malaysia, philippines, and thailand. asia development bank: manila. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengadopsian ifrs, perlindungan investor dan kualitas laba pengadopsian ifrs, kepemilikan terkonsentrasi, dan kualitas laba metode penelitian data dan sampel pengukuran variabel kualitas laba pengadopsian ifrs perlindungan investor kepemilikan terkonsentrasi alat uji statistik hasil dan pembahasan statistik deskriptif uji sensitivitas simpulan daftar pustaka jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia: an exploratory study hafiez sofyani1*, randi atmaja1, sri budhi rezki1 abstract: the full autonomy given to village governments by the indonesian government coming with the demand to establish village-owned enterprises (bumdes) brings both opportunities and challenges. the reason is that not all bumdes which have been established could perform satisfactorily. in fact, out of 3900 existing bumdes, only a small percentage showed satisfactory performance. based on this background, this research aims to investigate key success factors which drive the performance of bumdes. the research was conducted from november to december 2018. the research subjects were bumdes amarta, srimartani makmur, and tirtonirmolo, which are located in the special region of yogyakarta, indonesia. these three bumdes were chosen because they serve as a benchmark for how bumdes in indonesia should be managed. the research informants were directors and employees of these bumdes where each bumdes was represented by one director and one employee. the data were obtained from direct interviews and documentation. the data were analyzed using a qualitative approach, consisting of such steps as data reduction, data display and conclusion drawing. the results indicated that the factors that drive the performance of bumdes were bumdes employees’ patriotism and passion, skills, training, level of education, experience, honesty (ethical behavior), having a sense of responsibility, sincerity, seriousness, caring for the environment and society, being resilient, cohesiveness of teamwork, transparent communication between bumdes managers, never-give-up attitude in trying to achieve the performance targets, religiosity, work satisfaction, visionary (transformational) leadership style, and the presence of incentive mechanisms. keywords: village-owned enterprise (bumdes); success factors; performance; village government introduction one of the indonesian government’s missions in developing rural areas is to empower the community and this will eventually improve productivity and diversity of businesses in rural areas. this is intended to allow villages to have the facilities and infrastructures to support their economic activities independently, build and strengthen the institutions which affiliation: 1 department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. *correspondence: hafiez.sofyani@umy.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002116 citation: sofyani, h., atmaja, r., & rezki, s. b. (2019). success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia: an exploratory study. journal of accounting and investment, 20(2), 44-58. article history received: 16 december 2018 reviewed: 8 january 2019 revised: 10 april 2019 accepted: 20 april 2019 mailto:hafiez.sofyani@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5562 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 45 support the production and marketing chains, as well as optimize the resources as the basis for rural economic growth (tama, 2013). being less effective, the economic institutional system and mechanism will result in its dependence on the central government’s assistance and, thus, stultify the villages’ spirit to be independent (tama, 2013). to achieve the regional government’s ideal of advancing and developing villages, the village governments should apply a strategy in managing its administration to maximize its potentials to support people’s better lives, particularly in socio-economic and political fields (fajarwati, 2016). the spirit of local economic democracy in indonesia at the village government level began to be realized when law number 23 the year 2014 concerning regional government was issued. this regulation assigned equal positions to villages and tier iii regions (regency/ municipality). the independence of village government is strengthened further by law number 6 the year 2014 concerning village (labeled as village law). thanks to this regulation, village government is now fully independent to manage and build their government, and one of the efforts they can do to realize this is to establish bumdes (badan usaha milik desa or village-owned enterprises). bumdes is born as a new approach to the attempt to improve the economy in villages according to their own needs and potentials. this bumdes is fully managed by the village’s people using the principle of from the village, by the village and for the village. bumdes works by accommodating people’s economic activities in an institutional form or entity managed professionally, yet the basis for all these remain the village’s original potentials. this bumdes is the village’s business incorporated/established by the village government where the capital is owned and managed by the village government and its people. bumdes is expected to stimulate and drive the economic wheel in rural areas which have so far been left behind as compared to their urban counterparts (ramadana, 2013). bumdes have been a significant presence in indonesia upon the enactment of village law. in 2018, 39,000 bumdes had been recorded in villages throughout the country1. in reality, however, not all bumdes succeeded. in the field, many have found the incorporated bumdes were operating only for a short run2. from our observation, it was found that there was a highly limited number of research on bumdes had been conducted, particularly ones which viewed it from the managerial and performance aspects. this is quite surprising considering the importance of studies on the factors which enable a bumdes to succeed to produce some feedbacks for bumdes practitioners and regulators. on the other hand, a huge number of newly born bumdes indicate the vast amount of money invested by the government. when bumdes fails, the village’s ideal to be independent would be beyond the reach even further. on the contrary, what happened were wasting the country’s assets and financial inefficiency. furthermore, it is highly likely that this will weaken the village government institution and cause a new issue at 1 https://nasional.kontan.co.id/news/saat-ini-jumlah-bumdes-telah-meningkat-menjadi-39000 2 http://manado.tribunnews.com/2017/04/04/linda-bumdes-hanya-aktif-sesaat sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 46 the national level in indonesia. therefore, this research tries to fill in the absence of study on bumdes, in this case by studying the determinants of bumdes’s performance. the current research aims mainly to explore the factors (determinants) of bumdes’ performance so that it could provide feedbacks, information, and reference regarding some essential aspects which are needed to be highlighted to enhance bumdes’s performance. this research involved three bumdes with different characteristics in terms of their lines of business and locations. the first one wasbumdes amarta which ran its business in the services of managing and recycling wastes into fertilizers, both organic and inorganic ones. the second one was bumdes srimartani makmur, located in srimartani village, piyungan sub-district, bantul regency, running its business in selling products from micro, small and medium enterprises around its area by establishing the village outlet. the products it marketed varied, ranging from handicrafts such as batik and knitted wears to packed processed food products such as banana crisp to ready-to-use instant seasoning products and herbal products such as instant herb and herbal drinks (prisa, 2018). the last one was bumdes tirtonirmolo which was located in tirtonirmolo village, kasihan district, bantul regency. these three bumdes were selected for their good performance and for the fact that they were role models for how bumdes in indonesia should be managed. thus they served the purposes of this research3. since this research investigates a relatively new topic and aims at exploring the factors which support the success of several bumdes, we opted to use the interview-based qualitative research approach. it is expected that this research’s findings will benefit the society in general and contribute to the science and knowledge of management practices and the efforts of achieving a good performance in bumdes. for other bumdes, the results of this research can be feedbacks in their attempt of improving their performance. literature review village regulation in indonesia the development of indonesia will be optimal if it takes into account the strategic position of villages as the backbone of life of indonesia. thus, using law number 23 the year 2014 concerning regional government, indonesia’s government endeavors to manage village decentralization mechanism to develop villages according to the characteristics and potentials of each village. in addition to having its basis on the central government’s policy, as suggested by widodo (2016), the development of villages should also be accompanied by involvement of all village members to achieve the village’s common goals. one of the mechanisms people can implement is by presenting a village-owned enterprises or bumdes. 3 http://jogja.tribunnews.com/2013/09/24/hebat-badan-usaha-milik-desa-tirtonirmolo-beromzet-miliaranrupiah sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 47 the presence of village law is expected to allow villages to be powerful socially and economically, sovereign politically, and dignified culturally which is also known as catur sakti desa or village’s four dignity principles when applied well (widagdo, widodo, & ismail, 2016). the village law is also expected to answer the numerous problems in villages which include socio-cultural and economic aspects and to recover village’s people livelihood basis and strengthen villages as a strong and independent societal entity (widagdo et al., 2016). village-owned enterprises (bumdes) in accordance with law number 6 the year 2014 on village article 1 paragraph 6, it is stated as follows: “village-owned enterprises, hereinafter referred to as bum desa, is a business entity whose capital is owned entirely or partly by villages through direct investment from village’s wealth which is separated in order to manage assets, services, and other businesses for the village people’s greatest possible welfare.” the establishment and management bumdes constitute the implementation of village’s productive economic management performed in a cooperative, participatory, emancipative, transparent, accountable, and sustainable manner (suryanto, 2018). for this purpose, there is the need for a serious attempt in making the bumdes management effective, efficient, proportional and independent. in accordance with regulation of ministry of villages, development of disadvantaged regions and transmigration number 4 the year 2015 concerning establishment, administration and management, and dismission of village-owned enterprises article 3, it is suggested that the establishment of bumdes aims at: 1) improving the village’s economy; 2) optimizing the village’s assets to be used for its welfare; 3) improving people’s attempt in managing the village’s economic potentials; 4) developing a business partnership plan between villages and/or third parties; 5) creating market opportunities and networks which support the people’s services needs; 6) creating job opportunities; 7) increasing people welfare by improving public services and village economic growth and equality; and 8) increasing village people’s income and village’s locally generated revenue.” in addition to those objectives, bumdes is also expected to provide services to as many villagers as possible. hence, bumdes is never intended to compete with the villagers. in reality, bumdes is prohibited from running any business which would create economic distortion in the villages, for example selling products or building a business which have sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 48 previously been initiated by the villagers. rather, bumdes should be capable of pioneering the attempt to increase the scale of villagers’ existing businesses (suryanto, 2018). bumdes management principles it is important to elaborate the bumdes management principles to align people’s understanding and perception of it, including the village government, members (investors), village supervisory board, regency government, and the community. according to ridlwan (2014), there are 6 (six) principles in managing bumdes, namely: 1) cooperative, all components involved in bumdes should be capable of cooperating well for developing and sustaining its businesses. 2) participatory, all components involved in bumdes should be voluntarily willing or asked to give the support and contribution which can drive bumdes’s business advancement. 3) emancipatory, all components involved in bumdes should be treated equally, regardless of their groups, ethnics, and religions. 4) transparent, any activity which may affect the public interests should be made easily and transparently accessible for the whole community to figure it out. 5) accountable, all business activities should be made accountable both technically and administratively, and 6) sustainable, the business activities should be developable and preservable by the community within bumdes. research method research subjects and informants the subjects of this research were bumdes srimartani makmur and tirtonirmolo, amarta, located in the special region of yogyakarta province, indonesia. the reasons and considerations for selecting these bumdes as the subjects of this research were that those three bumdes had succeeded in the province and they had been role models on how bumdes in indonesia should be managed. the informants of this research were directors and employees of each bumdes, making a total of six informants (see table 1). table 1 unit of data analysis no. unit of data analysis research informants position 1 bumdes amarta dba & pba 1 director & 1 employee 2 bumdes srimartani makmur dbs & pbs 1 director & 1 employee 3 bumdes tirtonirmolo sbt & pbt 1 director & 1 employee total 6 informants sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 49 data collection and analysis the data used in this research were primary ones, obtained from an in-depth interview conducted in person in november and december 2018, and several documentations directly related to the bumdes management, such as performance report, organizational structure, statutes, and bylaws. the data in this research were analyzed using an interactive model (eriksson & kovalainen, 2008; long & johnson, 2000; miles, huberman, huberman, & huberman, 1992). the processes of qualitative analysis can be explained in three steps: 1) data reduction, a process of selecting, focusing attention to simplification, abrasion, and transformation of raw data obtained from the field. 2) data display, a description of a structured series of information from which conclusion can be drawn, and actions can be taken. a commonly used qualitative data display is in the form of narrative texts. 3) conclusion drawing and verification from initial activities, i.e., data collection, qualitative researchers will interpret every symptom they obtain from the field, recording information on rules or pattern of explanation and configuration they might find, the flow of causality and proposition. a competent researcher will handle with these conclusions loosely to remain open and skeptical, yet conclusions have been prepared. during the research, each one of the existing conclusions will be constantly verified in such a way that valid and robust conclusions can actually be obtained. the data obtained from the field require specific treatment in order to obtain the data which match the predetermined standards. for this purpose, the obtained data need to be individually recorded, sorted, presented and only then can conclusions be drawn from the data obtained through observation, interview, and documentation. figure 1 the components of interactive model data analysis source miles et al. (1992), p. ? data collection data presentation data reduction conclusion and verification dan verifikasi sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 50 result and discussion this research was conducted to three bumdes in the special region of yogyakarta province. the first one was bumdes amarta. bumdes amarta is situated in pandowoharjo village, sleman subdistrict, sleman regency, established on 6 june 2016. before becoming a village-owned enterprise, it was initially a waste recycling business unit in pandowoharjo village under the name “pendowo lestari”, which was a grant from the office of public works of bantul regency. bumdes amarta tried to develop the available opportunity by incorporating an entity running its business in processing wastes from the community of pandowoharjo village. the task of picking the wastes in bumdes pandowoharjo was done by pengumpul sampah mandiri (psm) or independent waste collectors who were partners of bumdes amarta from pandowoharjo community. the collected wastes were sorted into organic and inorganic wastes. the organic waste was then processed into fertilizers, and the inorganic one was sold to waste collectors through cooperation. with the collectively agreed vision and missions, bumdes amarta could turn into a bumdes with excellent performance at its relatively young age. they excelled not only in their financial performance but also in terms of cleaning their village’s environment and turning it into job vacancies for the villagers. bumdes srimartani makmur is located in srimartani village, piyungan district, bantul regency. this bumdes was established since 28 november 2016 with six business lines managed by it, including; village market management, display of ukm products which were marketed via village outlet, services (e-warung, ppob), integrated waste management, modern horticultural farming laboratory, and clean water management which were supported by seven employees consisting of three managers, and four employees. the last one is bumdesa tirtonirmolo. initially, this bumdes was an usaha ekonomi desa (ued) or village economic business established since 1988 before it changed its name into unit simpan pinjam (usp) or saving and lending unit “sedya makmur”. the initial capital of ued came from the village government incentive at rp. 1 million through bantuan desa (bandes) or village assistance scheme. currently, bumdes tirtonirmolo’s turnover has reached idr 8.7 billions a year. thanks to bumdes management, all of tirtonirmolo villagers’ needs can be fulfilled. the amount of assets it manages is around rp. 11 billions. currently, the number of loan customers is 1,900 people, 10%-15% of whom are owners of basic food and convenience store smes. factors influencing bumdes performance in gibson's (1997) opinion, an organization's performance is influenced by three main factors, namely: (1) individual factors, including work experience, skills, and education level; (2) psychological factors, including employee’s personality and work satisfaction; and (3) organizational factors, including leadership, organizational structure, and incentive mechanism. from this gibson's (1997) opinion, we then make it the basis in exploring the determinants of bumdes performance. sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 51 individual factor from individual factors, the one capable of driving bumdes amarta, srimartani makmur, and tirtonirmolo to have a good performance was their employees’ strong desire to contribute to their villages. the employees in these three bumdes acknowledged that their willingness in the management of bumdes were not merely for the income (salary) they would receive, rather it was their strong desire to do something good to the community, through bumdes. this was also rooted in their love to their villages, or we could also call it their patriotism spirit (nazaruddin, 2019), making them do it for intrinsic motivation purpose. this was consistent with the motivation theory explained by locke and latham (2004) who suggested that one of the determinants for an individual to do something good was their own believe that what they did was the right and good thing to do which gave benefit to themselves and their social environment (ridlwan, 2014). this was also consistent with the ideal of the indonesian government in relation to the establishment of bumdes, i.e. it did not just aim for profit, rather it should also benefit the surrounding community. below is a quote from informant dba: “….my goal for working in this bumdes is to participate in developing pandowoharjo village with its existing potentials. the point is that i want to contribute to the village i love”. (dba) the opinion above was also consistent with what pba said. “i worked here not just for the money/salary; rather i do want to help the villagers here…”. (pba) in addition to their patriotism spirit, what drives an organization’s performance is the employee’s skills. the skills owned by employees will improve the effective and efficient implementation of work plans. to improve this skill, training should be organized just as what bumdes amarta did periodically. “….employee skill training will help improve bumdes’s performance, such as those working in fertilizer processing should have the skills on how to process fertilizers well, just like in any other field.” (dba) the importance of skill and training presence in supporting bumdes’s employee skills which, in turn, will improve bumdes’s performance was also uttered by an employee in bumdes srimartani makmur as follows: “i was demanded to be capable of operating the computer, and this is supported as training is organized periodically here. since the financial reporting system used here employs the application, it is inevitable for one working here to understand the computer. in this bumdes, skills are highly needed”. (pbs) furthermore, we tried to explore whether this skill issue was also related to bumdes employees’ education level. this was because several references suggested that sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 52 education could influence the performance of an organization, particularly in an institution which required hr with high education levels such as offices and financial institution (soriano & castrogiovanni, 2012). for bumdes amarta’s case, education did not seem to be the dominant factor. our finding showed that bumdes amarta did not prioritize one's education level to be able to work in bumdes. this was as stated by mister agus as the director of bumdes amarta as follows: “the employees in bumdes amarta do not have to have a certain education level, most importantly they should be willing to work, highly motivated, and discipline. that’s all it takes, no certain diploma is required, since well it is just it (making fertilizers), thus you should not be a graduate of this or that university (to work here)”. (dba) however, this finding was different from what we found in bumdes srimartani makmur and tirtonirmolo. the informants in these two bumdes thought education level was a highly important and deciding factor. “….here, we need employees whose education level is high school, since it is expected that quality personnel will improve bumdes’s performance better. if you select the personnel randomly, then you'll get random management”. (dbs) “to compete in the future, high education level is certainly needed, and it is also the case with bumdes tirtonirmolo”. (sbt) based on the interviews with informants from bumdes amarta, bumdes srimartani makmur, and bumdes tirtonirmolo, it could be concluded that education did not always serve as a priority for a bumdes to hire an employee, particularly bumdes amarta whose business was processing wastes. this was not the case with bumdes srimartani makmur and bumdes tirtonirmolo who demanded their employees to have a certain education level since bumdes srimartani makmur ran its business in village outlet which had employed a computerized system to report their finance, and bumdes tirtonirmolo whose line of business was saving and lending fund where the employees were required to have expertise in accounting and financial management. from this finding, it could be concluded that whether the education level was important or not depended on the line of business ran by a bumdes. moreover, we also found that experience became an important factor in improving bumdes’s performance, just as what happened in srimartani makmur. bumdes employee’s experience did not just have something to do with improved competence and expertise in managing an organization; rather it could also be knowledge for other younger employees through knowledge sharing session. from here on, a senior’s experience would be transferred to their juniors, and it would improve personnel quality and eventually trigger the organization’s performance improvement (schmidt, hunter, & outerbridge, 1986). below are the statements from bumdes srimartani makmur director and employee: sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 53 “….work experience is highly needed in this bumdes, where experienced personnel can be a model for others to learn from so that we can share knowledge among us”. (dbs) “i happen to be a recruit here. thus i lack experience... however, i learn from the more experienced seniors here… when i work not too well, the seniors here will tell me and teach me the right way of doing it…”. (pbs) furthermore, another aspect which became the main determinant in driving an organization’s performance was employee honesty (ethical behavior). this was just reasonable given that bumdes tirtonirmolo ran its business in finance, i.e., as a saving and lending cooperative. many researchers had explained ethical behavior as an important factor in achieving an organization’s performance (lagace, dahlstrom, & gassenheimer, 1991; román, 2003). román and ruiz (2005) argued that subordinate’s ethical behavior at work did not just drive performance achievement; it also caused customer satisfaction and loyalty to purchase the products the company offered. thus, the organization’s performance would not just improve; it would also be maintained. “i have worked here since 1991, the value i learn as work experience is that one should learn to be honest since it is the people’s money we are managing. thus, we ought to be trustworthy”. (sbt) psychological factor in this psychological factors, we tried to explore the personality and work satisfaction of bumdes employees. based on the interviews with two informants from bumdes amarta, four factors related to psychological aspect or personality of bumdes employees which supported bumdes’s performance were found, namely: being responsible, sincere, serious, and caring the environment and community. the first one was being responsible, meaning that every employee should be committed to perform each task assigned to them optimally. the second was being sincere, meaning that every employee should work sincerely and with strong intention to develop the village potentials and help the community. the third one was being serious, meaning that bumdes amarta employees should be capable of working seriously, professionally and devoting their focus on achieving bumdes amarta’s vision, i.e., to realize the welfare of pandowoharjo villagers by developing the village potentials and economic attempts to make pandowoharjo villagers prosperous and independent. the fourth one was that employees should care about the environment and community of pandowoharjo village. “….i see an employee’s personality who is willing to care the environment, care the community, and has a social soul as something which would drive our bumdes forward…”. (dbs) meanwhile, the finding in bumdes srimartani makmur emphasized more on such aspects as perseverance, teamwork togetherness, transparent commu-nication among bumdes managers, and never give up in trying to achieve the performance target. sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 54 finally, there is an interesting finding in bumdes tirtonirmolo. this bumdes saw its good performance coming from its administrator’s religiosity, where pious personnel led to honest and trustworthy attitudes. this was highly important since this bumdes ran its business in finance, i.e., saving and lending services, whose main tasks was to manage the people’s money. based on the interview with the three bumdes, it could be concluded that the good performance of these bumdes was influenced by the personality factor in each bumdes with their varied characteristics. however, the have something in common, where employees with perseverance, highly caring (to the environment), and ethical personality is highly needed in an organization, particularly those organizations dealing with social issues such as bumdes since it would indirectly affect the good performance achievement. the next step to measure bumdes performance based on psychological factors used work satisfaction as the measuring tool. every employee had varied work satisfaction based on their individual needs which had been fulfilled through several factors such as the job itself, supervisors, coworkers, and salary (christen, iyer, & soberman, 2006). based on the interview with the three bumdes, we found that the main factor related to the work satisfaction of bumdes activitists was the bumdes employees’ satisfaction to the job and this eventually drove the performance of the three bumdes forward. the satisfaction we found here was the attitude of those individuals motivated to be bumdes activists not just for profit or material benefit, rather it was for their desire to contribute to their society, in this case, their villages. when bumdes performed well, the employees were satisfied and more motivated to keep on performing. organizational factor to measure the organizational factor, we used two measuring tools, namely leadership, and incentive mechanism. leadership became a determinant factor in improving the subordinates’ performance. a visionary and dignified leader who could be a role model for the employees in the organization could drive their subordinates more geared up to work and be disciplined, and vice versa. from our finding in the field in the three bumdes we studied, their directors had a transformational leadership style. in the transformational leadership context, leaders had a highly strong vision and clear goals. the bumdes leaders could communicate this vision effectively since they knew the strengths and they could utilize them (wang, oh, courtright, & colbert, 2011). this was consistent with ogbonna and harris (2000) who suggested that positive and strong leadership could influence bumdes performance, i.e. when leaders could be a role model for good characteristics, had clear vision and missions, and were firm, then they could motivate employees in bumdes to work well and to be expected to improve bumdes’s performance (mccoll-kennedy & anderson, 2002; wang et al., 2011). “we are grateful for our leaders here who have strong characters, clear vision, and missions, and can motivate as well as be role models for their subordinates”. (dbs) sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 55 next, we would discuss about incentive factors. this mechanism was deemed to have a significant influence on employees’ and, in turn, the organization’s performance. the incentive applied in these bumdes was intended to motivate employees to work and perform as best as they could. additionally, the reward could make employees feel at home as they work and prevent them from switching to another organization. “….when you work optimally here, and the targets can be met, you can sometimes land yourself a bonus. also holiday allowance is available, even if it's well... not too much yet it can still be a little bit helpful, it still makes us happy for having additional income. this also improves employees’ desire to work”. (pba) nevertheless, from these three research object of ours, only bumdes srimartani makmur had not applied the incentive mechanism for it is relatively newly established and had not been strong enough financially. this finding indicated that incentive mechanism was indeed needed to support performance (cooke, 1994; merchant & van der stede, 2007), yet it is equally important to consider bumdes’s financial health to prevent them from having financial liquidity issues (brigham & houston, 2012; horne, 2001). the development of an incentive mechanism at the end of the day needed to be done using careful consideration, and taking the bumdes’s internal condition into account. conclusion this research explored how bumdes could perform well as measured from three benchmarks, namely individual, psychological and organizational factors (gibson, 1997). the bumdes serving as objects of this research were three bumdes located in the special region of yogyakarta, they were bumdes amarta in pandowoharjo village, sleman regency, bumdes srimartani makmur in srimartani village, bantul regency, and bumdes tirtonirmolo in tirtonirmolo village, bantul regency. based on the results of the conducted research, some factors were found to drive bumdes amarta to perform well, namely the patriotism and passion of bumdes employees, skills, training, education level, experience, honesty (ethical behaviour), being responsible, sincere, serious, caring the environment and community, and perseverant, teamwork togetherness, transparent communication among bumdes managers, never-give-up attitude in trying to achieve the performance target, being religious, satisfaction at work, visionary (transformational) leadership style, and presence of incentive mechanism. from the findings of this research, the practical implications we can offer for other bumdes in indonesia are: firstly, bumdes administrators and employees should possess patriotism since in essence bumdes is intended not just for economic motive, rather it also assumes social missions or interests, where they work aiming at developing the villages’ existing potentials and to serve the community at the same time. secondly, bumdes should organize training periodically to improve their employees’ skills. thirdly, bumdes whose business lines require excellent understanding shall recruit personnel sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 56 with adequate education levels, and bumdes whose business lines do not really demand excellent understanding do not necessarily need them. fourthly, it is important to present a leadership capable of becoming a role model for employees. in the case of the three bumdes, they tend to have a charismatic leadership style. finally, the incentive mechanism is important to nurture employees’ passion for performing. however, it needs to carefully consider the bumdes internal condition, particularly regarding financial power. still, it is necessary for the parties involved in bumdes management to carefully consider whether or not the time has come to procure incentive mechanism. this research has some limitations, and it is expected that future research can fix it, the first limitation is that not too many studies have been conducted to investigate villageowned enterprises, particularly the village-owned enterprises in the special region of yogyakarta, preventing researchers from exploring it a little bit further. secondly, this research does not represent the conditions of all bumdes in indonesia since each bumdes has its own diverse characteristics. lastly, this research is not a longitudinal stud. thus it needs to be read carefully. from these limitations, the future research is expected to expand the study to other bumdes in indonesia since this constitutes an important issue to be continuously investigated, particularly to provide feedbacks to the regulator in the village and bumdes development. other research approaches such as etnography, action research, survey, and mixed-method are strongly recommended (sofyani, 2018). acknowledgement i (hafiez sofyani) representing all colleagues acknowledge and devote many thanks to the late sri budhi rezki, se., m.sc, a lecturer of accounting at universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia. may her spirit calm on side of allah subhanahu wa ta’aala. references brigham, e. f., & houston, j. f. (2012). fundamentals of financial management: cengage learning. christen, m., iyer, g., & soberman, d. (2006). job satisfaction, job performance, and effort: a reexamination using agency theory. journal of marketing, 70(1), 137-150. https://doi.org/10.1509/jmkg.70.1.137.qxd cooke, w. n. (1994). employee participation programs, group-based incentives, and company performance: a union-nonunion comparison. ilr review, 47(4), 594-609. https://doi.org/10.1177/001979399404700405 eriksson, p., & kovalainen, a. (2008). qualitative research in business studies. london: sage publication. fajarwati, y. (2016). implementasi program badan usaha milik desa (bumdesa) di desa pagedangan kecamatan pagedangan kabupaten tangerang. research report. fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. universitas sultan ageng tirtayasa. serang. https://doi.org/10.1509/jmkg.70.1.137.qxd https://doi.org/10.1177/001979399404700405 sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 57 gibson, j. (1997). organisasi dan manajemen: perilaku, struktur, sroses. jakarta: binarupa aksara. horne, j. c. v. (2001). financial management and policy. new jersey: prentice-hall, inc, upper saddle. lagace, r. r., dahlstrom, r., & gassenheimer, j. b. (1991). the relevance of ethical salesperson behavior on relationship quality: the pharmaceutical industry. journal of personal selling & sales management, 11(4), 39-47. retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46166671/the_relevance_o f_ethical_salesperson_beh20160602-217561e49tj6.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=155668 9013&signature=mzgj2kulqqi7ad9zx%2fo6jsm0i7k%3d&response-contentdisposition=inline%3b%20filename%3dthe_relevance_of_ethical_salesperson_be h.pdf locke, e. a., & latham, g. p. (2004). what should we do about motivation theory? six recommendations for the twenty-first century. academy of management review, 29(3), 388-403. https://doi.org/10.5465/amr.2004.13670974 long, t., & johnson, m. (2000). rigour, reliability and validity in qualitative research. clinical effectiveness in nursing, 4(1), 30-37. https://doi.org/10.1054/cein.2000.0106 mccoll-kennedy, j. r., & anderson, r. d. (2002). impact of leadership style and emotions on subordinate performance. the leadership quarterly, 13(5), 545-559. https://doi.org/10.1016/s1048-9843(02)00143-1 merchant, k. a., & van der stede, w. a. (2007). management control systems: performance measurement, evaluation and incentives: pearson education. miles, m. b., huberman, a. m., huberman, m. a., & huberman, m. (1992). qualitative data analysis. usa: sage. nazaruddin, i. (2019). the role of religiosity and patriotism in improving taxpayer compliance. journal of accounting and investment, 20(1), 115-129. https://doi.org/10.18196/jai.2001111 ogbonna, e., & harris, l. c. (2000). leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from uk companies. international journal of human resource management, 11(4), 766-788. https://doi.org/10.1080/09585190050075114 ramadana, c. b. (2013). keberadaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai penguatan ekonomi desa. jurnal administrasi publik, 1(6), 1068-1076. retrieved from http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189 ridlwan, z. (2014). urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangun perekonomian desa. jurnal ilmu hukum, 8(3), 424-440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314 román, s. (2003). the impact of ethical sales behaviour on customer satisfaction, trust and loyalty to the company: an empirical study in the financial services industry. journal of marketing management, 19(9-10), 915-939. https://doi.org/10.1080/0267257x.2003.9728245 román, s., & ruiz, s. (2005). relationship outcomes of perceived ethical sales behavior: the customer's perspective. journal of business research, 58(4), 439-445. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2003.07.002 schmidt, f. l., hunter, j. e., & outerbridge, a. n. (1986). impact of job experience and ability on job knowledge, work sample performance, and supervisory ratings of job performance. journal of applied psychology, 71(3), 432. https://doi.org/10.1037//00219010.71.3.432 https://doi.org/10.5172/ser.5.2.61 https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46166671/the_relevance_of_ethical_salesperson_beh20160602-21756-1e49tj6.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556689013&signature=mzgj2kulqqi7ad9zx%2fo6jsm0i7k%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dthe_relevance_of_ethical_salesperson_beh.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46166671/the_relevance_of_ethical_salesperson_beh20160602-21756-1e49tj6.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556689013&signature=mzgj2kulqqi7ad9zx%2fo6jsm0i7k%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dthe_relevance_of_ethical_salesperson_beh.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46166671/the_relevance_of_ethical_salesperson_beh20160602-21756-1e49tj6.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556689013&signature=mzgj2kulqqi7ad9zx%2fo6jsm0i7k%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dthe_relevance_of_ethical_salesperson_beh.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46166671/the_relevance_of_ethical_salesperson_beh20160602-21756-1e49tj6.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556689013&signature=mzgj2kulqqi7ad9zx%2fo6jsm0i7k%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dthe_relevance_of_ethical_salesperson_beh.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46166671/the_relevance_of_ethical_salesperson_beh20160602-21756-1e49tj6.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556689013&signature=mzgj2kulqqi7ad9zx%2fo6jsm0i7k%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dthe_relevance_of_ethical_salesperson_beh.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46166671/the_relevance_of_ethical_salesperson_beh20160602-21756-1e49tj6.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1556689013&signature=mzgj2kulqqi7ad9zx%2fo6jsm0i7k%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3dthe_relevance_of_ethical_salesperson_beh.pdf https://doi.org/10.5465/amr.2004.13670974 https://doi.org/10.1054/cein.2000.0106 https://doi.org/10.1016/s1048-9843(02)00143-1 https://doi.org/10.18196/jai.2001111 https://doi.org/10.1080/09585190050075114 http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189 https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314 https://doi.org/10.1080/0267257x.2003.9728245 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2003.07.002 https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.432 https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.432 sofyani, atmaja & rezki success factors of village-owned enterprises (bumdes) performance in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 58 sofyani, h. (2018). does performance-based budgeting have a correlation with performance measurement system? evidence from local government in indonesia. foundations of management, 10(1), 163-176. https://doi.org/10.2478/fman2018-0013 soriano, d. r., & castrogiovanni, g. j. (2012). the impact of education, experience and inner circle advisors on sme performance: insights from a study of public development centers. small business economics, 38(3), 333-349. https://doi.org/10.1007/s11187-010-9278-3 suryanto, r. (2018). peta jalan bumdes (the road map of bumdes) yogyakarta: syncore. tama, d., o, e. . (2013). dampak badan usaha milik desa (bumdes) bagi kesejahteraan masyarakat di desa karangrejek kecamatan wonosari kabupaten gunungkidul. fakultas ilmu sosial. universitas negeri yogyakarta. yogyakarta. wang, g., oh, i.-s., courtright, s. h., & colbert, a. e. (2011). transformational leadership and performance across criteria and levels: a meta-analytic review of 25 years of research. group & organization management, 36(2), 223-270. https://doi.org/10.1177/1059601111401017 widagdo, a. k., widodo, a., & ismail, m. (2016). sistem akuntansi pengelolaan dana desa. jurnal ekonomi dan bisnis, 19(2), 323-340. https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336 widodo, i. s. (2016). village-owned enterprise (badan usaha milik desa) as one of the alternative sources of village revenue. jurnal panorama hukum, 1(1), 1-14. regulation: republic of indonesia. (2014). village act 2014 no. 6 (undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa). republic of indonesia. (2014). village government act 2014 no. 23 (undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah). article in website: https://nasional.kontan.co.id/news/saat-ini-jumlah-bumdes-telah-meningkat-menjadi-39000 http://manado.tribunnews.com/2017/04/04/linda-bumdes-hanya-aktif-sesaat http://jogja.tribunnews.com/2013/09/24/hebat-badan-usaha-milik-desa-tirtonirmoloberomzet-miliaran-rupiah https://doi.org/10.2478/fman-2018-0013 https://doi.org/10.2478/fman-2018-0013 https://doi.org/10.1007/s11187-010-9278-3 https://doi.org/10.1177/1059601111401017 https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336 https://nasional.kontan.co.id/news/saat-ini-jumlah-bumdes-telah-meningkat-menjadi-39000 http://manado.tribunnews.com/2017/04/04/linda-bumdes-hanya-aktif-sesaat http://jogja.tribunnews.com/2013/09/24/hebat-badan-usaha-milik-desa-tirtonirmolo-beromzet-miliaran-rupiah http://jogja.tribunnews.com/2013/09/24/hebat-badan-usaha-milik-desa-tirtonirmolo-beromzet-miliaran-rupiah jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level mirna indriani1*, aida yulia1, nadirsyah1, lisa pira ariska1 abstract: this study aims to investigate whether personal costs, seriousness level of fraud and organizational commitment play a role in influencing whistleblowing intentions. it is also intended to prove whether organizational commitment has a mediating effect on the relationship among personal costs, seriousness level, and whistleblowing intentions. the research subjects comprise of civil servants or contract employees of government institutions of regencies/cities in aceh province, indonesia. the hypotheses were tested on 103 respondents who were selected using convenience sampling method. the data were collected using survey questionnaires sent via online using google form from may to july 2017. the data were analyzed using structural equation modeling-partial least square (sem-pls). the results of this study showed that personal costs and seriousness level of fraud influenced whistleblowing intentions. nevertheless, it appeared that organizational commitment did not influence whistleblowing intentions. this study also proved that organizational commitment did not have a mediating effect on the relationship among personal costs and level of seriousness and whistleblowing intentions. keywords: whistleblowing intentions; personal cost; organizational commitment; seriousness level of fraud introduction whistleblowing is a term used in sports which depicts a referee blowing his/her whistle to stop a player who makes a foul. in the context of an organization, whistleblowing indicates a way which can be used to stop a foul or fraud occurring in an organization. currently, institutions are encouraged to develop a whistleblowing policy as a part of their internal control system (brennan & kelly, 2007; hooks, kaplan, & schultz, 1994; miceli, near, & schwenk, 1991), even as a wider movement to make these institutions more transparent and accountable (gobert & punch, 2000) or to prevent a country from suffering from possible severer losses and law breaches which may occur (rustiarini & sunarsih, 2008). in accounting research, researchers agree to define whistleblowing as the affiliation: 1 accounting department, universitas syiah kuala, aceh, indonesia. *correspondence: mirna_indriani@unsyiah.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002121 citation: indriani, m., yulia, a., nadirsyah, & ariska, l. p. (2019). whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level. journal of accounting and investment, 20(2), 129-151. article history received: 11 october 2018 reviewed: 23 desember 2018 revised: 30 january 2019 accepted: 31 january 2019 mailto:mirna_indriani@unsyiah.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5204 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 130 action of revealing by a (former or current) member of an organization regarding an individual or organization’s illegal, immoral or unlawful practices (ayers & kaplan, 2005; keenan, 2000; king, 1997; miceli & near, 1984; miceli, near, rehg, & van scotter, 2012; near & miceli, 1996). the parties revealing or reporting these illegal practices are known as whistleblowers (jeon, 2017; sweeney, 2008) some studies found that whistleblowing is the most effective way to deal with fraud (alam, 2014; rizki bagustianto & nurkholis, 2012; dyck, morse, & zingales, 2010; said, alam, mohamed, & rafidi, 2017; sweeney, 2008). the effectiveness of whistleblowing in revealing financial statements fraud is acknowledged by accountants and regulators not only in the united states, but also in other countries (miceli, near, & dworkin, 2008). one’s intention or interest to do this whistleblowing or to become a whistleblower is a hard decision to make (brennan & kelly, 2007) and it involves highly complicated processes (miceli, 2004). the factors which influence the intention to do whistleblowing , among other things, are: personal cost (alam, 2014; aliyah, 2015; alleyne, hudaib, & pike, 2013; bagustianto & nurkholis, 2012; hanif & odiatma, 2017; lestari & yaya, 2017; libriani & utami, 2015), fraud seriousness level (ahmad, smith, & ismail, 2013; ahmad, yunos, ahmad, & sanusi, 2014; aliyah, 2015; ayers & kaplan, 2005; bagustianto & nurkholis, 2012; hanif & odiatma, 2017; king, 1997; k. m. king, 2003; miceli & near, 1985), communication channel (yuswono & hartijasti, 2018), and organizational commitment (ahmad, smith, & ismail, 2012; aliyah, 2015; bagustianto & nurkholis, 2012; husniati, hardi, & wiguna, 2017; lestari & yaya, 2017; wahyuningsih, 2016). the personal cost is the whistleblower’s perception of retaliation risk or sanction to be received for doing the whistleblowing. the greater an individual’s perceived personal cost, the less likely this individual to be interested in doing the whistleblowing (bagustianto & nurkholis, 2012; schultz, johnson, morris, & dyrnes, 1993) or they have a negative relationship (alleyne, charles-soverall, broome, & pierce, 2017). nevertheless, some studies found that personal cost does not affect whistleblowing intention (bagustianto & nurkholis, 2012; hanif & odiatma, 2017; setyawati, ardiyani, & sutrisno, 2015). fraud seriousness level is the materiality level of a fraud occurring in an institution. any member noticing suspected fraud will be more likely to do the whistleblowing if the fraud is serious or material (miceli & near, 2005). some studies find that fraud seriousness level influences whistleblowing intention (bagustianto & nurkholis, 2012; cassematis & wortley, 2013; hakim, subroto, & andayani, 2017; setyawati et al., 2015). yet, some other studies find the opposite (alleyne et al., 2017; hanif & odiatma, 2017). a strong organizational commitment within an individual will make them try their best to achieve the institution’s predetermined goals (setyawati et al., 2015). previous studies find a gap on this topic, i.e., some researchers find that organizational commitment has an influence on whistleblowing intention (bagustianto and nurkholis, 2012; husniati et al., 2017) and some others find that organizational commitment has no influence on whistleblowing intention (lestari & yaya, 2017; setyawati et al., 2015). indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 131 this gap found by previous studies motivates the researchers to conduct this study, particularly by observing such variables as personal cost, fraud seriousness level and organizational commitment on whistleblowing intention. in this study, the organizational commitment variable was treated as an intervening variable, assuming that personal cost or fear of retaliation level would be lower if an individual did the whistleblowing for having high commitment. also in this study, the organizational commitment was treated as an intervening variable between fraud seriousness level and whistleblowing intention, expecting that the high commitment would influence an individual to report fraud regardless of its size. treating the organizational commitment variable as an intervening variable made this study different from previous studies (lestari & yaya, 2017). the research was conducted in regency/municipality government institutions in aceh province with employees, both contract ones and civil servants, working at the government institutions of regencies/municipalities in aceh province as the respondents. aceh province consisted of 23 regencies and municipalities. all these regencies/municipalities and the province itself since 2016 had obtained reasonable without exception (rwe) opinion. despite obtaining rwe opinion from bpk, it is not necessarily impossible that fraud would not occur (bpk perwakilan provinsi aceh (bpk representative for aceh province), 2017). for example, in 2017 the total state losses resulting from corruption case was rp35 billions, and this number increased significantly in 2018 to rp398 billions. the swindle was committed to apbd (regional budget), and special autonomy or otonomi khusus (otsus) funds under the pretext of requesting commitment fee in each project, bribery for licensing, and mark-up for procuring goods and services (mukhtar & maharani, 2018). the culprits of these corruptions in aceh were from executive boards, private and companies (nashrullah, 2019). the phenomenon of a massive number of frauds has led to the need for conducting research on whistleblowing system which can be used as an early warning in disclosing fraud, namely through whistleblowing. not many studies have been conducted on whistleblowing in indonesia. thus not many empirical shreds of evidence are available yet to be used in enriching the theories people can refer to in solving the existing problems. this phenomenon of a large number of frauds shows that many weaknesses are still there in the practical world. thus it is necessary to conduct a study on the factors which influence whistleblowing which can be used as an early warning for any organization to deal with any possible fraud. literature review and hypotheses development the theory of prosocial behavior theory of prosocial behavior is the one used by researchers to explain what whistleblowing is conceptually and empirically (alleyne et al., 2013; brennan & kelly, 2007; brief & motowidlo, 1986; miceli & near, 1988). prosocial behavior is defined as the behavior which is performed: (a) by members of an institution; (b) directed toward indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 132 an individual, group, or institution; and (c) to achieve the individual, group, or institution’s welfare (brief & motowidlo, 1986). whistleblowing is considered as a positive social behavior (miceli et al., 2008) by people in general since a whistleblower can put an end to errors or fraud, intended to provide benefits to the people within or beyond the institution (ahmad, 2011). this theory is the one which explains whistleblowing as a mechanism for internal and social control (vinten, 1996). dozier and miceli (1985) also explains that whistleblowing is a prosocial behavior which involves altruistic and egoistic motives. dozier and miceli’s opinion is not different from ahmad (2011) who suggests that whistleblowing is not necessarily altruistic in nature, rather to some extent, a whistleblower might also have a motive of obtaining personal benefit or welfare. in particular, the prosocial approach of whistleblowing is based on latane and darley's (1968) work on observer intervention model. this model states that an observer will make a response by offering assistance under the emergency circumstance. there are five steps of deciding to have whistleblowing behavior, and each step is highly critical in making the whistleblowing decision. these five steps include: (1) observer should be aware of the incident; (2) observer should decide that the incident is emergency; (3) observer should decide that he/she is responsible for assisting; (4) observer should choose the right assistance method, and 5) observer applies the intervention (latane & darley, 1968). these are the five steps in making ethical decisions for informant candidates and thus highlighting the ethical dilemma inherent to the decision to do the whistleblowing (brennan & kelly, 2007). according to brief and motowidlo (1986), the theory of prosocial behavior has antecedent variables which are divided into two parts. the first one is individual antecedent, i.e., the aspect coming from an individual (brief and motowidlo, 1986). this is despite the many debates on whether humans are biologically more likely to behave prosocially (campbell, 1979; wispé, 1972). hoffman (1981) collects many sociobiological and psychological evidence which support that altruism, at least, is a part of human’s basic characters. altruism is the trait of putting others’ interest first. an example of the individual antecedent is an individual’s ability in believing justice standards and an individual’s commitment to a social environment. the second one is contextual antecedent, i.e., the aspect from an institutional and environmental context of the way moral reasonings such as norm factors, group cohesivity, role model, leadership style, organizational climate, pressure and, organizational commitment work (brief & motowidlo, 1986). whistleblowing intention the intention is a strong wish to do something which comes from within oneself (kreshastuti & prastiwi, 2014). the intention will affect behavior since it should occur first before doing any behavior. with no intention, this behavior can never occur. the intention may change as time changes. the wider the time interval, the more likely for this intention to change (hanif & odiatma, 2017). indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 133 whistleblowing intention is different from actual whistleblowing since interest occurs before performing the actual whistleblowing, or in other words whistleblowing intention is needed to make the actual whistleblowing occur (winardi, 2013). the decision to perform actual whistleblowing is also about whether to report a wrongful action or not, and it depends on the available alternative and whether the benefits received from the whistleblowing are greater than the costs suffered (graham, 1986). the indicators used to measure whistleblowing intention are (alleyne et al., 2017; alleyne, haniffa, & hudaib, 2016; nayir & herzig, 2012): 1) perception of behavior, i.e., one’s view of whistleblowing, is the action ethical or not; and 2) reporting channel such as internal reporting, external reporting, and anonymous reporting, i.e., the offense is reported to either internal or external parties or a trustworthy hotline. influence of personal cost on whistleblowing intention theory of prosocial behavior assumes that a person will do something for others to achieve their own, group or institution’s welfare (brief & motowidlo, 1986). one of the positive social behavior forms is whistleblowing (miceli et al., 2008) since a whistleblower can put an end to errors or fraud to give benefits (ahmad, 2011). thus whistleblowing can be used as an internal and social control mechanism (vinten, 1996). the theory of prosocial behavior has some antecedent which can be viewed from both individual and contextual perspectives (brief & motowidlo, 1986). from an individual perspective, personal cost is the determinant factor of a decision to be a whistleblower. according to graham (1986), personal cost is the risk of retaliation from others within the institution which influences a whistleblower to report a fraud (ponemon, 1994). the personal cost can be based on subjective assessment, meaning that the perceived or expected personal cost among employees might be different, depending on their assessment (curtis, 2006). this retaliation risk makes an individual sets themselves apart from the risk when doing whistleblowing. the undesired consequences of a whistleblower include loss of a job, revenge threat, and social isolation at work (chiu, 2003). this is what makes some whistleblowers opt to repot frauds anonymously. schultz et al. (1993) define personal cost as an employee’s perception of retaliation/revenge risk or sanction from the institution members which may discourage employees from reporting it. personal cost is one of the main reasons for one’s reluctance to report suspected offense (bagustianto & nurkholis, 2012). these informants believe that their reports would not be followed up, they will experience retaliation, or the management will not protect them from any retaliation threat, particularly in those types of offenses which involve their supervisors in the institution (septianti, 2013). retaliation may occur in intangible forms, such as imbalanced performance assessment, inhibited salary promotion, employment contract termination, or transfer to undesired positions (curtis, 2006). in the results of other studies, it is found that the decision to be a whistleblower is considered unethical. the greater a person’s perception, the less likely this person to do the whistleblowing. the research conducted by alleyne et al. (2017) finds that personal cost has a negative influence on internal and external whistleblowing intention. the respondents in alleyne indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 134 et al. (2017) study are accountants working for government institutions in barbados. thus it makes them afraid of being retaliation victims such as being mocked, harassed, or intimidated by the offenders and the management. therefore, the hypothesis proposed in this research is: h1: personal cost negatively influences whistleblowing intention. influence of fraud seriousness level on whistleblowing intention a study finds that the decision to disclose unlawful action frequently depends on the nature or type of frauds committed (miceli & near, 1992). miceli and near (1985) argue that observers are more likely to report frauds: (1) if they have convincing evidence on the frauds; (2) if the frauds are serious; and (3) if they witness it in person. another research has found that the more serious the issue, the more likely for whistleblowing to occur (ayers & kaplan, 2005; bagustianto & nurkholis, 2012; s. husniati et al., 2017; kaplan & schultz, 2007; miceli & near, 1985; near & miceli, 1996; schultz et al., 1993). every type of fraud is something unique (miceli et al., 2008) and any institution member may have a different reaction to these many types of frauds (miceli et al., 1991). whether or not an institution member will react to any form of frauds might depend on who benefits from this action. miceli et al. (1991) add that if the fraud is done for the benefit of certain individuals, then it can trigger the institution members to respond to it. this is because the action is deemed to only benefit the culprit and it might also damage the institution’s bottom line, yet if the fraud is done for the institution’s benefit, then it is less likely for whistleblowing to occur (ahmad, 2011). fraud seriousness level can be measured from how great the losses the institution might suffer as characterized by its materiality. thus, an individual is more likely to report frauds of serious nature than the non-serious ones due to the individual’s perceived greater losses the institution might suffer from if it is not reported (hanif & odiatma, 2017). additionally, an individual also shares a sense of responsibility to protect their workplace from any danger or loss threat (gottshalk, 2011) as a spirit of prosocial theory. phares and wilson (1972) have also studied the importance of whistleblowing and fraud seriousness level. using a scenario, phares and wilson find that in cases where the frauds are evident, and the attribution of responsibility raises significantly with the severity level of that action. furthermore, graham (1986) find that in measuring the fraud seriousness level, an individual should objectively examine the characteristics, frequency, and how other employees in the institution can be affected by the wrongful action. previous studies have associated fraud seriousness level and external whistleblowing. this means when the fraud is serious; then the observer will reach the institution to report the action (king, 1997; miceli & near, 1984). while, the type of frauds is related to perception formation, fraud seriousness level cannot be measured from the type of frauds. the level of fraud seriousness may be varied. several previous studies use quantitative perspective to measure fraud seriousness like schultz et al. (1993) and menk (2011) who indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 135 apply the materiality concept to accounting context, leading them to measure fraud seriousness based on the amount variation of wrongdoing/fraud/loss value as a result of fraud. this quantitative perspective is the easiest approach to apply since its indicators are clear, measurable, and easily observable (bagustianto & nurkholis, 2012). setyawati et al. (2015) find that fraud seriousness level has a significant influence on intention to do internal whistleblowing. therefore, the hypothesis proposed in this research is as follows: h2: fraud seriousness level has a positive influence on whistleblowing intention. influence of organizational commitment on whistleblowing intention organizational commitment is part of a prosocial theory. in prosocial theory, individual behavior is directed to achieve individual, group and institution’s welfare (brief & motowidlo, 1986). every institution needs a commitment which will be the guidelines for its employees to do various activities in an institution (wahyuningsih, 2016). commitment as a condition where an individual side with the institution and their goals and to wish are to maintain their membership and support the institution in any form whatsoever (hatmoko, 2006; miftah, 2012; robbins, 2007). an employee with high organizational commitment within themselves will also have a high sense of belonging to the organization, resulting in the absence of doubt to do the whistleblowing since they believe that what they do will prevent the institution from being destroyed (husniati et al., 2017). some theoretical models from studies on whistleblowing have acknowledged the potential influence of organizational commitment (dozier & miceli, 1985; husniati et al., 2017; mesmer-magnus & viswesvaran, 2005; miceli & near, 1988; near & miceli, 1985; street, 1995). street (1995) argues that if an individual has a high organizational commitment, they are more likely to show prosocial behavior of whistleblowing than when the organizational commitment yang is lower. therefore, the hypothesis proposed in this research is: h3: organizational commitment has a positive influence on whistleblowing intention. also, this treats variable organizational commitment as an intervening variable which will see the influence of mediating variable organizational commitment between personal cost on whistleblowing intention and fraud seriousness level on whistleblowing intention. organizational commitment is the variable with positive influence whistleblowing intention. thus, the higher the organizational commitment, the higher the intention of whistleblowers to report frauds or swindles. therefore, the hypothesis proposed is: h3a: organizational commitment mediates the relation between personal cost and whistleblowing intention. indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 136 h3b: organizational commitment mediates the relation between fraud seriousness level and whistleblowing intention. research method sample and data collection the respondents of this research are civil servants or contract employees working for government institutions of regencies/municipalities in aceh province. the sample size in this research is adjusted with the research model, namely pls-sem (partial least square-structural equation modelling). according to hair, hult, ringle, and sarstedt (2014:20) the sample size if pls-sem is used should be greater than or equal to: a) ten (10) times the number of greatest formative indicators used to measure a single construct; b) ten (10) times the number of greatest structural paths directed to certain constructs in a structural model. the questionnaire was distributed using the web with google document via google form spread to respondents via email, whatsapp, line, and other social media. the distribution was made from may to july, and at the determined due date, 103 questionnaires were completed. according to hair et al. (2014:20), plssem can be used to deal with the problem of complex correlation between variables with a small data sample size (30-100). variables measurement in this research, whistleblowing is defined as disclosing illegal, immoral or unlawful practices under the control of leaders by institution members, both current or former members, to individuals or the institution which may cause remedial action effects (near & miceli, 1985:4). there were 3 parts of whistleblowing questions, namely: 1) perception of whistleblowing using 6 question items measured in three ways, i.e., “yes”, “no”, or maybe; 2) the whistleblowing action consisting of 8 questions; 3) questions for whistleblowing intention using 5 point likert scale, starting from 1 = strongly disagree to 5 = strongly agree. the questions were developed by alleyne et al. (2017), and nayir and herzig (2012) and the indicators were developed by alleyne et al. (2016). the personal cost is the employees’ perceived retaliation/revenge risks or sanctions from the institution members, which may decrease employees’ interest to report (schultz et al., 1993). the personal cost variable was measured using 4 question indicators developed by pillay, ramphul, dorasamy, and meyer (2015) using a 7-point likert scale. fraud seriousness level is defined by hanif and odiatma (2017) as the extent of consequence related to the extent of loss (or profit) received by victims (or beneficiaries) of morally questionable behavior. this variable was assessed using 1 question indicator developed by alleyne et al. (2017). the variable was measured using the t-point likert scale from 1 = strongly disagree to 5 = strongly agree. indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 137 the organizational commitment in this research was defined by mowday, steers, and porter (1979) as a relative strength in identifying individual involvement in a certain institution. this variable was measured using positive and negative statements. there were 8 statement indicators developed by mowday et al. (1979) to assess the organizational commitment variable. this variable was measured using a 7-point likert scale. in this research, organizational commitment served as both an independent and intervening variable. data analysis method the data were analyzed using pls-sem (partial least square-structural equation modelling) with warppls 4.0 application. the researchers used pls-sem since this research had complex variables and it had direct and indirect influence tests with the organizational commitment playing the mediating role. result and discussion descriptive statistic of research variable this research was complemented with research questions on the respondent’s perception of whistleblowing and whistleblowing action. table 1 shows the respondents’ demographic profiles while the research result on perception of whistleblowing can be seen in table 2. the research result showed that 61% of the respondents agree that whistleblowing was part of ethics and only 46.6% of the respondents were willing to report offenses to the management, and 53.4% of them would report offenses to a trustworthy channel/line within the agency they were working and 50.5% would not report to a line beyond the organization, and even 70.9% of the respondents would not report it to media, and finally only 32% were willing to report to supervisory board. table 1 presents a summary of 103 respondents’ demographic profiles no characteristics responden frequency (n) percentage (%) 1 regency/municipality banda aceh sabang great aceh pidie pidie jaya bireuen lhokseumawe west aceh aceh jaya simeulue nagan raya southwest aceh south aceh aceh singkil subulussalam 16 2 6 4 3 15 4 7 3 2 1 1 1 2 0 15.5 1.9 5.8 3.9 2.9 14.6 3.9 6.8 2.9 1.9 1 1 1 1.9 0 indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 138 table 1 presents a summary of 103 respondents’ demographic profiles (continued) no characteristics responden frequency (n) percentage (%) 1 regency/municipality north aceh langsa east aceh aceh tamiang central aceh bener meriah gayo lues southeast aceh total 3 14 2 4 5 4 3 1 103 2.9 13.6 1.9 3.9 4.9 3.9 2.9 1 100 2 sex 1. male 2. female 3. total 42 61 103 40.8 59.2 100 3 age a. 20-30 years old b. 30-40 years old c. 40-50 years old d. > 50 years old e. total 24 38 31 10 103 23.3 36.9 30.1 9.7 100 4 religion islam christianity hinduism buddhism total 103 0 0 0 103 100 0 0 0 100 5 last education 1. senior high school/equal 2. diploma (d1/d2/d3) 3. bachelor (s1) 4. master (s2) 5. doctoral (s3) 6. total 2 17 53 30 1 103 2 16.5 51.4 29.1 1 100 6 status 1. civil servants 2. contract employees 3. total 83 20 103 80.6 19.4 100 7 work experience < 1 year 1-5 years 6-15 years 16-25 years > 25 years total 3 20 48 22 10 103 2.9 19.4 46.6 21.4 9.7 100 8 fields of occupation administrative field financial field staffing field others total 36 21 9 37 103 35 20.4 8.7 35.9 100 indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 139 table 1 presents a summary of 103 respondents’ demographic profiles (continued) no characteristics responden frequency (n) percentage (%) 9 position secretary agency head bureau head division head board head sub-division head sub-board head section head administrative head room head staff others total 2 1 1 2 4 4 1 4 2 1 51 30 103 1.9 1 1 1.9 3.9 3.9 1 3.9 1.9 1 49.5 29.1 100 the results of this research indicated that respondents felt safer to report the offense internally than to external parties or media. this was the same as carson, verdo, and wokutch (2008) and park and blenkinsopp (2009) who found that external whistleblowing was more dangerous than internal whistleblowing for it could lead to retaliation and serious damage to the institution. table 2 respondent’s response to whistleblowing perception no question answer score yes no maybe 1 do you see whistleblowing as an ethic? 63 61.2% 18 17.5% 22 21.4% 2 will you prefer to report offenses to the management within the institution you are working for? 48 46.6% 24 23.3% 31 30.1% 3 will you prefer to report offenses to a trustworthy channel/line within the institution you are currently working for? 55 53.4% 26 25.2% 22 21.4% 4 will you prefer to report offenses to a trustworthy channel/line beyond the institution you are currently working for? 25 24.3% 52 50.5% 26 25.2% 5 will you prefer to report offenses to the media? 5 4.9% 73 70.9% 25 24.3% 6 will you prefer to report to the supervisory board? 33 32% 37 35.9% 33 32% this research also explores the respondent’s response to whistleblowing action which can be seen in table 3. it can be seen that 41 (39.8%) respondents had noticed or seen offenses within the institution. out of these 41 respondents who noticed offenses, 12.2% did the whistleblowing action by directly talking to the offenders, 26.8% told the higher management, 7.3% reported to the authority beyond the institution, 22% did nothing, and the whistleblowing action most commonly done was informing about it to the trustworthy channel/line in the institution at 31.7%. indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 140 table 3 respondent’s response to whistleblowing action no factor frequency (n) percent (%) 1 aware of/noticing fraud yes no total 41 62 103 39.8 60.2 100 2 whistleblowing action directly talking to the offender informing the higher management informing to trustworthy channel/line in the institution writing an incident report informing the media/external agency reporting to the authority beyond the institution doing nothing total 5 11 13 0 0 3 9 41 12,2 26,8 31,7 0 0 7,3 22 100 the respondents’ response to whistleblowing intention can be seen in table 4. the results for the personal cost variable can be seen in table 5. the mean score of the respondents was 5.571. this showed that the respondent’s perception of retaliation was high, yet among the questions on personal cost, the statement with the highest mean score was whistleblower’s reluctance to be covered by media, i.e., at 5.641. table 4 respondent’s response to whistleblowing intention no statement answer score mean sd d n a sa 1 i will report it using a pseudonym. 10 9.7% 18 17.5% 33 32% 28 27.2% 14 13.6% 3.17 2 i will report offenses, but i will not give any information about myself. 4 3.9% 22 21.4% 34 33% 28 27.2% 15 14.6% 3.27 3 i will report offenses to the authority beyond the institution i am working for. 18 17.5% 34 33% 29 28.2% 13 12.6% 9 8.7% 2.62 4 i will give information to external parties. 25 24.3% 39 37.9% 25 24.3% 8 7.8% 6 5.8% 2.33 5 i will tell the public about it. 26 25.2% 42 40.8% 20 19.4% 8 7.8% 7 6.8% 2.30 6 i will report to the right person within the institution. 2 1.9% 13 12.6% 26 25.2% 37 35.9% 25 24.3% 3.68 7 i will use a reporting line/channel within the institution. 3 2.9% 16 15.5% 26 25.2% 39 37.9% 19 18.4% 3.53 8 i will tell the internal supervisor about it. 3 2.9% 18 17.5% 34 33% 33 32% 15 14.6% 3.28 average 3.02 note: sd=strongly disagree; d=disagree; n=neutral; a=agree; sa=strongly agree indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 141 table 5 respondent’s response to personal cost and organizational commitment variables no statement answer score mean sd d ld n la a sa personal cost 1 i will not be a whistleblower because the leader’s power is very high and rigid. 0 0% 0 0% 0 0% 17 16.5% 38 36.9% 26 25.2% 22 21.4% 5.515 2 i do not want to be a whistleblower because my institution will make a retaliation to me. 0 0% 0 0% 0 0% 20 19.4% 28 27.2% 38 36.9% 17 16.5% 5.505 3 i do not want to be a whistleblower because the people involved in illegal, immoral, or prohibited practices in my institution might retaliate. 0 0% 0 0% 0 0% 11 10.7% 37 35.9% 35 34% 20 19.4% 5.621 4 i do not want to be a whistleblower if i am to be covered by the media. 0 0% 0 0% 0 0% 15 14.6% 28 27.2% 39 37.9% 21 20.4% 5.641 average 5.571 organizational commitment sd d ld n la a sa 1 trying and working harder to help the institution achieve its goals. 6 5.8% 2 1.9% 2 1.9% 10 9.7% 10 9.7% 29 28.2% 44 42.7% 5.709 2 telling friends that the institution i am working for is a good organization. 3 2.9% 2 1.9% 5 4.9% 17 16.5% 17 16.5% 31 30.1% 28 27.2% 5.408 3 willing to accept any kind of assignment to continue to work for the institution. 1 1% 7 6.8% 8 7.8% 11 10.7% 30 29.1% 34 33% 12 11.7% 5.058 4 the values applied to the institution share some similarities with the values i follow. 1 1% 7 6.8% 7 6.8% 14 13.6% 32 31.1% 30 29.2% 12 11.7% 5.010 5 proud to tell others since (i am) part of the institution. 6 5.8% 12 11.7% 8 7.8% 22 21.4% 23 22.3% 18 17.5% 14 13.6% 4.495 6 the institution i am working for inspires me to improve my performance. 2 1.9% 8 7.8% 3 2.9% 11 10.7% 19 18.4% 40 38.8% 20 19.4% 5.301 7 frequently find it hard to agree with the institution’s policy on important matters related to its employees. 8 7.8% 6 5.8% 2 1.9% 12 11.7% 7 6.8% 39 37.9% 29 28.2% 5.301 8 the institution i am working for is the best compared to other institutions. 1 1% 7 6.8% 7 6.8% 16 15.5% 28 27.2% 32 31.1% 12 11.7% 5.010 mean 5.162 note: sd=strongly disagree; d=disagree; ld=slightly disagree; n=neutral; la=slightly agree; a=agree; sa=strongly agree based on table 5, the mean score of the respondent’s response to organizational commitment was 5.162, indicating that respondents slightly agreed with organizational indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 142 commitment. the statement with the greatest mean was trying and working harder to help the institution achieve its goals at 5.079. on the contrary, the statement proud to tell others that (i am) part of the institution was the one with the least mean score at 4.495. the fraud seriousness level at government institutions of regencies/ municipalities in aceh province was moderate, i.e., it was not too high yet not too low either. this was shown by the mean score of the respondent’s response to fraud seriousness level variable at 2.91 on table 6. table 6 respondent’s response to variable fraud seriousness level no statement answer score mean vl l n h vh 1 score the seriousness level of frauds occurring in the institution you are working for. 8 7.8% 31 30.1% 34 33% 22 21.4% 8 7.8% 2.91 note: vl=very low; l=low; n=neutral; h=high; vh= very high results of hypothesis testing results of outer model test the outer model test was conducted to assess the reliability and validity of indicators which form the latent variable. according to hair, black, babin, and anderson (2010) the loading factor which qualifies the criteria is above 0.70, and ghozali and latan (2014) suggest that for social research the loading factor value over 0.50 is acceptable. if an indicator is below 0.50, then these indicators are eliminated for processing. the resulting loading factors for whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment, and fraud seriousness level upon eliminating the loading factor below 0.50 can be seen in table 7. according to table 7, we can see the values of loading factor, cr (composite reliability), ave (average variance extracted), and square root ave (√ave). the result of reliability test showed a good result for whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment, and fraud seriousness level since the cr values of each variable were 0.843 (iw), 0.853 (pc), 0.922 (ko), dan 1.000 (kk) which were greater than 0.70. the instrument’s internal consistency level was also high, as could be seen from cronbach’s alpha ≥ 0.50. the validity test for each variable also showed a good result as could be seen from the ave value which was greater than > 0.50 and √ave of each variable was greater than ave value. result of inner model test the inner model test was used to determine whether the research hypotheses were confirmed or rejected. the summary of its result can be seen in table 8. in table 8, it was shown that personal cost had path coefficients of -0.250 and p-value=0.030, meaning it was less than 0.05. thus h1 was confirmed. therefore it could be concluded that the personal cost variable has a direct negative influence on whistleblowing intention. in other words, the higher the personal cost, the lower the whistleblowing indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 143 intention would be. this result indicated that respondents had no interest to be a whistleblower for they were afraid of possible retaliation if they reported something improper occurring at work. table 7 result of outer model test variable indicator loading factor ≥0.50 cr ≥0.70 ave > 50% √ave cronbach’s alpha whistleblowing intention iw1 0.739 0.843 0.520 0.721 0.78 iw2 0.743 iw3 0.801 iw4 0.619 iw5 0.689 personal cost p1 0.770 0.853 0.595 0.771 0.77 p2 0.848 p3 0.819 p4 0.630 organizational commitment ko1 0.561 0.922 0.636 0.798 0.90 ko2 0.648 ko3 0.920 ko4 0.929 ko6 0.645 ko7 0.918 ko8 0.868 fraud seriousness level kk1 1.000 1.000 1.000 1.000 0.99 this research supported alleyne et al. (2017); lestari and yaya (2017); and setyawati et al. (2015) who explained that whistleblower was concerned that they might be subjected to retaliation from the offender or the management. this action had no serious effect on the whistleblower, as well as on the management procedure and the organization, thus the whistleblower needed support and self-confidence in the internal reporting process, yet this research was inconsistent with bagustianto and nurkholis (2012) who found that personal cost influenced whistleblowing intention. table 8 results of hypothesis testing hypothesis coefficient p value conclusion direct relation pc-iw kk-iw ko-iw pc-ko (unhypothesized) kk-ko (unhypothesized) h1 h2 h3 -0,25 0.27 0.05 0.10 0.11 0.03 0.01 0.33 0.28 0.17 confirmed confirmed rejected rejected rejected indirect relations pc-ko-iw kk-ko-iw h3a h3b 0.005 0.006 0.411 0.336 rejected rejected r2= 0.127 iw r2 =0.024 ko indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 144 fraud seriousness level had a path coefficient of 0.27 and p-value = 0.009. thus h2 was confirmed. this means fraud seriousness level has a direct positive influence on whistleblowing intention at a regression coefficient of 0.265 and significant at 0.009. this result indicated that respondents would only report fraud at a certain seriousness or materiality level. the organization members within them had no awareness yet that a public organization, particularly government organization, even the slightest fraud would lead to great losses. thus one intended to report it if the fraud was serious. this result confirmed setyawati et al. (2015), yet this result contradicted hanif and odiatma (2017) who investigated police members at pekan baru municipality. the organizational commitment had a path coefficient of 0.05 and p-value=0.331. thus h3 was rejected. this means organizational commitment did does not influence whistleblowing intention. this result rejected street (1995) who suggested that if a person had a high organizational commitment, their prosocial value would increase and, hence, it was more likely for them to disclose something improper at work since they had the sense of responsibility of what happened. this result was not different from lestari and yaya (2017) and setyawati et al. (2015). this result also showed that organizational commitment had no mediating effect on the relationship between personal cost and whistleblowing intention as could be seen from the coefficient value at 0.054 with p-value = 0.411. the organizational commitment had no mediating effect either on the relation between fraud seriousness level and whistleblowing intention as could be seen from the coefficient value of 0.331 with pvalue = 0.366. therefore, it could be concluded that the organizational commitment variable could not influence the relationships among personal cost, fraud seriousness level, and whistleblowing intention. the value of r2 was 0.127 in whistleblowing intention variable, meaning 12.7% of changes in the whistleblowing intention variable could be explained by the changes in the personal cost, organizational commitment, and fraud seriousness level variables, and the remaining 89.9% was explained by other variables beyond the model. the value of r2 was 0.024 in organizational commitment variable. this means 0.4% of changes in the organizational commitment variable could be explained in the changes in personal cost and fraud seriousness level variables, with the remaining 99.6% being explained by other variables beyond the model. furthermore, q2 of whistleblowing intention and organizational commitment variables showed respective values of 0.143 and 0.037. hence, it could be concluded that the model had a predictive relevance. goodness of fit the result of the goodness of fit test of the overall model can be seen in table 9. it can be seen that the model had fairly good fit. this was shown by the p-value of apc (average path coefficient) = 0.004 and apc, ars (average r-square), and aars (average adjusted r-square) values respectively at 0.156, 0.075, and 0.052. moreover, the resulting avif (average block vif) and afvif (average adjusted r-square) values < 3.3, indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 145 meaning that no multicollinearity was found between indicators and between exogenous (independent) variables. table 9 model goodness of fit test indicator the goodness of fit level target estimation result goodness of fit level apc > 0.05 p ≤ 0.05 apc = 0. 156 p = 0.004 good fit ars > 0.05 0.075 good fit aars > 0.05 0.052 good fit avif ideally ≤ 0.03, yet ≤ 5 is still acceptable 1.013 good fit afvif ideally ≤ 0.03, yet ≤ 5 is still acceptable 1.089 good fit gof ≥ 0.10 (small) ≥ 0.25 (medium) ≥ 0.36 (big) 0.228 small spr ideally = 1, yet ≥ 0.7 is still acceptable 1.000 good fit rscr ideally = 1, yet ≥ 0.7 is still acceptable 1.000 good fit ssr should be ≥ 0.7 1.000 good fit nlbcdr should be ≥ 0.7 0.500 not too good the result of gof was 0.228, meaning that the model was relatively small. spr (symson’s paradox), rscr (r-square contribution ratio), and ssr (statistical suppression ratio) generated the same value, i.e., 1. this means no causality problem was found in the model. on the contrary, nlbcdr (nonlinear bivariate causality direction ratio) value was 0.5 or < 0.7, meaning that it was not too good, yet this not-too-good nlbcdr in this research which was intended for hypothesis testing purpose had no influence since nlbcdr index was currently recommended for experimental research (ghozali & latan, 2014). conclusion the research results indicated that personal cost had a negative influence on intention to do the whistleblowing. this means that the higher the personal cost, the lower the whistleblowing intention would be. on the contrary, the lower the personal cost, the higher the whistleblowing intention would be. this research showed that respondents were discouraged from being a whistleblower since they were afraid of the retaliation they might receive, even though respondents were aware that fraud happened at their workplace. the research results also indicated that fraud seriousness level had a significant positive influence on the intention to do whistleblowing, meaning that the higher the fraud seriousness level, the higher the whistleblowing intention or, the lower the fraud seriousness level, the lower the whistleblowing intention would be. this research failed indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 146 to prove that commitment had some influence on whistleblowing intention, and that organizational commitment was expected to play a mediating role in this research. therefore, the prosocial theory used in this research could only support the influence of personal cost and whistleblowing intention and fraud seriousness level on whistleblowing intention, yet it failed to explain the influence of organizational commitment on whistleblowing intention. as its implication, the research results could be taken into consideration to make policies on the importance of building whistleblowing in an organization and as the basis for an organization to make a policy which can mitigate personal cost, preventing personal cost from being the reason for an individual’s reluctance to be a whistleblower. the research results can also be used as a reference for accounting researchers in determining the factors influencing whistleblowing intention for future research. this research has its limitations, including its use of a questionnaire which may cause problems if the respondent’s answer is different from the real state of affairs. it can even be worse if the questionnaire is completed not by the respondents needed in this research. such a situation is beyond the control and power of the researchers. another limitation of this research is that it is conducted in aceh province. thus its generalizability might be too low for other regions in indonesia. as has commonly been known, indonesia has 34 provinces with highly diverse cultures one another, and it is possible for this diversity to influence the psychological aspects of the respondents in viewing something. it is suggested for further research also to observe other variables which may influence whistleblowing intention, particularly those which can influence the relation between personal cost and whistleblowing intention. it is expected that these variables would lessen the whistleblowers’ fear of retaliation they might receive. these variables can be organizational support and quality of the system as a channel the whistleblower can use. additionally, these variables are expected to influence the relation between fraud seriousness level and whistleblowing intention in such a way that no matter how trivial the fraud is occurring in the organization it will still be reported if the organizational support and system quality are adequate. references ahmad, a. s., smith, m., & ismail, z. (2013). internal whistleblowing intentions by internal auditors : a prosocial behaviour perspective. malaysian accounting review, 12(1), 145– 181. retrieved from https://ari.uitm.edu.my/main/images/mar/vol12-1/chap8.pdf ahmad, s. (2012). internal whistle-blowing intentions : a study of demographic and individual factors internal whistleblowing intentions : a study of demographic and individual factors, 8, 1632–1645. retrieved from http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1638&context=ecuworks2012 ahmad, s. a., yunos, r. m., ahmad, r. a. r., & sanusi, z. m. (2014). whistleblowing behaviour : the influence of ethical climates theory. procedia social and behavioral sciences, 164, 445–450. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.101 https://ari.uitm.edu.my/main/images/mar/vol12-1/chap8.pdf http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1638&context=ecuworks2012 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.101 indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 147 ahmad, s. a. (2011). internal auditor and internal whistleblowing intentions : a study of organisational , individual, situational and demographic factors. working paper, edith cowan university. alam, m. d. (2014). persepsi aparatur pemerintahan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota malang terhadap fraud dan peran whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud. jurnal ilmiah mahasiswa feb universitas brawijaya, 2(2). aliyah, s. (2015). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai melakukan tindakan whistleblowing. jurnal dinamika ekonomi & bisnis, 12(2), 173–189. retrieved from https://ejournal.unisnu.ac.id/jdeb/article/viewfile/370/704 alleyne, p., charles-soverall, w., broome, t., & pierce, a. (2017). perceptions, predictors and consequences of whistleblowing among accounting employees in barbados. meditari accountancy research, 25(2), 241–267. https://doi.org/10.1108/medar-09-20160080 alleyne, p., hudaib, m., & haniffa, r. (2015). the moderating role of perceived organisational support in breaking the silence of public accountants. journal of business ethics, 147(3), 509-527. https://doi.org/10.1108/medar-09-2016-0080 alleyne, p., hudaib, m., & pike, r. (2013). towards a conceptual model of whistle-blowing intentions among external auditors. british accounting review, 45(1), 10–23. https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.12.003 ayers, s., & kaplan, s. e. (2005). wrongdoing by consultants : an examination of employees ’ reporting intentions. journal of business ethics, 57, 121–137. https://doi.org/10.1007/s10551-004-4600-0 bagustianto, r., & nurkholis. (2012). faktor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai negeri sipil (pns) untuk melakukan tindakan wistleblowing (studi pada pns bpk ri). ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 19(2), 276–295. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i2.1769 brennan, n., & kelly, j. (2007). a study of whistleblowing among trainee auditors. the british accounting review, 39(1), 61–87. https://doi.org/10.1016/j.bar.2006.12.002 brief, p., & motowidlo, s. j. (1986). prosocial organizational behaviors. the academy of management review, 11(4), 710–725. https://doi.org/10.5465/amr.1986.4283909 campbell, d. t. (1979). comments on the sociobiology of ethnics and moralizing. behavioral science, 24, 37–45. https://doi.org/10.1002/bs.3830240106 carson, t. l., verdo, m. e., & wokutch, r. e. (2008). whistleblowing for profit: an ethical analysis of the federal false claims act. journal of business ethics, 77(3), 361–376. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9355-y cassematis, p. g., & wortley, r. (2013). prediction of whistleblowing or non-reporting observation: the role of personal and situational factors. journal of business ethics, 117(3), 615–634. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1548-3 chiu, r. k. (2003). ethical judgment and whistleblowing intention: examining the moderating role of locus of control. journal of business ethics, 43(1/2), 65–74. https://doi.org/10.1023/a:1022911215204 curtis, m. b. (2006). are audit-related ethical decisions dependent upon mood? journal of business ethics, 68(2), 191–209. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9066-9 dozier, j. b., & miceli, m. p. (1985). potential predictors of whistle-blowing: a prosocial behavior perspective. the academy of management review, 10(4), 823–836. https://doi.org/10.5465/amr.1985.4279105 dyck, a., morse, a., & zingales, l. (2010). who blows the whistle on corporate fraud ? the journal of finance, 65(6), 2213–2253. https://doi.org/10.1111/j.15406261.2010.01614.x https://ejournal.unisnu.ac.id/jdeb/article/viewfile/370/704 https://doi.org/10.1108/medar-09-2016-0080 https://doi.org/10.1108/medar-09-2016-0080 https://doi.org/10.1108/medar-09-2016-0080 https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.12.003 https://doi.org/10.1007/s10551-004-4600-0 https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i2.1769 https://doi.org/10.1016/j.bar.2006.12.002 https://doi.org/10.5465/amr.1986.4283909 https://doi.org/10.1002/bs.3830240106 https://doi.org/10.1007/s10551-007-9355-y https://doi.org/10.1007/s10551-012-1548-3 https://doi.org/10.1023/a:1022911215204 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9066-9 https://doi.org/10.5465/amr.1985.4279105 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 148 ghozali, i., & latan, h. (2014). partial least squares: konsep, metode, dan aplikasi menggunakan program warppls 4.0 (second). semarang: badan penerbit universitas diponegoro. gottshalk, p. (2011). pencegahan kejahatan kerah putih: peran akuntansi. journal of forensic & investigate accounting, 3(1). graham, j. w. (1986). principled organizational dissent: a theoretical essay. research in organizational behavior, 8, 1–52. hair, j. f. j., hult, g. t. m., ringle, c., & sarstedt, m. (2014). a primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). long range planning (vol. 46). hakim, t. i. r., subroto, b., & andayani, w. (2017). faktor situasional dan demografis sebagai prediktor niat individu untuk melakukan whistleblowing. jurnal ilmiah administrasi publik, 3(2), 124–133. retrieved from https://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/download/684/980 hanif, r. a., & odiatma, f. (2017). pengaruh personal cost reporting , status wrong doer, dan tingkat keseriusan kesalahan terhadap whistleblowing intention. jurnal akuntansi keuangan dan bisnis, 10(1), 11–20. hatmoko, t. (2006). pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dan pembedaannya terhadap karakteristik demografik (studi kasus di pdam kab. karanganyar). thesis, universitas sebelas maret, indonesia. hoffman, m. l. (1981). is altruism part of human nature? journal of personality and social psychology, 40(1), 121–137. https://doi.org/10.1037//0022-3514.40.1.121 hooks, k. l., kaplan, s. e., schultz, j. j., & ponemon, l. a. (1994). enchancing communication to assist in fraud prevention and detection. auditing: a journal of practice & theory. 13 (2), 86-117. retrieved from https://search.proquest.com/openview/2ab4224e7cc1854f1bd3c6d69415a8fb/1?pqorigsite=gscholar&cbl=31718 husniati, s., hardi, & wiguna, m. (2017). faktor-faktor yang mempengaruhi intensi untuk melakukan whistleblowing internal (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten rokan hulu). jom fekon, 4(1), 1223–1237. kaplan, s. e., & schultz, j. j. (2007). intentions to report questionable acts: an examination of the influence of anonymous reporting channel, internal audit quality, and setting. journal of business ethics, 71(2), 109–124. https://doi.org/10.1007/s10551-006-0021-6 king, g. (1997). the effect of interpersonal closeness and issue seriousness on blowing the whistle. the journal of business communication, 34(4), 419–436. https://doi.org/10.1177/002194369703400406 kreshastuti, d. k., & prastiwi, a. (2014). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi auditor untuk melakukan tindakan whistleblowing. thesis, universitas diponegoro, indonesia. lestari, r., & yaya, r. (2017). whistleblowing dan faktor-faktor yang mempengaruhi niat melaksanakannya oleh aparatur sipil negara. jurnal akuntansi, 21(3), 336-350. https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.265 latane, b., & darley, j. m. (1968). group inhibition of bystander intervention in emergencies. journal of personality and social psychology, 10(3), 215–221. https://doi.org/10.1037/h0026570 libriani, e. w., & utami, i. (2015). studi eksperimental tekanan ketaatan dan personal cost: dampaknya terhadap whistleblowing. jurnal akuntansi dan bisnis, 15(2), 106– 119. https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.181 menk, k. b. (2011). the impact of materiality, personality traits, and ethical position on whistle-blowing intentions. retrieved from https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3597&context=etd https://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/download/684/980 https://doi.org/10.1037/0022-3514.40.1.121 https://search.proquest.com/openview/2ab4224e7cc1854f1bd3c6d69415a8fb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=31718 https://search.proquest.com/openview/2ab4224e7cc1854f1bd3c6d69415a8fb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=31718 https://doi.org/10.1007/s10551-006-0021-6 https://doi.org/10.1177/002194369703400406 https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.265 https://doi.org/10.1037/h0026570 https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.181 https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3597&context=etd indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 149 mesmer-magnus, j. r., & viswesvaran, c. (2005). whistleblowing in organizations: an examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. journal of business ethics, 62(3), 277–297. https://doi.org/10.1007/s10551-005-0849-1 miceli, m. p., & near, j. p. (1984). the relationships among beliefs, organizational position, and whistle-blowing status: a discriminant analysis. the academy of management journal, 27(4), 687–705. https://doi.org/10.2307/255873 miceli, m. p., & near, j. p. (1985). characterstics of organizational climate and perceived wrongdoing associated with whistle blowing decisions. personnel psychology, 38(3), 525–544. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1985.tb00558.x miceli, m. p., & near, j. p. (1988). individual and situational correlates of whistle‐blowing. personnel psychology, 41(2), 267–281. https://doi.org/10.1111/j.17446570.1988.tb02385.x miceli, m. p., & near, j. p. (1992). blowing the whistle: the organizational and legal implications for companies and employees. new york: lexington books. miceli, m. p., & near, j. p. (2005). standing up or standing by: what predicts blowing on organizational wrongdoing. research in personnel and human resources management, 24, 95–136. https://doi.org/10.1016/s0742-7301(05)24003-3 miceli, m. p. (2004). whistle-blowing research and the insider: lessons learned and yet to be learned. journal of management inquiry, 13(4), 364–366. https://doi.org/10.1177/1056492604270801 miceli, m. p., near, j. p., & dworkin, t. m. (2008). whistle-blowing in organizations. new york: taylor & francis group. miceli, m. p., near, j. p., rehg, m. t., & van scotter, j. r. (2012). predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: demoralization, justice, proactive personality, and whistle-blowing. human relations, 65(8), 923–954. https://doi.org/10.1177/0018726712447004 miceli, m. p., near, j. p., & schwenk, c. r. (1991). who blows the whistle and why? industrial and labor relations review, 45(1), 113–130. https://doi.org/10.2307/2524705 miftah, t. (2012). perilaku organisasi: konsep dasar dan aplikasinya. jakarta: rajawali pers. mowday, r. t., steers, r. m., & porter, l. w. (1979). the measurement of organizational commitment. journal of vocational behavior, 14, 224–247. https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1 nayir, d. z., & herzig, c. (2012). value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. journal of business ethics, 107(2), 197–213. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1033-4 near, j. p., & miceli, m. p. (1985). organizational dissidence: the case of whistle blowing. journal of business ethics, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.1007/bf00382668 near, j. p., & miceli, m. p. (1996). whistle-blowing: myth and reality. journal of management, 22(3), 507–526. https://doi.org/10.1177/014920639602200306 park, h., & blenkinsopp, j. (2009). whistleblowing as planned behavior: a survey of south korean police officer. journal of business ethics, 85(4), 545–556. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9788-y phares, e. j., & wilson, k. g. (1972). responsibility attribution: role of outcome severity, situational ambiguity, and internal‐external control. journal of personality, 40(3), 392– 406. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1972.tb00069.x pillay, s., ramphul, n., dorasamy, n., & meyer, d. (2015). predictors of whistle-blowing intentions: an analysis of multi-level variables. administration & society, 50(2), 186216. https://doi.org/10.1177/0095399715581621 ponemon, l. a. (1994). comment: whistleblowing as an internal control mechanism: individual and organizational consideration. auditing:a journal of practice & theory, https://doi.org/10.1007/s10551-005-0849-1 https://doi.org/10.2307/255873 https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1985.tb00558.x https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb02385.x https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb02385.x https://doi.org/10.1016/s0742-7301(05)24003-3 https://doi.org/10.1177/1056492604270801 https://doi.org/10.1177/0018726712447004 https://doi.org/10.2307/2524705 https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1 https://doi.org/10.1007/s10551-011-1033-4 https://doi.org/10.1007/bf00382668 https://doi.org/10.1177/014920639602200306 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9788-y https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1972.tb00069.x https://doi.org/10.1177/0095399715581621 indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 150 118–130. porter, l. w., steers, r. m., mowday, r. t., & boulian, p. v. (1974). organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. journal of applied psychology, 59(5), 603–609. https://doi.org/10.1037/h0037335 robbins, s. (2007). perilaku organisasi. edisi 1 bahasa indonesia. jakarta: pt indeks. romney, m. b., & steinbart, p. j. (2015) sistem informasi akuntansi. jakarta: salemba empat. said, j., alam, m., mohamed, d. i. b., & rafidi, m. (2017). does job satisfaction, fair treatment, and cooperativeness influence the whistleblowing practice in malaysian government linked companies ? asian-pacific journal of business administration, 9(3), 220–231. https://doi.org/10.1108/apjba-06-2017-0053 schultz, j. j., johnson, d. a., morris, d., & dyrnes, s. (1993). an investigation of the reporting of questionable acts in an international setting. journal of accounting research, 31, 75–103. https://doi.org/10.2307/2491165 septianti, w. (2013). pengaruh faktor organisasional, individual, situasional, dan demografis terhadap niat whistleblowing internal. paper was presented at simposium nasional akuntansi. setyawati, i., ardiyani, k., & sutrisno, c. r. (2015). faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk melakukan whistleblowing internal (the factors influencing internal whistleblowing intentions). jurnal ekonomi dan bisnis, 17(2), 22–33. retrieved from http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/viewfile/334/314 street, m. d. (1995). cognitive moral development and organizational commitment: two potential predictors of whistle-blowing. journal of applied business research, 10(4), 104– 110. https://doi.org/10.19030/jabr.v11i4.5853 vinten, g. (1996). corporate communications through whistleblowing. corporate communications: an international journal, 1(1), 30–35. https://doi.org/10.1108/eb046523 wahyuningsih, w. (2016). pengaruh pemberian reward, komitmen organisasi, gender, dan masa kerja terhadap whistleblowing (studi empiris pada kamtor pt. pln (persero) wilayah sumatra barat). jurnal akuntansi, 4(1), 1–22. retrieved from http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewfile/2363/1872 winardi, r. d. (2013). the influence of individual and situasional factors on lower-level civil servants’ whistle-blowing intention in indonesia. journal of indonesian economy and business, 28(3), 361–376. retrieved from https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/download/6216/17781 wispé, l. g. (1972). positive forms of social behavior: an overview. journal of social issues, 28(3), 1–19. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1972.tb00029.x regulation: government regulation of bureaucracy reform road map 2010-2014 (peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010-2014). article in website: badan pemeriksa keuangan republik indonesia. (2017). opini wtp dan korupsi. www.bpk.go.id accessed 12 december 2017. badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi aceh. (2017). pemerintah aceh raih wtp kedua. www.bandaaceh.bpk.go.id accessed 12 december 2017. detiknews. (2018). icw: korupsi pengadaan barang 2017 meningkat, negara rugi rp1 t. news.detik.com accessed 11 march 2018. transparency international. (2013). corruption perceptions index 2013. https://www.transparency.org/cpi2013/results accessed 12 december 2017. https://doi.org/10.1037/h0037335 https://doi.org/10.1108/apjba-06-2017-0053 https://doi.org/10.2307/2491165 http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/viewfile/334/314 https://doi.org/10.19030/jabr.v11i4.5853 https://doi.org/10.1108/eb046523 http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewfile/2363/1872 https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/download/6216/17781 https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1972.tb00029.x http://www.bpk.go.id/ http://www.bandaaceh.bpk.go.id/ https://www.transparency.org/cpi2013/results indriani, yulia, nadirsyah, & ariska whistleblowing intention, personal cost, organizational commitment and fraud seriousness level journal of accounting and investment, may 2019 | 151 transparency international. (2014). corruption perceptions index 2014. https://www.transparency.org/cpi2013/results accessed 12 december 2017. transparency international. (2015). corruption perceptions index 2015. https://www.transparency.org/cpi2013/results accessed 12 december 2017. transparency international. (2016). corruption perceptions index 2016. https://www.transparency.org/cpi2013/results accessed 12 december 2017. https://www.transparency.org/cpi2013/results https://www.transparency.org/cpi2013/results https://www.transparency.org/cpi2013/results journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 article type: research paper accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple heri widodo*, nur ravita hanun, retno wulandari abstract: research aims: this research is conducted to find out how the accounting treatment of the heritage asset, pari temple, how the assets are recognized, recorded and reported in the financial statements using a case study viewpoint. design/methodology/approach: the researchers collected the research data in three phases; first, the researcher interviewed informants or sources from relevant department or manager of pari temple, namely the balai pelestarian cagar budaya (bpcb) jawa timur, second, the researcher checked documents of the heritage assets pari temple, how it’s recognized, as what, recorded, until now the value of heritage assets is, and the last data searching. methods of data analysis in research is divided into three stages, first, data reduction, data selection, concentration, attention, abstraction and transforming the raw data from the field, second, the data display, presents data in the narrative and tables form to explain the phenomenon under study and the last is the conclusion. research findings: the results of this study is the recognition of the bpcb jawa timur is that pari temple is recorded as a plant asset, and pari temple is deliberate without value, so the heritage assets can not be traded. the amount of this recording conforms with based government accounting standards (psap) no. 07 the year 2010 statement no 69 that heritage assets must be recorded in the number of units without value. theoretical contribution/originality: the research contributes to find out how the accounting treatment of the heritage assets pari temple practitioner/policy implication: heritage assets are a material cultural heritage in the form of cultural heritage objects, cultural heritage buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites and cultural heritage areas on land or in water that needs to be preserved because they have essential values for history, science, education, religion, or culture through the determination process. research limitation/implication: the limitation of this research is that it has only a few informants since, in order to improve the effectiveness of research time, the researcher focuses more on the accounting treatment for pari temple as heritage assets. keywords: heritage assets; recognition; recording; assessment; pari temple; bpcb jawa timur introduction the heritage building is one of the historic buildings, which is a heritage asset for the government. research on heritage assets has been frequently conducted abroad, but not in indonesia. this is because there are still a lot of confusing things from heritage assets, especially the problem of the most appropriate accounting treatment for heritage affiliation: universitas muhammadiyah sidoarjo. sidoarjo. indonesia. *correspondence: heriwidodo@umsida.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101138 citation: widodo, h., hanun, n. r., & wulandari, r. (2020). accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple. journal of accounting and investment, 21(1), 74-89. article history received: 08 may 2019 reviewed: 18 jul 2019 revised: 12 aug 2019 accepted: 01 jan 2020 mailto:heriwidodo@umsida.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6261 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 75 assets. accounting for heritage assets is one of the issues that is still debatable. many definitions describe the nature of heritage assets. however, until now, there is still no definitive legal definition regarding heritage assets. heritage assets are unique assets because these assets have a variety of ways of acquiring, not only through development but also purchases, donations, inheritance, booty, or confiscation. the government often has difficulty in monitoring financial management in the accountability of various potential heritage assets. the obstacles are in the central government policy, which does not require local governments to present heritage assets in the financial position report. this research is considered important because it can provide clarity about accounting standards for heritage assets that should be applied by pari temple. heritage assets are assets with artistic, scientific, technological, geophysical, or environmental qualities that are held and maintained to contribute ideologically to science and culture. heritage assets consist of several types including heritage buildings, monuments, archeology cycles, conservation areas, and artwork (barton, 2000). heritage assets are resources concerning which each country establish a regulatory system designed to protect them, as common public goods (aversano, 2016). at the international level, unesco (united nations educational, scientific and cultural organization) is the organization set up by the united nations which has the task to identify, protect, and safeguard the cultural and natural heritage around the world in order to pass to the future generations the heritage of the past. heritage assets are one of the assets protected by the state. these assets are vital for a nation because heritage assets are a manifestation of culture, history and identity for the country itself. not only the economic value that can be generated from these assets but also the values contained in them such as the values of art, culture, history, education, knowledge and others, must be preserved and maintained for sustainability (agustini, 2011). the issue of heritage assets in the recognition stage is that there is still debate over the classification of heritage assets as assets or liabilities in the balance sheet. some national and international accounting standards councils (for example, ipsasb, australia aasb, new zealand frsab, united kingdom asb and psap) agree that heritage assets are assets included in the balance sheet to improve the quality of the information reported (agustini, 2011; aversano, 2016). heritage assets cannot be described as financial assets and do not meet the requirements to be recognized as assets. heritage assets are not assets, either in terms of conventional accounting or in conversion terms. it would be more appropriate to clarify these heritage assets as obligations or only as facilities and present separately. the next problem is the stage of assessing heritage assets, each country has its valuation method following the conditions and situations in each state, and for these assets, national and international accounting standards do not yet have a rule for valuation methods of heritage assets that can be used universally or overall (agustini, 2011). widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 76 problems with heritage assets are also found in disclosures. this stage is the most crucial because, as managers and maintainers of heritage assets, the government must present financial statements for transparency and accountability for the benefits they obtain from heritage assets (barton, 2000). besides, disclosures are made to see the performance of the government on heritage assets such as income and expenses incurred for heritage assets (ouda, 2014). the related research was tough to be found due to limited information resources the notion of "taboo" mixed history with economic matters for some historians and archeologists in indonesia (anggraini, 2014). it can be concluded that at the stage of recognition of heritage assets, the indonesian government should treat the same between non-operational heritage assets and operational heritage assets, which are recognized as fixed assets in financial statements (agustini, 2011). another research was conducted in new zealand. in that study, wild criticized the political ideology and practice of the npm (new public management). his assumption that private sector financial statements are based on gaap can be applied to public and non-profit benefits such as hca (heritage, cultural, and community assets). he proposed models of alternative reporting based on a set of cultures rather than economic values for reporting hca (wild, 2013). from the various data obtained above, it can be concluded that heritage assets are fixed assets with an age that cannot be determined which are owned or controlled by the government so that they must be protected because they have artistic, cultural, heritage, educational, knowledge and unique characteristics in them. this study focuses on how the accounting treatment for heritage assets in indonesia explained in recognition, valuation, presentation, and disclosure of financial statements. this study uses a qualitative method with a phenomenological approach. pari temple was chosen as the object of research because pari temple is one of the heritage assets in indonesia, one of the cultural reserves that can be said to be intact until now. in addition, pari temple has a unique architecture in pari temple consisting of temple feet, temple bodies, temple chambers, and temple roofs. overall made of bricks, there are only a few parts made of andesite. the foot of the temple consists of two parts; the first part has four squares, has two entrances to the chamber with the north and south-north direction. such things have never been found in east javanese architecture. the foot of the second temple is square with a length of 10 m and a width of 10 m with a height of 1.95 m. on one side there are stairs going up to the booth, bp3 east java has renovated this staircase. the temple body is square while the entrance of the temple is rectangular, and pari temple is also the center of tourism in sidoarjo. pari temple is located in pari village, porong district, sidoarjo regency. the research of wulandari and utama (2016) explained the anjuk ladang museum would recognize the collection/finding as a historical asset after obtaining validation from the east java bpcb. manager of the anjuk ladang museum unfulfilled the widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 77 standards government no. 07 (psap) because it has no presentation and disclosure of heritage assets in the calk report. meanwhile, darmawan, yadnyana, and sudana (2017) explain that disclosure of semarajaya museum collection objects in the balance sheet has been presented under psap no. 07 but has not been disclosed in calk. this study is based on research results from wulandarai and utama (2016) and darmawan, yadnyana, and sudana (2017). thus, the formulation of the problem to be answered in this study is as follows: how the accounting treatment for heritage assets in indonesia explained in recognition, valuation, presentation and disclosure of financial statements. the results of this study are expected to contribute in the form of suggestions and inputs related to the heritage assets. besides, the results of this study are expected to improving the quality of financial statements to achieve transparency and reliability. literature review and focus of study accounting can be defined in terms of accounting as art, science; technology can even be determined based on other perspectives. one of them is accounting can be defined as a process. accounting is a process of identifying, measuring, recording and reporting economic transactions from an organization or entity for the occurrence of information in the context of decision making (halim, 2014). accounting is also a communication tool that can be utilized by interested parties in making policies. the parties involved in the use of information are internal parties and external parties. internal parties are organizational managers, while external parties are shareholders, creditors, and the government. heritage assets are economic resources that are controlled and/or owned by the government as a result of past events and from commercial and/or social benefits in the future are expected to be obtained, both by the government and society and can be measured in units of money, including sources non-financial resources needed to provide public clothing for the general public and resources maintained for heritage and cultural reasons (psap, 2010). an asset is an economic sacrifice made by a company or entity to gain profit in the future, from several definitions of the asset, some characteristics of the asset can be deduced, namely: a. assets are resources controlled or owned by an entity; b. controlled by entity c. assets have economic benefits in the future and d. the result of past transactions or events. the word “heritage” is generically referred to as resulting “from the past,” while the term “asset” refers to goods, activities, or resources (aversano, 2016). heritage assets widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 78 are one of the assets of the public sector that experiences a diversity of concepts, terminology. and classification. some authors refer to heritage assets as community assets. although not all community assets are heritage assets (pallot, 1992). many definitions describe heritage assets, which makes the different criteria that will be used in determining the definition of heritage assets. just as the criteria used to regulate (property, plant and equipment) state that some assets are described as heritage assets because of their culture, environmental significance or history (ipsas, 2010). "some assets remain explained as heritage assets due to cultural, environmental and heritage interests. examples of heritage assets are heritage buildings, monuments, archaeological sites such as temples and work of art " (psap, 2010). sap in psap number 07 of 2010 the characteristics of heritage assets are as follows: a. cultural, environmental, educational, and heritage values cannot be adequately symbolized by financial values based on market prices. b. regulations and applicable laws prohibit or strictly limit their release for sale. c. it is not easy to replace, and the value will continue to increase during the run even though the physical condition decreases. d. it is difficult to estimate the useful life. in some cases, it can reach several years. in contrast to opinions expressing that heritage assets have several aspects that distinguish them from other assets (aversano, 2012), including: a. cultural, environmental, educational and heritage values contained in assets are not completely reflected in monetary terms. b. there are difficulties in defining book values based on market prices that fully reflect the importance of art, culture, environment, education, and history. c. there are legal restrictions and restrictions according to the law for sales problems. d. the existence of assets is irreplaceable, and the value of assets makes it possible to increase over time, even though asset conditions deteriorate. e. there are difficulties in estimating the unlimited useful life, and in some cases, it cannot yet be defined. f. these assets are protected, maintained and maintained, from some characteristics of heritage assets, it can be concluded that there are several characteristics of fixed assets that we cannot find in the features of heritage assets. because heritage assets have a broad enough scope, before we determine the price, we must know the use of heritage assets themselves. in fixed assets, there is a charge attached to the object so that the young determine how much rupiah is contained in the fixed asset. the use of several methods can be used to assess the value of the rupiah value of the fixed asset. but it is not the case with heritage assets; the housing that is attached is very difficult to trace, so it requires special treatment of heritage assets. the use of heritage assets and the time of acquiring heritage assets will affect the treatment of asset recognition in financial statements. because the boarding house will also change the attributes that will be displayed in the financial statements. the use of heritage assets will affect the measurement and assessment of heritage assets themselves. although an item in a historic asset meets the criteria for recognizing widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 79 fixed assets, it does not mean that all heritage assets must be recognized in the financial statements. several aspects need to be considered in understanding heritage assets. to facilitate the recognition of heritage assets consists of two types, namely: a. operational heritage assets or heritage assets for operational activities this historic asset is a type of asset that has a dual function; in addition to being heritage evidence, this asset also plays a role as a place of daily government operations. for example, it is used as an office. this type of historic asset needs to be capitalized and recorded in the balance sheet as a fixed asset (psap, 2010). b. non-operational heritage assets non-operational heritage assets are purely used assets because of their aesthetic value and heritage value. unlike the case with heritage assets used for operational activities, this asset does not have multiple benefits. in america, this type of asset is called heritage assets, while assets that are used for operational activities are called multi-use heritage assets. non-operational types of heritage assets can be divided into three types, namely: a. land and heritage buildings (cultural heritage assets) b. artwork (collection of heritage assets) c. archaeological sites or landscape (natural heritage assets) in indonesia, this type of asset does not need to be recognized in the balance sheet, but it is sufficient to be reported in the notes to the financial report (psap, 2010). recognition of heritage assets included in non-operational heritage assets. however, the type of non-operational heritage assets that can be recognized in the balance sheet are the kinds of land assets and heritage buildings obtained in the current period. this is in line with the recognition of heritage assets that can be recognized as fixed assets in the balance sheet if they have a reliable board. in determining a reliable boarding house, a proof is needed to show what board is attached to an item. so far, the reasons for not recognizing non-operational heritage assets are complicated to obtain reliable values; this is because: a. no data or records or evidence shows the acquisition price so that the government entity is difficult to determine the boarding that is attached to the object or historic asset that is old. reliability to determine the boarding house is to know the accuracy in estimating the price or value of the historic asset. b. if we find it difficult to assess the reliability of importance on these objects, heritage assets cannot be recorded on the balance sheet. c. consideration of costs and benefits to obtain an estimate of the fair value of heritage assets acquired in the previous period. it is not easy to determine the cost of the object attached to an object, especially when it is associated with the heritage value possessed. it takes a long time, and prices are high. capitalized heritage values are also less useful and less comparable with other entities because of the inability to measure heritage assets that have unique attributes to be compared with reliable boarding. widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 80 in indonesia, heritage assets are categorized into fixed assets, but for procedures for recognizing heritage assets, they have their own rules (psap, 2010), namely: a. the government may have many heritage assets acquired over the years and with a variety of means including purchases, donations, inheritance, booty, or confiscation. these assets are rarely mastered due to reasons for their ability to generate cash inflows and will have social and legal problems when using them for this purpose. b. costs for obtaining construction, upgrading, reconstruction must be charged as expenditure for the year the expenditure is incurred. these costs include all expenses that are incurred to make the historic asset in the condition and location in the current period. regional assets or goods, including buildings other than buildings, are monuments (yusuf, 2010). monuments are buildings or places that have heritage value and the arena is maintained and protected by the state. then recording assets must be complete because the data will be used throughout the period. as with other input forms, the input form for recording assets in the form of monuments is not much different, especially regarding the source of data needed, namely the name of the activity and origin of the account in the budget implementation document (wulandari & utama, 2016). this document is the basis that an action is worth noting in the book of goods or assets. other data needed such as the type of monument in the form of historic buildings, memorials, temples, other historic buildings, monument signs, and signs. from the input data, it needs to be moved into the output data as the information responsibility, where later this data can be given to other parties (stakeholders), both in the framework of records or business administration to be recorded in the financial statements and balance sheets and notes to the financial statements (calk) (darmawan, yadnyana, & sudana, 2017). assessment is a process for determining economic value or object, post, or element (statement of financial accounting concept no.5). assessment is usually used to designate the process of determining the amount of rupiah that must be attached to each element or post of a statement of memories during a presentation. the purpose of asset valuation is to represent the attributes of asset posts related to the purpose of financial statements using the appropriate valuation base. indonesia does not yet have standards or rules for assessing heritage assets. heritage assets have different valuation models in each country because they are adapted to the conditions and situations in each state. assessment models include: a. institutions must use a revaluation model for all heritage assets and measure these assets at fair value. this match to gaap. after the fair value of the asset has been determined, the asset must be revalued based on a 3-year valuation cycle. the fair value must be found on the current market selling rights for the same or similar assets. however, many types of heritage assets have unique properties, so they cannot be measured based on market selling prices. therefore, the fair value of an asset can be estimated using a depreciated income or replacement approach. assets widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 81 can be valued at replacement costs with the same and not identical assets but provide the same benefits (accounting policy act 2009). b. heritage assets are obtained with no nominal fees or fees; these assets must be measured at fair value on the date of acquisition. in determining the fair value of heritage assets obtained from non-exchange transactions, an entity must apply the principles of the determination of fair value. after that, the entity can choose to adopt either a revaluation model or a cost model following generally recognised accounting practice (grap) 103 (grap, 2012). c. revaluation is not allowed because sap adheres to the valuation of assets based on acquisition costs or exchange prices. in the event of a significant price change, the government can revaluate the assets held so that the current value of government fixed assets reflects the current fair value (psap, 2010). disclosure is the presentation of information in the form of financial reports as the final step in the accounting process. before knowing how to disclose and present heritage assets, you should first know the types of financial statements where the heritage assets will be disclosed and presented. the basic financial statements that must be compiled and presented by the reporting entity according to sap cash-based towards accrual (halim, 2014; safitri & indriani, 2017), namely as follows: a. budget realization report (lra) b. balance sheet c. cash flow statement d. notes to the financial statements (calk) meanwhile, accrual-based sap requires reporting entities to compile and present seven necessary financial reports that are divided into two types of reporting, namely accrualbased financial reporting, reporting on the implementation of cash-based budgets, and notes on a financial statement (catatan atas laporan keuangan/ calk). a. financial reporting consists of: 1. balance sheet 2. operational report (op) 3. cash flow statement 4. reports of changes in equity (lpe) b. the budget implementation report consists of: 1. report on cash-based budget realization 2. 2. report on changes in budget balance (sal) calk is a report detail or posts in the budget implementation report and financial report and is an integral report from the two reports. presentation and disclosure of heritage assets, heritage assets revealed in the notes to financial statements (calk) alone without value, except for several heritage assets that provide other potential benefits to the government in addition to its heritage value, for example, buildings for office space, these principles will be applied the same as other fixed assets. heritage assets included in the group will be included in the balance sheet. heritage assets must be presented in widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 82 the form of units, for example, the number of units of a collection owned or the number of groups of monuments in the notes to financial statements with no value. this means that this statement does not require presenting heritage assets (heritage assets) on the balance sheet but must be disclosed in notes to financial statements (psap, 2010). measurement is an essential part of a scientific investigation, which is also a process of giving numbers or labels to the unit of analysis to present concept attributes, while attributes are something that is attached to an object that describes the nature or characteristics contained in the object (suwardjono, 2010). these measurements make the data produced more informative and therefore more useful. this measurement theory is needed in carrying out economic assessments of heritage assets that have unique time dimensions and intrinsic elements. the sizes used in the study are: 1. size obtained directly and indirectly, namely: a. direct or main size is a real measure of an object or attribute that is owned. this measure can be attributed to heritage assets that have an active market. b. indirect or secondary measures come from transformations of many numbers that reflect the direct size of several objects or intrinsic attributes of indirect action. this measure can be attributed to heritage assets that have no active market and that have heritage or artistic uniqueness. 2. size is related to the dimension of time when the measurement was made, namely: a. size of the past 1) size of retrospective past 2) size of contemporary past 3) size of prospective past b. current size 1) contemporary contemporary sizes 2) prospective present size 3) future size all future sizes are prospective. 3. measurement can also be: c. fundamental measurement where a number can be given to a trait according to its reference to natural law and does not depend on the measurement of other variables. d. derivative measurements it depends on the measurement of two or more quantities and the existence of an empirical theory that has been verified and connects specific characteristics with other characteristics. the measurement theory can be associated with economic valuation methods of heritage assets, where the selection of measurement theory is applied according to the nature and inherent conditions of unique heritage assets. widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 83 accounting for heritage assets is regulated in the government accounting standards guidelines (psap) no. 07 of 2010. based on the point of view, heritage assets are not allowed to adopt revaluation, but adhere to the valuation of assets based on acquisition costs or exchange prices. in the event of a significant price change, the government may revaluate the assets held so that the current value of government fixed assets reflects the current fair value. when viewed in terms of the presentation and disclosures in financial statements, heritage assets are disclosed in the notes to financial statements (calk) without value, except for some heritage assets that provide other potential benefits to the government in addition to its heritage value, for example, office buildings. for the case of this type of asset, asset valuation is based on the same principles as other fixed assets. heritage assets included in the group will be included in the balance sheet (psap, 2010). research method based on the description of the theoretical foundation that has been explained. the process begins by identifying the definitions of heritage assets first. after knowing the meaning of assets, the most appropriate alternative assessment methods can be determined. the final stage will be obtained how heritage assets should be presented in the financial statements. a series of processes above is expected to produce useful information for external and internal parties. this information is a manifestation of the responsibility of the entity managing heritage assets to both parties. external parties refer to the community as taxpayers, while internal parties refer to the regional government and the central government. the data in this study consist of both primary and secondary data. primary data is obtained directly from field research. the data is in the form of interviews with research informants, namely the financial management division and bmn (barang milik negara) management division of balai pelestarian cagar budaya, east java. the interview was conducted at bpcb east java with mr. hy as part of the financial manager and mrs. hs as the bmn management section in the general unit. this research performs triangulation source of information to examine data validity by utilizing something else to compare the results of an interview with research object. to get the primary data, researchers used the interview method. interviews are conducted to produce in-depth qualitative data. the method of interviewing conducted by researchers is structured and unstructured interviews. a structured interview is an interview in which the interviewer defines the problem and the questions that will be asked (moleong, 1993). whereas unstructured interviews are used to obtain in-depth information through sources that are deep in the situation and more aware of the information that is being needed by the interviewer. to get secondary data, researchers widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 84 used document analysis methods. the document is obtained directly from the relevant agency. considering the data collected in this study is in the form of qualitative data, the data validation test carried out is more emphasized in the qualitative data validation test. the steps taken in developing research data validation are: 1. source triangulation triangulation of sources tests data credibility by checking data that has been obtained through several sources. in this study, the authors confirmed to the regional coordinator regarding the accounting treatment for heritage assets (sugiyono, 2009). 2. triangulation test triangulation of data by combining interviews and documentation. triangulation of this test is carried out by documenting the accounting treatment for heritage assets at pari temple and interviewing the interested parties directly, and the party is the center for preservation of cultural heritage (moleong, 1993). triangulation of this test is carried out by means of documentation of the accounting treatment for heritage assets in pari temple and interviews with relevant parties, which is bpcb east java. in general, the method of data analysis in qualitative research is divided into two parts; first is data reduction, and the second is data display. if described, the method of data analysis in qualitative research is as follows: figure 1 data analysis method source: sugiyono (2009) result and discussion heritage assets in the management perspective based on the east java bpcb as the manager of pari temple, the characteristics of heritage assets that have value in the course of this country's history, everything in the form of objects, buildings, sites, areas included in the category of cultural heritage will be included as a category of heritage assets. heritage assets are included in the group of assets because they have something of value because there is the value attached to the object. data collection data display data reduction conclusions: drawing/verifying widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 85 in recognition of a historic asset, it requires a certain budget that will be charged to the routine service budget related to the return on discovery services. the fee provided is based on the authenticity and condition of the asset. this is regulated in the law of the republic of indonesia no. 11 of 2010 concerning cultural heritage. recognition of the heritage assets of pari temple based on the east java bpcb as the center of the east java cultural heritage that for the recognition of all heritage assets found, it will still be recognized as a regional asset. heritage assets are indeed the right to be recognized in the asset class; in this study, the temple pari's heritage assets. the heritage assets of pari temple include buildings and buildings which are heritage monuments. besides being able to generate economic benefits in the future, heritage assets are also something that is owned by an entity. in contrast to liabilities which in the future will have obligations that must be fulfilled, namely the obligation to deliver goods or services to other parties. listing of pari's heritage assets based on the results of the analysis with the speakers at bpcb east java as the center of the east java cultural heritage that the bpcb east java only records the semester user proxy report, in the report heritage assets are divided into three types, namely equipment and machinery, buildings and buildings, and other fixed assets, in the report heritage assets are recorded in units. this is under sap no. 07 of 2010 concerning government accounting standards which mandate to present heritage assets in the notes to financial statements. pari temple heritage assets assessment based on the results of the analysis with the speakers at bpcb east java as the center of east java cultural heritage, the valuation of pari temple as a national asset is expected to be used as a guideline for assessing other heritage objects, but until now the study has not found a light and is still being evaluated. right for heritage assets. in this statement, in evaluating the heritage assets of bpcb east java as the center of the east java cultural heritage, only recorded them in the form of units and invaluable. the difficulty in assessing pari temple as a historic asset can be attributed to the meaning of heritage assets. heritage assets are inheritance, cultural properties in the form of cultural heritage objects, cultural heritage buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites and cultural heritage areas on land and/or in water which need to be preserved because they have essential values for history, science, education, religion, and/or culture through the determination process. this meaning indicates that heritage assets are not directly related to economic aspects, so it is not easy to assess the amount of rupiah attached to heritage assets including the pari temple (dhani, husaini, & abdullah, 2017). widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 86 pari temple presentations and disclosures in financial reports figure 2 heritage asset presentation source: balai pelestarian cagar budaya (bpcb) east java 2018 based on the results of analysis from bpcb east java as the center of east java cultural heritage, the presentation of pari temple was recorded in the form of a unit and was invaluable. in the bmn referral report and notes to the financial statements, bpcb east java records all heritage assets in east java. according to psap 07 the government is not required to present heritage assets in the financial position report, but these assets must be disclosed in the notes to the financial statements. following its obligations, the presentation and disclosure made by bpcb east java are stated in pp 71 n0. 07 concerning reporting heritage assets on calk, so that heritage assets are also reported in the presentation of notes to financial statements. measurement of pari's heritage assets heritage assets are assets that are owned or controlled by the government because applicable regulations must protect the age and condition of these heritage assets from all kinds of actions that can damage the asset. measurements in accounting indicate the process of determining the amount of rupiah in the object at the time of acquisition. the amount of the rupiah will be a measure of the entity's assets and will become an accounting material called boarding. measurements can be considered if there is an exchange transaction with proof of asset purchase that identifies the cost. widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 87 based on the results of the analysis obtained from the bpcb of east java as the east java cultural heritage center, the measurement of pari temple's heritage assets is still a problem related to the accounting treatment. other heritage assets, whether in the form of museum items or other heritage assets obtained in the current period, can be known for their cost. however, specifically for heritage assets in the way of monuments, assessments have never been made. pari temple measurements are assets obtained by transactions, such as buying and exchanging can be measured by the acquisition cost of the asset. goods received by grants usually clearly have significant economic benefits derived by the entity without a substantial value, in other words, the building and land acquired by the entity are examples of acquiring assets without a price. research by basnan, salleh, ahmad, harun, and upawi (2015) explains that the transition from cash to accrual-based accounting has raised several issues, particularly relating to assets that have special characteristics and are unique such as heritage assets. these assets pose considerable challenges, especially in terms of the recognition and measurement of the assets. despite the challenges, these assets should be accounted for and reported accurately according to their specific characteristics and unique nature so that stakeholders will get a comprehensive and accurate picture of the financial values of the assets and financial position of the government as a whole. thus, the challenges such as those described in this paper should be given serious attention to facilitate a proper and accurate accounting treatment and reporting for the assets and to ensure the successful implementation of accrual accounting by the federal government of malaysia. according to biondi and lapsley (2014), the investigation reveals that the first level, or minimal level, of transparency, is unlikely to be achieved for public organizations with heritage assets, mainly due to deep-seated, pernicious problems of asset recognition and valuation. recent changes in accounting directives for heritage assets held by the government, local authorities and charities in the uk required their attention in the financial statements and the measurement of their economic value. subsequently, numerous sales of heritage assets by local authorities emerged. in those three countries, it is clear that the comparability of the financial statements between countries was not a concern of policy‐makers and comparability between cities within each country not a matter of preparers. conclusion heritage assets are a material cultural heritage in the form of cultural heritage objects, cultural heritage buildings, cultural heritage structures, cultural heritage sites and cultural heritage areas on land and/or in water that need to be preserved because they have important values for history, science, education, religion, and / or culture through the determination process. the bpcb trowulan east java recognizes heritage assets as assets and is listed in the asset list on the management and accounting reports of state property (simak mbn), widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 88 especially in reports of goods of power of use for users of heritage semester, in this report types, namely equipment and machinery, buildings and buildings, and other fixed assets, in this report heritage assets are recorded in the form of units. heritage assets in indonesia have legal references, namely law number 10 of 2010 and psap 07 of 2010. the limitation of this research is that it has only a few informants since in order to improve the effectiveness of research time, the researcher focuses more on the accounting treatment for pari temple as heritage assets. this research should add more informants and research objects such as buildings, museums, artifacts. further studies are expected to academic informants from lecturer or standard board to enrich the information of accounting treatment for heritage assets references act accounting policy (2009). heritage and community assets: measurement of heritage and community assets. agustini, a. t. (2011). arah pengakuan pengukuran, penilaian dan penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan pada entitas pemerintah indonesia (studi literatur). skripsi, universitas jember, jember. retrieved from http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/187/aisa%20tri%20aakt2.pdf;sequence=1 anggraini, f. g. (2014). perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (studi fenomenologi pada pengelolaan candi borobudur). skripsi, universitas diponegoro, semarang. retrieved from http://eprints.undip.ac.id/42920/1/10_anggraini.pdf aversano, n. (2016). heritage assets. springer international publishing switzerland. retrieved from https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2f978-3-319-318165_2274-1 aversano, n. d. j. c. (2012). governmental financial reporting of heritage assets in the perspective of user needs. social science. barton, a. d. ( 2000). accounting for public heritage facilities assets or liabilities of the government? accounting. auditing & accountability journal, 13(2), 219-235. https://doi.org/10.1108/09513570010323434 basnan, n., salleh, m. f. m., ahmad, a., harun, a. m., & upawi, i. (2015). challenges in accounting for heritage assets and the way forward: towards implementing accrual accounting in malaysia. malaysian journal of society, 11, (63-73). retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/challenges-in-accounting-for-heritageassets-and-in-basnan-salleh/328f254e4537bc773b16a38c265f9d117abb1421 biondi, l. & lapsley, i. (2014). accounting, transparency and governance: the heritage assets problem. qualitative research in accounting & management, 11(2), 146-164. https://doi.org/10.1108/qram-04-2014-0035 darmawan, c. b., yadnyana, i. k. & sudana, i. p. (2017). menguak perlakuan akuntnasi aset bersejarah (studi interpretif pada museum semarjaya klungkung). e-journal ekonomi dan bisnis universitas udayana. 6(5), 1785-1816. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/28032 dhani, u. o., husaini, & abdullah t. (2017). peranan balai pelestarian cagar budaya (bpcb) aceh dalam pelestarian situs-situs bersejarah di kota banda aceh tahun 1990-2015. jurnal ilmiah mahasiswa (jim) program studi pendidikan sejarah. 2(1), 114-125. retrieved from http://www.jim.unsyiah.ac.id/sejarah/article/download/2521/1334 http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/187/aisa%20tri%20a-akt2.pdf;sequence=1 http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/187/aisa%20tri%20a-akt2.pdf;sequence=1 http://eprints.undip.ac.id/42920/1/10_anggraini.pdf https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2f978-3-319-31816-5_2274-1 https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2f978-3-319-31816-5_2274-1 https://doi.org/10.1108/09513570010323434 https://www.semanticscholar.org/paper/challenges-in-accounting-for-heritage-assets-and-in-basnan-salleh/328f254e4537bc773b16a38c265f9d117abb1421 https://www.semanticscholar.org/paper/challenges-in-accounting-for-heritage-assets-and-in-basnan-salleh/328f254e4537bc773b16a38c265f9d117abb1421 https://doi.org/10.1108/qram-04-2014-0035 https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/28032 http://www.jim.unsyiah.ac.id/sejarah/article/download/2521/1334 widodo, hanun, & wulandari accounting treatment for heritage assets: a case study on management of pari temple journal of accounting and investment, 2020 | 89 grap. (2012). generally recognised accounting practice: national treasury. departement national treasury republic of south africa. halim, a. d. m. s. k. (2014). teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik, vol. 2. jakarta: salemba empat. ipsas. (2010). international public sector accounting standards (ipsas) 17 property plant and equipment. new york: international federation of accounting. moleong, l. ( 1993). metodologi penelitian kualitatif. bandung: remaja rosda karya. ouda, h. a. g. t. (2014). towards a practical accounting approach for heritage assets: an alternative reporting model for the npm practices. journal of finance and accounting, 2(2), 29. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/303390426_towards_a_practical_accoun ting_approach_for_heritage_assets_an_alternative_reporting_model_for_the_np m_practices pallot, j. (1992). elements of a theoretical framework for public sector accounting. accounting, auditting & accountability journal, 5(1), 3859. retrieved from http://www.sciepub.com/reference/48737 psap. (2010). pernyataan standar akuntansi pemerintahan (psap) nomor 07 tahun 2010 tentang aset tetap. safitri, m. r., & indriani, m. (2017). praktik akuntansi untuk aset bersejarah studi fenomenologi pada museum aceh. jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (jimeka). 2(2), 1-9. retrieved from http://www.jim.unsyiah.ac.id/eka/article/view/2387 sugiyono. (2009). metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r & d. bandung: alfa beta. suwardjono. (2010). teori akuntansi :pengungkapan dan sarana interpretatif (vol. 3). yogyakarta bpfe. wild, s. (2013). accounting for heritage, cultural, and community assets-alternative metrics from a new zealand maori education institution. aabfj, 7(1). retrieved from https://ro.uow.edu.au/aabfj/vol7/iss1/2/ wulandari, d., & utama, a. a. g. s. (2016). perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah: pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan (studi kasus pada museum anjuk ladang kabupaten nganjuk). diponegoro journal of accounting. 4(3), 1-11. retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3693 yusuf. (2010). langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik. jakarta: salemba empat. https://www.researchgate.net/publication/303390426_towards_a_practical_accounting_approach_for_heritage_assets_an_alternative_reporting_model_for_the_npm_practices https://www.researchgate.net/publication/303390426_towards_a_practical_accounting_approach_for_heritage_assets_an_alternative_reporting_model_for_the_npm_practices https://www.researchgate.net/publication/303390426_towards_a_practical_accounting_approach_for_heritage_assets_an_alternative_reporting_model_for_the_npm_practices http://www.sciepub.com/reference/48737 http://www.jim.unsyiah.ac.id/eka/article/view/2387 https://ro.uow.edu.au/aabfj/vol7/iss1/2/ https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3693 journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper the role of biological asset disclosure and biological asset intensity in influencing firm performance evy rahman utami1* and aji prabaswara2 abstract: research aims: the purpose of this study is to analyze the effect of biological asset intensity towards the firm performance with biological asset disclosure as an intervening variable. design/methodology/approach: the sample used in this study was firms engaged in the agricultural sector registered in indonesia stock exchange 20152017 period. the sample selection method used was purposive sampling according to the required criteria. the analytical tools employed a mediation model based on path analysis using the software process. research findings: the study results showed that biological asset intensity positively affected biological asset disclosure, biological asset intensity negatively affected the firm performance, the biological asset disclosure positively affected the firm performance, and the biological asset disclosure mediated the correlation between biological asset intensity and firm performance. theoretical contribution/ originality: the biological asset disclosure mediated the correlation between biological asset intensity and firm performance. practitioner/policy implication: this study is expected to encourage firms to be more concerned about biological asset disclosure to improve firm performance. on the other hand, this study also helps the standard board see the biological asset disclosure in indonesia considerably and develop the indonesian financial accounting standards guidelines 69. research limitation/implication: this study used the indonesian financial accounting standards guidelines 69, which is relatively new for firms that effectively implement these regulations. keywords: biological asset intensity; biological asset disclosure; firm performance introduction various policies and rules for measuring biological assets must be adequately treated since competition is increasingly tight among similar industries either within or outside indonesia. providing good financial management will produce quality financial reports and subsequently support decision making to ensure its survival (firda, 2017). supported by legal bases such as law no. 40 of 2007 concerning limited liability firms and law no. 39 of 2014 concerning plantation, it makes a firm have general direction and rules that must be adhered to in terms of financial and non-financial issues to improve its quality. affiliation: 1, 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia. *correspondence: evy.rahman@umy.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103163 citation: utami, e.r. & prabaswara, a. (2020). the role of biological assets disclosure and biological asset intensity in influencing firm performance. journal of accounting and investment, 21(3), 537-554. article history received: 27 march 2020 reviewed: 30 march 2020 10 august 2020 revised: 29 july 2020 27 august 2020 accepted: 29 august 2020 mailto:evy.rahman@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8504 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 538 another matter such as information disclosure also has a legal basis issued by the government towards firms, as it is contained in government regulation no. 40 of 2012 concerning limited liability environment and social responsibility and regulation of the minister of environment no. 3 of 2014 concerning the program for assessment of firm performance rating in environmental management. it is expected that the firm can provide appropriate information about its activities to be used as a foundation for decision making and improving external and internal relations. data published by the indonesian central statistics agency from 2011 to 2017 revealed the value of gross domestic product (gdp) in the agricultural sector. gdp in 2014-2016 experienced a decline in growth with a gdp value of 3.25 due to a decrease in employment, which in 2015, it was only left for 31.9%, farmers' productivity reduced, and the financial reports’ quality were inaccurate, so they could not be used as a foundation in decision making (setiawan, 2017). however, there was an increase in 2018 of 3.7% to 2017, so that it could be ascertained that gdp growth in the agricultural1 sector has improved due to the presence of the indonesian financial accounting standards guidelines 69. it has caused an increase in the financial statements’ quality (the adoption of indonesian financial accounting standards guidelines 69 took place in 2015 but was still in draft exposure so that the firm in disclosing information regarding the use, management, and biological assets’ value could increase international investors’ confidence; it also increased the gdp value). plantation firms also experienced an increase in terms of quality, as shown by the increasing land area that influenced the rising production of plantation products or commodities (bps, 2017). the indonesia stock exchange (idx) has summarized the firms’ performance seen from their financial reports’ results in various industrial fields in the first quarter of 2017. it was seen that the mining and agricultural sectors led to net profit growth, and it showed a good performance, receiving 198.2 for mining and 173.1 for agriculture. it indicated that the agricultural sector experienced rapid growth compared to other sectors. it could also be increased by implementing the indonesian financial accounting standards guidelines 69, which began to be applied in early 2018 and aims to increase agricultural firms’ transparency and accountability. biological asset disclosure is essential in the agricultural sector because when investors know how well management and maintenance are carried out by the firm, it will improve the quality of agricultural products. good disclosure2 will increase investors’ willingness to invest in agricultural firms, and it will also increase public trust related to the materials used in each processing stage of producing agricultural products (firda, 2017). indonesian financial accounting standards guidelines 69 elaborates that biological assets are living animals 1 the agricultural sector is a sector engaged in land or agriculture and divided into several sub-sectors, such as plantation, horticulture, forestry, floriculture, fisheries, and livestock. indonesian financial accounting standards guidelines 69 describes the agricultural sector as livestock, forestry, special crops, fruit orchards, plantations , and agriculture. 2 owusu-ansah (1998) explained that disclosure is an information communication in the economic field carried out by the firm for both financial and non-financial information, quantitative information, and other information, which shows the firm's performance and position. utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 539 or plants, which can be interpreted as assets in the form of living things experiencing biological processes, starting from born, grow, develop, produce, to the unproductive age limit, then die. therefore, firms in carrying out the measurement process must see the biological assets’ value and measure them accordingly to their effect on the firm. research on biological assets has been carried out by several researchers, such as daly and skaife (2016); dimitrova and velcheva (2016); gonçalves and lopes (2014); selahudin, firdaus, sukri, gunasegran, and rahim (2018); and silva, nardi, and ribeiro (2015). furthermore, studies in indonesia were conducted by cahyani and aprilina (2014); farida (2013); firda (2017); korompis (2016); kurniawan, mulawarman, and kamayanti (2015); and wulandari and wijayati (2018). gonçalves and lopes (2014) examined the value relevance of the biological assets’ fair value in 27 countries that adopted ifrs until 2010. silva et al. (2015) investigated earnings management in firms in brazil that adopted fair value based on the discount cash flow method. the use of fair value to assess biological assets allows discretionary use when employing discounted cash flow without an active market, which affects accounting information quality (silva et al., 2015). on the other hand, daly and skaife (2016) analyzed whether the accounting methods’ measurement of biological assets was related to debt cost. besides, dimitrova and velcheva (2016) explored the regulations and approaches to accounting for biological assets to provide solutions to make and disclose better quality information. also, selahudin et al. (2018) focused on examining the factors influencing the biological assets disclosure in malaysia. moreover, kurniawan et al. (2015) conducted a study to anticipate the potential danger in evaluating biological assets caused by monetary logo-centrism in accounting. on the other hand, the research done by farida (2013) analyzed the accounting standards’ implementation for biological assets at pt perkebunan nusantara (ptpn) vii in bandar lampung. cahyani and aprilina (2014) evaluated the sak etap implementation on reporting biological assets at unggul farm bogor plantation. the method used in this study was descriptive methods. korompis (2016) investigated the impact of the ed indonesian financial accounting standards guidelines no. 69 implementation plan on agriculture in coconut agriculture in the south likupang region. firda (2017) scrutinized the factors influencing biological assets’ disclosure. wulandari and wijayati (2018) studied the biological assets’ treatment in agricultural firms listed in the indonesia stock exchange (idx). some previous studies have only proven and explained the factors influencing biological assets’ disclosure. whereas knowing the results obtained from the firms’ biological asset disclosure is also one of the researchers' attention as an illustration and encouragement for firms to disclose their biological assets more broadly. this study aimed to examine the biological asset intensity’s effect on biological assets’ disclosure and biological asset disclosure’s effect on firm performance in agricultural firms in indonesia. this research’s motivation is to develop a model of the biological asset intensity’s influence on firm performance by adding the biological asset disclosure variable as a moderating variable. before, murah (2017) and gamayuni (2015) examined asset structure and asset proportion to performance. besides, kim, yeo, and zhang (2017); kim, park, and lee (2018) showed that information disclosure affected firm utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 540 performance. latupono (2015); rahayu and sari (2018) also uncovered that biological assets’ disclosure also impacted firm performance. disclosure conducted by the firm would provide value-added to the firm in the form of increasing firm performance. it was because when the firm disclosed information to investors and the public, it would increase the firm's reputation so that their trust would increase and impact the increase of the firm's stock price (sissandhy & sudarno, 2014). one of the factors affecting disclosure is biological asset intensity. biological asset intensity describes how much a firm invests its money in biological assets (firda, 2017). biological asset intensity can provide cash estimation that will be received if the asset is sold. previous research carried out by firda (2017), and gonçalves and lopes (2014) showed positive results related to the effect of the biological asset intensity on biological assets disclosure. biological asset intensity is one of the factors used in testing information asymmetry (seng & su, 2010). a comparison between biological assets’ proportion and the firm’s total assets can affect biological assets’ disclosure. the higher the firm investing its money will have a positive relationship with the biological assets’ disclosure or just the opposite. because there are still few studies using these variables in testing their influence on the biological assets’ disclosure, the researchers raised these variables in this study. choosing the biological asset intensity variable is motivated by differences in policies and rules used as the basis of measurement. several previous studies still use ias 41, while in indonesia, rules have been set by the indonesian institute of accountants (iai), which are adapted to indonesia conditions, namely indonesian financial accounting standards guidelines 69. the researchers assume that there are different results from the influence of biological asset intensity on firm performance. this research is a replication of previous research conducted by ayu and suarjaya (2017); firda (2017); and gonçalves and lopes (2014), but has differences based on regulatory changes from ias to indonesian financial accounting standards guidelines. the differences are this study used the period of 2015-2017 because, in 2015, the indonesian financial accounting standards guidelines 69 was still an exposure draft (ed), and on 1 january 2018, indonesian financial accounting standards guidelines 69 has been approved and amended to indonesian financial accounting standards guidelines 16. previous studies only used the 2012-2015 period and still used ias 41. it is expected that this study contributes to the standard board to see the biological asset disclosure in indonesia considerably, develop, and implement indonesian financial accounting standards guidelines 69 in indonesia. moreover, this study’s result will enrich the literature review related to biological asset research. utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 541 literature review and hypotheses development agency theory agency theory explains the correlation between the capital owner (principal), namely investor and manager (agent). jensen and meckling (1976) describe agency theory as a contract between one or more persons (principal) who hires another person (agent) to conduct a service and give authority in making a decision. the principal and agent are bounded by contract that the principal acts as the facilities and capital’s provider, while the agent focuses on running the firm. it is consistent with information disclosures made by managers in reducing asymmetric information to investors so that a relationship is formed due to differences in interests between managers and investors in the process of disclosing the information. these differences in interests encourage the emergence of asymmetry information in the firm (alvionita & taqwa, 2015) so that disclosing the information is as an instrument to reduce information asymmetry between firm management and external parties. stakeholder theory freeman (1984) defines a stakeholder as “any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.” this theory states that all stakeholders have the right to get information about how organization activities affect them (firda, 2017). stakeholder theory basically describes which parties the firm is responsible for. this theory assumes the motivation of managers in disclosing information. the firm must maintain relationships with stakeholders who have power over the availability of firm resources used for firm operations. in order to maintain this relationship, the firm conducts reporting as an illustration of the firm's condition through financial statements (sejati & prastiwi, 2015). signaling theory signal theory is an action taken by firm management to give investors direction on how the management assesses its prospect (spence, 1973). triyani, mahmudi, and rosyid (2018) elaborate that a firm, which gives a signal in forms of information, can enhance the firm performance compared to other firms. the signal provides easiness for the investors to assess a firm. positive signals generated from the information disclosed in the firm's financial statements will be well captured by investors and improve firm profitability. this theory connects the firm’s biological assets affecting its value because disclosing the information is a means of reducing asymmetric information between firm management and external parties. thus, the firm will carry out its role as a supervisor, and it will encourage managers to focus more on improving firm performance by increasing the relationship between the firm and stakeholders (devi, budiasih, & badera 2017). it will later give a positive signal to investors regarding the firm conditions’ prospects in the future. utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 542 biological assets indonesian financial accounting standards guidelines 69 defines a biological asset as an asset in the forms of animals or living plants. the agricultural activity includes biological transformation and harvesting assets to be sold or processed in forms agricultural products such as livestock, plantation, fishery, forestry, and others (natasari & wulandari, 2018). the biological change process is a natural phenomenon in agricultural objects either in the process of growth, decline, production, or procreation caused by changes in physical and material aspects of life and brings into new assets in the form of agricultural products or additional biological assets in similar types. when biological assets grow, there will be an increase in quality or quantity. for example, a cow will produce milk at a productive age, but it will decrease in quality and quantity when it is old. it can be categorized as a decrease in biological assets. on the other hand, procreation is the creation of additional biological assets and the production or output of biological assets in the form of milk, meat, fruits, and other things related to biological assets. plants in biological assets are divided into two parts: productive and non-productive plants. it is productive if (1) it is used in the production or supply of agricultural products. (2) it is expected to generate products for more than one period. (3) it has a scarce possibility to be sold as agricultural products (indonesian financial accounting standards guidelines 69). biological asset intensity and biological asset disclosure biological asset intensity describes the amount of money invested by the firm for the biological asset (firda, 2017). the result of research by firda (2017) showed that biological asset intensity affected biological asset disclosure in firms in indonesia. on the other hand, the result of research carried out by gonçalves and lopes (2014) revealed a positive correlation between biological asset intensity and biological asset disclosure. research on biological asset intensity with biological asset disclosure is usually explained using stakeholder theory, in which shareholders who have invested in the firm have privileges to know information related to the firm activities. therefore, it obliges the firm to disclose the biological asset. a high biological asset intensity shows the firm’s belief that it will gain profit from that asset. it encourages the firm to voluntarily disclose a biological asset to show a high asset proportion. therefore, the higher the biological asset intensity proportion, the higher the biological asset disclosure reported. based on the previous explanation, then the first hypothesis is as follows: h1: biological asset intensity positively affects biological asset disclosure. utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 543 biological asset intensity and firm performance firm performance is an investor's view of its success level in increasing its stock price (rahayu & sari, 2018). according to the indonesian financial accounting standards guidelines 69, biological assets are firm-owned resources in the form of living things and can provide benefits in the future to be used as added value for the firm, create innovation, and compete in competitive businesses (sawarjuwono & kadir, 2003). biological assets intensity within a firm is a positive signal for the firm. the higher the firm’s biological asset proportion will increase firm performance. a research conducted by murah (2017) examined the correlation between asset structure and firm performance in property firms listed in indonesia stock exchange during the period 2013-2015. the research’s results showed a positive correlation between asset structure and firm performance. besides, a study’s results by gamayuni (2015) revealed that asset proportion affected firm performance in indonesia. the study used manufacturing firms registered in idx during the period 2007-2009. based on this explanation, the second hypothesis is as follows: h2: biological asset intensity positively affects firm performance. biological asset disclosure and firm performance the research’s result carried out by kim et al. (2017) uncovered that information disclosure affected firm performance in china. the study used firms listed on the shanghai stock exchange and shenzhen stock exchange during the period 2008-2010. then, kim et al. (2018) examined the correlation between information disclosure with firm performance in korean firms during the period 2010-2014. the study’s results showed a positive relationship between information disclosure and firm performance. latupono (2015) illustrated that biological asset disclosure affected firm performance in indonesia. also, the study’s results carried out by rahayu and sari (2018) revealed that biological asset disclosure influenced firm performance in multinational firms in malaysia. a high information disclosure related to firm’s biological assets indicates that the firm is confident that it is a positive signal in increasing firm profits. it will attract external parties and strengthen the firm's image in improving financial performance. the higher the firm’s biological asset disclosure, then it is expected, the higher the financial performance produced. stakeholder theory states that decision making in a firm should consider expectations and demands, not only from shareholders but also from all relevant stakeholders (kim et al., 2018). on the other hand, the agency theory explains that a firm discloses information as an instrument to reduce information asymmetry between firm management and external parties so that the firm will carry out its role as a supervisor, and it will encourage the manager to focus more on improving firm performance. utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 544 a firm that allocates investment into firm assets indicates that it is continuously making efforts to increase its assets. hence, the firm with high biological asset proportions will conduct broader information disclosures to increase investors' trust regarding activities carried out by the firm. it has an impact on improving firm performance because the investors will buy firm shares based on their belief that the firm will grow by considering the activities carried out. the higher the firm discloses information based on its biological asset proportion, it will improve firm performance. based on the explanation above, the third hypothesis is as follows: h3: biological asset disclosure positively affects firm performance. biological asset intensity, firm performance, and biological asset disclosure the biological asset intensity describes the cash received expectation if the assets are sold (yurniwati, djunid, & amelia 2018). large firms with high biological assets will encourage firms to disclose more and more their biological assets. by disclosing more information, the firm is trying to imply that the firm has been applying the principles of proper corporate management (corporate governance) (gonçalves & lopes, 2014). signaling theory depicts how the information disclosed in the annual report as a positive signal affecting investors’ decisions (devi et al., 2017). therefore, the biological asset is one of the positive signals used to take investor attention. previous research conducted by gonçalves and lopes (2014) examined the factors influencing biological asset disclosure on 181 listed worldwide firms that have adopted international financial reporting standards (ifrs) until 2010 and obtained results that the intensity affects biological asset disclosure. duwu, daat, and andriati (2018) researched all agricultural firms in indonesia and showed a positive influence of biological asset intensity on the broad disclosure of biological assets. biological assets’ disclosure makes the firm has many positive signals to attract investors to invest in the firm. the more positive signals the firm has, the greater its chance to get capital from investors. the capital invested by the investor can be used to increase its capacity further and improve the firm's performance and operations. improving the firm’s quality and capacity will make the firm improve its performance. previous research conducted by latupono (2015) revealed that biological asset disclosure affected firm performance in indonesia. besides, kim et al. (2018) conducted research on korean firms during the period 2010–2014 and uncovered a positive relationship between information disclosure and firm performance. based on the explanation above, the fourth hypothesis is as follows: h4: biological asset disclosure mediates the relationship between biological asset intensity and firm performance. utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 545 the hypotheses in the study are summarized in the research model, as illustrated in figure 1. figure 1 research model figure 1 research model research method the research objects were all agricultural firms listed in indonesia stock exchange 2015 – 2017 period since, in that period, ifrs had begun to be implemented. criteria for purpose sampling were (1) 60 agricultural firms listed in the indonesia stock exchange (idx) 2015-2017 period, (2) agriculture firms that established an annual report, and/or financial statement. based on the sample selection results utilizing the purposive sampling technique, 39 data samples were obtained. the sample firms that fit the criteria can be seen in the table 1. table 1 summary of sample selection process no sample criteria total 1. agriculture firms listed in idx for three periods of 2015 2017 60 2. total sample 60 3. data outlier (21) 4. number of data sample processed 39 the regression equation of this study is as follows: .................................................................................... (1) ....................................................................................... (2) ................................................................... (3) note: bad = biological asset disclosure bai = biological asset intensity np = firm performance β = regression coefficient e = error h1 (+) biological asset intensity biological asset disclosure firm performance h2 (+) h3 (+) h4 utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 546 hypothesis 1 is accepted if the sig value is smaller than alpha (0,05) and the regression coefficient (β) is positive (on equation 1). hypothesis 2 is accepted if the sig value is smaller than alpha (0,05) and the regression coefficient (β) is positive (on equation 2). besides that, hypothesis 3 is accepted if the sig value is smaller than alpha (0,05) and the regression coefficient (β) is positive (on equation 3). in hypothesis 4, the biological asset disclosure mediates if equations 1 and 3 are positive, and the regression coefficient is positive as well. the statistical test instrument utilized spss process version 20. besides, this study also assessed the data quality using the classical assumption test. the independent variable in this research was biological asset intensity. biological asset intensity describes how much the firm's investment in its biological assets. according to firda (2017), the biological asset intensity was obtained by dividing total biological assets against total firm assets, as measured in the following way: the intervening variables in this study were biological assets disclosure. according to the indonesian financial accounting standards guidelines 69, biological assets are analyzed employing content analysis. firms that disclose biological assets are given a score of 1, and those that do not disclose are given a score of 0. alfiani and rahmawati (2019) used the wallace index formula to measure the extent of biological asset disclosure with the following formula: % the dependent variable in this study was firm performance. it was measured using return on assets (roa). roa is how efficient a firm manages its assets to generate profits in a certain period. triyani et al. (2018) measured roa as calculated below: result and discussion descriptive statistics test the descriptive statistics of variables used in this study is presented in the table 2. table 2 descriptive statistics variable n minimum maximum mean std. deviation biological asset intensity 39 0.034 0.572 0.29169 0.14670 biological asset disclosure 39 0.618 0.824 0.71408 0.04922 firm performance 39 0.068 0.694 0.34338 0.18864 utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 547 it can be seen in table 2 that the data used as the research samples were 39 samples data. regarding the biological asset intensity (bai) variable, the minimum value of 0.034 was pt bumi teknokultura unggul (btek), the maximum value of 0.572 was pt gozco plantation (gzco), and the (mean) was 0.292. it showed that, on average, the firms invested a relatively small number of biological assets in the firms. probably, it was due to the initial implementation of the indonesian financial accounting standards guidelines 69. the biological asset disclosure (bad) variable had the minimum value of 0.618 owned by pt bumi teknokultura unggul (btek), the maximum value of 0.824 by pt dharma satya nusantara (dsng), and the mean was 0.714. it revealed that many firms conducted information disclosure on biological assets according to the applicable rules. besides concerning firm performance (roa) variable, the minimum value of 0.068 was pt inti agri resources (iikp), the maximum value of 0.694 was shown by pt astra agro lestari (aali), and the mean was 0.3433. therefore, it could be concluded that the firm performance on agricultural firms was low, as shown in low mean value. regression results table 3 shows that hypothesis 1 (h1) was supported because the sig value (0.046) was smaller than alpha (0.05) and the regression coefficient was positive3 . it indicated that the biological asset intensity positively affected biological asset disclosure. moreover, the test shown in table 4 confirms that hypothesis 2 (h2) was not supported since the sig value (0.0000) was smaller than alpha (0.05). however, its effect was negative so that the biological asset intensity negatively influenced firm performance. table 3 regression test result variable b std. error t sig. f adj.r2 (constant) 0.6826 0.0169 40.4329 0.000 4.7137 0,1035 bai 0.108 0.052 2.067 0.046 *bai = biological asset intensity table 4 the result of direct effect of biological asset intensity on firm performance effect std error t sig. -0,8640 0,1631 -5,2984 0,0000 table 5 demonstrates that hypothesis 3 (h3) was supported by the sig value (0.000) smaller than alpha (0.05) and the regression coefficient was positive. hence, the biological asset disclosure positively impacted firm performance. 3 the data processed in this study is free from the problem of classical assumptions. the heteroscedasticity indexed the third regression equation so that the researcher conducted "heteroscedasticity-consistent ses" in process software to correct the standard error in the ols regression model. utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 548 table 5 regression test result variable b std. error t sig. f adj.r2 (constant) -1.0045 0.3364 -2.9861 0.0051 25,0800 0,5405 bai -0.8640 0.1631 -5.2984 0.0000 bad 2.2406 0.4596 4.8753 0.000 *bai = biological asset intensity bad = biological asset disclosure table 6 illustrates that hypothesis 4 (h4) was proven. the biological asset disclosure mediated (partially mediation) the correlation between the biological asset intensity and firm performance, as shown by bootllci 0.0272 and bootulci 0.5594 . both had positive values, meaning that they were significantly positive, as presented in table 7. table 6 the result of indirect effect of the biological asset intensity and firm performance effect boot std.error bootllci bootulci 0,2418 0,1304 0,0272 0,5591 the effect of biological asset intensity towards biological asset disclosure based on the data regression result, biological asset intensity positively affected biological asset disclosure. this result supported hypothesis 1. biological asset intensity can be based on the number of biological assets owned by a firm. the proxy of biological asset intensity compares the total biological asset and total assets owned by the firm. the result of this study showed that the biological asset intensity had a positive effect on the biological asset disclosure. the regression test result indicated that the higher the firm’s biological asset, the higher the biological assets disclosed. it is in accordance with stakeholder theory, which states that a firm’s disclosed information will increase stakeholder’s trust. a high biological asset intensity shows that the firm is very confident with the biological asset owned so that the tendency to reveal the biological asset is high. biological asset disclosure is a form of manager’s responsibility to the stakeholders to fulfill essential information, which eventually will increase the stakeholder’s trust in the firm. the higher the firm’s biological asset intensity, the more information given by the firm, the more vulnerable it is because it wants to convince investors about its large asset proportion (firda, 2017). this study’s result is in accordance with previous researches conducted by firda (2017) and gonçalves and lopes (2014), which proved that biological asset intensity positively affected biological asset disclosure. 4 the researcher used bias-correlation bootstrap choice for 1.000 resample utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 549 the effect of biological asset intensity towards firm performance based on the data regression table, the sig value result for the effect of biological asset intensity towards biological asset disclosure was 0.046, but it had a negative direction of influence, seen from the coefficient value β -0.8640. this value showed that the biological asset intensity had a negative effect on firm performance, and hypothesis 2 was not supported. biological asset intensity is an issue that draws the investor’s attention because a firm with a great asset will tend to survive in the future. however, this study’s result revealed that the biological asset intensity had a negative effect on firm performance. it contradicts the research by murah (2017), which stated that the greater asset owned by the firm would increase the firm performance. this result is also different from a study by gamayuni (2015), which elaborated that the asset proportion had a positive effect on firm performance. besides, it is inconsistent with the signal theory, stating that the firm that provides information related to its asset will give investors a positive signal related to its performance. a firm with great assets will provide easiness in terms of liability assurance so that the investors will not be anxious if the bank goes to bankruptcy one day. nevertheless, the study’s result is consistent with research conducted by triyani et al. (2018), which found that the firm asset proportion had a negative effect on its performance. the more the firm enriched its biological assets, it tended to decrease the firm's performance. it might be affected by some factors. agricultural firms have main assets in the form of livestock and plants whose benefits cannot be gained directly but through a relatively long process. therefore, investors tend to be less interested in agricultural sectors since their profit cannot be felt directly. when a firm improves its asset, it can increase the budget needs in running the operational activities so that the firm tends to retain its profit to fulfill the asset needs than the investors’ welfare. the effect of biological asset disclosure towards firm performance based on table 6, the sig value showed that the biological asset disclosure had a positive effect on firm performance, seen from the sig value (0.000) smaller than alpha (0.05) and the regression coefficient was positive. therefore, this result supported hypothesis 3. a firm that allocates investment into firm assets indicates that it is continuously making efforts to increase its assets. hence, the firm with high biological assets proportions will conduct broader information disclosures to increase investors' trust regarding activities carried out. it has an impact on improving the firm performance because the investors will buy firm shares based on their belief that the firm will grow by considering the activities done. the higher the firm discloses information based on its biological asset proportion, it will improve firm performance. the study’s result is consistent with research conducted by latupono (2015), showing that biological asset disclosure affected firm performance in indonesia. besides, a study’s results conducted by rahayu and sari (2018) revealed that biological asset utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 550 disclosure influenced firm performance in multinational firms in malaysia. a high information disclosure related to biological assets conducted by the firm indicates that the firm is confident that it is a positive signal in increasing the firm's profits. biological asset disclosure mediates the correlation between biological asset intensity and firm performance as shown by bootllci 0.0272 and bootulci 0.5595 , hypothesis 4 (h4) was supported. the biological asset disclosure mediated (partial mediation) the correlation between biological asset intensity and performance. in this case, the signal theory explains that to improve its performance, a firm sends a positive signal to investors through its activities report to reduce asymmetric information. giving information reports also improves firm performance since firm disclosure has increased the relation between firm and stakeholders, thereby the firm performance increases as well. it is in accordance with the stakeholder theory. this study is in line with researches conducted by latupono (2015). besides, this study’s result correlates with the research conducted by ayu and suarjaya (2017), which stated that information disclosure had a role in intervening in the effect of biological asset intensity advancement towards firm performance. the higher the firm invests in biological assets, the higher the firm performance, according to the stakeholder’s point of view. information reports containing the improvement of proportional asset value and the sizeable biological asset will affect its financial report quality. the report will be used by the investors as the consideration to have an investment decision. those two reports can describe a good business prospect in the future so that it can provide a positive signal for the investors, and eventually, it affects the increased stock price and firm performance. conclusion based on the study results, it could be concluded as follows: first, the biological asset intensity positively affected biological asset disclosure. second, the biological asset intensity had a negative effect on firm performance. it indicated that the greater the biological asset, the firm performance would decrease. third, biological asset disclosure positively influenced firm performance. fourth, the biological asset disclosure could intervene in the correlation between biological asset intensity and firm performance. this study contributes to the academic field as reference material for research on the topic of biological asset disclosure in the future. in the practice field, this study serves as a material consideration for managers and corporate stakeholders in making corporate decisions to improve firm performance. on the other hand, this study also helps the standard board see the biological asset disclosure in indonesia considerably and develop the indonesian financial accounting standards guidelines 69. 5 the researcher used bias-correlation bootstrap choice for 1.000 resample utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 551 this study’s limitation is that the performance measurement only employed one proxy and did not add assessments using other performance proxies. the future research can develop the model employing a moderated mediation since literature reviews related to this topic is still limited. this research was only able to explain 0.9% and 24.8%, so it has not been able to explain the factors opposing biological asset disclosure and firm value. this study used the indonesian financial accounting standards guidelines 69, which is relatively new for firms that effectively implement these regulations. further research can add other factors predicted to influence biological asset disclosure or be a consequence and benefit for firms that disclose their biological assets widely. besides, to determine the effect of applying the indonesian financial accounting standards guidelines 65 more efficiently, further research can also utilize the latest timeconsuming application of the indonesian financial accounting standards guidelines 69 in the future. acknowledgment we thank the attendees of the international conference on accounting & business management (icabm) 2019 in bandung for their helpful comments. references alfiani, l. k., & rahmawati, e. (2019). pengaruh biological asset intensity, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, konsentrasi kepemilikan manajerial, dan jenis kap terhadap pengungkpan aset biologis (pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2017). reviu akuntansi dan bisnis indonesia, 3(2), 163–178. https://doi.org/10.18196/rab.030243 alvionita, i., & taqwa, s. (2015). pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. seminar nasional ekonomi manajemen dan akuntansi (snema) fakultas ekonomi universitas negeri padang. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewjspb3d2mtrahuvvh0khvcuamuqfjaaegqibrab& url=http%3a%2f%2ffe.unp.ac.id%2fsites%2fdefault%2ffiles%2funggahan%2f25 .%2520intan%2520alvionita%252c%2520salma%2520taqwa%2520%2528hal%252 0590-601%2529_0.pdf&usg=aovvaw2cspn8q6g5ybhldyhhljat ayu, d. p., & suarjaya, a. a. g. (2017). pengaruh profitabilitas pada nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel intervening. e-journal manajemen unud, 6(2), 1112–1138. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/27825 bps. (2017). statistik pertanian 2017. retrieved from https://www.gov.uk/guidance/bps2017 cahyani, r. c., & aprilina, v. (2014). evaluasi penerapan sak etap dalam pelaporan aset biologis pada peternakan unggul farm bogor. jurnal riset akuntansi dan keuangan, 5(1), 14–37. https://doi.org/10.33558/jrak.v5i1.307 https://doi.org/10.18196/rab.030243 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjspb3d2mtrahuvvh0khvcuamuqfjaaegqibrab&url=http%3a%2f%2ffe.unp.ac.id%2fsites%2fdefault%2ffiles%2funggahan%2f25.%2520intan%2520alvionita%252c%2520salma%2520taqwa%2520%2528hal%2520590-601%2529_0.pdf&usg=aovvaw2cspn8q6g5ybhldyhhljat https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjspb3d2mtrahuvvh0khvcuamuqfjaaegqibrab&url=http%3a%2f%2ffe.unp.ac.id%2fsites%2fdefault%2ffiles%2funggahan%2f25.%2520intan%2520alvionita%252c%2520salma%2520taqwa%2520%2528hal%2520590-601%2529_0.pdf&usg=aovvaw2cspn8q6g5ybhldyhhljat https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjspb3d2mtrahuvvh0khvcuamuqfjaaegqibrab&url=http%3a%2f%2ffe.unp.ac.id%2fsites%2fdefault%2ffiles%2funggahan%2f25.%2520intan%2520alvionita%252c%2520salma%2520taqwa%2520%2528hal%2520590-601%2529_0.pdf&usg=aovvaw2cspn8q6g5ybhldyhhljat https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjspb3d2mtrahuvvh0khvcuamuqfjaaegqibrab&url=http%3a%2f%2ffe.unp.ac.id%2fsites%2fdefault%2ffiles%2funggahan%2f25.%2520intan%2520alvionita%252c%2520salma%2520taqwa%2520%2528hal%2520590-601%2529_0.pdf&usg=aovvaw2cspn8q6g5ybhldyhhljat https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjspb3d2mtrahuvvh0khvcuamuqfjaaegqibrab&url=http%3a%2f%2ffe.unp.ac.id%2fsites%2fdefault%2ffiles%2funggahan%2f25.%2520intan%2520alvionita%252c%2520salma%2520taqwa%2520%2528hal%2520590-601%2529_0.pdf&usg=aovvaw2cspn8q6g5ybhldyhhljat https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/27825 https://www.gov.uk/guidance/bps-2017 https://www.gov.uk/guidance/bps-2017 https://doi.org/10.33558/jrak.v5i1.307 utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 552 daly, a., & skaife, h. a. (2016). accounting for biological assets and the cost of debt. journal of international accounting research, 15(2), 49–51. https://doi.org/10.2308/jiar51415 devi, s., budiasih, i.g.n., & badera, i.d.n. (2017). pengaruh pengungkapan enterprise risk management dan pengungkapan intelectual capital terhadap nilai perusahaan (the effect of enterprise risk management disclosure and intellectual capital disclosure on firm value). jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 14(1), 20–45. http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2017.02 dimitrova, i., & velcheva, y. (2016). fixed biological assets specifics of their reporting and related problems. economic archive/narodnostopanski arhiv, 3(3), 17–33. retrieved from http://escweb.lib.cbs.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=b th&an=117636387&site=ehost-live&scope=site duwu, m. i., daat, s. c., & andriati, h. n. (2018). pengaruh biological asset intensity, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, jenis kap, dan profitabilitas terhadap biological asset disclosure. jurnal akuntansi & keuangan daerah, 13, 1–30. retrieved from http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/1288 farida, i. (2013). analisis perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan international accounting standard 41 pada pt. perkebunan nusantara vii (persero). jurnal akuntansi unesa, 2(1), 1–24. retrieved from http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/view/6500/3407 firda, a. (2017). pengaruh biological asset intensity , ukuran perusahaan , konsentrasi kepemilikan , dan jenis kap terhadap pengungkapan aset biologis (pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2015). simposium nasional akuntansi xx. retrieved from http://scholar.unand.ac.id/27207/ freeman, r.(1984). strategic management: a stakeholder approach. boston: pitman. gamayuni, r. r. (2015). the effect of intangible asset, financial performance and financial policies on the firm value. international journal of economics and financial issues, 4(01), 202–212. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewig6fxr2strahuuyzgghyc0dwkqfjaaegqiarab&ur l=http%3a%2f%2fwww.ijstr.org%2ffinal-print%2fjan2015%2fthe-effect-ofintangible-asset-financial-performance-and-financial-policies-on-the-firmvalue.pdf&usg=aovvaw2xyl1mt1amfovf3rxkvw7k gonçalves, r., & lopes, p. (2014). firm-specific determinants of agricultural financial reporting. procedia social and behavioral sciences, 110, 470–481. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.891 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm : managerial behavior, agency costs and ownership structure theory of the firm : managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3, 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x kim, d. s., yeo, e., & zhang, y.-a. (2017). corporate governance and firm value: the impact of corporate social responsibility. the korean journal of policy studies, 32(2), 23– 61. retrieved from https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci?locale=en kim, w. s., park, k., & lee, s. h. (2018). corporate social responsibility, ownership structure, and firm value: evidence from korea. sustainability (switzerland), 10(7), 1-20. https://doi.org/10.3390/su10072497 korompis, c. w. m. (2016). analisis perlakuan akuntansi agrikultur pada petani kelapa pada desa di daerah likupang selatan : dampak rencana penerapan ed indonesian https://doi.org/10.2308/jiar-51415 https://doi.org/10.2308/jiar-51415 http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2017.02 http://esc-web.lib.cbs.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=117636387&site=ehost-live&scope=site http://esc-web.lib.cbs.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=117636387&site=ehost-live&scope=site http://esc-web.lib.cbs.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=117636387&site=ehost-live&scope=site http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/1288 http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6500/3407 http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6500/3407 http://scholar.unand.ac.id/27207/ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewig6fxr2strahuuyzgghyc0dwkqfjaaegqiarab&url=http%3a%2f%2fwww.ijstr.org%2ffinal-print%2fjan2015%2fthe-effect-of-intangible-asset-financial-performance-and-financial-policies-on-the-firm-value.pdf&usg=aovvaw2xyl1mt1amfovf3rxkvw7k https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewig6fxr2strahuuyzgghyc0dwkqfjaaegqiarab&url=http%3a%2f%2fwww.ijstr.org%2ffinal-print%2fjan2015%2fthe-effect-of-intangible-asset-financial-performance-and-financial-policies-on-the-firm-value.pdf&usg=aovvaw2xyl1mt1amfovf3rxkvw7k https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewig6fxr2strahuuyzgghyc0dwkqfjaaegqiarab&url=http%3a%2f%2fwww.ijstr.org%2ffinal-print%2fjan2015%2fthe-effect-of-intangible-asset-financial-performance-and-financial-policies-on-the-firm-value.pdf&usg=aovvaw2xyl1mt1amfovf3rxkvw7k https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewig6fxr2strahuuyzgghyc0dwkqfjaaegqiarab&url=http%3a%2f%2fwww.ijstr.org%2ffinal-print%2fjan2015%2fthe-effect-of-intangible-asset-financial-performance-and-financial-policies-on-the-firm-value.pdf&usg=aovvaw2xyl1mt1amfovf3rxkvw7k https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewig6fxr2strahuuyzgghyc0dwkqfjaaegqiarab&url=http%3a%2f%2fwww.ijstr.org%2ffinal-print%2fjan2015%2fthe-effect-of-intangible-asset-financial-performance-and-financial-policies-on-the-firm-value.pdf&usg=aovvaw2xyl1mt1amfovf3rxkvw7k https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.891 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci?locale=en https://doi.org/10.3390/su10072497 utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 553 financial accounting standards guidelines no.69 tentang agrikultur. jurnal riset akuntansi going concern, 11(2), 23-33. https://doi.org/10.32400/gc.11.2.13058.2016 kurniawan, r., mulawarman, a. d., & kamayanti, a. (2015). biological assets valuation reconstruction: a critical study of ias 41 on agricultural accounting in indonesian farmers. procedia social and behavioral sciences, 164(august), 68–75. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.052 latupono, s. s. (2015). pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan: good corporate governance variabel moderating. jurnal ilmu dan riset akuntansi, 4(8), 1–15. murah. (2017). analisis pengaruh struktur aset dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan. journal ilmiah rinjani, 5, 143-155. https://doi.org/10.12345/jir.v5i2.12 natasari, d., & wulandari, r. (2018). akuntansi aset biologis : perlukah adopsi international public sector accounting standard ( ipsas ) 27 dalam standar akuntansi pemerintahan ( sap )? jurnal gama societa, 1(1), 71–79. https://doi.org/10.22146/jgs.34051 owusu-ansah, s. (1998). the impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed firms in zimbabwe. the international journal of accounting, 33(5), 605–631. https://doi.org/10.1016/s0020-7063(98)90015-2 rahayu, m., & sari, b. (2018). faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. ikhrait humaniora, 2(74), 69–76. retrieved from https://journals.upiyai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/73 sawarjuwono, t., & kadir, a. p. (2003). intellectual capital : perlakuan, pengukuran dan pelaporan. jurnal akuntansi dan keuangan, 5(1), 35–57. https://doi.org/10.9744/jak.5.1.pp.%2035-57 sejati, b. p., & prastiwi, a. (2015). pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja dan nilai perusahaan. diponegoro journal of accounting, 0(1), 195–206. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/15848 selahudin, n. f., firdaus, f. n. m., sukri, n. s. a. m., gunasegran, s. n., & rahim, s. f. a. (2018). biological assets : the determinants of disclosure. global business and management research: an international journal, 10(3), 170–179. http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.114 seng, d., & su, j. (2010). managerial incentives behind fixed asset revaluations : evidence from new zealand firms. department of accountancy and business law, 3(3), 1–33. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewiw6vbs3ctrahunsx0khdi1aayqfjabegqiahab&url =https%3a%2f%2fourarchive.otago.ac.nz%2fbitstream%2fhandle%2f10523%2f1 606%2fseng_fixed_asset_revaluations___submit_to_illinoi.pdf&usg=aovvaw0r0rvc3wtsxel3ekdla1yv setiawan, s. r. d. (2017). terus turun, pangsa pertanian terhadap perekonomian nasional. kompas. retrieved from https://money.kompas.com/read/2017/03/30/190607926/terus.turun.pangsa.pertan ian.terhadap.perekonomian.nasional silva, r., nardi, p., & ribeiro, m. (2015). earnings management and valuation of biological assets. brazilian business review, 12(4), 1–26. https://doi.org/10.15728/bbr.2015.12.4.1 sissandhy, a. k., & sudarno. (2014). pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel intervening. diponegoro journal of accounting, 3(2), 1–7. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6084 https://doi.org/10.32400/gc.11.2.13058.2016 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.052 https://doi.org/10.12345/jir.v5i2.12 https://doi.org/10.22146/jgs.34051 https://doi.org/10.1016/s0020-7063(98)90015-2 https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/73 https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/73 https://doi.org/10.9744/jak.5.1.pp.%2035-57 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/15848 http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.114 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewiw6vbs3ctrahunsx0khdi1aayqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fourarchive.otago.ac.nz%2fbitstream%2fhandle%2f10523%2f1606%2fseng_fixed_asset_revaluations_-__submit_to_illinoi.pdf&usg=aovvaw0r0rvc3wtsxel3ekdla1yv https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewiw6vbs3ctrahunsx0khdi1aayqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fourarchive.otago.ac.nz%2fbitstream%2fhandle%2f10523%2f1606%2fseng_fixed_asset_revaluations_-__submit_to_illinoi.pdf&usg=aovvaw0r0rvc3wtsxel3ekdla1yv https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewiw6vbs3ctrahunsx0khdi1aayqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fourarchive.otago.ac.nz%2fbitstream%2fhandle%2f10523%2f1606%2fseng_fixed_asset_revaluations_-__submit_to_illinoi.pdf&usg=aovvaw0r0rvc3wtsxel3ekdla1yv https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewiw6vbs3ctrahunsx0khdi1aayqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fourarchive.otago.ac.nz%2fbitstream%2fhandle%2f10523%2f1606%2fseng_fixed_asset_revaluations_-__submit_to_illinoi.pdf&usg=aovvaw0r0rvc3wtsxel3ekdla1yv https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewiw6vbs3ctrahunsx0khdi1aayqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fourarchive.otago.ac.nz%2fbitstream%2fhandle%2f10523%2f1606%2fseng_fixed_asset_revaluations_-__submit_to_illinoi.pdf&usg=aovvaw0r0rvc3wtsxel3ekdla1yv https://money.kompas.com/read/2017/03/30/190607926/terus.turun.pangsa.pertanian.terhadap.perekonomian.nasional https://money.kompas.com/read/2017/03/30/190607926/terus.turun.pangsa.pertanian.terhadap.perekonomian.nasional https://doi.org/10.15728/bbr.2015.12.4.1 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6084 utami & prabaswara the role of biological assets disclosure and biological asset intensity … journal of accounting and investment, 2020 | 554 spence, m. (1973). job market signaling. quarterly journal of economics, 87(3), 355–374. retrieved from http://links.jstor.org/sici?sici=00335533%28197308%2987%3a3%3c355%3ajms%3e2.0.co%3b2-3 triyani, w., mahmudi, b., & rosyid, a. (2018). pengaruh pertumbuhan aset terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening (studi empiris perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2007-2016. tirtayasa ekonomika, 13(1), 107–129. http://dx.doi.org/10.35448/jte.v13i1.4213 wulandari, r., & wijayati, f. l. (2018). analisis perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan sektor agrikultur subsektor perkebunan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). riset akuntansi dan keuangan indonesia, 3(2), 139-157. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6619 yurniwati, y., djunid, a., & amelia, f. (2018). effect of biological asset intensity, firm size, ownership concentration, and type firm against biological assets. the indonesian journal of accounting research, 21(1), 121–146. https://doi.org/10.33312/ijar.338 http://links.jstor.org/sici?sici=0033-5533%28197308%2987%3a3%3c355%3ajms%3e2.0.co%3b2-3 http://links.jstor.org/sici?sici=0033-5533%28197308%2987%3a3%3c355%3ajms%3e2.0.co%3b2-3 http://dx.doi.org/10.35448/jte.v13i1.4213 https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6619 https://doi.org/10.33312/ijar.338 jurnal akuntansi dan investasi volume. 12 nomor. 2, halaman: 185-196, juli 2012 185 pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak afrizal tahar & wilie sandy e-mail: a_tahar@yahoo.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the efforts of increasing tax income has become a special intention for the government, one of the efforts is enhancing taxpayer’s compliance in fulfilling the tax duty. this research is aimed to know whether taxpayer’s perception of the service in tax service office, tax sanction and the knowledge about taxable income affect the taxpayer’s compliance. the research used primary data by distributing questionnaires to the personal taxpayers that registered in tax service office pratama bantul. data that collected then processed using multiple regressions with spss (statistical package for social science) program.the r esult of research showed that taxpayer’s perception of the service in tax service office impacted significantly to the taxpayer’s compliance. the knowledge about taxable income also impacted significantly to the taxpayer’s compliance. however, tax sanction does not impacted significantly to the taxpayer’s compliance. many taxpayers are still do not know and understand about tax sanction in taxation. this becomes a job for tax office to socialize tax sanction to society. keywords: taxpayer’s perception of the service in tax service office, tax sanction, knowledge about taxable income. pendahuluan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah sebagai pemangku pelaksana kebijakan diharapkan memanfaatkan segala sektor penerimaan dalam setiap langkah pembangunan nasional. peran dari warga negara sebagai aset pembangunan juga tidak kalah penting dalam proses pembangunan negara indonesia. melalui kewajibannya dalam membayar pajak, warga negara telah memberikan bantuan yang merupakan kontribusi penerimaan yang sangat besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak (ditjen pajak) terus melakukan upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, salah satunya dengan menerapkan modernisasi administrasi perpajakan. salah satu tujuan modernisasi administrasi perpajakan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan seluruh stakeholder ditjen pajak. oleh karena itu peningkatan pelayanan masyarakat menjadi salah satu titik penting dari keseluruhan afrizal tahar & wilie sandy, pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan.... 186 reformasi administrasi di ditjen pajak (darmin nasution, 2007). sanksi pajak bisa dijadikan sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. menurut mardiasmo (2008) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang sanksi-sanksi yang berlaku dalam perpajakan di indonesia, sehingga tidak sedikit wajib pajak yang beranggapan bahwa apabila tidak membayar pajak mereka tidak akan mendapat sanksi atau hukuman apapun. upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak ini sebenarnya telah dilakukan sejak lama, khususnya dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada publik, tepatnya pada tahun 1983 pemerintah telah melakukan reformasi besar dengan self assessment system. self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak itu sendiri untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (mardiasmo, 2008). berdasarkan pengertian self assessment system diatas jelas bahwa sistem ini memiliki sifat edukatif karena wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan besarnya pajak yang terutang. kondisi ini memungkinkan masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak membayar pajak karena mungkin disebabkan sistem dan perhitungan pajak yang terlalu sulit dipahami. kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (fajar, 2009). kriteria kepatuhan seorang wajib pajak diantaranya meliputi penyampaian spt tepat waktu, menghitung pajak yang terutang secara benar dan jujur serta kriteria lain yang ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan. menurut siti (2008), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan kpp dan pemahaman wajib pajak atas penghasilan kena pajak. fajar (2009) juga melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak. berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ini meneliti apakah persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di kpp pratama bantul. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis berdasarkan undang-undang no. 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan (budgetair) yakni sebagai penerimaan utama bagi negara dan fungsi pengatur (regulator) yakni sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. kebijakan pemerintah dalam dalam upaya memaksimalkan fungsi pajak sebagai jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 185-196, juli 2012 187 penerimaan salah satunya ialah reformasi administrasi perpajakan. yang menjadi salah satu titik penting dalam reformasi administrasi perpajakan ini ialah peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak baik di tingkat direktorat jenderal pajak (djp) maupun di kantor pelayanan pajak (kpp). pelayanan kpp merupakan salah bentuk dari pelayanan publik yakni segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public (kepmen pan no. 63 tahun 2003) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundanganundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi (mardiasmo, 2008). dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pendorong agar wajib pajak mau mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. penghasilan kena pajak adalah besarnya penghasilan setelah dikurangi biaya (yang diperkenankan dalam pajak) dan penghasilan tidak kena pajak yang menjadi dasar untuk pengenaan pajak penghasilan (pph). self assessment system yang dianut di indonesia menuntut kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak tentang perhitungan pajak termasuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (fajar, 2009). kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat sejauh mana wajib pajak mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak. kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana wajib pajak mencatat semua pengha-silan kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. hubungan antara persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp dengan kepatuhan wajib pajak. menurut siagian (1995), persepsi seseorang dipengaruhi oleh motif, penga-laman dan harapan atas suatu objek. dalam hal ini motif adalah alasan atau dorongan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, pengalaman merupakan peristiwa yang dialami wajib pajak dalam rangka membentuk pendapatnya sendiri tentang pelayanan kpp, dan harapan berkaitan dengan tentang apa yang disukai dan diharapkan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh kpp. hal ini berarti bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak karena dalam membayar pajak wajib pajak mengalami suatu proses persepsi saat melakukan pembayaran pajak di kpp. dalam membayar pajaknya wajib pajak tidak mendapat kontrapretasi secara langsung atas kewajibannya tersebut. oleh sebab itu, kpp harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyetorkan pajak. pelayanan yang maksimal akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. hal tersebut sesuai dengan penelitian siti (2008) yang membuk-tikan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. chaerul (2010) membuktikan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. restu (2010) juga membuktikan bahwa pelayanan kpp berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini tidak senada dengan penelitian afrizal tahar & wilie sandy, pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan.... 188 yang dilakukan bambang (2007) yang membuktikan bahwa pelayanan publik tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. indri (2010) juga membuktikan bahwa pelayanan kpp tidak berpengaruh terhadap pelaporan pajak. dari uraian tersebut, maka dapat diajukan suatu hipotesis yaitu : h1: persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp berpengaruh signifikan terhadap kepatuahan wajib pajak. hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. mardiasmo (2008) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan akan dipatuhi/dituruti, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan (john dkk., 2007). dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak karena untuk menghindari sanksi pajak. penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan dan penjara) akan mendorong kepatuhan wajib pajak (john dkk., 2007). sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh bambang (2007) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berhubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan penelitian fajar (2009) yang juga membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wp dalam membayar pajak. wajib pajak yang yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya akan mendapat-kan sanksi berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. penerapan sanksi secara efektif akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. dari uraian tersebut dapat diajukan suatu hipotesis yaitu : h2: sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hubungan antara pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak terhadap dengan kepatuhan wajib pajak. self assessment system yang dianut oleh sistem perpajakan indonesia saat ini menuntut keaktifan dan pengetahuan dari wajib pajak, karena dalam memenuhi kewajibannya wajib pajak melakukan perhitungan, pelaporan dan penyetoran sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayar. wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem ini akan memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak. namun ada anggapan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang atas perhitungan pajak, maka semakin besar dorongan yang menyebabkan seseorang itu melakukan upaya penekanan jumlah pajak terutangnya. menurut mardiasmo (2008), salah satu kendala dalam pemungutan pajak yang berasal dari masyarakat dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masya-rakat. artinya bahwa semakin pintar masyarakat maka ada kemungkinan masya-rakat untuk menghindari bahkan menggelap-kan pajaknya (tax evasion). jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 185-196, juli 2012 189 berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa pengetahuan wajib pajak akan menentukan patuh atau tidaknya seorang wajib pajak. penelitian yang dilakukan oleh siti (2008) membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. chaerul (2010) menemukan bukti bahwa pemahaman atas penghasilan kena pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. namun fajar (2009) tidak dapat membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan uraian tersebut maka diajukan suatu hipotesis yaitu : h3: pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. metode penelitian model penelitian hubungan antara persepsi wajib pajak atas pelayanan kantor pelayanan pajak (kpp), sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak dan kepatuhan wajib pajak digambarkan dalam suatu model penelitian sebagaimana yang disajikan pada gambar 1. gambar 1. model penelitian objek dan subjek penelitian dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kantor pelayanan pajak pratama bantul, sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak di kantor pelayanan pajak pratama bantul. pemilihan objek dilatarbelakangi alasan kemudahan pemerolehan data. jenis data penelitian ini merupakan metode riset dengan melakukan survey pada wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama bantul. data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan menyebarkan kuesioner dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa literatur-literatur, bacaanpersepsi wp atas pelayanan kpp kepatuhan wajib pajak pengetahuan wp atas penghasilan kena pajak sanksi perpajakan afrizal tahar & wilie sandy, pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan.... 190 bacaan dan keterangan dari pihak lain sebagai pelengkap yang relevan dengan masalah ini. metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wajib pajak orang pribadi terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama bantul. teknik pengambilan sampel adalah non probability sampling dengan teknik convenience sampling, yakni dengan memilih sampel yang datanya paling mudah diperoleh dan peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (indriantoro dan supomo, 1999). teknik pengumpulan sampel yakni dengan membagikan kuesioner kepada responden. kuesioner dalam penelitian ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian sebelumnya oleh siti (2008) dan bambang (2007). definisi operasional variabel penelitian variabel dependen dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan dalah kepatuhan wajib pajak. kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (fajar, 2009). instrumen ini menggunakan 5 pertanyaan dengan skala likert 5 poin. variabel independen 1) persepsi atas pelayanan kpp merupakan persepsi atas pelayanan kpp merupakan persepsi wajib pajak atas segala bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh instansi kpp dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kemu-dahan bagi wajib pajak pada saat melaporkan pajaknya. instrumen ini terdiri dari 7 item pertanyaan dengan skala likert 5 poin. 2) sanksi perpajakan merupakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (mardiasmo, 2008). instrumen sanksi perpajakan ini menggunakan 5 item pertanyaan dengan skala likert 5 poin. 3) pengetahuan atas penghasilan kena pajak merupakan pengetahuan atas penghasilan kena pajak merupakan pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang penghasilan, biaya dan perhitungan atas penghasilan kena pajak. instrumen ini memodifikasi 8 item pertanyaan dengan skala likert 5 poin. metode analisis data uji kualitas data penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner, oleh karena itu perlu terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas sebelum dilakukan uji hipotesis. selain uji kualitas data, dilakukan juga uji asumsi klasik berupa uji normalitas, heterokedastisitas dan multikolinearitas. analisis regresi berganda analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen. untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp, sanksi perpajakan, pengetahuan atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara matematis ditunjukkan dalam persamaan yang disajikan : jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 185-196, juli 2012 191 y = α + β1.x1 + β2.x2 + β3.x3 + ε dimana: y = kepatuhan wajib pajak α = konstanta x1 = persepsi atas pelayanan kpp x2 = sanksi perpajakan x3 = pengetahuan atas pengha silan kena pajak β1,2,3 = koefisien regresi bergan da ε = error term pengujian regresi berganda dilakukan dengan bantuan program spss 11.5 (statistical package for social science). besarnya koefisien regresi masing-masing variabel independen dapat diketahui dengan cara melihat output unstandardized coeffeicient untuk tiap-tiap variabel. semakin tinggi nilai β maka akan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. uji nilai t uji nilai t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. untuk memperoleh kesimpulan ditetapkan nilai α sebesar (0.05). kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan nilai p value pada uji t dengan α (0.05). apabila p value < α (0.05) dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. uji nilai f uji nilai f dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. untuk memperoleh kesimpulan ditetapkan nilai α sebesar (0.05). kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan nilai p value pada uji f dengan α (0.05). apabila p value < α (0.05) dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. analisis koefisien determinasi analisis ini bertujuan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel persepsi wp atas pelayanan kpp, sanksi perpajakan dan pengetahuan wp atas pkp terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan melihat besarnya koefisien determinasi (adjusted r square. semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen dengan variabel dependen (imam, 2006). hasil dan pembahasan berdasarkan data yang telah diolah berikut disajikan gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan dan lamanya menjadi wajib pajak seperti (lihat table 1). uji kualitas data uji validitas uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu kuesioner dalam melakukan fungsi ukurnya. dari hasil analisis pearson correlation, ditemukan bahwa total skor pada setiap item pertanyaan adalah <0.05 atau dapat diartikan bahwa keseluruhan item pertanyaan adalah valid. afrizal tahar & wilie sandy, pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan.... 192 tabel 1. karakteristik responden karakteristik jumlah prosentase jenis kelamin: laki-laki perempuan total 50 33 83 60.2% 39.8% 100% umur: < 25 tahun 26 30 tahun 31 35 tahun 36 40 tahun > 40 tahun total 25 25 13 6 14 83 30.1% 30.1% 15.7% 7.2% 16.9% 100% pendidikan: smu diploma sarjana lain-lain total 28 12 41 2 83 33.7% 14.5% 49.4% 2.4% 100% lama menjadi wp: 1 5 tahun 6 10 tahun 11 15 tahun >15 tahun total 67 6 2 8 83 80.7% 7.2% 2.4% 9.6% 100% sumber: data primer diolah pada februari 2011 uji reliabilitas pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu kuesioner dapat dipercaya. kuesioner dikatakan reliable (handal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut adalah konsisten dari waktu ke waktu. berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai cronbach alpha untuk setiap variabel melebihi nilai yang telah disyaratkan yaitu > 0.6 (nunnaly, 1960 dalam imam, 2006). sehingga dapat diartikan bahwa seluruh instrumen variabel adalah reliabel. uji asumsi klasik uji normalitas data uji normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonalnya. setelah melakukan analisis data, maka diperoleh hasil berupa grafik normal probability yang menunjukkan bahwa data menyebar mengikuti sumbu diagonalnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 185-196, juli 2012 193 y = 5.125 + 0.201 x1 + 0.027 x2 + 0.309 x3 + ε data dalam penelitian ini adalah data yang terdistribusi normal. uji heterokedastisitas model yang baik dalam suatu penelitian adalah model yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, yaitu variance dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap. dari grafik hasil pengujian terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola-pola tertentu dan titik-titik menyebar secara acak. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model ini. uji multikolineritas dari hasil analisis statistik diketahui bahwa nilai tolerance variabel persepsi wp atas pelayanan kpp sebesar 0.884, variabel sanksi perpajakan sebesar 0.935 dan variabel pengetahuan wp atas penghasilan kena pajak sebesar 0.843 (memiliki nilai lebih dari 10%). nilai vif variabel persepsi wp atas pelayanan kpp sebesar 1.131, variabel sanksi perpajakan sebesar 1.070 dan variabel pengetahuan wp atas penghasilan kena pajak sebesar 1.186 (kurang dari 10). berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa semua nilai tolerance adalah lebih dari 10% dan nilai vif pada ketiga variabel independen tersebut adalah kurang dari 10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. uji hipotesis berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang disajikan pada tabel 2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : tabel 4. hasil analisis regresi berganda model unstandardized standardized t sig. coefficients coefficients b std. error beta (constant) 5.125 2.008 2.552 0.013 persepsi atas kpp 0.201 0.048 0.377 4.239 0.000 sanksi perpajakan 0.027 0.064 0.036 0.417 0.678 pengetahuan atas pkp 0.309 0.064 0.440 4.830 0.000 f (31.347) adjusted r square .000 .427 dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp (x1) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (y) sebesar 20.1%. setiap kenaikan sanksi perpajakan (x2) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (y) sebesar 2.7%. begitu pula apabila pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak (x3) mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (y) sebesar 30.9%. uji nilai t dengan melihat hasil uji nilai t pada tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, variabel persepsi wajib pajak atas afrizal tahar & wilie sandy, pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan.... 194 pelayanan kpp yang memiliki p value sebesar 0.000 < 0.05. maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. kedua, variabel sanksi perpajakan yang memiliki p value sebesar 0.678 > 0.05. maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat diterima (ditolak). ketiga, variabel pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak yang memiliki p value sebesar 0.000 < 0.05. maka hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. uji nilai f berdasarkan hasil uji nilai f yang ditunjukkan pada tabel 4 diperoleh nilai p value sebesar 0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. analisis koefisien determinasi pada tabel 4 dapat disimak bahwa nilai koefisien adjusted r square adalah sebesar 0.427 atau 42.7 %. hal ini berarti bahwa 42.7 % variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ke tiga variabel independen yakni persepsi wp atas pelayanan kpp, sanksi perpajakan dan pengetahuan wp atas penghasilan kena pajak. sedangkan sisanya (100 % 42.7 % = 57.3 %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. pembahasan hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. apabila semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak maka hal itu akan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak. kesimpulan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh siti (2008). namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian bambang (2007), yang menyatakan bahwa pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penerapan sanksi pajak memang sangat dibutuhkan, setelah dilakukan wawancara dengan beberapa responden, mereka menyatakan bahwa tidak begitu memahami tentang sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. keberadaan sanksi pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh bambang (2007) dan fajar (2009). hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang perhitungan pajak maka akan mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. kesim-pulan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh siti (2008) dan chaerul (2010). jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 185-196, juli 2012 195 penutup penelitian ini menemukan bahwa: pertama, persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan demikian persepsi sebagai factor internal yang beraa pada individu wajib pajak menjadi penggiring apakah wajib pajak akan patuh pajak atau tidak. kedua, keberadaan sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. terakhir, pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. dari temuan ini maka implikasi yang dapat diberikan adalah direktorat jenderal pajak agar lebih intensif dalam memberikan penyuluhan dan sosialiasi pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan, perhitungan pajak dan sanksi-sanksi dalam perpajakan. kantor pelayanan pajak agar memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang patuh dan memberikan efisiensi waktu pemberian perijinan dalam bidang penelitian. penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya: pertama, penelitian hanya dilakukan di kantor pelayanan pajak pratama bantul sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian di wilayah yang lebih luas. kedua, penelitian hanya menguji 3 variabel independen yang hanya menghasilkan nilai koefisien adjusted r square sebesar 0.427 atau 42.7 %, sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik perlu ditambahkan variabel lain. ketiga, penelitian ini tidak bisa mengidentifikasi secara pasti apakah seluruh responden merupakan wajib pajak yang sebenarnya atau hanya mewakili dari wajib pajak. oleh karenanya, untuk penelitian selanjutnya agar dapat menerapkan teori lain, menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memperluas skop penelitian di seluruh kpp provinsi diy atau se-jawa sehingga diharapkan akan menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan. daftar pustaka asnita., dan bandi. 2007. akuntansi islam: persepsi akuntan dan calon akuntan, simposium nasional akuntansi x, unhas makassar. agusti, a. f., dan v. herawaty. 2009. pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kpp pratama, simposium nasional akuntansi xii, palembang. setiono, b. 2007. pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak, skripsi, fe, umy (tidak dipublikasikan). anwar. c. 2010. pengaruh persepsi wajib pajak badan atas pelayanan publik, pemahaman atas penghasilan kena pajak dan ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam memenuhi afrizal tahar & wilie sandy, pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan.... 196 kewajiban pajak, skripsi, fe, umy (tidak dipublikasikan). nasution, d. 2007. buku panduan pelayanan, jakarta: direktorat jenderal pajak. suryanto, f. 2009. pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, skripsi, fe, umy (tidak dipublikasikan). ghozali, i. 2006. aplikasi analisis multivariate dengan spss, semarang: badan penerbit undip. agustiani, i. 2010. pengaruh kesadaran, kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap pelaporan wajib pajak, skripsi, fe, umy (tidak dipublikasikan). indriantoro., dan supomo. 1999. metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen, yogyakarta: badan penerbit fakultas ekonomi ugm. hutagaol, j., dkk. 2007. strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, akuntabilitas (jurnal ilmiah akuntansi), 6 (2). mardiasmo. 2008. perpajakan, yogyakarta: penerbit andi yogyakarta. khayati, s. n. 2008. persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp dan pemahaman atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, skripsi, fe, umy (tidak dipublikasikan). resmi, s. 2008. perpajakan: teori dan kasus, jakarta: salemba empat. republik indonesia, keputusan menteri keuangan nomor 542/kmk. 04/2000 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. republik indonesia, keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 63/kep/m.pan/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. republik indonesia, undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. republik indonesia, undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. nawangsasi, r. 2010. pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan publik, iklan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, skripsi, fe, umy (tidak dipublikasikan). prasetyaningsih, r. 2003. pelayanan prima, temanggung. www.pajak.go.id http://www.pajak.go.id/ pengumuman jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 97-112, januari 2006 issn: 1411-6227 97 the influence of audit committee to earnings management i putu sugiartha sanjaya email :iputusugiartha@gmail.com university of atma jaya yogyakarta abstract the role of the audit committee continues to be of importance to regulators. the new york stock exchange (nyse) and the national association of securities dealers (nasd) co-sponsored a blue ribbon committee (brc) to make recommendations for improving the effectiveness of the audit committee. in indonesia, the jakarta stock exchange (jsx) issued a regulation in 2001. the regulation emphasize all companies (which treaded publicly) must have audit committee. on the basis of the regulation, existing audit committee is expected to be able to restrict earnings management. according to millstein (1999), it is totally consistent that good corporate governance practice points to the audit committee as the focal point for improvement in financial statements. this study investigates whether audit committee formation can reduce earnings management. data is collected from jsx in 2001 and 2002 for manufacturing companies. using independent sample t-test, the result suggests that audit committee can reduce earnings management. key words: audit committee, earnings management, good corporate governance. abstrak peran komite audit terus menjadi penting untuk regulator. the new york stock exchange (nyse) dan national association of securities dealers (nasd) disponsori komite ribbon biru (brc) untuk membuat rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas komite audit. di indonesia, bursa efek jakarta (bej) mengeluarkan peraturan pada tahun 2001. peraturan tersebut menekankan semua perusahaan (yang publik) harus memiliki komite audit. atas dasar peraturan, komite audit yang ada diharapkan dapat membatasi manajemen laba. menurut millstein (1999), itu benar-benar konsisten yang baik praktik tata kelola perusahaan yang menunjuk ke komite audit sebagai titik fokus untuk perbaikan dalam laporan keuangan. studi ini meneliti apakah pembentukan komite audit dapat mengurangi manajemen i putu sugiartha sanjaya, the influence of audit committee.... 98 laba. data dikumpulkan dari bej pada tahun 2001 dan 2002 untuk perusahaan manufaktur. menggunakan sample t-test independent, hasilnya menunjukkan bahwa komite audit dapat mengurangi manajemen laba. kata kunci: komite audit, manajemen laba, tata kelola perusahaan yang baik. introduction one of the important issues in good corporate governance is whether audit committee can restrict earnings management. this issue has been widely discussed in the characteristic context functions of board of directors and audit committee. klein (2002) finds that there is a negative relation between board of directors and independence of audit committee and abnormal accruals. similarly, peasnell et al. (2000) suggest that boards (outside board members and audit committee) contribute towards the integrity of financial statement, as predicted by agency theory. chtourou et al. (2001) provides evidence that effective boards and audit committee constrain earnings management activities. xie et al. (2001) finds that board and audit committee activity and their members’ financial sophistication may be important factors in constraining the propensity of managers to engage in earnings management. according to baridwan (2002), audit committee has an important role in good corporate governance. according to millstein (1999) practice of good corporate governance points to the audit committee as the focal point for improvement quality of financial reporting. bapepam (2001) also emphasizes that audit committee helps the board of commissioner to control operation of the firm. on december 1999, nyse and nasdaq modified regulation about audit committee. the regulation requires audit committee should consist of independent directors, have at least three financially literate directors with knowledge in accounting and/or finance at least one member of audit committee. the regulation is based on advocates of the blue ribbon committee on improving the effectiveness of corporate audit committees. the committee recommends strengthening the role of audit committee in overseeing the process of the financial reporting. there are ten recommendations categorized to five groups as the independence of the audit committee members, financial literacy, audit committee structure, the independent issues of outside auditors, and quality of accounting principles. the recommendation had been researched by kalber (1992), kalbers and fogarty (1993), mcmullen and raghunandan (1996), collier and gregory (1998), abbott and parker (2000), carcello and neal (2000), beasley and salterio (2001), dezoort and salterio (2001), raghunandan et jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 97-112, januari 2006 99 al. (2001), klein (2002a), fleming (2002), landes (2002). the researchers find that audit committee should be independent, with accounting and finance knowledge, regularly meet with management, internal and external auditor to increase its effectiveness. in indonesia, jsx issued a regulation requiring all companies must have audit committee (bej, 2001). based on the regulation, existent of audit committee is expected to be able to prevent earnings management activities. according to healy and wahlen (1999), earnings management is motivated by several factors such as capital market, contract, and regulation. perry and williams (1994), teoh et al. (1998a), teoh et al. (1998b), rangan (1998), and erickson and wang (1998) find that earnings management is motivated by capital market. healy (1985), holthausen et al. (1995), gaver et al. (1995), and guidry et al. (1998) find that earnings management is done to contract and compensation motivation. jones (1991), cahan (1992), na’im and hartono (1996), key (1997), and navissi (1999) find that earnings management is done to antitrust and for regulation. in indonesia, saiful (2000), sutanto (2000), sulistyanto (2002), and santioso (2002) find that there is earnings management done by firms especially in jsx. based on empirical results, the objective of this study is to investigate whether audit committee can reduce earnings management. literature review and hypothesis formulation financial statement sfac no. 1 emphasizes that the general purpose of financial statement is to give information in decision making. sfac no. 2 deals with qualitative characteristics of accounting information. the qualitative is relevance (predictive value, feedback value, and timeliness) and reliability (verifiability and representational faithfulness) (see wolk et al. 2000). agency theory jensen and meckling (1976) define relationship between principle and agent in the company. the principle delegates some authority for agent to make decision in using company resources. if each party maximize their utilities, there is a reason that agent will not always act to principle interest. therefore, there is an agency conflict between principle and agent. audit committee on july 20, 2001, public companies are required to form audit committee to implement good corporate governance. the members of the audit committee are at least three persons from outside firm (independence). one among three persons is an independent board of i putu sugiartha sanjaya, the influence of audit committee.... 100 commissioner that also as the chairman of audit committee. at least one of the members has knowledge in accounting and/or finance. independence of audit committee kalbers and fogarty (1993) find the legitimate factors and independence of audit committee members in terms of organizational power, formal, written authority coupled with observable support from top management play the most important roles in audit committee power as it relates to effectiveness. mcmullen and raghunandan (1996) find that companies with financial reporting problems; only 67% had audit committees composed of outside directors. in contrast, the companies without financial statement problems, 86% had audit committees of solely outside directors. abbott and parker (2000) find that firms with audit committee that do not include employees and meet at least twice per year are more likely to use auditor specialists. carcello and neal (2000) have shown that more percentage of affiliated directors on audit committee, the lower the probability the auditor will issue going-concern report. beasley and salterio (2001) suggest that canadian firms voluntarily include more outside directors on audit committee than the mandated minimum have larger boards with more outsiders serving on those boards and are more likely to segregate the board chairperson position from the ceo/president positions. dezoort and salterio (2001) find that the more independent director in audit committee member, the greater their support independent auditor advocating a substance over form approaches. conversely, the more a senior member of management in audit committee more support management. klein (2002a) has shown that audit committee independence is associated with economic factors. he also finds those audit committee independence increases with board size and board independence and decrease with the firm’s growth opportunities and for firms that report consecutive losses. experience and knowledge in accounting and finance according to kalbers (1992), training of audit committee on auditing, accounting, and internal control issues can play an important role in helping audit committees meet their responsibilities. kalbers and fogarty (1993) find only one direct link between expert power and effectiveness. expert power is highly associated with financial reporting effectiveness. mcmullen and raghundandan (1996) show the companies with financial reporting problems; only 6% has an audit committee with at least one cpa. in contrast, the companies without problems, 25% has audit committees with at least one cpa. according to fleming (2002), audit committee responsibilities must include the tasks ensuring practices of financial reporting are true. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 97-112, januari 2006 101 meeting with management and internal auditor according to kalbers (1992), audit committees must communicate their intention to carry out their responsibilities to management and auditors. mcmullen and raghunandan (1996) find that audit committees of problem companies were less likely to have frequent meetings. only twenty three percent of audit committees of problem companies have regularly scheduled meetings three or more times a year. forty percent of audit committees of companies without financial reporting problems met at least three times annually. according to fleming (2002), audit committee members should spend considerable periods of time at the company when performing audit committee duties. meeting should not be limited to just three or four times a year depend on the size and risks associated with a company. audit committee members should be expected to spend 100 to 300 hours a year company performing audit committee oversight. definition of earnings management according to healy and wahlen (1999), earnings management occurs when manager uses a judgment on financial report and structuring transactions. the purpose of earnings management is to mislead stakeholder on performance of the firm or to influence contractual. scott (2000) explained that earnings management is the choice of accounting policies by manager to achieve some specific objective. motivation for earnings management according to scott (2000), earnings management is done to achieve bonus purposes, other contractual, political, taxation, changes of ceo, initial public offerings, and to communicate information to investors. earnings management for bonus purposes bonus plan hypothesis is ceteris paribus; managers of firms with bonus plans are more likely to choose accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period (watts and zimmerman, 1986). healy (1985) find that changes in accounting procedures by managers is related to adoption or modification of their bonus. guidry et al. (1999) find that business-unit managers manipulate earnings to maximize their short-term bonus plan. gaver et al. (1995) find that when earnings before discretionary accruals fall below the lower bound, managers select income-increasing discretionary accruals. holthausen et al. (1995) document that managers manipulate earnings downwards when their bonuses are at the maximum bound. i putu sugiartha sanjaya, the influence of audit committee.... 102 the other contractual motivations the objective of earnings management to credit contract is explained by debt/equity hypothesis in positive accounting theory. debt/equity hypothesis is ceteris paribus; the larger a firm’s debt/equity ratio, the more likely the firm’s manager is to select accounting procedures that shift reported earnings from future periods to current period (watts and zimmerman, 1986). sweeny (1994) finds that firms managers approaching default respond with income-increasing accounting changes and that the default costs imposed by lenders and the accounting flexibility available to managers are important determines by managers accounting responses. defond and jiambalvo (1994) find that in the year prior to covenant violation, abnormal accruals are positive significantly. political motivations jones (1991) finds that managers decrease earnings through earnings management during import relief investigations. cahan (1992) supports the political-cost hypothesis. the result of his study is consistent with the view that managers adjust earnings in response to monopoly-related antitrust investigations. na’im and hartono (1996) support the political cost hypothesis for manufacturing firms. key (1997) also supported political cost hypothesis. navissi (1999) provides evidence of income decreasing discretionary accruals by manufacturing firms for the years during which they could apply for price increases. taxation motivations in u.s.a., firms using lifo method for inventories having tax as a purpose have to use the method in financial reporting. the firms can use lifo method to decrease earnings. management also can use fifo method to increase earnings. dopuch and pincus (1988) find that there is relationship between economizing tax and choosing accounting method to valuing inventories. in indonesia, santioso (2002) finds that discretionary accrual is greater when there is a change in regulation. changes of ceo defond and park (1997) find that job safety is an incentive for management to conduct income smoothing either current or future job position. capital market hypothesis perry and williams (1994) provide evidence of discretionary accruals manipulation in the predicted direction in the year preceding the public announcement of management’s intention to bid for control of the company. burgstahler and dichev (1997) find that firms manage reported earnings to avoid earnings decreases and losses. teoh et al. (1998a) find that jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 97-112, januari 2006 103 issuers who adjust discretionary current accruals to report higher net income prior to the offering have lower abnormal stock returns and net income in the long run. teoh et al. (1998b) find that issuers report greater net income in prospectus than before ipo. rangan (1998) finds that the stock market temporarily overvalues issuing firms and is subsequently disappointed by predictable declines in earnings caused by earnings management. erickson and wang (1999) find that acquiring firms manage earnings upward in the periods before merger agreement. kiswara (1999) finds that there is earnings management caused by industrial classification. saiful (2002) finds earnings management occurs during the year around the initial public offerings (ipo). sulistyanto (2002) finds that the firms do earnings management opportunistic when they do the ipo. audit committee and earnings management peasnell et al. (2000) show that the likelihood of managers making income increasing accruals to avoid reporting both losses and earnings reduction is negatively related to proportion of outsiders on the board. chtourou et al. (2001) find that earnings management is significantly associated with some practices of the governance practice by audit committees and boards of directors. xie et al. (2001) support the blue ribbon panel recommendation indicating that a lower level of earnings management is associated with greater independent outside representation on the board. xie et al. also found that the presence of corporate executives and investment bankers on audit committee associate with a reducing practice of earnings management. klein (2002b) finds a negative association between abnormal accruals and the percent of outside directors on the audit committee. based on discussion from normative theory (sfac no. 1 and 2), agency theory, and the empirical results, this study presents alternative hypotheses as follows. h1: discretionary accruals between before and after formed audit committee are different. h2: discretionary accruals between and after formed audit committee that is eligible to jsx standard are different. h3: discretionary accruals between and after formed audit committee that is ineligible to jsx standard are different. research method population and sample selection this study uses the population of all firms listed in jsx that announce financial statement during 1999-2002. the sample selection uses purposive i putu sugiartha sanjaya, the influence of audit committee.... 104 sampling method. there are some criteria of the sample. first, firms announce audited financial statement during 1999-2002 with a december 31 accounting period. second, the firms report the formation of audit committee to jsx, and then jsx report the firms that their audit committee is eligible and ineligible to jsx standard. based on the criteria above 136 samples is collected from manufacturing companies during 1999-2002 in table 1. 2001 2002 total sample to measure total accrual, discretionary accrual, non discretionary accrual to manufacturing industry 136 136 270 from 136 firms, they formed audit committee 49 44 93 audit committee is eligible to jsx standard 44 41 85 audit committee is ineligible to jsx standard 5 3 8 data collection the data is obtained from the jakarta stock exchange (www.jsx.co.id), pojok galeri fakultas ekonomi universitas atma jaya yogyakarta, and indonesian capital market directory. model formulation this study uses jones’ model (1991). the model is as follows. tait/a it-1 = 1 (1/ait-1) + 2 (revit/ait-1) + 3 (ppeit/ait-1) + it (1) where tait is total discretionary accruals firm i period t (difference between net income before extraordinary, discontinued operation, and changing of accounting policy and cash flow from operation). a it-1 is total active firm i period t-1. revit is chancing revenue firm i period t (difference between current revenue and previous revenue). ppeit is fixed assets firm i period t-1. it is error term firm i period t. ndait = 1 (1/a it-1) + 2 (revt/a it-1) + 3 (ppet/a it-1) (2) dait = ta it/a it-1 – [1 (1/a it-1) + 2 (revt/a it-1) + 3 (ppet/a it-1)] (3) from formula above, nda is non-discretionary accrual. da is discretionary accruals. testing hypothesis to test hypothesis h1, h2, and h3, this study uses paired sample test and wilcoxon signed ranks test. http://www.jsx.co.id)/ jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 97-112, januari 2006 105 data analysis test difference of discretionary accruals the result of examining hypothesis one, two, and three is presented in table 2 compan y forming the audit committe e in 2001 column_ a compan y forming the audit committ ee in 2002 column _b compan y forming the audit committ ee in 2001acc ordingto the standard column _c compan y forming the audit committ ee in 2002 accordin g to the standard column _d company forming the audit committee in 2001 not according to the standard column_ e company forming the audit committee in 2002 not according to the standard column_f mean discreti onary accruals t-1 0.1345 0.1431 0.1339 0.1441 mean discreti onary accruals t 0.1243 0.1025 0.1214 0.1044 discreti onary accruals 1.018e02 4.059e02 1.248e02 3.971e02 1.75 (negative) 3.83 (positive) 3 (negative) 1.50 (positive) t-test 0.391 2.231 0.432 2.063 z-test -1.084 0 asymp. sig. (2tailed) 0.279 1 mean differentiation in table 2-column_a indicates that the firms forming audit committee has smaller discretionary accruals after forming an audit committee. after measuring mean from two groups, this study does a test to show whether the different of the mean is statistically significant. the result in table 2-column_b reports the difference of the mean is not significant statistically. it may be caused by companies that forms audit i putu sugiartha sanjaya, the influence of audit committee.... 106 committee at the end of 2001. therefore, audit committee has shorter working period. this study will conduct a mean test for firms forming audit committee in 2002, but have not yet formed the audit committee in 2001. there are 44 companies that forms audit committee in 2002. the result in table 2column_b shows that mean of discretionary accruals is different. this study will test compare means using paired samples test. the result in table 2column_b shows the difference of the mean discretionary accruals for the audit committee formed in 2002 is significant statistically at alpha 5%. the different results between audit committee formed in 2001 and 2002 possibly due to working period of audit committee in 2001 is shorter than 2002. lot of company formed the audit committee during november and december 2001. audit committee formed in 2002, working period is longer because many of companies form audit committee in the early until in the middle of 2002. based on the result, alternative hypothesis (h1) is partially supported and consistent with previous research as peasnell et al. (2000), chtourou et al. (2001), xie te al. (2001), and klein (2002b). there are 44 companies which have an audit committee that was eligible to jsx standard for companies forming audit committee in 2001. the result of the paired samples statistic test is shown in table 2-column_c, indicates mean difference after forming audit committee of the amount of discretionary accruals become smaller. this study conducts a two mean discretionary accruals test to know whether this difference is statistically significant. the result in table 2-column_c shows that is not significant statistically. this study compare mean of discretionary accruals of 41 companies, which was eligible to jsx standard in 2002. the result in table 2column_d shows a difference in mean between before and after the formation of the audit committee. this study will test the difference of two means (2001-2002) by paired samples test. the result in table 2-column_d indicates difference of mean between before and after the audit committee formation in 2002 that is significant statistically at alpha 5%. it shows performance of audit committee formed in 2002 is better than in 2001. the result partially supports the hypothesis h2. this study uses jsx announcement clarifying firm’s audit committee is ineligible to the jsx standard on february 18, 2002, august 8, 2002, and january 29, 2003. for the companies forming audit committee in 2001, there are five firms which audit committee is ineligible to jsx standard. for the examination of hypothesis h3, this study uses non-parametric wilcoxon signed ranks test to examine difference of mean between before and after formation audit committee. table 2-column_e presents discretionary accruals between before and after the formation of the audit committee for 2001 is 1.75 (negative ranks) and 3.83 (positive ranks). afterwards, this jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 97-112, januari 2006 107 study will test the difference of the two discretionary accruals above by wilcoxon signed ranks test. z table at alpha 5% is equal to 1,645. z test is equal to 1,084. the result in table 2-column_e indicates that discretionary accruals between before and after the formation of the audit committee is not different statistically. in 2002, there are three companies which audit committee is ineligible to jsx standard. table 2-column_f presents discretionary accruals between before and after formation of audit committee is 3 (negative ranks) and 1.50 (positive ranks). next, this study will test the different of two discretionary accruals above by wilcoxon signed ranks test. the result presents that z table at alpha 5% is equal to 1,645. z test is equal to 0. the result in table 2-column_f indicates those discretionary accruals between before and after the formation of the audit committee is not statistically different. therefore, hypothesis three (h3) is not supported. this result may be caused by membership of audit committee, which does not meet standard requirements. for example, two members of audit committee representing commissioner of company are internal party of the company. the members of the audit committee are less than three people. there are non-independent commissaries as a committee chief of the audit committee. conclusions and future research findings from this research conclude that decline of accrual discretionary in year 2001 is not statistically significant, while the decline of accrual discretionary is statistically significant when audit committee was formed in the year 2002. based on the result, this study concludes that there is an important role of the audit committee to oversee the board of directors in running its duty and oversee the compilation of the financial statement so this report submits more reliable information in companies. these results also show that there is a role in audit committee to reduce earnings management which is shown by a decline in accrual discretionary when there is audit committee. the same result also shown for eligible audit committee to jsx standard. audit committee formed in the year 2001 has worse performance than audit committee formed in the year 2002. for ineligible audit committee, it has bad performance both formed in 2001 and 2002. this research has some limitation. motivation of earnings management is randomly done. second, a period formation of audit committee is limited to year 2001 and 2002. future research can improve this research weakness. adding the period of time can do future research. also, future research can compare the performance of the audit committee between more regulated industry and less regulated industry. i putu sugiartha sanjaya, the influence of audit committee.... 108 references abbott, l. j. and susan p. 2000. auditor selection and audit committee characteristics. auditing: a journal of practice & theory, 19 (fall): 48-66. bapepam. 2001. press release perubahan peraturan bapepam. jakarta. baridwan, anis. 2002. tugas komite audit dalam good corporate governance. dalam the essence of good corporate governance: konsep dan implementasi perusahaan publik dan korporasi indonesia, hindarmojo hinuri (ed), jakarta: yayasan pendidikan pasar modal indoensia dan sinergy communication, 146-151. beasley, m. s. and steven e. s. 2001. the relationship between board characteristics and voluntary improvements in audit committee composition and experience. contemporary accounting research, 18 (winter): 539-570. bej. 2001. peraturan pencatatan efek nomor 1-a tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa. jakarta. burgstahler, david and ilia dichev. 1997. earnings management to avoid earnings decreases and losses. journal of accounting and economics, (24): 99-126. cahan, s. f. 1992. the effect of antitrust investigations on discretionary accruals: a refined test of the political-cost hypothesis. the accounting review, 67 (january): 77-95. carcello, j. v. and terry l. n. 2000. audit committee composition and auditor reporting. the accounting review, 75 (october): 453-467. chtourou, sanda marrakchi, jen bdard, and lucie courteau. 2001. corporate governance and earnings management. working paper. university laval, canada. collier, p. and a. gregory. 1998. audit committee activity and agency. journal of accounting and public policy, (winter): 311-332. defond, m. l. and james jiambalvo. 1994. debt covenant violation and manipulation of accruals. journal of accounting and economics, 17: 145-176. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 97-112, januari 2006 109 defond, m. l. and c. w. park. 1997. smoothing income in anticipation of future earnings. journal of accounting and economics, (23): 115139. dezoort, f. t. and steven e. s. 2001. the effects of corporate governance experience and financial-reporting and audit knowledge on audit committee members’ judgments. auditing: a journal of practice & theory, 20 (september): 31-47. dopuch, n. and morton pincus. 1988. evidence on the choice of inventory accounting methods: lifo versus fifo in financial statement analysis, ray ball and s. p. kothari (ed), new york: mcgraw-hill, inc., hal: 269-300. erickson, m. and shiing wu wang. 1999. earnings management by acquiring firms in stock for stock mergers. journal of accounting and economics, 27: 149-176. fleming, j. m. 2002. audit committees: roles, responsibilities, and performance. pennsylvania cpa journal, (summer): 29-32. gaver, j. j., kenneth m. g., and jeffrey r. a. 1995. additional evidence on bonus plans and income management. journal of accounting and economics, 19: 3-28. guidry, f., andrew j. l., and steve r. 1999. earnings based bonus plans and earnings management by business unit managers. journal of accounting and economics, 26: 113-142. healy, p. m. 1985. the effect of bonus on accounting decisions. journal of accounting and economics, 7: 85-107. healy, p. m. and james m. wahlen. 1999. a review of the earnings management literature and its implications for standard setting. accounting horizon, 13 (december): 365-383. holthausen, r. w., david f. l., and richard g. s. 1995. annual bonus schemes and the manipulation of earnings. journal of accounting and economics, 19: 29-74. jensen, m. c. and william h. m. 1976. theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. working paper. social science research network (ssrn). i putu sugiartha sanjaya, the influence of audit committee.... 110 jones, j. j. 1991. earnings management during import relief investigations. journal of accounting research, 29 (autumn): 193-228. kalbers, l. p. 1992. an examination of the relationship between audit committees and external auditor. the ohio cpa journal, (december): 19-27. kalbers, l. p. and timothy j. f. 1993. audit committee effectiveness: an empirical investigation of the contribution of power. auditing: a journal of practice & theory, 12 (spring): 24-47. key, k. g. 1997. political cost incentives for earnings management in the cable television industry. journal of accounting and economics, 23: 309-337. kiswara, endang. 1999. indikasi keberadaan unsur manajemen laba (earnings management) dalam laporan keuangan perusahaan publik. thesis s2. universitas gadjah mada, yogyakarta. klein, a. 2002a. economic determinants of audit committee independence. the accounting review, 77 (april): 435-452. klein, a. 2002b. audit committee, board of director characteristics, and earnings management. journal of accounting and economics. 32: 375-400. landes, c. e. 2002. guiding an audit committee in an era of changing relationships. catalyst, (november>december): 28-29. millstein, i. m. 1999. introduction to the report and recommendations of the blue ribbon committee on improving the effectiveness of corporate audit committees. the business lawyer, 54 (may): 10571066. mcmullen, d. a. and k. raghunandan. 1996. enhancing audit committee effectiveness. journal of accountancy, (august): 79-81. na'im, ainun and jogiyanto hartono. 1996. the effect of antitrust investigations on the management of earnings: a further empirical test of political cost hypothesis. kelola, 13: 126-142. navissi, f. 1999. earnings management under price regulation. contemporary accounting research, 16 (summer): 281-304. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 97-112, januari 2006 111 peasnell, k. v., p. f. pope, and s. young. 2000. board monitoring and earnings management: do outside directors influence abnormal accruals? working paper. lancaster university. perry, susan e. and thomas h. williams. 1994. earnings management pricing management buyout offers. journal of accounting and economics, 18: 157-179. raghunandan, k., william j. r., and dasaratha v. r. 2001. audit committee composition, “gray directors,” and interaction with internal auditing. accounting horizons, 15 (june): 105-118. rangan, srinivasan. 1998. earnings management and the performance of seasoned equity offerings. journal of financial economics, 50: 101122. saiful. 2002. analisis hubungan antara manajemen laba (earnings management) dengan kinerja operasi dan return saham di sekitar ipo. thesis s2. universitas gadjah mada, yogyakarta. santioso, linda. 2002. analisis terhadap manajemen laba sebagai respon perubahan undang-undang perpajakan tahun 1994 dan faktor-faktor yang mempengaruhi. thesis s2. universitas gadjah mada, yogyakarta. scott, william r. 2000. financial accounting theory, 2 nd ., scarborough, ontario: prentice hall canada, inc. sulistyanto, h. sri. 2002. analisis manajemen laba pada saat initial public offerings: indikasi sikap oportunistik manajemen. thesis s2. universitas gadjah mada, yogyakarta. sutanto, intan imam. 2000. indikasi manajemen laba menjelang ipo oleh perusahaan yang terdafatar di bej. thesis s2. universitas gadjah mada, yogyakarta. sweeney, a. p. 1994. debt covenant violations and managers' accoiunting responses. journal of accounting and economics, 17: 281-308. teoh, sie wong, ivo welch, and t. j. wong. 1998a. earnings management and the long-run market performance of initial public offerings. the journal of finance, 6 (december): 1935-1974. i putu sugiartha sanjaya, the influence of audit committee.... 112 teoh, sie wong, ivo welch, and t. j. wong. 1998b. earnings management and the underperformance of seasoned equity offerings. journal of financial economics, 50: 63-99. watts, ross l. and jerold l. zimmerman. 1986. positive accounting theory, englewood cliefs, new jersey: prentice-hall., inc. wolk, harry i., michael g. tearney, and james l. dood. 2001. accounting theory: a conceptual and institutional approach, 5 th ed., cincinnati, ohio: sout wester college publishing. xie, biao dan wallace n. davidson iii, and peter j. dadalt. 2001. earnings management and corporate governance: the role of board and the audit committee. working paper.southern illinois univerisity, carbodale, il. free cash flow dan nilai perusahaan: jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 issn: 1411-6227 151 free cash flow, agency theory dan signaling theory: konsep dan riset empiris syukriy abdullah e-mail : syukriyabdullah@gmail.com universitas syiah kuala abstract this paper discusses the literature on free cash flow (fcf), which is one source of corporate funding that can be distributed to investors after finance all investments with positive npv. fcf contain agency problems (jensen, 1986) giving rise to agency costs such as auditing fees. fcf can be distributed through dividends or stock repurchase, but sometimes management does not do so and instead uses for wealth management, such as for bonus and investment that can increase power and reduce the possibility of takeover. fcf can be used by management as a signal about the prospects of the company in the future due to policies such as specially designated dividend and stock repurchase has information content. in addition, some studies suggest that the management policy on fcf correlated with income and dividends smoothing. keywords: free cash flow, agency theory, signaling theory, specially designated dividend, dividend, stock repurchase. abstrak paper ini membahas literatur tentang free cash flow (fcf) yang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan yang dapat dibagikan kepada investor setelah mendanai semua investasi dengan npv positif. fcf mengandung agency problems (jensen, 1986) sehingga menimbulkan agency costs seperti auditing fees. fcf dapat didistribusikan melalui dividen atau stock repurchase, tetapi adakalanya manajemen tidak melakukannya dan justru menggunakan untuk kemakmuran manajemen, seperti untuk bonus dan investasi yang dapat meningkatkan power dan mengurangi kemungkinan takeover. fcf dapat dipakai oleh manajemen sebagai sinyal tentang prospek perusahaan pada masa yang akan datang karena kebijakan seperti specially designated dividend dan stock repurchase memiliki kandungan informasi. selain itu, syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 152 beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan manajemen atas fcf berkorelasi dengan laba dan perataan dividen. kata kunci: free cash flow, agency theory, signaling theory, specially designated dividend, dividend, stock repurchase. pendahuluan jensen (1986) memberikan kontribusi penting bagi literatur keuangan dan teori organisasi dengan mengajukan free cash flow hypotheses, yakni manajer ada kalanya tidak ingin mendistribusikan kas yang dimiliki perusahaan kepada pemegang saham. fcf adalah sumber dana internal perusahaan yang penggunaannya tergantung pada kebijakan manajer. penggunaan di sini adalah pembayaran dividen, pembelian kembali saham perusahaan (stock repurchase atau share repurchase), penginvestasian dalam aktiva tetap atau aktiva lainnya, akuisisi terhadap perusahaan lain, atau kebijakan lainnya yang secara teoritis tidak dapat menaikkan nilai perusahaan. dengan demikian, penggunaan fcf memiliki dua kemungkinan, yakni seiring atau bertentangan dengan keinginan prinsipal (pemegang saham dan kreditur). dalam kasus pertama tidak terjadi agency problems, sementara pada kasus kedua terjadi, karena manajer bertindak untuk kepentingan sendiri. fcf merupakan konsep penting dalam manajemen berdasarkan nilai (value based management), konsep yang akhir-akhir ini semakin berkembang dengan menggunakan pendekatan value creation untuk kemakmuran pemegang saham (shareholders). pergeseran filosofi telah menyebabkan ukuran akuntansi seperti laba per saham atau roa tidak lagi dipandang sebagai benchmark dari penciptaan nilai (value creation). semakin banyak investor yang menganggap investment accounting sebagai correct paradigm, yang dipandang kecil kaitannya dengan laporan akuntansi historis (martin & petty, 2000). hipotesis fcf yang dikemukakan jensen (1986) kemudian di respon oleh beberapa peneliti untuk melihat keterkaitan kebijakan atas fcf dengan revisi peramalan laba oleh analis (gombola & liu, 1999), keputusan untuk go public (lehn & poulsen, 1989), signal tentang kebijakan perusahaan (gelb, 2000a), specially designated dividend (brickley, 1983; gombola & liu, 1999; howe, he, & kao, 1992), share repurchase (dittmar, 2000; evans, evans, & gentry, 2000; medury, bowyer, srinivasan, 1992; stephens & weisbach, 1998), reaksi pasar (gelb, 2000b; gombola & liu, 1999; howe, he & kao, 1992; lang & litzenberger, 1989), nilai perusahaan dalam jangka panjang (vogt & vu, 2000), fee audit dan kepemilikan manajerial (agrawal & jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 153 jayaraman, 1994; gul & tsui, 1998, 2001), dan anomali dalam penginvestasiannya (hackel, livnat, & rai, 2000). hasil-hasil studi tersebut menunjukkan bahwa fcf mengandung masalah keagenan dan memiliki kandungan informasi sehingga penting dicermati oleh investor. jika kandungan informasi ini dianggap penting oleh investor, maka manajemen dapat menggunakan kebijakan tersebut sebagai isyarat tentang nilai perusahaan, yang dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap harga saham (gombola & liu, 1999; lease et al, 2000). tulisan ini menguraikan pengertian dan implikasi kebijakan atas free cash flow terhadap kemakmuran pemegang saham, manajemen dan kreditur dengan menggunakan pendekatan teori keagenan dan signaling theory. asumsi dasar dalam kedua teori tersebut tentang asimetri informasi menjadi dasar penjelasan mengapa manajer melakukan diskresionari tertentu. beberapa studi empiris yang dilakukan dalam akuntansi dan finance menjadi acuan untuk menunjukkan aspek akademik dari perkembangan praktik, teori dan riset yang berkembang selama ini serta implikasinya bagi penelitian di indonesia. pada bagian berikut dijelaskan pengertian, proksi dan masalah keagenan fcf dan proksi yang digunakan dalam riset fcf yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan biaya keagenan dari fcf, kaitan fcf dengan dividen, stock repurchase, dan signaling theory. pada bagian akhir diberikan simpulan dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya, terutama untuk riset empiris di indonesia. pengertian dan masalah keagenan dari fcf konsep fcf merupakan perluasan dari konsep biaya keagenan ke dalam manajemen struktur modal. jensen (1986) mendefinisikan fcf sebagai “… cash flow in excess of that required to fund all projects that have net present values when discounted at relevant cost of capital.” senada dengan jensen (1986), lease et al (2000:39) menyebut fcf sebagai selisih antara arus kas operasi dengan arus kas investasi. martin & petty (2000:56) menyatakan fcf sama dengan arus kas operasi dikurang tambahan investasi dalam modal kerja dan pengeluaran modal. dengan demikian, fcf merupakan arus kas perusahaan yang tidak dapat lagi diinvestasikan secara menguntungkan dalam perusahaan. jika dipaksakan perusahaan justru hanya akan mendapatkan net present value (npv) yang negatif, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. perusahaan dalam industri yang profitable, tetapi tidak lagi mempunyai potensi untuk ekspansi, cenderung memiliki fcf dalam jumlah besar (gul & tsui, 2001). syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 154 perhitungan untuk fcf dapat dilakukan berdasarkan laporan arus kas (penman, 2001). fcf adalah fokus utama dalam analisis discounted cash flow (dcf), likuiditas, dan perencanaan finansial dan merupakan kas bersih yang dihasilkan dari operasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar klaim atas hutang dan ekuitasnya. akan tetapi, dalam riset empiris, besaran nilai fcf tidak selalu ditentukan dengan cara ini (kallapur, 1994). perbedaan ini menimbulkan dugaan bahwa fcf masih memiliki pengertian yang ambigu, yakni adanya perbedaan pandangan dari para ahli dan peneliti tentang hakikat fcf yang sebenarnya. perhitungan fcf dapat dilakukan melalui angka-angka yang terdapat dalam cash flow statement, income statement dan balance sheet, yang secara matematis dapat ditulis: c – i = oi – δnoa; dengan c adalah arus kas operasi, i adalah arus kas investasi oi adalah laba operasi, δnoa adalah perubahan dalam aktiva operasi bersih, dan c-i adalah fcf (penman, 2001:219, 310). dengan demikian, esensinya fcf adalah dividen dari operasi, yakni kas dari laba operasi setelah menahan sebagian laba tersebut sebagai assets. jika investasi dalam noa lebih besar dari laba operasi, maka fcf bernilai negatif, dan itu berarti dibutuhkan penanaman kas ke dalam operasi melalui penjualan financial assets dan atau dilakukan pinjaman (financial obligations). menurut martin & petty (2000), pendefinisian dan pengukuran fcf harus didasarkan pada alasan perhitungan arus kas. meski hanya memiliki sedikit relevansi untuk tujuan penciptaan nilai bagi pemegang saham, format akuntansi tradisional yang disebut laporan arus kas dapat dipakai. dalam konteks penilaian perusahaan, fcf adalah arus kas yang dihasilkan melalui operasi perusahaan dan investasi dalam aktiva, yang sama dengan kas yang dibayarkan kepada atau diterima oleh investor. dengan demikian, fcf perusahaan sama dengan pembiayaan atau arus kas investor. berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa fcf merupakan proksi untuk biaya keagenan yang lebih baik daripada variabel lain seperti kepemilikan manajerial dan leverage. fcf menjadi masalah karena manajer sering menggunakannya untuk melakukan ekspansi perusahaan, meskipun tidak menguntungkan. hal ini dikarenakan manajer merasa bahwa kekuasaan dan kepuasan kerja meningkat dengan semakin besarnya perusahaan. dalam kondisi kompensasi manajer tidak terikat dengan profitabilitas perusahaan, akan sangat beralasan manajer melakukan investasi dalam operasi yang menghabiskan dana yang tidak dibutuhkan lagi untuk investasi, terutama untuk perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah atas saham perusahaan (jensen, 1986). selain itu, fcf (bersama-sama dengan peluang tumbuh perusahaan) mempengaruhi hubungan hutang dan biaya audit. untuk jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 155 mengatasi hal ini, monitoring merupakan langkah yang harus diambil, yang salah satunya adalah melalui pemeriksaan laporan keuangan (gul & tsui 2001). gul & tsui (1998, 2001) menyatakan bahwa fcf berhubungan dengan agency cost atau lebih jelas lagi berasosiasi positif dengan fee audit. auditor yang memeriksa laporan keuangan perusahaan dengan pertumbuhan rendah dan fcf tinggi akan menilai adanya risiko bawaan (inherent risk) yang tinggi sehingga memerlukan effort yang lebih besar dan fee yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan pertumbuhan rendah dan fcf rendah. akan tetapi, asosiasi ini diperkirakan lebih lemah untuk perusahaan dengan hutang yang besar karena debt monitoring akan menurunkan biaya keagenan dari fcf ini (jensen 1986). studi gul & tsui (2001), yang merupakan pengembangan dari gul & tsui (1998), menggunakan pooled cross-sectional data untuk 140 perusahaan australia yang memiliki tingkat pertumbuhan rendah dan diaudit oleh the big 6 untuk tahun 1992 dan 1993. hasil pengujian atas peran kepemilikan direktur menunjukkan bahwa fcf tidak hanya signifikan dan positif berasosiasi dengan fee audit, tetapi juga terdapat interaksi negatif signifikan antara fcf dengan kepemilikan saham direktur. hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan direktur merupakan faktor penting yang dapat mengurangi biaya keagenan fcf. namun, mereka menemukan bahwa hubungan negatif tersebut hanya ada pada perusahaan dengan jumlah hutang rendah, tidak untuk perusahaan dengan hutang dalam jumlah besar. mereka menyimpulkan bahwa kepemilikan saham direktur merupakan determinan penting dalam menguji hipotesis fcf dan debt monitoring dalam riset audit pricing. seperti halnya gul & tsui (2001), fenn & liang (2001) menemukan bahwa kepemilikan saham manajemen berasosiasi dengan payout yang lebih tinggi pada perusahaan dengan masalah keagenan yang besar, yakni perusahaan dengan kepemilikan manajemen dan kesempatan investasi yang rendah (berarti fcf yang dimiliki perusahaan tinggi). hasil studi mereka juga menunjukkan bahwa stock option manajemen berkorelasi dengan komposisi payout. selain itu, juga terbukti adanya hubungan negatif yang kuat antara dividen dengan stock option manajemen dan hubungan positif antara repurchase dengan stock option manajemen. dengan demikian, pertumbuhan dalam stock option kemungkinan dapat menjelaskan kenaikan dalam repurchase dan penurunan dalam dividen (terjadi trade-off di antara repurchase dan dividen). manajer perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan rendah dengan fcf tinggi cenderung melakukan aktifitas yang tidak meningkatkan nilai perusahaan (non-value-maximizing activities) seperti meningkatkan konsumsi syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 156 perquisite dan kompensasi yang dibebankan kepada pemegang saham. alasan mengapa perilaku manajer seperti itu adalah (1) keberadaan kas di perusahaan memberikan otonomi kekuasaan kepada manajer untuk penggunaan dana tersebut, yang akan hilang jika perusahaan memperoleh dana dari luar; (2) peningkatan besaran perusahaan menambah prestise perusahaan dan gaji manajer; dan (3) kecenderungan perusahaan untuk mereward manajer menengah melalui promosi daripada bonus menimbulkan bias terhadap pertumbuhan perusahaan (jensen, 1986). nilai perusahaan ditentukan oleh persepsi investor tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka panjang. pendekatan arus kas disukai oleh investor dalam menilai perusahaan, sehingga fokus manajer terhadap fcf dapat menaikkan harga saham perusahaan (martin & petty, 2000:56). penggunaan fcf untuk menaikkan payout kepada pemegang saham akan meningkatkan harga saham, sementara jika fcf digunakan untuk investasi yang tidak menguntungkan akan menurunkan nilai perusahaan (vogt & vu, 2000). pada perusahaan dengan peluang investasi rendah, kenaikan investasi berasosiasi negatif dengan respon harga saham dalam jangka pendek. nohel & tarhan (1998) menemukan bahwa kinerja operasi perusahaan setelah tender offer share repurchase semakin baik hanya untuk perusahaan dengan low-growth dan perbaikan ini lebih dikarenakan penggunaan aktiva daripada perbaikan dalam peluang investasi. nilai perusahaan adalah penjumlahan dari nilai tunai fcf dengan nilai aktiva non operasi, sementara shareholder value adalah nilai perusahaan dikurang klaim pada masa yang akan datang (future claims). dengan demikian, terdapat keterkaitan antara nilai perusahaan dengan fcf dan ini bermakna bahwa informasi cash flow memiliki kontribusi dalam membentuk nilai perusahaan yang selama ini lebih ditekankan pada informasi yang bersumber dari earnings. pendistribusian fcf: dividend atau stock repurchase? seperti dikemukakan sebelumnya, fcf merupakan kas yang tersedia (dan harus) untuk dibagikan kepada pemegang saham, misalnya dengan pembayaran dividen dan pembelian kembali saham (dittmar, 2000; jensen, 1986). brennan & thakor (1990) menyatakan bahwa dividen adalah cara yang paling disukai untuk pendistribusian dalam jumlah kecil, open market repurchase untuk pendistribusian dalam jumlah menengah, dan tender offer untuk pendistribusian kas dalam jumlah besar. jika tarif efektif pajak penghasilan perorangan tidak terlalu tinggi, pemegang saham dengan kepemilikan rendah lebih menyukai dividen, sedangkan pemegang saham jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 157 dengan kepemilikan besar (asumsi tidak ada tarif pajak yang rendah) akan lebih menyukai repurchase. terdapat beberapa persamaan dan perbedaan motif mengapa perusahaan membayar dividen atau membeli kembali saham beredarnya (lease et al, 2000:154-155). kemiripan (tetapi tidak identik) motif pembelian kembali saham perusahaan dengan pembagian dividen adalah (1) karena peluang investasi yang ada tidak atau kurang menguntungkan; (2) untuk menyampaikan superior inside information yang dimiliki manajemen ke pasar; (3) untuk menyampaikan ekspektasi manajemen tentang prospek masa depan perusahaan; (4) sebagai tindakan yang menguntungkan pemegang saham tapi sebagai kerugian bagi kreditur (bondholders atau debtholders); dan (5) menyebabkan perubahan dalam struktur modal perusahaan, meskipun magnitude-nya lebih besar dengan pembelian kembali daripada dengan pembayaran dividen. perbedaan motif antara pembelian kembali dengan pembayaran dividen adalah (1) adanya perbedaan tarif pajak, dimana pajak untuk gain yang diperoleh investor dari kebijakan pembelian kembali saham perusahaan lebih rendah dari tarif yang harus mereka tanggung dari dividen. dengan demikian, investor lebih menyukai share repurchase daripada dividen. (2) pendistribusian kas dalam kebijakan pembelian kembali hanya diperoleh oleh investor yang menjual sahamnya, sementara yang tidak menjual tidak memperoleh kas. konsekuensinya adalah terjadi perubahan dalam struktur kepemilikan perusahaan. isu pengendalian sebagai proksi mekanisme defensif untuk menghindari takeover dapat menjelaskan fenomena ini. pendistribusian fcf sebagai dividen kebijakan dividen dapat mempengaruhi komposisi aktiva, struktur modal, rencana investasi dan nilai perusahaan (lease et al, 2000:73). dua bentuk hubungan keagenan yang terpengaruh oleh kebijakan dividen adalah hubungan pemegang saham-kreditur dan hubungan manajer-pemegang saham. dalam konflik antara pemegang saham-kreditur, manajer dan pemegang saham diasumsikan berada di pihak yang sama karena pemegang saham memilih dan mengangkat dewan direksi yang bertugas meng-hire, mengangkat, mengkompensasi, dan memecat manajer, sehingga dianggap efisien untuk menyamakan tujuan manajer dengan tujuan pemegang saham. dengan demikian, semua keputusan manajer konsisten dengan keinginan pemegang saham. pemegang saham menginginkan dividen yang sebesar mungkin, sementara kreditur menginginkan “jaminan keamanan” atas pengembalian pinjaman (plus bunga) yang diberikannya, termasuk ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. sebagai suatu bentuk transfer syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 158 aktiva kepada pemegang saham, kreditur jelas tidak menyukai pembayaran dividen karena meningkatkan risiko atas klaimnya. jelaslah bahwa kebijakan dividen menempatkan kreditur pada posisi worseoff: mereka tidak menerima dividen, tetapi nilai klaim mereka jatuh lebih besar dari pembayaran dividen. sementara pemegang saham berada pada posisi better-off: mereka menerima dividen dan nilai klaim mereka jatuh lebih kecil dari dividen yang diterimanya. jadi, keuntungan yang diperoleh pemegang saham adalah kerugian atau beban bagi kreditur (lease et al, 2000:77). pembayaran dividen dengan fcf dapat digambarkan dengan persamaan berikut: net dividends = fcf + net financial income – change in net financial assets atau d = c – i + nfi – δnfa. artinya, dividen dibayar dengan fcf, bunga yang diperoleh dari financial assets dan penjualan financial assets atau pinjaman finansial (financial obligations). jika perusahaan adalah net debtor, maka net dividends = fcf + net financial expense – change in net financial obligations, atau d = c – i – nfe δnfo. ini bermakna bahwa dividen bersumber dari fcf setelah pembayaran biaya bunga, tetapi juga dengan melakukan pinjaman. implikasinya adalah bahwa dividen kemungkinan bukanlah indikator yang baik untuk menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan nilai perusahaan (setidaknya dalam jangka pendek), yakni perusahaan dapat melakukan pinjaman untuk membayar dividen (penman, 2001:220). perubahan atau kenaikan dividen yang bersumber dari fcf ternyata dapat menaikan nilai perusahaan (brickley, 1983; gombola & liu, 1999; vogt & vu, 2000). pendistribusian fcf dalam bentuk share repurchase survey yang dilakukan young (1969) dan wansley, lane & sarkar (1989) (dalam evans, evans, & gentry, 2000) menemukan 29 alasan perusahaan melakukan repurchase, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) suatu sinyal oleh manajemen tentang keyakinan masa depan mereka; (2) suatu sinyal kenaikan leverage perusahaan; (3) kelebihan kas; (4) membagikan saham kepada karyawan sebagai bonus atau retirement plans; (5) sebagai pengganti cash dividend; (6) bagian dari strategi defensif untuk menghindari takeover; dan (7) kekurangan peluang investasi. sementara menurut lease et al (2000:155) alasan-alasan share repurchase program adalah (1) untuk menyampaikan positive inside information ke pasar; (2) untuk mentransfer kemakmuran dari satu kelompok claim holders kepada kelompok claim holders lainnya; (3) untuk merubah struktur modal perusahaan; (4) untuk meminimalkan pajak; atau (5) untuk merubah struktur kepemilikan perusahaan – mungkin untuk alasan kontrol. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 159 stephens & weisbach (1998) menemukan adanya hubungan positif antara pembelian kembali saham dengan cash flow dan negatif dengan returns sebelumnya, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan pembelian kembali atas sahamnya di pasar ketika harga saham undervalued. dengan demikian, keputusan perusahaan membeli kembali sahamnya diantaranya dilatari oleh kelebihan kas, harga saham yang undervalue, dan leverage (bhagwell & shoven, 1989), yakni perusahaan membeli kembali sahamnya untuk menaikkan leverage ratio. pengujian empiris yang dilakukan oleh dittmar (2000) untuk melihat hubungan stock repurchase dengan distribusi kas, investasi, struktur modal, kontrol perusahaan, dan kebijakan kompensasi untuk periode 1977-1996 menemukan bahwa pembelian kembali dilakukan untuk mengambil keuntungan dari undervaluation dan dalam jangka panjang mendistribusikan modal lebih perusahaan. selain itu, perusahaan melakukan pembelian kembali pada periode tertentu untuk menjaga leverage ratio, menghindari takeover, dan mencegah efek penghapusan stock options. cudd, duggal, & sarkar (1996), menggunakan data primer yang diperoleh melalui survey, menyatakan bahwa repurchase dilakukan untuk alasan kontrol (seperti meningkatkan kepemilikan manajemen dan mencegah terjadinya takeover) dan berhubungan positif dengan perubahan dalam kemakmuran pemegang saham. repurchase berkaitan dengan ketersediaan arus kas bersih dan fcf positif merupakan faktor utama dalam keputusan repurchase (evans, evans, & gentry, 2000). evans, evans, & gentry (2000) menguji hubungan antara repurchase dengan perubahan dalam komponen arus kas dan kontribusi komponen-komponen fcf (yaitu net operating flow/nof, net investment flow/nif, dan net working capital flow/nwcf). mereka menemukan bahwa setelah repurchase, komponen arus kas modal kerja bersih dan nof menjadi lebih kecil, sementara nif tidak berubah. penggunaan dana dari luar perusahaan (external fund) juga berkurang. selama perioda sebelum pengumuman repurchase, perusahaan mempunyai rata-rata dan median fcf yang relatif (signifikan) lebih tinggi dibanding perioda setelah pengumuman. pembayaran dividen dan share repurchase adalah alternatif bagi manajer untuk mendistribusikan fcf kepada pemegang saham. jika manajer bersikap oportunis, maka fcf dimanfaatkan untuk kemakmuran manajer, yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. misalnya, manajer melakukan investasi dalam aktiva tetap, mengakusisi perusahaan lain yang tidak berhubungan dengan operasi perusahaan (diversifikasi produk) (mann & sicherman, 1991), dan melakukan manipulasi untuk menaikkan bonus dan kompensasi manajer (gul & tsui, 2001). mann & sicherman (1991) menguji reaksi harga saham terhadap pemanfatan fcf untuk mengakuisisi perusahaan syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 160 lain. hasil analisisnya menunjukkan bahwa pemegang saham bereaksi lebih positif terhadap pengumuman penerbitan saham baru jika perusahaan mengakuisisi aktiva atau perusahaan yang berkaitan dengan bisnis intinya daripada pengumuman penerbitan saham lainnya. free cash flow dan signaling theory signaling theory telah digunakan dalam banyak penelitian untuk menjelaskan reaksi pasar terhadap pengumuman perubahan kebijakan dividen (kao & wu, 1994; kumar & lee, 2001; rumbey & officer, 1992) dan share repurchase (cudd, duggal, & sarkar, 1996). sejak proposisi dividend irrelevance miller & modigliani (1961) yang mengakui adanya kemungkinan kandungan informasi dari dividen, beberapa studi kemudian mencoba menggali lebih jauh apakah dividen digunakan sebagai sinyal tentang nilai perusahaan (kao & wu, 1994; gombola & liu, 1999; gelb, 2000b; garret & priestley, 2000). pada tahun 1977, ross (dalam rumbey & officer, 1992) mengajukan sebuah bentuk teori sinyal tentang relevansi dividen, yakni investor menginterpretasikan sinyal-sinyal dari manajemen dan menyesuaikan nilai perusahaan secepatnya, baik untuk inisiasi maupun omisi dividen. signaling theory menyatakan bahwa kebijakan dividen mencerminkan ekspektasi manajer tentang arus kas masa depan perusahaan dan pasar akan bereaksi terhadap pengumuman pembayaran dividen. studi asquith & mullins (1983) menemukan adanya hubungan positif antara abnormal returns perusahaan yang mengumumkan inisiasi dividen kas dan negatif antara abnormal returns dalam omisi dividen. namun, rumbey & officer (1992) menyatakan bahwa tidak semua sinyal perusahaan ditangkap sepenuhnya oleh pasar. artinya, investor tetap memiliki ketidakpastian, yang disebabkan oleh kurangnya informasi di pasar atau adanya asimetri informasi yang tinggi, sehingga sering terjadi respon investor yang berlawanan dengan yang diprediksikan oleh teori (seperti diduga oleh ross). rumbey & officer (1992) mengakui bahwa pola respon investor terhadap pengumuman perubahan kebijakan dividen lebih kompleks dari sekedar sebuah dikotomi sederhana. howe, he, & kao (1992) menguji apakah pasar mengartikan sdd sebagai alat untuk mendistribusikan fcf kepada pemegang saham. jika hal ini terjadi, maka reaksi pasar atas pengumuman ini akan lebih besar untuk perusahaan dengan masalah keagenan yang lebih besar dalam fcf dimana masalah keagenan ini lebih besar pada perusahaan dengan peluang investasi jelek, sehingga nilai tobin’s q juga lebih rendah (<1). howe, he, & kao (1992) tidak menemukan adanya perbedaan reaksi pasar yang signifikan antara perusahaan dengan tobin’s q rendah dan tobin’s q tinggi yang mengumumkan sdd, yang berarti tidak mendukung hipotesis fcf. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 161 gombola & liu (1999) kemudian menguji lebih jauh dengan melihat signaling effect dari pengumuman sdd. mereka menguji perubahan ramalan laba ex ante analis, yang merupakan proksi dari ekspektasi pasar terhadap laba masa depan. hasil analisis mereka mendukung signaling hypotheses, yakni adanya revisi membaik yang signifikan dalam ramalan laba analis, yang berasosiasi dengan pengumuman sdd. ini konsisten dengan reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman sdd. mereka juga menemukan adanya hubungan positif signifikan antara revisi ramalan analis atas laba tahun berjalan dengan reaksi pasar terhadap pengumuman sdd. tetapi, temuan gombola & liu (1999) tidak mendukung hipotesis fcf atau wealth transfer hypotheseis, karena pendistribusian fcf kepada pemegang saham tidak meningkatkan laba perusahaan, tetapi meningkatkan kemakmuran pemegang saham. kao & wu (1994), yang mengembangkan model marsh-merton (1987) dan mengajukan generalized friction model untuk menguji efek informasi dari dividen dengan melihat dinamika penyesuaian dividen dan hipotesis information signaling, menemukan bahwa terdapat relasi positif yang kuat antara unexpected dividend dan perubahan unexpected earnings. perubahan dividen memberi sinyal perubahan dalam pandangan manajemen tentang prospek laba perusahaan di masa depan. mereka juga menemukan adanya hubungan negatif antara dividend signaling dengan risiko sistematis perusahaan, pembiayaan ekuitas eksternal, dan size, serta hubungan positif dengan investasi bersih dan tingkat perataan dividen. menurut kao & wu (1994), hipotesis kandungan informasi dan hipotesis partial-adjustment tidak bertentangan karena faktanya perilaku dividen perusahaan konsisten dengan keduanya. dengan menggunakan inter-temporal signaling framework (di mana penyesuaian dividen hanya memberi sinyal tentang variasi-variasi penting dalam laba permanen perusahaan), kumar & lee (2001) menemukan bahwa perataan dividen berhubungan dengan kandungan informasi dari dividen berasosiasi positif dengan faktor-faktor yang berpengaruh negatif terhadap demand investor atas saham perusahaan. faktor-faktor tersebut mencakup faktor risiko (seperti variansi laba, likuiditas rendah dan probabilitas kebangkrutan yang tinggi) dan return dari investasi modal. kallapur (1994) menguji teori fcf dengan mengaitkannya dengan dividend payout ratios dan earnings response coefficients (erc) untuk menunjukkan bahwa secara empiris fcf mempengaruhi asosiasi positif antara erc dan payout ratios. kallapur (1994) menggunakan model fama & miller (1972) yang menyatakan harga saham sebagai sebuah fungsi dari laba akuntansi, payout ratios, dan expected rate of return. dengan menggunakan syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 162 data dari sampel 112 perusahaan selama periode 1951-1986, ia menemukan bahwa returns untuk laba ditahan lebih rendah dari return yang diisyaratkan pasar, konsisten dengan teori fcf yang menyatakan manajer cenderung melakukan overinvest atas laba ditahan dengan mengambil projek yang memiliki npv negatif daripada membayar dividen kepada pemegang saham atau membeli kembali saham perusahaan. namun, kallapur (1994) mengingatkan bahwa hasil analisisnya yang menunjukkan jensen’s alpha, yang dihitung untuk periode sampel bernilai positif atau tidak konsisten dengan teori fcf, sehingga interpretasi atas hasil tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. ketidakkonsistenan ini akan terlihat jelas jika dua kondisi berikut terpenuhi: pertama, total npv untuk semua projek yang dibiayai dengan fcf, seperti halnya dengan modal eksternal, adalah negatif; dan kedua, pasar “mempelajari” npv tersebut selama periode sampel. studi kallapur (1994) memberi bukti bahwa pasar “memperhatikan” fcf yang didistribusikan dalam bentuk dividen dengan mempertimbangkannya sebagai faktor yang dapat mempengaruhi hubungan rasio payout dengan erc. vogt & vu (2000) menguji pengaruh level fcf terhadap kinerja pasar jangka panjang dan menemukan bahwa kenaikan dalam cash payout berhubungan positif dengan respon harga saham jangka pandek. hal ini konsisten dengan hipotesis jensen (1986) dan lang & litzenberger (1989) yang menyatakan bahwa respon positif harga saham terhadap kenaikan dividen perusahaan dengan ios rendah (diukur dengan toibin’s q). uyara (2001) menguji pengaruh fcf terhadap hubungan rasio pembayaran dividen dan pengeluaran modal dengan earnings response coefficients (erc). dengan menggunakan sample sebanyak 45 perusahaan yang mengumumkan dividen tiga tahun berturut-turut sampai tahun 1996 dari berbagai industri yang terdaftar di bursa efek jakarta, uyara (2001) menemukan adanya pengaruh fcf terhadap hubungan rasio pembayaran dividen-erc, di mana sebelum fcf dimasukkan sebagai variabel moderat, hubungan tersebut tidak signifikan, tetapi menjadi signifikan setelah variabel moderat fcf dimasukkan. artinya, erc meningkat seiring dengan meningkatnya rasio pembayaran dividen, terutama pada perusahaan dengan fcf besar. namun, uyara (2001) tidak menemukan adanya pengaruh fcf terhadap hubungan pengeluaran modal-erc. signaling hypothesis juga dapat menjelaskan motivasi dan konsekuensi dari share repurchase (cudd, duggal & sarkar, 1996; masulis, 1980; ofer & thakor, 1987). sinyal dalam repurchase dilakukan oleh perusahaan yang nilai sahamnya di bawah nilai intrinsik atau undervalued. temuan dalam studi tersebut menunjukkan adanya kenaikan abnormal returns sebagai respon terhadap pengumuman share repurchase. bartov (1991) menemukan return jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 163 atas pengumuman repurchase berkorelasi positif (negatif) dengan perubahan earnings (risk) yang dibawa oleh pengumuman tersebut. medury, bowyer, & srinivasan (1992) menemukan bahwa open-market repurchase dimotivasi oleh leverage adjustment hypothesis dan free cash flow hypothesis. sementara brennan & thakor (1990) menyatakan reaksi pasar terhadap pengumuman tender offer berkorelasi negatif dengan tingkat oversubscription. beberapa penelitian yang menguji apakah repurchase memiliki kandungan informasi dan pengumuman repurchase direaksi oleh pasar adalah asquith & mullins (1986), bhattacharya & dittmar (2001), comment & jarrell (1991), evans, evans, & gentry (2001), lee, mikkelson, & partch (1992), vermaelen (1981). sementara fried (2001) memberikan alasan logis mengapa omr dapat dicurigai tidak dimaksudkan oleh manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham, tetapi tidak lain sebagai perilaku oportunis manajer yang bertindak untuk kemakmurannya sendiri. bhattacharya & dittmar (2001) menguji dua mekanisme signaling yang dapat membedakan perusahaan bagus (good type) dengan perusahaan jelek (bad type), yakni costless signaling dan costly signaling. costless signaling adalah sinyal dalam pengumuman repurchase, tetapi sebenarnya perusahaan tidak melakukan repurchase, sementara costly signaling adalah sinyal dalam pengumuman repurchase dan perusahaan memang melaksanakan repurchase. dalam costless signaling perusahaan bagus dapat membedakan diri dengan perusahaan jelek dengan cara menarik perhatian dan pengamatan investor atau speculator (spekulan), sedangkan perusahaan jelek tak akan mau mengambil risiko untuk diteliti investor. sementara dalam costly signaling perusahaan bagus dapat membedakan diri dari perusahaan jelek dengan benar-benar merealisasi repurchase yang sudah diumumkan, sedangkan perusahaan jelek tidak akan melakukan hal yang sama karena terlalu mahal. dalam costless signaling costs yang terjadi merupakan beban spekulan, sementara dalam costly sigsnaling beban tersebut ditanggung oleh perusahaan. dengan demikian, perusahaan yang undervalued lebih menyukai costless signaling. namun, costless signaling hanya terjadi pda kondisi khusus karena kemampuan untuk menarik perhatian spekulan tergantung pada apakah cukup alasan bagi investor untuk meneliti perusahaan, yakni trading profit yang dapat mereka peroleh dari informasi non publik tentang perusahaan. jadi, costless signaling ada jika benefits untuk pengamatan tersebut tinggi. benefits akan tinggi jika terdapat firm-specific risk yang lebih besar tentang nilai perusahaan dan jika informasi publik tentang perusahaan di pasar sedikit, atau perusahaan memang sangat undervalued (sehingga meningkatkan potensi capital gain bagi spekulan). syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 164 temuan bhattacharya & dittmar (2001) menunjukkan bahwa sebesar 25% dari perusahaan yang mengumumkan repurchase tidak melakukan repurchase (costless signaling). perusahaan yang melakukan costless signaling ini ternyata memiliki risiko spesifik perusahaan yang lebih besar (diukur dengan deviasi standar dari abnormal returns), kurang diperhatikan (oleh analis), dan lebih undervalued (diukur dengan market-to-book ratio). yang mengejutkan, costless signaling dan costly signaling direaksi tidak berbeda oleh pasar, yakni abnormal returns selama pengumuman repurchase sama untuk keduanya. namun, fried (2001) berpendapat bahwa anggapan omr sebagai penjelasan signaling theory secara teoritis adalah problematis karena mengasumsikan manajer “bersedia” mengorbankan kemakmurannya untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. asumsi ini disangkal oleh banyak temuan empiris yang cenderung konsisten dengan prediksi dalam teori keagenan. fried (2001) mengajukan penjelasan alternatif yang disebut managerial-opportunism theory. teori ini berasumsi bahwa manajer selalu ingin memaksimalkan kemakmurannya dan berprediksi bahwa manajer mengumumkan omr baik ketika saham perusahaan undervalued ataupun tidak undervalued. ketika undervalued, manajer mengumumkan dan melaksanakan omr untuk mentransfer value kepada mereka sendiri dan pemegang saham lainnya. ketika manajer ingin menjual saham yang dimilikinya dalam porsi besar, mereka mengumumkan omr. karena omr diartikan sebagai sinyal positif oleh investor, maka pengumuman omr akan menaikkan harga saham perusahaan. setelah harga naik, mereka kemudian menjual saham yang mereka miliki. fried (2001) berargumen bahwa perilaku oportunis manajer ini merupakan motif yang lebih jelas (plausible) untuk omr daripada signaling theory dan lebih konsisten dengan data empiris. temuan-temuan empiris di atas menunjukkan bahwa fcf digunakan oleh manajemen sebagai sinyal kepada pasar tentang prospek perusahaan pada masa yang akan datang melalui pendistribusian kas dengan dividen atau repurchase. ternyata perubahan dividen dan repurchase direaksi positif oleh pasar sehingga secara tersirat fcf berperan dalam membentuk opini pasar. kallapur (1994) dan uyara (2001) membuktikan secara emprisi adanya pengaruh fcf terhadap erc. simpulan, diskusi dan rekomendasi untuk riset mendatang free cash flow (fcf) merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan yang mengandung masalah keagenan (jensen, 1986) dan telah banyak diteliti untuk melihat keterkaitannya dengan perilaku manajer sebagai agen dari pemegang saham dan kreditur. pada dasarnya fcf adalah dana yang harus jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 165 didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen atau pembelian kembali saham perusahaan, namun faktanya manajer tidak selalu melakukannya sehingga fcf menimbulkan masalah keagenan dan implikasinya menimbulkan biaya keagenan yang harus ditanggung prinsipal. peningkatan dividen dan share repurchase memberi sinyal tentang prospek arus kas masa depan perusahaan dan nilai saham perusahaan yang undervalued. karena itu, jika fcf didistribusikan dengan kebijakan tersebut, maka besaran dan magnitude fcf harus pula diperhatikan. beberapa topik penelitian yang dapat dikembangkan, khususnya di indonesia, adalah: a. karena pendistribusian fcf tergantung pada kebijakan perusahaan, maka perlu dilihat bagaimana keterkaitan antara fcf dengan struktur modal dan kepemilikan perusahaan. dalam perspektif teori keagenan, kepemilikan manajemen yang rendah cenderung mengandung agency problems yang besar karena adanya perilaku moral hazard dan adverse selection pada manajer. masalah keagenan yang besar bermuara pada kemungkinan penggunaan fcf yang tidak memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. b. beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada kaitan antara kebijakan kenaikan dividen, ios, dan fcf. ios yang berbeda untuk industri berbeda secara tersirat juga berarti ada perbedaan fcf untuk industri berbeda. karenanya perlu diteliti apakah ada interaksi antara ios dan jenis industri perusahaan dan kaitannya dengan besaranmagnitude dan pendistribusian fcf. c. karena fcf dapat digunakan untuk sdd atau dividen tambahan, yang secara empiris terbukti memiliki kandungan informasi, maka perlu diuji apakah fcf memang secara langsung memberi sinyal tentang kebijakan sdd, atau sebaliknya, apakah sdd bermakna ada fcf yang besar dalam perusahaan. kemudian, apakah sdd tidak bersumber dari pendanaan lain, seperti pinjaman, dengan tujuan untuk “mengelabui” pasar dengan memberikan sinyal “palsu”. d. share repurchase (tor atau omr) juga memiliki kandungan informasi dan memberi sinyal ke pasar. tetapi, perlu dibuktikan secara empiris apakah kebijakan pembelian kembali saham perusahaan ini memang untuk tujuan meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau justru perilaku oportunis manajer yang juga memiliki saham perusahaan? apakah jumlah fcf berhubungan dengan pemilihan bentuk repurchase? e. dua bentuk sinyal yang disampaikan melalui pengumuman repurchase, yakni costly dan costless signaling, selayaknya berkaitan dengan fcf syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 166 karena berkaitan dengan baik atau buruknya perusahaan. karena fcf dan repurchase mengandung masalah keagenan, dimana manajer berperilaku oportunistik, maka perlu diuji secara empiris bagaimana pengaruh fcf terhadap bentuk sinyal yang dipilih manajer. apakah fcf yang besar berarti costly signal yang dipilih? referensi agrawal, a. & n. jayaraman. 1994. the dividend policies of all-equity firms: a direct test of the free cash flow theory. managerial and decision economics 15: 139-148. arzac, e.r. 1999. investment efficiency through compensation schemes upon free cash flow. march. ssrn working paper. asquit, p. & d. mullins, jr. 1983. the impact of initiating dividend payments on shareholders’ wealth. journal of business 56 (january): 77-96. bartov, e. 1991. open-market stock repurchase as signals for earnings and risk changes. journal of financial economics 14 (september): 275-294. bhagwell, l.s. & j.b. shoven. 1989. cash distribution to shareholders. journal of economic perspectives 32: 129-140. bernanke, b. 1989. is there to much corporate debt? business review, federal reserve bank of philadelphia (september-october): 5-8; in keown, a.j., d.f. scott, j.d. martin, and j.w. petty. 1996. basic financial management. seventh edition. upper saddle river, nj: prentice-hall, inc. bhattacharya, u. & a. dittmar. 2001. costless versus costly signaling: theory and evidence from share repurchase. ssrn working paper. brennan, m.j. & a.v. thakor. 1990. shareholder preferences and dividend policy. journal of finance 47 (4): 993-1018 brickley, j.a. 1983. shareholder wealth, information signaling and the specially designated dividend. journal of financial economics 12: 187209. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 167 brief, r.p. & p. zarowin, 1999, the value relevance of dividends, book value and earnings. ssrn working paper. christie, w.g. & v. nanda. 1994. free cash flow, shareholder value, and the undistributed profits tax of 1936 and 1937. journal of finance 49 (5): 1727-1754. comment, r. & g. jarrell. 1991. the relative signaling power of dutchauction and fixed-price self-tender offers and open-market repurchases. journal of finance 46: 1243-1271. cudd, m., r. duggal, & s. sarkar. 1996. share repurchase motives and stock market reactions. quarterly journal of business & economics 36 (2): 6676. denis, d.j. 1990.defensive changes in corporate payout policy: share repurchases and special dividends. the journal of finance 47 (5): 14331456. denis, d.j., d.k. denis, & a. sarin. 1994. the information content of dividend changes: cash flow signaling, over-investment, and dividend clienteles. journal of financial and quantitative analysis 29 (4): 567-587. dittmar, a.k. 2000. why do firms repurchase stock? journal of business 73 (3): 331-355. easterbrook, f. 1984. two agency-cost explanations of dividends. american economic review 74: 650-659. evans, j.p., r.t. evans, & j.a. gentry, 2001, the decision to repurchase shares: a cash flow story. ssrn working paper. fenn, g.w. & n. liang. 2001. corporate payout policy and managerial stock incentives. journal of financial economics 60: 45-72. fried, j.m. 2001, open market repurchase: signaling or managerial opportunism? ssrn working paper. garret, i. & r. priestley. 2000. dividend behavior and dividend signaling. journal of financial and quantitative analysis 35 (2): 173-189. syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 168 gelb, d.s. 2000a. corporate signaling with dividends, stock repurchases, and accounting disclosure. journal of accounting, auditing & finance 15 (2): 99-120. _________. 2000b. payout composition and investors’ reaction to dividend and stock repurchase announcements. ssrn working paper. gombola, m.j. & f. liu. 1999. the signaling power of specially designated dividends. journal of financial and quantitative analysis 34(3) (september): 409-424. gul, f.a. & j.s.l. tsui. 1998. a test of free cash flow and debt monitoring hypothesis: evidence from audit pricing. journal of accounting and economics 24 (2): 219-237. ________ & _______. 2001. free cash flow, debt monitoring and audit pricing: further evidence on the role of director equity ownership. auditing: a journal of practice & theory 20 (2) (september): 71-84. hackel, k.s., j. livnat, & a. rai. 2000. a free cash flow investment anomaly. journal of accounting, auditing & finance 15(1): 1-24. ho, s.m.s., c.k.k. lam, & h. sami. 1999. association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, leasing, and compensation policies: some evidence from an emerging market. ssrn working paper. howe, k.m., j. he, & g.w. kao. 1992. one time cash flow announcement and free cash flow theory: share repurchase and special dividends. journal of finance 47: 1963-1975. kallapur, s. 1994. dividend payout ratios as determinants of earnings response coefficients: a test of the free cash flow theory. journal of accounting and economics 17: 359-375. kao, c. & c. wu. 1994. tests of dividend signaling using the marsh-merton model: a generalized friction approach. journal of business 67 (1): 4568. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 151-170, juli 2002 169 kumar, p. & b. lee. 2001. discrete dividend policy with permanent earnings. financial management (autums): 55-76. lang, l. & r. litzenberger. 1989. dividend announcements: cash flow signaling vs. free cash flow hypotheses. journal of financial economics (september): 181-191. lease, r.c., k. john, a. kalay, u. loewenstein, & o.h. sarig. 2000. dividend policy: its impact on firm value. boston, massachusetts: harvard business school press. lee, d., w. mikkelson, & m. partch. 1992. managers’ trading around stock repurchases. journal of finance 47: 1947-1961. lehn, k. & a. poulsen. 1989. free cash flow and stockholder gains in going private trasactions. the journal of finance 44 (3): 771-787. mann, s.v. & n.w. sicherman. 1991. the agency cost of free cash flow: acquisition activity and equity issues. journal of business 64 (2): 213227. martin, j.d. & j.w. petty. 2000. value based management: the corporate response to the shareholder revolution. boston, massachusetts: harvard business school press. masulis, r.m. 1980. stock repurchase by tender offer: an analysis of the acuses of common stock prices changes. journal of finance 35 (may): 305-319. medury, p.v., l.e. bowyer, & v. srinivasan. 1992. stock repurchase: a multivariate analysis of repurchasing firms. quarterly journal of business & economics 31 (1): 21-44. miller, m. & f. modigliani. 1961. dividend policy, growth, and the valuation of shares. journal of business 34: 411-433. ofer, a.r. & a.v. thakor. 1987. a theory of stock price response to alternative corporate cash disbursement methods: stock repurchase and dividends. journal of finance 42 (june): 365-394. syukriy abdullah, free cashflow, agency theory dan signaling..... 170 opler, t. & s. titman. 1993. the determinants of leveraged buyout activity: free cash flow vs. financial distress cost. the journal of finance 48 (5): 1985-1999. penman, s. 2001. financial statement analysis and security valuation. singapore: mcgraw-hill. rimbey, j.n. & d.t. officer. 1992. market response to subsequent dividend actions of dividend-initiating and –omitting firms. quarterly journal of business & economics 31 (1): 3-20. stephens, c.p. & m.j. weisbach. 1998. actual share requisitions in open market repurchase program. journal of finance 53: 313-334. uyara, a.s. 2001. pengaruh aliran kas bebas terhadap hubungan rasio pembayaran divden dan pengeluaran modal dengan earnings response coefficients. thesis s2 ugm, tidak dipublikasikan. velez-pareja. 2001. construction of free cash flows: a pedagogical note: part i. ssrn working paper: http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=196588/ vermaelen, t. 1981. common stock repurchase and market signaling: an empirical study. journal of finacial economics 9: 139-183. vogt, s.c. & j.d. vu. 2000. free cash flow and long-term firm value: evidence from the value line investment survey. journal of managerial issues 12 (2): 188-207. williams, j. 1988. efficient signaling with dividends, investment, and stock repurchases. journal of finance 43: 737-747. http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=196588/ jai | journal of accounting and investment article type: research paper mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money etik kresnawati 1,2 *, ahmad bunyan wahib 3 , and ruspita rani pertiwi 1 abstract: this study examines the argument of mental accounting theory that individuals will behave differently in treating money. more specifically, this study empirically tests whether the difference in payment mode, cash and debit cards, will affect the amount of money spent by individuals when shopping and donation. the data were collected through a laboratory experimental design involving 76 female students from muhammadiyah boarding school and pondok pesantren baitussalam yogyakarta. using manova as the analysis tool, the results showed that the mode of payment did not affect the amount of money for shopping, but it affected the amount of donation. subjects who used a debit card show an average number of donations that were larger compared to the subjects in the cash group. the results implied that debit card users, especially students, in this case, are not proven to behave more consumptively as predicted by the theory. while the positive impact is that debit cards can be a means for students to do more charity through donations. thus, these results are in line with the objective of a cashless society program launched by bank indonesia. the important thing that should not be ignored in less cash society programs at educational institutions is the policy of limiting the amount of money students can spend. keywords: mental accounting; mode of payment; shopping; donation. introduction on august 19, 2014, bank indonesia (bi) enacted national non-cash movement (nncm/gerakan nasional non). there are several reasons for this movement, such as to improve safety, convenience, efficiency, transparency and accountability of economics transaction. this enactment is a follow up from the review of bank indonesia initiative team related to grand design of effort to increase the use of non-cash payment (bank indonesia, 2006). four years from enactment, until the end of 2018, there was a significant growth in the volume and value of transactions using card based payment instruments (cbpi). in table 1, we present data on increasing transaction value for both credit cards and atm and debit cards (bank indonesia, 2019). it shows a shift in people's preferences when choosing payment instruments in their financial transactions. the data also indicates a positive public response to bank indonesia's efforts to realize less cash societies affiliation: 1 department of islamic accounting, state islamic university sunan kalijaga, yogyakarta, indonesia. 2 department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia. 3 department of islamic family law, state islamic university sunan kalijaga, yogyakarta, indonesia. *correspondence: e_kresna@yahoo.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003133 citation: kresnawati, e., wahib, a. b., & pertiwi, r. r. (2019). mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money. journal of accounting and investment, 20(3), 339-353. article history received: 18 june 2019 reviewed: 4 august 2019 revised: 17 august 2019 accepted: 29 august 2019 mailto:e_kresna@yahoo.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6100 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 340 table 1 circulation volume and value of cbpi transactions year number of outstanding cbpi (unit) transaction value (in millions of rupiah) credit card atm + debit card credit card atm + debit card 2012 14.817.168 77.752.552 201.840.736 3.065.080.042 2013 15.091.684 89.462.289 223.369.577 3.797.370.438 2014 16.043.347 105.828.204 255.057.458 4.445.073.437 2015 16.863.842 120.279.206 280.543.930 4.897.794.435 2016 17.406.327 136.148.350 281.020.518 5.623.912.646 2017 17.244.127 164.478.449 297.761.229 6.200.437.636 2018 17.275.128 161.329.105 314.294.067 6.927.267.513 source: bank indonesia, 2019 to accelerate this program, bank indonesia cooperated with state bank partners, including bri, bni and mandiri, launched non-cash areas in several universities and islamic boarding schools. it is expected that this effort will become a pilot in the context of realizing less cash society (lcs). one example of the lcs program is the inauguration of the sunan pandanaran islamic boarding school (pp), as the first boarding school to become a non-cash area, by the bi yogyakarta regional office on november 16, 2015. with around 3,000 students and supported by 14 business units owned, this boarding school is expected to be the pilot for other boarding schools in indonesia. using a brizzi card, issued by bri, all students of pp sunan pandanaran are required to conduct economic transactions electronically in 14 business units in the boarding school environment (republika online, 2015). theoretically, mental accounting explains how someone makes decision on money transactions (thaler, 1980, 1985, 1999). according to this theory, someone will code, categorize and budget inflow and outflow monetary resources and how the process takes place to gain profit. coding and categorization of inflows and outflows of the money is carried out by individuals in a way that violates the property of equivalence (functionality), in which the money received can be used to buy anything, and that the origin of the money received should also not affect how the money is spent (shefrin & thaler, 1992). in this case different payment method is suspected able to affect someone in spending his money. previous studies (prelec & loewenstein, 1998; prelec & simester, 2001; soman, 2003, raghubir & srivastava, 2008; and thomas, desai, & seenivasan, 2011) indicated that payment method affected perception on the amount of money being paid. compared to cash, consumers who went shopping using credit cards would experience “losing” or “pain” less on the expenses that have spent (soman, 2001). it also works similarly to their sensitivity towards price (monger & feinberg, 1997). therefore, it encourages consumers to possibly spend more money when paying using the credit card than cash. in practice, the individual consumer is often offered by shop/supermarket cashiers to donate the change of his shopping which is rounded to certain digit, for instance, the donation program runs by retailer network alfamart, alfamidi, indomaret, and matahari. kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 341 generally, the amount of money rounded that is offered by the cashier is not too big (to the nearest 500 idr). this way persuades the consumers to consent the donation offers. therefore, payment method does not only influence individual consumers' shopping behaviour of but also their willingness to donate. islamic boarding school as an education and religion institution is expected as social donation collector by giving direction to its students to increase alms, one of them is by rounding the shopping when they shop in the boarding school cooperative. using mental accounting as its grand theory, this study aims to examine the effect of gnnt enactment in islamic boarding schools towards consumption and donation behaviour of its students. this theory contends that individuals classify funds differently and therefore are susceptive to irrational decision-making in their spending and investment behavior. it is different from the previous studies which focused on consumers consumption pattern comparison by paying attention to payment physical form, using credit card and cash (hirschman, 1979; prelec & simester, 2001; raghubir & srivastava, 2008; thomas et al., 2011), this research focuses on the comparison between debit card and cash. this study also adds consumer behaviour in donating as an activity carried out simultaneously with shopping activity. in general, this study aims to confirm the prediction of mental accounting theory that forms of payment can affect individual decisions when shopping. this theory is commonly used to explain consumer personal budgeting in managing self-control issues (galperti, 2019). using islamic boarding school students in yogyakarta as the sample, the questions that will be answered in this study are: 1) does shopping payment using a debit card encourage students’ consumptive behaviour higher than when paying by cash; 2) does shopping payment with a debit card encourages students to donate more than by cash. data were collected by experiment using minimarket shopping software that was designed according to the needs of this study. this study is interesting and important to conduct because: (1) from a theoretical point of view, studies conducted by soman (2001) and leon (2012) showed that debit card is a unique form of payment so that it needs to be explored further. a debit card has properties between credit cards and cash, so it is less precise compared to credit cards. debit cards have the same payment form (physical form) as credit cards but not for payment couplings (shopping satisfaction and the pain of losing money paying at the same time). on the other hand, debit card differs from cash in terms of payment forms, but it has similarities in payment couplings. some studies often classify debit cards into credit cards by referring to its physical form, but they ignore that people will lose the same amount of money by cash payments at once (for example: morewedge, gilbert, berkovits, & wilson, 2007). for this reason, the author suspects that the consumptive effect on a debit card may not be as large as a credit card; (2) from a practical perspective, the decision of bank indonesia to cooperate with islamic boarding schools (educational institutions) as a model for the nncm program should be reviewed through empirical research. it is expected that the results of this study can give contribution to bank indonesia, supporting banks and educational institutions to create a nncm design that is appropriate to the environment of the educational institution, so kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 342 that concerns related to the use of debit cards as a means of spending for the students, that theoretically will encourage consumptive behaviour, can be avoided or minimized. literature review and hypotheses development non-cash transactions in the islamic view money is an important payment method in selling and buying activities (rosiana, 2018) divided the money function into two, which is as a unit of calculation (qiwam ad-dunya) and as a medium of exchange used to obtain other goods (al-mu’awidhah). in the time of the prophet muhammad, the buying and selling system used dinars (gold and silver) and copper as a medium of exchange. currently, the development of the payment model has experienced significant changes. to meet the need for faster, safer and more efficient transactions, non-cash financial instruments have emerged (namely: credit cards, debit cards) and electronic money such as tcash, ovo, gopay, flash, and brizzi. one important element in maqashid sharia 1 is maintaining or safeguarding assets, in which there is an element of benefit in wealth (muamar & alparisi, 2017). based on this concept, non-cash financial transaction instrument (debit card) is in accordance with sharia principles, including 1) it does not contain al-fadl usury (i.e.: charging of ‘interest’ through the exchange of the same commodity, but of a different quality or quantity) because, at the time of exchange, the amount of cash deposited to the card manager has the same value as the amount listed on the debit card; 2) it does not contain annasih usury (i.e.: additional which is given from someone who gave the debt as the compensation of payment postponement) because when there is a shopping transaction, there is no payment suspension from the debit card issuer to the merchant; and (3) there is a clear contract between the customer and the debit card issuer as well as with the trader. the development of methods in muamalah should be addressed openly by sticking to sharia principles. likewise, the development of payment methods. when it eases the users and does not conflict with islamic law, then muslims will be moved to use it. payment model and shopping behaviour individual decisions in spending money should be independent of how the transaction is conducted/paid. it necessary that individual should only consider the balance between the amount of money spent and the benefits obtained from the goods purchased. however, the mental accounting literature suggests that the individual codes and 1 maqashid sharia is an ultimate goal of islamic law which promoting welfare and benefit values also eliminate misery. according to al-ghazali (1991, as quote by antonio et al., 2012), it consists of 5 things, namely: guarding religion, soul, mind, family and wealth. anything that guarantees the preservation of those five essential is called welfare/benefit (maslahah) and every matter that escape from it called damage (mafsadah). kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 343 categorizes the inflow and outflow of money in a way that violates the principle of equivalence. however, the mental accounting literature suggests that the individual codes and categorizes the inflow and outflow of money in a way that violates the principle of comparability. the results showed the results that support the prediction of mental accounting that individual behaviour in spending money proved to be influenced by the payment model (for example: hirschman, 1979; prelec & simester, 2001; raghubir & srivastava, 2008; thomas et al., 2011; helion & gilovich, 2014). in general, the payment model is divided into two different attributes, they are payment coupling and payment form. payment coupling refers to a combination of satisfaction with the product purchased and the pain of spending some money to get the product (thaler, 1980). while the payment form refers to the different forms / physical ways of payment but it holds the same monetary value (raghubir & srivastava, 2008). research generally classifies these payment methods into two, which are by using a card (generally a credit card) and by issuing cash. credit and cash cards come in different forms and couplings. cash payment is the most "transparent" payment in terms of physical and monetary amounts so that it is easier for individuals to remember how much money was spent on certain products. this transparency will make individuals very concerned about the real amount of money that will be spent (raghubir & srivastava, 2008). while payment by credit card is less transparent because it does not involve physical price repetition so that it will reduce the "pain of paying" (soman, 2001). this will encourage the individual to shop more compared to when paying cash. soman (2001) also reported that consumers who use credit cards might underestimate the amount of money they spend so there is a tendency for overspending. the results of previous studies supported overspending predictions on individuals who shop using credit cards. hirschman (1979) used actual transaction data to test an individual’s shopping behaviour. the results showed that consumers who used credit cards spent more money to shop than consumers who used payment instruments in the forms of cash or checks. soman (2001) explained that consumers who pay using a credit card, are more likely to obey their own will and buy items that are not needed and are not planned to be bought before. prelec and simester (2001) conducted an auction in which participants bid for sports competition tickets that would be purchased by the winner of the auction the next day using cash or credit cards. participants were randomly assigned to two forms of payment. the test results showed that the willingness to pay was greater in payment conditions using a card instead of cash. experimental tests on credit cards were also conducted by raghubir and srivastava (2008) and thomas et al. (2011). raghubir and srivastava (2008) asked the experiment participants to estimate how expensive food was at a restaurant. the results showed that participants who paid using credit cards estimated prices higher than those who paid with cash. while thomas et al. (2011) conducted an experiment on consumers' impulsive responses to unhealthy foods. similar to the previous studies, the results of kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 344 the study showed that consumers were more likely to buy unhealthy food products when paying using a credit card than when they paid cash. in contrast to credit cards that get a lot of attention from researchers, the researcher only found a little research in this field regarding to debit cards (for example: leon, 2012; runnemark, hedman, & xiao, 2015). a debit card is a type of payment that has the characteristics of a credit card and cash (leon, 2012). based on its physical form, a debit card has the same properties as a credit card, that is in terms of physical transparency. while in terms of coupling, the debit card has the same nature as cash payments, in which there is no time lag between the consumption of goods with the pain of losing money. therefore, compared to a credit card, a debit card has the same level of physical transparency but it is different from the credit card when compared to cash payments, debit card will reduce the feeling of "paying" because consumers do not directly see the amount of cash issued (raghubir & srivastava, 2008). transparency of payment methods and the pain of separating from money are keywords in explaining consumption behaviour with a debit card. transparency of payment methods is the appearance (salience) when "parting" with money (soman, 2003). the more transparent the payment method (the more the payer feels the outflow of money), the more it feels the pain of paying (prelec & loewenstein, 1998). the level of transparency can be by source or method of payment and temporal separation between consumption and payments made. previous research conducted by leon (2012) with the experimental design of 152 participants could not prove that there were differences in participants who used credit cards, debit cards, cash, gift cards (vouchers) and the control group in estimating dinner prices. it is possible that there were no differences between groups due to the experimental design which did not include the card logo. while the research results by runnemark et al. (2015) with the assignment of product offerings to participants showed that willingness to pay in the group of participants who paid using a debit card was higher than participants in the cash group. the test results remained robust after being controlled by cash-on-hand restrictions, types of expenditure, price familiarity and consumption habits of the product being offered. from the previous elaboration, it can be explained that the use of a debit card will impact an individual's tendency to overspending as well as a credit card. on the other hand, payment using a debit card will immediately reduce the amount of money in the individual account so that it resembles expenses in cash. because the debit card has a nature between credit cards and cash, the researcher suspects that payments using a debit card will keep encouraging consumers to shop more compared to if the payment is cash. based on these arguments it is hypothesized as follows: h1: individuals will spend more money when shopping using a debit card than using cash. kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 345 payment model and donation behaviour as one of the pillars in the indonesian islamic financial system. the national amil zakat agency study centre predicts that indonesia's zakat potential in 2018 would reach rp 217 trillion, but only 8 trillion was collected. that figure is 3.5% of the potential predicted and dominated by individual zakat compared to corporations (baznas, 2019). therefore, it is necessary to optimize the collection of donations from the community, not only for zakat. one way is by taking advantage of the convenience payment through online media, which is debit cards with a mobile banking application. still based on mental accounting theory which implies that individuals code and categorize the inflow and outflow of money in a way that violates the principle of equivalence, donors may behave as predicted by the theory. the research results by soetevent (2011) confirmed that prediction. individuals on the credit card group showed higher amount of donation compared to cash group. when a donation service is attached to a shopping activity, individual shopping using a debit card will be more relevant to donating returns or rounding spending than the cash payment method. individuals also do not need to bother spending a special amount of money to donate. based on the following argument, the following hypothesis is proposed: h2: individuals will donate more when shopping using a debit card than when using cash. research method data collection this study used laboratory experiments to obtain data. the advantage of laboratory design is that researcher can have more control over variables that have the potential to influence the dependent variable (nahartyo, 2012). experimental participants were 90 female students of junior and senior high schools from muhammadiyah boarding school and modern baitussalam islamic boarding school. both are in the prambanan area, d.i. yogyakarta. this study only used female students since according to the research results conducted by mesch, brown, moore, and hayat (2011), females influence the donating behaviour either in terms of amount or motivation which better compared to males. experimental participants were not exchanged because it is planned in both places to manage their financial transactions without cash in cooperation with bank indonesia and designated commercial banks. therefore, participants were expected to represent the real conditions in the school environment. the author expected that this would reduce the weaknesses in the design of laboratory experiments, in which external validity is relatively weaker than field experiments. kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 346 research variables the experimental design used is between-subject. the independent variable is the shopping method, which is manipulated by spending using cash and debit cards. the dependent variable is the amount of expenditure and the amount of donations, measured by the amount of rupiah spent for both purposes. experimental treatment there were 2 computer rooms that were used, each consisted of 25 computers and each room was guided by two experimenter assistants. the first and second sessions consisted of 45 participants respectively. there were two stages in each session, namely the introduction of shopping simulation software and actual shopping practices. at the introduction of the software, participants were asked to conduct shopping transactions guided by the assistants. after they understood how to operate the software, then they continued to the actual implementation stage of the experiment. before entering the experiment-room, participants signed an attendance list and picked up a coupon containing a random computer table number. in group a, participants occupied the desks in which each desk has been provided with an envelope containing a member card of amanah supermarket and an envelope containing physical toy money resembling the original one with a nominal value of 1,000 idr, 2,000 idr, 5,000 idr, 10,000 idr, 20,000 idr, 50,000 idr, and 100,000 idr that in total worth of 500,000 idr. this amount of money was based on a preliminary survey that in average the students received an allowance of 400,000 idr per month from their parents. the allocation of money with various nominal was to ease the participants to pay for shopping with the closest amount of rupiah. whereas in group b, each participant received an envelope containing a debit card and a member card of amanah supermarket. the next session, which was the actual experiment, was also held for 30 minutes. due to time constraints, participants were only given the opportunity to make 4 times of shopping transactions at the maximum in august. each participant had the right to choose to donate / or not to donate the rounding difference from the total expenditure to the nominal value of 1,000 idr. for the participants who chose to donate, what they needed to do was choose the plus sign next to the donation column that automatically contains the difference of rounded expenses. participants were also permitted to replace the amount of donations to a larger nominal. whereas for participants who were not willing to donate the difference of their expenses would get the return of the rounded of shopping in the form of candies. after completing the shopping simulation, the participants were asked to fill out a questionnaire that had been provided on each table. the questionnaire contained check-questions on manipulation, demographic, and questions related to participants' perceptions and preferences regarding spending and donations using cash and debit cards. manipulation checks are used to ensure that participants understand how to operate the software according to their respective sections. while questions related to kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 347 participants' perceptions and preferences related to spending and donations using cash and debit cards were obtained using a questionnaire used by leon (2012) by changing the payment method from credit card to debit card in accordance with the purpose of this study. referring to douglas and craig (2007), in cross-country research, effective translation of questionnaires and survey instruments is important to note. therefore, the researcher conducted a back-translation to ensure the equivalence of the language meaning and ensure a clear understanding of the questionnaire by respondents. according to ding and ng (2007), back-translation is conducted as follows: 1. bilingual individuals translate instruments from the source language to the target language. 2. the second bilingual individual who does not know the words in the initial source language document translates the target language text back to the source language. 3. comparing the initial source language version and the target language script that has been translated back to the source language (back-translation). 4. if there are important differences in the two language source documents, another target-language text is prepared which contains modifications to reduce this difference. data analysis hypotheses 1 and 2 in this study were tested using the manova statistical test technique. it is because what were tested consisted of independent variables, which were how to spend, which is categorical (0 for cash and 1 for debit cards), and 2 dependent variables, namely the amount of spending and the amount of donations. hypotheses 1 and 2 are supported if the method of spending (cash and debit card) is significant at   5% on the test results of the between-sample effect. result and discussion demographic data table 2 shows respondent demographic data. the total number of students enrolled in the experiment was 90 people. from that total number, 8 people were excluded from the analysis because they did not fill out the entire questionnaire, 2 people did not pass the manipulation check, and 4 people did not consistently answer preference questions. therefore, the data that can be used were 76 samples. kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 348 table 2 respondent demographic data categories frequency percentage cumulative percentage age < 15 yeras old 56 73.7 73.7 15-24 years old 20 26.3 100.0 school junior high school 54 71.1 71.1 high school 22 28.9 100.0 pocket money < 500,000 idr 48 63.2 63.2 500,000 idr – 1,000,000 idr 26 34.2 97.4 1,000,000 idr – 2,000,000 idr 2 2.6 100.0 total 76 100.0 it can be seen from the table above that 71.1% of the participants were junior high school students, while only 28.9% were in high school (22 out of 76 students). strengthening the results of a survey conducted before the experiment, the students’ allowance was dominated by the amount of approximately 500,000 idr (63.2% of the students), while 34.2% of the students got an allowance between 500,000-1,000,000 idr and only 2 students who got an allowance above 1,000,000 idr. result of hypothesis test mental accounting literature suggests that individuals code and categorize the inflow and outflow of money in a way that violates the principle of equivalence. the results of this study supported the prediction of mental accounting that individual behaviour in spending money proved to be influenced by the payment model (for example: hirschman, 1979; prelec & simester, 2001; raghubir & srivastava, 2008; helion & gilovich, 2014). hypothesis 1 that was be tested in this study is that individuals who shopped with a debit card would spend more money than individuals who use cash. as with the expenditure of donations tested in hypothesis 2. before the manova test was performed, the data normality test was conducted first. the results showed that the data distribution in this study was not normally distributed. using the central limit theorem principle, the researcher ignored these results. the next test was the variance-covariance matrix dependency. the box’s m test value was 139,239 with an f value of 45,054 and a significance level of 0,000. this showed that the variance-covariance matrix of the dependent variable was different. however, these results were still robust because the number of samples used for each cell was the same. the next was a multivariate test to test whether each factor of the independent variable influenced the group of dependent variables. the results showed a significant level of 0.071 which means there was a weak relationship between the way of shopping with the amount money spent and donations. finally, the variance homogeneity test for all groups. the levene's test showed a significant value for total expenditures of 0.511; while the amount of donation was 0.001. this means that the amount of expenditure had the same variance, but not the amount of donations. the results of testing hypotheses 1 and 2 are presented in table 3. kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 349 the test of between-subject effect showed the effect of the shopping method on the amount of money spent on shopping and donations. based on table 3, it showed that the significance value for total spending was 0.343. this suggests that the method of payment using either cash or debit cards did not give a different effect on the amount of money spent by students. thus hypothesis 1 in this study was not supported. while the significance value for total donations was 0.05, which means that the payment method using cash and debit cards gave a different effect on the amount of spending done by students. the students tended to make more donations when shopping with a debit card compared to cash. thus hypothesis 2 in this study was supported. table 3 test of between-subject effect source dependent variable type iii sum of squares df mean square f sig. corrected model total shopping 5632128342.118 a 1 5632128342.118 .910 .343 total donation 62737376.329 b 1 62737376.329 3.955 .050 intercept total shopping 823441625581.592 1 823441625581.592 133.058 .000 total donation 124828352.645 1 124828352.645 7.869 .006 shopping mode total shopping 5632128342.118 1 5632128342.118 .910 .343 total donation 62737376.329 1 62737376.329 3.955 .050 error total shopping 457956106827.290 74 6188596038.207 total donation 1173924822.026 74 15863848.946 total total shopping 1287029860751.000 76 total donation 1361490551.000 76 corrected total total shopping 463588235169.408 75 total donation 1236662198.355 75 a. r squared = .012 (adjusted r squared = -.001) b. r squared = .051 (adjusted r squared = .038) in this research, the concern of some people about the nncm program launched by bank indonesia in islamic boarding schools would encourage more consumptive students was not proven. even though in theory, differences in expenditure instruments (cash and debit cards) are suspected to encourage users to behave differently. in the experiments conducted using direct participants from the boarding school environment, it did not support the argument of mental accounting theory. the results of this study did not support leon (2012) and runnemark et al. (2015) that shopping with a debit card will lead to more consumptive behaviour than cash. perhaps better religious knowledge among students will reduce the tendency to behave consumptively. the survey results conducted by ardyanti and kardoyo (2018) on university students support the assumption. religiosity is one factor that can put the brakes on consumptive behaviour. another factor might be the policy of the management of the islamic boarding school that students are not allowed to get excess pocket money from their parents. different from the results of the second test which supported the argument that the way of shopping practices encouraged different donation behaviour. the students who shopped using a debit card tended to choose to donate than those who shopped using kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 350 cash. this means that payment methods using a debit card can lead to different behavior in treating money, especially for charity activity. islamic boarding school is a unique social environment. in this environment, it mingled various strata of the social level of students’ parents. however, a strict management policy by the management of the islamic boarding school makes students can release those differences and mingle as a big family. obedience to teachers (ustadz and ustadzah) as a substitute for parents makes students easier to be directed compared to when they study in general schools. a limited and relatively separate environment from other communities also educates students to be more independent and not too influenced by promiscuity. these things contributed to the success of the launching of nncm in the boarding school environment by bank indonesia. in addition to the attitude of no extravagance in spending, the use of debit cards also has a better impact on students, in which it makes them easier to donate. this will provide good benefits for boarding schools and the surrounding environment if managed properly. the students do not feel lost a lot of money or feel ashamed when they only donate as much as the price of candy. instead, they feel happy because they can donate even though in terms of it's nominal it is immaterial for them. the results of the perception questionnaire distributed to them also supported that shopping using a debit card provided many conveniences, including more flexibility (89.5%), no need to busily carrying cash (86.8%) and safer from loss (73.7 %). thus, in general, the results of this study had a positive impact on the nncm program launched by bank indonesia in the islamic boarding school environment. conclusion this study aims to examine whether differences in the way of shopping, using a debit card and cash affect the size of the amount of shopping and donations. the test results show that the payment method does not affect the nominal amount of spending made by the students, but it affects the amount of donations. consumers who make payments by debit cards show a greater amount of donations than those using cash. theoretically, the results of this study contribute to the development of mental accounting theory, which is in the context of the participant and the background of the participant is very important to consider when testing this theory. this can be seen from the hypothesis 1 which is not supported. in practice, the results of this study can be an academic study for bank indonesia which launched nncm in islamic boarding schools. unsupported hypothesis 1 provides an opportunity for bank indonesia to continue the program without worrying that students would be more consumptive when the payment patterns were changed from cash to debit cards. the questionnaire results also kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 351 showed that students were not resistant to the program and supported it because they gain benefits from it. the weakness of this study is that students who become participants have limited time to go out of the boarding school, so there is an impression of being hasty in conducting the experiments. this can be seen from the number of participants who did not pass the manipulation test. to encourage representation, the researcher used the betweensubject design. one weakness of this method is that it cannot eliminate the character difference inherent in each participant. future studies can consider using within-subject designs that will reflect more the moving process of the use of shopping from cash to debit cards. another limitation is that this study only uses female students. further research can compare whether gender will also affect consumer behaviour and donations in the boarding school environment such as the result of the study by mesch et al. (2011) and nandanan and fernandez (2017). references antonio, m. s., yulizar, d. s., & muhammad, t. (2012). an analysis of islamic banking performance: maqashid index implementation in indonesia and jordania. journal of islamic finance, 1(1), 012 – 029. ardyanti, n., & kardoyo. (2018). determinants of consumption behavior among students. dinamika pendidikan, 13(1), 30–41. https://doi.org/10.15294/dp.v13i1.15112 bank indonesia. (2006). upaya meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui pengembangan e-money. retrieved from https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistempembayaran/riset/pages/kajian_e_money.aspx bank indonesia. (2019). jumlah apmk beredar. retrieved from https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/jumlah apmk beredar.aspx baznas. (2019). baznas sampaikan 6 capaian sukses pada rakornas zakat 2019. retrieved august 29, 2019, from https://baznas.go.id/beritadetail/getberitadetail/baznas_sampaikan_6_capaian_ sukses_pada_rakornas_zakat_2019/187 ding, z., & ng, f. (2007). construction management and economics reliability and validity of the chinese version of mcallister’ s trust scale reliability and validity of the chinese version of mcallister’ s trust scale. construction management and economics, 25, 1107–1117. https://doi.org/10.1080/01446190701670357 douglas, s. p., & craig, c. s. (2007). collaborative and iterative translation: an alternative approach to back translation. journal of international marketing, 15(1), 30–43. https://doi.org/10.1509/jimk.15.1.030 galperti, s. (2019). a theory of personal budgeting. theoretical economics, 14, 173–210. helion, c., & gilovich, t. (2014). gift cards and mental accounting: green-lighting hedonic spending. journal of behavioral decision making, 27, 386–393. https://doi.org/10.1002/bdm.1813 https://doi.org/10.15294/dp.v13i1.15112 https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/riset/pages/kajian_e_money.aspx https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/riset/pages/kajian_e_money.aspx https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx https://baznas.go.id/beritadetail/getberitadetail/baznas_sampaikan_6_capaian_sukses_pada_rakornas_zakat_2019/187 https://baznas.go.id/beritadetail/getberitadetail/baznas_sampaikan_6_capaian_sukses_pada_rakornas_zakat_2019/187 https://doi.org/10.1080/01446190701670357 https://doi.org/10.1509/jimk.15.1.030 https://doi.org/10.1002/bdm.1813 kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 352 hirschman, e. c. (1979). differences in consumer purchase behavior by credit card payment system. journal of consumer research, 6(1), 58–66. https://doi.org/10.1086/208748 leon, m. m. (2012). money illusions: a study on payment mode and economic framing. california state university, fullerton. mesch, d. j., brown, m. s., moore, z. i., & hayat, a. d. (2011). gender differences in charitable giving. international journal of nonprofit and voluntary sector marketing, 16(4), 342–355. https://doi.org/10.1002/nvsm monger, j. e., & feinberg, r. a. (1997). mode of payment and formation of reference prices mode of payment and formation of reference. pricing strategy and practice, 5(4), 142–147. https://doi.org/10.1108/09684909710184635 morewedge, c. k., gilbert, d. t., berkovits, m. j., & wilson, t. d. (2007). mispredicting the hedonic benefits of segregated gains. journal of experimental psychology: general, 136(4), 700–709. https://doi.org/10.1037/0096-3445.136.4.700 muamar, a., & alparisi, a. s. (2017). electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective. journal of islamic economics lariba, 3(2), 75–84. received from: https://journal.uii.ac.id/jielariba/article/view/9657 nahartyo, e. (2012). desain dan implementasi riset eksperimen. yogyakarta: penerbit upp stim ykpn. nandanan, p., & fernandez, s. p. (2017). a study on the gender differences in the spending attitude and behavior of it professionals in urban bangalore. international journal of business and management invention, 6(7), 55–59. received from: https://www.ijbmi.org/papers/vol(6)7/version-3/h0607035559.pdf prelec, d., & loewenstein, g. (1998). the red and the black: mental accounting of savings and debt. marketing science, 17(1), 4–28. https://doi.org/10.1287/mksc.17.1.4 prelec, d., & simester, d. (2001). always leave home without it: a further investigation of the credit-card effect on willingness to pay. marketing letters, 12(1), 5–12. https://doi.org/10.1023/a:1008196717017 raghubir, p., & srivastava, j. (2008). monopoly money: the effect of payment coupling and form on spending behavior. journal of experimental psychology: applied, 14(3), 213– 225. https://doi.org/10.1037/1076-898x.14.3.213 republika online. (2015). santri sunan pandanaran kini wajib transaksi tanpa uang tunai. republika online. rosiana, r. (2018). pemikiran imam al-ghazali tentang uang. jurnal ilmiah ekonomi islam, 4(01), 14–27. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161 runnemark, e., hedman, j., & xiao, x. (2015). do consumers pay more using debit cards than cash? electronic commerce research and applications, 14(5), 285–291. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.03.002 shefrin, h., & thaler, r. h. (1992). mental accounting, saving, and self-control. in g. loewenstein & j. elster (eds.), choice over time (pp. 287–330). new york, ny, us: russell sage foundation. soetevent, a. r. (2011). payment choice, image motivation and contributions to charity: evidence from a field experiment. american economic journal: economic policy, 3(february), 180–205. https://doi.org/10.1257/pol.3.1.180 https://doi.org/10.1086/208748 https://doi.org/10.1002/nvsm https://doi.org/10.1108/09684909710184635 https://doi.org/10.1037/0096-3445.136.4.700 https://journal.uii.ac.id/jielariba/article/view/9657 https://www.ijbmi.org/papers/vol(6)7/version-3/h0607035559.pdf https://doi.org/10.1287/mksc.17.1.4 https://doi.org/10.1023/a:1008196717017 https://doi.org/10.1037/1076-898x.14.3.213 https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.161 https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.03.002 https://doi.org/10.1257/pol.3.1.180 kresnawati, wahib, & pertiwi mental accounting experiment: mode of payment effect on treating money journal of accounting and investment, 2019 | 353 soman, d. (2001). the mental accounting of sunk time costs: why time is not like money. journal of behavioral decision making 14, 169–185. https://doi.org/10.1002/bdm.370 soman, d. (2003). the effect of payment transparency on consumption: quasiexperiments from the field. marketing letters, 14(3), 173–183. https://doi.org/10.1023/a:1027444717586 thaler, r. h. (1980). toward a positive theory of consumer choice. journal of economic behavior and organization, 1, 39–60. https://doi.org/10.1016/0167-2681(80)90051-7 thaler, r. h. (1985). mental acconting and costumer choice. marketing science, 4, 199–214. thaler, r. h. (1999). mental accounting matters. journal of behavioral decision making, 12, 183–206. https://doi.org/10.1002/(sici)1099-0771(199909)12:3%3c183::aidbdm318%3e3.0.co;2-f thomas, m., desai, k. k., & seenivasan, s. (2011). how credit card payments increase unhealthy food purchases: visceral regulation of vices. journal of consumer research, 38(1), 126–139. https://doi.org/10.1086/657331 https://doi.org/10.1002/bdm.370 https://doi.org/10.1023/a:1027444717586 https://doi.org/10.1016/0167-2681(80)90051-7 https://doi.org/10.1002/(sici)1099-0771(199909)12:3%3c183::aid-bdm318%3e3.0.co;2-f https://doi.org/10.1002/(sici)1099-0771(199909)12:3%3c183::aid-bdm318%3e3.0.co;2-f https://doi.org/10.1086/657331 jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 1, halaman: 72-87, januari 2011 72 faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah emile satia darma & rita e-mail : emilesatiadarma@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this research is to find out the factors affecting the financing level of sharia banks. this research uses monthly financial reports islamic commercial bank foreign exchange 2006-2009 period as the object of research. to analyze the data used multiple linear regression method. the result showed that all the variables, namely exchange rate, inflation, third party funds (dpk), sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) and bank income jointly affect the financing level of sharia banks. the five variables capable of explaining the dependent variable was 31.2% and the remaining 68.8% is explained by other variables outside the research model. partially, exchange rates (significantly negative), inflation (positive is insignificant), third party funds (positive is insignificant), swbi (significantly negative) and the income of the bank (negative not significant) to the level of scrolling funds of islamic banks. keywords: exchange rates, inflation, deposits, swbi, bank earnings. pendahuluan bank menurut fungsinya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. dalam melakukan usahanya, perbankan di indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, memiliki peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, partumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. hatta dalam hasibuan (2005) mengatakan bahwa bank merupakan sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan terjadi kemajuan seperti saat ini. menurut undang-undang republik indonesia no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mening-katkan taraf hidup rakyat banyak. berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara atau biasa disebut financial intermediary,artinya bank adalah lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah keuangan (muhammad, 2005). pada masa krisis, perbankan islam di indonesia mulai memperlihatkan eksistensinya dimana perbankan nasional yang mengalami krisis berat mendorong perbankan saat itu beroperasi dengan negatif spread, yaitu bunga yang dibayar kepada nasabah penabung lebih tinggi dari pada bunga emile satia darma & rita, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat.... 73 kredit yang diterima. dampak dari kondisi tersebut, kerugian menggerogoti modal bank hingga bank indonesia mewajibkan program rekapitalisasi. bunga deposito pernah mencapai 60% saat itu hingga bank harus memberi kredit dengan bunga tinggi. sejak krisis ekonomi tersebut, beberapa bank konvensional mulai melihat ke sistem bank syariah, dengan memberikan dan mcnyelenggarakan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi stafnya. sebagian bank mengkonversi bank konvensionalnya menjadi bank syariah sepenuhnya maupun hanya dengan membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. menurut siamat (2001) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran dana (kredit) adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. semakin besar kredit yang diberikan, berbanding lurus dengan resiko yang harus ditanggung oleh bank tersebut. dana pihak ketiga dibutuhkan oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasi bank. dendawijaya dalam nandadipa (2010) mendefinisikan dana pihak ketiga sebagai dana simpanan dari masyarakat. dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (dpk) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, selain itu bank dapat juga dapat menitipkan sebagian dananya di bank indonesia dalam bentuk swbi (sertifikan wadiah bank indonesia). semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik untuk mening-katkan jumlah penyaluran dana. kondisi perekonomian sangat berpengaruh terhadap aktifitas perbankan. salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kestabilan ekonomi adalah kurs valuta asing. hal yang sudah umum terjadi, kurs mata uang suatu negara sering mengalami kenaikan maupun penurunan. dampak fluktuatif dari nilai tukar mata uang asing (dalam hal ini dolar as) mengakibatkan masyarakat cenderung ingin memiliki dolar as tersebut dengan melakukan penarikan dana dari bank, sehingga mengakibatkan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana ke masyarakat. selain kurs, perekonomian juga tidak terlepas dari adanya inflasi, dimana inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan penurunan nilai mata uang secara terusmenerus. menurut dornbus dan fischer dalam nandadipa (2010) menyebutkan dampak inflasi antara lain: menimbulkan gangguan fungsi uang, melemahkan semangat menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, pengerukan tabungan dan penumpukan uang, permainan harga diatas standar kemampuan, penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, serta distribusi barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi. penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pada sektor perbankan syariah bahwa kurs, inflasi, dana pihak ketiga (dpk), swbi (sertifikat wadiah bank indonesia) dan pendapatan bank berpengaruh terhadap pengguliran dana bank syariah. jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 72-87, januari 2011 74 tinjauan literatur dan perumusan hipotesis pengguliran dana bank syariah dalam menjalankan fungsinya, bank membutuhkan dana, oleh karena itu bank selalu berusaha untuk memperoleh dana secara optimal. dana bank digolongkan menjadi (hasibuan, 2005): 1) loanablefunds, yaitu dana-dana yang selain digunakan sebagai secondary reserves dan surat-surat berharga. 2) unloanablefunds, yaitu dana-dana yang hanya dapat digunakan sebagai primary reserves. 3) equity funds, yaitu dana-dana yang yang dialokasikan sebagai aktiva tetap, inventaris dan penyertaan. dana bank tersebut berasal dari 2 sumber, yaitu: 1) dana sendiri adalah dana yang bersumber dari dalam bank seperti setoran modal/ penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, serta lainnya yang merupakan dana bersifat tetap. 2) dana asing merupakan dana yang bersumber dari dana pihak ketiga seperti deposito, giro, callmoney, serta lainnya yang merupakan dana bersifat sementara atau harus dikembalikan. semakin banyak dana yang dihimpun maka semakin banyak kegiatan bank. kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. penyaluran dana (kredit) memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. tujuan pemberian kredit (penyaluran dana) menurut taswan dalam pratama (2010) adalah memberikan manfaat: a. bagi bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas serta menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut. 1) bagi debitur, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan. 2) bagi masyarakat (negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. selain itu, bagi negara kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan. nilaitukar (kurs) nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. kurs asing adalah harga yang harus dibayar dengan uang sendiri untuk memperoleh satuan mata uang asing. kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang (mata uang asing lebih murah, hal ini berarti nilai mata uang dalam negeri meningkat). penurunan nilai tukar disebut depresiasi mata uang dalam negeri (mata uang asing menjadi lebih mahal, yang berarti mata uang dalam negeri relatif merosot). dornbusch dan fisher dalam wibowo dan suhendra mengatakan bahwa pergerakan emile satia darma & rita, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat.... 75 nilai tukar mempengaruhi daya saing internasional dan posisi neraca perdagangan dan konsekuensinya akan berdampak pada real output dan negara tersebut yang pada gilirannya akan mempengaruhi cashflow saat ini dan masa yang akan datang dari perusahaan tersebut. inflasi secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. kebalikan dari inflasi disebut deflasi. secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. bank merupakan lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, oleh karena itu bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya. salah satu teori yang menjelaskan keterkaitan tersebut adalah teori dana yang dipinjamkan (the loanable fund theory). menurut dornbus dan fischer dalam nandadipa (2010), dampak inflasi antara lain: menimbulkan gangguan fungsi uang, melemahkan semangat menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, pengerukan tabungan dan penumpukan uang, permainan harga diatas standar kemampuan, penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, serta distribusi barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi. dana pihak ketiga (dpk) menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau uus berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah dan/atau uus. giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah-bukuan. sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) sertifikat wadiah bank indonesia (swbi), yakni sertifikat yang diterbitkan bank indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. akad wadiah adalah suatu akad penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. dalam hal ini bank syariah atau unit usaha syariah (uus) dapat menempatkan kelebihan dananya pada sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) dan bank indonesia sebagai penerima titipan wajib menjaga dana tersebut hingga jatuh tempo serta mengeluarkan sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) sebagai bukti penitipan dana wadiah. jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 72-87, januari 2011 76 salah satu peran swbi dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi bank syariah yang memilikinya adalah untuk menjaga likuiditas bank syariah terutama jika terjadi kekuarangan likuiditas pada saat tidak tersedianya dana dari pasar uang maupun dari bank indonesia untuk perbankan syariah. swbi dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah (fpjps). selain itu bank syariah cenderung menempatkan dananya dalam bentuk swbi karena menguntungkan dan bisa dikatakan bebas dari resiko. selain itu dilihat dari jangka waktu penitipannya swbi lebih likuid jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan. pendapatan bank pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilities atau gabungan dari keduannya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan (antonio, 2001). menurut arifin (2006) secara garis besar terdapat empat sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah, antara lain: 1) pendapatan bagi hasil yang berasal dari transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah. 2) keuntungan atas kontrak j ual beli. 3) hasil sewa atas kontrak ijarah. 4) fee dan biaya adminintrasi atas jasa-jasa lainnya. perumusan hipotesis nandadipa (2010) mengatakan bahwa aktifitas bank tidak dapat terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. bank juga melayani nasabah dalam transaksi valas, dalam hal ini bank juga memperoleh keuntungan. dampak fluktuatif dari nilai tukar mata uang asing (dalam hal ini dolar as) mengakibatkan masyarakat cenderung ingin memiliki dolar as tersebut dengan melakukan penarikan dana dari bank, sehingga mengakibatkan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana ke masyarakat. penelitian lestari & sugiharto (2007) menunjukkan hasil bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar as berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ldr pada bank devisa dan bank non devisa. haryati (2007) exchange rate berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan nasional. penelitian serupa juga dilakukan nandadipa (2010) dengan hasil bahwa exchange rate berpengaruh negatif signifikan terhadap ldr. berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan kurs berpengaruh negatif terhadap pengguliran dana bank syariah. dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: h1: kurs berpengaruh negatif terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. menurut maksum dan earlyanti dalam supriyanti mendefinisikan inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau inflasi merupakan penurunan nilai mata uang secara terus-menerus. menurut dornbus dan fischer dalam nandadipa (2010), salah satu dampak inflasi antara lain meningkatkan kecenderungan masayarakat untuk belanja (konsumtif) serta pengerukan tabungan dan penumpukan uang. hal ini dapat mengakibatkan bank kesulitan dalam menyalurkan dana dikarena-kan banyaknya masyarakat yang menarik dananya. emile satia darma & rita, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat.... 77 hasil penelitian haryati (2007), inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan nasional dan berpengaruh tidak siginfikan pada bank asing campuran. selain itu, inflasi terhadap ldr juga telah diteliti oleh lestari dan sugiharto (2007) yang menunjukan bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap ldr pada bank devisa dan bank non devisa. sedangkan penelitian haas dan lelyved dalam nandadipa (2010) menunjukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. demikian juga dengan penelitian nandadipa (2010) menunjukan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ldr. berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika laju inflasi meningkatkan maka pengguliran dana bank syariah akan menurun, dan sebaliknya jika laju inflasi menurun maka pengguliran dana bank syariah akan meningkatkan. dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: h2: inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. dana pihak ketiga (dpk) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. dana pihak ketiga dibutuhkan bank dalam menjalankan operasinya. pertumbuhan dana pihak ketiga akan meningkatkan pertumbuhan kredit. hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar dana pihak ketiga akan meningkatkan pengguliran dana. haryati (2007) menyebutkan bahwa pertumbuhan dpk berpengaruh positif terhadap pemberian kredit. penelitian serupa juga dilakukan nandadipa (2010) yang menunjukan bahwa pertumbuhan dpk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ldr, pratama (2010) menyatakan bahwa dpk berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, hasil ini serupa dengan wijaya (2007) dan nurhasanah (2010) menyatakan bahwa dpk berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan. dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: h3: dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar dilakukan dengan operasi pasar terbuka yaitu dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank, termasuk bank syariah. agar operasi pasar terbuka berdasar-kan prinsip syariah dapat dilaksanakan, maka perlu diciptakan suatu piranti yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk sertifikat wadiah bank indonesia (swbi). peraturan bank indonesia no. 6/7/pbi/2004 menyebut-kan bahwa sertifikat wadiah bank indonesia (swbi), yakni sertifikat yang diterbitkan oleh bank indonesia sebagai bukti penitipan dana ber jangka pendek dengan prinsip wadiah. hasil penelitian adi (2006) menunjukan bahwa swbi berpengaruh signifikan terhadap fdr perbankan syariah. penelitian serupa juga dilakukan oleh haryadi (2009) hasilnya menunjukan bahwa swbi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan dan nurhasanah (2010), swbi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa swbi berpengaruh negatif terhadap tingkat penggu-liran dana bank syariah. artinya semakin banyak dana yang dihimpun dalam bentuk swbi maka akan mengurangi jumlah penyaluran dana (pembiayaan) perbankan syariah. jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 72-87, januari 2011 78 dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis: h4: swbi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. besarnya pendapatan yang diterima bank jumlahnya tidak pasti, hal ini disebabkan karena perbedaan akad dalam tiap jenis penyaluran dana. pendapatan yang diperoleh tergantung pada tingkat margin dan porsi nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah. semakin besar jumlah pendapatan yang diterima bank, maka bank semakin tertarik untuk menyalurkan dananya. sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh bank akan meningkatkan jumlah penyaluran dana pada periode berikutnya. wijaya (2007) menyatakan bahwa pendapatan bank berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan. hasil serupa diungkapkan dalam penelitian ambarwati (2008) bahwa bonus swbi dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan. berbeda dengan hasil penelitian haryadi (2009), equivalent rate pembiayaan tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, serta pratin dan adnan (2005) bahwa persentase (%) margin (bagi hasil) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: h5: pendapatan bank berpengaruh positif terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. met0de penelitian obyek penelitian obyek dalam penelitian ini adalah bank umum devisa syariah. data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series dalam bentuk laporan keuangan bank umum devisa syariah yang diterbitkan secara bulanan pada periode bulan januari 2006 hingga desember 2009. jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data kuantitatif atau angka yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi lain yang diakses melalui internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasi. teknik pengambilan sampel metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. adapun kriteria yang harus dipenuhi antara lain: a. bank umum devisa syariah yang ada di indonesia b. bank umum devisa syariah yang mempublikasikan laporan keuangan bulanan pada bulan januari 2006 hingga bulan desember 2009. c. laporan keuangan menyediakan informasi yang sesuai dengan data yang diperlukan dalam variabel penelitian. teknik pengumpulan data pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari artikel, jurnal, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk mempelajari dan memahami literatur yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian dan metode dokumentasi yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan bank yang menjadi sampel penelitian ini. definisi operational dan pengukuran variabel variabel dependen variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengguliran dana. rasio yang emile satia darma & rita, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat.... 79 digunakan untuk mengukur tingkat pengguliran dana bank syariah adalah financing to deposite ratio (fdr). fdr dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: fdr = pembiayaan yang disalurkan total dana pihak ketiga x 100 % variabel independen penelitian ini menggunakan lima variabel independen yang terdiri dari: 1) nilai tukar (kurs) penelitian ini yang menggunakan nilai tukar rupiah indonesia terhadap dolar as (us$). data yang tersedia untuk variabel ini merupakan data harian sepanjang 2006-2009, untuk menjadikannya bulanan agar sama dengan variabel lainnya maka dihitung dengan meratarata data harian tersebut (nandadipa, 2010). kurs mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs jual dollar terhadap rupiah (haryanto, 2007). dalam penelitian ini kurs diukur dengan kurs (t-1). 2) inflasi inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan penurunan nilai mata uang secara terus-menerus. laju inflasi indonesia per bulan berdasarkan persen-tase perubahan indeks harga konsumen (ihk) dari tahun ke tahun yang dilaporkan secara bulanan oleh bank indonesia dan dinyatakan dalam persen. data mengenai inflasi diperoleh dari www.bi.go.id. dalam penelitian ini inflasi diukur dengan inflasi (t-1). 3) dana pihak ketiga (dpk) dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang berupa tabungan wadiah,'giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. data mengenai total dpk diperoleh dari laporan neraca yaitu penjumlahan tabungan wadiah, giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. dalam penelitian ini dana pihak ketiga diukur dengan dana pihak ketiga (t-1). 4) sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) yakni sertifikat yang diterbitkan bank indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. data mengenai swbi diperoleh dari laporan neraca dalam bentuk jumlah swbi yangdiukur dengan periode (t-1). 5) pendapatan bank pendapatan bank merupakan pendapatan yang diperoleh bank dalam menjalankan kegiatannya. pendapatan bank syatiah terdiri dari bagi hasil, margin/keuntungan, hasil sewa, fee serta biaya adminintrasi atas jasa-jasa lainnya (arifin, 2006). data mengenai pendapatan bank diperoleh dari laporan laba rugi dalam bentuk pendapatan dari penyaluran dana. dalam penelitian ini pendapatan bank diukur dengan pendapatan bank (t-1). analisis data uji asumsi klasik pengujian asumsi klasik meliputi: uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. uji hipotesis dan analisis data model persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut: http://www.bi.go.id/ jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 72-87, januari 2011 80 y1 = α + β1x1(t−1) + β2x2(t−1) + β3x3(t−1) + β4x4(t−1) + β5x5(t−1) + 𝑒 dimana: y = tingkat pengguliran dana x1 = kurs x2 = inflasi x3= dana pihak ketiga (dpk) x4 = sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) x5 = pendapatan bank α = konstanta β = koefisien regresi e = residual karena data jumlah kurs, dpk, swbi dan pendapatan bank merupakan data dalam nominal rupiah, sedangkan satuan inflasi dan tingkat pengguliran dana (fdr) dalam satuan persentase maka model tersebut perlu ditransformasi dalam bentuk logaritma natural. transformasi dalam bentuk logaritma natural dilakukan untuk memperkecil nilai koefisien yang dihasilkan karena adanya perbedaan satuan nilai antar variabel. penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi a = 0,05 yang dapat diartikan bahwa tingkat kesalahan yang dapat ditolerir adalah sebesar 5%. alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah program ms.excel dan spss 11.5 for windows. langkahlangkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: koefisien deteminasi (r2) koefisien determinasi (r") digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model. setiap tambahan jumlah variabel independen, maka r2 akan tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted r2, nilai adjusted r2 dapat naik atau turun apabila satu variabel ditambahkan kedalam model (gho2ali, 2002). uji f uji statistik f pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. uji t uji statistik t pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen/bebas secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen/terikat. jika nilai probabilitas < 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika nilai probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak. hasil dan pembahasan hasil uji asumsiklasik hasil uji multikolonieritas uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). dikatakan tidak mengalami multikolonieritas jika nilai tolerance > 0,10 atau jika nilai vif <10. tabel 1 menunjukan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 serta nilai vif <10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas atau tidak ada korelasi antar variabel bebas (variabel independen). emile satia darma & rita, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat.... 81 hasil ujiautokorelasi uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode /dengan kesalahan pengganggu pada periode /-i (sebelumya). untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dalam penelitian ini dilakukan uji durbinwatson. tabel 2 menunjukan nilai durbin-watson sebesar 1,756. nilai d-w terletak diantara -2 dan +2, artinya tidak terjadi autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini (santoso, 2002). uji heteroskedatisitas uji heteroskedatisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat varians yang berbeda dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasdsitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. model regresi yang baik adalah yang homoskedasdsitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. tabel 2. tabel uji autokorelasi mode 1 r r square adjusted r square std. error of the estimate durbin watson 1 .590(a) ,349 ,312 ,08561 1,756 gambar 1. grafik persebaran variabel tabel 1. tabel uji multikolonieritas model collinearity statistics tolerance vif kurs ,959 1,043 inflasi ,840 1,191 dpk ,307 3,255 swbi ,580 1,723 pendapatan bank ,366 2,732 jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 72-87, januari 2011 82 tabel 3. one-sample kolomog0rov-smirnov test unstandardized residual n 96 normal mean ,0000000 parameters(a,b) std. deviation ,08333039 most extreme absolute ,119 differences positive ,119 negative -,103 kolmogorov-smirnov z 1,162 asymp. sig. (2-tailed) ,135 tabel 4. tabel hasil uji koefisien determinasi (r2) model r r square adjusted r square std. error of the estimate durbinwatson 1 ,590(a) ,349 ,312 ,08561 1,756 tabel 5. tabel hasil uji f model sum of squares df mean square f sig. 1 regression ,353 5 ,071 9,632 ,000(a) residual ,660 90 ,007 total 1,013 95 tabel 6. hasil uji statistik t (parsial) model unstandardized coefficients standardiz ed coefficient s b std. error beta t sig. 1 (constant) 8,981 1,040 8,639 ,000 kurs -,494 ,115 -,374 -4,305 ,000 inflasi ,001 ,018 ,007 ,080 ,936 dpk ,011 ,016 ,103 ,671 ,504 swbi -,010 ,002 -,483 -4,327 ,000 pendapatan bank -,002 ,013 -,018 -,131 ,896 tabel 7. hasil rekapitulasi akhir uji hipotesis hipotesis koefisien regresi nilai sig. keterangan hi kurs -> tingkat pengguliran dana -,494 ,000 diterima h2 inflasi-> tingkat pengguliran dana ,001 ,936 tidak diterima h3 dpk -> tingkat pengguliran dana ,011 ,504 tidak diterima h4 swbi -> tingkat pengguliran dana -,010 ,000 diterima h5 pendapatan bank -> tingkat pengguliran dana -,002 ,896 tidak diterima emile satia darma & rita, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat.... 83 dari grafik scatterplot pada gambar 1 terlihat bahwa ddk-dtik menyebar secara acak serta tersebar dibawah maupun diatas sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi hete-roskedatisitas. ujinormalitas uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. tabel 3 menunjukan besarnya klomogorov smirnov (k-s) adalah 1,162 dengan tingkat signifikansi 0,135 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pola residual berdistribusi normal. hasil pengujian hipotesis koefisien determinasi (r2) tabel 4 menunjukan nilai adjusted r square sebesar 0,312. artinya kemampuan variabel independen (kurs, inflasi, dpk, swbi dan pendapatan bank) dalam menjelaskan variasi variavel dependen (tingkat pengguliran dana) sebesar 31,2%, sedangkan sisanya 68,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. uji f (simultan) uji statistik f pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. hasil uji f dapat dilihat pada tabel 5: tabel 5 menunjukan nilai f hitung sebesar 9,632 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. artinya semua variabel independen (kurs, inflasi, dpk, swbi dan pendapatan bank) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (dngkat pengguliran dana) karena nilai sig 0,000 < alpha 0,05. uji t (parsial) uji statisdk t pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen/terikat. hasil uji t dapat dilihat tabel 6. pembahasan berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disusun hasil rekapitulasi yang dapat dilihat pada tabel 7. kurs berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai tukar (kurs) terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah atau hipotesis diterima. hasi penelitian ini mendukung penelitian haryati (2007) dan nandadipa (2010) bahwa nilai tukar (kurs) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengguliran dana bank syariah. dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa arah hubungan negatif dan signifikan menunjukan semakin tinggi tingkat nilai tukar (kurs) maka semakin rendah tingkat pengguliran dana bank syariah. hal ini disebabkan karena minat masyarakat terhadap valas (mata uang asing) terutama dolar as masih cukup tinggi. selain itu pergerakan nilai tukar juga mempengaruhi daya saing internasional dan posisi neraca perdagangan dan konsekuensinya akan berdampak pada real output dari negara tersebut yang pada gilirannya akan mempengaruhi cash flow saat ini dan masa yang akan datang dari perusahaan tersebut (dornbusch dan fisher dalam wibowo dan suhendra). inflasi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa inflasi tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah atau jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 72-87, januari 2011 84 hipotesis ditolak. hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian nandadipa (2010), namun sama dengan lestari dan sugiharto (2007) yang menunjukan bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengguliran dana bank syariah. berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya laju inflasi tidak mengurangi kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya. mahalnya harga barang akibat dari tingginya laju inflasi tidak mempengaruhi bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada masya-rakat. selain itu, kepercayaan bank syariah terhadap masyarakat masih cukup tinggi dikarenakan bank menganut sistem syariah (syariah minded). dana pihak ketiga (dpk) berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa dana pihak ketiga tidak terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah atau hipotesis ditolak. hasil penelitian ini sama dengan nandadipa (2010) bahwa dpk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ldr dan berbeda dengan penelitian haryati (2007), wijaya (2007) danpratama (2010). meningkatnya dana yang dihimpun bank syariah dari masyarakat belum tentu digunakan untuk meningkatkan porsi pembiayaan yang diberikan, ada kemungkinan bahwa bank tertarik untuk menanamkan dananya pada instrumen keuangan seperti swbi, puas dan sebagainya. dengan menyalurkan dananya pada instrumen keuangan tersebut dapat dikatakan bahwa bank memperoleh keuntungan dengan resiko rendah atau bahkan tanpa resiko. pada saat tertentu bank tidak menyalurkan seluruh dana yang dihimpunnya untuk menjaga likuiditasnya agar sewaktu-waktu terjadi penarikan dari nasabah, bank tidak mengalami kesulitan likuiditas sehingga kesehatan dan kinerjanya ter jaga. sertifikat wadiah bank indonesia (swbi) berdasarkan hasil pengujian tersebut, swbi terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah atau hipotesis diterima. hasil penelitian ini mendukung penelitian adi (2006), haryadi (2009) dan nurhasanah (2010) bahwa swbi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengguliran dana bank syariah. hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa arah hubungan negatif dan signifikan menunjukan semakin tinggi dana yang disalurkan dalam swbi maka semakin rendah tingkat pengguliran dana bank syariah. hal ini disebabkan karena semakin besar dana yang disalurkan dalam swbi mengurangi jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pembia-yaan, dalam hal ini pembiayaan merupakan bagian dari fdr (finance to deposite ratio) yang mencerminkan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. pendapatan bank berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pendapatan bank tidak terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah, dengan demikian hipotesis ditolak. hasil penelitian ini sama dengan pratin dan adnan (2005) dan haryadi (2009) dengan hasil bahwa pendapatan bank tidak berpengaruh terhadap pengguliran dana bank syariah. pendapatan bank tidak terbukti berpengaruh terhadap penyaluran dana bank syariah karena permintaan masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan masih tinggi dan pendapatan bank dari transaksi tersebut emile satia darma & rita, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat.... 85 relatif stabil sehingga tidak mempengaruhi keputusan perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. bank akan terus menyalurkan dana yang dihimpunnya walaupun pendapatan yang diperoleh rendah karena besarnya pendapatan yang diterima bank jumlahnya tidak pasti. hal ini disebabkan karena perbedaan akad dalam tiap jenis penyaluran dana sehingga pendapatan yang diperoleh tergantung pada tingkat margin dan porsi nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah. penutup berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan pembahasan (interpretasi) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengguliran dana bank syariah dapat disimpulkan pertama, secara simultan variabel kurs, inflasi, dpk, swbi dan pendapatan bank berpengaruh terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. kedua, secara parsial, kurs (negatif signifikan), inflasi (positif tidak signifikan), dana pihak ketiga (positif tidak signifikan), swbi (negatif signifikan) dan pendapatan bank (negatif tidak signifikan) terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah. saran untuk penelitian ini adalah pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada bank syariah mandiri (bsm) dan bank syariah mega indonesia (bsmi), untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampael agar hasil penelitian dapat digeneralisir. kedua, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pada kurs, inflasi, dpk, swbi dan pendapatan bank. pada penelitian selanjutnya diharapkan memasukan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat pengguliran dana bank syariah misalnya car dan npf. terakhir, periode amatan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 20062009, penelitian selanjutnya diharapkan menambah rentang periode agar dapat menunjukan hasil yang lebih akurat. daftarpustaka adi, i. nurfitri, 2006, pengaruh penempatan dana pada swbi dan pasar uang antar bank syariah (puas) terhadap fdr perbankan syariah, tesis, program studi timurtengah dan islam program pascasarjana universitas indonesia. ambarwati, septiana, 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank umum syariah di indonesia, tesis, program studi timurtengah dan islam program pascasarjana universitas indonesia. antonio, m. syafi'i, 2001, bank syariah dari teori ke praktik, sema insani, jakarta. arifin,zainul, 2006, dasar-dasarmanajemen banksyariah, edisi revisi, alvabet, jakarta. ghozali, imam, 2009, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, cetakan iv, badan penerbit universitas diponegoro, semarang. haryadi, 2009, analisis faktor faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia (periode 2004:03 2009:04), tesis, program studi timur tengah jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 72-87, januari 2011 86 dan islam program pascasarjana universitas indonesia. haryanto, dedi & riyatno, 2007, pengaruh suku bunga sertifikat bank indonesia dan nilai kurs terhadap risiko sistematik saham perusahaan di bej, jurnal keuangan dan bisnis vol. 5, no.1, maret2007, hal 24-40. haryati, sri, 2007, pertumbuhan kredit perbankan di indonesia: intermediasi dan pengaruh variabel makro ekonomi, jurnal keuangan dan perbankan vol. 13 no. 2 hal. 299-310. hasibuan, malayu, 2005, dasar-dasar perbankan, bumi aksara, jakarta. lestari, ml & sugiharto, t, 2007, kinerja bank devisa dan bank non devisa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, proceeding pesat (psikologi, sastra, arsitek & sipil) auditorium kampus gunadarma, 21-22 agustus 2007, vol, 2. muhammad, 2005, manajemen bank syariah, edisi revisi, upp amp ykpn, yogyakarta. nandadipa, seandy, 2010, analisis pengaruh car, npl, inflasi, pertumbuhan dpk, dan exchange rate terhadap ldr (studi kasus pada bank umum di indonesia periode 2004 2008), universitas diponegoro, semarang. nurhasanah, lina, 2010, pengaruh kas, dana pihak ketiga, swbi (sertifikat wadiah bank indonesia), margin keuntungan, dan npf (non perfoming financing) terhadap pembiayaan murabahah, skripsi ekonomi akuntansi umy, tidakdipublikasikan. peraturan bank indonesia no. 6/7/pbi/2004 tentang sertifikat wadiah bank indonesia pratama, billy arma, 2010, analisis faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (studi pada bank umum di indonesia periode tahun 2005 2009), tesis, program studi magister manajemen program pascasarjana universitas diponegoro. pratin dan akhyar adnan, 2005, analisis hubungan simpanan, modal sendiri, npl, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah studi kasus pada bank muamalat indonesia 2(bmi), kajian bisnis dan manajemen, edisi khusus of finance, hal. 35-52. santoso, singgih, 2002, buku latihan spss statistik parametrik, ptelek media komputindo, jakarta. siamat, dahlan, 2001, manajemen lembaga keuangan, edisi ketiga, lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia, jakarta. supriyanti, neni, analisis pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga bl terhadap kinerja keuangan pt, bank mandiri, tbk berdasarkan rasio keuangan, universitas gunadarma. undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan emile satia darma & rita, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat.... 87 undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan wibowo, a dan suhendra, s, analisis pengaruh nilai kurs, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap dana pihak ketiga pada bank devisa di indonesia, universitas gunadarma. wijaya, yudho adi, 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah, tesis, program studi timurtengah dan islam program pascasarjana universitas indonesia. journal of accounting and investment article type: research paper accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept made aristia prayudi* and i putu hendra martadinata abstract: research aims: despite its widely recognized importance, there is a lack of today's business ethics education regarding the method used for teaching ethics to college students. the conventional business ethics courses are criticized for applying learning approaches limited to the abstract, impersonal moral logic of secular ethics that is less natural, meaningful, and motivating, which cannot have a significant and lasting impact on the moral judgment of its graduates. this current study addresses the issue by investigating the effect of integrating cultural and religious-based ethics concept, named tri kaya parisudha (the three holy deeds—think good, speak good, and do good) into ethical training toward moral judgment development of accounting students. design/methodology/approach: data were collected from 46 accounting undergraduate students of a large public university in bali province of indonesia by conducting pre-test-post-test control group experimental design. research findings: the results showed that participants who were receiving ethical training integrate with the tri kaya parisudha concept (treatment group) exhibited higher moral judgment development (that is, have significantly higher dit p-score) than those who did not (control group). besides, there was evidence of a statistically significant increasing dit p-score in the treatment group from pre to post-test, but not in the control group. theoretical contribution/originality: this research contributes to the development of academic studies on tri kaya parisudha and its integration to ethical learning on the development of students’ morality. practitioner/policy implication: the results of this study indicate the importance of integrating the value of local wisdom and religiosity values into ethical learning at universities to improve students’ morality. research limitation/implication: although this study found that ethical education at the college level will be more effective if the aspect of religiosity is included within the education process, there are some limitations of this study. first, this study used an experimental method using cases that did not reflect the actual condition and have not been sufficiently related to ethical cases occurring in the business world. secondly, this study has not been able to fully capture the influence of tri kaya parisudha on students’ behavior. thirdly, this research did not consider another demographic variable that could affect students’ moral judgment. keywords: moral judgment; accounting student; business ethics sducation; tri kaya parisudha affiliation: department of accounting, universitas pendidikan ganesha, bali, indonesia *correspondence: prayudi.acc@undiksha.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101143 citation: prayudi, m. a., & martadinata, i. p. h. (2020). accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept. journal of accounting and investment, 21(1), 162-179. article history received: 01 aug 2019 reviewed: 16 nov 2019 revised: 10 jan 2020 accepted: 15 jan 2020 mailto:prayudi.acc@undiksha.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6850 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 163 introduction call and demand to solve the problem of ethics in business is now prominently increasing following the widely publicized accounting scandals of many world's large corporations (floyd, xu, atkins, & caldwell, 2013), as well as in the context of public sector organizations (aini, prayudi, & diatmika, 2018; andriana & widaningsih, 2014; thomson, 2014). the solution-seeking efforts are not only done through a series of scholarly and academic research but have also focused on strengthening the strategic role of higher education institutions in internalizing ethical values and social responsibility to its learners (bean & bernardi, 2007; brinkmann & peattie, 2005; dellaportas, jackling, leung, & cooper, 2011; mayhew & murphy, 2009; saat, porter, & woodbine, 2009). academic scholars (e.g., adkins & radtke, 2004; cameron & o’leary, 2015; d. christensen, barnes, & rees, 2007; sims & felton, 2006; warnell, 2010) acknowledge that it is the methodologies employed in a business ethics course that plays an essential role in running business ethics education if it wants to be successful. however, the majority of conventional business ethics courses seem to apply learning approaches limited to the abstract, impersonal moral logic of secular ethics (cassidy, 2006). as a consequence, students learn theories of business ethics as one more set of abstractions that could not have a significant and lasting impact on their moral judgment. mccann (1997) advocates considering student’s religious experiences when teaching ethics for the sake of inspiring an emotional understanding. by doing so, it is believed that students will have the opportunity to approach business ethics in a context that is more natural, meaningful, and motivating. epstein (2002) notes that religions offer a unique approach to moral reasoning through two key ways, in which religious ethics: (a) proposes that there exists a harmonization between faith and human reason to chase the ideals of love and sense to others; and (b) maintains a distinctive worldview or end. it is also argued that satisfactorily ethics teaching will not be possible to reach without first engaging the religion-related questions about the nature of humankind (muldoon, 1990) as it may provide an initial framework in helping students to distinguish between right and wrong (bloodgood, turnley, & mudrack, 2008). besides, sims and felton (2006) have observed that when having discussions regarding business ethics, students often reflect values they absorbed as a child from, amongst others, their religious upbringing. nonetheless, there is still a mixed result regarding the effect of religiosity on moral reasoning of accounting students (hickman, 2013), in which the relationship is positive (burks & sellani, 2008), negative (ahmadi, davoudi, mardani, ghazaei, & zarezadegan, 2013; stapleton, 2013) or there is no relationship between them (conroy & emerson, 2004; hickman, 2013). this current study addresses the issues by investigating the impact of integrating cultural and religious-based ethics concepts, named tri kaya parisudha (tkp), into ethical training toward the moral judgment development of accounting students. tkp derived from the word tri, which means three, kaya, which means behavior and parisudha, which means purity or spirituality (rosalina, 2017). it means the three holy deed, i.e., think good, speak good, and do good (which will be explained in greater detail prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 164 in the next section of the paper). tkp is a form of religious values of balinese people that has long been recognized as a reference in acting and behaving ethically in everyday life (kepramareni, sudarma, irianto, & rahman, 2014; swardhana, jaya, & kartika, 2015). in the context of higher education, burks and sellani (2008) have found the significantly positive effect of taking religion courses on the business students’ level of moral reasoning. also, the recent work of sofyani and rahma (2015) has proved that indonesian economics students who had prior participation in a religious values-based character education behaved more ethically in preparing financial statements than those who had not. both burks and sellani and sofyani and rahma gave treatments of religious value and business ethics course at a different time, and each of them is managed as a stand-alone intervention. in contrast to those projects that separate between the instilment of religious values and business ethics courses, we prefer to integrate them. we followed bloodgood et al. (2008) and cassidy (2006), who suggested that the integration learning method can be considered as a better way to instill a more contextual understanding of business ethics. the results of this study are expected to contribute to the development of academic studies on tri kaya parisudha and its integration to ethical learning on the development of students’ morality. besides, the results of the study are expected to be used as a consideration for business ethics lecturers in universities to integrate local wisdom and religiosity values into ethical learning to improve students’ morality. the rest of the paper is organized as follows. in the next section, a review of the literature and research hypothesis development is given, followed by a general description of our used method. the last two parts then provide results and discussions as well as the conclusion, limitations, and suggestions for future research. literature review and hypothesis development every individual has different levels of morality. this difference causes the individual to solve an ethical problem differently. in other words, the level of morality of an individual can be measured by looking at their responses in dealing with cases related to ethical dilemmas. one theory that attempts to explain the morality of a person is the theory of cognitive moral development (from now on, cmd) developed by lawrence kohlberg in 1971. this theory assumes that every individual experiences moral development through several levels along with individuals’ increasing age (killen & smetana, 2015). also, kohlberg's cmd theory focuses on cognitive processes involving moral judgment, as well as linking moral judgments to ethical actions. the theory of cmd stems from kohlberg's critique of socialization theory and behaviorism, which ignores the moral process of the child. he argues that imitation and observation alone are not enough for a child to understand the concepts of justice, fairness, and the happiness of others. he also assumes that often, adults who are subjected to imitation and observation by children have low morality. this phenomenon raises a question about how a child who does not have an excellent example for him/herself can form an excellent moral prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 165 judgment. therefore, this theory assumes that the changes in individual ages will affect the level of morality of the individual. based on the theory of cmd, there are three levels in the development of individual morality, such as pre-conventional level (level i), conventional level (level ii), and postconventional level (level iii) (o’flaherty & gleeson, 2016). each level consists of two stages of development that reflects the level of individual morality when faced with an ethical dilemma. the higher the level or stage of an individual's cognitive moral development, the better the quality of moral judgments that an individual possessed. according to kohlberg (1971), the levels of an individual’s cognitive moral development conceptualized in the theory of cmd are as follows: 1. level i (pre-conventional) at this level, an individual acts and judges the righteousness of action based on reward and punishment. this level can be divided into two stages: a) stage 1: orientation on punishment; consequences or physical punishment of an effort determines the moral judgment of an individual. in other words, the righteousness of an action is judged based on the results (or punishment) of the work. b) stage 2: the instrumental relativist orientation; at this stage, the individual judges that a right action is an action that can bring positive benefits to him/herself, and sometimes to the others. at this stage, there is an element of justice, reciprocity, and equality, but it is always interpreted physically and pragmatically. 2. level ii (conventional) at this level, the individual engages in moral action solely to satisfy the expectations of his/her family and social group, regardless of the consequences of his/her actions. this level can be divided into two stages: a) stage 3: good boy/nice girl orientation; individual judges that the right action is an action that can benefit other individuals. they act by the expectations and desires of other individuals to be viewed as good children by others. b) stage 4: law and authority orientation; at this stage, an individual's actions are oriented to the laws prevailing in his/her environment, and assume that a right action is an action that conforms to the law and authority. 3. level iii (post-conventional) at this level, an individual has been able to identify and realize the correct values and moral principles. this level can be divided into two stages: a) stage 5: social contract orientation; at this stage, an action is deemed correct if it conforms to individual rights and standards that have been previously critically prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 166 analyzed and agreed upon by its social environment. in other words, an individual’s judgment of an action is based on personal values, rather than on constitutionally accepted standards. b) stage 6: universal ethical principles orientation; at this stage, the righteousness of an action is judged based on the logical, universal, and consistent moral principle using an individual’s conscience. individual emphasizes universal ethical principles such as justice, reciprocity, equality of human rights, and respect for the dignity of other individuals. some researchers have attempted to relate religiosity and the degree of morality based on the theory of cmd. ahmadi et al. (2013) investigated the relationship between moral development, religiosity, and religious orientation of students at a university in iran. the results showed that moral development negatively affected individual religiosity. in other words, the higher the level of individual morality, the lower the individual's intention in applying his religious obligations. on the other hand, hickman (2013) found that universities based on religion and individuals’ religiosity could not increase moral reasoning. this finding is following research by conroy and emerson (2004), who found that the level of individuals’ religiosity did not influence morality. stapleton (2013) also found the same result in which individuals categorized as unreligious showed a higher level of moral reasoning than individuals who were classified as religious. also, herlyana, sujana, and prayudi (2018) found that the students' level of religiosity harmed their academic fraud behavior. the results of those studies might contradict the views of people in general that religious individuals will exhibit higher morality than non-religious individuals. however, stapleton (2013) asserted that the results of those studies do not necessarily indicate that religious individuals have low moral reasoning, yet they may have different perspectives in making ethical decisions. according to, graafland (2017) religious individuals try to keep their behavior to be matched to their religion’s identity. in other words, religious individuals’ behavior will always be based on the rules taught in their belief to still attach their religiosity identity into themselves. related to the theory of cmd, it refers to the characteristics of individuals on the current level in which their actions are based on the fulfillment of expectations of other individuals and rules or laws (kohlberg, 1971). it is presumed then to be the cause that religious individuals tend to be at the general level in the level of kohlberg’s cmd theory (stapleton, 2013). tri kaya parisudha (tkp) is a form of religious values of balinese people that has long been recognized as a reference in acting and behaving ethically in everyday life (kepramareni et al., 2014; swardhana et al., 2015). it is embodied in holy hindu scripture, sarasamuscaya, written by bhagawan wararuci, a hermit-manganese from the island of java at around the 9th century. tkp is derived from the word tri, which means three, kaya, which means behavior and parisudha, which means purity or spirituality (rosalina, 2017). it means the three holy deed, i.e., think good, speak good, and do good. tkp is a technique of self-control, and a means to fulfill the individual obligation of prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 167 mental and spiritual purification to “solve” the specific hindu problem of life (circle of rebirth, reincarnation, and karma) (landmann, 2010). tkp has an origin from the beliefs of the essence of the law of karma phala (karma means deed, phala means result)—good deeds will result in good, bad deeds will result in evil (krishna, 2010). accordingly, pratiwi (2016) contends that one’s ability to control the mind, speech, and behavior can make people be able to avoid unwanted things happen in his/her life. on sarasamuscaya, it is said that there are ten forms of lust control behavior, that is, three for mind control (manacika parisudha), four for speech control (wacika parisudha), and three for behavior control (kayika parisudha). in detail, the components of tkp are as follows (asmariani, 2012; wariati, 2016): 1. manacika parisudha – the sanctification of the mind the values embedded in this conception guide a person to well organize his/her thoughts before speaking and taking action since it is acknowledged that the thought is the primary source of word and deed. there are three forms of implementation of manacika parisudha, as mentioned in sarasamuscaya, that is: a) not wanting to have as well as feeling envy toward others belongings b) not being angry and rude to all beings c) believe in the law of karma phala (the doctrine of inevitable consequence) 2. wacika parisudha – the sanctification of the speech it is believed that words are the root and origin of everything. hence, dishonesty in words can be a reflection of dishonesty in all things. also, if we often say dirty, rude, and abusive, it will lead us to enmity and sin. conversely, if we always keep and control every word that comes out of our mouths, it will bring us to peace and happiness. there are four forms of implementation of wacika parisudha, as mentioned in sarasamuscaya, that is: a) not speaking evil against one another b) not speaking angrily and rudely to another person c) not slandering another person d) not lying 3. kayika parisudha – the sanctification of the behavior the good deeds are a real implementation of good thoughts and speeches. by doing something, people are said to have done karma, which can determine how one’s future life is. therefore, those who are realizing that all the karma they do may give them phala will always strive to do good to obtain a more enjoyable life in the future. there are three forms of implementation of kayika parisudha, as mentioned in sarasamuscaya, that is: prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 168 a) not committing murder b) not doing steal c) not committing adultery in some previous studies, tkp was found to have a strong correlation with individual or group behavior. research conducted by kepramareni et al. (2014) in nonprofit organizations in bali, for example, implied that the implementation of tkp allows organizational elements to promote transparent and accountable behavior in managing the organization. the behaviors manifest within the organization are understood as a form of ethical behavior and derived from self-control in the way of consciousness always to maintain the purity of mind, which has consequences on the virtue of words and deeds (p.4: 4). in a different study, swardhana et al. (2015) found that the aspects of balinese local wisdom, including tkp, could become a more appropriate social control rather than the concepts of western social control theory, in tackling the problem of juvenile delinquency behavior in the province of bali. business ethics course, religiosity and student’s moral development current business ethics courses have a learning goal to encourage students’ ethical understanding and reasoning ability by sharpening their moral awareness as well as the capacity for moral judgment (cassidy, 2006). it is also recognized that a business ethics course can provide not only practical ethical tools and techniques in promoting moral development and moral conflict management but also philosophical ideas in reflecting on the conditions and consequences of one’s work (brinkmann & peattie, 2005). indeed, the business school should maintain an ethical perspective in its educational process because the end product of business decisions can profoundly influence the wealth allocation in society. for accounting students, a business ethics course plays a vital role in shaping students’ behavior as a future business professional/accountant (tormocarbó, oltra, seguí-mas, & klimkiewicz, 2016) since ethical conduct is the essence of meaningful professional lives (bean & bernardi, 2007). although most of the previous findings in the existing literature suggest that business ethics education have successful performance yields, there is also some evidence of poor outcomes of the business ethics course. burks and sellani (2008) examined whether ethical behavior influenced by the amount of ethical intervention received by students in the form of ethics classes. they found that no significant differences existed in students’ moral values between those who were taking an ethics course and those who were not. also, mayhew and murphy (2009) have concluded that ethics education alone may not be enough to improve ethical behavior. the experimental setting they organized proved that conventional ethics education resulted in, unfortunately, introjected rather than integrated ethical values. recently, tormo-carbó et al. (2016) observed that the impact of specific business ethics courses on students’ ethical awareness was questionable. their findings, strangely enough, indicated higher ethics awareness among students who had not taken ethics courses. prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 169 tormo-carbó et al. (2016) considered the extent to which the poor design, content, or implementation of ethics course that might be the cause of unexpected findings of their study. likewise, many scholars also agreed that it is the methodologies employed in a business ethics course that plays an essential role in running business ethics education if it wants to be successful. cassidy (2006) and mccann (1997) straightforwardly suggested considering a student’s religious experience when teaching ethics to yield a significant and lasting impact on students’ moral judgment. the mccann’s and cassidy’s notions of the critical role of religious aspect on students’ moral judgment are in line with the results of burks and sellani (2008) and sofyani and rahma (2015) that indicated the positive relationship between religiosity and moral judgment/behavior of business students. burks and sellani (2008) emphasized the existence of a higher calling acceptance in an individual’s life that may explain how religiosity can be related to students’ moral judgment. they asserted that while some religions follow strict adherence to rules, others are more principles-based. it will thus make a difference in a person’s ethical values. meanwhile, sofyani and rahma (2015) contended that religious values are the real aspect underlies someone's behavior, including in-context economy and business. in their experiment, they were instilling the islamic religious character concerning the entire and whole existence of god, full compliance with and obedience to religious teachings, and doing good and full of responsibility. we, therefore, expect that by integrating ethical intervention in a business course with a religious-based ethical concept, i.e., tri kaya parisudha (tkp), the students’ moral judgment can be significantly improved. formally stated, the hypothesis of this research is: h1: students who are receiving ethical training that integrates with tri kaya parisudha (tkp) concept will exhibit higher moral judgment development than those who do not receive integrated ethical training. research method this research used pre-test-post-test control group experimental design to test the proposed hypothesis. in this design, the random allocation of subjects to a treatment or control condition is done, and the test scoring is conducted before and after the experimental manipulation (dugard & todman, 1995). the cultural and religious-based ethics concept (tri kaya parisudha—tkp) was used as the treatment in the experiments carried out to the students (ethics education with an emphasis on tkp and ethics education without emphasis on tkp). participants of the experiment were 46 undergraduate students of the accounting department in a large public university in bali province of indonesia who were taking the business and professions ethics course. they were allocated to a treatment or a control group in which the participants received two different scenarios. in the “a” scenario, participants were given a course material of business and profession ethics with the emphasis on the tkp principle. meanwhile, in the “b” scenario, participants were given course material of business and profession ethics without stress on the tkp principle (table i). experimental treatments were not carried out between individuals in an prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 170 experimental lab but between experimental classes. all students enrolled in class i were given a course material of business and profession ethics with the emphasis on the tkp principle (the “a” scenario). while all students enrolled in class ii were given a course material of business and profession ethics without the emphasis on the tkp principle (the “b” scenario). inter-class experimental treatments were based on experiments conducted by martinov-bennie and mladenovic (2015) to prevent students from becoming aware of the experimental treatments given. table 1 experimental design experiment group experiment stage pre-test post-test class i (with tkp/treatment) 1 2 class ii (without tkp/control) 3 4 before the experiments were conducted, as a formal academic procedure took on each semester, students of the business and professions ethics course were randomly assigned into four classes by the department. then, when the experiments were conducted, the participants were randomly assigned to either the experimental group or the control group. we used a simple randomization technique in which the participants were randomized based on a single sequence of random assignments (suresh, 2011). the randomization is done by using computer-generated random numbers. chi-square analysis revealed that there was no significant difference between the two groups concerning age and sex (p-value > 0.05); therefore, the randomization could be considered successful. the testing of the instruments is done twice in each class. the students were not aware that the test would be conducted twice. the first test was a preliminary test (pre-test). the pre-test was to find out the description of the behavior of participants of each class when facing ethical cases. the pre-test was done before treatment in the experimental class. after conducting the first test, then the course material provided as usual in class ii. for the class i, the course material was given with an emphasis on the concept of tkp. as in class ii, participants were first given a conceptual understanding of the code of ethics for the professional accountant that serves as a requirement for a professional accountant in fulfilling his/her responsibility to act in the public interest. its fundamental principles include the principle of integrity, objectivity, professional competence, and due care, confidentiality as well as professional behavior. the treatment for class i’s participants was given by integrating the tkp concept into the fundamental principles of the code of ethics for a professional accountant. for example, participants were encouraged that regarding the integrity principle that requires every professional accountant to be straightforward and honest in their entire professional and business relationships, the unwavering practice of the kayika parisudha (i.e., doing honest, ethical and righteous deeds) and the wacika parisudha (i.e., always tell the truth) would make sure that professional accountant met the requirement (see the appendix). at the end of each treatment session, to ensure the effectiveness of the manipulation, participants were asked to answer the following question: “is there a prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 171 relationship between the fundamental principle of code of ethics for professional accountant and the concept of tri kaya parisudha? if “yes,” how is the relationship?”. the lecturing for each class was conducted for four months before performing further testing. during the experiment’s implementation period, there were no discussions of the case given in the experimental task or other ethical cases outside the business and professional ethics courses. the procedure was done to anticipate the existence of external factors that might influence the ethical principles of the students participating in the experiment. therefore, the researchers strongly believe that the ethical principle in students was mainly influenced by business and professional ethics experimental courses. the final test (post-test) then conducted to find out the description of the moral judgment of participants in dealing with ethical cases after the business and profession ethics course ended for each class. this stage is a crucial step to see the development of the ethical judgment of participants during the business and profession ethics course, especially for the treatment class (class i). the research instrument used to obtain data from the participants is a defining issues test (dit) questionnaire devised by james rest in 1974. dit is the most commonly used method and has an essential role in the development of ethical research, especially in accounting and auditing (bailey, scott, & thoma, 2010). the measurement of morality through dit is based on six levels of cognitive moral development proposed by kohlberg. in the dit, individuals are asked to provide judgments on some cases concerning ethical dilemmas. the score in dit will depict the level of individuals’ morality based on kohlberg's cmd theory. the main focus of dit is assessing the level of understanding and interpretation of individuals in ethical cases (thoma & dong, 2014). furthermore, christensen et al. (2016) argue that the dit instrument captures the capacity of individuals’ ethical judgments, but is unable to depict the capacity of individuals’ ethical decision making. this characteristic has been previously confirmed by bailey et al. (2010) that of the several components of morality, dit merely assesses the moral judgment of the individual. nevertheless, they suggest that research on students' moral reasoning and accounting profession should use dit instruments because of their valid status despite criticism of dit instruments. in this study, the results of filling the dit questionnaire were converted to a p-score. pscore measures the level of individual morality based on post-conventional stages. in his theory, kohlberg (1971) states that the post-conventional level represents the ability of individuals to identify and understand the value of truth and morality. therefore, the results of the p-score in this study were expected to capture changes in the morality of students at the post-conventional level while attending the business and professional ethics course. data collection was done by giving the research instrument to each student who acts as the participants of this study. the data collection steps used in this experiment are as follows: prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 172 1. research instruments were distributed to participants. 2. on the pre-test stage, participants were directed to read the case material, and were asked to respond to the given case. 3. after the pre-test was done, the lecturing of business and profession ethics was done with different treatment: a) for the class i (the class with emphasis on tkp), the course material was given by linking the material, and the ethical case studied with the concept of tkp. b) for class ii (the class without emphasis tkp), the course material was given as usual without a focus on the concept of tkp. 4. after the completion of the course materials, participants were asked to respond the same case as in the previous experiment. this stage is a post-test stage to see whether the treatment is successful in the experimental class. hypothesis testing was conducted using independent t-test analysis to test whether there were significant ethical differences between each class and also between pre-test and post-test at the significance level (α) of 0,05. before conducting an independent ttest, some assumptions must be met, such as observation conducted between research group (in this case is experiment class) must be done independently, the dependent variable was normally distributed, and both research groups have the same variance (homogeneous) (hair, black, babin, & anderson, 2010). to ensure that research data are normally distributed and have the same variance (homogeneous), the data were tested using the kolmogorov-smirnov method for univariate normality and levine’s test for homogeneity of variances. after independent sample t-test and paired sample t-test were done, the experiment considered to be successful if it meets the following conditions: 1. there was no significant difference in students’ morality (dit p-score) in the pre-test results between class i (with emphasis on the tkp principle) and class ii (without emphasis on the tkp principle). this condition is to ensure that students have the same moral reasoning for each class before the experiment is conducted. 2. there is no significant difference in students’ morality (dit p-score) in the pre-test and post-test results in class ii (without emphasis on the tkp principle). this requirement is to ensure that no factors are affecting the students' moral reasoning. 3. there is a significant difference in students’ morality (dit p-score) between the pretest and post-test results in class i (with emphasis on the tkp principle) (the level of students’ morality in the final test is significantly higher than the initial test). this requirement is to ensure that the emphasis on the tkp principle can improve students’ morality. 4. there is a significant difference in students’ morality (dit p-score) in post-test results between class i (with emphasis on the tkp principle) and class ii (without emphasis on the tkp principle) (class i’s morality is significantly higher than class ii). this requirement is to ensure that the emphasis on the tkp principle in the business and profession ethics course is a better method to improve students’ morality than without emphasis on the principle of tkp. prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 173 result and discussion table ii shows the descriptive statistics of participants’ dit p-score. recall that we are conducting a pre-test-post-test control group experimental design in which a dependent variable i.e. moral judgment (dit p-score), is scored on a test before and after the experimental manipulation i.e. giving a business ethics course that integrated with the conception of tkp. based on the data in table ii, the average participants’ dit p-score at the pre-test stage is 13.62 for the treatment group, and 18.41 for the non-treatment group. the median for the overall dit p-score at the pre-test stage is 17. using median split, which is a valid and robust method to be used in intergroup difference testing (iacobucci, posavac, kardes, schneider, & popovich, 2015), it can be interpreted that the level of morality of participants in the treatment group is low (the dit p-score is smaller than median score), while the level of morality of participants in the non-treatment group is high (the dit p-score is higher than median score). for the post-test stage, the average participants’ dit p-score is 26.30 for the treatment group, and 20 for the non-treatment group. the median for the overall dit p-score at the post-test stage is 20. by using the median split method, it can be interpreted that the level of morality of participants both in the treatment and the non-treatment group is high (the dit p-score is greater or equal to the median). in addition, in consideration to the table ii we can observe that participants in treatment group have higher dit p-score at post-test (mean = 26.30; sd = 10.403; high morality) than at pre-test (mean = 13.62; sd = 8.815; low morality). it is also can be found that the dit p-score of participants in treatment group are higher (mean = 26.30; sd = 10.403; high morality) than in control group (mean = 20.00; sd = 9.101; high morality) at post-test. we, therefore, may expect that the treatment given is empirically making a difference in which it improves the level of moral judgment of participants. however, it must also be noticed from table ii that the control group participants’ dit pscore at the pre-test is higher (lower) in comparison with the dit p-score of participants in the treatment group at pre-test (dit p-score of participants in the control group at post-test). these results will be further analyzed in the following part. table 2 descriptive statistics of dit p-score experimental stage pre-test post-test experimental group treatment (with integrated tkp) m = 13.62 sd = 8.815 n = 23 m = 26.30 sd = 10.403 n = 23 non-treatment (without integrated tkp) m = 18.41 sd = 10.535 n = 23 m = 20.00 sd = 9.101 n = 23 m = mean, sd = standard deviation, n = number of participants in the cell to determine the significance of the difference of students’ moral judgment between experimental stages and groups, we utilized the paired sample t-test and independent sample t-test statistical analysis , respectively. the results are shown in table iii panel a, prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 174 b and table iv panels a and b. there is a difference between participants in the treatment group and control group on their dit p-score at pre-test, yet insignificant (pvalue = 0.102). table 3 independent sample t-test of dit p-score between experimental groups panel a: pre-test of control and treatment group levene’s test for equality of variances t-test for equality of means f sig. sig. (2-tailed) mean differences equal variance assumed 0.149 0.701 0.102 4.782 equal variance not assumed 0.102 4.782 panel b: post-test of control and treatment group levene’s test for equality of variances t-test for equality of means f sig. sig. (2-tailed) mean differences equal variance assumed 2.309 0.139 0.034 -6.304 equal variance not assumed 0.034 -6.304 it also can be observed that the difference of participants’ dit p-score in the control group between pre-test and post-test is insignificant (p-value = 0.607). meanwhile, a significantly difference of dit p-score are appeared on participants in treatment group between pre-test and post-test at α = 0.01 (p-value = 0.000) in which post-test score is higher than the pre-test one as well as between treatment group and control group at post-test at α = 0.05 (p-value = 0.034) in which treatment group’s score is higher than the control one. therefore, it can be concluded that our research hypothesis is empirically supported. table 4 paired sample t-test of dit p-score between experimental stage panel a: pre-test and post-test of control group paired differences mean std. deviation t sig. (2-tailed) pair 1 control pretest -1.594 14.664 -5.21 0.607 control posttest panel b: pre-test and post-test of treatment group paired differences mean std. deviation t sig. (2-tailed) pair 1 treatment pretest -12.680 12.687 -4.793 0.000 treatment posttest prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 175 as provided in the previous part, the results indicated that business ethics education based on local wisdom, in this case, is tri kaya parisudha, which can increase students’ moral reasoning. tri kaya parisudha is one of the most important aspects of balinese culture. tri kaya parisudha is one part of hinduism’s teachings that bring value to the human being. according to tri kaya parisudha, the truth or dharma can be attained by a man by preserving the sanctity of the three elements, namely thoughts, words, and deeds. the emphasis of tri kaya parisudha is very relevant to be applied in the business and profession ethics course. this result is in line with the research finding conducted by cassidy (2006), burks and sellani (2008) and sofyani and rahma (2015) that religiosity can improve students' moral reasoning. in this study, before the experiment was conducted, students in the treatment group had low post-conventional morality. in other words, students have not been fully able to identify and understand the actual values and moral principles. however, this study found that integration of tkp in the learning process of business ethics and professionals could improve the postconventional morality of students, proven by post-test dit p-score that shows a high level of morality. even though the p-score at the post-test stage for both treatment and non-treatment groups is equally high, the dit p-score for the treatment group is significantly higher. thus, this study proved that the emphasis of tri kaya parisudha in business ethics education can increase student's moral reasoning level at the postconventional stage significantly compared to ethics education without the emphasis of tri kaya parisudha. students generally have religious knowledge within themselves. however, such knowledge is rarely attributed to lecture material that teaches about moral behavior; in this case, it is business and profession ethics. the business and profession ethics course that is given to the students can increase the students' moral reasoning level, but this research shows that the increase is not significant. but, the significant rise in students’ moral reasoning is shown in the class with the emphasis of tri kaya parisudha. the emphasis of tri kaya parisudha is allegedly able to awaken the students' memory on the religious knowledge that they have so far so that students use that knowledge when faced with an ethical case. therefore, students that have been exposed to tri kaya parisudha show higher ethical reasoning than students without the exposure of tri kaya parisudha. conclusion from the results of this study, it can be concluded that ethical education with an emphasis on tri kaya parisudha has its potential is more able to improve students' moral reasoning than ethical education without the emphasis of tri kaya parisudha. in other words, ethical education, especially at the college level, will be more effective if the aspect of religiosity is included within the education process. although this research supports the proposed hypothesis, there are some disadvantages to this study. first, this study uses an experimental method using cases that didn’t reflect the actual condition. prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 176 besides, the cases used in this study have not been sufficiently related to ethical cases occurring in the business world. future research is expected to use ethical cases related to business activities so that it is more relevant to be used in the business and profession ethics course. secondly, this study only measures the moral judgment of the students. in other words, this research has not been able to fully capture the influence of tri kaya parisudha on students’ behavior. further research is expected to examine the impact of ethical education based on religiosity aspects on students’ moral judgment and behavior so that it can show the effectiveness of ethics education based on religious elements as a whole. thirdly, this research didn’t consider another demographic variable that could affect moral judgment, such as the participant’s ability to learn or participants’ behavioral traits. future research should consider other variables that could affect a student’s moral judgment. references adkins, n., & radtke, r. r. (2004). students’ and faculty members’ perceptions of the importance of business ethics and accounting ethics education: is there an expectations gap? journal of business ethics, 51(3), 279–300. https://doi.org/10.1023/b:busi.0000032700.07607.02 ahmadi, v., davoudi, i., mardani, m., ghazaei, m., & zarezadegan, b. (2013). the relationships among moral development, religiosity and religious orientation in students. procedia social and behavioral sciences, 84, 674–678. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.624 aini, n., prayudi, m. a., & diatmika, p. g. (2018). pengaruh perspektif fraud diamond terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa (studi empiris ada desa di kabupaten lombok timur). jimat (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) undiksha, 8(2), 1–13. andriana, d., & widaningsih, m. (2014). kajian integritas akuntan publik dan akuntan pemerintah dalam transaksi opini audit. in dkk frita lussie bramanti (ed.), seminar nasional ekonomi dan bisnis (sneb) 2014 (pp. 169–176). bandung: arpanji pub. asmariani, a. a. r. (2012). tri kaya parisudha sebagai kontrol sosial perilaku remaja dalam kehidupan bermasyarakat di era globalisasi dan modernisasi. sphatika jurnal teologi, 6(1), 1–16. bailey, c. d., scott, i., & thoma, s. j. (2010). revitalizing accounting ethics research in the neo-kohlbergian framework: putting the dit into perspective. behavioral research in accounting, 22(2), 1–26. https://doi.org/10.2308/bria.2010.22.2.1 bean, d. f., & bernardi, r. a. (2007). a proposed structure for an accounting ethics course. journal of business ethics education, 4, 27–54. bloodgood, j. m., turnley, w. h., & mudrack, p. (2008). the influence of ethics instruction, religiosity, and intelligence on cheating behavior. journal of business ethics, 82(3), 557– 571. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9576-0 brinkmann, j., & peattie, k. (2005). exploring business school ethics. journal of business ethics education, 2(2), 151–170. https://doi.org/10.5840/jbee20052212 burks, b. d., & sellani, r. j. (2008). ethics, religiosity, and moral development of business students. journal of leadership, accountability and ethics, fall, 49–70. https://doi.org/10.1023/b:busi.0000025040.41263.09 https://doi.org/10.1023/b:busi.0000032700.07607.02 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.624 https://doi.org/10.2308/bria.2010.22.2.1 https://doi.org/10.1007/s10551-007-9576-0 https://doi.org/10.5840/jbee20052212 https://doi.org/10.1023/b:busi.0000025040.41263.09 prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 177 cameron, r. a., & o’leary, c. (2015). improving ethical attitudes or simply teaching ethical codes? the reality of accounting ethics education. accounting education, 24(4), 275–290. https://doi.org/10.1080/09639284.2015.1036893 cassidy, j. c. (2006). a pedagogy for integrating catholic social ethics into the business ethics course. journal of business ethics education, 3, 35–54. https://doi.org/10.5840/jbee200633 christensen, a., cote, j., & latham, c. (2016). insights regarding the applicability of the defining issues test to advance ethics research with accounting students: a metaanalytic review. journal of business ethics, 133(1), 141–163. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2349-7 christensen, d., barnes, j., & rees, d. (2007). developing resolve to have moral courage: a field comparison of teaching methods. journal of business ethics education, 4, 79– 96. https://doi.org/10.5840/jbee200745 conroy, s. j., & emerson, t. l. n. (2004). business ethics and religion: religiosity as a predictor of ethical awareness among students. journal of business ethics, 5(4), 383– 396. https://doi.org/10.1023/b:busi.0000025040.41263.09 dellaportas, s., jackling, b., leung, p., & cooper, b. j. (2011). developing an ethics education framework for accounting. journal of business ethics education, 8, 63–82. dugard, p., & todman, j. (1995). analysis of pre-test-post-test control group designs in educational research. educational psychology: an international journal of experimental educational psychology, 15(2), 181-198. https://doi.org/10.1080/0144341950150207 epstein, e. m. (2002). religion and business the critical role of religious traditions in management education. journal of business ethics, 38(1–2), 91–96. https://doi.org/10.1023/a:1015712827640 floyd, l. a., xu, f., atkins, r., & caldwell, c. (2013). ethical outcomes and business ethics: toward improving business ethics education. journal of business ethics, 117, 753–776. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1717-z graafland, j. (2017). religiosity, attitude, and the demand for socially responsible products. journal of business ethics, 144, 121–138. https://doi.org/10.1007/s10551015-2796-9 hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., & anderson, r. e. (2010). multivariate data analysis: a global perspective (7th ed.). new jersey: pearson education, inc. herlyana, m. v., sujana, s. e. e., & prayudi, m. a. (2018). pengaruh religiusitas dan spiritualitas terhadap kecurangan akademik mahasiswa (studi empiris pada mahasiswa universitas pendidikan ganesha dan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan agama hindu singaraja). jimat (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) undiksha, 8(2). hickman, m. s. (2013). ethical reasoning of accounting students: does religiosity matter? international journal of business and social science, 4(6), 44–50. iacobucci, d., posavac, s. s., kardes, f. r., schneider, m. j., & popovich, d. l. (2015). the median split: robust, refined, and revived. journal of consumer psychology, 25(4), 690– 704. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2015.06.014 kepramareni, p., sudarma, m., irianto, g., & rahman, a. f. (2014). sekala and niskala accountability practices in the clan-based organization mgpssr in bali, indonesia. scientific research journal (scirj), 2(2), 1–5. killen, m., & smetana, j. g. (2015). origins and development of morality. in r. m. lerner (ed.), handbook of child psychology and developmental science (7th ed., vol. 3, pp. 701–749). new jersey: john wiley & sons, inc. kohlberg, l. (1971). stages of moral development. moral education, 1, 23–92. https://doi.org/10.1080/09639284.2015.1036893 https://doi.org/10.5840/jbee200633 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2349-7 https://doi.org/10.5840/jbee200745 https://doi.org/10.1023/b:busi.0000025040.41263.09 https://doi.org/10.1080/0144341950150207 https://doi.org/10.1023/a:1015712827640 https://doi.org/10.1007/s10551-013-1717-z https://doi.org/10.1007/s10551-015-2796-9 https://doi.org/10.1007/s10551-015-2796-9 https://doi.org/10.1016/j.jcps.2015.06.014 prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 178 krishna, a. (2010). the wisdom of bali: the sacred science of creating heaven on earth (a. mckee, ed.). jakarta: gramedia pustaka utama. landmann, a. (2010). hindu class and hindu education system in bali: emergence, organization, and conception in the context of indonesian educational and religious policies. universität frankfurt am main, germany. martinov-bennie, n., & mladenovic, r. (2015). investigation of the impact of an ethical framework and an integrated ethics education on accounting students’ ethical sensitivity and judgment. journal of business ethics, 127(1), 189–203. mayhew, b. w., & murphy, p. r. (2009). the impact of ethics education on reporting behavior. journal of business ethics, 86, 397–416. https://doi.org/10.1007/s10551-0089854-5 mccann, d. p. (1997). catholic social teaching in an era of economic globalization: a resource for business ethic. business ethics quarterly, 7(2), 57–70. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3857298 muldoon, m. (1990). religious studies and the teaching of business ethics. mcgill journal of education, 25(2), 245–253. o’flaherty, j., & gleeson, j. (2016). irish student teachers’ levels of moral reasoning: context, comparisons, and contributing influences. teachers and teaching, 23(1), 59– 77. https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1203777 pratiwi, n. p. n. (2016). ajaran hindu dan pembentukan karakter: implementasi ajaran kesusilaan hindu dalam membentuk perspektif logis dan karakter agamais manusia hindu pada era global. in s. a. dr. i ketut sudarsana m.pd.h (ed.), seminar nasional agama dan budaya (semaya ii). institut hindu dharma negeri denpasar: jayapangus press. rosalina, p. d. (2017). the implementation of hindu philosophy “tri kaya parisudha” for sustainable tourism in munduk village, north bali. jumpa, 3(2), 223–237. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jumpa.2017.v03.i02.p02 saat, m. m., porter, s., & woodbine, g. (2009). does religiosity influence ethical sensitivity? an investigation on malaysian future accountants. malaysian accounting review, 8(2), 7–41. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24191/mar.v8i2.254 sims, r. r., & felton, e. l. (2006). designing and delivering business ethics teaching and learning. journal of business ethics, 63, 297–312. https://doi.org/10.1007/s10551-0053562-1 sofyani, h., & rahma, n. (2015). pengaruh pendidikan karakter keagamaan dan otoritas atasan untuk berbuat curang terhadap perilaku tidak etis akuntan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 12(2), 106–122. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2015.07 stapleton, m. (2013). an investigation of moral development: the effect of religiosity on kohlbergian moral reasoning. student psychology journal, iv, 1–14. suresh, k. p. (2011). an overview of randomization techniques: an unbiased assessment of outcome in clinical research. journal of human reproductive science, 4(1), 8–11. https://doi.org/10.4103/0974-1208.82352 swardhana, g. m., jaya, i. b. s. d., & kartika, i. g. a. p. (2015). kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana dan kenakalan siswa sma: suatu kajian tentang penerapan teori kontrol sosial dan kearifan lokal di bali. jurnal magister hukum udayana, 4(1), 28–47. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p02 thoma, s. j., & dong, y. (2014). the defining issues test of moral judgment development. behavioral development bulletin, 19(3), 55–61. https://doi.org/10.1037/h0100590 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9854-5 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9854-5 https://doi.org/https:/doi.org/10.2307/3857298 https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1203777 https://doi.org/https:/doi.org/10.24843/jumpa.2017.v03.i02.p02 https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.24191/mar.v8i2.254 https://doi.org/10.1007/s10551-005-3562-1 https://doi.org/10.1007/s10551-005-3562-1 https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.21002/jaki.2015.07 https://doi.org/10.4103/0974-1208.82352 https://doi.org/https:/doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p02 https://doi.org/10.1037/h0100590 prayudi & martadinata accounting student’s moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept journal of accounting and investment, 2020 | 179 thomson, j. (2014). the challenges of training accountants for government work. retrieved from http://www.forbes.com/sites/jeffthomson/2014/12/03/thechallenges-of-training-accountants-for-government-work/#67a6fd457967 tormo-carbó, g., oltra, v., seguí-mas, e., & klimkiewicz, k. (2016). how effective are business ethics/csr courses in higher education? procedia social and behavioral sciences, 228, 567–574. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.087 wariati, n. l. g. (2016). tri kaya parisudha based education in the family. dharma acarya faculty international seminar, 1, 196–202. denpasar bali: jayapangus press. warnell, j. m. (2010). an undergraduate business ethics curriculum: learning and moral development outcomes. journal of business ethics education, 7, 63–84. https://doi.org/10.5840/jbee201075 http://www.forbes.com/sites/jeffthomson/2014/12/03/the-challenges-of-training-accountants-for-government-work/#67a6fd457967 http://www.forbes.com/sites/jeffthomson/2014/12/03/the-challenges-of-training-accountants-for-government-work/#67a6fd457967 https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.087 https://doi.org/10.5840/jbee201075 journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 article type: research paper budgetary participation, compensation, and performance of local government working unit: the intervening role of organizational commitment afrizal tahar* and hafiez sofyani abstract: research aims: this study aims to examine the influence of budgetary participation and compensation influence toward local government performance with organizational commitment as an intervening. design/methodology/approach: the sample used was government officials in magelang city, indonesia. the respondents involved in this study were head of the division, head of the sector, head of sub-division, head of sub-sector, and staff. this research used a purposive sampling method. the type of data is primary data that were collected by distributing the questionnaires. 116 respondents were involved as the sample. partial leas square (pls) was employed to test the hypotheses. research findings: this study revealed that budgetary participation and compensation influenced organizational commitment. also, it showed that budgetary participation and compensation indirectly influenced on local government performance through organizational commitment. theoretical contribution/originality: this study gives evidence that organizational commitment has a role as a full intervening variable on the relationship between budgetary participation and compensation toward performance. practitioner/policy implication: this study gives beneficial information to the regulator and local government management to enhance agencies’ performance. research limitation/implication: this study only conducted in magelang city. arguably, the reader needs to be carry full in reading this study result, mainly to generalize the study results. keywords: budgetary participation; compensation; organizational commitment; performance; local government introduction bureaucracy reformation of local government in indonesia has lasted for more than 20 years. nevertheless, the performance still becomes an issue to face. it is reported that most of the regional government performance throughout indonesia in 2018 on average is still in the c status (sofyani, akbar, & ferrer, 2018). one of the local governments that deals with the performance problem is magelang city. according to the examination results of the local government financial report/ laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) magelang city in 2012-2015, the amount of affiliation: department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia. *correspondence: afrizal@umy.c.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101142 citation: tahar, a., & sofyani, h. (2020). budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: the intervening role of organizational commitment. journal of accounting and investment, 21(1), 145-161. article history received: 13 aug 2019 reviewed: 15 sep 2019 revised: 23 dec 2019 accepted: 02 jan 2020 mailto:afrizal@umy.c.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7574 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 146 realized revenue budget in the budget realization report/ laporan realisasi anggaran (lra) is very volatile (maizunati, 2017). in 2015, the remaining budget of the budget financing/ sisa anggaran lebih pembiayaan anggaran (silpa) of the magelang city, which was previously only budgeted at 16 billion idr reached 201 billion idr. it indicates that the performance of the government of magelang city, as measured by the budget implementation, is still not optimal. some researchers found out that the determinants of performance factors were the implementation of performance-based budgeting (sofyani & prayudi, 2018), clarity of budget objectives, organizational commitment of local working unites (kusuma & budiartha, 2013), bureaucracy environment (juliani & sholihin, 2014), relevant job information (nugraheni & murtini, 2015), motivation of local working unit, commitment to goals, budgetary participation practices, and remuneration systems (widianto & haryanto, 2018). this research itself only opposes the evaluation of participation, budgeting, and organizational commitment to the performance of local working unit / organisasi perangkat daerah (opd) of the local government of magelang. besides, this study also studies organizational commitment as an intervening variable. it is in line with the argument of sofyani et al. (2018), which found that policy in a government organization would run well and achieve the expected target if the implementation of the policy was normatively oriented. for this purpose, the local working unit must have strong organizational commitment. the empirical testing is an essential aspect of this research to find evidence that can support or refute this opinion. based on the discussion elaborated in the previous paragraph, the magelang city government was chosen as the research location due to its low performance. this research contributes to the development of knowledge related to empirical evidence about the performance determinant of the local working unit and the role of intervening from organizational commitment. practically, this research provides input for regulators, and local working unites regarding important factors to be considered to improve local working unit performance. literature review and hypotheses development this study used the theory of goal setting in explaining the relationship between budgetary participation variables and the performance of government agencies. locke (1975) goals that are clearly defined and realized by individuals or groups within the entity will produce a higher level of achievement if accompanied by the acceptance of the stated purposes (basri, 2013; locke, 1975). locke and latham (2013) explained that the absence of specific goals and objectives could be a source of ambiguity, confusion, and lack of direction for subordinates. therefore, the presence of a clear goal-setting concept in the formulation of performance measurement systems for subordinates could lead to the growth of work motivation and commitment to goals, which in turn has an impact on improving performance (locke & latham, 2013). tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 147 besides the goal-setting theory, this study also used the expectancy theory to explain the correlation between compensation and government performance. expectancy theory, which was promoted by vroom (1964), believed that an individual behavior that is related to the performance depends on the individual expectancy. vroom (1964) stated that someone works to realize the expectations offered by the job. in the actual practice, motivational theories are recognized in the form of incentive mechanisms and remuneration systems that are discussed with managerial performance targets. thus, a manager will spend a certain level of effort if he feels there is a strong relationship between the effort with the award received. it will motivate the managers in doing their work and responsibilities. this idea, as explained by lunenburg (2011), states that expectancy theory is based on the idealism that there is a correlation between the effort, achieved performance, and accepted reward. according to allen and meyer (1993), there are three dimensions of organizational commitments: (1) affective; it takes place when an employee wants to be part of an organization because of emotional or psychological bond towards the organization; (2) continuance is an employee willingness to survive in an organization because he needs the salary and other benefits, or he cannot find another job; and (3) normative, which results from an employee’s internal personal values. in other words, the employee perseveres in the organization because he feels that he has an obligation for it. robbins, judge, and langton (2013) believe that when employees have a low level of commitment towards an organization, they tend to have low productivity and affect the organization's performance. mowday, porter, and steers (1982) define an organizational commitment as the employees’ compliance to strain for the sake of their company. this idea is similar to continuance commitment elaborated by meyer and allen (1993). therefore, the organization's performance will improve along with the reinforcement of individuals’ effort within the organization to achieve its goals (tobing, 2009). previous studies conducted by b niode (2012), rustini, suardikha, and astika (2015), and sofyani et al. (2018) found that the performance of both the apparatus and organization were affected by the organizational commitment from local working unit. h1: organizational commitment has a positive effect on the performance of local working unit the participation in the budgeting process and the role of the budget as the performance indicator correlates one another (indarto & ayu, 2011). the budgeting process includes three stages: (1) goal setting; (2) implementation; and (3) control and evaluation (puspaningsih, 2002). several organizations use a budget to determine the target of various programs arranged both in the short-term and long-term planning process (horngren, datar, & foster, 2018). according to mowen and hansen (2006), an organization needs a budget to interpret the strategies to run in short-term and longterm planning. one of the essential aspects of arranging the budget is the participation of the organization’s members. tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 148 siegel and ramanauskas-marconi (1989) explained that participation in budgeting could become an instrument to harmonize the organization's goal and the individual in the organization. devis and newstorm (1985) stated that participation as parts of an organization’s involvement had mental and emotional effects on the group situation for the achievement of shared goals by sharing mutual responsibilities. baiman (1982) stated that subordinates involved in participation in organizational decision making would be encouraged to help their superiors by providing the information they have so that the budget prepared is more accurate. it can be concluded that the practice of participation can trigger robust internal coordination and mutual support and will further improve organizational performance. allen and meyer (1993) elaborated that employee's affective commitment was related to the employee's emotional bond with the organization. involvement in the organization's managerial process, which is budgeting, is a form of appreciation for the existence of employees to grow emotional ties within the employees to the organization. furthermore, locke and latham (2013) explained that budgetary participation becomes a tool that could define organizational goals in more detail and subsequently made it easier for employees to achieve organizational goals. it is in line with the view of the goal-setting theory. several research results have found that participation has a positive correlations with the employees commitment as reported by indarto and ayu (2011), wiratno, ningsih, and putri (2016), sofyani, suryanto, wibowo, and widiastuti (2018), candra and gowon (2019), dan de romario, dwija, badera, and putra (2019). sofyani et al. (2018) found that one of the determinants of the high commitment of village government officials (pemdes) in the village development process was due to the involvement of all village officials in the process of village budget planning and preparation. h2: budget planning participation has a positive impact on the organizational commitment. compensation mechanism is one of the crucial factors in increasing employee commitment to align goals with the organization (carrigan, 2011). compensation is a form of remuneration received by employees for their work performance (rustini et al., 2015). referring to allen and meyer (1993), continuance commitment occurs when employees in the organization get the desired benefits in the organization, such as salaries and bonuses. according to retnaningsih (2007), the existence of compensation would foster a sense of belonging to the organization and subsequently had an impact on improving employee performance in the organization. compensation in local government can be done by associating it with the performance evaluation of local government employees. the performance aspects measured can be in the form of discipline, compliance with regulations, responsibilities, cooperation, productivity, effectiveness, efficiency, innovation, and work benefits (niode, 2012). based on expectancy theory, the expectation of compensation from the achievement of performance indicators will increase the commitment of employees in the organization to perform (vroom, 1964). empirically, niode (2012) found that compensation mechanisms in the form of remuneration could increase employee commitment in carrying out particular policies in government organizations, whereas rustini et al. tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 149 (2015) found that compensation could increase the commitment of local government officials which in turn influenced performance. h3: compensation has a positive effect on organizational commitment. based on the division of dimensions of organizational commitment by allen and meyer (1993), budgetary participation is related to affective commitment. the practice of budgetary participation is expected to trigger the growth of the affective commitment of employees because the existence of employees is genuinely valued. therefore, employees will feel an emotional bond with the organization and will then be motivated to achieve the performance targets expected by the organization. still referring to allen and meyer (1993), compensation related to the dimensions of continuance commitment where employees continually organized for reasons of advantages such as salaries and other allowances. the existence of this benefit is also associated with the performance that will be generated by the employees. sofyani et al. (2018) revealed that the implementation of a policy in the government organization would achieve its target when it was accompanied by normative orientation or the content of the policy itself. hence, organizational commitment becomes a crucial aspect of reaching its objective. it is believed that the organization that has employees who have high commitment will attain optimum performance (fitriastuti, 2013). organizational commitment does not merely mean having a passive allegiance but also involving effective action from the employees to make a significant contribution to their organization. the higher the commitment, the higher the individual tendency to be directed on the work which is based on the standard of employee performance (wahyudi, 2015). it eventually affects the organization's performance. jannah and rahayu (2015) found that budgetary participation did not affect managerial performance directly unless it was through budget-goal commitment as the intervening variable. niode (2012) revealed that compensation became a determinant from the employee performance and organization because the compensation was considered able to motivate and increase employee commitment in an organization to achieve the performance target. h4a: budgetary participation has a positive effect on the local working unit through organizational commitment. h4b: commitment has a positive effect on local working unit through organizational commitment. based on the proposed hypotheses, the research model is presented in figure 1. tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 150 figure 1 research model research method this study used a positivist paradigm, and which was conducted using a survey method to test the hypotheses. the approach used was an explanatory research model to investigate the relationship between one variable to another (cooper & schindler, 2001; creswell, 2012; hartono, 2013). based on the formulation of the hypothesis, the research model was formulated as presented in figure 1. this research took place in magelang city, and the population of this study was its work unit, which is called the regional government organization (local working unit). hence, the level of analysis of this study was the regional government organization. the number of respondents in this study was 1116 people consisting of various positions, namely: head of the division, subdivision, sector, sub-sector, and staff involved in the preparation of the local working unit budget. the dependent variable of this study was the performance of the government regional institution. this variable was measured using nine-item statements adopted from the study of mahoney, jerdee, and carroll (1965). this variable was measured using eight indicators; those are planning, investigation, coordination, evaluation, monitoring, staff selection, delegation, and negotiation (wibowo, 2012). next, there were four statement items to measure the budgetary participation variable adopted from the study of jermias and setiawan (2008). there were five choices for each option that could be chosen by the respondent. the budgetary participation variable in this study was measured using four indicators, namely (1) the ability to provide opinions in preparing the budget, (2) the frequency of giving ideas or proposals about the budget to superiors, (3) the frequency of superiors asking for opinions when the budget is prepared, and (4) contribution in making the budget (maramis, saerang, & warongan, 2016). measuring the compensation variable adopted from paramitadewi (2017), there were five answer options for each statement that can be chosen by each respondent. the compensation variable used in this study was measured using four indicators, namely (1) wages and tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 151 salaries, (2) incentives, (3) allowances, and (4) facilities. finally, the measurement for the organizational commitment variable is the nine statement items adopted from the study of silaban (2009). there are five-answer options for each statement that can be chosen by each respondent. the organizational commitment variable used in this study was measured using three dimensions (allen & meyer, 1993) such as (1) affective commitment, (2) continuance commitment dan (3) normative commitment. the variable measurement used a likert scale 1 to 5, from 1= strongly disagree and 5= strongly disagree. the data obtained from this study are primary data, or data gained directly from the field. the data source was the respondents involved in the practice of regional financial management in the government of magelang city. the data collection technique was carried out by distributing questionnaires directly by visiting them at work. this method was conducted to make a high return rate of the questionnaire compared to when it is sent by post (hartono, 2013). the method of analysis of this research used a partial least square-structural equation modeling (pls-sem) approach based on variant which can simultaneously test measurement model as well as structural model (chin, marcolin, & newsted, 2003; hair jr, sarstedt, hopkins, & kuppelwieser, 2014; hartono & abdillah, 2011). according to cook and campbell (1979), pls can be used for statistical conclusion validity testing. this analysis is intended to answer a set of interrelated research questions in a single, systematic and comprehensive analysis by modeling the relationship between several independent and dependent constructs simultaneously (gefen, straub, & boudreau, 2000). pls is also considered to have advantages in dealing with multicollinearity and data distribution problems (gustafsson & johnson, 2004). in this study, pls was adopted on the grounds of the non-parametric nature of the likert scale and the high possibility of multicollinearity elements, and the relatively small number of research samples (hartono & abdillah, 2011). specifically, we use smartpls, which is one of the software commonly used with beneficial requirements, methodological choices, and ease of use available (ringle, wende, & will, 2005). the measurement criteria using pls is presented on table 1. tabel 1 criteria for assessment of measurement and structural model of pls test parameter rule of tumbs source convergent validity outer loading ≥ 0.4 (j. f. hair, black, babin, anderson, & tatham, 2006) average variance extracted (ave) ≥ 0.5 (fornell & larcker, 1981) communality ≥ 0.5 (chin et al., 2003) discriminant validity cross loading (discriminant validity) item loads on its own construct ≥ to other constructs (gefen & straub, 2005) realiability cronbach alpha ≥ 0.6 (chin et al., 2003) composite reliability ≥ 0.5 (fornell & larcker, 1981) structural model path coefficient signtttificance of path coefficient (t-value) ≥ 1.96 (0.05); ≥ 2.58 (0.001) (j. hair, anderson, tatham, & black, 1995) tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 152 result and discussion table 2 questionnaire return rate information number percentage (%) distributed questionnaires 120 100.00 unreturned questionnaires 4 3.33 returned questionnaires 116 96.67 questionnaires that cannot be processed 0 0.00 questionnaires processed 116 96.67 the distribution and submission of questionnaires were conducted from july 26, 2019, to august 13, 2019. the researchers took 24 regional government organization (opd) samples. table 2 presents the rate of the questionnaire returned. table 3 shows the detailed questionnaire returned rate for each local working unit. table 3 returned questionnaires per regional government organization (opd) no name of regional government organization distributed questionnaire returned questionnaire % 1 regional secretariat 5 5 100 2 regional people's representative assembly (dprd) secretariat 5 5 100 3 inspectorate 5 5 100 4 public health office 5 5 100 5 communication, information and statistics service 5 5 100 6 department of transportation 5 5 100 7 youth, sports and tourism office 5 5 100 8 department of community empowerment, women, child protection, population control, and family planning 5 5 100 9 department of industry and commerce 5 5 100 10 social services 5 4 80 11 department of population and civil registration 5 4 80 12 library and archives service 5 5 100 13 labor offices 5 5 100 14 department of education and culture 5 5 100 15 department of agriculture and food 5 5 100 16 environmental services 5 5 100 17 investment and one stop integrated services office 5 4 80 18 department of housing and settlement areas 5 5 100 19 department of public works and spatial planning 5 5 100 20 national unity, politics and community protection agency 5 5 100 21 development planning board (bappeda) 5 4 80 22 regional financial and asset management agency 5 5 100 23 personnel, education and training agency 5 5 100 24 civil service police unit 5 5 100 total 120 116 96.67 tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 153 table 4 statistical data of the respondents’ characteristics information description number percentage (%) latest education the number of respondents:  diploma three (d3)  diploma four (d4)  bachelor (s1)  master (s2)  doctor (s3) 116 10 15 50 41 0 100.00 8.62 12.93 43.10 35.35 0.00 incumbency or position the number of respondents:  head of sector  head of division  head of subsector  head of subdivision  staff 116 20 22 24 20 30 100.00 17.24 18.97 20.69 17.24 25.86 rank or position the number of respondents:  echelon i  echelon ii  echelon iii  echeloniv 116 44 30 20 22 100.00 37.93 25.86 17.24 18.97 length of duty the number of respondents:  < 1 year  2-5 years  6-10 years  > 10 years 116 45 36 30 5 100.00 38.79 31.03 25.87 4.31 length of work the number of respondents:  < 1 year  2-5 years  6-10 years  > 10 years 116 14 45 40 17 100.00 12.07 38.79 34.48 14.66 next, table 4 presents the profile of respondents in this study, which focuses on the respondents’ information, including the latest education, incumbency and position, rank or class, length of duty, and length of work. before conducting the hypotheses test, the validity and reliability of the constructs were assessed first. the validity test included the tests of convergent and discriminant. the measurement of convergent validity refers to outer loading and ave score. based on the pls analysis, it was found out that the outer loading indicators of all constructs were more than 0.4 (see table 6) . referring to j. f. hair et al. (2006), it can be concluded that the convergent validity has been fulfilled. it is supported by the ave score presented in table 5, which score is above 0.5 (fornell & larcker, 1981). table 5 results of convergent reliability and validity tests variable code cronbach's alpha composite reliability average variance extracted (ave) commitment kip 0.923 0.936 0.619 organizational commitment ko 0.776 0.846 0.524 compensation kom 0.796 0.865 0.615 budgetary participation ppa 0.810 0.874 0.635 tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 154 furthermore, for the discriminant validity shown from the results of the cross-loading analysis presented in table 7. from the pls analysis, it was found that the value of item loads on its own construct is higher than other construct (gefen & straub, 2005), which means that this assumption of discriminant validity is also fulfilled. next is the reliability test, which refers to cronbach alpha and composite reliability (see table 5). the results of pls showed that the cronbach alpha of all constructs were more than 0.6, and the composite reliability was higher than 0.5. from the analysis of this construct quality, it can be concluded that all of the construct variables in this study have fulfilled all the validity criteria for convergent, discriminant, and reliability. therefore, the hypotheses test can be continued to the next level. table 6 the results of convergent validity test with outer loading variable code kin ko kom ppa performance kin1 0.804 kin2 0.770 kin3 0.776 kin4 0.808 kin5 0.847 kin6 0.752 kin7 0.791 kin8 0.833 kin9 0.689 organizational commitment ko1 0.802 ko2 0.681 ko4 0.683 ko5 0.740 ko9 0.709 compensation kom1 0.745 kom2 0.790 kom3 0.846 kom4 0.752 budgetary participation ppa1 0.808 ppa2 0.845 ppa3 0.839 ppa4 0.687 note: ko3, ko6, ko7, and ko8 were excluded because they do not have the required outer loading score table 7 results of discriminant validity test variable kin ko kom ppa performance 0.787 organizational commitment 0.411 0.724 compensation 0.298 0.417 0.784 budgetary participation 0.259 0.382 0.243 0.797 tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 155 table 8 results of hypotheses test correlation hypo. original sample t statistics p values conclusion ko -> kin h1 0.319 3.112 0.002* supported ppa->ko h2 0.298 3.704 0.000* supported kom->ko h3 0.345 3.284 0.001* supported ppa->kin h4a 0.102 0.979 0.328 not supported ppa->ko->kin 0.095 2.314 0.021* supported (full intervening) kom -> kin h4b 0.136 0.936 0.350 not supported kom->ko->kin 0.110 2.247 0.025* supported (full intervening) * significant on alpha 0,01 ** significant on alpha 0,05 hypothesis test results are presented in table 8. the hypothesis is supported when the direction of the original sample is the same as the prediction direction of the hypothesis, and the statistical t value is more than 1.96 (alpha 0.05) or 2.58 (alpha 0.001). from table 8 it can be seen that budgetary participation and compensation had a significant positive effect on organizational commitment. furthermore, the direct impact of budgetary participation and compensation has a significant positive effect on performance found to be insignificant. meanwhile, the direct effect was found to be significant. this indicates that organizational commitment has a full intervening role (cooper & schindler, 2014). this study found out that the organizational commitment affected the performance. it is in line with rustamadji and omar (2019), sofyani et al. (2018), rustini et al., (2015), niode (2012), as well as chong and eggleton (2007) who suggested that the regional government organization should always develop and preserve the organizational commitment because it is related to the performance. besides that, this study also discovered that it is crucial to perform the practice of budgetary participation in local working unit to enhance the organizational apparatus commitment, which eventually will drive to better performance achievement. the results of this study are in line with the findings of indarto and ayu (2011), wiratno et al. (2016), sofyani et al. (2018), candra and gowon (2019), and de romario et al. (2019). theoretically, the results supported the idea of allen and meyer (1993), which elaborated that one of the commitment dimensions is affective commitment. this study supports the allegation that participation policies in budgeting encourage employees to perform. it is in accordance with the goal-setting theory (locke & latham, 2013) that that the practice of budgetary participation will make organizational goals clearer and further increase employee commitment to achieve organizational goals. in addition to the aspect of budgetary participation, compensation also plays a vital role in increasing employee commitment. as the findings of this study, the compensation mechanism can increase the organizational commitment of regional government employees. it is in line with niode (2012), who found that the compensation mechanism in the form of regional performance allowance (tkd), promotion, self-development, recognition, and operational service vehicles significantly influenced the implementation of entrepreneurial government. it indicates that the implementation or application of tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 156 entrepreneurial spirit within the local government body can be carried out well if a wellestablished compensation system accompanies it. he also found that compensation had a significant effect on employee commitment. when the compensation received by employees is as expected and has the element of fairness, then the commitment of each apparatus will increase. rustini et al. (2015) also revealed that there was a positive effect of compensation towards the commitment of budgeting management in the government of tabanan district. this result also confirms expectations theory, which explains that the expectation of compensation offered by the organization for attainable performance indicators will increase the commitment of employees in the organization to perform (vroom, 1964). this result also confirms expectations theory, which elaborates that the expectation of compensation offered by the organization for attainable performance indicators will increase the commitment of employees in the organization to perform (sofyani, akbar, et al., 2018). it found that the absence of a compensation mechanism makes the local working unit has a weak commitment. it is because local government officials assume that the strength and weakness of commitment to work will not affect the amount of their income because they have a fixed monthly salary. this has an impact on the number of the local working unit having less optimal performance (sofyani, akbar, et al., 2018). this study becomes a foundation that the compensation mechanism in the local government is essential so that the local apparatus's commitment to performing will increase more. the results also confirm the expectancy theory of vroom (1964) that an individual will work to realize his expectations offered by a job, including the local apparatus who work in the public area. therefore, it can be interpreted that when there is no expectation in a job, then commitment motivation from an individual to achieve the targeted performance will not emerge. different from the previous studies, the novelty of this study is on the organizational commitment assessment as the intervening variable. the results of this study showed that organizational commitment works as a full intervening variable. the results indicate that budgetary participation and compensation can enhance the local government performance if accompanied by the organizational commitment from the local government. allen and meyer (1993) explain that the practice of budgetary participation will foster the affective commitment of employees because the existence of employees is genuinely valued. employees will feel an emotional bond with the organization if their presence is appreciated, and then they will be motivated to achieve the performance targets expected by the organization. on the other hand, compensation is related to the continuance commitment dimension in which the employee stays in the organization for reasons of advantages such as salaries and other benefits (allen & meyer, 1993). it is in line with the expectancy theory that the expectation, such as the compensation of the achievement of the targeted performance, will improve the employees’ performance (vroom, 1964). the compensation and the performance relationship takes place because there is an employee commitment that is influenced by the compensation tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 157 mechanism. it elaborates that the commitment becomes the intervening on the correlation between the compensation and the local working unit performance. based on these findings, the suggested important implication is that policies that should be implemented to improve performance, in this case, budgetary participation and compensation mechanisms, must be implemented in earnest accompanied by an organizational commitment of employees. hence, it is expected to be able to improve the performance of the local working unit in particular and regional governments in general. in contrast, budgetary participation policies and compensation mechanisms that are implemented without organizational commitment will not have an impact on the excellent performance of the organization if the organizational commitment of the local government department is weak. it is in line with the study by jannah and rahayu (2015), which found out that the budgetary participation did not affect directly on the managerial performance, but it affected indirectly through the goal budgeting commitment as the mediator. conclusion this study intends to examine the effect of budgetary participation practices and compensation mechanisms on performance through organizational commitment as an intervening. this research was conducted in the city of magelang by involving the local working unit as a sample. the results of this study, in summary, find that organizational commitment mediates the relationship of budgetary participation and compensation to the performance of local government agencies in magelang. in other words, the two budgeting and compensation participation policies will only have a significant impact on performance if accompanied by an organizational commitment by local government employees. this research contributes to the development of science, specifically related to empirical testing of the role of organizational commitment as an intervening variable. this study has several significant limitations to note. first, this research does not have a strong generalization force considering that it is only carried out in the government of magelang city. it is recommended that future research is carried out in other local governments. besides, assessing at the provincial, district, and village levels of local government are also highly recommended to find more insight into the phenomena that occur in the field. further research is also recommended to use other approaches such as qualitative so that the investigation of phenomena can be done in more detail and deeper meaning. references allen, n. j., & meyer, j. p. (1993). organizational commitment: evidence of career stage effects? journal of business research, 26(1), 49-61. https://doi.org/10.1016/01482963(93)90042-n baiman, s. (1982). agency research in management accounting: a survey. journal of accounting literature, 1(1), 154-210. https://doi.org/10.1016/0148-2963(93)90042-n https://doi.org/10.1016/0148-2963(93)90042-n tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 158 basri, y. m. (2013). mediasi konflik peran dan keadilan prosedural dalam hubungan pengukuran kinerja dengan kinerja manajerial. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10(2), 225-242. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.12 candra, d., & gowon, m. (2019). pengaruh partisipasi penyusunan anggaran berbasis kinerja (abk terhadap kinerja kepala skpd pemerintah daerah: komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating. jurnal akuntansi & keuangan unja, 4(4), 33-43. received from https://onlinejournal.unja.ac.id/jaku/article/view/8446 carrigan, m. d. (2011). motivation in public sector unionized organizations. journal of business & economics research (jber), 9(1), 55-62. https://doi.org/10.19030/jber.v9i1.940 chin, w. w., marcolin, b. l., & newsted, p. r. (2003). a partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. information systems research, 14(2), 189-217. https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 chong, v. k., & eggleton, i. r. (2007). the impact of reliance on incentive-based compensation schemes, information asymmetry and organisational commitment on managerial performance. management accounting research, 18(3), 312-342. https://doi.org/10.1016/j.mar.2007.04.002 cook, t. d., & campbell, d. t. (1979). quasi-experimentation: design and analysis for field settings (vol. 3): rand mcnally chicago. cooper, d., & schindler, p. (2001). business research method. ner york: mcgraw hill international edition. creswell, j. w. (2012). research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. california: sage publication. de romario, f., dwija, i. g. a. m. a., badera, i. d. n., & putra, i. n. w. a. (2019). effect of budget participation towards regional government managerial performance. international research journal of management, it and social sciences, 6(3), 101-107. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n3.638 devis, k., & newstorm, j. w. (1985). human behaviour at work: organizational behaviour: singapore: mc. graw hill book, co. fitriastuti, t. (2013). pengaruh kecerdasan emosional, komitmen organisasional dan organizational citizenship behavior terhadap kinerja karyawan. jurnal dinamika manajemen, 4(2), 103-114. received from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/2753 fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 3950. https://doi.org/10.1177/002224378101800104 gefen, d., & straub, d. (2005). a practical guide to factorial validity using pls-graph: tutorial and annotated example. communications of the association for information systems, 16(1), 90-140. https://doi.org/10.17705/1cais.01605 gefen, d., straub, d., & boudreau, m.-c. (2000). structural equation modeling and regression: guidelines for research practice. communications of the association for information systems, 4(1), 1-77. https://doi.org/10.17705/1cais.00407 gustafsson, a., & johnson, m. d. (2004). determining attribute importance in a service satisfaction model. journal of service research, 7(2), 124-141. https://doi.org/10.1177/1094670504268453 hair jr, j. f., sarstedt, m., hopkins, l., & kuppelwieser, v. g. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem) an emerging tool in business research. european business review, 26(2), 106-121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., anderson, r. e., & tatham, r. l. (2006). multivariate data analysis (vol. 6): upper saddle river, nj: pearson prentice hall. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.12 https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/8446 https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/8446 https://doi.org/10.19030/jber.v9i1.940 https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 https://doi.org/10.1016/j.mar.2007.04.002 https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n3.638 https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/2753 https://doi.org/10.1177/002224378101800104 https://doi.org/10.17705/1cais.01605 https://doi.org/10.17705/1cais.00407 https://doi.org/10.1177/1094670504268453 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 159 hair, j., anderson, r. e., tatham, r., & black, w. (1995). multivariate data analysis . saddle river: nj: prentice hall. hartono, j. (2013). guidance for survey study with questionnaire. yogyakarta: bpfe yogyakarta. hartono, j., & abdillah, w. (2011). concept and application of pls (partial least square) for empirical research. yogyakarta: bpfe yogyakarta. horngren, c. t., datar, s., & foster, g. (2018). management accounting. jakarta: salemba empat. indarto, s. l., & ayu, s. d. (2011). pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial perusahaan melalui kecukupan anggaran, komitmen organisasi, komitmen tujuan anggaran, dan job relevant information (jri). seri kajian ilmiah, 14(1), 1-22. received from https://www.academia.edu/9912307/pengaruh_partisipasi_dalam_pen yusunan_anggaran_terhadap_kinerja_manajerial_perusah aan_melalui_kecukupan_anggaran_komitmen_organisasi_ komitmen_tujuan_anggaran_dan_job_relevant_informati on_jri jannah, m., & rahayu, s. (2015). pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial skpd dengan kejelasan sasaran anggaran, komitmen tujuan anggaran, keadilan distributif dan pengawasan internal sebagai variabel intervening. jurnal perspektif pembiayaan dan pembangunan daerah, 3(2), 69-90. received from https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jes/article/view/3501 jermias, j., & setiawan, t. (2008). the moderating effects of hierarchy and control systems on the relationship between budgetary participation and performance. the international journal of accounting, 43(3), 268-292. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.06.009 juliani, d., & sholihin, m. (2014). pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 11(2), 177-199. https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10 kusuma, e. a., & budiartha, i. k. (2013). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan pada ketepatan anggaran (studi empiris di skpd pemerintah provinsi bali). e-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana, 3(03). received from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/7622 locke, e. a. (1975). personnel attitudes and motivation. annual review of psychology, 26(1), 457480. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.26.020175.002325 locke, e. a., & latham, g. p. (2013). new developments in goal setting and task performance: routledge. lunenburg, f. c. (2011). expectancy theory of motivation. international journal of mba, 15(1), 43-48. received from http://www.nationalforum.com/electronic%20journal%20volumes/luneneburg,%2 0fred%20c%20expectancy%20theory%20%20altering%20expectations%20ijmb a%20v15%20n1%202011.pdf mahoney, t. a., jerdee, t. h., & carroll, s. j. (1965). the job (s) of management. industrial relations: a journal of economy and society, 4(2), 97-110. https://doi.org/10.1111/j.1468232x.1965.tb00922.x maizunati, n. a. (2017). analisis kondisi keuangan pemerintah daerah kota magelang dalam klaster kota di jawa-bali. jurnal rak (riset akuntansi keuangan), 2(1), 139162. http://dx.doi.org/10.31002/rak.v2i2.222 maramis, l. a., saerang, d. p., & warongan, j. d. (2016). pengaruh partisipasi pejabat struktural dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi, profesionalisme dan struktur organisasi terhadap kinerja manajerial kabupaten minahasa utara. jurnal https://www.academia.edu/9912307/pengaruh_partisipasi_dalam_penyusunan_anggaran_terhadap_kinerja_manajerial_perusahaan_melalui_kecukupan_anggaran_komitmen_organisasi_komitmen_tujuan_anggaran_dan_job_relevant_information_jri https://www.academia.edu/9912307/pengaruh_partisipasi_dalam_penyusunan_anggaran_terhadap_kinerja_manajerial_perusahaan_melalui_kecukupan_anggaran_komitmen_organisasi_komitmen_tujuan_anggaran_dan_job_relevant_information_jri https://www.academia.edu/9912307/pengaruh_partisipasi_dalam_penyusunan_anggaran_terhadap_kinerja_manajerial_perusahaan_melalui_kecukupan_anggaran_komitmen_organisasi_komitmen_tujuan_anggaran_dan_job_relevant_information_jri https://www.academia.edu/9912307/pengaruh_partisipasi_dalam_penyusunan_anggaran_terhadap_kinerja_manajerial_perusahaan_melalui_kecukupan_anggaran_komitmen_organisasi_komitmen_tujuan_anggaran_dan_job_relevant_information_jri https://www.academia.edu/9912307/pengaruh_partisipasi_dalam_penyusunan_anggaran_terhadap_kinerja_manajerial_perusahaan_melalui_kecukupan_anggaran_komitmen_organisasi_komitmen_tujuan_anggaran_dan_job_relevant_information_jri https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jes/article/view/3501 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.06.009 https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10 https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/7622 https://doi.org/10.1146/annurev.ps.26.020175.002325 http://www.nationalforum.com/electronic%20journal%20volumes/luneneburg,%20fred%20c%20expectancy%20theory%20%20altering%20expectations%20ijmba%20v15%20n1%202011.pdf http://www.nationalforum.com/electronic%20journal%20volumes/luneneburg,%20fred%20c%20expectancy%20theory%20%20altering%20expectations%20ijmba%20v15%20n1%202011.pdf http://www.nationalforum.com/electronic%20journal%20volumes/luneneburg,%20fred%20c%20expectancy%20theory%20%20altering%20expectations%20ijmba%20v15%20n1%202011.pdf https://doi.org/10.1111/j.1468-232x.1965.tb00922.x https://doi.org/10.1111/j.1468-232x.1965.tb00922.x http://dx.doi.org/10.31002/rak.v2i2.222 tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 160 riset akuntansi dan auditing "goodwill, 7(1), 15-23. https://doi.org/10.35800/jjs.v7i1.12737 mowday, r. t., porter, l. w., & steers, r. (1982). organizational linkages: the psychology of commitment, absenteeism, and turnover: san diego, ca: academic press. mowen, m. m., & hansen, d. r. (2006). management accounting: the cornerstone for business decisions: thomson south-western. niode, i. y. (2012). pengaruh kompensasi terhadap implementasi entrepreneurial government dan kinerja aparatur pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah provinsi gorontalo). jurnal aplikasi manajemen, 10(4), 832-841. https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/470 nugraheni, a. c., & murtini, h. (2015). determinan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten banjarnegara. jurnal dinamika akuntansi, 7(2), 129-138. https://doi.org/10.15294/jda.v7i2.4123 paramitadewi, k. f. (2017). pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai sekretariat pemerintah daerah kabupaten tabanan. e-jurnal manajemen, 6(6), 3370-3397. received from https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/29949/18950 puspaningsih, a. (2002). pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kepuasan kerja dan kinerja manajer. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 6(2), 6579. https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/855/783 retnaningsih, s. (2007). analisis pengaruh keadilan kompensasi, peran kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan studi kasus: pada sentral pengolahan pos semarang. thesis. diponegoro university. received from https://core.ac.uk/download/pdf/11717646.pdf ringle, c. m., wende, s., & will, a. (2005). smartpls 2.0 m3 (beta). hamburg: university of hamburg. robbins, s. p., judge, t., & langton, n. (2013). fundamentals of organizational behaviour: w. ross macdonald school resource services library. rustamadji, r., & omar, c. (2019). the effect of strategic management and organizational commitment on employees’ work achievement. management science letters, 9(3), 399412. https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.12.009 rustini, n. k. a., suardikha, i. m. s., & astika, i. b. p. (2015). pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja pada komitmen organisasi dan implikasinya pada kinerja pengelola anggaran (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten tabanan). buletin studi ekonomi. 20(2), 83-176. https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/18831 siegel, g., & ramanauskas-marconi, h. (1989). behavioral accounting: thomson southwestern. silaban, a. (2009). perilaku disfungsional auditor dalam pelaksanaan program audit (studi empiris di kantor akuntan publik). masters thesis. universitas diponegoro. received from http://eprints.undip.ac.id/16112/ sofyani, h., & prayudi, m. a. (2018). implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah dengan akuntabilitas kinerja “a”. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 13(1), 54-64. sofyani, h., akbar, r., & ferrer, r. c. (2018). 20 years of performance measurement system (pms) implementation in indonesian local governments: why is their performance still poor? asian journal of business and accounting, 11(1), 151-227. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6 sofyani, h., suryanto, r., wibowo, s. a., & widiastuti, h. (2018). praktik pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa dlingo di kabupaten bantul: pembelajaran dari desa https://doi.org/10.35800/jjs.v7i1.12737 https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/470 https://doi.org/10.15294/jda.v7i2.4123 https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/29949/18950 https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/855/783 https://core.ac.uk/download/pdf/11717646.pdf https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.12.009 https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/18831 http://eprints.undip.ac.id/16112/ https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6 tahar & sofyani budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: … journal of accounting and investment, 2020 | 161 percontohan. jati: jurnal akuntansi terapan indonesia, 1(1), 1-16. https://doi.org/10.18196/jati.010101 tobing, d. s. k. (2009). pengaruh komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pt. perkebunan nusantara iii di sumatera utara. jurnal manajemen dan kewirausahaan, 11(1), 31-37. https://doi.org/10.9744/jmk.11.1.pp.%2031-37 vroom, v. h. (1964). work and motivation. new york: wiley. wahyudi, h. d. k. a. (2015). pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja dengan organizational citizenship behavior sebagai variabel moderasi. jurnal manajemen sumber daya manusia, 9(1), 1-10. received from http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/manajemen/article/view/998 wibowo, e. (2012). ketidakpastian lingkungan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara penyusunan anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial (study pada universitas slamet riyadi surakarta). jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi, 5(1), 39-51. http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/118 widianto, t., & haryanto, a. t. (2018). pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem remunerasi terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan motivasi sebagai variabel intervening (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten karanganyar). buletin ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi, 16(1), 109-120. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/bulletin/article/view/2501 wiratno, a., ningsih, w., & putri, n. k. (2016). partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi, motivasi dan struktur desentralisasi sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi, 20(1), 150-166. https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.81 https://doi.org/10.18196/jati.010101 https://doi.org/10.9744/jmk.11.1.pp.%2031-37 http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/manajemen/article/view/998 http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/118 http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/bulletin/article/view/2501 https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.81 relationship patterns between jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 issn: 1411-6227 56 relationship patterns between leadersubordinate similarity and subordinate satisfaction: a case study dr. razali bin mat zin, king fahd email : razalibinmatzin@gmail.com university of petroleum and minerals, saudi arabia. abstract the leadership literature is voluminous. this study adopted the contingency model to explain the relationship between the leadersubordinate similarity and subordinate satisfaction. the effects of selected intervening variables namely age, educational level, race and sex were also analyzed. the findings showed that there is a significant relationship between leader-subordinate similarity and subordinates’ satisfaction. however, this significance was determined only after accounting for the demographic variables, i.e. age, subordinates’ sex, race and educational level. once the demographic variables were accounted for, the consideration and initiating structure dimensions of leadership showed significant relationship with subordinates’ satisfaction with work. key words : subordinate similarity, subordinate satisfaction, educational level abstrak literatur kepemimpinan adalah tebal. penelitian ini mengadopsi model kontingensi untuk menjelaskan hubungan antara kesamaan pemimpinbawahan dan kepuasan bawahan. efek yang dipilih variabel intervensi yaitu umur, tingkat pendidikan, ras dan jenis kelamin juga dianalisis. temuan menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pemimpin-bawahan kesamaan dan kepuasan bawahan '. namun, signifikansi ini ditentukan hanya setelah memperhitungkan variabel demografis, usia yaitu, jenis kelamin bawahan ', ras dan tingkat pendidikan. setelah variabel demografis dipertanggungjawabkan, dimensi struktur pertimbangan dan memulai kepemimpinan menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepuasan bawahan 'dengan pekerjaan. razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 57 kata kunci : pemimpin bawahan, keputusan bawahan, tingkat pendidikan. background introduction leadership effectiveness has been a major area of research during the last forty years. studies have indicated a positive relationship between leader behavior and desired employee outcomes. research by fleishman and harris (1962, p. 43) and skinner (1969, p. 489) have shown that certain types of leader behavior have resulted in low turnover and low employee grievance. a review of the research literature by gruneberg shows that job satisfaction is related to reduction in employee turnover, absenteeism, accidents and improvement in employee job performance (1997, p. 105). research examining the relationship of leader behavior and subordinate satisfaction has followed the same trend of development as the overall theories of leadership. leadership theories have moved through three periods. first was the study of leader traits. these studies attempted to identify universal leadership traits which characterized effective leaders. beginning in the mid 1940's, researchers aimed their research efforts toward behavioral approaches. the behaviorists sought to explain leadership effectiveness by identifying the best combination of leadership behaviors. for the last twenty years, contingency theorists have examined the association of multidimensional factors that relate to leader effectiveness. statement of the problem and hypotheses today, social science researchers and public sector management are concerned about the conditions under which managers or supervisors interact with their subordinates to foster subordinates' job satisfaction and increased performance. according to management literature, the trends in the 2000 include: declining resources, more stringent budgetary and fiscal management accountability, new criteria for allocation of resources, a demand for more program evaluation, more workers' accountability, a need for clearer assessment of client satisfaction, and assessment of current status of participation by various levels of hierarchy in managerial decision making (razali et. al, 2000). with the need for more worker and management accountability, there must first be an understanding of the factors that influence the relationship between managers' style and subordinate satisfaction, performance, morale and work group productivity. a better understanding of these relationships will help promote greater satisfaction and jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 58 could positively impact on job performance (smith, kendall and hulin, 1969; lawler and porter, 1971; vroom, 1964; razali, 1999; razali et. al., 2000). the present study investigated the relationship between leadersubordinate similarity and the subordinates' satisfaction with supervision, work, promotional opportunities and co-workers. the hypotheses of the study are: h1. there is a significant relationship between leader behavior and subordinate satisfaction. an early study by fleishman and harris examined the relationship between leadership style and subordinate grievances and turnover (1962). the study was conducted at a truck manufacturing plant with factory workers and their foremen. the results showed that foremen who are open, friendly, and showed support had less grievances and turnover among their subordinates. the results also showed that foremen who placed a high emphasis on clarifying roles and the accomplishment of organizational goals had a higher number of grievances and employee turnover. in 1969, e.w. skinner replicated the fleishman and harris study. the results indicated that foremen who displayed supportive behavior had a lower number of grievances and employee turnover, while foremen who were primarily concerned with task had increased employee grievances. h2. there is a significant relationship between leader-subordinate similarity and subordinate satisfaction. the trend toward examining more complex and interactional variables in leaders-ubordinate behavior research was incorporated into the model of this research. truax and carkhuff (1994) have conducted extensive research on the interaction of interpersonal factors in the counselor-counselee relationship. their research supports the hypothesis that successful treatment outcomes are dependent on the counselor's level of empathy, warmth and genuineness. they reported that greater self-disclosure by counselors led to increased personality change in clients. several other studies based on the matching concept have added to the empirical evidence supporting counselorclient similarity as an important component in counseling effectiveness (see malkiewich and merluzzi, 1980; palmer, 1973; mclahan, 1974; warren, 1969). h3a: there is a significant correlation between the intervening variables (age, educational level, race and sex) and leader-subordinate similarity. h3b: there is a significant correlation between the intervening variables (age, educational level, race and sex) and subordinate satisfaction. razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 59 finally, this study includes an analysis of leader and subordinate demographic factors. previous research has shown that the variables of age, sex, race and educational level may confound the study of subordinate satisfaction. herzberg et al. were one of the first to report on the relationship between job satisfaction and age (1957). he noted a u shape curve in which job satisfaction starts high, declines then increases again with age in males. glenn, taylor and weaver (1977) noted a similar trend for females. hulin and smith (1965, p. 209) and saleh and otis (1964, p. 425) reported that job satisfaction declined the last five years before retirement. it appears that age can be a factor in determining subordinate satisfaction, therefore it was included as a possible confounding variable in this study. gender is another demographic variable identified by previous research as relating to subordinate job satisfaction. schuler (1975, p. 365) confirmed earlier research by herzberg et al. that noted the differences in factors related to job satisfaction for males versus females. he reported that females placed greater value on compatible co-workers than their male counterparts. manhardt (1972, p.361) and bartoll (1974) reported that male are more concerned with their long-term careers than are females. race has been analyzed in a number of studies such as jones et al. (1997, p. 5) and orpen and ndlovu (1997, p. 31). jones et al. compared the satisfaction levels of both white and black sailors. the results showed no significant differences in the general satisfaction levels. however, black sailors did report higher satisfaction with promotional opportunities and supervision. bartoll reports that other studies have found that white expressed higher levels of general job satisfaction. significance of the study most studies have focused on single variables that affect leadership effectiveness. few have focused on the interactive process between various elements that comprise the leader-subordinate relationship. this study investigated the interaction between two variables, (1) matching of the leader and subordinate leadership styles and (2) the subordinate's job satisfaction. the literature is replete with references calling for the need to study additional situational variables. of particular note are studies by bass (1981, p. 617); vecchio (1981; p.960); valenzi and dessler (1978, p. 677); stogdill (1969, p. 155); schriesheim (1982, p.227) greene (1975, p. 187); yukl (1981,p.287); jones et al. (1997); orpen and ndlovu and razali and ali yusob (1999). the results of these studies indicate that leadership effectiveness is affected by complex interactions of many variables. these variables need to be systematically explored so that more integrated theories of leadership can be developed. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 60 another major factor influencing the need for this study is the lack of research regarding the relationship between leaders and subordinates in malaysian organizations. the results of leader-subordinate similarity and its relationship to the subordinates' job satisfaction will have implications for future personnel choices in the selection of managerial staff for the organization under study. this concept has been applied in the treatment field. palmer noted that matching of counselor and client has been found to increase staff satisfaction with their job and resulted in long staff tenure (1973, p. 95). with the great possibility of continuous budget cuts from the government under the present economic crisis, top management in most malaysian organizations must give more attention to the possible effects of leadership behavior similarity on employees' satisfaction in order to create a climate which is conducive for higher performance and productivity. related literature much of the research regarding leadership behavior and subordinate satisfaction that has been conducted in organizations during the last two decades has focused on behavioral definitions of leadership behavior. several studies during this period have also included situational and personal moderators as factors that influence the relationship between leader behavior and subordinate satisfaction. research on the relationship between leader behavior and job satisfaction in the public sector (state rehabilitation agencies) was conducted by aiken, smits and lollar (1972; p. 65). the researchers used the leader behavior description questionnaire (lbdq) as a measure of leader behavior and the job satisfaction inventory (jsi) as the measure of employee satisfaction. the results indicated a high positive relationship between the consideration subscale of the lbdq and the relationship with employer subscale of the jsi. this relationship was significant at the .001 level of confidence. the authors suggested that the quality of the interpersonal relationship between supervisor and subordinate is a central aspect of satisfaction with employment in state rehabilitation agencies. hunt and liebscher investigated the relationship between leadership behavior, leadership preference and employee satisfaction in two state highway department bureaus (1973, p. 74). the leader behavior description questionnaire (lbdq) was used to assess leader behavior, the ideal leader behavior questionnaire (ilbq) was used to assess leadership preferences and the job descriptive index (jdi) was used to assess employee satisfaction. the two bureaus (construction and design) had different job razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 61 tasks and different levels of employee supervisor interaction. among the hypotheses of this study were the following: (1) there would be significant differences between the two bureaus regarding leadership preferences; (2) there would be significant differences between bureaus regarding leader behavior scores; (3) there would be significant relationships between leader behavior scores and employee satisfaction; (4) there would be significant relationships between leader preference scores and employee satisfaction and (5) the interactive effects of leadership behavior and leadership preference would have a stronger relationship with the dependent variable (employee satisfaction) than would leadership behavior alone. the findings indicated significant differences between the two bureaus in hunt and lelbscher's study regarding leadership preference and leadership behavior. there was also a significant relationship in both bureaus between leadership behavior and employee satisfaction. the simple relationship between leadership behavior and employee satisfaction was found to be as strong as the more complex model of interaction of leadership behavior and preference with employee satisfaction. they emphasize the following unexpected finding: perhaps the most surprising finding is that, contrary to theory, the discrepancy and interactive models are no more highly related to the criteria than is leadership behavior. vecchio (1981, p. 947) used the lbdq consideration and initiating structure dimensions in his study of the behavioral and situational moderators of subordinate satisfaction. he made the distinction between global measure of employee satisfaction and a more explicit measure of employee satisfaction with supervision. he pointed out that much research interest has centered on the relationship between leader behavior and the criterion of global satisfaction. few studies have been conducted on the more proximal measure of subordinate satisfaction with supervision and leadership behavior. he further argued that subordinate satisfaction with supervision is conceptually closer to the independent variable of leader behavior than are global satisfaction measures. in his study of 107 subordinate-supervisor dyads, vecchio reported that there were stronger relationships found between leader behavior and subordinate satisfaction with supervision than between leader behavior and the global satisfaction. this finding is supportive of his argument that "conceptually proximal constructs should manifest stronger relationships" (p. 955). jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 62 schriesheim, house and kerr (1976, p. 297) conducted a study to examine the results of leader initiating structure on subordinates' satisfaction and role clarity. the findings of their research included the following: 1) the relationship between the consideration dimension on all three scales (lbdq, lbdq-xii and sbdq) and subordinate satisfaction and role clarity were all significant and positive. there were no significant differences in the aforementioned relationships according to instrument; 2) the relationships between both lbdq measures of initiating structure and subordinates satisfaction were positive and significant (p<.01). the relationship between the sbdq measure of initiating structure and subordinate satisfaction was negative and nonsignificant; 3) the relationships between all three measures of structure and role clarity were significant and positive. however, the correlation of the two lbdq measures of structure and role clarity were significantly higher (p,.01) than the correlation between the sbdq structure and role clarity (p <.05); and 4) there were significant and positive intercorrelations between the consideration and structure subscales on both forms of the lbdq. the intercorrelation between the sbdq structure and consideration subscales was significant and negative. schriesheim (1982, p. 221) reported that earlier ohio state research studies also indicated strong relationships between leader behaviors categorized as high consideration-high initiating structure and subordinate satisfaction and performance. these findings influenced many to assume that the "high consideration-high initiating structure style" was superior to all other combinations of leader behaviors. schriesheim investigated the validity of the high-high style superiority in his study. using the lbdq and the minnesota satisfaction questionnaire, he found that the consideration dimension of the lbdo alone accounted for almost all of the variance in the dependent variable of subordinate satisfaction. thus, he argued that the superiority of the high consideration-high initiating structure combination is an american myth. an interesting study by greene (1975, p. 187) looked at leadersubordinate influence as a reciprocal interaction, rather than as a one-way analysis. looking beyond the question of the effects of leader behavior on subordinates, greene also asked what effects subordinate performance had on leader behavior. this longitudinal study by greene supported other research that found strong relationships between consideration and subordinate satisfaction (p<.001). he also found that subordinate performance had demonstrable effects on leader behavior. he illustrates that: razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 63 the leader's attitude toward his subordinates, and its expression, is contingent upon their performance. the leader, may be expected, for example, to support and show his approval of those subordinates who have positively reinforced him by their good performance and to be less considerate of subordinates who negatively reinforce him by their low performance.... low performance by a subordinates causes the leader to engage in more structuring behavior. high subordinate performance.. on the other hand,, would appear to lead reduction in emphasis on initiating structure. in another study graen, novak and sommerkamp (1992) tested the effects of leader-member exchange model (livix) and job design (jd) on productivity and satisfaction. in this field experiment involving 106 formprocessing employees of a large public service organization, four treatment conditions are compared: lmx, jd, a combination of livix and jd, and a placebo control on satisfaction and productivity. the lmx model is characterized by distinct leader-member exchange relationships, while the job design includes task characteristics similar to those specified in the job characteristic model by hackman and oldham (1976). overall the results support the hypothesis that lmx model affects subordinates satisfaction. for example, in exchange for positional resources such as privileged information, the member commits himself or herself to a higher degree of involvement and feel more satisfied. however, the results indicate that the job design model as tested was ineffective in enhancing members' productivity and satisfaction. valenzi and dessler investigated the effects of leader behavior and role ambiguity on job satisfaction, and the interaction of these three variables (1978, p. 671). questionnaires were administered to 342 employees of two electronic firms. the results once again showed that leader consideration has a significant positive correlation with employee satisfaction (p<.001). the results on role ambiguity showed that it was negatively related to subordinate satisfaction (p<.001). in addition, role ambiguity influenced the relationship between leader consideration and subordinate satisfaction. the findings reflected that in situation of high role ambiguity, employee satisfaction incrceased as leader consideration increased. osborn and hunt (1980, p. 730) looked at the effects of unit size on leader behavior-subordinate satisfaction relationship. they predicted that leadership behavior and the situational variable (size of unit) would interactively relate to subordinate satisfaction. they further hypothesized that the relationship between organizational size and subordinate would be negative. the findings supported other research findings of positive jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 64 relationships between both dominant leader behaviors (consideration and initiating structure) and the satisfaction criteria (p<.01). however, the findings regarding size as a moderator of the leader behavior-subordinate satisfaction paradigm were contradictory to other similar studies. they concluded that: as size increases. lower, not higher., consideration is associated with greater overall satisfaction. in a similar fashion, higher initiating structure is associated with lower overall satisfaction as size increases. contradictions in the research findings have led to a gradual inclusion of situational and intervening variables in leader-subordinate satisfaction studies. the results of the studies reported in the literature review indicate that leadership effectiveness is affected by complex interactions of many variables. these variables need to be systematically explored so that more integrated theories can be developed. methodology subjects the subjects for this study were employees who are working at the kuala lumpur city hall. the total number of subjects selected was thirty-five (35) chief managers or assistant chief who were categorized as leaders and one hundred (100) lower-level employees who were grouped as subordinates. the subjects were randomly selected from the kuala lumpur city hall’s telephone directory. instrumentation two instruments were used in this study: 1) the leader behavior description questionnaire (lbdq) form x11 by stogdill (1963) and the job descriptive index (jdi) by smith, kendall and hulin, 1969. the test instruments were chosen because of their extensive use in leadership and subordinate satisfaction research, as well as the high reliability of both instruments. the demographic questions pertaining to age, sex, race and educational level were included at the end of the questionnaire. lbdq form x11 this instrument was designed to describe leadership styles. it is based on over twenty years of leadership studies conducted at ohio state university. leadership behaviors were factor analyzed into two major leadership dimensions: consideration and initiating structure. according to stogdill (1963) the consideration dimension measures the degree to which a leader razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 65 has regard for the comfort, well being and contribution of his followers. the initiating structure dimension measures how clearly a leader defines his own role, and lets followers know what is expected of them. the consideration and initiating structure scales are comprised of 10 items each which are scored on a five point dimension ranging from “always” to “never.” the responses for each scale item are then added to produce an overall score ranging from 10 to 50. jdi this is a 72-item questionnaire designed to measure employee job satisfaction. smith et al. (1969) define job satisfaction as the feelings a worker has about his job. earlier tests designed to measure employee job satisfaction only produced an overall satisfaction score. the jdi goes beyond this global satisfaction concept and measures five dimensions of job satisfaction: 1) work; 2) promotional opportunities; 3) supervision; 4) co-workers; 5) pay. however, for the purpose of this research, the pay dimension was omitted from the questionnaire. the items are divided among the four scales in the following manner: type of work (18 items); promotional opportunities (9 items); supervision (18 items); and co-workers (18 items). responses to test items are forced choice format of "yes", "uncertain" and "no". to avoid a positive halo effect, approximately half of the items are negatively worded so they are scored in reverse. the responses for each scale item are then added to produce an overall scale score. the promotional opportunities scales are doubled because they only contain half of the test items as the type of work, supervision and co-workers scales. pilot of instrument the draft survey questionnaire was pretested with a small sample of the university utara malaysia employees which included three assistant registrars and six senior clerks. as a result of the pretest several aspects of the survey were changed, a few items were deleted, some were clarified and additional directions were provided. data collection the responses of one hundred and thirty-five (135) employees were solicited by distributing the questionnaire to each individual with selfaddressed envelop. a cover letter explaining the purpose of the study and a guarantee of individual confidentiality accompanied the questionnaire. the first set of questionnaires which include items from lbdq-form xii and demographic questions were mailed to thirty-five (35) chief or assistant chief jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 66 administrative staff. a second set of the questionnaires which include items from lbdq-form xii, items from jdi and demographic questions were mailed to one hundred(100) middle level administrators. the rate of return was 96 percent for the chief and assistant chief administrators (34 of 35), and the rate of return for subordinates was 91 % percent (91 of 100). the overall rate of return for the study was 96.79 percent (125 of 135). data analysis analysis of the research data was based on selected programs from the statistical package for the social sciences (spss). the first two hypotheses of this study concern the relationship between leader behavior and job satisfaction and leader-subordinate match and subordinate satisfaction. the linear relationships between these bivariate hypotheses were initially assessed by pearson product-moment correlation. the pearson correlation is used to test for significant relationships between the independent and dependent variables when the variables are continuous data. some significant relationships were found. these results and results from previous research indicated that the control variables may be affecting the degree of relationship between the independent and dependent variables. therefore, additional analysis was performed using multiple regression procedures. in this study, the degree of similarity of leadership styles between leaders and subordinates was assessed by taking the absolute difference between the leader's and subordinate's scores on the two scales of the lbdq-xii. similarity is based on the concept of frequency matching, or matching in terms of an aggregate sense of total score. since the interpretation of the lbdq-xii is based on the magnitude of the overall score within each subscale, this method preserve the integrity of meaning of the lbdqxii. an example of the matching procedure is as follows: if a leader's score was 43 and a subordinate's score was 42, the absolute difference for the scale would be 1. in this case, the leader's and subordinate's style would have to be considered very similar. however, if a leader's score was 42 and a subordinate's score was 12, the absolute difference of 30 would indicate dissimilar leadership behaviors. the absolute difference method was utilized by hunt and liebscher in their leadership research (1973). the .05 level of confidence was used to test for significance. findings and discussions demographic variables of age, sex, race and educational level were selected as control variables based on previous research studies that found razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 67 significant relationships between these variables and job satisfaction. analysis of demographic variables are as follows: age: the ages of the leaders ranged from forty-five (45) to fifty-eight (56). the mean age was 47.5 years. the median age was 48.5, with forty (40) as the mode. the ages of the subordinates ranged from twenty-eight (28) to forty-six (46). the mean was 41.33 years. the median age was 43.5, with thirty-three (33) as the mode. sex: of the 34 leaders, 27 (79.4%) were males and 7 (20.6%) were females. of the subordinates, 68 (74.7%) were males and 23 (25.3%) were females. educational level: the range of years of education completed for leaders was from 16 to maximum of 22 years. the mean educational level was 18.22 years. the median number of years was 17 and the mode was 17 years of education completed. the range of education completed for subordinates was from 11 to maximum of 16 years. the mean educational level was 11.88. the median number of years was 11.5 and the mode was 13 years of education completed. race: twenty-five (73.5%) of the leaders reported as malay races and five (14.7%) as chinese and four (11.8%) as indians. three subordinates (3.3%) who participated in the study were indian, eight (8.8%) were chinese and eighty (87.9%) were malay. hypothesis 1 concerned the simple bivariate relationship between leader behavior and subordinate satisfaction. the findings related to this hypothesis are presented graphically in table 1. table 1: pearson correlation of leadership style (n=34) and subordinate satisfaction (n=91) work promotion supervision co workers conside ration r= .048 p= .58 r= -.038 p= .66 r= .086 p= .32 r= -066 p= .44 initiating structure r= -.017 p= .84 r= -.023 p= .79 r= .083 p= .36 r= -.083 p= .44 *level of confidence= . 05 or greater the results of the pearson correlation analysis indicated that there were no significant relationships between each independent variable and each dependent variable. thus, the hypothesis was not accepted as true. findings jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 68 of previous research studies concerning the relationship between the initiating structure dimension and subordinate satisfaction measures have been inconsistent and contradictory. therefore findings not supporting the hypothesis as it related to the lbdq-xll factor of initiating structure and the jdi factors of satisfaction with work, promotional opportunities, supervision and coworkers were not surprising. however, the overwhelming majority of previous research on the lbdq-xll factor of consideration have shown positive and significant relationships with subordinate satisfaction measures. therefore, findings that did not support the hypothesis regarding a significant relationship between the lbdq-xii consideration scale and the jdi subordinate satisfaction scales were somewhat surprising. recent research has indicated that the simple bivariate studies of leader behavior and subordinate satisfaction were unsophisticated and lead to inconclusive results. hypothesis 1 was formulated to investigate the relationship of leader-subordinate similarity on the lbdq-12 factors to subordinate jdi satisfaction subscales. further statistical analyses were employed to determine the influence of continuing factors (demographic variables of age, sex, educational level and race) on both the independent variable (leader-subordinate match of leadership behavior) and the dependent variable (jdl measures of subordinate satisfaction with work, promotional opportunities, supervision and co-workers). the impact of the confounding variables on the independent variable of leader-subordinate similarity and subordinate satisfaction was then accounted for by using multiple regression analysis. the data pertaining to hypothesis 2 was analyzed according to the four subscales of the jdi. in the statistical analyses these subscales are labeled sub work, sub promotion, sub-supervision and sub coworkers. the similarity index scores are labeled l-s similarity in consideration and l-s similarity in initiating structure. related results are presented graphically in table 2. table 2: pearson correlation of leadership style (n=34) and subordinate satisfaction (n=91) sub work sub promotio n sub supervisio n coworkers l-s similarity r= .133 r= .023 r= .080 r= -.071 considera tion p= .12 p= .78 p =..34 p = .41 razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 69 l-s similarity r= .162 r= .004 r= -.029 r= -.01 initiating structure p= .05* p = .95 p = .72 p = .90 * level of confidence = .05 or greater leader-subordinate similarity was correlated with subordinate satisfaction. each independent variable (e.g. leader-subordinate similarity in consideration, leaders-subordinate similarity in initiating structure) was correlated with each dependent variable (e.g. subordinate satisfaction with work, promotion, supervision and co-workers). pearson correlation analysis of each independent and each dependent variable indicated one relationship between the variables analyzed was significant at the .05 level of confidence. the similarity between leader and subordinate on the lbdq-12 subscale of initiating structure (the leader defines his role and the roles and expectations of subordinates) is positively correlated with the subordinates' score on the jdi subscale sub work (satisfaction with type of work). the correlation between l-s similarity in initiating structure and sub work was.162 and was significant at the.05 level of confidence (see table 2). the other correlations between leader-subordinate similarity on the lbdq-12 dimensions of consideration and initiating structure are not significantly related to the other subordinate satisfaction subscales. the researchers also included analysis of leader and subordinate demographic factors to test for intervening variables that may be confounding the results of this study as stated in hypothesis 3a and 3b. the control variables selected for this study include the following: (1) leader age (leadage): ages of the thirty-four (34) chief or assistant chief managers. (2) leader sex (leadsex): genders of the thirty-four (34) chief or assistant managers. (3) leader race (leadrace): forced choice designations of thirty-four (34) chief or assistant chief managers' races. (4) leader education (leaded): the highest grade or number of years of education completed by the thirty-four (34) leaders. (5) subordinate age (subage): the ages of the ninety-one (91) subordinates. (6) subordinate sex (subsex): genders of the ninety-one (91) subordinates. (7) subordinate race (subrace): forced choice designations of ninetyone (91) subordinates' race. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 70 (8) subordinate education (subed): the highest grade of number of years of education completed by the ninetyone (91) subordinates. there were several significant correlations between the control variables (see table 3). the independent variable of similarity between leaders and subordinates on initiating structure is negatively correlated with leader's educational level. the correlation was -.174 and was significant at the .05 level of confidence. this significant correlation indicates that the higher the educational level of the leader, the greater the similarity between him (her) and his subordinates on the degree of structured definitions of roles and expectations. the negative correlation results from the definition of similarity (the lower the absolute difference between lbdq-xii scores between leaders and subordinates, the higher the similarity index). the dependent variable of sub work was significantly correlated with two control variables, leadsex and subed. the correlation between sub work and lead sex was .183 and was significant at the .05 level of confidence. the positive relationship between leadsex and sub work indicates that subordinates's satisfaction with their type of work is greater when their leader is female. subed and sub work had a correlation of .198 and was significant at the .05 level of confidence. this indicates that the higher the subordinate education level, the higher their satisfaction score on work. the dependent variable of supervision is related to leader sex and leader education. the correlation between sub supervision and leadsex indicates that subordinate satisfaction with supervision was greater with female leaders. the correlation between sub supervision and leaded was .174 and was significant at the .05 level of confidence. this indicates that subordinate satisfaction with supervision increases as the educational level of the leaders increases. the relationship between leadsex and sub co-workers indicates greater satisfaction between subordinates and their co-workers when the leader is female. the relationship between the dependent variable, sub co-workers, and subage indicates that the degree of satisfaction with co-workers increases as age increases. due to the large number of control variables that were significantly correlated with the independent and dependent variables, multiple regression analysis was used to account for the effects of the control variables on the dependent variables in this study. table 3: pearson correlation of control variables with measures of leader-subordinate similarity (n = 125) and the subordinates ‘ job satisfaction (n=91) lead lead lead lead sub sub sub sub razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 71 age sex race ed age sex race ed l-s simil arity r=.129 r=.009 r=.059 r=.006 r=.05 9 r=.056 r= -.030 r=.019 in consi dera tion p=.13 p=.90 p=.49 p=.93 p=.48 p=.51 p=.72 p=.82 l-s simil arity r=.039 r=.043 r=.136 r= .174 r=.01 4 r=.055 r=.110 r=.077 in initi a ting stru ctur e p=.64 p=.61 p=.11 p=.05* p=.86 p=..51 p=.19 p=.36 sub wor k r=.100 r=.183 r=.006 r-.039 r=.07 0 r=.082 r= -.155 r=.198 p=-.24 p=.05* p=. 94 p=.64 p=.41 p= .33 p=.17 p=.05* sub prom otio n r=.160 r=.072 r=.067 r=.006 r= .056 r= .150 r= -.136 r= .039 p=.66 p=.40 p=.43 p=.93 p=.51 p=.07 p=.11 p= .64 sub super visio n r=.11 r=.214 r-.030 r=.174 r= .024 r=.010 r= -.082 r=.041 p=.89 p=.05* p=.72 p=.05* p=.77 p=..90 p=..33 p=-.62 sub co wor kers r=.134 r=.210 r=.048 r=.055 r=.16 9 r=.006 r=.032 r=.087 p=.12 p=.05* p=.58 p=.52 p=.05 * p=.94 p=.70 p=.31 * level of confidence= .05 or greater control variables: leadage age of leader subage = age of subordinate leadsex sex of leader subsex = sex of subordinate jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 72 leadracerace of leader subrace= race of subordinate leaded educational level of leader subed = educational level of subordinate with the influence of the control variables accounted for, a clearer indication of the of the association between independent and dependent variables results. multiple regression analysis also determines the order and magnitude of the influence that each variable has on the dependent variable. and it also yields the proportion of the variation in the dependent variables which was attributable to the independent variables, leader-subordinate similarity on consideration and leader subordinate similarity on initiating structure. the multiple regression analysis of the relationship between leadersubordinate similarity and subordinates' job satisfaction accounting for control variables is presented in table 4 and 5. table 4: multiple regression analysis of the relationship between leader-subordinate similarity in initiating structure (n = 125) and subordinates' job asatisfaction accounting for the leaders'and subordinates age, sex, race and educational level (n=91) sub work sub promoti on sub supervis ion sub coworker s contro l variabl es r square .1592 .0935 .0746 .0893 r change .1592 .0935 .0746 .0893 f 2.67 1.46 1.15 1.35 l-s similari ty in onsider ation r square .1697 .0928 .0757 .0909 r change .0105 -.0007 .0011 .0016 f 2.55* 1.28 1.03 1.23 * level of confidence = .05 or greater table 5: multiple regression analysis of the relationship between leader-subordinate satisfaction razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 73 accounting for the leaders'and subordinates’ age, sex, race and educational level (n=91) sub work sub promoti on sub supervi sion sub coworke rs control variable s r square .1592 .0935 .0746 .0893 r change .1592 .0935 .0746 .0893 f 2.67 1.46 1.15 1.35 l-s imilarit y in initiatin g structu re r square .1620 .0961 .0905 .0978 r change .0028 .0026 .0159 .0085 f 2.42* 1.33 1.25 1.33 * level of confidence = .05 or greater the findings of the multiple regression analysis indicated that once the effects of the control variables were accounted for, the relationship between the independent variable of l-s similarity in consideration and the dependent variable of sub work was significant at the .05 level of confidence. also, the independent variable of l-s similarity in initiating structure and the dependent variable of sub work is related at the .05 level of confidence. these findings indicate that when confounding variables are accounted for, that as similarity between leaders and subordinates in consideration and initiating structure increases, subordinate satisfaction with work increases. conclusion the findings of this study show the importance of more sophisticated research designs in the study of the leadership-satisfaction relationship. the independent variable of leader-subordinate similarity was studied, and found to be significant with subordinates' satisfaction with the nature of the work. however, this significance was determined only after accounting for the demographic variables namely leaders' age, leaders' race, leaders' educational level, subordinates' age, subordinates' sex, subordinates' race and subordinates' educational level. once the demographic variables were accounted for, the consideration and initiating structure dimensions of leadership showed a jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 74 significant relationship with subordinates' satisfaction with work. this is believed to be an important finding in light of the fact that subordinates in this study were engaged in an a public organization which has been perceived as very instrumental to society due to its critical and significant position for effective service deliveries of public amenities. they might regard that their work contributed in one way or another to the above noble missions. the other variables of subordinate satisfaction with promotion, supervision and coworkers did not prove significant. it is difficult to hypothesize about the reasons for this lack of significance since no other research has been done examining the leader subordinate similaritysubordinate satisfaction relationship. one possible explanation is that there was additional confounding variables beyond the scope of this study. another possibility is that the participants were not skilled or objective enough to accurately assess the variables being measured. further, the participants could have felt uncomfortable in providing accurate information about themselves even though they were assured that their responses would be confidential. finally, the "state of the art" in the accuracy of testing these variables may be a cause of the inconclusive results. this research builds on a solid base of leadership studies. however, as many authors indicate, there is a need to develop more sophisticated and precise research designs. it is hoped that this study would be replicated with other samples. finally, it is recommended that other variables be identified and investigated in the context of new construct of leadership theories. references aiken, wilbur j.; smits, stanley j.; and lollar, donald s. "leadership behavior and job satisfaction in state rehabilitation agencies." personnel psychology, 25 (1972). bartol, k. "sex differences in job orientation: a reexamination." proceedings of national academy of management, (1974). bass, bernard m. stoqdill's handbook of leadership. new york: the free press, (1981). fleishman, edwin a. and harris, edwin f. "pattern of leadership behavior related to employee grievances and turnover." personnel psychology, 15 (1962). razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 75 glenn, w.d.; taylor, p.a. and weaver, c.n. "age and job satisfaction among males and females: a multivariate, multisurvey study." journal of applied psychology, 62 (1977). greene, charles n. "the reciprocal nature of influence between leader and subordinate." journal of applied psychology ,60 (1975). graen, george, novak, m. and sommerkamp, p. "the effects of leadermember exchange and job design on productivity and satisfaction: testing a dual attachment model." organizational behavior and human performance, 30, 190-131 (1992). gruneberg, michael m. understanding job satisfaction. new york: john wiley, (1997). hackman, j.r. and oldham, g.r. "development of job diagnostic survey." journal of applied psychology, 16, 250-379 (1997). herzberg, frederick..work and the nature of man. cleveland: world publishing company, (1966). hunt, j.g. and liebscher, v.k.c. "leadership preference, leadership behavior, and employee satisfaction." organizational behavior and human performance, 9 (1973). jones, allan p.; james. lawrence r.; bruni, john r; and sells, s.b. "blackwhite differences in work environment perception and job satisfaction and its correlates." personnel psychology ,30 (1997). lawler e.e and porter, l.w. "antecedents attitudes of effective managerial performance," organizational behavior and human performance, 11 (1971), 122-143. malkiewich, l.e. and merluzzi, t.v. "rational restructuring versus desensitization with clients of diverse conceptual levels: a test of a client-treatment marching model." journal of counseling psychology, 27 (1980). jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 76 mclahan, j. "benefit from group therapy as a function of patient-therapist match on conceptual level." psychotherapy: theory, research and practice, 9 (1974). manhardt, philip j. "job orientation of male and female college graduates in business."personnel psychology, 25 (1972). orpen, c. and ndlovu, j. "participation, individual differences and job satisfaction among black and white employees in south africa." international journal of psychology, 12 (1997). osborn, richard n. and hunt, james g. "relations between leadership, size and subordinate satisfaction in a voluntary organization." journal of applied psychology, 60 (1975). palmer, t.b. "marching worker and client in corrections." social work 18 (1973). razali, m.z. “are satisfaction and commitment two distinct constructs?: an empirical evidence.” paper presented at the 26 th artdo international management and hrd conference, bali, indonesia, 14-17 september, (1999). razali, m.z. & ali yusob, m.z. “ development & psychometric evaluation of a measure of perceived quality of worklife (qwl) among nonsupervisory employees.” paper presented at the xvi pan pacific conference on management, fiji, may 31june 2, (1999). razali, m.z., mustafa, h., ali yusob, m.z, & hamzah, i. . “ quality of worklife (qwl) and organizational commitment: analysis of accountants in private companies.” paper presented at the 12 th asian pacific conference on international accounting issues, peking university, beijing, peoples’ republic of china, 21-24 october, (2000). sarri, r.c. "management trends in the human service in the 1990's," administration in social work, 61 (1998). schriesheim, chester a. "the great high consideration high initiating structure leadership myth: evidence on its generalizability." journal of social psychology, 116 (1982). razali bin mat zin, relationship patterns between leader..... 77 schriesheim, chester a.; house, robert j.; and kerr, steven. "leader initiating structure: a reconciliation of discrepant research results and some empirical tests." organizational behavior and human performance, 15 (1976). schriesheim, chester a. and murphy, charles j. "relationships between leader behavior and subordinate satisfaction and performance: a test of some situational moderators." journal of applied psychology, 61 (1976). schuler, r.s. "sex organization level and outcome importance: where the differences are." personnel psychology, 28 (1975). sims, henry p. and szilagyi, andrew d. "leader structure and subordinate satisfaction for two hospital administrative levels: a path analysis approach." journal of applied psychology, 60 (1975). skinner, elizabeth w. "relationship between leadership behavior patterns and organizational-situational variables." personnel psychology, 22 (1969). smith, patricia c.; kendall, lorne m.; and hulin, charles. the management of satisfaction in work and retirement, chicago: rand-mcnally, (1969). stogdill, r.m.; goode, o.s.; and day, o.r. "new leader behavior description subscales." journal of psychology, 54 (1962). stogdill, r.m. manual for the leader behavior description questionnaire form xii. columbus, ohio state university, (1963). stogdill, ralph m. "validity of leader behavior descriptions." personnel psychology, 22 (1969). truax, charles b. and carkhuff, robert r. toward effective counselingand psychotheraphy. chicago: aldine publishing company, (1994). valenzi, enzo and dessler, gary. "relationships of leader behavior subordinate role ambiguity and subordinate job satisfaction." academy of management journal, 21 (1978). jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 56-78, januari 2006 78 vecchio, robert p. "situational and behavioral moderators of subordinate satisfaction with supervision." human relations, 34 (1981). vroom, v. h. work and motivation. new york: wiley, (1964). warren, m.q. "the case for differential treatment of delinquents." the annals of the american academy of political and social science, 381 (1969). yukl, gary a. leadership in organizations. englewood cliffs, new jersey: prenticehall, inc., (1981). chapter 1 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 issn: 1411-6227 158 the value relevance of earnings and cash flow: regression-variation approach dwi fitri puspa email : dwifitripuspa@gmail.com universitas bung hatta abstract this study is conducted to measure the value relevance of earnings and cash flows by using the regression-variation approach. specifically, the objectives of the study are to examine whether the value relevance of accounting earnings information is higher compared to that observed in the cash flow from operations. the number of sample is 79 companies listed in jakarta stock exchange and during the sample period of 1996 to 2001. the findings indicate that earnings and cash flows from operation are value-relevant. furthermore the findings show that the value relevance of earnings information is higher than that of cash flows information. keywords: value relevance, cash flows, earnings. abstrak penelitian ini dilakukan untuk mengukur relevansi nilai laba dan arus kas dengan menggunakan pendekatan regresi-variasional. secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah relevansi nilai informasi laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diamati dalam arus kas dari operasi. jumlah sampel adalah 79 perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta dan selama periode sampel 1996 sampai 2001. temuan menunjukkan bahwa laba dan arus kas dari operasi adalah nilai-relevan. selanjutnya temuan menunjukkan bahwa relevansi nilai informasi laba lebih tinggi dari arus kas informasi. kata kunci: nilai relevansi, arus kas, laba. introduction background the value relevance literature is related to the usefulness of financial statement information in equity valuation. francis and schipper (1999) have documented four different approaches to study the value relevance of dwi fitri puspa, the value relevance of earnings and cash flow..... 159 accounting information. these are the fundamental analysis view of value relevance, the prediction view of value relevance, the information view of value relevance and the measurement view of value relevance (nilsson, 2003). in the 1990s, many studies used the fourth approach to study value relevance of accounting information (easton, 1999). the underlying concept behind the measurement view of value relevance is based on the key role of financial statements to summarize business transactions and other events. based on this view, the value relevance of financial statement is measured by its ability to capture or summarize information, regardless of the source, that affects equity value. this definition is consistent with measurement perspective on accounting. that is, accounting is viewed as an instrument for measurement (marton, 1998). under this construct, it does not require that financial statements be the earliest source of information (francis and schipper, 1999). based on the measurement view of value relevance researchers, often measure value relevance as the association between an accounting measure and stock returns using long window and operationalize the value relevance in two ways: using the regression-variations approach and portfolio-returns approach such as alford et al., 1993; francis and schipper, 1999; hung, 2001; chen et al., 2001; barth et al., 2001. this view is adopted in this study. the models used in the regression-variations approach are return and price models. first model measures the value relevance as the ability of earnings or cash flows to explain returns. the second model measures the value relevance as the ability of earnings and book values to explain market values of equity. the portfolio-returns approach measures the value relevance as the proportions of all information in security returns that are captured by the accounting-based measurement. researchers often measure the value relevance of accounting information as presented in the financial statement such as earnings, cash flows and book values (amir et al., 1993; alford et al., 1993; harris et al., 1994; amir and lev, 1996; collins et al., 1997; lev and zarowin, 1999; francis and schipper, 1999; graham et al., 2000; chen et al., 2001). several studies compared value relevance between earnings and cash flows information (lev and zarowin, 1999; francis and schipper, 1999 and hung, 2001). this comparison is valuable since there are many contradictory opinions and views regarding which information, namely earnings or cash flows, are more relevant. some argued that earnings information is more relevant because the accrual accounting present better matching of revenues and expenses than the cash flows accounting and therefore makes accounting information more value relevant (ball and brown, 1968; dechow, 1994). however, the accrual accounting also presents more opportunities for managers to manipulate accruals for personal gain and hence may cause accounting information to be less value-relevant. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 160 this study empirically examines the value relevance of earnings change and cash flows in indonesia using the regression-variation approach. listed companies in indonesia are required to submit the annual financial statements to capital market supervisory agency (cmsa). the financial statements consist of balance sheet, income statement, retained earnings statement, cash flow statement, notes to the financial statements; and other reports and explanations that are an integral part of the financial statements, if required. the comparison of value relevance is also made between earnings and cash flows information. this issue is important because accrual accounting, which transforms cash flows into earnings, is a key feature of any accounting system (hung, 2001). this comparison is also conducted as indonesian companies are required to prepare the cash flows statement as part of their financial statements since fiscal year 1995, which may also indicate that the higher value relevance of cash flows information compared to earnings information (lev and zarrowin, 1999 and francis and schiper, 1999). the study also measures the value relevance of cash flows and it evaluates whether the value relevance of accounting earnings is higher than that of cash flows. this comparison is also conducted as indonesian companies are required to prepare the cash flows statement as part of their financial statements since the fiscal year 1995. however, literature have documented that earnings information is more relevant than earnings (lev and zarowin, 1999; francis and schipper, 1999). research questions based on the explanation above, two research questions emerged: (1) is accounting earnings information value–relevant in indonesian stock market? (2) is cash flow information value–relevant in indonesian stock market? (3) is the value relevance of accounting earnings information higher compared to that observed in cash flow from operations? related literature empirical evidence on value relevance of accounting information lev and zarowin (1999) examined whether the usefulness of reported cash flows has decline over the past 20 years. the result revealed that the association between stock returns and cash flows has declined over the period examined. francis and schipper (1999) examined the value relevance of cash flow over the period 1952-1954. the objective of this study is to test some of empirical implications of the claim that financial statements have lost their dwi fitri puspa, the value relevance of earnings and cash flow..... 161 relevance over time. they used two approaches to measure the value relevance: the portfolio returns and the regression-variations approaches. in the regression-variations approach, they examined three relations. the first relation investigated the ability of earnings to explain market-adjusted returns. the second relation examined the ability of assets and liabilities to explain market equity values and the third relation examined the ability of book values and earnings to explain market equity values. for the earnings relation, all slope coefficients were significant at the 0.001 level; the adjusted r 2 s of the yearly models ranged from 5% to 46% with the earnings variables explaining an average of 22% of the variation in market-adjusted returns. for the balance sheet relation, all slope coefficients were significant at the .01 level, and their sign are generally consistent with investors placing a positive (negative) weight on the book value of firm’s assets (liabilities). the adjusted r 2 of the yearly balance sheet models ranged from 6% to 68%; on average, the book values of assets and liabilities explained 41% of variation in equity market values. for the book values & earnings relation, the average coefficient estimate indicated that $1.00 of book value (earnings) corresponded to $ 0.25 ($6.7) of market value. the results showed a decline in the relevance of earnings information, and an increase in the relevance of balance sheet and book values information, over the sample period. these findings are broadly consistent with other studies examining the value relevance of financial information (e.g., collins et al., 1997; ely and waymire, 1999; lev and zarowin, 1999, francis and schipper, 1999) research method data the sample covers 79 public companies listed in jakarta stock exchange since 1995. the financial, railroads, utilities companies are excluded (insurance, banks, and other miscellaneous financial companies). accounting practices for these firms are so distinct that their valuation parameters are likely to be substantially different from those for industrial firms. these companies are also subject to regulatory process that can influence their accounting numbers. development of hypotheses accounting information is the primary source of information needed to make rational decisions regarding future economic expectations of the reporting entity. companies attempt to satisfy these needs by preparing financial statements and related financial disclosure. a key role of financial statements is to summarize business transactions and other events. thus, accounting is viewed as instrument for measurement. under this view, in 1990s, a large number of market-based accounting researches have examined jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 162 the value relevance of accounting information. the value relevance of financial statement information measured by its ability to capture or summarize information that affects equity valuation (francis and schipper, 1999). they used two approaches to conduct these studies, the regressionvariations and the portfolio-returns. the r 2 is used as the primary metric to measure the value relevance based on the regression-variations approach, while the proportions of all information in security returns that are captured by accounting-based measures are used to measure the value relevance from the portfolio-returns approach. many studies which adopted the regressionvariations approach have examined the value relevance of earnings level, earnings change, cash flows, book values and combinations of earnings and book values. easton and harris (1991) and alford et al. (1993) who used the return model have found that the earnings level and earnings change were relevant for evaluating earnings/returns association in the usa. collins et al. (1997) provided evidence of the value relevance of earnings and book values in the usa. using both the return and price model, lev and zarowin (1999) and chen et al. (2001) documented that accounting earnings and the combinations of earnings and book values were value-relevant in the usa and china respectively. lev and zarowin (1999) examined the value relevance of earnings and cash flows over the past 20 years. the result showed that earnings and cash flows have value relevance throughout the 1977-96 periods. therefore, the null hypotheses are 1. ho: there is no relationship between earnings information and returns ha: there is relationship between earnings information and returns 2. ho: there is no relationship between cash flows information and returns ha: there is relationship between cash flows information and returns accrual accounting systems are expected to generate more value relevant accounting performance measures (i.e., earnings and roe) than cash flows because accrual systems are better at matching revenues and expenses (ball and brown, 1968; dechow, 1994). thus, accrual accounting performance measures help investors better assess firm values and operating performance than operating cash flows. however, accrual systems also allow managers to opportunistically manipulate accruals. because managers make estimation for the accrual systems and are often evaluated and rewarded based on accounting performance measures, managers might manipulate accruals for personal gains (mcnicholas and wilson, 1988) and thus cause accounting measures to be less relevant. cash flow are often claimed to be more informative than earnings because they are less subject to managerial manipulation than accrual accounting and thus is expected more relevant than earnings. some empirical evidence found that earnings information has more dwi fitri puspa, the value relevance of earnings and cash flow..... 163 value relevance than cash flows (lev and zarowin, 1999; francis and schipper, 1999). since 1995, the indonesian institute of the accountants has made mandatory for the companies to prepare the cash flow statement in their financial statement. as comparison, the income statement has been prepared by the listed companies since the reopening of capital market in 1977. the operating history of income statement is longer cash flow statement. therefore it is expected that the value relevance of earnings information is higher than that of cash flows. moreover some empirical evidence found that earnings information has more value relevance than cash flows (lev and zarowin, 1999; francis and schipper, 1999). thus, the null hypothesis is: 3 ho: there is no difference on the r 2 between the cash flows information and earnings information ha: the r 2 is higher on earnings information than cash flows information. research design the r 2 values in long-window regression were used as statistical association metric to measure the value relevance in the regression-variation approach (e.g., collins et al., 1997; francis and schiper, 1999; lev and zarowin, 1999; ely and waymire, 1999; chen et al., 2001). it measures the value relevance as the percentage of cross-sectional variation in returns or market values explained by financial statement information. this approach uses statistical association between accounting data and capital market values (stock prices and returns) to assess the value relevance of accounting information to investors. such associations reflect the consequences of investors’ actions (lev and zarowin, 1999). return-based studies address the validity of financial statement information as summary measures of the events that have affected the firm up to a specific date. return model: the earnings-returns relation returns and earnings relation describes the relationship between stock returns and accounting earnings. this model is proposed by easton and harris (1991) by popularizing a specific version of the annual return model including both earnings level and earnings changes. most of value relevance studies employed it in assessing the value relevance of accounting information such as amir et al., 1993; alford et al., 1993; harris et al., 1994; amir and lev, 1996; lev and zarowin 1999; francis and schipper, 1999; chen et al., 2001. the return model used in this study is as follow: jt1jt1jtjt2t1jtjt1t0tjt e)/pε(εa/pεaaret   (1) where: jt ret = 12-month returns (including cash dividends ) of firm j ending four months after the fiscal year end (listed companies must submit the jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 164 financial statement to capital market supervisory agency and publish it to public no later than 120 days after the fiscal year end ); jt ε = annual earnings per share; 1jtjt εε   = change of annual earnings per share; 1jt p  = stock price at the beginning of 12-month returns of firm j ending four months after the fiscal year end. the yearly and the pooled regressions are used to estimate the return model under the regression-variations approach. return model: the cash flow-returns relation returns and cash flows relation describes the relationship between stock returns and cash flows. the model is used by amir and lev (1996) and lev and zarowin (1999). similar to earlier studies, the return model for the cash flow relation used in this study as follow: jt1jt1jtjt2t1jtjt1t0tjt ε)/pcf(cfβ/pcfββret   (2) where: jt ret = 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end; jt cf = cash flows from operations per share; 1jtjt cfcf   = the yearly change in cash flow from operations per share; 1jt p  = stock price at the beginning of 12-month returns of firm j ending four months after the fiscal year end. results results for the return models are divided into two sections namely, the returns earnings and the returns-cash flows relations. return model of returns-earnings relation for yearly regression results table 5.1 presents the results of the return model for each year regression. this model describes the relationship between stock returns and accounting earnings. it is assumed that each annual regression is independent. the result shows coefficient estimates on earnings levels and earnings changes and explained variation by year. table 5.1: yearlycross-sectional regression results of return on earnings and earnings change. jt1jt1jtjt2t1jtjt1t0tjt e)/pε(εa/pεaaret   year n 1t a t 2t a t adj r 2 96 76 0.255 2.543*** 0.451 4.497*** 0.24 97 74 1.056 3.756*** -0.716 -2.552** 0.21 dwi fitri puspa, the value relevance of earnings and cash flow..... 165 98 76 0.133 0.515 0.154 0.600 0.053 99 74 0.379 3.841*** 0.398 5.037*** 0.29 2000 76 -0.399 -1.255 0.595 1.866* 0.04 2001 76 0.459 4.731*** 0.275 2.832*** 0.31 mean 0.309 3.031** 0.234 2.281** significant at 0.05 < a ≤ 0.1, ** significant at 0.01 < a ≤ 0.05, ***significant at a ≤ 0.01 jt ret : 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. j tε : annual earnings per share of firm j for period t. 1jtjt εε   : change of annual earnings per share of firm j for period t. 1jt p  : stock price at the beginning of 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. both earnings level and changes are significant throughout the year except 1998. the coefficients of the earnings level variable range from 0.25 to 1.056 and the coefficients are positive for these years. the coefficients of the earnings change variable vary from 0.275 to 0.595 and the coefficients are positive for these years except in 1997. however, the slope coefficient of earnings change is not significant in 2000. both earnings level and earnings change are not significant in 1998 and the adjusted r 2 s values are reasonably high. the adjusted r 2 s of the yearly regressions range from 4% to 31%. they are extremely low for the years in 1998 and 2000 which could be explained by the poorly performing stock markets in these years. however, findings throughout the year regressions show that accounting earnings are valuerelevant. most of the results support the alternative hypothesis suggesting that there is relationship between return and earnings accounting information. although the coefficients vary substantially but accounting information is consistently perceived as value relevant by investors in indonesia throughout the study period according to the coefficients and r 2 s, except in 1998 where accounting information is perceived as not value-relevant. these findings are consistent with those reported in francis and schipper (1999); chen et al. (2001) who documented that accounting earnings are value relevant. similar to this study, chen et al. (2001) also reported that not all slope coefficients are significant. using the period 1991 to 1998, they found that the slope coefficients of earnings change were not significant before 1995, in 1996 and 1997. the r 2 s of the yearly regressions ranged from 6% to 24%. meanwhile, francis and schiper (1999) reported that all slope coefficients were significant in each sample year. using the sample period 1952-1994, they found that all slope coefficients are significant at the 1% level. the r 2 s of the yearly models ranged from 5% to 46% during that period. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 166 the result should be interpreted with the caution for the potential bias in the coefficients due to cross-sectional correlation in the error terms of the regression. bernard (1987) suggested that for regression based on annual returns, if it is assumed that each annual regression is independent, then mean and standard error of the coefficients obtained from the annual regressions may be used to test whether this mean is statistically different from zero. if it is, then the bias from any cross-sectional correlation will not be sufficient to negate the statistical relevance of the variable. this calculation is reported in table 5.1. both coefficients at1 and at2 are statistically different from zero at the 0.05 level. thus, the significance of the earnings coefficients is unlikely to be a result of potential cross-sectional correlations. return model of returns-earnings relation for the pooled regression results the results of the return model for the pooled regression for all firm year are tabulated in table 5.2. the two independent variables, earnings level and earnings change are significant at 1% level. the r 2 indicates that they jointly explain about 19.8% of the cross sectional variation in stock returns. this evidence supports the alternative hypothesis that there is relation between accounting earnings and returns. table 5.2: return model for the pooled regression (1991-2001) jt1jt1jtjt2t1jtjt1t0tjt e)/pε(εa/pεaaret   year n 1t a t 2t a t r 2 all year 869 0.130 3.222*** 0.168 6.820*** 0.198 ***significant at a ≤ 0.01 jt ret : 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. j tε : annual earnings per share of firm j for period t. 1jtjt εε  = change of annual earnings per share of firm j for period t. 1jt p  : stock price at the beginning of 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. this empirical result is consistent with the findings reported in other markets, such as alford et al., 1993; chen et al., 2001. they found that both the earnings level and earnings change were value-relevant. alford et al. (1993) who estimated the same return model on 16 usa sample matched to 16 non-usa samples documented that the adjusted r 2 ranged from 12.9% to 19.1% for the usa sample and from 2.7% to 26.1% for the non usa sample. their results showed that the highest r 2 s were found on non the usa sample. they found that accounting earnings from australia, france, the nederland, and the united kingdom were more value-relevant than usa accounting earnings. the findings of the studies by lev and zarowin (1999) and francis and schipper (1999) supported the findings of alford et al., 1993. francis and dwi fitri puspa, the value relevance of earnings and cash flow..... 167 schipper (1999) who estimated the association between annual stock returns and the level and change in earnings have documented that r 2 s have declined throughout the 1952-94 period: from r 2 s of 12-46% in the first twenty two years of the sample to r 2 s of 6%-31% in the last twenty one years. lev and zarowin (1999) reported that r 2 s have declined throughout the 1977-1996 period: from r 2s of 6 12% in the first ten years of the sample to r 2 s of 4 8% in the last ten years. in the emerging market, chen et al. (2001) reported that the adjusted r 2 of their estimated return model in chinese market was 11.2%. result reported by chen et al. (2001) is lower than that reported in this study. the possible reason for this result could be explained as follow. according to rosser (1999) the accounting reform in several developing countries such as indonesia, malaysia, south korea, thailand have gone further than their socialist neighbors such as china and vietnam. the present chinese accounting regulations and practices have evolved from a soviet-style macro economy oriented accounting system adopted by china in the 1950s. chinese accounting system and regulations were traditionally not market-oriented. most listed companies were state-owned before going public and the purpose of their accounting was not to provide useful information to investors but to facilitate centralized state planning and control. consequently, the value relevance of accounting information in chinese market has been questioned in the literature (curran, 1994; aharony et al., 2000; haw et al., 1998; chen et al., 2001). this description could be possible reason for the lower r 2 in china as compared to that reported in this study. return model of returns-cash flow relation for the yearly regression results the yearly regression results of the return model for returns-cash flows relation are tabulated in table 5.3. this model measures the association between cash flow and stock returns. it is assumed that each annual regression is independent. table 5.3: yearly cross-sectional regressions of return on cash flows and cash flow change from operations jt1jt1jtjt2t1jtjt1t0tjt ε)/pcf(cfβ/pcfββret   year n 1t β t 2t β t adj r 2 96 75 0.363 2.184** -0.196 -1.175 0.04 97 76 0.405 2.110** -0.222 -1.157 0.04 98 76 0.233 0.99 -0.06 -0.26 0.007 99 74 0.319 2.65** 0.105 0.87 0.12 00 75 0.141 1.047 -0.018 -0.133 0.009 01 75 0.610 3.228*** -0.34 -1.803* 0.125 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 168 mean 0.345 5.264*** -0.122 -1.857* * significant at 0.05 < a ≤ 0.1, ** significant at 0.01 < a ≤ 0.05, ***significant at a ≤ 0.01 jt ret =12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. jt cf and 1jtjt cfcf   = cash flows from operations per share and the yearly change in cash flow from operations per share, respectively. 1jt p  = stock price at the beginning of 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. the table reports the coefficient estimates on cash flow from operations levels and cash flow from operations changes and the adjusted r 2 s by year. it shows the results of the regression of returns on cash flow from operations levels and cash flow from operations changes. the estimated coefficients of cash flow from operations level are significant almost for all years except 1998 and 2000. the estimated coefficients of change in cash flow from operations are not significant in all years except in 2001. overall, the adjusted r 2 values are reasonably low. they are extremely low almost for all years except in 1999 and 2001.the r 2 s range from 0.7% to 12.5% during 1996-2001. from the significance of coefficients points of view, these findings are not consistent with the earlier study by lev and zarrowin (1999) that documented that all coefficients were significant. but from the value of r 2 s points of view, these are consistent with the findings reported in the usa by lev and zarrowin (1999) and francis and schippers (1999). the findings reported in these two studies showed that the r 2 s values for the return-cash flow relation were lower than those for the return-earnings relation. lev and zarrowin (1999) reported an average value of 6.4% for the yearly r 2 s of return-cash flows relation and that of 7.5 % for the returns-earnings relation over an 18-year period in the usa, whereas francis and schipper (1999) found that an average value of 15.6% for the yearly r 2 s of returns–earnings relation. the conclusion is cash flow information has less value relevance than earnings in a manner similar to that described in return model of returns-earnings relation, the study tests for the effect on inferences about the coefficients from potential cross-sectional correlations in the error terms. the results of these tests are reported at the bottom of table 5.3 and indicate both coefficients βt1 and βt2 are statistically different from zero at the 0.05 level and the 0.1 level, respectively. thus, the significance of the earnings coefficients is unlikely to be a result of potential cross-sectional correlations. return model of return-earnings relation for the pooled regression results table 5.4 shows the regression result of the pooled sample. it indicates that the estimated coefficient of the cash flow from operations level is significant, whereas the coefficient of the cash flow from operations change is dwi fitri puspa, the value relevance of earnings and cash flow..... 169 not significant. the r 2 is low. the r 2 indicates that cash flow from operations jointly explain about 8% of the cross sectional variation in stock returns. table 5.4: returns –cash flows relation for the pooled regression (19962001) jt1jt1jtjt2t1jtjt1t0tjt ε)/pcf(cfβ/pcfββret   year n 1t β t 2t β t r 2 all year 474 0.266 2.34** -0.007 -0.093 0.08 ** significant at 0.01 < a ≤ 0.05 jt ret =12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. jt cf and 1jtjt cfcf   = cash flows from operations per share and the yearly change in cash flow from operations per share, respectively. 1jt p  = stock price at the beginning of 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. this evidence provides partly support for the alternative hypothesis that there is relation between cash flows information and return. the finding indicates that the association between operating cash flows and stock returns, as measured by the r 2 , is not stronger than the association between earnings and returns. the r 2 of pooled regression for the return-earnings relation is 19.8%, whereas that for the return-cash flow relation is 8.9%. this result is also supported by the yearly regression. one possible reason is the earnings information that has longer reporting history in indonesia than cash flow from operation are still widely believed to be the primary information item presented in financial statement. the listed companies are required to prepare the cash flow statements since 1995 while those are required to prepare the income statement since the reopening of capital market in 1977. the r 2 s for both the yearly and pooled regressions in the returns-earnings relation are substantially larger than those for the returns-cash flow relation. this indicates that earnings are more informative than cash flows. thus earnings information is more relevant than that of cash flow information. the study has examined the sensitivity of the results to two econometric issues, namely heteroscedasticity, autocorrelation, normality and multicollinearity. comparison of value relevance between earnings and cash flow from operations based on return model. the comparison is also made between earnings and cash flow from operations. table 5.5 shows the results of the regression of returns on earnings level and earnings change for the pooled sample. while table 5.6 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 170 shows the results of the regression of returns on cash flow from operations level and cash flow from operations change for the pooled sample. table 5.5: returns –earnings relation for the pooled regression (1996-2001) jt1jt1jtjt2t1jtjt1t0tjt e)/pε(εa/pεaaret   year n 1t a t 2t a t r 2 all year 474 0.143 2.457** 0.201 6.836*** 0.292 ** significant at 0.01 < a ≤ 0.05 ***significant at a ≤ 0.01 jt ret : 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. j tε : annual earnings per share of firm j for period t. 1jtjt εε   = change of annual earnings per share of firm j for period t. 1jt p  : stock price at the beginning of 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. table 5.6: returns–cash flows relation for the pooled regression (19962001) jt1jt1jtjt2t1jtjt1t0tjt ε)/pcf(cfβ/pcfββret   year n 1t β t 2t β t r 2 all year 474 0.266 2.340** -0.007 0.093 0.08 ** significant at 0.01 < a ≤ 0.05 jt ret =12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. jtcf and 1jtjt cfcf  = cash flows from operations per share and the yearly change in cash flow from operations per share, respectively. 1jtp  = stock price at the beginning of 12-month returns (including cash dividends) of firm j ending four months after the fiscal year end. for the return-earnings relation, both the earnings level and earnings change are significant while for the return-cash flow relation, the cash flow from operations change variable is not significant. the r 2 value of the returnscash flows relation is lower as compared to that of the return-earnings relation. overall, these results indicate that the value relevance of earnings information is higher than cash flow information. this comparison provides support for the hypothesis in the alternative form that the r 2 are higher on earnings information than cash flows information. the claim that the cash flows are more informative than earnings due to less subject to managerial manipulation and thus have more value-relevant than earning is not approved. investors in indonesia perceived that the ability of earnings information to capture or dwi fitri puspa, the value relevance of earnings and cash flow..... 171 summarize information that affects firm value is higher as compared to that of cash flows information. these findings are consistent with those reported in lev and zarowin (1999) and francis and schiper (1999). lev and zarowin found that the association between operating cash flows and stock returns (plus accruals), as measured by the r 2 value, was not appreciably stronger than the association between earnings and returns. for the earnings relation, they reported the average value of the r 2 during 1978-1996 was 7.5%, whereas that for the cash flow relation was 6.4%. meanwhile, francis and schiper (1999) found the average value of the r 2 for the returnsearnings relation over the period 1976 to 1994 was 15.6%. conclusions, implications and limitations the results show that earnings and cash flow from operations has value relevance for both the pooled regressions and each year regressions. however, for each year regression, accounting earnings has no value relevance in 1998 while the cash flow information is not value relevant in 1998 and 2000. the comparison of value relevance between earnings and cash flow information, the results support the alternative hypothesis that the r 2 value is higher on earnings than cash flows information. the findings on value relevance have given implications to practitioners in indonesia as well as other emerging markets. first, these findings provide evidence to accounting policy maker such as the indonesian institute of accountants and the capital market supervisory agency that investors in the indonesian stock market are rational and sophisticated with respect to the use of accounting information, despite the young age of market, and the nature of accounting and financial reporting development is still developing. collectively, various efforts which have been made by the indonesian institute of accountants (iia) and the government have had a positive impact on the confidence of indonesian investors in accounting numbers. the study has shown that these efforts have impact on the value relevance of accounting information in indonesia. finally, for academic researchers, these findings can extend their knowledge regarding the relevance and reliability of accounting amounts as reflected in equity values. tests of value relevance represent one approach to operationalize the fasb’s stated criteria of relevance and reliability (barth et al., 2001). finally, research on the usefulness of accounting information to valuation purposes in an emerging market like indonesian stock market can add our knowledge and enhance our understanding of the role that accounting information plays for the fair and efficient operation of capital market. these results give contribution on market based accounting research (mbar) from the emerging market. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 172 the study has its limitations. these associations describe the relationship between accounting information and return. it examines the broad test of association between accounting information and stock price, either price changes or price level and as such, should be interpreted with caution. the nature of this test permits causal inferences, so additional research is needed to obtain a clearer interpretation. for instance, future research could examine the impact of specific standards on the value relevance of the accounting data. such analysis could replicate tests used in this study for firms identified as experiencing material financial statement effects. bibliography aharony, j., lee, c.j., & wang, t.j. (2000). financial packaging of ipo firms in china. journal of accounting research, 38(1), 103-126. alford, a., jones, j., leftwish, r. & zmijewski, m. (1993). the relative informativeness of accounting disclosures in different countries. journal of accounting research, 31(3), 183-223. amir, e., harris,t.s., & venuti, e.k. (1993). a comparison of the valuerelevance of u.s versus non-us. gaap accounting measures using form 20-f reconciliations. journal of accounting research, 31(3), 230-264. amir, e., & lev, b. (1996). value-relevance of non financial information: the wireless communications industry. journal of accounting and economics, 22(1), 3-30. ball, r., & brown, p. (1968). an empirical evaluation of accounting income numbers. journal of accounting research, 6(2), 159-178. bernard, v.l. (1987). cross-sectional dependence and problems in inference in market-based accounting research. journal of accounting research, 25(1), 1-48. chen, j.p.c., x.su., & chen, s.(2001). is accounting information valuerelevant in the emerging chinese stock market? journal of international accounting, auditing & taxation, 10(1), 1-22. collins, d., maydew, e., & weiss, i.s. (1997). changes in the value relevance of earnings and book values over the past forty years. journal of accounting and economics, 24(1), 39-67. curran, j.(1994). china’s investment boom. fortune, pp. 117-142. dwi fitri puspa, the value relevance of earnings and cash flow..... 173 dechow, p. (1994). accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: the role of accounting accruals. journal of accounting and economics, 18 (1), 3-42. easton, p.d. (1999). security returns and the value relevance of accounting data. accounting horizon, 13, 399-412. easton, p, & harris, t.s. (1991). earnings as an explanatory variable for returns. journal of accounting research, 29(1), 19-36. ely, k.,& waymire, g. (1999). accounting standard setting organizations and earnings relevance: longitudinal evidence from nyse common stocks, 1927-93. journal of accounting research, 37 (2), 293-317. francis, j., & schipper, k. (1999). have financial statements lost their relevance?. journal of accounting research, 37(2), 319-351. graham, r.c., & king, r.d. ( 2000). accounting practices and the market valuation of accounting numbers: evidence from indonesia, korea, malaysia, the philippines, taiwan, and thailand. the international journal of accounting, 35(4), 445-470. harris,t.s., lang, m., & muller, h.p. (1994). the value relevance of german accounting measures: an empirical analysis. journal of accounting research, 32(2), 187-209. haw, i.m., qi, d., & wu, w. (1998). value-relevance of financial reporting disclosures in an emerging capital market: the case of b-shares and hshares in china. working paper. the chinese university of hong kong. marton, j. (1998). accounting and stock marketsa study of swedish accounting for international investors and analysts, ph.d thesis, school of economics and commercial law, gothenburg. mcnichols, m., & wilson, g.p. (1988). evidence of earnings management from the provisions for bank debts. journal of accounting research, 26(3), 1-31. nilsson, h. (2003). essay on the value relevance of financial statement information, umea school of business and economics. umea university. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 158-174, juli 2006 174 rosser, a. (1999). the political economy of accounting reform in developing countries: the case of indonesia. working paper. murdoch university. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 issn: 1411-6227 96 dampak proses politik dan konsekuensi ekonomi dalam pembentukan suatu standar aida ainul mardiyah e-mail : aidaainulmardiyah@gmail.com stie malangkucecwara malang abstract standard setters should consider the possibility of the political process and economic consequences in making standard. the underlying reason is to reduce the presence of the injured party. on this basis, it is necessary to public hiring, thereby reducing the injured parties. this paper aims to look at the impact of political and economic consequences in the establishment of standards by basing pat theory, agency theory, signaling theory, and interest group theory of regulation (basing this theory that the legislature has the power to men-supply regulation). in addition, the economic consequences are phenomena that can explain the theory of capital markets are not efficient. keywords: economic consequences, political, standards, public intersets theory of regulation, pat. abstrak penyusun standar seharusnya mempertimbangkan kemungkinan proses politik dan konsekuensi ekonomi dalam membuat standar. alasan yang mendasari adalah untuk mengurangi adanya pihak yang dilukai. atas dasar tersebut, maka perlu public hiring sehingga mengurangi adanya pihak yang dilukai. makalah ini bertujuan melihat dampak proses politik dan konsekuensi ekonomi dalam pembentukan standar dengan mendasarkan teori pat, teori keagenan, teori signaling, dan interest group theory of regulation (teori ini mendasarkan bahwa badan legislatif mempunyai kekuatan untuk men-suplay regulasi). disamping itu, konsekuensi ekonomi adalah fenomena yang bisa menjelaskan adanya teori pasar modal tidak efisien. kata kunci: konsekuensi ekonomi, politik, standar, public interset theory of regulation, dan pat aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 97 pendahuluan standar dibentuk untuk mengurangi moral hazard yaitu manajemen berusaha untuk overstated (aktiva dan revenues) dan understated (liability dan cost) walaupun pada akhirnya juga muncul moral hazard yang lain yaitu proses politik. pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. standar yang dibentuk digunakan sebagai disclosure, uniformity, regulation, dan measurement. standar yang dibentuk selalu berkaitan dengan konsekuensi ekonomi yaitu berkaitan dengan kos keagenan (berapa banyak pihak yang dilukai) atau dengan kata lain berapa banyak kos yang dikeluarkan dengan adanya standar baru dan respon pasar yang berkaitan dengan publik goods dan economic goods . laporan keuangan supaya economic goods (tidak ada kebocoran informasi), maka standar yang ditetapkan dan pembuatannya diserahkan kepada pasar. teori dan review penelitian empiris positive accounting theory (pat). pertanyaan ‘mengapa’ adalah ciri dari adanya konsekuensi ekonomi. untuk menjelaskan fenomena tersebut diperkenalkan sebuah teori yang disebut dengan positive accounting theory (pat). istilah positif menunjukkan bahwa sebuah teori dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian di masa yang akan di dalam dunia nyata. misalnya, untuk memprediksi mana yang akan digunakan oleh perusahaan minyak dan gas untuk biaya eksplorasinya (menggunakan successfuleffort accounting (se) atau menggunakan full-cost accounting (fc)). sebuah perusahaan dapat dilihat sebagai suatu nexus of contracts sehingga perusahaan dapat digambarkan secara luas dengan sejumlah kontrak. misalnya, kontrak dengan karyawan, manajer, suplier, dan penyedia modal.kontrakkontrak tersebut meliputi variabel-variabel akuntansi. contohnya: income untuk mengukur kinerja, financial ratios seperti debt to equity atau time interest earned ataupun tingkat minimum modal kerja atau equity. perusahaan ingin meminimalkan contracting cost, seperti biaya negoisasi, biaya monitoring dari kinerja kontrak, kemungkinan negoisasi ulang, dan biaya kegagalan/kepailitan. pat juga menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan akan dipilih dalam kaitannya dengan problem meminimasikan biaya kontrak. misalnya mian dan smith (1990) melakukan studi mengenai pemilihan kebijakan akuntansi, untuk mengkonsolidasi anak perusahaan. argumennya jika laporan keuangan konsolidasian dipersiapkan untuk internal monitoring (untuk melihat kinerja manajer) dan laporan keuangan konsolidasian untuk laporan kepada pihak eksternal maka biayanya menjadi lebih rendah. fleksibelitas manajemen dalam memilih kebijaksanaan akuntansi memberi peluang untuk perilaku oportunistik, dengan mengasumsikan manajer rasional jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 98 (seperti investor). kasus minyak dan gas adalah contoh yang paling menarik dalam memilih full effort dibanding successful-effort . tiga hipotesis teori akuntansi positif. prediksi pat dirumuskan oleh watt dan zimmerman (1986) dengan memberikan hipotesis oportunistik yaitu: a. hipotesis rencana bonus (bonus plan hypotheses). rencana bonus memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang merubah earnings yang dilaporkan dari perioda masa yang akan datang ke perioda sekarang. hipotesis ini masuk akal dimana manajer perusahaan seperti juga orang lain menginginkan gaji yang tinggi. bila pemberian gaji tergantung bonus yang dihubungkan dengan income maka mereka dapat meningkatkan income yang dilaporkan untuk perioda sekarang. b. hipotesis perjanjian utang (the debt covenant hypothesis). seringkali manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan mengganti incomes yang dilaporkan dari perioda yang akan datang menjadi perioda sekarang. alasannya peningkatan income yang dilaporkan akan mengurangi probabilitas dari kesalahan tehnis. c. hipotesis biaya politik (the political cost hypothesis). bila perusahaan menghadapi political cost yang lebih besar maka manajemen sebaiknya memilih prosedur akuntansi yang menunda income yang dilaporkan dari perioda sekarang menjadi perioda yang akan datang. hipotesis political cost memperkenalkan sebuah dimensi politik ke dalam pemilihan kebijakan akuntansi. ketiga hipotesis merupakan komponen penting pat. seluruh komponen pat yang punya daya prediksi diuji secara empiris (boland dan gordon (1992) serta demski (1988)). misalnya manajer perusahaan dengan rencana bonus diprediksi untuk memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif dibanding manajer yang tidak memiliki perencanaan karena income yang dilaporkan lebih rendah. demikian juga dengan debt equity ratio memilih kebijakan akuntansi yang kurang konservatif tetapi hipotesis political cost memilih kebijakan akutansi yang lebih konservatif. hasil riset empiris pat, misalnya: menyelidiki reaksi terhadap exposure draft sfas no. 19 sehingga mengubah metoda succesful effort minyak dan gas menjadi full cost, hipotesis rencana bonus diteliti oleh healy (1985), hipotesis perjanjian utang oleh seewney (1994): dengan sampel 130 perusahaan manufaktur yang merupakan pelanggar perjanjian utang selama perioda 1980 dan 130 perusahaan industri yang sama yang tidak melanggar utang sebagai sampel kontrol. hasilnya perjanjian pelanggaran utang untuk mempertahankan modal kerja dan shareholder’s equity sedangkan debt equity ratio dan interest coverage ratio biasanya jarang dilanggar. dari beberapa perusahaan sampel terlihat bahwa sifat dan biaya yang terjadi karena pelanggaran perjanjian utang meliputi peningkatan sekuritas, pembatasan pinjaman, dan tingkat suku bunga yang tinggi. aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 99 jones (1991) mencoba meneliti berkaitan hipotesis political, dimana perusahaan melaporkan income lebih rendah pada saat investigasi untuk memudahkan impor dengan alasan kompetisi. cara mendeteksi manipulasi kebijakan akuntansi dengan mendeteksi discretionary acrrual untuk melihat kenaikan biaya depresiasi dan amortisasi, sehingga dapat mencatat kelebihan utang atas jaminan produk, kontijensi, dan potongan. pengukuran dengan persamaan tajt=j+1jrevjt+ 1j ppejt+ jt membedakan pat opportunistik dan efisien. seperti yang disebutkan diatas, tiga hipotesis pat dinyatakan dalam bentuk oportunistik dengan asumsi manajer memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan expected utility-nya. hipotesis ini dapat juga dijelaskan dalam bentuk efisiensi dimana internal control system meliputi monitoring direktur, batasan opportunistic, dan meminimalkan contructing cost. dua bentuk pat yaitu opportunistic dan efisiensi tersebut membuat prediksi sama. sebagai contoh hipotesis rencana bonus, seorang manajer mungkin memilih metoda depresiasi garis lurus dibanding declining balance untuk menaikkan gaji. ini adalah alasan efisiensi dengan anggapan depresiasi garis lurus adalah pengukur terbaik opportunity cost untuk penggunaan fixed cost perusahaan. kemudian depresiasi garis lurus menghasilkan laporan income yang mengukur kinerja lebih efisien untuk memotivasi manajer dibanding menggunakan kebijakan depresiasi lainnya. riset sweeney (1994) jika perusahaan dalam keadaan bahaya dan lalai perjanjian utang dapat berganti metoda lifo untuk meningkatkan profit yang dibebankan kepada kreditur. alasannya dengan pengurangan persediaan dapat menjadi strategi bisnis untuk meningkatkan cash flow khususnya jika perusahaan menderita kerugian pajak. riset-riset sekarang mencoba menjelaskan apakah pemilihan kebijakan akuntansi didorong oleh oportunistik atau efisiensi dilakukan oleh christie dan zimmerman (1994), dechow (1994), serta sweeney (1994). agency theory teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai lokus (titik temu) hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen perusahaan (agent). pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka (wolk dan tearney, 1996: 89). usaha maksimalisasi utilitas ini mendorong timbulnya konflik kepentingan di antara pemilik (principal) dan manajemen (agent), karena setiap pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya: pemilik menginginkan tercapainya tingkat profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan manajemen berusaha memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya melalui kontrak kompensasi. untuk mengatasi konflik tersebut, pemilik menempatkan fungsi pemantauan (monitoring). bentuk pemantauan yang umum digunakan di jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 100 antaranya adalah (1) penyusunan laporan keuangan periodik untuk kepentingan pemilik (stewardships dan accountability) dan (2) adalah fungsi auditing yang bersifat independen dalam menyatakan pendapat mereka atas kewajaran laporan keuangan perusahaan (francis dan wilson (1988) dalam zuhror (1996)). laporan keuangan yang disusun manajer diharapkan dapat menyajikan tingkat income yang wajar yang biasanya menunjukkan tingkat variabilitas income yang relatif tidak signifikan dalam beberapa periode laporan keuangan. dengan kata lain, manajer akan selalu berusaha mencapai tingkat income yang diinginkan pemilik, menyajikan tingkat income yang wajar, dan menjaga variabilitas income. dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi dan dapat menggunakan informasi yang diketahuinya secara lebih fleksibel dalam usaha memaksimalkan kepentingannya. salah satu contohnya income smoothing. penelitian berkaitan dengan income smoothing akan dibahas lebih detail di bab contoh-contoh literatur yang membahas konsekuensi ekonomi. signaling theory dorongan faktor ekonomi untuk melaporkan sesuatu hal (bahkan sesuatu hal yang buruk) merupakan inti argumentasi signalling theory. (wolk dan tearney, 1996: 91). dalam kasus perilaku income smoothing, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang mengandung income smoothing sebenarnya didorong oleh faktor ekonomi. disamping itu, secara logis, dari sudut pandangan pemakai laporan keuangan, perilaku income smoothing itu sendiri merupakan praktik akuntansi yang tidak jujur dan tidak sehat dan perilaku income smoothing yang terungkap akan dipandang sebagai informasi income yang "buruk" karena dapat menyesatkan pengambilan keputusan investasi saham yang dilakukan oleh praktisi pasar saham. hal ini sejalan dengan pendapat gordon (1964) yang menjelaskan bahwa income smoothing dapat memberikan sinyal bias kepada pemegang saham dalam pengambilan keputusan untuk memperkirakan kemungkinan income yang akan datang yang didasarkan pada income yang lalu. signalling theory menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut karena manajer mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang dibandingkan pihak eksternal perusahaan. bagi perusahaan yang memiliki informasi income yang bersifat netral (apa adanya atau sesuai dengan kondisi riil yang ada) akan termotivasi untuk melaporkan informasi tersebut dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan pihak eksternal bahwa perusahannya memiliki informasi yang buruk. manajer perusahaan yang memiliki informasi income yang relatif rendah punya kecenderungan untuk menerbitkan laporan keuangan (perilaku income smoothing) dengan tujuan menjaga kredibilitas perusahaan tersebut di pasar saham (wolk dan tearney, 1996:91). apakah usaha manajer dalam melakukan income smoothing berhasil mempengaruhi keputusan investasi para praktisi pasar saham? hasil penelitian lev dan kunitzky (1974) menunjukkan bahwa pemegang saham bukanlah aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 101 kelompok pengguna laporan keuangan yang naif artinya pemegang saham tidak mudah dibodohi dengan adanya tindakan manajemen tersebut. public interest of theory ada dua teori dalam kaitannya dengan regulasi. pertama, public interest theory menggambarkan bahwa regulasi harus memaksimalkan kesejahteraan sosial; kedua, interest group theory of regulation menyarankan bahwa bentuk koalisi individu untuk memproteksi dan mempromosikan dengan melobi pemerintah (scott, 1997: 356). interest group theory of regulation merupakan dasar untuk menganalisa makalah ini dimana badan legislatif memenuhi kriteria sebagai kekuatan untuk men-suplay regulasi. perhatian dari otoritas politik diutamakan untuk mempertahankan kekuatan, akibatnya perlu mempertimbangkan kesejateraan semua pihak (adanya kompromi-kompromi). proses penyusunan standar berguna tetapi juga harus diterima oleh konstituensi lain, khususnya manajemen (ini menempatkan penyusunan standar pada suatu konflik). berkaitan dengan konsekuensi ekonomi, kos suatu standar adalah kos yang dibebankan pada perusahaan dan manajer untuk memenuhi standar tersebut (tetapi di luar out-of-pocket cost dalam menghasilkan informasi baru). kos juga dibuat dengan konstruk rigit seperti penambahan probabilitas violiting debt covenant dan aliran volatility bonus manajer di masa yang akan datang. kos ini dapat mempengaruhi operasional dan kebijaksanaan finansial, sehingga dengan kenyataan bahwa standar yang baru perlu terlepas dari informasi sebelumnya. ini berkaitan dengan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang bisa menguntungkan dan merugikan dipengaruhi oleh pengurangan competitive advantage. pada dasarnya masyarakat luas mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen. di sini terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. manajemen berkepentingan untuk mendapatkan imbalan guna peningkatan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan kekayaannya. jika manajemen dapat menunjukkan prestasi yang baik, maka manajemen akan memperoleh penghargaan dan imbalan yang besar. guna kelancaran usahanya suatu perusahaan membutuhkan sumber dana baik dari kreditor maupun investor. ada suatu rasionalitas bahwa kreditor maupun investor akan memberikan dana sesuai dengan kemampuan atau kondisi perushaaan. semakin baik kemampuan perusahan, maka akan semakin besar dana yang dapat diperoleh. hal inilah yang membentuk suatu pengharapan dari manajemen perusahaan. pendapat watts dan zimmerman (1989), hargerman dan zmijewski (1979), serta benston dan krasney (1978) yang dikutip dari moses (1978) menyatakan bahwa perusahan merupakan subyek amatan masyarakat dan pemerintah. fluktuasi income yang besar dapat menarik perhatian pembuat peraturan jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 102 menurut benston dan krasney (1978) dalam moses (1987). fluktuasi kenaikan income yang besar dapat diterima sebagai suatu sinyal praktek monopolistik sehingga pembuat peraturan bertindak (ronen dan sadan, 1975). dampak politik dan konsekuensi ekonomi dalam pembentukan suatu standar dampak politik pada mulanya akuntansi dipandang sebagai subjek non politik. keterlibatan politik lebih banyak di bidang matematik atau astronomi, psikologi, survai, tehnologi komputer, atau statistik (solomons, 1978). perkembangan selanjutnya, pada saat penetapan standar akuntansi dianggap mempengaruhi perilaku ekonomi. dengan demikian akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan proses yang disebut dengan proses politik (solomons, 1978). beberapa artikel yang mengungkapkan bahwa politik dalam akuntansi menjadi signifikan, misalnya: gerboth (1973), horngren (1973), serta may dan sundem (1976). gerboth (1973) menyatakan “bila proses pengambilan keputusan tergantung kepada kesuksesan untuk meyakinkan publik, isu tersebut tidak bersifat tehnikal lagi; tetapi bersifat politikal.” artinya bila terjadi konflik antara kepentingan yang berbeda perlu adanya kompromi. kompromi ini merupakan esensi politik. horngren (1973) menyatakan bahwa penetapan standar akuntansi merupakan produk politik baik secara logika maupun secara empiris. pendapat may dan sundem (1976) adalah dalam praktek maupun teori, pengaruh kuat laporan akuntansi pada kesejahteraan sosial perlu dicatat. sehingga bukan merupakan kejutan bila fasb adalah badan politik, sebab proses seleksi alternatif akuntansi merupakan proses politik” atau dengan kata lain fasb harus mempertimbangkan aspek politik secara eksplisit (misal kesejahteraan sosial) seperti keputusan teori akuntansi dan riset akuntansi. financial accounting foundation menyatakan “proses penetapan standar akuntansi dapat digambarkan sebagai suatu demokrasi karena semua peraturan yang dibuat tergantung pada perizinan pembuat peraturan. tetapi karena penetapan standar berkaitan dengan kepentingan sosial maka semua pendapat harus didengar (penyusunan standar bersifat menyeluruh dan tidak hanya yang bersifat specifict group). proses penyusunan standar sebagai proses politik karena ada upaya mendidik dalam memperoleh standar baru. disamping itu dalam penyusunan standar ada tanggungjawab fasb kepada setiap orang. ada aspek politik dalam akuntansi seperti halnya ada aspek politik secara fisik. hasil penelitian fisik seperti geologi menghabiskan biaya yang sangat besar pada riset energi nuklir dan senjata. sehingga perlu hati-hati apakah politik berperan atau tidak dalam penetapan standar akuntansi. implikasinya aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 103 fasb dimasa depan perlu memperhatikan isu ini karena berkaitan dengan kredibilitas akuntansi itu sendiri. pertimbangan politik bisa mempengaruhi formulasi standar akuntansi dan mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan akhirnya mempengaruhi tujuan ekonomi secara makro. contohnya, pada saat perencanaan ekonomi perlu standar akuntansi, sehingga sejak tahun 1973 muncul kesadaran perlunya akuntan untuk bekerja sama dengan pemerintah. dampaknya standar laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan bermanfaat dalam keputusan ekonomi. atau dengan kata lain standar laporan perusahaan konsisten dengan tujuan ekonomi makro karena fasb mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan mendorong rencana ekonomi pemerintah. dampak konsekuensi ekonomi ada hubungan antara teori pasar efisien dengan konsekuensi ekonomi. pernyataan ini untuk menjelaskan adanya anomali dari teori pasar efisien yaitu pernyataan bahwa pasar tidak akan bereaksi harga sahamnya selama informasi yang tersaji tidak mempengaruhi arus kas. jika tidak ada reaksi harga saham berarti pasar anomali tetapi bukan berarti pasar tidak efisien. fenomena yang bisa menjelaskan atas anomali pasar adalah konsekuensi ekonomi (scott,1997:189). konsep konsekuensi ekonomi berkaitan dengan:1) masalah kepemilikan, 2) kebijaksanaan akuntansi tidak bertentangan dengan pengalaman akuntan, dan 3) konsekuensi ekonomi menimbulkan pertanyaan ‘mengapa’ berbeda. salah satu pertimbangan paling persuasif atas eksistensi konsekuensi ekonomi nampak dalam artikel stephen zeff (1978) yang berjudul “the rise of ‘economic consequences.’ esensi dari definisi ini adalah bahwa laporan akuntansi dapat mempengaruhi keputusan riil yang dibuat oleh para manajer. kebebasan manajer berkurang dalam memilih kebijakan akuntansi yang berbeda sebagai sumber konsekuensi ekonomi. penyusun standar seharusnya mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi ekonomi dari standar yang baru sebagai sumber kos yang penting. konsekuensi ekonomi mengarahkan secara langsung pada kriteria aspek politik dalam pembentukan suatu standar (scott, 1997: 189). munculnya konsekuensi ekonomi sejak tahun 1960-an, profesi akuntan amerika telah menyadari adanya pengaruh “kekuatan luar” yang terus meningkat dalam proses pembentukan standar. kekuatan luar adalah: 1) individu dan kelompok telah campur tangan dalam proses pembentukan standar-standar akuntansi, dan 2) pihak-pihak ini mulai memunculkan argumen konsekuensi ekonomi. konsekuensi ekonomi dapat bersifat mengganggu terhadap kepentingankepentingan pihak-pihak tertentu oleh karena itu badan pembuat standar perlu mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dalam pembentukan suatu standar. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 104 debat mengenai translasi mata uang asing dan eksplorasi industri perminyakan adalah contoh mengenai konsekuensi ekonomi yang cukup baik. ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa konsekuensi ekonomi menjadi isu substantif sejak tahun 1970-an. pertama, manajemen dan pihakpihak tertentu secara pradominan menggunakan argumennya sehingga dapat mempengaruhi badan-badan pembentuk standar dan kedua, adanya kontroversi cap dan apb dalam pembentukan standar. konsekuensi ekonomi sebagai suatu isu substantif konsekuensi ekonomi menjadi isu subtantif dengan beberapa alasan (zeff, 1978): a. dekade tahun 1970-an masyarakat amerika mulai sadar adanya dampak pembentukan standar berkaitan dengan konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. b. sejak pertengahan tahun 1960-an, apb dan fasb telah mempertimbangkan perubahan perilaku pembuatan keputusan agar dapat mengakomodasikan standar-standar akuntansi yang baru dimunculkan. c. beberapa isu yang dihadapi apb dan fasb mempunyai dampak besar perlu ditinjau lagi, misalnya: minyak dan gas. d. perkembangan sosial dan ekonomi yang berdampak pada usefulness keputusan akuntansi. e. atas standar yang sudah dibuat sebelum digunakan perlu adanya public hearing agar standar yang sudah ada mendapat masukan dari pihak-pihak luar agar dapat di-kritisisi. f. penelitian-penelitian yang berkaitan konsekuesi ekonomi sebagai masukan bagi badan-badan pembentukan standar. g. transaksi pasar modal meningkat dimana konsekuensi ekonomi sebagai penjelasan tidak efisiennya emh. h. figur akuntansi dipandang sebagai suatu instrumen kontrol sosial. i. sebelum tahun 1960-an, kontroversi akuntansi jarang dilaporkan di dalam pers keuangan dengan anggapan bahwa akuntansi merupakan suatu parameter konstan. dengan publisitas akuntansi untuk kredit investasi pada tahun 19621963 (dialog aicpa tahun 1963-1964 dengan apb) akhirnya para manajer dan pihak luar telah menyadari bahwa akuntansi bisa menjadi variabel yang signifikan. j. penggunaan argumen ketiga yang terus berkembang dan debat akuntansi. k. konsekuensi ekonomi telah menjadi isu penting ketika akuntansi dan akademi keuangan membantu mengembangkan pasar modal u. s. menjadi pasar modal efisien. mendasarkan konsekuensi ekonomi, maka informasi yang tersedia secara publik dan pasar tidak bisa “dibodohi” dengan penggunaan metode akuntansi yang berbeda untuk merefleksikan realita aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 105 ekonomi atau dengan kata lain konsekuensi menjadi isu penting untuk menjelaskan ketidakefisienan pasar modal. dampak politik dan konsekuensi ekonomi dalam pembentukan suatu standar standar dibentuk untuk mengurangi moral hazard yaitu manajemen berusaha untuk overstated (aktiva dan revenues) dan understated (liability dan cost) walaupun pada akhirnya juga muncul moral hazard yang lain yaitu proses politik. pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. standar yang dibentuk digunakan sebagai disclosure (contoh: contigent liabilities bila jumlah bisa diperkirakan harus direcognition/dijurnal), uniformity (uniformity artinya standar akuntansi dibuat dalam upaya terjadinya keseragaman dengan asumsi: intepretasi tunggal dan mempunyai daya komparabilitas yang tinggi), regulation (contoh: gain dan losses tidak boleh dari operasi dan penempatannya sesudah pajak), dan measurement (investasi jangka panjang dengan npv). standar yang dibentuk selalu berkaitan dengan konsekuensi ekonomi yaitu berkaitan dengan kos keagenan (berapa banyak pihak yang dilukai atau dengan kata lain berapa banyak kos yang dikeluarkan dengan adanya standar baru dan respon pasar (yang berkaitan dengan publik goods (tidak ada nilainya yang sering ditumpangi free raider ) dan economic goods (barang ekonomis/bernilai sehingga perlu usaha untuk mendapatkannya supaya economic goods maka l/k tidak ada kebocoran informasi sehingga standar harus ditetapkan dan pembuatannya diserahkan kepada pasar). lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1. pentingnya kenetralan pandangan hawkins (1975) bahwa fasb mempunyai power untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan mendukung perencanaan ekonomi pemerintah. atas keyakinan tersebut hawkins (1975) yakin power tersebut dapat merusak akuntansi. pemerintah mempunyai kebiasaan merubah rencana mereka dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan. apakah standar akuntansi akan dirubah seiring dengan perubahan kondisi politik? kenetralan (neutrality) dalam akuntansi sangat diperlukan dan harus mendapat perhatian sehingga pemakai informasi keuangan menjadi lebih realiable, verifiability, objectivity, lack of bias, neutrality, dan accuracy. beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah fasb adalah badan yang netral dan menyangkal adanya kontrol oleh kelompok-kelompok kepentingan khusus dilakukan oleh harring (1979), hussein dan ketz (1980), newman (1981a, 1981b), dan selto dan grove (1982), walaupun sebenarnya seperti dalam miller dan redding (1988) bahwa fasb adalah badan politik. akuntansi sebagai perpetaan keuangan akuntansi adalah pemeta keuangan. peta yang baik adalah peta yang lebih lengkap dan menggambarkan fenomena yang sedang dipetakan. peta tidak jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 106 terpengaruh oleh perilaku, curah hujan, distribusi kesejahteraan, meningkatnya populasi, dan lain-lain akuntansi sebagai pemeta keuangan seharusnya tidak terpengaruh oleh kondisi politik atau beradaptasi dengan politik (dengan kata lain akuntansi harus netral). beberapa pandangan yang bertentangan perbedaan muncul karena sudut pandang yang berbeda, misalnya: pengaruh ekonomi, sifat fundamental, dan kenetralan. penyusun standar tidak akan pernah melepas secara total pengaruh dampak ekonomi. yang lain mengatakan bahwa kenetralan dalam standar akuntansi jika pemilihan metode pelaporan tidak independent (bebas) artinya pengukuran-pengukuran yang dipilih dengan tujuantujuan politik tertentu. sebagai contoh, pemerintah (perpajakan) untuk menentukan pendapatan kena pajak dengan cara apapun. hal tersebut akan menjadikan masalah bagi para akuntan yang menggunakan metoda yang berbeda. kosekuensi ekonomi ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan tidak semuanya memilih metode-metode akuntansi yang sama. mereka tidak semuanya menggunakan model-model prediksi yang sama, dan oleh karenanya metode akuntansi bukan merupakan metode dengan sifat yang sama bagi perusahaan lain. salah satu moral yang mungkin dapat diambil dari pernyataan ini yaitu masih berlaku ‘laissez faire’. (beaver dan dukes (1972), gonedes dan dopuch (1974), serta whittred dan taylor (1996). contoh-contoh literatur yang membahas konsekuensi ekonomi beberapa kontraversi di dalam akuntansi ada dalam miller dan redding (1988: 83-107), misalnya: 1) kapitalisasi vs expensing: riset dan perkembangan kos, interest cost, perkembangan software cost, dan oil and gas accounting; 2) off-balance sheet financing: leases, pensiun, unconsolidated finance subsidiaries; 3) income taxes: deffered taxes; 4) the investment taxe credit; 5) changes prices: price-level adjustment; serta 6) current value. aplikasi di indonesia yang membahas mengenai akuntansi minyak dan gas, akuntansi kerugian mata uang asing, akuntansi lease, serta akuntansi pensiun akan dibahas dalam artikel berikutnya. dalam artikel ini tidak akan dibahas secara detail dan penulis hanya membatasi contoh-contoh literatur secara empiris yang membahas konsekuensi ekonomi yaitu: income smoothing dan goodwill di australia. konsekuensi ekonomi praktek income smoothing berdasarkan pada pengaruh manipulasi terhadap income, ilmainir (1993) menyatakan bahwa usaha manajemen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha untuk memaksimumkan atau meminimumkan income dan usaha untuk mengurangi fluktuasi income (income smoothing). secara eksplisit, usaha untuk aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 107 politi cal proc ess governmen tpublic sectorprivate sector stand ar economic conseque nces disclosure uniformity regulation measurement agency cost market respons political process memaksimumkan atau meminimumkan income merupakan hipotesis penelitian tentang konsekuensi ekonomi dari pilihan akuntansi. sedangkan usaha untuk mengurangi fluktuasi income adalah suatu bentuk manipulasi income agar jumlah income suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah income periode sebelumnya. income smoothing menyebabkan pengungkapan income menjadi tidak akurat, dan ini akan menyebabkan investor tidak dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengevaluasi tingkat pengembalian saham dan risiko saham yang timbul atas portofolio yang dimiliki investor menurut albrecht dan richardson (1990) serta ashari et al. (1994). laporan keuangan merupakan media informasi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui keadaan perusahaan. adanya tindakan smoothing akan menimbulkan kesalahan penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan. hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama investor. keadaan ini harus segera dipublikasikan untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan. tindakan smoothing ternyata bukan saja dilakukan terhadap income tetapi juga dilakukan terhadap informasi keuangan lainnya termasuk rasio keuangan, yang berarti ada kemungkinan terjadinya smoothing pada pos-pos neraca. beberapa penelitian di luar negeri sudah membuktikan adanya tindakan smoothing terhadap rasio keuangan. penelitian yang tidak menyetujui adanya praktik income smoothing antara lain dilakukan oleh hector (1989) yang menyatakan bahwa income smoothing sebagai penyalahgunaan dalam pelaporan keuangan sehingga seharusnya diwaspadai oleh pemakaiannya dan mchugh (1992) yang menyatakan bahwa income smoothing merupakan manipulasi atas laporan keuangan. gambar 1: lingkungan standar (sumber: diringkas dari berbagai penelitian) jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 108 alasan untuk income smoothing konsep mengenai income smoothing diperkenalkan oleh hepworth (1953). hepworth (1953) mengungkapkan bahwa manajer yang termotivasi untuk melakukan income smoothing pada dasarnya ingin mendapat berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis, yaitu: 1) mengurangi total pajak; 2) meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena income yang stabil mendukung kebijakan deviden yang stabil pula; 3). meningkatkan hubungan antara manajer dan karyawan karena pelaporan income yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji dan upah; 4). aliran income berdampak psikologis, misalnya kenaikan atau penurunan berdampak pada rasa pesimis atau optimis dapat diperlunak. foster (1986: 224) mengemukakan bahwa income smoothing dilakukan untuk: 1) memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah; 2) memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap income di masa menatang; 3) meningkatkan kepuasan-kepuasan relasi-relasi bisnis; 4) meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen; dan 5) meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen. penelitian lain yang berkaitan dengan income smoothing dilakukan oleh gordon (1964), copeland dan licastro (1968), beidleman (1973), lev dan kunitzky (1974), ronen dan sadan (1975), serta trueman dan titman (1988). gordon (1964) menyatakan bahwa income smoothing dapat mengurangi kesalahan pemegang saham dalam mengekstrapolasi income periode lalu untuk memperkirakan income di masa datang. income smoothing yang terjadi di pasar saham berpengaruh terhadap para pemegang saham. gordon (1964) juga menjelaskan bahwa kepuasan para pemegang saham meningkat dengan adanya income perusahaan yang stabil. beidleman (1973) berpendapat bahwa income smoothing seharusnya memperluas pasar saham perusahaan dan membawa pengaruh yang menguntungkan nilai saham perusahaan. penelitian copeland dan licastro (1968) mendasarkan hipotesis gordon (1964). variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah pendapatan dividen dari anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi dengan metode biaya (cost method). analisa data dengan uji chi-square. hasil penelitian ini tidak signifikan artinya tidak ada hubungan antara dividen dengan praktik income smoothing. hasil penelitian beidleman (1973) menunjukkan bahwa kompensasi insentif, biaya pensiun, biaya riset dan pengembangan, penjualan, serta biaya iklan merupakan variabel income smoothing. penelitian smith (1976) serta kamin dan ronen (1978) menunjukkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan income smoothing dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik. sebaliknya, penelitian lev dan kunitzky (1974) tidak mendukung gordon (1964) menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak dapat dengan sendirinya membuktikan bahwa para pemegang saham lebih menyukai income smoothing. analisis aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 109 beberapa literatur tersebut merupakan gambaran signalling theory dalam praktik di pasar saham. pendapat lev dan kunitzky (1974) tersebut secara jelas menunjukkan implikasi sekaligus premis bahwa signalling theory berpengaruh terhadap perilaku income smoothing oleh suatu perusahaan di pasar saham yang ditunjukkan oleh reaksi pergerakan harga saham perusahaan tersebut. ronen dan sadan (1975) juga menyatakan bahwa income smoothing konsisten dengan keinginan manajemen untuk memaksimalkan kompensasi. ronen dan sadan (1975) menunjukkan bahwa income smoothing yang melalui periode waktu tertentu dapat dilakukan melalui tiga cara. pertama, manajemen dapat menentukan waktu terjadinya kejadian tertentu melalui kebijaksanaan yang dimiliki (misal: biaya riset dan pengembangan) untuk mengurangi variasi income yang dilaporkan. sebagai alternatif, manajemen juga dapat menentukan waktu pengakuan kejadian tersebut. jadi income smoothing dapat dilakukan dengan mengendalikan saat terjadinya atau saat pengakuan suatu kejadian. kedua, manajemen dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi. sebagai contoh di dalam penentuan metode depresiasi dimana manajemen dapat memilih antara metode garis lurus dan metode penyusutan yang dipercepat. ketiga, manajemen memiliki kebijaksanaan sendiri di dalam mengklasifikasikan pos-pos laba rugi tertentu ke dalam kategori yang berbeda. ronen dan sadan (1975) menguji dua macam smoothing. dari hasil penelitian tersebut juga ditemukan bahwa perusahaan melakukan income smoothing dengan mengklasifikasikan pos-pos yang dapat dimasukkan sebagai pos-pos luar biasa untuk mengurangi fluktuasi income sebelum pos-pos luar biasa. dua macam smoothing yang terjadi yang ditemukan yaitu: a) smoothing klasifikasi mengacu pada smoothing angka income melalui reklasifikasi pos-pos tertentu dan b) smoothing bukan klasifikasi mengacu pada smoothing atas income bersih (semua pendapatan dan beban bersih) melalui manipulasi kejadian yang terjadi, pengakuan akuntansi, dan alokasi waktu. sedangkan penelitian trueman dan titman (1988) menunjukkan bahwa alternatif yang lebih disukai manajer dengan cara menghasilkan aliran income yang lebih smooth. dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memang banyak alasan yang dapat memotivasi manajer untuk income smoothing sehingga berdampak pada kenaikan harga saham. hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer perusahaan dalam melakukan income smoothing bertindak secara rasional dengan tujuan untuk mengurangi klaim dari pemegang saham atas variasi income ekonomis perusahaan. telaah penelitian terdahulu dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi dan dapat menggunakan informasi yang diketahuinya secara lebih fleksibel dalam usaha memaksimalkan kepentingannya. karena fleksibilitas ini, manajemen dapat secara sistematis mempengaruhi pelaporan income dari tahun ke tahun untuk jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 110 meratakan variabilitas income. manajer yang menolak risiko, yaitu manajer yang menghindari pinjaman dan pemberian pinjaman di pasar modal, terdorong untuk melakukan income smoothing (lambert, 1984 dan dye, 1988). demikian juga dalam hubungannya dengan kreditor, manajer lebih menyukai alternatif yang menghasilkan income smoothing (trueman dan titman, 1988). hasil penelitian suh (1990) juga menunjukkan adanya motivasi kuat yang mendorong manajer melakukan income smoothing. telaah beberapa penelitian atas instrumen laporan dalam perilaku income smoothing, seperti metode depresiasi (archibald, 1967), perubahan akuntansi (cushing, 1969), extraordinary items (dascher dan malcom, 1970 , ronen dan sadan, 1975, serta beattie, et al., 1994). di lain pihak, penelitian dopuch dan drake (1966) dalam zuhroh (1996) menjelaskan bahwa capital gain/losses dari penjualan investasi tidak signifikan kontribusinya dalam income smoothing. lebih lanjut, copeland dan licastro (1968) dan white (1970) tidak menemukan bukti empiris bahwa penggunaan informasi income smoothing dalam keputusan akuntansi discretionary dan cabang yang tidak dikonsolidasi. selain instrumen income smoothing, beberapa penelitian terdahulu juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku income smoothing. smith (1976) menjelaskan bahwa manajer perusahaan sangat cenderung melakukan income smoothing. kesimpulan ini didukung oleh temuan trueman, et al. (1988) bahwa manajer secara rasional ingin income smoothing dengan alasan memperkecil tuntutan pemilik perusahaan. manajer dapat memanfaatkan beberapa faktor yang dianggap secara signifikan mempengaruhi perilaku income smoothing. penelitian moses (1987) mengungkapkan bahwa besarnya perusahaan (diukur dengan total aktiva) berpengaruh signifikan terhadap perilaku income smoothing; akan tetapi ilmainir (1993), ashari, et al. (1994), zuhroh (1996), serta jin dan machfoedz (1998)yang menggunakan total aktiva sebagai ukuran variabel besarnya perusahaan menyimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku income smoothing. selanjutnya, sebagian besar temuan penelitian terdahulu, seperti archibald (1967), white (1970), ashari, et al. (1994), serta carlson dan chenchuramaiah (1997) menyimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap perilaku income smoothing, meskipun penelitian zuhroh (1996) serta jin dan machfoedz (1998) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perilaku income smoothing. faktor kelompok usaha juga disimpulkan berpengaruh terhadap perilaku income smoothing (belkaoui dan picur, 1984; albrecht dan richardson, 1990; serta ashari et al., 1994), tetapi tidak demikian halnya dengan hasil temuan jin dan machfoedz (1998) yang menyimpulkan bahwa sektor industri bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku income smoothing. faktor berikutnya yang disimpulkan berpengaruh terhadap perilaku income smoothing adalah faktor kebangsaan (ashari, et al., 1994). beberapa faktor lain yang diduga memicu perilaku income smoothing yang juga diteliti oleh ilmainir (1993) adalah rencana bonus (tidak aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 111 signifikan), harga saham (signifikan), perbedaan antara income aktual dan income normal (signifikan), dan kebijakan akuntansi terhadap income (signifikan), sedangkan satu-satunya faktor yang disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap perilaku income smoothing oleh zuhroh (1996) serta jin dan machfoedz (1998) adalah leverage operasi. penelitian belkaoui dan picur (1984) menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak pada sektor industri peripheral memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan income smoothing dibandingkan perusahaan yang bergerak pada sektor industri inti. dalam penelitian moses (1987) membagi variabel income smoothing yaitu: 1) konsekuensi ekonomi yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, pangsa pasar, kompensasi bonus, dan pengendalian kepemilikan serta 2) income yang diproksikan dengan variabilitas dan ketidakpastian income. tujuan penelitian moses (1987) adalah untuk mengindentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap income smoothing. sampel data terdiri atas 212 kejadian perubahaan akuntansi discretionary. alat uji dengan pengujian univariate (t-test) dan multivariate (least square regression). hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor income smoothing yaitu ukuran perusahaan, perbedaan antara income sesungguhnya dengan yang diharapkan, dan ada tidaknya rencana kompensasi bonus. penelitian moses (1987) mendukung penelitian healy (1985). albrecht dan richardson (1990) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam studi yang berkaitan dengan income smoothing. ketiga pendekataan tersebut adalah: a. pendekatan klasik: hubungan antara pemilihan variabel income smoothing dan pengaruhnya pada income yang dilaporkan; b. pendekatan variabilitas income: membedakan perilaku income smoothing buatan dan sesungguhnya (tekanan pada variabilitas obyek income smoothing); c. pendekatan dual economy: membagi sistem bisnis menjadi dua, yaitu core dan periphery. hasil penelitian yang dilakukan oleh albrecht dan richardson (1990) tidak berhasil membuktikan adanya perbedaan antara perusahaan sektor core dan periphery di dalam kaitannya dengan income smoothing. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan variabilitas income. sampel data yang diuji meliputi 512 perusahaan yang dapat dibedakan atas perusahaan sektor core dan periphery dengan menggunakan analisa logit. berdasarkan penelitian yang dilakukan ashari et al. (1994), ditemukan ada praktik income smoothing pada perusahaan yang terdaftar di singapore stock exchange. ashari et al. (1994) melihat empat faktor sebagai faktor yang mempengaruhi praktik income smoothing. adapun faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan kepemilikan. pengujian dengan cara univariate (t-test dan chi-square) serta multivariate (analisa logit). sampel praktik income smoothing terdiri atas 153 perusahaan yang terdaftar di bursa efek singapura. hasil penelitian menunjukkan yang signifikan adalah variabel profitabilitas, jenis industri, dan kepemilikan sedangkan varaiabel yang tidak signifikan adalah ukuran perusahaan. dengan kata lain yang berpengaruh jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 112 terhadap income smoothing adalah variabel profitabilitas, jenis industri, dan kepemilikan, sedangkan varaiabel yang tidak berpengaruh terhadap income smoothing adalah ukuran perusahaan. penelitian beattie et al. (1994) dengan menggunakan sampel income smoothing di inggris. variabel income smoothing yang digunakan adalah income setelah pajak tetapi sebelum pos luar biasa. analisa dengan regresi ols. hasil penelitiannya bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara variabilitas income, pembayaran dividen, opsi saham,dan diffuseness kepemilikan saham artinya ada pengaruh antara variabilitas income, pembayaran dividen, opsi saham,dan diffuseness kepemilikan saham dengan praktik income smoothing. penelitian yang melihat adanya praktik income smoothing dengan menggunakan rasio keuangan dilakukan oleh lee dan wu (1994) dalam zuhroh (1996). rasio keuangan yang dipergunakan terdiri dari enam rasio seperti penelitian lev (1979) dan frecka dan lee (1983) dalam beattie (1994) ditambah dengan return on total assets dan profit margin on sales. jumlah perusahaan yang dipergunakan sebagai sampel sebanyak 137 perusahaan dalam 11 kategori industri. perioda penelitian selama 20 tahun mulai dari 1971 sampai dengan tahun 1990. michelson et al. (1995) melakukan penelitian di amerika yang bertujuan untuk menguji hubungan antara income smoothing dengan kinerja di pasar. pengujian meliputi kecenderungan perusahaan utama untuk melakukan income smoothing, perbedaan dalam rata-rata return dari saham di antara perusahaan income smoothing dan tidak, serta risiko pasar yang diperkirakan dengan income smoothing. pengujian dengan sampel sejumlah 358 perusahaan. variabel yang digunakan dalam model income smoothing ada empat yaitu: income operasi setelah penyusutan, income sebelum pajak, income sebelum pos-pos luar biasa, dan income bersih. hasil penelitiannya adalah perusahaan yang income smoothing memiliki rata-rata tingkat pengembalian tahunan yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan yang tidak melakukan income smoothing artinya perusahaan yang tidak melakukan income smoothing memiliki beta yang lebih rendah dan nilai pasar ekuitas yang lebih tinggi. carlson dan chenchuramaiah (1997) menggunakan variabel perbedaan kepemilikan, struktur insentif eksekutif, dan kemampuan menghasilkan income (ukuran perusahaan) untuk menjelaskan perilaku income smoothing. hasil penelitian yang signifikan variabel proporsi kepemilikan dan ukuran. perusahaan. penelitian ini mendukung albrecht dan richardson (1990) berkaitan dengan ukuran perusahaan. penelitian mengenai praktik income smoothing di indonesia dilakukan oleh ilmainir (1993) dan zuhroh (1996). ilmainir (1993) menguji faktor-faktor income dan faktor-faktor konsekuensi ekonomi yang mempengaruhi praktik income smoothing pada perusahaan publik di indonesia. metodologi yang digunakan mengacu moses (1987). faktor-faktor income yang diuji adalah perbedaan antara income aktual dengan income normal serta pengaruh perubahan kebijakan aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 113 akuntansi terhadap income. sedangkan faktor-faktor konsekuensi ekonomi yang diuji adalah ukuran perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan harga saham. sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan publik yang melakukan perubahan kebijakan akuntansi. perioda pengamatan antara tahun 1987-1992. hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua faktor income mendorong terjadinya praktik income smoothing sedangkan dari tiga faktor konsekuensi ekonomi yang diuji, hanya faktor harga saham saja yang mendorong adanya praktik income smoothing. penelitian zuhroh (1996) mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh ashari et al. (1994) yaitu meneliti faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan terjadinya praktik income smoothing. sampel penelitian adalah perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek jakarta sebanyak 54 perusahaan. periode antara tahun 1990-1994. variabel independen yang diuji, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, dan leverage operasi perusahaan. pengujian dengan univariate (mann-whitney dan t-test) serta multivariate (analisa logit). sedangkan untuk menentukan apakah perusahaan melakukan income smoothing atau tidak, digunakan indeks eckel (1981).hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya leverage operasi yang signifikan terhadap praktik income smoothing. hasil penelitian yang dilakukan di indonesia, singapura, dan amerika ada perbedaan mengenai ukuran perusahaan terhadap income smoothing. variabel ukuran perusahaan tidak signifikan untuk perusahaan di indonesia dan singapura sedangkan di amerika signifikan. ilmainir (1993) berpendapat bahwa kenyataan ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan pemerintah yang berbeda antara negara maju dan negara yang sedang berkembang. di negara maju pemerintah cenderung membebankan biaya politikal terhadap perusahan sehingga semakin besar perusahaan akan semakin besar pula biaya politikal yang dibebankan kepada perusahaan tersebut. sedangkan di negara yang sedang berkembang, pemerintah lebih cenderung untuk mendorong perkembangan perusahaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehingga ukuran perusahaan tidak menjadi patokan pemerintah untuk membebankan biaya politikal. ilmainir (1993) juga mengemukakan bahwa karena praktek income smoothing erat kaitannya dengan konflik kepentingan antara manajemen dengan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan, maka perusahaan kecil umumnya cenderung dikelola langsung oleh pemilik mempunyai tingkat kerumitan yang lebih rendah dibanding perusahan besar. oleh karena itu penelitian tentang praktek income smoothing hanya relevan untuk perusahaan besar. kategori perusahaan besar menurut ilmainir (1993) adalah perusahaan yang menjual sahamnya di bursa dan perusahaan kecil adalah yang tidak menjual sahamnya di bursa. konsekuensi ekonomi dari regulasi goodwill: pengalaman australia jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 114 studi tentang konsekuensi ekonomi dari regulasi akuntansi goodwill di australia dalam nurkholis (2000) dimotivasi oleh adanya debat berkepanjangan tentang akuntansi goodwill serta kritik-kritik tajam yang diarahkan pada standar akuntansi goodwill (aasb 1013). akuntansi goodwill menjadi bahan debat yang berkepanjangan dan nampaknya tidak akan ada jawaban tunggal yang benar atas permasalahan akuntansi goodwill ini (johnson, 1993, dan grant, 1996). penelitian secara empiris atas praktik akuntansi goodwill di australia terhadap standar akuntansi australian accounting standard 18 (aas 18) dilakukan oleh camegie dan gibson (1987), kirkness (1987), williams dan camegie (1989), wines dan ferguson (1993), serta dunstan (1991). camegie dan gibson (1987) dan kirkness (1987) melaporkan bahwa selama periode 1980-1985 sebagian besar perusahaan di australia menganut kebijakan penghapusan (write-off) terhadap goodwill. penelitian william dan camegie (1989) dalam accounting standard review board 18 (asrb 18) telah secara signifikan menguraikan keragaman praktik akuntansi goodwill di australia. wines dan ferguson (1993) mendukung penelitian william dan camegie (1989). dunstan (1991) juga mendukung penelitian william dan camegie (1989) dan berkesimpulan bahwa regulasi akuntansi goodwill di australia telah efektif dalam mendorong keseragaman (uniformity) praktik akuntansi. meskipun sudah ada bukti-bukti empiris bahwa setelah dikeluarkannya australian accounting standard board 1013 (aasb 1013) yang dapat mengikat secara hukum (legally binding) terhadap praktik akuntansi goodwill, ternyata masih muncul kontroversi dan debat mengenai akuntansi goodwill di negara australia. kritisi atas australian securities commission (asc) agar perusahaanperusahaan yang telah melakukan akuisisi mentaati aasb 1013 dilakukan oleh miller (1995) dan ries (1994). miller (1995) mengkritik bahwa keputusan asc ini merupakan “bom waktu” karena tidak adanya interpretasi yang jelas tentang standar aasb 1013. ries (1994) juga mengkritik bahwa komunitas bisnis australia juga menentangnya karena standar akuntansi tersebut dianggap akan menempatkan perusahaan-perusahaan australia pada posisi yang tidak menguntungkan (a distinct disadvantage). adanya konsekuensi ekonomi serta ketidaktaatan perusahaan terhadap standar akuntansi yang ada merupakan alasan utama munculnya kontroversi akuntansi goodwill di australia. hal ini disebabkan metode akuntansi yang diterapkan untuk mencatat/tidak mencatat goodwill akan berpengaruh pada angka income akuntansi. adanya motivasi ekonomik tertentu seperti adanya skema bonus, keinginan menunjukkan kinerja keuangan yang lebih bagus, pengaruh yang diantisipasi terhadap harga saham, dan alasan-alasan ekonomik lainnya. alasan tersebut yang mendasari attitude manajer mengenai kesetujuan/ketidaksetujuannya terhadap aasb 1013 (dunstan, 1991). akuntansi untuk goodwill aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 115 goodwill didefinisikan aas sebagai “future economic benefits from unidentifiable assets” (paragraf 2d). dalam standar ini identifiable assets didefinisi sebagai “those assets which are capable of being both identified and specifically recorded in the books of accounts” (paragraf 2e) dalam nurkholis, 2000). goodwill dapat disebut sebagai aset atau tidak menjadi suatu bahan debat, misalnya: hendriksen dan van breda (1992) berpendapat bahwa goodwill tidak memenuhi karakteristik sebagai aset seperti identifiability dan separability. demikian pula cotlett dan olson, sebagaimana dikutip oleh henderson dan peirson (1995:15) menyatakan bahwa “goodwill is not an assets and, therefore, should be written-off immediately against shareholder’s fund as it cannot be sold separately.” terlepas dari adanya conceptual debate semacam itu, saat ini goodwill telah lazim diakui sebagai aset karena ia memenuhi karakteristik aset sebagaimana dinyatakan dalam sac no. 4 (australia) maupun sfac no. 6 (usa). berdasarkan kriteria yang dinyatakan dalam sac no. 4 dan sfac no. 6 ini, goodwill yang boleh diakui hanya purchased goodwill (yang dihasilkan dari kombinasi perusahaan atau akuisisi). sedangkan internally generated goodwill tidak boleh diakui. regulasi akuntansi goodwill di australia dan kontroversi yang terjadi regulasi akuntansi goodwill di australia yang pertama kali dilakukan pada saat dikeluarkannya aas 18 bulan maret 1984 atas laporan keuangan yang berakhir 31 maret 1985. kirkness (1987) melaporkan periode 1980-1985ada berbagai macam perlakuan akuntansi terhadap goodwill, yakni: (1) kapitalisasi tanpa amortisasi; (2) kapitalisasi dan amortisasi yang tidak sistematik; (3) kapitalisasi dan amortisasi sistematik; (4) goodwill dikurangkan secara sistematik terhadap shareholder’s fund; (5) goodwill yang timbul dihapuskan seketika dan diakui sebagai extraordinary item dalam perhitungan laba-rugi. kirkness (1987) selanjutnya menemukan bahwa kapitalisasi dan amortisasi sistematik sebagaimana diminta oleh standar tersebut justru yang paling tidak populer. ini mengindikasikan adanya ketidaktaatan pada standar tersebut (nurkholis, 2000). reaksi lainnya yang ditunjukkan oleh perusahaan di australia adalah mengakui aktiva tak berwujud lainnya dan mengurangi jumlah yang seharusnya diakui sebagai goodwill sebagai upaya untuk menghindari amortisasi. the australian accounting research foundation (aarf) kemudian merespon praktik semacam ini dengan cara mengeluarkan exposure draft no. 49,”accounting for identifiable intangible assets,” pada agustus 1989. banyak komentar yang menentang dengan keluarnya australian accounting standard board (aasb) dan public sector accounting standard board (psasb) atas exposure draft no. 49 tersebut (henderson dan peirson, 1995). konsekuensi ekonomi dalam proses penyusunan standar memainkan peranan penting. sebagaimana dilaporkan oleh tuttici et al. (1989), responden exposure draft no. 49 telah berusaha melobi badan penyusun standar dengan alasan jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 116 konseptual dan konsekuensi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya standar tersebut. perusahaan seperti pacific dunlop, misalnya, menggunakan berbagai argumen untuk menjustifikasi penerapan inverted sum of the year’s digit (isoyd) method untuk mengamortisasi goodwill yang telah dikapitalisasi. upaya untuk menyelesaikan kontroversi tersebut, aasb dan psasb mengeluarkan amandemen terhadap aas 18/aasb 1013 yang menyatakan bahwa goodwill yang timbul dari akuisisi harus dikapitalisasi dan hanya boleh diamortisasi selama maksimal 20 tahun dengan menggunakan metode garis lurus (straight line basis) dan mulai diterapkan untuk laporan keuangan yang berakhir 30 juni 1996 (australian accountant, june, 1996). ini dilakukan untuk mengakhiri kontroversi tersebut sekaligus melarang penggunaan metode isoyd atau metode bunga (discount atau annuity) dan metode-metode lainnya yang dianggap tidak lazim diterapkan meskipun memenuhi kriteria “sistematik.” konsekuensi ekonomi dan regulasi akuntansi goodwill studi tentang konsekuensi ekonomi atas regulasi akuntansi mendasarkan theory of the firm (jensen dan meckling, 1976), yang menyatakan bahwa pada hakikatnya suatu perusahaan merupakan pusat kontrak (nexus of contract) di antara pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan eksistensi/operasi perusahaan (misalnya antara pemilik/principal dengan manajer/agent). masing-masing pihak, dalam hubungan kontraktual tersebut, dianggap sebagai individu yang rasional dan karenanya akan berupaya meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. kontrak-kontrak yang dimaksudkan tidak selalu harus dianggap sebagai suatu kontrak yang “formal” atau eksplisit, tetapi dapat pula bersifat implisit (watts dan zimmerman, 1989). kontrak yang terkait dalam pemberian bonus seringkali didasarkan pada income akuntansi (watts dan zimmerman, 1986). watts dan zimmerman (1986) mendukung contractual theory of the firm atas alasan-alasan pemilihan metode akuntansi dan reaksi perusahaan terhadap regulasi akuntansi. selanjutnya holthausen dan leftwich (1983) menyatakan bahwa konsekuensi ekonomi atas regulasi akuntansi dapat dilihat dari pengaruh penggunaan metode akuntansi terhadap cash flow perusahaan atau kesejahteraan dari pihak-pihak yang akan menggunakan angka-angka akuntansi untuk pembuatan kontrak atau pengambilan keputusan. reaksi yang beragam terhadap regulasi akuntansi goodwill di australia tersebut merupakan salah satu contoh konsekuensi ekonominya dunstan (1991: 26). bentuk lain konsekuensi ekonomi dari regulasi akuntansi goodwill adalah munculnya argumen competitive disadvantage yang dikemukakan oleh beberapa perusahaan dan lobi yang dilakukan oleh beberapa kelompok perusahaan untuk me-review standar akuntansi tersebut (ries, 1994 dan miller, 1995). aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 117 penutup penyusun standar akuntansi diarahkan kepada decion usefulness dan pengurangan asimetri informasi. bagaimanapun, kriteria itu tidak menjamin suatu standar akan sukses. kepentingan manajemen dan konstitusi yang lain perlu dipertimbangkan sebagai perhatian yang sangat besar selama proses berjalan. karenanya problem mendasar teori akuntansi keuangan terlihat bahwa proses penyusunan standar yang sebenarnya lebih baik dijelaskan dengan teori interest group dan regulation daripada dengan teori public interest disamping teori-teori yang lain seperti pat, agency theory, dan signaling theory. proses politik dalam pembentukan suatu standar berakibat pada konsekuensi ekonomi yang mempunyai dampak yang sama besar atau dengan kata lain jika intervensi politik besar maka konsekuensi ekonomi besar sehingga mengakibatkan banyak pihak yang dilukai tetapi jika netral maka pihak yang dilukai juga sedikit (misalnya: cara yang dilakukan adalah public hearing sebelum suatu standar ditetapkan) referensi albrecht, w.d., and richardson, f.m., (1990),“income smoothing by economy sector,” journal of business finance & accounting, winter, h. 713-730. archibald, t.r., (1967),“the return to straight-line depreciation: an analysis of a chang in accounting method,” journal of accounting research, supplement, h. 164-180. ashari, n., koh, h. c., tan, s. l., and wong, w. h., (1994),“factors affecting income smothing among listed companies in singapore,” accounting and business research, autumn, h. 291-301. australian society of certified practicing accountants (ascpa) and the institute of chartered accountants in australia (icaa), (1996), accounting handbook, prentice hall of australia, sydney. beattie, v., brown, s., ewers, d., john, b., manson, s., thomas, d., and turner, m., (1994),”extraordinary items and income smoothing: a positive accounting approach,” journal of business finance & accounting, september, h. 791-811. beaver, william, h., dan dukes, roland, e., (1972),”inter-period tax allocation, earnings expectation, and the behavior of security prices,” accounting review, april, h.321. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 118 beidleman, c. r., (1973),”income smoothing: the role of management,” accounting reveiw, october, h. 653-667. belkaoui, a., and picur, r. d., (1984),”the smoothing of income number : some empirical evidence on systematic differences between core and periphery industrial section,” journal of business finance & accounting, winter, h. 527-545. boland, l.a. dan i. m., gordon (1992),”criticizing positive accounting theory,” contemporary accounting research, fall, h.147-170. camegie, g. d., dan gibson, r. w., (1987),”accounting for goodwill on consolidation before and after aas 18,” accounting and finance, november, h. 1-12. _______, (1991), “the evolution of accounting standards for goodwill in the english-language countries following apb opinion no. 70 (1970),” advanced in international accounting, vol. 4, h. 3-17. carlson, steven j. dan chenchuramaiah, t. bathala, (1997), ownership differences and firms’ income smoothing behavior,“ journal of business, finance, and accounting, maret, h. 179-196. christie, a.a. dan j. zimmerman, (1994),”efficient and opportunistic choices of accounting procedures: corporate control contest,” the accounting review, october, h. 539-566. clinch, g., (1995),“capital market research and goodwill debate,” australian accounting review, june, h. 22-30. copeland, r. m., and licastro, r. d., (1968),“a note on income smoothing,“ accounting review, july, h. 540-545. demski, j., (1988),”positive accounting theory: a review,” accounting, organization, and society, october, h. 623-629. dechow, p.m., (1994),”accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: the role of accounting accruals,” journal of accounting and economics, july, h. 3-42. aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 119 dunstan, k. l., (1991), corporate reaction to the regulation of accounting for goodwill, the committee for economic development of australia (ceda), australia. eckel, n., (1981),”the income smoothing hypothesis revisited,” abacus, june, h. 28-40. fasb, (1978), statement of financial accounting standard no. 19, 25, 69. foster, george, (1986), financial statement analysis, second edition, prenticehall international, inc., englewood cliffs, new jersey. frith, b., (1993),”asc plan for goodwill commentary,” the australian, 29 september, h. 37/38. gerboth, dale, l., (1973),”research, intuition, and politic in accounting inquiry,” accounting review, july, h. 481. gonedes, nicholas, j., dan dopuch, nicholas, (1974),”capital market equilibrium, information production, and selecting accounting techniques: theoretical framework and review of empirical work,” studies on financial accounting objectives, suplement to vol. 12 of the journal of accounting research. gordon, m. j., (1964),”postulates, principles and research in accounting,” accounting review, april, h. 251-263. grant, s., (1996),”goodwill: debate that never ends,” australian accountant, december, h. 18-21. harring, j. r., jr., (1979),” accounting rules and the ‘accounting establisment’,” journal of business 52, no. 4., h. 507-19. hawkins, david, m., (1975),”financial accounting, the standards board and economic development,” bernard m. baruch college, city university of new york, april, h. 7-8. healy, p.m., (1985),”the effect of bonus schemes on accounting decions,” journal of accounting and economics, april, h. 85-107. hector, g., (1989),”cute tricks on the bottom line,” fortune, april 24, h. 195, 196 and 200. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 120 henderson, s., dan peirson, g., (1995), issues in financial accounting, 7 th edition, longman australia ltd., melbourne. hendriksen, e. s., dan van breda, m. f., (1992), accounting theory, 5 th edition, richard d. irwin, inc., boston. hepworth, s. r., (1953),”smoothing periodic income,” accounting review, january, h. 32-39. holthausen, r. w., dan leftwich, r. w., (1993), “the economic consequences of accounting choice: implications for costly contracting and monitoring,” journal of accounting and economics, vol. 5, h. 77-177. horngren, charles, t., (1973),”the marketing of accounting standards,” jofa, oktober, h. 61. hussein, m. e., dan j.e. ketz, (1980),” rulling elites of the fasb: a study of the big eight,” journal of accounting, auditing, and finance, summer. ilmainir, (1993),”perataan laba dan faktor-faktor pendorongnya pada perusahaan publik di indonesia,” tesis s2, program pasca sarjana universitas gadjah mada, yogyakarta. jensen, m. c., dan meckling, w. h., (1976),”theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure,” journal of financial economics, h. 305-360. jin, liauw she dan machfoedz, mas’ud, (1998),”faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta,” jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 1, no. 2, juli, h. 174-191. johnson, j. d., (1993),”goodwill: an eternal controversy,” the cpa journal, april, h. 58-64. jones, j., (1991),”earnings management during import relief investigation,” journal of accounting research, autumn, h. 193-149. khalik, abdel, (1978),“understanding accounting changes in an efficient market: evidence of differential reaction,” the accounting review, october, h. 851-868. aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 121 kamin, j. y., dan ronen, j., (1978),”smoothing of income numbers: some empirical evidence of systematic differences among managementcontrolled and owner-controlled firms,” accounting organization and society, september, h. 141-157. kirkness, j. j., (1987),”the impact of aas 18,” the chartered accountant in australia, december, h. 49-51. koch, bruce, s., (1981),”income smoothing: an experiment,” accounting review, july, h. 574-586. lambert, r., (1984),”income smoothing as rational equilibrium behavior,” accounting review, october, h: 604-618. lev, b. dan s. kunitzky, (1974),”on the association between smoothing measures and the risk of common stock,” accounting review, april, h. 259-270. lev, baruch, (1979),”the impact of accounting regulation on the stock market: the case of oil and gas companies,” the accounting review, vol, liv no. 3, july, h. 485-503. may, robert, g., dan sundem, gary, l., (1976),”research for accounting policy: an overview,” accounting review, oktober, h.750. mchugh, g., (1992),”the unbearable lightness of accounting,” certified accountant, september, h. 20-21. mian, s.l. dan c.w., smith, jr (1990),”incentives for unconsolidated financial reporting,” journal of accounting and economics, january, h.141-171. michelson, s. e., wagner, j. j., dan wootton, c. w., (1995),”a market based analysis of income smoothing,” journal of business finance & accounting, december, h. 1179-1193. miller, m. c., (1995),“goodwill discontent: the meshing of australian and international accounting policy,” australian accounting review, june, h. 316. miller, paul, b.,w., dan redding, rodney, j., (1988), the fasb: the people, the process, and the politics, second edition, homewood, illinois. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 96-123, juli 2002 122 moses, o. d., (1987),”income smoothing and incentives: empirical test using accounting changes,” accounting review, april, h. 358-377. newman, d. p., (1981a),” an investigation of the distribution of power in the apb and fasb,” journal of accounting research, spring, h. 247-62. ____________, (1981b),”the sec’s influence on accounting standards: the ‘power’ of the veto,” studies on standardization of accounting practices, suplement to journal of accounting research 19, h. 134-56. nurkholis, (2000),”konsekuensi ekonomi dari regulasi akuntansi goodwill,” jurnal riset akuntansi indonesia, vol. 3, no. 2, juli, h. 185-202 pacific dunlop, (1994),”when goodwill creates iii-will: the case for review accounting standard 1013,” pacific dunlop issues paper, august. ries, i., (1994), “asc’s bad standard on goodwill,” financial review, 23 august. ronen, joshua dann sadan, simeha, (1975),”classificatory smoothing: alternative income models,” journal of accounting research, spring, h. 133-149. scott, william, r, (1997), financial accounting theory, prentice-all international, new jersey. selto, frank, h. dan grove, hugh, d., (1982),”voting power indices and the setting of financial accounting standars: extensions,“ journal of accounting research, vol. 20, no. 2, autumn. smith, e. d., (1976),”effects of separation of ownership from control on accounting policy decisions,” accounting review, october, h. 707-723. solomons, david, (1978),“the politicization of accounting,”the journal of accountancy, november, h. 65-72. suh, y.s., (1990),”communication and income smoothing through accounting method choice,” management science, june, h. 704-723. sweeney, a. p., (1994),”debt-covenant violations and managers’ accounting responses,” journal of accounting and economics, may, h. 281-308. aida ainul mardiyah, dampak proses politik dan konsekuensi..... 123 trueman, b., dan titman, s., (1988),”an explanation for accounting income smoothing,” journal of accounting research, supplement, h. 127-143. tuttici, i., dunstan, k., dan holmes, s., (1989), “respondent lobbying in the australian accounting standard setting process: ed49–a case study,” accounting, auditing and accountability journal, vol. 7, no. 2, h. 86-104. watts, r. l., dan zimmerman, j. l., (1986), positive accounting theory, prentice hall, new jersey. _______, (1989),”positive accounting theory: a ten year perspective,” accounting review, vol. 65, no. 1, h. 131-156. white, gary e., (1970),”discretionary accounting decision and income normalization,“ journal of accounting research, autumn, h. 260-274. whittred, g., zimmer, i., dan taylor, s., (1996), financial accounting: incentive effects and economic consequences, 4 th edition, harcourt brace, sydney. williams, s., dan camegie, g., (1989), “the continuing impact of aas 18,” australian accountants, may, h. 89-91. wines, g. l., dan ferguson, c. b.,”an empirical investigation of accounting methods for goodwill and identifiable intangible assets: 1985-1990,” abacus, vol. 29, no. 1, h. 90-105. wolk, h.j, francis dan m. tearney, (1996), accounting theory: a conceptual and institutional approach, fourth edition, south western, international thomson publishing. zeff, stephen, a., (1978),”the rise of ‘economic consequences’,” the journal of accountancy, december. zuhroh, d., (1996),”faktor-faktor yang berpengaruh pada tindakan perataan laba pada perusahaan go public di indonesia,” tesis s2, program pasca sarjana universitas gadjah mada, yogyakarta. *corresponding author, e_mail address: hasniyusrianti@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 17 no. 2, pages: 118-131, july 2016 this article available in website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2016.0049.118-131 the effect of financial and non-financial variables to firm performance: comparison between indonesia and thailand hasni yusrianti 12 *; tien norma habsari 1 : suthawan prukumpai 3 1 program studi akuntansi universitas sriwijaya, jl. raya palembang prabumulih km 32, sumsel, indonesia 2 program studi akuntansi universitas diponegoro, jl. prof. soedarto, sh, tembalang, semarang, jateng, indonesia 3 accounting department of kasetsart university, 50 lat yao, bangkok 10900, thailand a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 21 jan 2016 revised 13 mar 2016 accepted 1 apr 2016 the purpose of this research is to test the effect of financial and non-financial variables to firm performances comparison between indonesia and thailand. the observation data used in this study is manufacturing companies from manufacturing sectors. secondary data was used, collected from indonesia stock exchange and stock exchange of thailand during 2011 2013. by combining 3 years research, there are 55 indonesian companies and 50 thailand companies that meet predetermined criteria. multiple regression was used to analyze. this study uses return on equity, earnings per share, market value added as financial variables and earnings quality, institutional ownership, independent commissioner, audit committee, corporate social responsibility as non-financial variables. test results show that both financial and non-financial variables can effect to firm performance. © 2016 jai. all rights reserved keywords: financial; non financial; corporate social responsibility; firm performance introduction capital markets have an important influence in supporting economy of a country. the capital market is a vehicle to invest their funds, especially for investors. so, the investor should know about firm performance to determine the companies prospect. fundamental analysis that influenced by the financial variables is one indicator of company's financial performance. there are traditional financial performance and modern financial performance. traditional financial performance such as return on equity and earnings per share are really important and usually center of attention of investors. establishing company has several objectives, such as achieving maximum benefit or profit as much as possible, giving prosperity to owner and shareholder, and maximizing firm value (martono and harjito, 2005). however, developments in science rapidly and the demands of the world market economy encouraged the experts to find and develop other measurement tools are more accurate in measuring company's performance. therefore, in 1989, stern steward consultant management service in the united states introduced the concept of economic value added (eva) and market value added (mva) as a measurement of modern financial performance and the market to overcome the shortcomings of traditional financial performance because according to dodd and chen (1996) in siegel (2006) that eva and mva have performance measure in the belief that the company's eva correlate between performance management with stock returns. moreover compared with other performance measurements such as return on capital (roc), return on equity (roe), earning per share (eps), cash flow growth, and economic value added (eva) have higher correlation in creating value for shareholders. moreover, besides financial performances, non financial variables also have effect to firm performance. both financial and non-financial are useful to evaluate firm performance, and non-financial factors have additional explanatory power to financial factors, therefore the investor may consider it as supplementary information. non financial variables can be measured by corporate governance and corporate social responsibility. earnings quality, institutional ownership, independent commissioner and audit committee are proxy of corporate governance. corporate governance mechanism aims to ensure and oversee the passage of governance systems in an organization (walsh and schward, 1990 cited by sudiyanto, 2011). furthermore, corporate social responsibility is another indicator to measure non financial performance. international organiza yusrianti et al. – financial & non-financial variables and firm performance 119 table 1. comparison indonesia index & thailand index year idx indonesia set thailand highest lowest dif highest lowest dif 2013 5225,59 3994,46 1231,13 1631,27 1275,76 355,51 2012 4224,51 3832,12 392,39 1239,06 1094,15 144,91 2011 4174,12 3346,06 828,06 1043,24 995,33 47,91 source: idx & set tion for standardization (iso) which adopted to determine corporate social responsibility is an international body as leading developer of international standards organization that was founded in 1947 with 154 states of member – has formulated a standard that is called iso 26000: guidance standard on social responsibility that was released on november, 1 st 2010. the scope of iso 26000 will spur companies in the world, including indonesia, to conduct programs of social responsibility correctly. it is designed to be used by all types of organizations, whether for profit or non-profit company. additionally, the good governance of company is currently in main concern. as southeast asia countries, indonesia and thailand has a close relationship country. although we have different country system, we also have some similarity. looking back at the history data of set index in thailand and idx index in indonesia, the stock exchange index for the last 3 (three) years as showed at table 1. based on at that table, the differences between the highest and the lowest index either in thailand or in indonesia is quite significant. since 2011 to 2013, the differences between the highest index and the lowest index has a significant number. the highest index in indonesia is 5225,59 in 2013, however the lowest one is 3994,46. although the set index is not as high as idx index, the index is getting higher and the differences is getting bigger. since the previous studies provide mixed evidence. this research has objective to test the effect of financial and non-financial variables to firm performances. it is a comparative study about the relationship between financial and non financial variables on firm performance between indonesia and thailand. this research focuses on manufacturing companies with the consideration that the manufacturing sectors have different sensitivities to changes in economic conditions (tuasikal, 2002) in sugiyanto (2011). the contributions of this research are as follows; (1) this paper uses not only the traditional financial variables but also includes the modern financial variables; (2) the non-financial variables such as corporate governance and corporate social responsibility are considered in this paper, and (3) it provides comparative evidence between indonesian and thailand perspective. literature review and hypothesis development agency theory agency theory explains that separation between owner as principal and management as agent in running company will create some problems. conflict of interest between principle and agent will be difficult to be avoided. applying corporate governance mechanism is one of ways that can be done. agency relationship is defined as a contract in which parties called owners or shareholders appoint another parties called agents or management to do some work on behalf of the owner. it includes the delegation of authority to make decisions (brigham and houston, 2006). in this study, management is expected by the owner to be able to optimize the existing resources in company maximally. stakeholder theory an entity is not a company that only operates for its own interests, but also should provide benefits for other stakeholders (shareholders, creditors consumers, suppliers, government, society). thus, the existence of a company is influenced and determined by support given to the stakeholders (ghozali and chariri, 2007). therefore, when stakeholder controls important economic resource of company, company will react in ways that satisfy the desires of stakeholder (ullman, 1982 in ghozali and chariri, 2007). this research analysis both financial and financial performance that have many interest and parties, so this research is further referred to as stakeholder approach. legitimacy theory legitimacy theory is theory based on the social contract between company and communities where it operates and uses economic resources (sayekti and wondabio, 2007). ghozali and chariri (2007) explajurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 118-131, juli 2016 120 ined that legitimacy theory is very useful in analyzing the behavior of the organization. the constraints imposed by norms, social values, and reaction of restrictions encourage the importance of organizational behavior analysis with respect to the environment. disclosure of corporate social responsebility is to get a positive value and legitimacy from public, so this research is further referred to as legitimacy approach. return on equity (roe) return on equity (roe) is the ratio of net income to total equity. the higher of roe indicates more efficiently the company uses its own capital to generate profit or net profit. roe is used to measure the rate of return on the company or the effectiveness of the company in profit using shareholders' equity owned by the company (ardimas and wardoyo, 2014). earnings per share (eps) earnings per share is computed by dividing earnings after interest, the depreciation and tax by total number of outstanding shares. dividend may be distributed out of these earnings; whether it is distributed as dividend to shareholders or not, it belongs to the shareholders. hence earning per share is a measure which the stock brokers and investors will watch carefully and consider it while deciding the market value of the equity share (nazaruddin, 2000). market value added (mva) the main objective of the company is to maximize shareholder’s wealth. this goal can be realized in a way to maximize firm value (market value of firm). maximize firm value equal to the share price maximization. prosperity shareholders can be maximized by maximizing the difference between the market value of equity to equity (own capital) are submitted to the company by the shareholders (owners of the company). the differrence is called the market value added (mva) (husnan and pudjiastuti, 2004). corporate governance corporate governance is a set of mechanisms that direct and control enterprise in order to run company operations in accordance to the stakeholder’s expectations. good corporate governance is the structures, systems, and processes used by the organs of company in an effort to provide sustainable value added in long term by taking into account the interests of other stakeholders based on norms, ethics, cultures, and regulations (the indonesian institute for corporate governance). corporate governance mechanism corporate governance mechanism is divided into two groups, internal and external control mechanism. first, internal control mechanism is a way to control company using internal structures and processes, such as the composition of board of directors or commissioners, managerial ownership, and executive compensation. second, external control mechanism is a way to affect company using external factors, such as market control and debt financing level (barnhart and rosenstein, 1998). corporate governance mechanism used in this study is internal control mechanism. it is proxied by earnings quality, institutional ownership, independent commissioners, and audit committee. (1) earnings quality (eq), earnings quality is a key characteristic of financial reporting. dechow et al. (2010) said that higher quality earnings provide more information about the features of a firm’s financial performance that are relevant to a specific decision made by a specific decision-maker. (2) institutional ownership (io) according to adrian sutedi (2011), institutional ownership is ownership of shares that owned by institutions such as insurance companies, banks, investment companies, foundations, pension funds, and others. it has very important role in minimizing agency conflict between manager and shareholder. (3) independent commissioner independent commissioners are all of commissioners who do not have any substantial business interests in the company. independent commissioners serve as a counterweight in decision making. (4) audit committee the purposes of establishing audit committee are ensuring that financial statements are not misleading and issued in accordance with generally accepted accounting principles, ensuring internal control is adequate, following up allegations of material irregularities in finance and its legal implications, and recommending external auditor. yusrianti et al. – financial & non-financial variables and firm performance 121 corporate social responsibility the definition of social responsibility based on iso 26000: global guidance standard on social responsibility is responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and environment, through transparent and ethical behavior that contributes to the sustainable development, health, and society welfare; takes into account the expectations of stakeholders; that is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and that is integrated throughout the organization and practiced in its relationships. iso 26000 is a voluntary guidance standard on social responsibility that is designed to used by all types of organizations, whether for profit or nonprofit organizations. iso 26000 provides guidance rather than requirements or standardization. therefore, it cannot be certified like some other wellknown iso standards. it provides guidance on how organization can operate in a socially responsible way, act in an ethical and transparent way that contributes to the health and social welfare. disclosure of corporate social responsibility in recent years, the growth of public awareness about company role has increased. it can be seen from the number of companies that are considered having high contribution to economic and technology progress, but they still has been criticized for creating some social problems. pollution, resource depletion, waste, quality and product safety, and employee’s rights are issues of public concerns. iso 26000: guidance standard on social responsibility identifies seven core subjects where social responsibility should be addressed. in order to identify what they do in their current practices and to set priorities for improvements, implementers of iso 26000 should evaluate their actions in each subject. these are; organizational governance; human rights; labor practices; environment; fair operating practices; consumer issues; and community involvement and development. firm performance there are several objectives of establishing a company, such as achieving maximum benefit or profit as much as possible, giving prosperity to the owner and shareholders, and maximizing firm performance that is reflected in its stock price. actually, three company goals are not substantially different. only the emphasis that to be achieved by each company is not same (martono and harjito, 2005). firm performance is essentially measured from several aspects. according to fama (1978) cited by wahyudi dan pawestri (2006), firm value is reflected in its stock price. it is because market price of com-pany stock reflects investor’s assessment for overall equity held. according to rahayu (2010), firm value describes how well management manage the wealth. a company will try to maximize firm value. incre-asing firm value is usually characterized by increasing stock prices in the market. relationship between return on equity and firm performance one company operates is useful to generate profits for shareholders. the size of the successful achievement of these reasons is the number roe achieved. the bigger the roe reflects the company's ability to generate high returns for shareholders. research by ardimas and wardoyo (2014) stated that roe have a significant effect on firm value. moreover, febriana (2013) indicated that roe has positively significant to firm value and csr can not approve that the relationship between roe to firm value and research of amri (2011) also stated that roe and csr have a significant effect on firm value. although the results has shown significant result, to prove these finding between indonesia and thailand, the hypothesis is as follows: h1.a: the existence of return on equity affect firm performance positively. relationship between earnings per share and firm performance several studies have shown that the earnings quality will affect market response to corporate profits (choi and jeter, 1990). implementation of good corporate governance is expected to improve the market's perception of the quality of corporate profits. improving the earnings quality will be followed by increase market response to earnings surprises. research by yulistiana (2009) find that eps has positively significant to firm performance. although the results has shown significant result, to prove these finding between indonesia and thailand, so the hypothesis is as follows: h1.b: the existence of earnings per share affect firm performance positively. relationship between market value added and firm performance the present value of the expected eva is market value added (mva) which is the market jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 118-131, juli 2016 122 value of debt and total equity capital of the company is used to support value-added. mva is a measure used to measure success in maximizing shareholder value by allocating resources the appropriate source. mva also can measure how much wealth the company that has been created for investors or mva express how much wealth has been achieved (husniawati, 2004). furthermore, aditiya (2013) indicated that mva has positively significant to firm performance. although the results has shown significant result, to prove these finding between indonesia and thailand, the hypothesis is as follows: h1.c: the existence of market value added affect firm performance positively. relationship between earnings quality and firm performance several studies about relationship between earning quality and firm performance have shown inconsistency result. research by choi and jeter (1990) indicated that the earnings quality will affect market response to corporate profits. implementation of good corporate governance is expected to improve the market's perception of the quality of corporate profits. furthermore, siallagan (2009) found that earnings quality has negatively significant to firm performance. mendra and widanaputra (2012) indicated that corporate governance has significant positive influence to the performance of public companies. based on these finding, the hypothesis is as follows: h2.a: the existence of earnings quality affect firm performance positively. relationship between institutional ownership and firm performance research by some researchers about institutional ownership and firm performance shows inconsistency result. institutional ownership is ownership of substantial shares in company by an institution. high levels of institutional ownership will lead to greater business security conducted by institutional investors. it is caused they can deter opportunistic behaviors of manager. the higher ownership by financial institutions, it will increase firm value. rachmawati and triatmoko (2007) found that institutional ownership had significant and positive effect to firm value. research by debby et al. (2013) indicated that gcg does not affect firm value and company characteristics have positive effect on firm value. based on these finding, the hypothesis is as follows: h2.b: the existence of institutional ownership affect firm performance positively. relationship between independent commissioners and firm performance independent commissioners are all of commissioners who do not have any substantial business interest in the company. they serve as a counterweight in decision making. they act solely for company interest that will increase firm value. siallagan and machfoedz (2006) proved that independent commissioners affected firm value positively and significantly. furthermore, mendra and widanaputra (2012) indicated that corporate governance has significant positive influence to the performance of public companies. although the results has shown significant result, to prove these finding between indonesia and thailand, the hypothesis is as follows: h2.c: the proportion of independent commissioner affect firm performance positively. relationship between audit committee and firm performance one of indicators that can be used to determine the quality of audit committee is the frequency of their meeting. the more meeting frequency of audit committee, the better coordination of audit committee in conducting supervision. therefore, it can ensure that their monitoring activities for management can run effectively. research by debby et al. (2013) indicated that gcg does not affect firm value and company characteristics have positive effect on firm value. furthermore, mendra and widanaputra (2012) indicated that corporate gover-nance has significant positive influence to the performance of public companies. based on these finding, the hypothesis is as follows: h2.d: the meeting frequency of audit committee affect firm performance positively. relationship between disclosure of csr and firm performance several studies about relationship between corporate social responsibility and firm performance have shown inconsistency result. investors will consider csr activities that are disclosed in company annual report before deciding whether to invest or not besides financial performance. csr disclosure is expected to increase investor trust to the company prospect. it is in line with the research of orlitzky et al. (2003) in karim (2013) that used data from 52 researches with cases from 33.878 companies for 30 years, supporting argument that stated social performance and financial performance correlate positively. it will increase firm value. yusrianti et al. – financial & non-financial variables and firm performance 123 furthermore, by implementing csr, company expected will gain social legitimacy and maximize strength finances in long term (kiroyan,2006). it indicates that market wili respond positively company that implement csr. ardimas and wardoyo (2014) also stated that csr have a significant effect on firm value. research by febriana (2013) indicated that csr can not approve that the relationship between roe to firm value. the researh result of amri (2011) also stated csr have a significant effect on firm value. other result showed that balabanis, phillips, and lyall (1998), shows that csr is positively related to financial performance (gross profit to sales ratio / gps), but negatively related to return on capital employed (roce). based on these finding, the hypothesis is as follows: h2.e: the disclosure of corporate social responsibility affect firm performance positively. research method observation the observation data used in this study is manufacturing sectors listed on the indonesia stock exchange (idx) and stock exchange of thailand (set) in 2011 until 2013. in 2013, the indonesia stock exchange had 462 listed companies with a combined market capitalization of $426.78 billion and in the stock exchange of thailand (set) had 584 listed companies with a combined market capitalization of thb 11,496 billion. the criteria samples are: shares of companies listed on the idx & set for 3 years in a row and the company publishes the annual financial statements of the period 31 december 2011 until 31 december 2013. there were 55 companies in indonesia and 50 companies in thailand that represent the object of observation and meet the above requirements. data and sources data used in this study is secondary data source from www.idx.co.id and www.set.ac.th and also from data stream. the data needed in this study include data from the manufacturing sectors as industrial group that go public during 2011-2013. data analysis the model equations are used as follows: yi = α + β1 roei + β2 epsi + β3 mvai + ei … (equation 1) yi = α + β4 eqi + β5 ioi + β6 icdi + β7 aci + β8 csri+ ei ... (equation 2) yi= α + β1 roei + β2 epsi + β3 mvai +β4 eqi + β5 ioi + β6 ici + β7 aci + β8 csri + ei … (equation 3) where: y = firm performance roe = return on equity eps = earnings per share mva = market value added eq = earning quality io = institutional ownership ic = independent commissioner ac = audit committee csr = corporate social responsibility e = residual term analysis technique descriptive statistics analysis descriptive statistics is used to analyze data in ways describing or depicting data that has been collected without any intention to make generally accepted conclusions or generalizations. it described in their minimum value, maximum value, mean, and standard deviation. classical assumptions test good regression model is a model that passes all of classical assumption test (ghozali, 2009), includes normality test, multi collinearity test, autocorrelation test, and heterocedastisity test. (1) normality test. it is done to determine whether research data or residual values of data have a normal distribution or not. good regression model is model whose distribution of data is normal or close to normal. (2) multi collinearity test. it aims to test whether there is a correlation among independent variables in the regression model. a good regression model should not have correlation among independent variables. in order to detect the existence multi collinearity in the regression model, it can be seen from the value of tolerance and the value of variance inflation factor (vif). (3) autocorrelation test. it is a test to determine whether there is a correlation between a series of observation data that are sorted according to time and space. it means whether data in any given year is influenced by data in the previous year. however, this study does not use this test because this study uses the cross sectional data. http://www.idx.co.id/ http://www.set.ac.th/ jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 118-131, juli 2016 124 figure 1. research model table 2. variables definition and measurement no variable definition measurement 1 firm performance 2 return on equity (roe) return on equity or return on capital is the ratio of net income of a business during a year to its stockholders' equity during that year. 3 earnings per share (eps) earnings per share (eps) is the portion of a company's profit allocated to each outstanding share of common stock. thomson reuters datastream 4 market value added (mva) market value added (mva) is the difference between the current market value of a firm and the capital contributed by investors. v – k 5 earnings quality (eq) earnings quality is the quality of a reported earnings number depends on whether it is informative about the firm’s financial performance. thomson reuters datastream 6 institutional ownership (io) ownership of substantial shares in company by institutions. 7 independent commissioner (ic) all of commissioners who do not have any substantial business interests in the company. 8 audit committee (ac) committee established by board of commissioners in order to perform a task of supervising management. ln (frequency meeting in 1 year) 9 csr information disclosed by company associated with social activities. (organize, governance, human rights, labor practices, environment, fair operating practices, consumer issues, community involvement, and development financial variables (roe, eps, and mva) non-financial variables (eq, io, ic, ac, and csr) firm performance http://en.wikipedia.org/wiki/market_value http://en.wikipedia.org/wiki/market_value http://en.wikipedia.org/wiki/capital_%28economics%29 http://en.wikipedia.org/wiki/investor yusrianti et al. – financial & non-financial variables and firm performance 125 (4) heterocedastisity test. it is a situation where there is inequality of regression model residual variance from one observation to other observations. it can be seen from the value of prob* r-squared. if prob* r-squared is higher than 0.05, it can be concluded that there is no heterocedasticity. regression analysis (1) simultaneous significant test (f-test) f test basically shows whether all of independent variables included in regression model have an influence collectively or simultaneously on dependent variable. (2) partial significant test (t-test) basically, t-test shows how far the influence of independent variables in explaining dependent variable individually. (3) r 2 and the adjusted r 2 an important property of r 2 is that it is a non decreasing function of the number of explanatory variables or regressors present in the model; as the number of regressors increases, r 2 almost invariably increases and never decreases. stated differently, an additional x variable will not decrease r 2 . results and discussion description of research object there are 55 companies in indonesia and 50 companies in thailand that represent the object of observation and meet the requirements. data analysis descriptive statistics analysis descriptive statistics is used to analyze data in ways describing or depicting data without any intention to make generally accepted conclusions or generalizations (see table 3 and 4). in this section, each variable that has been processed will be described in its minimum value, maximum value, mean value, and standard deviation. based on the results in indonesia, earnings per share have the biggest maximum value 4300 than others, while its minimum value -2537.21. mean value of this variable is 181.64 with standard deviation of 595.03. for thailand, earnings per share have the biggest maximum value 120.50 than others. while its minimum value -16.19. mean value of this variable is 3.02 with standard deviation of 11.26. table 3. descriptive statistics analysis indonesia n minimum maximum mean std. deviation return on equity 165 -1.500000 1.520000 0.053598 0.250464 earnings per share 165 -2537.212 4300.000 181.6441 595.0397 market value added 165 -1.038080 3.384081 0.032382 0.604296 earnings quality 165 1.000000 93.00000 30.20122 27.42736 institutional ownership 165 0.000000 0.273900 0.020341 0.050976 independent commissioner 165 0.250000 0.500000 0.377972 0.079754 ln (frequency meeting of audit committee) 165 0.000000 4.564348 1.621326 0.601703 csrd index 165 0.000000 1.000000 0.912986 0.187585 firm performance 165 -5.000000 11.92000 1.487744 2.071805 valid n (listwise) 165 table 4. descriptive statistics analysis thailand n minimum maximum mean std. deviation return on equity 150 -1.143914 0.465779 0.069300 0.204920 earnings per share 150 -16.19000 120.5000 3.020566 11.26951 market value added 150 -0.493463 2.536170 0.144121 0.487606 earnings quality 150 1.000000 97.00000 51.81379 29.39694 institutional ownership 150 0.000000 0.257300 0.022768 0.045621 ln (frequency meeting of audit committee) 150 1.386294 2.564949 1.574042 0.328784 csrd index 150 0.837838 1.000000 0.942404 0.052844 firm performance 150 -1.730000 16.44000 1.756552 2.307000 valid n (listwise) 150 jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 118-131, juli 2016 126 higher earnings per share is always better than a lower ratio because this means the company is more profitable and the company has more profits to distribute to its shareholders. institutional ownership in indonesia has the lowest maximum value 0.273 than others, while its minimum value of 0. mean value of this variable is 0.0203 or 2.03 percent with standard deviation of 0.05. it means that institutional investors have 2.03 percent of company share. for thailand, institutional ownership has the lowest maximum value 0.257 than others, while its minimum value of 0. mean value of this variable is 0.0227 or 2.27 percent with standard deviation of 0.045. it means that institutional investors have 2.27 percent of company share. larger institutional ownership is assumed can accelerate management to present good performance. classical assumptions test good regression model is a model that passes all of the classical assumption test (ghozali, 2009), included normality test, multicollinearity test, auto-correlation test, and heterocedastisity test. from the tests that have been done, it can be concluded that there are no deviating results. normality test normality test is done to determine whether research data or residual values of data have normal distribution or not. for indonesia, kurtosis is 8.87, it means that it’s non-normal distribution. the standard normal distribution has a kurtosis of three, and β2 – 3 is often used so that the reference normal distribution has a kurtosis of zero (β2 – 3 is sometimes denoted as ϒ2), decarlo (1997). for thailand, the skewness for a normal distribution is zero, and any symmetric data should have a skewness near zero. it means that it’s nonnormal distribution. it’s skewed right because it has positive values for the skewness. kurtosis is 10.28, it means that it’s non-normal distribution. the standard normal distribution has a kurtosis of three, and β2 – 3 is often used so that the reference normal distribution has a kurtosis of zero (β2 – 3 is sometimes denoted as ϒ2), de carlo (1997). in addition, positive kurtosis indicates a "peaked" distribution. multicollinearity test according to ghozali (2005), a good regression model does not contain multicollinearity if its tolerance value is higher than 0.1 (tolerance > 0.1) or vif is smaller than 10 (vif < 10). for indonesia, there are two independent variables that have tolerance value less than 0.1 and there are no independent variables that have vif more than 10. although mva and ac have vif less than 10 which are 1.20 and 1.03, but they have tolerance value less than 0.1 which are 0.06 and 0.05. it can be concluded that there is correlation among indepen-dent variables so that multicollinearity did happen in this regression model. because ac has probability 0.96, it’s more than 0.05. it’s not significant. whereas mva has probability 0.00, it’s less than 0.05, it’s significant. so that ac was excluded from the regression model. there is one of independent variable that has tolerance value less than 0.1 which is mva and there are no independent variables that have vif more than 10. it can be concluded that there is correlation among independent variables so that it has multicollinearity in this regression model. however, for thailand, there are two independent variables that have tolerance value less than 0.1 and there are no independent variables that have vif more than 10. although eps and mva have vif less than 10 which are 1.08 and 1.24, but they have tolerance value less than 0.1 which are 0.00 and 0.08. it can be concluded that there is correlation among independent variables so that multicolli-nearity did happen in this regression model. because eps has probability 0.59, it’s more than 0.05, it is not significant. whereas mva has probability 0.00, it’s less than 0.05, it’s significant. so that eps was excluded from the regression model. there is one of independent variable that has tolerance value less than 0.1 which is mva and there are no independent variables that have vif more than 10. it can be concluded that there is correlation among independent variables so that multicollinearity did happen in this regression model. heterocedasticity test heterocedasticity test used white’s general heterocedasticity. the white test regresses the squared residuals on the cross product of the original regressors and a constant. in indonesian company, prob* r-square value is 61.41. because of prob* rsquare is higher than 0.05, it can be concluded that there is no heteroscedasticity happened in this regression model. in thailand company, prob* rsquare value is 97.90. because of prob* r-square is higher than 0.05, it can be concluded that there is no heterocedasticity happened in this regression model. multiple regression analysis based on the classical assumption tests, it can be concluded that the data are distributed unnormally and multicollinearity, and there is no heterohttp://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3661.htm http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3661.htm yusrianti et al. – financial & non-financial variables and firm performance 127 cedasticity happened in this regression model. these conditions fulfill the requirements to conduct multi-ple regression analysis in order to test hypotheses. table 5. regression indonesia variable model 1 model 2 model 3 intercept 1.361 2.857 2.322 (0.153)*** (1.356)** (1.223)* roe -0.308 -0.225 (0.608) (0.589) eps 0.0005 0.001 (0.002)** (0.000)** mva 1.564 1.488 (0.2460)*** (0.249)*** eq -0.014 -0.011 (0.006)** (0.005)** io 12.604 10.076 (3.044)*** (2.779)*** ic -1.525 0.865 (2.107) (1.933) csr -0.665 -1.300 (0.888) (0.805) adj. r square 0.2071 0.1039 0.2795 notes: * significant at the 0.1 level,** significant at the 0.05 level,*** significant at 0.01 level as can be seen from table 5, model 1 reveals the relationship between financial variables and firm performance of indonesian dataset. the results show that eps and mva have positively significant relationship to the firm performance whereas the roe does not have significant relationship to the firm performance. so, the statement of hypothesis 1 about financial variables (eps and mva) have positively significant to firm performance is accepted. model 2 reveals the relationship between non-financial variables and firm performance of indo-nesian dataset. the results show that eq and io have significant relationship even though eq has negative effect to the firm performance. ic and csr do not have significant relationship to the firm performance. so, the statement of hypothesis 2 about non-financial variable (io) have positively significant to firm performance is accepted. model 3 reveals the relationship between financial and non-financial variables to firm performance of indonesian dataset. the results show that eps, mva, and io have positively significant relationship to the firm performance, while eq has negatively significant relationship effect to the firm performance. roe, ic and csr do not have significant relationship to the firm performance. so, the statement of hypothesis 3 about financial (eps and mva) and non-financial variables (io) have positively significant to firm performances is accepted. the coefficient of adjusted r square of model 1 is 0.2071. it means that 20.71 percent of firm performance can be explained by return on equity, earnings per share, market value added as independent variables, while the rest can be explained by other factors. however, the coefficient of adjusted r square of model 2 is 0.1039. it means that 10.38 percent of firm performance can be explained by earnings quality, institutional ownership, independent commissioner, and corporate social responsibility as independent variables, while the rest can be explained by other factors. furthermore, the coefficient of adjusted r square of model 3 is 0.2795. it means that 27.95 percent of firm performance can be explained by return on equity, earnings per share, market value added, earnings quality, institutional ownership, independent commissioner, and corporate social responsibility as independent variables, while the rest can be explained by other factors. based on the three models in this study, model (3) has the most goodness of fit. the third model has the highest value of adjusted r square of 0.2795, whereas the first model of 0.2071 and a second model of 0.1038. it means that 27.95 percent of firm performance can be explained by financial and non-financial variables as independent variables, while the rest can be explained by other factors. table 6. regression thailand variable model 1 model 2 model 3 intercept 1.3039 -4.561 -5.562 (0.146)*** (3.501) (2.460)** roe -0.0311 -0.678 (0.732) (0.725) eps -0.007 -0.006 (0.012) (0.012) mva 3.354 3.503 (0.301)*** (0.295)*** eq 0.013 0.009 (0.006)** (0.005)* io -1.417 -6.524 (4.160) (2.950)** ac -0.462 -0.347 (0.575) (0.408) csr 6.783 7.556 (3.533)* (2.496)*** adj. r square 0.4990 0.039 0.549 notes: *correlation is significant at the 0.1 level,** correlation is significant at the 0.05 level, *** correlation is significant at the 0.01 level as can be seen from table 6, model 1 reveals the relationship between financial variables and firm performance of thailand dataset. the results show that mva has positively significant relationship to the firm performance whereas the roe and eps do jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 118-131, juli 2016 128 not have significant relationship to the firm performance. so, the statement of hypothesis 1 about financial variable (mva) has positively signifycant to firm performance is accepted. model 2 reveals the relationship between non-financial variables and firm performance of thailand dataset. the results show that eq and csr have positively significant relationship to the firm performance. io and ac do not have significant relationship to the firm performance. so, the statement of hypothesis 2 about nonfinancial variables (eq and csr) have positively significant to firm performance is accepted. model 3 reveals the relationship between financial and nonfinancial variables to firm performance of thailand dataset. the results show that mva, eq, and csr have positively significant relationship to the firm performance, while io has negatively significant relationship effect to the firm performance. roe, eps, and ac do not have significant relationship to the firm performance. so, the statement of hypo-thesis 3 about financial (mva) and non-financial variables (eq, iq and csr) have positively significant to firm performance is accepted. in thailand company, the coefficient of adjusted r square of model 1 is 0.4990. it means that 49.90 percent of firm performance can be explained by return on equity, earnings per share, and market value added as independent variables, while the rest can be explained by other factors. moreover, the coefficient of adjusted r square of model 2 is 0.0390. it means that 3.90 percent of firm performance can be explained by earnings quality, institutional ownership, meeting of audit committee, and corporate social responsibility as independent variables, while the rest can be explained by other factors. furhermore, the coefficient of adjusted r square of model 3 obtained is 0.5490. it means that 54.90 percent of firm performance can be explained by return on equity, earnings per share, market value added, earnings quality, institutional ownership, meeting of audit committee, and corporate social responsibility as independent variables, while the rest can be explained by other factors. based on the three models in this study, model (3) has the most goodness of fit. this is because the third model has the highest value of adjusted r square of is 0.5490, whereas the first model of 0.4990 and the second model of 0.0390. it means that 54.90 percent of firm performance can be explained by financial and non-financial variables as independent variables, while the rest can be explainnned by other factors. based on data in indonesia, the financial variables that is not significant is roe. it is implied that roe can not predict the firm performance in indonesia so business companies especially manufacturing companies in indonesia can not use it to predict their company performance. the size of the successful achievement of these reasons is the number roe achieved. the bigger the roe reflects the company's ability to generate high returns for shareholders. the result is not support research by ardimas and wardoyo (2014), febriana (2013), and amri (2011) that shows significant results. however, non financial variables that is not significant are independence comitte, audit commitee, and corporate social responsibility (csr). it is implied that the firm performance cannot be explained by independence comittee and audit commitee so business companies in thailand can not be used these two variables to predict or explained the fluctuation of their company performance. they serve as a counter-weight in decision making and act solely for company interest that will increase firm value. this result is not prove the study by siallagan and machfoedz (2006), mendra and widanaputra (2012), debby et al. (2013) and mendra and widanaputra (2012). nevertheless, in indonesia, the significant financial variables are eps and mva. business companies especially manufacturing companies in indonesia can use them to predict their company value. it is support research by yulistiana (2009) find that eps has positively significant to firm performance and aditiya (2013) indicated that mva has positively significant to firm performance. moreover, non financial variables that is significant in indonesia are eq and iq. business companies can be used this two varibeles to predict or explained the fluctuation their company value performance in indonesia. the earnings quality will affect market response to corporate profits (choi and jeter, 1990). implementation of good corporate governance is expected to improve the market's perception of the quality of corporate profits. improving the earnings quality will be followed by increase market response to earnings surprises. it is support study by siallagan (2009) and mendra and widanaputra (2012). high levels of institutional ownership in companies will lead to greater business security conducted by institutional investors. the higher ownership by financial institutions, it will increase firm value. it is support study by rachmawati and triatmoko (2007) and debby et al. (2013). furthermore, csr is significant to firm performance in indonesia. investors will consider csr activities that are disclosed in company annual report before deciding whether to invest or not. csr disclosure is expected to increase investor trust yusrianti et al. – financial & non-financial variables and firm performance 129 to the company prospect. implementing csr, company expected will gain social legitimacy and maximize strength finances in long term (kiroyan,2006). it indicates that market wili respond positively company that implement csr. it is not support research by orlitzky et al. (2003) in karim (2013), ardimas and wardoyo (2014), febriana (2013), amri (2011), balabanis, phillips, and lyall (1998). based on the data in thailand, the financial variabel that is not significant are eps and roe. it is implied that roe can not predict the firm performance in thailand so business companies especially manufacturing companies in thailand can not use it to predict their company value. the size of the successful achievement of these reasons is the number roe achieved. the bigger the roe reflects the company's ability to generate high returns for shareholders. the result is not support research by ardimas and wardoyo (2014), febriana (2013), and amri (2011) that shows significant results. moreover, improving the earnings quality will be followed by increase market response to earnings surprises. this result is not support study by yulistiana (2009). the result of relationship between mva and firm performance from thailand models has significant relationship. mva is a measure used to measure success in maximizing shareholder value by allocating resources the appropriate source. mva also can measure how much wealth the company that has been created for investors or mva express how much wealth has been achieved (husniawati, 2004). it is support result by aditiya (2013) indicated that mva has positively significant to firm performance. however, non financial variables that is not significant in thailand are independence comitte, audit comiitee and corporate social responsibility. it means that business companies can not be used these variables to predict or expla-ined the fluctuation the firm value performance. csr does not have effect to firm performance in thailand. csr disclosure is expected to increase investor trust to the company prospect. by imple-menting csr, company expected will gain social legitimacy and maximize strength finances in long term (kiroyan,2006). it indicates that market will not respond positively company that implement csr. it is not support research by orlitzky et al. (2003) in karim (2013), ardimas and wardoyo (2014), febriana (2013), amri (2011), balabanis, phillips, and lyall (1998). moreover, earning quality and institutional ownership has significant relationship to firm performance. earnings quality will affect market response to corporate profits (choi and jeter, 1990). implementation of good corporate governance is expected to improve the market's perception of the quality of corporate profits. it is support study by siallagan (2009) and mendra and widanaputra (2012). furthermore, high levels of institutional ownership in companies will lead to greater business security conducted by institutional investors. the higher ownership by financial institutions, it will increase firm value. it is support study by rachmawati and triatmoko (2007) and debby et al. (2013). conclusion in comparison between thailand and indonesia, eps is not significant for thailand company, but it’s positively significant for indonesia company. mva is positively significant to firm performance for both thailand and indonesian companies. roe is not significant to firm performance for both thailand and indonesian company. however, eq is positively significant for thailand but negatively significant for indonesia. similarly, we found that io is positively significant for indonesia but negatively significant for thailand. both ic and ac are not significant in thailand and indonesia. csr is positively significant for thailand but not significant for indonesia. this research has significant impact to business community. although not all variables does not have significant effect to firm performance, business companies especially manufacturing companies in indonesia can use eps and mva to predict their company performance. the earnings quality will affect market response to corporate profits (choi and jeter, 1990). implementation of good corporate governance is expected to improve the market's perception of the quality of corporate profits. improving the earnings quality will be followed by increase market response to earnings surprises. with higher earnings quality (lower discretionary accrual) will be responded positively by a third party, thus the value of the company will be higher. moreover, high levels of institutional ownership in companies will lead to greater business security conducted by institutional investors. the higher ownership by financial institutions, it will increase firm performance. futhermore, implementing csr, company expected will gain social legitimacy and maximize strength finances in long term (kiroyan, 2006). it indicates that market wili respond positively companies that implement csr. jurnal akuntansi dan investasi, 17 (2), 118-131, juli 2016 130 based on the analysis and discussion and conclusions, the limitation for this research are: first, the data conducted from 2011 to 2013 and only manufacturing companies, so more number of samples and longer observation years can be used by next researchers. second, others financial variable besides return on equity, earnings per share, and market value added can be used by next researchers. third, others corporate governance mechanism besides earnings quality, institutional ownership, audit committee and proportion of independent commissioner as independent variables and use other measurement for each mechanism can be used by next researchers. finally, other parties in determining the extent of csr disclosure as a reexamination can be involved by next researchers. references amri, c. 2011. analysis of the influence financial performance, good corporate governance and corporate social respon-sibility of companies. (online). http://library.gunadarma.ac.id accessed in september 2013. ardimas and wardoyo. 2014. pengaruh kinerja keuangan dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan bank go publik yang terdaftar di bei. benefit jurnal manajemen dan bisnis, 18 (1), 57 – 66. barnhart, s. and s. rosenstein. 1998. board composition, managerial ownership and firm performance: an empirical analysis. the financial review, 33 (4), november 1998. (online). http://papers.ssrn.com accessed in december 2013. brigham, e. f. and j. f. houston. 2006. dasardasar manajemen keuangan, alih bahasa ali akbar yulianto, buku satu, edisi sepuluh. jakarta : salemba empat. debby, j. f., mukhtaruddin, e. yuniarti, d. saputra, and abukosim. 2013. the effect of good corporate and company’s characteristics to firm’s value of listed banking at indonesian stock exchange. paer was presented at 3 rd annual international conference on accounting and finance. may 20 21, 2013 in bangkok, thailand. dechow, p., w. ge and c. schrand. 2010. understanding earnings quality: a review of the proxies, their determinants and their consequences”. journal of accounting and economics, 50 (2), 344–401. febriana. 2013. pengaruh return on equity terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility seba-gai variable pemoderasi pada perusahaan dalam jakarta islamic index (jii) periode 20092011. skripsi, universitas islam negeri sunan kalijaga. ghozali, i. and a. chariri. 2007. teori akuntansi. semarang: penerbit universitas diponegoro. ghozali, i. 2005. analisis multivariate dengan program spss. semarang: penerbit universitas diponegoro. ghozali, i. 2009. ekonometrika teori, konsep dan aplikasi dengan spss 17. semarang: penerbit universitas diponegoro. indonesia stock exchange. (online). www.idx.co.id. iso 26000 handbook. (online). www.ecologia.org. karim, n. k., mukhtaruddin, t. marwah, abukosim, and y. saftiana. 2013. the quality of voluntary corporate social responsibility disclosure effect on the firm value of service companies listed in the indonesian stock exchange”. paper was presented at 3 rd annual international conference on accounting and finance. may 2021, 2013 in bangkok, thailand komite nasional kebijakan governance. pedoman umum gcg indonesia. 2006. (online). (www.ecgi.org accessed in september 2013). martono dan h. agu. 2005. manajemen keuangan, edisi pertama, cetakan ke empat. jakarta: jala sutia. mendra, n. p. y. and a. a. g. p. widanaputra. 2012. pengaruh corporate governance pada kinerja perusahaan. juara: jurnal riset akuntansi, 2 (1), nazaruddin, i. 2000. pengukuran kinerja non finansial: suatu cara meningkatkan ‘value’ perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi, 1 (1), 32-40. rachmawati, a. and h. triatmoko. 2007. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan. paper was presented at simposium nasional akuntansi x. makasar. sayekti, y. and wondabio. 2007. pengaruh csr disclosure terhadap earning response coefficient. paper was presented at simposium nasional akuntansi x. makasar. siegel, d. s. and c. j. m. paul. 2006. corporate social responsibility and economic performance. springer science and business media, 26, 207-211. siallagan, h. and m. machfoedz. 2006. mekanisme corporate governance, kualitas laba, dan nilai perusahaan. paper was presented at simposium nasional akuntasni ix. padang. http://library.gunadar-ma.ac.id/ http://library.gunadar-ma.ac.id/ http://papers.ssrn.com/ http://me-kono.eu/date/2013-05 http://me-kono.eu/location/thailand/bangkok http://www.idx.co.id/ http://www.ecologia.org/ http://me-kono.eu/date/2013-05 http://me-kono.eu/date/2013-05 http://me-kono.eu/location/thailand/bangkok yusrianti et al. – financial & non-financial variables and firm performance 131 siallagan. 2009. pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan. jurnal akuntansi kontemporer, 1 (1), 21-32. sugiyanto, e. k. 2011. peningkatan return saham dan kinerja keuangan melalui corporate social responsibility dan good corporate governance. aset, 13 (1), 47-56. undang–undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas wahyudi, u. and h. pawestri. (2006). implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai variabel inetrving. paper was presented at simposium nasional akuntansi ix, padang. yulistiana. 2009. pengaruh earnings per share (eps), return on asset (roa), dan arus kas operasi, terhadap nilai perusahaan (pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index tahun 2004-2006). skripsi, universitas islam negeri sunan kalijaga. jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 1, halaman: 36-59, januari 2011 36 peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen manajemen dalam kebijakan alokasi belanja pelayanan publik suryo pratolo e-mail : suryo@umy.ac.id fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract regional autonomy that has long been the aspiration of the people had been executed after successfully fought for reform. after implemented, which should be considered is whether the regional autonomy that has been running for 4 yaers really can fullfil people's needs and create welfare for the people. we all know that the purpose of the existence of local government is creating public service. public services must be created with the creative way through many aspect include regional financial management strategies. by using four independent variables: financing ability, mobilize funds ability, regional government independence, level of fiscal decentralization, and the level of flaypa per effect, researcher tested the role of regional autonomy by linking it to the influence of these four independent variables on the variable of public service expenditure allocation. by using a chow test resulted in a finding that the local government system and the personnel in the four years of implementation of regional autonomy tend looks not ready in achieving the vision of regional autonomy. anotherfinding is that in general, regional autonomy has a role in improving the influence of financial management aspects on the allocation of expenditure on public services. keywords: regional outonoy, public services, regional, financial management, reformation. pendahuluan tujuan utama penerapan sistem otonomi daerah di indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keefektifan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. sistem sentralisasi yang diterapkan sebelumnya dianggap sebagai faktor penyebab rendahnya pelayanan publik di daerah karena adanya beberapa faktor. pertama, prioritas pelayanan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat, maka seringkali program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. misalnya, sebuah daerah terpencil yang lebih membutuhkan pelayanan berupa akses jalan untuk menembus wilayah yang terisolasi, seringkali terpaksa harus membangun "gedung pasar" karena program pemerintah pusat mengarahkan demikian. kedua, sentralisasi seringkali memperlambat pembangunan infrastruktur sosial dan pengembangan kelembagaan sosial ekonomi daerah. ketiga, akuntabilitas terhadap pelayanan oleh suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 37 pemerintah daerah menjadi rendah karen pemerintah daerah lebih memiliki akuntabilitas kepada pemerintah pusat dibandingkan kepada masyarakat yang dilayani. rendahnya akuntabilitas terhadap masyarakat yang dilayani menyebabkan pemerintah daerah tidak memperhatikan mutu pelayanan, keefektifan maupun efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. (stan, 2007). dengan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan pelayanan publik dengan bertopang pada sumber pendapatan daerah yang utama yaitu pendapatan asli daerah (pad) untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menunjang kehidupan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien (agus, 2004). pelayanan publik sebagai kewajiban pemerintahan daerah tidak terlepas dari aspek anggaran sebagai alat strategi pembangunan. kebijakan alokasi anggaran pemerintahan daerah merupakan salah satu penentu efektivitas dan efisiensi pelayanan bulik. alokasi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat diklasifikasikan sebagai belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. belanja aparatur yang dimaksud adalah belanja yang manfaatnya dinikmati olah publik secara tidak langsung, namun langsung dinikmati oleh para aparatur. belanja pelayanan publik adalah belanja yang dinikmati oleh publik secara langsung. belanja pegawai yang bersifat tidak langsung dan belanja-belanja yang masuk dalam kategori belanja rutin dapat dikategorikan sebagai belanja aparatur sedangkan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bersifat langsung atau belanja yang masuk dalam kategori belanja pembangunan dapat diklasifikasikan sebagai belanja pelayanan publik. selama tiga tahun setelah penerapan otonomi daerah, proporsi belanja pelayanan publik yang diproksikan dengan rasio belanja pembangunan terhadap total belanja pada 5 propinsi di pulau jawa sebagai barometer pelayanan publik pada tahun 2002 disajikan pada tabel 1. dari sisi prosentase belanja pelayanan publik yang diproksikan dengan belanja pembangunan dibandingkan dengan total belanja, dari kelima propinsi di jawa tersebut menunjukkan propinsi jawa timur merupakan propinsi yang cenderung memberikan pelayanan publik yang baik yang ditunjukkan angka di atas 50%, sedangkan empat propinsi yang lain menunjukkan alokasi belanja pelayanan publik yang belum berimbang dengan belanja aparatur yang ditunjukkan dengan angka di bawah 50%. tabel 1. prosentase belanja pelayanan publik propinsi di jawa tahun 2002 propinsi belanja publik total belanja prosentase belania publik dki jakarta 3.628.875.250.000 9.349.030.200.000 39% jawa barat 782.668.250.000 2.251.753.190.000 35% jawa tengah 621.640.310.000 1.923.271.770.000 32% diy 92.858.970.000 452.184.420.000 21% jawa timur 1.331.542.120.000 2.404.434.640.000 55% sumber: direktorat jenderal perimbangan keuangan, data dioah. jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 38 faktor tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti mengapa tidak semua pemerintahan daerah memiliki alokasi belajan pelayanan publik di atas 50% padahal tujuan eksistensi pemerintahan daerah yang utama adalah pelayanan publik. pengelolaan keuangan daerah yang disefinisikan oleh peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan suatu instrume nuntuk mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah untuk mendukung dilaksanakannya pelayanan publik. secara logis, apabila pengelolaan keuangan dilakukan secara baik akan mampu mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. pengelolaan keuangan yang baik dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good government governance yaitu: partisipatif, hukum ditegakkan, transparan, adil, responsif, memiliki visi yang jelas, akuntabel, dilakukan supervisi, efisiens dan efektif, dan profesional. penelitian ini menguji hubungan antara variabel-variabel independen yang merupakan proksi dari pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kemampuan pembiayaan daerah, kemampuan mobilisasi dana, tingkat keterganatungan pemerintah daerah, desentralisasi fiskal, dan flypaper effect dengan variabel dependen berupa alokasi belanja pelayanan publik yang diproksikan dengan prosesntase belanja pembangunan atau belanja langsung. selanjutnya, peran otonomi daerah akan ditinjau lebih dalam terkait dengan hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan alokasi belanja pelayanan publik tersebut. diharapkan penelitian ini bisa menjelaskan fenomena terkait dengan alokasi belanja pelayanan publik yang secara umum belum optimal dimana alokasi belanja cenderung lebih besar pada belanja aparatur baik pada era otonomi daerah pada saat ini maupun era sentralisasi sebelumnya ditinjau dari aspek pengelolaan daerah yang dilakukan. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori organisasi teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi yang merupakan suatu teori mengenai fungsi organisasi dan bagaimana organisasi tersebut beroperasi (jones, 1993). teori organisasi menyatakan bahwa suatu organisasi merupakan kumpulan dari beberapa pihak yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. pemerintahan daerah sebagai organisasi memenuhi kriteria apa yang ada pada teori organisasi tersebut. pemerintahan daerah merupakan kumpulan beberapa pihak baik orang maupun sistem dan sub sistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yang utama adalah memberikan pelayanan publik. teori agensi teori perantara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. berdasarkan teori agensi, pada suatu organisasi timbul suatu hubungan keagenan. hubungan keagenan timbul manakala pihak prinsipal (pemberi amanah) memberikan amanah kepada agen (pihak yang diberi amanah) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 39 diharapkan. pemerintah daerah selaku agen untuk mengelola pemerintahan daerah harus bisa memenuhi amanah dari prinsipal (rakyat) yang telah mempercayainya untuk memberikan pelayanan publik sebaikbaiknya. di lain pihak, teori agensi juga menyatakan bahwa setiap orang baik sebagai prinsipal maupun sebagai agen cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi (jensen dan meckling, 1976: 308). logika tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan fenomena mengapa pelayanan publik baik sebelum maupun setelah otonomi daerah dirasakan belum optimal. dimungkinkan timbul masalah keagenan dalam organisasi pemerintahan daerah dimana pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan yang seharusnya ditujukan untuk memenuhi amanah prinsipal cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan agen. sebagai teori terapan, teori kontrak mengungkapkan teori tentang hubungan kontrak kerjasama antara prinsipal dengan agen dalam pengelolaan organisasi (watts and zimmerman, 1986; messier. jr, 2006). berdasarkan teori kontrak, konflik keagenan dapat dipecahkan dan kebutuhan untuk kepatuhan agen kepada organisasi dapat dicapai dengan adanya hubungan kontraktual yang jelas. dalam hal ini kontrak antara pemerintah daerah dengan rakyat harus dituangkan pada peraturan perundangan yang disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. permasalahan selanjutnya adalah bahwa kontrak lebih mengatur pada aspek sistem sedangkan masih ada satu faktor lagi yang menentukan kebarhasilan pencapaian tujuan organisasi yaitu aspek personil yang diharapkan diketahui dari penelitian ini. penetapan teori-teori di atas berkaitan dengan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan daerah yang baik sebagai bentuk keamanahan pemerintah daerah secara logika akan mendorong kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan dengan alokasi belanja publik yang relatif semakin besar dibandingkan dengan belanja aparatur. perumusan hipotesis pada penelitian ini merupakan suatu proses deduktif. hipotesis yang dibangun dari proses deduksi perlu diuji secara empiris yang dengan demikian di dalam penelitian ini terdapat aktivitas yang disebut dengan deducto hipotetico verificative (herman soewardi, 2000). otonomi daerah otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah negara kesatuan republik indonesia. di sisi kepentingan pemerintah pusat, otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, sedangkan pada sisi kepentingan pemerintah daerah otonomi daerah ditujukan untuk (smith basuki, 2002) : 1) mewujudkan political equality, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 40 berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. 2) untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat daerah. 3) untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. salah satu aspek penting dalam suatu pembangunan daerah adalah aspek pengelolaan keuangan daerah, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (peraturan pemerintah no 58 tahun 2005). pengertian keuangan daerah tersebut diatas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu: 1) yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah sebagai pendapatan asli daerah (pad) seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi khusus (dak) sesuai peraturan yang ditetapkan. 2) yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. keuangan daerah merupakan aspek yang mendukung keberhasilan program dan kegiatan yang menjadi amanah untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan publik. kondisi keuangan daerah ditentukan oleh pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan kondisi yang baik dalam hal kemampuan pembiayaan daerah, kemampuan mobilisasi dana, tingkat kemandirian pemerintahan daerah, desentralisasi fiskal, dan kondisi flypaper effect. dalam uu no. 32 tahun 2004 pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. pembiayaan tersebut bersumber dari lebih sisa perhitungan anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 41 yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen pertahanan negara. secara teoritik, upaya mobilisasi daerah dapat dilakukan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi. pola intensifikasi merupakan peningkatan pendapatan dilakukan dengan lebih menekankan pada penerapan nilai atau prinsip-prinsip perpajakan yang baik, baik itu pada sumber pendapatan yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan usaha-usaha lainnya yang sah. sedangkan pola ekstensifikasi merupakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah dilakukan dengan lebih menekankan pada perluasan sumber-sumber pendapatan baru, baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah, maupun usaha-usaha lainnya yang sah (abdul, 2001). pada sisi kemandirian pemerintah daerah, pada umumya kekuatan apbd terlalu tergantung pada bantuan dan subsidi dari pemerintahan pusat untuk membiayai rumah tangganya sendiri. hal ini disebabkan karena terbatasnya dana yang berasal dari pad. dengan semakin meningkatnya pad, maka meningkatkan pula kemampuan daerah untuk membiayai belanja rumah tangganya dan pada akhirnya diharapkan daerah akan semakin mandiri dan mampu melepaskan diri dari ketergantungan bantuan dan subsidi oleh pemerintahan pusat. sumber keuangan daerah antara lain adalah pendapatan asli daerah (pad) dan transfer pemerintah pusat. pad merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi dari suatu daerah yang bersangkutan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (pad) yang sah. transfer pemerintah pusat yang diistilahkan secara khusus menjadi dana perimbangan meliputi: a. dana alokasi umum (dau), yang merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat-syarat tertentu dalam arti daerah menggunakan atau mengalokasikan penggunaannya sesuai kemauan atau kehendak daerah yang bersangkutan. b. dana alokasi khusus (dak), yaitu transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan jasa-jasa publik yang ditentukan oleh pemerintah pusat. pembahasan mengenai dana perimbangan dan pad berhubungan dengan tekanan fiskal. menyitir pendapat yohanes (2007), tekanan fiskal daerah dapat didefiniskan sebagai kondisi dimana pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan anggarannya. kondisi perekonomian daerah, siklus bisnis dan faktor politik dapat menyebabkan terjadinya tekanan fiskal pada pemerintah daerah. tekanan fiskal pada suatu daerah dapat dicerminkan dari nilai upaya pajak di daerah. upaya pajak adalah rasio besarnya pajak yang dikumpulkan daerah terhadap kapasitas pajak di daerah itu. upaya pajak ini menunjukkan usaha pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya. pemerintah yang menghadapi tekanan fiskal tinggi akan berupaya meningkatkan pendapatnya dengan menggali potensi pajak daerah. oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi tekanan fiskal. daerah yang tidak mampu membuat solusi atas tekanan fiskal akan mengalami flypaper effect yaitu suatu kondisi jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 42 dimana pemerintah daerah mendanai belanja daerah dengan menggunakan transfer atau dana perimbangan dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan menggunakan kemampuan sendiri (mutiara, 2007). tujuan utama adanya dana perimbangan adalah mengurangi ketidakseimbangan fiskal baik secara vertikal maupun secara horisontal. ketidakseimbangan fiskal secara vertikal disini dimaksudkan penerimaan pemerintahan daerah yang berasal dari daerah sendiri tidak mampu mencukupi dalam menutup biaya penyediaan barang dan jasa publik pada tingkat lokal, sedangkan ketidakseimbangan fiskal secara horisontal dimaksudkan bahwa suatu pemerintahan daerah bisa jadi mempunyai basis pajak lokal yang jauh lebih besar daripada daerah-daerah lain. fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa dana perimbangan akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan dana perimbangan itu sendiri (turnbull dalam haryo, 2007). desentralisasi adalah penyerahan kewenanga fiskal oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dalam desentralisasi. apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberi kebebasan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pelayanan kepada publik, maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber keuangannya sendiri dengan tetap didukung perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. rumusan hipotesis berdasarkan landasan teori dan definisi operasional terkait dengan variabel-variabel penelitian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h1: otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh kemampuan pembiayaan daerah terhadap prioritas pelayanan publik. h2: otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh kemampuan mobilisasi dana daerah terhadap prioritas pelayanan publik. h3: otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap prioritas pelayanan publik. h4: otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh tingkat desentralisasi fiskal terhadap prioritas pelayanan publik. h5: otonomi daerah berhubungan dengan pengaruh flypaper effect terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. metode penelitian populasi dan data penelitian populasi dari penelitian ini adalah empat kabupaten dan satu kota di propinsi daerah istimewa yogyakarta meliputi kabupaten sleman, kabupaten bantul, kabupaten gunung kidul, kabupaten kulon progo, dan kota yogyakarta. penelitian ini merupakan penelitian sensus karena seluruh elemen dari populasi diteliti. suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 43 data yang digunakan berupa data sekunder berupa angka-angka yang ada pada laporan keuangan pemerintahan daerah yang diungkapkan pada publikasi buku laporan statistik keuangan tingkat kabupaten/kota di daerah istimewa yogyakarta dalam bentuk realisasi apbd periode 4 tahun sebelum otonomi daerah yaitu periode tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan periode tahun anggaran 2000/2001 dan periode 4 tahun sesudah otonomi daerah yaitu periode tahun anggaran 2001 sampai dengan periode tahun anggaran 2004. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data tentang realisasi apbd pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber dasar perhitungan kinerja keuangan untuk periode sebelum dan sesudah otonomi daerah akan diperoleh dari laporan statistik keuangan yang diterbitkan oleh badan pusat statistik (bps) wiliayah provinsi daerah istimewa yogyakarta. operasionalisasi variabel penelitian variabel dependen variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja publik yang diproksikan dengan prosentase belanja pembangunan diukur dengan menggunakan rasio total belanja pembangunan (bpb) terhadap total apbd. variabel independen variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) kemampuan pembiayaan daerah yang diukur dengan rasio pad terhadap jumlah belanja rutin non pegawai (brnp). 2) kemampuan mobilisasi daerah yang diukur dengan rasio pajak daerah (td) terhadap pad. 3) tingkat kemandirian pemerintah yang diukur menggunakan rasio pad dengan total penerimaan apbd tanpa subsidi (tpdts). 4) desentralisasi fiskal yang diukur dengan menggunakan rasio pad terhadap total penerimaan daerah (tpd). 5) flypaper effect yang diukur dengan menggunakan rasio dau terhadap pad. uji kualitas data uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis yang ditujukan untuk menjamin bahwa model regresi yang dibangun menghasilkan estimator linear yang tidak bias. adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi: 1) uji normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai kolmogorovsmirnov. apabila nilai kolmogorov-smirnov test > 0,05 maka data dikatakan normal. sebaliknya jika nilai kolmogorov-smirnov test< 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. 2) uji autokorelasi untuk menguji tentang ada tidaknya permasalahan autokorelasi yaitu adanya korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linear. adanya korelasi menunjukan adanya masalah autokorelasi. salah satu cara jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 44 untuk meneteksi autokorelasi adalah dengan uji durbin-watson. apabila nilai dw adalah sebesar du< dw <4-du maka model regresi tidak terjadi autokorelasi. 3) uji heteroskedastisitas untuk menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas yang menunjukan adanya ketidaksamaan varian variabel untuk semua pengamatan. deteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot. jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (ietje, 2001). uji hipotesis untuk menguji hipotesis satu sampai dengan hipotesis lima, digunakan uji chow yang merupakan alat untuk menguji kesamaan koefisien yang ditmukan oleh gregory chow.. uji chow dapat dilakukan apabila peneliti mempunyai hasil observasi dari suatu regresi yang dapat dikelompokkan menjadi dua atau lebih. langkah-langkah uji chow adalah sebagai berikut: (gujarati, 1999) a. melakukan regresi dengan observasi total periode anggaran (1997/1998-2004) sebelum dan sesudah otonomi daerah untuk didapatkan nilai rss1. b. melakukan regresi pada data sebelum periode otonomi daerah (1997/1998-2000/2001) untuk didapatkan nilai rss2. c. melakukan regresi pada data sesudah periode otonomi daerah (2001-2004), untuk didapatkan nilai rss3. d. melakukan perhitungan nilai rss4. rss4 = rss2 + rss3 e. melakukan perhitungan nilai rss5. rss5 = rss1 rss4 f. melakukan pengujian f test: 𝐹𝑏𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑅𝑆𝑆5/𝑘 𝑅𝑆𝑆4/(𝑁1 + 𝑁2 − 2𝑘) dimana: rss = sum of square residual k = banyaknya parameter yang ditaksir n, = jumlahobservasi periode sebelum otonomi daerah n2 = jumlah observasi periode sesudah otonomi daerah nilai f hitung ini akan dibandingkan dengan nilai f tabel. jika f hitung > f tabel, maka hipotesis nol dapat ditolak atau hipotesis alternatif diterima. hasil dan pembahasan statistik deskriptif dari tabel 2 secara deskriptif ditunjukkan perbandingan kondisi setiap variabel antara sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah sebagai berikut: alokasi belanja pelayanan publik mengalami penurunan dari 17% menjadi 12% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; kemampuan pembiayaan mengalami penurunan dari 105% menjadi 43% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; kemampuan mobilisasi dana mengalami penurunan dari 34% menjadi 33% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; kemandirian pemda mengalami penurunan dari 13% menjadi 9% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; tingkat desentralisasi fiskal mengalami penurunan dari suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 45 14% menjadi 11% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan; dan tingkat flypaper effect mengalami kenaikan dari 3% menjadi 4% merupakan kondisi yang tidak menguntungkan. dari semua analisis data secara deskriptif menunjukkan kondisi transisi pelaksanaan otonomi daerah yang tidak menguntungkan dan menunjukkan pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan efisian. secara grafts perbandingan kondisi antarvariabel penelitian tersebut dapat dipaparkan pada table 2. tabel 2. statistik deskriptif variabel. indikator sebelum otonomi sesudah otonomi kondisi mean std dev mean std dev alokasi belanja pelayanan publik bpb/apbd 0,16640 0,036890 0,11920 0,056950 turun kemampuan pembiayaan pad/brnp 1,05785 0,441805 0,43210 0,413537 turun kemampuan mobilisasi dana td/pad 0,33700 0,201863 0,33380 0,157135 turun kemandirian pemda pad/tpdts 0,13300 0,051660 0,09175 0,092612 turun tingkat desentralisasi fiskal pad/tpd 0,14135 0,101139 0,11180 0,069559 turun tingkat flypaper effect dau/pad 5,03340 3,963149 8,93680 2,674329 naik observasi gambar 1. perbandingan kemampuan pembiayaan daerah jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 46 gambar 2. perbandingan kemampuan mobilisasi dana daerah gambar 3. perbandingan kemandirian pemerintah daerah suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 47 gambar 4. perbandingan tingkat desentrausasi fiskal daerah gambar 5. perbandungan tingkat flypaper effect dilihat dari gambar 1 di atas terlihat bahwa kemampuan pembiayaan daerah setelah otonomi daerah relatif lebih rendah daripada sebelum otonomi daerah. dilihat dari gambar 2 di atas, mobilisasi dana daerah sebelum otonomi daerah mengalami peningkatan yang stabil sedangkan sesudah otonomi daerah mengalami fluktuasi (kadang naik, kadang turun) yang cukup tajam, dengan nilai rata-rata yang relatif sama. gambar 3 menunjukkan adanya penurunan tingkat kemandirian pemerintah daerah setelah otonomi daerah. gambar 4 menunjukan desentralisasi fiskal mengalami penurunan setelah adanya otonomi daerah. gambar 5 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan flypaper effect setelah otonomi daerah. uji asumsi klasik uji normalitas hasil uji normalitas menggunakan metode uji one-sample kolmogorov-smirnov (ks). disajikan pada tabel 3. tabel 3 memperlihatkan nilai asymp. sig. (2-tailed) yang diperoleh pada variabel alokasi belanja pelayanan publik; kemampuan pembiayaan; kemampuan mobilisasi dana; kemandirian pemda; tingkat desentralisasi fiskal; dan tingkat flypaper effect masing-masing > 0,05 yang menunjukkan bahwa semua data pada setiap variabel yang diteliti berdistribusi normal. tabel 3. hasil uji normalitas variabel ksz unstandardized residual sign. keterangan bpb/apbd 0,625 0,830 normal pad/brnp 0,772 0,590 normal td/pad 1,287 0,073 normal pad/tpdts 1,167 0,131 normal pad/tpd 1,048 0,222 normal dau/pad 0,820 0,512 normal jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 48 tabel 4. hasil uji autokorelasi persamaan dw-t e s t du 4-du keterangan pengaruh pad/brnp terhadap bpb/apbd 1,594 1,54 2,46 non autokorelasi pengaruh td/pad terhadap bpb/apbd 1,612 1,54 2,46 non autokorelasi pengaruh pad/tpds terhadap bpb/apbd 1,679 1,54 2,46 non autokorelasi pengaruh pad/tpd terhadap bpb/apbd 1,696 1,54 2,46 non autokorelasi pengaruh dau/pad terhadap bpb/apbd 1,590 1,54 2,46 non autokorelasi ujiautokorelasi hasil uji autokorelasi dengan menggunakan durbin-watson disajikan pada tabel 4. hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai dw-test pada masing-masing persamaan regresi berada pada daerah du < dw < 4-du, artinya tidak ada autokorelasi baik autokorelasi negatif maupun autokorelasi positif. uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplotzntzxa. dari grafik scatterplot (lihat gambar 6) dapat disimak bahwa terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang dibangun. dengan demikian semua asumsi klasik terpenuhi, dan data dapat dipergunakan untuk tahap selanjutnya, yakni pengujian hipotesis. scatterplot dependent variable: bpb/apbd regression standardized predicted value gambar 6. hasil uji heteroskedastisitas suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 49 hasil pengujian hipotesis pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji chow untuk menguji test for equality of coefficients atau uji kesamaan koefisien. uji hipotesis pertama (h1) pengujian hipotesis pertama (ht) dimaksudkan untuk mengetahui apakah otonomi daerah memiliki peran pada hubungan antara kemampuan pembiayaan dengan alokasi belanja publik dengan melihat ada tidaknya perbedaan pengaruh kemampuan pembiayaan daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. ringkasan hasil perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis pertama disajikan pada tabel berikut: tabel 5. hasil regresi pengaruh kemampuan pembiayaan terhadap alokasi belanja publik variabel sebelum otonomi sesudah otonomi koef. b sig. koef.b sig. konstanta pad/brnp 0,221 -0,052 0,000** 0,104 0,103 0,038 0,000** 0,046* r2 f statistic prob (f-stat) 0,140 2,927 0,104 0,203 4,585 0,046* tabel 5 memperlihatkan bahwa kemampuan pembiayaan daerah sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,104 > 0,05. sesudah pelaksanaan otonomi daerah kemampuan pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, ditunjukkan dengan nilai pvaluesebesar 0,046 < 0,05. hasil perhitungan rss,: anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .007 1 .007 2.425 .128' residual .103 38 .003 total .110 39 a. predictors: (constant), pad/brnp b. dependent variable: bpb/apbd jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 50 hasil perhitungan rss2: anova b model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .009 1 .009 2.927 .104 a residual .053 18 .003 total .062 19 a. predictors: (constant), pad/brnp b. dependent variable: bpb/apbd hasil perhitungan rss3: anova b model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .005 1 .005 4.585 .046 a residual .021 18 .001 total .026 19 a. predictors: (constant), pad/brnp b. dependent variable: bpb/apbd rss4 = rss2 + rss3 = 0,053 + 0,021 = 0,074 rss5 = rss1 + rss4 = 0,103-0,074 = 0,029 sehingga hesarnya f hitung dapat ditentukan sebagai berikut: fhitung = rss5/k rss4 / n1 + n2 − 2k fhitung = 0,029 / 2 0,074/20 + 20 − 2(2) = 7,054 nilai f hitung yang diperoleh dari perhitungan di atas sebesar 7,054 lebih besar dari f tabel 3,23 (df1 = 2; df2 = 20+20-4), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau terdapat perbedaan pengaruh kemampuan pembiayaan daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah dimana sebelum otonomi daerah tidak berpengaruh sedangkan setelah otonomi daerah kemampuan pembiayaan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pelayanan publik. uji hipotesis kedua (h2) pengujian hipotesis kedua (hj) dimaksudkan untuk mengetahui apakah otonomi daerah memiliki peran pada pengaruh kemampuan mobilisasi dana daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik dengan melihat apakah terdapat perbedaan pengaruh kemampuan mobilisasi daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. ringkasan hasil perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis kedua disajikan pada tabel berikut: suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 51 tabel 6. hasil regresi pengaruh kemampuan mobilisasi dana terhadap alokasi belanja publik variabel sebelom otonomi sesudah otonomi koef. b sig. koef. b sig. konstanta 0,196 0,000** 0,091 0,000** td/pad -0,089 0,295 0,085 0,038* r2 0,061 0,219 f statistic 1,161 5,035 prob (f-stat) 0,295 0,038* sumber: data diolah tabel 6 memperlihatkan bahwa kemampuan mobilisasi dana daerah sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,295 > 0,05. sesudah pelaksanaan otonomi daerah kemampuan mobilisasi dana daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,038 < 0,05. hasil perhitungan rss1: anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .001 1 .001 .186 .668 a residual .109 38 .003 total .110 39 a. predictors: (constant), td/pad b. dependent variable: bpb/apbd hasil perhitungan rss2: anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .004 1 .004 1.161 .295 a residual .058 18 .003 total .062 19 a. predictors: (constant), td/pad b. dependent variable: bpb/apbd jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 52 hasil perhitungan rss3: anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .006 1 .006 5.035 .038 a residual .020 18 .001 total .026 19 a. predictors: (constant), td/pad b. dependent variable: bpb/apbd rss4 = rss2 + rss3 = 0,058 + 0,020 = 0,078 rss5 = rss1 + rss4 = 0,109-0,078 = 0,031 sehingga hesarnya f hitung dapat ditentukan sebagai berikut: fhitung = rss5/k rss4 / n1 + n2 − 2k fhitung = 0,031 / 2 0,078/20 + 20 − 2(2) = 7,154 nilai f wtung yang diperoleh dari perhitungan di atas sebesar 7,154 lebih besar dari fabd 3,23 (df, = 2; df2 = 20+20-4), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau terdapatperbedaan pengaruh kemampuan mobilisasi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah dimana sebelum otonomi daerah tidak ada pengaruh sedangkan setelah otonomi daerah ada pengaruh mobilisasi dana daerah terhadap alokasi belanja publik dengan arah yang positif. uji hipotesis ketiga (h3) pengujian hipotesis ketiga (h3) dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh kemandirian pemda terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. ringkasan hasil perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis ketiga disajikan pada tabel berikut: tabel 7. hasil regresi pengaruh tingkat kemandirian pemda terhadap alokasi belanja publik variabel sebelum otonomi sesudah otonomi koef. b sig. koef. b sig. konstanta 0,164 0,000** 0,149 0,000** pad/tpdts 0,021 0,884 -0,321 0,046* r2 0,001 0,203 f statistic 0,022 4,574 prob (f-stat) 0,884 0,046* suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 53 tabel 7 memperlihatkan bahwa kemandirian pemerintah daerah sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,884 > 0,05. sesudah pelaksanaan otonomi daerah kemandirian pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja publik daerah, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,046 < 0,05. hasil perhitungan rss1: anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .000 1 .000 .067 .798 a residual .110 38 .003 total .110 39 a. predictors: (constant), pad/tpots b. dependent variable: bpb/apbd hasil perhitungan rss2: anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .000 1 .000 .022 .884 a residual .062 18 .003 total .062 19 a. predictors: (constant), pad/tpdts b. dependent variable: bpb/apbd hasil perhitungan rss3: anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .005 1 .005 4.574 .046 a residual .021 18 .001 total .026 19 a. predictors: (constant), pad/tpdts b. dependent variable: bpb/apbd jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 54 rss4 = rss2 + rss3 = 0,062 + 0,021 = 0,083 rss5 = rss1 + rss4 = 0,110 0,083 = 0,027 sehingga hesarnya f hitung dapat ditentukan sebagai berikut: fhitung = rss5/k rss4 / n1 + n2 − 2k fhitung = 0,027 / 2 0,083/20 + 20 − 2(2) = 5,855 nilai fhitung yang diperoleh dari perhitungan di atas sebesar 5,855 lebih besar dari ftabcl 3,23 (df, = 2; df2 = 20+20-4), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau terdapat perbedaan tingkat pengaruh kemandirian pemda terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah dimana sebelum otonomi tidak berpengaruh dan sesudah otonomi berpengaruh negatif signifikan. uji hipotesis keempat (h4) pengujian hipotesis keempat (h4) dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. ringkasan hasil perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis keempat disajikan pada tabel berikut: tabel 8. hasil perhitungan regresi pengaruh tingkat desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja pelayanan publik variabel sebelum otonomi sesudah otonomi koef. b sig. koef. b sig. konstanta 0,146 0,000** 0,128 0,000** pad/tpd 0,143 0,461 -0,083 0,336 r2 0,031 0,051 f statistic 0,567 0,977 prob (f-stat) 0,461 0,336 tabel 8 memperlihatkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,461 > 0,05. sesudah pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi fiskal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,336 > 0,05. karena kedua koefisien regresi tersebut tidak signifikan, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah tidak berhubungan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja pelayanan publik. uji hipotesis kelima (hs) pengujian hipotesis kelima (hs) dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat flypaper effect terhadap alokasi belanja pelayanan publik antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. ringkasan hasil perhitungan regresi untuk suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 55 pengujian hipotesis kelima disajikan pada tabel berikut: tabel 9. hasil perhitungan regresi pengaruh tingkat flypaper effect terhadap alokasi belanja pelayanan publik variabel sebelum otonomi sesudah otonomi koef. b sig. koef. b sig. konstanta 0,181 0,000** 0,161 0,000** dau/pad -0,003 0,575 -0,005 0,024* r2 0,018 0,254 f statistic 0,327 6,113 prob (f-stat) 0,575 0,024* sumber: hasil analisis data tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat flypaper effect sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik yang ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,575 > 0,05. sesudah pelaksanaan otonomi daerah, tingkat flypaper effect berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja pelayanan publik yang ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,024 < 0,05. hasil perhitungan rss1: anovab model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .022 1 .022 9.759 .003 a residual .087 38 .002 total .110 39 a. predictors: (constant), dau/pad b. dependent variable: bpb/apbd hasil perhitungan rss2: anova b model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .001 1 .001 .327 .575 a residual .061 18 .003 total .062 19 a. predictors: (constant), dau/pad b. dependent variable: bpb/apbd jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 56 hasil perhitungan rss3: anova b model sum of squares df mean square f sig. 1 regression .007 1 .007 6.113 .024 a residual .019 18 .001 total .026 19 a. predictors: (constant), dau/pad b. dependent variable: bpb/apbd rss4 = rss2 + rss3 = 0,061 + 0,019 = 0,080 rss5 = rss1 + rss4 = 0,087 0,080 = 0,007 sehingga hesarnya f hitung dapat ditentukan sebagai berikut: fhitung = rss5/k rss4 / n1 + n2 − 2k fhitung = 0,080 / 2 0,007/20 + 20 − 2(2) = 20,571 nilai fhitung yang diperoleh dari perhitungan di atas sebesar 20,571 lebih besar dari ftabel 3,23 (df, = 2; df2 = 20+20-4), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau terdapat perbedaan pengaruh flypaper effect terhadap alokasi belanja publik dimana sebelum otonomi daerah tingkat flypaper effect tidak berpengaruh pada alokasi belanja pelayanan publik dan setelah otonomi daerah tingkat flypaper effect berpengaruh negatif signifikan pada alokasi belanja pelayanan publik. pembahasan dari hasil temuan statistik deskriptif ditunjukkan bahwa kondisi setiap variabel mengalami perkembangan kondisi yang tidak menguntungkan pada perpindahan era dari era sentralisasi ke era otonomi daerah hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan strategi pengelolaan keuangan daerah pada saat awal-awal penerapan otonomi daerah. pemerintah daerah tidak siap untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan, meningkatkan kemampuan mobilisasi dana, meningkatkan kemandirian daerah, mewujudkan desentralisasi fiskal, dan menurunkan tingkat flypaper effect. lebih dari tiga puluh tahun pemerintah daerah berada dalam kondisi sentralisasi, semua aspek pembangunan daerah lebih cenderung ditentukan oleh pemerintah pusat, cukup wajar apabila empat tahun setelah penerapan otonomi daerah dari sisi sistem maupun dari sisi personil belum siap mewujudkan cita-cita otonomi daerah. pada tahun 2000 mulai berlaku sistem otonomi daerah dan pada aspek pengelolaan keuangan diatur menggunakan peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan secara teknis diatur menggunakan keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 2009. cukup wajar bahwa ketidaksiapan otonomi daerah juga didukung peraturan perundangan yang baru saja berlaku diterapkan. personil masih menyesuaikan dengan sistem yang suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 57 dibangun dimana sistem tersebut juga masih dalam tahap validasi dalam penerapannya. temuan secara statistik induktif ditunjukkan bahwa secara umum penerapan otonomi daerah memiliki peran pengaruh aspek-aspek pengelolaan keuangan daerah pada pencapaian tujuan pelayanan publik melalui alokasi belanja pelayanan publik. setelah otonomi daerah, kemampuan pembiayaan daerah yang cenderung merendah semakin memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja pelayanan publik yang relatif merendah pula dibandingkan dengan saat sebelum otonomi daerah. kemampuan mobilisasi dana daerah yang cenderung merendah semakin memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja pelayanan publik yang cenderung merencah pula dibandingkan dengan saat sebelum otonomi daerah. temuan terkait dengan pengaruh kemandirian daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, pengaruh kemandirian daerah terhadap alokasi belanja pelayanan publik memiliki arah negatif. pada aspek desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal tidak berpengaruh pada alokasi belanja pelayanan publik dan otonomi daerah pun juga tidak memiliki peranan pada hubungan ini. tingkat flypaper effect berpengaruh pada alokasi belanja pelayanan publik pada setelah otonomi daerah yang menunjukkan bahwa otonomi daerah berperan dalam meningkatkan pengaruh tingkat flypaper effect terhadap alokasi belanja pelayanan publik dengan arah yang negatif, yang berarti semakin tinggi tingkat flypaper effect maka alokasi belanja modal akan semakin rendah. penutup berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dengan menggunakan kabupaten/kota di daerah istimewa yogyakarta sebagai daerah penelitian, dapat ditarik kesimpulan pertama, terjadi ketidaksiapan baik dari aspek penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah maupun pada aspek personilnya dalam melaksanakan pelayanan publik pada era transisi otonomi daerah. kedua, cukup wajar apabila temuan pada poin 1 terjadi karena pada masa tersebut adalah masa transisi pelaksanaan otonomi daerah setelah lebih dari 30 tahun pemerintah daerah menggunakan sistem terdesentralisasi. ketiga, secara umum pada pengaruh kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi dana, kemandirian pemda, dan tingkat flypaper effect, otonomi daerah memiliki peran untuk memperkuat atau menciptakan pengaruh tersebut. berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran yang pertama, pemerintah perlu meneruskan kebijakan otonomi daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang semakin baik. kedua, aspek sistem dan aspek personil harus semakin dimantapkan untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah tersebut mengingat ada beberapa temuan dimana otonomi daerah tidak memiliki peran dalam meningkatkan atau memunculkan pengaruh aspek pengelolaan keuangan daerah terhadap pelayanan publik melalui alokasi belanja pelayanan publik. terakhir, perlu ada perluasan obyek penelitian di luar diy dan waktu penelitian yang semakin panjang horizon waktunya untuk mencapai hasil penelitian yang semakin menunjukkan fenomena, bersifat general dan universal. jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 36-59, januari 2011 58 daftarpustaka abdul h., 2001, "analisis deskriptif pengaruh fiscal stress pada apbd pemerintah daerah kabupaten/kota di jawatengah", kompak, nomor2. ________, 2001, akuntansikeuangan daerah, salemba empat, jakarta. agus t. b., 2004, "analisis kebijakan apbd dari aspek implementasi diberlakukan otonomi daerah (studi kasus pemkot yogyakarta diy 1992-2002)", jurnal ekonomi dan studi pembangunan, volume 5 no 2. bambang h., 2002, "analisis pengaruh fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah (suatu kajian empiris di propinsi jawatimur)", simposiun nasional akuntansi5, semarang. elfi e., 2001, "analisis tingkat desentralisasi fiskal daerah tingkat ii dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di daerah istimewa yogyakarta", thesis pascasarjana, universitas gadjah mada. gideon tri b. s., 2007, "analisis kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah", konferensi penelitian. surabaya. gujarati, 1999, ekonometrika dasar, erlangga, jakarta. haryo k., 2007, "fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di indonesia", simposium nasional akuntansi x, makassar. _______, 2007, "kajian ekonomi politik pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja keuangan pemerintah daerah", makalah. hidayat, 2001, "upaya peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dompu nusa tenggara barat", thesis pascasarjana, universitas gadjah mada. letje n., __ , modulpraktikumstatistika, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. indra b., 2001, akuntansi sektor publik di indonesia, bpfe, yogyakarta. izzah m., 2000, "kesiapan daerah tingkat ii di provinsi kalimantam timur dalam menghadapi implementasi uu no. 25 tahun 1999", thesis pascasarjana, universitas gadjah mada. kesit b. p., 2004, "analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi jawa tengah dan diy)", jurnal akuntansi & auditing indonesia, volume 8. suryo pratolo, peran otonomi daerah untuk meningkatkan fungsi pengelolaan.... 59 mardiasmo, 2002, otonomi dan manajemen keuangan daerah, yogyakarta: andi yogyakarta ______, 2002, perpajakan, edisi refisi, yogyakarta: andi yogyakarta. mutiara m., 2006, "flypaper effect pada dana alokasi umum (dau) dan pandapatan asli daerah (pad) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau sumatera", simposium nasional akuntansi 9, padang. novi h., 2005, "penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menurut kepmendagri no. 29 tahun 2002 dalam menunjang efisiensi dan efektivitas anggaran pada provinsi jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta", skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta. stan, 2007. modul program pendidikan non gelar sudit sektor publik. tumilaar r. l, 1 997, "otonomi keuangan dan ekonomi daerah tingkat ii di provinsi sulawesi utara", thesis pascasarjana, universitas gadjah mada. undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. yohanes h., 2007, "pengaruh fiscal stress terhadap hubungan antara desentralisasi fiskal dan kapasitas pelayanan pemerintah daerah", konferensi penelitian, surabaya. journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 article type: research paper the effect of external pressure, management commitment, and accessibility towards transparency of financial reporting bambang jatmiko* and muhammad budi setiawan abstract research aims: this study aims to examine and empirically prove the effects of external pressure, management commitment, and accessibility of financial statements on transparency of financial reporting in regional work units in yogyakarta city. design/methodology/approach: the methodology used is survey with purposive sampling. the respondents of this study consists of 74 people. the analytical tool used in this study is multiple linear regression using the spss. research findings: the test results indicate that external pressures, management commitment, and accessibility of financial statements have a positive effect on financial reporting transparency. theoretical contribution/originality: this research filled the research gap related to the issue of determinants of transparency of financial reporting in local governments which has got minimal attention from researchers. practitioner/policy implication: departing from the results of this study, it is recommended to increase the transparency of financial reporting, external pressure, management commitment and accessibility must be encouraged. research limitation/implication: this research was only conducted in the city of yogyakarta, so it has weak external validity. the generalization of this study results does not represent a broader scope. keywords: accessibility; financial statements; external pressure; management commitment introduction based on indonesian law no. 14 of 2008 concerning openness of public information, public bodies have the obligation to release public information on every activity carried out. the intended public bodies are the executive, legislative, judiciary, and other bodies related to the administration of the state. that way, the central and regional governments must be public and transparent to the community. in addition, the minister of home affairs instruction no. 188.52/1797/sj/2012 concerning transparency in regional budget management (tpad) also requires the regional government to manage regional finances transparently. with this awareness, the public demanded the government to be more transparent in financial reporting. openness of government through various types of media is a form of public accountability (jacobs & schillemans, 2016). affiliation: department of accounting universitas muhammadiyah yogyakarta. yogyakarta. indonesia. *correspondence: bambang.jatmiko@umy.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101140 citation: jatmiko, b., & setiawan, m. b. (2020). the effect of external pressure, management commitment, and accessibility towards transparency of financial reporting. journal of accounting and investment, 21(1), 114-124. article history received: 09 sept 2019 reviewed: 11 nov 2019 revised: 13 dec 2019 accepted: 05 jan 2020 mailto:bambang.jatmiko@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7946 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 115 transparency in government makes the wishes of the community more understood by the government (mcivor, mchugh, & cadden, 2002); (da cruz, tavares, marques, jorge, & de sousa 2016). transparency of financial reporting is expected by the public to be able to conduct oversight of government performance. even so, there are many obstacles faced by local governments in realizing financial report transparency. according to purnamasari (2015), the absence of specific penalties clearly makes the implementation of transparency still difficult to optimize. developed countries, like the united states, have experienced failure in doing transparency (shkabatur, 2012). this proves that there is a need for external factors that compel an organization to have transparency in the preparation of financial reporting. external pressure is an impetus or pressure originating from outside the organization that is able to exert influence in carrying out a policy. the examples are regulations from higher institutions or demands from the public regarding financial reporting transparency. the lack of management commitment on transparency in financial reporting certainly affects the financial reporting itself. there is a need for mutual agreement among government officials wanting to be more open to the public. organizational culture is one of the causes of the lack of transparency in government financial statements (bolivar, munoz, & hernandez, 2013). that way, management's commitment also certainly affects the transparency of financial reporting (gabriel, 2017). the responsibility of local governments as public sector organizations should be vertical and horizontal. vertical accountability is an accountability to a higher authority, for example between the local government and the central government. horizontal accountability is an accountability to the wider community (mardiasmo, 2002). as an urban area and a city that is labelled as a city of education, yogyakarta city has a culture of society that has a high political awareness. this is proven by community participation in the 2017 city election (pilwalkot) of yogyakarta city that reached 78% (source: tribunjogja.com). from this high number of participations, the people of yogyakarta city wish for a clear, honest, and transparent government that works for a more developed and prosperous society. besides that, the yogyakarta city government won fairly qualified opinions (wtp) award nine times in a row from the diy representative finance inspection board (bpk) (source: antaranews.com). table 1 bpk opinions on local government financial report (lpkd) in regency and city of special region of yogyakarta no. entities lkpd opinions 2013 2014 2015 2016 2017 1 bantul wtp dpp 1 wtp dpp wtp 2 wtp wtp 2 gunungkidul wdp 3 wdp wtp wtp wtp 3 kulonprogo wtp dpp wtp dpp wtp wtp wtp 4 sleman wtp wtp wtp wtp wtp 5 yogyakarta city wtp dpp wtp dpp wtp wtp wtp source: http://yogyakarta.bpk.go.id/ 1 wtp-dpp = unqualified with an explanation paragraph; 2 wtp = unqualified opinion; 3 wdp = qualified opinion jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 116 this research is conducted in the special region of yogyakarta, which is a special area that receives special privileges fund from the central government. external parties, such as the legislature, have formed a special committee to oversee the use of privileged funds (atmasari, 2016). the purpose of this study is to examine external pressures, management commitment, and accessibility to the transparency of government financial statements. the social impact of this research is to increase community participation in overseeing government by getting information on the results of transparency carried out by the government. literature review and hypotheses development according to donaldson and davis (1991), stewardship theory is a situation where stewards do something based on the attitude of serving the interests of others. they do not have personal interests but rather prioritize the interests of the wider community. the attitude of serving as an attitude replaces personal interests with service as the basis for ownership and use of power. management in the public sector must be based on the attitude to serve others as well as possible. public sector organizations are not for profit purposes but they should provide good services on behalf of others. although there is no doubt that public sector organizations need a source of income to run an organization, however, profit is not the main orientation. stewardship theory is more in line with cases in public sector organizations because the relationship between the two is based on the service. external pressure is able to provide impetus for an organization to do what is expected by parties outside the organization. in this case, the local government will certainly pay attention to the aspirations of various groups. pressure from the community for the realization of a transparent government must be given serious attention from the local government as the party that gets the mandate from the community. many cases of corruption make people aware that those who sit as public officials have the potential to commit these crimes. that awareness requires the public to participate more and oversee government performance. pressure from the community is able to make the government more public to the community. openness of information provided by the government is able to provide public confidence in government performance. research by halmawati and mustin (2015), purnamasari (2015), also basuki and ridha (2012) have also proven that external pressures have a significant positive effect on financial reporting transparency. encouragement, demands and aspirations from the community, as well as the existing law are able to force the central and regional governments to pass public information on the administration of government to the public. thus, in addition to situbondo, external pressures affecting financial reporting transparency were also evident in rokan hilir district. therefore, based on that, external pressures can have an effect on transparency in financial reporting because the consequences coming from the outside are firmer than the consequences decided by internal parties. external pressure can also jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 117 occur, where the pressure comes from the outside of the organization. for example, the government regulations (regulations). these changes will result in a low understanding of the organization in transforming into new regulations, and result in practices in organizations that are only formalities. from the explanation above, the researcher derived the hypothesis as follows: h1: external pressure has a significant positive effect on financial reporting transparency. in realizing financial reporting transparency, management commitment from all elements in the organization is needed. without management's commitment to continue to improve their performance, everything will be difficult to achieve. research by halmawati and mustin (2015) shows that management commitment has a significant effect on financial reporting transparency. these studies are different from research from purnamasari (2015) which states that management commitment does not significantly influence financial transparency. this could have happened because of the low integrity of regional working unit (rwu) employees in the situbondo district government environment. in addition, loyalty to achieve organizational goals and a sense of love for their duties is still low. the difference in results makes the writer want to reexamine the effect of management's commitment to financial reporting transparency. from the explanation above, it reveals the following hypothesis: h2: management commitment has a significant positive effect on financial reporting transparency. ease of obtaining information is needed by the community. in accordance with law no. 14 of 2008 concerning transparency of public information, the central government and regional governments must provide the widest possible space for the public to be able to access financial information. the preparation and management of good financial statements need to be accompanied by the ease which the community is able to access them. at present, there are many media that can be utilized by the government to publish financial information, such as printed media, electronic media, and the internet. according to hehanussa (2015), accessibility of financial statements also has a significant effect on financial reporting transparency. transparency and accountability will be effective if the presentation is easy to read and understand and also easy for the public to access. saragih (2015) also proves that financial statement accessibility has a significant positive effect on financial reporting transparency. from the explanation above, the following hypotheses are derived: h3: the accessibility requirement has a significant positive effect on financial reporting transparency. the conceptual framework is used to show and explain the relationship between the dependent variable and the independent variable to be examined, namely financial jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 118 h1+ h2+ h3+ reporting transparency with external pressures, management commitment, and financial statement accessibility. in order to make it easier to understand this framework, a conceptual framework is provided as shown in figure 1. figure 1 conceptual framework research method the object of this research is the regional work unit (rwu) in the government of the city of yogyakarta which includes the financial office of the office and the regional financial and asset management agency. the data obtained in this research is a field survey using all original data collection methods. the type of data used in this study is primary data, in the form of a questionnaire. the sample selection of respondents uses purposive sampling. respondent criteria are: (1). employees who carry out the function of accounting/financial administration in rwu; (2). respondents in this study are the heads of the financial and financial staff subsections, and each rwu is determined by cluster sampling of 5 people as respondents. the reason for choosing the sample is because the employee in the position knows about financial reporting. questionnaires were given to respondents to find out information about the effects of external pressures, management commitment, and accessibility to financial reporting transparency. variable operationalisation measurement of the external pressure variable uses indicators developed by basuki and ridha (2012) related to external pressures, namely: the issuance of laws and regulations related to transparency, demands of the governor/regent/mayor, reports in the mass media, public criticism increase, ngo attention and demands from employers or business community. the measurement of management commitment variables uses indicators developed by basuki and ridha (2012) related to management commitment, namely: the desire of top management, the need for improvement, the improvement of the education standards of members of the organization, the ethical culture building, the needs of rwu1 and community participation. indicators to measure the accessibility external pressure management commitment accessibility of financial statement transparency of financial reporting jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 119 of financial statements are: open for mass media, easy to access, and the availability of information (yuliani 2017). measurement of transparency variables uses indicators developed by basuki and ridha (2012) related to financial reporting transparency, namely: conveying the success and failure of rwu through financial reports, providing accurate and timely financial reports, providing financial information about inputs; outputs; and outcomes openly, and providing access to parties who have an interest in the financial statements. this study uses multiple regression to test the hypothesis proposed. result and discussion based on the results of the questionnaire that has been distributed, the data obtained are described in table 1 which shows the number of samples and the rate of the returned questionnaire answered by respondents. table 1 shows that out of the 105 questionnaires distributed to respondents, a total of 92 were returned. however, out of the 92 returned questionnaires, there were 18 incomplete questionnaires. that way, the total number of questionnaires that are complete and can be processed later are 74 copies or in other words, it has 70% response rate or return rate. table 1 samples and returns description total total of distributed questionnaires 105 number of not returned questionnaires 13 number of returned questionnaires 92 number of not filled in completely questionnaires (flawed) 18 total of questionnaires to be processed 74 response rate 70% the validity test in this study used was the pearson correlation. the results of the validity test showed that all items in question for each variable (external pressure, management commitment, accessibility of financial statements, and transparency of financial reporting) have values above 0.25. it can be concluded that all variable items are said to be valid. the reliability test in this study used the cronbach alpha (α). the reliability test results showed that all variables (external pressure, management commitment, financial statement accessibility, and financial reporting transparency) have values above 0.6. it can be concluded that all variables in this study can be said to be reliable. the classic assumption test in this study consists of a normality test, a multicollinearity test, and a heteroscedasticity test. normality test shows the asymp value. sig. (2-tailed) of 0,200> α (0.50). it can be concluded that the data is normally distributed. all variables (external pressure, management commitment, financial statement accessibility) show vif values above 0.1 on the multicollinearity test. it can be concluded that each independent variable is free from multicollinearity. whereas, all variables (external jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 120 pressure, management commitment, and accessibility of financial reports) on the heteroscedasticity test show the value of sig. above 0.05. it could be concluded that each independent variable in the regression model did not occur in the variance from the residuals of one observation to another. results of individual parameter specifications (t-test) this test was conducted to determine whether the independent variable partially influences the dependent variable. table 2 hypothesis test results model unstrandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) x1 x2 x3 7,200 0,185 0,247 0,373 2,368 0,086 0,118 0,165 0,279 0,229 0,262 3.040 2.144 2.102 2.253 0.003 0.036 0.039 0.027 external pressure and transparency of financial reporting from the first hypothesis test, the regression coefficient value is 0.185 with a significance value of 0.036 <alpha 0.05. thus, it can be interpreted that external pressures affect the transparency of financial reporting. therefore, it can be concluded that the first hypothesis is valid. external pressure in this case is related to pressure originating from outside the rwu; such as government regulations, demands of the mayor/regent, community, ngos and so on. pressure from the outside of the rwu is certainly expected to force rwu officials to increase transparency. laws or regulations put pressure on government officials to work on the transparency because they own strong legitimacy and legal consequences if they are not implemented. the demands of the mayor/regent to implement transparency have also been complied with. rwu employees are assistants from regional heads, so they have to obey higher officials in their work. public criticism and ngo pressure on the government regarding financial reporting transparency have also been responded well. the community, as a party that gives the mandate, has the right to demand transparency in financial reporting. mass media coverage has also been taken into consideration. demands from entrepreneurs or the business community have also been responded well. entrepreneurs or business communities have bargaining value and consideration in efforts to develop the economy in the regions. the results of this study are in line with the research conducted by halmawati and mustin (2015) that states external pressure has a significant positive effect on financial reporting transparency. based on purnamasari (2015) also basuki and ridha (2012), external pressure has a significant positive effect on financial reporting transparency. jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 121 management commitments and financial reporting transparency from the second hypothesis test, the regression coefficient value is 0.247 with a significance value of 0.039 <alpha 0.05. thus, it can be interpreted that management's commitment affects the transparency of financial reporting. therefore, it can be concluded that the second hypothesis is valid. management's commitment in this matter is the internal awareness of management itself in seeking transparency in financial reporting. without awareness in the internal management, transparency will certainly be difficult to be realized properly. improvements in staff skills, especially in the financial sector, as well as continuing education in dealing with environmental changes, have also been carried out to achieve transparency. it is also to provide internal management awareness in building ethical culture so that leadership with integrity could be essential to realize transparency. rwu leaders require community participation in carrying out work programs. without community participation, government programs will be difficult to be achieved as expected. the results of this study are in line with the research conducted by basuki and ridha (2012) that states management commitment has a positive effect on financial reporting transparency. the results are also the same as the results of research from halmawati and mustin (2013) which shows that management commitment has a positive effect on financial reporting transparency. however, this study is different from the results of the research from (purnamasari, 2015) which states that management commitment does not have a significant positive effect on financial reporting transparency. the effect of financial statement accessibility on financial reporting transparency from the third hypothesis test, the coefficient value obtained by the regression coefficient value is 0.373 with a significance value of 0.27 <alpha 0.05. thus, it can be interpreted that the accessibility of financial statements affects the transparency of financial reporting. then it can be concluded that the third hypothesis is valid. accessibility of financial statements is facilities provided by the government for the parties who have an interest in being able to access information, especially related to finance. accessibility in this case is related to the ease of people on being able to access, information availability, and being open through mass media. the ease in providing access to financial reporting has also been well achieved. the financial statements of the yogyakarta city government can be accessed easily through the official website www.jogjakota.go.id. the results of the study are in line with the research of hehanussa (2015) which states that the accessibility of financial statements has a positive effect on the transparency of financial reporting. these results are also the same as the results of research from saragih (2015) which states that the accessibility of financial statements has a significant positive effect on financial reporting transparency. jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 122 conclusion this study aims to examine and empirically prove the effects of external pressure, management commitment, and accessibility of financial statements on transparency of financial reporting in regional work units (rwu) in yogyakarta city. the methodology used is survey with purposive sampling. the sample consists of 74 people. based on the test, it can be concluded that external pressures, management commitment, and accessibility of financial statements affect the transparency of financial reporting. the suggestions proposed are intended for the government and for further research. in order to increase transparency of financial reporting, the government needs to have a shared commitment. there is a need to increase staff capacity and ongoing education so that in technical implementation, rwu officials are able to file financial records, process, prepare, and submit financial reports to the stakeholders properly. there is also a need to build an ethical culture in the rwu environment to create integrity in carrying out its duties and functions. for further research, factors that affect transparency, such as the presentation of financial statements and environmental uncertainty, could be added so that it can expand insights for researchers and readers. the implications of this study have an impact on economic and social aspects. the openness of the program has an impact on increasing community participation in community economic development programs, especially msmes. in addition, this research has an impact on increasing the active role of the community in overseeing government programs and holding them accountable for each policy. this research has limitations that require improvement and development for further research. from the research model used, it is known that the independent research variables used can only affect the dependent variable by 34.3%. while the remaining 65.7% is explained by other variables that are not examined. this means that the ability of independent variables in influencing the dependent variable is low. the data used in the analysis came from instruments filled in based on respondents' perceptions using a questionnaire and the data were received without direct interviews being conducted. this will cause problems if the respondent's perception is different from the actual condition. the research was carried out at the end of the year. at that time, many agencies were busy with their closing activities. this is a limitation of this study, one of which is the respond rate on the questionnaire to be disrupted. this research suggests that transparency in financial reporting has an impact on effective and efficient financial management that will improve public welfare. in addition, local governments can utilize mass media and social media to increase transparency so that financial information can effectively be received by all levels of society. jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 123 references atmasari, n. (2016). dana keistimewaan diy: dprd bentuk pansus pengawas danais. harian jogja. 2016. received from: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/01/13/510/680332/danakeistimewaan-diy-dprd-bentuk-pansus-pengawasan-danais basuki, h., & ridha, m. a. (2012). pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen management terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. sna akuntansi 15 banjarmasin. bolivar, m. p. r., munoz, l. a., & hernandez, a. m. l. (2013). determinants of financial transparancy in government. international public management journal 16(4): 557–602. https://doi.org/10.1080/10967494.2013.849169 da cruz, n. f., tavares, a. f., marques, r. c., jorge, s., de sousa, l. (2016). measuring local government transparency. public management review 18 (6): 866–93. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572 donaldson, l., & davis, j. h. (1991). stewardship theory or agency theory: ceo covernance and shareholders return. australian journal of management, 16(1), 4964. https://doi.org/10.1177/031289629101600103 gabriel, a. g. (2017). transparancy and accountability in local government: levels of commitment of municipal councillors in bongabon in the philipines. asia pacific journal of public administration, 39(3): 217-223. https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1368902 halmawati, & mustin, f. a. (2015). penerapan transparansi pelaporan keuangan dalam perspektif tekanan eksternal dan komitmen organisasi. seminar nasional ekonomi manajemen dan akuntansi (snema) fakultas ekonomi universitas negeri padang. received from: http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/21.%20halmawati%2c%20farah% 20asalin%20mustin%20%28hal%20547-557%29_0.pdf hehanussa, s. j. (2015). pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota ambon. conference in business, accounting, and management (cbam), 2(1): 82-90. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/294/241 jacobs, s., & t. schillemans. 2016. media and public accountability: typology and exploration. policy & politics, 44 (1): 23–40. https://doi.org/10.1332/030557315x14431855320366 mardiasmo. (2002). akuntansi sektor publik. yogyakarta: penerbit andi. mcivor, r., mchugh, m. & cadden ,c. (2002). internet technologies: supporting transparancy in the public sector. the international of public sector management, 15(3): 170-187. https://doi.org/10.1108/09513550210423352 purnamasari, r. w. d. (2015). pengaruh sumber daya manusia, tekanan eksternal, komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan. jurnal ilmu & riset akuntansi. saragih, c. a. (2015). pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten simalungun. jomfekon, 2 (2): 1-6. https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/8831 shkabatur, j. (2012). transparancy with (out) accountability: open government in the united states. 31 yale law & policy review. received from: https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1639&context=ylpr https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/01/13/510/680332/dana-keistimewaan-diy-dprd-bentuk-pansus-pengawasan-danais https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/01/13/510/680332/dana-keistimewaan-diy-dprd-bentuk-pansus-pengawasan-danais https://doi.org/10.1080/10967494.2013.849169 https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572 https://doi.org/10.1177/031289629101600103 https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1368902 http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/21.%20halmawati%2c%20farah%20asalin%20mustin%20%28hal%20547-557%29_0.pdf http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/21.%20halmawati%2c%20farah%20asalin%20mustin%20%28hal%20547-557%29_0.pdf http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/294/241 https://doi.org/10.1332/030557315x14431855320366 https://doi.org/10.1108/09513550210423352 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/8831 https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1639&context=ylpr jatmiko & setiawan the effect of external pressure, management commitment,… journal of accounting and investment, 2020 | 124 yuliani, n. l. (2017). pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. jurnal bisnis dan ekonomi, 24(1): 1-14. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/5558 https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/5558 jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 127-136, juli 2001 issn: 1411-6227 expert system dan aplikasinya dalam auditing: suatu metode mempelajari pertimbangan materialitas erni suryandari e-mail: erni_suryandari@yahoo.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract expert system is an intellegence computer system that uses knowledge and inference procedures to solve quite a difficult problem which in unstructured in its nature. this purpose of this study is to discuss the benefit of expert system as an aid in decision making by auditors in auditing financial statement, especially when auditors are making audit planner. in making audit planner, expert system helps evaluate audit risk and judgment materiality. judgment materiality planning will effect the nature, time and the extent of audit procedure. in the future, expert system will be a challenge to the accounting profession in order to get the benefit from the coming technology to improve performance and reduce cost. keywords: expert system, intellegence computer, judgement materiality, judgement auditplanner. abstrak expert system adalah sistem kecerdasan komputer yang menggunakan pengetahuan dan inferensi prosedur untuk memecahkan masalah yang cukup sulit yang di terstruktur dalam sifatnya. tujuan studi ini ini adalah untuk membahas manfaat dari sistem pakar sebagai bantuan dalam pengambilan keputusan oleh auditor dalam laporan keuangan audit, terutama ketika auditor membuat perencana audit. dalam membuat perencana audit, sistem pakar membantu mengevaluasi risiko audit dan penilaian materialitas. perencanaan materialitas penghakiman akan mempengaruhi sifat, waktu dan luasnya prosedur audit. di masa depan, sistem pakar akan menjadi tantangan untuk profesi akuntansi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi datang untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya. kata kunci: sistem pakar, kecerdasan komputer, pendapat mengenai materialitas, judgement auditplanner. mailto:erni_suryandari@yahoo.com erni suryandari – expert system dan aplikasinya dalam auditing… 128 pendahuluan expert system merupakan suatu alat bantu untuk pengambilan keputusan. expert system bukan pembuat keputusan, tetapi berperan sebagai advisor (penasehat) atau konsultan bagi pemakai yang membuat keputusan. berbagai perangkat lunak yang digunakan dalam berbagai aplikasi sudah dikembangkan dengan mengacu pada konsep artifical intelligence (ai). expert system adalah bagian dari ai. ai merupakan subbidang ilmu komputer yang memfokuskan pada konsep dan metode simbol suatu komputer dan simbol penyajian knowledge untuk digunakan dalam pembuatan keputusan. makalah ini akan membahas apa itu expert system, ruang lingkupnya, aplikasi expert system dalam auditing, bagaimana mengembangkan expert system untuk keperluan judgment (pertimbangan) materialitas, model judgment auditplanner, dan terakhir membahas kelebihan dan kekurangan expert system serta langkah selanjutnya yang perlu dipertimbangkan. apa itu expert system ? expert system dapat dikatakan sebagai suatu program komputer intelligence yang menggunakan knowledge dan prosedur inference (proses penalaran) untuk pemecahan masalah yang cukup sulit dan bersifat tidak terstruktur yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang ahli untuk memecahkannya. wilkinson (1997, menyatakan expert system adalah suatu model software yang dikomputerisasikan dan mensimulasikan proses berfikir dari seseorang atau lebih yang ahli dalam memecahkan masalah kompleks atau dalam pembuatan suatu keputusan yang sulit. dengan kata lain expert system khusus merekomendasikan pemecahan suatu masalah atau pilihan suatu keputusan dengan penjelasan dan justifikasi untuk kesimpulan yang diberikan. terdapat tiga komponen expert system : (1) knowledge base, berisi fakta-fakta yang disebut public knowledge, dan hukum/aturan heuristik yang disebut private knowledge. (2) inference engine, yaitu suatu perangkat lunak komputer yang bertugas mencari knowledge base untuk memecahkan masalah yang dikemukakan. (3) user interface, yaitu kode yang digunakan untuk memasukkan input (beberapa pertanyaan dari pemakai) ke dalam komputer. suatu expert system umumnya ditujukan pada penyelesaian persoalan yang sulit, yang memerlukan banyak pertanyaan sebelum jawaban diberikan. dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu judgment dari para ahli terlebih jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 127-136, juli 2001 129 dahulu sebelum dimasukkan dalam expert system. dalam piramida penyelesaian masalah dengan teknologi informasi, expert system menduduki puncak piramida (sumantri, 1992), selanjutnya pada lapisan berikutnya decision support, management information, dan transaction processing system. gambar 2. expert system menduduki puncak piramida sumber: sumantri (1992) sehingga yang dimaksudkan dengan expert system, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) expert system merupakan pembuat pertimbangan dan merekomendasikan pilihan keputusan tertentu bagi pemakai dengan cara yang mirip dengan seorang pakar yang mengerjakannya. meskipun pemakai sering berintegrasi dengan expert system untuk memberikan data tambahan yang diminta expert system. (2) expert system mengandalkan pada bahasa komputer khusus yang memungkinkan penarikan kesimpulan logis. bahasa tersebut memungkinkan alur logis yang digunakan dalam penyelesaian suatu masalah ditelusuri kembali. dengan cara seperti ini pemakai dapat menganalisis proses berfikir yang dilakukan oleh expert system. (3) expert system bersifat adaptif, yaitu dapat terjadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang expert dengan menambahkan pengetahuan baru yang mereka dapatkan. jadi mereka dapat belajar dari kesalahan masa lalu. aplikasi expert system dalam auditing kemajuan yang terjadi disegala bidang, menyebabkan auditor mau tidak mau harus menyesuaikan diri, termasuk untuk mempertimbangkan alat bantu pengambilan keputusan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dengan bantuan expert system. dalam melakukan perencanaan audit expert system decision support management information transaction processing system erni suryandari – expert system dan aplikasinya dalam auditing… 130 (auditplanner), expert system dapat membantu mengevaluasi risiko audit dan judgment materialitas, dan menetapkan tujuan audit untuk kondisi tertentu yang dihadapi, untuk kemudian menetapkan langkah-langkah audit yang perlu dilaksanakan. expert system dapat membantu melakukan analisis untuk rekening-rekening tertentu (seperti piutang dan hutang), serta membantu melakukan pelatihan bagi akuntan yunior. ‘auditplanner’ yang dikembangkan oleh steinbart (1987) merupakan model judgment audit untuk membantu mengevaluasi materialitas. judgment (pertimbangan) materialitas mempengaruhi perencanaan prosedur audit, tetapi belum ada standar yang diterima umum dalam penentuan materialitas. pertimbangan yang dilakukan hanya berdasarkan pengalaman judgment auditor. apakah suatu item material ? steinbart mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan materialitas : a. sifat item (seperti: contigency atau extraordinary item) b. persentase item terhadap income c. sikap auditor terhadap risiko (karena menghadapi uncertainty, ada auditor yang risk-averse, tetapi ada juga yang risk-seeking). sas 47 dan psa 25 (spap 312) menyatakan auditor harus mempertimbangkan materialitas dalam hal perencanaan audit dan mendesain prosedur audit serta mengevaluasi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan gaap/sak. perencanaan pertimbangan materialitas akan mempengaruhi sifat, waktu dan luasnya prosedur audit. evaluasi bukti audit meliputi pertimbangan materialitas untuk menentukan pengaruh kewajaran keseluruhan penyajian dari error (kesalahan) yang mungkin tidak dapat ditemukan dengan pengujian yang dilakukan. mengembangkan expert system untuk pertimbangan materialitas expert system dibangun atas dua cara yang berbeda yaitu: rule based dan frame based. sistem berdasar frame based dipandang sebagai knowledge yang lebih pasif, yang terdiri dari suatu seri frame yang masing-masing berisi suatu daftar properti dan hubungan nilai suatu objek. frame dirangkai dalam suatu network. sistem berdasar rule based lebih populer digunakan, karena skopnya lebih luas untuk pengembangan masa yang akan datang. sistem rule based beroperasi dengan bentuk “if-then”. suatu seri ‘if-then’ dirangkai untuk membentuk suatu tipe pohon keputusan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 127-136, juli 2001 131 expert system dapat dikembangkan sendiri atau dapat juga dengan dibeli. banyak dijual alat software (yang disebut shell) yang digunakan untuk membuat expert system dengan rule based (rule based expert system/rbes). shell terdiri dari inference engine, knowledge base dan fungsi yang dibutuhkan untuk mengkreasi dan melindungi knowledge base. dalam mengembangkan rbes (nama lain yang diberikan oleh steinbart adalah ‘auditplanner’), terdapat beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut : (1) pemilihan alat software program shell emycin (van melle, 1981 oleh steinbart, 1987) digunakan untuk mengembangkan auditplanner. emycin didesain untuk mendiagnosa penyakit infeksi darah. emycin juga digunakan dalam aplikasi akuntansi yaitu: perencanaan pajak individu dan mengevaluasi pengendalian internal. emycin berfungsi sebagai konsultan, pemakai menanyakan beberapa pertanyaan dan rbes membuat rekomendasi berdasarkan jawaban pertanyaan tersebut. (2) seleksi subjek yaitu perusahaan secara teratur membuat dan mengkuantifikasi tahapan perencanaan pertimbangan materialitas dan mengkuantifikasi materialitas yang dihasilkan dari pelatihan judgment profesional auditor individual dan bukan dari aplikasi formula materialitas. suatu keterbatasan dari alat software adalah tidak dapat secara efektif menghadapi konflik strategi judgment. (3) pengembangan dan perbaikan knowledge auditplanner tahap pertama membangun auditplanner meliputi konstruksi bentuk dasar (prototype) sistem. prototype berisi aturan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari diskusi materialitas dalam manual audit. sistem prototype, sekalipun sederhana dapat digunakan oleh auditor untuk perencanaan pertimbangan materialitas. kalau auditor tidak cocok dengan auditplanner, fasilitas interogasi emycin dapat digunakan untuk mengidentifikasi aturan yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian. dibolehkan bertanya dengan pertanyaan ‘how’ dan ‘why’ untuk menentukan apa yang auditplanner lakukan. pertanyaan dapat diajukan baik selama konsultasi maupun sesudah auditplanner membuat rekomendasi. setelah diidentifikasi penyebab ketidakcocokan, dapat kemudian ditanyakan kepada partner audit untuk menjelaskan mengapa aturan/rule dalam pertanyaan tersebut tidak tepat dalam situasi demikian dan mengapa judgment demikian dibuat dan bisa jadi kemudian knowledge base auditplanner dimodifikasi. untuk menjamin modifikasi dilakukan secara benar, sistem yang erni suryandari – expert system dan aplikasinya dalam auditing… 132 telah direvisi digunakan lagi pada klien berikutnya. kalau sudah diterapkan pada 20 klien yang berbeda (steinbart, 1987), berarti auditplanner dapat dikatakan sudah cukup memuaskan. model judgment auditplanner knowledge base auditplanner terdiri dari 95 aturan yang digunakan untuk membuat tahapan perencanaan pertimbangan materialitas (steinbart, 1987). model judgment auditplanner yang diajukan sebagai berikut : 1. rencana keuangan 2. karakteristik keuangan klien masa yad 4. tipe entity 5. kepentingan pemakai 3. klasifikasi industri 6. maksud penggunaan laporan keuangan 7. pengalaman sebelumnya dengan klien 8. level materialitas tahun sebelumnya gambar 1. model judgment auditplanner sumber: steinbart (1987) terdapat ada delapan faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas. lima faktor pertama mempengaruhi pemilihan basis yang tepat untuk perhitungan materialitas. faktor enam dan tujuh mempengaruhi pemilihan tingkat persentase untuk dikalikan dengan basis materialitas, dan faktor delapan digunakan untuk memodifikasi hasil perhitungan. berikut akan dijelaskan bagaimana masing-masing faktor mempengaruhi perencanaan materialitas. pemilihan basis materialitas tingkat pesentase materialitas jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 127-136, juli 2001 133 1. pemilihan basis materialitas pemilihan basis materialitas dipengaruhi oleh tipe entitas yang diaudit dan kepentingan pemakai. untuk memutuskan jenis tipe entitas klien, faktor yang dapat mempengaruhi adalah rencana keuangan masa yang akan datang, karakteristik keuangan dan klasifikasi industri klien. contoh aturan (rules) yang menggunakan karakteristik keuangan klien (faktor kedua) untuk memutuskan tipe entitas klien (entitas public atau private) adalah: if 1. the client has publicly traded debt or equity securities or 2. the client has restrictive debt covenants that are measured by or depend on periodic financial statement amounts or ratios that involver results of operations, then the client is a public entity (steinbart, 1987). sas 47 dan sak 25 menyatakan bahwa pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan pemakai laporan keuangan. berikut contoh aturannya (rules) : if 1. the client is a public entity and 2. there is not any significant concern about the client’s liquidity or solvency, then the principal users of the client’s financial statement can be assumed to be interested primarily in the results of current operations. kesimpulan mengenai kepentingan pemakai laporan keuangan, menjadi pedoman untuk memilih basis perhitungan materialitas. berikut aturan yang menunjukkan bagaimana auditplanner membuat pilihan : if 1. the principal user of the client’s financial statements can be assumed to be interested primarily in the results of the current operations and 2. income from continuing operation is greater than zero, then the materiality judgment should be based on the amount of income from continuing operations. 2. pemilihan tingkat persentase auditplanner menggunakan informasi tentang maksud penggunaan laporan keuangan dan pengalaman sebelumnya dengan klien untuk menentukan tingkat persentase penghitungan materialitas. berikut rules/aturan yang digunakan : if 1. this is the first time that we have audited the client and 2. a: this the first that the client has ever been audited or b: the client’s previous auditors left because of a dispute with client, erni suryandari – expert system dan aplikasinya dalam auditing… 134 then the materiality level needs to be reduced below what it would otherwise be calculated to be because of the increased risk and uncertainty reflected in this situation. auditplanner merespons situasi meningkatnya risiko bisnis dengan menurunkan tingkat persentase penghitungan materialitas. 3. perhitungan keseluruhan level materialitas level materialitas secara keseluruhan diperoleh dengan cara mengalikan basis materialitas dengan tingkat persentase yang ditetapkan. level materialitas tahun sebelumnya juga mempengaruhi perhitungan, yaitu sebagai perbandingan untuk batas atas dan batas bawah level materialitas yang dapat diterima. berikut ilustrasi rule/aturan, dimana level materialitas begitu tinggi : if 1. the overall materiality level is deemed to be too high and 2. this year’s calculated materiality level is greater than that used last year, then it is very likely that this year’s materiality level should be set at an amount that is 20 percent above the level used last year. penutup expert system dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan tugas-tugas auditor, jika dikembangkan secara layak. kelebihankelebihan yang dimiliki expert system adalah (riyono dan halim, 1993): (1) memungkinkan peningkatnya produktifitas dan konsistensi, karena dengan expert system memungkinkan semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cermat, waktu pemrosesan lebih cepat, bebas bias dan keputusan juga lebih objektif. (2) memungkinkan seorang bukan ahli dapat melakukan tugas seorang ahli, karena pengetahuan seorang ahli dapat dimasukkan ke dalam sistem knowledge base expert system. jadi sekalipun seorang ahli/pakar berhenti, pensiun atau meninggal, tidak menjadi masalah lagi, karena penggantinya sudah ada yaitu expert system. (3) memungkinkan para pakar untuk berlomba meningkatkan keahliannya, karena expert system dapat dibuat sebanyak mungkin, sehingga mereka harus berlomba untuk membuat expert system yang efisien. (4) merupakan sarana pendidikan dan pelatihan bagi yunior. dengan expert system dapat diserap pengalaman dan pertimbangan dari para pakar dalam mengambil suatu keputusan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 127-136, juli 2001 135 sedangkan kekurangan yang ditemukan dalam expert system adalah : (1) menghambat pengembangan profesi, karena para yunior mungkin akan terlalu mengandalkan expert system, sehingga kemampuan intuisi mereka menjadi berkurang, adanya ketergantungan pada sistem dan tidak pernah mengembangkan keahlian sama seperti para pakar, sehingga pemakai expert system tidak pernah menjadi expert. (2) memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mengembangkannya, karena harus diuji berulang-ulang dan memerlukan balas jasa yang tinggi untuk para pakar tersebut. expert system juga harus sering dicek oleh pakar, kalau tidak, akan ada kemungkinan error yang cukup signifikan tidak terdeteksi. (3) mencerminkan keahlian pakar tertentu saja, yaitu dari nara sumber expert system tersebut, sehingga expert system akan menjadi kurang kreatif. (4) aplikasi expert system hanya terbatas pada domain yang relatif sangat sempit, sehingga tidak akan memberikan jawaban yang tepat jika masalahnya diluar yang tercakup dalam domain yang ada. expert system merupakan suatu tantangan bagi profesi akuntansi pada masa yang akan datang, karena kemampuan profesi akuntansi untuk memahami, menerima dan menggunakan masih relatif lambat dibanding kemajuan teknologi. sehingga bagaimana profesi akuntansi pada masa yang akan datang dapat menggunakan manfaat dari munculnya teknologi untuk memberikan pelayanan perbaikan performance/kinerja dan menurunkan cost/biaya. dan sekarang adalah waktunya untuk melakukan riset, eksperimen dan perencanaan strategis yang akan menentukan bagaimana teknologi dapat digunakan dan diintegrasikan ke dalam pekerjaan pada masa yang akan datang. daftar pustaka american institute of certified public accountants. 1983. “statement on auditing standards, no. 47: audit risk and materiality in conducting an audit”, au section 312. __________. 1987. “expert systems for accountants: has their time come ?”, journal of accountancy, (desember): 117-125. ikatan akuntan indonesia. 1994. “standar profesional akuntan publik: standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review per 1 agustus 1994. bagian penerbitan sekolah tinggi ilmu ekonomi ykpn. yogyakarta. erni suryandari – expert system dan aplikasinya dalam auditing… 136 muntoro, r.k. 1992. “aplikasi expert system dalam akuntansi”, konvensi nasional akuntansi ke-2. yogyakarta. riyono, b. dan halim a. 1993. “penggunaan expert system pada auditing”, jurnal ekonomi bisnis indonesia (september): 79-86. slamet s. 1992. “expert system di bidang keuangan”, konvensi nasional akuntansi ke-2 .yogyakarta. steinbart p. 1987. “the construction of a rule-based expert system as a method for studying materiality judgments”, the accounting review (january): 97-116 wilkinson, j., cerullo, m. 1997. “accounting information systems: essential concepts and applications” third edition, john wiley & sons, inc. i jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 2, hal: 128-136, juli 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi dalam hubungannya dengan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja anton ryadi & suryo pratolo* universitas muhammadiyah yogyakarta *spratolo@yahoo.com abstract this research aim to examine the relationship of society knowledge about apbd, participate effectiveness in compilation of budgetary and satisfaction of performance budgetary implementation. this research is motivated by performance budgeting system regulation. eksogen variable in this research is budgeting knowledge, while effectiveness participates and satisfaction of performance budgeting implementation represent endogen variables. the data in this research consist of primarily taken from questionnaires spread about 180 ones and the technical sampling by using judgment sampling. hypothesis of this research are examine by using the path analysis that develop from regression model. the result in this research shows that lower participate effectiveness is caused by lowering understanding of society about budgetary. satisfaction of performance budgetary implementation variable isn’t influenced by understanding of budgetary and participate effectiveness. the other alternative endogen variables are prosperity, good service and development equality. keywords: budgeting knowledge, participate effectiveness, judgment sampling and performance budgeting implementation. pendahuluan undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah mengatur adanya pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. pelaksanaan uu no. 17/2003 didukung dengan disahkannya peraturan pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. hal tersebut memperkuat pelaksanaan anggaran yang harus didasarkan pada pendekatan kinerja (performance budgeting system). anggaran berbasis kinerja menuntut adanya akuntabilitas publik sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran daerah. apbd berdasarkan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya mencapai hasil kerja atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan. penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). faktor yang menuntut terciptanya pemerintahan yang baik muncul bersamaan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan juga perkembangan era globalisasi. anggaran pada sektor pemerintah memainkan sederet peran dalam pembangunan suatu negara. secara teoritis anggaran pemerintah memainkan tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas. dalam fungsi alokasi, anggaran memainkan peran dalam pengalokasian untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintah yang pada akhirnya juga dalam rangka pelayanan publik. dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan anton ryadi & suryo pratolo 129 dari 136 pendapatan dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi) serta penciptaan lingkungan makro ekonomi yang kondusif (fungsi stabilitas). fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja negara (deniey, 2006). tugas utama dari pemerintah daerah (pemda) adalah memberikan pelayanan kepada publik sehingga masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang layak. pemda dituntut untuk menciptakan program dan kegiatan yang berorientasi kepada masyarakat, oleh karenanya dalam penyusunan anggaran sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat. anggaran yang berkualitas selain melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya juga harus memenuhi prinsip value for money yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas dan tata pemerintahan yang baik. pada kenyataanya proses penyusunan anggaran yang terjadi selama ini masih menggunakan pola-pola lama yaitu didominasi oleh eksekutif dan legislatif. sementara pelibatan masyarakat masih sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali. masyarakat sebenarnya memiliki hak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran untuk menuntut pemerintah supaya lebih terbuka dalam mengambil keputusan anggaran (sopanah, 2007). ketidakefektifan masyarakat dalam penyusunan anggaran menyebabkan kepentingan masyarakat menjadi berkurang dan bahkan diabaikan sehingga akan berpengaruh terhadap buruknya pelayanan yang diberikan pemda kepada masyarakat. hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bukan hanya kalangan tertentu saja, maka dari itu kinerja pembangunan tanpa partisipasi masyarakat kurang optimal. penyebab ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan apbd antara lain: pertama, tidak adanya sosialisasi dari pemda dan dari dprd. kedua, mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang ditempuh kurang efektif dan ketiga, ketidakpedulian atau kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah yang disebabkan karena hanya sedikit lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (sopanah, 2007). penelitian lain juga menemukan penyebab ketidakefektifan partisipasi masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan model partisipasi yang kurang sinergi. model partisipasi tersebut dibedakan kedalam tiga versi yaitu pendekatan versi pemerintah, pendekatan versi organisasi masyarakat (ormas), dan pendekatan versi stakeholder. ketiga model tersebut jika disinergikan maka akan menghasilkan proses perencanaan pembangunan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat (sopanah dan isa wahyudi, 2005). pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan apbd akan menimbulkan suatu keselarasan tujuan antara pemda dengan masyarakat. tugas pemda adalah melayani masyarakat, dan masyarakat menginginkan pelayanan yang layak sehingga lebih selaras apabila penyusunan anggaran dilakukan secara bersama. pada kenyataanya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih rendah, sehingga peneliti ingin melakukan studi empiris untuk menemukan penyebab ketidakefektifan masyarakat dari sisi pengetahuan masyarakat tentang anggaran. peneliti beranggapan bahwa masyarakat yang faham tentang aggaran akan sadar bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran serta ikut andil dalam proses penyusunannya. fenomena yang terjadi saat ini mencerminkan adanya ketidakcocokan antara teori yang diterapkan dengan praktek di lapangan. banyak sekali masyarakat, mahasiswa dan ormas-ormas yang melakukan demonstrasi menuntut kejelasan anggaran. hal tersebut menunjukan ketidakpuasan masyarakat terhadap anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. peneliti beranggapan bahwa permasalahan anggaran juga tidak luput dari adanya teori keagenan (agency theory) dalam pemerintahan yaitu antara eksekutif dengan pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi dalam… 130 dari 136 legislatif dan legislatif dengan masyarakat sebagai pemilih (voter). masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif adalah cenderung memaksimalkan utiliti (selfinterest) karena memiliki keunggulan informasi, akibatnya eksekutif cenderung melakukan budgetary slack. hal ini terjadi karena pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif dan masyarakat, namun demikian budgetary slack apbd lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (self interest) dibanding untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh (gagaring, 2008). permasalahan diatas menimbulkan pertanyaan bagi peneliti tentang keterilbatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. apabila masyarakat dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan pendapat mereka juga dipertimbangkan, tentu saja anggaran yang disusun akan lebih memihak pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. fenomena yang terjadi ternyata jauh dari harapan masyarakat. hal ini yang mendasari peneliti melakukan studi empiris untuk membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran kinerja dari sisi pengetahuan masyarakat tentang anggaran. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis definisi pengetahuan menurut kamus besar bahasa indonesia (1996: 884) “pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).”. pengetahuan pada dasarnya adalah hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak (indrianto dan supomo, 1999 dalam simsom et al, 2007). pengetahuan juga merupakan suatu kepandaian yang dimiliki oleh individu terkait dengan sesuatu yang dipelajarinya. pengetahuan dan pengalamam yang tinggi akan menjadi dasar untuk memecahkan suatu permasalahan dengan mudah dan tepat. oleh karena itu masyarakat yang berpartisipasi dalam penyusunan apbd sebaiknya memiliki pengetahuan tentang anggaran sehingga dalam bertindak untuk mengutarakan pendapat bisa lebih tepat. pengetahuan tentang anggaran dapat membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan apbd, karena masyarakat menginginkan realisasi yang sesuai dengan harapannya. h1: tingkat pengetahuan masyarakat tentang anggaran berpengaruh terhadap efektivitas partisipasinya dalam penyusunan anggaran. penjaringan aspirasi masyarakat yang biasanya disebut dengan ‘jaring asmara’ merupakan salah satu tahap perencanaan dan penting untuk dilakukan sebelum anggaran daerah ditetapkan. penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran daerah untuk menjamin agar arah dan kebijakan umum apbd sesuai dengan yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat yang meliputi kebutuhan dan keinginan rill, dan bukan aspirasi yang berasal dari konspirasi politik (abdul halim, 2002: 249). tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. keberhasilan ini tidak cukup apabila hanya sampai pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan namun juga kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya, maka pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (haryanto, 2005: 83). united nation development program (undp) memberikan beberapa karakteristik dalam pelaksanaan god governance anton ryadi & suryo pratolo 131 dari 136 diantaranya adanya participation, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (lan & bpkp, 2000 dalam suryo, 2002). h2: efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan apbd mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. kepuasan dapat dipahami melalui beberapa aspek yaitu: (1) kepuasan merupakan suatu bentuk respon atas suatu pekerjaan, (2) kepuasan sering ditentukan oleh hasil pekerjaan atau kinerja, (3) kepuasan terkait dengan sikap yang dirasakan oleh setiap individu atas sesuatu {luthans, (2006) dalam celcila & gudono, (2007)}. pemahaman masyarakat terhadap anggaran mempermudah dalam menilai kinerja pemda dalam menyusun anggaran, sehingga masyarakat dapat menilai kepuasannya atas pelaksanaan anggaran kinerja. dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kinerja pemda harus bisa dirasakan baik, sehingga kepuasan mayarakat atas kinerja pemda dapat meningkat. pengetahuan tentang apbd merupakan suatu hal penting bagi masyarakat. hal ini dapat memicu masyarakat untuk bisa memahami secara mendalam kegiatan yang dilakukan oleh pemda dalam melayani kebutuhan masyarakat. pengetahuan tentang anggaran juga bisa memberikan suatu motivasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola dana publik. masyarakat dapat menilai kinerja pemda dengan melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. masyarakat akan merasa puas apabila kinerja pemda telah memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan harapan. h3: tingkat pengetahuan masyarakat tentang anggaran mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. masyarakat yang paham tentang anggaran dan mengetahui dampak dari realisasi suatu anggaran, akan lebih baik jika ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. oleh karena itu, pemahaman yang tinggi dapat mempengaruhi keefektifan masyarakat untuk ikut andil dalam penyusunan anggaran. masyarakat bisa ikut berpartisipasi melalui mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau dprd dengan maksud melakukan validasi terhadap jabaran rencana strategis daerah (renstrada) yang dituangkan dalam rumusan arah dan kebijakan umum apbd. penjaringan aspirasi masyarakat tersebut dilakukan dengan berbagai metode dan teknik penjaringan kepada elemen-elemen masyarakat di daerah, antara lain meliputi: tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, asosiasi profesi dan perguruan tinggi. hasil penjaringan aspirasi tersebut selanjutnya dapat dituangkan kedalam bentuk pokok-pokok pikiran dprd sebagai masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum apbd (a.g subarsono, 2005: 31). penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan seiring dengan adanya otonomi daerah. sebagai daerah otonom, setiap daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsipprinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (hadriyanus, 2005:2). prinsip-prinsip tersebut akan membawa masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, oleh karena itu masyarakat harus mengerti tata cara pelaksanaan program pemerintah dalam melayani masyarakat, sehingga sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat menjadi faktor penting agar masyarakat mampu memberikan kontribusi yang baik dalam partisipasinya. pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi dalam… 132 dari 136 h4: pengetahuan masyarakat tentang anggaran mempengaruhi kepuasan masyarakat atas penerapan anggaran berbasis kinerja melalui variabel efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. metode penelitian model penelitian dari beberapa ringkasan penjelasan landasan teori diatas maka model penelitian diilustrasikan seperti pada gambar 1 (ali hasymi, 2008): keterangan: x : tingkat pengetahuan masyarakat tentang anggaran y : efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran z : kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja gambar 1. model penelitian pengumpulan data dan penentuan sampel kabupaten bantul adalah daerah yang menjadi objek penelitian dan sebagai subjek penelitiannya adalah masyarakat di kabupaten bantul. data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, sehingga peneliti menggunakan kuesioner dan dikirimkan kepada responden sejumlah 180 eksemplar. sampel yang digunakan dalam peneli-tian diambil dengan menggunakan metode judgement sampling yaitu pengambilan sam-pel yang sesuai dengan pertimbangan peneliti. masyarakat yang berada di kabupaten bantulyogyakarta merupakan populasi dalam penelitian. peneliti membagi masyarakat kedalam tiga kelompok sebagai sampel sekaligus responden yaitu petani, mahasiswa dan guru yang bekerja, berkependudukan dan berdomisili di daerah tersebut. pemilihan sampel dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya: (1) peneliti beranggapan bahwa mereka mengerti tentang anggaran, (2) ketiga kelompok masyarakat tersebut merasakan dampak dari realisasi anggaran daerah, sehingga peneliti dapat menilai kepuasan masyarakat atas pelaksanaan apbd kinerja, dan (3) kelompok masyarakat tersebut memiliki hak untuk memberikan aspirasi/ berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. operasionalisasi dan pengukuran variabel terdapat dua jenis variabel yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. variabel pengetahuan anggaran merupakan variabel eksogen karena tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model penelitian. variabel efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja merupakan variabel endogen karena dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. variabel diukur dengan menggunakan skala likert untuk mengukur sikap responden atas pertanyaan-pertanyaan dengan menyatakan setuju atau tidak setuju dengan skor 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak setuju) dan 1 (sangat tidak setuju). teknik analisis data pengujian hipotesis dilakukan dengan meregresi antar model. hipotesis kesatu diregresi dengan model pertama yaitu variabel pengetahuan anggaran terhadap x y z var. eksogen ...................... var. endogen anton ryadi & suryo pratolo 133 dari 136 efektivitas partisipasi. hipotesis kedua dan ketiga diuji dengan model kedua yaitu meregresi variabel pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi terhadap kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. hipotesis keempat diuji dengan metoda lengkap dengan efektivitas partisipasi sebagai variabel intervening. hasil uji kualitas data uji validitas variabel yang dipakai dalam penelitian dikatakan valid apabila memiliki nilai loading fakctor > 0,4 (tashadi, 2007). hasil pengujian validitas variabel pengetahuan anggaran menunjukkan bahwa dari 12 item pertanyaan terdapat satu pertanyaan yang tidak valid yaitu pada poin ke-12 sedangkan hasil uji validitas pada variabel efektivitas partisipasi menunjukkan bahwa dari 11 item pertanyaan terdapat beberapa yang tidak valid yaitu pada poin pertanyaan 4, 7 dan 9. pengujian validitas variabel kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja menun-jukkan bahwa dari 10 item pertanyaan terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid yaitu pada poin 3, 4, 6 dan 8. pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak diikut sertakan pada analisis data selanjutnya. uji reliabilitas hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian adalah reliabel. hal ini terlihat jelas pada besarnya nilai cronbach’s alpha masing-masing variabel yaitu > 0,6 sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian (nunnali, 1978 dalam tashadi 2007). hasil uji asumsi klasik uji normalitas pengujian normalitas dalam penelitian dilakukan untuk melihat apakah model regresi variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. uji normalitas dalam penelitian menggunakan grafik normal p-p plot of regression standardized residual (nazaruddin, 2006). grafik normal plot pada uji normalitas menunjukan arah dan penyebaran titik-titik yang mengikuti garis diagonal. grafik tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas. uji multikoliniaritas pengujian dilakukakan untuk melihat apakah model regresi antar variabel bebas saling berkorelasi. terdapat dua model regresi dalam penelitian sehingga peneliti melakukan pengujian untuk setiap modelnya. peneliti menditeksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas yaitu dengan melihat nila vif pada output hasil pengujian. output hasil pengujian multikoliniaritas untuk model regresi pertama menunjukan nilai vif sebesar 1,0 < 10 sedangkan nilai vif model regresi kedua masing-masing variabel sebesar 1,567 < 10 hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikoliniaritas. uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas masing-masing model dilakukan dengan uji glejser. jika nilai signifikansi lebih dari taraf keyakinan 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas (ghozali, 2005). hasil pengujian model pertama menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,754 sedangkan untuk model kedua masing-masing 0,140 dan 0,889 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian tidak mengandung heteroskedastisitas. pengujian hipotesis hipotesis kesatu hasil pengolahan data dalam melakukan uji hipotesis pertama ditunjukan pada tabel 1. pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi dalam… 134 dari 136 tabel 1 uji t statistik unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta (constant) 8,620 2,245 3,840 ,000 nilai t-hitung variabel pengetahuan anggaran adalah 6,734 dengan nilai coefficients beta 0,601 dan p-value 0,000 < alpha 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. hasil pengujian tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang anggaran berpengaruh secara positif signifikan terhadap efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. hasil penelitian menunjukan efektivitas partisipasi yang rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang rendah. hasil penelitian mencerminkan kondisi yang ada saat ini dimana pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran kurang optimal. kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor sosialisasi yang kurang efektif dari pemda, sehingga pemahaman masyarakat tentang anggaran dan adanya hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran belum bisa terlaksana dengan baik. faktor lain yang dapat mempengaruhi rendahnya efektivitas partisipasi adalah rasa kepedualian masyarakat yang rendah terhadap anggaran. tabel 2 uji t statistik unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta (constant) 24,279 2,310 10,512 ,000 jumlah pa ,046 ,077 ,084 ,599 ,551 jumlah ep -,054 ,106 -,072 -,510 ,611 keterangan: x: pengetahuan anggaran y: efektivitas partisipasi z: kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja gambar 2. hubungan variabel pengetahuan anggaran, efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja hipotesis kedua dan ketiga hasil pengujian hipotesis kedua dan ketiga ditampilkan pada tabel 2. output uji t statistik untuk variabel pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi ternyata tidak signifikan karena nilai sig > alpha x y z 0,6 0,8 -0,72 anton ryadi & suryo pratolo 135 dari 136 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran kinerja. hasil pengujian hipotesis kedua dan ketiga tidak menunjukan nilai yang signifikan, sehingga hipotesis tidak dapat diterima, artinya pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat atas palaksanaan anggaran kinerja. peneliti berasumsi bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja, misalnya kesejahteraan, pelayanan dan pemerataan pembangunan. hipotesis keempat hasil dari pengolahan data atas pengujian hipotesis tampak pada gambar 2. hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa intervening variable tidak terjadi, maka hipotesis (h4) tidak dapat diterima. peneliti beranggapan bahwa kondisi tersebut terjadi karena dalam penyusunan anggaran masih didominasi oleh para eksekutif dan legislatif, sehingga peran masyarakat masih terabaikan. anggaran yang disusun berdasarkan kinerja telah mengajarkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyusunan anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran, namun hal tersebut tidak terbukti dalam penelitian ini. hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas partisipasi dan pemahaman terhadap anggaran tidak mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran kinerja. penutup kesimpulan kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih rendah, kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap anggaran. hal ini dapat disebabkan oleh faktor kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anggaran, sehingga proses penyusunan anggaran diserahkan sepenuhnya kepada pemda. kedua, pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. peneliti beranggapan bahwa kepuasan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor lain misalnya kesejahteraan, pelayanan dan pemerataan pembangunan. ketiga, pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi ternyata tidak menunjukan hasil yang signifikan. peneliti berasumsi bahwa kondisi tersebut terjadi karena anggaran masih disusun dengan didominasi oleh eksekutif dan legislatif dan pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat sehingga kepuasan terhadap pelaksanaan anggaran kinerja masih rendah. hal tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran kinerja masih belum efektif. keterbatasan selama berlangsungnya penelitian, peneliti menemukan beberapa kendala diantaranya: pertama, variabel dalam penelitian diukur dengan menggunakan persepsi dari responden (kuesioner), sehingga ada kemungkinan terjadi bias. kedua, kuesioner yang diberikan kepada responden belum dilengkapai dengan penjelasan secara lisan. ketiga, jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 180 eksemplar dengan data responden yang dapat diolah sebanyak 82 kuesioner. keempat, penelitian dilakukan di daerah bantul, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir secara keseluruhan. terakhir, diduga masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. saran saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: pertama, peneliti sebaiknya memberikan penjelasan mengenai maksud, isi dan tujuan kuesioner sehingga dapat diperoleh jawaban yang representatif. kedua, memperbanyak jumlah penyebaran kuesioner untuk menghindari minimnya jumlah kuesioner yang dapat diolah. ketiga, pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi dalam… 136 dari 136 memperluas objek penelitian sehingga hasil penelitaian dapat digeneralisasi. terakhir, pertimbangkan banyak hal yang bisa menjadi variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. daftar pustaka abdul halim, 2002. akuntabilitas dan pengendalian keuangan daerah, upp amp ykpn. yogyakarta 2002 a.g subarsono, 2005. anggaran berbasis kinerja konsep dan aplikasinya (arah kebijakan umum), magister administrasi publik ugm dan asosiasi dprd kota seluruh indonesia (adeksi) ali hasymi, 2008. statistik dasar, materi perkuliahan statistik dasar stain pontianak, http://www.yahoo.com jumat 29 mei 2008 pukul 13.00 wib. celcilia e. dan gudono, 2007. pengaruh kompleksitas tugas dan lokus of control terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja auditor, proceeding simposium nasional akuntansi x. tanggal 2628 juli 2007. makasar deniey adi purwanto, 2006. disorientasi anggaran dalam pembangunan nasional, http//www.ekofeum.or.id/artikel. kamis 29 mei 2008 pukul 12.05 wib. gagaring pagalung, 24 februari 2008. agency theory dalam pemerintahan daerah, swadaya mandiri. http://www. google.com senin 16 juni 2008 pukul 13.00 wib. hadriyanus suharyanto, 2005. anggaran berbasis kinerja konsep dan aplikasinya (konsep anggaran kinerja), magister administrasi publik ugm dan asosiasi dprd kota seluruh indonesia (adeksi) 2005 haryanto, 2005. anggaran berbasis kinerja konsep dan aplikasinya (aspirasi masyarakat dan anggaran), magister administrasi publik ugm dan asosiasi dprd kota seluruh indonesia (adeksi) 2005 iejte nazaruddin, 2006. modul praktikum statistika, laboratorium akuntansi fakultas ekonomi umy 2006 imam ghozali, 2005. model persaman striktural, universitas diponegoro 2005 kamus besar bahasa indonesia tahun 1996 simson et al, 2007. pengaruh partisipasi masyarakat dan kebijakan publik terhadap hubungan antar pengetahuan dewan tentang anggarn dengan pengawasan keuangan daerah (apbd), proceeding simposium nasional akuntansi x. tanggal 26-28 juli 2007. makasar sopanah, 2007. analisis anggaran pendapan dan belanja berperspektif gender, proceeding konferensi penelitian akuntansi sektor publik. tanggal 25-26 november 2007. surabaya sopanah dan isa wahyudi, 2005. starategi penguatam masyarakat sipil dalam meminimalisasi distorsi penyusunan apbd, proceeding simposium riset ekonomi ii. tanggal 23-24 november 2005. surabaya suryo pratolo, 2002. partisipasi pembuatan anggaran dan kinerja manajerial: tinjauan unsur “kepublikan” sebagai variabel pemoderasi, jurnal akuntansi dan investasi, volume 3 no. 1 januari 2002 tashadi tarmizi, 2007. faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), tesis program magister sains akuntansi http://www.yahoo.com/ jurnal akuntansi & investasi vol. 14 no. 1, halaman: 1-13, januari 2013 1 analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent dalam pemilukada serta efektivitasnya terhadap pendapatan asli daerah citra rizki amalia & suryo pratolo e-mail: citrarizkiamalia@yahoo.com prodi akuntansi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this research to proves whether there is the use of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending by incumbent in local general election. this research is also to test effectiveness enhancement of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending through the influence the three spending sources to local income enhancement in region of incumbent that conducted local general election 2011. the population of this research are both the province and regencies that conduct local general election 2011 with observation period 2009 until 2011. after purposived sampling, the result were get 62 region that conducted local general election consists of 37 region of incumbent area and 25 region of nonincumbent. the result of the analysis using spss shows that there is enhancement of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending between before local general election and at the time of local general election in the region of incumbent in 2011. the results of the research that shows the enhancement proves that there is possibility of the use the three sources of spending in the local general election by incumbent for his political interest. keywords: incumbent, nonincumbent, local general election, grant spending, social assistance spending, financial assistance spending and local income. pendahuluan awal mula demokrasi di indonesia ditandai dengan lahirnya amandemen undang-undang dasar 1945. dalam amandemen uud 1945 tersebut diperkenalkan beberapa bentuk pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (aribrata, 2011). pemilukada di indonesia sudah mulai diselenggarkan sejak tahun 2005 di 266 daerah provinsi maupun kabupaten/kota di indonesia. banyak pihak yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan dalam pelaksa-naan pemilukada namun efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya belum pernah dikoreksi secara serius baik oleh pemerintah pusat maupun dewan perwakilan rakyat (dpr) (ritonga & alam, 2010). terlebih lagi pada saat kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya pada periode pertama kemudian mencalonkan kembali sebagai kepala daerah pada periode berikuntnya (incumbent). melalui posisinya, calon incumbent mendapatkan akses yang memungkinkannya mecitra rizki amalia & suryo pratolo, analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah… 2 manfaatkan pos-pos belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) untuk mengakomodir kepentingan politisnya seperti pada pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. ketiga pos belanja tersebut dapat dimanfaatkan incumbent karena dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) 59 tahun 2007 menyebutkan bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak disalurkan melalui program atau kegiatan, bersifat tidak mengikat dan tidak berkelanjutan. selain itu dalam pusdiklatwas badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) – 2007 disebutkan bahwa belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan termasuk dalam belanja yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. indikasi tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh ritonga dan alam pada tahun 2010 yang membuktikan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah incumbent pada saat pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada. selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh yuwani pada tahun 2011 yang menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada daerah pemilukada incumbent apbd tahun anggaran 2009-2010, seyogyanya pemanfaatan pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tersebut akan lebih tepat guna jika diimbangi dengan adanya konsistensi peningkatan pendapatan asli daerah (pad), bahkan panggabean (2009) mengatakan bahwa keberhasilan pelaksa-naan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan ter-tentu yang tercakup dalam tanggung jawab dari daerah tersebut. ini berarti jika peningkatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik maka ketiga pos tersebut secara tidak langsung dapat membantu penyelenggaraan otonomi daerah yang tentunya akan meningkatkan pembangunan daerah. dimana keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari kemandirian daerah tersebut. ini bisa dilihat dari jumlah pad yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana perimbangan yang merupakan transfer dari pusat. oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah peningkatan ketiga pos belanja tersebut dapat meningkatkan jumlah pad dalam apbd pada tahun anggaran berikutnya. berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) apakah terdapat perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam apbd provinsi maupun kabupaten/ kota di indonesia sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada di daerah incumbent?; (2) apakah terdapat perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam apbd provinsi maupun kabupaten/ kota pada saat pemilukada antara calon incumbent dan nonincumbent?; (3) apakah peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan mempengaruhi peningkatan pad pada daerah incumbent?. sesuai dengan rumusan masalah yang dikemu-kakan maka tujuan dari penelitian adalah (1) untuk mendapatkan bukti empiris terjadinya perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan dalam apbd provinsi maupun kabupaten/kota di indonesia sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada; (2) untuk mendapatkan bukti empiris terjadinya perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan jurnal akuntansi & investasi, 14 (1), 1-13, januari 2013 3 dalam apbd provinsi maupun kabupaten/ kota pada saat pemilukada antara calon incumbent dan nonincumbent; (3) untuk mendapatkan bukti empiris terjadinya peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan mempengaruhi peningkatan pad pada daerah incumbent. penelitian ini merupakan replikasi dari ritonga dan alam (2010). perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah periode tahun sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2009, 2010, dan 2011 serta adanya penambahan variable belanja bantuan keuangan dan pad sehingga peneliti perlu menambahkan pengujian regresi pada penelitian ini untuk mengetahui apakah peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan benarbenar dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi suatu daerah atau hanya sebatas media kampanye untuk incumbent. tnjauan literatur dan penurunan hipotesis pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam permendagri no. 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2010 pada pasal 1 menyebutkan apbd adalah rencana keuangan tahunan peme-rintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. pemilukada pada uu no. 22 tahun 2007 dijabarkan mengenai penyelenggaran pemilihan umum dimana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) adalah sebuah proses pemi-lihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh warga negara indonesia dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan uud 1945. pemilukada meliputi: pemilu gubernur dan wakil gubernur; pemilu bupati dan wakil bupati serta pemilu walikota dan wakil walikota. berdasarkan pada peraturan pemerintah no. 25 tahun 2005 pasal 110 ayat (3) pemilukada di tiap-tiap daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. dan setelah masa jabatan seorang kepala daerah berakhir maka kepala daerah tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. teori agency dalam penganggaran banyaknya pihak yang menduga bahwa adanya konflik keagenan antara eksekutif dan legislative justru mengun-tungkan keduanya. dugaan tersebut sesuai dengan teori agency. agency theory menurut subaweh (2008) adalah hubungan antara principal dan agent, dimana principal bertugas memberi wewenang sedangkan agent bertugas menerima wewenang. principal dalam suatu pemerintahan daerah adalah pihak legislative yaitu dprd sedangkan agent adalah pihak eksekutif yaitu kepala daerah. penerapan teori agency dalam pemerintahan daerah seringkali menyebabkan asimetri informasi antara principal dan agent. namun asimetri informasi antara eksekutif dan legislative ini akan terkikis jika legislative memanfaatkan discretionary powernya dalam penganggaran (abdullah & asmara, 2006). subaweh (2008) memaparkan discretionary power yang dimiliki eksekutif dapat dimanfaatkan untuk menjaga posisinya dalam pemerintahan. hal ini memungkinkan para eksekutif (kepala citra rizki amalia & suryo pratolo, analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah… 4 daerah) untuk memanfaatkan apbd pada pencalonannya kembali dalam pemilukada. teori signaling dalam apbd penelitian ini menggambarkan adanya dugaan terhadap pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam pemilukada untuk kepentingan politis incumbent. dugaan tersebut sesuai dengan teori signal. teori signal menurut kabo (2011) merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menun-jukkan adanya asimetri informasi antara principal dan agent. asimetri informasi sendiri dalam pemerintahan daerah sudah sering kali terdengar namun banyak pihak menduga ketimpangan informasi antara principal dan agent tersebut justru banyak dimanfaatkan keduanya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. bahkan subaweh (2008) menyebutkan bahwa eksekutif akan cenderung memaksimalkan utiliti (self-interest) dalam penyusunan anggaran apbd, sedangkan legislative karena memiliki keunggulan informasi sebagai principal akan cenderung melakukan ”kontrak semu” dengan pihak eksekutif karena memiliki discretionary power. kecende-rungan perilaku antara eksekutif dan legislative tersebut kemudian di mediasi dengan adanya permendagri no. 32 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan komponen belanja tidak langsung (btl) yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak berkelanjutan. dugaan pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial tersebut diperkuat dengan penelitian indonesian corruption watch (icw) yang bekerjasama dengan universitas murdoch pada tahun 2009 dan penelitian yang dilakukan irwan taufiq ritonga dan mansur iskandar alam pada tahun 2010 yang menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam apbd pada saat pemilukada tahun 2008 dan tahun 2010, berdasarkan argumen, landasan teoritis, dan temuan empiris mengenai dugaan pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh incumbent dalam pemilukada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : ha1: alokasi belanja hibah di daerah incumbent pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan pemilukada. ha2: alokasi belanja bantuan sosial di daerah incumbent pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan pemilukada. selain peraturan mengenai kedua pos belanja tersebut ada pula peraturan mengenai belanja bantuan keuangan yaitu permendagri no. 22 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiscal dan membantu pencapaian target kinerja pemerintah yang menjadi penerima bantuan. kelonggaran aturan inilah yang diduga banyak dimanfaatkan incumbent untuk mengako-modir kepentingan politisnya. dugaan tersebut sudah dibuktikan dalam penelitian yuwani pada tahun 2011 yang menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada daerah incumbent pada saat pemilukada. berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris terkait pemanfaatan belanja bantuan keuangan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah ha3: alokasi belanja bantuan keuangan di daerah incumbent pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan pemilukada. jurnal akuntansi & investasi, 14 (1), 1-13, januari 2013 5 teori oportunisme dalam pemilukada adanya indikasi perilaku oportunistik oleh incumbent dalam pemilukada pada penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan lebih jauh mengenai perilaku tersebut. oportunisme dalam ensiklopedi nasional indonesia (2004) adalah suatu cara berpikir seseorang untuk memanfaatkan suatu kesempatan yang dianggap dapat mengun-tungkan dirinya, kelompoknya ataupun tujuannya sehingga orang tersebut akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. sikap oportunis yang seperti itulah yang menjadi akar berkembangnya perilaku oportunistik dikalangan legislative maupun eksekutif. dugaan perilaku oportunistik tercium karena adanya indikasi “kerjasama yang baik” antara keduanya. kerjasama tersebut terjadi karena tidak hanya pihak legislative saja yang diuntungkan, melainkan juga pihak eksekutif. terlebih lagi dengan adanya moment pemilukada, jelas kedua pihak tersebut akan merasa terdesak dengan posisinya sehingga kemungkinan terjadi kesepakatan diluar aturan sangatlah besar. apalagi dengan adanya peluang untuk pihak eksekutif untuk mencalonkan kembali pada periode kedua setelah masa jabatan di periode pertamanya berakhir. dalam hal ini, jelas pihak eksekutif akan membutuhkan bantuan pihak legislative untuk mencapai tujuannya. melalui bantuan pihak legis-lative inilah anggaran dapat dipolitisasi sehingga dapat menarik simpati masyarkat. indikasi perilaku oportunistik oleh incumbent tersebut sudah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh ritonga dan alam pada tahun 2010 yang membuktikan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah incumbent lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah nonincumbent pada saat pemilukada. berdasarkan argumen, landasan teoritis dan temuan empiris terkait dugaan perilaku oportunistik oleh incumbent terhadap belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam pemilukada maka hipotesis pada penelitian ini adalah : ha4: alokasi belanja hibah daerah pemilukada incumbent lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja hibah daerah pemilukada nonincumbent. ha5: alokasi belanja bantuan sosial daerah pemilukada incumbent lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja bantuan sosial daerah pemilukada nonincumbent. selain penelitian ritonga dan alam, ada pula penelitian yang dilakukan oleh yuwani pada tahun 2011 yang membuktikan bahwa alokasi belanja bantuan keuangan di daerah incumbent lebih besar dibandingkan belanja bantuan keuangan di daerah nonincumbent. terkait argumen, landasan teoritis dan temuan empiris mengenai dugaan perilaku oportunistik oleh incumbent terhadap belanja bantuan keuangan dalam pemilu-kada maka hipotesis pada penelitian ini adalah ha6: alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilukada incumbent lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilukada nonincumbent. teori flypaper effect dan upaya meminamalisirnya melalui peningkatan pad flypaper effect merupakan suatu fenomena dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer untuk belanja daerah daripada menghasilkan pad dari daerah tersebut (febrian, 2011). sedangakan menurut siagian (2009) citra rizki amalia & suryo pratolo, analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah… 6 flypaper effect merupakan sebuah fenomena yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan menggunakan dau daripada menggunakan pad. fenomena inilah yang menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan belanja yang banyak diprediksi berbagai pihak. padahal jika suatu daerah mengalami fenomena tersebut berarti daerah tersebut belum berhasil melaksanakan tanggung-jawabnya yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah. hal ini berdampak pada ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu dana perimbangan (dau, dak dan dana bagi hasil) yang merupakan transfer dari pemerintah pusat serta pad. flypaper effect terjadi ketika suatu pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dari pusat daripada padnya untuk membiayai pengeluaran daerahnya. sehingga langkah yang perlu dilakukan untuk meminimalisir fenomena flypaper effect yaitu dengan mengupayakan peningkatkan pad. pad bisa meningkat apabila komponen-komponen pendapatan tersebut meningkat pula seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pad lain-lain yang sah. komponen-komponen pendapatan tersebut dapat meningkat jika pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi daerahnya. belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan merupakan pospos belanja yang banyak “ditawarkan” incumbent untuk memaksimalkan potensi daerahnya. dalam penelitian yang dilakukakn oleh panggabean pada tahun 2009 menunjukkan bahwa komponen – komponen pad berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten toba samosir. sehingga pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk membuktikan apakah peningkatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi suatu daerah atau hanya sebatas media kampanye untuk incumbent, untuk itu hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah: h7 : peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tahun 2009-2010 mempengaruhi peningkatan pad tahun 2010-2011 pada daerah pemilukada incumbent. tetapi jika incumbent benar – benar memanfaatkan ketiga pos belanja tersebut untuk memaksimalkan potensi daerah maka pad akan meningkat sehingga fenomena flypaper effect (penggunaan belanja daerah lebih besar dibandingkan peningkatan pad) dapat diminalisir. fenomena flypaper effect tersebut memungkinkan untuk diminimalisir karena pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat semata untuk membiayai kebutuhan daerahnya melainkan juga pada pad yang dihasilkan. apalagi jika pad yang dihasilkan lebih banyak maka dapat memperkecil angka perbandingan dengan penggunaan belanja daerah. metode penelitian objek dan jenis data penelitian objek pada penelitian ini adalah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilukada pada tahun 2011. data tersebut bersumber dari komisi pemilihan umum (kpu). sedangkan data status periode jabatan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota tahun 2010-2011 yang bersumber dari kementrian dalam negeri (kemendagri). kemudian untuk jurnal akuntansi & investasi, 14 (1), 1-13, januari 2013 7 data apbd provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 bersumber dari direktorat jendral perimbangan keuangan, kementrian keuangan republik indonesia. definisi operasional variabel pad pad merupakan komponen dari pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pad yang sah. pad yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pad tahun anggaran 2010 dan 2011 pada daerah pemilukada tahun 2011 dengan calon incumbent. belanja hibah belanja hibah adalah pemberian dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak berkelanjutan dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. belanja hibah yang diperlukan dalam penelitian ini adalah belanja hibah tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 pada daerah pemilukada tahun 2011 dengan calon incumbent dan non incumbent. belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang sifatnya tidak berkelanjutan selektif, dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko sosial. belanja bantuan sosial yang diperlukan dalam penelitian ini adalah belanja bantuan sosial tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 pada daerah pemilukada tahun 2011 dengan calon incumbent dan nonincumbent belanja bantuan keuangan bantuan keuangan digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dengan mengalokasikan sejumlah dana dengan menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing daerah. belanja bantuan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah belanja bantuan keuangan dalam apbd tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 pada daerah pemilukada tahun 2011 dengan calon incumbent dan nonincumbent. metode analisis data metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji beda dua variable sample berpasangan (paired sample t test) untuk hipotesis pertama, kedua dan ketiga dan uji beda dua variable sample independent (independent sample t test) untuk hipotesis keempat, kelima dan keenam. apabila data tidak memenuhi kriteria normalitas maka digunakan pengujian alternative wilcoxon signed ranks test untuk hipotesis pertama, kedua dan ketiga dan manwhitney-test untuk hipotesis keempat, kelima dan keenam. sedangkan untuk hipotesis ketujuh dilakukan pengujian regresi berganda dengan proksi sebagaiman yang ditampilkan di bawah: δpad = α + δ hibah 2010-2009 + δ bantuan sosial 2010-2009 + δ bantuan keuangan 2010-2009 y = α + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 citra rizki amalia & suryo pratolo, analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah… 8 y = selisih pad tahun anggaran 2010 – 2011 untuk masing-masing daerah pemilukada incumbent tahun 2011. δ = selisih α = nilai y bila x = 0 β = selisih belanja tahun anggaran 2009 – 2010 pada daerah pemilukada incumbent tahun 2011. x1 = belanja hibah x2 = belanja bantuan sosial x3 = belanja bantuan keuangan hasil dan pembahasan pengujian normalitas pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan one sample kormogorov-smirnov test dengan tingkat signifikasi 5%. hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel 4.1., tabel 4.2., tabel 4.3. dan tabel 4.7. (lihat lampiran 1). dari pengujian normalitas tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial tahun 2010 dan tahun 2011 dengan calon incumbent tidak memenuhi kriteria normalitas dengan signifikasi kurang dari 5%. sedangkan pada alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2010 dan 2011 memenuhi kriteria normalitas. alokasi belanja hibah dan alokasi belanja bantuan sosial tahun 2011 pada daerah pemilukada dengan calon incumbent dan calon nonincumbent tidak memenuhi kriteria normalitas. sedangkan alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2011 pada daerah calon incumbent memenuhi kriteria normalitas tetapi pada daerah calon nonincumbent yang tidak memenuhi kriteria normalitas. karena salah satu variable independent tidak memenuhi kriteria normalitas maka tetap menggunakan statistik nonparametrik, yaitu mann whitney u-test. pengujian asumsi klasik pada pengujian normalitas variablevariable pada hipotesis ketujuh memenuhi kriteria normalitas dengan signifikasi diatas 5%. selanjutnya pada pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas variablevariable pada hipotesis ketujuh tidak mengalami masalah karena signifikasi pada kedua pengujian tersebut lebih dari 5 %. sedangkan pada pengujian autokorelasi menunjukkan durbin watson sama dengan 1,825 (berada diantara1,654 sampai 2,346). ini berarti variable-variable pada hipotesis ketujuh tidak mengalami masalah autokorelasi. pengujian hipotesis alternative pertama hasil pengujian hipotesis alternative pertama menunujakan nilai z statistic sebesar -3.794 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dibandingkan α = 0,05). karena nilai signifikasi (0,000) untuk hipotesis alternative pertama kurang dari nilai alpha 0,05 maka ha1 diterima, yang artinya bahwa alokasi belanja hibah daerah incumbent pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah daerah incumbent sebelum pelaksanaan pemilukada. pengujian hipotesis alternative kedua pengujian hipotesis alternative kedua menghasilkan nilai z statistik sebesar -2.587 dengan signifikansi 0,010 (lebih kecil dibandingkan α = 0,05). karena nilai signifikasi (0,010) untuk hipotesis alternative kedua kurang dari nilai alpha 0,05 maka ha2 diterima, yang artinya bahwa alokasi belanja bantuan sosial daerah calon incumbent pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja bantuan sosial daerah incumbent sebelum pelaksanaan pemilukada. jurnal akuntansi & investasi, 14 (1), 1-13, januari 2013 9 pengujian hipotesis ketiga hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan signifikasi 0,045 yaitu kurang dari alpha (α = 0,05) maka h3 diterima, yang artinya bahwa alokasi belanja bantuan keuangan daerah calon incumbent pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja bantuan keuangan daerah incumbent sebelum pelaksanaan pemilukada. pengujian hipotesis alternative keempat hasil analisis data hipotesis alternative keempat menghasilkan nilai z statistic sebesar -0,294 dengan signifikansi 0,769 (lebih besar dari 0,05). karena nilai signifikasi (0,769) untuk hipotesis alternative keempat lebih dari nilai alpha 0,05 maka ha4 ditolak, yang artinya alokasi belanja hibah pada daerah pemilukada dengan calon incumbent berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah pada daerah pemilukada dengan calon nonincumbent. pengujian hipotesis alternative kelima hasil pengujian hipotesis alternative kelima menghasilkan nilai z statistic sebesar 0,983 dengan signifikansi 0,326 (lebih besar dari 0,05). karena nilai signifikasi (0,326) untuk hipotesis alternative kelima lebih dari nilai alpha 0,05 maka ha5 ditolak, yang artinya alokasi belanja bantuan sosial pada daerah pemilukada dengan calon incumbent berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah pada daerah pemilukada dengan calon nonincumbent. pengujian hipotesis alternative keenam hasil pengujian hipotesis alternative keenam menghasilkan nilai z statistic sebesar 0,431 dengan signifikansi 0,667 (lebih besar dari 0,05). karena nilai signifikasi (0,667) untuk hipotesis alternative keenam lebih dari nilai alpha 0,05 maka ha6 ditolak, yang artinya alokasi belanja bantuan keuangan pada daerah pemilukada dengan calon incumbent berbeda dibandingkan alokasi belanja bantuan keuangan pada daerah pemilukada dengan calon nonincumbent. pengujian hipotesis ketujuh (regresi berganda) hasil pengujian regresi berganda menunjukkan signifikasi peningkatan belanja hibah 0,394 , signifikasi pening-katan belanja bantuan sosial 0,799, dan signifikasi peningkatan belanja bantuan keuangan 0,259. ketiga hasil signifikasi tersebut lebih besar dari alpha (α = 0,05) maka dapat disimpulkan jika h7 ditolak, yang artinya alokasi peningkatan belanja hibah, alokasi peningkatan belanja bantuan sosial dan alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2009-2010 tidak mempengaruhi peningkatan pad tahun 2010-2011 pada daerah pemilukada calon incumbent. diskusi pada penelitian ini, berdasarkan hasil analisis data pada hipotesis alternative pertama dan kedua serta hipotesis ketiga menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah incumbent pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan pemilukada. hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent pada saat pemilukada demi kepentingan politisnya. hasil analisis data tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ritonga dan alam pada tahun 2010 serta yuwani tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan di daerah pemilukada incumbent pada saat pemilukada citra rizki amalia & suryo pratolo, analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah… 10 lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada. hasil analisis data hipotesis alternative keempat, kelima dan keenam menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah incumbent berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah nonincumbent. hasil tersebut membuktikan bahwa dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent (demi kepentingan politisnya dalam pemilukada) dengan membandingkannya dengan nonincumbent ditolak. hasil analisis data tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ritonga dan alam pada tahun 2010 dan penelitian yuwani tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan di daerah pemilukada incumbent pada saat pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan di daerah nonincumbent. dugaan tersebut ditolak dikarenakan tiap-tiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda yang dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan presiden no. 96 tahun 2011 dan undang-undang no. 33 tahun 2004 mengenai perhitungan dana perimbangan untuk tiap-tiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota di indonesia. sedangkan hasil analisis data hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tahun 2009-2010 tidak mempengaruhi peningkatan pad tahun 2010-2011 pada daerah pemilukada tahun 2011 dengan calon incumbent. hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan politisnya dalam pemilukada. hasil analisis data tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh panggabean pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa komponen pad berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten toba samosir. penutup penelitian ini menemukan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah incumbent pada saat pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada yang artinya terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan politisnya. alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah incumbent pada saat pemilukada berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah nonincumbent pada saat pemilukada yang artinya dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent dengan membandingkannya dengan nonincumbent ditolak. selanjutnya, peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2009-2010 tidak mempengaruhi peningkatan pad tahun 2010-2011 pada daerah pemilukada dengan calon incumbent. berdasarkan simpulan yang diambil dari temuan penelitian, maka diduga terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan politisnya. keterbatasan penelitian ini diantaranya: pertama, ditolaknya hipotesis keempat, kelima dan keenam untuk menduga adanya perbedaan jurnal akuntansi & investasi, 14 (1), 1-13, januari 2013 11 alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam apbd provinsi maupun kabupaten/kota pada saat pemilukada antara calon incumbent dan nonincumbent ternyata tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pemanfaatan ketiga pos belanja tersebut dalam pemilukada. oleh karena itu untuk penelitian kedepannya perlu dilakukan penghitungan untuk rasio belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dengan cara membandingkannya dengan apbd tiap-tiap daerah sehingga diperoleh besarnya prosentase untuk tiap-tiap pos belanja tersebut. berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pemerintah kedepannya mem-buat regulasi aturan yang lebih tegas sehingga dapat meminimalisir adanya pemanfaatan pos-pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepen-tingan politisnya. jika hal tersebut terlaksana maka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan. selain itu bagi badan pemeriksa keuangan (bpk) diharapkan dengan adanya penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memperkuat, agar dapat memonitoring lebih jauh dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan ketiga pos belanja tersebut. saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar validitas dapat ditingkatkan maka disarankan untuk melakukan wawancara dan pengamatan langsung pada daerah yang terindikasi terdapat pemanfaatan pos-pos belanja dalam pemilukada. daftar pustaka abdullah, s., dan j. a. asmara. 2006. “perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah” simposium nasional akuntansi 9, padang. aribarata. 2010. “sejarah pemilukada” http://aribarata.blogspot.com/2010/11/sejarahpemilukada.html. 26 november 2010, badan pengawas keuangan dan pembangunan. 2007. “sistem administrasi keuangan daerah i”. diklat pembentukan auditor terampil. departemen dalam negeri. 2005. peraturan pemerintah no. 25 tahun 2005 pasal 110 ayat (3) tentang periode jabatan kepala daerah. departemen dalam negeri. 2007. peraturan menteri dalam negeri no. 59 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan apbd. departemen dalam negeri. 2009. peraturan menteri dalam negeri no. 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan apbd tahun 2010, dewan perwakilan rakyat. 2007. undangundang no. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaran pemilihan umum. diktat pengantar statistik. 2008. universitas muhammadiyah yogyakarta. direktorat jendral perimbangan keuangan. 2005. peraturan pemerintah no. 58 tahun 2005 tentang pendapatan asli daerah. direktorat jendral perimbangan keuangan. 2010, “daftar apbd tahun 2009”. kementrian keuangan republik indonesia. http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/sejarah-pemilukada.html http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/sejarah-pemilukada.html http://ari-barata.blogspot.com/2010/11/sejarah-pemilukada.html citra rizki amalia & suryo pratolo, analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah… 12 direktorat jendral perimbangan keuangan. 2010, “daftar apbd tahun 2010”. kementrian keuangan republik indonesia. direktorat jendral perimbangan keuangan. 2010. “daftar apbd tahun 2011”. kementrian keuangan republik indonesia. ensiklopedi nasional indonesia, 2004, “oportunisme”,http://www.wikipedia.or g. diunduh pada 31 maret 2012. febrian, r. a. 2011. “flypaper effect pada dana alokasi umum (dau) dan pad (pad) terhadap belanja daerah (bd) pada kota/kabupaten di jawa tengah”, universitas jendral soedirman,purwokerto. kabo, m. 2011. “teori sinyal”, http://www.kabo.blogspot.com. diunduh pada 4 januari 2012. kementrian dalam negeri. 2011. “daftar gubernur dan wakil gubernur”. http://www.depdagri.go.id/ diunduh pada 12 agustus 2011. kementrian dalam negeri. 2011. peraturan menteri dalam negeri no. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd. kementrian dalam negeri. 2011. peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun anggaran 2012. komisi pemilihan umum (kpu) “226 daerah akan menyelenggarakan pilkada dalam tahun 2005” www.kpu.go.id. 4 januari 2012. komisi pemilihan umum. 2011. “daftar provinsi dan kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemungutan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tahun 2011” www.kpu.go.id. diunduh pada 12 agustus 2011. panggabean, h. e. 2009. “pengaruh pad terhadap belanja daerah di kabupaten toba, samosir” universitas sumatera utara, medan. petunjuk teknis pengelolaan anggaran belanja pemerintah provinsi jawa barat, pemerintah provinsi jawa barat. priyatno, d. 2010. “teknik mudah dan cepat melakukan analisis data penelitian”, yogyakarta: gava media. pusdatinkomtel kementrian dalam negeri. 2010. “daftar alamat situs web pemerintah daerah dan kabupaten/kota seluruh indonesia”. kementrian dalam negeri republik indonesia. siagian, p. a. 2009. flypaper effect pada pad dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada pemerintahan kabupaten/kota diprovinsi sumatra utara, skrpsi, fakultas ekonomi universitas sumatera utara, medan. subaweh, i. 2008. “agency theory dalam pemerintahan daerah” gagaring panggulung. http://www.wikipedia.org/ http://www.wikipedia.org/ http://www.kabo.blogspot.com/ http://www.depdagri.go.id/ http://www.kpu.go.id/ http://www.kpu.go.id/ jurnal akuntansi & investasi, 14 (1), 1-13, januari 2013 13 ritonga, i. t. dan m. i. alam. 2010. “apakah incumbent memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) untuk mencalonkan kembali dalam pemilukada (pemilukada)” simposium nasional akuntansi 13, purwokerto. yuwani, i. i. 2011. “analisis rasio alokasi belanja antara daerah incumbent dan daerah non incumbent sebelum dan pada saat pemilukada berlangsung” universitas diponegoro, semarang. partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem organisasi sebagai variabel moderating dalam hubungan antara orientasi profes jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 issn: 1411-6227 268 partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem organisasi sebagai variabel moderating dalam hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran pada rumah sakit di prop. bengkulu isma coryanata email : ismacoryanata@gmail.com universitas bengkulu abstract this research is aimed to examined empirically whether budget participation and orientation of organizational goal system as the moderating variables influence the relation between professional orientation and role conflict on hospitals in bengkulu. directly questionnaires were distributed to 50 managers from hospitals in bengkulu by purposive sampling . the responses from 36 managers ( 72,9%) were analyzed by using regression analysis. the result indicated that budget participation as a moderating variable did not affecte the relation between professional orientation and role conflict but organizational goal system as a moderating variable affected the relation between professional orientation and role conflict. key words: budget participation, role conflict, professional orientation, organizational goal system abstrak penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris apakah partisipasi anggaran dan orientasi sistem tujuan organisasi sebagai variabel moderating mempengaruhi yang hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran di rumah sakit di bengkulu. langsung kuesioner dibagikan kepada 50 manajer dari rumah sakit di bengkulu secara purposive sampling. tanggapan dari 36 manajer (72,9%) dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran sebagai variabel moderasi tidak mempengaruhi hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran tetapi sistem tujuan organisasi sebagai variabel moderasi mempengaruhi hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran. isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 269 kata kunci: partisipasi anggaran, konflik peran, orientasi profesional, sistem tujuan organisasi pendahuluan latar belakang masalah organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dalam melakukan berbagai perubahan agar tetap survive, begitu juga dengan rumh sakit, yang mana mulai dikelola secara ekonomis tanpa harus meninggalkan fungsi sosial. perubahan tersebut didorong oleh perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga sangat diperlukan sistem pengendalian manajemen yang berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. unit ini adalah basis perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. pusat pertanggungjawaban merupakan bagian yang paling berkompeten untuk menyiapkan anggaran karena merekalah yang paling dekat dan berhubungan dengan aktivitas pelayanan masyarakat (mardiasmo, 2002). pada dasarnya, penganggaran merupakan mekanisme pengendalian administratif yang didesain menurut prinsip pengendalian birokrasi. pengendalian ini diperlukan untuk mengendalikan perilaku yang mendominasi keputusan dalam pemberian pelayanan yang biasanya kurang mempertimbangkan konsekuensi finansial (chua& dageling, 1991) dalam abernethy & stoelwinder (1995). seharusnya mereka memahami tujuan organisasi terutama bagi yang bertanggung jawab manajerial (argyris, 1973) dalam abernethy & comerford (1999). umumnya profesional menolak seperangkat nilai-nailai manejerial karena telah terlatih dan disosialisasikan mengembangkan orientasi nilai berdasarkan etika profesi sehingga cenderung memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai profesional. mereka akan mengalami konflik peran jika diharuskan berpartisipasi dalam pengendalian adminitratif (abernethy & stoelwinder ,1995). munculnya konflik peran atas penerapan penganggaran pada organisasi yang didominasi oleh profesional perlu mendapat perhatian serius, karena dapat menimbulkan dampak merugikan yakni menurunnya kepuasan kerja, menurunkan kinerja dan meningkatkan ketegangan kerja, serta menurunkan komitmen terhadap organisasi. konflik peran profesional manajerial dapat dicegah dengan menghindari keterlibatan profesional dalam pengendalian adminiftratif. menurut abernethy & comerford (1999) berdasarkan penelitian terhadap dokter dan perawat yang menjabat kepala unit rumah sakit , ahli medis yang memiliki orientasi profesional yang tinggi dan berpartisipasi dalam anggaran rumah sakit tidak perlu mengalami konflik peran, apabila mereka mempunyai nilai-nilai manajerial (berorientasi terhadap tujuan sistem rumah sakit). selanjutnya jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 270 mutmainah (2000) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa interaksi antara orientasi profesional dan orientasi tujuan sistem tidak berpengaruh negatif terhadap konflik peran profesional manajerial pada lingkungan akuntan publik yang berpartisipasi dalam penganggaran. ia menduga kekuatan orientasi profesional/organisasional merupakan fungsi keprofesionalan. ketidakkonsistenan penelitian di atas, mendorong peneliti untuk menguji kembali penelitian abernethy & comerford (1999) dengan mengambil responden dokter dan perawat yang menjabat sebagai kepala unit rumah sakit di prop. bengkulu. rumah sakit merupakan salah satu lembaga kesehatan, yang aktivitasnya tidak terlepas dari masalah penganggaran, partisipasi dari para manajer dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi, strategi, serta ketidakpastian lingkungan. dengan semakin besar persaingan yang dihadapi setiap rumah sakit dituntut untuk mengembangkan organisasinya seefisien dan seefektif mungkin, sehingga mampu bersaing secara berkelanjutan (competitive advatage). hal ini mengharuskan pimpinan rumah sakit untuk dapat meningkatkan kinerja manajerialnya agar tidak kehilangan eksistensinya di masyarakat. selain itu rumah sakit mempunyai otonomi sendiri-sendiri dalam menentukan sistem penganggarannya, sehingga mampu mengendalikan organisasi dengan lebih baik serta mampu berkiprah sebagai mitra masyarakat dalam menyelenggarakan program kesehatan di indonesia khususnya di prop. bengkulu. perumusan masalah berdasarkan penjelasan di atas, integrasi profesional dalam manajerial dan berpartisipasi dalam penganggaran rumah sakit sangat dibutuhkan, meskipun secara potensial keterlibatan tersebut menimbulkan konflik peran. perumusan masalah dapat dinyatakan dengan pertanyaan; apakah variabel moderat partisipasi anggaran dapat memoderasi hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran profesional manajerial dalam penganggaran rumah sakit dan apakah orientasi tujuan sistem organisasi yang dimiliki profesional manajerial dapat memoderasi hubungan antara orientasi profesional yang dimiliki dengan konflik peran yang dialami. tujuan penelitian tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris, pengaruh moderating variabel partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem organisasi terhadap hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran di rumah sakit, dan untuk menguji faktor-faktor kontijensi yang mempengaruhi hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran profesional manajerial di rumah sakit di prop. bengkulu. isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 271 manfaat penelitian apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat dari penelitian ini adalah: (1) bagi akademisi, memperluas/menambah literature yang berhubungan dengan konflik peran, terutama konflik peran profesional manajerial di rumah sakit. (2) bagi praktisi (akuntan), menambah wawasan dalam menyusun sistem pengendalian internal pada rumah sakit. (3) bagi rumahsakit, meningkatkan pemahaman terhadap perencanaan, implementasi sistem pengendalian manajemen, dan konflik peran yang mungkin muncul sehubungan dengan adanya integrasi profesional dalam struktur manajerial dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta kinerja rumah sakit. tinjauan pustaka orientasi profesional anton et al., (1988) mendefinisikan orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar sedangkan profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. seorang profesional adalah seorang yang melakukan pekerjaan purna waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan kehlian yang tinggi, punya komitmen pribadi untuk melibatkan dirinya dengan giat, tekun, dan seriusdalam menjalankan profesinya. orientasi terhadap nilai profesional pada dasarnya merupakan motif perilaku individu dari refleksi berbagai kejiwaan:pengetahuan. keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya. gejala itu dipengaruhi oleh berbagai faktor: pengalaman, keyakinan, sarana fisik dan sosio-budaya masyarakat. menurut who (1996) perilaku individu dapat diubah dengan menggunakan cara sebagai berikut: (1) kekuatan/kekuasaan agar seseorang mau melakukan (berperilaku) sesuai yang diharapkan undang-undang dan peraturan, (2) pemberian informasi, dan (3) media diskusi dan partisipasi. perubahan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) alamiah (natural change), perubahan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, (2) terencana (planned change), dan (3) perubahan karena adanya kesediaan untuk berubah (readiness to change). partisipasi anggaran pada dasarnya partisipasi merupakan proses yang wajar dalam sebuah organisasi, dimana individu terlibat secara langsung dalam pembuatan yang akan berpengaruh terhadap dirinya. kontribusi terbesar dari proses penyusunan anggaran akan terjadi, jika bawahan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (argyris, 1952), karena tingkat jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 272 keterlibatan bawahan dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan antara anggaran partisipatif dan anggaran non partisipatif (milani, 1975). anggaran yang disusun dengan melibatkan bawahan lebih memungkinkan untuk melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran yang mungkin bisa dicapai (brownell dan mcinnes, 1986). oleh sebab itu, aspirasi bawahan akan lebih diperhatikan atasan dalam proses penyusunan anggaran partisipatif dibanding non partisipatif (stedry, 1960). dengan mengadopsi pendekatan kontinjensi, maka penelitian partisipasi anggaran dapat digunakan untuk mengindentifikasi berbagai faktor penting yang dapat menentukan hubungan antara tingkat partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajemen. pendukung terhadap pendekatan ini berpendapat, bahwa partisipasi anggaran menjadi tidak efektif dalam semua kondisi, akan tetapi efektifitas partisipasi tergantung faktor-faktor tertentu. beberapa peneliti mengindentifikasikan bahwa dampak kinerja dari pertisipasi anggaran dipengaruhi oleh faktor psikologi, seperti motivasi, locus of control dan attitude (sikap) serta dipengaruhi juga oleh faktor organisasi, seperti level desentralisasi dan gaya kepemimpinan dan faktor lingkungan, seperti ketidakpastian lingkungan dan volatility (riyanto, 1999). dalam studi yang dilakukan simon et al., (1954) menemukan bahwa karakteristik anggaran sangat dibutuhkan untuk menentukkan diterimanya sebuah anggaran oleh budgetees. mereka juga mengatakan bahwa dorongan akan meningkat apabila anggaran yang diterima itu lebih akurat, lebih rasional dan lebih terkendali, sehingga menumbuhkan partisipasi yang tinggi. selanjutnya durbar (1971) menyatakan bahwa partisipasi akan menumbuhkan sifat ego yang lebih besar diantara orang-orang yang terlibat dalam penyusunan anggaran. sedangkan sweringa dan moncur (1975) menemukan bahwa partisipasi merupakan faktor penting untuk memprediksi hubungan partisipasi dengan perilaku. milani (1975) menyatakan bahwa meningkatnya partisipasi berhubungan erat dengan sikap positif terhadap pekerjaan dan perusahaan. hal ini menunjukkan partisipasi dengan kinerja pekerjaan sangat berhubungan. orientasi tujuan sistem organisasi sistem adalah susunan yang teratur dari: pandangan, teori, dan azaz (anton et al., 1988). tujuan sistem adalah seperangkat tujuan yang berkaitan dengan kondisi organisasi yang diinginkan, meliputi tujuan-tujuan manajerial seperti efisiensi, adaptasi, integrasi, pertumbuhan, stabilitas, kesatuan dan akuntabilitas finansial (abernethy & stoelwinder ,1995). seseorang dapat mengadopsi nilai-nilai manajerial bila memiliki orientasi tujuan sistem organisasi yang tinggi apakah ia terlibat dalam peran manajerial maupun tidak (abernethy & comerford,1999). isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 273 konflik peran peran merupakan seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu (collins et al., 1995). teori peranan menunjukkan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua atau lebih tekanan terjadi bersamaan yang ditujukan pada seseorang, individu yang mematuhi salah satu diantaranya akan mengalami konflik atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya (gregson, 1994).welfare dan snock (1962), bamber et al. (1989) dalam hudayati (2000) membagi konflik menjadi tiga tipe yaitu: (1) konflik peran antara personal seseorang dengan peran yang diharapkan, (2) konflik yang terjadi karena harapan yang kontradiktif tentang bagaimana suatu peran harus dijalankan (intrarole conflict). rizzo, house & lirtzman (1970) mengidentifikasikan faktorfaktor yang menyebabkan konflik peran sebagai berikut: (1) karena perbandingan antara waktu, sumber daya, kemampuan, atau nilai individu dengan perilaku peran yang sudah digariskan, (2) karena dua atau lebih peran yang harus dijalankan seorang individu, dan (3) karena kebijakan, standar evaluasi, permintan dan pengharapan yang bertentangan. konflik peran profesional manajerial menurut robert (1993) konflik-konflik yang terjadi dalam hubungan profesional dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu (1) faktor-faktor inheren yang ada dalam suatu hubungan, meliputi peneriman atau penolakan terhadap peraturan yang mengatur hubungan tersebut, (2) faktor-faktor yang berhubunga dengan karakteristik dan kepribadian dari yang terlibat dalam hubungan tersebut, cara mereka menilai dan memperlakukan orang lain, serta (3) faktor-faktor yang berhubungan dengan evaluasi terhadap situasi, termasuk penggunaan bahasa dan perbedaan asumsi yang memperbesar kesalahpahaman. copur (1990) menjelaskan factor yang menyebabkan timbulnya konflik peran oleh professional sebagai berikut: (1) tugas-tugas birokrasi lebih bersifat parsial dengan pelatihan yang singkat dan dilakukan dalam organisasi, kepatuhan/ketaatan diawasi dn dikendalikan berdasrkan jenjang hirarki, sedangkan pekerjaan professional bersifat keseluruhan dengan pelatihan yang membutuhkan waktu lama di luar organisasi dan pengendalian dilakukan oleh teman sejawat dan (2) para birokrat loyal kepada organisasi dan meligitimasi tindakan mereka berdasarkan aturanaturan organisasi, sedangkan professional lebih loyal pada profesi, dan meligitimasi tindakan mereka berdasarkan kompetensi yang dimiliki. ketaatan professional diperoleh melalui sosialisasi dan internalisasi norma etika yang diterapkan oleh asosiasi profesi. raelin et al (1985) dalam abernethy & stoelwinder (1995) berpendapat bahwa penyebab ketidaksesuaian peran yang dialami oleh professional yang bekerja dalam organisasi adalah: (1) profesional terusmenerus menuntut otonomi terhadap pekerjaan dan kondisi kerja serta jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 274 membawa sendiri keahlian khusus ke dalam organisasi dan menghendaki agar mereka yang memutuskan bagaimana akan menggunakan keahlian tersebut, (2) professional cenderung bertanggung jawab terhadap profesi yang sudah dipilihnya dan memihak pada profesi daripada organisasi tempat mereka bekerja, dan (3) professional setia pada norma dan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh atasan tempat mereka bekerja. hal ni dikarenakan harapan yang dihubungkan dengan peran seoarng professional secar potensial akan menimbulkan konflik jika harus memenuhi harapan yang berkaitan dengan peran mereka sebagai birokrat (rizzo et al, 1970). nilainilai yang ada dalam organisasi berusaha agar organisasi selalu exist dan survive, dengan menekankan pada efisiensi dan produktifitas atas penggunan sumber daya, sedangkan keputusan yang dibuat oleh professional kadang-kadang tidak mempertimbangkan konsekunsi finansial (abernethy & stoelwinder ,1995) konflik peran yang timbul akibat kondisi yang penuh tekanan dapat diminimalkan dengan menciptakan kondisi-kondisi yang bisa mengurangi tekanan tersebut. parker et al. (1989) mengemukakan bahwa strategi mendasar mengurangi stress, terutama yang disebabkan oleh ketidakjelasan peran, konflik peran dan rendahnya tingkat kepuasan adalah dengan menciptakan iklim organisasi yang kondusif: mutual support, keterbukaan, komunikasi serta berpartisipasi dalam pengendalian. dari beberapa penelitan menunjukkan perbedaan tentang hubungan partsipasi profesional dalam penganggaran dengan konflik peran. oleh karena itu, peneliti mencoba membuktikan apakah partisipasi dosen dalam anggaran perguruan tinggi akan memoderasi timbulnya konflik peran dengan hipotesis yang peneliti ajukan adalah: h1: partisipasi anggaran memperkuat hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran dalam proses penganggaran untuk memastikan, apakah orientasi tujuan sistem organisasi dapat mengurangi konflik peran profesional-manajerial, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah: h2: orientasi tujuan sistem organisasi memperlemah hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran profesional yang berpartisipasi dalam proses penganggaran metodologi penelitian populasi dan penentuan sampel populasi dalam penelitian ini adalah rumah sakait di prop. bengkulu. sampel penelitiannya adalah para manajer (kepala unit) dari seluruh rumah sakit di prop. bengkulu . cara pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling (judgmental sampling). data diperoleh dengan isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 275 membuat daftar pertanyaan (kuisioner) yang disampaikan melalui jasa pos kepada para responden. sebelum dilakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan tes validitas dan reliabilitas atas data tersebut. uji ini dilakukan untuk mengetahui akurasi dan konsisten data yang dikumpulkan dari penggunaan pengukuran (huck dan cormier, 1996; hair, 1995). waktu pengumpulan data selama tiga minggu. perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada table 1 berikut: insert tabel 1 (sampel dan tingkat pengembalian) definisi operasional dan pengukuran variabel variabel dependen dalam penelitian ini adalah konflik peran (kp), sedangkan variabel independen terdiri dari orientasi profesional (op), partisipasi anggaran (pa), dan orientasi tujuan sistem organisasi (ots). variabel pa dan ots berfungsi sebagai moderating variable. konflik peran (kp) variabel kp diukur dengan delapan instrumen dengan skala likert tujuh point yang dikembangkan oleh rizzo et al (1970) kemudian digunakan abernethy & comerford (1999), hudayati (2000) dan mutmainah (2000). orietasi profesional (op) instrumen yang digunakan bukan untuk mengukur keprofesionalan seseorang ataupun perilaku profesi, tetapi lebih merupakan proksi yang dianggap berhubungan dengan op (lawan dari ots organisasi/orientasi manajerial). instrumen ini memfokuskan pada usaha mendapatkan pengetahuan akademis untuk meningkatkan keahlian dan memperoleh serta mempertahankan otonomi berupa aktivitas penelitian dan penulisan karya ilmiah. op diukur dengan lima instrumen yang dikembangkan miller & wager (1971). instrumen ini juga digunakan abernethy & comerford (1999), hudayati (2000) dan mutmainah (2000). partisipasi anggaran (pa) variabel partisipasi anggaran (pa) diukur dengan tujuh instrumen. instrumen ini dikembangkan oleh milani (1975). responden diminta memilih salah satu nilai dalam skala likert 1 sampai 7. instrumen ini juga digunakan abernethy & comerford (1999), hudayati (2000) dan mutmainah (2000). orientasi tujuan sistem organisasi (ots) konstruk ots mencakup komitmen individu pada tujuan dan nilai-nilai manajerial yang direfleksikan pada perilaku dan diarahkan untuk pencapaian tujuan manajerial yakni efisinsi dan pertanggungjawaban (perrow, 1979) dalam abernethy & comerford (1999). untuk mengukur jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 276 variabel ini digunakan sepuluh instrumen dengan skala likert tujuh point. instrumen ini didasari oleh perrow (1979). instrumen ini juga digunakan oleh abernethy & comerford (1999), hudayati (2000) dan mutmainah (2000). model penelitian berdasarkan permasalahan dan literature yang ada, maka hubungan antara variabel yang dihipotesisikan, dinyatakan dalam gambar 1 di bawah ini: insert gambar 1 (pengaruh moderating variable partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem organisasi terhadap hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran) analisis data untuk menguji hipotesis digunakan regresi berganda (multiple regression) dengan bentuk interaksi secara keseluruhan. pengolahan data dilakukan dengan spss versi 10 for windows (santoso, 2001). pengujian hipotesis delakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterprestasikan dengan tepat. persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 1. untuk menguji hipotesis 1 (h1) y = α + β1x1 + β2x2 + β3 x1x2 + e………….(1) dimana: y = konflik peran a = konstanta anggaran x1 = orientasi profesional x2 = partisipasi anggaran x1, x2, = interaksi antara x1 dan x2 β1 β2 β3 = koefisien regresi 2. untuk menguji hipotesis 2 (h2) y = α + β1x1 + β4x3 + β5 x1x3 + e………….(2) dimana: y = konflik peran x3 = orientasi tujuan sistem organisasi x1, x3 = interaksi antara x1 dan x3 β1 β4 β5 = koefisien regresi hasil dan pembahasan pengujian validitas dan reliabilitas pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor (factor analysis) dengan varimax rotation. data yang dapat dilakukan analisis faktor bila kaiser’s msa di atas 0,5 (kaiser & rice, 1974) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 277 memiliki factor loading (muatan faktor) lebih dari 0,40 (chia, 1995) dalam edfan (2001). instrumen dikatakan reliable apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0.50 (nunnally, 1967) dalam edfan (2001). hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk semua variabel dirangkum pada tabel 2. insert tabel 2 (hasil pengujian validitas dan reliabilitas) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa instrumen ini layak digunakan untuk mengukur variabel konflik peran, partisipasi anggaran, orientasi profesional dan orientasi tujuan system organisasi. statistik deskriptif analisa data didasarkan dari jawaban responden yang terkumpul sebanyak 89 responden. dari data yang diperoleh maka dapat diketahui statistik deskriptif seperti yang tampak pada tabel 3 berikut ini. insert tabel 3 statistik deskriptif variabel penelitian pengujian asumsi klasik pengujian gejala multikolinearitas dalam penelitian ini, hasil perhitungan collinearity-coefficients statistik untuk ketiga variabel independen mempunyai angka vif dibawah 10 dan nilai tolerance mendekati angka 1. ringkasan hasil collinearity statistics dapat dilihat pada tabel 4. insert tabel 4 hasil perhitungan pengujian multikolinearitas pengujian gejala heterokedastisitas untuk menguji pengaruh heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan pengujian corelasi spearman’s. heterokedastisitas ada apabila nilai signifikansi <0,05 dan apabila nilai signifikansi > 0,05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas. hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. insert tabel 5 hasil pengujian heterokedastisitas pengujian gejala autokorelasi uji gejala autokorelasi dilakukan dengan melihat hasil durbin watson. apabila d-w dibawah –2 berarti ada autokorelasi positif. apabila d-w di antara –2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, dan apabila angka dw di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif ( santoso, 2001). penelitian jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 278 ini menghasilkan angka d-w sebesar 1,556 dan ini berarti tidak ditemukan adanya autokorelasi antar variabel. pengujian kenormalan data pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan kolmogorof-smirnof pada alpha sebesar 5%. jika nilai signifikansi dari pengujian kolmogorof-smirnof lebih besar dari 0,05 berarti data normal. ringkasan hasil pengujian dapat dilihat pada table 6. insert tabel 6 hasil pengujian kenormalan data pengujian hipotesa (1): hasil analisa regresi disajikan dalam tabel 7: insert tabel 7 partisipasi anggaran memperkuat hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran dalam proses penganggaran hasil analisa regresi yang disajikan dalam tabel 7 menunjukkan bahwa secara signifikan interaksi antara orientasi profesional dengan partisipasi anggaran tidak mempengaruhi konflik peran. pengujian ini membuktikan bahwa pa memoderasi hubungan antara op dan kp tidak terdukung, atau pa hanya berpengaruh terhadap kp tetapi bukan merupakan viarabel yangdapat memperkuat/memperlemah kp yang dialami dokter secara signifikan sehubungan dengan op yang mereka miliki. temuan ini konsisten dengan temuan hudayati (2001) tetapi tidak konsisten dengan temuan abernethy & comerford (199). penelitian ini menggunakan sampel dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian abernethy & comerford (1999). responden abernethy & comerford (1999) adalah dokter dan perawat satu rumah sakit pendidikan yang terbesar di australia. penelitian ini adalah rumah sakit yang ada di prop. bengkulu baik negeri maupun swasta. dimungkinkan adanya perbedaan kultur budaya organisasi, perilaku, norma, nilai, bentuk dan struktur organisasi serta proses penganggaran, baik untuk masing-masing unit maupun rumah sakit secara keseluruhan. dari hasil tersebut dapat dikemukakan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah: pengujian hipotesa (2): hasil analisa regresi disajikan dalam tabel 8 di bawah ini. y = 47,300 – 1,343 x1 – 0,473 x2 + 0,046 x1x2 isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 279 insert tabel 8 orientasi tujuan sistem organisasi memperkuat hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran dalam proses penganggaran persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut adalah: menurut hasil analisis pada tabel 8, interaksi antara orientasi professional dan orientasi tujuan system organisasi (β5) koefisiennya positif menunjukkan sebesar 0,059 dengan tingkat signifikansi pada p 0,005. artinya, orientasi tujuan sisstem organisasi mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara orientasi professional dan konflik peran. dengan demikian, hasil penelitian mendukung hipotesis (2) . ini menunjukkan bahwa orientasi professional yang tinggi akan mengalami konflik peran apabila mereka juga berorientasi terhadap tujuan system organisasi. hal ini tidak mendukung penelitian abernethy & comerford (1999) bahwa konflik peran yang dialami dokter dengan orientasi professional yang tinggi dapat dikurangi ketika berpartisipasi dalam anggaran rumah sakit, asalkan mereka memiliki orientasi tujuan system rumah sakit (nilai-nilai manajerial). kesimpulan dan saran kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keberadaan variable moderating partispasi anggaran dan orientasi manajerial akan mem[engruhi konflik peran yang dialami dokter yang terlibat dalam struktur manajerial dan berpartispasi pada proses penganggaran rumah sakit. berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa secara empiris hipotesis pertama tidak dapat diterima. ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak signifikan mempengaruhi hubungan antara orientasi professional dan konflik peran dokter dalam proses penganggaran. pengujian hipotesis kedua yang diajukan, yaitu orientasi tujuan system organisasi akan memperlemah hubungan antara orientasi professional dan konflik peran secara empiris dapat diterima. ini menunjukkan bahwa dokter yang memiliki orientasi professional yang tinggi akan mengalami konflik peran apabila mereka juga berorientasi tehadap tujuan system manajerial organisasi. y = 123,724 – 3,175 x1 – 1,402 x3 + 0,059 x1x3 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 280 saran dalam penelitian ini menggunakan responden yang berasal dari rumah sakit swasta dan negeri. untuk penelitian selanjutnya, sangat dianjurkan sebaiknya responden dipisahkan antara rumah sakit umum dan swasta. sehingga hasil penelitian tidak bias dikarenakan adanya perbedaan kultur budaya organisasi, perilaku, norma, nilai, bentuk dan struktur organisasi serta proses penganggaran, baik untuk masing-masing unit maupun rumah sakit secara keseluruhan. perlu dilakukan penelitian lanjutan guna mengetahui kekonsistenan hasil yang ditemukan dengan menghadirkan faktor atau variable-variabel yang lebih relevan dan berpengaruh terhadap konflik peran dokter yang memiliki orientasi professional yang tinggi sehubungan dengan integrasi mereka dalam system pengendalian manjemen rumah sakit seperti “keadilan”. daftar pustaka abernethy, margaret a., & johannes u. stoelwinder., 1995, the role of professional control in the management of complex organization, accounting, organization and society. abernethy, margaret a., & comerford, 1999, budgeting and the management of role conflict in hospital, behavioral research in accounting ii. argyris, c, 1952, some limits of rational man organizational theory, public adiministration review. brownell, p. dan mcinnes, m., 1986, budgetary participation, motivation and managerial performance, the accounting review, vol. .lxi, no. 4, october, hal. 587-600. collins, f. et al., 1995, the relationship between budgetary managemnt style and organizational commitment in a not-for-profit organization, behavior research in accounting review. copur, h., 1990, academic professionals: a study of conflict and satisfaction in professoriate, human relation. gregson,t, wendell, j, and auno, j 1994, role ambuigity, role confilct and perceived environmental uncertainty: are the scales measuring separate construct foar accountant?, behavior research in accounting. isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 281 hair, f. joseph, rolph, e.a., ronald l. tatham, william c.b., 1995, multivariate data analysis with readings, fourth edition, prentice hall, a. simon and schuster company, englewood cliffs, new jersey. hudayati, a, 2000, pengaruh aspek-aspek penganggaran terhadap konflik peran, studi empiris pada perguruan tinggi, simposiun nasional akuntansi iv. mardiasmo, 2002, akutansi sektor publik, penerbit andi,yogyakarta. milani, k., 1975, the relationship of participation in budget setting to industrial supervisor performance and attitude: a field study, the accounting review, april, hal. 133-143. miller, g.a., and wager, i.w., adult socialization, organizational structure androle orientations, administrative science quartely. mutmainah, siti, 2000, manajemen konflik peran profesional manajerial melalui orientasi tujuan sistem dan keadilan persepsian: suatu upaya meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja, tesis s2 ugm yogyakarta. riyanto, bambang, 1999, the effect of attitude, strategy and decentralization on the effectiveness of budget participation, journal riset akuntansi indonesia (jrai), vol. 2, no. 2, juli, hal 136153. rizzo, j.a, house r.j., and lirtzman, s.i, 1970, role conflict and ambuigity in complex organizations,administrative science quartely. santoso, singgih, 2001, mengolah data statistik secara profesional, penerbit pt elex media komputindo, jakarta. sterdy, b., dan n. indriantoro, 1960, budget control and cost behavior, englewood cliffs, nj: prentice hall. who, 1996, good pharmacy practice (gpp) in community and hospital, pharmacy setting, who/pharm/dap. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 282 lampiran tabel 1 sampel dan tingkat pengembalian jumlah kuesioner yang disebarkan 50 jumlah kuesioner yang tidak kembali 12 jumlah kuesioner yang kembali 38 jumlah kuesioner yang tidak lengkap 2 jumlah kuesioner yang dapat diolah 36 tingkat pengembalian 38/50*100% 76% tingkat pengembalian yang digunakan 36/50*100% 72% tabel 2 hasil pengujian validitas dan reliabilitas variabel kaiser’s msa factor loading cronbach alpha konflik peran 0,510 0,462 – 0,689 0,577 partisipasi anggaran 0,491 0,471 – 0,813 0,659 orientasi profesional 0,506 0,542 – 0,713 0,5992 oruentasi tujuan sistem 0,536 0,423 – 0,573 0,649 tabel 3 statistik deskriptif variabel penelitian variabel n kisaran teoritis kisaran aktual rata-rata sd konflik peran 36 8-56 10-40 36,910 7,308 partisipasi anggaran 36 7-42 7-41 26,652 4,627 orientasi profesional 36 5-35 5-28 22,921 5,601 oruentasi tujuan sistem 36 10-70 20-71 38,888 13,96 8 tabel 4 hasil perhitungan pengujian multikolinearitas variabel collinearity statistics keterangan tolerance vif partisipasi anggaran 0,969 1,032 tidak ada multikolinearitas orientasi profesional 0,966 1,032 tidak ada multikolinearitas oruentasi tujuan sistem 0,997 1,003 tidak ada isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 283 multikolinearitas tabel 5 hasil pengujian heterokedastisitas variabel signifikansi kesimpulan partisipasi anggaran 0,795 tidak ada heterokedastisitas orientasi profesional 0,817 tidak ada heterokedastisitas oruentasi tujuan sistem 0,218 tidak ada heterokedastisitas tabel 6 hasil pengujian kenormalan data variabel n signifikansi keterangan konflik peran 36 0,884 normal partisipasi anggaran 36 0,301 normal orientasi profesional 36 0,119 normal oruentasi tujuan sistem 36 0,101 normal tabel 7 partisipasi anggaran memperkuat hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran dalam proses penganggaran simb ol variabel koefisien beta nilai koefisie n standard error t-value p x1 orientasi p β 1 -1,3430 0,4750 -3,030 0,003 x2 partisipasi a β2 -0,4730 0,3250 -1,450 ts x1x2 interaksi β4 0,0461 0,0140 3,210 0,102 konstansta α 47,300 7,7850 6,076 0,000 r 2 = 14,10% f = 4,6590 p = 0,005 n = 36 ts = tidak signifikan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 284 tabel 8 orientasi tujuan sistem organisasi memperkuat hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran dalam proses penganggaran simbol variabel koefisie n beta nilai koefisien standard error t-value p x1 orientasi p β 1 -3,175 1,041 -3,051 0,003 x3 orietasi tujuan s β 3 -1,402 0,716 -1,958 0,054 x1x3 interaksi β5 0,059 0,021 2,870 0,005 konstansta α 123,724 36,187 3,419 0,001 r 2 =55% f = 34,573 p = 0,000 n = 89 gambar 1 pengaruh moderating variable partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem organisasi terhadap hubungan antara orientasi profesional dan konflik peran lampiran kuesioner daftar pertanyaan yang diberikan pada responden pertanyaan no. 1 s.d no.7 berikut ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan peranan yang anda berikan dalam merancang anggaran untuk divisi anda. mohon diberikan jawaban dengan cara memberi tanda silang (x) salah satu nomor, dari 1 s.d 7 padaskala untuk masing-masing pertanyan sesuai dengan kondisi yang anda alami. 1. seberapa jauh keterlibatan anda pada penyususnan anggaran untuk divisi anda?  partisipasi anggaran  orietasi tujuan sistem organisasi orientasi profesional konflik peran isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 285 1 2 3 4 5 6 7 semua anggaran tidak satupun anggaran 2. seberapa baik alasan yang anda berikan pada revisi anggaran yang dibuat? 1 2 3 4 5 6 7 sangat logis sangat sembarangan dan/tidak logis 3. seberapa sering anda memberi pendapat/usulan tentang anggaran pada atasan anda tanpa diminta? 1 2 3 4 5 6 7 sangat sering tidak pernah 4. seberapa banyak pengaruh input yang anda berikan pada anggaran akhir? 1 2 3 4 5 6 7 sangat banyak jumlahnya tidak ada 5. seberapa penting input yang anda berikan terhadap anggaran? 1 2 3 4 5 6 7 sangat penting sangat tidak penting 6. seberapa sering anda diminta oleh atasan untuk memberikan pendapat/usulan tentang anggaran? 1 2 3 4 5 6 7 sangat sering tidak pernah 7. bagaimana kinerja anda bila dibandingkan dengan kinerja orang lain? 1 2 3 4 5 6 7 sangat tinggi sangat rendah jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 268-287, juli 2006 286 pada pernyataan-pernyataan berikut ini, nyatakanlah seberapa jauh anda setuju atau tidak setuju terhadap isi pertnyataan dengan cara melingkari salahsatu nomor dari 1 hingga 7 (1=sangat tidak setuju (sts), 7= sangat setuju (ss) no pernyataan sts ss 1 langkah-langkah yang organisasi ambik dalam membuat keputusan adalah adil bagi saya. 1 2 3 4 5 6 7 2 meyakinkan kegiatan divisi saya dalam anggaran merupakan hal yang penting bagi saya. 1 2 3 4 5 6 7 3 pengimplementasian program penurunan biaya adalah penting bagi saya. 1 2 3 4 5 6 7 4 manajemen memiliki seluruh hak pembuatan keputusan yang mereka ambil. 1 2 3 4 5 6 7 5 penting bagi saya untuk dapat memenuhi dan melakukan ide penelitian saya. 1 2 3 4 5 6 7 6 meningkatkan atau memelihara prestise dan imagae organisasi merupakan hal yang penting. 1 2 3 4 5 6 7 7 secara keselutruhan saya puas dengan pekerjaan saya. 1 2 3 4 5 6 7 8 penting bagi saya untuk dapat mempublikasikan hasil kerja saya pada jurnal professional. 1 2 3 4 5 6 7 9 mampu melakukan penelitian yang akan memebrikan kontribusi oada profesi merupakan hal yang penting bagi saya. 1 2 3 4 5 6 7 10 lebih penting bagi saya meningkatkan dan mengembangkan loyalitas anggota yangsaya pimpin, daripada hanya meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan mereka saja 1 2 3 4 5 6 7 11 organisasi bersikap adil pada saya dalam cara membuat keputusan. 1 2 3 4 5 6 7 12 manajemen telah tepat membuat keputusan yang seharusnya diambil. 1 2 3 4 5 6 7 13 secara umum saya suka bekerja di sini. 1 2 3 4 5 6 7 untuk pernyataan berikut, nyatakanlah seberapa sering anda mengalami kondisi yang dinyatakan di bawah ini dengan cara melingkari salah satu angka dari 1 hingga 7 (1=tidak pernah (tp), 7=sangat sering (ss) isma coryanata, partisipasi anggaran dan orientasi tujuan sistem..... 287 no pernyataan tp ss 1 saya melakukan sesuatu yang tidak biasanya. 1 2 3 4 5 6 7 2 saya menerima penugasan tanpa kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukannya. 1 2 3 4 5 6 7 3 saya garus melanggar aturan/kebijakan agar dapat melakukan suatu penugasan. 1 2 3 4 5 6 7 4 saya bekerja dengan dua atau lebih kelompok yang melakukan pekerjaannya dengan cara yang berbeda. 1 2 3 4 5 6 7 5 saya menerima perintah yang bertentangan dari dua atau lebih orang. 1 2 3 4 5 6 7 6 saya melakukan sesuatu yang mungkin diterima oleh sesorang namun ditolak oleh orang lain. 1 2 3 4 5 6 7 7 saya menerima penugasan tanpa sumber daya dan material yang cukup untuk menjalankannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 saya mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan 1 2 3 4 5 6 7 untuk pernyataan berikut, pilihlah pernyatan yang paling tepat menggambarkan keinginan anda dengan cara melingkari (a) atau (b). 1. pada akhirnya nanti saya lesih ingin dihormati (a) diantara rekan seprofesi di luar organisasi, (b) di dalam organisasi tempat saya bekerja. 2. pada jangka pendek saya lebih ingin (a) mempublikasikan paper dalam jurnal profesi, walaupun topik tersebut hanya menda[pat perhatian sedikit di organisasi, (b) membuat kontribusi besar pada salahsatu proyek organisasi. journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value to mitigate earnings management intention erlinda nur khasanah 1 * and mahfud sholihin 2 abstract: research aims: this study aimed to examine the role of a code of ethics and clawback incentive schemes to mitigate earnings management intention. this study also examined the effect of personal value on the relationship between the code of ethics and incentive schemes with earnings management intention. design/methodology/approach: the research method used in this study was an experimental approach with a factorial design of 2x3 between-subjects. the subjects were 83 students from the undergraduate and postgraduate of accounting program from a public university in yogyakarta, indonesia. to test the hypotheses, two-way anova was used. research findings: this study discovered that the code of ethics was able to mitigate earnings management intention. however, it should be completed by clear and strict sanctions for ethical violations. the results, however, showed that there were no significant different effects between clawback and bonus-only incentive schemes on earnings management intention. additionally, this study provided empirical evidence that personal value did not moderate the relationship between the code of ethics and incentive schemes on earnings management intention. theoretical contribution/originality: this study showed the causality relationship between the code of ethics and incentive scheme with earnings management intention through the use of experimental methods. practitioner/policy implication: this study has important implications for company management in designing and implementing a code of ethics effectively, namely the company should provide sanctions for those who violate the code of ethics. research limitation/implication: first, this study only examined earnings management in the form of real earnings management as the operating decisions. second, most of the data collection was carried out after class, causing participants to lack concentration as they were tired of the lessons in class. keywords: earnings management intention; code of ethics; clawback incentive schemes; personal value introduction as a consequence of crimes in various corporations, such as wr. grace and co. and mckesson hboc inc., the role of the accounting profession is spotlighted by the wider community. wr. grace and co. is a specialized material and chemical industry located in colombia, maryland. this company was charged with hiding earnings in reserve accounts in good affiliation: 1 department of accounting, akademi akuntansi ykpn, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. 2 department of accounting, universitas gadjah mada, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. *correspondence: erlindanur.kha@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102145 citation: khasanah, e. n. & sholihin, m. (2020). code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value to mitigate earnings management intention. journal of accounting and investment, 21(2), 195-216. article history received: 17 dec 2019 reviewed: 3 jan 2020 revised: 19 mar 2020 accepted: 19 apr 2020 mailto:erlindanur.kha@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7776 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 196 years and then tapping them in later years to mask actual slowing earnings (makar, alam, & pearson, 2000). meanwhile, mckesson hboc inc. entangled in the opposite case. this company, engaged in the health industry, allegedly booked premature revenues by including in sales figure a substantial list of contracts that had not been finalized (makar et al., 2000). these various examples of corporate crimes have resulted in the crisis of public confidence toward the accountant’s professionalism this profession has not been able to provide accurate financial information for the community. along with the increased corporate crimes in the world, earnings management become a hot issue in accounting professionals and researchers (hossain, karim, & eddine, 2014). earnings management is a questionable practice in financial reporting to obtain personal gains (schipper, 1989). earnings management has two opposite consequences, namely opportunistic and efficient. it is said as unethical behavior when carried out for opportunistic purposes. preventing unethical behavior in the workplace is a significant challenge for management (kaptein, 2011). creating an ethical climate in the work environment by providing a code of ethics can be taken as a management effort to prevent unethical behavior and to protect shareholders. a code of ethics may lead to appropriate business reporting and reliable financial information for shareholders (kaptein, 2011). management has a responsibility to shareholders to ensure that employees have worked ethically. the absence of the code of ethics may indicate that management did not consider ethics important (adams, tashchian, & shore, 2001). several previous studies showed that the code of ethics was a potential factor affecting ethical behavior (mccabe, trevino, & butterfield, 1996; rich, smith, & mihale, 1990; schwartz, 2002). meanwhile, current studies have specifically linked the code of ethics to opportunistic behavior, such as an escalation of commitment to failing projects (booth & schulz, 2004) and moral judgment of budgetary slack (lucyanda & sholihin, 2016). their studies provided evidence that the code of ethics could mitigate opportunistic behavior. however, studies examining whether the code of ethics was able to mitigate the other opportunistic behavior, namely earnings management intention, have not been widely explored. therefore, this study aimed to fill this literature gap. moreover, this study examined the issue using a different method from a similar study conducted by chen, gotti, kang, and wolfe (2016). using an experimental method, this study was expected to contribute, especially validating that of chen et al. (2016) study through the use of the different method. it was supported by davidson and stevens (2013), stating that current literature provides little empirical or theoretical support on the effectiveness of a code of ethics in an experimental settings. therefore, the first objective of this study is to examine the role of the code of ethics in mitigating earnings management intention. several companies have implemented sanctions for the offenders of the code of ethics, but others have not. the implementation of sanctions showed that offending code of ethics is a serious problem (brooks, 1989). without sufficient procedures and policies to reduce unethical and illegal activities, the effectiveness of the code of ethics would be khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 197 weak (garegnani, merlotti, & russo, 2015). sanctions for the code of ethics violations by members of the organization are necessary to achieve its implementation effectiveness. therefore, this study examined whether the implementation of the code of ethics, along with sanctions to the offenders, leads to different results compared to those without sanctions. incentives also had an important role in earnings management (bergstresser & philippon, 2006). previous studies have examined the effect of incentive and earnings management, but the results were still inconsistent. on the one hand, several studies, such as reitenga, buchheit, yin, and baker (2002); burns and kedia (2006); and jouber and fakhfakh (2014), provided empirical evidence on the relationship between incentive and earnings management. on the other hand, beaudoin, cianci, and tsakumis (2015) and laux and laux (2009) did not find evidence that increased incentives can improve earnings management. therefore, a research is required to provide empirical evidence related to determining the right incentive schemes to mitigate earnings management. this study examined whether the clawback incentive scheme could mitigate earnings management intention. clawback is defined as recovering the ceo and cfo’s incentive compensation if the restatement of accounting is attributed to intentional misconduct (iskandar-datta & jia, 2013). empirically, several studies provided evidence on the effectiveness of implementing clawback that it increased accounting quality and lower audit risk (chan, chen, chen, & yu, 2012); reduced financial misstatements and increased investors’ confidence on earnings information (chan, chen, chen, & yu, 2015); and could mitigate budgetary slack (purnama & sholihin, 2017). the latest study on the clawback provision to curb earnings management was conducted by sari and sholihin (2019). their study examined the interaction effect of clawback and religiosity on earnings management. the results provided empirical evidence that the interaction of religiosity and clawback had a significant effect. however, sari and sholihin (2019) only examined the interaction effect of religiosity and clawback on earnings management without examining the main effect of clawback. therefore, this study empirically examined the extent to which the main effects of the clawback incentive scheme could mitigate earnings management intention. currently, limited studies were examining the interaction between organizational and personal factors on individual ethical decision making. the decision-making process is complex as it involves individual, organizational, and contextual issues (jones, 1991). moreover, the previous study of ferrell and gresham (1985) stated that individual factors (one of them is value) might interact with organizational factors in influencing ethical decision-making dilemmas. the interaction effect of personal values with organizational factors had been examined by shafer, morris, and ketchand (2001). their study examined these factors in the professional auditor’s ethical decision process context. hence, this study was intended to examine these factors concerning the other accounting context, namely, earnings management intention. therefore, the third objective of this study was to examine the effect of personal value on the relationship between the code of ethics and incentive schemes on earnings management intention. khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 198 this study used an experimental research method with a factorial design of 2x3 between-subjects. the subjects were 83 students from the undergraduate and postgraduate of accounting program from a public university in yogyakarta, indonesia. to test the hypotheses, this study used two-way anova. this study found out that the code of ethics was able to mitigate earnings management intention. however, it should be completed by clear and strict sanctions. the results, however, showed that there were no significant different effects between clawback and bonus-only incentive schemes on earnings management intention. this study also provided empirical evidence that personal value did not moderate the relationship between the code of ethics and incentive schemes on earnings management intention. this study has important implications for company management in designing and implementing a code of ethics effectively. this study suggests a company should design a code of ethics and to implement it effectively, it should be complemented with sanctions for those who violate the code of ethics. in terms of methodology, this study might show the causality relationship between the code of ethics and incentive scheme with earnings management intention through the use of the experimental method, which differs from the previous study by chen et al. (2016), chan et al. (2012); chan et al. (2015), iskandar-datta and jia (2013) and pyzoha (2015) that used secondary data. this paper consists of several sections. the next section describes the literature review and hypotheses development. the third section is the research method describing the experimental design, research subject and experiment task, definition of operational variable and measurement variable, and data analysis technique. the fourth section presents results and discussion, and the final section presents conclusions, limitations, and suggestions for future research. literature review and hypotheses development earnings management earnings management is a questionable practice in financial reporting to obtain personal gains (schipper, 1989). earnings management is generally conducted to attain a certain level of reported earnings (gavious, segev, & yosef, 2012). there are two perspectives of earnings management, opportunistic and efficient. based on the opportunistic point of view, managers manipulate earnings to increase their interests, including increasing income and earnings and hiding “bad news”, which can result in loss of bonuses or even being fired (callen, morel, & richardson, 2011). opportunistic reporting behavior is designed to mislead some stakeholders to affect contractual outcomes with the intent of obtaining some private gains (chen et al., 2016). based on these motivations, it can be said that earnings management is the managers’ opportunistic behavior due to an opportunity for managers/accountants to “manage” reported earnings (bergstresser & philippon, 2006). meanwhile, based on the efficient point of view, several studies argue that earnings management may be beneficial because it is potential to improve the value of earnings through informing private information to stockholders and the public khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 199 (jiraporn, miller, yoon, & kim, 2008; rezaei & roshani, 2012). under the condition where managers and shareholders are working in the same interest, managers will improve the firm’s value and try to give their best prediction of future performance, therefore smoothing earnings presents a reasonable signal to outside investors (putra, pagalung, & habbe, 2018). earnings management practice is classified into two types, those involving changing accounting methods, and those involving operating decisions (fischer & rosenzweig, 1995). earnings management is related to changing accounting methods when management change policies of the company’s accounting method to record transactions, such as changing the method of fixed asset depreciation, changing the method of a long-term contract, changing the method to record inventory, and changing the method to calculate production costs. the second type of earnings management is operating decisions, which involve delaying or accelerating recognition of transactions. the examples are offering special terms to customers at year-end to advance next year’s sales (fischer & rosenzweig, 1995), accelerating or delaying expenditures for promotions, and research and development cost up to the next accounting period. code of ethics a code of ethics is a document guiding the behavior of all the members of an organization (rodriguez-dominguez, gallego-alvarez, & garcia-sanchez, 2009). accountants are usually bound by the profession’s code of ethics, which guides employees in carrying out their job professionally and ethically (ghazali, 2015). a code of ethics is essential as it implicitly limits unethical behaviors and is intended to guide people in ambiguous situations (pflugrath, martinov-bennie, & chen, 2007). in a corporation, a code of ethics is the foundation of ethics programs, and its contents could be critical in the development of a culture of ethics (singh, 2015). the absence of a code of ethics, therefore, may indicate that management did not consider the code of ethics and ethical behavior essential (adams et al., 2001). the code of ethics was designed to guide companies to become more socially responsible, provide guidelines for employees’ behavior, improve company management, comply with government guidelines, and establish a better corporate culture (cleek & leonard, 1998). the company implements the code of ethics and uses it as a tool to reduce ambiguity, promote ethical practices, and establish a strong ethical (ibrahim, angelidis, & tomic, 2009). a code of ethics is a form of management accountability to shareholders to ensure that all employees in the company have worked ethically. the company is responsible to shareholders, and all employees' behavior must be aimed at maximizing shareholder value without breaking the law. therefore, the purpose of an organization adopting a code of ethics is to satisfy its shareholders (rodriguez-dominguez et al., 2009). a code of ethics is a management effort to protect shareholders’ interests and maximize their values. meanwhile, (wotruba, chonko, & loe, 2001) stated that the important reason for the company to have and to implement the code of ethics is to look for legitimacy, protect shareholders’ interest, and improve its reputation to increase public trust. khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 200 garegnani et al. (2015) stated that a code of ethics has high quality if there is a preface by top management in which the relationship between shareholders covered and regulated in the code of ethics includes the requirement to produce appropriate financial information for shareholders. to achieve a high-quality code of ethics, involvement of various parties is required, especially of the top management, and commitment to ethical programs (garegnani et al., 2015). other stakeholders, such as shareholders, consumers, suppliers, competitors, society, government, and other interest groups, also have the moral right to participate in the process of making ethical codes (schwartz, 2002). a code of ethics was created as a guide for organization members to do their tasks. it was an appropriate mechanism to encourage responsible behavior (rodriguezdominguez et al., 2009). the increasing number of companies having the code of ethics (chen et al., 2016) is followed by the growing research about the effectiveness of the code of ethics for members’ behavior in the organization. several studies showed that the code of ethics is a potential factor that can influence ethical behavior (mccabe et al., 1996; rich et al., 1990; schwartz, 2002). previous studies of booth and schulz (2004), chen et al. (2016), and lucyanda and sholihin (2016) showed that the code of ethics has an essential role in directing ethical behavior of employees to achieve company’s goal, including preventing intention to behave opportunistically. a high-quality code of ethics in organizations would play a role in constraining potential opportunistic behavior (chen et al., 2016). the instrumental perspective in compliance theory assumes that individuals shape their behavior in response to changes in impulses and penalties associated with the laws (tyler, 1990). in order to achieve the effectiveness of the code of ethics, it must be supported by clear sanctions (booth & schulz, 2004). sanctions can be used as a deterrent to unethical actions (adams et al., 2001) hence individuals have a strong tendency to avoid behavior contradicting or violating the code of ethics. conversely, if the code of ethics is not supported by clear and strict sanctions, it is unlikely that it will be effective. company members know that the code of ethics functions as guidance to behave, but they still have the freedom to behave in any way, as long as there are no sanctions. the code of ethics, therefore, will not have a deterrent effect on offenders. meanwhile, the absence of the code of ethics means the company does not have guidelines for its members to behave ethically, including avoiding opportunistic behavior intention, such as earnings management. earnings management intention may increase when there is no code of ethics, or there is a code of ethics but without sanctions. thus, the following hypotheses are tested. h1a: individuals will tend to have earnings management intention when there is no code of ethics, compared to when there is a code of ethics with sanctions. h1b: individuals will tend to have earnings management intention when there is no code of ethics, compared to when there is a code of ethics without sanctions. khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 201 h1c: individuals will tend to have earnings management intention when there is a code of ethics without sanctions, compared to when there is a code of ethics with sanctions. incentive schemes incentive compensation is one of three components of the manager’s total compensation package (anthony & govindarajan, 2007). an incentive is used by organizations to ensure employees’ commitment to suit organizational goals (chenhall, 2003; crocker & slemrod, 2007). initially, the clawback policy was voluntary. between 2003 until early 2010, more than 300 firms in the fortune 1000 and more than 70 in the fortune 100 adopted clawback (chen, greene, & owers, 2015). furthermore, clawback had become mandatory after the publication of the dodd-frank act 2010 (hirsch, reichert, & sohn, 2017). the clawback policy stated in the dodd-frank act, a financial regulation law in the united states, requires public firms to adopt policies encouraging certain types of recovery from overpayments made by executives based on financial results that turned out to be false and require restatement (fried & shilon, 2011). clawback is defined as recovering the ceo and cfo’s incentive compensation if the restatement of accounting is attributed to intentional misconduct (iskandar-datta & jia, 2013). there are several benefits if a company adopts a clawback policy. clawback is expected to improve compensation arrangements in public companies (fried & shilon, 2011). it can also assign the board on the side that potentially protects the company’s assets in investor’s interests so that it can align shareholders’ interests (addy, chu, & yoder, 2014; brown, davis-friday, guler, & marquardt, 2015). moreover, the important reason for adopting the clawback policy is that without it, the executives will continue to receive compensation despite poor performance (dehaan, hodge, & shevlin, 2013). previous studies, such as beaudoin et al. (2015); jouber and fakhfakh (2014); laux and laux (2009); and reitenga et al. (2002), have examined the relationship between incentive schemes and earnings management. higher incentive equity encourages managers to conduct earnings management (cheng & warfield, 2005). ceo, whose overall compensation is more sensitive to the company’s stock price, will cause a higher level of earnings management (bergstresser & philippon, 2006). managers often conduct unethical behaviors for personal gains, such as earnings management. shareholders set appropriate incentives for managers to ensure that managers will not take certain actions that can harm shareholders (jensen & meckling, 1976). therefore, the incentive scheme is required to mitigate earnings management intention. one of the appropriate incentive schemes in mitigating earnings management is clawback, namely incentives containing penalties for misstatements in financial statements. clawback has been found able to reduce financial misstatements (pyzoha, 2015), increase investor’s confidence on earnings information (chan et al., 2015), decrease in fraud risk (fung, raman, sun, & xu, 2015), and increase accounting quality and reduce audit risk (chan et al., 2012). khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 202 this study compared clawback and bonus-only incentive schemes. in the bonus-only scheme, individuals would be given bonuses without the bonus-return penalty for misstatements in financial statements. meanwhile, clawback has a restraining effect on risk-taking compared to bonus-only contracts (hirsch et al., 2017). prospect theory stated that individuals would tend to avoid risks in choices involving specific gain (positive domains) and take risks in choices involving certain losses (negative domains) (kahneman & tversky, 1979). individuals will likely have a higher tendency to avoid earnings management when given a clawback incentive because it provides a penalty if it was proven to misstate financial statements. in other words, individuals will be less motivated to manipulate earnings in financial statements if the incentive provided is in the form of clawback rather than bonus-only. thus, hypothesis 2 is formulated as follows. h2: individuals will tend to have earnings management intention when given incentives in the form of bonus-only compared to when given incentives in the form of clawback. personal values values are the center of individuals’ thinking, and therefore play a role in the formation of attitudes and the implementation of intentional behavior in many situations and issues (rokeach, 1973). value is used to guide and encourage individuals to behave in a way that is ethical or unethical (pohling, bzdok, eigenstetter, stumpf, & strobel, 2016). value is necessary to identify specific personal values in accordance with the accounting profession (shafer et al., 2001) as it will ease them to behave ethically in the work environment. scott (1965) developed scales that could be used to measure personal value. in this study, the measurement of personal values referred to personal value instruments adopted from akaah and lund (1994). they chose four sub-scales, namely intellectualism, honesty, self-control, and religiousness. they were chosen because they seemed relevant to the study topic on ethics (akaah & lund, 1994). the explanation of these sub-scales in the instrument is as follows (alleyne, cadogan-mcclean, & harper, 2013). 1. intellectualism: individuals have the ability for understanding, thinking, and reasoning. 2. honesty: conditions of being trustworthy, genuine, and sincere 3. self-control: ability to hold back or control individuals’ feelings, emotions, and reactions 4. religiousness: belief in worship or obedience to the power considered to have control over human destiny decision making in business and organizational contexts are also determined by the personal value (shafer et al., 2001). therefore, this study examined the interaction effect between the code of ethics and personal value on earnings management khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 203 intention. (ferrell & gresham, 1985) stated that individual factors (one of which is value) might interact with organizational factors to influence individuals involved in an ethical/unethical decision-making dilemma. the decision-making process is complex because it involves individual, organizational, and contextual issues (jones, 1991). if an organization has facilitated individuals to behave ethically by creating a conducive ethical climate, it will not be optimal if individuals’ factors do not support it. several previous studies had shown that the code of ethics influenced ethical behavior decisions (adams et al., 2001; mccabe et al., 1996; schwartz, 2002). individuals will avoid having unethical opportunistic behavior when an organization/company has a code of ethics. the code of ethics clearly states that there are prohibitions on opportunistic behavior, which can damage professionalism. moreover, individuals will be given sanctions when proven to have violated the code of ethics. it will be strengthened by higher personal values (intellectualism, honesty, self-control, and religiousness) they have. the existence of organizational factors in the form of the code of ethics and individual factors, namely high personal value, will increasingly encourage individuals not to have earnings management intention. conversely, although there is a code of ethics in the organization, without sanctions, or even there is no code of ethics regulating the prohibition of opportunistic behavior, there is likely to be an increase in earnings management intention. brief, dukerich, brown, & brett (1996) argued that personal and organizational factors might impact the probability of individuals engaged in fraudulent financial reporting. thus, hypothesis 3 is formulated as follows. h3: personal values moderate the relationship between the code of ethics and earnings management intention. personal values are one of many variables that potentially influence the moral perception of agents on the interests of shareholders involved (shafer et al., 2001). values differ from other personal attributes because they are inherent and encourage individuals to behave in certain situations (adams, licht, & sagiv, 2011). previous studies did not examine the joint effect between incentive schemes and personal values on earnings management intention (beaudoin et al., 2015; brief et al., 1996). this study suspects that an incentive scheme without penalty for returning incentives due to misstatements in financial reporting, and the low personal value of individuals will encourage and strengthen them to have higher earnings management intention. individuals tend to pursue their interests, namely bonuses, based on achievement of performance. the absence of penalties for returning incentives due to misstatements in the financial statements will further encourage individuals to have a higher intention of earnings management. thus, hypothesis 4 is formulated as follows. h4: personal values moderate the relationship between incentive schemes and earnings management intention. khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 204 research method this study applied an experimental research design to test the hypotheses. this design is widely used to show causality relationships (sekaran & bougie, 2013). a 3x2 factorial experiment was used in this study. the code of ethics variable was manipulated into three manipulations, namely “code of ethics with sanctions”, “code of ethics without sanctions”, and “without code of ethics” in accordance with instruments developed by lucyanda and sholihin (2016). the incentive scheme variable was manipulated by providing incentives to participants in the form of “bonus-only” and “clawback” (hirsch et al., 2017). meanwhile, this study did not manipulate the personal value variable as it was measured using four sub-scales of the personal values scale (pvs) developed by scott (1965). the reason for using the pvs was because it was relevant to this research topic on ethics (akaah & lund, 1994). the subjects of this study were undergraduate and postgraduate students of the accounting program, faculty of economics and business from a public university in yogyakarta, indonesia 1 . the research subjects were students as surrogates of practitioners because research assignments given did not require professional experience. the subject received treatment and assigned randomly into 6 groups. randomization was used to ensure that subjects have been placed in the experimental or control group randomly without regarding inherent factors of the subject (nahartyo & utami, 2016). the experimental tasks are as follows. first, subjects were asked to fill out the consent form as a research participant. second, the subjects read information about their role as finance director in a manufacturing company. third, subjects were asked to read on an experimental case and fill in response to reject or support to do earnings management. then, they answered some manipulation check questions. manipulation checks were performed to ascertain that all of the subjects have received manipulation with measures and forms designed by the researcher (nahartyo & utami, 2016). for the code of ethics treatment, this study asked questions “does semen baturatu company has a code of ethics?”, “does semen baturatu’s code of ethics arrange sanctions for ethical violations committed by the board of directors, employees, and company representatives?”. for incentive schemes, this study asked a question, “must you return a bonus incentive of 80% if your company is proven to have made a misstatement in the financial statement?” if the participants’ answers were not in accordance with the treatments given, then the answers would be excluded from the data analysis. it showed that participants could not internalize the treatments provided. finally, subjects were asked to fill out the questionnaire and complete the demographic data. the dependent variable was the earnings management intention. earnings management intention is intent opportunistic behavior committed by individuals to increased earnings reported in financial statements to receive personal gain. a modified clikeman 1 ancova test showed that student’s level (undergraduate vs postgraduate) did not significantly affect earnings management (p = 0,688) khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 205 and henning (2000)’s instrument was used to measure this variable. this study made some modifications to this instrument to adjust to an indonesian company context. in clikeman and henning (2000)’s instrument, participants were assumed to be as vice president in the manufacturing company while this study substituted the role of participants as financial director. then, the phrase “for winter days” in “your company is closed for the last two weeks of december this year for winter days” was omitted to adjust to the condition in indonesia. this variable was measured using the 7-point scale (1 is “very opposed to delays” and 7 is “strongly supported delays”). the independent variables included the code of ethics and incentive schemes. the code of ethics is guidance about norms for behavior and has been agreed upon by organization members. this study used lucyanda and sholihin (2016)’s instrument to manipulate the code of ethics variable. it consisted of three manipulations, namely “code of ethics with sanctions”, “code of ethics without sanctions”, and “without code of ethics”. the incentive scheme is an incentive designed by companies to motivate employees with goals congruence and generally in financial form. this variable was manipulated by providing information on bonus-only and clawback incentives to participants, such as the manipulation of the experimental study of hirsch et al. (2017). bonus-only manipulation showed that bonus is given based on financial targets, such as profits. meanwhile, clawback manipulation showed bonus information along with the penalty in the form of returning 80% of the total bonus for misstatements in financial statements. the amount of bonus return was based on pyzoha (2015)’s experimental manipulation, which was 80% of the total bonus received. the moderating variable was personal value. personal values are individual beliefs about certain standards, which can be used to make ethical decisions. this study used the pvs instrument adopted from akaah and lund (1994)’s study to measure the variable. their study used personal values consisting of four sub-scales (intellectualism, self-control, honesty, and religiousness) developed by scott (1965). participants were asked to provide their evaluation of 23 statements on the 7-point scale, ranging from “very opposed to delays” (code 1) and “strongly supported delays” (code 7). data analysis consisted of descriptive analysis, validity and reliability test, assumption of analysis of variance (anova), analysis of covariate (ancova), and hypothesis testing using two-way anova. descriptive statistics consisted of sum, average, and standard deviation of data. a business ethics expert’s assessment used in this study aims to increase instrument validity. meanwhile, to test the construct validity of personal value instruments, confirmatory factor analysis (cfa) was used. a reliability test was carried out to show the consistency of the instrument. before testing hypotheses 1 and 2, anova assumptions consisting of normality, homogeneity, and randomization were carried out. moreover, this study also conducted an ancova to examine the relationship between individuals’ demographic characteristics on the dependent variable. test of hypotheses 1 and 2 was conducted by the two-way anova. for hypothesis 1, if the results of the two-way anova were significant, further analysis was required to determine the significance of differences in khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 206 each group. it could be done by the posthoc test. meanwhile, the two-way anova was also used to test hypotheses 3 and 4, aiming to examine the interaction effect. results and discussion manipulation check and participant characteristics before conducting experiments, this study conducted a pilot test to 53 students from the master of science in accounting program, faculty of economics and business from a public university in yogyakarta, indonesia. of 53 participants, 83% (44 participants) completed all of the questions and statements in experimental material and passed manipulation check. the results showed that the pilot test was quite good because most participants had understood well the research instrument given. a total of 95 participants took part in this experiment. participants who succeeded in answering all of the experimental materials were 94.67% (91 participants), and 5.33% (4 participants) failed to answer instruction in experimental materials. thus, 91 participants could be further analyzed. furthermore, manipulation checks were conducted to ensure that the participants have internalized to the treatment given. of the 91 participants, 8.02% (8 participants) failed, resulting in 91.98% (83 participants) passing the manipulation check. table 1 participants’ demographic characteristics total percentage (%) gender male 34 41 female 49 59 total 83 100 age ≤ 22 years 59 71.1 23-35 years 24 28.9 total 83 100 study program undergraduate 58 69.9 postgraduate (master of accounting) 25 30.1 total 83 100 work experience 0-5 years 78 94 5-10 years 5 6 total 83 100 the participants consisted of 34 male (41%) and 49 female (59%) students. participants had an age range of ≤ 22 years were 59 (71.1%), and 23-35 years were 24 (28.9%) students. furthermore, participants were students taking the undergraduate accounting program and postgraduate accounting program (master of accounting). of the 83 participants, 58 (69.9%) were undergraduate students, and 25 (30.1%) were khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 207 postgraduate students. seventy-eight (78%) participants had 0-5 years of work experience, and 5 (6%) participants had work experience of 5-10 years. table 1 shows the participants’demographic characteristics. hypotheses testing before testing the hypotheses, this study examined the validity and reliability of the personal value instrument. this study also conducted the anova assumption and ancova test. based on cfa results, kmo-msa and bartlett values of the sphericity test were 0.674 (more than 0.50) and 0.000 (significant), respectively. the factor interpretation used a factor rotation. the rotated component matrix results formed four factors, and six items were excluded from the analysis for having a loading factor under 0.50. hence, 17 other items proven valid statistically. meanwhile, constructing items of the personal value resulted in cronbach’s coefficient alpha of 0.780 (more than 0.60). thus, it can be said that the personal value instrument was reliable. the anova assumption consisted of normality, homogeneity, and randomization test. the normality test showed a significance value of 0.149 (more than 0.05) that the residual was normally distributed. levene test result showed that the significance of variance homogeneity was 0.072 (more than 0.05), indicating that samples had the same variance. whereas randomization results showed that all of the demographic characteristics had person chi-square values above 0.05, thus providing evidence that randomization had been carried out. moreover, this study also conducted an ancova test by examining the demographic characteristics of the dependent variable. based on the results, all of the demographic characteristics, including gender, age, study program, and work experience, did not significantly influence earnings management intention (significance value above 0.05). table 2 descriptive statistics codes of ethics total code of ethics with sanctions code of ethics without sanctions without code of ethics incentive scheme bonusonly (n = 13) mean = 2.15 std. dev = 0.899 (n = 14) mean = 4.50 std. dev = 1.557 (n = 14) mean = 3.71 std. dev = 1.437 (n = 41) mean = 3.49 std. dev = 1.630 clawback (n = 15) mean = 2.87 std. dev = 1.598 (n = 13) mean = 3.08 std. dev = 1.498 (n = 14) mean = 4.07 std. dev = 1.685 (n = 42) mean = 3.33 std. dev = 1.648 total (n = 28) mean = 2.54 std. dev = 1.347 (n = 27) mean = 3,81 std. dev = 1.665 (n = 28) mean = 3.89 std. dev = 1.548 (n = 83) mean = 3.41 std. dev = 1.631 table 2 shows the descriptive statistics of each group. overall, 41 participants received a bonus-only incentive scheme treatment with an average earnings management khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 208 intention, and standard deviations were 3.49 and 1.630, respectively. forty-two participants obtained a clawback incentive scheme. the average earnings management intention on this incentive scheme was 3.33, with a standard deviation of 1.648. meanwhile, 28 participants received a code of ethics with sanctions treatment. the average earnings management intention and standard deviation were 2.54 and 1.347, respectively. participants having a code of ethics without sanctions treatment had an average value of earnings management intention of 3.81, with a standard deviation of 1.665. the total participants receiving this treatment was 27. participants receiving without a code of ethics treatment showed that the average value of earnings management intention was 3.89. the standard deviation value was 1.548. the number of participants receiving this treatment was 28. the results of the two-way anova and post-hoc tests are shown in table 3 and 4, respectively. table 3 result of two-way anova variable f sig. code of ethics 7.651 0.001 incentive schemes 0.132 0.718 r square = 0.231 (adjusted r square = 0.181) a two-way anova was used to test hypotheses 1 and 2, resulting in the f-value = 7.561 and p-value= 0.001. furthermore, post-hoc tests were conducted to find out which groups differ significantly. the post-hoc results showed significant differences in earnings management intention between without a code of ethics group and code of ethics with sanctions group. the average difference between these groups was 1.36, with a significance value of 0.003. thus, hypothesis 1a was supported. the post-hoc results also showed differences in earnings management intention made by groups receiving without a code of ethics and a code of ethics without sanctions treatment. the average difference in earnings management intention between these groups was 0.08, withasignificance level of 0.979. the difference was statistically insignificant. therefore, hypothesis 1b was not supported. table 4 result of post-hoc tests treatments treatments mean difference sig. tukey test without code of ethics code of ethics without sanctions 0.398 0.08 code of ethics with sanctions 0.394 1.36 * code of ethics without sanctions without code of ethics 0.398 -0.08 code of ethics with sanctions 0.398 1.28 * code of ethics with sanctions without code of ethics 0.394 -1.36 * code of ethics without sanctions 0.398 -1.28 * moreover, this result also showed a significant difference between the code of ethics without the sanctions group and the code of ethics with the sanctions group. the average difference between these groups was 1.28, with a significant value of 0.005. khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 209 therefore, hypothesis 1c was supported. furthermore, the two-way anova test for hypothesis 2 stated that the group of clawback and bonus-only showed insignificant results (f-value = 0.132 and p-value= 0.718). therefore, hypothesis 2 was not supported. the result of the two-way anova for hypotheses 3 is presented in the table 3. the twoway anova was also used to determine the moderating effect of personal value variables on the relationship between the code of ethics and incentive schemes with earnings management intention (hypotheses 3 and 4). the two-way anova test results provided evidence that the interaction of the code of ethics and personal values showed insignificant value (p-value = 0.174). therefore, it could be concluded that the personal value variable was not a moderating variable. thus, hypothesis 3 was not supported. table 5 result of two-way anova variable f sig. code of ethics * personal value 1.788 0.174 r square = 0.194 (adjusted r square = 0.143) meanwhile, the interaction of incentive schemes and personal values showed insignificant value (p-value= 0.220). hence, it could be concluded that the personal value variable was not a moderating variable. thus, hypothesis 4 was not supported. the result of the two-way anova for hypothesis 4 is shown in table 6. table 6 result of two-way anova variable f sig incentive schemes * personal value 1.529 0.220 r square = 0.045 (adjusted r square = 0.010) code of ethics and earnings management intention the statistic result showed that h1a was supported. it indicated that when individuals were not given the code of ethics, they would have a higher earnings management intention compared to those given the code of ethics with sanctions. the individuals tended to avoid unethical behavior due to strict sanctions. this result confirmed the compliance theory proposed by tyler (1990). the instrumental perspective in this theory assumed that individuals shaped their behavior in response to changes impulses and penalties associated with the laws (tyler, 1990). this result was also supported by a study conducted by lucyanda and sholihin (2016), showing that individuals supported by a code of ethics with sanctions would see budgetary slack as unethical behavior compared to those who did not get a code of ethics. the statistic result implied that h1b was not supported. there was a slight difference in earnings management intention between a group not given a code of ethics and a group given a code of ethics without sanctions. this result was consistent with ford, gray, and landrum (1982)’s study, discovering slight differences in the decision to behave between two groups, namely group with the code of ethics and without the code of ethics. their study concluded that the code of ethics was mostly ineffective. no sanctions for violations caused the ineffectiveness of the code of ethics. it was in khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 210 accordance with a study conducted by booth and schulz (2004)stating that to achieve the effectiveness of the code of ethics, codes must be supported by clear sanctions. the statistic result showed that h1c was supported. it indicated that sanctions in the code of ethics were effective means of mitigating earnings management intention. garegnani et al. (2015) stated that the effectiveness of the code of ethics would weaken due to the absence of adequate compliance procedures and policies to reduce unethical and illegal actions. an important procedure and policy that should be considered by the organization were feedback in the form of sanctions for violations. this result confirmed an instrumental perspective in compliance theory in which individuals shaped their behavior in response to changes impulses and penalties associated with the laws (tyler, 1990). incentive schemes and earnings management intention based on statistic results, a group of a clawback incentive scheme had a smaller earnings management intention than the bonus-only incentive scheme group. however, differences in earnings management intention of the two groups showed insignificant results. thus h2 was not supported. it indicated that individuals did not feel a dilemma when the incentive scheme was resolved with a refund penalty for a misstatement in financial statements. this hypothesis was not supported since the purpose of this study differed from previous ones. for example, a study by chan et al. (2015) compared the effects of a clawback policy on substitution of accrual manipulation with real transaction management. meanwhile, this study only examined the effect of clawback on a type of earnings management, namely real transaction earnings in the form of operating decisions. earnings management in operating decisions had a higher tolerance than earnings management in the form of accounting manipulation (fischer & rosenzweig, 1995). thus, the effect of the bonus return penalty for a misstatement in the financial statements was unlikely to differ significantly in the behavior of real earnings management compared to the absence of a bonus return (bonus only). the interaction between the code of ethics, incentive schemes and personal value to earnings management intention based on the statistic results, h3 and h4 were not supported. it means that personal values did not moderate the relationship between the code of ethics and incentive schemes with earnings management intention. according to the synthesis of ethical decision-making models by jones (1991), ethical decision making is a contingent issue involving various factors, such as environment (social, cultural, economic, and organizational), individual, situation, opportunity, and others. it showed that not only individual factors as moderating, but there were also other moderating factors, namely the situation. situational factors include elements of job context, organizational culture, and characteristics of work (jones, 1991). even though individuals have been given a code of ethics, specific incentive schemes, and have high personal values, they would still consider certain situations in the work environment when facing ethical decisionmaking dilemmas. for example, situations when getting superiors or co-workers’ khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 211 pressures also have an important role in determining individuals’ intention to behave in a certain way. conclusions this study aimed to examine the role of the code of ethics and incentive schemes in mitigating earnings management intention and also to examine the influence of personal values toward the relationship of the code of ethics and incentive schemes with earnings management. this study provided empirical evidence that the code of ethics could mitigate individuals’ earnings management intention. therefore, the code of ethics was essential to consider to prevent opportunistic behavior in the company. it would be more effective when it was complemented by clear and strict sanctions. sanctions would give a deterrent effect on violators. conversely, the absence of sanctions would likely cause company members to ignore the code of ethics as there was no feedback. however, this study did not find significant differences between clawback and bonus-only incentive schemes on earnings management intention. this study only examined the effect of a clawback incentive scheme on a type of earnings management, namely real transaction earnings in the form of operating decisions. therefore, a clawback incentive scheme could not have a significant impact on the type of earnings management used in this study. the next finding was that personal values did not moderate the relationship between the code of ethics and incentive schemes on earnings management intention. in ethical decision making, individuals did not only depend on individuals and organizational factors but involved complex factors, such as situation and context. this study has several limitations. first, it only examined earnings management in the form of real earnings management as the operating decisions. it is possible to generalize the topic of earnings management. therefore, further research can examine earnings management practice as a whole. second, most of the data collection was carried out after class, causing participants to lack concentration as they were tired of the lessons in class. further research can consider more appropriate experiment times so that participants can concentrate more on going research. references adams, j. s., tashchian, a., & shore, t. h. (2001). codes of ethics as signals for ethical behavior. journal of business ethics, 29(3), 199–211. https://doi.org/10.1023/a:1026576421399 adams, r. b., licht, a. n., & sagiv, l. (2011). shareholders and stakeholders: how do directors decide?. strategic management journal, 32 (12), 1331-1355. https://doi.org/10.1002/smj.940 addy, n., chu, x., & yoder, t. (2014). voluntary adoption of clawback provisions, corporate governance, and interlock effects. journal accounting public policy, 33(2), 167–189. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.12.001 https://doi.org/10.1023/a:1026576421399 https://doi.org/10.1002/smj.940 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.12.001 khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 212 akaah, i. p., & lund, d. (1994). the influence of personal and organizational values on marketing professionals' ethical behavior. journal of business ethics, 13(6), 417-430. https://doi.org/10.1007/bf00881450 alleyne, p., cadogan-mcclean, c., & harper, a. (2013). examining personal values and ethical behaviour perceptions between accounting and non-accounting students in the caribbean. the accounting educators’ journal, 23, 47-70. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/260506903_examining_personal_values_ and_ethical_behaviour_perceptions_between_accounting_and_nonaccounting_students_in_the_caribbean anthony, r. n., & govindarajan, v. (2007). management control system. new york: the mcgraw-hill companies, inc. beaudoin, c. a., cianci, a. m., & tsakumis, g. t. (2015). the impact of cfos’ incentives and earnings management ethics on their financial reporting decisions: the mediating role of moral disengagement. journal of business ethics, 128(3), 505–518. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2107-x bergstresser, d., & philippon, t. (2006). ceo incentives and earnings management. journal of financial economics, 80(3), 511–529. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.10.011 booth, p., & schulz, a. k.-d. (2004). the impact of an ethical environment on managers’ project evaluation judgments under agency problem conditions. accounting, organizations and society, 29 (5-6) 473–488. https://doi.org/10.1016/s03613682(03)00012-6 brief, a. p., dukerich, j. m., brown, p. r., & brett, j. f. (1996). what's wrong with the treadway commission report? experimental analyses of the effects of personal values and codes of conduct on fraudulent financial reporting. journal of business ethics, 15(2), 183-198. https://doi.org/10.1007/bf00705586 brooks, l. j. (1989). corporate codes of ethics. journal of business ethics, 8(2/3), 117-129. https://doi.org/10.1007/bf00382576 brown, a. b., davis-friday, p. y., guler, l., & marquardt, c. (2015). m&a decisions and us firms’ voluntary adoption of clawback provisions in executive compensation contracts. journal of business finance & accounting, 42(1 & 2), 237–271. https://doi.org/10.1111/jbfa.12111 burns, n., & kedia, s. (2006). the impact of performance-based compensation on misreporting. journal of financial economics, 79(1), 35–67. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.003 callen, j. l., morel, m., & richardson, g. (2011). do culture and religion mitigate earnings management? evidence from a cross-country analysis. international journal of disclosure and governance, 8(2), 103–121. https://doi.org/10.1057/jdg.2010.31 chan, l. h., chen, k. c. w., chen, t. y., & yu, y. (2015). substitution between real and accruals-based earnings management after voluntary adoption of compensation clawback provisions. the accounting review, 90(1), 147–174. https://doi.org/10.2308/accr-50862 chan, l. h., chen, k. c. w., chen, t., & yu, y. (2012). the effect of firm-initiated clawback provisions on earnings quality and auditor behavior. journal of accounting and economics, 54(2-3), 180–196. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2012.05.001 chen, c., gotti, g., kang, t., & wolfe, m. c. (2016). corporate codes of ethics, national culture, and earnings discretion: international evidence. journal of business ethics, 151 (1), 141-163. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3210-y chen, m. a., greene, d. t., & owers, j. e. (2015). the costs and benefits of clawback provisions in ceo compensation. review of corporate finance studies, 4(1), 108-154. https://doi.org/10.1093/rcfs/cfu012 https://doi.org/10.1007/bf00881450 https://www.researchgate.net/publication/260506903_examining_personal_values_and_ethical_behaviour_perceptions_between_accounting_and_non-accounting_students_in_the_caribbean https://www.researchgate.net/publication/260506903_examining_personal_values_and_ethical_behaviour_perceptions_between_accounting_and_non-accounting_students_in_the_caribbean https://www.researchgate.net/publication/260506903_examining_personal_values_and_ethical_behaviour_perceptions_between_accounting_and_non-accounting_students_in_the_caribbean https://doi.org/10.1007/s10551-014-2107-x https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.10.011 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(03)00012-6 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(03)00012-6 https://doi.org/10.1007/bf00705586 https://doi.org/10.1007/bf00382576 https://doi.org/10.1111/jbfa.12111 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.003 https://doi.org/10.1057/jdg.2010.31 https://doi.org/10.2308/accr-50862 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2012.05.001 https://doi.org/10.1007/s10551-016-3210-y https://doi.org/10.1093/rcfs/cfu012 khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 213 cheng, q., & warfield, t. d. (2005). equity incentives and earnings management the accounting review, 80(2), 441-476. https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.2.441 chenhall, r. h. (2003). management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. accounting, organizations and society, 28(2-3), 27–168. https://doi.org/10.1016/s03613682(01)00027-7 cleek, m. a., & leonard, s. l. (1998). can corporate codes of ethics influence behavior? journal of business ethics, 17(6), 619–630. https://doi.org/10.1023/a:1017969921581 clikeman, p. m., & henning, s. l. (2000). the socialization of undergraduate accounting students. american accounting association, 15(1), 1-17. https://doi.org/10.2308/iace.2000.15.1.1 cooper, d. r., & schindler, p. s. (2014). business research methods. new york: mcgraw-hill higher education. crocker, k. j., & slemrod, j. (2007). the economics of earnings manipulation and managerial compensation. the rand journal of economics, 38(3), 698-713. https://doi.org/10.1111/j.0741-6261.2007.00107.x davidson, b. i., & stevens, d. e. (2013). can a code of ethics improve manager behavior and investor confidence? an experimental study. the accounting review, 88(1), 51–74. https://doi.org/10.2308/accr-50272 dehaan, e., hodge, f., & shevlin, t. (2013). does voluntary adoption of a clawback provision improve financial reporting quality? contemporary accounting research, 30(3), 1027-1062. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01183.x ferrell, o. c., & gresham, l. g. (1985). a contingency framework for understanding ethical decision making in marketing. journal of marketing, 49(3), 87-96. https://doi.org/10.1177/002224298504900308 fischer, m., & rosenzweig, k. (1995). attitudes of students and accounting practitioners concerning the ethical acceptabilityof earnings management. journal of business ethics, 14(6), 433-444. https://doi.org/10.1007/bf00872085 ford, r., gray, b., & landrum, r. (1982). do organizational codes of conduct really affect employees’ behaviour? management review, 71(6), 53. fried, j. m., & shilon, n. (2011). excess pay and dodd-frank clawback. director notes, 3(20), 1-8. retrieved from https://www.sec.gov/comments/s7-12-15/s71215-68.pdf fung, s. y. k., raman, k. k., sun, l., & xu, l. (2015). insider sales and the effectiveness of clawback adoptions in mitigating fraud risk. journal of accounting and public policy, 34 (4), 417-436. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.04.002 garegnani, g. m., merlotti, e. p., & russo, a. (2015). scoring firms’ codes of ethics: an explorative study of quality drivers. journal of business ethics, 126(4), 541–557. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1968-8 gavious, i., segev, e., & yosef, r. (2012). female directors and earnings management in high‐technology firms. pacific accounting review, 24(1), 4-32. https://doi.org/10.1108/01140581211221533 ghazali, n. a. m. (2015). the influence of a business ethics course on ethical judgments of malaysian accountants. journal of asia business studies, 9(2), 147-161. https://doi.org/10.1108/jabs-06-2014-0042 greenfield, a. c., norman, c. s., & wier, b. (2008). the effect of ethical orientation and professional commitment on earnings management behavior. journal of business ethics, 83(3), 419–434. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9629-4 hirsch, b., reichert, b. e., & sohn, m. (2017). the impact of clawback provisions on information processing and investment behaviour. management accounting research, 37, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.12.001 https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.2.441 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00027-7 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00027-7 https://doi.org/10.1023/a:1017969921581 https://doi.org/10.2308/iace.2000.15.1.1 https://doi.org/10.1111/j.0741-6261.2007.00107.x https://doi.org/10.2308/accr-50272 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01183.x https://doi.org/10.1177/002224298504900308 https://doi.org/10.1007/bf00872085 https://www.sec.gov/comments/s7-12-15/s71215-68.pdf https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.04.002 https://doi.org/10.1007/s10551-013-1968-8 https://doi.org/10.1108/01140581211221533 https://doi.org/10.1108/jabs-06-2014-0042 https://doi.org/10.1007/s10551-007-9629-4 https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.12.001 khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 214 hossain, d. m., karim, m. k. a., & eddine, c. h. (2014). earnings management and islam. labuan e-journal of muamalat and society, 8, 87-97. https://www.researchgate.net/publication/324919523_earnings_manageme nt_and_islam ibrahim, n., angelidis, j., & tomic, i. m. (2009). managers' attitudes toward codes of ethics: are there gender differences? journal of business ethics, 90(3), 343-353. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0428-y iskandar-datta, m., & jia, y. (2013). valuation consequences of clawback provisions. the accounting review, 88(1), 171–198. https://doi.org/10.2308/accr-50262 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x jiraporn, p., miller, g. a., yoon, s. s., & kim, y. s. (2008). is earnings management opportunistic or beneficial? an agency theory perspective. international review of financial analysis, 17(3), 622–634. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2006.10.005 jones, t. m. (1991). ethical decision making by individuals in organizations: an issuecontingent model. the academy of management review, 16(2), 366-395. https://doi.org/10.2307/258867 jouber, h., & fakhfakh, h. (2014). the association between ceo incentive rewards and earnings management: do institutional feature matter? euromed journal of business, 9(1), 18-36. https://doi.org/10.1108/emjb-11-2012-0019 kahneman, d., & tversky, a. (1979). prospect theory: an analysis of decision under risk. econometrica, 47(2), 263-291. https://doi.org/10.2307/1914185 kaptein, m. (2011). toward effective codes: testing the relationship with unethical behavior. journal of business ethics, 99, 233–251. https://doi.org/10.1007/s10551010-0652-5 laux, c., & laux, v. (2009). board committees, ceo compensation, and earnings management. the accounting review, 84(3), 869-891. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.869 lucyanda, j., & sholihin, m. (2016). peran gender dan kode etik dalam penilaian moral atas budgetary slack. paper presented at the simposium nasional akuntansi 19, lampung. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewirqsskuu_oahxmwiskhbvobvsqfjaaegqibbab&ur l=http%3a%2f%2flib.ibs.ac.id%2fmateri%2fprosiding%2fsna%2520xix%2520 (19)%2520lampung%25202016%2fmakalah%2f014.pdf&usg=aovvaw1uzzvldne ns5nhuwnbwrmk makar, s. d., alam, p., & pearson, m. a. (2000). earnings management: when does juggling the numbers become fraud? fraud magazines: a publication of the association of certified fraud examiners. retrieved from https://www.fraudmagazine.com/article.aspx?id=4294968448 mccabe, d. l., trevino, l. k., & butterfield, k. d. (1996). the influence of collegiate and corporate codes of conduct on ethics-related behavior inthe workplace. business ethics quarterly, 6(4), 461-476. https://doi.org/10.2307/3857499 mcphail, k., & walters, d. (2009). accounting and business ethics. new york: taylor & francis e-library. nahartyo, e., & utami, i. (2016). panduan praktis riset eksperimen. jakarta barat: pt indeks. pflugrath, g., martinov‐bennie, n., & chen, l. (2007). the impact of codes of ethics and experience on auditor judgments. managerial auditing journal, 22(6), 566-589. https://doi.org/10.1108/02686900710759389 https://www.researchgate.net/publication/324919523_earnings_management_and_islam https://www.researchgate.net/publication/324919523_earnings_management_and_islam https://doi.org/10.1007/s10551-010-0428-y https://doi.org/10.2308/accr-50262 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1016/j.irfa.2006.10.005 https://doi.org/10.2307/258867 https://doi.org/10.1108/emjb-11-2012-0019 https://doi.org/10.2307/1914185 https://doi.org/10.1007/s10551-010-0652-5 https://doi.org/10.1007/s10551-010-0652-5 https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.869 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirqsskuu_oahxmwiskhbvobvsqfjaaegqibbab&url=http%3a%2f%2flib.ibs.ac.id%2fmateri%2fprosiding%2fsna%2520xix%2520(19)%2520lampung%25202016%2fmakalah%2f014.pdf&usg=aovvaw1uzzvldnens5nhuwnbwrmk https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirqsskuu_oahxmwiskhbvobvsqfjaaegqibbab&url=http%3a%2f%2flib.ibs.ac.id%2fmateri%2fprosiding%2fsna%2520xix%2520(19)%2520lampung%25202016%2fmakalah%2f014.pdf&usg=aovvaw1uzzvldnens5nhuwnbwrmk https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirqsskuu_oahxmwiskhbvobvsqfjaaegqibbab&url=http%3a%2f%2flib.ibs.ac.id%2fmateri%2fprosiding%2fsna%2520xix%2520(19)%2520lampung%25202016%2fmakalah%2f014.pdf&usg=aovvaw1uzzvldnens5nhuwnbwrmk https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirqsskuu_oahxmwiskhbvobvsqfjaaegqibbab&url=http%3a%2f%2flib.ibs.ac.id%2fmateri%2fprosiding%2fsna%2520xix%2520(19)%2520lampung%25202016%2fmakalah%2f014.pdf&usg=aovvaw1uzzvldnens5nhuwnbwrmk https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirqsskuu_oahxmwiskhbvobvsqfjaaegqibbab&url=http%3a%2f%2flib.ibs.ac.id%2fmateri%2fprosiding%2fsna%2520xix%2520(19)%2520lampung%25202016%2fmakalah%2f014.pdf&usg=aovvaw1uzzvldnens5nhuwnbwrmk https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294968448 https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294968448 https://doi.org/10.2307/3857499 https://doi.org/10.1108/02686900710759389 khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 215 pohling, r., bzdok, d., eigenstetter, m., stumpf, s., & strobel, a. (2016). what is ethical competence? the role of empathy, personal values, and the five-factor model of personality in ethical decision-making. journal of business ethics, 137(3), 449–474. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2569-5 purnama, i. a., & sholihin, m. (2017). pengaruh skema insentif bonus dan clawback terhadap senjangan anggaran dengan penalaran moral sebagai variabel pemoderasi. paper presented at the simposium nasional akuntansi 20 jember. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewjziptwuu_oahx363mbhtcxdwoqfjabegqiahab&u rl=http%3a%2f%2frepository.unib.ac.id%2f16854%2f1%2fprosiding%2520sna %2520xx%25202017%2520jember.pdf&usg=aovvaw3exk6jasg_nep5_hve ufu4 putra, a. m., pagalung, g., & habbe, a. h. (2018). culture and corruption-driven agency costs and earnings management: evidence from south east asian countries. intangible capital, 14(4), 499-517. https://doi.org/10.3926/ic.1289 pyzoha, j. s. (2015). why do restatements decrease in a clawback environment? an investigation into financial reporting executives’ decision-making during the restatement process. the accounting review, 90(6), 2515–2536. https://doi.org/10.2308/accr-51049 reitenga, a., buchheit, s., yin, q. j., & baker, t. (2002). ceo bonus pay, tax policy, and earnings management. the journal of the american taxation association, 24(s-1), 1-23. https://doi.org/10.2308/jata.2002.24.s-1.1 rezaei, f., & roshani, m. (2012). efficient or opportunistic earnings management with regard to the role of firm size and corporate governance practices. interdisciplinary. journal of contemporary research in business, 3(9), 1312-1322. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewifw_34u_oahwdbn0khfaxaueqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournalarchieves14.webs.com%2f13121322.pdf&usg=aovvaw1qgg3ae9dhotjhkwdnza9n rich, a. j., smith, c. s., & mihale, p. h. (1990). are corporate codes of conduct effective? management accountant, 34-35. rodriguez-dominguez, l., gallego-alvarez, i., & garcia-sanchez, i. m. (2009). corporate governance and codes of ethics. journal of business ethics, 90(2), 187-202. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0035-y rokeach, m. (1973). the nature of human values. new york: the free press. sari, r. c., & sholihin, m. (2019). religiosity and clawback provision to curb earnings management. journal of management, spirituality & religion, 16 (4), 372-390. https://doi.org/10.1080/14766086.2019.1608462 schipper, k. (1989). commentary on earnings management. accounting horizons, 3(4), 91101. schwartz, m. s. (2002). a code of ethics for corporate code of ethics. journal of business ethics, 41(1-2), 27–43. https://doi.org/10.1023/a:1021393904930 scott, w. a. (1965). personal values scale, in values and organizations. chicago: rand mcnally college publishing company. sekaran, u., & bougie, r. (2013). research methods for business. united kingdom: john willey & sons ltd. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2569-5 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjziptwuu_oahx363mbhtcxdwoqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2frepository.unib.ac.id%2f16854%2f1%2fprosiding%2520sna%2520xx%25202017%2520jember.pdf&usg=aovvaw3exk6jasg_nep5_hveufu4 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjziptwuu_oahx363mbhtcxdwoqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2frepository.unib.ac.id%2f16854%2f1%2fprosiding%2520sna%2520xx%25202017%2520jember.pdf&usg=aovvaw3exk6jasg_nep5_hveufu4 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjziptwuu_oahx363mbhtcxdwoqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2frepository.unib.ac.id%2f16854%2f1%2fprosiding%2520sna%2520xx%25202017%2520jember.pdf&usg=aovvaw3exk6jasg_nep5_hveufu4 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjziptwuu_oahx363mbhtcxdwoqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2frepository.unib.ac.id%2f16854%2f1%2fprosiding%2520sna%2520xx%25202017%2520jember.pdf&usg=aovvaw3exk6jasg_nep5_hveufu4 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjziptwuu_oahx363mbhtcxdwoqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2frepository.unib.ac.id%2f16854%2f1%2fprosiding%2520sna%2520xx%25202017%2520jember.pdf&usg=aovvaw3exk6jasg_nep5_hveufu4 https://doi.org/10.3926/ic.1289 https://doi.org/10.2308/accr-51049 https://doi.org/10.2308/jata.2002.24.s-1.1 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifw_34u-_oahwdbn0khfaxaueqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves14.webs.com%2f1312-1322.pdf&usg=aovvaw1qgg3ae9dhotjhkwdnza9n https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifw_34u-_oahwdbn0khfaxaueqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves14.webs.com%2f1312-1322.pdf&usg=aovvaw1qgg3ae9dhotjhkwdnza9n https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifw_34u-_oahwdbn0khfaxaueqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves14.webs.com%2f1312-1322.pdf&usg=aovvaw1qgg3ae9dhotjhkwdnza9n https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifw_34u-_oahwdbn0khfaxaueqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves14.webs.com%2f1312-1322.pdf&usg=aovvaw1qgg3ae9dhotjhkwdnza9n https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewifw_34u-_oahwdbn0khfaxaueqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves14.webs.com%2f1312-1322.pdf&usg=aovvaw1qgg3ae9dhotjhkwdnza9n https://doi.org/10.1007/s10551-009-0035-y https://doi.org/10.1080/14766086.2019.1608462 https://doi.org/10.1023/a:1021393904930 khasanah & sholihin code of ethics, clawback incentive schemes, and personal value… journal of accounting and investment, 2020 | 216 shafer, w. e., morris, r. e., & ketchand, a. a. (2001). effects of personal values on auditors’ ethical decisions. accounting, auditing & accountability journal, 14(3), 254277. https://doi.org/10.1108/eum0000000005517 singh, j. b. (2015). changes in the contents of corporate codes of ethics: an institutional interpretation. european business review, 27(4), 369-388. https://doi.org/10.1108/ebr11-2014-0078 tyler, t. r. (1990). why people obey the law. new haven and london: yale university press. wolk, h. i., dodd, j. l., & rozycki, j. j. (2013). accounting theory: conceptual issues in a political and economic environment. united states of america: sage publication inc. wotruba, t. r., chonko, l. b., & loe, t. w. (2001). the impact of ethics code familiarity on manager behavior. journal of business ethics, 33(1), 59–69. https://doi.org/10.1023/a:1011925009588 https://doi.org/10.1108/eum0000000005517 https://doi.org/10.1108/ebr-11-2014-0078 https://doi.org/10.1108/ebr-11-2014-0078 https://doi.org/10.1023/a:1011925009588 pengaruh struktur kepemilikan dan keputusan keuangan terhadap nilai perusahaan jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 2, hal: 167-180, juli 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 pengaruh keputusan keuangan dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan muhammad akbar* & lela hindasah universitas muhammadiyah yogyakarta *muhammadakbar179@yahoo.com abstract this research examines the effect of financial decision (debt policy, dividend policy and investment) and ownership structure (insider ownership and institutional ownership) to firm value. this study used 96 firm-year samples of firms listed in indonesian stock exchange during 2002 until 2006. data are analyzed using multivariate regression method. the result of this research indicated that the debt policy, dividend policy, insider ownership are not significantly affect to the firm value. the effect of investment to firm value is positively significant but institutional ownweship is negatively significant. keywords: debt, dividend, investment, insider ownership, institutional ownership, firm value. pendahuluan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan (brigham, 2000). semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan. manajemen keuangan menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. ketiga keputusan keuangan tersebut secara bersama-sama menentukan nilai perusahaan. suatu kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham. keputusankeputusan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainya, sehingga kita harus memperhatikan dampak bersama dari ketiganya terhadap harga pasar saham perusahaan (hasnawati, 2005). selain keputusan keuangan struktur kepemilikan dalam teori keagenan merupakan mekanisme untuk mengontrol biaya keagenan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (agrawal dan knoeber,1996; himmelberg dan palia,1999; bathala dkk,1994). kepemilikan pihak dalam (insider ownership) dan kepemilikan institusional dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer. kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan terhadap manajer menjadi lebih baik, pemilik institusi itu akan sangat berkepentingan terhadap kinerja perusahaan. kepemilikan saham oleh insider dapat mengatasi masalah keagenan dalam perusahaan (jensen dan meckling 1976). dengan kepemilikan saham oleh manajer atau insider maka manajer akan menanggung konsekuensi kemakmuran atas tindakannya (bathala dkk, 1994). dengan demikian kepemilikan saham oleh manajer merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menggunakan utang dengan optimal sehingga meminimalkan biaya keagenan dan hal ini akan mempengaruhi nilai perusahaan. 168 dari 180 begitupun dengan kepemilikan institusional. tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehinga dapat mengurangi perilaku oportunistik dan perquisites manajer. menurut agrawal dan knoeber (1996) konsentrasi kepemilikan saham oleh institusi atau blockholders dapat menambah pengawasan pada manajer sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. penelitian ini berdasarkan penelitianpenelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu hasnawati (2005); yang meneliti tentang implikasi keputusan keuangan terhadap nilai perusahaan. penelitian ini juga menambahkan struktur kepemilikan seperti yang dilakukan peneliti sebelumnya agrawal dan knoeber (1996); himmelberg dan palia, (1999), soliha dan taswan (2002). berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya, yaitu: apakah keputusan keuangan (kebijakan hutang, kebijakan dividen dan investasi) dan struktur kepemilikan (kepemilikan insider dan kepemilikan institusional) berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? tinjauan literatur dan perumusan hipotesis keputusan keuangan dan nilai perusahaan manajemen keuangan menyangkut tiga keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen (brigham, 2000). ketiga keputusan keuangan tersebut secara bersama-sama menentukan nilai perusahaan. suatu kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. kebijakan utang penggunaan hutang akan mencegah manajer untuk menggunakan free cash flow secara berlebihan bagi kepentingan pribadinya karena perusahaan harus menyediakan arus kas bagi pembiayaan bunga pinjaman secara reguler dan tetap jumlahnya. grossman dan hart (1992) dalam bathala dkk. (1994) menjelaskan hutang mendorong manajer untuk mengkonsumsi kurang perquisites dan menjadi lebih efisien. berkurangnya arus kas akan menimbulkan risiko gagal bayar (default) sehingga pemegang obligasi akan menyita aset perusahaan dan manajer akan kehilangan pekerjaannya. berdasarkan hal tersebut hutang dapat meningkatkan kinerja manajer akibat kekhawatiran kehilangan pekerjaan (job loss). menggunakan hutang akan membuat tindakan manajer dikendalikan oleh pasar modal karena jika pemegang obligasi memandang negatif terhadap kompetensi manajer maka mereka akan meminta pembayaran bunga pinjaman lebih besar dan atau perjanjian (covenant) lebih banyak. perjanjian (convenant) diharapkan dapat mengurangi agency problem antara kreditur dan debitur (atmaja, 1999). kebijakan dividen seringkali digunakan sebagai indikator atau sinyal prospek suatu perusahaan. oleh karena itu, perusahaan yang go public mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada investor dalam bentuk laporan keuangan dan pengumuman besarnya dividen yang dibagikan. dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan, investor sangat membutuhkan informasi– informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. salah satunya adalah informasi mengenai kebijakan dividen. perubahan pengumuman pembayaran dividen ini mengandung informasi yang dapat digunakan para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi dan memprediksi prospek perusahaan di masa mendatang. akibat dari perubahan dividen yang diumumkan, maka harga saham akan mengalami penyesuaian. dividend signaling theory menjelaskan bahwa informasi tentang dividen yang dibayarkan digunakan oleh investor sebagai sinyal perusahaan di masa mendatang. sinyal perubahan dividen dapat dilihat dari reaksi harga saham. peningkatan 169 dari 180 dividen akan membuat pasar bereaksi positif akan mendukung dividend signaling theory bila pasar cenderung menginterpretasikan bahwa peningkatan dividen dianggap sebagai sinyal tentang prospek cerah perusahaan di masa mendatang, demikian juga sebaliknya pasar akan bereaksi negatif jika terjadi penurunan dividen, yang dianggap sebagai sinyal yang kurang bagus tentang prospek perusahaan di masa mendatang. prinsip signaling ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. hal ini disebabkan karena adanya asymetric information. asymmetric information adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. misalnya, pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor di pasar modal. tingkat asymetric information ini bervariasi dari sangat tinggi ke sangat rendah. bird in the hand theory memandang bahwa dividen tinggi adalah yang terbaik, karena investor lebih suka kepastian tentang return investasinya serta mengantisipasi risiko ketidakpastian tentang kebangkrutan perusahaan (brigham dan gapenski, 2000). studi yang dilakukan miller & rock (1985) yang mengacu dari penelitian ross (1978) dalam hasnawati (2005), mengatakan bahwa dividen yang tinggi merupakan sinyal positif untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. hasil penelitian hasnawati (2005) menunjukkan bahwa dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan artinya perusahaan akan membayar dividen sebesar-besarnya karena dapat meningkatkan nilai perusahaan. menurut rozeff (1982); easterbrook (1984), pembayaran dividen dengan jumlah yang lebih besar akan meningkatkan kemungkinan bahwa manajer menambah modal ekuitas eksternal. apabila modal eksternal ditambah maka manajer akan diawasi oleh pasar modal, komisi sekuritas dan bursa, para bankir investasi, dan para penyedia modal baru. pengawasan ini akan mendorong manajer (yang berusaha untuk mempertahankan pekerjaan mereka) untuk bertindak lebih sejalan dengan kepentingankepentingan para pemegang saham. pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (signaling theory). nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham, sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. fama (1978) mengatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. pendapat tersebut dapat diartikan bahwa keputusan investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan (modigliani & miller 1958). keputusan investasi tidak dapat diamati secara langsung oleh pihak luar. beberapa studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan investasi antara lain oleh meyrs (1977) yang memperkenalkan ios (investment opportunity set). ios memberi petunjuk yang lebih luas dimana nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang. jadi prospek perusahaan dapat ditaksir dari ios. ios didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki (assest in place) dan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan net present value positif. menurut gaver & gaver (1993), ios merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang, di mana pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang lebih besar. dari pendapat ini dan sejalan dengan smith & watts (1992) bahwa komponen nilai perusahaan merupakan hasil dari pilihan-pilihan untuk membuat investasi di masa yang akan datang merupakan ios. ios tidak dapat diobservasi langsung (laten) sehingga dalam perhitungannya menggunakan proksi. peneliti terdahulu telah mengembangkan proksi pertumbuhan dengan ios seperti smith& watts (1992), 170 dari 180 gaver & gaver (1993) dan kallaur & trombley (1999). hasil penelitian hasnawati (2005) menyatakan bahwa keputusan investasi memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, temuan ini mendukung dan konsisten pendapat yang dikemukakan dengan fama (1978). apabila dikaji melalui teori sinyal (signaling theory), hasil penelitian ini mendukung teori tersebut. pengeluaran modal perusahaan tampak sangat penting dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. karena jenis investasi tersebut akan memberi sinyal tentang pertumbuhan pendapatan perusahaan yang diharapkan dimasa yang akan datang dan mampu meningkatkan nilai pasar perusahaan (fama & french 1998, dalam hasnawati 2005). efek langsung keputusan investasi terhadap nilai perusahaan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi itu sendiri melalui pemilihan proyek atau kebijakan lainya seperti menciptakan produk baru, penggantian mesin yang lebih efisien, serta research & development (meyrs, 1976; wight & ferris, 1997;dalam hasnawati, 2005). struktur kepemilikan dan nilai perusahaan kepemilikan institusional kepemilikan institusional merupakan representasi grup dalam memonitor manajer. dengan meningkatkan kepemilikan institusional berarti tindakan manajer oleh pemegang saham eksternal sehingga membantu mengurangi masalah keagenan (bathala dkk. 1994). agrawal dan knoeber (1996) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan saham oleh institusi atau blockholder dapat menambah pengawasan pada manajer sehingga meningkatkan nilai perusahaan. moh’d, dkk (1998) mengatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu institusional investor dan shareholder dispersion akan dapat mengurangi terjadinya biaya keagenan. hal ini disebabkan karena kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau malah sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. jadi dengan adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, perusahaan investasi dan kepemilikan lebih optimal terhadap kinerjanya. fuert dan kang (2000) dikutip dalam untung dan wahyudi (2006) menemukan hubungan yang positif antara insider ownership dengan nilai pasar setelah mengendalikan kinerja perusahaan. nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif kepemilikan pihak dalam (insider ownership) kepemilikah pihak dalam juga dapat mengurangi masalah keagenan selain kepemilikan institusional.. untuk mengatasi masalah keagenan dan agency cost equity dapat dikurangi dengan menambah managerial ownership dalam perusahaan (jensen dan meckling, 1976). kepemilikan saham oleh manajer juga membantu memecahkan masalah moral hazard sehingga menyelaraskan kepentingan manajer dengan shareholder (himmelberg, 1999). dengan kepemilikan saham oleh manajer maka manajer akan merasakan menanggung konsekuensi kemakmuran atas tindakannya (bathala dkk. 1994), sehingga tidak mungkin manajer bertindak opportunistik lagi. dengan demikian, kemilikan saham oleh manager merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menggunakan hutang dengan optimal sehingga meminimalkan biaya keagenan. dalam kerangka keagenan kepemilikan saham oleh manajer mengurangi agency cost dalam perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan (bathala dkk., 1994). hipotesis penelitian berdasarkan teori dan penelitian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h1: kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. h2: kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 171 dari 180 h3 : investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. h4: kepemilikan pihak dalam (insider ownership) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. h5 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. metode penelitian model penelitian untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang terkait dalam penelitian ini, maka dikembangkan suatu model penelitian (lihat gambar 1). obyek penelitian perusahaan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang go public atau terdaftar di bei dari tahun 2002 sampai tahun 2006. jenis data dan teknik pengambilan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data yang diambil diperoleh dari icmd (indonesian capital market directory). pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan purposive sampling method yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (cooper dan emory, 1995). kriteria yang digunakan adalah: 1) perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah beroperasi dan terdaftar di bursa efek indonesia antara tahun 2002 sampai dengan 2006. 2) perusahaan-perusahaan harus melaporkan keuangan secara lengkap dan dipublikasikan pada indonesian capital market directory. 3) perusahaan tersebut harus mempunyai insider ownership seperti kepemilikan saham oleh direktur dan komisaris serta mempunyai institutional ownership yang terdaftar sebagai shareholder. gambar 1. model penelitian dividen dividen investasi kepemilikan pihak dalam kepemilikan institusional hutang 172 dari 180 definisi operasional variabel variabel dependen nilai perusahaan nilai perusahaan diukur dengan price book value (pbv). rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh (soliha dan taswan, 2002). nilai perusahaan = harga pasar per lembar saham nilai buku per lembar saham variabel independen kebijakan hutang kebijakan hutang (debt) dihitung sebagai rasio total hutang terhadap total aset. hutang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar. debt ratio digunakan untuk menggambarkan kebijakan hutang perusahaan (moh’d dkk, 1998). secara matematis kebijakan hutang diformulasikan sebagai berikut: debtit = tdit total assetit keterangan: tdit = jumlah total hutang perusahaan i pada perioda t. total assetit = total asset yang dimiliki perusahaan i pada periode t. dividen kebijakan dividen (div) merupakan rasio pembayaran dividen terhadap earning after tax. variabel ini diukur dengan rasio pembayaran dividen terhadap earning after tax (laba bersih setelah pajak) (moh’d dkk, 1998). secara matematis kebijakan dividen diformulasikan sebagai berikut: dividend payout = dividen kas net income insider ownership kepemilikan insider (insd) adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). kepemilikan insider diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer (tarjo, 2005). insd = jumlah saham dimiliki komisaris dan direktur total saham yang beredar kepemilikan institusional kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total saham yang beredar. secara matematis kepemilikan institusional diformulasikan sebagai berikut: (agus, 2001). inst = si + sb tks keterangan: inst= institusional ownership si = jumlah saham institusi sb = jumlah saham blockholder tks= total seluruh saham keputusan investasi variabel independen keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki (assets in place) dan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan positive net present value. beberapa penelitian yang telah dilakukan myers (1977), kallapur & trombley (1999), gaver & gaver (1993), ios (investment opportunity set) digunakan sebagai proksi keputusan investasi, karena keputusan investasi tidak dapat diamati secara langsung. karena ios sebagai variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung, maka dalam analisis data yang bertujuan untuk memperoleh proksi ios dengan pendekatan analisis faktor, proksi ios antara lain: 1) market to book value of equity (mvebve) 173 dari 180 mvebve =(jumlah lembar saham beredar x harga penutupan saham)/total ekuitas 2) market to book value of assets (mvabva) mvabva=(asset total ekuitas + (lembar saham beredar x harga penutupan saham)/total asset 3) price earning ratio ( per) per =harga penutupan saham/(laba setelah pajak/lembar saham beredar) 4) capital expenditure to book value of asset (capbva) capbva = (nilai buku aktiva tetapt – nilai buku aktiva tetapt-1) /total assets 5) capital expenditure to market value of asset (capmva) capmva = (nilai buku aktiva tetap t nilai buku aktiva tetap t-1 )/ (asset – total ekuitas + (lembar saham beredar x harga penutupan saham). hasil dan pembahasan gambaran umum objek penelitian objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta pada tahun 2002 sampai dengan 2006, sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. hasil pemilihan sampel dengan metode purposive sampling, diperoleh jumlah sampel sebanyak 96 perusahaan, dengan rincian pada tahun 2006 sebanyak 21 perusahaan, tahun 2005 sebanyak 17 perusahaan, tahun 2004 sebanyak 18 perusahaan, tahun 2003 sebanyak 20 perusahaan, tahun 2002 sebanyak 20 perusahaan. proses pemilihan sampel bisa dilihat pada tabel 1 tabel 1 prosedur pemilihan sampel keterangan jumlah indusrtri manufaktur yang terdaftar di bej tahun 2002-2006 247 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan lengkap (4) perusahaan yang tidak ada kepemilikan insider pada tahun 2002-2006 (106) perusahaan tidak membagi dividen pada tahun 2002 s/d 2006 (188) jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 40 analisis faktor dalam penelitian ini analisis faktor untuk membentuk proksi ios. variabel investasi dalam penelitian ini di proksi menggunakan lima variabel, yaitu: rasio market to book value of equity (mvebve), market to book value of assets (mvabva), price earning ratio (per), rasio capital expenditure to book value asset (capmba), dan rasio capital expenditure to firm value assets (capmva). tahap pertama: menilai variabel yang dianggap layak. jika angka msa diatas 0,5 dengan signifikansi bartlett’s test of sphericity = 0,000 maka kumpulan variabel dapat dianalisis lebih lanjut. tabel 2 kmo and bartlett's test kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy. .529 bartlett's test of sphericity approx. chi-square 286.276 df 10 sig. .000 tahap kedua: pengujian korelasi antar variabel. logika pengujian disini adalah jika variabel mempunyai kecenderungan mengelompokkan dan membentuk sebuah faktor maka dia harus mempunyai korelasi tinggi antar variabel (lebih besar dari 0,5). tabel.3 174 dari 180 anti-image matrices mvebve mvabva per capbva capmva anti-image covariance mvebve .665 -.361 -.039 -.021 .026 mvabva -.361 .619 -.057 .006 -.023 per -.039 -.057 .977 .023 -.020 capbva -.021 .006 .023 .074 -.071 capmva .026 -.023 -.020 -.071 .074 anti-image correlation mvebve .510(a) -.562 -.049 -.095 .115 mvabva -.562 .597(a) -.073 .028 -.107 per -.049 -.073 .542(a) .085 -.076 capbva -.095 .028 .085 .520(a) -.959 capmva .115 -.107 -.076 -.959 .516(a) tabel 4 communalities initial extraction mvebve 1.000 .210 mvabva 1.000 .405 per 1.000 .010 capbva 1.000 .797 capmva 1.000 .794 tabel 5 total variance explained componen t initial eigenvalues extraction sums of squared loadings total % of variance cumulative % total % of variance cumulative % 1 2.216 44.311 44.311 2.216 44.311 44.311 2 1.386 27.717 72.027 3 .951 19.027 91.054 4 .409 8.189 99.243 5 .038 .757 100.000 tabel 6 component matrix(a) component 1 mvebve .458 mvabva .637 per .102 capbva .892 capmva .891 dari tabel 3 anti image matrices, terutama pada anti image correlation yang bertanda (a), terlihat bahwa semua variabel (mvebve, mvabva, per, capbva dan capmva) secara berturut-turut mempunyai korelasi yang kuat (lebih dari 0,5) yaitu 0,510; 0,597; 0,542; 0,520 dan 0,516. karena tidak terdapat variabel yang punya nilai msa kurang dari 0,5 maka tidak 175 dari 180 terdapat variabel yang dikeluarkan serta tidak dilakukan pengujian ulang. tahap ketiga: proses inti analisis faktor yaitu factoring: ekstraksi terhadap sekumpulan variabel yang ada, dalam hal ini mvebve, mvabva, per, capbva dan capmva, sehingga terbentuk satu faktor atau lebih. pada tabel 4. angka communalities menunjukkan jumlah varian dari suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. nilai tersebut digunakan untuk menentukan jumlah faktor representasi atas variabelvariabel asli. jumlah kelima variabel nilai communalities tersebut adalah 2,216. pada tabel 5 total variance explained terlihat bahwa faktor yang terbentuk dengan eigenvalues adalah sebanyak 1 faktor. hal ini mengindikasikan bahwa 1 faktor yang terbentuk bisa menjelaskan interkorelasi diantara 5 variabel. tahap keempat: rotation. proses rotasi dilakukan untuk memperjelas posisi variabel tertentu akan masuk ke faktor tertentu. karena hanya terbentuk 1 faktor dan tidak terdapat korelasi ganda antara faktor terbentuk dengan variabel pembentuknya, maka proses rotasi tidak bisa dilakukan dan proses analisis faktor berhenti sampai disini jumlah kelima variabel nilai communalities adalah 2,216 dan nilai tersebut sesuai dengan faktor yang memiliki nilai eigenvalues lebih dari satu yaitu faktor satu sebesar 2,216. hal ini sesuai dengan the rule thumb bahwa jumlah faktor yang dipakai sebagai representasi adalah sebanyak faktor yang mempunyai nilai eigenvalues sama atau lebih dari satu (hair, dkk: 1999 ) tahap kelima, menghitung ios berdasarkan perhitungan masing-masing proksi ios dikalikan dengan komponen matriknya. contoh perhitungan ios untuk perusahaan akra adalah sebagai berikut: (1,636x0,458)+(1,278x0,637)+(13,276x0,10 2)+(0,084 x 0,892)+(0,066x0,891) = 3,046 nilai ios untuk perusahaan akra adalah 3,046 analisis deskriftif data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi, data kepemilikan orang dalam (insider ownership), kepemilikan institusional, kebijakan hutang, kebijakan dividen dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 7. tabel 7 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation mv 96 .03625 5.45284 .8500773 .99701378 debt 96 .00475 .67727 .3685181 .17281447 div 96 .00080 1.05040 .2785854 .23847024 invest 96 -5.84131 68.34894 3.3606552 7.51332438 insd 96 .00010 .31820 .0453625 .07115619 inst 96 .05640 .96850 .6051583 .19105250 valid n (listwise) 96 dari tabel 7 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai perusahaan (mv), selama periode penelitian memiliki nilai rata-rata sebesar 0,850 dan standar deviasi 0,997. variabel hutang (debt) memiliki nilai ratarata sebesar 0,368 dengan standar deviasi sebesar 0,172. variabel dividen (div) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,278 dengan standar deviasi sebesar 0,238. variabel investasi (invest) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,360 dengan standar deviasi sebesar 7,513. variabel insider ownership (insd) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0453 dengan standar deviasi 0,071. variabel kepemilikan institusional 176 dari 180 (inst) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,605 dengan standar deviasi 0,191. uji asumsi klasik uji multikolinearitas untuk membuktikan ada satu atau tidaknya pelanggaran multikolinearitas dapat digunakan uji vif yaitu apabila nilai vif kurang dari 5 atau besarnya toleransi lebih dari 0,1. hasil uji multikolinearitas dapat ditunjukkan pada tabel 8. tabel 8 uji multikoliniaritas variabel bebas toleransi vif kesimpulan debt .956 1.046 tidak terjadi multikolinearitas div .922 1.084 tidak terjadi multikolinearitas invest .867 1.154 tidak terjadi multikolinearitas insd .809 1.236 tidak terjadi multikolinearitas inst .755 1.324 tidak terjadi multikolinearitas tabel 9 hasil uji hipotesis model unstandardized coefficients t sig. keterangan simpulan hasil uji hipotesis b std. error (constant) 1.073 .453 2.369 .020 signifikan debt .615 .547 1.124 .264 tidak signifikan div .479 .403 1.188 .238 tidak signifikan invest .041 .013 3.109 .003 signifikan insd .798 1.443 .553 .582 tidak signifikan inst -1.251 .556 -2.249 .027 signifikan adjusted r square 0.184 f hitung 5.291 sig-f 0.00026 dari hasil uji multikolinearitas ditemukan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai vif kurang dari 5, sehingga dapat disim-pulkan bahwa tidak terjadi gejala multi-koliniaritas dalam model penelitian ini. uji heterokedastisitas uji heterokedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat variasi dari semua gangguan (ei) yang tidak konstan. untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas menggunakan uji breusch-padan-godfrey (bpg) (wihandaru, 2004). dengan melakukan regresi terhadap nilai p (e2/δ2) sebagai dependen dengan masing-masing variabel independent, hasilnya menunjukkan: nilai x2hitung = 8,688 nilai x2tabel dengan α = 5%; df = 5-1 =4, diperoleh nilai x2tabel sebesar 9,488. nilai x2hitung (8,688) < x 2 tabel (9,488), maka dapat disimpulkan model tidak terjadi heterokedastisitas. uji hipotesis berdasarkan teori-teori yang dikemukakan sebelumnya maka telah diajukan hipotesis bahwa insider ownership, institutional ownership, kebijakan hutang, kebijakan dividen dan keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta antara tahun 2002 sampai dengan 2006. selanjutnya peneliti akan menguji hipotesis yang diajukan tersebut dengan menganalisis histori data177 dari 180 data perusahaan dengan uji regresi linier berganda pada table 9. berdasarkan tabel 9, keputusan keuangan yaitu kebijakan hutang dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan investasi sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. struktur kepemilikan khusus-nya yaitu kepemilikan pihak dalam, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. pembahasan hasil regresi pada variabel kebijakan hutang (debt) terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan. hasil riset ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian modigliani dan miller (1963) dalam mamduh (2004) yang menyatakan bahwa dengan memasukkan pajak penghasilan perusahaan, maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. hasil riset yang menunjukkan bahwa kebijakan hutang pengaruhnya tidak signifikan terhadap perusahaan, boleh jadi hal ini dikarenakan kebijakan hutang menimbulkan trade-off antara penghematan pajak dengan risiko kebangkrutan, sehingga hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. hasil penelitian keputusan keuangan lainnyamenunjukkan bahwa pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan. artinya, boleh jadi hal ini disebabkan oleh perilaku investor yang lebih menyukai kenaikan nilai modal (capital gains) dibandingkan pembagian dividen dikarenakan lebih memilih prospek jangka panjang dalam berinvestasi. dengan kata lain temuan ini tidak relevan dengan teori bird in the hand theory yang bermakna bahwa pemegang saham lebih menyukai dividen tinggi karena memiliki kepastian yang tinggi dibandingkan dengan dividen yang akan dibagikan di masa depan dan capital gains. sejumlah kalangan memperdebatkan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan (harga saham) dengan kata lain, kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan untuk dipersoalkan. penganjur utama teori ketidakrelevanan dividen (dividend irrelevance theory) adalah merton miller dan franco modigliani (mm). mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba serta risiko bergantung semata-mata pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan tersebut dibagi diantara dividen dan laba ditahan (atau pertumbuhan). mm berdalih (dan memang hal ini benar) bahwa semua teori ekonomi didasarkan pada asumsi-asumsi yang disederhanakan dan bahwa keabsahan suatu teori harus dibuktikan berdasarkan pengujian empiris, tidak berdasarkan realitas dari asumsi-asumsinya (brigham, 1990). kesimpulannya, temuan ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. hasil penelitian lebih lanjut menunjukan bahwa pengaruh keputusan investasi (invest) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, temuan ini mendukung dan konsisten dengan hasil penelitian hasnawati (2005). apabila dikaji melalui teori sinyal (signaling theory), hasil penelitian ini mendukung teori tersebut. pengeluaran modal perusahaan tampak sangat penting dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. karena jenis investasi tersebut akan memberi sinyal tentang pertumbuhan pendapatan perusahaan yang diharapkan dimasa yang akan datang dan mampu meningkatkan nilai pasar perusahaan (fama & french 1998, dalam hasnawati 2005). efek langsung keputusan 178 dari 180 investasi terhadap nilai perusahaan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi oleh perusahaan itu sendiri. hasil pengujian regresi terhadap struktur kepemilikan, menunjukkan bahwa pengaruh insider ownership terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan. temuan riset ini tidak relevan dengan hasil penelitian soliha dan taswan (2002) yang mengindikasikan bahwa kepemilikan insider merupakan insentif bagi peningkatan kinerja perusahaan, dimana para investor memandang proporsi kepemilikan saham sebagai sinyal yang baik. variabel insider ownership hasilnya tidak signifikan, dapat terjadi karena persentase kepemilikan saham oleh insider pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) relatif kecil pada beberapa perusahaan. dari observasi tahun 2002-2006 pada 96 perusahaan tahun (firms-year) sample perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei yang memiliki nilai kepemilikan saham oleh insider rata-rata sebesar 4,5%. dengan kepemilikan saham oleh manajer atau insider yang kecil maka manajer akan merasa kurang atau bahkan tidak merasa menanggung konsekuensi atas tindakannya, sehingga memungkinkan manajer bertindak oportunistik dan perquisites. sedangkan masalah keagenan yang lain adalah dengan kepemilikan saham oleh manajer yang kecil menyebabkan kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan kepada pihak para agen. kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan kepada para agen/manajer berdampak pada tidak signifikannya pengaruh insider ownership terhadap nilai perusahaan. hasil pengujian pada variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. hasil ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. hasil ini tidak mendukung teori terdahulu yang dikemukakan oleh bathala dkk (1994) bahwa kepemilikan saham oleh institusional merupakan mekanisme untuk mengontrol masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham mempunyai hubungan yang positif dengan nilai perusahaan. hasil riset pada variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 60% dan variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan mengindikasikan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara kepemilikan institusional dengan perusahaan, karena memiliki kepentingan yang berbeda sehingga kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. penutup simpulan hasil uji f secara simultan pada variabel kebijakan hutang, kebijakan dividen dan keputusan investasi kepemilikan insider, kepemilikan institusional, menunjukkan ada pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. secara statistik 18,4% variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh kebijakan hutang, kebijakan dividen dan keputusan investasi, variabel kepemilikan insider, kepemilikan institusional, sedang sisanya sebesar 81,6% dijelaskan variabel lain di luar model. selanjutnya, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. adapun variabel kepemilikan insider, kebijakan hutang dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. hal yang menarik dalam penelitian ini adalah pengaruh negative dan signifikannya variabel institusional terhadap nilai perusahaan, dimana hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara kepemilikan institusional dengan perusahaan, karena memiliki kepentingan yang berbeda. . keterbatasan penelitian penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya: periode pengamatan relatif pendek, yaitu periode 2002-2006 dan jumlah 179 dari 180 sampel yang terbatas dapat mengakibatkan hasil penelitian kurang dapat digeneralisir. selain itu, proksi-proksi ios dalam penelitian ini hanya menggunakan lima variabel yang berbasis harga dan berbasis investasi. saran penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dengan menggunakan proksi-proksi ios yang seimbang jumlahnya baik proksi berbasis harga, investasi maupun yang berbasis varian untuk membentuk proksi gabungan. penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel kepemilikan insider dengan memisahkan antara kepemilikan insider tinggi dan rendah seperti penelitian yang dilakukan oleh himmelberg dkk (1999). daftar pustaka agrawal, anub., dan knoeber, c.r., 1996, “firm performance and mechanisms to control agency problem between managers and shareholder”, journal of financing and quantitative analysis, vol . 31, no. 3, september 377-397. atmaja, l. s., 1999, manajemen keuangan, edisi revisi, perbit andi yogyakarta bathala c. t., k.p. moon, dan r.p. rao., 1994, “managerial ownership, debt policy, and the impact of institutional holdings: an agency perspective”, financial management, vol. 23, no. 3, 38-49. brigham, eugene, f., gapenski, louis, c., daves, philip, r., 2000, intermediate financial management, 6 th edition, the dryden press, orlando cooper, d.e., and emory,w., 1995, business research methods, fifth edition, irwin inc, easterbrook, f., 1984,“two agency cost explanations of dividends.” american economic review, september , hlm. 650-659 fama, eugene f., dan french, kenneth r., 2000, testing trade off and pecking order predictions about dividend and debt”, working paper, university of chicago gaver j. jenniver dan gaver kenneth m, 1993, “additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing dividend and compensation”, journal of accounting and economics, 125-160 gujarati,d., 1999, ekonometrika dasar, erlangga, jakarta. hasnawati, 2005, “implikasi keputusan investasi, pendanaan dan dividen terhadap perusahaan publik di bursa efek jakarta”, usahawan: no. 09/th xxxix, september 2005. hair, joseph “ multivariate data analysis with reading”, 1999, prentice hall international usa himmelberg,c.p, r.g. hubbard, d. palia, (1999), “understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance”, journal of financial economics, 53, hlm. 353-383 jensen dan meckling, 1976, “theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure” journal of financial economics, oktober, 1976, vol. 3, no. 4, 305360. kallapur, s dan m.a trombley., 1999, “the association between investment opprtunity set proxies and realized growth”, journal of business finance & accounting, 26, pp 505519 lela, hindasah, 2005, “kinerja perusahaan dan mekanisme untuk mengontrol masalah keagenan antara manajer dan shareholder” jurnal utilitas vol. 13 no. 1 januari 2005, 71-91. mamduh, 2004, “manajemen keuangan”, bpfe, yogyakarta modigliani, f & miller., m., h., 1958, “the cost of capital corporation finance 180 dari 180 and the theory of investment ‘. the american economic review, 13(3), pp 261-297 moh’d, .a., perry,l.g., and rimbey, j.m., (1998), “the impact of ownership structure on corporate debt policy: time-series cross-sectional analysis”, the financial review, vol 33, hlm. 85-98 myers, stewart c., 1977, “determinant of corporate borrowing”, journal of financial economics, volume 9, no 3, pp 385-398 smith, jr.c. w & watts., rl., 1992, “the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies”, the journal of financing economics, december, pp 263-292 soliha dan taswan 2002, “pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan serta beberapa faktor yang mempengaruhinya”, jurnal bisnis dan ekonomi, september 2002, semarang. tarjo, 2005, “analisis free cash flow dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan utang pada perusahaan publik di indonesia”, jurnal riset akuntansi indonesia, vol 8, no.1, 82-104. untung, wahyudi, 2006, “implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening“ simposium nasional akuntansi 9, padang 23-26. wihandaru, 2004, “ekonometrika pengantar”, upfe, yogyakarta. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 1, hal: 1-12, januari 2001 issn: 1411-6227 akuntansi prospektif untuk memenuhi kebutuhan pemakaian tentang informasi keuangan masa depan dan tantangan bagi profesi akuntan lili arnita e-mail: liliarnita@gmail.com pascasarjana universitas gadjah mada abstract writing is the idea originated from the limitations of conventional financial statements which have the nature of historical cost and simply describe the financial events of the past. with the development needs of users of financial information to predict the financial future will require some information about the company's forecasts or projections will come. such financial information may be used by the user to guide the decision making favorable economic. keywords: financial statements, accounting perspective, historical financial statements, financial projections. abstrak penulisan ini idenya berawal dari adanya keterbatasan laporan keuangan konvensional yang mempunyai sifat historical cost dan hanya menggambarkan peristiwa keuangan masa lalu. dengan adanya perkembangannya kebutuhan pemakai informasi keuangan untuk memprediksi keuangan perusahaan di masa datang maka diperlukan suatu informasi tentang ramalan atau proyeksi perusahaan akan datang. informasi keuangan tersebut dapat digunakan oleh pemakai untuk pedoman pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan. kata kunci: laporan keuangan, akuntansi perpektif, laporan keuangan historis, proyeksi keuangan. lili arnita akuntansi prospektif untuk memenuhi kebutuhan pemakaian… 2 pendahuluan perkembangan dunia bisnis dewasa ini terjadi begitu pesatnya yang meliputi berbagai bidang usaha baik dalam industri manufaktur maupun perusahaan jasa. hal ini disebabkan karena makin meningkatnya kebutuhan manusia dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. berkembangnya perusahaan tersebut disebabkan dari dalam maupun dari luar perusahaan. faktor internal tersebut dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti sumber daya manusia, produksi, biaya dan lain lain. sedangkan faktor eksternal tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti selera konsumen, persaingan dan aturan pemerintah. perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan perusahaan yang selalu berubah dan mengandung unsur ketidakpastian. dalam fungsi perencanaan inilah suatu prediksi atau ramalan keadaan masa depan perusahaan dibuat. kebutuhan peramalan tentang keadaan perusahaan tidak hanya dibutuhkan oleh manajemen saja, tapi juga pihak luar yang berkepentingan terhadap prospek perusahaan seperti kreditor, investor dan pemerintah. sehingga peranan akutansi sebagai sarana untuk memberikan informasi keuangan menjadi sangat penting. pelaporan keuangan terdiri dari laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal) dan informasi lainnya. dalam informasi lain ini, peramalan keuangan dimasukkan sebagai bagian dari pelaporan keuangan. laporan keuangan mempunyai keterbatasan, yaitu bersifat historical cost yang infomasinya bersifat backward looking sehingga pemakai laporan keuangan hanya dapat mengetahui keadaan perusahaan di masa lalu, tanpa mengetahui bagaimana rencana dan prospek perusahaan di masa datang. dengan adanya tambahan informasi yang bersifat forward looking maka akan tersedia infomasi tambahan bagi para pemakai laporan keuangan tentang prediksi perusahaan di masa datang tanpa harus memprediksi sendiri keadaan perusahaan. sehingga pemakai laporan keuangan dapat memanfaatkan informasi keuangan semaksimal mungkin. informasi keuangan prospektif akutansi prospektif merupakan bagian dari akuntansi dalam hal cara pemberian informasi keuangan kepada pemakai laporan keuangan. pengungkapan harapan masa depan dalam laporan keuangan menurut aicpa dalam financial forecast and projection, statement of standart for accountant service on prospective financial information, ada dua bentuk yaitu ramalan keuangan dan proyeksi keuangan (kieso dan weygant,1995). jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 1-12, januari 2001 3 aicpa’s guide definisi informasi keungan prospektif terdapat dalam for prospective financial statements yaitu “any information about the future. the information may be presented as complete financial statements or limited to one or more elements items or accounts” berdasar definisi tersebut, informasi keuangan prospektif yaitu informasi tentang keadaan masa depan yang berbentuk posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan perubahan posisi keuangan atau laporan aliran kas. laporan keuangan prospektif adalah berbentuk laporan ramalan keuangan dan laporan proyeksi keuangan ditambah dengan partial presentation. ramalan keuangan ramalan keuangan adalah laporan prospektif yang menyajikan posisi keuangan perusahaan berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik dari pihak penanggungjawab. ramalan keuangan adalah hasil-hasil dan posisi keuangan yang diharapkan berdasarkan asumsi dan harapan, sehingga merupakan suatu penyajian tentang apa yang diyakini oleh pihak penanggungjawab mengenai hal yang paling mungkin terjadi atau diharapkan terjadi. pihak penanggungjawab adalah orang-orang atau manajemen perusahaan yang bertanggungjawab terhadap asumsi-asumsi ramalan keuangan. laporan ramalan keuangan merupakan gambaran kebalikan dari laporan keuangan historis. karena suatu ramalan keuangan menggambarkan apa yang diharapkan untuk terjadi, sedangkan laporan keuangan historis menyajikan apa yang telah terjadi. karena penyajian tentang harapan masa datang belum diketahui, maka harus disertai berbagai asumsi yang mendasari ramalan dan juga suatu dasar objektif yang layak (reasonably objective basis). yang dimaksud dengan asumsi disini adalah faktor-faktor kunci yang dijadikan dasar untuk memperoleh hasil ramalan. misalnya, suatu perusahaan bermaksud untuk meramal secara keseluruhan tentang penjualan, biaya, pendapatan dan aliran kas, maka yang menjadi asumsinya adalah bagaimana tingkat pertukaran mata uang asing, biaya-biaya kegiatan perusahaan ataupun pengaruh pajak. jadi yang menjadi faktor-faktor kuncinya di sini adalah masalah-masalah yang signifikan di mana hasil masa datang perusahaan diharapkan tergantung padanya. proyeksi keuangan proyeksi keuangan adalah laporan prospektif yang berdasarkan pada pengetahuan dan keyakinan pihak penanggungjawab yang disertai asumsi hipotesis. asumsi hipotesis adalah suatu jabaran dari apa yang terjadi, sehingga asumsi hipotesis tidak perlu berdasarkan pada rencana dari tindakan yang lili arnita akuntansi prospektif untuk memenuhi kebutuhan pemakaian… 4 diharapkan tapi dapat berupa tindakan-tindakan alternatif yang tersedia untuk pihak yang melaporkan atau manajemen. dalam proyeksi keuangan tidak membutuhkan reasonably objective basis untuk asumsi-asumsi hipotesis selama asumsi-asumsi tersebut konsisten dengan tujuan yang diharapkan dan kegunaan proyeksinya. partial presentation dalam guide penyajian sebagian adalah suatu penyajian yang menghilangkan satu atau lebih dari pedoman penyajian minimum (minimum presentation guidelines) adalah sebagai berikut : minimum presentation guidelines : (1) sale or gross revenue (2) gross profit or cost of sales (3) unusual or frequently occurring items (4) provisin for income taxes (5) discontinued operations or extraordinary items (6) income from continuing operations (7) net income (8) primary and fully diluted earning per share (9) significant changes in finanncial position (10) a description of what the responsible party intends the financial forecast to present, a statement that the assumption are based on the responsible party‟s judgment at the time prospective information was prepared, and a caveat that the forecasted result may not be achieved. (11) summary of significant assumption (12) summary of significant accounting policies. penyajian sebagian dapat diterapkan jika butir yang akan disajikan, juga disajikan dalam laporan keuangan historis. suatu penyajian sebagian adalah bila menghilangkan satu atau lebih pos minimum dari 1 sampai dengan 9 di atas, bila menyajikan semua pos dari 1 sampai dengan 9. namun bila menghilangkan pos 10 sampai 12, maka tidak dapat disebut sebagai penyajian sebagian. hal ini tidak dapat disebut sebagai penyajian sebagian jika pos minimum yang dihilangkan ternyata dapat ditarik atau dikurangi dari informasi yang disajikan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 1-12, januari 2001 5 standar laporan keuangan prospektif reasonably objective basic statements of position (sop) 92-2 menyatakan reasonably objetive basis sebagai berikut : “because users expect financial forecasts to present the responsibility party is „best estimate‟, the term reasonably objective basis was include in the guide to communicate to responsible parties a measure of the quality of information necessary to forecast”. dari penjelasan di atas terlihat bahwa reasonably objective basis adalah suatu konsep dari pembuatan laporan ramalan keuangan yang disampaikan pada pihak penanggungjawab tentang ukuran kualitas informasi ramalan. pihak penanggungjawab harus dapat memastikan adanya asumsi-asumsi objektif yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan ramalan. untuk mengetahui apakah ramalan keuangan mempunyai dasar objektif yang layak, merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui lebih dahulu pengetahuan pihak penanggungjawab tentang bisnis dan industrinya. sop 92-2 mengindikasikan bahwa pihak penanggungjawab mempunyai dasar objektif yang layak untuk tiap faktor kunci sebagai masalah-masalah yang signifikan di mana hasil masa datang perusahaan yang diharapkan tergantung padanya. beberapa faktor adalah dasar bagi operasi perusahaan sehingga meliputi beberapa masalah yang berpengaruh diantaranya penjualan, produksi dan kegiatan perusahaan. sop 92-2 berpendapat, pedoman-pedoman yang sangat penting disediakan untuk membantu pihak penanggungjawab mengevaluasi apakah laporan keuangan perspektif telah dapat memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan : (1) apakah fakta-faktanya memenuhi dan pertimbangan informasi tentang kejadian masa lalu dan akan datang untuk mendukung asumsi yang mendasari ramalan. (2) adakah asumsi signifikan yang subjektif sehingga tidak ada dasar tujuan yang beralasan dalam menyajikan ramalan keuangan. (3) apakah orang yang mempunyai pengetahuan dalam bisnis dan industri perusahaan pembuat laporan akan memenuhi asumsi-asumsi yang sama. (4) apakah jangka waktu periode ramalan sesuai. dirkes (1992) berpendapat berbeda, bahwa faktor di atas penting, tapi yang paling mendasar adalah yang pertama. dasar objektif yang layak dalam lili arnita akuntansi prospektif untuk memenuhi kebutuhan pemakaian… 6 menyajikan ramalan keuangan adalah pihak penanggungjawab harus dapat menunjukan data atau informasi lainnya termasuk informasi yang dipertimbangkan (misal pendapat para ahli) tentang kejadian masa lalu atau masa datang yang dapat mendukung asumsi-asumsi yang signifikan. faktor kedua adalah a good old fashion smell test dan faktor ketiga adalah test dari pedoman apakah pihak penanggungjawab membuat ramalan keuangan yang jujur (in good faith) dengan disertai fakta-fakta dan tersedianya informasi yang dipertimbangkan serta pengetahuan bisnis dan industri perusahaan. menurut dirkes dan best (1990) pembuat laporan keuangan juga harus mempertimbangkan karateristik perusahaan dan industrinya, kondisi ekonomi dan masalah-masalah lain yang diringkas sebagai berikut : tabel 1 faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan dasar objektif yang layak : dasar kurang objektif lebih objektif ekonomi sasaran ketidakpastian stabil industri susah atau tidak stabil, tingkat kegagalan bisnis tinggi matang atau stabil perusahaan baru atau tidak ada sejarah operasi perusahaan musiman atau sejarah operasi stabil beragam, kelompok pelanggan berubah kelompok pelanggan stabil posisi keuangan lemah atau hasil operasi kurang posisi keuangan kuat atau hasil operasi bagus pengalaman manajemen dengan tidak berpengalaman berpengalaman tidak berpengalaman atau pergantian personel tinggi berpengalaman jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 1-12, januari 2001 7 produk atau jasa baru atau pasar tidak pasti diakui keberadaannya atau pasar stabil produk baru atau memperluas garis produk produk yang relatif stabil asumsi-asumsi perbandingan asumsiasumsi range yang luas dari kemungkinan outcomes range yang relatif sempit dari kemungkinan outcomes ketergantungan asumsiasumsi pada outcomes dari hasil peramalan sangat tergantung kurang tergantung tampilan di atas terlihat bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan dasar objektif yang layak adalah keadaan ekonomi, industri, perusahaan, pengalaman manajemen, produk dan pelayanan. juga diperlihatkan asumsi-asumsi yang mendukung untuk menentukan dasar objektif yang layak tersebut dalam membuat suatu peramalan informasi keuangan. klasifikasi laporan keuangan prospektif dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria dari sifat asumsi yang digunakan untuk memprediksi hasil masa depan : (1) suatu laporan tentang prediksi masa depan yang menggunakan asumsi yang “most probable” dari kondisi yang paling mungkin untuk terjadi dan kebijakan atau tindakan yang paling mungkin dilakukan. laporan yang masuk kategori ini mengarah ramalan keuangan. (2) suatu laporan tentang prediksi di masa depan menggunakan asumsiasumsi hipotesis yang mencerminkan kondisi yang diharapkan akan timbul dan tindakan yang diharapkan akan diambil laporan yang masuk kategori ini mengarah pada proyeksi keuangan. penyajian penyajian laporan ramalan keuangan ini disajikan seperti kita menyajikan laporan keuangan historis. tapi penyajiannya tidak perlu disajikan dalam satu set laporan yang lengkap, satu atau lebih items minimum dapat dihilangkan. menurut guide penyajian laporan ramalan dapat dibatasi pada pos-pos yang dikelompokkan seperti minimum presentation guideline, seperti : 1. ramalan penjualan lili arnita akuntansi prospektif untuk memenuhi kebutuhan pemakaian… 8 2. proyeksi dari keuangan yang diperlukan 3. ramalan dari operating income bukan net income 4. proyeksi dari pendapat pajak atau ramalan dari pengembalian pajak yang tidak menunjukkan perubahan signifikan terhadap posisi keuangan. cutt-off ramalan keuangan guide tidak mengatur secara khusus periode minimal dan maksimal suatu ramalan keuangan yang sering menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan oleh pembuat dalam menentukan periode yang tercakup dalam ramalan keuangan. sop 92-2 memberikan pedoman tentang penentuan periode ini dikaitkan dengan reasonably objective basis. semakin panjang periode ramalan maka dasarnya harus semakin kuat. penekanan utama bahwa dasar objektif yang layak seharusnya terdapat pada setiap periode penyajian ramalan. diclosure disclosure diperlukan dalam laporan ramalan untuk menghindari terjadinya bias informasi yang meliputi : (1) suatu diskripsi tentang maksud atau tujuan pihak penanggungjawab menyajikan laporan keuangan prospektif; (2) suatu pernyataan bahwa asumsi-asumsi berdasarkan pertimbangan pihak penanggungjawab pada saat informasi prospektif tersebut dibuat; (3) suatu keberatan (caveat) bahwa hasil prospektif mungkin tidak dicapai (perbedaan ramalan dengan hasil aktual); (4) suatu ringkasan dari asumsi-asumsi signifikan; dan (5) suatu ringkasan dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan. akuntansi prospektif untuk memenuhi kebutuhan pemakai tentang informasi keuangan masa depan laporan keuangan konvensional meskipun dapat digunakan oleh pemakai untuk pengambilan keputusan tapi dirasakan belum lengkap karena mempunyai keterbatasan yaitu bersifat historis cost atau backward looking. padahal saat ini banyak tuntutan para pemakai laporan keuangan agar dapat memberikan tambahan tentang informasi masa datang atau forward looking yang menggambarkan tentang prospek perusahaan masa depan dapat dijadikan pegangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. laporan keuangan historis yang berdasarkan gaap, berlawanan dengan laporan keuangan prospektif yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip gaap. sehingga laporan keuangan prospektif memerlukan cara pencatatan dan standar jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 1-12, januari 2001 9 yang berbeda dengan informasi keuangan historis. untuk itu diperlukan standar yang baku dalam penyusunan standar akuntansi prospektif, sehingga dapat digunakan oleh pemakai dengan maksimal untuk mengetahui informasi masa datang. kegunaan informasi keuangan prospektif ini dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu: 1. kegunaan umum kegunaan umum terjadi bila pemakai secara umum tidak dapat menegosiasikan hal-hal atau struktur transaksi atau peristiwa secara langsung dengan pihak penanggungjawab. misalnya untuk menawarkan pendaftaran surat-surat berharga kepada securities and exchange commision (sec) ataupun penawaran secara pribadi surat-surat berharga untuk ditawarkan sesuai dengan peraturan hukum surat-surat berharga. 2. kegunaan terbatas kegunaan terbatas digunakan pihak penanggungjawab sendiri atau oleh pihak ketiga yang dapat bernegosiasi atau berhubungan dengan pihak penanggungjawab dapat menanyakan secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan informasi prospektif yang dibuat oleh pihak penanggungjawab. contoh dari penggunaan terbatas adalah negosiasi perusahaan dengan bank untuk peminjaman ataupun negosiasi dengan pihak-pihak yang terbatas untuk usulan akuisisi bisnis atau investasi lainnya. dari kegunaan di atas, banyak tujuan akuntansi yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai diantaranya: a. menambah pekerjaan bagi akuntan, auditor dan pengajar akuntansi b. membantu perusahaan memperjualbelikan surat-surat berharga kepada kreditor dan investor. c. membantu pihak luar mengawasi penyelenggaraan manajemen. d. memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. e. meminimalkan beban pajak. f. mengungkapkan pengaruh operasi perusahaan terhadap kualitas lingkungan. g. mencatat secara sistematis, mengklasifikasikan dan melaporkan data transaksi perusahaan. lili arnita akuntansi prospektif untuk memenuhi kebutuhan pemakaian… 10 informasi keuangan prospektif sebagai pedoman pengambilan keputusan akuntansi mempunyai banyak karakteristik, salah satu karakteristik akuntansi yang tidak dapat dilepaskan dari akuntansi adalah sebagai suatu sistem informasi. sebagai suatu sistem informasi, akuntansi mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi perusahaan atau kesatuan usaha lainnya kepada berbagai pemakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang menguntungkannya. pada dasarnya pemakai informasi akuntansi membutuhkan data lebih dari yang mereka perlukan. walaupun hal ini akan meningkatkan kelebihan beban (overload) dalam sistem akuntansi mereka, tapi mereka mempunyai harapan bahwa dengan penambahan informasi akan dapat membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. dalam hal ini pemakai informasi keuangan sangat membutuhkan laporan keuangan masa datang terhadap prediksi suatu perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan penuh ketidakpastian. sehingga diharapkan informasi keuangan prospektif ini dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan bagi pemakai. informasi keuangan sangat dirasakan manfaatnya, salah satunya untuk pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan pemakai, baik untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan perusahaan (organisasi). seperti seorang investor ingin menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, maka investor tersebut perlu mengetahui bagaimana prospek perusahaan tersebut di masa depan. setelah investor mengetahui keadaan perusahaan tersebut di masa datang, barulah ia akan mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya atau tidak pada perusahaan tersebut. dari contoh di atas dapatlah dilihat bahwa akuntansi prospektif sangat besar manfaat untuk pedoman pengambilan keputusan baik dari pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern seperti kreditor, pemerintah, serikat buruh dan lain-lain. profesi akuntan dalam menghadapi tantangan ke depan informasi keuangan prospektif sangat besar manfaatnya, terlebih untuk pengambilan keputusan ekonomi tentang prospek perusahaan di masa depan. adanya kebutuhan terhadap informasi keuangan prospektif ini, profesi akuntan dituntut agar dapat menyediakan laporan ramalan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. hal tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan profesi akuntan publik itu sendiri. di satu pihak adanya permintaan informasi jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 1-12, januari 2001 11 keuangan yang bersifat forward looking untuk dapat dijadikan dasar dalam membuat keputusan investasi, kredit dan lainnya. di pihak lain publikasi suatu laporan ramalan mengandung tanggung jawab yang berat bagi akuntan, karena tidak seorangpun yang dapat memprediksi keadaan akan datang tepat dan akurat, sehingga realitanya selalu menjadi pertanyaan. tapi terlepas dari semua itu penyediaan informasi keuangan prospektif sangat dibutuhkan oleh pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan. dalam fasb juga tersirat tentang pentingnya informasi akuntansi dalam bentuk nilai prediktif. sehingga profesi akuntan haruslah dapat menyediakan informasi yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan tanpa memandang sulitnya dalam memenuhi kebutuhan pemakai. suatu kewajiban bagi profesi akuntan untuk menyiapkan suatu informasi seperti yang diinginkan oleh pemakai. informasi akuntansi tersebut haruslah selalu seperti yang diinginkan oleh pemakai. informasi akuntansi tersebut haruslah selalu verifiable dan objective, karena keputusan bisnis harus diambil dan sudah menjadi tugas akuntan untuk menyediakan informasi tersebut. akhirnya di tangan pemakailah untuk menyeleksi bentuk laoporan yang telah disediakan oleh akuntan. penutup akuntansi prospektif sebagai bagian dari bidang akuntansi merupakan pengetahuan baru dalam cara pemberian informasi keuangan kepada pemakai laporan keuangan. akuntansi prospektif adalah suatu cara untuk memberikan informasi masa datang yang belum diketahui, sehingga keakuratan peramalan dan proyeksi keuangan dengan hasil yang sebenarnya menjadi pertanyaan bagi pemakai laporan keuangan. untuk membentuk laporan keuangan prospektif yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak maka dibutuhkan standar yang mengatur dengan jelas tentang pelaporan akuntansi prospektif. hal ini menjadi perhatian utama dalam menyajikan laporan keuangan prospektif, karena dalam menyusunnya memerlukan asumsi-asumsi yang harus disertakan dan pedoman-pedoman yang harus ditaati, serta disclosure yang diperlukan. informasi keuangan prospektif atau akuntansi prospektif ternyata bagi standar akuntansi keuangan (sak) belum menjadi issue penting. padahal dalam era globalisasi, pemakai laporan keuangan memerlukan informasi yang lebih dari biasanya untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan. bila hasil ramalan jauh berbeda dengan kenyataan, maka lili arnita akuntansi prospektif untuk memenuhi kebutuhan pemakaian… 12 menyebabkan ketidakpercayaan bagi pemakainya. sehingga diperlukan suatu keahlian dalam memprediksi keadaan masa datang dan kecermatan dalam mengamati gejala-gejala perubahan yang akan timbul. daftar pustaka ali, a & hwang, l.s.2000. spring, country-specific factors related to financial reporting and value accouting data, journal of accounting research 38, hal 1-20 best, m.b. & carmichael, d.r.1989. august, auditing: what’s new in propective financial information, cpa journal of accountancy 59(8), hal 50-53. best, m.b. & dirkes, k.j. 1990. january, reasonably objective based for a forecast, journal of accountancy 164, hal 103-108. boone, l.e, kurtz, d.l & block, j. r. 1994. contemporary business communication, second edition, new jersey : prentice hall. inc. carpenter, b. & ellis, l.2000. why firms need to forecast and budgets their cash flow, national public accountant, hal 14-17. diamond, m.a. 1993. financial accounting, third edition, cincinnati-ohio : south western publishing co. dirkes, k.j. 1992. august. a reasinably objective basis for a financial forecast, cpa journal 62, hal 28-32. ikatan akuntan indonesia, juni 1999. standar akuntansi indonesia, jakarta : salemba empat. kieso, d.e. & weygandt, j.j. 1992. intermediate accounting, seventh edition, new york: john wiley & sons. inc. lawless, m.j. 1990. a forecasting approach to operating profit, the journal of business forecasting, summer. mieke, d.e. donald, e.k & weygandt, j.j, 1986. cases in financial accounting, new york: john wiley&sons,inc. subagyo, p. 1999. forecasting konsep dan aplikasi, edisi kedua, yogyakarta, bpfe. walther, l.m. 1993. a case for required public forecast, management accounting, march 74, hal 46-49. faktor-faktro perbedaan individual dalam jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 69-79, januari 2002 issn: 1411-6227 69 peer review : upaya meningkatkan kualitas jasa firma akuntan publik harjanti widiastuti e-mail : harjantiwidiastuti@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract in recent years, most people ask qualities of cpa firm’s work in accounting and auditing services. in response to the call for more accountability, public accountants should make “audit” or review to their work and disclose more detail their operations. in 1977, the amarican institute of certified public accountants (aicpa) established a review mechanism referred to as “peer review” or some people called “auditor’s audit” the result of maier and fuglister’s survey indicated that peer review program is perceived by auditors as one of the most important appraisal activities to improve audit quality. depart from their survey, this article describe a simple explanation concerning quality control system as a background and guidance to perform peer review, peer review concept itself and how audit quality can be improved through peer review. keywords: quality control system, peer review, prevention activities, appraisal activities. abstrak dalam beberapa tahun terakhir, sebagian orang bertanya kualitas pekerjaan cpa perusahaan di jasa akuntansi dan audit. dalam menanggapi panggilan untuk lebih akuntabilitas, akuntan publik harus membuat "audit" atau review untuk pekerjaan mereka dan mengungkapkan lebih rinci operasi mereka. pada tahun 1977, american institute akuntan publik (aicpa) didirikan mekanisme review disebut sebagai "peer review" atau beberapa orang yang disebut "pemeriksaan auditor" hasil survei meier dan fuglister mengindikasikan bahwa peer review program dirasakan oleh auditor sebagai salah satu kegiatan penilaian yang paling penting untuk meningkatkan kualitas audit. berangkat dari survei mereka, artikel ini menjelaskan penjelasan sederhana mengenai sistem kontrol kualitas sebagai latar belakang dan bimbingan untuk melakukan peer review, peer review konsep itu sendiri dan bagaimana kualitas audit dapat ditingkatkan melalui peer review. kata kunci: sistem kontrol kualitas, peer review, kegiatan pencegahan, kegiatan penilaian. harjanti widiastuti, peer review : upaya meningkatkan kualitas jasa..... 70 pendahuluan seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks, auditor dituntut untuk semakin meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan perannya. kompetensi dan profesionalitas tersebut diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik pada klien sekaligus meningkatkan tanggung jawab auditor terhadap masyarakat luas yang menggunakan hasil audit. kualitas audit yang tinggi dapat tercapai ketika auditor menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional dan standar kualitas yang ada. untuk memperbaiki kualitas audit, secara garis besar dapat dicapai melalui dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas pencegahan (prevention activities) dan aktivitas penilaian (appraisal activities). aktivitas pencegahan diantaranya meliputi training dan supervisi, memahami pengendalian internal perusahaan klien, kontinuitas tim audit dan adanya komite audit. sedangkan aktivitas penilaian diantaranya meliputi auditor skepticism, management letter, peer review, pengendalian kualitas cpa dan review second partner. dari hasil survey ternyata peer review merupakan aktivitas penilaian terpenting (64,7%) yang dipersepsikan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas audit. (meier dan fuglister, 1992) berangkat dari penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh tentang sistem pengendalian kualitas dalam firma akuntan publik, konsep peer review dan pentingnya peer review dalam memperbaiki kualitas jasa akuntansi dan audit di amerika serikat. sistematika pembahasan dalam artikel ini berturut-turut adalah sistem pengendalian kualitas, konsep peer review, manfaat dan peran peer review, dan kesimpulan. sistem pengendalian kualitas standar profesional (au 161) mensyaratkan bahwa setiap firma akuntan publik harus menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas untuk memberikan jaminan yang layak bahwa penugasan audit telah dilaksanakan sesuai standar auditing (gaas). petunjuk mengenai pengendalian kualitas diterbitkan oleh aicpa dalam seri terpisah yang disebut dengan statement on quality control standards (sqcs). pada tahun 1996, auditing standarts board (asb) menerbitkan sqcs baru yaitu sqcs no 2 tentang sistem pengendalian kualitas untuk firma akuntan publik yang menggantikan sqsc no 1 yang diterbitkan tahun 1979 dan sqcs no 3 tentang monitoring praktik akuntansi dan auditing firma akuntan publik. sqcs no 2 membuat dua perubahan utama, yaitu pertama, memperluas definisi praktik akuntansi dan auditing firma akuntan publik yang meliputi semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan review, serta kedua, menggantikan sembilan elemen pengendalian jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 69-79, januari 2002 71 kualitas dalam sqcs no 1 menjadi lima elemen yang memfokuskan aspek-aspek fungsional praktik akuntansi dan auditing cpa firm. (schmutte dan thieling, 1996) dalam sqcs no 2, sistem pengendalian kualitas didefinisikan sebagai proses untuk menyediakan jaminan yang layak bahwa personel firma akuntan publik telah melaksanakan tugasnya sesuai standar profesional dan standar kualitas firma akuntan publik tersebut. kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas praktik akuntansi dan auditing dalam firma akuntan publik seharusnya meliputi lima elemen sebagai berikut : (1) independensi, integritas dan objektivitas independensi merupakan sikap tidak memihak yang mengakui kewajiban untuk bersikap wajar tidak hanya pada manajemen dan pemilik bisnis tetapi juga pada siapapun yang mungkin menggunakan laporan kerja firma akuntan publik. integritas mensyaratkan personel yang jujur dan terbuka dalam batasan kerahasiaan klien. sedangkan obyektivitas merupakan state of mind dan kualitas yang menjadi value firma akuntan publik. prinsip obyektivitas akan mendorong sikap tidak memihak, kejujuran intelektual dan bebas dari konflik kepentingan. (2) personnel management elemen ini meliputi seleksi dan rekruitmen karyawan, pembagian personel untuk penugasan, pengembangan profesional dan aktivitas promosi. (3) penerimaan dan kontinuitas klien dan penugasan selain melihat integritas manajemen klien dalam menentukan keputusan untuk menerima dan meneruskan penugasan, perusahaan disyaratkan untuk mempertimbangkan sifat jasa yang diminta klien dan hanya menerima penugasan akuntansi dan auditing yang dapat diselesaikan oleh firma akuntan publik tersebut dengan kompetensi profesional yang tinggi. (4) kinerja penugasan elemen ini merupakan semua fase dalam desain penugasan dan pelaksanaannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, supervisi, review, dokumentasi dan komunikasi hasil. elemen ini juga mencakup kebijakan dan prosedur untuk menjamin bahwa personel mengacu pada literatur otoritatif atau sumber lain dan konsultasi dengan individu lain baik di dalam maupun di luar firma akuntan publik yang memiliki pengetahuan sesuai keadaan penugasan yang mungkin diperlukan. (5) monitoring monitoring merupakan proses proaktif untuk memberikan jaminan yang layak bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk setiap elemen pengendalian kualitas telah didesain dan diterapkan secara efektif. sistem pengendalian kualitas merupakan petunjuk sekaligus subyek peer review. peer review dilakukan dalam rangka menilai kelayakan kebijakan dan harjanti widiastuti, peer review : upaya meningkatkan kualitas jasa..... 72 prosedur firma akuntan publik untuk setiap elemen pengendalian kualitas tersebut di atas. konsep peer review pada tahun 1977 aicpa membentuk divisi untuk firma akuntan publik. setiap firma akuntan publik yang bergabung dengan divisi tersebut harus menetapkan sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar aicpa dan mengajukan peer review atas praktek akuntansi dan auditing paling tidak sekali dalam tiga tahun. namun karena sifat keanggotaan divisi firma akuntan publik ini bersifat sukarela, maka banyak cpa firm yang tidak bergabung dan melaksanakan peer review. sebagai bagian dari upaya melakukan self-regulation di aicpa, aicpa council merekomendasikan praktik program monitoring secara mandatory untuk semua firma akuntan publik. pada tahun 1989, standar untuk pelaksanaan dan pelaporan qualities review diterbitkan oleh quality review executive committee. program quality review merupakan perluasan program monitoring untuk firma akuntan publik yang tidak menjadi anggota divisi firma akuntan publik aicpa dan beroperasi dibawah pengarahan komite aicpa senior. perbedaan prinsip antara quality review dan peer review adalah bahwa hasil dari peer review ditempatkan dalam public file, sedangkan hasil dari quality review bersifat rahasia. (mancuso, 1992) pada tahun 1994, the aicpa board of director dan the aicpa council menyetujui kombinasi program peer review dari private companies practice section (pcps) dan program quality review dari aicpa. pada saat yang sama, program quality review diganti namanya menjadi program peer review. demikian juga dengan standar pelaksanaan dan pelaporan quality review berganti nama menjadi standar pelaksanaan dan pelaporan peer review. (peer review standards interpretations, 1995) alasan mendasar divisi aicpa mengadakan program peer review untuk firma akuntan publik adalah agar firma akuntan publik dapat meningkatkan kualitas praktiknya. peer review terdiri dari dua komponen utama. pertama, untuk mempelajari dan mengevaluasi apakah sistem pengendalian kualitas untuk praktek akuntansi dan audit cpa firm telah memenuhi tujuan standar pengendalian kualitas yang telah ditetapkan oleh aicpa dan kedua, apakah kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas tersebut telah dilaksanakan dengan layak. (cook dan robinson, 1979) ada dua tipe peer review yang tergantung dari sifat praktik akuntansi dan auditing yaitu on-site peer review dan off-site peer review. on-site peer review dilakukan untuk firma akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan historis atau examinations laporan keuangan prospektif. bagian terbesar jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 69-79, januari 2002 73 dari on-site review adalah review terhadap file kertas kerja dan laporan serta dokumen lain dari penugasan audit yang dipilih, disamping menguji file administrasi dan personel dan wawancara dengan personel firma akuntan publik. pada saat membuat kesimpulan atas hasil on-site review, reviewer akan menerbitkan laporan tentang desain dan efektifitas kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas. laporan dapat berupa unqualified, qualified atau adverse. sebagai tambahan, reviewer akan menerbitkan letter of comments yang berisi rekomendasi untuk perbaikan jika laporan qualified atau adverse atau untuk laporan unqualified jika menurut team reviewer diyakini ada hal-hal yang kurang sesuai dengan standar profesional untuk penugasan akuntansi dan audit. sebaliknya, firma akuntan publik harus membuat letter of response yang mengindikasikan rencana tindakan koreksi yang akan dilakukan sebagai tanggapan atas letter of comments. off-site peer prewiew dilakukan pada firma akuntan publik yang hanya memberikan jasa kompilasi dan review saja tetapi tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan historis dan examinations laporan keuangan prospektif. off-site review dilakukan dengan membaca sampel laporan keuangan, laporan akuntan, dan informasi atau pernyataan dari firma akuntan publik tersebut. laporan hasil off-site review dinyatakan dalam bentuk negative assurance yaitu tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian review bahwa laporan yang disampaikan kepada reviewer tidak sesuai dengan standar profesional dalam semua hal yang material. laporan dapat dimodifikasi atau adverse. jika laporan dimodifikasi maka firma akuntan publik harus membuat letter of response yang menunjukkan tindakan korelatif khusus yang akan dilakukan. banyak firma akuntan publik yang tidak antusias dengan peer review karena adanya anggapan bahwa peer review merupakan nightmare. padahal jika peer review dilakukan dengan baik dan firma memilih peer review yang tepat, sebenarnya peer review akan banyak memberi pengalaman positif serta menjadi alat perencanaan dan manajemen yang baik. (dennis, 1997) stauffer., et. al (1989) memberi petunjuk tentang berbagai langkah yang perlu dilakukan agar firma siap menghadapi peer review untuk pertama kalinya. langkah tersebut adalah : (1) mengevaluasi komitmen firma terhadap kualitas praktik dan pengembangan sistem pengendalian kualitas. (2) memahami sembilan (sekarang lima) elemen pengendalian kualitas dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk setiap elemen tersebut. (3) mengumpulkan semua kebijakan tertulis, prosedur dan checklist yang telah digunakan dalam praktik akuntansi dan auditing. (4) mendesain dan mengimplementasikan program monitoring untuk menilai seberapa baik firma menjalankan pengendalian kualitas dan standar profesi. harjanti widiastuti, peer review : upaya meningkatkan kualitas jasa..... 74 (5) mengevaluasi semua informasi yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya. (6) melihat kembali apakah perlu pengendalian kualitas baru yang dinilai cukup material. (7) merencanakan pelaksanaan peer review. seperti telah disebutkan di atas, bahwa salah satu keputusan penting dalam merencanaka review adalah memilih tim review yang layak. firma akuntan publik mempunyai tiga pilihan untuk tim review, yaitu : (1) committed-apointed review team (cart) review. firma yang menghendaki cart review harus meminta pada bagian administrasi program peer review untuk memilihkan tim review. cart reviews menawarkan keuntungan berupa proses pemilihan yang sederhana dan kesempatan memperoleh banyak ide dari banyak akuntan dari berbagai firma akuntan publik, namun biasanya lebih mahal dari firm reviews. (2) firm reviews firma dapat memilih firma lain yang lebih memenuhi kualifikasi untuk melakukan reviews. firm reviews lebih populer karena berbagai alasan yaitu kebebasan untuk memilih tim reviews, biaya atau fee yang bisa dinegosiasikan dan adanya kontinuitas hubungan dengan reviewer bahkan setelah proses reviews selesai. (3) association review firma yang telah menjadi anggota asosiasi tertentu, sepanjang telah memenuhi kualifikasi aicpa untuk melakukan reviews, dapat meminta asosiasinya untuk melakukan reviews di firmanya. apabila firma memilih menggunakan cart reviews, maka dalam memilih tim program komputer aicpa akan mempertimbangkan faktor ukuran dan lokasi firma yang direviews, keahlian anggota tim dan pengalaman reviewer. sedangkan menurut botwin (1989), bila firma memilih firm reviews, maka faktor yang perlu dipertimbangkan adalah : (1) geografi. out-of-pocket expenses yang dikeluarkan akan lebih kecil jika tim yang dipilih berasal dekat dari praktik firma yang direview. namun demikian, biasanya beberapa firma takut adanya competitive disadventages jika menggunakan tim lokal. (2) ukuran dan struktur firma yang direview. sebaiknya tim berasal dari firma akuntan publik yang mempunyai ukuran dan struktur yang sebanding. (3) konsentrasi industri dan keahlian. reviewers seharusnya familiar dengan tipe praktek firma yang direview dan spesialisasi industri yang biasanya ditanganinya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 69-79, januari 2002 75 (4) biaya, tim yang relatif murah belum tentu lebih efisien. (5) waktu. firma yang akan direview dan tim harus mempunyai jadwal yang cocok. peran dan manfaat peer review peer review sebagai hasil kerja akuntan merupakan tanda dedikasinya bagi kebaikan profesi. peer review merupakan bukti bahwa akuntan mengakui perlunya review atas pekerjaan mereka dari pihak yang independen untuk menentukan apakah mereka bertanggungjawab dan konsisten dengan prinsip-prinsip profesi. review oleh rekan sejawat diyakini sebagai bentuk pengendalian kualitas yang paling konstruktif. (shapiro, 1996) beberapa manfaat yang diperoleh dari program peer review dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu dari sisi firma akuntan publik yang direview, akuntan yang melakukan peer review dan klien yang menggunakan jasa firma akuntan publik serta masyarakat luas. bagi akuntan yang terlibat dalam tim review memperoleh manfaat dari mempelajari berbagai temuan selama proses review dan kesempatan untuk saling menukar ide sehingga dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kompetensi profesionalnya. (carmichael dan willingham, 1985) dari perspektif klien, program peer review memberikan kesempatan pada akuntan untuk mempelajari cara baru atau cara terbaik dalam menjalankan firma akuntan publiknya sehingga dapat memperbaiki kualitas jasa yang diberikan, lebih sesuai dengan kebutuhan klien dan responsif terhadap tuntutan lingkungan bisnis. selain itu, masyarakat luas merasa terjamin bahwa cpa firm telah memenuhi standar kualitas dan profesionalisme yang tinggi. (zeronda, 1997) bagi firma akuntan publik yang direview, persiapan yang dilakukan untuk menghadapi peer review merupakan proses self-improvement yang terus-menerus. untuk menghindari berbagai kekurangan yang mungkin ditemukan dalam peer review, firma akuntan publik akan berusaha melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian kualitas yang ada. jika mengalami kesulitan, firma akuntan publik mungkin perlu menjalin hubungan dengan peer review dan memanfaatkannya sebagai consulting review untuk membantu menetapkan atau memperbaharui sistem pengendalian kualitas yang ada. (hoover dan roberts, 1996) harold robirds, robird & associates, sebagai firma akuntan publik yang telah menjalankan peer review menyatakan bahwa peer review membuat firmanya selalu aware dengan segala hal yang diperlukan untuk membuat pekerjaan menjadi berkualitas. sedangkan warren clark, turnage clark & associates menyatakan bahwa peer review memberikan pengalaman positif, memperbaiki citra perusahaan dan moral pekerja serta memberikan competitive edge. selain itu, klien merasa lebih harjanti widiastuti, peer review : upaya meningkatkan kualitas jasa..... 76 yakin dengan kemampuan profesional ketika mengetahui firmanya telah menjalani peer review. (macklin, 1989) manfaat lebih dari peer review adalah sebagai sarana untuk learning experience. peer review membantu firma memperoleh apresiasi terhadap pentingnya melakukan hal terbaik dan menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam peer review. (evers dan pearson, 1989) pertanyaan selanjutnya adalah jika sistem pengendalian kualitas merupakan subyek dari peer review, apakah peer review dapat meningkatkan kualitas penugasan akuntansi dan audit?. bremser, et. al (1988) melakukan penelitian terhadap 66 cpa firm yang telah menjalani peer review untuk yang kedua kali. ada tiga pertanyaan yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas, yaitu (1) apakah peer review kedua menghasilkan comments yang lebih sedikit dibanding peer review yang pertama, (2) apakah perubahan jumlah comments dipengaruhi oleh pertumbuhan firma akuntan publik, dan (3) apakah ada comments yang berulang antara peer review pertama dan peer review yang kedua sebagai indikasi bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan. dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa rata-rata jumlah comments yang tercantum dalam letter of comments review kedua menurun hingga 54,8% dibanding review pertama. untuk pertanyaan kedua diperoleh hasil bahwa firma akuntan publik yang memiliki penurunan jumlah comments pada review kedua cenderung tumbuh lebih cepat. namun hasil tersebut tidak dapat menentukan apakah ada hubungan kausal antara pertumbuhan firma akuntan publik dan penurunan jumlah comments sebagai proksi pengendalian kualitas yang lebih baik. sedangkan dari pertanyaan ketiga diperoleh hasil bahwa hanya ada sedikit comments yang berulang. penurunan jumlah comments dan sedikitnya jumlah comments yang berulang mengindikasikan adanya perbaikan pengendalian kualitas dan memberikan bukti adanya nilai edukatif dari peer review. security exchange committe (sec) dan general accounting office (gao) melakukan studi tentang hubungan praktik monitoring dengan kinerja. hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa firma akuntan publik yang telah menjalani peer review lebih sedikit melakukan pekerjaan dibawah standar dibandingkan firma yang belum direview. sec melaporkan bahwa tindakan enforcement terhadap akuntan yang belum menjalani peer review kurang lebih sebelas kali lebih tinggi dibandingkan akuntan yang telah menjalani peer review. sedangkan gao menemukan bahwa permasalahan audit yang timbul akan lebih tinggi (56%) untuk akuntan yang belum direview dan hanya 18% untuk akuntan yang telah direview. (mancuso, 1991) meski berbagai penelitian telah menunjukkan manfaat dan peran peer review dalam meningkatkan pengendalian kualitas, namun ada kritik terhadap pelaksanaan peer review. penelitian yang dilakukan oleh ehlen dan welker (1996) terhadap 294 jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 69-79, januari 2002 77 cpa firm yang telah menjalani program quality review memperoleh hasil bahwa sepertiga firma responden yang menjalani peer review dan separuh dari firma responden yang menjalani quality review menganggap review yang dilakukan tidak bersifat substansial dan lebih bersifat kosmetik. selain itu, mereka menilai bahwa reviewer suka memaksakan diri untuk menemukan item-item yang akan dimasukkan dalam letter of comment sebagai bukti ketelitian dalam melakukan review. mereka merasa bahwa item-item yang ada dalam letter of comment adalah pilihan yang memang diinginkan oleh kebanyakan cpa firm tetapi bukan saran yang konstruktif untuk perbaikan praktik mereka. kesimpulan dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik keseimpulan pertama, tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut transparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi firma akuntan publik. kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. kedua, pekerjaan akutan dan operasi firma akuntan publik perlu di monitor dan di “audit” guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang disyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. ketiga, peer review sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. peer review dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien, firma akuntan publik yang direview dan akuntan yang terlibat dalam tim peer review. manfaat yang diperoleh dari peer review antara lain mengurangi resiko litigation, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan. terakhir, meski pembahasan di atas berada dalam konteks di usa, namun penting kiranya dan sangat relevan untuk memikirkan pengembangan standar pelaksanaan peer review sebagai mekanisme monitoring kinerja kantor akuntan publik di indonesia. hal ini penting, mengingat kondisi di indonesia tugas dan profesionalitas akuntan publik masih sering dipertanyakan oleh masyarakat luas akibat lemahnya program monitoring dan kurang transparansinya praktik dan operasi kantor akuntan publik. referensi aicpa, 1995, “peer review standards interpretation no.1”, journal of accountancy, september, pp. 118. harjanti widiastuti, peer review : upaya meningkatkan kualitas jasa..... 78 auditing standards board, 1996, “statement on quality control standards no 2 dan 3”, journal of accountancy, august, pp. 107-110. botwin, bruce s., 1989, “arranging for a successful review”, journal of accountancy, december, pp. 72-80. bremser, wayne g. et. al, 1988, “cpa firm peer review : do they inprove quality” the cpa journal, may, pp. 75-77. carmichael, d.r. dan john j. willingham, 1985, “perspective in auditing”, mc graw-hill inc. cook, j. michael dan haldon g. robinson, 1979, “peer review – the accounting profession’s program”, the cpa journal, march, pp. 11-16. dennis, anita, 1997, “a refresher course in peer review”, journal of accountancy, february, pp. 72-73. ehlen, craig r. dan robert b. welker, 1996, “practitioners’ suggestions for improving practice monitoring”, the cpa journal, july, pp. 20-25. ever, charles j. dan david b. pearson, 1989, “lessons learned from peer review”, journal of accountancy, april, pp. 96-105. hoover, delano c, dan glenn a. roberts, 1996, “avoiding peer review findings. part 2”, the ohio cpa journal, february, pp. 42-44. macklin, marie., 1989, “how three firm benefited from peer review”, journal of accountancy, june, pp. 87-90. mancuso, anthony j, 1991, “the road to quality”, the cpa journal, september, pp. 94-95. _______, 1992, “the third year of quality review begin-now it’s sole practitioners’ turn”, the cpa journal, june, pp. 86-87. meier, heidi hylton, dan jayne fuglister., 1992, “how to improve audit quality : perceptions of auditors and clients”, the ohio cpa journal, june, pp. 21-24. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 69-79, januari 2002 79 schemutte, james dan john r. thieling, 1996, “quality control standards revisited”, the cpa journal, june, pp. 14-18. shapiro, leslie s., 1996, “quality review fo quality work”, national public accountant, november, p. 7. stauffer, c. david, et al., 1989, “how to prepare for your first review”, journal of accountancy, august, pp. 80-82. zeronda, willian a., 1997, “peer review ensures cpas keep high standards”, capital district business review, vol 23, p. 19. bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 issn: 1411-6227 187 pengaruh luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap earnings response coefficient (erc) harjanti widiastuti email : harjantiwidiastuti@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this study examines whether voluntary corporate disclosure level published in annual report affects the relation between current stock return and contemporaneous annual earnings. the purpose of the study is to investigate whether the variances in corporate disclosure level published in annual report of companies listed on the jakarta stock exchange (the jsx) affects the value-relevance of earnings information proxied by earnings response coefficient (the erc). this study is preliminary attempt to combine two research issues: the informativeness of earnings (erc) and the informativeness of disclosures, which have been separately investigated by previous studies. the findings are expected to give preliminary evidence about cross-sectional differences in current erc associated with voluntary corporate disclosure level published in annual report. it is hypothesized that voluntary corporate disclosure level published in annual report has a negative effect on the erc. to test the hypothesis, current stock returns are regressed against current earnings changes. the sample consists of 67 of annual reports of companies listed on the jsx as of december 31, 1995. the study finds evidence that voluntary corporate disclosure level published in annual report have a statistically positive effect on the erc at 0.10 significant levels. this result remains consistent after controlling for other factors that have been shown to influence the earnings response coefficient. the result does not support the hypothesis that voluntary corporate disclosure level published in annual report has a negative effect on the erc. the possible reason is that disclosures in annual report insufficiently reveal the information about companies’ future prospect. however, the result of sensitivity analysis using fundamental return model shows that voluntary corporate disclosure level published in annual report has a negative effect on the erc, but not statistically significant. harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 188 key words: voluntary disclosure, earnings response coefficient (erc) abstrak penelitian ini menguji apakah sukarela tingkat pengungkapan perusahaan dalam laporan tahunan mempengaruhi hubungan return saham saat ini dan laba tahunan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah varians di tingkat pengungkapan perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) mempengaruhi nilairelevansi informasi laba yang ditunjukkan oleh koefisien respon laba (erc). penelitian ini merupakan upaya awal untuk menggabungkan dua isu penelitian: keinformatifan laba (erc) dan keinformatifan pengungkapan, yang telah terpisah diselidiki oleh penelitian sebelumnya. temuan ini diharapkan dapat memberikan bukti awal tentang perbedaan cross-sectional di erc saat berhubungan dengan sukarela tingkat pengungkapan perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan. ini adalah hipotesis bahwa sukarela tingkat pengungkapan perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan memiliki efek negatif pada erc. untuk menguji hipotesis, return saham saat ini kemunduran terhadap perubahan laba saat ini. sampel terdiri dari 67 laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di bej pada tanggal 31 desember 1995. studi ini menemukan bukti bahwa sukarela tingkat pengungkapan perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan memiliki efek statistik positif pada erc di 0.10 tingkat signifikan. hasil ini tetap konsisten setelah mengendalikan faktor lain yang telah terbukti untuk mempengaruhi koefisien respon laba. hasilnya tidak mendukung hipotesis bahwa sukarela tingkat pengungkapan perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan memiliki efek negatif pada erc. alasan yang mungkin adalah bahwa pengungkapan dalam laporan tahunan kurang mengungkapkan informasi tentang prospek masa depan perusahaan. namun, hasil analisis sensitivitas menggunakan mendasar model pulang menunjukkan bahwa sukarela tingkat pengungkapan perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan memiliki efek negatif pada erc, tetapi tidak signifikan secara statistik. kata kunci: pengungkapan sukarela, laba response coefficient (erc) pendahuluan pada tahun 1991, jenkin committee (komite khusus aicpa meneliti sifat dan luas informasi yang seharusnya disediakan oleh manajemen untuk memenuhi kebutuhan pemakai. dari hasil risetnya, mereka merekomendasi agar perusahaan menyediakan sejumlah ungkapan tambahan (additional disclosures), yang meliputi jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 189 informasi segmen, data nonkeuangan, dan informasi forward-looking (jenkin, 1994). seiring dengan dikeluarkannya rekomendasi tersebut, isu tentang manfaat meningkatnya luas ungkapan menjadi isu yang menarik untuk diteliti. beberapa peneliti menguji manfaat meningkatnya luas ungkapan, seperti menurunnya biaya modal (botosan, 1997; sengupta, 1998), meningkatkan likuiditas pasar (diamond dan verrecchia, 1991) dan mengurangi bid-ask spreads (greenstein dan sami, 1994; coller dan yohn, 1997; lim dan yeo, 1999), mengurangi dispersi dan volatilitas revisi prakiraan laba analis (lang dan lundholm, 1996), dan meningkatkan kinerja saham (healy, hutton dan palepu, 1999). di bagian lain, secara terpisah beberapa peneliti kembali menguji kegunaan dan keinformatifan data keuangan, khususnya informasi laba, dalam kurun waktu yang relatif panjang. dengan menggunakan hubungan statistis antara data akuntansi (laba) dan data pasar modal (harga saham dan returns saham), peneliti ingin menguji apakah terdapat perubahan kegunaan informasi keuangan bagi investor. studi yang dilakukan oleh lev dan zarowin (1999) dengan perioda sampel tahun 1978-1996 menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan hubungan antara return saham dan laba, yang diukur dengan r 2 , dari 6-12% pada sepuluh tahun pertama menjadi 4-8% pada sepuluh tahun terakhir. penurunan secara signifikan juga terjadi untuk estimat erc, yang menurun dari rentang 0,750,90 pada lima tahun pertama menjadi 0,60-0,80 pada lima tahun terakhir periode sampel. dengan menggunakan perioda sampel yang berbeda, penurunan valuerelevance informasi laba secara konsisten ditemukan oleh francis dan schipper (1999), dan ely dan waymire (1999). interpretasi terhadap penurunan value-relevance informasi laba antara lain adalah semakin meningkatnya nilai ekonomis aktiva tidak berujud yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan karena masalah pengukuran dan tingkat perubahan dalam lingkungan bisnis (lev dan zarowin, 1999). kemungkinan penyebab lain yang diduga mempengaruhi value-relevance informasi laba adalah adanya informasi lain, termasuk luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan. dari dua isu riset di atas, yaitu riset tentang manfaat luas ungkapan di satu sisi dan riset perubahan value-relevance informasi laba di sisi yang lain, memunculkan ide untuk melakukan studi yang menggabungkan dua isu riset tersebut. pertanyaan riset yang muncul dari penggabungan dua isu riset tersebut adalah apakah luas ungkapan berpengaruh terhadap perubahan value-relevance informasi laba, yang diukur dengan slopa koefisien respon pasar (retuns saham) terhadap informasi laba atau erc. harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 190 rumusan masalah rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah apakah variasi ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh terhadap value-relevance informasi laba, yang diukur dengan earnings response coefficient (erc). luas ungkapan dalam penelitian ini dibatasi pada luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan. kontribusi penelitian penelitian ini merupakan penelitian awal yang menggabungkan dua isu riset sekaligus, yaitu isu riset keinformatifan laba (erc) dan isu riset keinformatifan ungkapan, yang selama ini dilakukan secara terpisah. kontribusi penelitian ini adalah: (1) penelitian ini secara tidak langsung menjawab dugaan bahwa adanya informasi lain, termasuk salah satunya variasi ungkapan sukarela dalam laporan tahunan, merupakan salah satu penyebab menurunnya valuerelevance informasi laba. (2) berbeda dengan penelitian lang dan lundholm (1993) yang menggunakan luas ungkapan sebagai consequence variable dari rendahnya korelasi earnings-return, penelitian ini menggunakan luas ungkapan sebagai antecedent variable bagi menurunnya erc. (3) penelitian ini juga akan mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang determinan erc, yaitu persistensi laba, risiko sistematis, leverage, growth dan size. tinjauan pustaka value relevance informasi laba dan erc studi ball dan brown (1968) merupakan kontributor seminal terhadap literatur kandungan informasi laba dan telah mempengaruhi riset tentang arah harga saham selama lebih dari tiga dekade berikutnya. berbagai studi yang dilakukan oleh peneliti berikutnya (beaver dkk., 1979; biddle dan seow, 1991; easton dan haris, 1991) menunjukkan bahwa laba memiliki kandungan informasi (information content) yang tercermin dalam harga saham. hasil ini nampaknya cukup robust terhadap perioda waktu, metoda statistika, dan pasar modal tempat saham diperdagangkan (lev dan ohlson, 1982). seiring dengan perubahan kondisi bisnis, praktisi dan akademisi kembali mempertanyakan kemampuan laba akuntansi untuk mengukur nilai ekonomis perusahaan. praktisi berpendapat bahwa akuntansi historis dapat bekerja dengan baik pada era industri, tetapi kurang dapat menyediakan ukuran yang bermanfaat di era ekonomi baru dan era teknologi informasi (elliott dan jacobson, 1991; jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 191 rimerman, 1990). beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan hubungan antara return saham dan laba, atau dengan kata lain terdapat penurunan value-relevance informasi laba (francis dan schipper, 1999; lev dan zarowin, 1999; ely dan waymire, 1999). francis dan schipper (1999) membuat dua definisi operasional (ukuran) value-relevance, yaitu (1) total return yang dapat diperoleh dari menggunakan laporan keuangan, dan (2) explanatory power informasi akuntansi untuk mengukur nilai pasar. sedangkan lev dan zarowin (1999) menggunakan erc sebagai alternatif untuk mengukur value-relevance informasi laba. rendahnya erc menunjukkan bahwa laba kurang informatif bagi investor untuk membuat keputusan ekonomi. earnings response coefficient (erc) didefinisi sebagai efek setiap dolar unexpected earnings terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan slopa koefisien dalam regresi abnormal returns saham dan unexpected earnings (cho dan jung, 1991). dengan kata lain, erc merupakan koefisien sensitifitas laba akuntansi, atau sensitifitas perubahan harga saham terhadap perubahan laba akuntansi (beaver, 1998). cho dan jung (1991) mengklasifikasi pendekatan teoritis erc menjadi dua kelompok, yaitu (1) model penilaian yang didasarkan pada informasi ekonomi (information economics based valuation model), seperti dikembangkan oleh holthausen dan verrecchia (1988) dan lev (1989), dan (2) model penilaian yang didasarkan pada time-series laba (time-series based valuation model), seperti dikembangkan oleh beaver, lambert dan morse (1980). penelitian ini mendasarkan pada model holthausen dan verrecchia (1988) dan lev (1989) yang menunjukkan bahwa kekuatan respon investor terhadap sinyal informasi laba (erc) merupakan fungsi dari ketidakpastian di masa mendatang dan noise sistem informasi (kualitas laba). semakin besar ketidakpastian di masa mendatang, semakin besar erc. semakin besar noise dalam sistem pelaporan perusahaan (semakin rendah kualitas laba), semakin kecil erc. cho dan jung (1991) berupaya untuk menilai kemajuan riset erc dengan mendiskusikan rerangka teoritis erc, mengikhtisarkan bukti-bukti empiris yang terkait dengan determinan erc dan keinformatifan laba, dan isu-isu metodologis. variabel-variabel determinan erc yang diikhtisarkan oleh cho dan jung (1991) meliputi persistensi laba, beta, tingkat bunga bebas risiko, pertumbuhan laba, prediktibilitas laba, besar perusahaan dan efek industri. luas ungkapan dan pengukurannya ungkapan (disclosures) didefinisi sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (hendricksen dan breda, 1992). dalam interpretasi yang lebih luas, ungkapan harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 192 terkait dengan informasi baik yang terdapat dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan (supplementary communications) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi perusahaan di masa mendatang, prakiraan keuangan dan operasi, serta informasi lainnya (wolk dan tearney, 1997). informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ungkapan wajib (mandatory disclosures) dan ungkapan sukarela (voluntary disclosures). ungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara, dalam hal ini badan pengawas pasar modal (bapepam). sedangkan ungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menyebabkan keragaman atau variasi luas ungkapan sukarela antar perusahaan. ungkapan dalam penelitian ini terbatas pada ungkapan sukarela dalam laporan tahunan, dengan asumsi bahwa jumlah informasi sukarela yang ditemukan dalam laporan tahunan menjadi proksi bagi jumlah ungkapan keseluruhan yang disediakan oleh perusahaan. asumsi tersebut didasarkan pada hasil penelitian lang dan lundholm (1993) bahwa terdapat korelasi rank-order yang signifikan antara ungkapan dalam laporan tahunan (annual report disclosures) dengan ungkapan publikasi lain (other publication disclosures) dan ungkapan hubungan investor (investor relations disclosures). penggunaan istilah luas ungkapan dalam penelitian ini mencakup kuantitas dan kualitas ungkapan. hal ini didasarkan pada asumsi dan hasil beberapa penelitian bahwa kuantitas dan kualitas ungkapan secara positif berhubungan (botosan, 1997). beberapa penelitian tentang topik ini menggunakan indeks ungkapan (disclosures index) sebagai indikator empiris luas ungkapan. indeks ungkapan merupakan rasio (ratio) antara jumlah elemen (item) informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi yang mungkin dipenuhi. makin tinggi angka indeks ungkapan, maka makin tinggi luas ungkapan. cakupan elemen informasi dalam laporan tahunan yang digunakan untuk menghitung indeks ungkapan bervariasi antar peneliti satu dengan peneliti lainnya. cooke (1992) menggunakan 165 elemen, botosan (1997) menggunakan elemen, susanto (1994) menggunakan 30 elemen, subiyantoro (1997) menggunakan 89 elemen, dan suripto (1998) menggunakan 33 elemen. jumlah elemen informasi yang digunakan oleh susanto (1994) dan suripto (1998) relatif sedikit karena hanya memfokuskan pada ungkapan sukarela. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 193 pengaruh luas ungkapan terhadap erc permintaan terhadap informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh dua hal yaitu pertama, seberapa besar informasi laporan keuangan dapat mengurangi ketidakpastian dan perannya dalam merevisi belief tentang ketidakpastian, dan kedua, ketersediaan sumber informasi lain. informasi keuangan merupakan bagian dari berbagai macam ungkapan perusahaan maupun laporan lain yang diungkapkan oleh pihak eksternal. isi dan waktu ungkapan lain selain informasi laporan keuangan dapat mempengaruhi kegunaan informasi laporan keuangan (foster, 1986). dengan mengadopsi model erc yang dikembangkan oleh holthausen dan verrecchia (1988) dan lev (1989), berbagai studi telah menguji perbedaan reaksi pasar (erc) terhadap pengumuman laba dengan didasarkan pada premis bahwa keinformatifan informasi laba akan semakin besar ketika terdapat ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa mendatang. semakin tinggi ketidakpastian prospek perusahaan di masa mendatang, semakin tinggi keinformatifan laba (erc). dengan mendasarkan pada premis tersebut, peneliti kemudian mencari proksi untuk ketidakpastian prospek perusahaan di masa mendatang. sebagai contoh, cho dan jung (1991) menggunakan tipe merger sebagai proksi ketidakpastian perusahaan di masa mendatang. hasil studi menunjukkan bahwa kandungan informasi laba secara umum menurun untuk perusahaan yang melakukan unrelated merger, karena efek diversifikasi diharapkan akan mengurangi ketidakpastian perusahaan di masa mendatang. sedangkan untuk perusahaan yang melakukan related merger tidak menunjukkan perubahan kandungan informasi laba secara signifikan. lang dan lundholm (1993) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat ungkapan perusahaan yang dibuat oleh analis. hasil penelitian ini menujukkan bahwa skor ungkapan adalah lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki kinerja baik, untuk perusahaan yang lebih besar, untuk perusahaan dengan korelasi laba-return yang lebih lemah, dan untuk perusahaan yang menerbitkan sekuritas. penelitian lang dan lundholm (1993) menggunakan korelasi earnings-return sebagai proksi asimetri informasi dalam konteks model adverse selection. korelasi earnings-return yang rendah menunjukkan bahwa informasi laba hanya memberikan sedikit informasi tentang nilai perusahaan sehingga asimetri informasi tetap tinggi. oleh karena itu, dengan tujuan mengurangi asimetri informasi, ungkapan akan lebih banyak pada perusahaan yang memiliki korelasi earning-return lebih rendah atau dengan kata lain korelasi earnings-return berhubungan negatif dengan luas ungkapan. gelb dan zarowin (2000) menguji hubungan antara luas ungkapan sukarela dan keinformatifan harga saham. penelitian ini menemukan bahwa future erc harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 194 untuk perusahaan high disclosers secara signifikan lebih besar daripada future erc perusahaan low disclosers. mereka tidak secara khusus menguji hubungan luas ungkapan sukarela dengan current erc dan bahwa pengaruh keinformatifan ungkapan terhadap current erc mungkin positif atau negatif. menurutnya, pengaruh luas ungkapan terhadap current erc mungkin positif, karena biasanya perusahaan yang banyak mengungkapkan informasi (high discloser firms) adalah perusahaan yang memiliki kabar baik (good news). basu (1997) menemukan bahwa good news firms memiliki laba yang lebih persisten dan erc yang lebih tinggi dibanding bad news firms. alternatif lainnya, pengaruh luas ungkapan terhadap current erc mungkin negatif, dengan alasan bahwa informasi yang terkandung dalam laba sekarang telah tercermin dalam harga saham periode sebelumnya (dalam gelb dan zarowin, 2000). metoda penelitian pengembangan hipotesis gelb dan zarowin (2000) menyatakan bahwa hubungan antara luas ungkapan sukarela dan current erc mungkin positif atau negatif. lang dan lundholm (1993) menemukan bahwa meningkatnya ungkapan adalah konsekuensi dari tingginya asimetri informasi yang ditunjukkan oleh lemahnya korelasi earningsreturn atau dengan kata lain luas ungkapan berhubungan negatif dengan korelasi earnings-return. penelitian ini mengadopsi model erc yang dikembangkan oleh holthousen dan verrecchia (1988) dan lev (1989), yang menguji perbedaan reaksi pasar (erc) terhadap pengumuman laba dengan didasarkan pada premis bahwa value relevance informasi laba akan semakin besar ketika terdapat ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa mendatang. semakin tinggi ketidakpastian prospek perusahaan di masa mendatang, semakin tinggi keinformatifan laba (erc). penelitian ini menggunakan luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan sebagai proksi ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa mendatang. semakin tinggi luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan, semakin rendah ketidakpastian prospek perusahaan di masa mendatang. logikanya adalah keberadaan ungkapan sukarela dalam laporan tahunan memungkinkan investor mendapatkan informasi tambahan untuk menilai prospek laba perusahaan di masa mendatang secara lebih akurat, sehingga ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa mendatang menjadi berkurang. berdasarkan premis di atas, berkurangnya ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa mendatang yang disebabkan oleh meningkatnya luas ungkapan akan berpengaruh pada menurunnya keinformatifan pengumuman laba. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 195 selain mendasarkan pada model h-v, penelitian ini mendasarkan pada dua asumsi, yaitu (1) ungkapan manajemen dalam laporan tahunan dipandang kredibel oleh investor, dan (2) ungkapan sukarela dalam laporan tahunan dapat memberikan informasi tentang prospek perusahaan dimasa mendatang. dalam berian luas ungkapan (given disclosures), investor menggunakan informasi laba sebagai satu-satunya proksi laba masa depan ekspektasian (expected future earnings) sehingga ketika laba diumumkan investor akan merevisi belief dengan mendasarkan pada informasi laba. apabila ungkapan manajemen dipandang kredibel, dan ungkapan sukarela dalam laporan tahunan dapat memberikan informasi tentang prospek perusahaan dimasa mendatang, maka investor akan menggunakan ungkapan sukarela sebagai proksi laba masa depan ekspektasian. dengan demikian, meningkatnya luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan akan berpengaruh pada menurunnya value-relevance informasi laba. dengan mendasarkan pada premis bahwa erc merupakan fungsi dari ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa mendatang, dan pada kedua asumsi tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah : h1: luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap current earnings response coefficient (erc). variabel operasional dan pengukurannya variabel dependen (dependent variable) variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham, yang diukur dengan cumulative abnormal returns (car). estimat abnormal returns dalam penelitian ini diperoleh menggunakan model disesuaikan-pasar (market-adjusted model) yang menganggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar. model ini tidak memerlukan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, sehingga perhitungan abnormal return adalah sebagai berikut: ar i,t = ri,t – rmt (1) dimana, ar i,t adalah abnormal return untuk perusahaan i pada hari ke t, ri,t adalah return harian saham perusahaan i pada hari t, dan rmt adalah return indeks pasar pada hari t. cumulative abnormal returns (car) pada tanggal pengumuman laba didefinisi sebagai:    2 1 ,]2,1,[ t tt titti arcar (2) dimana ar j,t adalah abnormal return untuk perusahaan i pada hari ke t dan [t1,t2] adalah panjang interval return (periode akumulasi) dari hari t1 hingga (termasuk) hari t2. periode akumulasi return adalah 3 hari return meliputi tanggal pengumuman laba, 1 hari sebelum dan 1 hari setelah pengumuman laba atau [1,+1]. harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 196 variabel independen (independent variable) unexpected earnings (ue). unexpected earnings didefinisi sebagai selisih laba akuntansi yang direalisasi dengan laba akuntansi yang diekspektasi oleh pasar. penelitian ini menggunakan model random walk sebagai proksi ekspektasi laba oleh pasar sehingga ekspektasi laba adalah laba aktual tahun sebelumnya. dengan demikian, unexpected earnings didefinisi sebagai: ti titi ti p aeae ue , 1,, ,    (3) dimana ae i,q adalah laba aktual perusahaan i pada tahun t, ae i,t-1 adalah laba aktual perusahaan i pada tahun t-1, dan p i,q adalah harga saham perusahaan i pada awal tahun t. laba aktual dalam penelitian ini adalah laba usaha (earnings before extraordinary item). estimat erc merupakan slopa koefisien yang diperoleh dengan melakukan regresi cross-sectional antara cumulative abnormal returns (car) dan unexpected earnings (ue). luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan. pengukuran variabel ini dilakukan dengan instrumen pengukuran luas ungkapan sukarela yang dikembangkan dan digunakan oleh suripto (1998), dengan jumlah elemen informasi sebanyak 33 buah. indeks ungkapan sukarela untuk setiap perusahaan sampel diperoleh dengan cara membandingkan skor yang diperoleh perusahaan dengan skor yang mungkin dapat diperoleh perusahaan tersebut. perusahaan diberi skor 1 apabila mengungkapkan elemen informasi dalam instrumen dan diberi skor 0 apabila tidak mengungkapkan. variabel kontrol (control variable) pada analisis berikutnya, penelitian ini memasukkan beberapa variabel yang pada penelitian sebelumnya ditemukan berpengaruh pada erc. variabel tersebut meliputi persistensi laba, risiko sistematis, growth, leverage, dan size perusahaan. adapun pengukuran masing-masing variable tersebut adalah sebagai berikut: persistensi laba. persistensi laba mengukur seberapa besar kenaikan/penurunan laba perioda sekarang (current period earnings shocks) tetap persist di masa mendatang dan mempengaruhi ekspektasi laba masa depan. persistensi laba dalam penelitian ini diperoleh dari slopa koefisien () regresi antara first differencing laba sekarang dan laba sebelumnya, seperti digunakan oleh kormendi dan lipe (1987), dan dihitung menggunakan laba triwulanan selama 12 triwulan dari periode tahun 1994-1996. adapun persamaan regresinya adalah xt =  +  n i 1  xt-1 + . resiko sistematis. beta diestimasi menggunakan model pasar selama satu tahun, yang dihitung berdasarkan persamaan ri = i + i. rm + ei , dimana i adalah beta sekuritas i. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 197 growth. growth diukur dengan rasio nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku ekuitas pemegang saham. leverage.leverage diukur berdasarkan rerata rasio kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas pemegang saham. size. size diukur berdasarkan rerata aktiva. pengumpulan data dan penentuan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu laporan tahunan emiten, indonesian capital market directory, databases bursa efek jakarta, dan data pasar. data indeks ungkapan sukarela dalam laporan tahunan diperoleh dari laporan tahunan tahun 1995. untuk memperoleh indeks ungkapan sukarela, peneliti mengamati dan menilai setiap laporan tahunan dengan berdasar pada instrumen suripto (1998). data growth, leverage, dan size diperoleh dari laporan tahunan tahun 1995, sedangkan data pasar berupa harga saham, return, return pasar dan beta koreksi diperoleh dari database ppa ugm dan database pacap. sample frame penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdapat dalam capital market directory tahun 1996, selain perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri keuangan. pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metoda purposive sampling, yang merupakan metoda pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: (1) memiliki laporan tahunan tahun 1995, memiliki data keuangan dan data pasar yang lengkap, serta memiliki akhir tahun buku atau fiskal bulan desember. (2) perusahaan tersebut memiliki data laba aktual 12 triwulan secara berurutan (conscutive earnings quarterly) selama periode tahun 1994 hingga 1996. (3) memiliki data tanggal pengumuman laba dari harian bisnis indonesia analisis data teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan interaksi seperti digunakan oleh easton dan zmijewski (1989). adapun persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: cari = 0 + 1 uei + 2 disci + 3 uei*disci + i ………………(1) dalam hal ini (i = perusahaan): car = cumulative abnormal return; ue = unexpected earnings; disc = indeks ungkapan sukarela dalam laporan tahunan; i = parameter (i = 0,1,2,3); i = error term. harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 198 pada analisis berikutnya, penelitian ini memasukkan beberapa variabel yang pada penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan berpengaruh terhadap erc. adapun persamaan regresi yang akan digunakan dalam analisis lanjutan adalah sebagai berikut: cari = 0 + 1 uei + 2 disci + 3 betai + 4 levr i + 5 grow i + 6 pers i + 7 size i + 8 uei*disci + 9 uei*betai + 10 uei*levri + 11 uei*growi + 12 uei*persi + 13 uei*size i + i ……….(2) dalam hal ini (i = perusahaan): car, ue, dan disc didefinisi seperti model 1; beta= risiko sistematis; levr= leverage; grow= growth; pers= persistensi laba; size= besar perusahaan; i= parameter (i = 0,1,2,3,4,5,6,7,8); dan i= error term pengujian hipotesis untuk menguji apakah terdapat pengaruh luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap erc, digunakan alat uji analisis regresi berganda dengan model interaksi. dengan menggunakan model interaksi maka variabel individual dalam persamaan regresi tidak diinterpretasikan. untuk melihat pengaruh luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap erc ditentukan dengan melihat arah dan signifikansi koefisien regresi 3 (koefisien interaksi uei*disci) pada persamaan (1). apabila koefisien regresi 3 adalah negatif dan signifikan, maka penelitian ini berhasil menolak h0 dan dapat disimpulkan bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap erc. analisis data dan temuan pengujian asumsi analisis regresi berganda penelitian ini menggunakan model regresi berganda yang dibentuk dengan metoda kuadrat terkecil (ordinary least squares atau ols). untuk mendapatkan best linear unbiased estimator (blue), model regresi berganda didasarkan pada asumsi homoskedastisitas (equal variance), tidak ada autokorelasi (independensi residual), dan tidak ada multikolinieritas (tidak ada hubungan sempurna antar variabel independen). indikasi terpenuhinya asumsi homoskedastisitas didukung dengan hasil uji glejser. hasil regresi residual absolut dengan semua variabel independen menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang signifikan pada nilai kritis 5 % sehingga mengindikasikan tidak ada heteroskedastisitas. terpenuhinya asumsi independensi residual didukung oleh nilai uji durbin-watson sebesar 1.92 jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 199 (berada di sekitar angka 2 yang secara umum dijadikan patokan terjadinya autokorelasi). terpenuhinya asumsi nonmultikolinieritas ditunjukkan dengan matrik korelasi antar variabel independen yang memiliki rata-rata < 0.8 dan vif rata-rata 1. hasil analisis regresi dengan mengunakan metoda purposive sampling, akhirnya penelitian ini berhasil mendapat 67 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. pengujian terhadap hipotesis tentang pengaruh luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap erc dilakukan dengan melihat hasil regresi model 1 yang diringkas dalam tabel 4.1 sebagai berikut: tabel 4.1 hasil analisis regresi model 1 cari = 0 + 1 uei + 2 disci + 3 uei*disci + i variabel koefisien nilai t sigf unstandardized standardized konstanta 0.04430 1.763 0.083 ue -0.00673 -0.700 -1.368 0.179 disc -0.13900 -0.254 -1.863 0.067 ue*disc 0.001969 0.938 1.753 0.085 * r 2 : 0.084; adj r 2 : 0.04; f-value: 1.924 (sig: 0.135) berdasarkan hasil analisis regresi di atas, penelitian ini tidak berhasil menolak hipotesis nol sehingga tidak berhasil menyimpulkan hipotesis penelitian bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap erc. berlawanan dengan hipotesis, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh positif terhadap erc dengan tingkat signifikansi 10%. pada analisis berikutnya, penelitian ini menguji kembali model 1 dengan memasukkan beberapa variabel sebelumnya yang ditemukan berpengaruh terhadap erc, yaitu variabel resiko sistematis, leverage, growth, persistensi laba dan size perusahaan (model 2). konsisten dengan hasil analisis regresi model 1 (hasil tidak disajikan), koefisien regresi 8 (ue*disc) adalah positif dan signifikan pada level 10%. dengan demikian, setelah memasukkan determinan erc yang lain, penelitian ini tetap tidak berhasil menolak hipotesis nol. penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa persistensi laba berpengaruh positif dengan erc (p  0.1). harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 200 hasil uji sensitivitas uji sensitivitas dilakukan dengan menguji kembali model 1 dengan berbagai event window. uji sensitivitas juga dilakukan dengan menguji model return fundamental seperti digunakan oleh kothari dan zimmerman (1995). model return dalam uji ini menggunakan earnings level daripada earnings change karena temuan kothari (1992) menunjukkan jika price-leads-earnings (harga merefleksikan informasi laba masa depan yang tidak terefleksi dalam time-series laba masa lalu) maka penggunaan earnings level akan menghasilkan estimat erc yang lebih baik. uji sensitivitas event window dalam pengujian ini, model 1 diuji kembali dengan menggunakan event window (0,+5), (-3,+3) dan (-5,+5). adapun ikhtisar hasil analisis regresi dalam berbagai event window tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.2. tabel 4.2 hasil analisis regresi model 1 cari = 0 + 1 uei + 2 disci + 3 uei*disci + i event windows variabel (0,+5) (-3,+3) (-5,+5) nilai t sigf nilai t sigf nilai t sigf konstanta 1.261 0.212 1.838 0.072 1.623 0.110 ue 0.162 0.872 -1.482 0.143 -0.219 0.827 disc -0.951 0.345 -2.052 0.044 -1.463 0.148 ue*disc 0.196 0.846 1.740 0.087 0.543 0.589 hasil analisis regresi dalam berbagai event window menunjukkan bahwa pada event window (-3,+3) koefisien regresi variabel interaksi ue*disc adalah positif dan signifikan pada level 10%, sedangkan untuk event window (0,+5) dan (-5,+5) tidak signifikan. dengan demikian, hasil analisis regresi dalam berbagai event windows secara konsisten mengindikasikan bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh positif terhadap erc. uji sensitivitas model erc fundamental pengujian kembali model 1 dengan menggunakan model erc fundamental. adapun ikhtisar hasil analisis regresi dengan kedua model erc fundamental akan disajikan dalam tabel 4.3. hasil uji sensitivitas ternyata menunjukkan hasil yang berlawanan dengan hasil regresi model 1, yang menggunakan earnings change, dalam berbagai event window. hasil analisis regresi model return fundamental menunjukkan bahwa koefisien 3 adalah negatif, namun secara statistis tidak jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 201 signifikan. dengan demikian, hasil tersebut mengindikasikan bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap hubungan labareturn (erc). tabel 4.3 hasil analisis regresi model 1 model return: pt/pt-1 = 0 + 1labai/pt-1+ 2disci + 3labai/pt-1*disci + i variabel model return fundamental unstandardized standardized nilai t sigf konstanta 0.988 42.083 0.000 laba 0.00232 1.008 1.533 0.130 disc 0.0011 0.002 0.016 0.987 laba*disc -0.00397 -0.955 -1.408 0.164 keterangan: pt adalah harga penutupan pada tanggal pengumuman laba. laba dideflated dengan harga penutupan awal periode tahun 1995. diskusi temuan secara keseluruhan, penelitian ini tidak berhasil menunjukkan hasil yang konsisten tentang pengaruh luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap erc. hasil analisis regresi dengan menggunakan model 1 maupun model 2 menunjukkan bahwa luas ungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap erc, signifikan pada level 10%. berdasarkan hasil tersebut penelitian ini tidak berhasil menolak hipotesis nol atau dengan kata lain penelitian ini tidak dapat menyimpulkan hipotesis penelitian bahwa luas ungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap erc. terdapat beberapa penjelasan terhadap hasil tersebut. pertama, investor tidak cukup yakin dengan ungkapan sukarela manajemen sehingga investor tidak akan menggunakan informasi yang terkandung dalam ungkapan sukarela sebagai dasar untuk merevisi belief. investor secara konservatif akan mendasarkan pada infomasi laba mengikuti pola randomwalk. kedua, ungkapan sukarela yang diukur dengan indeks ungkapan tidak cukup memberikan informasi tentang expected future earnings sehingga investor akan menggunakan informasi laba sebagai proksi expected future earnings. penelitian gelb dan zarowin (2000) menemukan bahwa future erc tidak berbeda dari nol untuk kedua grup (high disclosers firm dan low disclosers firm) ketika indeks ungkapan hanya didefinisi berdasarkan laporan tahunan. hasil ini mengindikasikan bahwa ungkapan dalam laporan tahunan tidak membuat harga harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 202 saham lebih informatif karena ungkapan dalam laporan tahunan tidak cukup memberikan informasi tentang prospek perusahaan di masa mendatang. namun demikian, hasil analisis regresi dengan menggunakan model return fundamental menunjukkan bahwa luas ungkapan sukarela berhubungan negatif dengan erc, namun tidak signifikan secara statistis. perbedaan hasil ini mungkin disebabkan price leading earnings, sehingga penggunaan unexpected earnings dalam regresi earnings-return menghasilkan estimat erc yang bias. hasil penelitian kothari (1992) menunjukkan bahwa jika price leading earnings maka bias estimast erc akan lebih tinggi ketika variabel penjelas menggunakan earnings change daripada ketika menggunakan earnings level. penutup simpulan hasil analisis data menunjukkan bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh positif terhadap erc, meskipun dengan tingkat signifikansi yang lemah (p < 0,10). hasil tersebut secara keseluruhan ditemukan konsisten dalam analisis regresi dengan berbagai event windows. temuan ini berlawanan dengan hipotesis penelitian bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap erc. sedangkan hasil uji signifikansi model return fundamental, dengan menggunakan earnings level, mengindikasikan bahwa luas ungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap erc namun secara statistis tidak signifikan. penelitian ini juga mencoba mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang determinan erc. hasil uji signifikansi model 2 (tidak disajikan) menunjukkan bahwa dari kelima determinan erc yang diuji, yaitu persistensi laba, risiko sistematis, leverage, growth, dan size perusahaan, hanya variabel persistensi laba yang ditemukan berpengaruh positif terhadap erc dengan tingkat signifikansi 10%. dengan demikian, meski lemah penelitian ini dapat mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa persistensi laba merupakan salah satu faktor yang paling konsisten ditemukan berpengaruh positif terhadap erc. keterbatasan seperti halnya penelitian sebelumnya yang menggunakan indeks ungkapan, keterbatasan utama penelitian ini adalah adanya unsur subyektivitas dalam mengukur luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan selain itu instrumen penilaian luas ungkapan tidak memberi bobot penilaian yang berbeda terhadap tingkat kerincian informasi yang diungkapkan sehingga indeks ungkapan menjadi kasar. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 203 penelitian ini menggunakan regresi cross-sectional sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk periode waktu yang berbeda. penelitian ini hanya dapat diinterpretasi untuk periode waktu tahun 1995. penelitian teets dan wasley (1996) menunjukkan bahwa estimat erc yang dihasilkan dari regresi crosssectional akan downward bias relatif terhadap estimat erc yang dihasilkan dari regresi firm-specific. dalam pengembangan hipotesis, penelitian ini mendasarkan pada asumsi bahwa ungkapan sukarela dalam laporan tahunan dapat memberikan informasi tentang prospek perusahaan dimasa mendatang sehingga dapat menjadi proksi bagi expected future earnings. implikasi berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang diuraikan sebelumnya, maka saran-saran bagi penelitian-penelitain selanjutnya adalah: (1) penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan perbaikan dalam penilaian luas ungkapan sukarela dengan memberi bobot pada tingkat kerincian suatu item informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sehingga indeks ungkapan menjadi lebih teliti. (2) penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan penggunaan pendekatan pooled cross-sectional agar dapat meningkatkan jumlah sample dan meningkatkan daya generalisasi, atau penggunaan firm specific regression untuk mendapatkan estimat erc yang lebih baik. hal ini didasarkan pada penelitian teets dan wasley (1996) yang menunjukkan bahwa estimat erc yang dihasilkan dari firm specific regression adalah 13 kali lebih besar dari estimat erc yang dihasilkan dari regresi cross-sectional. (3) penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan untuk melepas asumsi bahwa luas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan dapat memberikan informasi tentang expected future earnings dengan memasukkan expected future earnings ke dalam model penelitian. daftar pustaka ball, r. and p. brown, 1968, “an empirical evaluation of accounting income numbers,” journal of accounting research 6 (autumn): 159-178. bae, b. and h. sami, 1999, “the effect of environmental liabilities on earnings response coefficients,” working paper (june): 1-32. beaver, w.h., 1998, financial reporting: an accounting revolution, edisi ketiga, upper saddle river, nj: prentice-hall. harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 204 ---------, r. clarke and w. f. wright, 1979, “the association between unsystematic security returns and the magnitude of earnings forecast errors,” journal of accounting research 6 (autumn): 316-340. biddle, g. c. and g. s. seow, 1991, “the estimation and determinants of associations between returns and earnings: evidence from cross-industry comparisons,” journal of accounting, auditing and finance (spring): 183232. botosan, christine a., 1997, “disclosure level and cost of equity capital,” the accounting review 72 (july): 323-349. cho, j. y. and k. jung, 1989, “earning response coefficients: a synthesis of theory and empirical evidence,” journal of accounting literature 10: 85116. coller, m, and t. l. yohn, 1997, “management forecast, and information asymmetry: an examination on bid-ask spreads,” journal of accounting research 35 (autumn): 181-191. cooke, t. e., 1989, “disclosure in the corporate annual reports of swedish companies,” accounting and business research 19 (spring); 113-124. diamond, d. w and r. e. verrecchia, 1991, “disclosures, liquidity, and the cost of capital,” journal of finance xlvi (september): 1325-1359. easton, p. d. and t. s. harris, 1991, “earnings as an explanatory variable for returns,” journal of accounting research 29 (spring): 19-36. ----------, and m. e. zmijewski, 1989, “cross-sectional variation in the stock market response to accounting earnings announcement,” journal of accounting and economics 11: 117-141. elliot, r. k., and p. d. jacobson, 1991, “u.s. accounting: a national emergency,” journal of accountancy (november): 54-58. ely, k. and g. waymire, 1999, “accounting standard setting organizations and earnings relevance: longitudinal evidence from nyse common stocks, 1927-93,” journal of accounting research 37 (autumn):293-317. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 205 francis, and k. schipper, 1999, “have financial statements lost their relevance?,” journal of accounting research 37 (autumn):319-352. gelb, d., and p. zarowin, 2000, “corporate disclosure policy and the informativeness of stock prices,” working paper, seton hall university and new york university. greinstain, m. m., and h. sami, 1994, “the impact of the sec segment disclosure requirement on bid-ask spread,” the accounting review 69 (january): 179-199. healy, p. m., a. p. hutton, and k. g. palepu, 1999, “stock performance and intermediation changes surounding sustained increase in disclosure,” contemporary accounting research 16 (fall): 485-520. hendricksen, e. s and m. f. v. breda, 1992, accounting theory, fifth edition, richard d. irwin, boston. holthausen, r. and r. verrecchia, 1988, “the effects of sequential information release on the variance of price changes in an intertemporal multi-assets market,” journal of accounting research 26 (spring): 82-106. jenkin, e., 1994, “an information highway in need of capital improvements,” journal of accountancy (may): 77-82. kormendi, r. and r. lipe, 1987, “earnings innovations, earnings persistence, and stock returns,” journal of business 60: 323-345. kothari, s. p., 1992, “price-earnings regression in the presence of prices leading earnings,” journal of accounting and economics 15: 173-202. -----------, dan j. l. zimmerman., 1995, “price and return models,” journal of accounting and economics 20: 155 192. lang, m. and r. j lundholm, 1993, “cross-sectional determinants of analyst ratings of corporate disclosure,” journal of accounting research 31 (autumn): 246-271. harjanti widiastuti, pengaruh luas ungkapan sukarela dalam..... 206 -----------------, 1996, “corporate disclosure policy and analyst behavior,” the accounting review 71 (october): 467-492. lev, b., 1989, “on usefulness of earnings: lessons and directions from two decades of empirical research,” journal of accounting research 27 (supplement): 153-192. ----------, and j. ohlson, 1982, “market-based empirical research in accounting: a review, interpretation, and extension,” journal of accounting research 20 (supplement): 249-322. ----------, and p. zarowin, 1999, “the boundaries of financial reporting and how to extend them,” journal of accounting research 37 (autumn):353-185. lim, c. y, and g. h. h. yeow, 1999, “information asymmetry and accounting disclosures for joint ventures,” working papers, nanyang business school, singapore. rimerman, t. w., 1990, “the changing significance of financial statements,” journal of accountancy (april): 79, 82-83. sengupta, p., 1998, “corporate disclosure quality and the cost of debt,” the accounting review 73 (october): 459-474. subiyantoro, edy, 1997, “hubungan antara kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan karakteristik perusahaan publik di indonesia,” tesis s2, ugm, yogyakarta. suripto, bambang, 1998, “pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan,” tesis s2, ugm, yogyakarta. susanto, joko, 1994, “an empirical investigation of the extend of corporate disclosures in annual reports of companies listed on jakarta stock exchange,” tim koordinasi pengembangan akuntansi, jakarta. teets, w. r., dan c. e. wasley, 1996, “estimating earnings response coefficients: pooled versus firm-specific models,” journal of accounting and economics 21: 279-295. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 187-207, juli 2004 207 wolk, h. i, and m. g. tearney, 1997, accounting theory: conceptual and institutional approach, fourth edition, cincinnati, ohio, south-western college publishing. journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: persuasive paper public accounting and business accounting: two different upstream irwan taufiq ritonga1* abstract: research aims: this article is a persuasive essay, written with motivation to change readers' perceptions of accounting for public organizations, especially government organizations. this article aims to provide arguments following detailed explanations that accounting of public organization and accounting of business organization stand on two different accounting-world. design/methodology/approach: this article is a persuasive essay. research findings: the differences between the two have started since the beginning of the formation of each organization, namely differences in motives and backgrounds of the formation of the organization, goals of the organization's establishment and how to achieve organizational goals, as well as the source and nature of organizational funding. theoretical contribution/ originality: these differences in the upstream give consequences differences in downstream, which are significant dissimilarities between the two accounting worlds on planning and budgeting aspects, financial reporting systems (financial accounting), managerial accounting, and auditing. practitioner/policy implication: this significant difference in accounting education implies that the curriculum of accounting education must be reconsidered by separating the public accounting curriculum and the business accounting curriculum. keywords: public accounting; governmental accounting; business accounting introduction to the time of this writing, accounting that focused on a not-for-profit organization is named public sector accounting. the word "sector" that put in that name places accounting for the not-for-profit oriented organization as if it is a subordinate or a branch of “a big” accounting, in this case accounting for business organizations. this fact is reflected in the curricula of the department of accounting/school of accounting all around the world, where the number of courses that cover accounting for a notfor-profit organization is very limited in number. for example, in the accounting department of the faculty of economics and business universitas gadjah mada, students only get two compulsory courses related to public accounting (feb ugm, 2020). most of the mandatory courses that must be taken by students are accounting courses for a business organization. as a consequence of this bias, accounting students have insufficient knowledge and competence in public accounting. affiliation: 1 department of accounting, universitas gadjah mada, yogyakarta, indonesia. *correspondence: irwanritonga@ugm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103156 citation: ritonga, i. t. (2020). public accounting and business accounting: two different upstream. journal of accounting and investment, 21(3), 401-416. article history received: 16 june 2020 reviewed: 25 june 2020 revised: 1 july 2020 accepted: 15 aug 2020 mailto:irwanritonga@ugm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9097 ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 402 to author’s experience when asking senior accounting students why government entities implement budgetary accounting while it does not exist in business entities, most students cannot explain well. in turn, when they graduate from university, they are not ready to work in public organizations, such as central and local government offices, the supreme audit board offices, etc. for example, they do not understand how to journal budget realization transactions and do not adequately understand government financial statement accounts. as a result, the government must incur additional costs to educate and train them. on the other side, in terms of “market size”, public organizations are as big as business organizations. using indonesia pictures, table 1 below shows the comparison between the market size of business organizations and public organizations. in this case, public organizations 1 are represented by government entities because government organization is a public organization that has been established in terms of accounting infrastructure, regulation, complete, reliable database, and has a significant economic impact on the national economy. table 1 comparison of market size between business organization and public organization no aspects government organizations business organizations 1. large scale entity 608 entities consist of 60 entities of central government (33 ministries, 27 state institutions) (kementerian komunikasi dan informatika, 2020), 548 entities of local government (34 provinces, 416 regencies, 98 cities) (kompas, 2020) 688 companies listed in indonesia stock exchange (bei, 2020) 2. middle scale entity 74,953 village government (republik indonesia, 2019b) 60,702 medium business units (kementerian komunikasi dan informatika, 2020) from table 1, it can be seen that of the large-scale entities, there were more business entities than government entities. however, the "losing" of the number of government entities on a large scale was compensated by the higher number of village government entities than business entities in the medium-scale group. this fact indicates that the world of public accounting is no less broad compared to business accounting. the size of the world of government accounting can also be reflected in the amount of labor needed. in the central government environment, there were around 21,700 working units (ksap, 2008), which means it required 21,700 accounting personnel. this amount did not include the need for accounting personnel for supervisory functions at the financial and development supervisory agency and every inspectorate general of 1 public organizations refer to every organization that the main objective is to serve the public for not-forprofit orientation. public organizations include governments, houses of worship (mosque, church, etc.), foundations, political parties, and so on. ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 403 ministries/agencies; also, in the audit board as a function of state financial audit. in the local government, assuming that each local government consists of 53 working units, there is approximately 29,000 accounting staff (548 local governments x 53 working units). besides, there are also two working units, the inspectorate and the financial management agency, which must be filled by accounting personnel. if the two working units each need ten accounting staff, it takes around 10,960 people (548 local governments x 10 persons x 2 working units). for the village government, assuming one accountant for one village, at least 74,953 people are needed. if added together, then for government organizations alone, there are at least 136,600 more positions for accounting staff. if it is assumed that every year there are 5% of accounting staff who retire, die, or other causes, every year, there will always be needed at least around 6,850 new accounting personnel. this number is undoubtedly a vast number that must be supplied by universities. a large amount of accounting personnel required, as described above, provides compelling evidence that the world of public accounting is vast. why do not accounting for business organizations named as business sector accounting? the author suspects that most academics believe that business accounting is the "parent" of all accounting "children," then the word "sector" would unnecessary. it is indeed undeniable because business accounting more rapidly develops than accounting for other organizations. as a result, if there is accounting for another organization growing and developing, it is called the accounting sector of the developing organization. for example, in indonesia, reformations in local government with the implementation of regional autonomy resulted in the emergence of the need for accounting as a tool to account for local government financial management for more accountable and transparent. the growth and development of accounting in this government organization then gave rise to the term of public sector accounting. in indonesia, because government organizations dominate not-for-profit oriented organizations, the term public sector accounting becomes identical with the term of governmental (sector) accounting. again, the use of the word "sector" in public sector accounting or governmental sector accounting understate accounting for this organization. this phenomenon signifies as if public accounting is a branch of a larger "world" of accounting. the author argues that the most appropriate term should be public accounting rather than public sector accounting by removing the word sector. public accounting is accounting, which has its own upstream that is different from business accounting. the author would present the arguments in the following section to support the above statements. in developing an explanation, the author used government entities in the context of indonesia to represent the public organization. it is because government entities are the most wellorganized public entities and have the most significant influence on the national economy. therefore, the author would employ the term public entities or government entities interchangeably. the arguments presented in this paper can be used as a reference in future studies, among others, in terms of explanations in constructing hypotheses, explaining phenomena that occur in public organizations, and so forth. ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 404 the structure of this article is illustrated in the following figure. the structure also shows the thought framework in developing argumentation. figure 1 thought framework of contrasting public accounting and business accounting *gas= governmental accounting standards **gaap= generally accepted accounting principles operational: selling product ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 405 public accounting and business accounting: two different upstream what meant by upstream here include motive and background of entities establishment, the purpose of entities establishment and how to achieve it, and entities' source of funding and ownership. motive and background of entities establishment motive and background of state establishment several theories suggest the motivation of a state establishment. among these theories are voluntary theory and social contract theory. voluntary theory states that groups of communities establish a country because of rational common interests (carneiro, 1970). communities establish a group in the form of a state based on common interests. these interests could be aimed to gain prosperity, fight colonialism, or glory actualization. meanwhile, the social contract theory states that a state could be established through an agreement among community groups that have agreed to establish an organization that protects and guarantees the community’s survival. this theory is embraced by thomas hobbes, john locke, j.j. rousseau, and montesquieu. in indonesia’s context, the process of establishment of the unitary state of the republic of indonesia is closely related to the long history of struggles of the nations that inhabit the archipelago. the long history began from the sriwijaya kingdom, the majapahit kingdom, to youth pledge in 1928. based on similarities on historical background and the feeling of being in the same boat, the founders of the republic of indonesia put common ideology into the pancasila2 and 1945 constitution of the republic of indonesia. in the form of the republic of indonesia, entire components of indonesian people voluntarily unite themselves with rules and consequences as part of a state. the consequences include managing economic resources in the whole indonesia region. indonesian people see themself as a single entity; therefore, all potentially available resources, including economic resources, human resources, and natural resources enclosed in indonesia territory, are used together to achieve common goals as a country. turning back, reviewing the history of the formation of indonesia state, where leaders from all corners of the archipelago of indonesia voluntarily gathered together and shared the same ideology to achieve indonesia independence, the condition can be attributed to voluntary theory proposed by carneiro (1970). individuals who have similar backgrounds, spontaneously, rationally, and voluntarily surrender their sovereignty and unite with others to form a political unit called country. this theory had corresponded to indonesia's conditions when it was established, where good figures from young and old fighters worked together to form a country and proclaimed indonesian independence. they voluntarily appointed soekarno as president of indonesia. furthermore, the voluntary theory is supported by the social contract 2 pancasila is the official and fundamental philosophical theory of the indonesia state ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 406 theory, which sees someone, or political obligations morality depend on contracts or agreements between them to establish an organization. according to the arguments above, it can be concluded that the main motive to establish a state is non-economic. motives and background of company establishment a business organization is an organizational entity involved in providing goods or services to consumers (sullivan and sheffrin, 2003). this business entity is an economic unit formed by parties or individuals who share a common goal to get economic benefits from its business activities. the primary purpose of an individual establishing a company is to seek profits. therefore, the main motive of company establishment is economical. as a result, each party in the entity has a different portion of ownership depends on their capital contribution. the higher the contribution submitted, the higher the proportion of ownership. comparison of motives and background of establishment between states and companies states are formed based on the willingness of individuals to share strengths, weaknesses, opportunities, and threats. in the state’s concept, all members (people) have the same rights and obligations, not depend on the individual/group's contribution to the country. the same condition also applies to legal and administrative aspects. in a broader context, every region in the state is required to give economic and noneconomic contributions to the country. the country does not provide certain privileges to a region based on the size of the region's contribution. business entities are established based on economic motives. every party involved in the business entity is valued and positioned according to the size of their contribution. roles, functions, responsibilities, and opportunities to obtain economic benefits and the obligation to bear the risk/loss depends on the size of contribution from each party involved in the business entity. the significant difference in the motives and process of forming the state and company will affect the governance of these two entities in looking at the relationship between the entity and the owner. purpose of entities establishment and methods to achieve the purpose the purpose of state establishment and the method to achieve it universally, state establishment aims to achieve prosperity for its people. the unitary state of republic of indonesia’s purposes are stated in the preamble of the 1945 constitution in the second paragraph, which reads (the republic of indonesia, 1945): "... deliver indonesian people to the front gate of indonesia's independence, which is independent, united, sovereign, fair, and prosperous. " ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 407 to achieve these aims, the state (i.e., all levels of government) must provide goods and services to the people. in the fourth paragraph of the 1945 constitution preamble, the mandatory services must be provided by the government to the people. these services protecting the entire nation and homeland of indonesia, advancing the public welfare, educating the nation's life, and participating in the world order. based on the description above, it can be stated that a state establishment aims to create a just and prosperous society. to succeed in these aims, the government has to provide the best goods and services to its people in every aspect of life. purpose of company establishment and methods to achieve the purpose in general, a company is founded by a group of individuals who have the same aim, which is increasing their prosperity. the aim of increasing prosperity is achieved through profit on several capitals that have been submitted on company establishment. although some business companies also engage in social aspects, the primary and longterm goals of the business are to get the maximum profit to provide economic benefits to business owners; or to minimize losses suffered by the owner when negative conditions happen to the business company. shareholder theory states that the company's primary goal is to maximize shareholder value. shareholder value refers to the value of equity, which presents the value of the benefits (i.e., cash flow) that shareholders can expect from the company. this theory can be associated with the company’s goal of maximizing sales volume, profit, shareholder value, or market share. comparison of the entity's objective and the way to achieve the purpose between state and company in general, public and business entities have a similar objective: to improve the welfare of the owner. however, the ways taken by the two entities are different. business entities increase the owner’s welfare by maximizing profits. therefore, business entities referred to as profit orientation entities. on the other hand, to achieve its objectives, public entities (i.e., government) give the best goods and services to its people. therefore, public entities referred to as not-for-profit organizations. in turn, employees who work in public/government agencies are labeled public servants/society servants. different ways of achieving their objectives between business and public entities will affect the governance of two entities. for example, the performance measurement of government leaders will be different from a business leader. the performance of government leaders will be measured based on the ability to provide services to the people, while company leaders will be measured based on the ability to generate profits. ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 408 entities source of funding and ownership public entity source of funding and ownership at its initial establishment, the country needs “initial capital.” this initial capital certainly comes from entire people’s contributions, who stated to join the state. these contributions can be in the form of funds, human resources, natural resources, and others. the amount of contribution is not related to the ownership portion of the state. a region with abundant natural resources does not mean that it has a more significant portion of authority/ownership than other regions. for example, in the indonesian context, at the beginning of its establishment, king sultan hamengkubuwono ix donated all kraton yogyakarta kingdom gold reserves to the republic of indonesia to fulfill the requirements as a state for issuing its currency (tempo, 2015). the abundant contributions from the king sultan hamengkubuwono ix do not make province of yogyakarta or the people of yogyakarta have higher authority than people in other regions in indonesia the state sees all people as the owners of the country with the same rights and obligations. this condition occurs because of the willingness to establish a country is based on ideological similarities, a similar sense of struggle, and a similar background. in order to prosper its people, the government must provide services to its people. every good and service provided by the government certainly requires funding sources. the question is, where does the central/local government get its funding sources? of course, the answer is from the people and resources owned by the country (which, of course, belongs to the people). this is a consequence of a consequence of the spirit that underlies the country’s founding, namely the feeling of being in the same boat among all people. besides, once a country is established, it needs sources of income to provide goods and services – such as health services, education, infrastructure, order, etc. – to the people. jones and pendleburry (2000) explained that a government could obtain income from people in two main ways, namely tax and retribution (charges). both methods of obtaining public funds are not mutually exclusive. therefore, it can be done in a combination (mixed) as well. from all funding sources owned by the government, sources of operational funding from taxes are the dominant country’s revenue. in the indonesia context, the most significant and dominant government revenue for years comes from taxes. the tax contribution to total revenue in the state budget was 82,51% in 2019 (republik indonesia, 2018), and 83,54% in 2020 (republik indonesia, 2020). in around the world, the average tax contribution to total revenue amounted to 90% (antara, 2017). on the other hand, taxes are income from people’s contributions not directly related to the services received by the people. the imposition of funds in the form of tax is binding and mandatory. in fact, the obligation to pay taxes can be imposed by the government. in general, the nature of this tax is what causes people’s reluctance to pay. people are ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 409 taxed according to their respective economic capacities, not based on goods or services received by the people. there are no consequences for the people to get services and benefits from the state in accordance with the proportion of funds deposited to the country. as a result of this tax’s nature, people demand strict accountability for the taxes they pay. the government must develop a strict accountability mechanism for funds and all resources entrusted by the people. business entities funding and ownership at its inception, the company obtains funds from investors (i.e., the owner). the fund submission is not a compulsory contribution as applied for tax but submitted by the investors voluntarily to the company by expecting a return on the funds invested. the fund's submission reflects investor ownership of the company. based on agency theory, investors as the principal gives trust to company management as an agent. then, management of the company management manages the fund. once the company is established, the company runs operational activities. for funding its operational sustainability, the company must obtain revenues by selling goods or services to customers (not owners). sales of goods and services to customers are nonbinding and cannot be forced by the company. funding and ownership comparison between public and business entities in the aspect of initial capital formation, both the state and companies have in common. the similarity can be seen from volunteerism’s aspect to hand over funds and economic resources to the entity. in the concept of state, it can be identified from the willingness to surrender all economic resources, natural resources, and human resources to the state by people in an area/region who declare themselves to join the country. the size of resources contribution submitted to the formation of the state does not affect the portion of ownership of the state. all people are equal in the eyes of the state, both their rights and obligations. furthermore, state ownership is a collective that cannot be divided into individual or community groups. thus, state ownership cannot be traded. on the company side, the size of the contribution of the resources submitted by the capital owner will affect the ownership portion of the company. the higher the contribution of resources provided, the greater the share of ownership of the company. besides, ownership of the company can be divided into specific units, such as shares. as a result, ownership of the company can be traded. the main difference between operational funding between a business entity and a public entity is from whom the primary income comes from. the main source of income for public entities comes from the mandatory contributions of their people (owners) and the use of their natural resources. on the other hand, business entities finance their operations through the sale of goods and services to their customers (not owners). the company cannot force this sale. ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 410 implications of two different upstream the differences in motivation and background of the entity’s establishment, the way to achieve the entity's objectives, and entity's funding sources, as explained in the paragraphs above, have implications for many areas. one of the areas is financial management. implications on financial management aspects include planning, budgeting, implementing, and reporting (i.e., managerial accounting, financial accounting, and financial statement analysis). planning and budgeting planning and budgeting in public entities as explained in the previous sections, to carry out its programs and activities, the government gets funding from various sources. the primary source of government revenue is tax. tax revenue is directly related to the people as the owner of the country. again, it needs to be emphasized that taxes are a mandatory contribution from people to the government that there is no direct relationship between contributions that are surrendered by the people and services obtained by the people. based on the such characteristics of taxes, the demand arises for transparency and accountability in the way of allocating taxes and how to use taxes. to fulfill these demands, all people must be involved in every use of the state’s funds. as a consequence, every allocation and use of funds must have people’s approval. therefore, the structure and mechanism of state finansial management must be designed to ensure people’s participation as state owners in managing economic funds and resources; and simultaneously control/supervise the government as the manager of economic resources. these structures and mechanisms are manifested in the form of legislation. as a result, since the planning stage of economic resources use for country development, a series of processes have been carried out to ensure that there is a role for the people as fund owners in determining government spending policies. in the aspect of long and medium-term development planning, all development planning, for example, the national/regional long term development plan and the national/regional medium term development plan, must obtain people’s approval through the parliament in the form of national regulation (i.e., act) or regional regulations. in aspects of annual budgeting, the general budget policy must be agreed together by the government and parliament. furthermore, the central/local government budget must be approved by the parliament. thus, the long/medium-term development plan and the revenue and expenditure budget are working contracts between the government and the people. people entrust all resources to be managed by the government. this working contract contains a plan to use funds and all public resources to implement programs and activities for the benefit of the people. for the government, this working contract is used as a media of accountability for stewardship that will and has been done. from the people’s side, the working contract is used as a control tool to measure and evaluate the government’s performance in managing public funds to achieve the objectives of the state, namely to realize welfare for the people. ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 411 the realization of the working contract must be reported to people at the end of the fiscal period. planning and budgeting in business entities agency theory states that the owner (principals) enter into a partnership with management (agent) to manage the owners’ capital. the capital owners delegates their authority to the agent so that the agent can maximize the company’s resources for the benefit of the company, which then has an impact on increasing the owners’ net capital. according to the chartered institute of management accountants (2005), a budget is a quantitative statement of plans for a certain period, including planning sales volumes and revenues, the number of resources, costs and expenses, assets, debt, and cash flow. the budget states the planning of business units, organizations, activities, and activities in measurable units. the budget is an instrument that contains ways/strategies that will be adopted by company management to maximize profits, not as a tool of accountability. planning and budgeting governance in the company is preferred for internal purposes in the context of maximizing corporate profits. thus, the budget is an internal management document that does not need to get owner approval. planning and budgeting comparison between public and business entities the participation of business entities owners in planning and budgeting is not as essential and crucial as in public entities. this condition caused by the differences in characteristics (nature) of funding from the entity’s owner. the characteristic of funding (i.e., tax) in public entities makes the budget as a working contract between people and the government. meanwhile, in business entities, budget is not a contract between management and owner. the company budget is internal instruments prepared by management. other reasons are as follows: 1. planning and budgeting in the company do not reflect the capital owner’s aspirations. planning and budgeting reflect the strategy used by management in achieving organizational goals. owner aspirations are more reflected on the targets of each company, for example, profit target. this situation is very different from public entities where planning and budgeting must reflect the aspirations of people. again, budget in a public entity is a working contract between people and government, whereas, in business entities, the budget is not a working contract between management and owner. 2. leaking information on the budgeting process and the amount of budget to competitors can cause management strategies to be ineffective and fail. basically, the strategy is the key to organizational success that must be kept secret from its competitors. in public entities, budgeting information and budget amounts need to be known by all people to create transparency and accountability in managing public funds. therefore, there is a significant difference between company budget and government budget in the aspect of transparency and accountability. ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 412 financial accounting and financial reporting financial accounting and financial reporting in public entities to account for working contracts for the implementation of programs and activities contained in the government budget, public entities must prepare reports on the realization of the budget. the budget realization report gives information to the public about executive capabilities in fulfilling the contract to people. to prepare a report on the implementation of the budget, accounting is needed. thus, the government needs an accounting system, which presents information that can juxtapose contracts/promises with their realization. this accounting system is called budgetary accounting (mardiasmo, 2009). this system is also known as a budget realization reporting system. in indonesia, two finansial reports are created from the reporting system for budget realization named statement of budget realization and statement of changes of surplus/deficit after budget financing (republic of finansial, 2010). because the government budget is prepared based-on a cash basis, consequently, budgetary accounting is also implemented based-on a cash basis. thus, the presentation between contracts/promises and the realization of the contract promise in the statement of budget realization are comparable. in administering people’s mandate, the government does not only use funds/cash budgeted in the government budget but also uses non-cash assets/resources (land, building, equipment, etc.) that are entrusted by people. besides, in the process of providing goods and services to people, rights, and obligations (such as receivables and liabilities) arises between the government and other parties. these aspects must also be accounted for by the government to people. the budget implementation report is unable to inform these matters because those are non-cash transaction and are not included in the government budget. then, the need for other reports arises, namely operational reports, report on changes in equity, and balance sheet, and cash flow statement. these reports can only be prepared using an accrual-based accounting system. this system is also known as a finansial reporting system. in indonesia, the obligation to implement the accrual-based finansial reporting system has been carried out finansial later than the 2015 budget (republic of finansial, 2015). therefore, government entities run two accounting reporting systems simultaneously, namely the budget implementation and the finansial reporting systems. however, in public entity context, the budget realization reporting system is more important – because it is a contract between people and government – rather than a financial reporting system. as additional evidence, there is no provision governing the contract for the operational report, balance sheet, report on changes in equity, as well as cash flow reports between the parliament and government. ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 413 accounting and financial reporting in the company as explained in the previous section, the company budget is not a contract between management and company owner. planning and budgeting in the company act as a management instrument to maximize profits, not as a tool of accountability. the governance of planning and budgeting in the company is prioritized for internal purposes to maximize company profits. therefore, the budget is considered as internal management document that does not need to be declared in company financial report. thus, owners of the company do not use budget and its realization as a tool to assess the company’s financial performance. as a consequence, business entities do not need a budget implementation reporting system or budgetary accounting. the company’s owners will pay more attention to aspects of financial performance achievement, business development, market expansion, and other things directly related to company profits. therefore, the reporting system needed is a financial reporting system that produces income statements, changes in equity reports, balance sheets, and cash flow statements. accounting and reporting comparison between public entities and business entities both government and business entities carry out accounting with a different reporting system. both entities implement a finansial reporting system that generates an income statement (equivalent to operational report for the public entities), equity changes reports, and cash flow statements. however, because of the differences in function and role of budget in each entity, the government entity must also implement a budget realization reporting system – known as budgetary accounting – while business entities do not implement it. consequently, accounting techniques between public and business entities are different. managerial accounting the different ways in achieving goals between business and public entities also impact on its managerial accounting. it needs to be reminded again that to achieve its goals for shareholders’ welfare, the company takes a profit-maximizing as its mission. on the other hand, public entities use ways to maximize service delivery to people to achieve their goals. the two aspects of managerial accounting that would be discussed are investment valuation and performance assessment. investment assessment different ways of achieving goals result in different ways of conducting investment assessments by public and business entities. to assess the feasibility of investment, public entities consider both financial and social aspects (non-financial), while business entities only consider financial aspects. ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 414 for public entities, an investment is feasible if the total investment benefits, both financial and social benefits, higher than investment cost (both financial and social costs). examples of social aspects that should be considered in the feasibility of public investments are increasing crime level, fluctuating unemployment rates, increasing environmental pollution, etc. these aspects are not considered in the feasibility assessment of business entity investment. furthermore, discount rates level consideration used by public and business investment analysis is also different. public entities consider social aspects, while business entities only consider the financial aspect. public entities use social opportunity cost rates (jones and pandleburry, 2000), while business entities use financial opportunity cost as their discount rate. therefore, the investment feasibility assessment in business entities employs a designed method to maximize profits, such as net-present value (npv), internal rate of return (irr), etc. on the other hand, to analyze their investment feasibility, public entities utilize designed methods to maximize services to people, such as net present benefit (npb), cost-benefit ratio, which consider entire social benefits and social costs. performance measurement different ways of achieving entity goals also lead to differences in entity performance assessment. it needs to be reminded again that to achieve the goal of maximizing shareholder value, the company uses maximizing profits method. on the other hand, public entities use maximizing services methods to achieve the goal. therefore, the company’s executive performance will be assessed based on the ability to earn profits, while the government leader will be assessed based on the ability to provide services. it is common knowledge for everyone who studies managerial accounting that the performance of a business organization will be measured by indicators such as the profitability index, return on assets (roa), return on equity (roe), etc. these indicators are all referred to as the ability of business entities to generate profits. of course, these indicators cannot be used as indicators to measure public entities' performance. ritonga (2014) has proposed indicators to measure public entities' performance, such as total fixed assets per capita, public expenditures per capita, the ratio of fixed assets depreciation expenses to fixed assets maintenance expenditures, etc. these indicators measure the capability of public entities to provide services to the community. conclusion fundamental differences between the public organization and business organization have occurred since the beginning of the formation of each organization, namely differences in motives and backgrounds of the formation of the organization, goals of the organization's establishment and how to achieve organizational goals, as well as the source and nature of organizational funding. these differences in the upstream give consequences differences in downstream, which are significant dissimilarities between ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 415 the two accounting organizations on planning and budgeting aspects, financial reporting systems (financial accounting), managerial accounting, and auditing. differences that occur since upstream also result in differences in theoretical aspects. theories used to explain phenomena in public accounting will be different from business accounting. for example, stewardship theory is more suitable for explaining phenomena in public accounting, while agency theory is more suitable for explaining business accounting phenomena. the arguments above indicate that public accounting and business accounting originated from two different upstream forming. this significant difference in accounting education implies that the curriculum of accounting education must be reconsidered by separating public accounting curricula and the business accounting curriculum. for example, introduction to accounting course, which contents are currently biased to corporate entities, cannot be used as common courses for accounting students. the introduction to accounting course for public accounting and business accounting should be separated from the beginning to understand this course. in the public accounting context, students have to understand the budgeting process first, while in the context of business accounting, students do not need to do so. likewise, other courses, such as managerial accounting courses, financial accounting courses, management control system courses, financial statement analysis courses, and accounting theory courses, must be taught separately for students studying public accounting and business accounting. if public accounting is still only considered as one of the concentrations in the accounting program, then students will have insufficient knowledge and inadequate competence in public accounting. references antaranews.com. (2008). porsi penerimaan pajak di apbn baru 70 persen. retrieved from: http://www.antaranews.com/print/100731/porsi-penerimaan-pajak-di-apbn-baru-70persen [accessed 10 february 2019] bursa efek indonesia (bei). (2020). profil perusahaan tercatat. retrieved from https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/ [accessed 14 june 2020] carneiro, r. l. (1970). a theory of the origin of the state: traditional theories of state origins are considered and rejected in favor of a new ecological hypothesis. science, 169 (3947), 733-738 chartered institute of management accountants. (2005). cima official terminology. elsevier. fakultas ekonomika dan bisnis universitas gadjah mada (feb ugm). (2020), struktur kurikulum, retrieved from: https://accounting.feb.ugm.ac.id/studyprograms/undergraduate-program/curriculum/curriculum-structure [accessed 14 june 2020] jones, r., & pendlebury, m. (2000). public sector accounting. pearson education. kementerian keuangan republik indonesia. (2017). perekonomian indonesia dan apbn 2017. retrieved from: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017 [accessed 10 february 2019] http://www.antaranews.com/print/100731/porsi-penerimaan-pajak-di-apbn-baru-70-persen http://www.antaranews.com/print/100731/porsi-penerimaan-pajak-di-apbn-baru-70-persen https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/ https://accounting.feb.ugm.ac.id/study-programs/undergraduate-program/curriculum/curriculum-structure https://accounting.feb.ugm.ac.id/study-programs/undergraduate-program/curriculum/curriculum-structure https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017 ritonga public accounting and business accounting: two different upstream journal of accounting and investment, 2020 | 416 kementerian komunikasi dan informatika. (2020) kementerian/lembaga. retrieved from: https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga [accessed 14 june 2020] kementerian koperasi dan usaha kecil menengah. (2020). data umkm, retrieved from: http://www.depkop.go.id/data-umkm [accessed 14 june 2020] komite standar akuntansi pemerintahan (ksap). (2008). pimpro tak paham pembukuan: kebutuhan akuntan sudah sangat mendesak untuk kelola keuangan pemerintah retrieved from: http://www.ksap.org/detilberita38.php , [accessed 14 june 2020) kompas. (2020). jumlah kabupaten dan provinsi di indonesia. retrieved from: https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupatendan-provinsi-di-indonesia?page=all [accessed 14 june 2020] mardiasmo. (2009). akuntansi sektor publik. yogyakarta: andi offset. ritonga, i.t. (2014). analysing service-level solvency of local governments from accounting perspective: a study of local governments in the province of yogyakarta special territory, indonesia. international journal of governmental financial management, 14(2), 19-33. republik indonesia. (2010). peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123, jakarta republik indonesia. (1945). pembukaan undang-undang dasar 1945. republik indonesia. (2018). undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019, lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 223, jakarta. republik indonesia. (2019a). undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020, lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 198, jakarta republik indonesia, (2019b). peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1327. jakarta sullivan, a., & sheffrin, s. m. (2003). economics: principles in action. upper saddle river, new jersey 07458: pearson prentice hall tempo.co. (2008). lembaga bantuan hukum pajak indonesia terbentuk. retrieved from: https://bisnis.tempo.co/read/122275/lembaga-bantuan-hukum-pajak-indonesiaterbentuk [accessed 10 february 2019] tempo.co. (2015). untuk republik, sultan hb ix sumbang 6,5 juta gulden. retrieved from: https://nasional.tempo.co/read/692958/untuk-republik-sultan-hb-ix-sumbang65-juta-gulden/full&view=ok [accessed 10 february 2019] https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga http://www.depkop.go.id/data-umkm http://www.ksap.org/detilberita38.php https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupaten-dan-provinsi-di-indonesia?page=all https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupaten-dan-provinsi-di-indonesia?page=all https://bisnis.tempo.co/read/122275/lembaga-bantuan-hukum-pajak-indonesia-terbentuk https://bisnis.tempo.co/read/122275/lembaga-bantuan-hukum-pajak-indonesia-terbentuk https://nasional.tempo.co/read/692958/untuk-republik-sultan-hb-ix-sumbang-65-juta-gulden/full&view=ok https://nasional.tempo.co/read/692958/untuk-republik-sultan-hb-ix-sumbang-65-juta-gulden/full&view=ok jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance company in indonesia peni nugraheni1* and lia fauziah1 abstract: the implementation of corporate governance in managing islamic insurance companies hopefully can support the performance of companies to provide the best services for consumers based on islamic principles. good performance related to transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, and sharia compliance are expected to increase the trust of potential customers of islamic insurance. this study aims to examine the impact of corporate governance on customer satisfaction and customer loyalty in islamic insurance companies in indonesia. a purposive sampling technique used for this research. questionnaires developed as primary data for islamic insurance customers, this study found that corporate governance positively influences customer satisfaction and customer loyalty. another result reveals that customer satisfaction positively influences customer loyalty. this study recommends the strengthening of corporate governance implementation to enhance the attractiveness of islamic insurance company and give impacts on customer satisfaction and customer loyalty. keywords: islamic insurance; corporate governance; customer satisfaction; customer loyalty introduction the importance of insurance role in economic growth encourages an increase in the number of islamic insurance companies. islamic insurance (takaful) companies have an important role for community to be one of islamic financial instruments that stands for income distribution and social-oriented activities (zairi, 2014). indonesia has a great potential in takaful development due to the high population and market expansion acceleration of middle-class community (karim consulting, 2017). based on data from financial service authority of indonesia (ojk, 2018), in the year of 2017, there are 12 takaful insurance companies and 48 sharia business units (sbu) in indonesia with the total of assets reaching 35,249 billion rupiah. however, until the first quarter of 2017, the market share of takaful is only around 3.47 % if being compared with the market share of conventional insurance. affiliation: 1 department of accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. *correspondence: peninugraheni@yahoo.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002120 citation: nugraheni, p. & fauziah, l. (2019). the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance company in indonesia. journal of accounting and investment, 20(2), 114-128. article history received: 21 december 2018 reviewed: 4 april 2019 revised: 13 april 2019 accepted: 14 april 2019 mailto:peninugraheni@yahoo.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5591 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 115 conventional insurance is not suitable for muslim because of some reasons, (rahim & amin, 2011), first, the contract between the insurer and the insured contains uncertainty (gharar), second, the company may do investment involving the element of riba and third, the existence of gharar will lead to maysir or gambling. however, muslim acceptance of the existence of islamic insurance is still questionable (rahim & amin, 2011). redhika and mahalli (2014) mention that there are factors that become challenges regarding low market penetration of takaful, such as lack of promotion and market education, limited products and services, lack of product innovation, and community’s doubt whether takaful’s products adhere to sharia principles. according to ali (2011), the needs of transparency in managing the takaful’s activities such as tabarru fund, supervising the management of tabarru fund and improvements the human resources are the challenges in this industry. in expanding the market share, takaful companies need to get trust from their potential customers. in the other side, maintaining the trust and satisfaction of the existing customers are also important because this group sometimes recommends takaful to the others. companies can do some strategies such as establishing good performance, good corporate governance, accountability, and responsibility, contributing to society and performing sharia compliance. the insurance industry is required to have good corporate governance to increase the trust of policyholders in particular, and stakeholders in general (knkg, 2010). corporate governance becomes one of the challenges faced by the takaful industry in developing its market, in addition to its sharia compliance and the lack of public awareness (jaffer et al., 2010). implementation of corporate governance (cg) principles enhances the performance of the industry to provide the best product and service for customers in accordance with the sharia principles. this is expected to create customer satisfaction and maintain consumer loyalty and even increase the market of takaful industry. tahir and brimble (2011) find that the investment behavior of muslims depends on their religiosity level. religious muslim investors will be influenced by islamic principle in choosing financial investment; otherwise, non-religious muslim prefer to consider the profit and sustainable investment regarding asset allocation. however, takaful industry does not only rely on its sharia-compliance to attract the intention of customer to participate in takaful; but also, good performance can strengthen the position of takaful companies to compete with the conventional counterpart. many previous researchers studied regarding the relationship between cg and financial performance or corporate social responsibility. examining the relationship between cg and customer also interesting because cg plays significant role in improving the relationship between management and stakeholders (i.e., customers) that lead to better performance (al-qudah, 2012). according to al-qudah (2012), the main purpose of the company is getting profit, and in normal business activities, the company receives profit from the sale of good and services. it tells the importance of customer’s role in the company’s sustainability. el-junusi (2012) and wardayati (2011) find that sharia governance influenced company’s reputation and customer’s trust in indonesian islamic banking. janjua and akmal (2014) compare the customer satisfaction for the quality nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 116 services of conventional insurance and islamic insurance in pakistan. the results indicate that there are (1) significant gap between expectation and perception of overall insurance industry, and (2) significant improvement on service quality in conventional and islamic insurance. mohsan et al. (2011) collect data from customers of banking industry in pakistan and found that customer satisfaction was positively correlated with customer loyalty. there is still lack of research about the link between corporate governance, customer satisfaction, and customer loyalty in takaful industry in indonesia. many researchers examine those relationships just limited in the banking industry or manufacturing and services companies. this study expects to extend the existing of literature by examining the influence of corporate governance on customer satisfaction and customer loyalty, specifically in takaful companies in indonesia. there are several reasons for the importance of research on takaful. first, insurance has a significant role in a country's economy, and therefore, the growth of this industry is important to be supported. second, one way to maintain the existence of the takaful industry is to expand the market and maintain customer satisfaction and loyalty in this industry. takaful market in indonesia is enormous, considering that muslims become the majority in this country. third, the implementation of good corporate governance that has many benefits can be used as a tool to increase the market share of this industry. the significance of this study is to contribute to the management of islamic insurance companies to improve their customer satisfaction and customer loyalty. the result of this study will encourage companies to protect the customers’ interest through strong corporate governance. also, the research can be a reference for the enrichment of knowledge in islamic insurance companies. literature review and hypotheses development corporate governance in islamic insurance industry according to hasan (2009), corporate governance (cg) refers to “....a system by which companies are directed and controlled with a purpose to meet the corporation’s objective by protecting all the stakeholders’ interest and right” (p.278). islamic financial institutions (ifis) are also directed to implement cg in order to create well-managed companies. in the area of the financial services sector, cg has a purpose to ensure fairness to all stakeholders through greater transparency and accountability (hasan, 2009). therefore, it becomes a tool for companies to demonstrate good governance to enhance stakeholder trust, including in the insurance industry. specifically, knkg (2010) states that the implementation of good corporate governance (gcg) in the insurance industry is to obtain the business continuity of the company based on the principle of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, and equality. meanwhile, the regulation of otoritas jasa keuangan (ojk/financial service authority) number 73/pojk.05/2016 concerning to good corporate governance for insurance company mentions that the implementation of gcg aims to: (1) optimize the value of nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 117 insurance companies for stakeholders especially the policyholder, the insured, and the participant, (2) improve the management of the insurance company professionally, effectively and efficiently; (3) improve the compliance of the insurance company's organ and sharia supervisory board and its subordinates in making decisions and taking actions based on high ethics, compliance with laws and social responsibility awareness, (4) realize insurance company which healthy, reliable, trustworthy, and competitive; and (5) increase the contribution of insurance companies in the national economy. the regulation also states the gcg principles consist of (1) transparency, is openness in the decision-making process and disclosure and provision of relevant and easily accessible information, (2) accountability, is the clarity of functions and the responsibility implementation of the insurance company's organs so that the performance of the insurance company can be transparent, reasonable, effective and efficient; (3) responsibility, is the compliance of the insurance company’s management with the provisions of legislation, ethical values and standards, principles and practices of the implementation of a health insurance business; (4) independence, refers to management of insurance company that is independent, professional, free from conflict of interest and free from the influence or pressure of any party, (5) fairness, is equality, balance and justice in fulfilling the rights of stakeholders. these corporate governance principles should be applied in an islamic insurance company. in addition, to meet the five principles above, there is also one more principle that is conformity with the sharia principles. this principle is handled by sharia supervisory boards to oversee that corporate activities are in accordance with sharia principles. kamarulzaman and madun (2013) state that one of the challenges faced by ifis is the limited information disclosure to customers related to products or other business activities. customers need more information to meet their curiosity towards the products and services offered, but also how the activities of the company affect the lives of stakeholders, and moreover their conformity with sharia. abdullah et al. (2015) suggest that in the halal industry, the commitment of the company to provide good and services, which in line with sharia is indeed crucial. jaffer et al. (2010) reveal that “...compliance should cover all aspects of the operation, including the takaful model adopted, product offerings, surplus sharing, and fee structures, islamic investments, contract wording, and marketing material..” (p.19). customer satisfaction and islamic insurance customer satisfaction (cs) may be one of the challenges most noticed by an organization (zairi, 2000) because cs influences business continuity. knowing what makes a satisfied customer can help the company improve the quality of products and services (zineldin, 2000). customer satisfaction is an emotional reaction to the difference between what customers expect and what they receive (zineldin, 2000). cronin et al. (cited in ranaweera and prabhu (2003) defines cs as "... evaluation of emotion, reflecting the degree to which the customer believes the service provider evokes positive feelings" (p.374). many researches state the benefits got by the company when it has satisfied customers, such as becoming loyal and less sensitive to nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 118 price, buying other products of company, less influenced by other competitors, and improving the corporate image (zineldin, 2000), and increasing the profitability of the company (aydin & ozer, 2005). customer satisfaction becomes essential to make consumers tied to the company by fulfilling customer’s need and expectation. for takaful operator, customer satisfaction will attract not only muslim customer but also non-muslim customer when the satisfied customer share their good experience with other people (ishak, 2017). according to shaladdin, mokhtar, & zawawi (2018), the customer will be satisfied if the takaful operator can give the good service quality to them. therefore all systems, procedures, and guidelines of a company directed to serve the best needs of the customer (zairi, 2000). asher (1989) states that the company can do several ways to measure cs, including personal interviews, focus group, customer day, telephone surveys, paper surveys, and mystery calls. the goal is to identify what matters are important for consumer and how much the consumer's belief that the company is capable of fulfilling it. customer satisfaction and quality improvement should always be the focus of the company (aydin & ozer, 2005). cs can be measured with some indicators (ranaweera & prabhu, 2003; hansemark & albinsson, 2004; aydin & ozer, 2005 and ganiyu, uche, & elizabeth, 2012), namely experience, expectation, and satisfaction. experience performs the feeling of customers in doing the transaction with the company. the basic of relationship is mutual benefit, which will result in more frequent contacts and dialogue. expectation indicates the suitability of the product or service available with customer expectations. the expectation can be built by communicating a reasonable picture of the performance of the company’s product to give the clear assumption of what to expect when consuming or buying those products (rahim & amin, 2011). the last aspect is satisfaction. it indicates the overall satisfaction level of products and services offered. customer loyalty and islamic insurance bowen and chen (2001) mention that consumer loyalty (cl) definition can be seen from three perspectives, namely behavioral; attitudinal; and composite measurements. the behavioral measurements indicate the consistent and repetitive purchase behavior. attitudinal perspective measures the emotional and psychological attachment inherent in loyalty using attitudinal data. composite model measures loyalty on specific indicators such as customers' product preferences, the propensity of brand-switching, frequency of purchase, recency of purchase, and total amount of purchase. because the customer is the heart of business success, the company need to offer a high-quality product to ensure the customers are satisfied with their product (abdullah et al., 2015). honesty in conveying the benefits and defects of the products when introducing them to the customer will satisfy the customer (rahim & amin, 2011). customer satisfaction is very important to enhance customer loyalty that in the long term can affect the performance, profitability, and existence of the company in the industrial market (shank, hill, & stang, 2013). other benefits of having loyal customer are increasing profits due to increasing sales and reducing operating costs because they will re-purchase the same product and even other additional products regardless of nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 119 price (reichheld and sasser, cited in bowen & chen, 2001). takaful industry, which offers similar services and products, views customer loyalty as an important element in maintaining business continuity (shaladdin et al., 2018). customer loyalty can be performed with these three measurements (bowen and chen, 2001; aydin and ozer, 2005; ganiyu et al., 2012); first, repurchase intention, is measured by the degree of customer desire to continue purchasing new products. customer will do repurchase after having good experience with the service provider and comparing with its competitor (zairi, 2000). second, resistance to switching other products and services offered by the competitors and third, willingness to recommend products and services to other parties. corporate governance and customer satisfaction the customer becomes an important part of the company because it can affect the survival of the company. the companies must be able to meet the expectations of consumers from all sides, such as the good system of marketing management, finance, and reporting, including sharia compliance. corporate governance becomes attention because of its important role in the economic health of corporations and society. corporate governance promotes ethical behavior to maintain the interest of key stakeholder groups (arjoon, 2005). implementation of corporate governance principles is beneficial to the company in protecting the interest of stakeholders, especially customer, as an effort to improve the reputation and trust of the takaful industry in the market. cg will contribute to the management of the company to produce good performance, including meeting the needs of customers in term of information, report, product, and services provided by takaful companies. it hopefully will increase customer confidence and satisfaction to the company, including the need to conduct halal transactions. hamid (2011) reveals that customer satisfaction can be used as a performance indicator in the services industry. husin and rahman (2016) find that knowledge and perceived behavioral control influenced the intention of customers to participate in takaful. these two variables can be enhanced by providing information as a basis for the customer to consider the product and services of islamic insurance companies. lee and shakir (2011) who examine the attitude of islamic banking in pakistan, find that islamic banks customer strongly consider the sharia compliance, and will switch to another bank if they knew the sharia violation on that bank. lee and shakir (2011) also state that the customer will consider other factors such as convenience, funds security, and advanced technology. according to ishak (2017), trust is one of the determinants of customer satisfaction in takaful because it indicates the confidence of customer to the service of takaful. therefore, the company must implement effective corporate governance which can be achieved by adopting a set of principles and best practices (arjoon, 2005). based on the explanation above, the hypothesis is: h1: corporate governance has positive influence on customer satisfaction. nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 120 corporate governance and customer loyalty implementation of cg principles includes transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and sharia compliance principles will be examined to find their relationship with customer loyalty. the services of the company such as the accessibility of the required information, good services, good financial performance, the transparency of funds management and shariah compliance of company’s activities will become a consideration for customers to determine their loyalty. those can improve the corporate image of takaful companies and influence people to use their services. a good corporate image because of the implementation of good corporate governance will increase the customer's loyalty in takaful. loyal customers have impact on less cost to serve because of their knowledge about the company (bowen & chen, 2001). using five principles of cg with the addition of sharia compliance principle, both el-junusi (2012) and wardayati (2011) state that sharia governance influenced customer’s trust in islamic banking in indonesia. al-qudah (2012) finds that corporate governance positively influenced customer commitment and trust in jordan mediumlarge enterprises. therefore, the hypothesis is: h2: corporate governance has positive influence on customer loyalty. customer satisfaction and customer loyalty customer satisfaction on a product or service greatly affects customer's repurchase intention to the same product (mohsan et al., 2011). in the financial industry, customer satisfaction is an important indicator to improve customer loyalty. having a loyal customer is very profitable for the company because of the certainty of demand owned by the company's products. products and services that meet the needs of customers will increase customer satisfaction and encourage the loyalty of the customer. in the insurance industry, the key to customer satisfaction lies in the good relationship between consumers and insurance companies as a provider of products and services (bowen & chen, 2001). mohsan et al. (2011) collect data from customers of banking industry in pakistan and found that customer satisfaction was positively correlated with customer loyalty. the most important factor for enhancing loyalty is customer satisfaction (aydin & ozer, 2005). ganiyu et al. (2012) also support the finding that customer satisfaction and loyalty have a relationship. based on the explanation above, the formulated hypothesis is: h3: customer satisfaction has positive influence on customer loyalty. research method figure 1 shows the theoretical framework of the study. this paper uses a questionnaire for getting primary data from respondents. a purposive sampling technique is used to distribute the questionnaire among the customer of islamic insurance companies in yogyakarta, indonesia, who have been customers for at least one year. in designing the nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 121 h2+ h3+ questionnaires, the study relies on them from the previous researches with selfmodification to adjust with islamic insurance respondent. the questionnaires divided into three sections. the first section contains corporate governance principles that consist of transparency, accountability, accountability, responsibility, independence, fairness, and sharia compliance (el-junusi, 2012; wardayati, 2011). the second section will be asked about customer satisfaction, that consists of experience, expectation, and satisfaction (aydin & ozer, 2005; hansemark & albinsson, 2004). the third section is customer loyalty that measuring with the repurchase, recommendation, and commitment (aydin & ozer, 2005; bowen & chen, 2001; ganiyu et al., 2012). figure 1 theoretical framework of the study the scale in the questionnaire has five points likert scale with responses ranging from strongly disagree to strongly agree.the validity of the scale is measured using pearson’s product moment correlation method, and reliability of the scales is measured using cronbach's alpha. the hypotheses are analyzed using simple and multiple regression of spss 22. result and discussion statistical result there are 115 questionnaires distributed to the respondents, and from 100 questionnaires (87%) that can be collected, 97 questionnaires are valid and can be processed or 84% of response rate. the variables have fulfilled the validity and reliability test. the score of cronbach’s alpha of reliability test for corporate governance, customer satisfaction, and customers loyalty are 0.924, 0.806, and 0.866. corporate governance ( customer satisfaction ( customer loyalty (y) h1+ nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 122 tabel 1. demographics of respondents gender frequency percentages (%) male 43 45 female 54 56 total 97 100 age frequency percentages (%) 17 – 25 year 33 35 26 – 35 year 24 25 36 – 45 year 19 20 > 45 year 19 20 total 97 100 education frequency percentages (%) senior high school 11 11 diploma 21 22 bachelor 48 49 master 11 11 above master 6 7 total 97 100 profession frequency percentages (%) government employees 27 28 private employees 39 40 self employed 10 10 others 21 22 total 97 100 income/month frequency percentages (%) < rp. 1.000.000 9 9 rp. 1.000.000 – rp. 5.000.000 48 49 rp. 5.000.000 – rp. 10.000.000 18 19 > rp. 10.000.000 22 23 total 97 100 duration becoming islamic insurance customer frequency percentages (%) < 1 year 10 11 1 – 5 year 48 49 > 5 year 39 40 total 97 100 the reason for being customer of islamic insurance frequency percentages (%) recommendation from other costumers 22 23 promotion 19 20 islamic insurance agen 14 14 sharia compliance 25 26 others 17 17 total 97 100 table 1 provides the demographics of respondents of the islamic insurance industry. it is clear from table 1 that 56 % of the respondents are females, and 45% are males. the ages of respondents are majority below 35 years old (60%), and more than 48 % of respondents held a bachelor degree. there is 40% of respondents who work as private, and 28% of them are government employees. most respondents with the percentage of nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 123 49% have income between one million rupiahs until five million rupiahs. it can also be observed that the majority of the respondent (49%) have used islamic insurance between 1-5 years and 38% of respondents more than five years of experience. the duration is important to investigate the customer satisfaction and loyalty because they have enough experience to feel the services by the company. the interesting information is also found that 26 % of respondents choose islamic insurance because of its sharia compliance. like one of the islamic financial institutions, islamic insurance will also be highlighted related to its accordance with sharia principles. while 23% of respondents get a recommendation from others, and 20 % consider the promotion in choosing islamic insurance. table 2 presents the result of descriptive statistics. the mean value of corporate governance (cg) is 102.6, and the standard deviation is 10.503, the mean value of customer satisfaction (cs) and customer loyalty (cl) are 25.85, and 27.21 with a standard deviation of each variable is 3.327 and 3.699. table 2 descriptive statistics analysis n range min. max. mean std. deviation corporate governance 97 92 39 131 102,60 10,503 customer satisfaction 97 25 9 34 25,85 3,327 customer loyalty 97 21 14 35 27,21 3,699 table 3 provides the two regression result for the hypotheses above. simple regression is used to examine the relationship between corporate governance and customer satisfaction. the coefficient of determination (adjusted r square) is 0.341 or 34, 1%, which means the dependent variable (customer satisfaction) can be explained by the corporate governance variables for 34.1%, while the remaining 65.9% is explained by other variables not examined. the significant value of 0.000 < 0.05 means that corporate governance influences customer satisfaction positively and significantly; therefore, h1 is accepted. table 3 regression results h1 simple regression variable b value sig. value corporate governance 0.197 0.00 f-test 0.000 adj r square 0.341 h2 and h3 multiple regression variables b value sig. value corporate governance 0.102 0.003 customer satisfaction 0.47 0.000 f-test 0.000 adj r square 0.473 nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 124 multiple regression is used to answer hypothesis 2 and 3. the adjusted r square is 0.473 or 47,3%, which means the independent variables (corporate governance and customer satisfaction) can explain the dependent variable (customer loyalty) at amount of 47,3% while the rest of 52,7% is explained by other variables not examined. table 3 also indicates that all independent variables in the model influence significantly to customer loyalty. the significant value of corporate governance (0.003) and customer satisfaction (0.000) are smaller than p-value of 0.05, mean that each of the variables affects customer loyalty. therefore, h2 and h3 are accepted. discussion this study finds that corporate governance has positive influence on customer satisfaction in islamic insurance companies in indonesia. corporate governance is one of the solutions to improve takaful performance because it promotes fairness, transparency, and accountability to build relationships and trust with both internal and external parties (arjoon, 2005). the company will take into account the interest of all stakeholders, including customers, to ensure that they feel satisfied in do relation with the company. this study supports the previous research by ishak (2017), who argue that trust from customers built through good communication and process of takaful’s operation will lead to customer satisfaction. the result of hypothesis two indicates the significant positive influence of corporate governance toward customer loyalty. the implementation of cg on the company is expected to support the good performance of the company in term of transparency, accountability, responsibility, and fairness. this study supports the previous researches by el-junusi (2012), wardayati (2011) and al-qudah (2012). good cg will direct all the sources of the company to act in order to achieve the company’s objectives by ensuring the fairness to all stakeholders. these results also support arjoon's (2005) statement that effective corporate governance based on integrity and trust will increase competitive advantage so that it affects not only to customer loyalty but also employee loyalty. the study also reveals that customer satisfaction has positive relationship with customer loyalty in islamic insurance in indonesia. the finding is in line with the research done by hansemark & albinsson (2004), aydin & ozer (2005), mohsan et al. (2011), and ganiyu et al. (2012). different result is found by bowen and chen (2001), who examined the attributes that increase customer loyalty in the hospitality industry and the study found that the relationship between customer satisfaction and customer loyalty is not linear. it means that in a certain level of satisfaction, loyalty is an increase, but once is reduced, loyalty can decrease drastically. the role of consumers is important for the company. customer satisfaction and loyalty provide added value to the company because it can affect the performance, profitability and existence of the company in the industrial market (shank et al., 2013; mohsan et al., 2011). the satisfied customer becomes an indicator of profit and competitiveness of the company in the future and will reflect the survival of the company (ganiyu et al., 2012). nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 125 this is because customer satisfaction arises from their experience during build relationship with the company. good or bad experience will determine whether the consumer will re-purchase the same product or services of the company or buy other products offered by the company in the future. arjoon (2005) states that customer satisfaction becomes a key factor whether the customer will be a loyal customer or not. loyal customers will have such characteristics as re-purchasing the company's products and services, believing that the company's products and services are better than competitors, not actively looking for an alternative product from competitors, and buying other products or services the company offers. with the creation of an optimal level of customer satisfaction encourages the creation of loyalty in the minds of customers who feel satisfied earlier. further, the development of takaful industry should be encouraged as one of the investment tools by shariah. the challenges facing takaful now are to enhance competitiveness and fulfill shariah requirement to maintain customer and takaful operator fairly (jaffer et al., 2010). the demographic data (table 1) indicates that the majority of consumers choose takaful because of its conformity with sharia. takaful company according to its characteristics then should be able to show the compliance of its business activities with shariah principle. conclusion the main purpose of corporate governance in the insurance industry is to enhance the trust of the policyholder and other stakeholders. the research finds that corporate governance has a significant positive relationship to customer satisfaction and customer loyalty in the islamic insurance company in indonesia. another finding also suggests that customer satisfaction influences significantly to customer loyalty. islamic insurance companies should not only rely on accordance with sharia, but the quality of products and services and good performance must always be maintained. this is because muslim investors also consider other aspects than just sharia compliance when they choose a financial investment. implementation of corporate governance as a way for the company to achieve its goals and provide the best for its customer in order to create customer satisfaction and customer loyalty. this result of study provides implications for islamic insurance companies to give more attention to the implementation of corporate governance in order to build a long-term relationship between management and customer. takaful industry also should keep customer satisfaction because it will influence customer loyalty to be able to compete with the conventional counterpart. as an islamic financial institution, shariah compliance with good performance will enhance the customer's confidence to be always engaged with islamic insurance services. a large market for islamic insurance not only increases profitability and maintains the company's survival, but also facilitates people who want to invest in islamic business. customers who participate in this research and have takaful account majority have high education level and relatively still young (refer to table 1). those give a good picture for the development of takaful in the nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 126 future that young educated people have intention to takaful. although they can also be critical when the products and services offered do not give them satisfaction. takaful industry must improve its performance to create customer satisfaction and loyalty. there are several limitations related to this research. first, the respondents of this research are customers of islamic insurance, and it can not be generalized to other customers of ifis. second, this study only examines at the impact of cg variables and does not explore other factors, and third, the research uses the principle of cg as a variable independent. based on those limitations, the paper suggests some recommendations for further research. the next research needs to expand the type of customers, such as islamic banks, or even compare with the customer of conventional financial institution to get more comprehensive results. the other factors such as quality services or other items of cg such as organs of cg, it can be considered to be variables that are explored more in seeking their relationship with customer satisfaction and customer loyalty. references abdullah, j. bin, hamali, j. h., & abdullah, f. (2015). succes strategies in islamic marketing mix. international journal of business and society, 16(3), 480–499. https://doi.org/10.33736/ijbs.581.2015 al-qudah, m. y. (2012). the effect of corporate governance on customer relationship quality and marketing performance. unpublished thesis. middle east university. ali, a. m. h. (2011). telaah umum tentang asuransi syariah di indonesia (the general discussion of islamic insurance in indonesia). al-iqthisad, 3(1), 49–64. retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2496 arjoon, s. (2005). corporate governance : an ethical perspective. journal of business ethics, 61(4), 343–352. https://doi.org/10.1007/s10551-005-7888-5 asher, m. (1989). measuring customer satisfaction. the tqm magazine, 1(2), 92–97. https://doi.org/10.1108/eum0000000002995 aydin, s., & ozer, g. (2005). the analysis of antecedents of customer loyalty in the turkish mobile telecommunication market. european journal of marketing, 39(7/8), 910–925. https://doi.org/10.1108/03090560510601833 bowen, j. t., & chen, s. l. (2001). the relationship between customer loyalty and customer satisfaction. international journal of contemporary hospitality management, 13(5), 213–217. https://doi.org/10.1108/09596110110395893 el-junusi, r. (2012). implementasi shariah governance serta implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. al-tahrir: jurnal pemikiran islam, 12(1), 91– 115. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.48 ganiyu, r. a., uche, i. i. kechukwu, & elizabeth, a. o. (2012). is customer satisfaction an indicator of customer loyalty ? australian journal of business and management research, 2(7), 14–20. hamid, f. s. (2011). measuring service quality in the takaful industry. segi review, 4(1), 118–124. retrieved from http://www.onlinereview.segi.edu.my/pdf/vol4-no1art11.pdf hansemark, o. c., & albinsson, m. (2004). customer satisfaction and retention : the experiences of individual employees. managing service quality: an international journal, https://doi.org/10.33736/ijbs.581.2015 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2496 https://doi.org/10.1007/s10551-005-7888-5 https://doi.org/10.1108/eum0000000002995 https://doi.org/10.1108/03090560510601833 https://doi.org/10.1108/09596110110395893 https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.48 http://www.onlinereview.segi.edu.my/pdf/vol4-no1-art11.pdf http://www.onlinereview.segi.edu.my/pdf/vol4-no1-art11.pdf nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 127 14(1), 40–57. https://doi.org/10.1108/09604520410513668 hasan, z. (2009). corporate governance : western and islamic perspectives. international review of business research paper, 5(1), 277–293. retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.641&rep=rep1&type= pdf husin, m. m., & rahman, a. a. (2016). do muslims intend to participate in islamic insurance ? analysis from theory of planned behaviour. journal of islamic accounting and business research, 7(1), 42–58. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2014-0012 ishak, n. h. i. (2017). concept paper : customer satisfaction in malaysian takaful industry. international journal of academic research in business and social sciences, 7(3), 380–391. retrieved from http://hrmars.com/hrmars_papers/concept_paper_customer_satisfaction_in_malay sian_takaful_industry.pdf jaffer, s., ismail, f., noor, j., & unwin, l. (2010). takaful ( islamic insurance ): concept , challenges , and opportunities. retrieved from http://mbri.ac.ir/userfiles/file/islamic%20banking/مقاالت20%بانک/takaful/takaful% 20(islamic-insurance)%20concept%20challenges%20and%20opportunities.pdf janjua, p. z., & akmal, m. (2014). a comparative analysis of customers ’ satisfaction for conventional and islamic insurance companies in pakistan. international journal of economics and finance, 6(4), 36–50. https://doi.org/10.5539/ijef.v6n4p36 kamarulzaman, y., & madun, a. (2013). marketing islamic banking products : malaysian perspective. business strategy series, 14(2/3), 60–66. https://doi.org/10.1108/17515631311325114 lee, k., & shakir, u. (2011). customers ’ attitude toward islamic banking in pakistan. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 4(2), 131–145. https://doi.org/10.1108/17538391111144524 mohsan, f., nawaz, m. m., khan, m. s., shaukat, z., & aslam, n. (2011). impact of customer satisfaction on customer loyalty and intentions to switch : evidence from banking sector of pakistan. international journal of business and social science, 2(16), 263– 270. retrieved from http://ijbssnet.com/journals/vol_2_no_16_september_2011/30.pdf rahim, f. a., & amin, h. (2011). determinant of islamic insurance acceptance: an empirical analysis. international journal of business and society, 12(2), 37–54. retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31419863/vol12no2paper3.pd f?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1558423067&signatu re=0ulazigl5nx6ewzorerwruzq8kq%3d&response-contentdisposition=inline%3b%20filename%3ddeterminants_of_islamic_insur anceaccepta.pdf ranaweera, c., & prabhu, j. (2003). the influence of satisfaction , trust and switching barriers on customer retention in a continuous purchasing setting. international journal of service industry management, 14(4), 374–395. https://doi.org/10.1108/09564230310489231 redhika, r., & mahalli, k. (2014). analisis potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di kota medan. (analysis of potential and constraint of islamic insurance development in medan). jurnal ekonomi dan keuangan, 2(5), 323–335. retrieved from https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/download/11693/5046 shaladdin, z. f. m., mokhtar, m. z., & zawawi, n. h. m. (2018). determinants of customer satisfaction in takaful (islamic insurance) services in malaysia. jurnal pengurusan, 54(december), 1–12. retrieved from https://doi.org/10.1108/09604520410513668 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.641&rep=rep1&type=pdf http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.641&rep=rep1&type=pdf https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2014-0012 http://hrmars.com/hrmars_papers/concept_paper_customer_satisfaction_in_malaysian_takaful_industry.pdf http://hrmars.com/hrmars_papers/concept_paper_customer_satisfaction_in_malaysian_takaful_industry.pdf http://mbri.ac.ir/userfiles/file/islamic%20banking/بانک%20مقالات/takaful/takaful%20(islamic-insurance)%20concept%20challenges%20and%20opportunities.pdf http://mbri.ac.ir/userfiles/file/islamic%20banking/بانک%20مقالات/takaful/takaful%20(islamic-insurance)%20concept%20challenges%20and%20opportunities.pdf https://doi.org/10.5539/ijef.v6n4p36 https://doi.org/10.1108/17515631311325114 https://doi.org/10.1108/17538391111144524 http://ijbssnet.com/journals/vol_2_no_16_september_2011/30.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31419863/vol12no2paper3.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1558423067&signature=0ulazigl5nx6ewzorerwruzq8kq%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3ddeterminants_of_islamic_insuranceaccepta.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31419863/vol12no2paper3.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1558423067&signature=0ulazigl5nx6ewzorerwruzq8kq%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3ddeterminants_of_islamic_insuranceaccepta.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31419863/vol12no2paper3.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1558423067&signature=0ulazigl5nx6ewzorerwruzq8kq%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3ddeterminants_of_islamic_insuranceaccepta.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31419863/vol12no2paper3.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1558423067&signature=0ulazigl5nx6ewzorerwruzq8kq%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3ddeterminants_of_islamic_insuranceaccepta.pdf https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31419863/vol12no2paper3.pdf?awsaccesskeyid=akiaiwowyygz2y53ul3a&expires=1558423067&signature=0ulazigl5nx6ewzorerwruzq8kq%3d&response-content-disposition=inline%3b%20filename%3ddeterminants_of_islamic_insuranceaccepta.pdf https://doi.org/10.1108/09564230310489231 https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/download/11693/5046 nugraheni & fauziah the impact of corporate governance on customer satisfaction and loyalty of islamic insurance… journal of accounting and investment, may 2019 | 128 http://ejournal.ukm.my/pengurusan/article/view/30085 shank, t., hill, r. p., & stang, j. (2013). do investors benefit from good corporate governance ? corporate governance: the international journal of business in society, 13(4), 384–396. https://doi.org/10.1108/cg-03-2010-0027 tahir, i., & brimble, m. (2011). islamic investment behaviour. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 4(2), 116–130. https://doi.org/10.1108/17538391111144515 wardayati, s. m. (2011). implikasi shariah governance terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah (the implication of sharia governance toward reputation and trust in islamic bank). walisongo, 19(1), 1–24. https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.210 zairi, l. s. (2014). takaful a solidarity based channel. “the role of islamic finance in sustainable development” roundtable discussion with un committee. retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10284lotfizairipresentati on.pdf zairi, m. (2000). managing customer satisfaction : a best practice perspectiv. tqm magazine, 12(6), 389–394. https://doi.org/10.1108/09544780010351670 zineldin, m. (2000). total relationship management (trm) and total quality management (tqm). managerial auditing jounal, 15(1/2), 20–28. https://doi.org/10.1108/02686900010304399 article in website: karim consulting. (2017). islamic insurance outlook 2017. http://karimconsulting.com/wpcontent/uploads/2016/11/outlook-asuransi-syariah_finall_uploadweb.pdf accessed at 15 march 2018. knkg. (2010). pedoman good corporate governance perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi indonesia (the guidance of good corporate governance of insurance company and reinsurance company in indonesia). komite nasional kebijakan governance. http://www.knkg-indonesia.org accessed at 15 march 2018. ojk. (2018). laporan perkembangan keuangan syariah indonesia 2017 (the development of islamic finance in indonesia of 2017). https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/documents/pages/laporan-perkembangan-keuangan-syariah2017/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%20(lpksi )%202017%20%20(final).pdf accessed 15 march 2018 ojk. (2016). pojk nomor 73/pojk.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian (good corporate governance for insurance companies). otoritas jasa keuangan. indonesia. https://www.ojk.go.id/id accessed 15 march 2018 http://ejournal.ukm.my/pengurusan/article/view/30085 https://doi.org/10.1108/cg-03-2010-0027 https://doi.org/10.1108/17538391111144515 https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.210 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10284lotfizairipresentation.pdf https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10284lotfizairipresentation.pdf https://doi.org/10.1108/09544780010351670 https://doi.org/10.1108/02686900010304399 http://karimconsulting.com/wp-content/uploads/2016/11/outlook-asuransi-syariah_finall_uploadweb.pdf http://karimconsulting.com/wp-content/uploads/2016/11/outlook-asuransi-syariah_finall_uploadweb.pdf http://www.knkg-indonesia.org/ https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/documents/pages/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2017/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%20(lpksi)%202017%20%20(final).pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/documents/pages/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2017/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%20(lpksi)%202017%20%20(final).pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/documents/pages/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2017/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%20(lpksi)%202017%20%20(final).pdf https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/documents/pages/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2017/laporan%20perkembangan%20keuangan%20syariah%20indonesia%20(lpksi)%202017%20%20(final).pdf https://www.ojk.go.id/id jurnal akuntansi dan investasi volume. 12 nomor. 2, halaman: 197-207, juli 2012 197 pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi, desentralisasi, dan job relevant information sebagai variabel moderasi ietje nazaruddin & henry setyawan e-mail: ietje.nazarudin@umy.ac.id fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research was conducted to examined the influence of budgetary participation to the performance of local government apparatus with organizational culture, organizational commitment, motivation, desentralization, and job relevant information as a moderating variable. the samples in this study using purposive sampling that is non probability sample that conform with certain criteria or considerations. the sample in this study are structural officials in the district government of kulon progo which amounted to 104 respondents. the results of this study indicate that budgetary participation is not influence positive on the performance of local government apparatus. organizational culture as a moderating role in the relationship between budgetary participation on the performance of local government apparatus. organizational commitment, motivation, decentralization, and job relevant information can’t moderate the relationship between the budgetary participation with the performance of local government apparatus. keywords: budgetary participation, the performance of local government apparatus, organizational culture, organizational commitment, motivation, decentralization, job relevant information. pendahuluan krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami bangsa indonesia telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan masyarakat (mardiasmo, 2002). akibat dari reformasi tersebut, pemerintah mengeluarkan dua undang-undang yakni undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 33 tahun 2004. dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa pengembangan otonomi pada daerah/ kabupaten/kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemeraatan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. dalam pengelolaan keu-angan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk ietje nazaruddin & henry setyawan, pengaruh partisipasi anggaran terhadap..... 198 membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk penilaian kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua kegiatan dari berbagai unit kerja (ulupui, 2005). proses penyusunan anggaran pada pemerintah daerah merupakan tahapan yang cukup rumit dan melibatkan unit-unit kerja pemerintah seperti dinas dan instansi teknis. salah satu bentuk perwujudan keterlibatan tersebut adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran. rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi, desentralisasi, job relevant information sebagai variabel pemoderasi? tujuan penelitian tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah partisipasi penyu-sunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi, desen-tralisasi, job relevant information sebagai variabel moderasi? tinajauan literatur dan perumusan hipotesis menurut supriyono dalam prana (2008), anggaran merupakan suatu rencana yang terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang menguta-makan upaya pencapaian hasil kerja atau ouput dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (pp nomor 58 tahun 2005). menurut mardiasmo (2002), anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) yang disusun dengan pendekatan kinerja juga harus memuat keterangan sebagai berikut: a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. c. presentase dari jumlah pendapatan yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pembelanjaan, dan belanja modal/ pembangunan. agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif kenis dalam suhartono dan solichin, 2006) mengemukakan terdapat beberapa karakteristik tujuan anggaran, salah satunya adalah partisipasi penyusunan anggaran. brownell dalam sardjito dan muthaher (2007), partisipasi jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 197-207, juli 2012 199 penyusunan anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. pengaruh partisipasi penyusunan dan kinerja aparat pemerintah daerah partisipasi penyusunan anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan angga-ran maka semakin tinggi pula kinerja aparat pemerintah daerah. berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h1: partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah dan budaya organisasi semakin tinggi tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi orientasi pada orang, semakin tinggi kinerja manajerial. sebaliknya semakin rendah tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi orientasi pada pekerjaan, semakin rendah kinerja manajerial (sardjito dan muthaher, 2007). berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h2: partisipasi penyu-sunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah dan komitmen organisasi komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi, berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik dan akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula. komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya. berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h3: partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah dan motivasi partisipasi aparat pemerintah daerah akan lebih efektif apabila aparat pemerintah memiliki motivasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran, yang pada akhirnya membuat aparat pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan anggaran akan semakin tinggi pula. partisipasi anggaran dapat menjadi sarana untuk mendengar aspirasi para aparat. ketika aspirasi aparat diaspirasi maka akan muncul tanggungjawab moral para aparat untuk mencapai kinerja dari apa yang diaspirasikan. sehingga, dapat dikatakan bahwa proses penyusunan anggaran dalam proses penganggaran juga merupakan suatu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan motivasi aparat pemerintah daerah. berdasarkan argumenttasi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h4: partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja ietje nazaruddin & henry setyawan, pengaruh partisipasi anggaran terhadap..... 200 aparat pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel moderasi. partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah dan desentralisasi dalam organisasi yang tingkat desentralisasinya tinggi, tingkat partisipasi yang tinggi, manajer akan cenderung untuk lebih aktif dalam memahami anggaran. dengan pemahaman yang baik, manajer diharapkan akan dapat melak-sanakan anggaran sesuai yang ditargetkan, serta dapat menghadapi kesulitan pada saat pelaksanaan anggaran. berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h5: partisipasi penyusunan angga-ran berpengaruh positif terhadap knerja aparat pemerintah daerah dengan desentralisasi sebagai variabel moderasi. partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah dan job relevant information partisipasi anggaran pada dasarnya merupakan perwujudan dari bentuk keterlibatan para manajer dalam penyusunan anggaran secara keseluruhan dan diharapkan cepat meningkatkan kinerja manajerial. keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran akan sangat memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang diketahui. dalam hal ini, bawahan mengungkapkan beberapa informasi pribadinya yang dapat dimasukkan dalam penetapan anggaran. dengan semakin meningkatnya partisipasi penyusunan anggaran dipadukan dengan informasi yang berhubungan dengan peker-jaan akan dapat meningkatkan kinerja manajer. berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: h6: partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan job relevant information sebagai variabel moderasi. metode penelitian objek penelitian objek penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran (x1), budaya organisai (x2), komitmen organisasi (x3), motivasi (x4), desentralisasi, (x5), job relevant information (x6), dan kinerja aparat pemerintah daerah (y). operasionalisasi variabel variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran. kinerja aparat pemerintah daerah sebagai variabel dependen. serta budaya organisasi, komitmen organisai, motivasi, desentralisasi, dan job relevant information sebagai variabel moderasi. populasi penelitian populasi penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah di tingkat skpd di kabupaten kulon progo. responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pejabat struktural kepala badan/dinas/ kantor, kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala sub-bagian/seksi satuan kerja perangkat daerah kabupaten kulon progo. teknik penarikan sampel pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. kriteria-kriteria tersebut adalah: (1) dipilih mana-jer middle dan lower (pejabat setingkat kepala, kepala bagian/dinas/kantor) dari pemerintah daerah kabupaten kulon progo. middle adalah manajer yang berada di tengah dimana jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 197-207, juli 2012 201 masih mempunyai atasan. lower adalah manajer berada dipaling bawah. (2) pemilihan badan/dinas/kantor dilakukan dengan alasan bahwa instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah daerah, yang berarti menggunakan dan harus melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini data diperoleh melalui kuesioner yang diperoleh secara langsung dengan menyerahkan surat permohonan pengisian kuesioner pene-litian. analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran tentang demografi responden dan deskripsi mengenai variabel-variabel yang diteliti. selain itu dilakukan pula uji kualitas data (validitas dan reliabilitas) serta uji asumsi klasik. hubungan struktur antar variabel disajikan paa gambar 1. persamaan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x1x2 + b8x1x3 + b9x1x4 + b10x1x5 + b11x1x6 + e keterangan: y = kinerja aparat pemerintah daerah a = konstanta b = koefisien regresi x1 = partisipasi penyusunan anggaran x2 = budaya organisasi x3 = komitmen organisasi x4 = motivasi x = desentralisasi x6 = job relevant information e = error gambar 1. model penelitian hasil dan pembahasan statistik deskriptif tabel 1 menyajiikan bahwa dengan jumlah responden 104 orang, variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 18, rata-rata 12,76, dan nilai standar deviasi 2,391. variabel kinerja aparat pemerintah daerah memiliki nilai minimum 20, nilai maksimum 45, rata-rata 32,63, dan nilai standar deviasi 4,349. variabel budaya organisasi memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 19, rata-rata 15,08, dan nilai standar deviasi 1,505. variabel komitmen organisasi memiliki nilai minimum 19, nilai maksimum 40, rata-rata 29,84, dan nilai standar deviasi 3,501. variabel motivasi memiliki 1. budaya organisasi 2. komitmen organisasi 3. motivasi 4. desentralisasi 5. job relevant information partisipasi penyusunan anggaran kinerja aparat pemerintah daerah + ietje nazaruddin & henry setyawan, pengaruh partisipasi anggaran terhadap..... 202 nilai minimum 14, nilai maksimum 35, ratarata 26,56, dan nilai standar deviasi 2,719. variabel desentralisasi memiliki nilai minimum 6, nilai maksimum 21, rata-rata 13,63, dan nilai standar deviasi 3,333. variabel job relevant information memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 15, ratarata 11,76, dan nilai standar deviasi 1,318. tabel 1. statistik deskriptif variabel n min max mean std. dev. partisipasi penyusunan anggaran 104 8 18 12.76 2.391 kinerja aparat pemerintah daerah 104 20 45 32.63 4.349 budaya organisasi 104 11 19 15.08 1.505 komitmen organisasi 104 19 40 29.84 3.501 motivasi 104 14 35 26.56 2.719 desentralisasi 104 6 21 13.63 3.333 job relevant information 104 7 15 11.76 1.318 valid n (listwise) 104 uji validitas dan reliabilitas instrumen dari hasil uji validitas, ditemukan bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai factor loading > 0,4. hal ini berarti seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid. selanjutnya, dari hasil uji reliabilitas ditemukan bahwa nilai cronbach’s alpha masing-masing variabel > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat peme-rintah daerah, budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi, desentralisasi, dan job relevant information adalah reliabel. uji asumsi klasik dari hasil uji normalitas data berupa grafik normal p-p plot dapat disimpulkan bahwa titik-titik sebaran data menyebar disekitar garis diagonal, serta penyeba-rannya mengikuti arah garis diagonal. hasil ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. selain itu, berdasarkan uji scatterplot dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. selanjutnya, hasil uji mulitikolonieritas menemukan bahwa nilai tolerance < 0,1 dan vif masing-masing variabel bebas>10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi, desentralisasi, dan job relevant information terjadi multikolonieritas. dengan demikian data pada penelitian ini lulus uji statistik pra-hipotesis, sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. pengujian hipotesis disajikan pada tabel 5. pengujian regresi berganda kapd = 3,094 0,665ppa – 1,772bo + 0,934ko – 0,236m + 0,495d + 0,887jri + 0,507ppa*bo 0,276ppa*ko + 0,227ppa*m 0,100ppa*d 0,221ppa*jri dari persamaam regresi berganda tersebut, koefisien bernilai negatif artinya memperlemah interaksi dan koefisien jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 197-207, juli 2012 203 bernilai positif artinya memperkuat interaksi. pengujian hipotesis pertama hipotesis pertama menyatakan bahwa “partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah”. ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 5. hasil pengujian h1 diperoleh nilai koefisien negatif 0,665, dan nilai t sebesar negatif 0,709, dengan sig 0,480 > α 0,05. dengan demikian hipotesis pertama ditolak. tabel 2. hasil analisis regresi linear berganda model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) 3.094 2.957 1.047 .298 ppa -.665 .938 -.822 -.709 .480 bo -1.772 .740 -1.379 -2.395 .019 ko .934 .795 .844 1.175 .243 m -.236 .854 -.189 -.276 .783 d .495 .440 .683 1.124 .264 jri .887 .663 .805 1.338 .184 ppa*bo .507 .231 2.870 2.199 .030 ppa*ko -.276 .244 -1.708 -1.133 .260 ppa*m .227 .272 1.404 .833 .407 ppa*d -.100 .125 -.680 -.795 .428 ppa*jri -.221 .208 -1.350 -1.063 .290 f 5.724 sig f 0.000 r square 0.406 adjusted r square 0.335 pengujian hipotesis kedua hipotesis kedua menyatakan bahwa “partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi”. untuk membuk-tikan hipotesis kedua ini bisa dilihat dari tabel 2. hasil pengujian h2 diperoleh nilai koefisien 0,507 dan nilai t sebesar 2,199 dengan sig 0,030 < α 0,05. dengan demikian hipotesis kedua diterima. pengujian hipotesis ketiga hipotesis ketiga menyatakan bahwa “partisipasi penyusunan anggaran berpenga-ruh positif terhadap kinerja aparat peme-rintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi”. untuk mem-buktikan hipotesis ketiga ini bisa dilihat dari tabel 2. hasil pengujian h3 diperoleh nilai koefisien negatif 0,276 dan nilai t sebesar negatif 1,133 dengan sig 0,260 > α 0,05. dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. ietje nazaruddin & henry setyawan, pengaruh partisipasi anggaran terhadap..... 204 pengujian hipotesis keempat hipotesis keempat menyatakan bahwa “partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan motivasi seba-gai variabel moderasi”. untuk mem-buktikan hipotesis keempat ini bisa dilihat dari tabel 2. hasil pengujian h4 diperoleh nilai koefisien 0,227 dan nilai t sebesar 0,833 dengan sig 0,407 > α 0,05. dengan demikian hipotesis keempat ditolak. pengujian hipotesis kelima hipotesis kelima menyatakan bahwa “partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan desentralisasi sebagai variabel moderasi”. untuk membuktikan hipotesis kelimat ini bisa dilihat dari tabel 2. hasil pengujian h5 diperoleh nilai koefisien negatif 0,100 dan nilai t sebesar negatif 0,795 dengan sig 0,428 > α 0,05. dengan demikian hipotesis kelima ditolak. pengujian hipotesis keenam hipotesis keenam menyatakan bahwa “partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan job relevant information sebagai variabel moderasi”. untuk membuktikan hipotesis keenam ini bisa dilihat dari tabel 2. hasil pengujian h6 diperoleh nilai koefisien negatif 0,221 dan nilai t sebesar negatif 1,063 dengan sig 0,290 > α 0,05. dengan demikian hipotesis keenam ditolak. uji nilai f dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai f sebesar 5,724 dan sig f 0,000 < α 0,005 artinya partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi, komitmen organisasi, desentralisasi, dan job relevant information secara bersama-sama berpe-ngaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. uji determinasi dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa besarnya adjusted r2 adalah 0,335 yang artinya bahwa 33,5% variabel kinerja aparat pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi, komitmen organisasi, desentralisasi, dan job relevant informa-tion dan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. penutup berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dibangun serta analisis dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparat pemerintah daerah adalah tidak spesifik dan tidak jelas sehingga membuat kinerja aparat pemerintah menjadi rendah. kedua, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi yang berorientasi pada orang akan semakin tinggi kinerja aparat pemerintah daerah. ketiga, partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. hal ini terjadi karena tidak semua aparat pemerintah daerah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. keempat, partisipasi penyujurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 197-207, juli 2012 205 sunan anggaran tidak berpengaruh terha-dap kinerja aparat pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel mode-rasi. hal ini terjadi karena tidak ada sanksi atau penghargaan yang sesuai dengan kualitas kerja yang dihasilkan. kelima, partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan desentralisasi sebagai variabel moderasi. hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi di pemerintah daerah kabupaten kulon progo tidak mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang tinggi dalam penyusunan anggaran. keenam, partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan job relevant information sebagai variabel moderasi. hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran yang dipadukan dengan informasi tidak dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu ada beberapa saran yang perlu dikemukakan untuk memperbaiki penelitian berikutnya, antara lain: pertama, penelitian berikutnya diharapkan dalam memperoleh data sebaiknya dilakukan wawancara secara langsung kepada responden, supaya memberikan data yang lebih lengkap dan sesuai dengan harapan. kedua, menggunakan sampel yang lebih besar dengan cakupan wilayah yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan generalisasi kesimpulan hasil penelitian. daftar pustaka adrianto, y. 2008. analisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan kepuasan kerja, job relevant information dan kepuasan kerja sebagai variabel moderating, program pasca sarjana, universitas diponegoro, semarang. aula, a. 2006. hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial dengan struktur organisasi, locus of control, dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, skripsi universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. bangun, a. 2009. pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial skpd dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi, program pasca sarjana, universitas sumatra utara, medan. candra, d. 2008. job relevant information sebagai mediasi hubungan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial, skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. herlaksono. 2010. pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisai sebagai variabel moderasi, skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. latif, a. b. 2007. hubungan antara keadilan prosedual dan kinerja manajerial dengan partisipasi anggaran sebagai variabel intervening, program pasca sarjana, universitas diponegoro, semarang. mardiasmo. 2002. akuntansi sektor publik, yogyakarta: andi offset. ietje nazaruddin & henry setyawan, pengaruh partisipasi anggaran terhadap..... 206 munawar., dkk. 2006. pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten kupang, simposium nasional akuntansi ix, padang. nazaruddin, i. 2008. praktik komputer statistika, yogyakarta: universitas muhammadiyah yogyakarta. nor, w. 2007. desentralisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial, simposium nasional akuntansi x, makassar. noviana, n. 2008. pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel moderating, skripsi universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. nurhidayah, i. 2009. pengaruh partisipasi anggaran dan job relevant information terhadap informasi asimetris, skripsi universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. poerwati, t. 2001. pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial: budaya organisasi dan motivasi sebagai variabel moderating, program pasca sarjana, universitas diponegoro, semarang. prana, a. 2008. pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi anggaran dan keefektifan anggaran pada rumah sakit di wilayah solo, skripsi universitas muhammadiyah surakarta, surakarta. rinarti, d., dan m. renyowijoyo. 2007. pengaruh ketidakpastian lingkungan dan budaya organisasi terhadap partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial, jurnal bisnis dan akuntansi, 9 (2), agustus, 124135. rismawati, n. 2007. desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial, skripsi universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. rustiana. 2005. pengaruh desentralisasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, skripsi universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. safitri, n. 2006. pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan: job relevant information sebagai variabel antara, skripsi universitas islam indonesia, yogyakarta. saputra, y. 2008. hubungan antara struktur desentralisasi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dan job relevant information sebagai variabel moderating, skripsi universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. sardjito, b., dan o. muthaher. 2007. pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating, simposium nasional akuntansi x, makassar. suhartono, e., dan m. solichin. 2006. pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 197-207, juli 2012 207 daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi, simposium nasional akuntansi ix, padang. sulaksono, t. 2005. budaya organisasi dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara gaya evaluasi atasan terhadap tekanan kerja dan kepuasan kerja bawahan, program pasca sarjana, universitas diponegoro, semarang. sulistyani, a. 2010. pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. ulupui. 2005. “pengaruh partisipasi anggaran, persepsi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan goal commitment terhadap kinerja dinas”, kinerja, 9 (2), 98-112. yenti, r. 2003. pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedur, komitmen terhadap tujuan, dan motivasi terhadap kinerja manajerial dalam penyusunan anggaran, simposium nasional akuntansi vi, surabaya. yuniza, s. 2010. pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, pengendalian internal, dan penerapan good government governance terhadap kinerja organisasi, skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. yusfaningrum, k., dan i. ghozali. 2005. analisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan job relevant information (jri) sebagai variabel intervening, simposium nasional akuntansi viii, solo. zuhad, w. 2007. analisis pengaruh komitmen organisasi dan motivasi terhadap kinerja auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, skripsi, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. *corresponding author, e_mail address: dwiprihatni@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 2, hlm: 153-162 juli 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.180279 modal intelektual dan daya saing perguruan tinggi di indonesia dwi prihatni amrih rahayuningtyas* dan eka triana pascasarjana ilmu akuntansi, universitas indonesia, jln. prof. dr. sumitro djojohadikusumo depok, jawa barat 16424 indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 15 feb 2017 revised 17 apr 2017 accepted 13 jun 2017 this study aims to examine the factors that affect the disclosure of intellectual capital on universities in indonesia, and how the influence of intellectual capital disclosures on the competitiveness of higher education internationally. this study uses 35 samples both public and private universities in indonesia. this research use linear regression and two stage least square to test the hyphoteses that processed by eviews.6. the results showed that the autonomy of the universities and colleges rank previously have a significant impact on the disclosure of intellectual capital on the official website of the universities. in addition, the disclosure of intellectual capital has significant impact on the competitiveness of universities. © 2017 jai. all rights reserved keywords: intellectual capital; university; competitiveness; autonomy pendahuluan perguruan tinggi di indonesia pada tahun 2014 mencapai 4.270 yang terdiri dari sekolah tinggi, universitas, politeknik, akademi dan institut (dirjen pendidikan tinggi, 2014). peningkatan jumlah perguruan tinggi di indonesia belum diikuti dengan peningkatan kualitas perguruan tinggi, hal ini ditandai dari rendahnya daya saing perguruan tinggi indonesia di lingkup internasional. berdasarkan peringkat perguruan tinggi yang dirilis oleh qs world university ranking, pada tahun 2014 peringkat terbaik yang mampu dicapai perguruan tinggi di indonesia adalah peringkat 310 yang diraih oleh universitas indonesia (ui), bahkan pada tahun 2015, peringkat yang dicapai justru menurun menjadi peringkat 358. peringkat selanjutnya diraih oleh institut teknologi bandung (itb) yang menduduki peringkat pada rentang 461 sampai 470, peringkat tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. proses pemeringkatan tersebut diolah oleh qs world university ranking dengan melakukan perbandingan antar 3000 lebih universitas di dunia dalam hal penelitian, pengajaran, kemampuan pendidik maupun tenaga pendidikan serta wawasan internasional. penelitian ini menggunakan pengukuran peringkat dengan qs world university ranking karena dinilai mampu memberikan pengetahuan mendalam bagi calon mahasiswa untuk mengidentifikasi kelebihan sebuah universitas (pratiwi, 2012). perguruan tinggi menghadapi persaingan sebagaimana entitas bisnis pada umumnya. beberapa persaingan yang dihadapi oleh perguruan tinggi yaitu pertumbuhan perguruan tinggi, menarik minat calon mahasiswa dan profesor sebagai pendidik serta penggalangan dana. salah satu mekanisme perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan tersebut adalah dengan menampilkan keunggulan maupun sumberdaya yang dimiliki (constantin, 2005). sumberdaya atau aset yang paling berharga yang dimiliki perguruan tinggi adalah para pendidik dan mahasiswa yang berintegrasi membentuk organisasi. keunggulan atas aset inilah yang menjadi pembanding antar perguruan tinggi. aset utama tersebut tidak dapat teridentifikasi secara nyata, sehingga disebut aset tidak berwujud. aset tidak berwujud yang menjadi keunggulan kompetitif pada perguruan tinggi dapat diperoleh dengan cara berinovasi, menerapkan inisiatif baru serta kemampuan menjalin hubungan positif dengan pemangku kepentingan (stakeholder) (fazlagic dan skikiewicz, 2014). cara-cara tersebut merupakan nilai yang diperoleh dari kemampuan organisasi dalam menerjemahkan pengetahuan yang dimilikinya. kemampuan tersebut didefinisikan sebagai modal intelektual (intehttp://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/860 jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 153-162: juli 2017 154 llectual capital) yang selanjutnya disebut dengan mi (fazlagic dan skikiewicz, 2014). pengetahuan, inovasi dan modal intelektual dalam suatu perguruan tinggi menjadi mekanisme tersendiri bagi negara-negara yang bertujuan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (chen dan chen, 2013). modal intelektual dipercaya dapat memperkuat kemampuan inovatif sehingga keunggulan kompetitif dapat tercapai. ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) mendorong meningkatnya partumbuhan modal intelektual (wu et al., 2010 dalam chen dan chen, 2013). pada saat ini, penelitian yang meneliti knowledge management dan modal intelektual lebih banyak dilakukan dalam konteks perusahaan bisnis, namun ketertarikan organisasi publik seperti universitas dan pusat penelitian menunjukkan peningkatan (constantin, 2005). rendahnya daya saing perguruan tinggi dalam lingkup internasional mendorong pentingnya reformasi pada pengelolaan perguruan tinggi di indonesia. guna penyelenggaraan perguruan tinggi yang lebih baik, maka perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola organisasinya. otonomi perguruan tinggi di indonesia diatur dalam undang-undang no 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi. meskipun setiap perguruan tinggi memiliki otonomi akan tetapi pengelolaannya harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu serta efektivitas dan efisiensi. transparansi pada perguruan tinggi salah satunya adalah melalui pengungkapan informasi (shanchez dan elena, 2006). pengungkapan informasi sangat penting bagi regulator, standar akuntansi, investor dan konsumen (debreceny et al., 2002). pada saat ini, pengungkapan informasi banyak dilakukan melalui internet yang berkembang sangat pesat. metode pengungkapan berpengaruh dalam peningkatan permintaan informasi oleh stakeholder baik informasi finansial maupun non finansial. selain transparansi, peningkatan daya kompetitif perguruan tinggi didukung dengan pemberian otonomi pada perguruan tinggi, berdasarkan uu no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. kualitas otonomi yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan penelitian sanchez et al. (2009) menunjukkan bahwa saat ini diperlukan adanya kebebasan dan kreatifitas dalam memadukan pembiayaan yang berasal pemerintah dan dana publik. selain itu, penelitian chen dan chen (2013) mengungkapkan bahwa peringkat yang telah dicapai sebelumnya mendorong perguruan tinggi untuk mempertahankan pencapaian tersebut melalui pengungkapan mi. fokus utama penelitian ini adalah pengungkapan mi dan bagaimana dampaknya terhadap daya saing pada perguruan tinggi. penelitian mi di perguruan tinggi sangat penting dilakukan karena perguruan tinggi memiliki peran sebagai produsen dan penyebar ilmu pengetahuan (canibano dan sanchez, 2009). jumlah penelitian mengenai pengungkapan mi pada perguruan tinggi di indonesia masih sangat sedikit dan masih berfokus pada analisis deskriptif pengungkapan mi doleh perguruan tinggi, dan jarang yang meneliti keterkaitan antara mi dengan variabel lainnya, misalnya kualitas atau daya saing perguruan tinggi. berangkat dari research gap tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengungkapan mi pada situs perguruan tinggi, yaitu otonomi dan peringkat perguruan tinggi yang telah dicapai sebelumnya, dan menguji pengaruh pengungkapan mi di perguruan tinggi terhadap daya saing perguruan tinggi secara internasional. secara teoritis, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa otonomi dan peringkat perguruan tinggi yang telah dicapai sebelumnya berperan dalam pengungkapan mi pada perguruan tinggi di indonesia, dan mi berperan dalam peningkatan daya saing perguruan tinggi. secara praktis, penelitian ini memberikan tambahan informasi bagi perguruan tinggi maupun pemerintah bahwa mi mampu meningkatkan daya saing perguruan tinggi indonesia secara internasional, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan terkait fokus pada pengelolaan dan pengungkapan mi bagi banyak perguruan tinggi di indonesia. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori pensinyalan teori pensinyalan sangat terkait dengan pengungkapan mi (connelly et al., 2011). pengungkapan mi menjadi salah satu mekanisme untuk menurunkan adanya asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal organisasi. pemberian informasi relevan yang memadai bagi pihak yang berkepentingan meningkatkan pemahaman yang sama. tujuan pengungkapan mi bagi pihak yang berkepentingan adalah meningkatkan kemampuan evaluasi atas potensi yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan kompetensi pergurahayuningtyas & triana modal intelektual dan daya saing perguruan tinggi 155 ruan tinggi yang tercermin dari modal intelektualnya. teori pensinyalan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengungkapan mi pada perguruan tinggi. teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal positif pada investor dan pemangku kepentingan lainnya melalui laporan tahunan dan laporan tambahan melalui pengungkapan (connelly et al., 2011). adanya pengungkapan informasi entitas, membantu para pemangku kepentingan menilai masa depan entitas dalam menciptakan nilai melalui pengelolaan mi secara tepat (holmen, 2011). secara tidak langsung pengungkapan mi pada perguruan tinggi dapat meningkatkan minat calon mahasiswa maupun lembaga penelitian untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi. perguruan tinggi mengkomunikasikan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui pengungkapan mi. pengungkapan mi pada perguruan tinggi pada perguruan tinggi, mi mengacu pada semua aset tidak berwujud yang dimiliki lembaga, meliputi proses, kapasitas inovasi, paten, pengetahuan yang dimiliki anggotanya, bakat, keterampilan, pengakuan dari masyarakat, jaringan kerjasama dan lain-lain (corcolez et al., 2011). pelaporan mi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur aset tidak berwujud guna menggambarkan hasil dari usaha yang berbasis aktivitas pengetahuan (knowledge-based activities) karena stakeholder perguruan tinggi menekankan perlunya informasi mi guna membuat keputusan yang tepat, sehingga transparansi perguruan tinggi atas sumberdaya intelektual yang dimiliki sangat diperlukan (bornermann dan leitner, 2002). peningkatan permintaan informasi dan transparansi perguruan tinggi oleh pemangku kepentingan, disebabkan persaingan yang dihadapi perguruan tinggi yang semakin ketat sehingga perguruan tinggi dituntut untuk mengkomunikasikan hasil-hasil yang telah dicapai (ramirez dan gordillo, 2014). peraturan akuntansi membatasi adanya pengakuan aset tidak berwujud, sehingga badan internasional, lembaga dan institusi akademik cenderung melaporkan mi yang dimiliki melalui publikasi laporan mi yang terdiri dari visi organisasi, ringkasan aset tak berwujud dan indikator. informasi laporan secara berkelanjutan diungkapkan oleh perguruan tinggi baik melalui laporan keuangan dan laporan tahunan, juga melalui situs perguruan tinggi. pada dasarnya komponen mi antar negara dan antar perguruan tinggi berbeda-beda. komponen mi di indonesia salah satunya dikembangkan dalam penelitian ulum (2012) yang didasarkan pada komponen yang telah diteliti oleh leitner (2002) di eropa dan dikolaborasi dengan standar dan prosedur akreditasi dikti. komponen hasil adaptasi pada ulum (2012) antara lain: modal manusia, modal struktural dan modal relasional. otonomi perguruan tingi dan pengungkapan mi tuntutan reformasi pada pendidikan tinggi memunculkan adanya peningkatan otonomi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang dikelola pemerintah. perguruan tinggi di indonesia menurut uu no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, berdasarkan penyelenggaranya dibagi menjadi 2, yaitu perguruan tinggi negeri (ptn) dan perguruan tinggi swasta (pts). pada ptn, pengelolaan keuangannya digolongkan menjadi 2, yaitu ptn badan hukum (ptn bh) dan ptn badan layanan umum (ptn blu). berdasarkan uu tersebut, otonomi perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penajaminan mutu serta efektivitas dan efisiensi. otonomi pada perguruan tinggi bertujuan supaya perguruan tinggi mengelola sendiri lembaganya sehingga meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan bangsa (uu no. 12 tahun 2012). ptn bh mempunyai tingkat otonomi yang lebih luas daripada ptn blu, tetapi ditetapkan bahwa tingkat akuntabilitas, transparansi serta efektivitas dan efisiensinya lebih tinggi daripada ptn blu. sedangkan pada pts, tingkat otonomi yang dimiliki diatur oleh badan penyelenggara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. otonomi yang dimiliki ptn bh berpengaruh pada kewenangan untuk mengatur organisasi, jika dibandingkan dengan ptn blu atau satuan kerja, diantaranya kewenangan membuka dan menutup program studi serta leluasa dalam menjalin kerjasama dan usaha, serta keleluasaan mengelola pendapatan sendiri (situs kemendikbud kopertis xii, 2013). adanya otonomi yang dimiliki perguruan tinggi, memberikan keleluasaan perguruan tinggi untuk mengkombinasikan dana pemerintah dan dana publik (sanchez et al., 2009). dalam usahanya memperoleh dana publik, perguruan tinggi memberikan informasi bagi pemangku kepentingan, baik berupa informasi keuangan maupun non keuangan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 153-162: juli 2017 156 yang bertujuan memberikan sinyal bahwa perguruan tinggi telah dikelola dengan baik. salah satu upaya perguruan tinggi dalam memberikan sinyal positif tersebut adalah melalui pengungkapan informasi non keuangan, yakni mi. pengungkapan mi menjadi sinyal yang dapat meningkatkan pengetahuan pihak yang berkepentingan atas sumber daya utama yang dimiliki oleh perguruan tinggi. pemangku kepentingan diharapkan tertarik untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi, baik dalam hal terjalinnya kerjasama dalam bentuk pendanaan maupun ketertarikan staf pengajar yang berkualitas untuk bergabung dengan perguruan tinggi. peningkatan dana yang diperoleh perguruan tinggi dan adanya otonomi yang dimiliki meningkatkan keleluasaan perguruan tinggi dalam mengkombinasikan dana publik dan pemerintah. berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini adalah: h1: otonomi perguruan tinggi berpengaruh positif terhadap pengungkapan mi pada situs resmi perguruan tinggi. peringkat perguruan tinggi dan pengungkapan mi modal intelektual dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi, karena keberadaan mi menyebabkan perguruan tinggi mempunyai fokus dalam beraktivitas mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga mampu bertahan dalam lingkungan berbasis pengetahuan yang cepat mengalami perubahan (secundo et al., 2010 sebagaimana dikutip oleh fazlagic dan skikiewicz, 2014). pengetahuan, inovasi dan mi sangat erat kaitannya dengan perguruan tinggi yang digunakan untuk membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. klaim tersebut mendukung penelitian bahwa peringkat/ ranking perguruan tinggi berelasi dengan persepsi mi (chen dan chen, 2011). berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, diperoleh dugaan bahwa bahwa mi merupakan sarana perguruan tinggi untuk mempertahankan peringkat yang diperoleh sebelumnya, sehingga perguruan tinggi akan terus meningkatkan publikasi mi yang dimiliki pada situs resmi yang dimiliki. berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hipotesis kedua adalah: h2: peringkat perguruan tinggi yang telah diumumkan sebelumnya berpengaruh positif terhadap pengungkapan mi pada situs resmi perguruan tinggi. daya saing perguruan tinggi modal intelektual dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi, karena keberadaan mi menyebabkan perguruan tinggi mempunyai fokus dalam beraktivitas mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga mampu bertahan dalam lingkungan berbasis pengetahuan yang cepat mengalami perubahan (secundo et al., 2010 sebagaimana dikutip fazlagic dan skikiewicz, 2014). selain itu, pengungkapan mi juga berdampak positif pada kinerja perguruan tinggi saat ini (meilianti dan frisko, 2013). berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah: h3: pengungkapan mi pada situs perguruan tinggi berpengaruh positif terhadap daya saing yang dicapai. metode penelitian sampel sampel penelitian ini adalah perguruanperguruan tinggi yang berkedudukan di indonesia, dan diplih berdasarkan peringkat yang dirilis oleh webometrics tahun 2014/2015. jumlah perguruan tinggi yang digunakan adalah perguruan tinggi dengan peringkat 1 sampai dengan 35. digunakannya sampel dengan jumlah tersebut dilatarbelakangi oleh hanya sejumlah 35 perguruan tinggi yang di indonesia yang mengungkapkan data berkaitan dengan mi di websitenya secara cukup lengkap. jenis dan sumber data data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi perguruan tinggi baik ptn maupun pts di indonesia. pengumpulan data pengungkapan mi dilaksanakan pada 31 maret 2015 sampai dengan 4 april 2015. data pengungkapan mi tersebut baik yang telah disediakan di situs secara langsung maupun melalui berita yang dirilis oleh situs perguruan tinggi sampel. pengungkapan mi pada perguruan tinggi berdasarkan komponen mi dari penelitian ulum dan novianty (2012) yang diadaptasi dari penelitian leitner (2002). data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat otonomi perguruan tinggi, lokasi, peringkat perguruan tinggi berdasarkan qs-star, dan umur perguruan tinggi yang juga diperoleh dari internet. pengrahayuningtyas & triana modal intelektual dan daya saing perguruan tinggi 157 umpulan data dilaksanakan pada akhir maret 2015. pengukuran variabel pengungkapan modal intelektual metode penghitungan mi dilakukan dengan analisis konten lalu memberikan cek list atas pengungkapan mi pada situs resmi perguruan tinggi. indikator pengukuran mi meliputi human capital, structural capital, dan relational capital yang terdiri dari 46 komponen mengacu pada penelitian ulum dan novianty (2012) dan pratiwi (2012). daya saing/competitive advantage daya saing diukur berdasarkan peringkat terbaru yang diperoleh oleh perguruan tinggi berdasarkan peringkat qs world 2015. penggunaan indeks qs world sebagai proksi daya saing (competitive advantage) perguruan tinggi karena lembaga ini melakukan penilaian secara lebih mendalam berdasarkan kualitas universitas mencakup; jumlah mahasiswa, banyaknya program studi, serta jumlah riset dan publikasi yang terindeks di jurnal maupun simposium yang dinilai bereputasi baik secara internasional. otonomi perguruan tinggi otonomi yang dimiliki ptn bh berpengaruh pada kewenangan untuk mengatur organisasi, jika dibandingkan dengan ptn blu atau satuan kerja, diantaranya kewenangan membuka dan menutup program studi serta leluasa dalam menjalin kerjasama dan usaha, serta keleluasaan mengelola pendapatan sendiri (situs kemendikbud kopertis xii, 2013). berdasarkan uu no. 12 tahun 2012 perihal pendidikan tinggi yang membedakan kategori perguruan tinggi menjadi tiga, yakni; (1) ptn yang penyelenggaraan kegiatannya diatur dengan peraturan menteri; (2) ptn badan hukum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; dan (3) pts yang diatur oleh badan penyelengggara. karenanya, pengukuran tingkat otonomi perguruan tinggi berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi dihitung dengan poin 2 untuk ptn bh, 1 untuk pts dan 0 untuk ptn blu. selain itu, penggunaan ukuran tersebut mengacu pada kualitas otonomi yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan penelitian sanchez dkk (2009) bahwa saat ini diperlukan adanya perpaduan dalam hal pembiayaan antara pemerintah dan dana publik. peringkat perguruan tinggi peringkat perguruan tinggi diperoleh dari data qs-star yang dirilis pada awal 2015. pengukuran menggunakan skala dummy dengan nilai 1 jika termasuk dalam peringkat 8 besar dan 0 jika sebaliknya. variabel kontrol lokasi perguruan tinggi pemerataan perguruan tinggi saat ini tidak merata, di mana pulau jawa mempunyai kualitas perguruan tinggi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di indonesia (kompas, 2015). kualitas tersebut terukur dari sedikitnya jumlah program studi pada perguruan tinggi di luar jawa yang memperoleh akreditasi a dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi (ban-pt). berdasarkan data yang diperoleh dari ban-pt, terdapat 223 program studi di luar jawa dengan akreditasi a dan sedangkan di pulau jawa jumlah program studi yang mencapai akreditasi a berjumlah 1.478. hal ini menyebabkan tingkat persaingan antara perguruan tinggi di pulau jawa dan di luar pulau jawa berbeda. mutu perguruan tinggi yang tidak merata disebabkan kualitas sumber daya manusia penduduk indonesia yang tidak merata. pemanfaatan informasi mi memungkinkan perguruan tinggi meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, misalnya pemberian pelayanan pendidikan yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan akademisi serta kualitas dan teknik pembelajaran yang meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi sehingga pangsa pasar yang diperoleh menjadi lebih luas dibanding pesaing (porter, 2006; hall, 1993 dalam fazlagic dan skikiewicz, 2014). pengukuran skala dummy digunakan untuk mengukur lokasi perguruan tinggi. perguruan tinggi yang berlokasi di pulau jawa diberi nilai 1 dan 0 jika sebaliknya. umur perguruan tinggi penelitian mengenai umur perguruan tinggi yang relevan dengan pengungkapan mi saat ini belum terdukung (ulum dan novianty, 2012). referensi yang diambil dalam penelitian ini berasal dari industri yang relevan dengan jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 153-162: juli 2017 158 perguruan tinggi yaitu penelitian pada perusahaan yang berbasis pegetahuan dan teknologi. salah satunya penelitian sonnier et al. (2009) di amerika yang meneliti karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan mi pada perusahaan yang berkonsentrasi pada industri high tech. karakteristik yang diteliti antara lain umur dan ukuran perusahaan yang dicerminkan dari jumlah pegawai dan total aset. dari penelitian tersebut, ditemukan bukti bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan mi sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. data umur perguruan tinggi diperoleh berdasarkan data dari internet berdasarkan peringatan dies natalis yang diperingati perguruan tinggi, data diperoleh dari internet maupun situs resmi perguruan tinggi dan berita yang dirilis oleh situs perguruan tinggi sampel. umur perguruan tinggi memperhitungkan peringatan dies natalis sebelum maret 2015, akan tetapi, jika peringatan dies natalis setelah maret, menggunakan umur pada tahun 2014. analisis data analisis tingkat pengungkapan mi data pengungkapan mi diperoleh dengan melakukan analisis pada situs resmi perguruan tinggi dan berita yang dirilis situs tersebut. analisis dilakukan dengan cara memberikan nilai 1 pada komponen mi yang ada di situs, dan diberi nilai 0 jika tidak mengungkapkan. keterbatasan penelitian ini adalah proses pengumpulan data dalam tempo yang singkat, sedangkan sebenarnya dalam pengklasifikasian diperlukan waktu yang lama dan proses yang berulang-ulang guna meningkatkan keakuratan data (ulum dan novianty, 2012). analisis regresi analisa korelasi regresi berganda digunakan dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan mi perguruan tinggi pada situs resmi yang dimiliki, yakni otonomi dan peringkat sebelumnya dari perguruan tinggi sampel. regresi dilakukan dengan menggunakan software eviews 6.0. pada 35 perguruan tinggi sampel. data variabel dependen dan independen adalah data type undated dengan total observasi sebanyak 35 data. metode yang digunakan adalah metode regresi linier dan two stage least square. model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: model 1: discmi = α + β1oto + β2loc + β3rank + β4age+ɛ model 2: comp = α + β1discmi + ɛ keterangan : comp: daya saing perguruan tinggi, menggunakan 9 peringkat yang diperoleh dari qs world. peringkat 1 dengan poin 9, peringkat ke 2 diberikan poin 8, dan seterusnya discmi: pengungkapan modal intelektual oto: tingkat otonomi perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya rank: peringkat perguruan tinggi yang dirilis sebelumnya, 1 jika termasuk dalam peringkat qs-star dan 0 jika sebaliknya loc: lokasi perguruan tinggi, 1 jika di pulau jawa dan 0 jika sebaliknya age: umur perguruan tinggi berdasarkan peringatan dies natalis yang diselenggarakan. gambar 1. model penelitian otonomi peringkat sebelumnya tingkat pengungkapan mi lokasi umur daya saing perguruan tinggi h1 h2 h3 rahayuningtyas & triana modal intelektual dan daya saing perguruan tinggi 159 hasil dan pembahasan statistik deskriptif dan ringkasan data hasil statistik deskriptif (lihat tabel 1) menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan mi oleh 35 perguruan tinggi sampel sebanyak 27,91 item, dengan nilai tengah pengungkapan 28 dan tercatat bahwa item mi paling banyak diungkapkan mencapai 35 item dan paling sedikit 16 item dari keseluruhan 46 item mi. standar deviasi pengungkapan mi sebesar 4,64. rata-rata umur perguruan tinggi adalah 49,48 tahun dengan nilai tengah 54 tahun, perguruan tinggi paling tua berusia 70 tahun dan paling muda berusia 11 tahun dan standar deviasi umur adalah 13,40. sedangkan variabel otonomi menunjukkan ratarata tingkat otonomi perguruan tinggi adalah 0,9 dengan standar deviasi 0,85307. variabel dummy lokasi menunjukkan standar deviasi 0,4 dan variabel peringkat berdasarkan qs-star sebesar 0,458. sedangkan daya saing diukur dengan peringkat 1 yang menjadi maksimum dan minimum 0 jika tidak memperoleh peringkat. hasil analisis regresi uji multikolinearitas digunakan dalam penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel indepeden yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias (lihat tabel 3). hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variabel independen tidak ditemukan adanya korelasi. selain meguji korelasi antar variabel, data dari penelitian juga diuji apakah ada heteroskedastisitas, guna menguji apakah eror yang muncul akan berelasi dengan variabel dependen yang menyebabkan varian menjadi lebih besar. heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan breusch-pagan-god-frey. hasil uji heterokedastis pada dampak tingkat otonomi, peringkat sebelumnya, lokasi dan umur perguruan tinggi terhadap pengungkapan mi menunjukkan bahwa secara keseulurahan data tidak berkorelasi dengan eror, hal ini tercermin pada scale explained ss yang lebih besar dari alfa (1,957>0,05). hasil uji heteroskedastisitas pada dampak pengungkapan mi terhadap daya saing perguruan tinggi menunjukkan adanya gejala heterokedasitas yang merupakan dampak dari efek tidak langsung variabel-variabel yang berdampak pada mi terhadap daya saing. dikarenakan adanya gejala dari heteroskedasitas, maka proses regresi dilakukan dengan metode white. hasil uji hipotesis hasil uji hipotesis atas faktor-faktor yang berdampak pada pengungkapan modal intelektual dapat disimak pada tabel 3. hasil regresi setelah dilakukan pengujian membuktikan bahwa data yang digunakan tidak bias, sebagaimana terangkum dalam tabel 4. variabel otonomi, lokasi dan peringkat menunjukkan signifikan dan bertanda positif pada level 10% dengan masing-masing koefisien 1,38 pada otonomi, 3,9 pada lokasi dan 3,21 pada peringkat/ ranking. sedangkan umur perguruan tinggi tidak berpengaruh signifikan, karena tingkat probabilitas lebih dari 10% dan koefisien yang sangat kecil mendekati 0. rsquared menunjukkan angka 0,537, sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi, lokasi dan peringkat mampu berpengaruh pada pengungkapan mi sebesar 53,7%, sedangkan 46,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. kesimpulan hasil penelitian adalah semakin besar otonomi yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi, maka akan meningkatkan kemauan perguruan tinggi untuk melakukan pengungkapan mi. dengan adanya otonomi maka perguruan tinggi memiliki keleluasaan dalam mengelola pendapatannya sehingga mendorong perguruan tinggi berusaha memperoleh dana lebih besar yang dapat diperoleh dari para stakeholders, salah satunya adalah melalui pengungkapan mi. penelitian ini juga mendukung penelitian chen dan chen (2011), bahwa dengan diperolehnya peringkat pada periode sebelumnya meningkatkan kemauan perguruan tinggi untuk melakukan pengungkapan mi. selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang berlokasi di pulau jawa lebih banyak mengunngkapkan mi daripada perguruan tinggi yang berlokasi di luar pulau jawa. sedangkan umur perguruan tinggi tidak mampu berpengaruh terhadap pengungkapan mi. tabel 7 menunjukkan hasil regresi dampak pengungkapan mi yang dipengaruhi oleh tingkat otonomi, peringkat sebelumnya, lokasi dan umur perguruan tinggi terhadap daya saing perguruan tinggi. hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan mi berpengaruh signifikan terhadap daya saing perguruan tinggi. pengungkapan mi berpengaruh 13,4% terhadap daya saing, sedangkan 86,4% dipengaruhi oleh variabel lain. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 153-162: juli 2017 160 tabel 1. ringkasan data pengungkapan mi nama universitas modal manusia modal struktural modal relasional total mi prosentase universitas gadjah mada 7 14 9 30 65% universitas indonesia 8 17 10 35 76% institut teknologi bandung 8 16 9 33 72% universitas brawijaya 8 14 8 30 65% institut pertanian bogor 6 17 11 34 74% universitas sebelas maret 4 12 9 25 54% universitas diponegoro 8 14 9 31 67% universitas airlangga 8 19 8 35 76% universitas pendidikan indonesia 6 19 8 33 72% universitas padjadjaran 7 13 10 30 65% universitas gunadarma 5 19 6 30 65% institut teknologi sepuluh nopember 8 17 9 34 74% universitas udayana 7 6 9 22 48% universitas negeri semarang 5 13 8 26 57% universitas negeri malang 8 9 9 26 57% universitas hasanuddin 4 7 9 20 43% universitas negeri yogyakarta 7 13 11 31 67% universitas kristen petra 8 13 11 32 70% universitas riau 8 15 5 28 61% uin syarif hidayatullah 8 10 8 26 57% universitas bina nusantara 7 12 9 28 61% universitas muhammadiyah yogyakarta 8 12 8 28 61% universitas jember 8 16 9 33 72% universitas mercu buana 7 15 8 30 65% universitas bengkulu 8 8 10 26 57% universitas muhammadiyah surakarta 8 11 9 28 61% uin maulana malik ibrahim 3 11 6 20 43% uin walisongo 6 5 5 16 35% universitas islam indonesia 6 13 11 30 65% universitas muhammadiyah malang 8 12 7 27 59% universitas narotama 7 12 6 25 54% universitas syiah kuala 8 6 8 22 48% universitas sriwijaya 7 8 7 22 48% universitas sumatera utara 6 13 6 25 54% universitas esa unggul 7 15 4 26 57% tabel 2. statistik deskriptif comp discmi rank oto age loc mean 1.285714 27.91429 0.285714 0.914286 49.48571 0.800000 median 0.000000 28.00000 0.000000 1.000000 54.00000 1.000000 maximum 9.000000 35.00000 1.000000 2.000000 70.00000 1.000000 minimum 0.000000 16.00000 0.000000 0.000000 11.00000 0.000000 std. dev. 2.584700 4.635994 0.458349 0.853072 13.40406 0.405840 skewness 1.856896 -0.501673 0.948683 0.162687 -1.186368 -1.500000 kurtosis 5.059677 2.773629 1.900000 1.433127 3.880528 3.250000 jarque-bera 26.30035 1.542840 7.014583 3.734733 9.340919 13.21615 probability 0.000002 0.462356 0.029978 0.154530 0.009368 0.001349 sum 45.00000 977.0000 10.00000 32.00000 1732.000 28.00000 sum sq. dev. 227.1429 730.7429 7.142857 24.74286 6108.743 5.600000 observations 35 35 35 35 35 35 hasil regresi tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh lin et al. (2014) yang menyatakan bahwa mi mampu mengkomunikasikan sumber daya yang dimiliki organisasi sehingga meningkatkan pengetahuan pihak yang berkepentingan atas keunggulan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. dengan pengetahuan akan sumber daya pt terutama mi, akan menarik pihak yang rahayuningtyas & triana modal intelektual dan daya saing perguruan tinggi 161 berkepentingan untuk bekerjasama dengan pt sehingga daya saing pt meningkat, yang terukur dari semakin baik peringkat yang diperoleh oleh pt. tabel 3. hasil regresi 1 variable coefficient prob. oto 1.380 0.09 loc 3.906 0.016 rank 3.208 0.036 age 0.065 0.178 c 19.413 0.000 r-squared 0.538 adjusted r-squared 0.476 prob(f-statistic) 0.0000 dependent variable: discmi method: least squares sample: 1 35 tabel 4. hasil regresi 2 variable coefficient prob. c -13.731 0.000 discmi 0.538 0.000 r-squared 0.134 adjusted r-squared 0.108 prob(f-statistic) 0.000 dependent variable: comp method: two-stage least squares sample: 1 35 instrument list: rank oto age loc simpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan mi pada perguruan tinggi di indonesia dipengaruhi oleh tingkat otonomi dan peringkat yang diperoleh perguruan tinggi sebelumnya. selain itu faktor lokasi terbukti berdampak signifikan dalam pengungkapan mi, yang berarti bahwa dalam lingkungan yang lebih tinggi persaingannya, maka kemauan perguruan tinggi dalam melakukan pengungkapan semakin besar. sedangkan umur perguruan tinggi tidak berpengaruh dalam pengungkapan mi. secara praktik, penelitian berkontribusi bagi regulator dengan informasi bahwa otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan pengungkapan mi yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan daya saing pt. selain itu, bagi penelitian ini berkontribusi bagi praktisi di perguruan tinggi, bahwa peningkatan daya saing perguruan tinggi dapat dicapai melalui pengungkapan mi. secara teoritis, penelitian ini mampu membuktikan secara empiris bahwa otonomi dan peringkat yang diperoleh sebelumnya berperan dalam meningkatkan pengungkapan mi, selain itu pengungkapan mi secara empiris mampu meningkatkan daya saing perguruan tinggi. keterbatasan penelitian ini adalah angka r square yang rendah menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang berpengaruh akan tetapi tidak dimasukkan dalam penelitian. selain itu, jumlah sampel yang digunakan masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di indonesia. saran bagi penelitian selanjutnya adalah proses penelaahan komponen mi pada situs resmi perguruan tinggi dilakukan lebih dari satu orang, menggunakan pengungkapan berdasarkan sumber tertulis, misalnya laporan tahunan perguruan tinggi dan melakukan pengujian variabel baru yang diperoleh melalui pengkajian yang lebih mendalam serta penambahan jumlah sampel penelitian. selain itu, penelitian mi di perguruan tinggi juga penting untuk dilakukan dengan menguji pengaruhnya terhadap variabel lain, seperti kualitas perguruan tinggi yang dilihat dari akreditasi agar dapat ditemukan bukti tambahan apakah mi memang memberikan manfaat bagi perguruan tinggi atau tidak. daftar pustaka artiah, b. 2013. faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan intellectual capital pada lem-baga keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal kopertis, 5, 45-56. bornemann, m., dan k. leitner. 2002. measuring and reporting intellectual capital: the case of a research technology organisation. singapore management review, 24 (3), 719. bryson, j. m. 2011. strategic planning for publlic and non profit organization (4e ed.). san fransisco: jhon wiley & sons. chen, i., dan j. chen. 2013. present and future: a trend forecasting and ranking of university types for innovative development from an intellectual capital perspective. quality and quantity, 47 (1), 335-352. connelly, b. l., s. t. certo, r. d. ireland, dan c. r. reutzel. 2011. signaling theory: a review and assessment. journal of management, 39-67. constantine. 2005. the intellectual capital of universities. bucharest: academy of economic studies. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (2), 153-162: juli 2017 162 corcolez, y. r., s. j. penalver, dan t. p. angel. 2011. intellectual capital in spanish public universities: stakeholders' information needs. journal of intellectual capital, 12 (3), 356-376. debreceny, r., g. l. gray, dan a. rahman. 2002. the determinants of internet financial reporting. journal of accounting and public policy, 21, 371-394. fazlagic, j., dan r. skikiewicz. 2014. the role of intellectual capital in building competitive advantage of non-public universities. 547556. holmen, j. 2011. using intellectual capital disclo-sure as a framework for non financial disclosures : the danish experience. acade-my od accounting and financial studies journal, 15 (4), 141-154. kompas. 2015. edukasi. retrieved oktober 13, 2016, from kompas.com. http://edukasi.kompas.com/read/2015/11/1 7/07090891/pr.besar.di.luar.jawa.hanya. dua.universitas.yang.berakreditasi.a. leandro, dan p. m. sanchez. 2009. intangibles in universities: current challenges for measuring and reporting. journal of hrca: human resource costing & accounting, 13 (2), 93-104. leitner, k., m. schaffhauser-linzatti, r. stowasser, dan k. wagner. 2005. data envelopment analysis as method for evaluating intellectual capital. journal of intellectual capital, 6 (4), 528-543. lin, l.-s., i.-c. huang, p.-l du, dan t.-f lin. 2012. the moderating effects of knowledge intensity and organizational size. management decision, 50 (10), 1790-1799. meilianti, dan d. frisko. 2013. dinamika pengelolaan intellectual capital pada institusi pen-didikan di surabaya. jurnal ilmiah mahasiswa universitas surabaya, 2 (2). pratiwi, r. y. 2012. analisis praktik pengungkapan intellectual capital pada website universitas peraih qs-star 2011. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 2 (2), 127139. ramirez, y., dan s. gordillo. 2014. recognition and measurement of intellectual capital in spanish universities. journal of intellectual capital, 15 (1), 179-188. ramirez, y., a. tejada, dan a. baidez. 2013. proposal of indicators for reporting on intellectual capital in universities. paper presented at the 355-xv. sánchez, m. p., s. elena, dan r. castrillo. 2009. intellectual capital dynamics in universities: a reporting model. journal of intellectual capital, 10 (2), 307-324. septiana, g. r., dan n. e. yuyetta. 2013. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan intellectual capital pada prospektus ipo. diponegoro journal of accounting, 2 (3), 189-203. sonnier, b. m., k. d. carson, dan p. p. carson. 2009. an examination of the impact of firm size and age on managerial disclosure of intellectual capital by high-tech companies. journal of bussiness strategies, 26 (2), 223245. ulum, i. 2012. konstruksi komponen intellectual capital untuk perguruantinggi di indonesia. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 2 (2), 251-262. ulum, i., dan n. novianty. 2012. analisis faktorfaktor yang mempengaruhi pengungkapan intellectual capital pada official website perguruan tinggi indonesia. asp trunojoyo. undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. widyaningdyah, a. u. dan y. aryani. 2013. intellectual capital dan keunggulan kompetitif. jurnal akuntansi dan keuangan, 15 (1), 114. journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper new remuneration system for village government apparatus (apd): can it halt fraud incident(s)? mellani yuliastina 1 *, muhammad hudaya 2 , wahyudin nor 3 , and basyirah ainun 4 abstract: research aims: central and local governments are trying to curbing fraud involving the village government apparatus (apd) by increasing the remuneration of apd, so that they are not tempted to misuse the village fund that they manage. design/methodology/approach: the purpose of this study is to see whether remuneration is the cause of fraud, the extent to which the application of new ppe remuneration has an impact on reducing the potential for fraud and who is the main actor in fraud. this research uses a qualitative approach, and case study strategy research. the research was carried out in in three villages within a district, regency of barito kuala, south kalimantan. data were collected through several relevant informants interviewed using the open-ended questions technique. research findings: the results of this study indicate that apd is required to be professional to carry out their duties in managing village development, but on the other hand, the compensation for workload received is not commensurate with the risks faced. however, the increase in remuneration for the apd is only happened to the village head and village secretary, while the head of affairs and head of section’s renumeration remain below regional standard pay (umr). the main cause of fraud is in the aspect of hegemony power and governance. theoretical contribution/ originality: the new remuneration system is supposed to curb the potential fraud, however, it leaves new loopholes for committing fraud. the paper suggests the new renumeration system needs to be revamped, in which all apd should receive minimum pay at umr level, improved governance, encouraging community participation and eliminating stereotypes about power as an effort to achieve prosperity. research limitation/implication: this research was conducted using a qualitative approach where the results of this study cannot be generalized to a wider scope. keywords: village fund; fraud; apparatus renumeration introduction villages need to be developed to reduce the gap with cities by maximizing the potential management and characteristics of each area. law number 6 of 2014 mandates the central government to provide at least 10% of the state budget as village funds. this law was made to align villages to become honourable subjects within the framework of the indonesian constitution. affiliation: 1 department of accounting, stie nasional banjarmasin, south kalimantan, indonesia. 2,3 department of accounting, faculty of economics and business, universitas lambung mangkurat, south kalimantan, indonesia. 4 department of accounting, politeknik negeri banjarmasin, south kalimantan, indonesia. *correspondence: myuliastina@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.8936 citation: yuliastina, m., hudaya, m., nor, w., & ainun, b. (2021). new remuneration system for village government apparatus (apd): can it halt fraud incident(s)?. journal of accounting and investment, 22(1), 1-22. article history received: 01 june 2020 revised: 10 sep 2020 05 oct 2020 accepted: 15 oct 2020 https://scholar.google.co.id/citations?user=vej_sgqaaaaj&hl=id https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=56996215000&amp;eid=2-s2.0-84949452334 https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=nxniphuaaaaj&view_op=list_works&sortby=pubdate https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=eyk0pzgaaaaj https://stienas-ypb.ac.id/ https://stienas-ypb.ac.id/ https://stienas-ypb.ac.id/ https://akuntansi.febulm.ac.id/ https://akuntansi.febulm.ac.id/ https://akuntansi.febulm.ac.id/ https://akuntansi.febulm.ac.id/ http://www.akuntansipoliban.ac.id/ http://www.akuntansipoliban.ac.id/ http://www.akuntansipoliban.ac.id/ mailto:myuliastina@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8936 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8936 yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 2 the strengthening and manifestation of villages to become independent through laws place villages as the governance and development subject that departs from a bottomup position. after the distribution of funds to villages, many regions carried out the expansion, and several regions proposed a status change from "kelurahan” (urban village) to “desa” (village). these activities were carried out to acquire funds (okezone news, 2017). in 2016, the number of villages increased from 74,093 in 2015 to 74,754. furthermore, in 2017, there was an increase by 200, thereby culminating in 74,954 with a budget allocation of 60 trillion rupiahs (ditjendpdt, 2017). the quality and quantity associated with the roles and responsibilities accepted by the village have not been accompanied by adequate human resources (hr) due to inadequate broad authority and understanding related to the principles of funds selfmanagement (ip03;ip04, 2017). furthermore, they do not have procedures, facilities, and infrastructure to support financial management both in terms of income and expenditure budgets (sofyani, suryanto, wibowo, & widiastuti, 2018). apd has a high criminalization risk considering the number of funds that the government needs to manage. the rampant criminalization of village heads due to their ignorance and poor governance is one of their problems (kompas, 2018; republika, 2017). fraud is an act against the law, which is deliberately carried out by people inside or outside an organization for personal or group benefits, directly or indirectly harming other parties (association of certified fraud examiners, 2016). examples of fraud include manipulation or giving statements, false reports against other parties, etc. this illegal activity is divided into corruption, asset misappropriation, and fraudulent statements, as shown in figure 1. the tempo online news stated that the marabahan district attorney, barito kuala regency, south kalimantan, has conducted an investigation into corruption allegations in the village funds allocation at pindahan baru, rantau badauh subdistrict. in 2015, the alleged corruption related to the construction of roads, village culverts, security posts, and procurement of bikro stones was worth 500 million rupiah (tempo, 2016). furthermore, in 2017, the village head of sungai rasau, cerbon subdistrict, barito kuala regency (batola), had to face the law for alleged corruption in the village income and expenditure budget (apb) amounting to idr 367,400,429 (klikkalsel, 2019; kumparan, 2018). this incident indicates the high risk faced by village fund managers and illustrates that there are 2 (two) types of management, namely becoming a resident of a "prodeo hotel" or being prosperous, with a questionable apd welfare. in early 2018, a petition was addressed to the president of indonesia, driven by one of the apd that is also a member of the indonesian village apparatus association (ppdi) on the change.org website. the petition highlighted that the welfare in terms of remuneration, received by apd is not proportional to the job demands. welfare is a central issue associated with several success stories of village funds. according to studies, switzerland has succeeded in becoming the third corrupt-free country after several decades due to the proper utilization of its welfare resources. the country was selected in-line with finland with a score of 85, followed by denmark and yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 3 new zealand in second and first places with scores of 88 and 89, respectively (transparency international, 2018). in the 17th and 18th centuries, sweden was known as the most corrupt country in europe, however after implementing an initial increase in remuneration of their civil servants, there was a balance with regulations, which turned the country into a corrupt-free nation within two decades (kornai, haggard, & kaufman, 2001). the corruption eradication commission (kpk) likens corruption in this country to a “forbidden inheritance” without wills. furthermore, syahroni, maharso, and sujarwadi, (2018) stated that corruption is a culture that tends to remain sustainable and preserved despite claims that it is forbidden by regulations in each ruling regime. corruption affects every aspect of indonesia's life due to internal and external factors. some of the internal factors include weak faith, honesty, shame, corrupt attitudes, or behavior (corruption eradication commission, 2015). external factors are determined from economic aspects such as inadequate income, political interests that lead to instability, and the process of gaining and maintaining power. this is in addition to the poor management and organizations due to the poor form of legislation, weak law enforcement, as well as social aspects such as the environment or society that does not support anti-corruption behavior (komisi pemberantasan korupsi, 2015). the basic idea that promotes the increasing wages policy as an effort to mitigate fraud comes from becker and stigler (1974), according to them, an increase in the civil servant's wages above the official salary, encourages them be honest. van rijckeghem and weder, (2001) also stated that an increase in welfare (salary) has a significant effect in decreasing corruption. this assumption underlines the statement that high government official salaries reduce corruption (lederman, loayza, & soares, 2007; liu & lin, 2012; pellegrini, 2011). it also supports the research carried out by tella and schargrodsky (2014), which stated that there is a relationship between welfare and a decrease in corruption due to various conditions during auditing. according to (gong & wu, 2012) the low remuneration rate of government officials, with high service expectations, leads to an illegal and informal increase in corruption. the findings show no relationship between high government official salaries and a decrease in corruption (gong & wu, 2012). this is in line with the research carried out by abbink, (2002); rauch and evans, (2000); treisman, (2000). furthermore, there are still mixed studies related to remuneration, and some still show doubts, irrespective of their ability to explain the close relationship between welfare and fraud. the research associated with welfare/remuneration/salary is still limited, especially in the context of public sector institutions at the village government level. oktavia, sayekti, and prasetyo (2018) research showed a negative effect on fraud compensation in pasirian subdistrict, lumajang regency. therefore, based on the phenomenon related to the issue of welfare/remuneration/compensation and the large responsibility borne by the village government apparatus (apd), research related to this topic becomes interesting to explore. trompeter, carpenter, desai, jones, and riley jr (2013) also suggested an understanding of compensation's role in relation to fraud mitigation. yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 4 this study differs from oktavia et al., (2018) research because it specifically examines the causes of fraud based on the fraud theory in accordance with maslow's hierarchy of needs and hegemony. this research extracted direct information from informants on the tendency to commit fraud and the benefits of village funds related to remuneration issues for apd. therefore, the research focuses on whether remuneration is the cause of fraud and how the implementation of new apd impacts reducing its potential and the main actor. according to blackburn, bose, and haque (2011), economic pressures contribute to the occurrence of fraudulent behavior. perpetrators of fraud perceive their wages to be incompatible with their work. furthermore, bureaucrats with less wages expect to receive compensation through some form of malpractice (blackburn et al., 2011). the government has issued priority for the yearly utilization of village funds to minimize fraud. this program is achievable when all factors involved participate in building the village as a form of equitable development in accordance with law no. 6, 2014, including the vital role of apd. the analysis results can be used for various decisionmakers to determine the risk and return conditions received by apd in managing village funds, and potential (loophole). this research is also expected to act as an additional literature review on the potential factors that lead to fraud, particularly in terms of the relationship with remuneration. literature review fraud according to albrecht, albrecht, albrecht, and zimbelman (2015): "fraud is a generic term and embraces all the multifarious means which human can ingenuity devise. it is defined as the process adopted by an individual to get an advantage over another by false representations. no definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, this is because it includes surprise, trickery, cunning, and unfair ways by which another is cheated. the only boundaries defining it are those which limit human knavery”. according to tuanakotta, (2010), fraud includes various actions against the law, which can be overcome by prevention and detection. several theories such as the cdma developed by klitgaard, the fraud triangle developed by donald r cressy, the willingness and opportunity for corruption, the perpetrator motivation, the cost-benefit model, and the gone theory put forward by jack bologne, stated that the causes of fraud are negligence, opportunity, rationalisation, and capability. vousinas, (2019) developed a fraud hexagone which stated that collusion is another factor that causes fraud. therefore, it becomes a stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization, and ego, abbreviated as s.c.c.o.r.e. the elements of hexagone fraud can also be used as an analytical tool to determine causes of fraud. vousinas, (2019) stated that collusion can be used to determine the factors causing white-collar crimes such as fraud in the corruption section. yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 5 types of fraud association of certified fraud examiners (2016) schematically divides fraud as occupational in the form of a fraud tree, as shown in figure 1. figure 1 fraud tree source: association of certified fraud examiners (2019) the fraud tree illustrates the main branches of fraud, such as corruption, asset misappropriation, and fraudulent statements. hegemony theory hegemony literally means "leadership" and it is also used by political commentators to denote domination. politically, hegemony means that self or group is better than others, therefore it becomes a desire to dominate because it feels worthy. according to gramsci (1971) in prison notebooks "the ability of hegemony to undoubtedly presuppose the interests of groups leads to corporate-economic sacrifices." the public sector at the village government level shows that as a group of hegemonic institutions, the main objective of maintaining consensus and dominance in the society is to ensure a social group is obtained (goddard, 2002). syarifuddin (2011) stated that hegemony can be shown in the power configuration, and budget policy changes, therefore, the policy-making process needs to be more oriented to the public. furthermore, in terms of the issue of basic needs, the leader receives comprehensive support from the people (political power). on the other hand, this research also proves that the actors' ability to identify problems is also power or a power source. hierarchy of need theory the famous psychologist abraham maslow proposed a theory of motivation based on universal human needs. maslow believes that every individual has a hierarchy of needs, yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 6 consisting of physiological, safety, social, self-esteem, and self-actualization needs, as shown in figure 2. figure 2 maslow’s hierarchy of needs source: maslow, (1943) illustrated by gitman, mcdaniel, shah, reece, koffel, talsma, and hyatt (2018) and wang, (2018) maslow's theory of motivation indicates that people search for jobs to fulfill their basic needs, such as food, shelter, and clothing (gitman et al., 2018). when they are able to provide these basic needs for themselves and families, they are in the physical and safety needs level of the hierarchy. according to gitman et al., (2018) people need to feel safe, protected from physical harm, and avoid the unexpected, therefore, they need job security and protection from occupational hazards before trying to move up to the next step in order to reach the peak level, known as self-actualization. law no. 6 of 2014 law number 6 of 2014 mandates the government to allocate village funds to support the implementation of duties and functions for adequate development according to authority. the fund is budgeted annually in the state budget, which is given to each village as a source of income. this policy simultaneously integrates and optimizes all existing budget allocation schemes from the government to villages, in accordance with law no. 6 of 2014. according to hamzah (2015), funds sourced from the state budget (apbn) and allocated to villages are transferred through the state general treasury account to the regional revenue and expenditure budget through the regional general treasury account. the village fund is used to finance governance, public development, and community empowerment. the amount is gradually determined by 10% of the transfer funds to the regions. yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 7 welfare/remuneration based on law no. 6 of 2014 based on the regulation of the minister for administrative reform and bureaucratic state apparatus number 20 of 2010 regarding the bureaucratic reform road map, the 2010/2014 remuneration is defined as follows. “remuneration is all forms of compensation received by employees for their contribution to the organization. it is flexible, can be direct or indirect, cash or non-cash, with the provision of regular or basic salary, allowances, and other benefits." apd welfare is regulated in law no. 6 of 2014, where the central government provides fixed income, allowances, and incentives sourced from add (village fund allocation) and managed by regency. since the enactment of the village law, apd salaries and allowances have been regulated in more detail by each region's regent, which refers to government regulations no 43 of 2014 concerning guidelines. this is also associated with the implementation of law no.6 of 2014 concerning villages, therefore the amount varies depending on the regent decision in each region. in 2019, the amount of apd fixed income was regulated with a minimum limit based on government regulation number 11 of 2019 and in accordance with the second amendment to government regulation number 43 of 2014 concerning regulations of law implementation number 6 of 2014. the role of village officials in law no. 6 of 2014 on the management of village funds the village's official roles and responsibilities have tremendously changed since the issuance of village law no. 6/2014. prior to this law, many villages did not have physical buildings, such as offices, therefore activities were carried out at the village head's house. as changes occured, apd was required to be more committed to managing village affairs, especially in terms of time. according to the report, many village officials felt burdened at the beginning of the new law enactment in the barito kuala regency and all regions in indonesia (kompak, 2016). the village head is mandated to carry out important roles in accordance with the village law no. 6 of 2014. furthermore, the village secretary’s administrative and accountability role increases due to changes in regulations. generally, village officials believe that they have little information with great demands that are not matched with their background and qualifications, which leads to numerous administrative errors (id02, 2018). the role of the village head, which is important in terms of management, is limited by the energy spent in responding to requests from the communities. therefore, they need to have the ability to carry out the managerial role, and this is also considered natural to the community. in accordance with law no.6 of 2014, the village consultative agency (bpd) plays a role as an internal control in village government activities in managing funds. however, in this progress, the role and authority are unclear due to the various views of the bpd role, which led to conflicts. yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 8 research method types of research this is a qualitative research, with a case study approach used to identify local specific phenomena (mahmudi, 2003), interplay of social settings where research was carried out (hudaya, smark, watts, & silaen, 2015) and its implications to the policies made (mahmudi, 2003). the research was conducted in barito kuala regency, which is an underdeveloped subdistrict with an underdeveloped village index from 2015 to 2020, as shown in table 1. three out of five villages in subdistrict a were the object of in-depth observation in barito kuala regency with coding used as the research object to maintain information confidentiality. this research was carried out from october 2017 to july 2019. table 1 shows the information regarding the villages as the research objects. table 1 table of the village as a research object no. subdistrict code village code village status 2016 2017 2019 1 a od01 developing developing developed 2 a od02 underdeveloped developing developing 3 a od03 very underdeveloped underdeveloped underdeveloped source: ministry of village, 2019 this study started by carrying out field research through initial observations and interviews with officials in od01 and od02 villages. furthermore, the snowball sampling technique was used to determine informants’ competence, good knowledge, and credibility in answering any questions posed in the interview. table 2 informants or key informants no. issue informant total data collection method informant code 1. potential for village fund fraud on the central and provincial layers seven people face to face interview, through phone and whatapps, transect ip (informant at central/provincial level) 2. a. study of the village funds and utilization in south kalimantan b. potential for village fund fraud on the regency layer 12 people fgd, interview, documentation, transect ik (informant at regency level) 3. potential for village fund fraud on the village layer 10 people interview and fgd id (informant at village level) with code w given to distinguish villagers from village government apparatus. total informant 25 people source: processed by the author, 2018 yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 9 the key informants were the village head, secretary, and the head of the village consultative agency. furthermore, data were obtained from village officials, community leaders, and related institutions such as financial and development supervisory agency (bpkp), village community empowerment (pmd), service personnel, and inspectorate. table 2 shows the details of the informant data: data collection technique data were collected through transect, observation, interviews, and focus group discussions (fgd) with permission from the relevant agencies and informants. interviews were carried out in a structured and unstructured manner through documentation, while fgds were conducted at the beginning of the research to explore issues related to village funds. the use of interview and fgd techniques in the data collection method depended on the informants' time availability, followed by documentation and transect in a way that is considered appropriate and relevant in assessing rural environmental conditions. sources of evidence in the form of documents are also obtained from agencies, informants, and related parties, in the form of recorded interviews, archives, resumes, and direct observation. data analysis technique according to yin, (2018) data analysis is the process of categorizing, tabulating, and combining evidence to refer to the initial proposition of a study. furthermore, it is a filter for disconfirming evidence or deviance. creswell and creswell, (2018) highlighted that triangulation process in qualitative research is needed to enhance reliability and internal validity of the data as shown in the figure 3. figure 3 illustration of the triangulation process source: referring to creswell and creswell, (2018) according to yin, (2018), there are five analysis techniques for the case study approach, namely pattern matching, building explanations, time series analysis, logic models, and cross-case synthesis. this research uses pattern matching techniques to analyze the yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 10 problem under study and answer questions regarding the research objectives. sinkovics, (2018) stated that pattern matching involves comparing the predicted theoretical pattern with the observed empirical pattern. the underlying assumption is that humans understand the world by comparing their external observation with the model patterns, which also exists to some degree in cases where the pattern match is not explicit. similarly, applying pattern-matching logic causes a more rigorous as well as structured research and writing process. gerring, (2017); marshall and rossman, (2016) highlighted the importance data reduction over data gathered before pattern matching analysis was conducted. data reduction process helped researchers in sorting out the relevant data processed in pattern matching analysis. we then theorized the research process and pattern matching analysis as shown in the figure 4. figure 4 research process and pattern matching source: developed from gerring, (2017); marshall and rossman, (2016); sinkovics, (2018); yin, (2018) the pattern matching process is divided into three steps or practical phases, namely stating a research proposition (when needed), examining the empirically found patterns of each different method against the predicted ones, and providing theoretical explanations with research results (yin, 2015). result and discussion before presenting the results, it is necessary to reemphasize that this study aims to determine the factors that cause fraud and the relationship with the remuneration received by the village government apparatus (apd). the results stated that the research was divided into exposure to fraud cases in barito kuala regency, with the apd welfare mapped to determine the return and risk received. analysis with predicted patterns/ prepositions the pattern found is not in accordance with the predicted/preposition pattern. it required an alternative explanation if these findings support the proposition and justify the theory. the patterns found are following the predicted/prepositional patterns. no yes data reduction data gathering observati on interview fgd yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 11 fraud case in barito kuala regency from 2015 to early 2020, there were 4 cases of fraud/corruption in village funds at barito kuala regency, as shown in tables 3 and 4. table 3 ongoing fraud (corruption) cases no. village defendant subdistrict case development 1. pulau sugara village. village head alalak banjarmasin district court session 2. sungai seluang village village head belawang banjarmasin district court session souce: (banjarmasinpost, 2020b, 2020a) table 4 fraud (corruption) cases that have received a verdict no. village convict decision 1. pindahan baru village, rantau badauh subdistrict h bunyamin, village head with a legal force no. 8/pid.sustpk/2017/pn.bjm 2. sungai rasau, cerbon subdistrict bahrun, village head with a legal force no 12/pid.sustpk/2019/pn. bjm. souce: indonesian directory of supreme court decisions, 2019 the tables show that there are a total of 4 cases with 2 having received final legal decisions (inkracht van gewijsde), while the remaining 2 are undergoing trial. mapping of apd welfare in barito kuala subdistrict members of apd and their families have been worried about their welfare since the village law enactment. this encouraged them to carry out demands and commitments for long working hours. initially, working as village officials were voluntary because most apd had businesses or other jobs to support them. apd welfare in indonesia is currently based on the amount of money received, which widely varies (kompak, 2016). based on the reality checking approach on local perspectives and experiences towards the village law indonesia in early 2016, 70% of add was used to pay for apd welfare, with a village secretary paid with civil salary scale servants appointed directly by the regent. the apd welfare in indonesia and especially for barito kuala subdistrict, is measured by the provision of salaries, allowances, and incentives as shown in table 5. yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 12 table 5 apd remuneration in 2016 no description (position) 2016 2017 2018 total remuneration received regional minimum wage of barito kuala regency total remuneration received regional minimum wage of barito kuala regency total remuneration received regional minimum wage of barito kuala regency village government apparatus (apd) 1. village head rp. 2,500,000,* rp. 2,085,050,rp. 2,800,000,* rp. 2,258,000,rp. 5,100,000,* rp. 2,651,781, 2. village secretary rp 1,770,000,** rp. 2,010,000,** rp. 3,620,000,* 3. head of affairs rp. 1,300,000,** rp. 1,500,000,** rp. 2,650,000,** 4. head of division rp. 1,300,000,** rp. 1,500,000,** rp. 2,650,000,** 5. village treasurer rp. 900,000,** rp. 1,250,000,** rp. 2,350,000,** 6. asset treasurer rp. 1,000,000,** rp. 2,100,000,** village consultative agency (bpd) 1. chairman rp. 400,000,** rp. 2,085,050,rp. 500,000,** rp. 2,258,000,rp. 500,000,** rp. 2,651,781, 2. vice chairman rp. 350,000,** rp. 450,000,** rp. 500,000,** 3. secretary rp. 350,000,** rp. 450,000,** rp. 500,000,** 4. member rp. 300,000,** rp. 400,000,** rp. 450,000,** neighborhood (rt) and hamlet (rw) 1. neighborhood rp. 150,000,** rp. 2,085,050,rp. 150,000,** rp. 2,258,000,rp. 150,000,** rp. 2,651,781, 2. hamlet rp. 150,000,** rp. 150,000,** rp. 150,000,** notes: for categories above the regional minimum wage (umr), is given with an * sign and for below the umr is given with an ** sign source: barito kuala regency regent regulation number 54 of 2015 yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 13 law no.6 2014 was the starting point of the implementation and disbursement of village funds in 2016. the apd welfare is still below the umr for barito kuala regency, except for the village head. in 2016, barito kuala had 195 villages with 16, 147, 32, and 0 villages underdeveloped, underdeveloped, developing, and developed. the welfare conditions (remuneration) for ppe in 2017 were also the same in all the villages. however, based on idm, 13, 125, 53, and 4 villages were very underdeveloped, underdeveloped, developing, and developed in 2017. this means that there is status progress in 46 villages, while 127 are still with the same status and 20 decreased when compared to idm data in 2016. apd remuneration in 2018 significantly increased, as shown from the salaries of village heads and secretaries that far exceeded the umr for barito kuala regency. heads of affairs and divisions are still in the lower limit, however the value is not significant with the remuneration received by the village and asset treasurer below the umr. this needs to be a concern because the village and asset treasurer are in direct contact with financial management and similar to bpd's amount, which is 1/5 of the umr. in the end, it can be concluded that the total amount received by apd, especially in the top village management, gradually increases yearly. this increase in value is because the obtained nominals obtained have far exceeded the umr, especially for the village head. however, based on the apd statement, village heads spend many funds to fulfill their constituencies (id02, 2018). the village head also plays the role of protecting the community, and it is not uncommon for them to attend weddings, funerals, and other events, therefore they need funds for these activities which are not obtained from the village budget. in 2019, the village head's regular income was rp. 2,426,640, or equivalent to 120% of class ii/a civil servant’s salary. meanwhile, the village secretary's regular income was at least rp. 2,224,420, or equivalent to 110% of class ii /a civil servant’s salary. furthermore, the other village officials' regular income is at least rp. 2,022,200, or equivalent to 100% of class ii/a civil servant’s salary. these are based on the government regulation number 11 of 2019, the second amendment regulation number 43 of 2014, and regulations for law implementation number 6 of 2014 on villages. in addition, the district/city minimum wage (umk) set for barito kuala regency in 2019 is rp. 2.6 million rupiahs. the apd remuneration distribution depends on the village funds allocation (add) from the regional revenue and expenditure budget with the regentregent's policies. although the amount earned has gradually increased, there are indeed several position levels that receive salaries, allowances, and incentives under the legislation provisions (labor law). furthermore, apd welfare/remuneration increases when juxtaposed with the village welfare represented by the developing village index (idm). table 6 describes the village status development in barito kuala regency from 2017 to 2019. yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 14 table 6 description of village status development in barito kuala regency 2016-2019 independent developed developing underdeveloped very underdeveloped 2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020 0 1 0 8 32 133 147 51 16 2 source: developing village index, 2020 overall, since the village fund's existence, the number of underdeveloped areas in barito kuala regency has drastically decreased for 4 years. when related to the apd role and welfare, it is also very impactful with the village law's existence and the regulation of roles with a gradual change in welfare. gap of village government apparatus welfare/remuneration welfare/remuneration between position levels in different organizations creates gaps figure 5 the new apd remuneration system creates a welfare gap (remuneration received) figure 5 shows that the remuneration at the top management level is above the indonesian law standards number 13 of 2003 concerning manpower. furthermore, the welfare gap can turn into a potential fraud gap in apd's motivation to fulfill basic needs. figure 6 pattern matching: the welfare gap promotes the emergence of a potential fraud gap remuneration for head of village affairs and divisions potential fraud loopholes welfare gap remuneration for head of village affairs and divisions regional minimum wage (umr) below regional minimum wage (umr) yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 15 the pattern in figure 6 shows that there are loopholes (gaps) in the village government apparatus (apd) remuneration system, therefore, they need to ensure that all apd receive a monthly income, similar to the umr standard. furthermore, when the apd is still struggling to live properly at a minimum, it is inappropriate for the government to demand that they fight to bring prosperity to their village residents. on the other hand, apd is also involved in managing village funds, which leads them into the temptation of utilizing it for their personal needs. village government apparatus profession: high risk, low return? people work for various reasons, such as earning some money, facing challenges, and gaining security. therefore, organizations need to decide what people need in a workplace and ensure they play an essential role in motivating them. apd, as a worker, needs to have a certain motivation at work in order to fulfil their levels and hierarchy of needs (maslow, 1943). therefore, the following is an excerpt from participants in the focus group discussion (fgd) on the study of the village funds utilization in south kalimantan (2018) “village heads do have great potential to carried out misuse due to their power.” according to the hegemony theory by gramsci (1971), the power possessed by the village head plays a vital role in development, in accordance with law no. 6 of 2014, which requires the principle of self-management. villages are built together by the community and for the community. the potential for criminalization is also high due to the ignorance of correct administrative handling and the large funds that need to be managed by the village government. based on a statement from the provincial assistant coordinating officer, one of the village heads in barito kuala regency had problems with 300 million-rupiah funds and is currently held as a fugitive (ip06, 2018). the same information was also disclosed by a village official in barito kuala regency in the following excerpt. "in regency barito kuala, a village head was tried in court and is still in the appeal process from od05. there are indications of administrative falsification starting from meetings, with nepotism indications for implementing family-related work, fictitious projects, and mark-ups." (id02, 2018) in village od05, there was a fraud case where the village head and family were the dominant actors involved in using the village fund. generally, and based on many studies and literature, fraud occurs a lot due to pressure in terms of financial, opportunity, rationalization, ego, stimulus, capability and collution. however, in hegemony, the village head's full power is one of the potential causes of fraud. village funds provided by the central government are the main reasons behind the participation of several parties in elections. the village head is seen as a symbol of the highest social sovereignty and the landlady communities directly or indirectly with them. according to a statement released by an official in a village of barito kuala regency (2018), yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 16 “since the distribution of funds in 2015, which is approximately 1 billion rupiahs, many people have become interested in becoming village heads." (ik05, 2018) full power is associated with the fraud theory, which fulfils opportunity, ego, stimulus, and capability. the competition for village heads creates high political costs, with some parties still have the wrong perception of village funds because the majority considers its operational costs. furthermore, the high political costs cause problems in the future. officials that win elections using money always use the opportunity to return the initial capital used for winning (id02, 2018), thereby creating collusion during the process. this is in line with (kompak, 2016) regarding the reality checking approach on local perspectives and experiences towards the village law in indonesia 2016. one of the villages, used as an object for in-depth research experienced high political costs during elections, different from the winning party that served for two periods (id02, 2018). due to the defeat, the losing party attacked the incumbent government with news in the form of fraud cases. the news obtained into the local media, and after proper analysis, it turned out that it was carried out by the political opponents that lost the election. the practice of cultural hegemony also occurs in this area where a group of people wants to maintain power in various ways and this is resolved by clarification (id02, 2018). financial pressure, such as high political costs due to the village head election, is the main reason for fraud. the power of the village head as the financial management power holder (pkpkd) creates potential opportunities for fraud. according to the minister of home affairs regulation no. 20/2018 the authority delegation to village secretaries and officials act as regional financial management officers (ppkd) for the prevention of fraud associated with village funds. therefore, the village officials in barito kuala district stated the following: “in the previous regulation, ppkd was absolutely the village head responsibility, and with the issuance of new regulations enacted in 2019, the role was delegated to the village secretary, therefore the village head and the secretary worked together.”(id02, 2018) this regulation became effective in 2019, thereby leading to changes in the minister of home affairs regulation no. 20/2018 regarding village financial management which was previously regulated in the minister of home affairs regulation no. 113/2014. the village secretary currently acts as both the ppkd coordinator and the ptpkd in accordance with regulation no. 20/2018, with the treasury function carried out by the head of finance. the activity initially carried out by the village treasurer in the barito kuala regency was appointed outside the structure of the village apparatus and divided into asset and goods treasurers. the village officials and their family were also potential fraud perpetrators, which arises from the formation of an activity management team by the village head. based on regional head regulations concerning government goods/services procurement policy institutions (lkpp) number 22 of 2015 which was changed to 13/2013 concerning guidelines for procurement procedures of government yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 17 goods and services in the village, the activity management team (tpk) is a team established by the village head in accordance with the services carried out by the government and community. opportunity to commit fraud is created in the form of less strict regulations regarding those to be appointed as tpk members. according to a village official in barito kuala regency (id02, 2018) regulations need to be made clear, and chosen from the village community, to prevent the misinterpretation and to prevent unwanted attributes. this reinforces the regulations ambiguity governing the formation of the tpk team and causes misinterpretation. the potential fraud perpetrators are not only the village head rather they are also officials and their families. this is strengthened by the indonesia corruption watch, (2018) research, which stated that all fraud cases involve the village head as the main actor, apd, and family. the village heads involved 112 (one hundred and twelve) people, which continues to increase significantly every year. a total of 15 (fifteen), 32, and 65 village heads were elected in 2015, 2016, and 2017. however, not all actors are village heads, therefore, there were 32 officials and three village head family (indonesia corruption watch, 2017). this potential needs the preventive action and supervision of the community, therefore from the discussion of the village mid-term development plan as well as the village income and expenditure budget, it is important to promote monitoring participation. furthermore, there is a need for counter-hegemony in the power domination owned by the village government. according to maslow, (1943), the assumption to achieve welfare by instilling power also needs to be straightened out because morals are more important in achieving common prosperity. village fund: bring welfare or danger village officials stated that the compensation received was still minimal and not in accordance with the risks received. furthermore, at some levels, their salary is below the standard minimum wage. therefore, based on the fact that apd is also a worker, everything refers to indonesian law number 13 of 2003 concerning manpower (2003). in article 89, the minimum wage is defined as (1) the minimum wage based on the province or regency/city area and (2) minimum wage based on sector in the province or regency/ city. the following is an excerpt from one of the village officials. “at least, each level received compensation in accordance with the law, therefore, it does not a cause for the need to commit fraud”(id02, 2018). a similar statement was also conveyed by the participants of the fgd regarding the study of the village funds utilization in south kalimantan (2018) “compensation for village officials is very minimal, therefore, they also need to benefit from the funds. the biggest benefit of village funds for officials is dealing with law enforcement officials (aph), which causes energy drain." (ik05, 2018) yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 18 based on the motivation theory, namely the hierarchy of needs proposed by maslow, (1943), workers basic needs, such as clothing, food, and shelter, need to be fulfilled in order to motivate them (gitman et al., 2018). a person that works to fulfil the needs of others, is a public servant, and when their basic needs are not fulfilled, there is a potential for the occurrence of fraud. the preliminary interview carried out at the beginning of this study was in accordance with kompak's (2016) research, which stated that the village government apparatus is a part-time job, therefore, the parties involved need to be traders, company workers, farmers, etc (id02, 2018). this is in accordance with law no.6 of 2014, which needs apd to work professionally and full time. the potential for fraud on village funds originates from the budget, as illustrated in the case that occurred in several villages in barito kuala regency. cases number 1 and 2 are associated with fraud committed by village heads' to enrich themselves, which is against the law. this is based on the inkracht decision no.8/pid.sus-tpk/2017/pn.bjm and number 12/pid.sus-tpk/2019/pn. furthermore, unsupervised budget planning leads to non-optimal implementation of the budget (silpa). these impacts cause potential fraud with the village fund, therefore, transparent, participatory and accountable budget management is the solution to the main problems of corruption cases in villages. finally, special attention is needed for village fund management to be adequately managed with reliable reports. conclusion in conclusion, it is important to increase the remuneration received by the village apparatus (apd) as a driving factor in running village governance for proper funds management. the remuneration received, especially at the middle and low-level management, is still below the regional/provincial minimum wage (umr/p). this tends to create new problems, that causes a pay gap in salary or remuneration among village officials. furthermore, the apd minimum welfare is not in line with their responsibilities where they need to be professional in carrying out their duties. the main apd task is in village development, however, the compensation for the workload received is not proportional to the risks faced, therefore they experience a high risk with low return condition. in addition, the central and local governments tried to overcome the village fund fraud problem by increasing apd salaries and welfare. however, the increase was limited to the village head and secretary, while the head of affairs and division were still under the minimum wage (umr). therefore, based on these conditions, the strength of the new remuneration system in suppressing the fraud potential is still in doubt, with new loopholes or gap. in other words, this uneven apd remuneration increase becomes difficult to mitigate, and eliminate the potential in funds managed by apd. other factors that cause fraud are the over power possessed by village top management, therefore, transparency is needed for participatory and accountable budget management. furthermore, promoting community participatory efforts as a yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 19 form of counter-hegemony make the self-management principle to be achieved. this can also be a form of fraud mitigation, besides building the idea that power in top management is not meant to achieve mutual prosperity. the central and local governments need to respond to the differences in remuneration between the upper, middle, and lower levels of the village government apparatus (apd) because this creates a new gap that can lead to new problems, including potential fraud. every apd is required to work full time, however the remuneration received is not full at the regional minimum wage (umr) standard. therefore, the government also need to mitigate fraud by building participatory public awareness and improving their remuneration. this research was carried out using a qualitative approach, thereby making it difficult for the results to be generalized to a broader scope. research themes on fraud are sensitive in collecting data, this is because access is needed from credible external sources. although not all fraud data was collected, an understanding of the data triangulation process helped to solve the problems. further research needs to be carried out to determine the extent of the central and regional governments' response in overcoming the gaps in the asymmetric apd remuneration system. this is because others are still struggling to make themselves prosperous and welfare. references abbink, k. (2002). fair salaries and the moral costs of corruption. bonn econ discussion papers 1/2000, university of bonn, bonn graduate school of economics (bgse). retrieved from http://www.nottingham.ac.uk/cedex/documents/papers/200205.pdf albrecht, w. s., albrecht, c. o., albrecht, c. c., & zimbelman, m. f. (2015). fraud examination. in south-western cengage learning (fifth edit). boston: cengage learning. association of certified fraud examiners. (2016). report to the nations on occupational fraud and abuse. retrieved from https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-thenations.pdf association of certified fraud examiners. (2019). fraud tree. retrieved from https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx banjarmasinpost. (2020a). video kades sungai saluang duduk jadi terdakwa kasus korupsi, diduga selewengkan dana desa. retrieved from banjarmasin post. available at https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/02/18/video-kades-sungai-saluangduduk-jadi-terdakwa-kasus-korupsi-diduga-selewengkan-dana-desa banjarmasinpost. (2020b). video sidang korupsi dana desa, kades pulau sugara dengarkan keterangan saksi. retrieved from banjarmasin post. available at https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/video-sidang-korupsi-dana-desakades-pulau-sugara-dengarkan-keterangan-saksi becker, g. s., & stigler, g. j. (1974). law enforcement, malfeasance, and compensation of enforcers. the journal of legal studies, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.1086/467507 http://www.nottingham.ac.uk/cedex/documents/papers/2002-05.pdf http://www.nottingham.ac.uk/cedex/documents/papers/2002-05.pdf https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/02/18/video-kades-sungai-saluang-duduk-jadi-terdakwa-kasus-korupsi-diduga-selewengkan-dana-desa https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/02/18/video-kades-sungai-saluang-duduk-jadi-terdakwa-kasus-korupsi-diduga-selewengkan-dana-desa https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/video-sidang-korupsi-dana-desa-kades-pulau-sugara-dengarkan-keterangan-saksi https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/27/video-sidang-korupsi-dana-desa-kades-pulau-sugara-dengarkan-keterangan-saksi https://doi.org/10.1086/467507 yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 20 blackburn, k., bose, n., & haque, m. e. (2011). public expenditures, bureaucratic corruption and economic development. manchester school, 79(3), 405–428. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2009.02168.x creswell, j. w., & creswell, j. d. (2018). research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches (fifth edit). sage publications, inc. ditjendpdt. (2017). penerima dana desa di 2017 naik jadi 74.954 desa. retrieved from direktorat jendral pembangunan daerah tertinggal. available at http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170110/393-penerima-dana-desa-di2017-naik-jadi-74-954-desa gerring, j. (2017). case study research principles and practices (second edition). cambridge university press. gitman, l. j., mcdaniel, c., shah, a., reece, m., koffel, l., talsma, b., & hyatt, j. c. (2018). introduction to business. openstax. goddard, a. (2002). development of the accounting profession and practices in the public sector a hegemonic analysis. accounting, auditing & accountability journal 15(5), 655– 688. https://doi.org/10.1108/09513570210448957 gong, t., & wu, a. m. (2012). does increased civil service pay deter corruption? evidence from china. review of public personnel administration, 32(2), 192–204. https://doi.org/10.1177/0734371x12438247 gramsci, a. (1971). selections from the prison notebooks. international publishers co. hamzah, a. (2015). tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris. surabaya: penerbit pustaka. hudaya, m., smark, c., watts, t., & silaen, p. (2015). the use of accountability reports and the accountability forum: evidence from an indonesian local government. australasian accounting, business and finance journal, 9(4), 57–70. https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i4.5 id02. (2018). wawancara: pembinaan dan pengawasan dana desa di desa od01. ik05. (2018). fgd: studi pemanfaatan dana desa. indonesia corruption watch. (2017). cegah korupsi dana desa. retrieved from indonesia corruption watch. available at https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsidana-desa indonesia corruption watch. (2018). outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik (issue 6). retrieved from indonesia corruption watch. available at https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf ip03; ip04. (2017). wawancara: pembinaan dan pengawasan dana desa di kalimantan selatan. klikkalsel. (2019). “makan” dana desa ratusan juta, pembakal sungai rasau ditangkap polres batola. retrieved from klikkalses. available at https://klikkalsel.com/makan-dana-desaratusan-juta-pembakal-sungai-rasau-ditangkap-polres-batola/ komisi pemberantasan korupsi. (2015). laporan hasil kajian pengelolaan keuangan desa; alokasi dana desa dan dana desa. retrieved from deputi bidang pencegahan kpk. available at https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcodes/?view=download&id =bd20cd6416656c2a441659f4bb77ab kompak. (2016). laporan reality check approach: perspektif dan pengalaman lokal terhadap uu desa di indonesia. retrieved from kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan (kompak). available at https://kompak.or.id/storage/app/media/publication/3_laporan_penelitian_dan_e valuasi/laporan-reality-check-approach-perspektif-dan-pengalaman-lokalterhadap-uu-desa-di-indonesia-doc-distribution.pdf https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2009.02168.x http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170110/393-penerima-dana-desa-di-2017-naik-jadi-74-954-desa http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170110/393-penerima-dana-desa-di-2017-naik-jadi-74-954-desa https://doi.org/10.1108/09513570210448957 https://doi.org/10.1177/0734371x12438247 https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i4.5 https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf https://klikkalsel.com/makan-dana-desa-ratusan-juta-pembakal-sungai-rasau-ditangkap-polres-batola/ https://klikkalsel.com/makan-dana-desa-ratusan-juta-pembakal-sungai-rasau-ditangkap-polres-batola/ https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcodes/?view=download&id=bd20cd6416656c2a441659f4bb77ab https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcodes/?view=download&id=bd20cd6416656c2a441659f4bb77ab https://kompak.or.id/storage/app/media/publication/3_laporan_penelitian_dan_evaluasi/laporan-reality-check-approach-perspektif-dan-pengalaman-lokal-terhadap-uu-desa-di-indonesia-doc-distribution.pdf https://kompak.or.id/storage/app/media/publication/3_laporan_penelitian_dan_evaluasi/laporan-reality-check-approach-perspektif-dan-pengalaman-lokal-terhadap-uu-desa-di-indonesia-doc-distribution.pdf https://kompak.or.id/storage/app/media/publication/3_laporan_penelitian_dan_evaluasi/laporan-reality-check-approach-perspektif-dan-pengalaman-lokal-terhadap-uu-desa-di-indonesia-doc-distribution.pdf yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 21 kompas. (2018). kepala desa diminta segera lapor jika ada upaya kriminalisasi. retrieved from kompas. available at https://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/15013921/kepala-desa-dimintasegera-lapor-jika-ada-upaya-kriminalisasi kornai, j., haggard, s., & kaufman, r. r. (2001). reforming state fiscal and welfare reform post socialist countries. cambridge university press. kumparan. (2018). kades di barito kuala kabur setelah menyelewengkan dana desa. retrieved from kumparan. available at https://kumparan.com/banjarhits/sembrono-pakai-danadesa-kades-di-barito-kuala-menghilang lederman, d., loayza, n., & soares, r. r. (2007). accountability and corruption: political institutions matter. policy research working papers. https://doi.org/10.1596/18139450-2708 liu, j., & lin, b. (2012). government auditing and corruption control: evidence from china’s provincial panel data. china journal of accounting research, 5(2), 163–186. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002 mahmudi. (2003). studi kasus sebagai strategi riset untuk mengembangkan akuntansi sektor publik. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 7(1), 51–65. retrieved from https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/850 marshall, c., & rossman, g. b. (2016). designing qualitative research (sixth edit). sage publication inc. maslow, a. h. (1943). a theory of human motivation. psychological review, 50(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346 okezone news. (2017). gara-gara dana desa, banyak wilayah ingin pemekaran. retrieved from okezone. available at https://news.okezone.com/read/2017/02/10/340/1614536/gara-gara-dana-desabanyak-wilayah-ingin-pemekaran oktavia, t. a., sayekti, y., & prasetyo, w. (2018). the effect of compensation to detection fraud in village government (empirical study on sub-district of pasirian, district of lumajang). international journal of new technology and research, 4(6), 68–70. retrieved from https://www.ijntr.org/download_data/ijntr04060011.pdf pellegrini, l. (2011). corruption, development and the environm ent. springer netherlands. rauch, j. e., & evans, p. b. (2000). bureaucratic structure and bureaucratic performance in. journal of public economics, 75(1), 49-71. https://doi.org/10.1016/s00472727(99)00044-4 republika.co.id. (2017). mendes minta penegak hukum tak kriminalisasi kepala desa. retrieved from republika online. available at https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/11/25/piqw2m335mendes-minta-penegak-hukum-tak-kriminalisasi-kepala-desa sinkovics, n. (2018). the importance of pattern matching for business and management studies. the sage handbook of qualitative business and management research methods: methods and challenges. sofyani, h., suryanto, r., wibowo, s. a., & widiastuti, h. (2018). praktik pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa dlingo di kabupaten bantul: pembelajaran dari desa percontohan. jati: jurnal akuntansi terapan indonesia, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.18196/jati.010101 syahroni, maharso, & sujarwadi, t. (2018). korupsi, bukan budaya tetapi penyakit. yogyakarta: deepublish publisher. syarifuddin. (2011). konstruksi kebijakan anggaran: aksentuasi drama politik dan kekuasaan (studi kasus kabupaten jembrana bali). ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 15(3), 307–331. http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i3.371 https://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/15013921/kepala-desa-diminta-segera-lapor-jika-ada-upaya-kriminalisasi https://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/15013921/kepala-desa-diminta-segera-lapor-jika-ada-upaya-kriminalisasi https://kumparan.com/banjarhits/sembrono-pakai-dana-desa-kades-di-barito-kuala-menghilang https://kumparan.com/banjarhits/sembrono-pakai-dana-desa-kades-di-barito-kuala-menghilang https://doi.org/10.1596/1813-9450-2708 https://doi.org/10.1596/1813-9450-2708 https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002 https://journal.uii.ac.id/jaai/article/view/850 https://doi.org/10.1037/h0054346 https://news.okezone.com/read/2017/02/10/340/1614536/gara-gara-dana-desa-banyak-wilayah-ingin-pemekaran https://news.okezone.com/read/2017/02/10/340/1614536/gara-gara-dana-desa-banyak-wilayah-ingin-pemekaran https://www.ijntr.org/download_data/ijntr04060011.pdf https://doi.org/10.1016/s0047-2727(99)00044-4 https://doi.org/10.1016/s0047-2727(99)00044-4 https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/11/25/piqw2m335-mendes-minta-penegak-hukum-tak-kriminalisasi-kepala-desa https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/11/25/piqw2m335-mendes-minta-penegak-hukum-tak-kriminalisasi-kepala-desa https://doi.org/10.18196/jati.010101 http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i3.371 yuliastina, hudaya, nor, & ainun new remuneration system for village government apparatus (apd): … journal of accounting and investment, 2021 | 22 tella, r. d., & schargrodsky, e. (2014). the role of wages and auditing during a crackdown on corruption in the city of buenos aires. chicago journals, 46(1), 269–292. retrieved from https://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/the%20role%20of%20wages %20and%20auditing%20buenos%20aires_73092d4c-baf3-4e44-8c1b7c7310e9d15b.pdf tempo. (2016). kejaksaan negeri marabahan telisik korupsi dana desa. retrieved from tempo. available at https://nasional.tempo.co/read/794459/kejaksaan-negerimarabahan-telisik-korupsi-dana-desa transparency international. (2018). corruption perceptions. retrieved from transparency international. available at http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ treisman, d. (2000). the causes of corruption: a cross-national study. journal of public economics, 76(3), 399–457. https://doi.org/10.1016/s0047-2727(99)00092-4 trompeter, g. m., carpenter, t. d., desai, n., jones, k. l., & riley jr., r. a. (2013). a synthesis of fraud-related research. auditing: a journal of practice, 32(1), 287–321. https://doi.org/10.2308/ajpt-50360 tuanakotta, t. m. (2010). akuntansi forensik & audit investigatif. jakarta: salemba empat. van rijckeghem, c., & weder, b. (2001). bureaucratic corruption and the rate of temptation: do wages in the civil service affect corruption, and by how much?. journal of development economics, 65(2), 307–331. https://doi.org/10.1016/s03043878(01)00139-0 vousinas, g. l. (2019). advancing theory of fraud: the s.c.o.r.e. model. journal of financial crime, 26(1), 372–381. https://doi.org/10.1108/jfc-12-2017-0128 wang, j. (2018). understanding maslow’s hierarchy of financial needs. retrieved from best wallet hacks. available at https://wallethacks.com/maslows-hierarchy-of-financialneeds/ yin, r. k. (2015). studi kasus design & metode. jakarta: rajawali pers. yin, r. k. (2018). case study research and applications: design and methods. in sage publications (sixth edit). sage publications, inc. https://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/the%20role%20of%20wages%20and%20auditing%20buenos%20aires_73092d4c-baf3-4e44-8c1b-7c7310e9d15b.pdf https://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/the%20role%20of%20wages%20and%20auditing%20buenos%20aires_73092d4c-baf3-4e44-8c1b-7c7310e9d15b.pdf https://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/the%20role%20of%20wages%20and%20auditing%20buenos%20aires_73092d4c-baf3-4e44-8c1b-7c7310e9d15b.pdf https://nasional.tempo.co/read/794459/kejaksaan-negeri-marabahan-telisik-korupsi-dana-desa https://nasional.tempo.co/read/794459/kejaksaan-negeri-marabahan-telisik-korupsi-dana-desa http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ https://doi.org/10.1016/s0047-2727(99)00092-4 https://doi.org/10.2308/ajpt-50360 https://doi.org/10.1016/s0304-3878(01)00139-0 https://doi.org/10.1016/s0304-3878(01)00139-0 https://doi.org/10.1108/jfc-12-2017-0128 https://wallethacks.com/maslows-hierarchy-of-financial-needs/ https://wallethacks.com/maslows-hierarchy-of-financial-needs/ journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence krismiaji 1 * and sururi 2 abstract: research aims: this research investigates the association of conservatism (both conditional and unconditional) with quality of earnings as well as with stock prices on companies listed on the indonesia stock exchange (idx). design/methodology/approach: the research uses a sample of 846 observations of publicly listed companies on the indonesian stock exchange for the fiscal year that ends on december 31, 2016 through 2018. conditional conservatism is measured by using an asymmetric timeliness measure from basu (atmb). net income ratio (cfo/ni) is a proxy for earnings quality whereas ratio between market value and book value (mtb) is a measure of unconditional conservatism. the data used in this study are obtained both from indonesian stock exchange database, and from company annual reports. research findings: the study finds that all companies analyzed implement conservative accounting policies and practices. besides, quality of earnings and stock prices are negatively associated with conditional conservatism. this research also proves that stock price negatively associated with unconditional conservatism, whereas unconditional conservatism does not associated with earnings quality. theoretical contribution/ originality: this study enriches the existing literature about conservatism, especially in emerging market environment. moreover, this study discusses a set of conservatism that consist of conditional and unconditional conservatism. this may give a complete picture of conservatism practices adopted by indonesian companies. practitioner/policy implication: since conservatism can solve agency cost problems, the result of this study may affect the way a company produce useful information for interest parties. research limitation/implication: the use of the purposive sampling method limits generalizations, because sample designs could not be assumed to characterize all companies listed on idx. keywords: conditional conservatism; unconditional conservatism; atmb introduction this research is motivated by the condition that until now, conservatism is still an important accounting principle in the process of measuring earnings (soliman & ragab, 2014), even though the conceptual framework, called prudence, is no longer included as element of both relevance and reliable (faithful representation) of accounting information. conservatism is not included as an element of the quality of accounting information because conservatism is considered contrary to neutral principles (international accounting standards board (iasb), 2018). affiliation: 1,2 accounting academy of ykpn yogyakarta, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: xmiaji@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.9419 citation: krismiaji, k. & sururi, s. (2021). conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence. journal of accounting and investment, 22(1), 37-50. article history received: 22 july 2020 revised: 01 nov 2020 09 nov 2020 accepted: 01 dec 2020 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57218906761&amp;eid=2-s2.0-85090744417 http://aaykpn.com/lecture/read/100488028 https://aaykpn.ac.id/ https://aaykpn.ac.id/ https://aaykpn.ac.id/ mailto:xmiaji@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9419 https://journal.umy.ac.id/index.php/esp https://journal.umy.ac.id/index.php/ai krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 38 based on that phenomenon, it is important to proof that conservatism or prudence is still one of important ingredients of earnings quality. earnings quality usually related to indicators, such as accrual quality, predictability, smoothness, persistency, timeliness, conservatism, and earnings uncertainties (ahmed, 2020). earnings are considered to have high quality if earnings is a predictor of sustainable earnings (future earnings). therefore, if the financial reporting process does not produce sustainable earnings information, then the earnings are considered to be of poor quality. extant research prove that financial reporting quality has a positive role on the firm’s performance and the quality of decision making (lin, wang, & pan, 2016; jaballah, yousfi, & ali, 2014). while previous research commonly investigates the relevance (value relevance) and reliability (faithful representation) quality of accounting numbers, this study investigates conservatism and its association with earnings quality since earnings quality problems can arise if companies refer to conservatism consistently but they do not change their accounting policy (ismail & elbolok, 2011). according to chakrabarty and moulton (2012), the conservatism principle is one of the most influential factors in accounting valuation. previous research has discussed conservatism, which is a method used to deal with uncertainty to protect creditors from efforts to distribute company assets as dividends. accounting conservatism is an alternative effort to recognize profit or loss (watts, 2003). conservatism is a barrier to the disclosure good quality of accounting information and it provides guidelines for accountants in the process of choosing between two or more acceptable accounting methods. preferred options are those that have the lowest value of assets and profits or the highest value of liabilities and costs. therefore, conservatism directs accountants to be pessimistic when choosing accounting policies for financial reporting. nevertheless, conservatism is beneficial for accounting information users. watts (2003) aserts that the benefits of conservatism include: (1) contract motivation, (2) tax optimization, (3) litigation risk, and (4) asymmetry in the absence of regulatory functions. this study uses conditional and unconditional conservatism introduced by ball and shivakumar (2005). conditional conservatism is the use of policies and methods of accounting that realize losses on time compared to earnings. conditional conservatism can also be interpreted as a profit that recognizes losses faster than gains (beaver & ryan, 2005b). unconditional conservatism is the implementation policies and methods of accounting that decrease net income and assets’ book value without relating them to future economic events. previous studies report mixed results about the effect of conservatism on quality of earnings. some report that conservatism has a positive effect on earnings (francis, hasan, & wu, 2013), and some report that conservatives harm earnings (ball, kothari, & nikolaev, 2013). this open an opportunity to further investigates the similar issues using two measure of conservatisme, conditional and aunconditional conservatism, and empoy observed data from different jurisdiction. this hopefully will enrich the conservatism literature. such inconclusive research results confuse investors. if the krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 39 company makes more conservative accounting choices, the company faces a mismatch between current period earnings and future period costs, so earnings become less persistent because conservative accounting not only affects the quality of the accounting numbers reported in the statement of financial position but also affects the earnings quality disclosed in the statement of income. if the company adds their investment, conservative based accounting tends to report lower profits than actual profits, so there are an unclear existence and status of earings difference. this condition provides an opportunity and flexibility for companies to report greater profits in the future. most of the empirical research investigated the effect of conservatism on the quality of earnings and stock prices are carried out in developed capital markets, for example, penman and zhang (2002); beaver and ryan (2005a); and hossein, hossein, and myysam (2010). similar research carried out in the emerging capital markets is still small, if any, especially in indonesia. this condition opens up opportunities to conduct similar research using data from public companies listed on the indonesia stock exchange (idx). based on the conditions above, the research questions can be formulated as follows: rq: what is the impact of conservatism on earnings quality and stock prices on companies listed on the indonesia stock exchange in 2016 to 2018? the purpose of this study is to obtain empirical evidence about the association of conservatism on earnings quality and stock prices in indonesian companies listed on the idx or indonesia stock exchange in 2016 to 2018. this study is different from previous studies. this study investigates simultaneously the effects of conditional conservatism and unconditional conservatism on the quality of earnings and stock prices in developing countries. also, this study extends the asymmetry of the timeliness of earnings size by adding two ratios to the model, namely the ratio of operating cash flows to net income and market to book ratio, to assess the impact of conservatism on quality of earnings and stock prices. theoretically, this study enriches conservatism literature and suggest that conservatism is still an important and unique aspect of accounting information quality. therefore, conservatisme principle or prudence needs to be considered and recognized as a part of financial quality ingredience in formal document. practically, this study could help financial statement preparer in choosing for a set accounting policy choice, especially those which affect earning quality and future sock prices. practically, given the important role of earnings and stock price for firm valuation and analysis, and that both conditionally and unconditionally conservative accounting choices are observable, our results should be of great interest for practitioners, especially investment analysts. besides, the findings of this study would help indonesian accounting standards setters to recommend accounting choices and policies that lead to high quality of earnings and provide financial reports that rationalize investors' decisions. this manuscript is arranged systematically as follows. after outlining the introduction in the first part, this manuscript describes the study of literature and the development of krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 40 the hypothesis in part two. the third part describes the research method. this is followed by analysis and discussion of hypothesis testing in the fourth part. this manuscript is closed by presenting conclusions, suggestions, limitations, and further research opportunities in the future. literature review and hypotheses development investors are very concerned about the quality of earnings. therefore, investor concerns about earnings quality have steadily increased in recent years as many international companies announce non-actual profits and report temporary information as part of quarterly company reports. investors are becoming more careful about company earnings information. quality earnings are earnings that can be used by investors to predict abnormal earnings in the future (ohlson & feltham, 1995). in other words, earnings quality can provide a real picture of the company today and a picture of the company's ability to survive in the future. quality earnings can be proven by many company decisions made based on the earnings information (dechow & dichev, 2002). this study uses agency theory because conservatism is related to agency problems (basu, 1997). conservatism is used to overcome problems that arise between agents and principals. if the financial statements issued by an agent contain conservatism items, then stockholders will choose to reduce managers' salaries because managers consider tending to prioritize their interest (ball et al., 2013). to overcome this problem, management can choose to provide more conservative figures to show and prove that managers do not prioritize personal interests (watts & zimmerman, 1983). this, when approved, can be released from legal responsibility (givoly & hayn, 2000). this is supported by the results of research conducted by hamdan, abzakh, and al-ataibi (2011) who report that accounting conservatism can reduce agency costs and contributing to improve the quality of information whereas kim, kim, kwon, and lee (2015) state that accounting earnings presented conservatively will be more useful to reduce agency cost. conservatism is generally defined as the level of caution in assessing uncertain conditions with the purpose of assets or profits are not inflated and liability or costs are not lower reported. there are several more structured definitions of conservatism. basu (1999) states that conservatism occurs when reported earnings recognize bad news faster than good news. kothari (2000) stated that conservatism is a concept that delays the recognition of future cash inflows and it derives accountants to report the least numbers for revenues and assets and the utmost for expenses and liabilities. based on current accounting standards, conservatism is applied to the measurement of assets as well as the recognition of income and expenses, while (chen, hemmer, & zhang, 2011) argue that conservatism tends to direct accountants to choose accounting methods that slow down the recognition of earnings and decrease the valuation of net assets. accounting conservatism can be categorized into two groups. ball, kothari, and robin (2000) classify conservatism into conservatism in the income statement and statement krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 41 of financial position. chandra (2011) distinguishes two types of conservatism as a conservatism that depends on news and the one that independent on news, whereas ball and shivakumar (2005) introduce the term of unconditional conservatism and conditional conservatism. this research uses ball and shivakumar version grouping. yet, not much literature has investigated the relationship between both types of conservatism with stock prices and quality of earnings quality. penman and zhang (2002) empirically report that conservative accounting can produce low-quality earnings. previous studies performed by chen, folsom, paek, and sami (2014) and abedini, ranjbar, and mozaffari (2014) report that accounting conservatism negatively associated with earnings quality and stock price, whereas shafiei and javaheri (2016) find negative relationship between conditional conservatism and earnings quality. ismail and elbolok (2011) repot that conditional conservatism negatively affects both earnings quality and stock prices of egyptian firms while nazaripur and aghaei (2015) find that conditional conservatism negatively affects both earnings quality and stock prices of iranian firms. finally, sari (2018) report that conditional conservatism negatively affects earnings quality. bases on such previous studies, we formulate our first hypotheses as follows: h1: earnings quality is negatively associated with conditional conservatism previous studies report a mix evidence for association between unconditional conservatism and quality of earnings. ismail and elbolok (2011) and sari (2018) reports that unconditional conservatism does not affect earnings quality, whereas rijneker (2016) concludes that conservative accounting affects the quality of information. sanaa’nm (2016) reports that financial performance such as return on asset and earnings per stock are positively affected by accounting conservatism. finally, aljaloudi (2018) reports that conservatism policy affect positively earnings quality. mashoka, adden, and abuhommous (2018) report that earnings quality changes when conservatism levels change. other studies prove that conservatism positively associated with cumulative stock returns in the financial crisis periods (francis et al., 2013). the results support a theory which states that conservatism is an mechanism to effectivey reduce risk. besides, conservatism also reduces managers' incentives to manipulate earnings because the timeliness of recognizing losses in earnings reduces the impact of bad news on stock prices (chen, hemmer, & yun, 2007). finally, accounting conservatism is one of the mechanisms that deal with agency problems that protect the interests of investors (lafond & roychowdhury, 2008). based on this description, we formulate second hypotheses as follows: h2: earnings quality is positively related to unconditional conservatism previous studies performed by penman and zhang (2002); chen et al. (2014); and abedini et al. (2014) report that accounting conservatism negatively associated with earnings quality and stock price. moreover, lyimo (2014) finds that conservatism do krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 42 affects stock prices. other study suggests that conditional conservatism limits managers’ incentive and ability to overstate performance and hide bad news from investors, which, in turn, reduces stock price crash risk (kim & zhang, 2014). moreover, kousenidis, ladas, and negakis (2014) report a negative relation between conditional conservatism and future stock price crash risk whereas (ismail & elbolok, 2011) and (nazaripur & aghaei, 2015) find a negative effect of conditional conservatism on both stock price and quality of earnings. finally, (qian, xian, & qiaoying, 2020) accounting conservatism, corporate governance and stock price collapse risk are negatively correlated. based on this review, we formulate third hypotheses as follows: h3: stock prices are negatively related to conditional conservatism. previous research report that conservatism positively associate with cumulative stock returns in a financial crisis periods (francis et al., 2013). zhu and xia (2011) report a significant a positive association between accounting conservatism and cumulative abnormal returns, whereas lyimo (2014) finds that conservatism do affects stock prices. moreover, shafiei and javaheri (2016) find that conservatism positively associated with stock price and quality of earnings, whereas nazaripur and aghaei (2015) report insignificant association between unconditional conservatism and quality of earnings but report that it negatively affects stock prices of iranian companies. based on this review, we formulate fourth hypotheses as follows: h4: stock prices are positively related to unconditional conservatism research method the data used in this research are companies listed on the indonesia stock exchange (idx) as the research population. the data are sourced from the annual report of companies, the database of idx, and the website of companies. samples were selected by non-probability method i.e. purposive sampling. to be selected, a sample should meet several criteria as follows: (1) selected companies are listed for the years of 20162018 consecutively on the idx; (2) they should have complete data which is needed; (3) they are non included in the financial industry. this study adopts the asymmetric timeliness measure of basu (atmb) to determine the conservatisms level. the main consideration is that this model considered being the most influential measurement (wang, hogrataigh, & zill, 2009). the second consideration is that previous research using this model tends to produce more consistent findings, so researchers consider this model more reliable. the third consideration is that it could explain the influence of the conditional adoption of conservatism on stock prices. atmb model regress earnings on return to measure conditional conservatism. atmb measures conservatism based on the faster effect of bad news on earnings than that of the good news. the news, both good and bad, are indicated by a sign on stock returns which is a proxy for economic news. in the atmb, krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 43 asymmetric timeliness become the conservatism function within a company. the timeliness difference between both bad news and good news is reflected by α3 in the regression model (1) as follows: epsit = α0 + α1drit + α2retit + α3drit*retit + εit (1) pit epsit is the earnings per share of the company i year t, pit is the stock price of the company i year t, retit is the return of stocks of a company i year t, and drit is a dummy variable. it worth 1 if retit is negative and it worth 0 if retit is positive. the value of α3 will be greater than zero (α3> 0) when a company recognizes bad news earlier. however, atmb does not only take into account the effect of conservatism on earnings quality, therefore researchers extend this measurement by including a variable that is the ratio between operating cash flow and net income (cfo/ni) as a proxy for quality of earnings, to test the effect of conservatism on quality of earnings, so equation (1) changes to equation (2) as follows: epsit = α0 + α1drit + α2retit + α3drit*retit + α4cfoit/niit + εit (2) pit the equation (2) is designed to assess conditional conservatism as well as to examine the association between stock prices and quality of earnings, therefore, the regression model 2 is expanded by including ratio of market value to book value (mtb) to measure unconditional conservatism, becoming equation (3) as follows. epsit = α0 + α1drit + α2retit + α3drit*retit + α4cfoit/niit + α5mtbit + εit (3) pit this model assumes that earnings reflect bad news faster than good news. in the atmb, the greater asymmetric timeliness reflects the high level of conservatism. in regression equations, α3 is an asymmetric timeliness coefficient and is a key value of accounting conservatism. the value of α3 reflects the level of conditional conservatism. also, this study regressed mtbit and drit. the estimation coefficient for each company reflects the persistence portion of the variance between the book value and the market value of the company. therefore, the value of this coefficient also reflects the level of practice of unconditional conservatism. to test hypotheses, the models are extended become model 4, model 5, model 6, and model 7 as follows: epsit = α0 + α1drit + α2retit + α3drit*retit + α4cfoit/niit + α5cfoit/niit*drit + α6cfoit/niit*retit + α7cfoit/niit*drit*retit + εit (4) pit epsit = α0 + α1drit + α2retit + α3drit*retit + α4pit + α5pit*drit + α6pit*retit + α7pit*drit*retit + εit (5) pit cfoit = α0 + α1drit + α2retit + α3drit*retit + α4mtbit t + εit (6) niit krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 44 pit = α0 + α1drit + α2retit + α3drit*retit + α4mtbit + εit (7) hypotheses 1 is tested by model 4. it will be accepted if α7 in this model has positive sign and statistically significant. hypotheses 2 is tested by model 6. it will be accepted if α4 in this model has positive sign and statistically significant. hypotheses 3 is tested by model 6. it will be accepted if α7 in this model has positive sign and statistically significant. hypotheses 4 is tested by model 7. ite will be accepted if α4 in this model has positive sign and statistically significant. result and discussion from purposive sampling, this study gets 282 firms from 2016 through 2018, and the total observation is 846 firm-years. table 1 presents descriptive statistics for the research variable. epsp which is the ratio between earnings per stock (eps) and the mean of stock price is 0.04. stock price has minimum and maximum value of -1.14 and 0.62 respectively. ret which is stock return has a mean of -44.66 and it has minimum and maximum value of -90.042 and 27.275 respectively. this data implies that most of the sample firms have negative return and they potentially apply conservatism accounting in their financial reporting. this will be proved in the next regression analysis. cfo/ni, the earnings quality proxy, has score of 5.233.396, 232.712.239, and 583.844 for mean, maximum, and minimum respectively. this data imply that sample firms tend to have positive cashflow. mtb which the ratio between market and book value is a proxy of unconditional conservatism. this variable has values of 70.55, 4.933.45, and 0.05 for mean, maximum, and minimum respectively. this data implies that the market value of the sample firms on average greater than their book value. table 1 descriptive statistics minimum maximum mean std. deviation epsp (1.14) 0.62 0.04 0.23 ret (90,042.30) 27,575.00 (44.66) 11,923.62 dr 1.00 0.45 0.50 cf/oni (583,844.38) 232,712,339.07 5,233,396.44 26,844,824.74 mtb 0.05 4,935.45 70.55 569.43 dr*ret (90,042.30) 581.00 (2,122.18) 10,507.02 table 2 present the correlation among variables. the result shows that the value of coefficient correlation between variables is small. this indicates that there is no multicollinearity. the correlation between cfoni and epsp is -0.008 whereas the correlation between mtb and spsp is 0.008. although such correlation is not significant, these are the initial indication of the association among variables of interests. this will be further investigated by multiple regression in hypothesis testing. krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 45 table 2 bivariate correlations epsp ret dr cf/oni mtb ret .009 dr -.123 -.356 ** cf/oni -.008 -.003 .122 mtb .008 .170 -.110 -.017 dr*ret .006 .917 ** -.223 .027 .022 **. correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) this research uses multiple regression analysis to test hypotheses. the parameter of the model is calculated by regenerating eps as the dependent variable, which indicates more timely information for companies with bad news, resulting in higher r 2 predictions for the companies in the sample. the α3 coefficient is estimeted to be higher for bad news since earnings are expected to be less sensitive to positive returns than negative returns. panel (a) in table 3 shows the results of the cross-sectional regression of all sample companies. the regression results show that the return coefficient (α3) is 0.122 and significant at the level of 1%. this result indicates that firms use conservatism in financial reporting, and thus the firms are feasible for testing the hypotheses. table 3 results of cross-sectional regression analysis epsit = = α0 + α1drit + α2retit + α3drit*retit + εit (1) pit panel a α0 α1 α2 α3 r 2 adj. r 2 0.03 1 -0.077 0.033 0.122 40.94% 38.45% panel b companies with positive returns companies with negative returns adjusted r 2 1.60% 2.21% observations 402 444 panel (b) in table 3 presents the classification of firm-years data into two groups, namely bad news companies and good news companies based on negative or positive return (ret) numbers, thus the dr dummy variable will be 1 if ret is negative and 0 if ret is positive. dummy variables record the effect of intercept and sample slope with negative returns. the coefficient of the interaction variable, α3, which measures the difference in earnings sensitivity to positive and negative returns has a significant value. this indicates that earnings are responsive to negative returns of 4.69 times [(0.033 + 0.122) / 0.033] than the level of sensitivity to positive returns. the adj. r 2 value derived from the separation of the two sample groups (negative returns and positive returns) shows that the explanatory power of groups of companies with negative returns (2.21%; 198 companies) is greater than companies with positive returns (1.60%; 184 companies). the hypotheses are tested by model 4, model 5, model 6, and model 7 which are the extension of model 2 and model 3. the results are presented in table 4. hypothesis 1 states that earnings quality is negatively related to conditional conservatism, using the operating cash flow and net income ratio (cfo/ni). the results of this study, stated in krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 46 column model 4 in table 4 show that coefficient of α7 is -0.322 and this significant at 1% level. this outcome implies that conditional conservatism negatively affects earnings quality. thus, hypothesis 1 is supported by empirical research data. these results confirm previous research conducted by penman and zhang (2002) and ball et al. (2013) which states that conservative accounting produces low-quality earnings. in some extent, this result is also in line with the findings of rijneker (2016) who concludes that conservative accounting affects the quality of information; shaqqour (2017) who report that conservatism accounting negatively affects financial reporting, and dutta and patatoukas (2017) report that conditionally conservative accruals lead to the higher variance of bad news accruals than the variance of good news accruals. table 4 regression analysis model 4 model 5 model 6 model 7 variable coefficient coefficient coefficient coefficient intercept 0.057 *** 0.049 *** 188.543 *** 2301.328 *** ret -0.106 *** 0.208 -96. 821 *** 2.723 *** dr 0.002 0.005 545.525 621.171 dr*ret 0.061 *** 0.069 105.594 *** -2.976 *** cfo/ni -0.255 ** cfo/ni*ret -0.103 cfo/ni*dr 0.894 cfo/ni*dr*ret -0.322 *** p -0.678 *** p*ret -0.633 p*dr -0.296 p*dr*ret -0.452 *** mtb 276.981 *** -5.774 *** adj. r 2 0.118 0.130 0.259 0.088 f-statistic 2.421 *** 2.581 ** 14.924 ** 145.818 *** ***, **, and *: significant at the level of 1%, 5%, and 10% respectively hypothesis 2 states that earnings quality is positively related to unconditional conservatism. the results of statistical analysis are presented on column model 6 in table 4 which indicates that coefficient of α4 is 276.981 and it is significant at 1% level. this caculation implies that unconditional conservatism affects earnings quality positively. thus, the second hypothesis is confirmed by research data. this result is also confirmed beaver and ryan (2005a) who prove that with unconditional conservatism, the net book value of assets decreases because of some predetermined factor of the accounting process, francis et al. (2013), who report a positive relationship between conservatism and cumulative stock returns; zhu and xia (2011) who disclose a positive relationship between accounting conservatism and cumulative abnormal; and mashoka et al. (2018) who report that earnings quality changes when conservatism levels changes. hypothesis 3 predicts that stock prices are negatively related to conditional conservatism. the result of the statistical analysis model 5 shows that coefficient of α7 is -0.452 and it significant at 1% level. it implies that conditional conservatism negatively krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 47 affects stock price. thus, the third hypothesis stating that stock prices are negatively related to conditional conservatism is supported by empirical data, so this hypothesis is accepted. these results confirm previous research conducted by jing (2007). his research proves that earnings quality and stock price negatively associated. it also confirmed by hossein et al. (2010) who find that tiered prices in conservative earnings are smaller than tiered prices in less conservative earnings. hypothesis 4 predicts that stock prices are positively related to unconditional conservatism. the results, presented in tabel 4 column model 7, indicates that coefficient of α4 is -5.774 and significant at 1%. this means that the adoption of unconditional conservatism policies negatively affects stock prices. thus, this hypothesis is not confirmed by research data, so it is rejected. unconditional conservatism is the implementation of accounting policies and methods reducing book value of asset and net income without relating them to future economic events. the result means that when unconditional conservatism policy increase, the stock price decrease, and vice versa. we suspect that the conservatism policy is not fully disclosed in the financial reporting. another possibility is that such a policy is not well understood by investors. therefore, investors simply interpreted that when a firm report asset and or profit in the lower value, they respond to it as the problem for the company. this is the main reason why conservatism is often said to be a barrier to the reporting of faithful representation and relevant financial accounting information. conclusion this research investigates the impact of both conditional conservatism and unconditional conservatism practices on stock prices and earnings quality on a sample of companies listed on the indonesia stock exchange for the period 2014 to 2018. the main conclusions of this study are that: (1) all companies that are analyzed apply policies and conservative accounting practices, (2) stock price and earnings quality are negatively associated with conditional conservatism, (3) unconditional conservatism and earnings quality are positively associated, and (4) unconditional conservatism and stock prices are negatively associated. these results provide a discourse for policymakers in indonesia to increasi the financial reporting integrity using accounting methods that take into account earnings quality and reflect stock prices on the capital market. this research has limitations. first, the use of the purposive sampling method limits generalizations, because sample designs cannot be asserted to show all companies listed on idx. second, the instrument operated to calculate both conditional and unconditional conservatism, on the basis of its capacity to measure two types of conservatism. therefore, it is necessary to carry out further research in the future by considering other factors that might influence conservatism such as environmental factors, cultural factors, company size, and industry type. the research can be performed using a larger sample of listed companies to examine the association between conditional conservatism and unconditional conservatism on a wide range of krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 48 variables such as earnings quality, stock prices, company valuations, capital costs, and corporate governance mechanisms. references abedini, b., ranjbar, m. h., & mozaffari, a. (2014). investigating effect of accounting conservatism and earning quality on reaction of investors to cash stocks of companies accepted in tehran stock exchange. international journal of academic research in accounting, finance and management sciences, 4(1), 331–339. https://doi.org/10.6007/ijarafms/v4-i1/656 ahmed, i. e. (2020). the qualitative characteristics of accounting information, earnings quality, and islamic banking performance: evidence from the gulf banking sector. international journal of financial studies, 8(30), 1–16. https://doi.org/doi:10.3390/ijfs8020030w aljaloudi, h. o. (2018). the impact of conservatism policy on reporting quality in jordanian banks sector. journal of finance and accounting, 6(3), 91–95. https://doi.org/10.11648/j.jfa.20180603.12 ball, r., & shivakumar, l. (2005). earnings quality in uk private firms: comparative loss recognition timeliness. journal of accounting and economics, 39(1), 83–128. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.04.001 ball, r., kothari, s. p., & nikolaev, v. v. (2013). econometrics of the basu asymmetric timeliness coefficient and accounting conservatism. journal of accounting research, 51(5), 1071–1097. https://doi.org/10.1111/1475-679x.12026 ball, r., kothari, s. p., & robin, a. (2000). the effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. journal of accounting & economics, 29(1), 1–51. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(00)00012-4 basu, s. (1997). the conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings 1. journal of accounting and economics, 24(1), 3–37. https://doi.org/10.1016/s01654101(97)00014-1 basu, s. (1999). discussion of international differences in the timeliness, conservatism, and classification of earnings. journal of accounting research, 37, 89–99. https://doi.org/10.2307/2491346 beaver, w. h., & ryan, s. g. (2005a). conditional and unconditional conservatism: concepts and modeling. review of accounting studies, 10(2–3), 269–309. https://doi.org/10.1007/s11142-005-1532-6 beaver, w. h., & ryan, s. g. (2005b). discussion of conditional and unconditional conservatism: concepts and modeling. review of accounting studies, 10, 269–309. https://doi.org/10.1007/s11142-005-1533-5 chakrabarty, b., & moulton, p. c. (2012). earnings announcements and attention constraints: the role of market design. journal of accounting and economics, 53(3), 612– 634. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2012.01.001 chandra, u. (2011). income conservatism in the u.s. technology sector. accounting horizons, 25(2), 285–314. https://doi.org/10.2308/acch-10022 chen, l. h., folsom, d. m., paek, w., & sami, h. (2014). accounting conservatism, earnings persistence, and pricing multiples on earnings. accounting horizons, 28(2), 233–260. https://doi.org/10.2308/acch-50664 chen, q., hemmer, t., & yun, z. (2007). on the relation between conservatism in accounting standards and incentives for earnings management. journal of accounting research, 45(3), 541–565. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2007.00243.x https://doi.org/10.6007/ijarafms/v4-i1/656 https://doi.org/doi:10.3390/ijfs8020030w https://doi.org/10.11648/j.jfa.20180603.12 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.04.001 https://doi.org/10.1111/1475-679x.12026 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(00)00012-4 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(97)00014-1 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(97)00014-1 https://doi.org/10.2307/2491346 https://doi.org/10.1007/s11142-005-1532-6 https://doi.org/10.1007/s11142-005-1533-5 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2012.01.001 https://doi.org/10.2308/acch-10022 https://doi.org/10.2308/acch-50664 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2007.00243.x krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 49 chen, q., hemmer, t., & zhang, y. (2011). optimal conservative accounting. ssrn electronic journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.591306 dechow, p. m., & dichev, i. d. (2002). the quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. the accounting review, 77(1), 35–59. retrieved from https://www.jstor.org/stable/3203324 dutta, s., & patatoukas, p. n. (2017). identifying conditional conservatism in financial accounting data: theory and evidence. the accounting review, 92(4), 191–216. https://doi.org/10.2308/accr-51640 francis, b., hasan, i., & wu, q. (2013). the benefits of conservative accounting to shareholders: evidence from the financial crisis. accounting horizons, 27(2), 319–346. https://doi.org/10.2308/acch-50431 givoly, d., & hayn, c. (2000). the changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? journal of accounting and economics, 29(3), 287–320. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(00)00024-0 hamdan, a. m., abzakh, m. h., & al-ataibi, m. h. (2011). factors influencing the level of accounting conservatism in the financial statements. international business research, 4(3), 145–155. https://doi.org/10.5539/ibr.v4n3p145 hossein, g., hossein, m., & myysam, h. (2010). accounting conservatism, earnings persistence, and pricing multiples on earnings. journal of accounting knowledge, 1(2), 55–73. retrieved from https://www.sid.ir/en/journal/journallist.aspx?id=13168 ismail, t. h., & elbolok, r. m. (2011). do conditional and unconditional conservatism impact earnings quality and stock prices in egypt? research journal of finance and accounting, 2(12), 7–22. retrieved from https://iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/1293 jaballah, e., yousfi, w., & ali, z. m. (2014). quality of financial reports: evidence from the tunisian firms. journal of business management and economics, 5(2), 30–38. retrieved from https://ideas.repec.org/a/etr/series/v5y2014i02p030-038.html jing, z. (2007). earnings quality, analysts, institutional investors, and stock price synchronicity. dissertation. hong kong polytechnic university. kim, j., & zhang, l. (2014). accounting conservatism and stock price crash risk: firm level evidence. contemporary accounting research, 33(1), 412–441. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1911-3846.12112 kim, y. j., kim, j. h., kwon, s., & lee, s. j. (2015). percent accruals and the accrual anomaly: korean evidence. pacific basin finance journal, 35(1), 340–366. https://doi.org/doi:10.1016/j.pacfin.2015.02.006 kothari, s. p. (2000). capital markets research in accounting. jae rochester conference. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.235798 kousenidis, d. v., ladas, a. c., & negakis, c. i. (2014). accounting conservatism quality of accounting information and crash risk of stock prices. the journal of economic asymmetries, 11(1), 120–137. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeca.2014.09.001 lafond, r., & roychowdhury, s. (2008). managerial ownership and accounting conservatism. journal of accounting research, 46(1), 101–135. https://doi.org/10.1111/j.1475679x.2008.00268.x lin, c.-j., wang, t., & pan, c.-j. (2016). financial reporting quality and investment decisions for family firms. asia pacific journal of management, 33(2), 499–532. https://doi.org/10.1007/s10490-015-9438-8 lyimo. (2014). conditional conservatism and its effect on earnings quality and stock prices in indian capital market. european journal of business and management, 6(22), 98–104. https://doi.org/10.2139/ssrn.591306 https://www.jstor.org/stable/3203324 https://doi.org/10.2308/accr-51640 https://doi.org/10.2308/acch-50431 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(00)00024-0 https://doi.org/10.5539/ibr.v4n3p145 https://www.sid.ir/en/journal/journallist.aspx?id=13168 https://iiste.org/journals/index.php/rjfa/article/view/1293 https://ideas.repec.org/a/etr/series/v5y2014i02p030-038.html https://doi.org/https:/doi.org/10.1111/1911-3846.12112 https://doi.org/doi:10.1016/j.pacfin.2015.02.006 https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.235798 https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.jeca.2014.09.001 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00268.x https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00268.x https://doi.org/10.1007/s10490-015-9438-8 krismiaji & sururi conservatism, earnings quality, and stock prices indonesian evidence journal of accounting and investment, 2021 | 50 retrieved from https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/14459 mashoka, t., adden, a., & abuhommous, a. (2018). the effect of conservatism on earnings quality. jordan journal of business administration, 14(1), 165–175. retrieved from https://journals.ju.edu.jo/jjba/index nazaripur, m., & aghaei, h. (2015). the impact of conditional and unconditional conservatism on the earning quality and stock prices. international journal of computer technology and applications, 6(1), 1-20. retrieved from https://www.ijcta.com/vol6issue1.php ohlson, j. a., & feltham, g. a. (1995). valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. contemporary accounting research, 11(2), 689–731. retrieved from https://cpb-usw2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/7/36891/files/2017/07/feltham19951kngbjq.pdf penman, s. h., & zhang, x. j. (2002). accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. the accounting review, 77(2), 237–264. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.2.237 qian, w., xian, l., & qiaoying, l. (2020). empirical research of accounting conservatism, corporate governance and stock price collapse risk based on panel data model. connection science, 20(1), 1-6. https://doi.org/10.1080/09540091.2020.1806204 rijneker, s. (2016). the effect of accounting conservatism on information quality in financial reporting. master thesis. university of amsterdam. sanaa’nm. (2016). the effect of accounting conservatism on financial performance indicators in the jordanian insurance companies. journal of internet banking and commerce, 2(1), 1– 16. retrieved from https://www.icommercecentral.com/open-access/the-effect-ofaccounting-conservatism-on-financial-performance-indicators-in-the-jordanianinsurance-companies.php?aid=67482 sari, r. d. (2018). pengaruh konservatisme conditional dan unconditional terhadap kualitas laba. working paper. universitas negeri padang. shafiei, m., & javaheri, b. (2016). investigating the relationship between accounting conservatism on earnings quality and stock price in corporations of accepted in tehran stock exchange. international journal of humanities and cultural studies, april(special issue), 109–1101. retrieved from https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/1204 shaqqour, o. f. (2017). the role of accounting conservatism in financial reporting in reducing the practice of earnings management in jordanian extractive companies. journal of business & management, 4(3), 110–129. https://doi.org/10.25255/jbm.2016.4.3.110.129 wang, r. z., hogrataigh, c. o., & zill, t. z. (2009). measures of accounting conservatism: a construct validity perspective. journal of accounting literature, 28, 165–203. retrieved from https://www.journals.elsevier.com/journal-of-accounting-literature watts, r. l. (2003). conservatism in accounting part ii: evidence and research opportunities. accounting horizons, 17(2), 287–301. https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.4.287 watts, r., & zimmerman, j. (1983). agency problems, auditing, and the theory of the firm: some evidence. journal of law and economics, 26(3), 613–633. https://doi.org/10.1086/467051 zhu, s., & xia, d. (2011). accounting conservatism and stock pricing: an analysis based on china’s split-stock reform. nankai business review international, 2(1), 23–47. https://doi.org/10.1108/20408741111113484 https://www.iiste.org/journals/index.php/ejbm/article/view/14459 https://journals.ju.edu.jo/jjba/index https://www.ijcta.com/vol6issue1.php https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/7/36891/files/2017/07/feltham1995-1kngbjq.pdf https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/7/36891/files/2017/07/feltham1995-1kngbjq.pdf https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/7/36891/files/2017/07/feltham1995-1kngbjq.pdf https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.2.237 https://doi.org/10.1080/09540091.2020.1806204 https://www.icommercecentral.com/open-access/the-effect-of-accounting-conservatism-on-financial-performance-indicators-in-the-jordanian-insurance-companies.php?aid=67482 https://www.icommercecentral.com/open-access/the-effect-of-accounting-conservatism-on-financial-performance-indicators-in-the-jordanian-insurance-companies.php?aid=67482 https://www.icommercecentral.com/open-access/the-effect-of-accounting-conservatism-on-financial-performance-indicators-in-the-jordanian-insurance-companies.php?aid=67482 https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/1204 https://doi.org/10.25255/jbm.2016.4.3.110.129 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-accounting-literature https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.4.287 https://doi.org/10.1086/467051 https://doi.org/10.1108/20408741111113484 journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 affiliation: politeknik app jakarta, ministry of industry, jakarta, indonesia. *correspondence: ac.nugroho999@gmail.com this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101137 citation: nugroho, a. c., febrianto, d., tyasti, a. e., kuswibowo, c. (2020). the impact of foreign investor ownership level on the investment decision behavior of manufacturing companies in indonesia. journal of accounting and investment, 21(1), 61-73. article history received: 05 nov 2019 reviewed: 30 nov 2019 20 dec 2019 revised: 16 dec 2019 26 dec 2019 accepted: 01 jan 2020 article type: research paper the impact of foreign investor ownership level on agency problems of manufacturing companies in indonesia ahmad cahyo nugroho*, dedi febrianto, avia enggar tyasti, christian kuswibowo abstract: research aims: investment plays an essential role in the business growth of a company and the economy to develop more broadly. the role makes each institution implement investment targets and takes all actions to support the realization of investment targets. this study proves that foreign investors can change the investment behavior of companies and the interaction among decisions. design/methodology/approach: the study used a dynamic panel data analysis method based on the financial statements of 100 manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx). research findings: increasing foreign ownership does not always reduce agency problems. the analysis shows that the level of share ownership of foreign investors changed the company’s investment behavior. these results indicate that there are different agency problems in different ownership level of foreign investors. theoretical contribution/originality: this study provides a new perspective and empirical evidence that the relationship between agency problems and foreign share ownership is not static. practitioner/policy implication: this study analyzes the effect of the composition of foreign investors on the allocation of corporate funds by investigating capital asset investment and current asset investment interactions. this research contributes to the firm's ability to control its own goals. research limitation/implication: this research has not considered the company's risk characteristics related to the type of industry. for further research development, it is necessary to consider the company's risk characteristics to enhance the analysis. keywords: agency problem; foreign investor; investment behavior; indonesia introduction this research provides a new perspective of agency theory implementation in explaining investment decisions in conditions in emerging and ineffective markets such as indonesia. investment plays an essential role in a company's business growth and economy. the magnitude of an investment role makes each institution implement investment targets and does any actions to support the realization of mailto:ac.nugroho999@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7412 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 62 investment targets. investment decisions can impact the company's value (karuna, 2007, laksmana & yang, 2015). the implementation of investment is significant for the company’s achievement and sustainability in the future, so the impact obtained depends on predictions and decisions made by the company’s managers. investment is closely related to agency theory that founded on seven underlying assumptions: personal interests, conflicting goals, bounded rationality, information asymmetry, efficiency advantages, risk aversion, and information as a commodity (eisenhardt, 1989; haaskjold, andersen, lædre, & aarseth, 2019). when companies allocate more funds for investment in current assets to increase the sales and value of the company, the operational risk of the company will automatically increase (michalski, 2008). in operational activities, when the company decides to invest in current assets to increase sales, the company sacrifices the opportunity to invest in fixed assets to increase the company's operational capacity in capturing opportunities to increase sales in the future (cheatham, 1989). when a company gets an investment opportunity, there will be agency problems due to the difference in perspective between management and the owner of the company in interpreting opportunities and risks in making investment decisions. the existence of foreign investment in companies in indonesia is an inevitable phenomenon in economic globalization. investment decisions are inseparable from the role of corporate governance (guariglia & yang, 2016). in the study of chen, sun, and xu (2016) on the relationship between the level and type of ownership with the allocation of investment funds, the type and level of ownership of a company have an essential role in determining the investment behavior of a company. according to chen, el ghoul, guedhami, & wang (2017), foreign institutional stock ownership makes different levels of asymmetric information and agency problems, which can also make a difference in investment behavior. foreign institutions ownership will mitigate asymmetric agency and information problems by improving transparent corporate and financial governance. based on the organization for economic co-operation and development (oecd), companies classified as foreign direct ownership companies are companies that have foreign ownership levels above 10% or more and have the power and voting rights that can influence company decisions. figure 1 explains that the average investment value of companies with foreign ownership under 10% is higher than foreign share ownership above 10%. figure 1 the average of fixed asset investment (ratio of total fixed assets at the beginning of the year) for companies with foreign share ownership above 10% and below 10% source: idx (2016, edited) nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 63 the average investment data in the above figure shows that investment in companies with foreign ownership more than 10% has a different pattern and in specific years, has a lower average compared to companies that have a level of foreign share ownership below 10 %. this pattern shows an indication that companies with foreign ownership above 10% are more careful in managing their investments. this argument is in line with studies that argue that foreign investors show higher control over investment decisions. on the other hand, some literature shows empirical evidence that the presence of foreign investors will increase investment, such as the findings of boubakri, cosset, and saffar (2013) which proves that foreign ownership has a positive relationship with corporate investment decision making, with an increase in investment outcomes. mutlu, essen, peng, and saleh (2016) and bruce, buck, and main (2005) stated that the application of agency theory is doubtful to be applied to developing companies in the context of non-anglo saxon culture and to companies in developing markets (young, peng, ahlstrom, bruton, & jiang, 2008). sundaramurthy and lewis (2003) also clarified that in an inefficient market, agency theory would not produce consistent results. hill and jones (1992) added that agency theory could function based on the assumption that markets are efficient and can adjust to occurring changes quickly. currently, indonesia has shown as an inefficient market (khanna & palepu, 1999). with research results that do not show consistent results, different approaches needed in conducting studies related to investment decisions and their relationship with agency theory in emerging markets such as indonesia. furthermore, according to andrianto and mirza (2016) indonesian stock market has been classified as weak form efficiency that they analyzed by using daily stock price data collected from the lq45 index, jakarta islamic index (jii), and kompas 100 index during the periods of 2013 until 2014. the statistical testing conducted and the results are as follows: the flow of daily stock price is random move, and there is no correlation of stock price movement between the current day and previous days (andrianto & mirza, 2016). the above description shows that by further examining the effect of the proportion of foreign share ownership on investment decisions in manufacturing companies in the context of non-anglo-saxon culture and inefficient market conditions in indonesia, it can provide a new perspective on the application of agency theory in analyzing agency problems in an agency company. the difference between current asset investment and fixed asset investment is that the proportion of current assets can change in the short term in line with changes in the business cycle (cheatham, 1989). this study analyzes the effect of the composition of foreign investors on the allocation of corporate funds by investigating capital asset investment and current asset investment interactions. such analysis has not become the focus of previous researches, which makes this research is vital. this research contributes to the firm's ability to control its own goals. the capital asset investment discussed in this paper refers to longterm investment, while current asset investment refers to short-term investment. nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 64 literature review and hypotheses development strategic investment decision is described by researchers as important decision (butler, davies, pike, & sharp, 1991; lu & heard, 1995; schoemaker, 1993), and have a significant impact on the organization as a whole (carr & tomkins, 1996) as well as significant potential to improve company’s performance (butler et al., 1991; carr & tomkins, 1996; cauwenbergh, durinck, martens, laveren, & bogaert, 1996). cossette highlights the ambiguity of the term and notes that "strategic" means "important" or "not secondary" (cossette, 2004). they do not emphasize the importance of the decision for an organization, yet a more precise definition indicates that strategic decision is a decision regarding the goals, domains, technology, and structure of a company or decision regarding the development of a company through technology market products. in modern corporations, some efforts involve several stakeholders, such as managers, workers, shareholders, and debt holders, in developing the company together. different interests in each stakeholder that was potentially causing conflict, and it has to be resolved by the companies. the conflicts between shareholders and managers create agency problems. agency problems arise when agents work for principals. agency costs occur when managers do not try to maximize the value of the company, and shareholders incur costs to supervise managers and limit their actions (brealey, myers, & allen, 2011). conflicts of interest between controlling shareholders and minority shareholders have considered as one of the most important corporate governance issues in the asian stock market. there are essential organizational and behavioral differences between companies in emerging markets and those in developed markets. a top-down approach proposed to analyze how critical institutional forces shape the structure and policies of companies in emerging markets. this approach can be conducted by selectively reviewing previous research in identifying the quality of governance and ownership as a crucial institutional force in shaping corporate finance and governance in developing markets (fan, wei, & xu, 2011). investment sensitivity to free cash flow increased at the level of poor corporate governance. moreover, according to francis, hasan, song, & waisman (2013) states that the sensitivity of free cash flow will escalate whenever the company has weak management. firms' over-investment is related to current free cash flow, and overinvestment is more likely to occur in firms with positive free cash flows (chen et al., 2016). this sensitivity reflects the possibility of a lack of supervision on management and companies that have poor governance and difficulties in external funding, so they focus on internal funding. corporate governance influences the determinants of investment sensitivity for internal cash flow. the level of corporate governance has a positive effect on access to funding. the result of this study supports the agency theory and suggests the existence of problem incentives and monitor costs of managerial actions that can lead to funding friction and affect corporate investment behavior (francis, et al., 2013). nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 65 research method this study used a dynamic panel data regression method to explain the effect of foreign investor ownership on the interaction of capital and current asset investment decisions in manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange from 2007 to 2018 by considering the institutional ownership. this study used annual data on financial statements of manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx) from 2007 to 2018. the number of samples is taken from 77 manufacturing companies, considering the criteria that the company has never been delisted and used one currency in its financial statements along the periods. the regression model developed from the previous study (chen et al., 2017; nugroho, firdaus, andati, & irawan, 2018). the model was adopted because it could describe the typical conditions in indonesia, such as different periods of payment of taxes and dividends that would affect cash flow patterns. the model development is in the form of additional levels of foreign ownership that are more diverse in the range of 0% to 90% at 10% intervals. this research conducted to investigate the pattern of investment behavior related to different levels of foreign investor share ownership in indonesia manufacturing companies (at low to high concentration of foreign ownership). the basic model is used to determine the effect of the control variable to agency theory. then the investment model is used to investigate the composition of foreign investors in strengthening or weakening the relationship between capital asset investment and current asset investment. the followings are the regression model used: basic model investment model the variable of capital asset investment (i) is the ratio of capital expenditure to fixed assets at the beginning of the year. the use of capital expenditure on fixed assets at the beginning of the year is essential as a proxy for capital asset investment. we compared the proportion of fixed assets to total assets in order to capture capital asset investment so that it can measure the company's decision to replace assets which its economic life is expired and the addition of fixed assets. tobin q (tq) measured from market value in equity–book value in equity and book value of assets) divided by book value on assets, whereas cash flow (cf) is the operational cash flow divided by the book value of the beginning of the year. leverage (lev) is the ratio of total debt to total assets. sale is the ratio of sales to fixed assets at the beginning of the year. current asset investment nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 66 (catar) is the ratio between current assets and total assets. d_own is the dummy variable for foreign ownership. if firm foreign ownership level is higher than a certain level (above 0% to 90%) will be given a value of 1 (one) and 0 (zero) for otherwise. result and discussion in order to understand the risk perspective of the use of funds by companies in capital asset investment and current asset investments, it is necessary to analyze the composition of funding sources, especially that comes from external funding (e.i debt). since debt forces companies to be prudent in the use of existing funds. in the allocation of funding originating from debt, current asset investments certainly have lower consequences compared to capital asset investments because current assets more easily converted into cash. in figure 2, we can analyze the ratio of long term liabilities and short term liabilities to total assets. the data of long term liabilities ratio show a declining trend, along with the increase of foreign ownership shares. long term liabilities continue to decline to the level of foreign ownership concentration at 80% and then begin to increase. this increase in loans for the long term after 80% shows that companies are starting to allocate funds from debt for long-term interests (fixed assets). the decline in long-term liabilities expected to affect the company's ability to make long-term investments. leverage not only reduces the level of investment but also the composition of investments (hennessy, 2004). the reduction in investment will worsen the condition of long-term assets. if the company has potential growth opportunities, it will reduce the level of leverage and shorten the debt maturity (myers, 1977). figure 2 the ratio of long term liabilities of manufacturing companies in indonesia nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 67 short term liabilities ratio shows an increasing trend. short-term loans continue to increase until the concentration level of foreign share ownership reaches 80%. these indicate that the company is investing in a short term purpose i.g company operational financing. indonesia manufacturing companies development is one factor for foreign investors to maximize company value through the addition of machinery to the expansion of company buildings. foreign investors tend to improve the condition of the company before investing (in the proportion of long term liabilities). correspondingly, nugroho & suk (2019) stated that developing countries tend to choose short-term debt funding rather than long-term debt to reduce problems. in the ratio movement of long term liabilities and short term liabilities, there is a similar pattern in the composition of ownership above 0% to above 40%, but after the composition of ownership above 50% to above 80%, the pattern tends to be the opposite. this trend shows that in general, companies with a composition of foreign ownership above 50% to above 80% increase the composition of short-term debt and reduce the composition of long-term debt; this indicates that the investor tends to demand the management to improve their short-term performance. from these findings, it is necessary to learn more about whether the behavior of the composition of short term and long term debt affected investment decisions and how the interaction of capital and current investment decisions. the problem of information asymmetry among management, financial institutions, and controlling shareholders will cause agency problems in manufacturing companies, which will affect the company's investment decisions. several studies explain that capital investment decisions influenced by several important factors, including the investment in the previous year (mcgrattan, 1999), cash flow (chen et al., 2016; jiang, kim, nofsinger, & zhu, 2015) sales (aguerrevere, 2009), and leverage (firth, malatesta, xin, & xu, 2012). table 1 shows the results that provide empirical evidence of agency problems, which are shown in the negative relationship between leverage from the previous period and capital investment in period t, showing that increasing leverage will make management more careful in making capital investments in the following year. the empirical evidence is following jiang et al (2015), anwar and sun (2015) and aivazian, ge, and qiu (2005). however, what happens behind this negative relationship must be explored further by looking at the relationship with the company's decision in current investment because the indication in figure 2 shows there is an increase in short-term liabilities as of the composition of foreign shareholders increases at a certain proportion. baum, schäfer, & talavera (2006) and fazzari and petersen (1993) show that corporate profitability will increase when using short-term funding, where companies have a high dependency on short-term debt related to company profits. the company uses short term liabilities as working capital to improve short-term financial performance. on the other hand, if a company adopts an aggressive approach to managing short-term liabilities, investors will add value to these companies (afza & nazir, 2007). the level of aggressiveness of the working capital policy only helps create shareholder wealth by improving the market performance of the company. nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 68 table 1 estimation result of model 1 variable base model investmentit-1 . 0227393*** cfit .2202251*** tqit-1 .0025279 salesit-1 .0402098*** levit-1 -.2666079*** catarit-1 .546892*** cons -.362039*** sargan (prob) .2364 arellano bond m1 (prob) .0056 arellano bond m2 (prob) .4664 note: symbol *, **, *** indicates significance on 10%,5%,1% the estimation results in table 1 show that the current assets to total assets ratio (catar) variable has a negative influence on the next period of long term investment decisions, following the notion that when investing in the short-term, the company sacrifices capital investment decisions in the next period. current assets to total assets ratio (catar) reflect the availability of cash, receivables, and inventory, which are the most liquid current assets compared to the overall assets owned by the company (saputri, sulastri, & bakar, 2016). the existence of liquid assets can be used at any time to finance the company's operational needs to generate profits (syamsuddin, 2007). when the company has funds and seeks to increase its value, the company will have two choices in utilizing the funds. the first alternative is to increase the proportion of current investment and decrease the proportion of capital investment, or vice versa. the second alternative is to maintain the proportion of current and capital investment. given the relationship between empirical evidence and positive relationships, the increasing catar in indonesian manufacturing companies affected capital investment and a significant positive influence on the investment. this positive influence happened likely because companies are trying to take advantage of opportunities that exist in the market to increase their competitiveness with optimizing their operations. therefore, by investigating the regression coefficient of the interaction variable between catar and foreign share ownership indicated by the interaction variable catar*down in table 2, there is an interval of foreign ownership in the range of ownership concentration from above 0% to 40% which shows an increasing trend on the variable interaction coefficient, but companies with a foreign ownership to level above 70% trend on coefficient value are forming a u-shape curve, and when the concentration level reaches above 80%. the pattern shows a behavioral change of companies in managing their capital and current investments on different levels of foreign ownership. at concentration level intervals of share ownership by foreign investors above 0% to above 40%, there are still manufacturing companies in the sample of companies whose foreign investor positions are minority shareholders. at this interval of a concentration level of share ownership by foreign investors, a positive trend obtained significantly at nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 69 the level of share ownership by foreign investors to above 40%. this result shows that the existence of national companies where foreign investors are minority shareholders influences the regression coefficient. the positive trend of the coefficient of interaction variable is an indication that there are companies that tend to use their funds to make capital investments, and they do not just focus on current investments. table 2 estimation result of model 2 variable >0% >10% >20% >30% >40% investmentit-1 .02346743*** .02340757*** .0232598*** .02184833*** .023435*** cfit .22229066*** .22176747*** .22270476*** .2175334*** .19245294*** tqit-1 .00129024 .00241556 0.00241396 0.00271918 -0.00014911 salesit-1 .03962453*** .04078623*** .03958039*** .03907549*** .04172388*** levit-1 -.25291732*** -.26565004*** -.26833568*** -.25813424*** -.25240055*** catarit-1 .98666624*** .89017776*** .93075041*** .70025497*** .25680714*** downit (> 0%) .36497211*** catarit-1*downit (> 0%) -.55877944*** downit (> 10%) .32071321*** catarit-1*downit (> 10%) -.46068016*** downit (> 20%) .36927229*** catarit-1*downit (> 20%) -.51497309*** downit (> 30%) .19689898*** catarit-1*downit (> 30%) -.19072901*** downit (> 40%) -.04110767*** catarit-1*downit (> 40%) .42966632*** _cons -.63854524*** -.59702588*** -.62676378*** -.49959053*** -.28371396*** sargan (prob) .4212 0.3950 0.3134 0.3267 0.3661 arellano bond m1 (prob) 0.0060 0.0058 0.0059 0.0060 0.0058 arellano bond m2 (prob) 0.9736 0.9895 0.9397 0.8841 0.8264 variabel >50% >60% >70% >80% >90% investmentit-1 .02527776*** .01930678*** .02104901*** .02250607*** .02252073*** cfit .22358517*** .22490981*** .22597407*** .2201802*** .22241594*** tqit-1 .00813905*** .00612444*** .00438884* 0.00230673 0.00162304 salesit-1 .03078403*** .03346844*** .03657822*** .04092449*** .0404373*** levit-1 -.26919246*** -.27794091*** -.27185514*** -.26778695*** -.2687477*** catarit-1 1.5001893*** 1.1838165*** .90072606*** .50882272*** .56015405*** downit (> 50%) .68043736*** catarit-1*downit (> 50%) -1.3147349*** downit (> 60%) .62809735*** catarit-1*downit(> 60%) -1.2429983*** downit (> 70%) .49011184*** catarit-1*downit (> 70%) -.89594962*** downit (> 80%) -0.0409141 catarit-1*downit (> 80%) .08038831 downit (> 90%) .12418574*** catarit-1*downit (> 90%) -.29191583*** _cons -.87003027*** -.69432198*** -.54927494*** -.33244891*** -.35663039*** sargan (prob) 0.2763 0.3708 0.3309 0.3747 0.3145 arellano bond m1 (prob) 0.0055 0.0058 0.0055 0.0055 0.0056 arellano bond m2 (prob) 0.9492 0.8507 0.9530 0.9924 0.9850 note: symbol *, **, *** indicates significance on standard 10%,5%,1% furthermore, at concentration intervals of share ownership by foreigners above 50% to above 70%, a pattern change occurs in the regression coefficient. at intervals of nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 70 concentration levels of share ownership by foreign investors above 50% to above 70%, foreign investors become dominant shareholders and have the power to control company policy. figure 3 compilation on estimated results of dynamic panel data models at all intervals of foreign ownership concentration in figure 3, the changing trend on the coefficient occurs at the level of concentration of share ownership by foreign investors above 50% to above 70%. it reached the lowest negative point at the concentration level of share ownership by foreign investors above 50%. however, this pattern shows a positive trend pattern to the above 80% level. these results indicate agency problems at a concentration level of foreign share ownership above 50% to above 70%, which are higher than at other levels of ownership. this agency problem encourages foreign investors to increase control over management by focusing on current investments, as this situation forces management to improve the company's current performance. meanwhile, at the concentration level of foreign shareholding above 80%, foreign companies will act as dominant company owners, and the positive relationship of the interaction variables is an indication that there are companies at the intervals of foreign share ownership that have a tendency to use funds owned to make capital investments. they do not only focus on making current investments. this result supported by previous data in figure 2, where at concentration level intervals of share ownership by foreign investors above 80% to above 90%, the average long-term debt returns to increase. from the results, this study provides empirical evidence that that agency problem will also affect the behavior of capital investment and current investment of the company. foreign investors use current investment mechanisms to exercise control over the company's management to force management to deliver current performance results. it also provides empirical evidence that agency problems can cause companies to limit capital investment. conclusion the different levels of share ownership by foreign investors show different investment decisions. this argument is supported by empirical evidence that demonstrated by the nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 71 effect of control over investment at a certain level. when the proportion of foreign share ownership ranges from above 50% to above 70%, investment decisions will focus more on short-term investments. empirical evidence showed that when foreign investors begin to become the dominant group of shareholders, they try to control the management of the company by focusing more on current investments. the phenomenon occurred along with the increasing data on average capital loans. these conditions indicate that the level of ownership of foreign investors will be affected by control over management in decisions to invest in the short term or long term investment. another control mechanism is needed in the company to prevent overinvestment, but also prevents the company from under-investment and losing the opportunity that exists in the market. this research has not considered the company's risk characteristics related to the type of industry, for further research development it is necessary to consider the company's risk characteristics to enhance the analysis references afza, t., & nazir, m. (2007). is it better to be aggressive or conservative in managing working capital. journal of quality and technology management. 3(2), 11-21. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/259828572_is_it_better_to_be_aggressi ve_or_conservative_in_managing_working_capital aguerrevere, f. l. (2009). real options, product market competition, and asset returns. journal of finance, 64(2), 957–983. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01454.x aivazian, v. a., ge, y., & qiu, j. (2005). the impact of leverage on firm investment: canadian evidence. journal of corporate finance, 11, 277–291. https://doi.org/10.1016/s0929-1199(03)00062-2 andrianto, y., & mirza, a. r. (2016). a testing of efficient markets hypothesis in indonesia stock market. procedia social and behavioral sciences, (219), 99–103. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.048 anwar, s., & sun, s. (2015). can the presence of foreign investment affect the capital structure of domestic firms? journal of corporate finance. 30, 32-43. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.11.003 baum, c. f., schäfer, d., & talavera, o. (2006). the effects of short-term liabilities on profitability: the case of germany. working paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.967260 boubakri, n., cosset, j. c., & saffar, w. (2013). the role of state and foreign owners in corporate risk-taking: evidence from privatization. journal of financial economics, 108, 641–658. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.007 brealey, r., myers, s., & allen, f. (2011). principles of corporate finance. singapore: mcgrawhill education (asia). bruce, a., buck, t., & main, b. g. m. (2005). top executive remuneration: a view from europe. journal of management studies, 42(7), 1493-1506. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00553.x butler, r., davies, l., pike, r., & sharp, j. (1991). strategic investment decision‐making: complexities, politics and processes. journal of management studies, 28(4), 395–415. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1991.tb00288.x https://www.researchgate.net/publication/259828572_is_it_better_to_be_aggressive_or_conservative_in_managing_working_capital https://www.researchgate.net/publication/259828572_is_it_better_to_be_aggressive_or_conservative_in_managing_working_capital https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01454.x https://doi.org/10.1016/s0929-1199(03)00062-2 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.048 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.11.003 https://doi.org/10.2139/ssrn.967260 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.007 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00553.x https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1991.tb00288.x nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 72 carr, c., & tomkins, c. (1996). strategic investment decisions: the importance of scm. a comparative analysis of 51 case studies in u.k., u.s. and german companies. management accounting research, 7(2), 199–217. https://doi.org/10.1006/mare.1996.0012 cheatham, c. (1989). economizing on cash investment in current assets. managerial finance. 15(6), 20-26. https://doi.org/10.1108/eb013630 chen, r., el ghoul, s., guedhami, o., & wang, h. (2017). do state and foreign ownership affect investment efficiency? evidence from privatizations. journal of corporate finance, 42, 408–421. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.09.001 chen, x., sun, y., & xu, x. (2016). free cash flow, over-investment and corporate governance in china. pacific basin finance journal, 37, 81–103. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.003 cossette, p. (2004). l’organisation une perspective cognitiviste. laval: les presses de l’université laval. eisenhardt, k. m. (1989). agency theory: an assessment and review. academy of management review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 fan, j. p. h., wei, k. c. j., & xu, x. (2011). corporate finance and governance in emerging markets: a selective review and an agenda for future research. journal of corporate finance, 207–214. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.12.001 fazzari, s. m., & petersen, b. c. (1993). working capital and fixed investment: new evidence on financing constraints. the rand journal of economics, 24(3), 328–342. https://doi.org/10.2307/2555961 firth, m., malatesta, p. h., xin, q., & xu, l. (2012). corporate investment, government control, and financing channels: evidence from china’s listed companies. journal of corporate finance, 18(3), 433–450. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.01.004 francis, b., hasan, i., song, l., & waisman, m. (2013). corporate governance and investment-cash flow sensitivity: evidence from emerging markets. emerging markets review. 15, 57-71. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.08.002 guariglia, a., & yang, j. (2016). a balancing act: managing financial constraints and agency costs to minimize investment inefficiency in the chinese market. journal of corporate finance. 36, 111-130. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.10.006 haaskjold, h., andersen, b., lædre, o., & aarseth, w. (2019). factors affecting transaction costs and collaboration in projects. international journal of managing projects in business. 13(1), 197-230. https://doi.org/10.1108/ijmpb-09-2018-0197 hennessy, c. a. (2004). tobin’s q, debt overhang, and investment. journal of finance, 59(4), 1717–1742. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00677.x hill, c. w. l., & jones, t. m. (1992). stakeholder‐agency theory. journal of management studies, 29(2), 131-154. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x jiang, f., kim, k. a., nofsinger, j. r., & zhu, b. (2015). product market competition and corporate investment: evidence from china. journal of corporate finance, 35, 196–210. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.09.004 karuna, c. (2007). industry product market competition and managerial incentives. journal of accounting and economics, 43(2–3), 275–297. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.02.004 khanna, t., & palepu, k. (1999). emerging market business groups, foreign investors, and corporate governance. in nber working paper series. retrieved from http://www.nber.org/papers/w6955 laksmana, i., & yang, y. w. (2015). product market competition and corporate investment decisions. review of accounting and finance, 14(2), 128–148. https://doi.org/10.1108/raf-11-2013-0123 https://doi.org/10.1006/mare.1996.0012 https://doi.org/10.1108/eb013630 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.09.001 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.003 https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.12.001 https://doi.org/10.2307/2555961 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.01.004 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.08.002 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.10.006 https://doi.org/10.1108/ijmpb-09-2018-0197 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00677.x https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.09.004 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.02.004 http://www.nber.org/papers/w6955 https://doi.org/10.1108/raf-11-2013-0123 nugroho, febrianto, tyasti, & kuswibowo the impact of foreign investor ownership level on agency problems … journal of accounting and investment, 2020 | 73 lu, y., & heard, r. (1995). socialized economic action: a comparison of strategic investment decisions in china and britain. organization studies, 16(3), 395–424. https://doi.org/10.1177/017084069501600302 mcgrattan, e. (1999). maintenance and repair: too big to ignore. federal reserve bank of minneapolis quarterly review, 23(4), 2–13. https://doi.org/10.21034/qr.2341 michalski, g. (2008). operational risk in current assets investment decisions: portfolio management approach in accounts receivable. agricultural economics, 54(1), 12–19. https://doi.org/10.17221/254-agricecon mutlu, c., essen, v., peng, m., & saleh, s. (2016). agency theory and corporate governance in china: a meta-analysis. journal of management studies. 55(6), 943-979. https://doi.org/10.1111/joms.12331 myers, s. c. (1977). determinants of corporate borrowing. journal of financial economics, 5, 147–175. https://doi.org/10.1016/0304-405x(77)90015-0 nugroho, a. c., firdaus, m., andati, t., & irawan, t. (2018). does foreign ownership affect investment decisions of manufacturing companies in indonesia ? asian journal of applied sciences, 6(6), 468–474. https://doi.org/10.24203/ajas.v6i6.5546 nugroho, v., & suk, k. (2019). relationship between leverage, maturity, and investment decision: evidence from emerging markets. organizations and market in emerging economics journal, 10(1), 147–164. https://doi.org/10.15388/omee.2019.10.00008 saputri, a. y., sulastri, & bakar, s. w. (2016). pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal ilmiah manajemen bisnis dan terapan, 13(2), 113–128. retrieved from https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jembatan/article/view/4025 schoemaker, p. j. h. (1993). strategic decisions in organizations: rational and behavioral views. journal of management studies, 30(1), 106–129. https://doi.org/10.1111/j.14676486.1993.tb00297.x sundaramurthy, c., & lewis, m. (2003). control and collaboration: paradoxes of governance. academy of management review, 28(3), 397–415. https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196737 syamsuddin, l. (2007). manajemen keuangan perusahaan: konsep aplikasi dalam: perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. manajemen keuangan. jakarta: pt. raja grafindo persada. van cauwenbergh, a., durinck, e., martens, r., laveren, e., & bogaert, i. (1996). on the role and function of formal analysis in strategic investment decision processes: results from an empirical study in belgium. management accounting research, 7(2), 169–184. https://doi.org/10.1006/mare.1996.0010 young, m. n., peng, m. w., ahlstrom, d., bruton, g. d., & jiang, y. (2008). corporate governance in emerging economies: a review of the principal-principal perspective: review paper. journal of management studies, 45(1), 196–220. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00752.x https://doi.org/10.1177/017084069501600302 https://doi.org/10.21034/qr.2341 https://doi.org/10.17221/254-agricecon https://doi.org/10.1111/joms.12331 https://doi.org/10.1016/0304-405x(77)90015-0 https://doi.org/10.24203/ajas.v6i6.5546 https://doi.org/10.15388/omee.2019.10.00008 https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jembatan/article/view/4025 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1993.tb00297.x https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1993.tb00297.x https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196737 https://doi.org/10.1006/mare.1996.0010 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00752.x reaksi pasar atas pengukuran kinerja akuntansi perusahaan prospector dan defender : analisis dengan pendekatan life cycle theo jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 2, hal: 92-104, juli 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 reaksi pasar atas pengukuran kinerja akuntansi perusahaan prospector dan defender : analisis dengan pendekatan life cycle theory tri jatmiko wahyu p.1 & aprilia diastini2* akuntansi universitas diponegoro alumnus program sarjana akuntansi universitas diponegoro *apriliadiastini@gmail.com abstract the study is an empirical study that intends to examine the difference accounting performance measures between prospector and defender strategies. the study also has objective to examine market reaction for both organizational strategies. variables that implicated by organizational strategy are income growth, sales growth, dividend pay out, and return on investment. life cycle theory approach is used to analyze the difference accounting performance measures. four variables are used to explain strategies between prospector and defender firms are price to book value (pbv) ratio, sales to employee ratio, capital expenditure to market equity value ratio, and capital expenditure to total assets ratio. the sample are 30 to prospector firms, and 30 to defender firms derived from 60 manufacturing public firms at jakarta stock exchange, tested by principal component analysis. the result show that income and sales growth of prospector firms are greater than defender firms (significant at 0,01 level). dividend pay out and return on investment of prospector firms are smaller than defender firms (significant at 0,01 level). while, the market reaction of prospector firms are greater than defender firms, the difference significantly at 0,01 level. multivariate analysis is used to determine the difference level between prospector and defender firms and it relationship with stock price. the result show that there are significantly difference between income growth, sales growth, dividend pay out, and return on investment to abnormal return. keywords: prospector and defender, income growth, sales growth, dividend payout, return on investment, life cycle theory, abnormal return. pendahuluan krisis moneter yang melanda indonesia berdampak buruk pada perekonomian indonesia. banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak mampu beradaptasi terhadap krisis. hal yang berkebalikan terjadi pada periode setelah krisis, banyak perusahaan yang muncul sehingga menyebabkan persaingan yang semakin ketat. keberhasilan perusahaan salah satunya ditentukan oleh daya saing perusahaan. perusahaan yang memenangkan persaingan akan menjadi leader. untuk memenangkan persaingan dibutuhkan suatu strategi yang tepat. perusahaan yang mempunyai strategi yang tepat akan mampu bertahan dan mengungguli para pesaing dalam pertumbuhan dan perolehan laba. salah satu cara untuk menilai keberhasilan suatu strategi dapat dilihat dari kinerja akuntansi perusahaan. strategi yang berhasil adalah strategi yang menghasilkan kinerja akuntansi yang bagus. hasil kerja yang tri jatmiko wahyu p. & aprilia diastini 93 dari 104 dicapai perusahaan selama satu periode yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan merupakan kinerja akuntansi. informasi yang termuat dalam laporan keuangan sangat bermanfaat bagi pengguna informasi atau investor dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. sedangkan untuk manajemen dapat digunakan untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah berhasil atau belum. jika hasil kinerja sesuai dengan yang ditargetkan atau bahkan sudah melebihi target, berarti strategi berhasil dengan baik. meskipun hasil kinerja baik, untuk periode yang akan datang perusahaan seharusnya tetap mencari strategi yang tepat sesuai dengan kondisi dan tantangan lingkungan eksternal. perusahaan yang selalu menyesuaikan strategi untuk memenuhi tantangan akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang strateginya tidak responsif terhadap perubahan lingkungan dan tantangan. strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuan. strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif. menurut porter (1985) terdapat dua jenis strategi yaitu strategi korporat dan strategi kompetitif (unit bisnis). strategi korporat (perusahaan) memfokuskan pada bisnis apa dan di mana sebaiknya bersaing, sedangkan strategi kompetitif lebih memfokuskan pada penciptaan keunggulan kompetitif pada masing-masing unit bisnis. konsep-konsep strategi kompetitif diklasifikasikan oleh miles dan snow (1978) menjadi empat tipe yaitu prospector, defender, analyzer, dan reaction. olson et al (2005) membagi strategi pemasaran menjadi empat macam, yaitu prospector, analyzer, low cost defender, dan differentiated defender. keduanya mengartikan prospector dan defender sebagai strategi yang ekstrim berbeda. prospector merupakan strategi yang memanfaatkan peluang pasar dengan cara mengidentifikasikan dan mengembangkan produk baru, sedangkan defender adalah strategi yang mempertahankan pasar yang telah dicapai dan produk yang stabil dengan harga yang murah (low cost leadership). perusahaan yang bertipe prospector secara kontinyu mengawasi peluang pasar dan melakukan suatu terobosan baru untuk merespon pesaing. fungsi pemasaran dan riset dan pengembangan (r & d) menjadi lebih dominan. kinerja tidak hanya didasarkan pada laba dan efisiensi tetapi yang paling penting adalah menjadi leader dalam inovasi produk. perusahaan defender cenderung membatasi jenis produksi atau melakukan pembatasan pasar. kinerja perusahaan dinilai berdasarkan keuangan, produksi, dan perekayasaan teknis dengan menekan pengeluaran untuk pemasaran dan riset dan pengembangan (r & d). sedangkan perusahaan analyzer merupakan kombinasi kekuatan antara prospector dan defender. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis klasifikasi strategi perusahaan strategi perusahaan merupakan suatu langkah yang dilakukan perusahaan untuk dapat mempertahankan keberadaannya. miles dan snow (1978) mengklasifikasikan strategi perusahaan menjadi empat tipe yaitu prospector, defender, analyzer, dan reactor. strategi prospector dan defender merupakan dua strategi yang secara ekstrim berbeda bahkan cenderung bertolak belakang. perusahaan bertipe prospector cenderung memanfaatkan peluang pasar dengan melakukan inovasi produk baru. jika dikaitkan dengan teori product life cycle, maka perusahaan prospector adalah perusahaan yang mendekati fase pertumbuhan. terdapat dua karakteristik pertumbuhan yaitu (1) pertumbuhan yang disebabkan peluang dalam pengembangan produk baru dan (2) pertumbuhan dalam arti rate of growth yang tinggi. sedangkan strategi defender berada dalam fase kematangan. pada fase ini perusahaan memerlukan pengendalian biaya yang ketat dan menekankan efisiensi. anthony dan ramesh (1992) menereaksi pasar atas pengukuran kinerja akuntansi perusahaan… 94 dari 104 mukan bahwa pertumbuhan penjualan pada fase pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pada fase kematangan. selain itu pembayaran dividen pada fase pertumbuhan lebih kecil dibandingkan pada fase kematangan, karena pada fase pertumbuhan laba ditanamkan kembali ke perusahaan. menurut anderson dan zeithaml (1984) perusahaan prospector mempunyai roi yang lebih kecil daripada perusahaan defender. hal ini disebabkan pada fase perkenalan dan pertumbuhan perusahaan masih berada pada tahap membangun (build) yang masih terus melakukan investasi, sedangkan pada fase kematangan dan penurunan, perusahaan sudah berada pada tahap memanen (harvest). berdasarkan konsep siklus hidup, implikasi strategi perusahaan prospector terhadap pengukuran kinerja akuntansi laba dan penjualan cenderung lebih tinggi dibandingkan strategi defender. berdasarkan uraian literatur di atas dapat disimpulkan implikasi strategi prospector dan defender terhadap pengukuran kinerja akuntansi seperti pada tabel 1 di bawah ini: tabel 1 prediksi pengukuran kinerja akuntansi perusahaan prospector dan defender prospector defender ig rt rr sg rt rr dp rr rt roi rr rt sumber: diadaptasi dari habbe dan jogiyanto (2001) dengan penambahan variabel roi. keterangan notasi : ig : income growth rt : relatif lebih tinggi sg : sales growth rr : relatif lebih rendah dp : dividen pay out roi : return on investment berdasarkan prediksi pengukuran kinerja dan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesishipotesis sebagai berikut: h1 :rata-rata pertumbuhan laba perusahaan prospector lebih besar daripada perusahaan defender. h2 :rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan prospector lebih besar daripada perusahaan defender. h3 :rata-rata pembayaran dividen pada perusahaan prospector lebih kecil daripada perusahaan defender. h4 :rata-rata roi pada perusahaan prospector lebih kecil daripada perusahaan defender. h5 :reaksi pasar terhadap perusahaan prospector lebih besar daripada perusahaan defender. h6 : strategi perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. metode penelitian jenis dan sumber data data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: 1) data akuntansi yang diambil dari laporan keuangan perusahaan sampel selama tahun 2000 sampai dengan 2005, yaitu penjualan bersih, capital expenditure, total aktiva, laba bersih, jumlah karyawan, dan laba sebelum pajak, extraordinary item dan discontinued operation. 2) harga pasar saham, nilai buku saham, jumlah lembar saham yang beredar, dividen pay out, dan earnings per share yang diperoleh dari indonesian capital market directory (icmd) 3) data publikasi laporan keuangan dari harian bisnis indonesia. 4) data harga saham harian masingmasing emiten diperoleh dari pojok bej universitas diponegoro. tahun pengamatannya adalah tahun 2001-2005. pengamatan dimulai tahun 2001 karena tahun tersebut dianggap tahun di tri jatmiko wahyu p. & aprilia diastini 95 dari 104 mana keadaan ekonomi negara indonesia sudah mulai menampakkan perkembangan. penelitian ini tidak mengikutkan data tahun 1999 karena pada awal tahun 1999 merupakan awal periode setelah krisis. pada saat ini perekonomian indonesia sedang memulai untuk bangkit dari krisis. populasi dan sampel populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej). sedangkan sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah: (1) perusahaan yang terdaftar di bej sejak tahun 2000 atau sebelumya, (2) sampel tergolong dalam perusahaan manufaktur menurut klasifikasi indonesian capital market directory 2006, (3) sampel adalah perusahaan yang sudah menerbitkan laporan keuangan auditan berturut-turut selama tahun 2000-2005, (4) laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut berakhir tanggal 31 desember dan dinyatakan dalam rupiah, (5) sampel adalah perusahaan yang terklasifikasi sebagai perusahaan dengan tipe prospector dan defender. definisi operasional variabel variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel pengukuran kinerja akuntansi yang terimplikasi dari strategi organisasi. pengukuran tersebut adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba, pembayaran dividen, dan return on investment (roi). ketiga variabel tersebut dirumuskan dalam simbol sebagai berikut: dibed =(ibedt-ibedt-1)/mvet-1 (1) dsg=(sgt-sgt-1)/sgt-1 (2) dp= dps/eps (3) roi = eat/ta (4) keterangan: dibed=pertumbuhan laba ibedt=laba sebelum pajak, tidak termasuk extraordinary items, dan discontinued operations pada tahun t ibedt-1=laba sebelum pajak, tidak termasuk extraordinary items, dan discontinued operations pada tahun t-1 mvet-1= nilai pasar ekuitas pada akhir tahun t-1 dsg= pertumbuhan penjualan sgt= total penjualan bersih pada tahun t sgt-1= total penjualan bersih pada tahun t-1 dp= dividen payout ratio dps= dividen per lembar saham eps= laba per lembar saham roi= return on investment eat= laba bersih sesudah pajak ta= total aktiva variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah cumulative abnormal return (car) yang dihitung dengan menggunakan model pasar disesuaikan (market adjusted model). dalam model pasar disesuaikan dianggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar, sehingga tidak menggunakan periode estimasi (wibowo dan sukarno, 2004). pertimbangan menggunakan model ini karena pasar modal di indonesia masih dalam tahap berkembang yang memiliki ciri sebagian saham tersebut tidak sering diperjualbelikan, akibatnya banyak perusahaan yang menghasilkan return nol selama tidak terjadi transaksi, dimana akan menimbulkan masalah dalam perhitungan koefisien β. dalam penelitian ini periode jendela tujuh hari (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) seputar tanggal publikasi laporan keuangan auditan perusahaan sampel. langkahlangkah untuk mencari cummulative abnormal return: 1) return atau tingkat pengembalian sesungguhnya (actual return), rumus yang digunakan menurut jogiyanto (2000) dalam wibowo dan sukarno (2004) adalah sebagai berikut: ri.t= pi.t – pi.t-1/pi.t-1 keterangan: ri.t= return sesungguhnya saham i pada hari t pi.t= harga penutupan (closing price) reaksi pasar atas pengukuran kinerja akuntansi perusahaan… 96 dari 104 saham i pada hari t pi.t-1= harga penutupan (closing price) saham i pada hari t-1 2) return indeks pasar, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: rmt= ihsgt – ihsgt-1/ihsgt-1 keterangan: rmt= return indeks pasar ihsgt= indeks harga saham gabungan pada hari t ihsgt-1=indeks harga saham gabungan pada hari t-1 3) abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya (actual return) dengan return indeks pasar pasar dari saham i pada hari t. rumus yang digunakan adalah: ari.t= ri.t rmt keterangan: ari.t= return tidak normal (abnormal return) saham i pada hari t ri.t= return sesungguhnya (actual return) untuk saham i pada hari t rmt= return indeks pasar dari saham i pada hari t 4) cummulative abnormal return (car) adalah penjumlahan abnormal return selama periode jendela untuk masingmasing sampel saham. rumus yang digunakan adalah: cari.t= ari.t (5) keterangan: cari.t=cumultive abnormal return saham i pada hari t ari.t=abnormal return saham i pada hari t. metode pengumpulan data metode pengumpulan data diadopsi dari metode yang digunakan habbe dan jogiyanto (2001) dan kallapur dan trombley (1999). terdapat empat proksi pertumbuhan yang digunakan, yaitu jumlah karyawan dibagi penjualan (karpen), price to book value (pbv), capital expenditure dibagi dengan market value of equity (cemve), dan capital expenditure dibagi total aset (ceta). nilai keempat proksi tersebut dianalisis menggunakan principal component analusis yaitu teknik reduksi data, mencoba mereduksi jumlah besar variabel menjadi indeks komposit yang lebih sedikit (ghozali, 2005). masalah yang direduksi dengan mengidntifikasi prosedur atau aturan untuk membentuk dua indeks komposit. variabel indikator dari proksi perusahaan prospector dan defender dirumuskan sebagai berikut: karpen= kar/pen (6) pbv = mv/bv (7) ceta = (cet cet-1)/tat-1 (8) cemve= (cet cet-1)/mvet-1 (9) keterangan: kar= total karyawan pen= total penjualan bersih mv= harga pasar per lembar saham bv= nilai buku per lembar saham cet= capital expenditure tahun t cet-1= capital expenditure tahun t-1 mvt-1= nilai pasar ekuitas akhir tahun t-1 tat-1= total aset tahun t-1 metode analisis metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji beda rata-rata (t-test), dan uji regresi linier berganda. uji beda rata-rata (t-test) digunakan untuk menguji perbedaan pengukuran kinerja akuntansi yang terimplikasi oleh strategi organisasi yang dihipotesiskan pada h1, h2, h3, dan h4. uji beda rata-rata juga digunakan untuk pengujian reaksi pasar terhadap kedua jenis strategi organisasional yang dihipotesiskan pada h5. sedangkan uji regresi linier berganda digunakan untuk melihat lebih jauh perbedaan strategi prospector dan defender dalam hubungannya dengan harga saham (h6), dengan persamaan sebagai berikut: car = α1 + β1 dibed + β2 dsg + β3 dp + β4 roi + ε (10) keterangan: car= cumulative abnormal return dibed= pertumbuhan laba dsg= pertumbuhan penjualan tri jatmiko wahyu p. & aprilia diastini 97 dari 104 dp= divident pay out roi= return on investment α1= intercept β1= koefisien respon laba terhadap abnormal return β2=koefisien respon penjualan terhadap abnormal return β3=koefisien respon divident payout terhadap abnormal return β4=koefisien respon return on investment terhadap abnormal return ε= kesalahan residu sebelum melakukan uji regresi berganda, harus dilakukan uji asumsi klasik. penelitian ini menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. model regresi yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal dikatakan model regresi yang baik. untuk menguji ada tidaknya multikolineraritas, dapat dilihat dari variance inflation factor (vif). apabila nilai vif < 10 dan nilai tolerance mendekati angka satu, ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas (ghozali, 2005). untuk menguji heteroskedastisitas, terdapat beberapa uji statistik yang dapat digunakan, tetapi untuk penelitian ini menggunakan uji glejser. uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (gujarati, 2003 dalam ghozali, 2005). jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. hasil dan pembahasan deskripsi data tabel 2 proses pemilihan sampel keterangan perusahaan jumlah perusahaan yang terdaftar di bej sampai dengan akhir tahun 2006 339 perusahaan bukan manufaktur (163) tanggal tutup buku bukan 31 desember (2) laporan keuangan bukan dinyatakan dalam rupiah (0) perusahaan mulai terdaftar di bej sesudah tahun 2000 (15) data tidak lengkap (86) perusahaan yang terpilih sebagai sampel 60 tabel 3 principal component analysis variabel indikator strategi operasional a communalities dari empat variabel indikator variabel karpen pbv ceta cemve communalities 0,755 0,015 0,750 0,628 b eigenvalues untuk pengurangan matriks korelasi faktor 1 2 3 4 eigenvalues 1,116 1,032 0,975 0,843 c korelasi antara faktor dengan empat indikator indikator karpen pbv ceta cemve faktor 1 -0,424 0,005 0,558 0,790 faktor 2 0,758 -0,123 0,662 -0,060 seleksi perusahaan bertipologi prospector dan defender tabel 3 menunjukkan hasil principal component analysis terhadap empat indikator atau proksi strategi organisasional. pada tabel 3a dapat dilihat bahwa nilai communalities indikator individual dari strategi organisasional. nilai tersebut digunakan untuk menentukan jumlah faktor representasi atas variabel-variabel asli. jumlah keempat nilai communalities tersebut adalah sebesar 2,148. untuk reaksi pasar atas pengukuran kinerja akuntansi perusahaan… 98 dari 104 mencapai nilai tersebut dibutuhkan hanya dua faktor saja yang mempunyai nilai eigenvalues di atas satu, yaitu faktor satu (1,116) dan faktor dua (1,032) dengan jumlah 2,148. hal ini sejalan dengan the rule of thumb bahwa jumlah faktor yang digunakan sebagai variabel representasi adalah sebanyak faktor yang mempunyai nilai eigenvalues sama dengan atau lebih dari satu (hair, dkk, 1995). penentuan perusahaan bertipologi prospector dan defender didasarkan pada penjumlahan indeks kedua faktor tersebut (faktor 1 + faktor 2). penjumlahan indeks ini (fac_sum) kemudian diperingkat. setengah peringkat pertama diidentifikasikan sebagai perusahaan defender dan setengah akhir diidentifikasikan sebagai perusahaan prospector. sehingga diidentifikasi masingmasing 30 perusahaan bertipologi defender dan 30 perusahaan bertipologi prospector. statistik deskriptif dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan laba perusahaan bertipologi prospector (0,6239) lebih besar dibandingkan perusahaan defender (0,0783). rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan bertipologi prospector (0,2284) juga lebih besar dibandingkan perusahaan defender (0,0562). tabel 4 statistik deskriptif variabel n minimum maksimum mean std. deviasi prospector dibed 30 0.0149 12.1235 0.6239 2.1896 dsg 30 0.1088 0.4821 0.2284 0.1102 dp 30 -1.2160 10.3260 3.6203 3.0805 roi 30 -4.6420 9.2340 3.8833 2.9552 car 30 -0.0412 0.2981 0.0522 0.0726 defender dibed 30 -0.9516 0.5678 -0.0783 0.3094 dsg 30 0.0015 0.1713 0.0562 0.0355 dp 30 0.0780 60.3300 22.3655 17.5821 roi 30 3.6480 23.3780 11.8257 5.7454 car 30 -0.0776 0.3051 0.0054 0.0714 total dibed 60 -0.9516 12.1235 0.2728 1.5903 dsg 60 0.0015 0.4821 0.1423 0.1188 dp 60 -1.2160 60.3300 12.9929 15.6826 roi 60 -4.6420 23.3780 7.8545 6.0461 car 60 -0.0776 0.3051 0.0288 0.0752 indikator strategi prospector 1. pbv 30 0,3900 15,0100 2,3133 3,0740 2. cemve 30 -2,3672 2,7877 -0,0275 0,7229 3. ceta 30 -0,0829 0,1062 -0,0062 0,0348 4. karpen 30 0,0003 0,0021 0,0009 0,0005 5. fac_1 30 -0,1911 0,1549 0,0055 0,0878 6. fac_2 30 -1,2692 -0,1906 -0,4923 0,2016 7. fac_ sum 30 -1,1760 0,4510 -0,4564 0,2312 indikator strategi defender 1. pbv 30 0,3200 8,6500 1,6383 1,4991 2. cemve 30 -0,4662 972,7450 35,6295 177,7242 3. ceta 30 -0,0641 5,1607 0,2270 0,9445 4. karpen 30 0,0006 0,0164 0,0039 0,0036 5. fac_1 30 -1,4738 5,6391 -0,0055 1,4236 6. fac_2 30 -0,8641 4,4180 0,4923 1,2215 7. fac_ sum 30 -0,3680 8,7770 0,4869 1,8851 tri jatmiko wahyu p. & aprilia diastini 99 dari 104 tabel 5 hasil pengujian asumsi klasik variabel normalitas k-s multikolinearitas heteroskedastisitas stat (z) sig vif uji glejser prospector dibed 2,145 1,107 1,161 0,595 dsg 1,019 0,251 1,222 0,903 dp 0,796 0,551 1,084 0,240 roi 0,78 0,557 1,131 0,318 car 1,293 0,071 , defender dibed 1,425 0,134 1,009 0,267 dsg 0,578 0,892 1,048 0,595 dp 0,605 0,857 1,021 0,161 roi 0,729 0,662 1,037 0,116 car 1,76 0,204 total dibed 1,885 0,09 1,197 0,695 dsg 1,282 0,075 1,654 0,629 dp 1,589 0,113 1,275 0,192 roi 1,1 0,178 1,313 0,149 car 1,925 0,081 pada tabel 4 juga terlihat rata-rata dividen payout (dp) perusahaan bertipologi prospector (3,6203) lebih kecil daripada perusahaan defender (22,3655), dan rata-rata roi perusahaan prospector (3,8833) lebih kecil daripada perusahaan defender (11,8257). dari tabel 5 dapat diketahui bahwa pengujian normalitas terhadap seluruh variabel yang digunakan, baik untuk perusahaan prospector, defender, maupun total tidak ada yang signifikan pada level 0,05. ini menandakan menandakan bahwa variabel yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas. pada tabel 5 kolom keempat memperlihatkan bahwa antara variabel independen (dibed, dsg, dp, dan roi) tidak terdapat hubungan linier atau multikolonearitas. hampir semua nilai variance inflation factor (vif) melebihi satu tetapi di bawah angka 10, pada variabel dsg bahkan nilai vif tertinggi 1,654. batasan terjadinya multikolinearitas jika vif melebihi 10 (hair, dkk, 1995). hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dari absolut (absut). nilai keseluruhan variable independen tidak ada yang signifikan mempengaruhi variable dependen nilai absolut (absut). hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi semua variabel di atas tingkat 0,05. jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. pengujian hipotesis tabel 8 dan 9 menunjukkan hasil overall model fit. dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka -2 loglikelihood pada block number = 0 dan angka -2 loglikelihood pada block number =1. terjadi penurunan dari nilai 83,178 menjadi 39,096. ini mengindikasikan bahwa model regresi tersebut baik. untuk menilai model fit juga digunakan nilai cox & snell r square serta nagelkerke r square. ghozali (2005) menyatakan bahwa nagelkerke r square sama dengan 2 r pada multiple regression. hasil perhitungan statistik untuk nilai cox & snell r square serta nagelkerke r square dapat dilihat pada tabel 10. dari tabel 10 tersebut dapat dilihat bahwa nilai cox & snell r square sebesar 0,622 dan nilai nagelkerke r square sebesar 0,829. ini berarti varibilitas variabel reaksi pasar atas pengukuran kinerja akuntansi perusahaan… 100 dari 104 iteration historya,b ,c 83.178 .000 iteration 1step 0 -2 log likelihood constant coefficients constant is included in the model.a. initial -2 log likelihood: 83.178b. estimation terminated at iteration number 1 because parameter estimates changed by less than .001. c. iteration history a,b ,c,d 39.096 1.468 .029 2.977 -.049 -.154 29.866 2.468 .069 3.822 -.088 -.264 26.214 3.451 .089 4.087 -.129 -.384 25.016 4.324 .081 4.209 -.164 -.501 24.818 4.841 .078 4.320 -.185 -.572 24.811 4.960 .077 4.353 -.190 -.588 24.811 4.965 .077 4.354 -.190 -.589 24.811 4.965 .077 4.354 -.190 -.589 iteration 1 2 3 4 5 6 7 8 step 1 -2 log likelihood constant dibed dsg dp roi coefficients method: entera. constant is included in the model.b. initial -2 log likelihood: 83.178c. estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001. d. dependen yang dapat dijelaskan oleh varibilitas independen sebesar 83 persen. hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai sudah baik. karena model regresi ini memiliki nilai 2 r yang mendekati 1. nilai 2 r semakin mendekati 1, berarti model regresi yang dipakai semakin baik. dengan demikian model regresi ini dapat dikatakan fit. sedangkan untuk uji koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 11. tabel 6 hasil perbandingan mean pengukuran kinerja akuntansi strategi prospector dan defender variabel strategi n mean t-value sig dibed prospector 30 0,6239 -1,740 0,007 defender 30 -0,0783 dsg prospector 30 0,2284 -8,142 0,000 defender 30 0,0562 dp prospector 30 3,6203 5,752 0,000 defender 30 22,3655 roi prospector 30 3,8833 6,733 0,000 defender 30 11,8257 tabel 7 hasil perbandingan antara car prospector dan defender n prospector defender t-value sig. car 30 0,05222 0,00546 -2,513 0,005 tabel 8 iteration history block number = 0 tabel 9 iteration history block number =1 tri jatmiko wahyu p. & aprilia diastini 101 dari 104 variables in the equation .077 .543 .020 1 .037 1.080 .372 3.133 4.354 3.167 1.890 1 .017 77.827 .157 38653.632 -.190 .083 5.280 1 .022 .827 .703 .972 -.589 .247 5.659 1 .017 .555 .342 .902 4.965 1.836 7.314 1 .007 143.297 dibed dsg dp roi constant step 1 a b s.e. wald df sig. exp(b) lower upper 95.0% c.i.for exp(b) variable(s) entered on step 1: dibed, dsg, dp, roi.a. model summary 24.811 .622 .829 step 1 -2 log likelihood cox & snell r square nagelkerke r square tabel 10 tabel 11 hasil uji regresi logistik berdasarkan tabel 11 dari hasil pengolahan data, dapat diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut: car = 4,965 + 0,077dibed + 4,354dsg 0,190dp 0,589roi + ε hipotesis h1 hipotesis pertama menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan laba perusahaan prospector lebih besar daripada perusahaan defender. hasil pengujian membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima. hal ini didasarkan pada hasil pengujian beda ratarata (t-test) yang menunjukkan bahwa ratarata pertumbuhan laba perusahaan prospector (0,6239) lebih besar dibandingkan dengan perusahaan defender (-0,0783) dengan nilai signifikansi 0,002 (two-tailed). nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,01 sehingga hipotesis pertama diterima. hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan bertipologi prospector yang berintensitas tinggi pada fase pertumbuhan dalam product life cycle mempunyai pertumbuhan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan bertipologi defender yang intensitasnya lebih tinggi pada fase kematangan dan penurunan. hasil ini mendukung penegasan porter (1980) bahwa perusahaan yang berada pada fase pertumbuhan lebih berkemampuan menciptakan margin dan profit dibandingkan perusahaan yang berada pada fase kematangan dan penurunan. hipotesis h2 hipotesis kedua menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan (dsg) perusahaan prospector lebih besar daripada perusahaan defender. hasil pengujian membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima. hal ini didasarkan pada hasil pengujian beda rata-rata (t-test) yang menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan bertipologi prospector (0,2284) lebih besar dibandingkan dengan perusahaan bertipologi defender (0,0562). perbedaan ini signifikan pada level 0,01. hasil ini searah dengan hipotesis yang diajukan. hasil penelitian ini konsisten dengan temuan anthony dan ramesh (1992) yang menemukan pertumbuhan penjualan yang tinggi pada fase pertumbuhan dibandingkan pada fase kematangan. hasil ini juga mendukung pernyataan miles dan snow (1978) menyatakan bahwa perusahaan prospector mempunyai karakter pengejaran pertumbuhan penjualan dan peningkatan pangsa pasar melalui inovasi produk baru. karakter penciptaan produk baru ini menjadikan perusahaan prospector intensitasnya lebih besar pada fase pertumbuhan dalam product life’ cycle.. sementara pada perusahaan defender yang lebih menekankan efisiensi cenderung berada pada fase kematangan, sehingga pengontrolan biaya lebih ketat. reaksi pasar atas pengukuran kinerja akuntansi perusahaan… 102 dari 104 hipotesis h3 hipotesis ketiga menyatakan bahwa rata-rata dividen payout ratio (dp) perusahaan prospector lebih kecil daripada perusahaan defender. hasil pengujian membuktikan bahwa hipotesis ketiga diterima. hal mi didasarkan pada hasil pengujian beda rata-rata (t-test) yang menunjukkan bahwa ratadividen payout ratio (dp) perusahaan prospector (3,6203) lebih kecil daripada perusahaan bertipologi defender (22,3655). perbedaan ini signifikan pada level 0,01. hasil ini searah dengan hipotesis yang diajukan. hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang bertipologi prospector dan defender dalam hal tumbuh dan reinvestasi berbeda secara signifikan dalam membayarkan dividen kepada para investor. perusahaan yang masih berada pada fase pertumbuhan akan membagikan dividen yang relatif kecil, kemudian membesar pada fase kematangan. hasil empiris ini mendukung temuan anthony dan ramesh dalam penggunaan kriteria dividen payout sebagai prediktor dalam pengklasifikasian life cycle perusahaan. berdasarkan hasil temuan tersebut maka h3 berhasil diterima. hipotesis h4 hipotesis keempat menyatakan bahwa rata-rata return on investment (rol) perusahaan prospector lebih kecil daripada perusahaan defender. hasil pengujian membuktikan bahwa hipotesis keempat diterima. hal ini didasarkan pada hasil pengujian beda rata-rata (t-test) yang menunjukkan bahwa rata-rata rol penisahaan prospector (3,8833) lebih kecil daripada perusahaan bertipologi defender (11,8257), dan perbedaan ini signifikan pada level 0,01. hasil ini juga mendukung temuan anderson dan zeithaml (1984) bahwa pada fase perkenalan dan pertumbuhan perusahaan berada dalam taraf membangun yang masih terus melakukan investasi. sedangkan pada fase kematangan dan penurunan, perusahaan sudah berada pada fase memanen. oleh karena itu, perusahaan prospector mempunyai roi yang lebih kecil dibandingkan perusahaan defender. berdasarkan basil temuan tersebut maka h4 berhasil diterima. hipotesis h5 hipotesis h5 merupakan hipotesis yang diajukan untuk menguji perbedaan tingkat reaksi pasar terhadap perusahaan bertipologi prospector dan defender. hipotesis yang diajukan adalah bahwa reaksi pasar terhadap perusahaan bertipologi prospector lebih besar daripada perusahaan bertipologi defender. pada tabel 7 terlihat bahwa rata-rata car perusahaan bertipologi prospector (0,05222) lebih besar dibandingkan rata-rata car perusahaan bertipologi defender (0,00546). perbedaan tersebut signifikan pada level 0,01 sehingga h5 diterima. hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar antara perusahaan bertipologi prospector dan defender, hasil tersebut signifikan. dapat disimpulkan bahwa strategi organisasional berhubungan dengan harga saham. hipotesis h6 pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa koefisien dibed (1) untuk perusahaan prospector (0,047) adalah lebih besar dibanding dengan koefisien dibed untuk perusahaan bertipologi defender (0,027). hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya pertumbuhan laba pada perusahaan prospector mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap abnormal return dibanding besarnya pertumbuhan laba pada perusahaan defender, dan perbedaan ini signifikan pada level 0,05. pada tabel 4,8 juga dapat dilihat bahwa koefisien dsg (2) untuk perusahaan prospector (0,084) adalah lebih besar dibanding dengan koefisien dsg untuk perusahaan bertipologi defender (-0,046). hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya pertumbuhan penjualan pada perusahaan prospector mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap abnormal return dibanding besarnya pertumbuhan laba pada perusahaan defender. perbedaan ini signifikan pada level 0,05. tri jatmiko wahyu p. & aprilia diastini 103 dari 104 begitu juga untuk koefisien dp (3) dan roi (4), untuk perusahaan prospector lebih besar dibandingkan perusahaan defender. koefisien dp masing-masing 3 prospector (0,008) dan 3 defender (0,005). sedangkan untuk koefisien roi masingmasing 4 prospector (0,005) dan 4 defender (0,002). hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya dividen payout dan return on investment pada perusahaan prospector mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap abnormal return dibanding besarnya dividen payout dan return on investment pada perusahaan defender, dan perbedaan ini signifikan pada level 0,05. hasil pengujian regresi atas seluruh variabel terlihat semua variabel mempunyai nilai signifikansi kurang dan 0,05. hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap harga saham. penutup hasil penelitian menunjukkan dukungan terhadap enam hipotesis yang diajukan. hipotesis h1 dan h2 dilakukan untuk menguji apakah rata-rata pertumbuhan laba dan pertumbuhan penjualan perusahaan prospector lebih besar daripada perusahaan defender. hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan laba dan pertumbuhan penjualan perusahaan prospector lebih besar daripada perusahaan defender (keduanya signifikan pada level 0,01). hipotesis h4 dan h5 dilakukan untuk menguji apakah rata-rata dividen payout dan roi perusahaan prospector lebih kecil daripada perusahaan defender. hasil penelitian berhasil mendukung hipotesis yang diajukan (keduanya signifikan pada level 0,01). temuan ini sejalan dengan temuan anthony dan ramesh (1992) yang menggunakan dividen payout ratio sebagai prediktor dalam membagi siklus kehidupan perusahaan. mereka menemukan rasio dividen yang lebih tinggi pada fase kematangan dan penurunan dibanding pada fase pertumbuhan. hasil pengujian perbedaan reaksi pasar (h5) terhadap perusahaan prospector dan defender searah dengan prediksi penelitian yaitu bahwa reaksi pasar terhadap perusahaan prospector lebih besar daripada perusahaan defender. hasil ini tidak mendukung penemuan erwin dan sari (2007) yang menemukan bahwa perbedaan reaksi pasar antara perusahaan prospector dan perusahaan defender tidak signifikan. hasil pengujian multivariate (h6) menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan laba, rata-rata pertumbuhan penjualan, dividen payout, dan return on investment berbeda secara signifikan antara perusahaan prospector dengan perusahaan defender. hasil ini didukung secara kuat oleh perbedaan hubungan pertumbuhan laba, pertumbuhan penjualan, dividen payout, dan return on investment dengan abnormal return perusahaan prospector dengan perusahaan defender. hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu strategi perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. hasil tersebut menunjukkan bahwa pemilihan strategi yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. perusahaan yang menggunakan strategi prospector akan mendapatkan respon pasar yang lebih besar daripada perusahaan yang menggunakan strategi defender. investor melihat prospek suatu perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan, apabila kinerja keuangan perusahaan baik maka investor berfikir bahwa prospek ke depan cerah, maka dari itu investor akan menanam saham ke perusahaan. sedangkan manajemen harus pandai memilih strategi yang akan digunakan agar kinerja akuntansi perusahaan baik. kesimpulan yang dapat diambil bahwa reaksi pasar yang diproksikan oleh harga saham terpengaruh oleh strategi yang digunakan oleh perusahaan. daftar pustaka anderson, carl r, dan zeithaml, carl p, 1984, “stage of the product life cycle, business strategy and reaksi pasar atas pengukuran kinerja akuntansi perusahaan… 104 dari 104 business performance”, academy of management journal, vol. 27, p. 524. anthony h, josep dan ramesh k. 1992. association between accounting performance measures and stock prices. journal of accounting and economics 15: 203-227. ghozali, imam, 2005, aplikasi analisis multivariate dengan program spss edisi 3, bp undip, semarang. habbe, a.h, jogiyanto, 2001, ”studi terhadap pengukuran kinerja akuntansi perusahaan prospector dan defender dan hubungannya dengan harga saham: analisis dengan pendekatan life cycle theory”, jurnal riset dan akuntansi indonesia, januari, vol. 4 , no. 1, p. 111-132. hair, joseph f, rolph e. anderson, ronald l. tatham, dan william c. black. 1995. multivariate data analysis: with reading. edisi keempat. mcmillan publishing company. kallapur, sanjay dan trombley, mark. 1999. the association between investment opportunity set proxies and realized growth. journal of business finance and accounting 26:505-519. miles, raymond dan snow, charles.c. 1978. organizational strategy, structure, and process. newyork, ny: mcgraw hill publishing co. olson, eric m, stanley f. slater and g. thomas m. hult, 2005, ”the importance of structure and process to strategt implementation”, kelley school of business, indiana university. porter, michael. e, 1980, strategi bersaing: teknik menganalisis industri dan pesaing, erlangga, jakarta. porter, michael. e, 1985, keunggulan bersaing: teknik menganalisis industri dan pesaing., erlangga, jakarta. saraswati, erwin dan sari atmini, 2007, ”reaksi pasar terhadap pengukuran kinerja akuntansi perusahaan prospector dan defender: bukti tambahan untuk periode setelah krisis”, simposium nasional akuntansi x unhas makasar. wibowo, agus dan agus sukarno, 2004, ”reaksi pasar berlebihan dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap pembalikan harga saham di bej”, wahana, februari, vol. 7, no. 1, hal. 57-72. jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 2, halaman: 161-174, juli 2012 161 pengaruh risiko litigasi dan tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi erni suryandari & rangga eka priyanto e-mail: ernisuryandarif@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the aim of this research is to examine the effect of interest conflict on accounting conservatism and the effect of litigation risk on the positive relation between conflict of interest and accounting conservatism, and the effect of company’s financial distress on the positive relation between conflict of interest and accounting conservatism.the sample of this research was extracted with purposive sampling method. the populations of this research are all of the manufacturing company, which are listed at indonesian capital market directory (icmd). the 125 corporate financial statements were analyzed as a sample. the technique for examining hypothesis is simple regression analysis to examining the first hypothesis and moderated regression analysis (mra) to examining the second dan the third hypothesis by using spss 17.00 program.the results of the research show that: firstly, conflict of interest has a signification positive effect on accounting conservatism. secondly, litigation risk has a significant positive effect on the positive relation between conflict of interest and accounting conservatism. and the third, company’s financial distress have a significant positive effect on the positive relation between conflict of interest and accounting conservatism. keywords: accounting conservatism, conflict of interest, litigation risk, company’s financial distress. pendahuluan laporan keuangan merupakan elemen penting dalam suatu perjalanan entitas bisnis, dimana laporan keuangan merupakan cermi-nan bagi perusahaan tersebut untuk menilai hasil kinerja mereka selama beberapa perioda. perusahaan selalu berusaha untuk mendapat-kan laba yang optimal dalam setiap kegiatannya, oleh karena itu perusahaan harus menentukan konsep akuntansi yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan dan sesuai dengan keadaan perusahaan. setiap perusahaan publik wajib untuk menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelo-laan sumber daya yang dipercayakan kepada perusahaan. perusahaan memiliki sedikit kebebasan dalam memilih satu dari beberapa alternatif konsep akuntansi yang ditawarkan dalam standar akuntansi keuangan (sak). salah satu dari beberapa alternatif konsep akuntansi yang ditawarkan dalam sak adalah konsep akuntansi konservatif. konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset yang cenderung rendah, serta angka-angka erni suryandari & rangga eka priyanto, pengaruh risiko litigasi dan tingkat kesulitan..... 162 biaya dan utang cenderung tinggi (juanda, 2007). hal ini terjadi karena konservatisma menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, sehingga laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah. konservatisme dalam akuntansi ini mengimplikasikan adanya persyaratan verifikasi yang asimetris antara pengakuan laba dan rugi. oleh karena itu, semakin tinggi perbedaan dalam verifikasi yang disyaratkan untuk pengakuan laba versus pengakuan rugi, maka semakin tinggi tingkat konservatisma akuntansinya (watts, 2003 dalam wardhani, 2008). konservatisme merupakan prinsip yang kontroversial. suatu laporan keuangan jika penyusunannya menggunakan metoda yang konservatif akan meghasilkan laporan akun-tansi yang cenderung bias dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. menurut, penman dan zhang (2000) dalam sari (2004) menyatakan bahwa akuntansi konservatif akan menyebabkan kualitas laba yang dihasilkan menjadi rendah, karena penggunaan metoda yang konservatif akan menghasilkan angka yang bias dan tidak mencerminkan realita. salah satu determinan yang dapat menjelaskan adanya variasi praktik konservatisme antar perusahaan adalah adanya konflik kepentingan antara investor dan kreditor. ahmad et al. (2002) dalam juanda (2007) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara investor dan kreditor berpengaruh positif terhadap tingkat konser-vatisme akuntansi. konflik kepentingan diantara mereka dapat terjadi karena investor berusaha mengambil keuntungan dari dana kreditor melalui pembayaran deviden yang berlebihan, transfer aktiva, perolehan aktiva, dan penggantian aktiva. sementara itu, pihak kreditor mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya di masa mendatang. untuk menghindari transfer kekayaan yang dilakukan pihak investor, maka pihak kreditor mengingin-kan pelaporan keuangan yang konservatif (juanda, 2007). risiko litigasi sebagai faktor ekternal dapat mendorong manajer untuk melaporkan keuangan perusahaan lebih konservatif. dorongan manajer untuk menerapkan konservatisme akuntansi akan semakin kuat bila risiko ancaman litigasi pada perusahaan relatif tinggi (cao dan narayanamoorth, 2005 dalam juanda, 2007). risiko litigasi merupakan risiko yang berpotensi menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena berurusan dengan masalah hukum. secara rasional manajer akan menghindari kerugian akibat litigasi tersebut dengan cara melaporkan keua-ngan secara konservatif, karena laba yang terlalu tinggi memiliki potensi risiko litigasi lebih tinggi. prinsip konservatisme cenderung dilakukan oleh manajer perusahaan ketika perusahaan menghadapi situasi perekono-mian yang kurang menguntungkan. kondisi keuangan perusahaan yang ber-masalah dapat mendorong manajer mengatur tingkat konservatisme akuntansi. pemakai laporan keuangan perlu mema-hami kemungkinan bahwa perubahan laba akuntansi selain dipengaruhi oleh kinerja manajer juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan konservatisme akuntansi yang ditempuh oleh manajer (lo, 2005). tinjauan literatur dan perumusan hipotesis teori agensi masalah agensi telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti dibidang akuntansi keuangan. masalah jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 161-174, juli 2012 163 agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara shareholder, bondholders dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. manajer (agent) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (prinsipal). sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (jensen dan meckling, 1976 dalam wardhani, 2008). jensen dan meckling (1976) dalam rahmawati (2010) menggambarkan hubungan keagenan (agency relationship) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan pemilik, dalam hal ini terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusa-haan. secara garis besar, jensen dan meckling menggambarkan dua bentuk keagenan yaitu antara manajer dengan pemilik dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (bondholders). agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mende-legasikan otoritas pembuatan kepu-tusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan angkaangka akun-tansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan pemilik dalam hal terjadinya konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan. konservatisme akuntansi konservatisme adalah suatu reaksi yang hati-hati (prudent reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan (dewi, 2003). watts (2003) dalam fala (2007) menyatakan bahwa konsep konservatisme akan meng-gambarkan adanya penundaan pengakuan terhadap arus kas masuk masa datang, yaitu dengan diakuinya biaya atau rugi yang kemungkinan terjadi tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang kemungkinan terjadinya besar. dengan demikian, konsep konservatisme dapat diartikan melaporkan informasi akuntansi terendah dari nilai untuk aktiva dan pendapatan, serta melaporkan informasi akuntansi yang tertinggi untuk nilai kewajiban dan beban. dilihat dari dimensi waktu pelaporan, konservatisme dalam satu periode mengimplikasikan pelaporan yang tidak konsisten. pelaporan konservatif mengimpli-kasikan pelaporan tidak konservatif dalam beberapa perioda berikutnya. watts (2002) dalam lo (2005) menyatakan bahwa konsekuensi dari penggunaan konservatisma akuntansi adalah terdapatnya understate-ment terhadap laba masa kini yang dapat mengarahkan pada overstatement terhadap laba perioda masa datang sebagai akibat understatement perioda sebelumnya. sebagai contoh ditunjukan oleh beaver dan ryan (1998) dalam juanda (2007), bahwa laba konservatif didapat dengan membe-bankan biaya suatu aset yang memiliki nilai ekonomis masa depan pada perioda tertentu. sebaliknya, laba perioda berikutnya kurang konservatif karena biaya yang berkaitan telah dibebankan sepenuhnya dalam perioda sebelumnya. konflik kepentingan konflik keagenan dapat terjadi antara pemegang saham dan manajer, manajer dan kreditor, antara kreditor dan pemegang saham, serta antara kreditur dan pemegang saham. masalah-masalah yang menimbulkan konflik erni suryandari & rangga eka priyanto, pengaruh risiko litigasi dan tingkat kesulitan..... 164 bondholders-shareholders seperti masalah kebijakan dividen, penggantian aktiva dan masalah penerbitan hutang baru (sari, 2004). masalah ini tercermin dalam hal membayar dividen kas dalam jumlah besar akan mengurangi aktiva yang tersedia untuk bondholders. pembayaran dividen akan secara simultan mengurangi kas perusahaan dan modal perusahaan. pengurangan modal perusahaan tersebut akan memperbesar proporsi pendanaan hutang sehingga meningkatkan resiko perusahaan dan mengurangi nilai perusahaan sedangkan bondholders sangat berkepen-tingan untuk memastikan bahwa hutang mereka dapat dilunasi pada saat jatuh tempo. untuk itu bondholders menginginkan agar aktiva perusahaan mencukupi pada saat hutang jatuh tempo. dan salah satu penyebab yang dapat mengurangi jumlah aktiva perusahaan adalah pembayaran dividen yang terlalu tinggi kepada shareholders. dalam hal ini, investor melalui manajernya dapat menggunakan sumberdaya perusahaan untuk kepentingan dirinya dan untuk mentransfer keuntungan dari pihak kreditor (juanda, 2007). untuk mengantisipasi konflik dividen, bondholders biasanya memasukkan restriksi atas kebijakan dividen di dalam kontrak hutang (smith and warner: 1979; healy and palepu: 1990 dalam sari, 2004). restriksi langsung adalah pembatasan jumlah maksimum dividen berdasarkan jumlah laba atau retained earnings. sedangkan restriksi tidak langsung adalah pembatasan dividen secara tidak langsung dengan cara menetapkan besar rasio pada neraca yang harus dipertahankan perusa-haan. contohnya: dengan menetapkan nilai maksimum untuk rasio debt to asset, akan membuat perusahaan membatasi pembayaran dividen karena dapat mengurangi nilai aktiva dan memperbesar rasio debt to asset. risiko litigasi risiko litigasi merupakan risiko perusahaan berkaitan dengan kemungkinan perusahaan tersebut mengalami litigasi oleh investor dan kreditor. perlindungan outsider investor merupakan hal yang krusial karena pada banyak negara ditemukan adanya praktik penyalahgunaan atau expropriation atas sumbersumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif (putra, 2008). risiko litigasi bisa timbul dari pihak kreditor maupun investor. risiko litigasi yang berasal dari kreditor dapat diperoleh dari indikator risiko ketidakmampuan perusa-haan dalam membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. dari sisi investor, litigasi dapat timbul karena pihak perusa-haan menjalankan operasi yang akan berakibat pada kerugian bagi pihak investor yang tercermin dari pergerakan harga dan volume saham. risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal, didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum. investor maupun kreditor dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan. johnson et al. (2000) dan qiang (2003) dalam putra (2008) menyatakan bahwa risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. bagi perusahaan, upaya untuk menghindari tuntutan dan ancaman litigasi mendorong manajer mengungkapkan informasi yang cenderung mengarah pada: (i) pengungkapan berita buruk dengan segera dalam laporan keuangan, (ii) menunda berita baik, (iii) memilih kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif (soetharaman et al., 2002 dalam juanda, 2007). jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 161-174, juli 2012 165 tingkat kesulitan keuangan perusahaan financial distress merupakan munculnya sinyal atau gejala awal kebangkrutan terhadap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, atau juga kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan. kebang-krutan tersebut dapat disebabkan oleh kegagalan perusahaan dalam kegiatan opera-sionalnya untuk menghasilkan suatu laba dan ketidakmampuan sebuah perusahaan dalam melunasi hutangnya. perusahaan dapat mengetahui tanda-tanda adanya financial distress salah satunya dengan melihat keadaan laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam periode tertentu (setyaningsih, 2009). kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong penggantian manajer yang bersangkutan di pasar tenaga kerja (lo, 2005). situasi inilah yang harus dihindari oleh seorang manajer. kegagalan manajer dalam mengelola suatu perusahaan dapat tercermin melalui laporan keuangan yang disajikan. manajer yang mengalami kegagalan dalam mengelola perusahaan akan ditunjukkan dengan kondisi keuangan yang buruk, dan kondisi tersebut mencerminkan tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang tinggi. ancaman tersebut dapat mendorong seorang manajer untuk mengatur penyajian laopran keuangan yang akan digunakan oleh pihak yang terkait termasuk para investor dan kreditor. konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi teori keagenan menyatakan bahwa pihak investor dan kreditor mempunyai konflik kepentingan. konflik tersebut tercermin dari kebijakan dividen, pendanaan dan kebijakan investasi (jensen and meckling 1976; begley, 1994 dalam juanda, 2007). ketiga kebijakan tersebut dapat digunakan oleh investor untuk mengatur manajer dan mentransfer keun-tungan dari kekayaan kreditor. . hasil penelitian yang sama dilakukan oleh ziewel (1996), dan fluck (1998) dalam sari (2004) yang menyatakan tentang potensi terjadinya konflik kepentingan antara kreditor dan investor maupun manajer. investor melalui manajernya, dapat menggunakan sumber-daya perusahaan atas kepentingan dirinya dibanding untuk kepentingan kreditor. juanda (2007) membuktikan bahwa semakin tinggi intensitas konflik kepen-tingan antara investor dan kreditor, maka semakin tinggi kecenderungan diterapkan-nya konservatisme. sari (2004) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi bermanfaat untuk mengatasi konflik kepentingan di seputar kebijakan dividen. selain itu dia membuk-tikan juga bahwa konservatisme akan membatasi opportunistic payment kepada manajer (dalam bentuk bonus) dan juga kepada pihak lain seperti investor (dalam bentuk dividen). ahmed, et al., (2000) dalam juanda (2007) membuktikan bahwa konservatisme dapat berperan mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham akibat kebijakan dividen yang diterapkan perusahaan. untuk menghindari konflik, manajemen cenderung mengguna-kan akuntansi yang lebih konservatif. kusumawati (2009) membuktikan bahwa konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, semakin tinggi intensitas konflik kepentingan suatu perusahaan maka semakin konservatif pula laporan keuangan yang disajikan. atas dasar penjelasan tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah: h1: semakin tinggi intensitas konflik kepentingan antara investor dan kreditor, maka semakin tinggi diterapkannya konservatisme akuntansi. erni suryandari & rangga eka priyanto, pengaruh risiko litigasi dan tingkat kesulitan..... 166 risiko litigasi, konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi lingkungan hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan diskresioner manajer dalam melaporkan keuangannya (ball et al., 1999 dan 2000 dalam juanda, 2007). manajer akan melakukan penyeimbangan antara kos litigasi yang akan timbul dengan keuntungan yang akan diperoleh karena akuntansi yang agresif. francis et al. (1994) dalam juanda (2007) membuktikan bahwa pada lingkungan hukum yang sangat ketat, kecenderungan manajer untuk melaporkan keuangan secara konservatif semakin tinggi. pada lingkungan hukum yang longgar dorongan untuk melaporkan keuangan secara konservatif akan berkurang. leuz et. al (2001) dalam putra (2008) membuktikan bahwa semakin tinggi perlindungan hukum bagi investor maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik earning management yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan, sehingga manajer akan melaporkan keuangannya lebih konservatif. juanda (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi risiko litigasi pada suatu perusahaan, maka semakin lemah hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi. hal ini dikarenakan penegakan hukum di indonesia masih relatif rendah, sehingga mengurangi antisipasi manajer untuk menerapkan konservatisme akuntansi. atas dasar hal tersebut, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut: h2: risiko litigasi berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi. tingkat kesulitan keuangan perusahaan, konflik kepentingan, dan konservatisme akuntansi. kondisi keuangan pada suatu perusahaan tergantung dari bagaimana manajer mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. konflik kepen-tingan merupakan salah satu masalah yang dihadapi manajer dalam suatu perusahaan. lo (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan, maka semakin tinggi intensitas terjadinya konflik kepentingan di dalamnya. untuk meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan, maka manajer terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat mengakomodasi kepentingan pihak pengguna laporan keuangan diantaranya investor dan kreditor. untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, manajer perlu mengatur tingkat konservatisma perusahaan. lo (2005) membuktikan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. hal tersebut mendukung teori signaling yang menyatakan bahwa dalam kondisi keuangan yang bermasalah, manajer cenderung menerapkan konservatisme akuntansi untuk mengurangi konflik antara investor dan kreditor. kusumawati (2009) membuktikan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi, semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan maka semakin kuat pula hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi. suprihastini dan pusparini (2007) dan setyaningsih (2009) membuktikan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan metoda akuntansi yang lebih konservatif oleh manajer. oleh karena itu, dalam perusahaan yang memiliki tingkat kesulitan keuangan yang jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 161-174, juli 2012 167 tinggi maka hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi semakin kuat. berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: h3: tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi. metode penelitian populasi dan prosedur penentuan sampel populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei). periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2004-2008. perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu: 1) termasuk dalam sektor industri manufaktur yang ada dalam indonesian capital market directory tahun 2004-2008 secara berturut-turut. 2) laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. 3) memiliki akhir fiskal 31 desember dan laporan keuangan auditan. 4) laporan keuangan diaudit oleh kap berkualitas tinggi (big four). 5) memiliki kelengkapan laporan keuangan dari tahun 2004-2008. gambar 1. model penelitian jenis dan sumber data data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan dari tahun 2004-2008. pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri laporan keuangan tahunan atau informasi lainnya pada laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari pojok bei umy, ugm, uii dan www.idx.co.id, serta data pasar dari icmd (indonesian capital market directory). definisi operasional dan pengukuran variabel konservatisme akuntansi konservatisme adalah suatu reaksi yang hati-hati (prudent reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan (wardhani, 2008). rumus dari tingkat kesulitan keuangan perusahaan konservatisme akuntansi konflik kepentingan risiko litigasi http://www.idx.co.id/ erni suryandari & rangga eka priyanto, pengaruh risiko litigasi dan tingkat kesulitan..... 168 proksi konservatisme ini adalah sebagai berikut: kon = ni cf ta dimana: kon = tingkat konservatisme akuntansi. ni = laba bersih sebelum extraordinary items. cf = arus kas operasi ditambah depresiasi dan amortisasi. ta = total aktiva apabila nilai kon negatif, maka merupakan indikasi diterapkannya konservatisme, makin besar nilai kon negatif, maka semakin tinggi diterapkannya konservatisme (indrayati, 2010). konflik kepentingan konflik kepentingan merupakan gambaran konflik yang terjadi antara kreditor dan investor. proksi yang digunakan untuk mengukur konflik tersebut mengacu pada juanda (2007) yakni terdiri atas tiga proksi: operating uncertainty, level of dividend, dan leverage. karena masing-masing proksi tidak bisa dilihat secara parsial, maka ketiga proksi tersebut digabung dengan melakukan analisis faktor untuk mencari satu indeks intensitas konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan. risiko litigasi risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman liti-gasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugi-kan. penelitian ini mengacu pada juanda (2007) yang mengukur biaya atau risiko litigasi dari sisi ex-ante yakni mengukur beberapa indikator yang dapat menim-bulkan litigasi. untuk mengukur litigasi, penelitian ini melakukan analisis faktor (component factor analysis) terhadap variabel-variabel: (1) beta saham dan perputaran volume saham, keduanya merupakan proksi volatilitas saham; (2) likuiditas dan leverage, keduanya merupa-kan proksi dari risiko keuangan; (3) ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari risiko politik. tingkat kesulitan keuangan perusahaan tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang tinggi diartikan pada perusahaan yang memiliki potensi bangkrut yang tinggi pula. penelitian ini mengukur kondisi keuangan perusahaan berdasarkan analisis kebangkrutan yang dikembangkan oleh altman (1968) dalam yaya (2005) yang menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan (z-score). prediksi kebangkrutan dinyata-kan dengan persamaaan: zi =1,2 x1 +1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1,0 x5 dimana: x1 = (aktiva lancar – hutang lancar ) / total aktiva x2 = laba ditahan / total asset x3 = laba sebelum bunga dan pajak / total asset x4 = nilai saham biasa dan preferensi / nilai buku total hutang x5 = penjualan / total asset. hasil dan pembahasan hasil pengukuran konflik kepentingan pengukuran konflik kepentingan (konfl) diperoleh dari beberapa komposit yaitu antara lain standar deviasi roa (stdroa), level of dividend (divas), dan tingkat leverage (lev). pada tabel hasil pengukuran konflik kepentingan (tabel 1) jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 161-174, juli 2012 169 terlihat bahwa nilai kmo dan barlett’s test, variabel konflik kepentingan (konfl) adalah 0,558 dengan level signifikansi 0,000. oleh karena kmo dan barlett’s test sudah signifikansi dibawah 0,05, maka variabel konflik kepentingan sudah bisa dianalisis lebih lanjut. dari tabel di atas dapat diketahui ada 1 (satu) faktor yang terbentuk yang ditunjukkan dengan nilai eigenvalues yang lebih besar dari 1 (1,533 >1). variabel yang dapat digunakan sebagai indikator dari variabel konflik kepentingan (konfl), ditunjukkan dari nilai loading factor masingmasing indikator. loading faktor ( λ) pengukuran konflik kepentingan (konfl) menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai lebih besar dari 0,40. dengan demikian berarti bahwa stdroa, divas, dan lev untuk variabel konflik kepentingan (konfl) valid untuk pengujian selanjutnya (lihat tabel 2). tabel 1. hasil analisis faktor konflik kepentingan tabel 2. hasil analisis faktor konflik kepentingan variabel msa komunalitas stdroa 0,590 0,397 divas 0,565 0,480 lev 0,539 0,656 hasil pengukuran risiko litigasi pengukuran variabel risiko litigasi diperoleh dari analisis faktor (component factor analysis) terhadap variabel-variabel: beta saham (beta), perputaran volume saham (turnov), likuiditas (lik), leverage (lev), dan ukuran perusahaan (ukr). pada awalnya hasil pengukuran risiko litigasi dapat diketahui ada 2 (dua) faktor yang terbentuk yang ditunjukkan dengan nilai eigenvalues yang lebih besar dari 1 (1,645 dan 1,236 >1). namun karena leverage (lev) memiliki nilai msa yang kurang dari 0,5, maka leverage tidak dapat digunakan untuk analis lebih lanjut, sehingga dilakukan kembali analisis faktor dengan menghilangkan variabel leverage (lihat tabel 3). dari tabel 4 dapat diketahui ada 1 (satu) faktor yang terbentuk yang ditunjukkan dengan nilai eigenvalues yang lebih besar dari 1 (1,643>1), namun setelah indikator lev dihilangkan, karena memiliki msa yang lebih kecil dari 0,5 maka terbentuk menjadi satu faktor. variabel yang dapat digunakan sebagai indikator dari variabel risiko litigasi (lit), ditunjukkan dari nilai loading factor masing-masing indikator. pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai loading faktor semua variabel lebih dari 0,4. dengan demikian variabel turnov, lik, ukr, dan beta untuk variabel risiko litigasi (lit) valid untuk pengujian selanjutnya (lihat tabel 5 dan 6). kmo-msa 0,558 sig 0,000 initial eigenvalues 1,533 (membentuk 1 faktor) erni suryandari & rangga eka priyanto, pengaruh risiko litigasi dan tingkat kesulitan..... 170 tabel 3. hasil analisis faktor risiko litigasi i tabel 4. hasil analisis faktor risiko litigasi i variabel msa komunalitas loading factor turnov 0,549 0,653 0,799 lik 0,505 0,675 0,636 lev 0,399 0,760 0,86 ukr 0,611 0,467 0,533 beta 0,640 0,326 0,558 tabel 5. hasil analisis faktor risiko litigasi ii sumber: hasil analisis data tabel 6. hasil analisis faktor risiko litigasi ii variabel msa komunalitas loading factor turnov 0,577 0,625 0,799 lik 0,643 0,438 0,636 ukr 0,602 0,265 0,533 beta 0,630 0,314 0,558 table 7. statistik deskriptif n minimum maximum mean std. deviation kon 125 -.893970 .644740 -.29130512 .269003560 konfl 125 -1.856520 2.989060 .01417288 .999898751 lit 125 -2.815080 3.087920 -.00000016 1.000000465 kkpn 125 1.234240 18.360650 4.63270975 3.149644705 valid n (listwise) 125 statistik deskriptif. variabel konservatisme (kon) menunjukkan nilai rata-rata sebesar -0,29130512. hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat konservatisme yang rendah. rata-rata nilai konflik kepentingan (konfl) sebesar 0,1417288, hal ini menunjukan perusahaan dalam sampel secara umum mengalami konflik kepentingan yang relatif rendah. nilai rata-rata risiko litigasi (lit) sebesar -0,00000016, hal ini menunjukan perusahaan dalam sampel secara umum memiliki risiko litigasi yang rendah. nilai rata-rata tingkat kesulitan keuangan perusahaan (kkpn) sebesar 4.63270975, hal ini menunjukan bahwa pekmo-msa 0,531 sig 0,000 initial eigenvalues 1,645 dan 1,236 (membentuk 2 faktor) kmo-msa 0,606 sig 0,000 initial eigenvalues 1,643 (membentuk 1 faktor) jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 161-174, juli 2012 171 rusahaan dalam sampel memiliki tingkat kesulitan keuangan yang rendah karena nilai rata-rata menunjukan nilai diatas 2,90 (lihat tabel 7). hasil pengujian hipotesis hipotesis 1 hasil pengujian pada model 1, berhasil mendukung hipotesis 1, artinya konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisma akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai sig sebesar 0,022 lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 dengan koefisien regresi konflik kepentingan bertanda positif yang ditunjukan dengan β (0,055). dari hasil analisis diperoleh nilai adj r 2 = 0.042. angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai konservatisma akuntansi (y) yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 4,2% sedangkan sisanya, yaitu 95,8%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model (lihat tabe1). tabel 8. hasil pengujian hipotesis 1 variabel koefisien sig constant -0,292 konfl 0,055 0,022 r square 0,042 α 0,05 hipotesis 2 hasil pengujian pada model 2, tidak berhasil mendukung hipotesis 2. hasil pengujian menunjukan bahwa tanda koefisien regresi moderat bertanda negatif yang ditunjukan dengan β (-0,078) dengan nilai sig sebesar 0,008. nilai sig tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. dengan demikian h2 yang menyatakan risiko litigasi berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi ditolak. dari hasil analisis diperoleh nilai adj r2 = 0.083. angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai konservatisma akuntansi (y) yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 8,3% sedangkan sisanya, yaitu 91,7%, dijelaskan variabel lain di luar model (lihat tabel 2). table 9. hasil pengujian hipotesis 2 variabel koefisien sig constant -0,304 konfl 0,036 0,154 lit 0,026 0,279 konfl*lit -0,078 0,008 r square 0,083 sig f 0,004 α 0,05 hipotesis 3 hasil pengujian pada model 2, tidak berhasil mendukung hipotesis 2. hasil pengujian menunjukan bahwa tanda koefisien regresi moderat bertanda positif yang ditunjukan dengan β (0,022) dengan nilai sig sebesar 0,016. nilai sig tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. dengan demikian h3 yang menyatakan tingkat kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi diterima. dari hasil analisis diperoleh nilai adj r2= 0.066. angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai konservatisma akuntansi (y) yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 6,6% sedangkan sisanya, yaitu 93,4%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model (lihat tabel 3). tabel 10. hasil pengujian hipotesis 3 variabel koefisien sig constant -0,204 konfl -0,015 0,719 kkpn -0,027 0,035 konfl*kkpn 0,022 0,016 r square 0,066 sig f 0,010 α 0,05 erni suryandari & rangga eka priyanto, pengaruh risiko litigasi dan tingkat kesulitan..... 172 penutup berdasarkan hasil analisis data diatas maka hasil penelitian ini dapat menyimpulkan sebagai berikut : peertama, hasil penelitian mendukung hipotesis 1, yang menyatakan bahwa konflik kepentingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. hasil ini konsisten dengan penelitian sebelum-sebelumnya oleh sari (2004), juanda (2007), dan kusumawati (2009) yang menya-takan semakin tinggi tingkat konflik kepentingan yang terjadi pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi diterapkannya konservatisme akuntansi. kedua, hasil penelitian tidak mendukung hipotesis bahwa risiko litigasi berpengaruh negatif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi, semakin tinggi risiko litigasi suatu perusahaan, maka semakin lemah hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi. hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diprediksi. hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum di indonesia, yang berakibat pada lemahnya antisipasi manajer terhadap risiko litigasi. hasil ini didukung dengan penelitian ball, et al. (2000) yang menyatakan bahwa tingkat konservatisme akuntansi di beberapa negara asean cenderung rendah bila dikaitkan dengan kondisi hukum yang berlaku. ketiga, hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap hubungan positif antara konflik kepentingan dan konservatisme akun-tansi, semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan, maka semakin kuat pula hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akun-tansi. hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh lo (2005) dan kusumawati (2009). berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik adalah: pertaman, penelitian selanjutnya dapat meneliti potensi konflik kepentingan selain konflik antar investor dan kreditor. misalnya manajer dengan pemegang saham atau manajer dengan kreditor. kedua, penelitian selanjutnya perlu menggunakan metode pengukuran konservatisme selain givoly dan hayn (2002). terakhir penelitian selanjutnya perlu mengkaji sesuai dengan teori agensi bahwa masalah utama ada di konflik kepentingan, sehingga konflik kepentingan sebagai variabel dependen. daftar pustaka anggraini, n., dan harjanto. 2010. “pengujian peran perlindungan investor dan kultur terhadap perilaku managemen laba pada perusahaan keluarga: studi internasioanal”, universitas gajah mada yogyakarta, makalah simposium nasional akuntansi xiii. dewi, r. a. 2003. “pengaruh konservatisma laporan keuangan terhadap earnings response coefficient” unersivitas janabadra yogyakarta, makalah simposium nasional akuntansi vi. fala, d. a. s. 2007. “pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan dimoderasi oleh good corporate governance”, universitas khainun ternate, makalah simposium nasional akuntansi x. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 161-174, juli 2012 173 ghozali, i. 2007. analisis multivariate dengan program spss. badan semarang: penerbit universitas diponegoro. indrayati, m. r. 2010. “pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi”, universitas diponegoro semarang, skripsi. juanda, a. 2007 “pengaruh risiko litigasi dan tipe strategi terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi”, unhas makassar, makalah simposium nasional akuntansi x. juanda, a. 2007. ”perilaku konservatif pelaporan keuangan dan risiko litigasi pada perusahaan go publik di indonesia”, naskah publikasi penelitian dasar keilmuan. kusumawati, d. r. 2009. “ pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi”, universitas muhammadiyah yogyakarta, skripsi. lo, widodo, eko. 2005. pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisma akuntansi”, stie ykpn, makalah simposium nasional akuntansi xi. putra, w. m. 2008. “ perlindungan investor pasar modal dalam perspektif legal, disclosure dan didiven di beberapa negara”, jurnal akuntansi dan investasi ix (1). rahmawati, f. 2010. “ pengaruh karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme corporate governance terhadap konservatisme akuntansi di indonesia”, universitas diponegoro, skripsi. safiq, m.. 2010. “kepemilikan manajerial, konservatisme akuntansi, dan cost of debt”, makalah simposium nasional akuntansi xiii. suaryana, 2006. “pengaruh konservatisme laba terhadap koefisien respons laba”, makalah simposium nasional akuntansi ix, universitas udayana. suprihastini., dan pusparini. 2007. “pengaruh tingkat kesulitan keuangan dan tingkat hutang perusahaan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej periode 2001-2005”, jurnal riset akuntansi aksioma 6 (1). santosa, p. b., dan ashari. 2005. “analisis statistik dengan microsoft excel & spss”. yogyakarta: badan penerbit andi. sari, d. 2004. “hubungan antara konservatisme akuntansi dengan konflik bondholders-shareholders seputar kebijakan dividen dan peringkat obligasi perusahaan”, makalah simposium nasional akuntansi vii. sari dan andarini. 2009. “konservatisme perusahaan di indonesia dan faktor-faktor yang mempeerni suryandari & rangga eka priyanto, pengaruh risiko litigasi dan tingkat kesulitan..... 174 ngaruhinya” makalah simposium nasional akuntansi xii. setyaningsih, h. 2009. “pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisma akuntansi”, universitas muhammadiyah yogyakarta, skripsi. wardhani, r. 2008. “tingkat konservatisme akuntansi di indonesia dan hubungannya dengan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme corporate governance”, makalah simposium nasional akuntansi xi, universitas indonesia. widya. 2004. ”analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap akuntansi konservatif”, makalah simposium nasional akuntansi vii. wulandari., dan ayu. 2010. ” pengaruh sistem hukum terhadap management laba dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi: studi perbandingan inggris dan perancis”, makalah simposium nasional akuntansi xiii, universitas gajah mada. www. idx.co.id yaya, r. 2005. ”analisis kebangkrutan, analisis informasi keuangan, department of accounting university of muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta. bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 2, halaman: 126-143, juli 2012 126 indikasi manajemen laba pada perusahaan yang mengalami gugatan ganti rugi: pngujian litigation hypothesis perusahaan indonesia wahyu manuhara putra e-mail: wahyu.mp@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purpose of this research is to empirically test the theory of litigation hypothesis is whether the company will make earnings management policy in the financial statements during the court dispute as research conducted by hall and stammerjohan (1997). the sample of this study using purposive sampling technique and tested with multiple linear regression as well as indonesian companies object to all non-banking companies in the jakarta stock exchange (jse) in 1993 to 2006, obtained a sample of 15 companies. this research concluded that firstly, there is no influence of claims for compensation against earnings management during the company period of the dispute relative to the that period not as a defendant. secondly, there is no effect of compensation claims against earnings management during the company dispute period relative to other companies that do not as a defendant. this litigation hyphotesis research prove that litigation event does not effect earnings management. keywords: compensation claims, earnings management, litigation hyphotesis. pendahuluan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya seringkali menemui permasalahan yang berkaitan dengan operasional perusahaan seperti kurangnya ketersediaan bahan baku, mahalnya biaya operasional produksi serta masalah tenaga kerja. tetapi ada kalanya perusahaan akan menghadapi permasalahan non operasional seperti adanya tuntutan atau gugatan hukum pihak lain kepada perusahaan bersangkutan. tuntutan hukum kepada perusahaan bisa menyangkut kerugian pihak lain akibat pengelolaan limbah pabrik, kerugian konsumen atas produk perusahaan yang tidak memenuhi standar industri, atau sengketa di pengadilan berkaitan dengan hutang piutang dengan pihak lain (djamaludinancok.htm). gugatan hukum tersebut biasanya menyangkut tuntutan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh perusahaan akibat kekalahan di pengadilan. besarnya ganti rugi ini akan sangat berpengaruh bagi perusahaan jika besarnya biaya ganti rugi akan mempengaruhi atau mengurangi kekayaan serta menghambat kegiatan operasional perusahaan. besarnya ganti rugi ini biasanya bervariasi tergantung kepada keputusan pengadilan atau tingkat penyelesaian yang didasarkan pada jumlah kerugian yang diderita pihak penggugat, didasarkan pada kondisi atau besarnya keuangan perusahaan atau didasarkan pada wahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 127 pertimbangan yang lainnya (hamzah, 1995 dalam i made, 2000). potensi adanya tuntutan ganti rugi kemungkinannya lebih besar terjadi pada perusahaan yang memiliki resiko pencemaran limbah serta kegagalan teknologi besar, seperti perusahaan pengolah kayu, perusahaan tambang, serta perusahaan kimia. penelitian yang dilakukan oleh hall dan stammerjohan (1997, 2003) memberikan contoh perusahaan tambang (minyak), perusahaan kimia dan farmasi sebagai sampel dalam penelitiannya untuk perusahaan yang berpotensi masuk dalam gugatan litigasi. banyak kasus gugatan dengan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat kekalahan dalam sengketa di pengadilan, bahkan jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan relatif terhadap aset perusahaan. contohnya adalah gugatan terhadap perusahaan asuransi manulife yang diputuskan oleh pengadilan dan mengakibatkan perusahaan tersebut bangkrut karena tidak mampu membayar klaim asuransi (www.tempointeraktif.com). contoh lain adalah tuntutan dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan pt newmon minahasa raya akibat adanya dugaan pencemaran laut (www.walhi.com). tuntutan ganti rugi lainnya adalah insiden ledakan pada pabrik kimia union carbide di bhopal india pada tahun 1984. pada insiden tersebut, perusahaan digugat oleh pihak internal dan eksternal amerika serikat lebih dari 3 triliun dollar, hampir 30 persen total aset perusahaan (hall dan stammerjohan, 2003). perusahaan texaco harus membayar kerugian sebesar $ 10,53 milliar. insiden tumpahan minyak yang dilakukan oleh perusahaan exxon valdez (hall dan stammerjohan, 1997) yang harus membayar ganti rugi pencemaran lingkungan sangat besar. pada kasus exxon valdez menggambarkan bahwa penggugat maupun exxon tidak mempercayai bahwa hubungan antara ganti rugi dan kondisi keuangan dibatasi pada kondisi keuangan pihak tergugat pada waktu insiden terjadi. pihak penggugat menggunakan laporan tahunan 1990 yang memasukkan informasi dari tahun setelah 1989 dan exxon valdez mengkounter dengan laba bersih dan kelayakan untuk tahun 1993, 1994 dan 1995. pihak perusahaan atau manajer akan berusaha untuk meminimalkan jumlah tuntutan ganti rugi dengan melakukan negosiasi atau akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan agar tidak terlalu baik kinerjanya jika ganti rugi didasarkan pada kondisi keuangan perusahaan. hal ini dilakukan oleh manajer untuk meminimalkan transfer kesejahteraan (kekayaan) perusahaan ke pihak penggugat. cara yang ditempuh pihak manajer perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan salah satunya dengan melakukan kebijakan perubahan laba yang biasa dikenal sebagai strategi earnings management (manajemen laba). strategi tersebut berupa penurunan laba perusahaan pada periode tertentu dan menggeser atau memindahkan laba tersebut pada laporan keuangan periode yang lain. hall dan stammerjohan (1997) menunjukkan bahwa perusahaan perminyakan yang berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi akan melakukan manajemen laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan perminyakan yang lain yang tidak menghadapi litigasi. hall dan stammerjohan (2003) menunjukkan bahwa perusahaan farmasi dan kimia yang berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi akan melakukan manajemen laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 126-143, juli 2012 128 relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan farmasi dan kimia yang lain yang tidak menghadapi litigasi. penelitian tersebut memberikan bukti adanya pengaruh antara tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba dalam melaporkan laba perusahaan, serta adanya hubungan antara kesejahteraan (kekayaan) pihak tergugat dengan besarnya ganti rugi dan tingkat penyelesaiannya. berdasarkan latar belakang tersebut diatas penelitian ini mengetahui menguji secara empiris teori hipotesis litigasi yang berkenaan dengan hubungan antara insiden litigasi yang berpotensi membawa tuntutan ganti rugi dengan manajemen laba untuk melaporkan laba selama periode sengketa tuntutan ganti rugi pengadilan. peneliti ingin memperdalam bukti empiris riset hall dan stammerjohan (2003) untuk perusahaan di indonesia. penelitian ini mencoba menambah sampel penelitian untuk semua perusahaan non perbankan. berdasar-kan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan selama periode sengketa tuntutan ganti rugi pengadilan? tinjauan literatur dan perumusan hipotesis laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor serta pengguna laporan keuangan lainya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. laporan keuangan dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan jika memenuhi karakteristik kualitatif. manajemen laba dasar akrual digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan standar akuntansi keuangan (sak) yang berlaku. pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu yaitu untuk melakukan manajemen laba atau earnings management. earnings management merupakan intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud mendapat keuntungan atau manfaat tertentu, baik bagi manajer maupun perusahaan. earnings manage-ment berbeda dengan perataan laba (income smoothing). perataan laba merupakan salah satu aspek dalam manajemen laba. istilah yang mungkin kita temui dalam mengartikan earnings management adalah pengelolaan laba atau pengelolaan keuntungan atau manajemen keuntungan (tatang, 2000) ada berbagai cara dalam manajemen laba, di antaranya pemilihan metode akuntansi atau kebijakan akrual, tetapi cara yang paling sering dilakukan adalah dengan kebijakan akrual atau discretionary accruals, yaitu dengan mengendalikan transaksi akrual sehingga laba terlihat tinggi atau rendah. akan tetapi, transaksi tersebut tidak mempengaruhi aliran kas, misalnya waktu dari pengakuan pendapatan sehingga kebijakan akrual akan dapat mempengaruhi kualitas laba suatu perusahaan. transaksi akrual terdiri atas transaksi non-discrewahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 129 tionary accruals dan discretionary accruals, transaksi nondiscretionary accruals misalnya biaya depresiasi, sedangkan transaksi discretionary accruals misalnya waktu dari pengakuan pendapatan (roshan, 1998 dalam dewi, 2005). faktor-faktor pendorong earnings management. watts dan zimmerman (1986) telah menyimpulkan bahwa tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan perilaku manajer dalam pengaturan tingkat keuntungan, yang dikenal dengan tiga hipotesis: hipotesis model bonus, hipotesis rasio hutang terhadap aktiva dan hipotesis biaya politis. sedangkan scott (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi earnings management adalah : bonus purposes, political motivations, taxation motivations, pergantian ceo, initital public offering (ipo), dan pentingnya memberi informasi kepada investor. pola earnings management pola earnings management yang dilakukan oleh perusahaan bergantung pada motivasi dilakukanya earnings management. ada beberapa pola earnings management menurut scott (2000) dapat dilakukan dengan cara: taking a bath, income minimization, income maximization, dan income smoothing. teknik earnings management untuk teknik earnings management menurut setiawati dan na’im (2000) dalam rahmawati (2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu: memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan. tuntutan ganti rugi dan manajemen laba perusahaan dapat menghadapi gugatan hukum akibat pengelolaan limbah pabrik, kerugian konsumen atas produk perusahaan yang tidak memenuhi standar industri, atau sengketa di pengadilan berkaitan dengan hutang piutang dengan pihak lain. gugatan hukum tersebut biasanya menyangkut tuntutan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh perusahaan akibat kekalahan di penga-dilan. besarnya ganti rugi ini akan sangat berpengaruh bagi perusahaan jika besarnya biaya ganti rugi akan mempengaruhi atau mengurangi kekayaan serta menghambat kegiatan operasional perusahaan. besarnya ganti rugi ini biasanya bervariasi tergantung kepada keputusan pengadilan atau tingkat penyelesaian yang didasarkan pada jumlah kerugian yang diderita pihak penggugat, didasarkan pada kondisi atau besarnya keuangan perusa-haan atau didasarkan pada pertimbangan yang lainnya. apabila besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan didasarkan pada kondisi atau besarnya keuangan perusahaan, maka perusahaan yang menjadi tergugat dalam sengketa pengadilan dan berpotensi mengalami kerugian atau kalah dengan ganti rugi akan melakukan manajemen laba yang akan mengurangi laba yang dilaporkan selama periode litigasi. hall dan stammerjohan (1997) menunjukkan bahwa perusahaan perminyakan berpotensi menghadapi gugatan ganti rugi akan melakukan manajemen laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan perminyakan yang lain yang tidak menghadapi litigasi. hall dan stammerjohan (2003) menunjukkan bahwa perusahaan jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 126-143, juli 2012 130 farmasi dan kimia yang berpotensi menghadapi gugatan ganti rugi akan melakukan manajemen laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan farmasi dan kimia yang lain yang tidak menghadapi litigasi. penelitian tersebut memberikan bukti adanya hubungan antara kesejahteraan pihak tergugat dengan besarnya ganti rugi dan tingkat penyelesaiannya yang mengakibatkan perusahaan melakukan manajemen laba yang akan mengurangi laba yang dilaporkan selama periode litigasi agar besarnya ganti rugi atau penyelesaian berkurang. penelitian terdahulu dan penurunan hipotesis lingkungan hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan diskresioner manajer dalam melaporkan keuangan-nya (ball et al. 1999, 2000 dalam ahmad, 2007). manajer akan melakukan penyeim-bangan antara kos litigasi yang akan timbul dengan keuntungan yang akan diperoleh karena akuntansi yang agresif. risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal, didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum. investor maupun kreditor dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan. johnson et al. (2000) dan qiang (2003) dalam ahmad (2007) menyatakan bahwa risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. tuntutan litigasi dapat timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. bagi perusahaan, upaya untuk menghin-dari tuntutan dan ancaman litigasi mendorong manajer mengungkapkan informasi yang cenderung mengarah pada: (i) pengungkapan berita buruk dengan segera dalam laporan keuangan, (ii) menunda berita baik, (iii) memilih kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif (soetharaman et al. 2002 dalam ahmad, 2007). cristie dan zimmerman (1994) dalam rahmawati (2006) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan takeover atau akuisisi cenderung memilih metode depresiasi dan metode pencatatan persediaan, yang dapat meningkatkan laba akuntansi. berdasarkan penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa terdapat sikap opportunistic manajemen dalam kasus ambil alih perusahaan, sekalipun alasan utama pemilihan metode akuntansi didasarkan pada pertimbangan efisiensi atau pertimbangan memaksimalkan nilai perusahaan. penelitian yang dilakukan oleh jin dan machfoedz (1998) menunjukkan bahwa faktor industri sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. sehingga praktik income smoothing juga didasarkan kepada tipe industri perusahaan, tetapi penelitian tersebut belum menunjukkan tipe industri secara eksplisit yang menjadi pendorong income smoothing. scott (2000) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam meng-hadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan political costs (oportunistic earnings management). kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient earnings management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan peruwahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 131 sahaan dalam mengantisipasi kejadiankejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusa-haannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. penelitian tatang (2000) menun-jukkan bahwa perusahaan yang go public antara tahun 1995 dan 1997 melakukan earnings management khususnya pada periode dua tahun sebelum go public. surifah (2001) memberikan bukti empiris bahwa terdapat indikasi manajemen laba pada perusahaan publik yang mengalami kerugian secara signifikan lebih tinggi daripada perusahaan yang memperoleh laba. kusumawati dan sasongko (2005) memberikan bukti empiris bahwa perusahaan publik baik yang mengalami rugi maupun yang memperoleh laba melakukan manajemen laba dan bahwa terdapat perbedaan manajemen laba yang signifikan secara statistis antara perusahaan yang mengalami kerugian dengan perusahaan yang memperoleh laba. u-thai (2005) dalam zaenal (2006) melakukan studi perbandingan internasional tentang earnings management dan proteksi investor dengan sampel 33 negara, indonesia menjadi salah satu sampel yang dipakai. periode pengamatan penelitian antara tahun 1993-2003 menunjukkan bahwa indonesia berada pada kelompok negara-negara yang mempunyai rata-rata earnings manage-ment yang tinggi dan indonesia dinilai sebagai negara dengan tingkat proteksi investor yang rendah. tindakan earnings management telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain enron, merck, world com dan mayoritas perusahaan lain di amerika serikat, beberapa kasus yang terjadi di indonesia, seperti pt. lippo tbk dan pt. kimia farma tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (gideon, 2005). manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan namun peningkatan pengung-kapan laporan keuangan akan mengurangi asimetri informasi sehingga peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin kecil. hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan tingkat pengungkapan laporan keuangan memiliki hubungan yang negatif (julia., dkk, 2005). perusahaan yang melakukan manajemen laba akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dalam laporan keuangan agar tindakannya tidak mudah terdeteksi. namun terdapat kemungkinan sebaliknya, jika manajemen laba dilakukan untuk tujuan mengkomunikasikan informasi dan meningkatkan nilai perusahaan, maka seharusnya hubungan yang terjadi adalah positif. bukti-bukti menyatakan bahwa manajer seringkali memanipulasi angkaangka akuntansi untuk merendahkan taxation cost atau kontrak perusahaan. menurut hall dan stammerjohan (1997) kerugian atau ganti rugi karena litigasi merupakan fungsi dari angka akuntansi yang dilaporkan. hubungan antara angka akuntansi dan ganti rugi yang dibayarkan tampaknya sama seperti hubungan antara angka akuntansi dengan taxation costs. laporan manajer dengan merendahkan atau menurunkan atas laba yang diharapkan secara implisit mempengaruhi proses penentuan besarnya pajak yang harus dibayar. hall dan stammerjohan (1997) menunjukkan bahwa perusahaan perminyakan jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 126-143, juli 2012 132 yang berpotensi menghadapi gugatan ganti rugi akan melakukan kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan perminyakan yang lain yang tidak menghadapi litigasi. tetapi penelitian yang dilakukan oleh hall dan stammerjohan (1997) memiliki beberapa kelemahan, yaitu: penelitian tersebut hanya menggunakan sampel pada satu industri saja, yaitu perusahaan perminyakan, penelitian tersebut hanya menguji sebanyak enam peristiwa litigasi dan hanya menemukan bukti adanya manipulasi laba terjadi dalam non-working capital component of accrual. mereka menemukan bukti bahwa perusahaan perminyakan yang berada dalam proses litigasi akan melakukan under-estimated cadangan minyak selama periode litigasi sehingga berakibat pada akan menghasilkan peningkatan beban depresiasi dan deplesi laporan keuangannya. tetapi faktanya penelitian tersebut untuk pilihan akrualnya tidak tersedia atau mencakup untuk perusahaan diluar industri ekstraksi (minyak, gas, tambang) dan litigation hypothesis gagal untuk menjelaskan pola total akrual. penelitian yang dilakukan oleh hall dan stammerjohan (2003) telah memberikan pengujian lebih jauh mengenai litigation hypothesis. metoda penelitiannya menggunakan sampel perusahaan dari industri farmasi dan kimia yang menghadapi tuntutan ganti rugi untuk menguji reaksi akuntansi diantara perusahaan diluar perminyakan. hall dan stammerjohan (2003) menunjukkan bahwa perusahaan farmasi dan kimia yang berpotensi menghadapi gugatan ganti rugi akan melakukan melakukan kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (income decreasing) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan farmasi dan kimia yang lain yang tidak menghadapi litigasi. meskipun industri perminyakan, farmasi dan kimia kelihatan sama, temuan studi tahun 2003 menunjukkan bahwa ada perbedaan kebijakan penentuan laba yang sangat kuat ketika menghadapi tuntutan ganti rugi antara perusahaan kimia dan farmasi dengan perusahaan perminyakan yang diuji pada tahun 1997. penelitian tersebut memberikan bukti adanya hubungan antara kekayaan pihak tergugat dengan besarnya ganti rugi dan tingkat penyelesaiannya yang mengakibatkan perusahaan melakukan kebijakan penentuan laba agar besarnya ganti rugi atau penyelesaian berkurang. bukti tersebut memperlihatkan kejelasan hubungan kesejahteraan (kekayaan) laporan keuangan dan profitabilitas perusahaan tergugat dengan ukuran atau besarnya ganti rugi dan penyelesaian yang ditetapkan. rustad (1998) dalam hall dan stammerjohan (2003) menyatakan adanya fakta yang memperlihatkan ke arah hubungan tersebut, yaitu: (1) 36 dari 45 tuntutan (keputusan) ganti rugi mengikuti keadaan keuangan pihak tergugat, (2) tuntutan ganti rugi bukan merupakan hukuman pasti, tetapi sangat individualis (per kasus) dan tidak pasti, serta (3) meskipun rustad menúrunkan pentingnya risk aversion, tetapi dia menyatakan bahwa dorongan risk averse pihak tergugat akan memicu segera menyelesaikan kasus tersebut ketika tuntutan ganti ruginya semakin besar. dasar litigation hypothesis adalah bahwa manajer perusahaan sebagai subyek dari ganti rugi akan mencoba untuk menggeser laba ke periode masa depan yang akan mengurangi pada akhirnya nilai sebenarnya perusahaan. manajer mencoba untuk melindungi kekayaan perusahaan dengan melakukan kebijakan penentuan wahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 133 laba yang akan mengurangi nilai terlihat tanpa mengurangi nilai sebenarnya perusahaan. jika pilihan pergeseran laba ini ke periode setelah ganti rugi atau penyelesaian, besarnya ganti rugi atau penyelesaian mungkin akan berkurang dan nilai perusahaan setelah litigasi akan meningkat. logika ini menggunakan discretionary accrual untuk laba yang dilaporkan dengan menggeser laba dari periode satu ke periode lain telah dilakukan penelitian (jones, 1991; cahan, 1992; hall dan stammerjohan, 1997). bukti-bukti diatas memperlihatkan alasan bahwa manajer memiliki dorongan untuk melakukan kebijakan penentuan laba yang mengurangi laba yang dilaporkan dan nilai bersih selama tahun-tahun perusahaan tergugat pada posisi litigasi. maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: h1 : ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap periode tidak sebagai tergugat. h2 :ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap perusahaan lain yang tidak sebagai tergugat. metode penelitian obyek penelitian obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej). sampel yang digunakan adalah perusahaan non perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) dan terkena kasus litigasi selama periode 1993-2006, alasan digunakan sampel dari industri non perbankan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perbankan dan non perbankan. teknik pengambilan sampel teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan kriteria: perusahaan non perbankan, laporan keuangan lengkap dan berakhir pada 31 desember, perusahaan terkena gugatan ganti rugi, data perusahaan mencukupi dan tersedia untuk melakukan penghitungan semua variabel, perusahaan tidak melakukan stock split, akuisisi, pembagian saham bonus selama perioda tiga tahun sebelum dan sesudahnya. penelitian ini menggunakan perusahaan pembanding dalam mela-kukkan pengujian hipotesis. perusahaan pembanding adalah perusahaan yang berasal dari kelompok industri yang sama dan memiliki total aktiva yang sebanding dengan perusahaan sampel. jenis data data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data laporan keuangan perusahaan non perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) selama periode 1993-2006. teknik pengumpulan data prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) selama periode pengamatan 1993-2006. data diperoleh dari pojok bursa efek jakarta (bej) serta indonesian capital market directory (icmd). definisi operasional variabel penelitian variabel dependen. variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. manajemen laba jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 126-143, juli 2012 134 merupakan intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud mendapat keuntungan atau manfaat tertentu, baik bagi manajer maupun perusahaan. pengujiannya diukur dengan proxy discretionary accrual (dac). discretionary accrual diukur dengan model yang diadaptasi dari jones (1991) dan cahan (1992) dengan penyesuaian seperti yang disarankan oleh dechow et. al. (1995). discretionary accruals (dac) dihitung dengan: dac = tac – ndac tacit = ebxtit – ocfit tacit/tai,t-1 = α1(1/tai,t-1) + α2 ((αrevit αrecit)/tai,t1) + α3 (ppeit/tai,t-1). dari persamaan regresi diatas, ndac dapat dihitung: ndacit = α1(1/tai,t-1) + α2 ((αrevit αrecit)/tai,t1) + α3(ppeit/tai,t1). dacit = (tacit/tai,t-1) – ndacit keterangan : tacit = total accruals perusahaan i pada periode t ebxtit = earnings before extraordinary item perusahaan i pada periode t ocfit = operating cash flows perusahaan i pada periode t tai,t-1 = total aktiva perusahaan i pada periode t-1 revit = revenue perusahaan i pada periode t recit = receivable perusahaan i pada periode t ppeit = nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t variabel independen. litigates (x1) variabel independen dalam model diatas dengan memasukkan variabel indikator litigates untuk menguji dampak kejadian atau peristiwa (insident) litigasi terhadap kebijakan penentuan laba. litigates merupakan set yang akan bernilai 1 untuk setiap tahun setiap perusahaan yang diuji terlibat dalam peristiwa litigasi. litigates merupakan set yang bernilai 0 untuk setiap tahun pengujian non litigasi. variabel kontrol. size (x2), beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap earnings management, sesuai dengan penelitian watts & zimmerman (1986) yang membuktikan bahwa semakin besar perusahaan akan semakin besar kemungkinan menggunakan akrual. moses (1987) dalam edy dan arleen (2005) juga menemukan bukti bahwa perusahaan besar memiliki dorongan untuk melakukan earnings management dibandingkan dengan perusa-haan kecil karena perusahaan besar menjadi subyek pemeriksaan. size diukur dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi. leverage (x3) merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aktiva. semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. sejalan dengan yang dikemukakan oleh watts and zimmerman dalam hipotesis debt covenant bahwa motivasi debt covenant disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial (watts zimmerman, 1986 dalam dewi, 2005). penelitian defond dan jiambalvo (1994), wahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 135 chau dan lee (1999), de angelo et al. (1994) dan gul et al. (2003) dalam zaenal (2006) menunjukkan bahwa utang perusahaan mempunyai hubungan positif dengan manajemen laba. uji hipotesis dan analisis data hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linier berganda. metode regresi linier berganda dengan alasan bahwa dalam penelitian ini melibatkan beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. model persamaan regresi sederhana sebagai berikut: y = β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + e keterangan: y = da (discretionary accruals) x1 = litigates (periode sengketa) x2 = size (ukuran perusahaan) x3 = leverage (rasio total utang dibagi total aktiva) hasil dan pembahasan gambaran umum obyek penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil seleksi terhadap seluruh perusahaan non perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta (bej) dan terkena kasus litigasi selama periode 1993-2006. berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan (lihat tabel 1). hasil uji kualitas data pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat distribusi data, apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. pengujian normalitas yang dilakukan terhadap residual statistik pada tabel diatas diperoleh nilai kolmogorov-smirnov z sebesar 0,997 dan tidak signifikan pada alpha 0,05. jadi dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi secara normal (lihat tabel 2). tabel 1. ringkasan prosedur pemilihan sampel uraian jumlah perusahaan terdaftar di bursa efek jakarta (bej) yang terkena litigasi antara tahun 1993-2006 31 perusahaan perbankan di bursa efek jakarta (bej) yang terkena litigasi antara tahun 1993-2006 (16) perusahaan yang terpilih sebagai sampel 15 uji multikolinearitas. hasil perhitungan menunjukkan nilai tolerance untuk variabel x1, x2, x3, adalah (0,155), (0,481) dan (0,755). tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. hasil perhitungan nilai variance inflation factor (vif) juga menunjukkan hal yang sama yaitu nilai vif untuk variabel x1, x2, dan x3 adalah (8,186), (2,078) dan (1,324) yang semuanya memiliki nilai vif<10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 126-143, juli 2012 136 tabel 2. hasil pengujian normalitas unstandardized residual n 45 normal parameters(a,b) mean ,0000000 std. deviation ,08813451 most extreme differences absolute ,059 positive ,054 negative -,059 kolmogorov-smirnov z ,398 asymp. sig. (2-tailed) ,997 tabel 3. hasil pengujian multikolinearitas unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta toleranc e vif 1 (constant) ,066 ,047 1,413 ,166 x1 ,123 ,126 ,609 ,978 ,334 ,155 8,186 x2 -1,182e15 ,000 -,242 1,151 ,257 ,481 2,078 x3 -,074 ,056 -,223 1,327 ,192 ,755 1,324 tabel 4. hasil pengujian autokorelasi unstandardized residual test value(a) -,00412 cases < test value 22 cases >= test value 23 total cases 45 number of runs 31 z 2,116 asymp. sig. (2-tailed) ,134 uji autokorelasi hasil output pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai test adalah 0,00412 dengan probabilitas 0,134 tidak signifikan pada 0,05 yang berarti bahwa residual adalah random atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. uji heterokedastisitas hasil perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi untuk variabel x1, x2, dan x3 adalah (0,639), wahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 137 (0,967), dan (0,622) diatas nilai alpha 0,05. jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya hetero-kedastisitas. statistik deskriptif hasil pengujian deskriptif statistik pada tabel dibawah menunjukkan nilai mean da (discretionary accrual) -,0099984 yang berarti bahwa perusahaan sampel tidak melakukan manajemen laba. untuk nilai minimum da (discretionary accrual) yaitu -0,30191 dan nilai maksimum da 0,22599 dengan standar deviasi 0,09656978. hasil pengujian deskriptif statistik juga menunjukkan nilai mean size dan leverage adalah (15.988.872.803.097,89) dan (0,69587). tabel 5. hasil pengujian heterokedastisitas model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) ,052 ,027 1,918 ,063 x1 -,035 ,073 -,314 -,473 ,639 x2 2,476e17 ,000 ,009 ,041 ,967 x3 ,016 ,033 ,089 ,498 ,622 tabel 6. statistik deskriptif n minimum maximum mean std. deviation da 45 -,30191 ,22599 -,0099984 ,09656978 size 45 93341801720 60175993112286 15988872803097,89 19812877928906,770 leverage 45 ,111 1,799 ,69587 ,290365 valid n (listwise) 45 hasil pengujian hipotesis alat analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan memasukan variabel litigates sebagai variabel independen sedangkan size dan leverage sebagai variabel kontrol, sedangkan variabel dependennya adalah kebijakan penentuan laba (manajemen laba). hasil pengujian hipotesis 1 yang ditunjukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa litigasi mempunyai nilai sig 0,260 lebih besar dari nilai alpha, sehingga dapat dikatakan bahwa litigasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap periode tidak sebagai tergugat. pengujian yang dilakukan terhadap variabel kontrol menunjukkan nilai sig untuk size dan leverage yaitu (0,893) dan (0,976). nilai sig tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel size dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. hasil pengujian terhadap interaksi variabel menunjukkan hal yang sama, karena dari hasil pengujian diperoleh nilai sig untuk interaksi antara jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 126-143, juli 2012 138 litigates dan size (0,243) serta untuk interaksi litigates dan leverage (0,297). hasil pengujian nilai f hipotesis 1 pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi f sebesar 0,577>0,05, yang berarti bahwa litigates, leverage, size secara serentak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. hasil pengujian koefisien determinasi hipotesis 1 pada tabel diatas menunjukkan nilai adjusted r2 sebesar 0,049 menunjukkan bahwa 4,9% variable kebijakan penentuan laba dijelaskan oleh faktor litigates, leverage, size sedang sisanya sebesar 95,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. tabel 7. hasil uji nilai t model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) -,018 ,127 -,139 ,891 x1 ,207 ,180 1,060 1,153 ,260 x2 -1,875e-16 ,000 -,042 -,136 ,893 x3 ,005 ,164 ,010 ,030 ,976 tabel 8. hasil uji nilai f model sum of squares df mean square f sig. 1 regression ,040 5 ,008 ,775 ,577(a) residual ,247 24 ,010 total ,287 29 tabel 9. hasil uji koefisien determinasi (adjusted r2) model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 ,462(a) ,213 ,049 ,10155422 hasil pengujian hipotesis 2 yang ditunjukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa litigates mempunyai nilai sig 0,556 atau lebih besar dari nilai alpha (0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa litigates tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap perusahaan lain yang tidak sebagai tergugat. pengujian yang dilakukan terhadap variabel kontrol juga menunjukkan nilai sig untuk size dan leverage yaitu (0,207), dan (0,164). nilai sig tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel size dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen. hasil pengujian terhadap interaksi variabel menunjukkan hal yang sama, karena dari hasil pengujian diperoleh nilai sig untuk interaksi antara litigates dan size (0,838) serta untuk interaksi litigates dan leverage (0,382). hasil pengujian nilai f hipotesis 2 pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi f sebesar 0,167>0,05, berarti wahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 139 litigates, leverage, size secara serentak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. sedangkan hasil pengujian koefisien determinasi hipotesis 2 pada tabel 12 menunjukkan nilai adjusted r2 sebesar 0,111 menunjukan bahwa 11,1% variable manajemen laba dijelaskan oleh faktor litigates, leverage, size sedang sisanya sebesar 88,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. tabel 10. hasil uji nilai t model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) ,108 ,059 1,826 ,080 x1 ,082 ,136 ,398 ,598 ,556 x2 -3,096e-15 ,000 -,571 -1,296 ,207 x3 -,092 ,064 -,294 -1,437 ,164 tabel 11. hasil uji nilai f model sum of squares df mean square f sig. 1 regression ,083 5 ,017 1,726 ,167(a) residual ,231 24 ,010 total ,315 29 tabel 12. hasil uji koefisien determinasi (adjusted r2) model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 ,514(a) ,264 ,111 ,09817774 diskusi hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap periode tidak sebagai tergugat. ini menunjukkan bahwa baik periode sebelum dan sesudah litigasi perusahaan yang terkena litigasi tidak melakukan manajemen laba. hal ini sangat bertentangan dengan harapan awal yang diinginkan oleh peneliti, bahwa perusa-haan yang terkena litigasi akan melakukan manajemen laba dengan mempe-ngaruhi laporan keuangan perusahaan agar tidak terlalu baik kinerjanya jika ganti rugi didasarkan pada kondisi keuangan perusahaan. namun dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa perusahaan yang terkena litigasi tidak melakukan manajemen laba. hasil pengujian hipotesis kedua juga menunjukkan hasil yang sama, karena dari hasil pengujian diketahui bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap perusahaan lain yang tidak sebagai tergugat. hal ini menunjukkan bahwa baik perusahaan yang terkena litigasi ataupun perusahaan lain jurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 126-143, juli 2012 140 yang tidak terkena litigasi juga tidak melakukan manajemen laba. hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba dalam laporan keuangan selama periode litigasi. ini terjadi karena perusahaan yang terke002vol 13,1. hal 15-27 na litigasi tidak mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan manajemen laba, hal ini ditunjukkan dengan tingkat perbandingan antara nilai tuntutan ganti rugi dengan total aktiva perusahaan dan dengan panjangnya proses litigasi sampai pada penyelesaian yang bisa mencapai bertahun-tahun. tergugat bisa kalah dalam proses gugatan namun belum tentu kalah dalam proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. kemungkinan perusahaan-perusahaan yang terkena litigasi berfikir dengan panjangnya proses penyelesaian litigasi yang tidak pasti kapan akan selesai dan ketidakpastian apakah perusahaan akan diharuskan membayar ganti rugi atau tidak, mengakibatkan perusahaan tidak perlu melakukan manajemen laba. tidak terbuktinya pengujian litigation hyphotesis di indonesia dapat disebabkan pula oleh adanya perbedaan hukum yang berlaku di amerika dengan hukum yang berlaku di indonesia. hukum yang berlaku di indonesia menganut civil law sedangkan hukum di amerika menganut common law. perbedaan hukum yang berlaku di amerika dengan di indonesia mengakibatkan adanya perbe-daan tingkat law enforcement. banyak penelitian yang mengatakan tingkat law enforcement di indonesia sangat lemah. hal ini ditunjukan oleh sebuah survei yang dinamakan public integrity index, yaitu sebuah scorecard kuantitatif mengenai government practices di berbagai negara, menempatkan indonesia sebagai negara yang “lemah” (weak) bersama kenya, nambia, nicaragua, nigeria, panama, russia, turkey, ukraine dan india. laporan ini dikeluarkan oleh global integrity/ the centre for public integrity yang berkedudukan di washington dc. suatu penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas di amerika menunjukkan lemahnya reformasi hukum di indonesia. menurut penelitan tersebut, lemahnya law enforcement disebabkan oleh pertama, hakim-hakim yang dependen. artinya dalam memutus perkara mereka tak independen. mereka dependen terhadap pengacara, pemerintah atau hakim yang lebih tinggi. kedua, lack of skill atau kurang adanya spesialisasi dalam bidang bisnis. ketiga, putusan pengadilan yang unpredictable. putusan pengadilan sebetulnya bisa diduga dari apa yang terjadi, tapi karena posisi hakim dependen maka putusan bisa menjadi lain. melihat hasil penelitian u-thai (2005) dalam zaenal (2006) menunjukkan bahwa indonesia berada pada kelompok negaranegara yang mempunyai rata-rata earnings management yang tinggi dan indonesia dinilai sebagai negara dengan tingkat proteksi investor yang rendah. faktor litigasi dalam penelitian ini dianalogkan dengan taxation motivation yaitu menggunakan berbagai metode akuntansi dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. setelah melihat hasil pengujian litigation hyphotesis menunjukkan bahwa kebijakan penentuan laba atau earnings management yang terjadi di indonesia tidak dimotivasi oleh faktor litigasi, tetapi dimotivasi oleh faktor lain: pertama, bonus purposes yaitu manajer perusahaan lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan sehingga mereka memperoleh bonus yang besar. kedua, political motivations yaitu manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi wahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 141 yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah. ketiga, pergantian ceo yaitu ceo yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. keempat, initital public offering (ipo) yaitu manajer perusahaan yang akan go public melakukan earnings management dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. kelima, pentingnya memberi infor-masi kepada investor yaitu informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. penutup berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel sebanyak lima belas perusahaan non perbankan dengan kasus litigasi yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode pengamatan antara tahun 1993-2006, dapat disimpulkan tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap periode tidak sebagai tergugat. selain itu, juga tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba selama perusahaan dalam periode sengketa relatif terhadap perusahaan lain yang tidak sebagai tergugat. hasil pengujian litigation hyphotesis menunjukkan bahwa peristiwa litigasi tidak mempengaruhi manajemen laba. hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh tuntutan ganti rugi terhadap manajemen laba dalam laporan keuangan. setelah melihat hasil pengujian litigation hyphotesis yang dianalogkan dengan taxation motivation, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba atau earnings management yang terjadi di indonesia tidak dimotivasi oleh faktor litigasi, tetapi dimotivasi oleh faktor lain: bonus purposes, political motivations, pergantian ceo, initital public offering (ipo), dan pentingnya memberi informasi kepada investor. penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya; pertama, penelitian ini menggunakan sampel sedikit, karena hanya terdapat 15 perusahaan non perbankan yang terkena litigasi. kedua, adanya perbedaan hukum yang berlaku di indonesia dengan hukum yang berlaku antara indonesia dan amerika. ketiga, nilai tuntutan ganti rugi yang kecil jika dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki mengakibatkan perusahaan tidak perlu melakukan earnings management. terakhir, adanya faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap earnings manage-ment di bandingkan dengan faktor litigasi. adapaun saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya dalam melakukan replikasi penelitian harus memperhatikan perbedaan budaya, hukum dan perilaku masyarakat di negara tersebut dengan negara asal penelitian. daftar pustaka juanda, a. 2007. “pengaruh risiko litigasi dan tipe strategi terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akunjurnal akuntansi dan investasi, 12 (2), 126-143, juli 2012 142 tansi”, simposium nasional akuntansi x, iai. cahan, s. f. 1992. “the effect of antitrust investigations on discretionary accruals: a refined test of the political cost hypothesis”, the accounting review, 67 (1), 77 – 85, january. saptatinah, d. 2005. “analisis faktorfaktor yang mempengaruhi motivasi manajemen laba diseputar right issue”, universitas slamet riyadi surakarta, surakarta. edy., dan arleen. 2005. “analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta”, simposium nasional akuntansi viii, iai gideon s. b. 2005. “kualitas laba: studi pengaruh mekanisme corporate governace dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur”, simposium nasional akuntansi viii, iai. hall, s. c., dan w. w. stammerjohan. 1997. “damage award and earnings management in the oil industry”, the accounting review, 72 (1), 4765, january. hall, s. c. dan w. w. stammerjohan. 2003, “legal cost and accounting choice: another test of the litigation hypothesis”, journal of business & accounting, 30 (5) & (6), june/july, 830-862. iai. 2002. standar akuntansi keuangan, jakarta: salemba empat. utama, i. m. a. 2005. “gugatan ganti kerugian oleh kelompok perwakilan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan”, universitas udayana, denpasar. ghozali, i. 2001. aplikasi analisis multivariate dengan program spss, semarang: badan penerbit universitas diponegoro. jin, l. s., dan m. machfoedz. 1998. “faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta”, jurnal riset akuntansi indonesia, 1 (20, 174-191. jones, j. j. 1991. “earnings management during import relief investigations, journal of accounting research”, 29, (2), 193 – 228, august. julia., dkk. 2005. “pengaruh manajemen laba pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam indeks lq-45”, simposium nasional akuntansi viii, iai. kusumawati., dan sasongko. 2005. “analisis perbedaan pengaturan laba (earnings management) pada kondisi laba dan rugi pada perusahaan manufaktur di indonesia”, jurnal akuntansi dan keuangan, 4 (1), 1-20. rahmawati., dkk. 2006. “pengaruh asimetri informasi terhadap praktik wahyu manuhara putra, indikasi manajemen laba pada perusahaan... 143 manajemen laba pada perusahaan perbankan publik yang terdaftar di bursa efek jakarta”, simposium nasional akuntansi ix, iai. scott, w. r. 2000. financial accounting theory. usa : prentice-hall. surifah. 2001. “studi tentang indikasi unsur manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan publik di indonesia”. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 5, (1). tatang, a. g. 2000. “earnings management dalam penawaran pasar perdana di bursa efek jakarta”, simposium nasional akuntansi iii, iai. watts, r. l., dan j. l. zimmerman. 1986. positive accounting theory, prentice-hall, inc., new jersey. fanani, z. 2006. “manajemen laba: bukti dari set kesempatan investasi, utang, kos politis, dan konsentrasi pasar yang sedang berkembang”, simposium nasional akuntansi ix, iai. jai | journal of accounting and investment article type: research paper a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management agustin setya ningrum*, ratna wardhani, and aria farah mita abstract: the main purpose of this study is to investigate whether there is an indirect negative effect of ifrs adoption level on earnings management, through an increase of analyst coverage. this paper is motivated by the fact that ifrs adoption could increase the number of analysts who follow the companies. the existence of analysts will increase the role of oversight of the company, which will decrease earnings management practices. this study is a cross-country study using 3.786 firm years of entities among 30 countries. this study proves that there is indirect positive effect of ifrs adoption level on earnings management, through an increase of analyst coverage. increase of analyst coverage will push companies to do earnings management practices. this study also confirms that ifrs adoption level has direct negative effect on earnings management. this paper develops new measurement of the ifrs adoption level based on information presented in the ifrs jurisdiction profile published by the ifrs foundation. this measurement is different from previous studies, which generally use dummy variables. more than 100 countries have submitted the ifrs profile to ifrs foundation in 2012. therefore, we can measure the level of ifrs adoption in many countries. this measurement becomes an additional contribution to further studies. keywords: ifrs adoption; earnings management; financial analyst; analyst coverage; analyst following; discretionary accruals introduction the integration of the global capital market underlies the need for accounting standards harmonization at the international level. using a set of international accounting standards is expected to facilitate cross-border investment. the idea for a harmonization of accounting standards at the international level was followed by the establishment of the international accounting standards committee (iasc) in 1973. in 2000, there was a reorganization that is the birth of the international accounting standards board (iasb) replacing the iasc. the iasb was established with the aim to build a set of high-quality accounting standards (iasc, 1989 in barth, landsman, & lang, 2008). as a high-quality accounting standard and globally applied, ifrs has some specific characteristics such as the principle-based, elimination of some accounting method alternatives, requiring accounting measurement that reflects economic reality better (such as the use of fair value), and requiring more extensive disclosures. affiliation: department of accounting, universitas indonesia, depok, indonesia *correspondence: setyaningrum@ui.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003124 citation: ningrum, a.s., wardhani, r., & mita, a. f. (2019). a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management. journal of accounting and investment, 20(3), 198-212. article history received: 12 march 2019 reviewed: 29 may 2019 revised: 8 july 2019 accepted: 11 september 2019 mailto:setyaningrum@ui.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6000 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 199 the results of the previous studies showing the impact of the adoption of ifrs in the past decade already prove that the ifrs adoption may depress earnings management practices (ajina, bouchareb, & souid, 2013; fuad & wijanarto, 2017; houqe, van zijl, dunstan, & karim, 2012; ismail, kamarudin, van zijl, & dunstan, 2013; montoya, 2018; pelucio-grecco, geron, grecco, & lima, 2014; tze-yu, ming-lei, & hsiao-chian, 2013; zeghal, chtourou, & fourati, 2012; zeghal, chtourou, & sellami, 2011). past researches explain that the ifrs adoption may decrease earnings management practices through restrictions on accounting methods alternative selected by the management. the ifrs adoption could also suppress earnings management practices because ifrs requires more extensive disclosures. the use of ifrs as international accounting standards will facilitate financial analysts in comparing performance and financial condition between firms, thereby increasing the quality of information produced by financial analysts (tan, wang, & welker, 2011). financial analysts also benefit from wider-disclosure features in the notes to the financial statements (kim & shi, 2012). various disclosed information will assist financial analysts in understanding the performance and financial condition of the company in a more comprehensive and in-depth, and in turn could improve the accuracy of forecasts made by financial analysts (hope, 2003). the magnitude of the benefits for financial analysts from ifrs adoption increases the tendency to follow companies that have adopted ifrs (abdallah, abdallah, & ismail, 2012; cheng, 2012; cuijpers & buijink, 2005; kim & shi, 2012; tan et al., 2011; wang, hou, & chen, 2012). financial analysts can be deemed to be external monitors of managers. they performed the oversight of what might happen in the firm (healy & palepu, 2001; jensen & meckling, 1976). financial analysts are the external parties of companies, so they are more objective in overseeing the company. when the number of financial analysts who follow the company becomes more, the role of supervision by financial analysts will be stronger and can ultimately reduce the opportunistic behavior of management, including earnings management (degeorge, ding, jeanjean, & stolowy, 2004, 2013; martinez, 2010; yu, 2008). the explanation shows that there is a possibility that ifrs adoption level has indirect negative effect on earnings management, through the increasing number of financial analysts who follow the company. based on this background, the main purpose in this study is to investigate whether the ifrs adoption level has an indirect negative effect on earnings management, through an increase of analyst coverage. the entire previous research examined the effect of adopting ifrs on earnings management directly. there are no studies that examine the effect of adopting ifrs on earnings management indirectly. this research attempts to fill the research gap by examining the indirect effect of adopting ifrs on earnings management through analyst coverage. most previous ifrs studies used dummy variables. this study uses different measurements of the level of ifrs adoption. we develop a score of ifrs adoption based on ifrs jurisdiction profile issued by the ifrs foundation. this study is a cross-country ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 200 study with a sample of 30 countries. the study aims to capture variations in ifrs’s adoption strategies in various countries. based on the explanation, the main contribution of this study is to provide evidence of the indirect effect of ifrs adoption on earnings management through analyst coverage. in addition, this study also develops a new measurement of ifrs adoption. this study also contributes to providing evidence of the benefits of adopting ifrs. this provides feedback on iasb policies and strategies in encouraging countries to adopt ifrs so far. for the analyst, this research provides an overview of the role of financial analysts in reducing earnings management practices. this can encourage financial analysts to increase the company's supervisory role. literature review and hypotheses development agency relationship as a contract where a person or several people (acting as principal) employs another person (agent) to carry out work on behalf of the principal, including delegating the authority to make decisions to the agent (jensen & meckling, 1976). agency relationships lead to the emergence of information asymmetry problems. information asymmetry is a condition where there is a difference in information between one party and another. managers have greater access to company information compared to other parties who are not directly involved in running the company. greater access to company information sometimes causes managers (agents) to take advantage of other parties (principal) (scott, 2014). information asymmetry can be overcome through the quality of financial reporting (healy & palepu, 2001). further they explained that there are three ways to improve the quality of financial reporting. first, by optimizing contracts between investors and company managers. the second way is by making policy about the disclosure of various information that must be made by the manager. and the last is by optimizing the functions of intermediaries, such as financial analysts and rating agencies. intermediaries can improve the quality of information disclosure because intermediaries are external parties who are expected to be more objective in valuing companies. earnings management practices can be reduced through the application of high-quality accounting standards (scott, 2014). the use of ifrs is expected to improve the quality of financial reporting and can minimize the problem of information asymmetry (healy & palepu, 2001). some researchers (ball, kothari, & robin, 2000; daske, hail, leuz, & verdi, 2008; amiram, 2012; ahmed, neel, & wang, 2013; nijam & athambawa, 2016) state that the main objective of ifrs adoption is to improve transparency and quality of financial reporting (hasan & rahman, 2017). the increased transparency and quality of financial reporting can reduce the possibility of earnings management practice (dakata & hasnah, 2016). one of the main characteristics of ifrs that can increase company transparency is extensive disclosure. extensive disclosures would increase transparency to the users of financial statements so that users can evaluate the condition of the financial statements ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 201 and financial performance more closely. this can reduce the tendency of managers to take advantage of the information asymmetry that occurs between management and users of financial statements, including the conduct of earnings management (scott, 2014). earnings management can be controlled by limiting accounting method alternatives that can be chosen by the management (ashbaugh & pincus, 2001). ewert and wagenhofer (2005) also state that the accounting standards that restrict the choice of accounting methods will improve the quality of reported earnings. ifrs as international accounting standards has these characteristics (ismail et al., 2013). from the explanation, it can be concluded that the ifrs adoption lowers earnings management practices. this is consistent with the study results of barth et al. (2008), zeghal et al. (2011), chua, cheong, and gould (2012), houqe et al. (2012), zeghal et al. (2012), ismail et al. (2013), tze-yu et al. (2013), pelucio-grecco et al. (2014), fuad and wijanarto (2017), montoya (2018). therefore, the first hypothesis in this study is: h1: the ifrs adoption level has a direct negative effect on earnings management. harmonization of accounting standards benefits companies and financial statement users, as well as financial analysts. ifrs adoption can reduce the cost of acquiring and processing accounting information by financial analysts. this is because financial analysts do not need to learn a variety of local accounting standards. a good understanding of international accounting standards, in this case the ifrs, will help financial analysts in understanding the financial statements of companies from different countries and compare the financial condition and performance among companies in various countries (tan et al., 2011). this statement is in accordance with the research results of ortega (2012), who found that ifrs adoption improves the comparability of financial statements. the extensive disclosure level would assist users, including financial analysts, in analyzing the performance and financial condition of the company in a deeper way; making it easier for financial analysts in producing earnings forecasts and improving the accuracy of forecast (hope, 2003). measurement at fair value enables users of financial statements to find out more relevant information about the gain or loss (tan et al., 2011). this, of course, helps financial analysts in making a more accurate forecast. the description explains the benefits of ifrs adoption for financial analysts. the benefits to be gained increase the tendency of financial analysts to follow the companies who apply ifrs. the results of previous studies (abdallah et al., 2012; cheng, 2012; cuijpers & buijink, 2005; kim & shi, 2012; tan et al., 2011; wang et al., 2012) show that ifrs adoption has a positive effect on the number of financial analysts who follow the company. thus, the second hypothesis in this study is: h2: the ifrs adoption level has a positive effect on analyst coverage. ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 202 the existence of financial analysts can reduce information asymmetry between management and investors through effective monitoring activities (healy & palepu, 2001; jensen & meckling, 1976). dyck, et al. (2006) found the evidence that financial analysts are external parties who have greater role in detecting fraud rather than the securities and exchange commission (sec) and the external auditors (yu, 2008). financial analysts can be actively involved in the supervision of the company. this is because financial analysts intensively monitor the development of the company. in addition, analysts also have sufficient capacity, so they can quickly detect errors or mistakes made by the company. financial analysts are external parties of the company, so they are more objective in overseeing the company. in addition, financial analysts also have access informing the market what is happening in the company, thus increasing the power of financial analysts in conducting oversight role. the effectiveness of financial analysts in running the oversight function is also driven by the desire to maintain their reputation (degeorge et al., 2013). the reputation of financial analysts is evaluated by how accurate the forecasts or recommendations made by financial analysts. several previous studies, such as yu (2008), martinez (2010), degeorge et al. (2004, 2013), xu, li, and liu (2013), hong, huseynov, and zhang (2014), abaoub and nouri (2015), found the evidence that analyst coverage negatively affect earnings management. these results indicate that there is a role of monitoring company run by financial analysts. therefore, the third hypothesis in this study is: h3: analyst coverage has a negative effect on earnings management. based on the description in developing hypotheses 3 and 4, it can be concluded that the ifrs adoption level will have an impact on increasing number of financial analysts who follow the company (abdallah et al., 2012; cheng, 2012; cuijpers & buijink, 2005; kim & shi, 2012; tan et al., 2011; wang et al., 2012). increasing number of financial analysts will strengthen the oversight role carried by financial analysts, and in turn suppress the practice of earnings management (abaoub & nouri, 2015; degeorge et al., 2004, 2013; hong et al., 2014; martinez, 2010; xu et al., 2013; yu, 2008). so, it can be hypothesized that: h4: the ifrs adoption level has an indirect negative effect on earnings management, through analyst coverage. figure 1 research framework the ifrs adoption level analyst coverage earning management h1 h2 h3 h4 ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 203 based on hypotheses developed, research frame work is formulated as shown in figure 1. research method sample selection this study is a cross-country research that tests the effect of ifrs adoption on earnings management practices in 2012. the selected year is intended to observe the current status of ifrs adoption by countries around the world. samples were taken from 30 countries, which are selected based on the following criteria: (1) a member of the international federation of accountants (ifac) and have the ifrs jurisdiction profile data and (2) have associated data of country-level variables, such as gdp data and market capitalization. from the initial selection, it was obtained 82 countries that met these criteria. then 30 countries with the largest market capitalization have been chosen. the use of market capitalization as selection criteria of countries is related to the financial analysts’ data. thirty countries represent approximately 53% of world market capitalization, therefore it is expected that the results of this study could be widely generalized. the sampling method used is purposive sampling, a method of sample selection based on certain criteria. the sample selection criteria are: (a) followed by financial analysts; (b) not included in the financial or unclassified industry based on sic code classification. the financial industry is excluded from the sample because it has more stringent regulations than other industries; (c) not being in the industry with a number of companies of less than 10. it is associated with the regression model of kothari, leone, and wasley (2005) in the calculation of earnings management variables; (d) having complete data for all study variables for the period 2011-2012. the 2011 data is required for calculating earnings management variables and a dummy variable of previous period loss; and (e) having data of external auditors. model 1 is to see the effect of the ifrs adoption level on analyst coverage (h2). the main variables in model 1 are the ifrs adoption level (independent variable) and analyst coverage (dependent variable). the company-level control variables used in model 1 are the size of the company, profitability, company growth rate, and audit quality. while the country-level control variables are the level of economy and the legal origin. model 2 is used to test hypothesis 1 the direct effect of ifrs adoption level on earning management (h1) and the effect of analyst coverage on earnings management (h3). the main independent variables in model 2 are the ifrs adoption level and analyst coverage, while the dependent variable is earnings management. model 2 also incorporates some ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 204 control variables such as the size of the company, debt, and the company growth rate, and dummy variable of previous period loss. country-level control variables used are the level of economy and legal origin. to determine the indirect effect of the ifrs adoption level on earning management (h4), a joint test of model 1 and model 2 will be conducted using the structural equation modeling (sem) feature in stata. variables operationalization the ifrs adoption level will be measured by developing a score of ifrs adoption based on ifrs jurisdiction profile issued by the ifrs foundation. ifrs foundation has completed 130 profiles, including jurisdiction included in the g20. ifrs jurisdiction profile was developed based on various sources of information, including a survey of accounting standards constituent and other relevant organizations throughout the world. the survey was conducted from august to december 2012. the published ifrs jurisdiction profile has accommodated review results. the following are the steps in calculating ifrs adoption score: 1. creating instruction of assigning score for each question by (a) identifying all variations of answers for each question, and (b) providing score for each answer variation. the score ranges from 0 to a certain value, depending on the amount of answer variation in each question. 2. providing score for the answer in each question according to scoring instructions. 3. weighting value to each question with a maximum value in the question (0 to 1). 4. summing the weighted values for all the questions in each jurisdiction (max. score is 18). 5. calculating scores of ifrs adoption by dividing the total score by the total maximum score. the measurement of analyst coverage variables is based on the research of degeorge et al. (2013), which is the natural logarithm of (1 + the number of financial analysts who follow the company). the level of earnings management is measured by the absolute value of discretionary accruals developed by kothari et al. (2005). the reason for choosing the model of kothari et al. (2005) is that the model is the latest model of discretionary accruals and has been widely used in many studies, including the study of the effect of ifrs adoption on earnings management (ajina et al., 2013; dimitropoulos, asteriou, kousenidis, & leventis, 2013; zeghal et al., 2011) ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 205 result and discussion using the sample selection criteria, the number of observations used in this study is 3.786 companies. the market capitalization for 3.786 companies is 68% of the total market capitalization in 30 countries. so, it can be concluded that the sample is fairly representative of the population in those countries. table 1 shows the descriptive statistics for all variables in this study. the level of earnings management (em) for the whole sample is between 0.00002 0.80659. the lowest level of earnings management is found in korean companies. for analyst coverage, fifty percent of the research sample has a relatively small number of analysts following (1-4). however, there are companies with a high number of analysts following, such as kia motors, samsung electronics, and sk hynix, which has 40 analysts following. the average value of the ifrs adoption level for the 30 countries is 0.740. the country with the highest level of ifrs adoption is australia (0,940). meanwhile, indonesia and thailand are the countries with the lowest level of adoption of ifrs (0.120). based on the analysis of the ifrs jurisdiction profile answers, it can be concluded that there is a strong commitment from the various countries in supporting the harmonization of international accounting standards, that ifrs has been used extensively, both for local companies and foreign companies, and that there are 18 countries that have modified the ifrs at the various level. table 1 descriptive statistics observation mean std. dev median min max em 3,786 0.10056 0.16262 0.04294 0.00002 0.80659 ac 3,786 6.45985 6.14631 4.00000 1.00000 40.00000 ifrs 3,786 0.70499 0.20084 0.80556 0.12037 .,93981 control variables size 3,786 5,602,577 19,200,000 1,054,315 363 412,000,000 lev 3,786 0.21176 0.17609 0.19240 0.00000 1.07261 roa 3,786 6.46207 8.62032 5.80000 -27.72000 40.13000 grow 3,786 0.12469 0.44883 0.05793 -0.99419 5.41880 gdp 3,786 37,579 20,188 39,746 1,257 99,636 aud 3,786 82.44% loss 3,786 11.65% leg 3,786 48.94% em: the level of earnings management company measured by the absolute value of discretionary accruals; ac: analyst coverage measured by ln (1 + # analyst); ifrs: level of ifrs adoption of the country as measured by a score of ifrs adoption based on ifrs jurisdiction profile; size: the size of the company measured by ln(total assets in us dollar); lev: the company's debt level as measured by the ratio of debt to assets; roa: the company's profitability as measured by return on assets and is expressed in %; grow: growth rate of the company as measured by revenue growth; aud: audit quality of the company (1 for big-4 ); loss: loss in the previous period (1 for companies that has loss in the previous period); gdp: the level of the country's economy as measured by log (gdp per capita in us dollars); leg: legal origin of country (1 to common law). for descriptive statistics, numbers presented is not made in ln or log. ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 206 the results of sem testing for model 1 and 2 are presented in table 2. results of the model 2 testing show that the ifrs adoption level has significant negative coefficient. it can be concluded that the ifrs adoption level has a negative effect on earnings management. thus hypothesis 1 is supported. the results of these tests show a consistency with previous researches that found a negative effect of the ifrs adoption on earnings management (barth et al., 2008; chua et al., 2012; fuad & wijanarto, 2017; houqe et al., 2012; ismail et al., 2013; montoya, 2018; pelucio-grecco et al., 2014; tzeyu et al., 2013; zeghal et al., 2012; zeghal et al., 2011). the negative influence of ifrs adoption level on earnings management is due to the restriction of accounting method alternatives that can be chosen by management. in addition, the level of disclosure required by ifrs also enables users of financial statements to carefully evaluate the performance and financial condition carefully. thus, the probability of detecting earnings management activities becomes increasing. this will reduce the tendency of management to perform earnings management practices. table 2 results of sem testing for model 1 and 2 direction expectations coefficient z-stats p>|z| model 1: dependent variable = ac ifrs h2: (+) 0.40246 6.99 0.000* size (+) 0.27394 47.09 0.000* roa (+) 0.01134 9.55 0.000* grow (+) 0.03695 1.71 0.0435*** aud (+) 0.13873 5.22 0.000* gdp (+/-) -0.12485 -4.75 0.000** leg (+) -0.02345 -1.10 0.136 model 2: dependent variable = em ifrs h1: (-) -0.06442 -4.39 0.000* ac h3: (-) 0.02527 6.23 0.000* size (+/-) -0.01277 -6.33 0.000** lev (+/-) -0.05550 -3.74 0.000** grow (+) 0.06246 11.45 0.000* loss (+) 0.02526 3.26 0.000* gdp (+/-) 0.08610 13.18 0.000** leg (-) 0.09807 18.32 0.000* direct effect: ifrs ke em (-) -0.06442 -4.39 0.000* indirect effect: ifrs ke em h4: (-) 0.01017 4.65 0.000* total effect: ifrs ke em -0.05425 -3.71 0.000* n 3.786 r-squared model 1 0.40883 r-squared model 2 0.17332 cfi 0.978 tli 0.897 srmr 0.011 results of the model 1 testing show that the ifrs adoption level has a significant positive coefficient. so, it can be concluded that the ifrs adoption level has a positive ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 207 effect on analyst coverage. therefore, hypothesis 2 is supported. the results of this study are consistent with previous ones (abdallah et al., 2012; cheng, 2012; cuijpers & buijink, 2005; kim & shi, 2012; tan et al., 2011; wang et al., 2012). financial analysts tend to follow companies that have adopted ifrs because ifrs adoption provides many benefits for financial analysts, such as the decline in analyst forecast error after ifrs has been adopted (cheong, kim, & zurbruegg, 2010; jiao, koning, mertens, & roosenboom, 2012), the decrease in the cost of financial analysts in acquiring and processing accounting information because they do not need to learn a variety of accounting standards, and facilitating financial analysts to compare the financial statements between companies from different countries (tan et al., 2011). this study predicts that the high number of analysts following will strengthen the role of oversight so that it can reduce earnings management. from the results of model 2 testing, it is known that analyst coverage has a significant positive coefficient. this means that analyst coverage is, in fact, have a positive effect on earnings management. thus, hypothesis 3 is not supported. to determine the indirect effect of the ifrs adoption level on earning management (h4), a joint test of model 1 and model 2 will be conducted using the structural equation modeling (sem). the results show that the indirect effect of the ifrs adoption level on earning management has a significant positive coefficient. a positive coefficient indicates that the indirect effect is having a positive direction. thus, hypothesis 4 cannot be supported. it is also proven by the test results of hypothesis 2 and 3, that shows that the ifrs adoption level has a positive effect on analyst coverage and analyst coverage has also a positive effect on earnings management. the existence of financial analysts provides pressure for companies to achieve targeted profit from financial analysts. this pressure arises because investors use forecasts by financial analysts as a basis for making investment decisions. the existence of such pressure encourages companies to undertake earnings management, both to reach the targeted profit of the current financial analysts or to manage the expectations of financial analysts, therefore, facilitating the achievement of profit targets in the future. research results of degeorge, patel, and zeckhauser (1999) support this statement. the study tried to identify the factors driving companies to do earnings management. the results showed that the company did earnings management to achieve the three thresholds: reaching positive earnings, maintaining the company's performance, and achieving predicted earnings from financial analysts. companies are increasingly focusing on the earnings forecast made by financial analysts, and even make the targeted profit as one of the benchmarks that must be reached or exceeded. this is because of the importance of the analyst forecast to investors. investors rely heavily on information provided by financial analysts because the information is more relevant (ramnath et al., 2008 in habib & hossain, 2008). when investors use analysts forecast in making investment decisions, investors have expectations that the company's performance will equal or exceed the forecasts made by financial analysts. ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 208 management put some effort to reach or exceed financial analysts' earnings targets due to the urge to obtain high return of shares. this is evidenced by the results of research kasznik and mcnichols (2002) and (bartov, givoly, & hayn, 2002). management became more compelled to achieve profit targets from financial analysts when the profit target is associated with bonus scheme of achievement. matsunaga and park (2001) provide evidence that there was a decline in ceo bonus when the quarterly profit was smaller than the profit financial analysts expected or than the quarterly profit in the previous period. conducting earnings management is not only to achieve financial analysts' earnings targets but also to manage the expectations of financial analysts in the future. this mechanism is intended to make the next targeted profits by financial analysts easily achieved by the company. research of (bartov et al., 2002) proved that the company's success in achieving the targeted profit is because of the ability of company in managing the expectations of financial analysts. conclusion this study is a cross-country study with a sample of 3,786 companies from 30 countries. countries used as samples are originating from different regional and having a different status of the ifrs adoption. it is intended to capture the impact of the ifrs adoption on various levels. from the content analysis of ifrs jurisdiction profile, there is a commitment from many countries in supporting the use of ifrs as international accounting standards. most countries prove their commitment by requiring or permitting the use of ifrs by local and foreign companies listed on the stock exchange in the country. from the calculation of ifrs adoption score in the 30 states, the average score is 0.740. this indicates that the level of adoption of ifrs in 30 countries is quite high. this study provides evidence of a direct negative effect of the ifrs adoption on earnings management. the results of this study also indicate that the ifrs adoption level increases the level of analyst coverage. these results are consistent with those of previous studies. this study also shows that analyst coverage has a negative effect on earning management practice. the existence of financial analysts actually raises the pressure for companies to achieve the targeted profit made by financial analysts (degeorge et al., 1999). these pressures encourage companies to undertake earnings management practices. from these results, it can be concluded that the level of ifrs adoption has an indirect positive effect on the level of earnings management, through analyst coverage. this study has several limitations. first, the observation period for this study is only 1 year. for further research, it is recommended to use a longer period of observation. the next limitation is related to earnings management measurement. this study only uses one measure of earnings management, discretionary accruals. further studies are encouraged to perform development by using various measures of earnings ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 209 management and run robustness tests using several models of discretionary accruals. ifrs adoption is expected to attract more financial analysts or foreign investors. in this study, there was no separation between local and foreign financial analysts. so, it cannot be concluded whether the adoption of ifrs has an effect on increasing the number of local, foreign, or both financial analysts. it is recommended to separate local analysts from foreign analysts as conducted by tan et al. (2011). appendix table 3 the initiation year of ifrs adoption in 30 sample countries countries the initiation year of ifrs adoption countries the initiation year of ifrs adoption australia 2007 malaysia 2012 austria 2005 mexico 2008 belgium 2005 netherlands 2005 brazil 2007 new zealand 2005 canada 2011 norway 2005 chile 2009 pakistan 2005 denmark 2005 russia 2012 france 2005 saudi arabia 2012 germany 2005 singapore 2007 hong kong 2005 south africa 2011 india 2016 spain 2005 indonesia 2012 switzerland 2005 italy 2005 thailand 2013 japan 2008 turkey 2005 korea 2011 united kingdom 2005 source: https://www.iasplus.com/en/jurisdictions, retrieved june 17 th , 2019 references abaoub, e., & nouri, y. (2015). earnings management and analyst coverage changes around ifrs implementation: evidence from france. international journal of business and finance research, 9(3), 83–94. retrieved from www.theibfr.com abdallah, a. a. n., abdallah, w., & ismail, a. (2012). do accounting standards matter to financial analysts? an empirical analysis of the effect of cross-listing from different accounting standards regimes on analyst following and forecast error. international journal of accounting, 47(2), 168–197. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.03.002 ajina, a., bouchareb, m., & souid, s. (2013). corporate governance mechanisms and earnings management after and before the adoption of ifrs. the business & management review, 3(4), 147–163. ashbaugh, h., & pincus, m. (2001). domestic accounting standards , international accounting standards , and the predictability of earnings. journal of accounting research, 39(3), 417–434. https://doi.org/10.1111/1475-679x.00020 ball, r., kothari, s. p., & robin, a. (2000). the effect of international institutional factors https://www.iasplus.com/en/jurisdictions https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.03.002 https://doi.org/10.1111/1475-679x.00020 ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 210 on properties of accounting earnings. journal of accounting and economics 29 (1), 1-51. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(00)00012-4 barth, m. e., landsman, w. r., & lang, m. h. (2008). international accounting standards and accounting quality. journal of accounting research, 46(3), 467–498. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00287.x bartov, e., givoly, d., & hayn, c. (2002). the rewards to meeting or beating earnings expectations. journal of accounting and economics, 33(2), 173–204. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(02)00045-9 cheng, c. s. a. (2012). discussion of voluntary ifrs adoption, analyst coverage, and information quality: international evidence. journal of international accounting research, 11(1), 77–82. https://doi.org/10.2308/jiar-10223 cheong, c. s., kim, s., & zurbruegg, r. (2010). the impact of ifrs on financial analysts’ forecast accuracy in the asia-pacific region: the case of australia, hong kong and new zealand. pacific accounting review, 22(2), 124–146. https://doi.org/10.1108/01140581011074511 chua, y. l., cheong, c. s., & gould, g. (2012). the impact of mandatory ifrs adoption on accounting quality: evidence from australia. journal of international accounting research, 11(1), 119–146. https://doi.org/10.2308/jiar-10224 cuijpers, r., & buijink, w. (2005). voluntary adoption of non-local gaap in the european union: a study of determinants and consequences. european accounting review, 14(3), 487–524. https://doi.org/10.1080/0963818042000337132 dakata, m. n., & hasnah, k. (2016). ifrs adoption and earnings management: moderating role of institutional ownership in nigeria. international journal of management research & review, 6(12), 1685–1691. degeorge, f., ding, y., jeanjean, t., & stolowy, h. (2004). do financial analysts curb earnings management ? international evidence. degeorge, f., ding, y., jeanjean, t., & stolowy, h. (2013). analyst coverage, earnings management and financial development: an international study. journal of accounting and public policy, 32(1), 1–25. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.10.003 degeorge, f., patel, j., & zeckhauser, r. (1999). earnings management to exceed thresholds. the journal of business, 72(1), 1–33. https://doi.org/10.1515/9781400829125-021 dimitropoulos, p. e., asteriou, d., kousenidis, d., & leventis, s. (2013). the impact of ifrs on accounting quality: evidence from greece. advances in accounting, 29(1), 108– 123. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2013.03.004 fuad, & wijanarto, w. t. (2017). how mandatory ifrs adoption changes firms’ opportunistic behavior: empirical evidences from the earnings management perspective. academy of accounting and financial studies journal, 21(2), 1–10. habib, a., & hossain, m. (2008). do managers manage earnings to “just meet or beat” analyst forecasts? evidence from australia. journal of international accounting, auditing and taxation, 17(2), 79–91. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.004 hasan, m. t., & rahman, a. a. (2017). elk asia pacific journal of finance and risk management ifrs adoption and earnings management: a review and justification of earnings management model for developing countries. elk asia pasific journal of finance and risk management, 8(3). https://doi.org/10.16962/eapjfrm/issn healy, p. m., & palepu, k. g. (2001). information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. journal of accounting and economics, 31(1–3), 405–440. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00018-0 hong, y., huseynov, f., & zhang, w. (2014). earnings management and analyst following: a simultaneous equations analysis. financial management, 43(2), 355–390. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(00)00012-4 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00287.x https://doi.org/10.1016/s0165-4101(02)00045-9 https://doi.org/10.2308/jiar-10223 https://doi.org/10.1108/01140581011074511 https://doi.org/10.2308/jiar-10224 https://doi.org/10.1080/0963818042000337132 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.10.003 https://doi.org/10.1515/9781400829125-021 https://doi.org/10.1016/j.adiac.2013.03.004 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.004 https://doi.org/10.16962/eapjfrm/issn https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00018-0 ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 211 https://doi.org/10.1111/fima.12043 hope, o. (2003). disclosure practices, enforcement of accounting standards, and analysts’ forecast accuracy: an international study. journal of accounting research, 41(2): 235272. https://doi.org/10.1111/1475-679x.00102 houqe, m. n., van zijl, t., dunstan, k., & karim, a. k. m. w. (2012). the effect of ifrs adoption and investor protection on earnings quality around the world. international journal of accounting, 47(3), 333–355. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.07.003 ifrs application around the world, jurisdictional profile. retrieved january, 9, 2014, from https://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/jurisdiction-profiles. https://www.iasplus.com/en/jurisdictions, retrieved june, 17, 2019. ismail, w. a. w., kamarudin, k. a., van zijl, t., & dunstan, k. (2013). earnings quality and the adoption of ifrs-based accounting standards: evidence from an emerging market. asian review of accounting, 21(1), 53–73. https://doi.org/10.1108/13217341311316940 jensen, m., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavioragency and ownership structure. journal of financial economics, 3, 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x jiao, t., koning, m., mertens, g., & roosenboom, p. (2012). mandatory ifrs adoption and its impact on analysts’ forecasts. international review of financial analysis, 21, 56–63. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2011.05.006 kasznik, r., & mcnichols, m. f. (2002). does meeting expectations matter? evidence from analyst forecast revisions and share prices. journal of accounting research, 40, 727–759. https://doi.org/10.2139/ssrn.189750 kim, j.-b., & shi, h. (2012). voluntary ifrs adoption, analyst coverage, and information quality: international evidence. journal of international accounting research, 11(1), 45–76. https://doi.org/10.2308/jiar-10223 kothari, s. p., leone, a. j., & wasley, c. e. (2005). performance matched discretionary accrual measures. journal of accounting and economics, 39(1), 163–197. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002 martinez, a. l. (2010). analysts as gatekeepers in brazil: analysts’ coverage and earnings management. in ssrn. https://doi.org/10.2139/ssrn.1595086 matsunaga, s. r., & park, c. w. (2001). the effect of missing a quarterly earnings benchmark on the ceo’s annual bonus. the accounting review, 76(3), 313–332. https://doi.org/10.2308/accr.2001.76.3.313 montoya, j. c. c. (2018). the impact of ifrs on financial report quality in latin america and the caribbean. accounting and management, 63(2), 1–21. ortega, x. d. (2012). the trade-off between accounting comparability and representational faithfulness with mandatory international financial reporting standards adoption. the university of utah. pelucio-grecco, m. c., geron, c. m. s., grecco, g. b., & lima, j. p. c. (2014). the effect of ifrs on earnings management in brazilian non-financial public companies. emerging markets review, 21, 42–66. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2014.07.001 scott, w. r. (2014). financial accounting theory (7th ed.). canada: pearson. tan, h., wang, s., & welker, m. (2011). analyst following and forecast accuracy after mandated ifrs adoptions. journal of accounting research, 49(5), 1307–1357. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2011.00422.x tze-yu, y., ming-lei, c., & hsiao-chian, y. (2013). does international financial reporting standards (ifrs) adoption matter? the effects on financial transparency and earnings management. journal of modern accounting and auditing, 9(6), 756–776. https://doi.org/10.1111/fima.12043 https://doi.org/10.1111/1475-679x.00102 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.07.003 https://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/jurisdiction-profiles https://www.iasplus.com/en/jurisdictions https://doi.org/10.1108/13217341311316940 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1016/j.irfa.2011.05.006 https://doi.org/10.2139/ssrn.189750 https://doi.org/10.2308/jiar-10223 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002 https://doi.org/10.2139/ssrn.1595086 https://doi.org/10.2308/accr.2001.76.3.313 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2014.07.001 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2011.00422.x ningrum, wardhani, & mita a cross country study of indirect effect of ifrs adoption on earnings management journal of accounting and investment, 2019 | 212 wang, y., hou, y., & chen, x. (2012). accounting standard changes and foreign analyst behavior: evidence from china. china journal of accounting research, 5(1), 27–43. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.02.001 xu, b., li, k., & liu, l. (2013). research on decision-making behavior of analysts coverage and real and accrual earnings management based on spss software technology. applied mechanics and materials, 411–414, 2571–2575. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.411-414.2571 yu, f. (frank). (2008). analyst coverage and earnings management. journal of financial economics, 88(2), 245–271. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.05.008 zeghal, d., chtourou, s. m., & fourati, y. m. (2012). the effect of mandatory adoption of ifrs on earnings quality: evidence from the european union. journal of international accounting research, 11(2), 1–25. https://doi.org/10.2308/jiar-10221 zeghal, d., chtourou, s., & sellami, y. m. (2011). an analysis of the effect of mandatory adoption of ias/ifrs on earnings management. journal of international accounting, auditing and taxation, 20(2), 61–72. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2011.06.001 https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.02.001 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.411-414.2571 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.05.008 https://doi.org/10.2308/jiar-10221 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2011.06.001 bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 issn: 1411-6227 14 persepsi analis kredit bank konvensional dan bank syariah terhadap akuntansi dalam perspektif syariah husna alia & rizal yaya email : husnaalia@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract a number of theories on islamic accounting have been proposed in the study on islamic accounting. it shows that there is need for moslem business organisation to have a different accounting that can direct muslims towards success not only in the world but also in the hereafter. this study tries to elaborate the perception of credit analysts in islamic banking and those in conventional banking in yogyakarta on such concepts be implemented by a muslim business organization. there are four hypotheses being tested. the tests show that there is no significant different perception between the two groups of samples on the characteristics of islamic business organization, the users of islamic accounting information, the characteristics of islamic accounting and the appropriateness of conventional accounting for muslim business organisation. although the means are not significantly different, the descriptive statistics shows that the perception of credit analysts in islamic banking is more pragmatic towards islamic accounting issues rather than those in conventional accounting. key words: credit analysts, conventional bank, islamic bank, accounting information, islamic perspective abstrak sejumlah teori akuntansi islam telah diusulkan dalam studi akuntansi islam. hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk organisasi bisnis muslim untuk memiliki akuntansi yang berbeda yang dapat mengarahkan umat islam menuju kesuksesan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. penelitian ini mencoba untuk menguraikan persepsi analis kredit di perbankan islam dan orang-orang di perbankan konvensional di yogyakarta pada konsep-konsep seperti dilaksanakan oleh organisasi bisnis muslim. ada empat hipotesis yang diuji. tes menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara kedua kelompok sampel pada karakteristik organisasi bisnis islam, para pengguna informasi akuntansi islam, karakteristik akuntansi islam dan kesesuaian akuntansi konvensional untuk organisasi bisnis muslim. meskipun cara yang tidak berbeda secara signifikan, statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi analis kredit di perbankan syariah lebih pragmatis terhadap isu-isu akuntansi islam daripada mereka dalam akuntansi konvensional. kata kunci: analis kredit, bank konvensional, bank islam, informasi akuntansi, perspektif islam husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 15 pendahuluan salah satu tuntutan untuk menjawab berbagai kebutuhan dalam perekonomian adalah pengelolaan akuntansi. akuntansi sebagai sebuah teknologi merupakan hal penting dalam organisasi bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada pertimbangan informasi yang diperoleh dari akuntansi. dengan demikian akuntansi sebagai bahasa bisnis sangat tepat dijadikan informasi bagi user dalam pengambilan keputusan. menurut hameed (2002), perbedaan masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda kemungkinan akan memiliki akuntansi yang berbeda pula meskipun ada upaya harmonisasi standar akuntansi tetapi setiap masyarakat akan cenderung mencapai tujuan sosial-ekonomi masing-masing. muhammad (2000) menyatakan bahwa islam tidak hanya agama yang menganjurkan ritual saja tetapi juga sarat dengan kaidah-kaidah pokok berbagai disiplin ilmu. dalam hal ini allah swt memerintahkan supaya umatnya memasuki islam secara kaaffah (keseluruhan) sehingga dapat diasumsikan apabila pemahaman keislaman seseorang baik dan tegak dalam kehidupan maka niscaya tindakannya akan sesuai dengan syariat islam, salah satunya di bidang ekonomi dan akuntansi. adanya perbedaan dasar dan ideologi antara akuntansi konvensional dan akuntansi dalam perspektif islam menjadikan adanya perbedaan tujuan dan karakteristik akuntansi antara keduanya. triyuwono (1996) secara tegas menyatakan bahwa bentuk akuntansi sebenarnya tergantung pada ideologi dan moral masyarakat. akuntansi tidak bebas nilai. akuntansi adalah anak dari budaya (masyarakat). menurut haneef (1992), tuntunan islam yang berkaitan dengan ekonomi sangat banyak dibanding agama maupun paham lain dengan bukti berkembangnya bank islam, lembaga keuangan islam, asuransi islam dan aplikasi syariah islam pada bidang politik, ekonomi dan kehidupan sosial muslim. hameed (2002) memberikan asumsi politis bahwa akuntansi konvensional dapat disfungsional jika diterapkan pada lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip islam. maka para ahli ekonomi islam bangkit dan melakukan islamisasi pengetahuan. hal ini karena prinsip-prinsip syariah islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. islam sebagai suatu ideologi, masyarakat dan ajaran tentunya sangat sarat dengan nilai. dengan demikian akuntansi yang berlaku dalam masyarakat islam tentunya harus menyesuaikan diri dengan karakteristik islam itu sendiri. kemunculan bank syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. para pakar syariah islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional seperti yang telah dikenal selama ini. standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya namun tetap dalam konteks syariah islam. analis kredit sebagai suatu profesi dalam industri perbankan perlu kiranya untuk mengetahui dan memahami perkembangan disiplin akuntansi dan beberapa isu terkini seputar akuntansi salah satunya adalah akuntansi dalam perspektif islam. rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan persepsi antara analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap karakteristik aktivitas bisnis islam, penguna akuntansi dalam perspektif islam, karakteristik akuntansi dalam perspektif islam dan kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim? jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 16 landasan teori aspek pemberian kredit merupakan bagian penting bagi perkembangan dunia usaha. para ahli ekonomi islam sepakat bahwa keberadaan lembaga permodalan tetap penting untuk menjalankan perekonomian sehingga pemecahannya adalah dengan membuka alternatif-alternatif lembaga keuangan yang dijalankan tidak dengan menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. dalam sistem ini pemberian dana kepada pelaku usaha dipandang sebagai investasi terhadap usaha sehingga resiko kegagalan usaha menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. analisis kredit memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. tujuan umum analisis kredit adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. sedangkan tujuan khusus analisis kredit adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. dalam proses pengambilan keputusan tersebut, analis kredit menggunakan informasi akuntansi sebagai informasi utama. karakteristik aktivitas bisnis islam islam meyakini dan mendorong bisnis tetapi kegiatan bisnis itu harus dilakukan sesuai prinsip yang diatur dalam syariah. apa yang dianggap halal dan haram untuk berbagai aspek kegiatan bisnis telah diatur. aturan syariah mencakup semua kegiatan dagang yaitu menjelaskan sifat perdagangan barang dan jasa yang dibenarkan sebagaimana juga penjelasan moral dari kegiatan bisnis. dalam kegiatan ekonomi (bisnis) islam mengharuskan seorang muslim untuk mencapai tujuan universal yaitu keadilan, kebaikan dan kejujuran. hal ini berati bahwa syariah secara jelas melarang transaksi yang bersifat dan mengandung ketidakpastian, manipulasi harga, menimbun produk, campur tangan pada pasar bebas, eksploitasi dan kecurangan. dalam masyarakat islam manusia berada dalam konsep khalifah allah di muka bumi. dengan demikian manusia hanya memiliki kebebasan yang terbatas dalam hal pendapatan, pembelanjaan, menyimpan dan menginvestasikan sumbersumber daya mereka. manusia memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya fisik bumi tetapi dengan batas-batas sesuai dengan moral dan sosial. mereka dapat mengkoordinasikan satu dengan yang lain untuk menjalankan dana dan kerjasama bisnis dengan mengikuti petunjuk syariah islam. bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan erat dengan masalah seperti: alkohol, pornografi, perjudian dan aktivitas lain yang menurut pandangan islam tidak bermoral dan anti-sosial. akan tetapi bisnis secara syariah islam ditunjukkan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. yusanto dan kanebet (2002) mendefinisikan bisnis islami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. bisnis secara syariah adalah aktivitas bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai. dengan demikian pelaporan atas aktivitas dan hasilnya harus dilaporkan atau dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. menurut muhammad (2000) prinsip-prinsip bisnis secara syariah adalah sebagai berikut: a. larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 17 b. menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. c. mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. d. larangan menjalankan monopoli. e. bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam. islam pada dasarnya suatu etika dan moral (yaya dan hameed, 2004). pernyataan tersebut berlandaskan hadits yang diriwayatkan abu hurairah bahwa nabi muhammad saw diutus untuk memperbaiki akhlak. istilah etika sendiri seringkali dipandang identik dengan istilah moral karena keduanya merujuk pada sutau maksud yang sama. hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya secara etimologi keduanya memiliki arti yang sama yaitu dapat diartikan sabagai akhlak, kebiasaan dan adat istiadat (zarkasyi, 2003). sukarman (2003) mengemukakan pendekatan stakeholders dalam etika ekonomi. pendekatan ini menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan tidak hanya kepentingan pemilik perusahaan atau kalangan yang terkait langsung dengan perusahaan itu tetapi juga kepentingan semua kalangan yang terkait secara tidak langsung. mereka yang berkepentingan langsung adalah mereka yang ada di perusahaan itu sendiri, pemilik perusahaan, para karyawan termasuk buruh dengan keluarga mereka, para konsumen, pelanggan dan pemasok. sedangkan mereka yang berada di luar perusahaan adalah masyarakat yang berada disekitarnya, dari segi kesempatan kerja, dari segi apakah perusahaan itu menguntungkan atau merugikan local business people, dari dampaknya terhadap kualitas hidup mereka, lingkungan hidup, negara bahkan umat manusia. keadilan (adalah) dan kebaikan (ihsan) (qs. 5: 8) oleh siddiqi dalam yaya dan hameed (2004) dianggap sebagai nilai moral utama dalam aktivitas ekonomi yang diturunkan dari al quran. siddiqi berpendapat bahwa kedua nilai tersebut merupakan nilai dasar yang memandu hampir setiap aktivitas hidup muslim bahkan bisnis islam seharusnya juga dikarakteristikkan dengan keadilan dan kebaikan. keadilan (adalah) allah memerintahkan umatnya untuk bersikap adil dalam segala kondisi dan seluruh aspek hidup (qs. 6: 152; 5: 9). adil adalah sikap tengah yang berseimbangan dan jujur (zarkasyi, 2003). penerapan prinsip keadilan dalam bidang ekonomi dan bisnis dapat dilihat dari sikap pertengahan islam terhadap individu dan masyarakatnya, tidak menganiaya masyarakat terutama yang lemah dan tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu. tidak menolak dunia tetapi juga tidak menjadikannya sebagai tujuan. tidak membolehkan hidup bermewah-mewah dan tidak pula menganjurkan hidup miskin. tidak membolehkan sikap israf (berlebih-lebihan) dan tabzir (boros) juga tidak membolehkan sikap bathil (kikir) dan tamak kepada harta. penerapan prinsip keadilan ini akan menghapus berbagai kesenjangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. kebaikan (ihsan) beekun (1997) mendefinisikan ihsan sebagai perilaku atau tindakan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan balasan. dalam makna luas ihsan mencakup tingkah laku yang baik, jujur, bersikap simpati, bekerja sama, pendekatan yang berkemanusiaan dan ikhlas, mementingkan orang lain, menjaga hak orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun melebihi yang sepatutnya diterima oleh seseorang itu dan berpuas hati dengan sesutau walaupun nilainya kurang dari semestinya (zarkasyi, 2003). suatu kegiatan bisnis yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 18 dijalankan dengan prinsip ihsan akan menghasilkan pelayanan yang baik dan mendorong pelaku bisnis untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk kebaikan bersama. karakteristik akuntansi dalam perspektif islam islam sebagai suatu ideologi, masyarakat dan ajaran, sangatlah sarat dengan nilai. dengan demikian bangunan akuntansi yang berlaku dalam masyarakat islam tentunya harus menyesuaikan diri dengan karakteristik islam itu sendiri. teori tentang akuntansi dalam perspektif islam tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar al quran tentang suatu teori. dengan kata lain nilai-nilai al quran harus dijadikan prinsip-prinsip dalam aplikasi akuntansi agar tujuan dan nilai islam secara konsisten dapat diterapkan dalam kehidupan muslim. kaitannya dengan penerapan akuntansi (muhasabah) atau pencatatan seluruh transaksi yang dilakukan selama bermuamalah maka al quran memberikan rambu-rambu prinsip umum yang harus diikuti dalam bermuamalah. prinsipprinsip umum ini secara tegas dinyatakan dalam firman allah surat al baqarah ayat 282. ayat ini dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi yang berkaitan dengan organisasi atau teorinya. akuntansi dalam perspektif islam memiliki bentuk yang sarat dengan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. bentuk akuntansi yang memancarkan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban ini sangat penting (adnan, 2000). sebab informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. konsep dasar akuntansi menurut perspektif islam adalah sebagai berikut: a. sumber hukumnya adalah allah melalui instrumen al quran dan as sunnah. sumber hukum ini harus menjadi pagar pengaman dari setiap postulat, konsep, prinsip dan teknik akuntansi. b. penekanan pada “accountability”, kejujuran, kebenaran dan keadilan. c. permasalahan diluar itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia termasuk untuk kepentingan “decision usefulness”. yaya dan hameed (2004) dalam penelitiannya fokus pada dua aspek karakteristik akuntansi dalam perspektif islam yaitu: aspek pengukuran keuangan. yaya dan hameed (2004) memandang bahwa zakat sebagai bagian penting dalam penentuan alat pengukuran. ada tiga alasan mengambil zakat sebagai fokus utama isu pengukuran yaitu: (1) zakat adalah suatu konsep dalam islam yang berhubungan dengan pengukuran aset. alasan ini berdasarkan al-quran dan as sunnah yang mengatur mengenai nisab dan haul (batas minimal harta dan waktu). (2) zakat senantiasa disebutkan dalam al quran setelah perintah salat dan merupakan salah satu pilar utama agama islam. (3) perkembangan akuntansi di awal pemerintahan islam berhubungan dengan praktik ekonomi zakat. zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang dikeluarkan. dalam islam harta wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut: (1) harta itu sampai kepada batas minimal yang diistilahkan dengan nisab. batas minimal ini diberlakukan untuk barang-barang komoditi seharga 20 dinar. adapun hasil-hasil pertanian, jumhur ulama berpendapat bahwa setiap tetumbuhan di bumi yang ada zakatnya, tidak dan nisabnya yang tertentu. (2) pemilik harta tetap memiliki se-nisab ini dalam masa setahun penuh. husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 19 jenis harta yang wajib di zakati menurut syariat islam telah ditetapkan dalam hadis nabi muhammad saw meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan dan hasil bercocok tanam termasuk buah-buahan. dari ketentuanketentuan kewajiban mengeluarkan zakat tersebut, maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat. menurut atiya dalam muhammad (2002) standar akuntansi zakat tersebut adalah sebagai berikut: (1) penilaian current exchange value (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. kebanyakan ahli fiqih mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar. (2) aturan satu tahun. untuk mengukur nilai aset, kalender harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. (3) aturan mengenai independensi. zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir. piutang yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan ke depan tidak termasuk. (4) standar realisasi. kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. dalam hal ini, piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat. (5) nisab untuk zakat harus dihitung menurut ketentuan (hadis), sehingga orang yang tidak cukup nisabnya maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. (6) net total (gross) memerlukan net income. setelah satu tahun penuh biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari income yang akan dikeluarkan zakatnya. (7) kekayaan dari aset. setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan dalam batas waktu tetentu akan dihitung kekayaannya untuk dikenai zakat. ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan atau penilaian atas suatu harta aset yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan kemudian seseorang atau perusahaan tersebut mengeluarkan kewajiban atau membayar zakat. menurut mirza dan baydon (2000) sistem akuntansi dalam perspektif islam mempunyai dual system dalam pengukuran aset. argumen ini didasarkan pada premis bahwa perusahaan islam perlu melakukan kontrak didasarkan pada past transaction dan zakat didasarkan atas current valuation maka pengukuran dilakukan sesuai dengan setiap tujuan yang ingin dicapai. aplikasi historical cost dalam perhitungan akuntansi didasarkan pada argumen bahwa historical cost memiliki reliabilitas sumber informasi yang tinggi mengenai aset perusahaan, utang, operasi perusahaan dan manajemen kas. mirza dan baydon (2000) berpendapat bahwa historical cost layak untuk konsep stewardship yang mereka percaya bahwa stewardship sebagai utama akuntansi dalam perspektif islam. sedangkan yaya dan hameed (2004) berpendapat bahwa historical cost tidak sesuai dengan dasar syariah apabila diaplikasikan pada perusahaan islam. prinsip penyelesaian kontrak tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan historical cost sebagai tujuan pengukuran, karena kontrak merupakan future realization bukan past activity. pada waktu pengukuran yang digunakan seharusnya current valuation karena penerapan historical cost dapat menyalahi prinsip kebenaran dalam pengungkapan dan membuka peluang perbuatan haram. aspek disclosure dan penyajian. abdurrahim (2000) memberikan pendapat di dalam paper-nya bahwa terdapat dua kriteria penting disclosure dalam akuntansi dalam perspektif islam, yaitu sebagai suatu bentuk akuntabilitas sosial dan aturan full disclosure. kedua kriteria tersebut jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 20 mendorong perlunya modifikasi laporan keuangan konvensional. rekomendasi khusus bentuk modifikasi tersebut adalah a value added statement (vas) sebagai pengukur kinerja perusahaan dan current value balance sheet sebagai tambahan historical cost balance sheet. menurut baydon dan willet (2000) akuntabilitas sosial dan full disclosure merupakan dasar laporan perusahaan islam. mereka mendukung bahwa neraca current value dimasukkan sebagai bagian laporan perusahaan islam. sementara itu laporan laba rugi diturunkan ke catatan karena mempengaruhi organisasi sangat profit oriented. sesuai perspektif islam, a value added statement (vas) seharusnya diaplikasikan untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas akuntansi dalam perspektif islam. hanifa dan hudaib (2001) berpendapat bahwa pentingnya disclosure dan penyajian laporan keuangan adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan syariah islam. untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan diharapkan mengungkapkan transaksi terlarang (haram) yang dilakukan, kewajiban zakat yang seharusnya dikeluarkan dan tanggung jawab sosial. hasil penelitian terdahulu penelitian tentang pandangan dan nilai-nilai islam telah dilakukan oleh hameed (2002). selain penelitian tersebut muhammad (2002) juga mendukung pemikiran bahwa konsep dan nilai akuntansi konvensional dapat kontradiktif bagi masyarakat islam karena islam sendiri memiliki pandangan dan nilai yang bersumber dari al quran dan as sunnah. antara hameed (2002) dan deliarnov dalam asnita (2004) terdapat kesesuaian pendapat bahwa pandangan dan nilai akan berpengaruh pada sistem ekonomi dan selanjutnya berpengaruh pada akuntansi. penelitian tentang sistem ekonomi islam dan aktivitas bisnis islam telah dilakukan oleh naim (2003), zarkasyi (2003), sukarman (2003) dan lukman (2002). beberapa penelitian tersebut secara umum menyimpulkan bahwa aktivitas bisnis islam harus sesuai dengan syariah dan membawa pesan moral dan etik dengan berpedoman pada prinsip adalah dan ihsan. yaya dan hameed (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa perbedaan sosio-religius telah membentuk akuntansi yang berbeda dalam perkembangan sejarahnya. responden dalam penelitian tersebut adalah akuntan pendidik dengan background universitas islam dan universitas konvensional. hasil penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dengan background universitas islam dengan akuntan pendidik dengan background konvensional. penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan positif antara upaya untuk memajukan nilai-nilai islam dan persepsi responden. semakin ada upaya-upaya untuk memajukan nilai-nilai islam, maka akuntansi konvensional dipandang semakin tidak layak untuk user muslim. hipotesis h1 : terdapat perbedaan secara signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dengan analis kredit bank konvensional terhadap karakteristik aktivitas bisnis islam. h2: terdapat perbedaan secara signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dengan analis kredit bank konvensional terhadap user akuntansi dalam perspektif islam. h3: terdapat perbedaan secara signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dengan analis kredit bank konvensional terhadap karakteristik akuntansi dalam perspektif islam. husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 21 h4: terdapat perbedaan secara signifikan antara analis kredit bank syariah dengan analis kredit bank konvensional terhadap kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim. metoda penelitian obyek/subyek penelitian penelitian ini menggunakan dua kelompok responden yaitu analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional. sampel responden penelitian ini yaitu analis kredit pada bank mandiri, bank syariah mandiri bank bri dan bri syariah pada kantor wilayah dan kantor cabang yang terdapat di yogyakarta. penyebaran kuesioner dimulai pada saat yang sama dengan waktu pengembalian yang berbeda-beda karena prosedur di setiap bank tidak sama dan adanya perbedaan rentang waktu dalam pengisian kuesioner. kuesioner yang disebarkan kepada sampel analis kredit bank syariah sebanyak 40 buah. kuesioner yang kembali 29 buah sehingga tingkat pengembalian kuesioner untuk responden analis kredit bank syariah adalah 72,5%. dari 29 kuesioner tersebut 5 kuesioner gugur karena tidak lengkap pengisiannya maka hanya 24 kuesioner yang dapat diikutkan dalam pengujian. kuesioner yang disebarkan kepada sampel analis kredit bank konvensional sebanyak 60 buah. kuesioner yang kembali sebanyak 53 buah sehingga tingkat pengembalian kuesioner untuk responden analis kredit bank konvensional adalah 88.3%. dari 53 kuesioner tersebut 8 kuesioner gugur karena tidak lengkap pengisiannya maka hanya 45 yang dapat diikutkan dalam pengujian. berikut ini adalah rincian responden penelitian: tabel 1 rincian kuesioner keterangan kuesione r disebar kuesione r kembali kuesione r gugur kuesione r diolah 1. analis kredit bank syariah 2. analis kredit bank konvensional 40 60 29 53 5 8 24 45 jumlah 100 82 13 69 sumber: data primer data demografi responden yang digunakan dalam penelitian yaitu: jenis kelamin dan lama bekerja. tabel 2 jenis kelamin responden keterangan analis kredit bank syariah analis kredit bank konvensional total jenis kelamin jumla h % jumla h % jumla h % pria 15 21,74 28 40,58 43 62,32 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 22 wanita 9 13,04 17 24,64 26 37,68 total 24 34,78 45 65,22 69 100 sumber: data primer tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas dari 69 responden analis kredit dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 43 orang atau sebesar 62,32%. sedangkan 26 orang atau sebesar 37,68% adalah responden analis kredit wanita. tabel 3. lama bekerja responden keterangan analis kredit bank syariah analis kredit bank konvensiona l total lama bekerja jumlah % jum lah % jumlah % kurang dari 5 th 15 21,74 17 24,64 32 46,38 antara 5 s/d 10 th 9 13,04 23 33,33 32 46,38 lebih dari 10 th 5 7,25 5 7,24 total 24 34,78 45 65,22 69 100 sumber: data primer dari tabel dapat dijelaskan bahwa lama bekerja responden sebagai analis kredit kurang dari 5 tahun sebanyak 32 orang atau sebesar 46,38%. responden dengan lama bekerja sebagai analis kredit antara 5 sampai dengan 10 tahun juga sebanyak 32 orang atau sebesar 46,38%. sedangkan responden yang bekerja sebagai analis kredit lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 7, 24%. teknik pengambilan sampel sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik non probability sampling, yaitu setiap anggota dari setiap kerangka sampel memiliki peluang yang tidak sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih sebagai sampel. metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari peneliti yaitu bank mandiri, bank syariah mandiri, bank bri dan bri syariah pada kantor wilayah dan kantor cabang yang ada di yogyakarta. jenis data data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tanpa menggunakan media perantara. data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berisi pernyataan tentang tujuan dan karakteristik akuntansi dalam perspektif islam data primer diperoleh dengan melakukan survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan memakai kuesioner sebagai alat pegumpul data dalam lingkungan yang sebenarnya (sekaran, 2000). pendistribusian kuesioner dimasukkan ke setiap bank syariah dan bank konvensional di yogyakarta yang husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 23 menjadi sampel penelitian untuk diisi oleh analis kredit dan selanjutnya dikembalikan kepada peneliti. variabel penelitian dan pengukuran persepsi analis kredit pada bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap tujuan dan karakteristik akuntansi dalam perspektif islam diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh yaya dan hameed (2004) yang berisi dua bagian, yaitu bagian a berisi survei dan bagian b berisi informasi diri responden. instrumen kuesioner penelitian tentang tujuan dan karakteristik akuntansi dalam perspektif islam diskenariokan dalam pernyataan-pernyataan berikut ini: a. karakteristik aktivitas bisnis islam. karakteristik aktivitas bisnis islam diukur dengan 7 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 5 poin (bagian a.i). aktivitas bisnis islam dalam penerapannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam dengan karakteristik adalah (adil) dan ihsan (baik). b. pengguna akuntansi dalam perspektif islam. pengguna akuntansi dalam perspektif islam diukur dengan 7 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 5 poin (bagian a.ii). c. karakteristik akuntansi dalam perspektif islam. karakteristik akuntansi dalam perspektif islam diukur dengan 10 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 5 poin (bagian a.i). karakteristik akuntansi dalam perspektif islam dalam penelitian ini mengambil dua aspek karakteristik yaitu aspek pengukuran keuangan dan aspek disclosure dan penyajian d. kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim. kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim diukur dengan 3 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 5 poin (bagian a.i). kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi muslim dalam penelitian ini didasarkan pada manfaat laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi konvensional. jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan, akan ditabulasi dengan kisaran nilai 1 s/d 5 sesuai dengan jawaban yang diberikan. nilai yang semakin besar menunjukkan semakin tingginya persetujuan terhadap pernyataan yang diberikan. nilai yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan dihitung mean tiap variabel yang diukur untuk selanjutnya diolah dalam pengujian hipotesis. uji hipotesis dan analisis data pengujian hipotesis 1, 2, 3 dan 4 dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya perbadaan rata-rata diantara dua kelompok sampel. karena diantara masing-masing kelompok sampel yang di uji saling independen maka pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat analisis independent sample t-test untuk data yang terdistribusi normal dan pengujian mann whitney u-test untuk data yang tidak terdistribusi normal. hasil penelitian dan pembahasan uji kevalidan data uji validitas uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total. teknik korelasi yang digunakan adalah pearson jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 24 correlation product moment untuk pengujian dua sisi. pengolahan data dilakukan dengan bantuan software spss versi 12.0 for window. uji validitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang kita gunakan mampu mengukur apa yang kita ukur dan bukan mengukur yang lainnya. uji validitas data di dapat dengan melihat nilai-nilai pearson correlation. uji validitas tersebut dikatakan valid jika nilai pearson correlation signifikan pada 0,01 (tanda **) dan 0,05 (tanda *). tabel 4. hasil uji validitas pertanyaan nilai r status karakteristik aktivitas bisnis islam 1 2 3 4 5 6 7 users akuntansi dalam perspektif islam 1 2 3 4 5 6 7 karakteristik akuntansi dalam perspektif islam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim 1 2 3 0,414** 0,466** 0,733** 0,398** 0,708** 0,643** 0,386** 0,567** 0,744** 0,590** 0,572** 0,713** 0,455** 0,352** 0,509** 0,485** 0,623** 0,624** 0,699** 0,461** 0,522** 0,462** 0,606** 0,352** 0,749** 0,707** 0,787** valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid * taraf signifikansi pada level 0,05 ** taraf signifikansi pada level 0,01 berdasarkan tabel 1 tentang hasil pengujian valisitas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan memiliki validitas konstrak. dengan demikian keseluruhan item pertanyaan tersebut dapat diolah lebih lanjut untuk analisis data. husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 25 uji reliabilitas reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemapanan atau konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). semua kuesioner dikatakan mantap apabila dalam mengukur memberikan hasil yang sama secara berulang kali dengan syarat kondisi saat pengukuran tidak berubah. tabel 5. hasil uji reliabilitas keterangan koefisien alpha tingkat reliabilitas karakteristik aktivitas bisnis islam users akuntansi dalam perspektif islam karakteristik akuntansi dalam perspektif islam kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim 0,612 0,657 0,713 0,606 tinggi tinggi tinggi tinggi pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach’s alpha. dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa tingkat reliabilitas variabel dalam penelitian ini adalah tinggi. uji normalitas uji asumsi normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang dibandingkan rata-ratanya terdistribusi normal. teknik pengujian normal yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample kolmogorov smirnov test. keputusan yang diambil apabila nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi maka sebaran dari penelitian adalah normal dan pengujian dilakukan dengan statistik parametrik. apabila nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi maka sebaran penelitian tidak normal dan pengujian harus dilakukan dengan statistik non parametrik. tabel 6. hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov keterangan nilai sig status distribusi karakteristik aktivitas bisnis islam users akuntansi dalam perspektif islam karakteristik akuntansi dalam perspektif islam kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim 0,200 0,003 0,000 0,000 normal tidak normal tidak normal tidak normal taraf signifikansi adalah 0,05 hasil penelitian uji hipotesis 1 berdasarkan uji normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel karakteristik aktivitas bisnis islam terdistribusi normal sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis satu adalah statistik parametrik yaitu independent sample t-test. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 26 tabel 7. hasil uji hipotesis 1 keterangan rata-rata nilai sig (2tailed) status terhadap ho karakteristik aktivitas bisnis islam analis kredit bank syariah analis kredit bank konvensional 3,7857 3,5905 0,142 tidak signifikan sumber: lampiran 7 dari kedua responden, analis kredit bank syariah memiliki mean (3,7857) lebih tinggi dibandingkan mean analis kredit bank konvensional sebesar 3,5905. dapat disimpulkan bahwa persepsi analis kredit bank syariah terhadap karakteristik aktivitas bisnis islam cenderung lebih ideal dibandingkan dengan persepsi analis kredit bank konvensional. analis kredit pada bank syariah memiliki persepsi yang lebih mendekati kepada tuntutan islam terhadap bisnis yang tidak hanya mementingkan kepentingan dunia semata. kendati demikian, perbedaan tersebut tidaklah signifikan secara statistik, oleh karena hasil analisis hipotesis 1 menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. dengan demikian ho tidak dapat ditolak artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap karakteristik aktivitas bisnis islam. uji hipotesis 2 berdasarkan uji normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel user akuntansi dalam perspektif islam terdistribusi tidak normal sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis tiga adalah statistik non parametrik yaitu mann whitney u-test tabel 8. hasil uji hipotesis 2 keterangan rata-rata nilai sig (2tailed) status terhadap ho user informasi akuntansi dalam perspektif islam analis kredit bank syariah analis kredit bank konvensional 3,2560 3,4190 0,066 tidak signifikan sumber: lampiran 7 dari kedua responden, analis kredit bank syariah memiliki mean (3,2560) lebih rendah dibandingkan mean analis kredit bank konvensional sebesar 3,4190. hal ini menunjukkan bahwa analis kredit pada bank syariah relatif lebih pragmatis dibanding analis kredit bank konvensional dalam hal urgensi user yang lebih luas dibanding persepsi analis kredit bank konvensional terhadap user informasi akuntansi bisnis orang muslim. kendati demikian perbedaan ini tidak sampai pada taraf yang siginifikan mengingat hasil analisis hipotesis 2 menunjukkan nilai probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05. dengan demikian ho tidak dapat ditolak artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap user akuntansi dalam perspektif islam. akan tetapi pada pengujian taraf siginifkansi 10%, perbedaan persepsi tersebut dapat dikatakan siginifikan. husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 27 uji hipotesis 3 berdasarkan uji normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel karakteristik akuntansi dalam perspektif islam terdistribusi tidak normal sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis empat adalah statistik non parametrik yaitu mann whitney u-test. tabel 9. hasil uji hipotesis 3 keterangan rata-rata nilai sig (2tailed) status terhadap ho karakteristik akuntansi dalam perspektif islam analis kredit bank syariah analis kredit bank konvensional 3,5500 3,5977 0,845 tidak signifikan sumber: lampiran 7 dari kedua responden dalam penelitian ini, analis kredit bank syariah cenderung memiliki persepsi yang lebih pragmatis terhadap karakteristik akuntansi dalam perspektif islam karena memiliki mean lebih rendah yaitu 3,5500 dibanding mean analis kredit bank syariah yaitu sebesar 3,5977. kendati demikian, perbedaan ini tidak dapat dikatakan siginifikan berbeda mengingat hasil analisis hipotesis 3 menunjukkan nilai probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05. dengan demikian ho tidak dapat ditolak artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap karakteristik akuntansi dalam perspektif islam. hasil uji hipotesis ini konsisten dengan hasil penelitian asnita (2004) ditemukan tidak ada perbedaan persepsi mengenai karakteristik akuntansi dalam perspektif islam antara responden dengan background islam yang dalam penelitian ini diganti menjadi analis kredit bank syariah dan responden dengan background konvensional yang dalam penelitian ini diganti menjadi analis kredit bank konvensional. namun hasil uji hipotesis ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yaya dan hameed (2004) ditemukan ada perbedaan persepsi mengenai karakteristik akuntansi dalam perspektif islam antara responden dengan background islam yang dalam penelitian ini diganti menjadi analis kredit bank syariah dan responden dengan background konvensional yang dalam penelitian ini diganti menjadi analis kredit bank konvensional. uji hipotesis 4 berdasarkan uji normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim terdistribusi tidak normal sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis lima adalah statistik nonparametrik yaitu mann whitney u-test. tabel 10. hasil uji hipotesis 4 keterangan rata-rata nilai sig (2tailed) status terhadap ho kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim analis kredit bank syariah analis kredit bank konvensional 4,2727 4,0303 0,282 tidak signifikan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 28 sumber: lampiran 7 dari kedua responden, analis kredit bank syariah memiliki persepsi yang juga lebih pragmatis terhadap kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim karena memiliki mean lebih tinggi yaitu 4,2727 dibanding mean analis kredit bank konvensional yaitu sebesar 4,0303. ini menunjukkan bahwa analis kredit bank syariah menganggap akuntansi konvensional sangat sesuai dengan bank syariah dan tidak memandang adanya masalah dalam penggunaan akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim. kendati demikian perbedaan persepsi antara analis kredit bank syariah yang lebih pragmatis dibanding analis kredit bank konvensional dalam hal kesesuaian akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim tidaklah berbeda secara signifikan. hal ini didasarkan pada hasil analisis hipoteisis 4 yang menunjukkan nilai probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05. dengan demikian maka ho tidak dapat ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim. penutup kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka peneliti menarik beberapa kesimpulan. berdasarkan hasil uji hipotesis satu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap karakteristik aktivitas bisnis islam. berdasarkan hasil uji hipotesis dua dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap user akuntansi dalam perspektif islam. berdasarkan hasil uji hipotesis tiga dapat disimpulkan bahwa juga tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap karakteristik akuntansi dalam perspektif islam. berdasarkan hasil uji hipotesis empat dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi signifikan antara analis kredit bank syariah dan analis kredit bank konvensional terhadap kesesuaian prinsip akuntansi konvensional bagi organisasi bisnis muslim. kendati tidak terdapat perbedaan secara signifikan, hasil statistitik deskriptif menunjukkan bahwa dalam hal karakteristik akuntansi syariah, user informasi akuntansi syariah dan kesesuaian akuntansi konvensional bagi bisnis orang muslim, menunjukkan adanya persepsi yang pragmatis, yang dikhawatirkan adanya resistensi terhadap internalisasi nilai islam yang lebih menyeluruh untuk diterapkan pada bank syariah. saran penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan untuk responden yang lebih luas dengan latar belakang yang berbeda-beda. penelitian selanjutnya dilakukan dengan mengambil sampel analis kredit yang bekerja di bank syariah dan belum pernah bekerja di bank konvensional. perlu dilakukan penelitian mengenai persepsi terhadap tujuan dan karakteristik akuntansi dalam perspektif islam dengan menggunakan variabel-variabel yang lain. perlu dilakukan penelitian dengan metode wawancara, karena dengan metode tersebut responden akan berusaha menjawab sesuai dengan keadaan sesungguhnya. husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 29 daftar pustaka abdurrahim, ahim., 2002, the influence of islamic value non financial reporting, artikel disampaikan pada regional panel forum on islamic accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, tidak dipublikasikan. adnan, muhammad a., 2000, akuntansi syari’ah: dulu, kini dan esok, disampaikan pada seminar nasional akuntansi syari’ah, universitas brawijaya, malang. asnita, 2004, persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap tujuan dan karakteristik akuntansi islam, skripsi, universitas sebelas maret. baydoun, n. and willet, r. 2000. islamic corporate reports. abacus. 36 (1): 21-91. beekun, r. i. 1997. islamic business ethics. herndon, virginia: the international institute of islamic thought. fauroni., lukman 2002, rekonstruksi etika bisnis: perspektif alqur’an, artikel disampaikan pada simposium nasional i sistem ekonomi islam, universitas islam indonesia, yogyakarta, tidak dipublikasikan. hameed, shahul 2002, different accounting for different worldviews the needfor an islamic accounting, artikel disampaikan pada regional panel porum on islamic accounting, universitas muhammadiyah yogyakarta, tidak dipublikasikan. haneef, s. 1992. what everyone should know about islam and muslims. lahore: kazi publications haniffa, r. and hudaib, m. 2001. a conceptual framework for islamic accounting: the shari’a paradigm. paper of the international conference on accounting, commerce & finance: the islamic perspective. new zealand. mirza, m & baydoun, n. 2000. accounting policy in a riba free environment. accounting, commerce and finance: the islamic perspective journal. 4 (1): 30-40. muhammad, 2000, prinsip-prinsip akuntansi dalam al-qur’an, uii press, yogyakarta. __________, 2002, pengantar akuntansi syari’ah, salemba empat, jakarta. __________, 2004, etika bisnis, upp amp ykpn, yogyakarta. naim, ainun 2003, titik temu etika dan bisnis antara yang bersumber dari islam dan birokrasi, artikel disampaikan pada islamic depelopment forum, fakultas syariah, institut agama islam negeri sunan kalijaga, yogyakarta, tidak dipublikasikan. sukarman, w, 2003, etika bisnis menurutislam: seni menggabungkan dunia dan akherat, artikel disampaikan pada islamic depelpment forum, fakultas syari’ah, institut agama islam negeri sunan kalijaga, yogyakarta, tidak dipublikasikan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 30 triyuwono, i 2000, akuntansi syari’ah: paradigma baru dalam wacana akuntansi, seminar nasional ekonomi islam dan konggres studi ekonomi islam, universitas dipenogoro, semarang. yaya, r. dan hameed, s. 2004, objectives and characteristics of islamic accounting: perception of muslim accounting academicians, international conference pan pacific, kuala lumpur. yusanto. m.i, dan kenebet w., 2002, menggagas bisnis islam, gema insani press, jakarta. zarkasyi, abdullah s., 2003, etika bisnis dalam islam dan relevansinya bagi aktivitas bisnis di dunia pendidikan pesantren: studi kasus pondok modern darussalam gontor, artikel disampaikan pada islamic depelopment forum, fakultas syariah, institut agama islam negeri sunan kalijaga, yogyakarta, tidak dipublikasikan. husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 31 kuesioner bagian a : survey i. silahkan tandai (√) kotak yang tersedia untuk menunjukkan pendapat anda tentang pernyataan dibawah ini. jika anda tidak dapat memberikan pendapat, kotak yang tersedia mohon dibiarkan kosong. no pernyataan sangat tidak setuju tidak setuju ragu -ragu setuj u sangat setuju 1 organisasi bisnis muslim (organisasi bisnis yang dikendalikan oleh orang yang beragama islam) seharusnya ikut mendorong pencapaian kesuksesan di akhirat, selain daripada pencapaian kesuksesan di dunia ini 2 organisasi bisnis muslim seharusnya ikut mendorong pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat, selain daripada pencapaian laba perusahaan 3 tujuan organisasi bisnis muslim seharusnya meliputi: a. memastikan semua stakeholder diperlakukan secara adil, meskipun berakibat laba menjadi lebih rendah b. menghindari kerusakan lingkungan oleh perusahaan, meskipun tidak ada aturan hukum yang memadai c. membayar upah yang memadai bagi para pekerja untuk hidup wajar, meskipun hal ini dapat mengurangi keuntungan pemegang saham 4 laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi konvensional: a. dapat memberikan infomasi secara tepat dan benar untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan atas tuntunan islam (seperti kepatuhan pada shariah islam). b. dapat membantu untuk mengalokasikan kesejahteraan yang adil dan wajar diantara berbagai kelompok stakeholder (a.l. pemegang saham, manajer, pekerja dan penerima zakat). c. dapat membantu pembuatan keputusan yang diperlukan untuk mengawasi perusahaan agar mencapai tujuan yang diharapkan islam 5 akuntansi dalam perspektif islam seharusnya tidak dibatasi pada aspek keuangan semata 6 akuntansi dalam perspektif islam jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 14-33, januari 2006 32 no pernyataan sangat tidak setuju tidak setuju ragu -ragu setuj u sangat setuju seharusnya tidak hanya mencatat kejadian/transaksi ekonomi tetapi juga meliputi kejadian/transaksi sosio-ekonomi 7 akuntansi dalam perspektif islam seharusnya juga mengakui dan mengukur eksternalitas (seperti dampak lingkungan dan sosial sebagai akibat dari kegiatan organisasi) 8 akuntansi dalam perspektif islam seharusnya menggunakan nilai sekarang (current value) dalam neraca untuk menghitung zakat secara wajar 9 rekening (account) dan laporan tahunan organisasi bisnis muslim seharusnya diaudit untuk memastikan bahwa organisasi tersebut telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan shariah islam (audit shariah) ii. silahkan tunjukkan pentingnya masing-masing pernyataan berikut dengan menandai (√) kotak yang disediakan. no pernyataan tidak penting sama sekali kurang penting sama penting lebih penting paling pentin g 1 pentingnya stakeholder berikut sebagai pemakai informasi akuntansi dalam perspektif islam (dibandingkan dengan pemegang saham) a. manajer b. pekerja/serikat pekerja c. pemerintah d. masyarakat e. kreditor f. pelanggan/organisasi konsumen g. penerima zakat/amil zakat 2 pentingnya menyediakan informasi berikut dalam laporan tahunan organisasi bisnis muslim (dibandingkan dengan informasi tentang laba) a. dampak aktivitas perusahaan pada lingkungan sekitar b. hubungan internal antara pemilikpegawai dan kondisi kerja c. distribusi gaji, bonus dan upah diantara berbagai tingkat manajer dan karyawan d. aktivitas atau kegiatan pendanaan yang dilarang / diharamkan oleh husna alia & rizal yaya, persepsi analis kredit bank konvensional.... 33 no pernyataan tidak penting sama sekali kurang penting sama penting lebih penting paling pentin g shariah islam yang dilakukan oleh organisasi e. tanggung jawab sosial organisasi terhadap masyarakat bagian b: informasi diri responden 1. nama : …………………………………… 2. jenis kelamin : …………………………………... 3. agama : …………………………………… 4. lama bekerja sebagai analis kredit bank syariah : …….tahun analisis hubungan antara systematic risk dan expected return saham-saham sektor perbankan di bursa efek jakarta jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 issn: 1411-6227 248 analisis efisiensi pasar modal “semistrong form tests” dengan adanya pengumuman “right issue” di bursa efek jakarta barbara gunawan e-mail : barbaragunawan@yahoo.co.id universitas muhammadiyahyogyakarta abstract the objective of this study is to find whether indonesian stock market is a semistrong efficient market. this study use 10 listed public companies in jakarta stock exchange and performed right issue in 2003. the study found there was a significantly difference between stock price at stock exchange and theoretical price before and after ex right date. this study also reveal that abnormal return before and after ex right date does not have a significant different. keywords : semistrong form test, right issues, abnormal return abstrak tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pasar saham indonesia merupakan pasar yang efisien setengah kuat. penelitian ini menggunakan 10 perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek jakarta dan dilakukan right issue pada tahun 2003. studi ini menemukan ada signifikan perbedaan antara harga saham di bursa dan harga teoritis sebelum dan setelah tanggal ex tepat. penelitian ini juga mengungkapkan bahwa abnormal return sebelum dan sesudah tanggal ex benar tidak memiliki perbedaan yang signifikan. kata kunci : semi form kuat test, isu hak, abnormal return pendahuluan latar belakang pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. sebagai lembaga perantara perdagangan sekuritas, pasar modal sangat barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 249 penting artinya dalam menunjang perekonomian suatu negara, karena pasar modal akan mendorong terciptanya alokasi dana secara efisien. bagi investor pasar modal merupakan salah satu alternatif pilihan investasi yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan optimal. setiap investor sangat membutuhkan informasi yang relevan dengan perkembangan transaksi di bursa, hal ini sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan pengambilan keputusan investasi di pasar modal. informasi mengenai perkembangan harga saham, volume perdagangan, indeks harga saham, pembagian deviden, informasi laporan keuangan, right issue, stock split dan informasi material lainnya sangat ditunggu oleh investor maupun para analis investasi untuk dijadikan dasar pedoman dalam menentukan strategi maupun keputusan pilihan investasinya reaksi pasar terhadap adanya pengumuman informasi tertentu yang kemudian diikuti dengan perubahan harga sekuritas merupakan hal yang sangat penting untuk diamati. jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai tingkat harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi materiil yang tersedia, maka dapat dikatakan pasar tersebut dalam keadaan efisien. tingkat efisiensi pasar modal, sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada dasarnya dapat dibedakan dalam 3 (tiga) klafisikasi sebagai berikut (fama 1970) : (1) efisien dalam bentuk lemah (weak form). pasar dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga sekuritas yang terbentuk pada saat sekarang. oleh karena itu, informasi historis tersebut misal : harga saham dan volume perdagangan dimasa lalu tidak bisa lagi dipergunakan untuk memprediksikan perubahan harga saham dimasa mendatang, karena sudah tercermin pada harga saham saat ini. implikasinya adalah bahwa investor tidak akan bisa memprediksi nilai pasar saham dimasa mendatang dengan menggunakan data historis, sebagimana yang dilakukan dalam metode analisis teknikal. (2) efisien dalam bentuk setengah kuat (semistrong), merupakan bentuk efisiensi pasar yang lebih komprehensif, karena efisiensi dalam bentuk ini harga saham disamping dipengaruhi oleh data pasar (harga saham dan volume perdagangan) juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan oleh emiten saham tersebut (misalnya : informasi laporan keuangan, pengumuman stock split, right issue, penerbitan saham baru dan pembagian deviden). pada pasar yang efisien dalam bentuk setengah kuat ini investor tidak dapat berharap memperoleh abnormal return jika strategi transaksi yang dilakukan hanya didasari oleh berbagai informasi yang telah dipublikasikan tersebut. sebaliknya jika pasar tidak efisien maka akan ada lagi abnormal return dalam proses penyesuaian harga terhadap informasi baru yang dipublikasikan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 250 (3) efisien dalam bentuk kuat (strong form). pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga sekuritas pada saat ini sudah mencerminkan semua informasi yang ada, baik yang terpublikasi maupun yang tidak dipublikasikan. sehingga dalam kondisi bentuk pasar efisien kuat seperti ini, tidak akan ada lagi investor yang dapat memperoleh abnormal return dalam transaksi perdagangan sekuritasnya. berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan efisiensi pasar modal di indonesia khususnya di bursa efek jakarta, sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul : analisis efisiensi pasar modal “semistrong form tests” dengan adanya pengumuman “right issue” di bursa efek jakarta . rumusan masalah masalah-masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) apakah pasar modal indonesia khususnya bursa efek jakarta dalam kondisi efisien bentuk setengah kuat (semistrong eficiient market) ? (2) apakah para investor tidak akan memperoleh abnormal return dengan adanya informasi pengumuman right issue di bursa efek jakarta tujuan penelitian sesuai dengan uraian perumusan masalah dan hipotesis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) untuk mengetahui apakah pasar modal indonesia khususnya bursa efek jakarta dalam kondisi efisien bentuk setengah kuat (semistrong eficiient market) (2) untuk mengetahui apakah para investor akan memperoleh abnormal return dengan adanya informasi yang dipublikasikan berupa pengumuman right issue di bursa efek jakarta manfaat penelitian sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian diatas, maka beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah : 1. manfaat bagi investor, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi para pelaku atau calon investor baik individual maupun institusional yang akan melakukan investasi khususnya dalam menyikapi masalah right issue. khususnya bagi para pemegang saham lama yang akan mengalami dilusi atas kepemilikan sahamnya yaitu dilusi harga maupun dilusi prosentase kepemilikannya. barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 251 2. manfaat bagi perusahaan, sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan masalah right issue dimasa mendatang. 3. manfaat bagi peneliti, yaitu untuk memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya berkenaan dengan efisiensi pasar modal dan ada tidaknya abnormal return yang akan diperoleh investor berkaitan dengan adanya publikasi mengenai rencana pelaksanaan right issue. kajian pustaka kajian teoritik studi tentang pengaruh kebijakan right issue terhadap harga-harga saham perusahaan di indonesia sudah cukup banyak dilakukan, demikian juga studi dan penelitian mengenai mengenai effisiensi pasar modal di indonesia sudah sangat banyak dan sering dilakukan oleh para peneliti. menurut fama (1965), berdasarkan jenis informasi yang digunakan sebagai basis penelitian, maka efisiensi pasar modal dapat digolongkan ke dalam bentuk atau tingkatan yaitu efisiensi bentuk lemah (weak form efficiency), efisiensi bentuk setengah kuat (semi strong form efficiency) dan efisiensi bentuk kuat (strong form efficiency). penelitian yang dilakukan oleh husnan (1994), menyatakan bahwa pasar modal di indonesia efisien dalam bentuk lemah telah terpenuhi, dimana dalam kondisi ini harga-harga saham sekuritas mencerminkan informasi harga di masa lampau. sedangkan penelitian efisiensi pasar modal dalam bentuk setengah kuat di indonesia, menghasilkan kesimpulan yang masih meragukan. studi mengenai pengaruh suatu informasi terhadap pasar modal telah dilakukan di bej oleh husnan (1996) dan hanafi (1997), hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara periode pengumuman laporan keuangan, apabila dibandingkan dengan periode-periode diluar pengumuman, meskipun dengan tingkat efisiensi yang berbeda-beda. hasil yang sama juga didapatkan oleh sianturi (1996) dengan pengujian bentuk lemah yaitu otokorelasi dan uji run test pada tahun 1994-1995 bej masih berada dalam bentuk efisiensi lemah yang meningkat, tetapi masih belum mencerminkan bentuk yang setengah kuat. penelitian oleh wianindyo (1995) juga menghasilkan kesimpulan bahwa publikasi laporan keuangan suatu perusahaan yang go public secara signifikan berpengaruh terhadap fluktuasi harga sahamnya. studi serupa juga telah banyak dilakukan di luar negeri, dipelopori oleh scholes (1972) yang menggunakan market model untuk menguji sebanyak 696 issue atau rumor yang beredar dan terjadi di nyse selama periode tahun (19261966). hasil penelitian dari scholes tersebut menunjukkan bahwa terdapat abnormal return selama periode waktu tersebut tetapi setelah periode tersebut tidak diperoleh abnormal return lagi. penelitian smith (1977) menguji sebanyak jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 252 853 sampel right issue di nyse (1926-1966) dan ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi abnormal return selama setahun periode pre-issue dan tak terdapat abnormal return untuk periode sesudahnya. hasil penelitian dari ball, brown dan finn (1977) terhadap 193 right issue di pasar modal australia pada tahun (1960-1969) menunjukkan bahwa terdapat abnormal return 10% di tahun sebelum right issue dan terjadi penurunan harga 0,6% di bulan setelah pengumuman. sedangkan merret, howe dan newbould (1967) telah menguji 110 right issue di uk, dan ternyata terdapat abnormal capital gain sebesar 1% setelah issue date dan 3% setahun berikutnya. pengertian right dalam right issue emiten akan melakukan penawaran secara terbatas kepada pemegang saham lama dan memberikan kupon (right) untuk setiap saham yang dimilikinya. untuk dpat membeli saham baru yang ditawarkan ini pemegang saham lama harus menyediakan dana sebanyak harga saham yang akan dibeli sesuai dengan jatah kupon yang dimilikinya. right merupakan salah satu jenis produk derivatif yang merupakan salah satu efek yang praktis dan selalu dikaitkan dengan sekuritas saham. tujuan utama perusahaan menerbitkan right biasanya dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah modal disetornya. memang emisi right ini merupakan bentuk penawaran yang sifatnya terbatas, karena emisi saham yang akan diterbitkan pada prinsipnya hanya terbatas ditujukan kepada pemegang saham lama yang telah ada. right sebenarnya tidak lebih dari suatu hak bagi para pemegang saham yang ada untuk membeli terlebih dahulu saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan. biasanya dengan harga emisi (harga perdana) dibawah catatan harga saham tersebut di bursa (koetin, 1996). suatu right merupakan hak terlebih dahulu yang melekat pada saham lama, dalam hal ini setiap saham lama akan diberikan satu right. oleh karena itu jumlah saham lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sama dengan jumlah right tersebut. alasan yang biasa digunakan untuk membenarkan emisi right oleh suatu emiten adalah agar setiap pemegang saham lama dapat memiliki hak untuk mempertahankan persentase haknya atas laba dan hak suara dalam perusahaan tersebut. sebabnya apabila sejumlah besar saham baru langsung dijual kepada pemegang saham baru maka akan banyak hak suara dan laba dalam perusahaan akan beralih kepadanya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap pemegang saham lama yang telah ada mempunyai hak untuk tetap mempertahankan bagiannya dalam aktiva perusahaan atau dengan kata lain tetap mempertahankan prosentase kepemilikan dalam kekayaan bersih perusahaan. apabila hal ini dilakukan dengan melalui penawaran umum ipo para pemegang saham lama akan diperlakukan sama dengan para invertor lain yang baru masuk. ditinjau dari sisi perusahaan emiten, penawaran terbatas ini akan menghemat biaya barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 253 menjadi lebih murah daripada kalau harus menempuh penawaran umum, karena biasanya pada proses penawaran terbatas ini perusahaan tidak perlu menggunakan bantuan jasa dari underwriter maupun lembaga profesi lainnya. harga dan jumlah penawaran saham baru suatu ciri khas pada emisi right adalah bahwa perusahaan emiten telah menetapkan harga penawaran saham baru (the subscription price) yang biasanya ditetapkan dibawah harga pasar yang tercatat di bursa. (rose, 2000) menyatakan bahwa suatu right dinyatakan bernilai apabila harga emisi saham tersebut masih lebih rendah daripada kurs yang tercatat di bursa. maksudnya adalah, jika harga perdana suatu emisi right lebih tinggi daripada kurs saham tersebut di bursa, maka harga right adalah negatif. emisi dalam hal ini tidak akan laku dijual, kecuali kalo diambil sendiri oleh pemegang saham utama dengan tujuan untuk memperbesar prosentase kepemilikannya. berapa banyak saham baru yang diterbitkan sangat tergantung pasa berapa banyak dana yang akan dikumpulkan lewat penawaran terbatas dan harga saham baru yang ditawarkan tersebut. banyaknya saham baru yang ditawarkan akan sama banyaknya dengan dana yang dikumpulkan lewat penawaran terbatas dibagi dengan harga saham baru yang ditawarkan. sebagai contoh : apabila sebuah perusahaan emiten memerlukan dana sebesar rp. 100 milyard dan harga saham yang ditawarkan adalah sebesar rp. 100 milyard dibagi rp.1000,sehingga diperlukan tambahan saham sebanyak 100 juta lembar saham baru. mengenai berapa jumlah kupon (right) yang diperlukan untuk membeli saham baru, bisa ditentukan dengan melihat perbandingan antara jumlah saham yang beredar (saham lama) dengan jumlah saham yang ditawarkan (saham baru). misalnya, jumlah saham yang beredar sebanyak 200 juta lembar dan jumlah saham baru sebanyak 100 juta lembar, maka jumlah kupon yang digunakan untuk membeli satu lembar saham baru tersebut sebanyak 200 juta lembar dibagi 100 juta lembar = 2 lembar kupon. nilai kupon meskipun para pemegang saham lama akan mendapatkan kupon tanpa dikenakan biaya, namun sebenarnya kupon tersebut mempunyai nilai (intrinsic value) tertentu. nilai kupon tersebut dipengaruhi oleh harga saham di pasar (sebelum ex right date), harga saham baru yang ditawarkan dan jumlah kupon yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham baru. jika sesuatu dalam keadaan sama (cateris paribus) maka setelah ex right date harga saham baru yang ditawarkan dan harga saham lama akan berharga sama. hal ini dikarenakan harga saham lama akan merosot turun menjadi sebesar nilai kupon atau right tersebut (frederrick, 1994). karena right memiliki harga bahkan dapat jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 254 mempunyai harga yang cukup besar, maka untuk itu right perlu diperdagangkan secara tersendiri terpisah dari saham yang bersangkutan. alternatif pemegang saham menurut (ross dkk, 2000), para pemegang saham yang memiliki kupon right mempunyai tiga alternatif sehubungan dengan kepemilikan kupon tersebut, antara lain : (1) pemegang saham membeli saham baru dengan kupon yang ada dan sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga saham baru tersebut sehingga jumlah saham yang dimiliki akan meningkat dan kekayaan investor tetap. (2) pemegang saham tidak membeli saham baru yang ditawarkan pada right issue tetapi menjual kupon seharga nilai kupon tersebut. dalam kondisi ini kekayaan investor tidak akan terpengaruh. (3) pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan pada right issue dan juga tidak menjual kupon yang dimilikinya. pada alternatif ini, pada saat ex right date kekayaan investor akan turun sebesar nilai kupon (right). rumusan hipotesis berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : h1 : ada perbedaan harga saham dibursa dan harga teoritis, sebelum dan sesudah ex right date. h2 : ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah right issue. analisis hipotesis : pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh elton dan gruber (1995) yang diuraikan sebagai berikut : (1) mengumpulkan data harga penutupan harian dari 30 saham perusahaan emiten yang diteliti yaitu yang melakukan right issue selama tahun 2003. (2) menentukan event date (to) yaitu tanggal dimulainya ex right date dari right issue masing-masing emiten tersebut (3) periode yang diteliti adalah 30 hari yaitu t = -15, -14, -13, ....,0, +1, +2 ....,+15 dengan to tanggal announcement date (4) mencari rata-rata perbedaan harga saham 1 dengan harga teoritisnya (ri), kita membutuhkan data harga saham i di pasar pada waktu t (p i) dan harga teoritis dari saham tersebut (ptheo), nilai pt didapatkan dari harga bursa masing-masing saham i pada waktu t yang disebut harga saham sesungguhnya. (5) menentukan besarnya (ptheo) barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 255 (6) setelah nilai (ptheo) dan nilai pt diketahui, selanjutnya menghitung nilai perbedaan harga saham i dengan harga teoritisnya (ri). metoda penelitian obyek penelitian dalam penelitian ini penulis memilih obyek penelitian pada 10 saham perusahaan yang telah listing atau go public dan melakukan right issue di bursa efek jakarta pada tahun 2003. data yang diperlukan beberapa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : (1) nama perusahaan yang melakukan pengumuman right issue di bursa efek jakarta selama tahun 2003. (2) tanggal diumumkannya right issue tersebut (3) harga saham harian (closing price) dan indeks harga saham gabungan, selama 131 hari bursa yang dibagi menjadi dua bagian yaitu periode estimasi (estimation periode) dan periode kejadian (event periode). periode estimasi adalah selama 100 hari, yaitu dari hari ke 115 hingga hari ke 16 sebelum hari pengumuman right issue. sedangkan periode kejadian adalah selama 31 hari, yaitu terdiri dari 15 hari sebelum event (pre-event), 1 hari merupakan hari pengumuman (announcement day), dan 15 hari setelah peristiwa pengumuman right issue (post event). estimation periode t=-115 event periode t=-15 t=0 t=+15 gambar 1. periode waktu penelitian (estimation and event periode) pengumpulan data data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu berupa data nama-nama perusahaan yang mengumumkan right issue, data harian untuk memantau perkembangan harga saham, volume transaksi perdagangan dan indeks harga saham dari 10 perusahaan yang melakukan right issue pada tahun 2003 dan diperoleh dari pusat referensi pasar modal, jsx real time information (jsxrti), jsx monthly statistic, junal pasar modal, indonesian capital market directory 2003 dan harian bisnis indonesia. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 256 penelitian dilakukan selama periode tahun 2003 dan event yang diamati juga dibatasi hanya pada ex right date. untuk mempermudah penelitian maka ditetapkan sampling frame dan selanjutnya dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan purposes sampling. jumlah emiten yang diamati sebanyak 10 emiten yang melakukan pengumuman right issue pada periode tahun 2003. metode pengambilan sampel pengambilan sampel data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel atas dasar adanya beberapa pertimbangan tertentu. dasar pertimbangan tersebut antara lain adalah : (1) saham perusahaan yang dijadikan sampel telah terdaftar di bursa efek jakarta pada periode januari sampai desember 2003. (2) perusahaan melakukan pengumuman right issue selama periode pengamatan januari sampai desember 2003 (3) perusahaan tidak melakukan publikasi lain selain rencana pelaksanaan right issue selama periode pengamatan, misalnya pengumuman publikasi mengenai stock split, deviden, warrant dan lainnya yang dapat mengganggu akurasi hasil penelitian. metoda analisis data penelitian ini merupakan analisis studi peristiwa (event study) dari dilaksanakannya right issue oleh emiten, sehingga data yang dikumpulkan adalah berhubungan dengan hipotesa yang akan diuji. perhitungan perbedaan harga saham di bursa dengan harga theoritisnya secara umum perbedaan harga saham di bursa dengan harga theoritisnya dari suatu saham dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : notasi dari perumusan tersebut : ri = perbedaan harga sahami dengan harga teoritisnya pt = harga saham sesungguhnya sahan i pt-1 = harga saham theoritis perhitungan harga teoritis versi jsx 1995 (rp a x r) + ( rp b x s) p theo = t + s barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 257 notasi dari perumusan tersebut adalah : ptheo = harga teoritis saham a = harga pasar saham pada saat cum right date r = jumlah minimal right untuk mendapatkan satu saham baru b = harga penawaran saham baru s = jumlah saham yang bisa diperoleh dengan r menghitung rata-rata perbedaan harga saham dengan harga teoritisnya secara umum rata-rata perbedaan harga saham dengan harga teoritisnya dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : notasi dari perumusan tersebut : a(ri) = rata-rata perbedaan harga saham dengan harga teoritisnya ri = perbedaan harga saham dengan harga teoritisnya n = jumlah saham yang diamati menghitung abnormal return yaitu selisih antara actual return dengan expected return sekuritas saham harian perumusan untuk menghitung abnormal return dari sekuritas saham i adalah sebagai berikut : ab(rit) = act (ri,t) e(ri,t) notasi dari perumusan tersebut adalah ab(rit) = abnormal return saha ke-i pada periode peristiwa ke-t ri,t = actual return saham ke-i pada periode peristiwa ke-t e(ri,t) = expected return saham ke-i pada periode peristiwa ke-t menghitung rata-rata abnormal return saham perumusan untuk menghitung rata-rata abnormal return dari sekuritas saham pada periode t adalah sebagai berikut : nrabritaab t t it /)()( 15 15     notasi dari perumusan tersebut adalah : aab(rit) = average abnormal return saham jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 258 ab(rit) = abnormal return saham ke-i n = jumlah saham menghitung perkembangan abnormal return sekuritas saham perumusan untuk menghitung kumulatif dari rata-rata abnormal return dari sekuritas saham adalah sebagai berikut : notasi dari perumusan tersebut adalah : cari = komulatif rata-rata perbedaan harga saham dengan harga teoritisnya arn = rata-rata perbedaan harga saham dengan harga teoritisnya menghitung commulative averages abnormal return portofolio (caarn) perumusan untuk menghitung kumulatif dari rata-rata abnormal return dari return portofolio saham adalah sebagai berikut : )()( 15 15     t t n raabritcaab notasi dari perumusan tersebut adalah : caab(rit) = cumulative averable abnormal return aab(rn) = average abnormal return kemudian cumulative abnormal return (cab (rit,n)) harian per saham selama periode kejadian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : )()( 15 15     t t itn rabritcab menguji tingkat signifikansi dari hasil ri dengan uji-t perumusan untuk menguji tingkat signifikansi dari hasil ri dengan uji-t adalah sebagai berikut : to = {x1-x2/[(n1-n2)s1 2 + (n2-1)s2 2 ] 0.5 }[n1n2(n1+n2-2)/(n1+n2)] 0.5 notasi dari perumusan tersebut adalah : barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 259 .to = besarnya t-hitung n1 = jumlah contoh sebelum ex right date n2 = jumlah contoh sebelum ex right date x1 = rata-rata ri sebelum ex right date x2 = rata-rata ri sebelum ex right date s1 = standar deviasi sebelum ex right date s2 = standar deviasi sebelum ex right date menghitung standard deviation (sd) dari abnormal return notasi dari perumusan tersebut adalah : rrtnit = rata-rata abnormal return saham pada hari ke-t rtni,t = abnormal return sekuritas saham ke-i pada hari ke-t hasil penelitian dan pembahasan obyek penelitian sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa jumlah emiten yang melakukan right issue selama tahun 2003 adalah berjumlah 11 perusahaan, sepuluh diantaranya akan digunakan sebagai sampel penelitian. jumlah saham yang ditawarkan melalui right issue tersebut berjumlah 17.938.137.070 lembar saham, dengan dana yang terserap sebesar rp 3,519.715 triliun. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini : tabel 1. sampel 10 perusahaan yang right issue tahun 2003 n o company names ratio (old new) shares issued exercis e price/sh are (rp) fund raised (rp million) cum right date ex right date 1 astra international 13 : 7 1.428.823.107 1.000 1.428.823.000.00 0 09 jan 10 jan 2 tirta mahakam pi 4 : 1 156.000.000 125 19.500.000.000 04 mar 05 mar 3 bank victoria int 1 : 1 423.146.016 100 42.315.000.000 06 mar 07 mar jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 260 4 bank cic internasional 5 : 12 6.633.058.229 120 795.967.000.000 13 mar 14 mar 5 bank buana indonesia 4 : 1 744.494.202 360 268.018.000.000 05 mei 06 mei 6 bank global internasional 3 : 2 2.000.000.000 100 200.000.000.000 20 mei 21 mei 7 sinar mas multi artha 1 : 15 2.137.115.520 100 213.712.000.000 06 jul 07 jul 8 asia inti selera 2 : 3 547.500.000 200 109.500.000.000 02 nov 03 nov 9 trias sentosa 10 : 3 648.000.000 185 119.880.000.000 19 nov 20 nov 1 0 central korporindo 1 : 28 3.220.000.000 100 322.000.000.000 14 dec 15 dec total 17.938.137.070 3.519.715.000.000 sumber : dikutip dari jsx statistics 2003 hasil perhitungan perbedaan harga bursa dengan harga teoritis (ri) merupakan hasil bagi antara selisih harga saham harian dan harga teori dengan harga teorinya tersebut. berikut ini merupakan perhitungan memperoleh nilai ri. perhitungan actual daily return berikut ini contoh perhitungan actual daily return dari saham astra international tbk (asii), perumusannya adalah sebagai berikut : act (rit) = ln pt / pt-1 contoh perhitungan : pt-16 = 2.475 ; pt-15 = 2.425, maka : act (rasii) = ln 2.425/2.474 = -0.0088 jadi actual daily return asii pada hari t-15 adalah -0.00886 yang berarti pendapatan yang diperoleh oleh pemodal sebagai hasil investasi di asii adalah sebesar -0.0088. selanjutnya langkah dan cara yang sama juga dipakai dalam perhitungan actual daily return saham-saham yang lainnya. perhitungan harga saham teoritis (ptheo) berikut ini contoh perhitungan (ptheo) dari saham astra international tbk (asii), perumusannya adalah sebagai berikut : (rp a x r ) + ( rp b x s ) (ptheo) = r + s contoh perhitungan : barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 261 a = rp. 2.325 x 27) + (750 x 18); b= rp.750, sehingga : (rp 2.325 x 27 ) + ( rp 750 x 18 ) (ptheo) = = rp. 1.695, 27 + 18 dari contoh perhitungan diatas diketahui bahwa harga teoritis saham astra international asii (ptheo asii) adalah rp.1.695, selanjutnya langkah dan cara yang sama juga dipakai dalam perhitungan harga teoritis saham-saham yang lainnya. perbedaan harga teoritis dan harga bursa (ri) berikut ini contoh perhitungan perbedaan antara harga teoritis (ptheo) dengan harga bursa (ri) dari saham astra international tbk (asii), perumusannya adalah sebagai berikut : contoh perhitungan : ptheo = rp. 2.425; ptheo = rp. 1.695, sehingga : rp.2.425 – rp.1.695 ri = = 0.37168 rp. 1.695 jadi perbedaan harga bursa dengan harga teoritis (ri) saham astra international tbk (asii) pada t-15 adalah sebesar 0.37168. selanjutnya langkah dan cara yang sama juga dipakai dalam perhitungan saham-saham yang lainnya. perhitungan rata-rata perbedaan antara harga bursa dan harga teoritis (ari) per hari untuk semua saham hasil perhitungan ri dari 10 saham pada t-15 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 1, dimana diperlihatkan bahwa saham bank cic international memiliki ri terbesar yaitu 1.55682 sedangkan saham bank victoria memiliki ri yang terendah sebesar 0.08039. apabila dilihat rata-rata keseluruhan dari ke 10 saham tersebut pada t-15 diperoleh angka ar.i sebesar 0.58446, adapun hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel : lampiran-1. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 262 dari hasil perhitungan diatas diperoleh bahwa nilai ar.i dari +15 sampai dengan -15 menunjukkan gejala penurunan atau mengecil, hal ini berarti harga saham yang terjadi di bursa semakin mengarah sesuai dengan harga teoritisnya. perhitungan return market (rm) berikut ini contoh perhitungan market return (rm) dari saham astra international tbk (asii), perumusannya adalah sebagai berikut : (rmt) = ln ihsgt / ihsgt-1 contoh perhitungan : ihsgt-114 = 568,994 / ihsgt-115 = 565,564 rm = ln 565,564 / 568,994 = -0,00260 jadi return market (rm) per hari pada t-115 adalah -0,00263, adapun perhitungan return market harian tersebut akan dilakukan dari hari t-115 sampai dengan t-15. nilai rm yang diperoleh akan menunjukkan angka yang bervariasi bisa positif maupun negatif tergantung pada fluktuasi seluruh harga saham harian. perhitungan beta berikut ini contoh perhitungan beta (i) dari saham astra international tbk (asii), perumusannya adalah sebagai berikut : (i) = cov (rit, rm) / var (rm) contoh perhitungan : cov (rasii, rm) = 0,0000299439 var (rm) = 0,0000170003 sehingga : (asii) = cov (rit, rm) / var (rm) = 0,0000299439 / 0.0000170003 = 1,76137 beta saham tersebut merupakan suatu pengukur volatilitas return dari suatu sekuritas saham terhadap return market, dalam penelitian ini beta yang akan diperoleh bisa bernilai positif maupun negatif. perhitungaan expected return berikut ini contoh perhitungan expected return saham astra international tbk (asii), pada t-15 dengan perumusannya adalah sebagai berikut : e(rit) = ri + i [e(rm) –rf] barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 263 contoh perhitungan : (rm) return market pada t-15 = 0,00444 rf risk free rate sbi 12,8% = 0,128 asii = 1,76137, maka : e(rit) = 0,128 + 1,76137 * ( 0,00444 – 0,128) = -0,08963 perhitungan abnormal return saham per hari berikut ini contoh perhitungan abnormal return saham astra international tbk (asii), pada t-15 dengan perumusannya adalah sebagai berikut : ab(rit) = act (rit ) . e(rit) contoh perhitungan : act (rit ) = actual return saham asii pada t-15 = -0,00886 e(rit) = expected return saham asii pada t-15 = -0,08963, maka : ab(rit) = -0,00886 – (-0,08963) = -0,09849 jadi abnormal return saham asii pada t-15 adalah -0,09849 artinya investor akan mendapatkan abnormal return negatif jika berinvestasi pada saham asii di hari ke t-15. perhitungan average abnormal return [(aab(rit)] berikut ini contoh perhitungan average abnormal return dari 10 saham, pada t15 dengan perumusannya adalah sebagai berikut : nrabritaab t t it /)()( 15 15     contoh perhitungan : aab(rit) = {0,08067+(-0,11749+ ....+(-0,03339)} / 10 = -0,06456 jadi average abnormal return [aab(rit)] pada t-15 sebesar -0,06456, artinya investor akan mendapatkan average abnormal return negatif dari 10 saham tersebut pada hari ke t-15, hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel : lampiran 2. nilai [aab(rit)] dari 10 saham dalam penelitian ini pada periode kejadian (sebelum dan sesudah ex right date) ternyata menunjukkan nilai yang berfluktuasi dan tidak berpola. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 264 perhitungan cumulative average return abnormal return portofolio [(caab(rit.nn)] untuk dapat melihat perkembangan return keseluruhan yang diperoleh oleh investor selama periode kejadian, maka perlu dihitung cumulative average abnormal return [(caab(rit.nn)] perumusannya adalah : )()( 15 15     t t n raabritcaab contoh perhitungan : [(caab(rit.nn)] pada hari t-15 dapat dihitung sebagai berikut : [(caab(rit.nn)] = -0,06456 + (-0,07888) = -0,1434, dengan cara perhitungan yang sama dapat dihitung seluruh [(caab(rit.nn)] dimana hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel : lampiran 3. hasil uji hipotesis hasil uji hipotesa i pengujian hipotesa i dilakukan berdasarkan perbedaan harga bursa dengan harga teoritis yang seharusnya terjadi (ri), selama 15 hari efektif sebelum ex right date dengan model hipotesa sebagai berikut : h1 : harga bursa (harga saham yang sesungguhnya) berbeda dengan harga teoritisnya yang seharusnya terjadi rangkuman hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software program spss 9.0 dapat dilihat dalam tabel berikut ini : tabel 2. perhitungan statistik uji-t perbedaan harga bursa dengan harga teoritis (ri) sebelum dan sesudah ex right date. group n df tobservasi sig tailed std deviation 95% confidence interval of the difference lower upper sebelum sesudah 15 15 28 104.041 0.00000 0.000006 5.10560 5.31068 tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t = 104.041 dengan tingkat signifikansi dua arah 0.00000 (<0.05). dengan demikian maka ho ditolak, hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga saham yang sesungguhnya (harga bursa) dengan rata-rata harga teoritis yang seharusnya terjadi (ri) pada periode sebelum dan sesudah ex right date. barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 265 tabel 3. hasil uji-t pada emiten yang melakukan right isuue tahun 1997 pengujian dilakukan terhadap ada tidaknya perbedaan harga bursa dengan harga teoritis (ri) sebelum dan sesudah ex right date. no nama emiten significansi (0.05) 1 astra international berbeda nyata 2 tirta mahakam pi berbeda nyata 3 bank victoria int berbeda nyata 4 bank cic internasional berbeda nyata 5 bank buana indonesia tidak beda nyata 6 bank global internasional berbeda nyata 7 sinar mas multi artha tidak beda nyata 8 asia inti selera berbeda nyata 9 trias sentosa berbeda nyata 10 central korporindo berbeda nyata dapat dilihat dari tabel 3 diatas bahwa saham yang mempunyai signifikansi yang berbeda nyata mencapai 80%, dan saham yang mempunyai signifikansi tidak berbeda nyata hanya 20% yaitu saham bank buana indonesia dan sinar mas multi artha yang merupakan saham dari sektor industri perbankan dan keuangan. selanjutnya dari tabel-tabel terdahulu dapat diperoleh data sebagai berikut : t observasi = 104.041,  = 5%, df = (n1 + n2) – 2 = (15+15) -2 = 28 sedangkan t-table = t /2(df-2) = t 0,025 (14) = 2.145 sehingga : t-obs > t-table maka : ho ditolak, dan ha diterima. jadi terdapat perbedaan antara harga saham dibursa dengan harga teoritisnya, sebelum dan sesudah ex right date. -2.145 0 2.145 104.041 daerah penolakan daerah penerimaan jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 266 hasil uji hipotesa ii pengujian hipotesa i dilakukan berdasarkan pada data abnormal return ab(rit), pada 10 saham emiten yang dijadikan sampel penelitian, dengan model hipotesa sebagai berikut : h2 : ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah adanya ex right date rangkuman hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software program spss 9.0 dapat dilihat dalam tabel berikut ini : tabel 4. perhitungan statistik uji-t terhadap abnormal return ab(rit) sebelum dan sesudah ex right date group n df tobservasi sig tailed std deviation 95% confidence interval of the difference lower upper sebelum sesudah 15 15 28 2.098 0.00761 0.000006 0.0037 0.00521 dari tabel diatas diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 2,098 dengan tingkat significansi 0,0761 (>5%), secara dua arah df = 28, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : ho diterima, yang berarti rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah ex right date tidak ada perbedaan. tabel 5. hasil uji-t pada emiten yang melakukan right issue tahun 1997 pengujian dilakukan terhadap ada tidaknya perbedaan abnormal return [ab(rit)] sebelum dan sesudah ex right date. no nama emiten significansi (0.05) 1 astra international tidak berbeda nyata 2 tirta mahakam pi tidak berbeda nyata 3 bank victoria int tidak berbeda nyata 4 bank cic internasional berbeda nyata 5 bank buana indonesia tidak berbeda nyata 6 bank global internasional tidak berbeda nyata 7 sinar mas multi artha tidak berbeda nyata 8 asia inti selera tidak berbeda nyata barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 267 9 trias sentosa tidak berbeda nyata 10 central korporindo tidak berbeda nyata dari tabel 5. diatas dapat diketahui bahwa saham yang mempunyai signifikansi ‘tidak berbeda nyata’ mencapai 90%, dan saham yang mempunyai signifikansi ‘berbeda nyata’ hanya 10% saja, yaitu saham bank cic international. selanjutnya dari hasil perhitungan pada tabel iv.4. dapat disimpulkan sebagai berikut : t observasi = 2,098,  = 5%, df = (n1 + n2) – 2 = (15+15) -2 = 28 sedangkan t-table = t /2(df-2) = t 0,025 (14) = 2.145 sehingga : t-obs < t-table maka : ho diterima, dan ha ditolak. jadi ‘tidak’ terdapat perbedaan besarnya abnormal return, sebelum dan sesudah ex right date. -2.145 0 2,098 2.145 daerah penolakan daerah penerimaan analisis hasil penelitian analisis perbedaan harga saham yang sesungguhnya dengan harga teoritis (ri) berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari pengujian hipotesa i terbukti bahwa right issue menghasilkan adanya perbedaan antara harga saham yang terjadi di bursa dengan harga teoritis yang seharusnya terjadi di pasar, sebelum dan sesudah ex right date. t hitung yang dihasilkan sebesar 104.041 dengan signifikansi 0,0013 (<0,05) maka ho ditolak. secara statistik terlihat perbedaan antara harga saham di bursa dengan harga teoritis yang semakin mengecil atau menurun, hasil ini menunjukkan bahwa harga saham di bursa semakin mengarah sesuai dengan harga teoritisnya. hasil pengujian ini sesuai dengan studi yang pernah dilakukan oleh marsh (1979) tentang right issue 98 emiten di united kingdom. pada tabel 3. memperlihatkan bahwa dari hasil perhitungan ke 10 emiten terdapat 8 emiten dengan nilai signifikansi < 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan antara harga bursa dan harga teoritis sebelum dan sesudah ex right date, sedangkan 2 emiten yang lain nilai signifikansinya > 0,05 yaitu saham bank jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 268 buana indonesia dan sinar mas multi artha yang berarti tidak ada perbedaan antara harga bursa dan harga teoritis sebelum dan sesudah ex right date. analisis abnormal return [(ab(rit)] berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari pengujian hipotesa ii dapat dinyatakan bahwa abnormal return tidak berbeda secara nyata, pada periode sebelum dan sesudah ex right date dimana t-hitung sebesar 2.098 dengan tingkat signifikansi 0,0761 (>5%) maka ho diterima yang berarti secara keseluruhan rata-rata abnormal return yang diperoleh investor akibat adanya right issue ‘tidak berbeda’ secara signifikan sebelum dan sesudah ex right date. hal ini disebabkan karena pasar segera memberikan respon yang negatif terhadap adanya right issue tersebut. hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh susiyanti dan komaruddin (1998) mengenai pengaruh right issue dan bonus shares di bursa efek jakarta, dimana keduannya digolongkan kedalam penelitian bentuk efisiensi pasar stengah kuat (semi strong form efficiency). reaksi selama 15 hari sebelum ex right date menunjukkan adanya kebocoran informasi publik (leakage) di pasar. sehingga pasar sudah mulai bereaksi jauh hari sebelum t-0 . keadaan tersebut juga dapat ditafsirkan sebagai adanya penyebaran informasi dengan tidak simetris (asymmetric information), karena sebagian pelaku pasar telah mengetahui adanya rencana pengumuman right issue dan pasar mulai bereaksi sejak t-15. penutup kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan pertama, sesuai dengan hipotesa alternatif (ha) pada hipotesa i, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham yang terjadi di bursa dengan harga teoritis yang seharusnya terjadi sebelum dan sesudah ex right date. kedua, sesuai dengan hipotesa nihil (ho) pada hipotesa ii dalam penelitian ini disimpulkan bahwa abnormal return yang diperoleh sebelum dan sesudah ex right date tidak mengalami perbedaan yang signifikan. variabel harga saham yang dicerminkan oleh rata-rata return yang diterima investor ternyata mampu menyesuaikan diri terhadap pengaruh right issue. nilai rata-rata abnormal return yang negatif menunjukkan indikasi penyebaran informasi yang bersifat asimetris. saran secara umum hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investor semakin sensitif mencermati munculnya berbagai informasi yang relevan, barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 269 termasuk adanya informasi yang berkaitan dengan right issue dari emiten tertentu. berikut ini saran berkaitan dengan hasil penelitian ini : pada penelitian berikutnya perlu dilakukan penelitian dengan bentuk model dari pengaruh right issue di bursa efek jakarta dengan memasukkan variabel independen misalnya variance saham, likuiditas, size dan sebagainya. keterbatasan penelitian waktu periode pengamatan sebaiknya dilakukan dengan rentang waktu yang lebih lama sebelum adanya pengumuman right issue. selama periode tahun 2003 ternyata hanya 11 emiten yang melakukan right issue sehingga diperoleh hasil akhir penelitian yang kurang akurat dan cermat untuk mengamati fenomena pengaruh right issue terhadap perilaku pasar terutama fluktuasi harga saham dan abnormal return yang mungkin terjadi. implikasi (1) untuk perusahaan yang memerlukan dana segar, sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan lainnya seperti debt financing, karena berdasarkan hasil penelitian ini ternyata right issue (equity financing) telah direspon negatif oleh pasar, dimana hal ini dibuktikan dengan menurunnya harga saham setelah right issue. (2) bagi para investor yang akan menanamkan modal melalui right issue sebaiknya lihat dan cermati dahulu performance perusahaan emiten yang menerbitkan right tersebut, sehingga investor diharapkan dapatterhindar dari kerugian fatal dan memperoleh capital gain dari investasinya itu. (3) bagi bapepam, diperlukan pengetatan peraturan dan perundang-undangan mengenai right issue yang bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan kepada investor, seperti jangka waktu yang wajar bagi emiten untuk diperkenankan melakukan right issue setelah ipo, laporan realisasi penggunaan dana hasil right issue, dan pencegahan rekayasa yang dilakukan oleh emiten. daftar pustaka charles p. jones, investment analysis and management, 6 th edition, john willey and sons, inc, new york. elton, j.edwin dan j.martin gruber (1995), modern portfolio theory and investment analysis, john willey & sons,inc., new york. francis, jack clark (1983), management of invesment, second edition, mc graw-hill company, singapore jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 270 frank j.fabozzi (1995), investment management, prentice hall, inc, new jersey gitman, lawrence j, dan johnik, michael d. (1990), fundamental of investing, harper dan row publisher inc, new york. hanafi, mamduh m, husnan, suad dan amin wibowo (1996) “dampak pengumuman laporan keuangan terhadap kegiatan perdagangan saham dan variabilitas tingkat keuntungan”, kelola no.ii/v/1996, jakarta. husnan, suad (1993), dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas, upp amp ykpn, yogyakarta . jogiyanto, hm (1998), teori portofolio dan analisis investasi, bpfe yogyakarta komaruddin, susiyanti, (1998), analisis perilaku harga saham saat right issue di bej, papaer mm usahid, jakarta. sharpe, william f., gordon j.alexander and van bailey (1995), investments, prentice hall, new york. barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 271 lampiran 1 daftar perbedaan harga saham di bursa dan harga teoritis (ri) shm 1 shm2 shm3 shm4 shm5 shm6 shm7 shm8 shm9 shm10 ar.i t-15 0.43068 0.68000 0.08039 1.55682 0.48571 0.17688 0.56818 0.16584 0.94325 0.75234 0.58446 t-14 0.40118 0.68325 0.01143 0.34248 0.16324 0.68325 0.45212 0.74652 0.29654 0.45212 0.47709 t-13 0.34248 0.68456 0.08236 0.28546 0.12354 0.68456 0.46387 0.74658 0.32568 0.46387 0.48958 t-12 0.28546 0.68697 0.28546 0.29654 0.09456 0.68697 0.47965 0.74356 0.68245 0.47965 0.48523 t-11 0.29654 0.68954 0.29654 0.28421 0.00472 0.68954 0.48623 0.80324 0.67264 0.48623 0.46215 t-10 0.28421 0.68425 0.28421 0.31225 0.04325 0.68425 0.51234 0.05624 0.74652 0.51234 0.46951 t-9 0.31225 0.74365 0.31225 0.32568 0.02465 0.74365 0.49657 0.14652 0.74658 0.49657 0.46345 t-8 0.32568 0.68245 0.32568 0.68245 0.03245 0.05624 0.47562 0.26354 0.74356 0.26354 0.45212 t-7 0.28625 0.67264 0.28625 0.67264 0.06254 0.14652 0.14652 0.32658 0.80324 0.32658 0.46387 t-6 0.31235 0.74652 0.45212 0.74652 0.74658 0.26354 0.26354 0.32698 0.05624 0.32698 0.47965 t-5 0.32562 0.74658 0.46387 0.74658 0.74356 0.07965 0.32658 0.32798 0.00472 0.32798 0.48623 t-4 0.35124 0.74356 0.47965 0.74356 0.80324 0.09654 0.32698 0.32115 0.04325 0.28421 0.51234 t-2 0.35324 0.80324 0.48623 0.80324 0.05624 0.16324 0.32798 0.30215 0.02465 0.31225 0.49657 t-1 0.37524 0.05624 0.51234 0.05624 0.14652 0.12354 0.28421 0.29785 0.03245 0.32568 0.47562 t-0 0.07965 0.14652 0.49657 0.14652 0.26354 0.09456 0.31225 0.29875 0.06254 0.68245 0.06534 t+1 0.09654 0.26354 0.47562 0.06534 0.32658 0.00472 0.32568 0.26345 0.12356 0.67264 0.09654 t+2 0.16324 0.32658 0.06534 0.09654 0.32698 0.04325 0.68245 0.17654 0.06542 0.74652 0.11235 t+3 0.12354 0.32698 0.32568 0.11235 0.32798 0.02465 0.67264 0.26354 0.07865 0.74658 0.13654 t+4 0.09456 0.32798 0.68245 0.13654 0.16324 0.47965 0.74652 0.26987 0.80324 0.74356 0.14325 t+5 0.00472 0.32115 0.67264 0.14325 0.12354 0.48623 0.74658 0.32568 0.05624 0.47562 0.15324 t+6 0.04325 0.30215 0.74652 0.15324 0.09456 0.51234 0.74356 0.68245 0.14652 0.06534 0.15988 t+7 0.02465 0.30654 0.74658 0.15988 0.00472 0.49657 0.80324 0.67264 0.26354 0.32568 0.17564 t+8 0.03245 0.29654 0.74356 0.17564 0.04325 0.47562 0.05624 0.74652 0.32658 0.68245 0.18654 t+9 0.06254 0.29785 0.80324 0.18654 0.02465 0.06534 0.14652 0.74658 0.32698 0.67264 0.16325 t+10 0.12356 0.29875 0.05624 0.16325 0.74658 0.32568 0.48623 0.74356 0.32798 0.74652 0.14325 t+11 0.06542 0.26345 0.14652 0.14325 0.74356 0.68245 0.51234 0.80324 0.32798 0.74658 0.11369 t+12 0.07865 0.17654 0.16324 0.11369 0.80324 0.67264 0.49657 0.05624 0.32115 0.04325 0.11235 t+13 0.06534 0.26354 0.12354 0.11235 0.06542 0.13654 0.47562 0.06534 0.30215 0.02465 0.00000 t+14 0.06198 0.26987 0.09456 0.68245 0.07865 0.14325 0.26987 0.09654 0.30654 0.74658 0.13027 t+15 0.03245 0.01850 0.14791 0.19318 0.02875 0.46591 0.02083 0.10245 -0.03704 0.74356 0.12244 com 5.83496 13.50993 10.84899 10.63868 7.69604 10.38777 13.10753 11.88812 9.9238 14.67496 8.812445 aari 0.194499 0.450331 0.361633 0.354623 0.256535 0.346259 0.436918 0.396271 0.330793 0.489165 0.2937482 shm1 astra international tbk shm6 bank global internasional shm2 tirta mahakam shm7 sinar mas multi artha shm3 bank victoria shm8 asia inti selaras shm4 bank ci shm9 trias sentosa shm5 bank buana indonesia shm10 cntral korporindo jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 272 lampiran 2 daftar harga saham periode kejadian, harga teoritis, actual return, expected return dan abnormal return saham (asii) date price ihsg rm act (ri)asii p(theo) ri e(rit) ab(rit) t-16 6/12/02 2475 628.123 t-15 9 2425 634.576 0.00904 -0.00886 1.695 0.43068 -0.08953 0.08067 t-14 10 2375 626.356 -0.01295 -0.00905 1.695 0.40118 -0.10692 0.09787 t-13 11 2275 626.574 0.00035 -0.00089 1.695 -1.56250 -1.61682 -0.61682 t-12 12 2225 627.899 0.00211 0.00088 1.695 -0.78125 -0.83557 0.16443 t-11 13 2175 624.458 -0.00548 -0.00671 1.695 -0.78125 -0.83557 0.16443 t-10 16 2100 623.614 -0.00135 -0.00259 1.695 -1.17188 -1.22620 -0.22620 t-9 17 2175 623.805 0.00031 -0.00093 1.695 1.17188 1.11755 2.11755 t-8 18 2200 629.452 0.00905 0.00782 1.695 0.39063 0.33630 1.33630 t-7 19 2175 629.345 -0.00017 -0.00140 1.695 -0.39063 -0.44495 0.55505 t-6 20 2225 632.656 0.00526 0.00403 1.695 0.78125 0.72693 1.72693 t-5 23 2250 633.076 0.00066 -0.00057 1.695 0.39063 0.33630 1.33630 t-4 24 2300 632.546 -0.00084 -0.00207 1.695 0.78125 0.72693 1.72693 t-2 26 2300 632.885 0.00054 -0.00070 1.695 0.00000 -0.05432 0.94568 t-1 27 2325 637.255 0.0069 0.00567 1.695 0.39063 0.33630 1.33630 t-0 2/1/03 2325 638.103 0.00133 0.00010 1.695 0.00000 -0.05432 0.94568 t+1 3 1825 646.194 0.01268 0.01145 1.695 -7.81250 -7.86682 -6.86682 t+2 6 1850 653.258 0.01093 0.00970 1.695 0.39063 0.33630 1.33630 t+3 7 1975 660.367 0.01088 0.00965 1.695 1.95313 1.89880 2.89880 t+4 8 1900 662.205 0.00278 0.00155 1.695 -1.17188 -1.22620 -0.22620 t+5 9 1850 657.433 -0.00721 -0.00844 1.695 -0.78125 -0.83557 0.16443 t+6 10 1975 657.868 0.00066 -0.00057 1.695 1.95313 1.89880 2.89880 t+7 13 1900 656.093 -0.0027 -0.00393 1.695 -1.17188 -1.22620 -0.22620 t+8 14 1850 656.653 0.00085 -0.00038 1.695 -0.78125 -0.83557 0.16443 t+9 15 1775 658.701 0.00312 0.00188 1.695 -1.17188 -1.22620 -0.22620 t+10 16 1725 663.974 0.00801 0.00677 1.695 -0.78125 -0.83557 0.16443 t+11 17 1750 674.129 0.01529 0.01406 1.695 0.39063 0.33630 1.33630 t+12 20 1800 680.881 0.01002 0.00878 1.695 0.78125 0.72693 1.72693 t+13 21 1875 686.115 0.00769 0.00645 1.695 1.17188 1.11755 2.11755 t+14 22 1800 684.982 -0.00165 -0.00289 1.695 -1.17188 -1.22620 -0.22620 t+15 23 1875 578.909 -0.15486 -0.15609 1.695 1.17188 1.11755 2.11755 contoh perhitungan : saham astra international tbk (asii) barbara gunawan, analisis efisiensi pasar modal “semistrong form test”..... 273 lampiran-3 tabel average abnormal return [aab(rit)] saham emiten right issue 2003 no nama emiten abnormal return [ab(rit)] 1 astra international 0.08067 2 tirta mahakam pi -0.11794 3 bank victoria int 0.03569 4 bank cic internasional -0.01280 5 bank buana indonesia -0.02996 6 bank global internasional -0.09574 7 sinar mas multi artha 0.02435 8 asia inti selera -0.11407 9 trias sentosa -0.11157 10 central korporindo -0.03339 sumber : data yang diolah spss jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 248-274, juli 2004 274 lampiran-4 tabel cumulative average abnormal return portofolio [caab(ritnn)] dan cumulative average abnormal return [aab(rit)] saham emiten right issue 2003 sumber : data yang diolah sp aab(rit)] caab(ritnn) t-15 -0.06456 -0.06456 t-14 -0.07888 -0.01435 t-13 -0.06210 -0.02055 t-12 -0.06475 -0.02715 t-11 -0.06993 -0.03350 t-10 -0.06398 -0.04065 t-9 -0.06579 -0.04658 t-8 -0.06421 -0.05321 t-7 -0.06541 --0.05996 t-6 -0.07031 -0.06675 t-5 -0.04562 -0.07386 t-4 -0.06430 -0.08456 t-3 -0.06772 -0.08895 t-2 -0.06523 -0.09178 t-1 -0.01895 -0.09793 t-0 -0.06731 -1.16252 t+1 -0.06458 -1.24566 t+2 -0.06324 -1.31565 t+3 -0.06981 -1.38654 t+4 -0.07985 -1.44599 t+5 -0.06564 -1.51553 t+6 -0.07354 -1.58965 t+7 -0.06652 -1.64982 t+8 -0.06852 -1.72580 t+9 -0.07751 -1.79655 t+10 -0.07698 -1.85646 t+11 -0.05234 -1.92655 t+12 -0.08521 -2.00958 t+13 -0.07950 -2.06159 t+14 -0.07446 -2.13652 t+15 -0.07294 -2.20866 jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 1, halaman: 88-99, januari 2011 88 pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah afrizal tahar & maulida zakhiya e-mail : afrizaltahar@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the purposes of this research is to verify, firstly what is the local government revenue (pad) has positive impact toward regional sufficiency, and what is the general allocation fund (dau) has negative impact toward regional independent. secondly, what is the local government revenue (pad) and general allocation fund (dau) that is supported by regional independent will give good influence toward the economic growth. the research method in this thesis is to use purposive sampling method, with a total sample of 36 districts/cities each yearfrom 56 districts/cities in kalimantan island. this research was done from 2003 to 2008. the data was got from the central statistical agency (bps) and the site of directorate general of fiscal balance (www.djpk.depkeu.go.id). the data that is analyzed prepared from consolidated actual revenues and expenditures budget (apbd) and the growth rate data (pdrb). from the result of research indicates the local government revenue (pad) has positive and significant impact toward regional independent, the general allocation fund (dau) has negative impact toward regional independent. while, the local government revenue (pad) and general allocation fund (dau) that is supported by regional independent do not have significant impacttoward the economic growth. keywords: local government revenue, general allocation fund, regional independent, economic growth. pendahuluan kebijakan desentralisai flskal tertuang dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. diberlakukannya uu tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya untuk mewujudkan kemandirian daerah. pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (apriana, 2010). kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. seperti yang dikemukakan oleh darumurti dan rauta (2000:49) http://www.djpk.depkeu.go.id/ afrizal tahar & maulida zakhiya, pengaruh pendapatan asli dan dana..... 89 dalam susantih (2009) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang bagitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. desentralisasi fiskal dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, namun disisi lain dapat memunculkan persoalan baru, hal ini dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. menurut penelitian adi (2005) dalam apriana (2010) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. silitonga (2009) menjelaskan bahwa gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan daerah lain dalam mencapai cita-cita otonomi daerah. pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat dan daerah. oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah namun tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasa tidak akan memberi arti (harianto dan adi, 2007). brata (2004) dalam harianto dan adi (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. kedua komponen tersebut adalah pad dan bagian sumbangan & bantuan. namun demikian, penelitian brata belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan pad dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu agresif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. peneliti akan menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan lag 1 tahun terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. tin jauan pliteratur dan perumusan hipoteis pendapatan asli daerah (pad) menurut uu no. 33 tahun 2004 pasal 1, pad adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tujuan dari pad adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. menurut soekarwo (2003) dalam andirfa (2009) pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pad dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 1) intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan pad dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). 2) ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan pad dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak. 3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 88-99, januari 2011 90 mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan restribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. dana alokasi umum (dau) dalam peraturan pemerintah no. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, menjelaskan bahwa dana aiokasi umum (dau) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (apbn), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. distribusi dau kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh dau yang reladf besar (sidik, 2004:96) dalam (muliana, 2009). dau untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dau untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam apbn dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. kemandirian daerah menurut halim (2004:150) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. menurut paul hersey dan kenneth blanchard dalam halim (2004), terdapat empat pola hubungan tingkat kemandirian daerah antara lain: 1) pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah. 2) pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi. 3) pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 4) pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan produk domestik regional bruto (pdrb) pada harga konstan dari tahun ke tahun. menurut todaro (1997) dalam fitriyanti (2009) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: a. akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. b. pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital. c. kemajuan teknologi. afrizal tahar & maulida zakhiya, pengaruh pendapatan asli dan dana..... 91 pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah menurut penelitian susilo dan hariadi (2007) menyatakan rata-rata rasio kemandirian daerah pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah sesudah era otonomi (0,09) lebih kecil dibandingkan sebelum era otonomi (0,11) sehingga terjadi penurunan rasio kemandirian daerah. hal ini berarti bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat sesudah otonomi daerah. penelitian fitriyanti (2009) dan apriana (2010) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pad terhadap kemandirian daerah. jadi dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pad maka akan berpengaruh pada peningkatan rasio kemandirian daerah. berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: h1: pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. dana alokasiumum dan kemandirian daerah hasil penelitian dewi (2006) dalam susilo dan hariadi (2007) menyimpulkan bahwa pada provinsi jawa tengah sesudah pelaksanaan otonomi daerah, dau memberikan pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh pad terhadap belanja daerah yang artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh dau daripada pad. hal ini dapat dikatakan peran dau dan pad sangat berpengaruh terhadap kemandirian daerah. apabila dau suatu daerah kecil maka kemandirian daerah akan semakin besar, karena daerah sudah dapat meningkatkan peran pad dalam total penerimaan apbd. penelitian ariani (2010) menyimpulkan bahwa dau berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian daerah dengan nilai t hitung sebesar -3,359. jika dau bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat kemandirian daerah. hasil penelitian muliana (2009) juga menyimpulkan bahwa dau berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien beta sebesar -0,424. artinya jika dau ditingkatkan maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,424. berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: h2: dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi penelitian apriana (2010) tentang analisis hubungan antara belanja modal, pad, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi, menyimpulkan bahwa pad tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan pad tidak serta merta meningkatkan daya beli masyarakat maupun kesejahteraanya. penelitian yang dilakukan oleh adi (2006) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pad penelitian rumanti (2009) menyimpulkan bahwa pad berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai cr sebesar 16,603. temuan tersebut memberikan indikasi bahwa besarnya pdrb untuk menilai pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya pad. berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: h3: pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 88-99, januari 2011 92 dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi dau adalah dana yang berasal dari apbn yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. menurut rumanti (2009)lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketid akefisienan kinerja pemerintahan, sehingga ada unit kerja yang kelebihan pembiayaan, ada pula unit kerja yang kekurangan pembiayaan. hal ini akan berdampak pada perekonomian daerah umumnya dan keuangan daerah pada khususnya. hasil penelitian sihite (2009) yang menyimpulkan bahwa dau berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian isa (2010) menyimpulkan bahwa dau tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: h4: dana aiokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi penelitian yang dilakukan oleh apriana (2010) menyimpulkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah belum memaksimalkan potensi lokal salah satunya dengan mempermudah proses investasi. menurut penelitian hamzah (2008) juga menyimpulkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. hal ini dikarenakan semakin besar pad yang diperoleh serta semakin kecil pinjaman dan bantuan dari pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. dengan semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: h5: kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. metode penelitian sampel dan data penelitian sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah di pulau kalimantan. data yang digunakan dalam analisis ini adalah data realisasi apbd kabupaten dan kota di pulau kalimantan tahun 2003-2007. untuk kepentingan analisis, data pad dan dau yang digunakan berdasarkan realisasi anggaran tahun 2003-2006, data kemandirian daerah diukur dengan rasio kemandirian, menggunakan data realisasi anggaran tahun 2004-2007 sedangkan data pertumbuhan ekonomi, menggunakan data laju pertumbuhan pdrb tahun 2005-2008. gambar 1. model penelitian keterangan: x1 = pad; x2 = dau; y = kd; z =pe definisi operational variabel penelitian terdapat dua jenis variabel yaitu variabel eksogen dan endogen. variabel pad dan dau merupakan variabel eksogen. afrizal tahar & maulida zakhiya, pengaruh pendapatan asli dan dana..... 93 variabel kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel endogen. pad dan dau diukur dengan menghitung angka-angka pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran dari tahun 2003-2006. kemandirian daerah diukur dengan rumus: rasio kemandirian = pendapatan asli daerah total pendapatan daerah x 100 % pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus: pertumbuhan ekonomi = (pdrbt − pdrbt−1) pdrbt−1 x 100 % keterangan: pdrbt = produk domestik regional bruto pada tahun t pdrbt−1= produk domestik regional bruto satu tahun sebelum tahun t alat analisis data penelitian ini menguji hipotesis dengan motode regresi linier berganda dengan perluasan analisis jalur. analisis jalur dapat dilihat dari uji standardised coefficient beta dan uji koefisien determinasi. untuk menguji hipotesis terdapat dua model penelitian, yaitu: untuk menguji hipotesis 1 dan 2 menggunakan persamaan sebagai berikut: y1 = α + β1x1 + β2x2 + ε untuk menguji hipotesis 3,4 dan 5 menggunakan persamaan sebagai berikut: z = α1 + β3x3 + β4x4 + β5y + ε keterangan: y = kemandirian daerah z = pertumbuhan ekonomi α1 = konstanta β = koefisien jalur x1 = pendapatan asli daerah x2 = belanja modal x3 = pendapatan asli daerah x4 = belanja modal ε = error tabel 1. statistik deskriptif n minimum maximum mean std. devi pendapatan asli daerah dana alokasi umum kemandirian daerah pertumbuhan ekonomi valid n (listwise) 129 129 129 129 129 646,690,000 31,970,000,00 0 0.39% -0.84% 114,184,730,000 519,853,000,000 14.18% 11.20% 19,485,324,263.57 187,091,412,341.0 9 5.3845% 5.1220% 18,090,043,918.034 87,147,012,334.147 3.18193% 1.84012% hasil dan pembahasan statistik deskriptif tabel 1 memberikan gambaran umum kabupaten/kota yang terdiri atas variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah sampel (n) sebanyak 129. memperoleh 129 sampel kabupaten/kota karena telah dilakukan pemangkasan (trimming) sebanyak 15 dari 144 sampel guna memperolah data yang normal. tabel 4.1. menunjukkan pendapatan asli daerah mempunyai nilai rata-rata sebe jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 88-99, januari 2011 94 sar 19,485,324,263.57 rupiah dengan standar deviasi sebesar 18,090,043,918.034 rupiah. dana alokasi umum mempunyai nilai rata-rata dana sebesar 187,091,412,341.09 rupiah dengan standar deviasi sebesar 87,147,012,334.147 rupiah. kemandirian daerah mempunyai nilai rata rata sebesar 5.3845% dengan standar deviasi sebesar 3.18193%. pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai rata-rata sebesar 5.1220% dengan standar deviasi sebesar 1.84012%. hasil uji asumsi klasik hasil uji normalitas uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan adalah berdistribusi normal. menurut ghozali (2009) data dikatakan berdistribusi normal apabila rxftaxasjmp sig. (2tailed) lebih besar dari a (0.05). pada tabel 2 dapat dismpulkan bahwa data berdistribusi normal dilihat dari nilai asymp. sig. (2-tailed) > a (0.05). tabel 2. one-sample kolmogorov-smirnov test unstandardized residual unstandardized residual n 129 129 normal parametersa,,b mean .0000000 .0000000 std. deviation 2.58397074 1.81267745 most extreme differences absolute .098 .100 positive .098 .097 negative -.060 -.100 kolmogorov-smirnov z 1.111 1.140 asymp. sig. (2-tailed) .170 0.149 tabel 3. hasil uji multikolinieritas model 1 model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta tolerance vif 1 (constant) 4.512 .569 7.934 .000 pendapatan asli daerah 1.037e-10 .000 .589 8.018 .000 .968 1.033 dana aiokasi umum -6.139e-12 .000 -.168 -2.287 .024 .968 1.033 tabe 4. hasil uji multikolinieritas model 1 model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. collinearity statistics b std. error beta tolerance vif 2 (constant) 4.284 .490 8.735 .000 pendapatan asli daerah -9.431 e-12 .000 -.093 -.842 .401 .641 1.559 dana aiokasi umum 3.473e-12 .000 .164 1.800 .074 .930 1.075 kemandirian daerah .069 .063 .119 1.100 .273 .659 1.516 jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 1, halaman: 88-99, januari 2011 95 hasil uji multikolinieritas uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi antar variabel bebas salingberkorelasi. untuk mendeteksi ada atau ddaknya multikolinieritas di dalam suatu model regresi dapat dilihat dengan nilai variance inflation factor (vif) dan nilai tolerance. pada model 1 dan model 2 terlihat bahwa nilai vif <10 dan nilai tolerance > 0.1, maka dapat disimpulkan tidak ter jadi multikolinieritas pada masing-masing model. hasil uji heterokedastisitas uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (ghozali, 2009:125). cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji white. pengujiannya adalah jika c hitung < c tabel maka tidak terjadi heteroskedastisitas. dimana c hitung = n x r2, sedangkan c tabel didapatkan dengan melihat tabel chisquare (ghozali, 2009). tabel 5. uji heterokedastisitas model 1 model r r square adjusted r square std. error of the estimate 1 .559a .313 .285 10.42217 tabel 6 uji heterokedastisitas model 2 model r r square adjusted r square std. error of the estimate 2 .262 a .069 .015 6.66443 hasil uji heterokedastisitas yang disajikan pada table 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa model 1 dan model 2 mempunyai nilai c hitung < c" tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. hasil uji autokorelasi uji autokorelasi tujuannya untuk menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). metode yang digunakan adalah uji run test yaitu menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi (ghozali, 2009). tabel 7. hasil hasil uji autokorelasi model 1 unstandardized residual test value8 -.28956 cases < test value 64 cases > = test value 65 total cases 129 number of runs 55 z -1.856 asymp. sig. (2-tailed) .064 tabel 8. hasil hasil uji autokorelasi model 2 unstandardized residual test value8 -.00200 cases < test value 64 cases > = test value 65 total cases 129 number of runs 66 z .089 asymp. sig. (2-tailed) .929 jika nilai asymp. sig. (2-tailed) diatas tingkat signifikansi a (0.05) yang artinya tidak ada autokorelasi (ghozali, 2009). pada model 1 dan model 2 terlihat bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) > a (0.05), maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada masing-masing model. hasil pengujian hipotesis pada tabel 9 ditunjukkan bahwa nilai standardised coeficient beta untuk variabelpad adalah 0.589 dengan nilai sig. 0.000 < a (0.05), sehingga dapat disimpulkan pad berpengaruh positif terhadap kemandirian jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 88-99, januari 2011 96 daerah. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau kalimantan berhasil mengoptimalkan pad yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerahnya. pemerintah daerah di kalimantan terus berupaya mencari langkahlangkah terobosan baru agar pad yang diperoleh akan semakin besar. pad yang besar akan menyebabkan kemandirian daerah juga semakin besar. nilai standardised coeficient beta variabel dau adalah -0.168 dengan nilai sig. 0.024 < a (0.05), sehingga dapat disimpulkan dau berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. hal ini berarti semakin besar transfer dana yang diberikan kepada daerah maka kemandirian daerah akan menurun. pada tabel 9 ditunjukkan adjusted r square sebesar 0.330. hal ini berarti bahwa variabel kemandirian daerah dapat dijelaskan oleh variabel pad dan dau sebesar 33% sedangkan sisanya 67% mampu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan didalam penelitian ini. tabel 9. hasil pengujian hipotesis model 1 model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) 4.512 .569 7.934 .000 pendapatan asli daerah 1.037e-10 .000 .589 8.018 .000 dana aiokasi umum -6.139e-12 .000 -.168 -2.287 .024 adjusted r square .330 tabel 10. hasil pengujian hipotesis model 2 model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig. b std. error beta 1 (constant) 4.284 .490 8.735 .000 pendapatan asli daerah -9.431e-12 .000 -.093 -.842 .401 dana alokasi umum 3.473e-12 .000 .164 1.800 .074 kemandirian daerah .069 .063 .119 1.100 .273 adjusted r square .006 pada tabel 10 ditunjukkan bahwa nilai standardised coeficient beta untuk variabel pad adalah 0.093 dengan nilai sig. 0.401 > a (0.05), sehingga dapat disimpulkan pad tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. hal ini disebabkan peningkatan pad tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan peran sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. pad yang diperoleh tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, contohnya untuk kepentingan publik seperti membangun jalan, pasar, rumah sakit dan sarana prasarana afrizal tahar & maulida zakhiya, pengaruh pendapatan asli dan dana..... 97 lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. nilai standardised coeficient beta untuk variabel dau adalah 0.164 dengan nilai sig. 0.074 > a (0.05). hal tersebut disebabkan dau yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran dau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. seharusnya dau yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi dau tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga aiokasi tersebut tidak tepat sasaran. hal inilah mungkin yang menyebabkan dau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. nilai standardised coeficient beta untuk variabel dau adalah 0.119 dengan nilai sig. 0.273 > a (0.05). hal ini disebabkan pemerintah daerah belum memaksimalkan potensi lokal salah satunya dengan mempermudah proses investasi. seharusnya dengan meningkatnya kemandirian suatu daerah, maka pemerintah daerah juga harus peningkatkan sarana dan prasaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. pengaruh langsung dan tidak langsung gambar 2. output struktur lengkap dari tabel 10 ditunjukkan adjusted r square sebesar 0.006, hal ini berarti bahwa variabel pertumbuhan dapat dijelaskan oleh variabel pad, dau dan kemandirian daerah sebesar 0.6% sedangkan sisanya 99.4% mampu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini. berdasarkan gambar 2 disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tidak langsung pad terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah dan tidak ada pengaruh langsung pad terhadap pertumbuhan ekonomi. tidak ada pengaruh tidak langsung dau terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah dan tidak ada pengaruh langsung dau terhadap pertumbuhan ekonomi. tidak ada pengaruh langsung kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tidak langsung dan tidak ada pengaruh langsung pada gambar path analysis ini. penutup dari penelitian diatas, maka dapat disimpulkan pertama, pad mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. kedua, dau mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. ketiga, pad, dau dan kemandirian daerah tidak bepengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. saran yang dapat disampaikan adalah pertama, penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. kedua, memperbanyak kabupaten/kota yang akan diuji dan mengambil sampel kabupaten/kota di luar kalimantan, agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota di luar kalimantan. ketiga, penelitian berikutnya sebaiknya periode waktu penelitian hen jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 88-99, januari 2011 98 daknya lebih diperpanjang perbedaan waktunya {lag) untuk mengetahui kecerendungan dalam jangka panjang. adapun keterbatasan masalah dari penelitian ini adalah pertama, tingkat adjusted r square yang rendah untuk variabel endogen kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi. kedua, sampel pada penelitian ini hanya dibatasi pada kabupaten dan kota tertentu, yaitu 36 kabupaten dan kota di pulau kalimantan. hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh kabupaten/kota di indonesia. terakhir, variabel eksogen pad berpengaruh terhadap kemandirian daerah, dimana kemandirian daerah diukur dari pad dibagi total pendapatan daerah, sehingga ada tautologi pada penelitian ini yaitu pad terhadap pad. daftar pustaka adi, priyo hari., 2006, "hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah (studi pada kabupaten dan kota se jawa-bali)", makalah simposium nasional akuntansi ix, padang 23-26 agustus 2006. andirfa, mulia, 2009, "pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi empiris pada kabupaten/kota pemerintah aceh)", skripsi, banda aceh: fe universitas syiah kuala darussalam. [http://iurnalak.hlosspot.com/2009/i 2/pengaruh-pertumbuhan-ekonomi pendapatan.html). apriana, dina. dan suryanto, rudi., 2010, "analisis hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota se jawa-bali)", jurnal akuntansi dan lnvestasi,vo\. xi no. 1, januari. ariani, kurnia rina., 2010, "pengaruh belanja modal dan dana aiokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort (studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota wilayah eks karesidenan surakarta)", skripsi, surakarta: fe universitas sebelas maret. (http://digilib.uns.ac.id/pengguna.ph p?mn=down&d id—13876) fitriyanti, ismi rizki., 2009, "pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi (studi pada kota, kabupaten dan provinsi diy)", skripsi, yogyakarta: fakultas ekonomi umy. tidakterpublikasi. ghozali, imam., 2009, aplikasi analisis multivariate dengan program spss, cetakan iv, badan penerbit universitas diponegoro, semarang. halim, abdul., 2004, akuntansi keuangan daerah, edisi revisi, salemba empat, jakarta. harianto, david, dan adi, priyo hari., 2007, "hubungan antara dana aiokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita", makalah simposium nahttp://iurnalak.hlosspot.com/2009/i2/pengaruh-pertumbuhan-ekonomihttp://iurnalak.hlosspot.com/2009/i2/pengaruh-pertumbuhan-ekonomihttp://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=down&d http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=down&d afrizal tahar & maulida zakhiya, pengaruh pendapatan asli dan dana..... 99 sional akuntansi x, makasar26-28 juli 2007. isa, filzah mar'i., 2010, "pengaruh dana aiokasi umum (dau), dana aiokasi khusus (dak) dan belanja modal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di provinsi s u m a t e r a u t a r a " , s k r i p s i , m e d a n : f e u n i v e r s i t a s s u m a t e r a u t a r a . (http://repository.usu.ac.id/handle/12 3456789/17256) muliana., 2009, "pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana aiokasi umum dan dana aiokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara", skripsi, medan: fe universitas sumatera utara. (http://repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/9752/1/09e01569.pdf) rumanti, indah ari., 2009, "pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana aiokasi umum (dau) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota se provinsi jawa dan bali", skripsi, yogyakarta: fakultas ekonomi umy. sihite, friska., 2009, "pengaruh pendapatan asli daerah, dana aiokasi umum, dana aiokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten/kota provinsi s u m a t e r a u t a r a " , s k r i p s i , m e d a n : f e u n i v e r s i t a s s u m a t e r a u t a r a . (http://repository.usu. ac.id/handle/123456789/16467) silitonga, mangindang., 2009, "pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di sumatera utara", skripsi, medan: fe universitas sumatera utara. (http://repository.usu.ac.id/handle/12 3456789/1 6282) susantih, heny. dan saftiana, yulia., 2009, "perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi se-sumatera bagian selatan", makalah simposium nasional akuntansi xii, palembang 4-6 november 2009. susilo, gideon tri budi. dan hariadi, priyo., 2007, "analisis kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah (studi empiris di provinsi jawa tengah)", konferensi penelitian akuntansi dan sektor publik pertama, surabaya 25-26 april 2007. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17256 http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17256 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9752/1/09e01569.pdf http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9752/1/09e01569.pdf http://repository.usu/ http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1 http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1 historical cost accounting: value relevance for decision making jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 113-125, januari 2006 issn: 1411-6227 113 support and against historical cost accounting: is it value relevance for decision making? evi rahmawati email : evirahmawati@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this paper reviews the issues on the support and criticism of historical cost accounting (hca) and the incremental information content on current cost disclosures. based on literature review this study find that historical cost is still relevant to use in decision making. empirical studies show evidence both; supporting historical cost accounting and criticisms against the conventional historical cost based financial statements. issues on historical cost are raised because of economic condition, inflation, the change in high tech environment, price movements, and regulators s tatements. studies shows that historical cost accounting. over the decade: still have power explanatory for investors, which indicates that its benefits outweigh its cost. however, barth et al. (1996) provide strong evidence on incremental information of c urrent cost disclosures for certain assets and liabilities. this paper concludes that even there are weaknesses (against) hca, still there are more benefits that we can gain through hca. key words: historical cost accounting, current cost, value relevance abstrak tulisan ini membahas tentang masalah pada dukungan dan kritik dari sejarah akuntansi biaya (hca) dan isi informasi tambahan tentang pengungkapan biaya saat. berdasarkan tinjauan literatur penelitian ini menemukan bahwa biaya historis masih relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. studi empiris menunjukkan bukti baik; mendukung akuntansi biaya historis dan kritik terhadap laporan keuangan berdasarkan biaya historis konvensional. isu biaya historis dibangkitkan karena kondisi ekonomi, inflasi, perubahan lingkungan teknologi tinggi, pergerakan harga, dan regulator pernyataan. studi menunjukkan bahwa akuntansi biaya historis. lebih dari satu dekade yang: masih memiliki daya penjelas bagi investor, yang menunjukkan bahwa manfaatnya lebih besar daripada biaya. namun, barth et al. (1996) memberikan bukti yang kuat atas informasi tambahan dari pengungkapan biaya saat aktiva evi rahmawati, support and against historical cost accounting..... 114 dan kewajiban tertentu. makalah ini menyimpulkan bahwa bahkan ada kelemahan (melawan) hca, masih ada lebih manfaat yang bisa kita peroleh melalui hca. kata kunci: akuntansi biaya perolehan, biaya sekarang, nilai relevansi introduction the objective of financial reporting are to provide accountability and decision usefulness of the financial statements, which is done by accrual and cash basis method. there are several accounting models for financial reporting, historical cost accounting (hca), current cost accounting (cca) and exit-price model. for over decade accountants have been using the hca which has been systematically codified as the fundamentals basis for measuring, recording and reporting the economic and related activities of the firm (godfrey et al., 2000). consistent with that, generally accepted accounting principles (gaap) financial statement are prepared according to hca basis. hca basis requires most assets and liabilities should be measured and reported at their acquisition price (historical price). the consideration of the range of technical issues to record and report the entity financial performance has been arising. it has been debatable that hca has lost its usefulness for user decision making and also lost its value relevance due to the changes in the economy, particularly the high tech environment. this paper reviews the criticism and issues arise within the hca model financial statements and the incremental information of current cost disclosures. according to collins et al. (1997), combined value relevance of earnings and book value has not decreased over the past years, in fact it has increased s lightly. however, with the high tech environment and changing price movements, hca model financial statements can lost its relevancy. statements of financial accounting standards (sfas) 33 was issued to overcome the misleading information because of the economic condition. however research shows (beaver et al., 1980; boatsman and gheyara, 1980 and ro, 1980) that there is no significant responses to the market, this indicates that there is no additional information in the data require in the statement. however, in 1991 fasb (financial accounting standards board) issued sfas 107, barth et al. (1996) find that loans fair values provide significant explanatory power incremental to nonperforming loans and interest-sensitive assets and liabilities and vice versa under this statement. further research (collins et al., 1997) was done to examine whether hca is still relevant and has powerful explanatory for investors decision making. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 113-125, januari 2006 115 support for historical cost accounting historical cost accounting is relevant in making economic decisions. as managers make decisions concerning future commitments. they need data on past transactions. they must be able to review their past efforts and the measure of these efforts is historical cost. ijiri (1975) presents 3 reasons to support this: (1) it affects the evaluation and selection of decision rules. in order to determine which decision rules to use. managers need information about the quality of their past decisions. (2) it provides input to the satisfying notion. some decisions makers do not seek to optimize but to satisfy. 3) it is used because it is imposed on the decision maker by their environment under hca a record of actual transaction is made. a supporting record of the figures on the financial statements is therefore provided. records of past transactions are necessary for accountability. ijiri (1975) claims that as long as accountability is important historical cost must be utilized. mautz (1973) emphasizes that the users can be inform about the changes in market value by providing the parenthetical disclosure. therefore recognize the change as an element of current income is no longer needed. mautz stated that hca is based on recognition of the effect of actual activities not just possible. hca does not differ materially from current cost, supplementary data on current prices (changing price) are a practical and sufficient way of dealing which such information without having to shift from historical cost to a current cost basis. ragland and moult (1993) examine on which assets and liabilities give rise to stock value by using a firm's stock value as a benchmark and giving statement prepares discretion. most practitioners of accounting agree that historical cost carrying amounts provide useful and meaningful information to users and prepares of general purpose financial statements. at the same time, most practitioners of accounting would agree that users and prepares of financial statements need other information to make decisions. specifically they need information about the current values of an enterprise and its various operations. ragland and moult (1993) argue that current values are so important to decision makers that they continually develop and use estimates where no measurement is provided by the historical cost model. criticism against conventional hca financial statements argue that the historical cost model does not reflect economic value and is not designed to reflect economic value. it does not recognize all the effects on value of inflation or changes in technology, business and industry. it does not reflect reasonable expectations about prospective decisions, events and transactions. ragland and moult argue that since both historical and current value information is useful, it is unacceptable to choose between them. evi rahmawati, support and against historical cost accounting..... 116 it is equally unacceptable to mix historical cost and current value information in a single set of financial statements; the end result is a loss of both kinds of information. ragland and moult suggest that a conceptual framework are needed that can preserve the advantages of the historical cost model while reporting relevant current values. historical cost accounting would be applied to all transactions during each accounting period, and the account balances and net income resulting from those transactions would retain the values reported today ball and brown (1968) belief that is inadequate to evaluate the usefulness of income numbers by comparing accounting practices to normative models. therefore they done an empirical study to the extent to which the contents and timing of the annual accounting earnings announcement is reflected in security prices. by using the foundation of efficient market hypothesis and the market model ball and brown examined three empirical data. the first empirical data is accounting income number from 261 firms. the second is annual report announcement dates, which is the date of publications of the preliminary income report in the wall street journal. then the last data is the share price information that is monthly closing prices on the nyse (new york stock exchange). the results of ball and brown (1968) study is highly significant for accounting theory, considering that this is the first research study to obtain evidence of the decision-usefulness of historical cost-based accounting earnings. there are three major finding from ball and brown, first the market reacted in the same direction with the shift of actual income when it differs from expected income positively or negatively. second the market has been anticipated about most of the information in the annual income number before the annual reports is released. the last finding form this research study is the share prices continue to move after the announcement date (post earning announcement drift). another study, hand (2000) finds that the pricing of internet stocks was dominated by economic fundamentals (accounting based measure), and not by web traffic or supply and demand factors. the implications of this study results for the pricing of internet stocks are that they are not s omehow intrinsically different to all types of stocks: economic fundamentals, such as accounting book values and earnings, are still the most critical factor in their valuation criticism against historical cost accounting there has been increasing concern to the adequacy of the hca system in the current business environment. the australian accounting research foundation (aarf) has released the monograph 10, they claim that hca failed to provide objective information and proposes alternatives that consider the changing value of assets and liabilities. historical cost is insufficient for the evaluation of business decisions jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 113-125, januari 2006 117 edwards and bell argue that managements need hca information in order to evaluate their past performance; hence they can make a right dec ision for their future. similarly with those findings edward and bell argue that historical cost accounting has insufficient for the evaluation of business decisions; they claim that a proper evaluation of past decision must entail a division of total prof it in given period while the price of asset and liabilities are changed. sterling (1967), he argue that the conservatism was the fundamental principle of valuation but due to arguments that for the historical cost realization convention are manifestly specious when removed from the context of conservatism, they come up with second hypothesis that the cost rule is, in fact, nothing more than manifestation of conservatism. sterling concluded that conservatism yields are not just giving zero information but also giving misinformation. hence they claim that historical cost yield misinformation. they agree that the present value were more realistic and more likely what people mean by wealth. current cost accounts (cca) are more useful for investor decision making duncan and moores (1998) examine the usefulness of cca information for investor decision making. with the new zealand society of accountants cca-1 standard (information reflecting the effects of changing prices) became a mandatory reporting requirement as from april 1982, majority of listed companies were not complying with its requirements. the reason given by the company directors for non-compliance, a significant proportion were categorized implying either the non-relevance or the subjectivity and complexity of such cca information. these negative statements by company directors about the relevance and reliability of cca information imply that such information is not useful to investors. in contrast to the directors comments, the objective of the cca -1 standard states that it is intended to provide more useful information. cca accounts are expected to better facilitate an assessment of the financial viability of the business' and return on investment by managers, shareholders, investors, and others in their decision making than historical cost. duncan and moores (1998) study results show that cca are more useful for investor decision making because they are both more relevant and perceived to be more reliable than conventional historical cost accounts. with the limitations from this study, the experiment cca information was found to provide more relevant information. this is because the treatment groups receiving such information made different and better decisions than those receiving hca information. furthermore, current cost accounts were found to result in different and better favorability rankings and slightly more accurate rate of return predictions. complementing these findings, the cca financial statements evi rahmawati, support and against historical cost accounting..... 118 were perceived to be just as, and possibly more, reliable than the hca statements. finally reliability was shown to be positively associated with relevance. market value accounting shim and larkin (1998) argue that the market value accounting better presents the economic reality of transactions and therefore, tends to provide more useful and relevant information than does historical cost financial reporting. they argue that as business environments are changing rapidly and become increasingly volatile, the financial statements of firms should por tray the underlying economic reality of the firms rather than the summary of past transactions. based on their survey literature, the other important weakness of gaap financial reporting is the lack of predictability of the going concern and the lack of em phasis on future cash flows of the firm. market value financial reporting may be less reliable due to the subjectivity of certain measurements, but it could provide much more relevant and meaningful information to the users despite the subjectivity involve d in measurement. gradual movement in regulation away from historical cost recently, the accounting regulation has been move gradually form hca. new accounting standard are increasingly requiring assets valuation at market price. for example the australian accounting standard (aas) 25 "financial reporting by superannuation plans". it recommends that assets of both a defined contribution plan and a defined benefits plan shall be measured at "net market values" as at reporting date. also regulation on "presentation and disclosure or financial instruments" all recommend that liabilities be measured at their present values. using discounting techniques. furthermore, australian accounting boards have maintained that measuring assets at their net market values an d measuring liabilities at their present value provides more relevant information to users about the firm's resources" than does the hca. consistency with those statements, regarding with statement accounting concept (sac) 2 "objective of general purposes financial reporting" and sac 3 "qualitative characteristics of financial information", the boards are also concerned with whether: (1) general purposes financial report will provide information that is considered useful to user for making and evaluating decisions about the allocation of scarce resources. (2) those reports would be presented in a manner which is assists in discharging the accountability of management and governing bodies. (3) the information in those reports is relevant, reliable, comparable and understandable. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 113-125, januari 2006 119 moreover in sac 4 "the appropriate measurement basis for an assets will depend upon the model of accounting being applied" its implicitly stated that the preferred model of accounting was not necessary historical cost. while up to now the sac 5 identify the values appropriate for the elements of financial statements (whether fica, cca or other), the measurement unit which is appropriate (nominal or constant purchasing power dollars) and the concept of capital which is appropriate (financial or physical capital). historical cost accounting versus current cost accounting in changing price historical cost accounting has some defects in relation with the movements of price. elliott and elliott (2002) argue that there are some problems arise when the movement of changing price becomes the issue. these problems are there are significant information concerning equity progress and wealth is not reported. comparability of business entities becomes distorted, the decision making process become intrinsically flawed, financial reports become misleading because the financial data evolve and unrealized profits arise. however, current cost accounting model measures income with adopting the price index system. movements in price levels are estimate at the retail price index; price changes in a group of goods and services in general (elliott and elliott, 2002). based on the support and criticism from the research literature above, it is that there are several issue related with historical cost accounting model. fir st issues are the timeliness of the historical cost model, which is whether historical more relevant to decision makers than objectivity or verifiability. secondly, based on the market change, historical cost records may change with the passage of and subsequent events. furthermore, there is also argument on the accounting whether to use cost or value? there's also some questions arises whether cost is a consistent measurement system for calculating income. finally, we the issues whether historical cost accounting needs supplementary data additional disclosure to make financial report more relevant to decision making. incremental information of current cost/replacement cost disclosures frequent criticism of hca based income numbers is that they do take account of changing price levels of inventories/cost of good sold and plant equipment/depreciation. one proposed alternative is to use replacement cost or current cost to compute net income. fasb required some us firms to report supplement current cost income numbers in their annual reports by issuing sfas 33. sfas 33 applies to public enterprises that have either (1) inventories and property, plant, and equipment (before deducting accumulated depreciation) amounting to more than $125 evi rahmawati, support and against historical cost accounting..... 120 million or (2) total assets amounting to more than $1 billion (after deducting accumulated depreciation). no changes are to be made in the primary financial statements; the information required by the statement is to be presented as supplementary information in published annual reports. based on sfas requirement to report: (1) income from continuing operations adjusted for the effects of general inflation (2) the purchasing power gain or loss on net monetary items. enterprises are also required to report: (1) income from continuing operations on a current cost basis (2) the current cost amounts of inventory and property, plant, and equipment at the end of the fiscal year (3) increases or decreases in current cost amounts of inventory and property, plant, and equipment, net of inflation. to present the supplementary information required by this statement, an enterprise needs to measure the effects of changing prices on inventory, property, plant, and equipment, cost of goods sold, and depreciation, depletion, and amortization expense. no adjustments are required to other revenues, expenses, gains, and losses. in computations of current cost income, expenses are to be measured at current cost or lower recoverable amount. current cost measures relate to the assets owned and used by the enterprise and not to other assets that might be acquired to replace the assets owned. this statement allows considerable flexibility in choice of sources of information about current costs: an enterprise may use specific price indexes or other evidence of a more direct nature. this statement also encourages simplifications in computations and other aspects of implementation: in particular "recoverable amounts" need be measured only if they are judged to be significantly and permanently lower than current cost; that situation is unlikely to occur very often. the board believes that this statement meets an urgent need for information about the effects of changing prices. if that information is not provided: resources may be allocated inefficiently; investors' and creditors' understanding of the past performance of an enterprise and their ability to assess future cash flows may be severely limited; and people in government who participate in decisions on economic policy may lack important information about the implications of their decisions. the requirements of the statement are expected to promote a better understanding by the general public of the problems caused by inflation: statements by business managers about those problems are unlikely to have sufficient credibility until financial reports provide quantitative information about the effects of inflation. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 113-125, januari 2006 121 value relevance of hca capital market research was conducted using the sfas no. 33. beaver and landsman (1983) used several research methods to examine the information content of the sfas no.33. sfas 33 states that a major purpose of financial reporting is to provide users with information that is helpful in assessing the basic findings were; 1) sfas 33 earnings provide no explanatory power with respect to differences in annual security return across firms over and above that provided by historical cost based earnings; 2) historical cost earnings do provide explanatory power over and above that provided by any one of the sfas 33 variables. beaver et al. (1980) examine the association between changes in security prices and various aspects of disclosure requires by asr 190 (asr 190 was required for firms to disclosed replacement cost in order to give relevant information for investors). they find that there are no reactions to the stock price; this indicates that replacement cost disclosures provided no information to the market during the fifteen trading days and after the date that the requirements become effective. this finding is consistent with other findings (gheyara and boatsman, 1980, and ro, 1980). gheyara and boatsman (1980) provide evidence regarding whether information, defined in terms of alternations in assessed return distribution can certainly be attributed to the replacement cost disclosure. the replacement cost disclosure mandated by asr 190 did not introduce information during the 50 days surrounding disclosure. hence replacement cost data of the type required by accounting series release 190 are not useful in the context of decision making by capital market age nts. ro (1980) examined whether asr 190 has significant compliance costs or information effect. based on the study hypothesis that during periods of substantive inflation, historical cost can give misinformation of earnings and financial strength that lead to erosion of firm's capital base, therefore to correct this situation the disclosures in financial report are suggested. the finding from this research are asr 190 not having significant compliance costs or information effect, then the investor are likely view asr 190 replace cost as irrelevant to making decisions making, due to numerous measurement problems and the assumption of the asset. lastly the research shows that the lack of strong evidence for information effects may have been caused by certain methodology limitation in the study. the limitations are possibly because of the different size of paired firms. the bias that arose when selecting of grouping the firms, the amount of the sample size and lastly the incompleteness of value line rc data as a proxy for the market's expectations of asr 190. evi rahmawati, support and against historical cost accounting..... 122 watts and zimmerman (1980) concluded that there are few alternative interpretations can be drawn related to the findings from the three studies (beaver et al., boatsman and gheyara, and ro): (1) replacement cost data contain no information either because the data are irrelevant to the valuation of shares or because the capital market has alternative sources of information about replacement cost. this leads to the conclusion that the social cost exceeded the socia l benefits. even if the data are relevant they do not provide information because there is alternative information that already available. (2) replacement cost contains information, but the information is not specific to the disclosing firms and its value is not reflected in the market value of the disclosing firms' share. in other words the information is useful in general. (3) the replacement cost data were new and market participants have not yet learned how to evaluate or process it. based on capital research, there is an impressive amount of evidence that the equity market reacts very quickly to various sources and types of accounting and non-accounting information. however, the learning effect argument suggest that the market did not react to the asr 190 disclosures because the investors had not yet learned how to imply this the number in the disclosures. barth et al. (1996) investigates the value relevance of fair value disclosures under sfas no.107 (fasb 1991) by examining whether differences between the market and book value of common equity can be explained in a predictable way as a function of differences between fair value estimates disclosed under sfas no.107 and their related book values.this study provides evidence that fair value estimates disclosed under sfas no.107 provide significant explanatory power for bank share prices beyond that provided by book values for three of the five major asset and liability categories disclosed. barth, beaver and landsman consistently find incremental explanatory power for loans fair values. their findings indicate that differences between disclosed fair values and book values of securities, loans and long term debt are value relevant, but those for deposits and off-balance sheet items are not. barth et al. find that loans fair values provide significant explanatory power incremental to nonperforming loans and interest-sensitive assets and liabilities and vice versa. these findings indicate that disclosures of loans fair values do not reflect completely loan default and interest rate risk, although their incrementally significant association with bank share prices and interest-sensitive assets and liabilities. colins et al (1997) investigates changes in the value relevance of earnings and book value for over forty years by using a valuation framework that uses price as a function of both earnings and book value equity. the estimated jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 113-125, januari 2006 123 yearly cross sectional regression for 40 years and use as the primary metric to measure value relevance. colins decomposed the combined expl anatory power of earnings value and book value into three components, first, the incremental explanatory power of earnings, second, the incremental explanatory power of book value and three the explanatory power common to both earnings and book value. the result shows that that value-relevance has not declined in over 40 years. moreover they found that the declined of value-relevance earnings have been replaced by an increased value-relevance of cook values. conclusion the usefulness and criticism against hca financial statements and the incremental information of current cost disclosure is debatable. research on the incremental information of sfas 33 find that there is no additional explanatory power of supplementary data that requires by the statements wh en historical cost based earnings are already known. however, even after any one of the supplementary data variables is known, knowledge of historical cost accounting based earnings still provides additional explanatory power. under sfas 107, barth et al (1996) finds that fair value disclosure provide significant explanatory power for bank share prices beyond that provided by book values for three of the five major asset and liability categories disclosed. they consistently find incremental explanatory power for loans fair values. this indicates that fair value disclosure of certain asset requires by sfas 107 has value relevance. many capital research have examined the advantages and disadvantages of historical cost accounting and the value relevance of its financial statements. collins et al. (1997) argue that, based on their empirical evidence, the claims that the conventional historical cost accounting model has lost its value relevance are premature. bibliography aldrige, c.r and colbert, j.l. (1997). "we need better financial reporting". strategic finance. pp 32-36. australian bureau of statistics."national customer price index" as retrieved from www.abs.gov.au available on may 15 2004. australian accounting research foundation (1998)."measurement in financial acounting-acconting theory monograph 10" ball, r & brown, p (1968). "an empirical examination of accounting income numbers". journal of accounting research, vol.6 no 2, pp. 159-178. evi rahmawati, support and against historical cost accounting..... 124 barth, m.. beaver. w. h. and landsman, w. r. (1996). "value-relevance of banks fair value disclosures under sfas no. 107". the accounting revielv.71, 4, pp 513-537. beaver, w.h, and landsman, w.r.l.(1983)."incremental information content of statement 33 disclosure. stamford. beaver, w.h et al. (1980)."the information content of sec accounting sries release no 190*".journal ofaccounting and economics. 2.pp 127-157. collins d.w et al. (1997)."changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years." journal of accounting and economics.24. pp 39-67. edward, e and bell, p.(1961)."the theory and measurements of business income". berkeley. elliott, b and e11iott.2002. "financial accounting reporting and analysis". prentice hall.england. duncan, k and moores, k.(1988)."usefulness of cca information for investor decision making:a laboratpty experiment" accounting and business reseurch.vol 18; 70.pp.121-132. ford motor quarterly financial result. (2004). as cited from http://www.ford.con,ien/ com am inuestorlnformation/companyreportsifinancialresults;default.hhn on may is 2004. gheyara, k and boatsman. j. (1980). "market reaction to the 1976 replacement cost disclosures"'. journal of accounting and economics. 2 pp 107-125. godfrey. j.. et a1.(2000)."accounting theory''.4`" ed.john wiley & sons ltd.australia. hand, j.r.m.(2000)."the role of economic fundamentals, web traffic, and supply and demand in the pricing of u.s. internet stock''. working paper, university of north carolina. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 113-125, januari 2006 125 ijiri. y.,(1975).''theory of accounting measurement" chapter 6.florida mautz, r.k. (1973).''a few words for historical cost". financial executive. pp23, ragland et al. (l993)."how might market-value statement preserve historicalcost information? ". bank accounting and finance. boston.vol 6,4:pp.24. ro, b.t.(1980)."the adjustment of security return to the disclosure of replacement cost accounting information". journal of accounting and economics.2.pp 159-189. sfas 33 as cited from wvw.fasb.org/st/#fas150 on march 1 2004 sfas 107 as cited from www.fasb.org , /st/#fas150 on march 1 2004 shim, e and larkin, j.m. (1998). "towards relevancy in financial reporting: markto-market accounting".journal of applied business research, 14; 2; p.33 sterling. r.r.(1967)."conservatism: the fundamental principle of valuation in traditional accounting". abacus. pp. 109-132. watts, r.l and zimmerman j.l.(1980)."on the irrelevance of replacement cost disclosure for security prices". journal of accounting and economics.2.pp 9_5106. http://wvw.fasb.org/st/ indikasi manajemen laba (earning management) dan hubungannya dengan kinerja operasi disekitar initial public offering (ipo) pa (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) jai | journal of accounting and investment article type: research paper intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development bima cinintya pratama* 1 , hardiyanto wibowo 1 , maulida nurul innayah 2 abstract: this paper aims to investigate the association between intellectual capital, research and development, and firm financial performance in an emerging market context, which is asean. the effect of intellectual capital and research and development intensity towards firm financial performance is examined while testing the moderating role of research and development on the relationship between intellectual capital and firm financial performance. panel data regression model analysis is used for a sample of non-financial companies in asean countries, namely indonesia, malaysia, philippines, and singapore during 2015-2017. the final sample used in this study consists of a total of 383 observations. the results showed that intellectual capital has a positive effect on firm financial performance. this result indicates that intellectual capital can generate higher financial performance for the firms. a similar result also found in the relationship between research and development intensity and firm financial performance. meanwhile, research and development are proved to be able to moderate the positive relationship between intellectual capital and firm financial performance. this result means that if the companies could facilitate their intellectual capital by giving more intensity of research and development, intellectual capital will be generated even more performance for the firms. this result implies that firms should utilize and maintain intellectual capital together with research and development. keywords: intellectual capital; research and development; firm performance introduction the 13 th asean summit in singapore 2007 has produced the asean economic community blueprint. one of the issues that emerging from the event was the enactment of the asean economic community (aec). aec has been enacted actively by the end of 2015. while, aec can improve asean to be more dynamic and competitive region, it also will make the competition between firms inside asean region become increasingly competitive. this condition requires the firm to utilize its resources more effectively and efficiently so that the firm can create value-added and compete on the aec. affiliation: 1 department of accounting, universitas muhammadiyah purwokerto, purwokerto, indonesia 2 master of science in accounting, universitas gadjah mada, yogyakarta, indonesia *correspondence: pratamabima@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003126 citation: pratama, b.c., wibowo, h., & innayah, m.n. (2019). intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development. journal of accounting and investment, 20(3), 236-250. article history received: 27 april 2019 reviewed: 16 july 2019 revised: 3 september 2019 accepted: 3 september 2019 mailto:pratamabima@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6184 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 237 according to the resource-based theory, intellectual capital (hereinafter referred to as ic) is a resource that serves as the core of value creation and competitive advantage for the firm (barney, 1991). chen, cheng, and hwang (2005) and wang (2008) explained that the sustainable competitive advantages from ic will make the firm won the competition with other firms and also create added value so that it will contribute to the firm’s success. previous studies have attempted to examine the relationship between the ic and the firm's performance, but the results are still not consistent. the studies from firer and stainbank (2003), chen et al. (2005), tan et al. (2007), clarke, seng, and whiting (2011), pratama (2016), and pratama and wibowo (2017) found that ic is positively related to the firm financial performance and market performance. meanwhile, the studies from firer and williams (2003), chan (2009), maditinos, chatzoudes, tsairidis, and theriou (2011), and andriana (2014) could not find any evidence to support the relationship between ic and the firm performance. due to the inconsistency in those results of previous studies and also because of limited number of studies that have been conducted on developing countries at the regional level, particularly in asean, the first purpose of this study is to examine the positive effect of ic towards firm financial performance in asean. it is also interesting to understand the role of intellectual capital on firm performance after the enactment of asean economic community so that it can predict the importance of intellectual capital as one of the main resources in competing in the era of aec. referring to the resource-based theory, this study will try to explain the role of research and development as an effort to provide a competitive advantage for the firms. research and development are viewed as what is needed by almost every company to succeed in this competitive environment. as explained by padgett and galan (2010), through research and development (rnd) activities, firms can develop their products and have better production processes and effective sales innovations. companies that allocate higher research and development expenditures are expected to get more benefits than those that do not (wang, 2011). referring to the research of usman, shaique, khan, shaikh, and baig (2017) and ghaffar (2014) who have examined the effect of rnd towards firm financial performance, the results of their studies stated that rnd had a positive effect towards the firm financial performance. therefore, the second objective of this study is to examine the positive effect of research and development towards firm financial performance. furthermore, this study attempts to examine the moderating role of rnd to strengthen the relationship between ic and firm financial performance. rnd will affect intellectual capital resources in the process of corporate development and corporate value creation. it is because ic needs some innovation capabilities in order to generate maximum value for the company. karchegani, sofian, and amin (2013) explained that intellectual capital (ic) is a vital asset that helps companies to create value and enables the companies to be innovative by boosting the organizational performance through knowledge, experiences, skills of employees and also by defining new methods of task performance and being innovative in their processes. on the other hand, to be able to affect the company’s innovation, ic needs to be systematically supported by innovation capabilities, one of which could be expressed by companies rnd intensity. therefore, pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 238 this study expects that the existence of research and development will lead to more optimal impact from intellectual capital in improving the firm financial performance. thus, the third objective of this study was to examine role of rnd intensity in strengthening the effect of ic towards firm financial performance. this study uses a monetary measurement to measure the firm’s ic, namely the valueadded intellectual coefficient (vaic) developed by pulic (2000, 2004). panel data regression model analysis is used for a sample of non-financial companies in asean countries, namely indonesia, malaysia, philippines, and singapore during 2015-2017. the countries are used because of the data availability limitation, as mostly, the companies from those countries also publish english versions of their annual reports. non-financial companies are selected for this study because the industry often conducted research and development activity in their processes. this study contributes to the literature by testing the effect of ic and rnd towards financial performance. furthermore, this study also contributes to the literature by testing the moderating role of rnd to see whether the rnd strengthens the effect of ic towards firm financial performance. literature review and hypotheses development resource-based theory rbt serves as an important framework to explain and predict what can be underlying for competitive advantage and firm performance of a company (barney, ketchen, & wright, 2011). rbt explained that the creation of sustainable competitive advantage is closely related to the firm ability to maintain valuable, rare, and irreplaceable resources also allocate and deploy these resources effectively (barney, 1991). companies will be able to win the competition and also create value-added so that it will contribute to the firm’s success by utilizing sustainable competitive advantages from ic (chen et al., 2005 and wang, 2008). kozlenkova, samaha, and palmatier (2014) explained that the basic logic of this theory is based on two fundamental assumptions regarding the firm resources and explain how these resources can generate sustainable competitive advantage and why some firms can consistently outperform the others. first, the firm has a different set of resources, even within the same industry (peteraf and barney, 2003). assumptions regarding the heterogeneity of these resources show that some firms have better expertise in completing certain activities because it has unique resources (peteraf and barney, 2003). second, differences in resources will remain there due to difficulties in exchanging resources between firms (resource immobility assumption), which will lead to the advantage of the heterogeneity of these resources continue to occur from time to time (kozlenkova et al., 2014). kozlenkova et al., (2014) explained valuable, rare, imperfectly imitable, organization (vrio) as characteristics that showed four conditions to assess how potential a resource pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 239 will be able to generate sustainable competitive advantage. the following are vrio characteristics: a. valuable; a firm resource is valuable if the resource enables firms to develop and implement strategies that can reduce corporate costs and/or increase the firm revenue more than when the resources are not present. b. rare; resources could be said to be rare if those resources only controlled by a small number of competing firms. if these resources are valuable but not rare, the utilization of those resources will produce competitive equality, because the other firms that also having these resources also have the ability to utilize it. c. imperfectly imitable; imperfectly imitable resources are resources that cannot be obtained through duplication or direct substitution by firms that do not have it. d. organization; the firm resources should be able to be organized so that the potential competitive of those resources can be utilized maximally. organizations should act as adjustment factors that allow the firms to fully use the benefits contained in the resource. based on the explanation, according to rbt, ic has great potential to meet the vrio characteristics so it can create a competitive advantage for the firm. by the competitive advantage of ic, firms can use it to compete in a competitive market and achieve optimal performance. intellectual capital intellectual capital is a set of intangible assets or resources that are owned and utilized by companies to create corporate value and competitive advantage (nahapiet and ghoshal, 1998). some researchers have different explanations regarding this ic, one of which is bontis (1996) which explained that ic is something that is difficult to understand, but when it is discovered and exploited it can give companies new resources that can provide strength for companies to compete and win the competition. meanwhile, sullivan and sullivan (2000) stated that ic is the knowledge that can be converted into profit, in which not only concerns about the knowledge and skills of employees but also includes the infrastructure of the company, relations with customers, information systems, technology and the ability to innovate and create. based on these explanations, it can be concluded that ic plays an important role in value creation and the company's growth sustainability. pulic (2000, 2004) suggests a model for measuring ic, namely vaic (value added intellectual coefficient). the vaic method describes three main components of intellectual capital, namely human capital, structural capital and relational capital, and also capital employed. vaic model started by calculating a firm's ability to create value-added (va). va is the difference between the output (out) and the input (in) and formulated in the following equation: va = out – in pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 240 the output (out) represents revenue that covers all products and services sold by the firm. input (in) including all expenses incurred to generate revenue with the exception of employee costs. it is important to note that in this model, employee costs are not included in the in. due to its active role in the process of value creation, intellectual potential represented by employee costs are not counted as an expense. thus, a key aspect of the vaic method is by treating the employee as a value-creating entity. the calculation resulted in va which reveals the wealth of the firm in the period. va is influenced by both the efficiency of human capital (hc) and structural capital (sc). the first relationship of va is between va and hc are known as human capital efficiency (hce). hce shows the ability of hc to create value in the firm. similarly, when hce compared to some groups of firms, hce serves as an indicator of the quality of human resources owned by the firm and their ability to generate va for each unit of money spent on the hc. pulic (2000) argues that the total cost of salaries and wages can be an indicator of hc because the market determines the salaries and wages as a result or impact of the firm performance, then it would be logical if the success of the hc declared with the same criteria. the relationship between va and hc can be formulated as follows: hce = va / hc the second relationship is structural capital efficiency (sce), which shows the contribution of structural capital (sc) in the value creation. in the vaic model, sc is calculated by subtracting va with hc. the smaller the contribution of hc in value creation, the greater the contribution of sc. in other words, the relationship between va and sc is calculated in different ways because hc and sc are in inverse proportion in the firm value creation. sce measures the amount of sc required for one unit of money of va and serves as an indication of how sc success in value creation. unlike hce, va is the denominator for sce. thus, the relationship between va and sc is calculated by the following equation: sce = sc / va the third relationship of va is with the physical capital (ce), known as the capital employed efficiency (cee). cee is an indicator for va created by a unit of physical capital. cee can be formulated as follows: cee = va / ce pulic (2000, 2004) assumes that if the one-unit of ce generates greater profits in the firm than others, then the firm is better in utilizing its ce. thus, better utilization of ce is also part of the firm’s ic. when compared to a group of firms, cee serve as an indicator of firm intellectual ability to utilize physical capital more optimally. pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 241 the last step is calculating the firm overall intellectual ability. this calculation is the sum of the coefficients mentioned earlier. this resulted in a new and unique indicator, namely: vaic = hce + sce + cee several studies and literature showed that vaic is a promising measurement mechanism for measuring ic. firer and williams (2003) have mentioned the advantages of vaic method, namely vaic provide a consistent and standardized measurement basis that allow effective comparative analysis between firms and between countries; data used in vaic calculation is based on data that has been audited in the financial statements so that the calculation will be more objective. in addition, vaic also has been used in several studies with the different industry settings that listed in the various countries stock exchanges, for example, the johannesburg stock exchange, taiwan stock exchange, singapore exchange, hong kong stock exchange, athens stock exchange and the australian stock exchange (firer and williams, 2003; chen et al., 2005; tan et al., 2007; chan, 2009; maditinos et al., 2011; clarke et al., 2011). the literature also indicates that the vaic has been used in the study of developing countries, like taiwan, greece, and south africa to examine the relationship between ic and firm performance (chen et al., 2005; maditinos et al., 2011; firer and williams, 2003). hypotheses development research and development is a research strategy or method that is powerful enough to improve practice (sukmadinata, 2009). kinkel, lay, and wengerl (2005) explained that an increase in research and development will lead to innovative and high-tech products, and enable companies to gain competitive advantage and gain market share. therefore, more resources should be spent on research and development activities to achieve the company's competitive advantage. the results of research and development are not only the development of an existing product but also to find knowledge or problems with practical answers. research and development provide opportunities for companies to develop better products and production processes and more effective sales innovations to increase company value (padgett and galan, 2010). the previous study from gleason and klock (2006) showed that research and development intensity has a positive effect on firm value. this supports the results of oswald and zarowin's study (2007) which showed that research and development activities are positively related and can explain business entities' value changes. in addition, usman, et al. (2017) and ghaffar (2014) who have examined the effect of research and development on corporate financial performance successfully proved that research and development have a positive effect on the company's financial performance. ic plays an important role in value creation and the company's growth sustainability. this is in line with the resource-based theory (rbt), which explains that ic is the core of value creation and the company's competitive advantage (barney, 1991). from the rbt pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 242 perspective, the creation of sustainable competitive advantage is closely related to the company's ability to maintain valuable, rare and irreplaceable resource assets and allocate and deploy these resources effectively (barney, 1991). with the existence of sustainable competitive advantages, companies that have those advantages will be able to win the competition in the market so that they will eventually create value and achieve optimal performance. previous studies showed that the role of intellectual capital in improving firm performance. studies from chen et al. (2005), clarke et al. (2011), pratama (2016), pratama and wibowo (2017), and pratama (2018) found that ic is positively related to the firm financial performance. based on the explanations that have been described, the hypothesis that can be proposed is: h1: intellectual capital has a positive effect on financial performance. sukmadinata (2009) explains that research and development is a strategy or method that can be used to improve the company’s practice. furthermore, kinkel et al. (2005) explained that research and development improvement will produce innovative and high-tech products, and enable companies to gain competitive advantage and gain market share, so that companies must invest more resources in research and development activities. the results of research and development are not only the development of an existing product; but also, to find knowledge or problems with practical answers. research and development provide opportunities for companies to develop better products and production processes and also more effective sales innovations to increase company value (padgett and galan, 2010). previous empirical studies have shown a positive effect of rnd on firm performance. ghaffar (2014) has proven that research and development have a positive effect on company performance. the results of other studies also showed that the previous year's rnd investment will mature in the following year in the form of innovative products/processes, which increase company profitability and cash flow (usman et al, 2017). based on the explanations that have been described, the hypothesis that can be proposed is: h2: research and development have a positive effect on financial performance. padgett and galan (2010) explained that through research and development (rnd) activities, firms can develop their products and have better production processes and effective sales innovations. companies that allocate higher research and development expenditures are expected to get more benefits than those that do not (wang, 2011). this study attempts to examine the moderating role of rnd to strengthen the relationship between ic and firm financial performance. rnd will affect intellectual capital resources in the process of corporate development and corporate value creation. it is because ic needs some innovation capabilities in order to generate maximum value for the company. karchegani, et al. (2013) explained that intellectual capital (ic) is the main asset that helps companies to create value and enables the companies to be innovative by boosting the organizational performance through knowledge, experiences, skills of employees and also by defining new methods of task performance and being pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 243 innovative in their processes. on the other hand, to be able to affect the company’s innovation, ic needs to be systematically supported by innovation capabilities, one of which could be expressed by companies rnd intensity. therefore, this study expects that the existence of research and development will lead to more optimal impact from intellectual capital in improving the firm financial performance. based on the explanations that have been described, the hypothesis that can be proposed is: h3: research and development intensity strengthen the positive effect of intellectual capital towards firm financial performance. research method data and sample the type of data used in this study is secondary data. this study uses data generated from the financial statements of non-financial companies listed in indonesia, malaysia, singapore, and philippine stock exchanges. financial report data is obtained directly from each companies’ official website. the initial sample consists of 123 non-financial companies with years of observations during 2015-2017 that having research and development activity. due to incomplete data on the variables selected, the final sample observation used in this study amounts to 327 firm-year observations instead of 369. variables a. intellectual capital (vaic). ic measured using vaic which was developed by pulic (2000, 2004). vaic measured by the following equation: vact = hcet + scet + ceet where: vaict = value added intellectual coefficient at t hcet = vat /hct; human capital efficiency coefficient at t scet = sct / vat; structural capital efficiency coefficient at t ceet = vat / cet; capital employed efficiency coefficient at t vat = outt int = opt + ect + dt + at; va is the calculation of output (outt) calculated from total sales reduced by input (int) calculated from bought-in materials or cost of goods or services sold; or it could be the calculation of operating income (opt); employee costs (ect); depreciation (dt); and amortization (at) hct = total salaries and wages at t sct = vat hct; structural capital at t cet = book value of the net assets at t pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 244  human capital efficiency (hce). hce is a component of vaic which represents the efficiency of human capital or the ability to apply the skills and expertise efficiently (pulic, 2000, 2004).  structural capital efficiency (sce). sce is a component of vaic which represents the efficiency of structural capital and relational capital (pulic, 2000, 2004).  capital employed efficiency (cee). cee is a component of vaic that represents an efficient use of physical and financial capital (pulic, 2000, 2004). b. research and development. rnd is used as an independent and moderating variable. rnd is proxied by the rnd intensity measured using a formula refers to the research of krishnan, tadepalli, and park (2009), as follows: rnd intensity = research and development / total revenue c. firm financial performance (firm_perf). financial performance is used as a dependent variable. follows the study from pratama (2016), pratama and wibowo (2017) and pratama (2018), the firm financial performance is measured by roa (return on assets ratio). roa is calculated by the following equation: roa = profit before tax / average total assets. d. firm size (fsize). firm size is used as a control variable. firm size is measured by using the firm’s total assets at year t, then calculated the natural logarithm. e. leverage (lev). leverage is used as a control variable. leverage is calculated by dividing long-term liabilities to total assets. regression model according to gujarati and porter (2009), the research which uses panel data should be tested by panel data regression model analysis, i.e. fixed effect regression or random effect regression. this study was used panel data regression model analysis by doing a hausman test first to decide whether to use the fixed effect regression or random effect regression. the analysis done in this study is aggregated analysis which aggregates the data analysis of indonesia, malaysia, singapore, and the philippine into one sample and analyzes them together. the hypotheses testing in this study were using two-equation models. model (1) was used to examine the effect of ic and rnd towards firm financial performance (hypothesis 1 and hypothesis 2). meanwhile, model (2) is used to examine the moderating role of rnd on the effect of ic towards firm financial performance (hypothesis 3). the equation models used to test all of the hypotheses in this study are as follows: pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 245 model 1 model to test the effect of ic and rnd towards firm financial performance roa = β0 + β1 vaic + β2 rndt + β3fsizet + β4levt + εt model 2 model to test the moderating effect of rnd on the effect of ic towards firm financial performance roa = β0 + β1vaic + β2rnd + β3vaic * rnd + β4fsizet + β5levt + εt where: roa = financial performance vaic = intellectual capital rnd = research and development vaic*fam own = interaction variable between rnd and ic fsize = firm size lev = leverage εt = error term result and discussion descriptive statistics table 1 showed the descriptive statistics of the selected variables in this study. roa has a mean value of 10.07664 which indicates that the firms have fairly good profitability. meanwhile, vaic which is the proxy of the firm’s intellectual capital has a mean value of 3.830977. the rnd intensity has a mean value of 0.012463. overall, the descriptive statistics of each variable can be seen in table 1. table 1 descriptive statistics of selected variables variable minimum maximum mean std. dev. roa 0.070 51.69 10.07664 9.259581 vaic 0.9782588 9.643191 3.830977 1.741388 rnd 0.0001001 0.0868945 0.012463 0.0195002 fsize 17.08975 26.89956 21.99371 2.081531 lev 0.4643257 0 0.0855298 0.1181211 hypotheses 1 of the study aims to answer the question of whether there is a positive effect of intellectual capital on firm financial performance. table 2 showed the results of the hypothesis 1 test in this study. the result showed that vaic has a significant positive effect on roa as the proxy of firm financial performance with a coefficient amounted to 1.852284 at a significance level of α=1%. this indicates that if a firm can use its ic more efficiently, it can lead to the improved financial performance of the firm. therefore, hypothesis 1 which states that intellectual capital has a positive effect on the firm financial performance is supported. pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 246 the result indicates that the efficient and effective use of ic will lead the firm to achieve higher financial performance. this means that in the era of aec, companies should be more aware of the efficient and effective use of intellectual capital so that they can face aec challenges. the result of this study is consistent with previous studies conducted by chen et al. (2005), clarke et al. (2011), pratama (2016), pratama and wibowo (2017), and pratama (2018) which found that intellectual capital is positively affected roa which is the proxy of firm financial performance. this is in accordance with the resourcebased theory which explained that intellectual capital (ic) is a resource that is the core of value creation and competitive advantage for the firm (barney, 1991). according to chen et al. (2005) and wang (2008), sustainable competitive advantages from ic will enable a firm to beat the competition and also create added value so that it can contribute to the firm’s success. table 2 hypothesis 1, 2 and 3 results independent variables model 1 model 2 dependent variable roa roa coeff. t coeff t const 9.235249 0.38 -13.54926 -1.85 vaic 1.852284 5.02** 0.4533223 0.99 rnd 404.1925 5.80** 290.5072 21.77** vaic*rnd 6.988843 7.27* fsize -0.5030026 -0.46 0.5770039 1.83 lev -2.680185 -0.48 -3.133025 -0.71 r 2 within 0.6013 0.6679 f 39.41 966.08 prob > f 0.0000 0.0010 notes: ** indicates significance at the 1%; * indicates significance at the 5% hypotheses 2 of the study aims to answer the question of whether there is a positive effect of research and development on firm financial performance. table 2 showed the results of the hypothesis 2 test in this study. the result showed that rnd intensity has a significant positive effect on roa as the proxy of firm financial performance with a coefficient amounted to 404.1925 at a significance level of α=1%. this indicates that the firm’s research and development intensity can lead to the improved financial performance of the firm. therefore, hypothesis 2 which stated that research and development have positive effect on the firm financial performance is supported. the result indicates that research and development are proved to be able to help companies to succeed in this competitive environment. align with the explanation from pedgett and galan (2010), who stated that through research and development (rnd) activities, firms can develop their products and have better production processes and effective sales innovations. companies that allocate higher research and development expenditures are getting more benefits than those that do not (wang, 2011). the result of this study is consistent with previous studies conducted by usman, et al. (2017) and ghaffar (2014) who have examined the effect of rnd towards firm financial pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 247 performance, the results of their studies stated that rnd had a positive effect towards the firm financial performance. hypotheses 3 of the study aims to answer the question of whether there is a moderating role of rnd on the relationship between ic and firm financial performance. table 2 showed the results of hypothesis 3 test in this study. the result showed that vaic*rnd has a significant positive effect on roa with a coefficient amounted to 6.988843 at a significance level of α=5%. this indicates that the firm’s research and development intensity can strengthen the relationship between ic and roa as the proxy of firm financial performance. therefore, hypothesis 3 which states that research and development intensity strengthen the positive effect of intellectual capital towards firm financial performance is supported. the results proved that the existence of research and development will lead to a more optimal impact from intellectual capital in improving the firm financial performance. rnd will affect intellectual capital resources in the process of corporate development and corporate value creation. it is because ic needs some innovation capabilities in order to generate maximum value for the company. karchegani, et al. (2013) explained that intellectual capital (ic) is a vital asset that helps companies to create value and enables the companies to be innovative by boosting the organizational performance through knowledge, experiences, skills of employees and also by defining new methods of task performance and being innovative in their processes. on the other hand, to be able to affect the company’s innovation, ic needs to be systematically supported by innovation capabilities, one of which could be expressed by companies rnd intensity. conclusion this study examined the positive impact of ic on the performance of the firms operating in the non-financial industry in asean countries, namely indonesia, malaysia, the philippines, and singapore. the empirical results showed that intellectual capital has a positive effect on firm financial performance. this indicates that the efficient and effective use of intellectual capital will make the firm achieve higher financial performance. this implies that in the era of aec, companies should be more aware of the efficient and effective use of intellectual capital so that they can face aec challenges. this study also examined the positive impact of research and development on firm financial performance. the empirical results found rnd has a positive effect on firm financial performance. research and development are proved to be able to help companies to succeed in this competitive environment. companies that allocate higher research and development expenditures are getting more benefits than those that do not. hypothesis 3 of the study aims to answer the question of whether research and development conducted by the firm could strengthen the effect of ic towards firm pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 248 financial performance. the results supported the hypothesis and proved that the existence of research and development will lead to a more optimal impact from intellectual capital in improving the firm financial performance. this study has several limitations. first, this study only uses samples of the firms that operate in a non-financial industry in asean countries, so the results of this study may not be generalizable to the firms with different types of industries, for the example banking industry. further research can use several firms from various industries and compared them in order to determine the complete picture of relationship between intellectual capital and research and development on firm financial performance from the standpoint of a more comprehensive range of industries. finally, this study uses vaic which is a measurement of intellectual capital from accounting information of the firm. further research can use another proxy for measuring the firm's intellectual capital by combining measurements of intellectual capital using monetary and non-monetary methods. references andriana, d. (2014). pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. jurnal riset akuntansi and keuangan, 2(1), 251-260. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6578 barney, j. b. (1991). firm resources and sustained competitive advantage. journal of management, 17(1), 99-120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108 barney, j. b., ketchen, d. j., & wright, m. (2011). the future of resource based theory: revitalization or decline? journal of management, 37(5), 1299-1315. https://doi.org/10.1177/0149206310391805 bontis, n. (1996). there’s a price on your head: managing intellectual capital strategically. business quarterly, 60(4), 40-47. chan, k. h. (2009). impact of intellectual capital on organisational performance: an empirical study of companies in the hang seng index (part 1). the learning organization, 16(1), 4–21. https://doi.org/10.1108/09696470910927641 chan, k. h. (2009). impact of intellectual capital on organizational performance: an empirical study of companies in the hang seng index (part 2). the learning organization, 16(1), 22-39. https://doi.org/10.1108/09696470910927650 chen, m. c., cheng, s. j., & hwang, y. (2005). an empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance. journal of intellectual capital, 6(2), 159-176. https://doi.org/10.1108/14691930510592771 clarke, m., seng, d., & whiting, r. h. (2011). intellectual capital and firm performance in australia. journal of intellectual capital, 12(4), 505-530. https://doi.org/10.1108/14691931111181706 firer, s. & williams, s. m. (2003). intellectual capital and traditional measures of corporate performance. journal of intellectual capital, 4(3), 348–360. https://doi.org/10.1108/14691930310487806 https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6578 https://doi.org/10.1177/014920639101700108 https://doi.org/10.1177/0149206310391805 https://doi.org/10.1108/09696470910927641 https://doi.org/10.1108/09696470910927650 https://doi.org/10.1108/14691930510592771 https://doi.org/10.1108/14691931111181706 https://doi.org/10.1108/14691930310487806 pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 249 ghaffar, a., & khan, w. a. (2014). impact of research and development on firm performance. international journal of accounting and financial reporting, 4(1), 357-367. https://doi.org/10.5296/ijafr.v4i1.6087 gleason, k. i. & klock, m. (2006). intangible capital in the pharmaceutical and chemical industry. the quarterly review of economics and finance, 46(2), 300-314. https://doi.org/10.1016/j.qref.2005.03.001 gujarati, d. n. & porter, d. c. (2009). basic econometrics 5th edition. mcgraw hill/irwin. new york, usa. karchegani, m. r., sofian, s., & amin, s. m. (2013). the relationship between intellectual capital and innovation: a review. international journal of business and management studies, 2(1), 561-581. kinkel, s., lay, g., & wengerl, j. (2005). innovation: more than research and development. bulletins of the manufacturing performance survey, 33, 1-12. kozlenkova, i. v., samaha, s. a., & palmatier, r. w. (2014). resource-based theory in marketing. journal of the academy of marketing science, 42(1), 1–21. https://doi.org/10.1007/s11747-013-0336-7 krishnan, h. a., tadepalli, r., & park, d. (2009). r&d intensity, marketing intensity, and organizational performance. journal of managerial issues, 21(2), 232-244. maditinos, d., chatzoudes, d., tsairidis, c., & theriou, g. (2011). the impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance. journal of intellectual capital, 12(1), 132–151. https://doi.org/10.1108/14691931111097944 nahapiet, j. & ghoshal, s. (1998). social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. academy of management review, 23(2), 242-266. https://doi.org/10.5465/amr.1998.533225 oswald, d. r. & zarowin, p. (2007). capitalization of r&d and the informativeness of stock prices. european accounting review, 16(4), 703–726. https://doi.org/10.1080/09638180701706815 padgett, r. c. & galan, j. i. (2010). the effect of r&d intensity on corporate social responsibility. journal of business ethics, 93(3), 407-418. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0230-x peteraf, m. & barney, j. b. (2003). unraveling the resource-based tangle. managerial and decision economics, 24(4), 309–323. https://doi.org/10.1002/mde.1126 pratama, b. c. (2016). the impact of intellectual capital of indonesian's high-tech company on firm’s financial and market performance. international journal of academic research in accounting, finance and management sciences, 6(4), 73-81. pratama, b. c. (2018). family ownership role in strengthening the relationship between intellectual capital and financial performance: research in high-tech firms in indonesia and philippines. advances in social science, education and humanities research. 231, 326-329. https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.89 pratama, b. c. & h. wibowo. (2017). family ownership and the entrenchment effect on intellectual capital utilization: a study of high-technology companies in indonesia dealing with the asean economic community (aec). jurnal akuntansi dan investasi, 18(2), 222-230. https://doi.org/10.18196/jai.1802585 pulic, a. (2000). vaic: an accounting tool for ic management. international journal of technology management, 20(5-8), 702-714. https://doi.org/10.1504/ijtm.2000.002891 pulic, a. (2004). intellectual capital does it create or destroy value?. measuring business excellence, 8(1), 62-68. https://doi.org/10.1108/13683040410524757 sukmadinata, n. s. (2009). metode penelitian pendidikan. remaja rosdakarya. bandung, indonesia. https://doi.org/10.5296/ijafr.v4i1.6087 https://doi.org/10.1016/j.qref.2005.03.001 https://doi.org/10.1007/s11747-013-0336-7 https://doi.org/10.1108/14691931111097944 https://doi.org/10.5465/amr.1998.533225 https://doi.org/10.1080/09638180701706815 https://doi.org/10.1007/s10551-009-0230-x https://doi.org/10.1002/mde.1126 https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.89 https://doi.org/10.18196/jai.1802585 https://doi.org/10.1504/ijtm.2000.002891 https://doi.org/10.1108/13683040410524757 pratama, wibowo, & innayah intellectual capital and firm performance in asean: the role of research and development journal of accounting and investment, 2019 | 250 sullivan jr., p. h. & sullivan sr., p. h (2000). valuing intangible companies, an intellectual capital approach. journal of intellectual capital, 1(4), 328-340. https://doi.org/10.1108/14691930010359234 usman, m., shaique, m., khan, s., shaikh, r., & baig, n. (2017). impact of r&d investment on firm performance and firm value: evidence from developed nations (g-7). revista de gestão, finanças e contabilidade, 7(2), 302-321. wang, c. h. (2011). the moderating role of power asymmetry on the relationships between alliance and innovative performance in the high-tech industry. technological forecasting & social change, 78(7), 1268–1279. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.03.017 wang, j. c. (2008). investigating market value and intellectual capital for s&p 500. journal of intellectual capital, 9(4), 546-563. https://doi.org/10.1108/14691930810913159 https://doi.org/10.1108/14691930010359234 https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.03.017 https://doi.org/10.1108/14691930810913159 teknologi informasi dan keunggulan kompetitif jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 124-136, juli 2002 issn: 1411-6227 124 transaksi via internet: mungkinkah dibuat standard akuntansi? suryo pratolo e-mail : suryopratolo@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract we all know that internet is so powerful in supporting globalization. one of the sector is in business transaction like e-commerce, e-shop, etc. indeed, it makes easy for people to sell and buy some product in the world without barrier if they have money. beside this positive effect, there are negative one. computer crime threats this practice by thieving the money in credit card system. of course it is so dangerous for people that have credit card facility. because of that it is important not only to improving computer and internet safety but also improving accountability in the e-commerce or other e-bussiness practice by good accounting standard. keywords: e-commerce, computer crime, credit card system, accounting standard. abstrak kita semua tahu bahwa internet sangat kuat dalam mendukung globalisasi. salah satu sektor ini dalam transaksi bisnis seperti e-commerce, e-toko, dll memang, itu membuat mudah bagi orang untuk menjual dan membeli beberapa produk di dunia tanpa penghalang jika mereka memiliki uang. selain efek positif ini, ada satu negatif. ancaman kejahatan komputer praktek ini oleh pencuri uang dalam sistem kartu kredit. tentu saja hal tersebut sangat berbahaya bagi orang yang memiliki fasilitas kartu kredit. karena itu sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan komputer dan internet keamanan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam e-commerce atau e-bisnis praktik lain dengan standar akuntansi baik. kata kunci: e-commerce, kejahatan komputer, sistem kartu kredit, standar akuntansi. suryo pratolo, transaksi via internet : mungkinkah dibuat standard...... 125 pendahuluan e-commerce atau perdagangan lewat internet sudah tak asing lagi pada saat ini. dengan mudah siapa saja dapat melakukan belanja di internet disebabkan sudah majunya infrastruktur dan pengetahuan manusia, sehingga ditemukannya teknologi internet merupakan pemacu globalisasi di bidang bisnis. namun di samping itu muncul pula risk-exposure yang mengancam di dalam praktik e-commerce ini yang saat ini marak, yaitu pembobolan kartu kredit untuk melakukan e-commerce ini. karena itu selain dibutuhkan pengamanan dalam hal infrastruktur penting pula adanya aturan khususnya dalam bidang akuntansi untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan akuntable bangunan teori akuntansi teori akuntansi adalah konsep, standar, model, hipotesis, dan metoda yang saling terkait yang diekstrasi dari disiplin filosofi akademi dan keilmuan untuk menjelaskan dan mempredikasi fenomena bisnis. bagan dari bangunan teori akuntansi adalah sebagai berikut: asumsi dasar konsep akuntansi (rerangka konseptual) standar akuntansi prosedur dan metoda praktik asumsi dasar merupakan basis dalam proses keseluruhan teori akuntansi. asumsi dasar akan digunakan untuk menyusun konsep akuntansi. konsep akuntansi yang kuat akan bisa digunakan sebagai dasar menyusun standar yang baik. tahap terakhir adalah prosedur dan metoda, yaitu praktik akuntansi untuk memenuhi aturan yang ada pada standar akuntansi asumsi dasar atau postulat asumsi dasar atau postulat adalah asumsi yang digunakan untuk membangun konsep dasar akuntansi yang terdiri dari beberapa proposisi (dalil) dan memberikan dasar berpikir secara abstrak, disusun atas dasar situasi dan kondisi yang berlaku dan didasarkan pada pemikiran umum bsnis serta kebiasaan dari seluruh segmen bisnis. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 124-136, juli 2002 126 konsep akuntansi: konsep akuntansi adalah hasil dari pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan penginterpretasian dari berbagai fenomena akuntansi dan bisnis. dengan demikian konsep akuntansi diturunkan dari asumsi dasar atau postulat. financial accounting standards board (fasb) merumuskan rerangka konseptual akuntansi keuangan yang fungsinya menjadi acuan untuk menyusun standar akuntansi keuangan yang konsisten dan menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan. fasb mendefinisikan rerangka konseptual sebagai berikut: “a coherant system of interrelated objectives and fundamentals that is expected to lead to consistent standards and that prescribes the nature, function, and limits of financial accounting and reporting”. rerangka konseptual dinyatakan dalam 6 buah penyataan konsep-konsep akuntansi keuangan dari sfac no.1 sampai dengan sfac no.6 sebagai berikut: sfac no.1: tujuan pelaporan keuangan kesatuan usaha berorientasi laba. sfac no.2: karakteristik kualitatif informasi akuntansi. sfac no.3: elemen-elemen laporan keuangan kesatuan usaha berorientasi laba. sfac no.4: tujuan pelaporan keuangan organisasi nir laba sfac no.5: pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan kesatuan usaha berorientasi laba, dan sfac no.6: elemen-elemen laporan keuangan (pengganti sfac no.3) tujuan pelaporan keuangan fasb menyatakan bahwa tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor atau pemakai lain dalam pengambilan keputusan rasional mengenai investasi, kredit, dan lain sebagainya. informasi tersebut harus dapat dipahami oleh seluruh pihak yang mempunyai pengetahuan tentang aktivitas bisnis dan ekonomi dan mempunyai ketekunan yang cukup memadai untuk mempelajari informasi tersebut. tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi: (a) untuk membantu investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, dan pengguna yang lain dalam menaksir prospek aliran kas di masa mendatang (b) tentang aktiva, utang, dan modal pemilik (c) tentang prestasi keuangan perusahaan selama satu periode dan (d) tentang sumber perolehan dan penggunaan dana. tujuan sekunder pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan: 1. informasi bagi manajemen untuk membuat keputusan terbaik menurut kepentingan pemilik, suryo pratolo, transaksi via internet : mungkinkah dibuat standard...... 127 1. informasi bagi pemilik untuk memprediksi prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan 2. informasi lain yang memberi penjelasan dan interpretasi laporan-laporan untuk membantu agar pemakai mengerti tentang informasi keuangan yang disajikan. karakteristik informasi akuntansi agar berguna, informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. kualitas primer meliputi relevansi dan keandalan. relevansi informasi dikaitkan dengan tujuan dipergunakannya informasi tersebut. informasi disebut relevan jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. informasi yang relevan harus dapat menguatkan atau bahkan sebaliknya memperlemah harapan yang ada sebelum informasi itu disajikan. jadi informasi harus memiliki nilai umpan balik (feed-back value) dan memiliki nilai prediksi (predictive value). di samping itu informasi akuntansi juga harus memiliki substansi tepat waktu (timeliness). informasi harus disajikan kepada para pemakai sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. informasi akuntansi harus andal (dapat dipercaya) yakni bebas dari kesalahan atau penyimpangan. keandalan yang dimaksud adalah tidak sama dengan ketetapan absolut, karena informasi akuntansi sebagian didasarkan atas judgement, sehingga tidak akan akurat secara absolut. namun informasi tersebut tetaplah harus dapat diandalkan. untuk mencapai keandalan tersebut informasi harus mengandung unsur-unsur: keberdaya-ujian, kenetralan, dan kejujuran. kualitas sekunder yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi adalah keberdayabandingan dan konsistensi. pengakuan, pengukuran dan pelaporan pengakuan adalah proses pencatatan suatu pos keuangan dan melaporkan pos keuangan tersebut pada akhir perioda akuntansi sebagai salah satu elemen di dalam laporan keuangan. agar dapat diakui, suatu pos harus memenuhi empat kriteria: 1. definisi, 2. dapat diukur, 3. relevan, serta 4. andal. hal yang sangat berkaitan erat dengan masalah pengakuan adalah pengukuran yaitu pemberian atribut nilai moneter. ada lima atribut pengukuran yang sekarang digunakan dalam praktik, yaitu: harga pokok historis (historical cost), harga pokok pengganti sekarang (current replacement cost), nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value), dan diskontoan aliran kas di masa mendatang (discounted future cash flow). elemen-elemen laporan keuangan bagi organisasi yang berorientasi laba meliputi 10 macam, yaitu: aktiva, utang, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 124-136, juli 2002 128 prinsip/standar akuntansi prinsip/standar akuntansi adalah: tata aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, dan harus diikuti oleh penyaji laporan keuangan. dalam hal ini standar merupakan how to do right (bagaimana berbuat yang tepat) dalam akuntansi. standar harus dibuat berdasarkan konsep yang ada. standar terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi bisnis. standar akuntansi pada umumnya mengatur praktik akuntansi agar semua praktik akuntansi melakukan hal yang sama. dengan adanya keseragaman penyajian sesuai dengan standar yang berlaku, maka diharapkan laporan keuangan sebagai produk akuntansi akan bisa menghasilkan informasi akuntansi yang mampu menjelaskan fenomena bisnis teutama masalah keuangan. standar akuntansi di indonesia, beberapa (hampir setengahnya) mengadosi ias (international accounting standar) dan sebagian lagi mereferensi dari yang lain, terutama cenderung mempelajari dan mengadopsi standar akuntansi amerika (yunus, 1992) komite sak/dewan sak telah menghasilkan 55 psak dan 4 isak per 1 juni 1999 sebagai berikut (iai, 1999): psak no.1 penyajian laporan keuangan (revisi 1998) psak no.2 laporan arus kas psak no.3 laporan keuangan interim psak no.4 laporan keuangan konsolidasi psak no.5 pelaporan informasi keuangan menurut segmen psak no.6 akuntansi dan pelaporan bagi perusahaan dalam tahap pengembangan psak no.7 pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa psak no.8 kontinjensi dan peristiwa setelah tanggal neraca psak no.9 (telah diganti dengan psak no 1 revisi 1998) psak no.10 transaksi dalam mata uang asing psak no.11 penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing psak no.12 pelaporan keuangan mengenai bagian partisipasi dalam pengendalian bersama operasi dan asset psak no.13 akuntansi untuk investasi psak no.14 persediaan psak no.15 akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi psak no.16 aktiva tetap dan aktiva lain-lain suryo pratolo, transaksi via internet : mungkinkah dibuat standard...... 129 psak no.17 akuntansi penyusutan psak no.18 akuntansi dana pensiun psak no.19 ativa tak berwujud psak no.20 biaya riset dan pengembangan psak no.21 akuntansi ekuitas psak no.22 akuntansi penggabungan usaha psak no.23 pendapatan psak no.24 akuntansi biaya manfaat pensiun psak no.25 laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar dan perubahan kebijaan akuntansi psak no.26 biaya pinjaman (revisi 1997) psak no.27 akuntansi perkoperasian psak no.28 akuntansi asuransi kerugian (revisi 1996) psak no.29 akuntansi minyak dan gas bumi psak no.30 akuntansi sewa guna usaha psak no.31 akuntansi perbankan psak no.32 akuntansi kehutanan psak no.33 akuntansi pertambangan umum psak no.34 akuntansi kontrak konstruksi psak no.35 akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi psak no.36 akuntansi asuransi jiwa psak no.37 akuntansi penyelenggaraan jalan tol psak no.38 akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali psak no.39 akuntansi kerjasama operasi psak no.40 akuntansi perubahan ekuitas anak perusahaan / perusahaan asosiasi psak no.41 akuntansi waran psak no.42 akuntansi perusahaan efek psak no.43 akuntansi anjak piutang psak no.44 akuntansi aktivitas pengembangan real estat psak no.45 pelaporan keuangan organisasi nir laba psak no.46 akuntansi pajak penghasilan psak no.47 akuntansi tanah psak no.48 penurunan nilai aktiva psak no.49 akuntansi reksa dana psak no.50 akuntansi investasi efek tertentu psak no.51 akuntansi kuasi reorganisasi psak no.52 akuntansi mata uang pelaporan jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 124-136, juli 2002 130 psak no.53 akuntansi kompensasi berbasis saham psak no.54 akuntansi restrikturisasi hutang piutang bermasalah psak no.55 akuntansi instumen derivatif dan aktivitas lindungnilai isak no.1 interpretasi atas paragraf 23 psak no 21 tentang penentuan harga pasar dividen saham isak no.2 interpretasi atas penyajian piutang isak no.3 interpretasi tentang perlakuan akuntansi atas pemberian sumbangan atau bantuan isak no.4 interpretasi atas paragraf 32 psak 10 tentang alternatif perlakuan yang diizinkan atas selisih kurs prosedur dan metoda akuntansi prosedur dan metoda akuntansi merupakan tatacara menuju pelaksanaan standar dalam praktik. prosedur adalah proses yang harus dilakukan dalam menyampaikan informasi akuntansi, seperti prosedur penyusutan, prosedur penilaian, dan sebagainya. metoda di lain sisi adalah alternatif untuk menjalankan prosedur, sebagai contoh dalam mengikuti standar penilaian persediaan, maka dikenal prosedur persediaan, sedang metodanya adalah fifo, lifo, dan sebagaianya. lingkungan akuntansi akuntansi hidup pada suatu lingkungan yang melingkupinya. lingkungan akuntansi meliputi: ekonomi, sosial, politik, budaya, bahasa, hukum, dan lain-lain. (yunus, 1992) para akuntan yakin bahwa faktor-faktor lingkungan mempengaruhi akuntansi, namun ada opini-opini yang berbeda di antara penulis mengenai faktor-faktor atau elemen-elemen apa saja yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki pengaruh kepada perkembangan akuntansi, baik teori maupun praktik. previts (1975) menyatakan bahwa kondisi lingkungan yang mempengaruhi akuntansi adalah: 1. stabilitas mata uang, 2. sifat kepemilikan bisnis, 3. tingkat pengalaman manajemen, 4. ukuran dan kompleksitas bisnis, 5. tingkat kecepatan inovasi komerial dan teknologi, 6. keberadaan perundang-undangan akuntansi spesifik, 7. pola pertumbuhan ekonomi, 9. status pendidikan akuntansi, 10. status profesi akuntansi, 11. pendidikan publik di tingkat umum, 12. tingkat kesamaan pengetahuan yang membutuhkan keberadaan pengetahuan laporan-laporan keuangan kepada komunitas, 13. struktur hukum dan kebiasaan dari bisnis dan keuangan. suryo pratolo, transaksi via internet : mungkinkah dibuat standard...... 131 pengaruh-pengaruh lingkungan memberikan variasi dalam operasi bisnis di berbagai negara. pada artikel ini akan dilihat pengaruh no. 5 yaitu teknologi khususnya teknologi informasi (e-commerce) terhadap perkembangan akuntansi. pembangunan teknologi dan peranannya di dalam masyarakat modern merupakan faktor yang penting. namun pengenalan teknologi kepada negara berkembang memberikan nilai-nilai tertentu dan sekaligus membahayakan nilai-nilai lainnya yang sudah ada. penerapan teknologi informasi dalam bisnis pada dasarnya teknologi informasi menyangkut tiga bidang, yaitu:  perangkat keras (hardware)  perangkat lunak (software)  teknologi komunikasi aplikasi teknologi informasi tersebut meliputi pengumpulan dan penyimpanan data, pemrosesan data, serta komunikasi data dan program. olson dan courtnet (1992) mengemukakan perkembangan aplikasi komputer dalam bisnis seperti di bawah ini: clerical payroll, accounting database storage off facts, raw information management information system repetitive reports support entire organization end-user computing personal system decision support system individual acces to immediate status report to find answer to question quickly expert system in depth analysis for narrow problems komputer memungkinkan hasil pekerjaan klerikal lebih akurat dan tepat waktu. database management memberikan fleksibilitas akses data yang penting. decision support system mempermudah pengambilan keputusan tertentu. expert system akan mengatasi kelangkaan expert. teknologi informasi memberikan tawaran value added yang akan sangat bermanfaat. penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat peningkatan kinerja perusahaan sebagai berikut (wilkinson et al.1997): (1) pemrosesan data transaksi dan data lainnya lebih cepat. (2) meningkatkan tingkat keakuratan data dan kemampuan membandingkan data. (3) menurunkan biaya pemrosesan data tiap transaksi. (4) ketepatan dalam menyiapkan laporan dan output lainnya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 124-136, juli 2002 132 (5) kemampuan prnyimpanan data yang lebih besar dan kemampuan akses data yang lebih besar. (6) pilihan input data dan output yang lebih banyak. (7) meningkatkan produktifitas manajer dan pegawai transaksi via internet satu lagi hasil dari teknologi informasi yang memiliki peranan penting dalam bisnis pada umumnya dan juga akuntansi keuangan pada khususnya yaitu teknologi internet. teknologi internet memberikan beberapa fasilitas antara lain berbisnis lewat internet. berbisnis secara elektronik lewat internet kini telah berkembang. bisnis seperti ini disebut e-commerce. bahkan dalam dua tahun mendatang pertumbuhannya diramalkan akan lebih dari 500 persen (media akuntansi, 00). transaksi dalam e-commerce cukup dilakukan dengan pc (personal computer), termasuk proses penawaran produk, negosisasi harga, pengiriman barang dan pembayaran. konsekuensi logis dari e-commerce ini adalah adanya transaksi tanpa dokumen, karena pembayaran cukup dengan mengetikkan nomor kartu kredit atau menginformasikan melalui telepon, jika tidak ingin diketahui orang lain. definisi e-commerce menurut bill burnham dalam how to invest in ecommerce stock (warta ekonomi, 00), e-commerce adalah transfer dari nilai-nilai bisnis melalui empat aktivitas dasar, yaitu membeli, menjual, berinvestasi, dan meminjamkan. e-commerce bertugas untuk menyokong aktivitas dunia riil. ecommerce bisa bersifat business to business, business to consumers, atau government to business. dalam industrinya, e-commerce sendiri merupakan pilar ke empat setelah infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur internet, perangkat lunak (software), dan peralatan internet. keempat struktur ini saling bergantung tetapi mempunyai otonomi sendiri-sendiri atau yang dikenal dengan interdependen. e-commerce bisa dibagi menjadi empat, yaitu security, electronic payment, financial business software, dan business commerce software ditambah dengan commerce content (1) sector security menyediakan jasa layanan perangkat lunak dan perangkat keras (hardware) yang menjamin pelaku dunia usaha dan konsumen untuk menggunakan komputer secara umum. (2) sektor pembayaran secara elektronik (electronic payment). bidang bisnis ini memberi jasa layanan proses, serta menganalisis semua bentuk pembayaran elektronis yang melayani pelaku dunia usaha, pelanggan, dan juga institusi keuangan. contoh untuk produk ini adalah: payment processing, electronic bill payment, atau apa yang disebut electronic cash. suryo pratolo, transaksi via internet : mungkinkah dibuat standard...... 133 (3) sektor pengembangan perangkat lunak untuk jasa keuangan (financial service software). bisnis di bidang ini memberikan jasa pelayanan yang menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan aktivitas sistem keuangan ke internet. (4) sektor perangkat lunak untuk berbisnis (business e-commerce software) yang menyediakan perangkat lunak untuk keperluan bisnis di internet. (5) commerce content. di sinilah tempatnya para pengusaha yang benar-benar menjalankan aktivitas di dunia usaha, baik bersifat ritel maupun sebagai pedagang besar via internet. klasifikasi mekanisme pembayaran di internet dapat dibagi ke dalam lima mekanisme utama: (1) transaksi model atm hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang akun untuk pengambilan atau mendepositokan uang dari rekeningnya. beberapa contoh yang ada antara lain di netfare http://www.netfare.com, yakni sebuah farecard yang digunakan dalam pembayaran dari pemberian informasi secara online, transactor mk2 http://gis.co.uk/products/tx2/index.htm yang menyediakan metoda yang mudah untuk mentransfer value atau informasi dari satu smartcard ke smartcard yang lain yang dapat digunakan dalam community currency smartcards atau sistem keuangan lainnya atau bisa juga ke i-escrow http://www.i-escrow.com/ yang akan membantu memverifikasi dan mereserve uang untuk pembayaran online sampai pembeli menerima barang yang dibeli. (2) pembayaran dua fihak tanpa perantara. jadi transaksi dilakukan langsung antara dua pihak dengan menggunakan uang nasionalnya. pada prinsipnya, metoda ini digunakan untuk jasa-jassa yang bersifat barter atau exchange/pertukaran. jasa demikian sangat banyak di internet yang kadangkadang muncul dan mati. beberapa jasa barter dapat ditemukan di international reciprocal trade association http://www.irta.net/ yang berusaha memajukan industri jasa barter di dunia ini dan menaikkan nilai tambah dari industri jasa itu; global village bank http://www.gvb.org/ yang memfasilitasi pertukaran jasa yang berkaitan dengan komputer/internet, atau anda bisa melihat ke habitat for humanity http://www.habitat.org yang merupakan sebuah organisasi bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk menukar “keringat” mereka dengan rumah yang terjangkau. (3) pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga. secara umum ada mekanisme pembayaran yang berkembang terutama yang berkaitan dengan uang yang sifatnya lokal. di antaranya lets http://www.gmlets.u-net.com/ yaitu sebuah model sistem kredit yang dibangun masyarakat cyber. selain itu lets ternyata juga memfasilitasi kegiatan diskusi secara virtual di internet yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 124-136, juli 2002 134 diarsipkan di http://www.mailbase.ac.uk/lists-a-e/econ-lets, direktori dari berbagai aspek yang berkaitan dengan lets dapat dicoba di http://www.transaction.net/money/lets/. (4) mekanisme pembayaran dengan micropayment yang dalam bahasa sederhananya adalah pembayaran dengan uang recehan. kita tidak mungkin menggunakan sistem pembayaran kartu kredit biasa karena overhead costnya terlalu tinggi. oleh karena itu, dikembangkan beberapa mekanisme pembayaran online di internet bagi pembayaran mikro (receh) tadi antara lain 1click charge http://www/1click-charge.com/ yang dapat di down load super thin client (bahasa awamnya dompet atau wallet) dan mengeblok sebuah alokasi untuk pembelian mikro dengan menggunakan kartu kredit; qpass http://www.qpass.com/ yang merupakan suatu sistem wallet dengan membebankan pembayaran ke kartu kredit pembeli untuk sejumlah total pembelian tertentu. konsep yang diembangkan akan membebaskan merchant daribeban setiap kali melakukan transaksi yang biasanya dikenakan dalam sistem online micropayment . contoh menarik penggunaan qpass dilakukan oleh newyork times untuk mengumpulkan donasi secara online melalui internet untuk orang-orang yang tidak mampu. (5) pembayaran dengan anonymous digital cash yaitu uang elektronik yang dienskripsi. uang elektronik ini akan menjamin privacy dari user cash tetap terjamin sama seperti uang kertas maupun koin yang kita kenal. berbeda dengan metoda pembayaran sebelumnya yang umumnya terkait pada cek, kartu kredit maupun pihak ketiga yang dalam prosesnya selalu ada pencatatan identitas pemakai. hal ini umumnya tidak disukai oleh banyak pemakai karena mereka ingin supaya identitasnya tidak diketahui dalam proses transaksi dagang yang dilakukan. oleh karena itu berusaha dikembangkan sebuah sistem seperti uang kertas yang kita kenal (di internet dikenal sebagai uang anonymous). ada tiga yang tercatat dan bisa dicoba yaitu di digicash http://www.digicash.com/ yang dikembangkan david chaum, kemudian dikembangkan oleh ecash http://www.ecashtechnologies.com/. e cash menggunakan uang nasional sebagai unit dalam akun. kita dapat melihat daftar bank yang mengeluarkan ecash http://www.ecashtechnologies.com/cash/issuers/index.html di australia, austria, jerman, dan swiss, kemudian ada juga netcheque http://gost.isi.edu/info/netcheque yaitu sebuah sistem pembayaran elektronik yang dirancang untuk internet dan dikembangkan oleh information sciences institute university of southern california http://cwis.usc.edu/. selanjutnya ada payment http://www.w3.org/pub/conferences/www4/papers/228/ yaitu kerangka http://www.transaction.net/money/lets/ http://www/ suryo pratolo, transaksi via internet : mungkinkah dibuat standard...... 135 konseptual yang berusaha mengkombinasikan anonimitas dari digicash dengan skalibilitas netcash. penulis mendapatkan informasi dari prof. robert. j. ramsay bahwa dalam praktik di amerika banyak perusahaan yang menggunakan e-commerce dalam praktik bisnisnya yang melakukan praktik mark-up sehingga harga saham perusahaan tersebut sangat tinggi. praktik tersebut adalah sebagai berikut: salah satu perusahaan yang bergerak pada penjualan tiket pesawat seharga $50, yang sebenarnya tiket tersebut berasal dari perusahaan penerbangan (bukan dari perusahaan penjual via e-commerce), namun yang dilaporkan dalam laporan keuangannya adalah penjualan tiket sebesar $50 yang seharusnya sebesar fee atau selisih harga antara harga di bandara dan harga via e-commerce yang menjadi hak perusahaan tersebut. hal di atas adalah pengaruh dari karakteristik e-commerce yang berbeda dengan perdagangan secara konvensional antara lain dengan ecommerce perusahaan tidak harus memiliki aktiva tetap secara nyata, yang penting bisa menjual suatu produk tanpa harus memiliki produk tersebut. hal tersebut akan mengubah struktur neraca aktiva di neraca (media akuntansi, 00). karena perkembangan e-commerce semakin pesat dan memiliki karakteristik berbeda dengan perdagangan konvensional dan dalam praktik pelaporan keuangannya memiliki potensi penyimpangan terhadap konsep akuntansi, maka penulis memiliki gagasan bahwa perlu dibuat standar akuntansi e-commerce yang belum ada di standar akuntansi keuangan kita. daftar pustaka anonim, “e-commerce: akan mengubah struktur aktiva di neraca”, media akuntansi, no.8, th.i, maret 2000, hal.39 fasb, original pronouncement. july 1973-june 1, 1985 new york: mc graw hill book company, 1985 _____, accounting standard, original pronouncement, as of june 1, 1993, burn ridge, illinois: irwin, 1993 _____,"statement of financial accounting concept (sfac) no.1, the objectives of financial statements”, conecticut: fasb publication, november 1978 _____,"statement of financial accounting concept (sfac) no.5, “recognition and measurement in financial statements of business enterprises”, conecticut: fasb publication. december 1984 jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 124-136, juli 2002 136 _____, "accounting standards". original pronouncement burn ridge, illinois: irwin, june 1 1985 iai, “standar akuntansi keuangan”, penerbit salemba empat, 1999 olson, o.l. and j.f. courtney,ir, “decision support models and expert system”, new york: macmillan publishing company, 1992 prastiwi, andri, “kemajuan ti: kejahatan vs aparat”, media akuntansi,no.8, th.i,april 2000, hal.ii prefits, gj, “on the subject of methodology of models for international accountancy”, international journal of accounting,spring, 1975 sugiri, slamet, “akuntansi keuangan menengah i” wilkinson,w. joseph and cerullo j.michael,”accounting informastion system”, third edition, new york: john willey and sons,inc, 1997 yunus, hadori,”external financial reporting in indonesia and implication for accounting development”, ph.d thesis, the university of hull, united kingdom, 1992 jurnal akuntansi dan investasi vol. 12 no. 1, halaman: 60-71, januari 2011 60 pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan terhadap pengawasan apbd: partisipasi masyarakat sebagai variabel pemoderasi alek murtin & mayang darpito e-mail : alekmurtin@gmail.com fakultas ekonomi universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research aims at examining the effect of board's knowledge about budget and board's performance toward local expense and income budget supervision: participation of society as moderating variable. the independent variable in this research was the board's knowledge about budget and board's performance, and the dependent variable was the local expense and income budget supervision. the samples of this research were the members of the peole's representative covering the regional areas of bantul, sleman and municipal yogyakarta. the samples were taken using the purposive sampling. the result of the research show that 1) the board's knowledge about budget have positive influence on the local expense and income budget supervision, 2) board's performance has positive influence on the local expense and income budget supervision, 3) the interaction between on the board's knowledge about budget and participation of society has negative influence on the local expense and income budget supervision, 4) the interaction between on the board's performance and participation of society has negative influence on the local expense and income budgetsupervision. keywords: participation of society, board's knowledge about budget, board's performance, local expense, income budget supervision. pendahuluan kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan mpr nomor xv/mpr/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang (uu) no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang (uu) no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. dengan adanya perundangan otonomi daerah tersebut, maka diharapkan dprd akan lebih aktif dalam menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat. selain itu dalam menjalankan fungsi dan perannya, diharapkan dewan memiliki kapabilitas dan kemampuan, antara lain pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah. alek murtin & mayang darpito, pengaruh pengetahuan dewan tentang..... 61 peraturan pemerintah (pp) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 menyatakan bahwa dprd melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang apbd. kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. konsep sistem pemerintahan yang demokratis salah satu ciri dengan adanya partisipasi masyarakat karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada sistem demokrasi. partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintah. penelitian pernah dilakukan oleh rosseptalia (2006); coryanata dan werimon (2007); pusdianto (2008); serta pramita dan andriyani (2010) menunjukkan hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan. tinjauan literatur dan perumusan hip0tesis pengertian apbd anggaran merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah. permendagri nomor 13 tahun 2006, pasal 1 ayat (9), mendefinisikan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut dengan apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dprd, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. pengawasan apbd pengertian pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (halim dalam pusdianto, 2008). pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan dprd) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan (pramita dan andriyani, 2010). pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan apbd. pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saj a (mardiasmo dalam pusdianto, 2008). pengetahuan dewan tentang anggaran pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota dprd senbagai wakil rakyat (truman dalam werimon, dkk, 2007). kualitas dewan diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 60-71, januari 2011 62 kinerja dewan berdasarkan pp no. 58 tahun 2005, pasal 1 ayat (35) mendefinisikan kinerja sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. laporan kinerja financial dewan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. bentuk kinerja pemerintah dalam bidang non financial adalah berupa pelayanan kepada masyarakat(sopiah, 2008). partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran daerah untuk menjamin agar arah dan kebijaksanaan umum apbd sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat daerahnya dan bukan aspirasi yang berasal dari konspirasi politik(mardiasmo dalam pusdianto, 2008). hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan apbd beberapa penelitian yang dilakukan oleh rosseptalia (2006); coryanata (2007); werimon, dkk (2007); pusdianto (2008); pramita dan andriyani (2010) menunjukkan hubungan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan apbd. pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengawasan apbd salah satunya pengetahuan tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dengan mengetahui tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi terjadinya kebocoran dan pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan anggaran. dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 1 : pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan apbd. hubungan kinerja dewan dengan pengawasan apbd susanti dalam sardjito dan muthaher (2007) melakukan studi lapangan terhadap 48 manajer pusat biaya level menengah yang bekerja pada perusahaan manufaktur. hasil penelitian tersebut ditemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial. sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual. berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 2 : kinerja dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan apbd. alek murtin & mayang darpito, pengaruh pengetahuan dewan tentang..... 63 hubungan partisipasi masyarakat dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan apbd rosseptalia (2006), coryanata (2007), pramita dan andriyani (2010) pernah melakukan penelitian terhadap hubungan partisipasi masyarakat, pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan apbd hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan. peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: h 3 : p a r t i s i p a s i masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan apbd. hubungan partisipasi masyarakat dan kinerja dewan dengan pengawasan apbd arfan dan la ane dalam riyadi (2008) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran dan pengujian hipotesis menunjukkan hasil yang signifikan. dalam rangka mendukung peran dan fungsi dewan sebagai pemegang amanat masyarakat, maka dalam proses perencanaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan publik. dewan sebagai pemegang amanat masyarakat berkewajiban untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. berdasarkan logika hipotesis diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: h 4 : partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara k i n er j a dewan dengan pengawasan apbd. metode penelitian populasi, sampel dan skala pengu ku ran populasi dalam penelitian ini adalah lembaga dprd di kota yogyakarta, kabupaten sleman dan kabupaten bantul. sampel penelitian ini adalah anggota dprd kota yogyakarta, kabupaten sleman dan kabupaten bantul. data penelitian ini adalah data primer. metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara tertulis. teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. dengan kriteria anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan karena komisi inilah yang berkaitan dengan apbd. masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu mengukur kinerja instansi pemerintah dengan menyatakan setuju atau ketidak setujuannya dan tercapai atau tidak tercapai terhadap pertanyaan yang diajukan. uji validitas dan reliabilitas pengujian validitas adalah konsep pengukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. hasil uji validitas memiliki koefisien correlation positif dengan signifikasi maksimum 0,05 jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 60-71, januari 2011 64 maka semua butir pertanyaan adalah valid. uji reliabilitas merupakan alat ukur uji untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 maka semua instrumen adalah reliable (lihat lampiran). model 1 model 2 gambar 1. model penelitian pengujian asumsi klasik uji normalitas data uji normalitas data dideteksi dengan uji kolmogorov smirnov. berdasarkan model 1 dan 2 nilai asymp sig (2-tailed) lebih besar dari 0.05 maka data berdistribusi normal. uji heteroskedastisitas uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scetterplot antara sresid dan zpred. pada model i dan 2 titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak tetjadi heteroskedastisitas. uji multikolinieritas hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya (variance inflation factor) vif dan tolerance. hasil uji model 1 dan 2 nilai vif >10 dan nilai tolerance <0.1 maka terjadi multikolinieritas. metode analisis data metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis adalah moderated regression analysis (mra). hasil dan pembahasan hasil uji asumsi klasik. dari hasil analisis statistic, dapat disimpulkan bahwa semua aspek menganai uji asumsi klasik meliputi: normalitas data, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi sudah terpenuhi. dengan demikian pengujian hipotesis dapat dilakukan (lihat lampiran). analisis regresi berganda model 1 persamaan regresi yang diperoleh (lihat table 1): pengawasan apbd= -1,780 + 1,287 pd + 1,135 pm-0,234 (pd*pm) alek murtin & mayang darpito, pengaruh pengetahuan dewan tentang..... 65 tabel 1. ringkasan hasil aimalisis regresi berganda model 1 model unstandardized coefficients t sig. b std. error (contant) -1,780 2,336 -0,762 0,448 pd 1,287 0,570 2,256 0,027 pm 1,135 0,553 2,052 0,043 pd.pm -0,234 0,134 -1,755 0,083 f 11,231 sig. f 0,000 r square 0,291 adjusted r square 0,265 tabel 2. ringkasan hasil analisis regresi berganda model 2 model unstandardized coefficients t sig. b std. error (contant) -0,111 1,489 -0,074 0,941 k 0,912 0,364 2,508 0,014 pm 0,802 0,364 2,204 0,030 k.pm -0,159 0,088 -1,813 0,074 f 15,748 sig. f 0,000 r square 0,366 adjusted r square 0,342 hipotesis 1 menguji pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan apbd. nilai t sebesar 2,256 dan nilai koefisien regresi positif 1,287 dengan nilai sig (0,027) < a (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan apbd, maka hipotesis pertama berhasil didukung. hipotesis 3 menguji pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan apbd dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. nilai t sebesar -1,755 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,234 dengan nilai sig (0,083) > a (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 60-71, januari 2011 66 partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating akan melemahkan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan apbd, maka hipotesis ketiga tidak didukung. uji nilai f hasil uji f menunjukkan f hitung sebesar 11,231 bertanda positif dengan nilai sig (0,000) < a (0,05). ini berarti bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengawasan apbd. uji determinasi nilai adjusted r square sebesar 0,265 atau 26,5%, hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, dan variabel moderating yaitu partisipasi masyarakat serta interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dalam menjelaskan variabel dependen yaitu pengawasan apbd, sedangkan sisanya 0,735 atau 73,5% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model penelitian. o analisis regresi berganda model 2 persamaan regresi yang diperoleh (lihat table 2): pengawasan apbd = -0,111 + 0,912 k + 0,802 pm 0,159 (k*pm) uji hipotesis 2 menguji kinerja dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan apbd. nilai t sebesar 2,508 dan nilaikoefisien regresi positif 0,912 dengan nilai sig (0,014) < a (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara kinerja dewan terhadap pengawasan apbd, maka hipotesis kedua berhasil didukung. uji hipotesis 4 menguji kinerja dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan apbd dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. nilai t sebesar -1,813 dan nilai koefisien regresi -0,159 dengan nilai sig (0,074) > a (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating akan melemahkan kinerja dewan terhadap pengawasan apbd, maka hipotesis keempat tidak didukung. ui nilai f hasil uji f menunjukkan f hitung sebesar 15,748 bertanda positif dengan nilai sig (0,000) < a (0,05) . ini berarti bahwa variabel kinerja dewan, partisipasi masyarakat dan interaksi kinerja dewan dengan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengawasan apbd. uji determinasi nilai adjusted r square sebesar 0,342 atau 34,2%, hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu kinerja dewan, dan variabel moderating yaitu partisipasi masyarakat serta interaksi kinerja dewan dengan partisipasi masyarakat dalam menjelaskan variabel dependen yaitu pengawasan apbd, sedangkan sisanya 0,658 atau 65,8% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model penelitian. alek murtin & mayang darpito, pengaruh pengetahuan dewan tentang..... 67 penutup dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan dewan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan apbd dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. kedua, kinerja dewan yang sesuai dengan perencanaan dan pengendalian dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. ketiga, aspirasi dari masyarakat masih belum bisa sepenuhnya diterima oleh dewan karena perbedaan persepsi masyarakat dengan persepsi dewan. keempat, anggota dewan sebagai pemegang amanat masyarakat seharusnya berkewajiban untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. karena dalam proses saran dari penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya pada saat pengambilan sampel hendaknya memilih sampel anggota dewan yang membidangi anggaran. bagi para peneliti selanjutnya sebaiknya dapat melakukannya di beberapa daerah/ kota sehingga diperoleh responden atau sampel yang lebih banyak. anggota dewan hendaknya selalu memperhatikan informasi yang diterima dari masyarakat, dan diharapkan informasi tersebut dimplementasikan sehingga terjalin keselarasan tujuan antara dewan dengan masyarakat. keterbatasan masalah dari penelitian ini adalah pertama, responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari anggota dewan dari kabupaten sleman, kabupaten bantul dan kota yogyakarta seperti kabupaten gunung kidul, kabupaten kulon progro dan beberapa kota/ kabupaten lainnya. kedua, pada pengujian asumsi klasik terjadi multikolinieritas, walaupun sudah diuji berulang kali. terakhir, penelitian ini hanya mengambil variabel partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating namun masih ada variabel lain yang bertindak sebagai variabel pemoderasi seperti komitmen politik, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain-lain. daftarpustaka coryanata, isma. 2004. "pelimpahan wewenang dan komitmen organisasi dalam hubungan antara pertisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial". makalah simposium nasional akuntansi ix. padang. coryanata, isma. 2007. "akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (apbd)". makalah simposium nasional akuntansi x. makassar. lestiana, suci. 2008. "pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah". skripsi. fakultas ekonomi. universitas muhammadiyah yogyakarta. munawar., dkk. 2006. "pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 60-71, januari 2011 68 sikap dan kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten kupang", makalah simposium nasional akuntansi ix. padang. priyonggo, bambang. 2010. "faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja". skripsi. fakultas ekonomi. universitas muhammadiyah yogyakarta. pramita, yulinda dan andriyani, lilik. 2010. "determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (apbd)". makalah simposium nasional akuntansi xiii. purwokerto. pusdianto, sahid, nur. 2008. "pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan apbd". skripsi. fakultas ekonomi. universitas muhammadiyah yogyakarta. rahayu, sri., dkk. 2007. "studi fenomenologis terhadap proses penyusunan anggaran daerah bukti empiris dari satu satuan kerja perangkat daerah di provinsi jambi". makalah simposium nasional akuntansi x. makassar. republik indonesia. 1998. ketetapan majelis permusyawaratan rakyatrepublikindonesia nomorxv/ mpr/ 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. republik indonesia. 2001. keputusan presiden republik indonesia nomor74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. republik indonesia. 2004. undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. jakarta: diperbanyakoleh departemen komunikasi dan informatika. republik indonesia. 2004. undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. jakarta: diperbanyak oleh departemen komunikasi dan informatika. republik indonesia. 2005. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. republik indonesia. 2006. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. jakarta: diperbanyak oleh asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia. alek murtin & mayang darpito, pengaruh pengetahuan dewan tentang..... 69 rosseptalia, rima. 2006. "pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik". skripsi. fakultas ekonomi. universitas islam indonesia. yogyakarta. sardjito, bambang dan muthaher, osmad. 2007. "pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah : budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating". makalah simposium nasional akuntansi x. makassar. sopanah. 2003. "studi fenomenologis: menguak partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan apbd". makalah simposium nasional akuntansi x. makassar. sopiah. 2008. "dukungan penerapan prinsip-prinsip good government governance dalam pencapaian kinerja pemerintah". skripsi. fakultas ekonomi. universitas muhammadiyah yogyakarta. sugiyono. 2007. metodepenelitian bisnis. cetakan kesepuluh. penerbitcv alfabeta. bandung. werimon, simson. dkk. 2007. "pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (apbd)". makalah simposium nasional akuntansi x. makassar. lampiran hasil uji validitas variabel item r sig keterangan pengetahuan dewan tentang anggaran pd.1 0,532 0,000 valid pd.2 0,434 0,000 valid pd.3 0,753 0,000 valid pd.4 0,589 0,000 valid pd.5 0,620 0,000 valid pd.6 0,519 0,000 valid pd.7 0,606 0,000 valid pd.8 0,600 0,000 valid pd.9 0,483 0,000 valid pd.10 0,468 0,000 valid pd.11 0,285 0,008 valid kinerja dewan k.1 0,750 0,000 valid k.2 0,827 0,000 valid k.3 0,801 0,000 valid jurnal akuntansi dan investasi 12 (1), 60-71, januari 2011 70 variabel item r sig keterangan k.4 0,860 0,000 valid k.5 0,684 0,000 valid k.6 0,758 0,000 valid partisipasi masyarakat pm.1 0,778 0,000 valid pm.2 0,619 0,000 valid pm.3 0,838 0,000 valid pm.4 0,831 0,000 valid pm.5 0,824 0,000 valid pm.6 0,619 0,000 valid pm.7 0,700 0,000 valid pengawasan apbd pa.1 0,573 0,000 valid pa.2 0,640 0,000 valid pa.3 0,618 0,000 valid pa.4 0,559 0,000 valid pa.5 0,669 0,000 valid pa.6 0,563 0,000 valid pa.7 0,606 0,000 valid pa.8 0,529 0,000 valid pa.9 0,562 0,000 valid pa.10 0,654 0,000 valid pa.11 0,599 0,000 valid pa.12 0,425 0,000 valid hasil uji reliabilitas variabel cronbach's alpha keterangan pengetahuan dewan tentang anggaran 0,736 reliabel kinerja dewan 0,868 reliabel partisipasi masyarakat 0,867 reliabel pengawasan apbd 0,816 reliabel hasil uji normalitas data signifikansi keterangan model 1 0,195 normal model 2 0,517 normal alek murtin & mayang darpito, pengaruh pengetahuan dewan tentang..... 71 scattarptot dependent variable: y • 4 4 2 . 1 0 1 . 2 regression standardized predicted value hasil uji multikolinieritas model 1 model collinearit statistics kesimpulan tolerance vif pd 0,017 58,551 terjadi multikolinieritas pm 0,013 75,411 terjadi multikolinieritas pd.pm 0,006 179,253 terjadi multikolinieritas hasil uji multikolinieritas model 2 model collinearit^ 1 statistics kesimpulan tolerance vif k 0,018 55,718 terjadi multikolinieritas pm 0,027 36,384 terjadi multikolinieritas k.pm 0,008 120,636 terjadi multikolinieritas journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? priyastiwi1*, sriwidharmanely2 and krisnhoe fitri fatjriyati3 abstract: research aims: this study investigates the role of the ethical orientation of management in the relationship of asymmetry information and management status toward an individual’s decision-making with respect to earnings management behaviors. design/methodology/approach: this methodology is an experimental method with 2x2 between-subject designs. 55 accounting students from three private universities participated in 4 scenarios of cases (permanent and contractual management status, high and low asymmetry information) individually. other side, the ethical orientation is measured, relativist and idealist. the hypothesis was analyzed by anova. research findings: the ethical orientation influence managers’ earnings management decisions. it can mitigate the influence of asymmetry information toward manager earning management decisions. theoretical contribution/ originality: this research explains that earnings management behavior also can be explained by ethical approach, not only by using agency theory. decision-makers will use ethical considerations when they are faced by the earnings management practices. practitioner/policy implication: the results support pro-social theory that ethical orientation can influence the decision making when individuals are exposed to ethical dilemmas to make earning management. research limitation/implication: participants in this study used students, so they did not have experience. future studies can use professional participants and consider management status in more detail. keywords: earnings management; ethical orientation; information asymmetry; management status introduction earnings management is considered being management intervention towards the financial statements, in the form of accounting policy choices, which are permitted in the process of external financial reporting to achieve personal goals, thereby reducing the credibility of financial statements (schipper, 1989). earnings management can be considered as a misleading and deceiving act from shareholders (healy & wahlen, 1999), or as an action that should be carried out by management (beneish, 2001; demski & sappingtont, 1987). there are some reasons why company managers do earnings management. nabar and boonlert-u-thai (2007) conducted an international comparative study of investor’s earnings and protection management from 1993 to 2003 with a sample of 33 countries affiliation: 1 department of accounting, stie widya wiwaha, yogyakarta, indonesia. 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas bengkulu, bengkulu, indonesia. 3 department of accounting, faculty of economics and business, universitas jendral soedirman, central java, indonesia. *correspondence: priyastiwi@yahoo.co.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103157 citation: priyastiwi, sriwidharmanely, fatjriyati, k. f. (2020). can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management?. journal of accounting and investment, 21(3), 417-433. article history received: 30 apr 2020 reviewed: 1 jun 2020 revised: 14 jul 2020 accepted: 16 jul 2020 mailto:priyastiwi@yahoo.co.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8714 priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 418 including indonesia. based on the results of this study, indonesia is in a group of countries with high average earnings management. besides, the level of investor protection in indonesia is considered relatively low. pennino (2002) states that managers are often faced with various dilemmas in decision making during the process and evaluation of ethical information. decision making by considering ethical issues is named as ethical decision making such as earning management. from an ethical perspective, earnings management actions can be judged as an unethical action because it can reduce the accuracy of the financial statements that resulted in profit manipulating by the management. some previous studies have shown that the tendency of managers to manage earnings from internal motivation (behavior) is influenced by several factors, which are pressure from the affiliates, altruistic and speculative motivation (chen & tsai, 2010; hamid, hashim, & salleh, 2012), spirituality at work (chen & sheng, 2013), individual attributes (emotional intelligence, narcissism, and moral disengagement) (jones, 2013), ethical orientation (greenfield, norman, & wier, 2008; jooste, 2013), and professional commitment (greenfield et al., 2008). this study investigated the role of the ethical orientation of managers to mitigate the tendency of them making the opportunistic earnings management decision inducing by their asymmetry information dan status. this study extended the research concept of greenfield et al., (2008). based on the prosocial behavior theory, this research proposes a manager's ethical orientation will control their behavior in managing earnings cause of asymmetry information and their manager status. thus, the novelty of our study is the role of manager’s ethical orientation, i.e., idealistic, based on the prosocial behavior theory toward an individual’s decision-making with respect to earnings management behaviors. the prosocial behavior theory posits that managers with the idealistic orientation will tend to avoid making earning management, which can harm the others, rather than relativistic ones. an individual is considered to be idealistic oriented when faces a moral decision within universal moral rules (douglas, davidson, & schwartz, 2001). when individuals dealing with an ethical dilemma, they will consider the possible hazards for all parties affected, because they focused on human well-being (greenfield et al., 2008). conversely, individuals who do not depend on universal moral rules when making moral judgments will believe that decisions can be ethical when they considered good and bad consequences. these individuals are considered as relativistic oriented. this theory is a positive form of social behavior, which shows any action taken by someone in providing benefit to. ethical orientation influences the individual’s attitudes and behavior, such as software hacking (chan & lai, 2011), earnings management practices (greenfield et al., 2008; jooste, 2013), and moral judgment (marques & azevedo-pereira, 2009). others (paulus, 2018). ethical judgments in situations of high moral intensity are affected by personal values and by environmental variables, such as the professional code of conduct and previous ethics instruction (douglas et al. 2001). related to asymmetry information, personal priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 419 position characteristics and individual differences play an important role in income management decisions (elias, 2002). even though, there is no evidence of differences between contract and permanent managers in the decision-making process, for example in the control process (hartmann & maas, 2010). based on the experience of individual professionals operating in this field, it showed that the managers who are being contracted are more effective in making profits, assertive, and are not interested in playing politics, more focusing on work, and being able to take initiative (feltham & hughes, 1999). thus, there are different personalities between contracted and permanent managers. however, there is no research examining yet the behavior of earnings management for the contract or permanent status of the managers. meanwhile, the idealistic managers showed a lower slack creation behavior than the relativistic ones, as greenfield et al. (2008) found that managers are more willing to respond to the situation by increasing their benefits. meanwhile, the agency theory (jensen & meckling, 1976) states that asymmetry information is a condition in which agents have more information about the company and the prospects compared to the principal. thus, earnings management occurs when the internal users (management) know the information about a company is better than external parties. this condition provides an opportunity for the agents to use the information they know to manipulate financial reporting to maximize their prosperity (eisenhardt, 1989; healy & wahlen, 1999). however, agency theory does not consider the fact that decision making is not only based on personal interests. thus, this study filled this gap by employing the prosocial theory, i.e. ethical orientation as greenfield et al., ( 2008) stated that there is a relationship between ethical orientation and the decision making. the manager as a human being also has ethics that will influence their decision making (noreen, 1988). this study confirms the role of managers’ ethical orientation based on prosocial theory mitigating the willingness of them to make earning management caused by asymmetry information, but not management status. moreover, this study could differentiate that the idealistic type of individual’s ethical orientation plays a better role in mitigating earning management than the realistic one. this result provided further support for the prosocial theory that ethical orientation can influence decision making when individuals exposed to ethical dilemmas. this research explains that earnings management behavior also can be explained by the ethical approach, not only agency theory. this research contributes to earnings management behavior and ethical literature by examining the role of ethical orientation toward earnings management behavior specially inducing by the asymmetry information. the main and interactions effect between ethical orientation and the asymmetry information level indicate that ethical orientation does play an important role in earnings management behavior. thus, this study provides additional information to the management accounting literature and behavioral accounting regarding the earnings management, especially factors which influence the practice of earnings management. from a methodological view, this research contributes to the use of experimental design to treat the information priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? asymmetry, ethical orientation and earnings management behavior that previously used archival data such as the calculation of discretionary accrual transactions (dechow, sloan, & sweeney, 1996). literature review and hypotheses development earnings management earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers (healy & wahlen, 1999). while schipper (1989) defined earning management as e a purposeful intervention in the external financial reporting process with the intent to obtaining one private gain. some studies view earnings management as a problem that needs an urgent remedy, while others consider it as a purposeful intervention to gain some private benefits (dechow & skinner, 2000; schipper, 1989). in this context, beneish (2001) distinguished between opportunistic earnings management (to mislead investors) and informative earnings management (to portray a good image to the stockholders about a company's performance). this study in the context of opportunistic earning management. earnings information as a part of the financial statements is often used as the target of engineering through opportunistic management actions to maximize satisfaction but can harm shareholders or investors. management as a company manager has more information about the company than the shareholders, so that asymmetry information occurs can enable management to practice accounting with profit orientation to achieve a certain performance. agency conflicts that result in opportunistic management will result in a false reported profit, thus, it causes the company's value to decrease in the future. management behavior to manage the profits according to their desires is known as earnings management. these opportunistic actions are carried out by selecting certain accounting policies so that the company's profits can be regulated, raised, or lowered according to their wishes. earnings management occurs when the manager chooses the reporting methods and inaccurately estimates and reflects the economic conditions of the company. the ability of the managers to use their own judgment and discretion in accounting gives them the power to choose any allowable accounting method and any estimate in accounting method (dechow & skinner, 2000). the ways of managing earnings can through the use of accruals, income minimization, income maximization and income smoothing (ghazali, shafie, & sanusi, 2015). the likelihood of the techniques to be chosen as a tool to manage the earnings will depend on the motive of the management. journal of accounting and investment, 2020 | 420 priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 421 asymmetry information according to the agency theory (jensen & meckling, 1976) , the agent and principal are separated. the separation of agents and principals raises asymmetric information. both agents and principals have interests. asymmetry information between agents and principals where agents have more information about the company's operating activities than principals is a basis for opportunistic agents to realize their interests. agency theory assumes that the principal does not have enough information about the agent's performance. the agent has more information about self-capacity, work environment, the company, and prospects compared to the principal. this causes an imbalance of information held by the principal and the agents; hence, this condition is referred to as asymmetry information. there is an assumption that each party acts to maximize itself, resulting in the agent to utilize the asymmetry information to hide some information that is not known by the principal. asymmetry information and the conflict of interest that occur between the principal and agents encourage the agents to present information that is not true to the principal, especially if the information is related to the measurement of agent performance. the existence of asymmetry information between management (agent) and the owner (principal) can be an opportunity for the managers to take earnings management actions to trick the owners about the company's economic performance. the higher the asymmetry information between the manager (agent) and the owner (principal), the higher the motivation of the management to conduct earnings management actions. asymmetry information conditions will cause irregularities in financial statement information that is better known by the manager (agent) than the owner (principal) to fulfill their interests. these conditions can mislead users of the report in the decisionmaking process if the manager intentionally provides an inaccurate reporting of information through financial reports to the users including the principal. stevens (2002) examine the budget gap by distinguishing 3 asymmetry information conditions, namely low, medium, and high. the results of this studies show that subordinates in high asymmetric information conditions tend to be higher in carrying out budget gaps (hamid et al., 2012; kaplan, mcelroy, ravenscroft, & shrader, 2007). richardson (2000) found that the magnitude of information asymmetry affects the magnitude of earnings management practiced by managers. when information asymmetry is high, stakeholders do not have the necessary information to see through the managed earnings. when shareholders have insufficient resources, incentives, or access to relevant information to monitor manager's actions, earnings management can also occur (schipper, 1989; warfield, wild, & wild, 1995). thus, this study posit that the high asymmetry information will induce the manager to do earnings management more than the low one. based on the explanation above, the following research hypothesis is formulated: h1: managers with high asymmetry information tends to do earnings management compared to managers with low asymmetry information. priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 422 management status management is the part of the company that designs and manages the company's operating activities to maximize the value of the company. there are temporary and permanent/regular status managers (galup, saunders, nelson, & cerveny, 1997). feltham and hughes (1999) define temporary managers as professionals who offer their expertise in a limited time. while the permanent/regular manager is a professional who offers their expertise over a period that exceeds the temporary manager. companies can use managers who are permanently employed, and managers based on contracts by the organization. most companies employ temporary managers for practical reasons, for example when a company seeks a temporary replacement for a manager who leaves, or when a manager is only tasked with completing a temporary, or recessionary, project, many managers leave the company, so the company loses experienced and skilled staff. however, nowadays, the position of temporary managers has changed in the functional role of providing objective and reliable financial statements, and it is responsible for the control systems within an organization, by supporting local decision-making processes and providing management information about operations. feltham and hughes (1999) and hartmann and maas (2010) report that temporary managers have differences with permanent managers related to work style and personality. besides, matejka, dunsing, and walat (1998) state that management status can lead to unexpected behavior, such as creating slack, data misreporting and biasing accounting reports. thus, this study posits that temporary management will have different act in earning management than the permanent one. based on the explanation above, the following research hypothesis is formulated: h2: there is a difference in the behavior of earnings management between managers with temporary contract status compared to managers with permanent/regular status. ethical orientation at one or another time, a person must be involved in voluntary actions intended to help or benefit others and sometimes must ask for help from others when it is needed. this individual behavior is called prosocial behavior, which includes actions such as entertaining, saving, helping, and sharing. meanwhile, prosocial behavior is all forms of positive action given to others without the desire to get rewards for self-interest (forsyth, 2013). prosocial behavior can be accompanied by psychological and social rewards; it means that individuals can benefit in the long run to live in a prosocial society (roessler & perner, 2015). penner et al. (2005) show that there is convergent evidence that during the year children become good in various forms of pro-social activities that are quite sophisticated, such as helping, informing, and entertaining. not only toddlers can do priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 423 these things, but they also seem to do it regularly and are almost trustworthy. meanwhile, individual ethical orientation will influence business decision making, such as the decision to manipulate earnings, i.e. relativist versus idealist. individuals who tend to be more idealistic will decide not to manipulate earnings because they can cause harm to others, therefore, they tend to avoid (forsyth, 2013). while elias (2002) states that an idealistic ethical orientation would also assess earnings management actions as unethical actions, reflecting the prosocial behavior. on the other hand, those who tend to be relativistic consider the conditions beforehand rather than the potential risks resulted and tend to assess earnings management as an ethical act (greenfield et al., 2008). forsyth (1980) develops the ethics position questionnaire (epq) to identify an ethical orientation, which is described as a continuum with relativistic on one side and idealistic on the other. forsyth (1980) explained that relativists describe individual focus for a set of rules or standards, while idealists focus on human well-being. relativists refer to the extent to which an individual rejects universal moral rules that support subjective or situational approaches. this implies that individuals with high relativism will have a stronger tendency to reject the use of universal moral rules when making decisions, and vice versa. idealism refers to the extent to which a person thinks that morally correct actions will always produce the desired results. the impact of management status and asymmetry information on earnings management can differ between individuals, this is influenced by contextual factors inherent in individuals such as gender, personality type, a locus of control, and others. in this study, the contextual factors used are ethical orientation, namely relativism, and idealism. greenfield et al., (2008) suggest a significant relationship between an individual’s ethical orientation, i.e., relativistic and idealistic, and decision-making, earning management. meanwhile, douglas and wier (2000) found that individuals with a idealistic ethical orientation were less likely to engage in budgetary slack creation. thus, within inducing the theory of pro-social behavior, this study posits that manager's ethical orientation will control their behavior in managing earnings cause of asymmetry information and their manager status. specifically, this study presumes that when the manager has idealistic orientation, they will tend to avoid the earning management caused by their status or asymmetry information, than the relativism one. based on this explanation, the following hypothesis can be formulated: h3a: earnings management behavior will be higher in managers with relativistic ethical orientation and temporary-contract status in comparison with managers with permanent status and idealistic ethical orientation. h3b: earnings management behavior will be higher in managers with permanent status and relativistic ethical orientation in comparison with managers with temporary status and idealistic ethical orientation. priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 424 h4a: in high asymmetry information conditions, earnings management behavior will be higher in managers with relativistic ethical orientation compared to managers with idealistic ethical orientation. h4b: in low asymmetry information conditions, earnings management behavior will be higher in managers with relativistic ethical orientation compared to managers with idealistic ethical orientation. research model asymmetry information management status earning management ethical orientation figure 1 research model research method participants and check manipulation participants who involve in this study are students majoring in accounting department who have taken financial accounting and accounting theory courses. participants who are selected have knew financial accounting and financial reporting, in respect that they have a based knowledge in area that mostly earning management aoccurance. participants are invited by email and voluntarily to take part in this experiment. in total of 61 students participated in this study. however, 2 students did not complete the experimental instrument and 4 students failed to be manipulated, so the number of final participants amounted to 55 people. manipulation check is to test participants in understanding the concepts of asymmetry information and management status. participants are given questions for each action with alternative answers from 1 to 10. participant answers are considered to have passed manipulation if more than 50% of the answers are correct. the demographic data of the participants are as follows: male participants as amounted as 49.1% and women as amounted as 50.9%. participants aged 20-22 years amounted to 52.7%, while 23-24 years was 47.3%. from the analysis of different tests on average, there is no difference between men and women in supporting the decision to postpone treatment costs. similarly, for the age of participants, there is no difference in earnings priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 425 management behavior. this shows that gender and age do not affect earnings management decisions. randomization is done by placing participants in each cell randomly without regard to participant demographics. randomization tests were carried out using participants' demographic homogeneity tests. this was done to see that there were no differences in the demographic characteristics of the participants on the dependent variable. to control the effect of external variables on the dependent variable, it is carried out with the f test the higher the sample size, the better for the researcher. however, there is a thumb sample size by some scholars. for example, experimental methodologies require at least 15 participants according to cohen et al. (2007:102), and there should be at least 15 participants in control and experimental groups for comparison according to gall et al. (1996). these references can be taken by researchers using small sample size. research design this research is experimental. with the 2x2 between-subject experiment design. the experimental process is carried out with an experimental laboratory. the experimenter distributes experimental material randomly. case materials are designed to be based on paper and pencil and consist of informed consent, demographic data, case sketches, and ethical orientation questionnaires. the experimental design is done by manipulating the status of management (contract and permanent) and asymmetric information (high and low) of the participants. the number of participants for each cell is shown in table 1. table 1 participants management status contract permanent total asymmetry information low 13 13 26 high 13 16 29 total 26 29 55 experimental procedure experiments were carried out by using paper and pencil. because participants come from different universities, students are given a briefing on financial accounting through working on accounting problems about income statement to reduce history bias. the experimental task was randomized by giving a code number for each experimental group. experimental instruments have been tested on students until participants can pass the manipulation check. experimental tasks are divided randomly so that groups can be compared. a case is illustrated with short sentences and pictures, making it easier for participants to remember and understand. at the end of the case, the participants were asked to answer 2 questions which are used to check participants' understanding of the case given. participants who answered incorrectly were excluded from the analysis. in the next session, students were asked to fill out questionnaires about the ethical orientation. at the end of the session, a debriefing was carried out to explain the purpose and objectives of the experiment. priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 426 operationalization of variables independent variables; there are three independent variables, asymmetry information, management status and ethical orientation. those two variables are manipulated. management status is manipulated as a manager with a temporary contract status or through a permanent career path. the asymmetry information is manipulated in high and low one; and the ethical orientation is the individual belief that considering to be right/ethic. this belief divided into relativistic and idealistic ethical orientation was measured using a questionnaire. this study adopted the ethics position questionnaire (epq) developed by forsyth (1980), to measure the ethical orientation of each participant. questionnaires consisting of 20 questions, 10 each for idealistic and relativistic ethical orientation. this research used the validity test of a product-moment correlation of 0.76. while the reliability test was obtained by cronbach's alpha reliability scores for 10 idealistic items and 10 relativistic items were 0.84 and 0.80. for each participant, the average score of 10 idealistic question items and 10 relativistic statement items will be calculated. participant classification is included in idealistic and relativistic ethical orientation based on the highest average answers. dependent variable: earnings management, in respect of individual decision to delay recognition of maintenance or maintenance costs. the measurement of earning management in this study adopted the scenario used by clikeman and henning (2000), that the respondents were asked to provide support or not the decision, to postpone treatment costs. data analysis method this research used the anova analysis method to test the hypothesis with more nominal independent variables at 2 levels. this analysis tool is used because there are more than 1 independent variable and nominal scale. also, the dependent variable in this study is the interval scale. anova is also used to test the interaction of independent variables and their influence on the dependent variable. there are 3 independent variables in this study, namely as asymmetry information, which is categorized as low and high; management status which is classified as contract and permanent status; and ethical orientation which is classified into idealistic orientation and relativistic orientation. result and discussion this study investigated the role of ethical orientation in the relationship between asymmetry information, management status, and earnings management. hypothesis 1 predicts that managers with high asymmetry information will tend to do earnings management compared to managers with low asymmetry information. table 3 shows the results of h1 testing, the main effect of asymmetry information shows the value of f priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 427 (3,135), p-value = 0.029 (see table 3. high asymmetry information results in an average decision to delay maintenance costs by (m = 4,851) compared to low asymmetry information (m = 4,167). this shows that there are differences in earnings management decisions at high and low levels of asymmetry information. this result supports h1. in this study in accordance with previous research, stevens (2002); kraft, lee, and lopatta (2014); kaplan et al. (2007), and hamid, hashim, and salleh (2012) mention that high asymmetry information influences budgetary slack decisions, while this study states that high asymmetry influences earnings management behavior. hypothesis 2 predicts that there is a difference in earnings management behavior between managers with temporary-contract status compared to permanent/ regular management status. table 3 shows the results of h2 testing, the main effect of management status shows the value of f (2,451), p-value = 0,169. managers with temporary-contract status result in an average decision to postpone maintenance costs by (m = 4,521) compared to permanent manager status resulting in an average decision to delay maintenance costs (m = 4,496). this result does not support h2. this showed that there is no difference in the management status that is contractual and permanent in supporting delays in maintenance costs. hence, in a condition when the management conducting earnings management, it is not influenced by the status of management either permanently or contracted. hypothesis 3a states that earnings management behavior will be higher in managers with relativistic ethical-orientation and temporary-contract status in comparison with managers with permanent status of idealistic ethical orientation. the test results in table 3 show that the interaction between management status and ethical orientation results in a value of f = 2.128, at the level of p-value = 0.122. in table 2, it is shown that managers with temporary-contract status contract and relativistic ethical orientation resulted in an average decision to support a delay in treatment costs of 4,545. while managers with permanent status with idealistic ethical orientation resulted in an average decision to postpone treatment costs with a mean of 4,400. this shows that there is no difference in the decision to postpone treatment costs between temporarycontract status managers who have a relativistic ethical orientation and managers with permanent status with an idealistic ethical orientation so that h3a is not supported. whereas in hypothesis 3b states that the behavior of earnings management will be higher in managers with a permanent contract and a relativistic ethical orientation in comparison with managers with an idealistic ethical orientation and temporary contract status. the test results show that the permanent managers with a relativistic ethical orientation produce an average decision to support a delay in treatment costs of 4.667. while managers with idealistic ethical orientation contract status of 4,600. there is difference but not significant statically in the average decision to postpone treatment costs in managers with permanent status and relativistic ethical orientation compared to managers with idealistic ethical orientation and temporary contract status, so hypothesis 3b is not supported. in figure 2, it is explained that average earnings management is higher in managers with relativistic ethical orientation compared to managers with idealistic ethical orientation. this difference does not pay attention to the status of management, neither with contract status nor with permanent status. priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 428 table 2 mean of earnings management behavior and standard deviation relativistic idealistic management status temporary 4.545 (0.575) 4.600 (0.672) permanent 4.667 (0.498) 4.400 (0.743) asymmetry information low 4.000 (0.794) 4.333 (0.529) high 5.017 (0.654) 4.684 (0.557) hypothesis 4a states that in high asymmetry information conditions, earnings management behavior will be higher in managers with relativistic ethical orientation compared to managers with idealistic ethical orientation. the test results in table 3 show that the interaction between asymmetry information and ethical orientation produces a value of f = 4.269, and p-value = 0.036. in conditions of high asymmetry information, managers with a relativistic ethical orientation resulted in an average decision to delay maintenance costs by a mean of 5.017 higher than managers with idealistic ethical orientation with a mean of 4.684. this indicates that h4a is supported. hypothesis 4b states that when the asymmetry information conditions are low, earnings management behavior will be higher in managers with relativistic ethical orientation compared to managers with idealistic ethical orientation. the test results show the opposite result that when the asymmetry information is low, the managers with a relativistic ethical orientation produce an average decision to delay maintenance costs by a mean of 4,000, lower than managers with idealistic ethical orientation with a mean of 4,333. this indicates that h4b is not supported. figure 3, it describes the ethical orientation which shows that in managers with idealistic ethical orientation, the difference in average earnings management is low when there is a condition of low and high asymmetry information. whereas in the managers with relativistic ethical orientation, profit management means the difference is higher between high and low asymmetry information conditions. table 3 result anova test dependent variable: earning management source type iii sum of squares df mean square f sig. corrected model 6.565a 5 1.313 .260 .933 intercept 55.525 1 5.525 7.378 .000 management status 4.008 1 4.208 2.451 .169 asymmetry inf 5.727 1 5.727 5.135 .029 ethical orientation 4.006 1 4.006 1.276 0.00 asymmetry * ethic 4.358 1 4.358 4.269 .036 status * ethic 4.644 1 .644 2.128 .122 error 7.144 49 7.144 total 81.412 55 corrected total 53.709 54 a. r squared = 0.36 (adjusted r squared = 0.74) priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 429 figure 2 the interaction between management status and ethical orientation figure 3 the interaction between the asymmetry information and ethical orientation this study aims to examine the impact of management status and asymmetry information on earnings management decisions. furthermore, this study examines whether individual ethical orientation, relativism, or idealism, influences the relationship between management status and asymmetry information toward earnings management. asymmetry information influences the behavior of earnings management. priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 430 high asymmetry information results in a decision to delay more cost of treatment than lower asymmetry information. based on the agency theory, the opportunistic behavior of managers is motivated by an imbalance of information between agents and principals. management status does not affect earnings management behavior. although the average decision to postpone treatment costs is higher in management with temporary contract status than management with permanent status, the difference is not significant. it can be concluded that the behavior of earnings management does not pay attention to their status as a temporary contract or permanent manager, but it is likely to be more driven by economic motives in the form of bonuses or compensation. conclusion this study includes the ethical orientation that influences the relationship between the asymmetry information and management status to earnings management behavior. the test results using anova analysis show that the behavior of earnings management in permanent status is higher in a condition of managers with relativistic ethical orientation than in idealistic ethical orientation, but these differences are not significant. the difference in the behavior of managers' earnings management in idealistic ethical orientation is smaller, even though they are in a temporary contract or permanent status. therefore, it can be concluded that the behavior of earnings management is not influenced by the interaction of manager status and ethical orientation. the results of testing the interaction of asymmetry information with ethical orientation indicate that in high asymmetry information, earnings management behavior is higher for relativistic managers than idealistic managers. whereas in conditions of low asymmetry, average earnings management is higher for idealistic managers than relativistic managers. this shows that ethical orientation affects more on high asymmetry conditions. whereas if conditions of asymmetry are low, ethical orientation does not affect. it can be concluded that ethical orientation partially affects asymmetry information. based on the pro-social theory, the results of the study indicate that the behavior of the earnings management is influenced by the ethical orientation of managers depending on the condition of asymmetry information. these findings explain that earnings management behavior can be explained by an ethical approach, not only by using agency theory. decision-makers will use ethical considerations when they face earnings management practices. the results also support the pro-social theory that moral reasoning is the basis used for ethical decision making when individuals are facing an ethical dilemma. the theoretical implication of research results is to provide empirical evidence that earnings management practices can not only be explained by agency theory but also empirically can be explained using the theory of pro-social behavior. the results of the priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 431 study show that the creation of ethical policies in the field of accounting, especially in earnings management policies is influenced by ethical orientation. this study has several limitations, namely: 1) participants in this study are undergraduate students, who may not be able to represent the behavior of managers to determine the behavior of earnings management. 2) in classifying the ethical orientation of the managers to be relativistic and idealistic using the average questionnaire answers, it might result in different classifications if this study uses the median of participants' quiz answers. 3) the case sketch used to manipulate the behavior of earnings management in this study is the decision to delay maintenance costs. subsequent research can use other case sketches, which may affect different decisions. references beneish, m. d. (2001). earnings management: a perspective. managerial finance, 27(12), 3– 29. https://doi.org/10.1108/03074350110767411 chan, r. y. k., & lai, j. w. m. (2011). does ethical ideology affect software piracy attitude and behaviour an empirical investigation of computer users in china. european journal of information systems. https://doi.org/10.1057/ejis.2011.31 chen, m. c., & tsai, y. c. (2010). earnings management types and motivation: a study in taiwan. social behavior and personality, 38(7), 955–962. https://doi.org/10.2224/sbp.2010.38.7.955 chen, m.-c., & sheng, c.-w. (2013). workplace spirituality and earnings management motivations. international journal of business and information, 8(2), 267–299. clikeman, p. m., & henning, s. l. (2000). the socialization of undergraduate accounting students. issues in accounting education (vol. 15). dechow, p. m., & skinner, d. j. (2000). earnings management: reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. accounting horizons, 14(2), 235– 250. https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.2.235 dechow, p. m., sloan, r. g., & sweeney, a. p. (1996). causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the sec. contemporary accounting research, 13(1), 1–36. https://doi.org/10.1111/j.19113846.1996.tb00489.x demski, j. s., & sappingtont, d. e. m. (1987). delegated expertise. journal of accounting research, 25(1), 68–89. douglas, p. c., & wier, b. (2000). integrating ethical dimensions into a model of budgetary slack creation. journal of business ethics, 28(3), 267–277. https://doi.org/10.1023/a:1006241902011 douglas, p. c., davidson, r. a., & schwartz, b. n. (2001). the effect of organizational culture and ethical orientation on accountants’ ethical judgments. journal of business ethics, 34(2), 101–121. https://doi.org/10.1023/a:1012261900281 eisenhardt, k. m. (1989). agency theory: an assessment and review. academy of management review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 elias, r. z. (2002). determinants of earnings management ethics among accountants. journal of business ethics, 40, 33–45. feltham, r., & hughes, d. (1999). interim managers: distinguishing personality characteristics of managers on short-term contracts. international journal of selection and assessment, 7(4), 209–214. https://doi.org/10.1111/1468-2389.00121 https://doi.org/10.1108/03074350110767411 https://doi.org/10.1057/ejis.2011.31 https://doi.org/10.2224/sbp.2010.38.7.955 https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.2.235 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1996.tb00489.x https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1996.tb00489.x https://doi.org/10.1023/a:1006241902011 https://doi.org/10.1023/a:1012261900281 https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 https://doi.org/10.1111/1468-2389.00121 priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 432 forsyth, d. r. (1980). a taxonomy of ethical ideologies. journal of personality and social psychology, 39(2), 175–184. https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.1.175 forsyth, d. r. (2013). judging the morality of business practices: the influence of personal moral philosophies. in citation classics from the journal of business ethics: celebrating the first thirty years of publication. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_12 galup, s., saunders, c., nelson, r. e., & cerveny, r. (1997). thr use of temporary staff and managers in local government environment. communication research, 24(6), 698– 730. ghazali, a. w., shafie, n. a., & sanusi, z. m. (2015). earnings management: an analysis of opportunistic behaviour, monitoring mechanism and financial distress. procedia economics and finance, 28(april), 190–201. https://doi.org/10.1016/s22125671(15)01100-4 greenfield, a. c., norman, c. s., & wier, b. (2008). the effect of ethical orientation and professional commitment on earnings management behavior. journal of business ethics, 83, 419–453. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9629-4 hamid, f., hashim, h. a., & salleh, z. (2012). motivation for earnings management among auditors in malaysia. procedia social and behavioral sciences, 65, 239–246. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.117 hartmann, f. g. h., & maas, v. s. (2010). why business unit controllers create budget slack: involvement in management, social pressure, and machiavellianism. behavioral research in accounting, 22(2), 27–49. https://doi.org/10.2308/bria.2010.22.2.27 healy, p. m., & wahlen, j. m. (1999). a review of the earnings management literature and its implications for stndard setting. accounting horizons, 13(4), 365–383. retrieved from https://search.proquest.com/docview/208900184/fulltextpdf/3bb5369943484c1d pq/1?accountid=13771 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. journal of financial economics, 3, 305–360. https://doi.org/10.1002/mde.l218 jones, j. r. (2013). the role of individual attributes in earning management intention decisions. jooste, l. (2013). investigating ethical perceptions of short-term earnings management practices. international journal of emerging markets, 8(3), 282–299. https://doi.org/10.1108/17468801311330338 kaplan, s. e., mcelroy, j. c., ravenscroft, s. p., & shrader, c. b. (2007). moral judgment and causal attributions: consequences of engaging in earnings management. journal of business ethics. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9226-y kraft, a., lee, b. s., & lopatta, k. (2014). management earnings forecasts, insider trading, and information asymmetry. journal of corporate finance. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.03.002 marques, p. a., & azevedo-pereira, j. (2009). ethical ideology and ethical judgments in the portuguese accounting profession. journal of business ethics, 86, 227–242. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9845-6 matejka, k., dunsing, r. j., & walat, b. (1998). the seven habits of highly defective people. management decision, 36(10), 654–656. https://doi.org/10.1108/00251749810245309 nabar, s., & boonlert‐u‐thai, k. k. (2007). earnings management, investor protection, and national culture. journal of international accounting research, 6(2), 35–54. https://doi.org/10.2308/jiar.2007.6.2.35 noreen, e. (1988). the economics of ethics: a new perspective on agency theory. accounting, organizations and society, 13(4), 359–369. https://doi.org/10.1016/03613682(88)90010-4 https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.1.175 https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_12 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01100-4 https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01100-4 https://doi.org/10.1007/s10551-007-9629-4 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.117 https://doi.org/10.2308/bria.2010.22.2.27 https://search.proquest.com/docview/208900184/fulltextpdf/3bb5369943484c1dpq/1?accountid=13771 https://search.proquest.com/docview/208900184/fulltextpdf/3bb5369943484c1dpq/1?accountid=13771 https://doi.org/10.1002/mde.l218 https://doi.org/10.1108/17468801311330338 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9226-y https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.03.002 https://doi.org/10.1007/s10551-008-9845-6 https://doi.org/10.1108/00251749810245309 https://doi.org/10.2308/jiar.2007.6.2.35 https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90010-4 https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90010-4 priyastiwi, sriwidharmanely & fatjriyati can the ethical orientation mitigate the manager’s earnings management? journal of accounting and investment, 2020 | 433 paulus, m. (2018). the multidimensional nature of early prosocial behavior: a motivational perspective. current opinion in psychology, 20, 111–116. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.09.003 penner., l. a., dovidio., j. f., piliavin., j. a., & schroeder., d. a. (2005). prosocial behavior: multilevel perspectives. annual review of psychology, 56, 14.1-14.28. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070141 pennino, c. m. (2002). is decision style related to moral development among managers in the u.s.? journal of business ethics, 41(4), 337–347. https://doi.org/10.1023/a:1021282816140 richardson, v. j. (2000). information asymmetry and earnings management: some evidence. review of quantitative finance and accounting, 15(4), 325–347. https://doi.org/10.1023/a:1012098407706 roessler, j., & perner, j. (2015). pro-social cognition: helping, practical reasons, and ‘theory of mind.’ phenomenology and the cognitive sciences, 14(4), 755–767. https://doi.org/10.1007/s11097-015-9438-7 schipper, k. (1989). commentary on earnings management. accounting horizons, 3(4), 91– 102. https://doi.org/10.1002/9781118266298.ch24 stevens, d. e. (2002). the effects of reputation and ethics on budgetary slack. journal of management accounting research, 153–171. https://doi.org/10.2308/jmar.2002.14.1.153 warfield, t. d., wild, j. j., & wild, k. l. (1995). managerial ownership, accounting choices, and informativeness of earnings. journal of accounting and economics, 20(1), 61–91. https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)00393-j https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.09.003 https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070141 https://doi.org/10.1023/a:1021282816140 https://doi.org/10.1023/a:1012098407706 https://doi.org/10.1007/s11097-015-9438-7 https://doi.org/10.1002/9781118266298.ch24 https://doi.org/10.2308/jmar.2002.14.1.153 https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)00393-j jurnal akuntansi dan investasi vol. 8 no. 2, hal: 137-146, juli 2007 terakreditasi berdasarkan sk no.34/dikti/kep/2003 pengaruh informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas terhadap kinerja manajer david efendi u n i v e r s i t a s m u h a m m a d i y a h p o n o r o g o d i v l a a @ t e l k o m . n e t abstract the different between the previous result of research about the influence of accounting information and task uncertainty of manager behavior provide an impulse to do the research with some modification. the research was done to cooperative because cooperative has roles and functions in the development of potency and economic capability to increase welfare of the members cooperative and society at large. this research was designed to examine and explain empirically about the influence of behavior accounting and management accounting. besides it contributes for the cooperative about factor influence of manager performance and the impulse of research in this field management accounting in the future. cooperative manager in the madiun regency were used as unit analysis in this research. the sampling method with the clustered sampling use two stages. the data were collected directly with questioner was a week after questioners have been given. method of analysis used in this research is simple regression for alternative hypothesis 1 and multiply regression for alternative hypothesis 2. the collected data is reliable while based on validity test there are many statement from task uncertainty and manager performance. the simples regression analysis show that accounting information has the positive influence of manager performance. and multiply regression analysis show that two variable independent influence to variable dependent, accounting information has the positive influence and task uncertainty has negative influence of manager performance. keywords : accounting information, task uncertainty, manager performance. pendahuluan koperasi sebagai business entity dalam menghasilkan output yang optimal. untuk mewujudkan output yang optimal, koperasi membutuhkan manajer untuk menatausahakan dan mengorganisasikan kegiatan usaha dan kelembagaan koperasi (siagian, 1999). dalam menjalankan fungsinya manajer membutuhkan akuntansi untuk mengkomunikasikan informasi ekonomi. dalam perkembangan terakhir, para pemikir akuntansi melihat akuntansi sebagai teknologi informasi yang dapat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan (belkoui, 1986: 49) oleh user. dengan demikian akuntansi tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia atau organisasi yang membutuhkannya. tahun 1950-an penelitian akuntansi mulai mengaitkan aspek perilaku dilakukan oleh argyris (saleke, 1994). argyris mengembangkan informasi akuntansi sebagai alat untuk menilai prestasi seorang manajer. pengamatan argyris tertuju pada konsekuensi pemakaian informasi akuntansi sebagai penilai prestasi. dan argyris mengajukan pertanyaan: apakah informasi akuntansi mempunyai dampak positif terhadap perkembangan prestasi bawahan atau perusahaan bahkan membawa dampak negatif bagi kemajuan perusahaan? 138 dari 146 tahun 1972, hopwood melakukan studi pada budget sebagai informasi akuntansi dengan hasil: penggunaan informasi akuntansi yang kaku dalam budget constraint style akan menimbulkan ketegangan pada individu yang ada dalam organisasi. otley pada tahun 1978 mereplikasi studi hopwood dengan studi efek rapm pada profir center environment (hartman, 2000). hasilnya, otley menemukan hubungan positif pencapaian budget dan kinerja manajer. perbedaan temuan studi antara hopwood dan otley, mendorong banyak peneliti untuk mengembangkan variabel-variabel lain. pengembangan tersebut memunculkan teori kontijensi (contigency theory) dengan memasukkan variabel lainnya, seperti ketidakpastian lingkungan dan ketidakpastian tugas. hirst (1981) dan govindarajan (1986) adalah peneliti yang memasukkan variabel kontijensi. hirst (1981) memasukkan variabel ketidakpastian tugas (task uncertainty) sebagai varaibel yang dapat mempengaruhi perilaku manajer berdasarkan pertimbangan pengembangan model evaluasi yang dikembangkan thompson (1967). berdasarkan hubungan sebab akibat tersebut maka hirst dalam saleke (1994) berargumen semakin tidak pasti situasi seorang manajer maka makin sulit menyusun target yang memuaskan dan kemudian dijadikan dasar pengevaluasian prestasi. penilaian kinerja manajer akan lebih sempurna menggunakan informasi akuntansi dipadu dengan ketidakpastian tugas (task uncertainty). dalam studinya, hirst (1981) memasukkan ketidakpastian tugas (task uncertainty) menyimpulkan bahwa variabel tersebut akan mempengaruhi perilaku dan kinerja manajer. brownell dan hirst mereplikasi studi hirst (1981) yang mengkombinasikan analisis ketidakpastian tugas (task uncertainty) dengan partisipasi anggaran (budget prticipation). studi serupa juga dilakukan hariadi (1990) dan saleke (1994). hasil temuan studi hariadi (1990) menyimpulkan terdapat interaksi antara pengguna informasi akuntansi sebagai alat penilai dan ketidakpastian tugas (task uncertainty) terhadap tingkat ketegangan bawahan tidak signifikan. saleke (1994) dengan responden manajer manufaktur di jawa timur menyimpulkan bahwa manajer tidak akan berperilaku negatif dengan kondisi ketidakpastian (task uncertainty) rendah. koperasi yang berfungsi dan berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi kemampuan ekonomi dan adanya perbedaan temuan dari studi-studi terdahulu menimbulkan keinginan untuk meneliti lebih mendalam khususnya mengenai pengaruh informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas(task uncertainty) terhadap kinerja manajer dalam prakteknya di koperasi. dari latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) apakah informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajer?; (2)apakah informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas berpengaruh terhadap kinerja manajer?. penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji dan memberikan penjelasan secara empirik mengenai pengaruh informasi akuntansi terhadap kinerja manajer; (2) menguji dan memberikan penjelasan secara empirik mengenai pengaruh informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas terhadap kinerja manajer. tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis tinjauan informasi akuntansi akuntansi merupakan instrumen penting bagi dunia bisnis. littleton dan zimmerman dalam ishak (1999) menyatakan bahwa akuntansi memberikan gambaran kumpulan data yang sejenis dan memberikan arti yang terpisah untuk setiap data. informasi yang merupakan produk akhir akuntansi secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kategori: informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. dalam prakteknya, fungsi akuntansi bersama dengan informasi diluar 139 dari 146 akuntansi dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan. hal tersebut pernah diungkap oleh hirst (1981) bahwa informasi akuntansi sering digunakan sendirian atau dikombinasi dengan informasi lain sebagai dasar penilaian kinerja bawahan. ketidakpastian tugas hickson, et al dalam syam dan kusuma (2000) mendefinisikan ketidakpastian tugas sebagai kekurangan informasi tentang kejadian-kejadian di masa depan sehingga alternatif-alternatif tindakan dan outcome yang akan dihasilkan sulit untuk diprediksi. dalam penelitian kim et al dalam lindrianasari (2000) membagi ketidakpastian tugas menjadi dua dimensi: (1) task variability dan (2) task analyzability. dan definisi yang diberikan: (1) task variability diartikan dengan sejumlah kasus yang luar biasa atau yang tidak diharapkan atau kejadian yang tidak tertanggulangi, dan (2) task analyzability diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang konkrit mengenai suatu kegiatan dan tingkat kompleksias proses pelaksanaan tugas. dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian tugas (task uncertainty): (1) merupakan keadaan yang terjadi dengan cepat dan tak terduga dimana kehadirannya tidak diharapkan, (2) ketidakpastian tugas terkait dengan pemahaman individu yang ada di organisasi tentang suatu kegiatan dan suatu kompleksitas proses pelaksanaan tugas, dan (3) ketidakpatian mempengaruhi kinerja. kinerja manajer kinerja manajer adalah faktor utama dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi yang ada dalam organisasi. mahoney, et al. dalam rahayu (2000) kinerja manajer diartikan seberapa jauh manajer mampu melaksankan fungsi-sungsi manajemen yang meliputi: plan, controlling, evaluation dan lain-lain. penelitian dengan menggunakan kinerja manajer sebagai sebagai obyek riset sudah banyak dilakukan. namun hasil penelitian tesebut memberikan kesimpulan yanga berbeda satu sama lain. diantaranya, argyris (1952) dan kenis (1979) menyatakan bahwa partisipasi memiliki hubungan postitif dengan kinerja namun milani (1975) tidak menemukan hubungan antara partisipasi dengan kinerja manajer. ketidakkonsistenan temeuan penelitian tersebut disebabkan faktor kondosional. hubungan informasi akuntansi, ketidakpastian tugas dan kinerja manajer penggunaan informasi akuntansi yang dinyatakan hirst (1981) tidak berdiri sendiri namun harus didukung infomasi diluar akuntansi. hal ini menunjukkan ada sesuatu yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi, yaitu variabel kontijensi. ketidakpastian tugas yang dialami individu yang sekaligus sebagai user informasi akuntansi. pihak yang diukur dengan informasi akuntansi akan bereaksi atas prestasi yang dilakukannya dan aktivitas dimasa mendatang akan dipengaruhi hasil penilaian tersebut. penelitian terdahulu hopwood (1972) salah satu peneliti yang mengembangkan temuan argyris (1952), dimana hopwood (1972) memberikan simpulan bahwa penggunaan informasi akuntansi dengan budget constraint style membawa dampak negatif terhadap bawahan. dan lebih lanjut hopwood (1972) menyatakan hasil temuannya peranan informasi akuntansi dianggap lemah sebagai alat penilai. temuan hopwood (1972) yang mendukung studi argyris (1952) ini oleh otley (1978) tidak ditemukan. otley (1978). temuan otley (1978) dalam studinya menyimpulkan bahwa penggunaan informasi akuntansi sebagai alat ukur dapat berdampak positif terhadap bawahan dan informasi akuntansi alat yanga baik untuk mengukur prestasi seseorang. berdasarkan hasil perbedaan ini, hirst (1981) menyelidiki penyebab terjadinya tidak kekonsistenan temuan beberapa peneliti. untuk mengetahui perbedaan tersebut hirst memasukkan ketidakpastian tugas (task uncertainty) dalam variabel peneli140 dari 146 tiannya. penelitian lain yang mema-sukkan variabel ketidakpastian tugas (task uncertainty) adalah hariadi (1990), saleke (1994) dan syam dan kusuma (2000). argyris (1952) dan kennis (1979) memasukkan informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas (task uncertainty) sebagai variabel independen serta variabel dependen. kerangka pemikiran teoritis hirst (1981), hariadi (1990) dan saleke (1994) adalah peneliti yang memasukkan ketidakpastian tugas (task uncertainty) dalam penelitiannya. hariadi (1990) menyimpulkan interaksi antara pengguna informasi akuntansi sebagai alat penilai (relianceon accounting performance) dan ketidakpastian tugas (task uncertainty) menunjukkan signifikansinya terhadap tingkat ketegangan bawahan. saleke (1994) menyimpulkan penilaian dengan informasi akuntansi dalam ketidakpastian tugas yang rendah menyebabkan manajer berperilaku positif. syam dan kusuma (2000) dengan rinci menyimpulkan: (1) penggunaan informasi akuntansi saat ketidakpastian rendah cenderung menyebabkan periaku positif, (2) penilaian prestasi dan kinerja tanpa menggunakan informasi akuntansi saat ketidakpastian tuga rendah menyebabkan perilaku positif terhadap manajer, (3) penggunaan informasi akuntansi saat ketidakpastian tugas tinggi menyebabkan manajer berperilaku negatif, dan (4) penilaian prestasi dan kinerja tanpa informasi akuntansi dan pada saat ketidakpastian tugas tinggi menyebabkan kecenderungan manajer berperilaku positif. penelitian dengan menggunakan informasi akuntansi melalui penganggaran sebagai variabel independen dengn kinerja manajer sebagai variabel dependen banyak dilakukan. dan hasil penelitian memberikan simpulan yang tidak searah satu sama lain. seperti argyris (1952) dan kenis (1979) menyatakan bahwa partisipasi memiliki hubungan positif dengan kinerja. milani (1975) dalam penelitiannya tidak menemukan apa yang disimpulkan oleh argyris (1952) dan kennis (1979). dari uraian singkat atas studi terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: h1: informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajer h2: informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas berpengaruh terhadap kinerja manajer metode penelitian jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data primer dari manajer koperasi yang ada di ekskaresidenan madiun untuk menjawab rumusan masalah. dan data sekunder pun digunakan untuk penentuan daerah sampel, ukuran sampel dan alamat kerja responden. populasi dan sampel manajer koperasi yang ada di kud dan non kud dalam penelitian ini merupakan unit analisis. teknik clustered sampling dilakukan dalam penelitian mengingat obyek yang diteliti atau sumber data sangat luas (sugiyono, 1999: 76). penggunaan teknik ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu: (1) memilih sampel daerah penelitian dan (2) menentukan besarnya sampel (size sample) dengan rumus rao (1996) yang diketahui ukuran sampel 55 responden. metode pengumpulan data pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mendatangi responden dan menyerahkan kuesioner untuk di isi. selain itu data juga didapatkan dengan mengirim kuesioner via pos kepada responden. pengembalian kuesioner semua melalui pos yang dikirim kembali oleh responden ke alamat peneliti. definsi operasional variabel definisi operasional atas variabel yang menjadi amatan adalah sebagai berikut: (1) informasi akuntansi merupakan suatu faktor yang menentukan penilaiain prestasi dan kinerja manajer dan 141 dari 146 dioperasikan sebagai alat penilai (reliance accounting performance measure). instrumen hirst (1981) dipergunakan dalam penelitian karena dapat digunakan untuk manajer sektor industri dan non industri. (2) ketidakpastian tugas (task uncertainty) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan pelaksa-naan tugas. alat ukur yang digunakan adalah instrumen yang dikembangkan saleke (1994) dan juga dipergunakan studi oleh syam dan kusuma (2000). (3) kinerja manajer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan manajer dalam pelaksanaan tugas manajerialnya, seperti perencaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara menyeluruh. variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen self rating yang dikembangkan oleh mahoney, et al (1963). i n fo rm asi aku n tan si k etidak p astian tu g as k in er ja man ajer gambar 1. model penelitian teknik analisis data pengujian non response bias pengumpulan data yang dilakukan melalui jasa pos perlu dilakukan uji response bias. uji ini bertujuan melihat karakteristik jawaban responden yang mengembalikan kuesioner dan yang tidak mengembalikan kuesioner. uji yang menggunakan t-test ini membagi responden dalam dua kelompok, yaitu: (1) kelompok awal, yaitu kelompok yang mengembalikan kuesioner yang diisinya sejak wal sampai batas waktu pengembalian yang diberikan peneliti dan (2) kelompok akhir yaitu kelompok responden yang mengembalikan isian kuesioner setelah satu minggu dari batas yang ditentukan. reliability dan validity uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukurannya tetap konsisten jika dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. uji reliabilitas yang digunakan adalah pendekatan internal dengan cronbach alpha. uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa baik suatu instrument mengukur konsep yang seharusnya diukur. alat analisis uji validitas yang digunakan adalah uji analisis faktor. uji asumsi klasik sehubungan dengan penggunaan metode regresi ganda (multiple regression) maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik meliputi uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heterosdastisitas model analisis data analisis regresi digunakan sebagai model dalam penelitian ini untuk memprediksi dan mempelajari hubungan kausal antara variabel dependen dan variabel independen. uji hipotesis hipotesis alternatif 1 di uji dengan model analisis: y = a + b1 x1 + e dari model analisis tersebut akan hipotesis alternatif diterima bila t hitung > t table atau p value <5%. sedangkan hipo142 dari 146 tesis alternatif 2 dianalisis dengan model sebagai berikut: y = a + b1 x1 + b2 x2 +e hipotesis alternatif di terima bila f hitung > f table atau p value <5%. dimana: y= kinerja manajer b1= koefisien regresi x1= informasi akuntansi x2= ketidakpastian tugas e = error hasil dan pembahasan uji nonresponse bias pengujian non response bias dibedakan menjadi dua bagian: pengembalian awal sejumlah 43 kuesioner dan pengembalian akhir sebanyak 12 kuesioner. dan hasil uji non response bias (lihat 1) diketahui tidak ada perbedaan respon antara kuesioner di terima awal dengan keusioner yang diterima akhir. tabel 1 hasil uji non-response bias variabel aw al akh ir t-valu e p -valu e mean sd mean sd in form asi aku n tan si (x1) ketid akp astian tu gas (x2) kin erja m an ajer (y) 25.6512 28.9302 42.5814 5.1864 10.8395 9.4824 26.000 26.9167 41.8333 5.3767 9.7650 10.8195 -0.339 -1.397 0.578 0.736 0.168 0.556 tabel 2 hasil uji validitas setelah di drop informasi akuntansi kinerja manajer ketidakpastian tugas item pertanyaan extraction item pertanyaan extraction item pertanyaan extraction x1 0.655 x1 0.787 x1 0.727 x2 0.645 x2 0.849 x2 0.798 x3 0.767 x3 0.571 x3 0.732 x4 0.721 x4 0.854 x4 0.847 x5 0.577 x5 0.778 x6 0.784 x7 0.640 x7 0.790 x8 0.709 x8 0.730 x9 0.746 x9 0.858 x10 0.809 x11 0.599 x12 0.751 x13 0.839 x14 0.910 x15 0.862 uji validitas dengan bantuan program spps diketahui hasil uji validitas terhadap itemitem pertanyaan yang disampaikan pada manajer. hasil menunjukkan ada ketidakvalidan terhadap item-item pertanyaan karena memiliki loading factor kurang pada kisaran 0,4 (chia, 1995) yaitu: pada kinerja manajer pernyataan yang tidak valid adalah pertanyaan no. 6 dengan kisaran 0,395. sedangkan pada ketidakpastian tugas pernyataan no. 5 dengan kisaran 0,398. 143 dari 146 pernyataan yang tidak valid tersebut di drop dalam analisis selanjutnya. adapun hasil uji validitas setelah dilakukan drop (ketidakpastian tugas dan kinerja manajer) dan informasi akuntansi yang semua item dalam kondisi valid karena di atas loading factor 0,4 dapat dilihat pada tabel2. uji reliabilitas cronbach alpha yang digunakan dalam uji reliabilitas dapat disajikan pada table 3. dari hasil uji reliabilitas ditemukan bahwa semua variabel amatan penelitian memiliki nilai cronbach alpha di atas 0,6. suatu konstruk atau penelitian dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 (nunnaly, 1978 dalam mulyasari dan sugiri, 2004) maka instrument yang digunakan dalam kondisi reliable. uji normalitas sehubungan dengan penggunaan statistik parametrik dalam uji hipotesis maka data pada tiap variabel perlu di uji normalitasnya. uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorovsmimov (k-s) untuk menentukan seberapa baik sebuah sampel random data menjajagi distribusi teoritis tertentu. dan hasil uji tersebut tersaji pada tabel 4. nilai uji kolmogorov-smimov yang tertera di tabel, sig (2-tailed) memiliki angka di atas probabilitas 5% maka distribusi dari ketiga variabel penelitian tersebut adalah normal. tabel 3 hasil uji reliabiltas variabel cron bach alph a statu s in form asi aku n tan si ketid akp astian tu gas kin erja m an ajer 0.8732 0.8827 0.9496 reliable reliable reliable tabel 4 hasil uji normalitas variabel kolm ogorov-sm im ov (k-s) sig (2-tailed ) kesim p u lan in form asi aku n tan si ketid akp astian tu gas kin erja m an ajer 1,032 1,353 0,976 0,237 0,051 0,297 norm al norm al norm al tabel 5 hasil uji autokorelasi dw h itu n g dw tabel sim p u lan mod el 1 mod el 2 1,827 1,836 1,60 – 2,40 1,64 – 2,36 tid ak ad a au tokorelasi tid ak ad a au tokorelasi tabel 6 hasil uji multikolinearitas variabel toleran ce valu e vif sim p u lan in form asi aku n tan si ketid akp astian tu gas 0,870 0,870 1,149 1,149 tid ak terjad i m u ltikolin ieritas tid ak terjad i m u ltikolin ieritas 144 dari 146 scatterplot dependent variable: y regr ession standardized predicted value 210-1-2-3 r e g re s s io n s tu d e n ti z e d r e s id u a l 3 2 1 0 -1 -2 -3 gambar 2. hasil uji heteroskedastisitas tabel 8 analisis regresi sederhana koefisien stan d ar error nilai t probabilitas kon stan ta in form asi aku n tan si 12,431 0,997 5,139 0,196 2,419 5,088 0,019 0,000 r2 = 0,328 f = 25,890 sig f = 0,000 tabel 9 analisis regresi ganda koefisien stan d ar error nilai t probabilitas kon stan ta in form asi aku n tan si ketid akp astian tu gas 13,453 0,982 -1,86e-02 7,337 0,212 0,094 1,834 4,632 -0,197 0,072 0,000 0,845 r2 = 0,329 f = 12,730 sig f = 0,000 uji asumsi klasik sehubungan dengan penggunaan multiple regression sebagai model analisis tidak lepas dari penyakit klasik regresi maka berikut ini akan ditampilkan tabel hasil uji autokorelasi dan uji multikolinieritas serta gambar uji heterokedastisitas (lihat gambar 2). hasil uji asumsi klasik yang terlihat pada tabel dan gambar menunjukkan tidak terdapat autokorelasi, karena model penelitian memiliki dw hitung 1,827 dan 1,836 yang memiliki nilai d antara du dan 4 – du. selanjutnya, ditemukan pula tidak terjadi multikolinearitas karena nilai vif di bawah nilai 10 dan nilai tolerance value di atas 0,1 (hair, 1995). hasil uji multikolinearitas nilai vif menunjukkan 1,149 dan 0, 870 untuk nilai tolerance value. dari hasil uji heteroskidastisitas ditemukan simpulan bahwa tdak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y (santoso, 2000: 210). uji hipotesis hipotesis satu penelitian menyatakan bahwa informasi akuntansi berpengaruh 145 dari 146 positif terhadap kinerja manajer akan di uji dengan regresi sederhana. adapun hasil uji tersebut dapat di lihat pada tabel 8. hasil tabel uji hipotesis menunjukkan koefisien determinasi sebesar r2 = 0,328 memiliki arti bahwa informasi memiliki pengaruh sebesar 32,80% terhadap perubahan kinerja manajer. sedangkan sisa dari koefisien determinasi 67,20% dipengaruhi variabel selain informasi akuntansi. selain itu hasil analisis regresi pada kolom korelasi terdapat nilai 0,573, angka tersebut menunjukkan besaran koefisien korelasi antara informasi akuntansi dan kinerja manajer. analisis regresi dengan nilai t hitung sebesar 5,088 dengan propabilitas 0,000 memiliki arti hipotesis yang diberikan peneliti diterima. penerimaan hipotesis alternatif didasari hasil uji t sebesar 5,088 lebih besar dari t tabel yang memiliki nilai 2,021 ( t hitung > t tabel) dan probabilitas 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (p < 5%). persamaan analisis regresi dapat dituliskan sebagai berikut: y = 12,431 + 0,997 x1 + e. arti persamaan regresi menjelaskan bahwa informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja manajer. hipotesis dua menyatakan bahwa informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas berpengaruh terhadap kinerja manajer di analisis dengan regresi ganda yang hasilnya disajikan pada table 9. hasil tabel uji regresi ganda menjelaskan bahwa r sebesar 0,573 menunjukkan hubungan antara kinerja manajer dengan variabel independen adalah kuat karena nilai determinasi di bawah batas angka 0,5 (santoso, 2001: 167). dan koefisien determinasi (r2) 0,329 yang berarti angka tersebut mampu menjelaskan variasi kinerja manajer sedangkan sisanya 0,671 dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. hasil uji f di dapatkan f hitung sebesar 12,730 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan pengaruh variabel independen maka hipotesis alternatif diterima. atau dengan kata lain, informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas berpengaruh terhadap kinerja manajer. persamaan analisis regresi ganda dapat dituliskan sebagai berikut: y = 13,453 + 0,982 x1 -1,86e-02 x2 + e. dari persamaan tersebut nilai informasi akuntansi sebesar 0,982 menjelaskan bahwa kenaikan penggunaan informasi akuntansi (x1) akan meningkatkan kinerja manajer. sedangkan nilai negatif yang dimiliki ketidakpastian tugas (x2) memiliki arti bahwa kenaikan pada variabel independen ini akan menurunkan kinerja manajer. penurunan terhadap ketidak-pastian tugas (x2) akan meningkatkan kinerja manajer. penutup dari hasil analisis data yang dilakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa informasi akuntansi berpengaruh secara positif terhadap kinerja manajer. selanjutnya, penelitian juga menemukan terdapat pengaruh informasi akuntansi dan ketidakpastian tugas terhadap kinerja manajer. dan persamaan regresi ganda menjelaskan pengaruh informasi akuntansi bersifat positif sedangkan untuk ketidakpastian tugas bersifat negatif. saran yang dapat diberikan setelah memperhatikan hasil analisis adalah: pertama, bagi peneliti yang tertarik dengan akuntansi manajemen khususnya dengan informasi akuntansi, ketidakpastian tugas dan kinerja manajer hendaknya menambah jumlah sampel dengan subyek penelitian yang berbeda seperti karyawan yang ada di koperasi, dunia dagang maupun manufaktur. kedua, bagi peneliti berikutnya, perlu mempertimbangkan memasukkan variabel lainnya selain informasi akuntansi dan ketidapastian tugas dan mempertimbangkan teknik analisis lainnya. daftar pustaka belkaoui, ahmed, 1986, teori akuntansi. ak group. yogjakarta. chia, y.m, 1995, desentralization, management accounting system 146 dari 146 (mas) information characteristic and their interaction effect on managerial performance, singapore study, journal of businees finance and accounting, september, hal. 811 – 830. govindarajan, vijay, 1986, “impact of participation in the budgetary process on managerial attitudes and performance: universalistic and contigency perpectives.” decisions sciences, vol. 17. hal 496 – 516. hair. j.r., 1995, multivariate data analysis with reading, prentince hall. englewood clifft, new jersey. hartman, frank gh, 2000, “the approprianteness of rapm: toward the further development theory,” accounting organization and society, 25, hal 451-482. hirst, mark k, 1981, accounting information and the evaluton of subordinate performance: a situational approach, the accounting review vol.lxi no.4 october 1981. hal 771-784. howard, dick, 1997, balanced development east java in the new order, pt. gramedia pustaka utama jakarta. ishak, muhammad, 1999, akuntansi sebagai ilmu: suatu perubahan paradigma, media akuntansi no. 33/ vi maretapril. hal 8 – 12. mahoney, thomas a., et.al,” development of managerial performance, a research approach, shouth western publishing. milani, k, 1975, “the relationship of participation in budget setting to industrial supervisor performance and attitude: a field study”, the accounting review, april, hal 133 – 143. mulyasari, windu dan sugiri, slamet, 2004, pengaruh keadilan persepsian, komitmen pada tujuan, dan job relevant information terhadap hubungan antara pengaggaran partisipasif, sna vii, denpasar bali desember. rahayu, isti, 2000, “aspekperilaku penganggaran partisipasi.” jurnal akuntansi dan auditing indonesia, vol. 3. no. 2 desember, hal 123133. rao, purba, 1996, “ measuring consumer perceptions throught factor analysis.” theasian manager. february – march, hal. 28-32. saleke, andang, 1994, pengaruh penggunaan informasi akuntansi dan ketidakpastian pekerjaan (task uncertainty) terhadap perilaku manajer pada perusahaan manufaktur di jawa timur. tesis program pasca sarjana program studi akuntansi ugm (tidak dipublikasikan). salim siagian, 1999, peranan kewirausahaan pengembangan koperasi, usahawan no. 07. th. xxviii, juli. hal 38-41. santoso, singgih, 2000, buku latihan spss statistik parametrik, penerbit pt. elex media komputindo, jakarta. sugiyono, 1999, metode penelitian bisnis, cetakan pertama, cv. alfabeta, bandung syam, fasli dan kusuma, indra wijaya, 2000, informasi akuntansi, ketidakpastian tugas dan perilaku manajer: suatu eksperimen semu. tesis program pasca sarjana program studi akuntansi ugm (tidak dipublikasikan). pengaruh efektifitas sistem komunikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 37-53, januari 2002 issn: 1411-6227 37 penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi pada sistem informasi akuntansi berbasis komputer nung harjanto e-mail : nungharjanto@gmail.com akademi akuntansi ykpn abstract the information system has a strategic position for the company to achieve organizational goals. with the support of computer technology, the information generated will be presented with an accurate, secure and fast. organizational information system is designed such that it can support the organization's operations and decision making. with the network system, each organizational unit are connected to one another in a local, regional and even multinationals that transfer of information can take place quickly and easily so as to encourage high efficiency. besides, information technology can send information in various forms (data, visual, and audio-visual). the communication network can be constructed through three organizational approaches, a) centralized network, b) decentralized system and c) distributede of data processing. each of these approaches has advantages and disadvantages. besides, there are advantages and disadvantages of computer-based information system has some potential threats, such as vulnerability to loss or corruption of data, the difficulty of the data to be searched, and computer crime. the designers of information systems as well as top managers are encouraged to consider these matters so that the application of computer-based accounting information system can be completely managed and controlled so safe and beneficial in supporting the activities of the company. keywords : information system, computer based information, data processing, computer-based accounting information system. abstrak sistim informasi memiliki kedudukan yang strategis bagi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. dengan dukungan teknologi komputer, informasi yang dihasilkan akan dapat disajikan dengan akurat, aman dan cepat. sistim informasi organisasi didesain sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan organisasi. dengan sistim jaringan, setiap unit organisasi terhubung satu dengan yang lain dalam satu nung harjanto, penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi..... 38 local, regional bahkan multinasional sehingga perpindahan informasi dapat berlangsung dengan cepat dan mudah sehingga mendorong efisiensi yang tinggi. disamping itu teknologi informasi dapat mengirim informasi dalam berbagai bentuk (data, visual, dan audio visual). jaringan komunikasi dapat dibangun melalui tiga pendekatan organisasi, a) centralized network, b) decentralized system dan c) distributede data processing. masing masing pendekatan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. disamping terdapat kelebihan dan kekurangan sistim informasi berbasis komputer memiliki beberapa potensi ancaman, berupa rentannya kehilangan atau rusaknya data, sulitnya data untuk ditelusur, serta kejahatan komputer. para perancang sistim informasi serta para top manajer didorong untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga penerapan sistim informasi akuntansi berbasis komputer dapat benar-benar terkelola dan terkendali sehingga aman dan bermanfaat dalam mendukung kegiatan perusahaan. kata kunci : sistem informasi, informasi berbasis komputer, pengolahan data, komputer berbasis sistem informasi akuntansi. pendahuluan suatu organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. pada saat orang-orang dalam organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi mereka membutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak manajemen. dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan, para manajer akan menetapkan strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. para manajer tentu saja tidak akan terlepas dari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam rangka menetapkan strategi-strategi tersebut, oleh karena itu menurut bodnard dan hopwood (1995) suatu organisasi sering kali disebut sebagai suatu kumpulan unitunit pengambilan keputusan (a collection of decision making units). proses pengendalian manajemen (management control process) akan diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa anggota-anggota menjalankan stategi-strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. aktivitas-aktivitas di dalam proses pengendalian manajemen meliputi (anthony, et.al., 1992): (1) perencanaan apa yang harus dilakukan oleh organisasi, (2) koordinasi seluruh aktivitas bagian-bagian organisasi, (3) mengkomunikasikan informasi, (4) mengevaluasi informasi, (5) menetapkan tindakan apa yang harus diambil, dan jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 36-52, januari 2002 39 (6) mempengaruhi anggota-anggota dalam organisasi untuk mengubah perilaku mereka. berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu kita sadari bahwa proses mengkomunikasikan informasi yang efektif sangat dibutuhkan di dalam suatu organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diuraikan tentang penerapan jaringan komunikasi dalam sistem informasi akuntansi agar proses mengkomunikasikan informasi dapat berjalan dengan efektif serta pengendalian yang diperlukan dalam jaringan komunikasi tersebut. sistem informasi dan sistem informasi akuntansi pengertian sistem informasi suatu sistem adalah dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. suatu sistem biasanya terdiri dari subsistem-subsistem yang melaksanakan fungsifungsi penting dan mendukung sistem itu sendiri. setiap subsistem didisain untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi sehingga perlu diwaspadai terjadinya goal conflict. goal conflict terjadi apabila suatu keputusan atau tindakan sesuai dengan subgoal atau subsistem tetapi tidak sesuai dengan subgoal atau subsistem yang lain. tujuan perusahaan akan dapat tercapai secara efektif dan efisien apabila terjadi goal congruence. goal congruence akan tercapai apabila karyawan dapat mencapai subgoal yang memberikan kontribusi di dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. suatu organisasi perlu memiliki suatu sistem informasi agar goal congruence bisa tercapai. sistem informasi adalah suatu sarana yang terorganisasi dari pengumpulan, entering, dan pemrosesan data serta penyimpanan, managing, pengendalian, dan pelaporan informasi sehingga objective dan goal suatu organisasi dapat tercapai. sistem informasi akuntansi menurut romney dan steinbart (2000) suatu sistem informasi akuntansi memproses data dan transaksi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna untuk perencanaan, pengendalian, dan operasi bisnis. di dalam menghasilkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan, sia melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) mengumpulkan transaksi dan data lainnya serta memasukkannya ke dalam sia (2) memproses data (3) menyimpan data untuk digunakan di kemudian hari nung harjanto, penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi..... 40 (4) menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna untuk membuat laporan, atau memungkinkan pengguna untuk melakukan query data yang disimpan dalam sia (5) pengendalian seluruh proses sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada suatu sistem informasi akuntansi manual faktor manusia menjadi hal yang utama di dalam pemrosesan informasi. sedangkan pada sistem informasi akuntansi berbasis komputer pemrosesan informasi dilakukan dengan menggunakan komputer. penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer akan meningkatkan kecepatan dan keakuratan pemrosesan informasi, hal ini mengakibatkan berkurangnya biaya pemrosesan informasi. akan tetapi perlu diperhatikan bahwa sistem informasi berbasis komputer hanya sesuai dengan organisasi yang memiliki operasi-operasi dengan volume yang tinggi, sedangkan untuk organisasi yang memiliki operasi-operasi dengan volume rendah lebih cocok menggunakan sistem informasi manual. komponen-komponen suatu sistem informasi akuntansi berbasis komputer suatu sistem informasi berbasis komputer memiliki delapan komponenkomponen sebagai berikut (romney, et. al, 2000): (1) goal and objectives setiap sistem informasi didisain untuk membantu pencapaian satu atau lebih goal dan objective yang ditetapkan oleh perusahaan. (2) inputs input merupakan data yang dikumpulkan dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem. (3) outputs output dari suatu sistem informasi adalah informasi yang dihasilkannya. suatu output yang dimasukkan kembali ke dalam sistem sebagai input disebut suatu feedback. (4) data storage data biasanya akan disimpan terlebih dahulu dalam suatu sistem informasi sebelum data tersebut dipergunakan. data yang disimpan tersebut harus senantiasa di-update agar sesuai dengan keadaan terakhir. (5) processor data akan diproses oleh suatu sistem informasi menjadi informasi. banyak perusahaan yang memproses data dalam sistem informasinya dengan menggunakan komputer. (6) instructions and procedures jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 36-52, januari 2002 41 sistem informasi tidak dapat memproses data menjadi informasi tanpa perintah-perintah dan prosedur-prosedur yang rinci. suatu software dibuat untuk memberi perintah kepada komputer tentang bagaimana memproses data. (7) users users adalah orang yang berinteraksi dengan suatu sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkannya, termasuk orang yang melaksanakan dan mencatat transaksi serta orang yang mengatur dan mengendalikan sistem. (8) control and security measures informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi harus akurat, bebas dari kesalahan, dan dilindungi dari access yang tidak sah. control and security measures digunakan dalam sistem informasi untuk memberikan kepatian bahwa informasi akurat dan operasi sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan. jaringan komunikasi pada system informasi akuntansi berbasi kompute pada sistem informasi akuntansi berbasis komputer biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer, sejumlah hardware device, dan saluran komunikasi yang menghubungkan peralatan-peralatan tersebut sehingga membentuk suatu jaringan komunikasi. ada tiga pendekatan organisasional yang bisa diterapkan pada jaringan komunikasi (romney dan steinbart, 2000): centralized network, decentralized system, dan distributed data processing (ddp). centralized network memproses data pada suatu lokasi yang terpusat dengan menggunakan software yang canggih. terminal pengguna, personel computer, dan source data automation device mengirimkan data ke host computer untuk diproses, data yang sudah diproses kemudian dikembalikan ke peralatan yang diinginkan. kelebihan centralized network adalah skala ekonomis, bisa dikendalikan dengan baik, personel lebih berpengalaman, dan tidak terdapat fungsi-fungsi yang dobel. kelemahannya adalah: kompleksitas yang tinggi, dan biasanya sistem seperti ini jarang yang sesuai dengan kepentingan pemakai kelemahan pada centralized network bisa dieliminasi dengan penerapan decentralized network. pada decentralized network terdapat suatu central processing unit dan data processing manager di setiap bagian. bagaimanapun decentralized network mungkin mempunyai kekurangan pada pengendalian, komunikasi antar sistem, dan kecukupan informasi. nung harjanto, penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi..... 42 distributed data processing network distributed data processing menghubungkan seluruh bagian perusahaan secara elektronik dan membentuk distributed data processing network. pada setiap lokasi terdapat komputer, alat penyimpanan, dan peralatan input/output yang dapat digunakan untuk memproses data. komputer-komputer di setiap bagian dapat menyampaikan data ke suatu host computer untuk diringkas dan digunakan untuk menyiapkan top management report. kelebihan distributed data processing adalah: (1) karena pengguna mengendalikan sistem dan memproses datanya sendirisendiri maka dia dapat mengatur sistem sesuai dengan keinginan dan meningkatkan kualitas informasi secara umum. (2) distributed data processing memungkinkan data entry dan koreksi dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan memberikan respon lebih cepat. (3) biaya komunikasi lebih rendah karena proses dilakukan secara lokal. (4) network komputer membackup network yang lain. (5) setiap local system diperlakukan sebagai modul yang dapat dengan mudah ditambah, di-upgrade atau dihapus. kelemahan distributed data processing adalah: (1) lebih mahal dibanding centralized network (2) memerlukan sistem koordinasi dan pemeliharaan yang lebih rumit (3) dapat terjadi duplikasi data pada multipel lokasi (4) sulit diperlakukan standardisasi dokumen dan pengawasan (5) on-site expertise dikurangi tipe-tipe jaringan komunikasi pada sistem informasi berbasis komputer menurut romney dan steinbart, (2000) terdapat 6 tipe jaringan komunikasi pada sistem informasi berbasis komputer, yaitu: (1) local area network (lan) local area network menghubungkan komputer dan peripheral di seluruh bagian pada suatu daerah yang terbatas misalnya pada suatu gedung. biasanya konfigurasi local area network merupakan suatu grup yang terdiri dari personal computer dan peripherals seperti printer dan perangkat penyimpanan yang menyebar. pendekatan yang biasa digunakan dalam local area network adalah the client/server approach. client adalah personal computer atau workstation yang secara bersama-sama dihubungkan dalam suatu network. sedangkan server adalah komputer pusat yang memproses data dan merespon permintaan pengguna. (2) wide area network (wan) wide area network (wan) adalah suatu jaringan telekomunikasi yang menggunakan kombinasi jaringan komunikasi untuk menghubungkan jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 36-52, januari 2002 43 berbagai perangkat keras pada banyak lokasi. wide area network (wan) dapat meliputi daerah yang sempit misalnya suatu kota kecil, atau daerah yang luas misalnya seluruh dunia. (3) value added network (van) jaringan yang dikelola oleh perusahaan independen yang menyediakan jasa khusus hardware, software, dan teknik penanganan data untuk meningkatkan efektifitas pengiriman dan mengurangi biaya informasi. (4) public data bases (pdb) public data bases (pdb) merupakan electronic library yang berisi jutaan data dan dapat diakses, diriview, dan dianalisa. (5) bulletin board system (bbs) bulletin board system (bbs) merupakan layanan penyebaran informasi yang memungkinkan pengguna komputer untuk saling bertemu serta melakukan tukar pikiran dan informasi. (6) telephone network (tn) dikenal dua macam telephone network (tn) yaitu: private branch exchange: menangani jaringan komputer suatu organisasi. integrated service digital network: untuk meningkatkan kapasitas saluran telepon reguler melalui saluran multiple yang sama. (7) the internet internet merupakan suatu international network dari komputer independen yang dioperasikan sebagai jaringan tanpa batas. aplikasi jaringan komunikasi pada sistem informasi berbasis komputer sistem komunikasi data digunakan untuk mengirimkan berbagai bentuk informasi yang berujud dokumen, memo, gambar, grafik, surat, dan suara secara elektronik. beberapa aplikasi komunikasi dalam sistem informasi berbasis komputer adalah sebagai berikut: (1) computer-based message system sebagai contoh computer-based message system adalah: a. facsimile (fax) transmission, memungkinkan pengiriman dokumen, gambar, grafik, dan tanda tangan melalui sistem komunikasi. b. electronic mail (e-mail), memungkinkan seseorang untuk emngirimkan, menerima, atau melihat suatu pesan kepada atau dari orang lain yang memiliki suatu “mailbox” atau electronic storage location dalam sistemnya. kelebihan e-mail adalah begitu pesan dikirim, penerima akan segera mengetahui bahwa dia mendapat pesan dan dari siapa pesan tersebut dikirimkan. c. voice mail (v-mail) adalah suatu metode komputerisasi pengiriman pesan suara yang mengkombinasikan alat perekam yang ada pada suatu nung harjanto, penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi..... 44 mesin penjawab dengan kapasitas accessing, editing, dan forwarding dari suatu e-mail. pesan melalui v-mail akan disimpan dalam suatu electronic mailbox yang nantinya bisa didengarkan dan dihapus. d. teleconferencing, menggunakan teknologi komunikasi untuk mengatur suatu pertemuan dengan orang lain di lokasi yang berbeda. kelebihan teleconferencing adalah menghemat waktu dan biaya. teleconferencing bisa berupa audio teleconferencing, video teleconferencing, atau computer conferencing. e. grupware, berupa software komputer yang didisain untuk menunjang tim kerja dengan cara tukar menukar informasi, membuat keputusan, dan sebagainya. (2) transportation and travel reservation transportation and travel reservation digunakan untuk memprose dan melakukan konfirmasi reservasi. (3) banking system sistem perbankan menggunakan sistem komunikasi untuk mencatat dan memelihara saldo pelanggan meliputi posting setoran atau penarikan. penerapan sistem komunikasi pada sistem perbankan yang terkenal adalah penggunaan automatic teller machine (atm) dan electronic funds transfer (eft). (4) retail sales penerapan sistem komunikasi pada retail sales yang terkenal adalah penggunaan electronic cash registers dan point-of-sale recorders yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang barang, kuantitas, dan harga barang yang dijual secara otomatis. (5) sales order processing penggunaan sistem komunikasi pada sales order processing dapat mengurangi tenggang waktu antara penerimaan dan pengiriman customer orders. (6) electronic purchasing system otomatisasi proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan electronic purchasing system dapat menurunkan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk prose tersebut. (7) electronic data interchange electronic data interchange (edi) adalah pengiriman dokumen-dokumen antar komputer langsung secara elektronis. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 36-52, januari 2002 45 ancaman-ancaman terhadap sistem informasi akuntansi berbasis komputer jenis-jenis ancaman ancaman-ancaman yang sering muncul pada sistem informasi berbasis komputer adalah: (1) bencana alam dan politik, misalnya: kebakaran, banjir, angin topan, gempa bumi, dan perang. (2) kerusakan software, atau bugs, dan kerusakan perangkat komputer yang lain, misalnya: hardware malfunction, fluktuasi dan hilangnya energi, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. (3) kecelakaan pengoperasian komputer, misalnya: kehilangan data atau kesalahan dalam pengoperasian komputer. (4) kejahatan di bidang komputer (computer crimes), misalnya sabotase yang menyebabkan kerusakan sistem atau komponen-komponen komputer. penyebab meningkatnya ancaman ancaman-ancaman terhadap sistem informasi berbasis komputer saat ini cenderung meningkat. penyebab meningkatnya ancaman-ancaman terhadap sistem informasi berbasis komputer itu adalah: (1) meningkatnya jumlah pemakai client/server systems, artinya informasi tersedia bagi pemakai yang jumlahnya tak terduga. disamping itu client/server ada di mana-mana. (2) local area networks dan client/server systems mendistribusikan data kepada banyak pemakai sehingga masalah pengawasan menjadi lebih komplek dibandingkan dengan sistem komputer yang terpusat. (3) wide area networks memungkinkan pelanggan dan pemasok saling mengakses sistem dan data yang mereka miliki, hal tersebut membuat kerahasiaan data menjadi persoalan yang sangat rumit. banyak perusahaan tidak melindungi data yang ada di dalam sistem informasi berbasis komputer yang diterapkannya secara layak, hal itu disebabkan karena: (1) perusahaan memandang rendah masalah pengendalian pada sistem komputer, perusahaan memandang kehilangan data bukan merupakan hal yang serius. (2) penerapan pengendalian terhadap perubahan sistem komputer dari sistem komputer yang terpusat (centralized, host-based computer system) menjadi sistem jaringan (network system) belum dipahami sepenuhnya. (3) perusahaan tidak menyadari bahwa pengamanan data sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. informasi adalah sumber daya yang strategis (strategic resource), oleh karena itu perlindungan terhadap informasi harus dilakukan. nung harjanto, penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi..... 46 (4) produktivitas dan cost pressures mendorong manajemen untuk meninggalkan mekanisme pengendalian yang membutuhkan waktu dan biaya. mekanisme pengendalian dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam sistem informasi berbasis komputer diperlukan kebijakan dan prosedur pengendalian yang berbeda dari sistem informasi manual, hal itu disebabkan karena: (1) meningkatnya risiko akses atau modifikasi file data tanpa otorisasi meskipun risiko kesalahan klerikal berkurang. (2) pemisahan fungsi menjadi lebih komplek. ada dua macam pengendalian dalam sistem informasi berbasis komputer (romney dan steinbart, 2000) yaitu pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control). pengendalian umum (general control) pengendalian umum dirancang untuk menjamin keamanan dan stabilitas sistem komputer secara keseluruhan. pengendalian umum terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) pemisahan tugas fungsi-fungsi sistem meliputi: analisis sistem, pemrograman, operasi komputer, otorisasi transaksi, information system library, pengawasan data. (2) pengendalian manajemen fungsi sistem informasi, misalnya pembuatan long-range plans, project development plan, data processing schedule, assignment of responsibility, periodic performance evaluations, post implementation review, dan system performance measurement. (3) pengendalian akses fisik (physical access controls dapat dilakukan dengan cara: a. lokasi komputer dan alat lain dalam ruang terkunci dan membatasi akses ke ruang tersebut. b. ruang komputer hanya memiliki satu atau dua pintu. c. penggunaan employee identification (id). d. penggunaan sign log (tanda pengenal) untuk pengunjung yang datang dan pergi. e. penggunaan sistem pengaman alarm untuk mendeteksi akses tidak sah di luar jam kerja. f. membatasi akses jarak jauh misalnya: akses melalui telepon atau internet. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 36-52, januari 2002 47 (4) pengendalian akses logika (logical access controls) misalnya dengan menggunakan password, physical possession identification, biometric identification, compatibility test (memanfaatkan suatu access control matrix) (5) pengendalian penyimpanan data (data storage controls) misalnya dengan menggunakan internal/external label, volume label, header label, trailer label, tape file protection ring, dan concurrent update controls. (6) pengendalian transmisi data, kesalahan transmisi data dapat diminimalkan dengan menggunakan: a. data encription (melindungi data yang dikirim agar tidak dimonitor pihak lain) b. routine verification (memastikan data yang dikirim tidak salah alamat) c. parity checking (mendeteksi kesalahan karena hilangnya bit selama transmisi data) d. message acknowledgement procedure (konfirmasi dari penerima bahwa data yang diterima telah cocok) (7) standar dokumentasi (documentation standards) standar dokumentasi bermanfaat untuk memudahkan komunikasi selama tahap penyusunan yang digunakan sebagai: referensi, menyederhanakan pemeliharaan program, memudahkan rotasi jabatan. jenis dokumentasi: administrative, sistem, dan operasi. (8) sistem pengamanan interupsi (minimizing system downtime) digunakan untuk: a. mencegah software dan hardware malfunctions. b. preventive maintenance, uninterruptible power system, fraud tolerance (melalui redundant component.) (9) perencanaan pemulihan sistem (disaster recovery planning) perencanaan pemulihan sistem (disaster recovery planning) dibuat sebagai respon terhadap bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, atau sabotase. perencanaan pemulihan sistem (disaster recovery planning) penting dimiliki agar pengolahan data dapat dipulihkan “as smoothly and quickly as possible”. tujuannya pembuatan perencanaan pemulihan sistem (disaster recovery planning) adalah untuk meminimalkan derajat kerusakan dan kerugian, menetapkan cara (darurat) untuk pengolahan data, meringkas prosedur operasi, dan melatih serta membiasakan karyawan dalam situasi darurat. isi pokok dari perencanaan pemulihan sistem (disaster recovery planning) adalah priorities for the recovery system, backup data and files, specific assignments, complete documentation, dan backup computer and telecommunications facilities. aspek lain yang perlu dipertimbangkan nung harjanto, penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi..... 48 dalam pembuatan perencanaan pemulihan sistem (disaster recovery planning) adalah pengujian rencana melalui simulasi, review dan revisi terus menerus, harus integrated dengan rencana organisasi yang lain, dan memasukkan faktor asuransi sebagai jaminan. (10) perlindungan pada personal computer dan jaringan client/server (protection of personal computers and client/server networks) a. internal control persoalan yang muncul dalam penggunaan clien/server adalah disebabkan karena:  personal computer ada di mana-mana  pengguna personal computer tidak menyadari pentingnya “security and control”  semakin banyak orang mampu mengoperasikan komputer  pemisahan fungsi kurang memadai  jaringan dapat diakses dari lokasi lain yang jauh dengan menggunakan modem, edi, atau sistem komunikasi yang lain.  personal computer bersifat portable cara pengawasan dalam penggunaan clien/server adalah:  melatih pengguna personal computer tentang konsep dan pentingnya pengawasan.  membatasi akses dengan menggunakan kunci personal computer atau disk drive dan di tempat lain.  menetapkan kebijakan dan prosedur pengawasan yang tepat.  menyimpan data yang sensitif di tempat yang aman.  penggunaan specialist atau security program untuk mendeteksi kelemahan-kelemahan dalam suatu network.  audit dan pencatatan tentang apa dan apa yang dikerjakan pengguna komputer sehingga bisa dilacak dan dikoreksi apabila terjadi kesalahan.  melatih pengguna tentang risiko akibat virus dan bagaimana cara meminimalkannya. b. internet control sebelum sebelum menggunakan internet perlu kita cermati cara kerja internet, hal itu terutama disebabkan karena dalam penggunaan internet proses pengiriman data melalui dan dengan beberapa komputer serta kemungkinan adanya “pembajak” yang mengacaukan proses pengiriman data. salah satu pendekatan pengendaliaan dalam penggunaan internet adalah dengan pemasangan instalasi fire-walli pada kumpulan komponen (hardware, software, saluran komunikasi, jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 36-52, januari 2002 49 dan lain-lain.) antara internet, perusahaan network, dan komputer. semua komunikasi dari dan ke internet harus melalui fire-wall (pemeriksa) untuk mencegah unauthorized system access. pengendalian aplikasi (application controls) pengendalian aplikasi dirancang untuk menjamin keakuratan input, file, program, dan output dari suatu sistem aplikasi. pengendalian aplikasi terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) batch total, dengan cara: a. jumlahkan total (financial, hash, atau record) sebelum data diproses dan dimasukkan ke batch control sheet. b. record dalam batch control sheet dimasukkan ke dalam sistem kemudian semua transaksi dimasukkan. c. setelah data entry selesai kemudian pada setiap tahap pemrosesan berikutnya dilakukan pencocokan. (2) source data controls meliputi: a. data control function pada data control function sebelum data diproses, mengecek otorisasi pemakai dan mencatat nama, sumber transaksi, dan total transaksi dalam “control log”. selanjutnya memonitor setiap tahap pengolahan dan membandingkan total untuk setiap tahap, dan melakukan koreksi. b. key verification key verification suatu bentuk pengendalian data sumber yang mahal. oleh karena itu key verification digunakan untuk hal-hal khusus saja, misalnya: customer number, jumlah, dan kuantitas yang dipesan. pada key verification ini karyawan lain memasukkan ulang data yang sama kemudian dibandingkan. c. check digit verification check digit verification memungkinkan kesalahan pada identification number dan sinyal dari operasi terdeteksi. d. pre-numbered form sequence test, memungkinkan identifikasi dan pelaporan kesalahan atau duplikasi nomor urut formulir. e. turnaround document (3) input validation routines merupakan program yang digunakan untuk menguji validitas dan akurasi data input setelah data tersebut diinput dan direkam dalam file. progran ini dikenal dengan nama edit program dan jenis pengecekan akurasi yang dilaksanakan disebut edit checks. sedangkan jenis-jenis edit check tersebut adalah: nung harjanto, penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi..... 50 a. field checks, digunakan untuk meyakinkan bahwa karakter-karakter di dalam suatu field adalah benar. b. limit test, digunakan untuk meyakinkan bahwa jumlah yang ada tidak melebihan batas yang telah ditentukan. c. range test, digunakan untuk meyakinkan bahwa jumlah yang ada tidak melebihan batas yang telah ditentukan, baik batas bawah maupun batas atasnya. d. reasonableness test, digunakan untuk memeriksa kebenaran input dan data master file secara logikal. e. redundant data check, mempergunakan dua identifiers pada setiap perekaman transaksi untuk konfirmasi bahwa master file sudah diupdate secara benar. f. sequence check, digunakan untuk meyakinkan bahwa urutan data dalam suatu field sudah benar. g. sign check, digunakan untuk meyakinkan bahwa tanda aritmetik yang ada dalam suatu field sudah benar. h. validity check, digunakan untuk meyakinkan bahwa nomer identifikasi atau kode transaksi adalah benar. (4) on-line data entry controls pengendalian ini bertujuan untuk menjamin akurasi dan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal atau personal computer. on-line data entry controls meliputi: a. edit checks b. user id and passwords, digunakan untuk membatasi data entry hanya oleh personel yang sah saja. c. compatibility tests, digunakan untuk memberikan jaminan bahwa karyawan yang memasukkan dan mengakses data adalah karyawan yang sah. d. prompting, dilakukan dengan cara sistem meminta data input dan menunggu respon dari penerima. e. preperformating, dilakukan dengan cara sistem menayangkan sebuah dokumen dengan menyediakan spasi kosong untuk diisi f. completeness test, dilakukan untuk setiap input data guna menentukan apakah semua data telah dimasukkan. g. closed-loop verification, dapat digunakan untuk membantu petugas entry data mengecek akurasi input data. h. transaction log, digunakan untuk menampung seluruh data transaksi, tanggal, dan waktu entry, identifikasi terminal dan operator, dan urutan pemasukan transaksi. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 36-52, januari 2002 51 (5) file maintenance controls pengendalian ini dirancang untuk menjamin akurasi dan kelengkapan data yang disimpan. jenis-jenis file maintenance controls adalah: a. data currency check, digunakan untuk mencegah data yang disimpan agar jangan sampai out of date. b. exception reporting, digunakan untuk mendeteksi keadaan yang tidak semestinya dan melaporkannya dalam suatu exception report. c. external data reconciliation, digunakan untuk pembuatan rekonsiliasi master file totals. d. control account reconciliation, digunakan untuk pembuatan rekonsiliasi atas saldo-saldo rekening buku besar. e. file security, prosedur pengendalian ini meliputi: suatu file library, daftar personal yang keluar-masuk library, internal dan external label, mekanisme write protection, dan backup copy atas file-file yang disimpan. f. file conversion control, pengendalian berbentuk suara peringatan yang digunakan untuk menjamin proses konversi file terbebas dari kesalahan. g. error log, suatu daftar mengenai seluruh kesalahan yang terjadi, bila kesalahan sudah diperbaiki maka statusnya berubah dari open menjadi closed. h. error reporting, secara periodik kesalahan-kesalahan yang terjadi dilaporkan dalam management reports summarizing errors meliputi: tipe record, tipe kesalahan, dan penyebabnya. (6) output controls a. petugas pengawas data harus mereview seluruh output untuk menjamin kelayakan dan ketepatan format output, dan harus membandingkan output dan input control total b. pengawas data juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan output hanya kepada pihak (departemen/unit) yang berhak saja. c. cara-cara khusus harus diterapkan untuk menangani dokumen dan laporan yang bersifat sensitif. d. pemakai bertanggung jawab meriview kelengkapan dan akurasi output komputer yang diterimanya. e. apabila ada dokumen yang tidak terpakai lagi, namun harus berisi data yang bersifat rahasia, maka dokumen tersebut harus dihancurkan. nung harjanto, penerapan dan pengendalian jaringan komunikasi..... 52 kesimpulan saat ini banyak perusahaan yang mulai menyadari pentingnya pengamanan dan pengendalian terhadap sistem informasi. perusahaan perlu mempekerjakan karyawan khusus yang secara full time bertugas untuk pengamanan dan pengendalian sistem informasi. dalam kondisi seperti itu peran akuntan lambat laun akan bergeser menjadi ahli di bidang sistem informasi, sehingga perlu memahami perlindungan sistem dari berbagai ancaman yang dihadapinya. oleh karena itu akuntan juga harus memahami secara baik teknologi informasi (ti), termasuk kemampuan dan risikonya. pemahaman semacam ini akan membantu peningkatan keahlian penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan pengawasan dalam organisasi. pengamanan dan pengendalian terhadap sumber informasi harus menjadi prioritas utama bagi manajemen. daftar pustaka anthony, robert. n, dearden, john dan govindarajan, vijay (1992). “management control system”. seventh edition. irwin, inc. bodnar, george h dan hopwood, william s (1995). “accounting information system”. seventh edition. prentice hall international. new jersey boocholdt, j.l. (2000). “accounting information system”. fifth edition. richard d. irwin. romney, marshall b. dan steinbart, paul john (2000). “accounting information system”. eighth edition. addison-wesley publishing company, inc. gibson, james l., ivancevich, john m. dan donnelly, james h. jr. (1994). “organization: behavior, structure, processes”. eight edition. irwin, inc. *corresponding author, e_mail adrress: rahma.wijayanti@gmail.com jurnal akuntansi dan investasi, vol. 18 no. 1, hlm: 66-79, januari 2017 artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.18161 pengaruh volatilitas laba, perataan laba dan corporate governance terhadap kualitas laba bank syariah dan konvensional rahma wijayanti* & vera diyanty pascasarjana ilmu akuntansi universitas indonesia, depok, indonesia a r t i c l e i n f o a b s t r a c t article history: received 15 mar 2016 revised 31 okt 2016 accepted 16 nov 2016 keywords: quality; earnings volatility; income smoothing; corporate governance this study examines earnings quality and the effects of corporate governance (cg) towards earnings quality in islamic and conventional banks. earnings quality in this study analyzed by investigating earnings volatility that affect the predictability of earnings and by detecting income smoothing using loan loss provision. bank’s earnings volatility predicted to increase because the financial instruments are reported using fair value method after psak 50/55 revision. previous studies report that bank’s manager use their accrual discretion to manage earnings volatility by smooth their income. using samples of islamic and conventional banks from period 2007-2014 and pooled least square method, this study finds that earnings volatility only significant in conventional banks’s acccrual discretion. earnings volatility has no effect on islamic banks’s accrual discretion. however, the income smoothing is significant in islamic and conventional banks. cg mechanism which is measured using self-assessment scores proven to weaken the income smoothing on both banks. this study also finds that difference in cg self-assessment mean value score is significant on both banks. © 2017 jai. all rights reserved pendahuluan sektor perbankan di indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. sesuai dengan data statistik otoritas jasa keuangan (ojk), kondisi perbankan indonesia dalam keadaan stabil, terlihat dari ekspansi usaha bank yang meningkat 4,35% per tahun dan rasio kecukupan modal yang menunjukkan angka cukup tinggi sebesar 19,51% pada tahun 2014. memasuki dua dekade eksistensi perbankan syariah dalam industri perbankan nasional, ojk mencatat terdapat pertumbuhan yang menggembirakan pada perbankan syariah. menurut laporan statistik ojk tahun 2014, pada akhir tahun 2009 hanya ada 6 (enam) bank umum syariah dengan 711 kantor cabang. di akhir tahun 2015, terdapat 12 bank umum syariah dengan lebih dari 2.000 kantor cabang. namun demikian, selama masa eksistensinya, market share perbankan syariah tidak pernah melebihi 5% dari total aset perbankan nasional (road map perbankan syariah, ojk, 2014-2019). dalam road map perbankan syariah 20142019, ojk menyebutkan bahwa rendahnya market share ini disebabkan lemahnya daya saing bank syariah terhadap bank konvensional. selain itu, laela (2012) juga menambahkan jika rendahnya market share perbankan syariah ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat menabung dan berinvestasi, serta menjadikan bank syariah sebagai sumber pembiayaan bisnis. keengganan masyarakat menjadikan bank syariah sebagai tempat berinvestasi dan juga sebagai partner bisnis tentunya memiliki penyebab. keterbatasan dalam pilihan investasi dan akses yang terbatas pada jenis transaksi antar bank yang bebas bunga menimbulkan tantangan bagi manajer bank syariah dalam menjaga tingkat modal dan tingkat risiko likuiditas (elnahass et al., 2013). menurut laela (2012), sistem bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah membuat tingkat risiko yang dihadapi semakin meningkat. manajer bank syariah harus menjaga tingkat pengembalilan tetap menguntungkan bagi nasabah, namun juga tetap harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya rugi dari pembiayaan yang disalurkan. wijayanti & diyanti – kualitas laba bank syariah dan konvensional 67 sebagai dasar perhitungan pembagian keuntungan pada kontrak bagi hasil, maka informasi atas profit atau laba menjadi suatu hal yang penting. dengan demikian, kualitas atas laba yang dijadikan sebagai acuan pembagi keuntungan menjadi hal yang harus diperhatikan. hal inilah yang menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini. penelitian ini berusaha menginvestigasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laba bank. pada penelitian ini kualitas laba bank dianalisis dengan prediktabilitas dan perataan laba. penelitian-penelitian terdahulu mengenai kualitas laba menyimpulkan jika prediktabilitas laba dan perataan laba (income smoothing) adalah faktorfaktor yang mempengaruhi kualitas laba (dechow et al., 2004; lo, 2008; dechow et al., 2010; clubb dan wu, 2012). prediktabilitas laba dalam penelitian ini dianalisis dengan menginvestigasi volatilitas laba yang dapat mempengaruhi keakuratan prediksi laba oleh pengguna laporan keuangan (defond dan hung, 2003; dichev dan tang 2006). volatilitas laba pada sektor perbankan diprediksi meningkat akibat adanya revisi pada psak 50/55 (revisi 2011) yang mewajibkan pelaporan instrumen keuangan menggunakan nilai wajar. institusi perbankan mengalami dampak volatilitas laba yang cukup besar karena sebagian besar aset dan liabilitas pada bank merupakan instrumen keuangan (adzis, 2012). untuk mengatasi dampak dari volatilitas laba tersebut, manajer bank diduga menggunakan diskresi berupa perataan laba untuk menghasilkan laba yang lebih stabil (wahlen, 1994). dugaan adanya income smoothing dalam penelitian ini dianalisis dengan menginvestigasi penggunaan loan loss provision (llp) yang digunakan sebagai cara perataan laba. penelitian terdahulu menyebutkan jika llp adalah cara yang paling sering digunakan sebagai cara perataan laba di sektor perbankan, termasuk juga perbankan syariah (wahlen, 1994; kim dan kross 1998; anandarajan et al., 2006; taktak et al., 2010; bushman dan williams 2012; farook et al., 2014; othman dan mersni 2014). laela (2012) berpendapat bank syariah melakukan perataan laba guna mendapatkan return nasabah yang kompetitif dengan bank konvensional. penelitian ini juga menganalisis peranan corporate governance (cg) dalam memoderasi tingkat prediktabilitas laba dan manajemen laba. bhat et al. (1995), jiang et al. (2008) dan laela (2012) menyatakan jika mekanisme cg yang semakin baik dapat meningkatkan kemampuan prediktabilitas laba. hal ini disebabkan peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan yang meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dari pengguna laporan keuangan. mekanisme cg yang semakin baik juga terbukti memperlemah manajemen laba (laela, 2012; oktaviyanti, 2013). mekanisme cg dalam penelitian ini diukur menggunakan skor self-assessment pelaksanaan cg oleh bank umum. skor ini diharapkan dapat merefleksikan pelaksanaan cg secara komprehensif di sektor perbankan. hal ini dimungkinkan karena menurut se bi no.15/15/dpnp tahun 2013, dalam skor ini terdapat penilaian komprehensif atas governance structure, governance process, dan governance outcome di sektor perbankan. penelitian ini penting untuk dilakukan disebabkan investigasi atas dampak volatilitas laba dan dugaan adanya diskresi manajemen melakukan perataan laba di perbankan syariah belum banyak dilakukan. penelitian laela (2012) menggunakan kekuatan laba saat ini (current operating income) untuk memprediksi arus kas masa depan. namun penelitian laela (2012) tidak berhasil membuktikan jika laba operasi dapat digunakan untuk memprediksi arus kas masa depan. oleh karena itu, penelitian ini menggunakan proxy prediktabilitas laba berupa volatilitas laba yang menurut penelitian terdahulu dapat mempengaruhi akurasi prediktabilitas laba pada sektor perbankan. selain itu, penelitian ini juga menambahkan investigasi mengenai dugaan perataan laba yang juga dapat mempengaruhi kualitas laba dan peran cg dalam memperlemah tindakan perataan laba. tinjauan literatur dan perumusan hipotesis corporate governance dan self-assessment cg di sektor perbankan bank indonesia menetapkan jika good corporate governance (gcg) merupakan salah satu faktor yang dinilai dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum. tingkat kesehatan ini dinilai berdasarkan risiko yang dihadapi perbankan. dalam melaksanakan ketentuan ini, seluruh bank umum diwajibkan melakukan self-assessment terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan (gcg) seperti yang diatur dalam surat edaran bank indonesia no.15/15/dpnp tahun 2013. jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 66-79: januari 2017 68 sesuai dengan se bi no.15/15/dpnp tahun 2013, self-assessment pelaksanaan gcg dilakukan secara komprehensif dan terstruktur dengan mengintegrasikan faktor-faktor penilaian ke dalam 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. penilaian sendiri (self-assessment) pelaksanaan gcg dilakukan terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan gcg, yaitu: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan gcg, dan pelaporan internal; dan rencana strategis bank. sebelas item penilaian ini memiliki bobot yang berbeda. setiap item memiliki faktor berbeda yang dilakukan pemeringkatan sesuai dengan tata kelola (cg) yang dilaksanakan. peringkat ini kemudian dikalikan dengan bobot untuk memperoleh skor setiap item. skor ini kemudian dijumlahkan untuk mengetahui nilai komposit. nilai komposit ini memiliki peringkat yang ditetapkan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu peringkat 1 sangat baik, peringkat 2 baik, peringkat 3 cukup baik, peringkat 4 kurang baik, dan peringkat 5 tidak baik. nilai komposit dan urutan peringkat faktor gcg yang lebih kecil mencerminkan penerapan gcg yang lebih baik. dalam hal pelaksanaan self-assessment gcg ini, bank umum syariah pun diwajibkan mematuhi peraturan ini. menurut laela (2012), hal yang membedakan struktur tata kelola bank syariah dan bank konvensional adalah keberadaan dewan pengawas syariah (dps) sebagai mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap operasional bisnis berdasarkan prinsip syariah. menurut surat edaran bi no.8/19/dpbs tahun 2006, dps bertugas menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; mengkaji produk dan jasa baru yang belum memiliki fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dsn; dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah. dalam kaitannya dengan self-assessment gcg antara bank konvensional dan bank syariah, terdapat perbedaan item penilaian pada kedua bank tersebut. perbedaan tersebut terdapat pada “pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah” dan “pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa” (laela, 2012). pengaruh volatilitas laba pada diskresi manajemen di sektor perbankan volatilitas laba menunjukkan tingkat fluktuasi laba yang diperoleh bank dari kegiatan operasionalnya selama beberapa periode. volatilitas laba juga menunjukkan tingkat risiko yang tercermin dari besarnya simpangan atas tinggi rendahnya laba yang diperoleh bank selama periode tertentu. semakin besar simpangan, semakin tinggi volatilitas laba, yang berarti juga semakin besar risiko yang dimiliki bank (oktaviyanti, 2013). penelitian haan dan poghosiyan (2012) yang menggunakan variasi dari return on asset (roa) untuk menghitung volatilitas laba bank selama periode tertentu, membuktikan jika bank dengan ukuran aset yang besar memiliki volatilitas laba yang lebih rendah dibandingkan dengan bank dengan ukuran aset yang kecil. menurut defond dan hung (2003), dichev dan tang (2006) dan clubb dan wu (2012) volatilitas laba yang semakin besar akan menurunkan kualitas laba yang dilaporkan. hal ini disebabkan laba yang cenderung berfluktuasi akan menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam memprediksi laba perusahaan di masa depan. estimasi laba dapat menjadi bias dan menjadi tidak akurat pada kondisi laba yang berfluktuasi. laba yang stabil adalah hal yang penting bagi bank, karena volatilitas laba yang tinggi pada satu bank dapat menimbulkan efek domino, volatilitas laba yang tinggi menyebabkan kinerja bank menurun dan berdampak pada aspek lain, seperti meningkatnya risiko likuiditas dan reputasi bank. oleh karena itu, manajer di sektor perbankan dan regulator memiliki kepentingan untuk menjaga volatilitas laba minimum pada bank (farook et al., 2014). penelitian untoro (2012), anggraita (2012) dan oktaviyanti (2013) menemukan bukti jika volatilitas laba di sektor perbankan meningkat setelah diterapkannya revisi pada psak 50/55 (revisi 2011). hal ini disebabkan revisi pada psak 50/55 (revisi 2011) mewajibkan bank menggunakan akuntansi nilai wajar (fair value) untuk mengukur dan melaporkan instrumen keuangan. institusi perbankan mengalami dampak wijayanti & diyanti – kualitas laba bank syariah dan konvensional 69 yang cukup besar karena sebagian besar aset dan liabilitas pada bank merupakan instrumen keuangan (adzis, 2012). penelitian yang dilakukan barth et al. (1995), menemukan bukti jika bank dengan laba yang dihasilkan melalui metode akuntansi menggunakan nilai wajar memiliki volatilitas laba yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode biaya historis. suhardiman (2013) menyatakan akad bagi hasil pada bank syariah diprediksi dapat menimbulkan fluktuasi laba. fluktuasi laba ini disebabkan oleh keterbatasan instrumen keuangan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bank syariah menghadapi risiko likuiditas. selain itu, bank syariah selaku penanggung dana (shahibul mal) menanggung risiko pada pembiayaan atas dana yang disalurkan, dimana kerugian seringkali ditanggung oleh bank syariah (laela, 2012; suhardiman, 2013). untuk mengatasi dampak dari volatilitas laba tersebut, manajer bank diduga menggunakan diskresinya dalam menggunakan metode dan estimasi kebijakan akuntansi untuk mendapatkan laba dengan tingkat fluktuasi yang stabil (bartov, 1993; wahlen, 1994; mcvay, 2006; farook et al., 2014). menurut untoro (2012), anggraita (2012) dan oktaviyanti (2013), diskresi manajemen ini dilakukan melalui penentuan besaran nilai cadangan kerugian penurunan nilai (ckpn). ckpn adalah cerminan penetapan risiko default kredit/pembiayaan di masa depan. risiko default kredit ini diantisipasi dengan cara membentuk cadangan risiko kredit macet di masa sekarang. jika diprediksi risiko meningkat, maka cadangan yang dibentuk juga akan semakin besar (oktaviyanti, 2013). berdasarkan penelitian terdahulu, volatilitas laba diprediksi meningkatkan risiko bagi bank. untuk mengatasi hal tersebut, diduga manajer bank menggunakan diskresinya dalam penentuan besarnya nilai ckpn sebagai cerminan antisipasi risiko default kredit di masa depan. berdasarkan hal itu, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut: h1a: volatilitas laba berpengaruh pada diskresi manajemen dalam penentuan nilai wajar kredit/pembiayaan pada bank konvensional. h1b: volatilitas laba berpengaruh pada diskresi manajemen dalam penentuan nilai wajar kredit/pembiayaan pada bank syariah. perataan laba di sektor perbankan salah satu cara yang digunakan manajer bank untuk mengatasi volatilitas laba adalah melakukan perataan laba menggunakan biaya penyisihan kerugian aset produktif (wahlen, 1994; kim dan kross, 1998; anandarajan, 2006; taktak et al., 2010; adzis, 2012; bushman dan williams, 2012; farook et al., 2014; othman dan mersni, 2014). hal ini disebabkan biaya penyisihan kerugian aset produktif (loan loss provision/llp) merupakan cerminan dari antisipasi kerugian dan pengelolaan risiko atas aset produktif oleh manajer bank (anandarajan et al., 2006; haryono, 2008). ) menurut wahlen (1994) loan loss provision merupakan biaya yang dicatat untuk meningkatkan cadangan penyisihan kerugian (loan loss allowance) dan mengurangi laba sebelum pajak periode berjalan. biaya penyisihan kerugian kredit yang meningkat akan menurunkan besarnya laba bersih yang dilaporkan, sebaliknya penundaan pembebanan biaya penyisihan kerugian akan meningkatkan laba bersih. pada kondisi laba bank rendah, manajer bank diduga memiliki insentif untuk menunda pembebanan biaya penyisihan kerugian (untoro, 2012; oktaviyanti, 2013). manajer bank memiliki informasi tersendiri terkait dengan risiko gagal bayar pada setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sehingga pertimbangan dan diskresi manajer diperlukan untuk mengestimasi besarnya llp (wahlen, 1994). bank syariah memiliki faktor risiko yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. hal ini disebabkan transaksi bebas bunga membuat jenis dan pilihan investasi yang bisa dilakukan oleh bank syariah lebih sedikit jika dibandingkan dengan bank konvensional (elnahass et al., 2013; suhardiman, 2013). laela (2012) berpendapat jika fluktuasi return yang diperoleh melalui sistem bagi hasil meningkatkan kecenderungan terjadinya moral hazard. pada kerja sama dengan sistem bagi hasil, terdapat risiko bisnis berupa potensi penyalahgunaan pembiayaan oleh debitur. bank syariah sebagai pemilik dana (principal) tidak dapat mengendalikan sepenuhnya perilaku debitur (agent) yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi gagal bayar (default). untuk mengatasinya, manajer bank syariah akan mencadangkan laba untuk meratakan tingkat return pada nasabah atau untuk menutupi kerugian. dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (dsn-mui) mengeluarkan fatwa no. 87/dsn-mui/xii/2012 mengenai metode perataan penghasilan di bank syariah. fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa bank syariah berada pada kondisi terdapat dugaan kuat mengjurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 66-79: januari 2017 70 hadapi risiko pengalihan atau penarikan dana nasabah akibat tingkat imbalan yang tidak kompetitif dan wajar (displaced commercial risk). oleh karenanya, bank syariah diperbolehkan membuat kebijakan yang dikenal dengan metode perataan pendapatan berupa perataan pendapatan tanpa membentuk cadangan penyesuaian keuntungan, dan perataan pendapatan dengan membentuk cadangan penyesuaian keuntungan (profit equalization reserve/per). penentuan kondisi terdapat risiko pengalihan ini ditentukan oleh manajer bank syariah berdasarkan pedoman operasional bank yang bersangkutan dengan memperhatikan opini dps. dengan demikian, manajer bank memiliki kewenangan/diskresi dalam menentukan adanya risiko displaced commercial risk dengan diawasi oleh dps. cara perataan laba ini ditempuh agar bank syariah dapat memiliki tingkat pengembalian (return) yang sebanding dengan bank konvensional (laela, 2012). selain untuk mendapatkan tingkat laba yang smooth, perataan laba menurut cornett et al. (2009) juga dilakukan oleh manajer bank dengan motif mendapatkan bonus. bank dengan tingkat laba dan modal yang tinggi mencatat cadangan kerugian (loan loss) yang lebih tinggi, terutama pada bank yang menerapkan bonus manajer berbasis kinerja. hal ini mengindikasikan adanya dugaan manajemen laba akibat manajer ingin melaporkan laba lebih tinggi, sehingga berkesempatan mendapatkan bonus yang lebih besar. penelitian ahmad et al. (1999) menemukan bahwa llp berpengaruh terhadap laba sebelum pajak. pada bank syariah, penelitian taktak et al. (2010) pada bank syariah juga memberikan hasil serupa. namun, terdapat juga penelitian yang tidak berhasil menemukan bukti bahwa llp digunakan sebagai cara perataan laba pada sektor perbankan. dengan demikian, dapat dikatakan jika hasil penelitian terdahulu mengenai perataan laba perbankan menggunakan llp belum konklusif. berdasarkan berbagai penjelasan yang diuraikan, maka hipotesis berkaitan dengan perataan laba menggunakan llp pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: h2a: llp berpengaruh positif pada perataan laba pada bank konvensional. h2b: llp berpengaruh positif pada perataan laba pada bank syariah. perataan laba dan corporate governance tingkat kepatuhan yang tercermin dalam pelaksanaan corporate governance di bank akan mempengaruhi manajer bank dalam melakukan perataan laba. semakin besar tingkat kepatuhan, maka potensi untuk melakukan perataan laba akan semakin berkurang (oktaviyanti, 2013). skor hasil self-assessment pelaksanaan cg diharapkan mampu merefleksikan pelaksanaan cg perbankan secara komprehensif. hal ini dimungkinkan karena semua unsur penilaian good corporate governance sudah termasuk dalam komponen self-assessment (laela, 2012). laela (2012) dan oktaviyanti (2013) menemukan jika semakin baik peringkat self-assessment pelaksanaan cg, maka semakin rendah tingkat perataan laba yang dilakukan. berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis pelaksanaan cg dengan perataan laba dinyatakan sebagai berikut: h3: efektifitas pelaksanaan cg akan memperlemah perataan laba. pelaksanaan corporate governance di bank syariah dan bank konvensional hal mendasar yang membedakan fungsi pengawasan bank syariah dan konvensional adalah adanya fungsi pengawasan tambahan pada bank syariah. pada bank syariah, terdapat mekanisme pengawasan tambahan, yaitu dewan pengawas syariah (dps). dengan demikian, bank syariah memiliki dua board, yaitu sharia supervisory board (ssb) atau dewan pengawas syariah dan board of directors (bod) seperti pada bank umum lainnya (laela, 2012). menurut surat edaran bank indonesia no. 8/19/dpbs tahun 2006, fungsi dps adalah memberikan pengawasan dan memberi saran bagi direksi bank agar dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah (sharia compliance). menurut laela (2012), dalam sharia compliance, dps mengawasi dan mengatur aktivitas operasional bank syariah berjalan sesuai dengan etika dan tata nilai islam. hal-hal yang diatur meliputi larangan berbuat zalim dan larangan mendistorsi informasi. selain itu, dps juga harus memastikan pengalokasian laba/rugi pada investor telah dilaksanakan sesuai dengan hukum islam. dengan adanya double board ini, diharapkan tingkat pengawasan terhadap manajer di bank syariah akan meningkat, sehingga pelaksanaan cg di bank syariah diprediksi lebih kuat dalam menurunkan tindakan manajer melakukan perataan laba jika dibandingkan dengan bank konvensional. berdasarkan hal ini, maka hipotesis berkaitan dengan pelaksanaan cg di bank syariah, dinyatakan sebagai berikut: wijayanti & diyanti – kualitas laba bank syariah dan konvensional 71 h4: efektifitas pelaksanaan cg di bank syariah lebih kuat dalam memperlemah perataan laba dibandingkan bank konvensional metode penelitian pemilihan sampel dan data penelitian ini menggunakan populasi 11 bank umum syariah dan sampel 11 bank konvensional. untuk mendapatkan komparabilitas yang lebih tinggi, 11 bank konvensional yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan adanya hubungan induk-anak dengan bank syariah (laela, 2012). dengan adanya hubungan induk-anak, bank syariah terlebih dahulu mendapatkan contoh pelaksanaan cg dari bank konvensional, sehingga diharapkan diperoleh tingkat perbandingan yang lebih besar. tabel 1. observasi penelitian total laporan keuangan 10 bank umum syariah (bus) 2007-2014 67 laporan keuangan bank umum konvensional dapat diperbandingkan 71 laporan keuangan bus tidak lengkap (16) laporan keuangan bank konvensional tidak lengkap (6) total observasi akhir 116 data dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan pelaksanaan cg yang dipublikasikan bank konvensional dan syariah melalui website masingmasing bank. periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2007-2014. data laporan keuangan bank umum syariah dan bank konvensional terdiri dari 138 tahun buku. data mengenai skor hasil self-assessment disajikan sebagai bagian dari laporan tahunan ataupun dalam laporan pelaksanaan cg yang terpisah dari laporan tahunan. data pada penelitian ini terdiri dari 67 laporan keuangan bank syariah dan 71 laporan keuangan bank konvensional. dari 67 laporan keuangan bank syariah, terdapat 16 laporan keuangan yang datanya tidak lengkap, sedangkan dari 71 laporan keuangan bank konvensional terdapat 6 laporan keuangan yang tidak lengkap. banyaknya jumlah observasi yang kurang lengkap pada bank syariah menyebabkan jumlah observasi yang dapat dilakukan semakin berkurang. data yang kurang lengkap ini terutama disebabkan terdapat bank syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya dengan lengkap. dengan demikian, jumlah akhir tahun buku yang dapat dianalisis sebanyak 116 tahun buku. pemilihan periode sampel dimulai dari tahun 2007, karena tahun tersebut merupakan periode permulaan kewajiban pelaporan selfassessment pelaksanaan cg bank umum (laela, 2012). data mengenai prsedur pemilihan sampel disajikan pada tabel 1. model empiris dan pengukuran variabel diskresi manajer bank dalam penentuan nilai wajar kredit diukur dengan cara menghitung besarnya diskresi dalam penetapan besaran cadangan kerugian penurunan nilai (ckpn) atau loan loss allowances (lla). diskresi atas nilai wajar kredit (dakrd) ini merupakan penetapan risiko default yang dilakukan manajer bank saat terjadi peningkatan risiko kredit macet dan terjadi penurunan nilai wajar kredit (oktaviyanti, 2013). nilai dakrd dalam penelitian ini diperoleh menggunakan pendekatan perhitungan yang digunakan dalam penelitian oktaviyanti (2013) sebagai berikut: 𝐀 𝐢𝐭= ∝ + 𝐗 loan𝐢𝐭 + 𝐗 𝐍𝐏 𝐢𝐭 + 𝐗 δnpl𝐢𝐭− + ε𝐢𝐭 ....................................... (1) keterangan: llait : loan loss allowance bank konvensional dan syariah pada tahun t diskala dengan total aset awal tahun loanit : loan outstanding (pinjaman beredar) bank konvensional dan syariah pada tahun t diskala dengan total aset awal tahun nplit : non performing loan (pinjaman bermasalah) bank konvensional dan syariah pada tahun t diskala dengan total aset awal tahun δnplit-1 : perubahan non performing loan tahun t dengan non performing loan tahun t-1 diskala dengan total aset awal tahun εit : error term atau dakrd (diskresi nilai wajar kredit) menurut untoro (2012), budiarti (2012), oktaviyanti (2013) volatilitas laba diduga menjadi penyebab manajer bank menggunakan diskresinya dalam penentuan nilai ckpn atau penyisihan kerugian. masing-masing bank memiliki kebijakan tersendiri dalam pembentukan cadangan tersebut. model yang digunakan untuk menguji hipotesis 1a dan 1b mengenai pengaruh volatilitas laba terhajurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 66-79: januari 2017 72 dap diskresi merujuk pada modifikasi model penelitian oktaviyanti (2013) sebagai berikut: 𝐃𝐀 𝐑𝐃 𝐢𝐭= ∝ + 𝛂 vol𝐢 + 𝛂 lla𝒊𝒕 + 𝛂 ib + 𝛂 vol𝐢𝐭*ib + 𝛂 size𝐢𝐭 + ε𝐢𝐭 .. (2) keterangan: dakrdit : diskresi nilai wajar kredit bank konvensional dan syariah pada tahun t diskala dengan total aset awal tahun volit : tingkat volatilitas laba bank syariah dan konvensional, diukur dengan standar deviasi roa bank periode 2007-2014 llait : loan loss allowance atau ckpn diskala dengan total aset ib : variabel dummy, bernilai 1 untuk bank syariah, dan 0 untuk bank konvensional sizeit : ukuran aset bank syariah dan konvensional diukur dengan logaritma natural total aset εit : error term hipotesis 1a diuji dengan melihat signifikansi vol terhadap dakrd (koefisien α1), sedangkan hipotesis 1b diuji dengan melihat signifikansi vol*ib (koefisien α4) terhadap dakrd. volatilitas dikatakan berpengaruh terhadap diskresi nilai wajar kredit jika hasil regresi variabel vol terhadap dakrd menunjukkan nilai yang signifikan (p-value < α). diskresi nilai wajar kredit diduga turut dipengaruhi oleh faktor lain seperti ukuran aset dan tingkat ckpn. penelitian ini tidak memberikan arah prediksi atas koefisien α1 dan α4 disebabkan dalam penelitian ini ingin diketahui arah hubungan volatilitas laba terhadap diskresi manajemen. untuk menguji hipotesis 2a dan 2b mengenai perataan laba di sektor perbankan, digunakan modifikasi model dalam penelitian taktak et al. (2010) berikut ini: 𝐿𝐿𝑃 𝑖𝑡= + ebt𝑖𝑡 + 𝐼𝐵 + ebt𝑖𝑡 *ib + size𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡 ................................... (3) keterangan: llpit : beban penyisihan kerugian aset produktif bank ebtit : laba sebelum pajak bank ib : variabel dummy, bernilai 1 untuk bank syariah, dan 0 untuk bank konvensional sizeit : ukuran aset bank syariah dan konvensional diukur dengan logaritma natural total aset εit : error term hipotesis 2a diuji dengan melihat signifikansi ebt terhadap llp (koefisien 1), sedangkan hipotesis 2b diuji dengan melihat signifikansi ebt*ib terhadap llp (koefisien 3). ebt𝐢𝐭 merupakan variabel yang digunakan sebagai proxy atas praktik perataan laba pada penelitianpenelitian terdahulu (wahlen, 1994; collins dan wahlen, 1995; anandarajan et al., 2006; taktaket al., 2010; othman dan mersni, 2014). hipotesis 2a dan 2b terbukti jika ebt signifikan terhadap llp. pengujian ini tidak memberikan arah terhadap prediksi nilai koefisien 1 dan 3 disebabkan hasil penelitian yang belum konklusif pada penelitian terdahulu. pengujian pada hipotesis 3, mengenai peranan cg terhadap perataan laba, diuji menggunakan modifikasi model dalam penelitian taktak et al. (2010) berikut ini: 𝐿𝐿𝑃 𝑖𝑡= + ebt𝑖𝑡 + cg𝑖𝑡 + ebt𝑖𝑡 *cg𝑖𝑡 + size𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡 .................. (4) untuk menguji hipotesis 4 mengenai pelaksanaan cg di bank syariah yang lebih efektif memperlemah perataan laba, digunakan modifikasi atas model (4), berikut ini: 𝐿𝐿𝑃 𝑖𝑡= + ebt𝑖𝑡 + cg𝑖𝑡 + ebt𝑖𝑡 *cg𝑖𝑡 + ebt𝑖𝑡 *ib*cg𝑖𝑡 + size𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡 .............................................. (5) keterangan: llpit : beban penyisihan kerugian aset produktif bank ebtit : laba sebelum pajak bank cg : skor pelaksanaan cg hasil self assessment bank sizeit : ukuran aset bank syariah dan konvensional diukur dengan logaritma natural total aset ib : variabel dummy, bernilai 1 untuk bank syariah, dan 0 untuk bank konvensional εit : error term hipotesis 3 diuji dengan melihat signifikansi ebt*cg terhadap llp (koefisien 3), sedangkan hipotesis 4 diuji dengan melihat signifikansi ebt*ib*cg terhadap llp (koefisien 4). pelaksanaan cg terbukti dapat memperlemah praktik perataan laba, jika koefisien 3 bernilai positif signifikan. pelaksanaan cg pada bank syariah dikatakan lebih efektif dalam memperlemah perataan laba jika koefisien 4 bernilai positif wijayanti & diyanti – kualitas laba bank syariah dan konvensional 73 signifikan. nilai koefisien 3 dan 4 diprediksi memiliki arah positif karena sesuai dengan peringkat dalam skor self-assessment cg yang menunjukkan jika skor yang lebih kecil memiliki peringkat yang makin baik. sebaliknya, semakin besar skor self-assessment menunjukkan peringkat pelaksanaan cg yang lebih rendah. dalam moderasi cg dengan ebt, diprediksi akan terjadi hubungan yang searah (positif), semakin kecil skor self-assessment, semakin kecil pula tingkat perataan laba, atau dengan kata lain memperlemah perataan laba. uji asumsi klasik menurut (nachrowi dan usman, 2006), estimasi regresi menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pooled least square model, fixed effect model, dan random effect model. pengujian pemilihan model menggunakan chow test, haussman test, dan lm test menunjukkan jika model dalam penelitian ini paling tepat dilakukan dengan pooled-unbalanced least square model. uji heteroskedastisitas pada seluruh model menggunakan white general heteroscedasticity test menunjukkan jika probabilitas melebihi 0,05, sehingga model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melakukan analisis korelasi model untuk mengetahui nilai variance inflation factor (vif) dan tolerance. menurut (nachrowi dan usman, 2006), jika nilai vif sama dengan atau lebih besar dari 1 dan tidak lebih dari 10, serta tolerance menunjukkan nilai mendekati 1 maka variabel independen tidak berkorelasi satu dengan yang lain. hasil pengujian menunjukkan jika vif pada korelasi variabel independen lebih besar dari 1 dan tidak melebihi 10. demikian juga dengan nilai tolerance yang menunjukkan nilai mendekati 1 untuk seluruh variabel independen. dengan demikian, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas pada model. hasil dan pembahasan statistik deskriptif berdasarkan tabel 2 panel a dan panel b, rata-rata llp bank syariah sebesar minus 2% dari total aset, sedangkan biaya penyisihan kerugian di bank konvensional minus 8.33 kali total aset. hal ini menunjukkan penggunaan biaya provisi kerugian pada bank konvensional lebih besar dibandingkan dengan bank syariah. sedangkan nilai rata-rata ebt pada bank syariah sebesar 9%, dengan nilai minimum minus 2% dan maksimum 3,6 kali dari total aset, dan nilai rata-rata ebtp bank konvensional sebesar 74% kali dari total aset dengan nilai minimum minus 2% dan maksimum 27.4 kali dari total aset. pada bank syariah, nilai rata-rata volatilitas laba sebesar 1.76, sedangkan nilai rata-rata volatilitas laba pada bank konvensional sebesar 1.13. tabel 2. statistik deskriptif panel a: statistik deskriptif bank syariah llp ebtp vol lla cg size ib min -0.02 -0.02 1.42 0.00 1.00 1974947633 0 max 1.85 3.60 4.23 0.09 3.00 6.69e+13 1 mean 0.04 0.09 1.76 0.01 1.79 9.76e+12 0.5 stdev 0.24 0.50 0.47 0.01 0.37 1.48e+13 0.5 panel b: statistik deskriptif bank konvensional llp ebtp vol lla cg size min -8.33 -0.02 0.59 -0.46 1.00 3.58e+11 max 0.03 27.43 1.56 1.21 3.00 8.55e+14 mean -0.16 0.74 1.13 0.08 1.62 2.04e+14 stdev 1.04 4.18 0.16 0.27 0.44 2.14e+14 llp : biaya penyisihan kerugian (dibagi total aset) ebt : laba sebelum pajak (dibagi total aset) vol : volatilitas laba lla : cadangan kerugian penurunan nilai (dibagi total aset) ib : variabel dummy, 1 bank syariah, 0 bank konvensional cg : skor hasil self-assessment cg size : total aset jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 66-79: januari 2017 74 tabel 3. korelasi antar variabel ebt vol lla ib cg size ebt pearson correlation 1 -,090 -,054 -,105 -,178 -,297 ** sig. (2-tailed) ,337 ,568 ,261 ,055 ,001 vol pearson correlation -,090 1 -,167 ,868 ** ,188 * -,607 ** sig. (2-tailed) ,337 ,075 ,000 ,043 ,000 lla pearson correlation -,054 -,167 1 -,154 -,301 ** ,275 ** sig. (2-tailed) ,568 ,075 ,102 ,001 ,003 ib pearson correlation -,105 ,868 ** -,154 1 ,205 * -,752 ** sig. (2-tailed) ,261 ,000 ,102 ,027 ,000 cg pearson correlation -,178 ,188 * -,301 ** ,205 * 1 -,296 ** sig. (2-tailed) ,055 ,043 ,001 ,027 ,001 size pearson correlation -,297 ** -,607 ** ,275 ** -,752 ** -,296 ** 1 sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,003 ,000 ,001 ** correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). llp : biaya penyisihan kerugian (dibagi total aset) ebt : laba sebelum pajak (dibagi total aset) vol : volatilitas laba lla : cadangan kerugian penurunan nilai (dibagi total aset) ib : variabel dummy, 1 untuk bank syariah, 0 untuk bank konvensional cg : skor hasil self-assessment cg size : log total aset tabel 4. pengujian hipotesis 1a dan 1b keterangan hasil pengujian model 2 variable koefesien prediksi coefficient sig. c -0.0601 0.2163 vol α1 (+)/(-) 0.0464 0.0002 lla 0.9027 0.1700 ib -0.0014 0.3847 vol*ib α4 (+)/(-) 0.4576 size 0.9027 0.7087 dependent variable dakrd adjusted r-squared 0.138 f-statistic 6.898 prob(f-statistic) 0.0002 vol : volatilitas laba lla : cadangan kerugian penurunan nilai (dibagi total aset) ib : variabel dummy, 1 untuk bank syariah, 0 untuk bank konvensional size : log total aset nilai rata-rata besarnya penyisihan kerugian (lla) pada bank syariah sebesar 1.5%, sementara penyisihan kerugian bank konvensional menunjukkan nilai 8% dari total aset. pada bank syariah, nilai rata-rata cg sebesar 1,79, sementara bank konvensional sebesar 1,62. nilai yang lebih kecil mengindikasikan peringkat yang lebih baik. berdasarkan nilai rata-rata ini, bank konvensional memiliki peringkat skor self-assessment cg yang lebih baik dibanding bank syariah. nilai rata-rata aset pada bank konvesional sebesar rp 2.035 trilyun sementara pada bank syariah rp 9.76 milyar. terdapat perbedaan yang cukup besar disebabkan bank konvensional lebih dahulu dan cukup lama beroperasi, sementara bank syariah relatif baru beroperasi. otoritas jasa keuangan juga menyebutkan jika ukuran aset bank syariah tidak melebihi 5% dari total aset perbankan nasional (road map perbankan syariah, 2015). berdasarkan tabel 3, korelasi antara ebt dan size menunjukkan nilai yang signifikan dengan arah negatif. korelasi cg dan vol menunjukkan hasil yang signifikan. semakin tinggi skor cg (yang menunjukkan peringkat yang lebih rendah), berhubungan dengan meningkatnya volatilitas laba. korelasi antara cg dengan lla wijayanti & diyanti – kualitas laba bank syariah dan konvensional 75 menunjukkan nilai yang negatif signifikan. korelasi antara variabel ib dan cg menunjukkan nilai positif signifikan. semakin besar aset bank, semakin baik pelaksanaan cg yang ditunjukkan oleh korelasi size dan cg yang bernilai negatif signifikan. hasil pengujian hipotesis hasil pengujian model 2 untuk menjawab hipotesis 1a dan 1b terdapat pada tabel 4. berdasarkan hasil pengujian, koefisien α1 memiliki nilai signifikansi positif dan variabel vol berpengaruh positif terhadap dakrd. dengan demikian, dapat dismpulkan bahwa semakin besar volatilitas laba maka akan semakin besar diskresi manajemen. hal ini menunjukkan jika volatilitas laba berpengaruh terhadap diskresi manajemen dalam menentukan besarnya cadangan penyisihan kerugian. diskresi manajemen digunakan untuk meminimalisir efek dari volatilitas laba yang dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan prediksi laba oleh para pengguna laporan keuangan (defond dan hung, 2003; dichev, et al., 2006; clubb dan wu, 2012; farook et al., 2014). hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang membuktikan jika volatilitas laba berpengaruh terhadap diskresi manajemen (untoro, 2012; oktaviyanti, 2013). berdasarkan hasil pengujian ini, hipotesis 1a diterima. berbeda dengan hasil pengujian pada hipotesis 1a, koefisen α4 dalam pengujian model 2 pada tabel 4, tidak menunjukkan hasil yang signifikan. variabel vol*ib tidak signifikan terhadap dakrd. berdasarkan hasil pengujian ini, hipotesis 1b tidak diterima, serta dapat dikatakan bahwa volatilitas laba tidak berpengaruh pada diskresi manajer bank syariah. hal yang mungkin menjadi penyebab kondisi ini adalah adanya penundaan pemberlakuan ckpn di bank syariah. sesuai dengan se bi no. 11/ 33 /dpnp tanggal 8 desember 2009, seluruh bank umum wajib menggunakan ckpn dalam pembuatan cadangan penyisihan kerugian. namun, untuk bank syariah pelaksanaan penggunaan ckpn ini ditunda melalui se bi no. 15/26/dpbs, tanggal 10 juli 2013, yang mewajibkan bank syariah menggunakan ckpn paling lambat pada januari 2015. penelitian laela (2012) menggunakan proxy arus kas saat ini (current operating income) sebagai variabel yang diduga mempengaruhi kualitas laba bank. penelitian tersebut memberikan bukti jika current operating income tidak berpengaruh terhadap kualitas laba bank. penelitian ini berusaha memberikan temuan riset baru dengan menggunakan proxy prediktabilitas laba berupa volatilitas laba yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laba (defond dan hung, 2003; dichev dan tang, 2006; clubb dan wu, 2012; untoro, 2012; anggraita, 2012; oktaviyanti, 2013). pengujian pada hipotesis 1a dan 1b mengenai volatilitas laba memberikan bukti bahwa volatilitas laba dapat digunakan sebagai proxy variabel yang mempengaruhi prediktabilitas laba. hal ini diharapkan dapat menambah khasanah bukti penelitian terkait dengan proxy prediktabilitas laba yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laba. meskipun terdapat perbedaan hasil pengujian antara hipotesis 1a dan 1b, terdapat kemungkinan jika volatilitas laba bank syariah juga dapat mempengaruhi diskresi manajemen dalam menentukan besaran nilai wajar kredit/pembiayaan. hal ini disebabkan adanya peraturan bi yang menunda penggunaan ckpn di bank syariah membuat bank konvensional yang lebih dahulu menggunakan ckpn yang berbasis fair value, kemungkinan memiliki volatillitas laba yang lebih tinggi dibanding bank syariah. selain itu, sebagian besar transaksi pada perbankan syariah di indonesia dilakukan dengan akad jual beli (murabahah). pada akad ini, keuntungan (margin) yang diperoleh bank syariah lebih dapat dipastikan, berbeda dengan akad bagi hasil (mudharabah) yang dapat menyebabkan fluktuasi keuntungan. pada akad mudharabah, bagi hasil ditentukan oleh besarnya keuntungan/kerugian yang terjadi, sehingga tingkat fluktuasi keuntungan dapat menjadi lebih tinggi (suhardiman, 2013). hipotesis 2a dan 2b diuji menggunakan model 3. hasil pengujian terdapat pada tabel 5. hasil pengujian menunjukkan jika koefisien 1 dan 3 sama-sama memiliki nilai yang signifikan, namun dengan arah yang berbeda. koefisien 1 menunjukkan nilai negatif signifikan. hasil pengujian menunjukkan jika ebt berpengaruh negatif terhadap llp. hal ini mengindikasikan jika biaya penyisihan kerugian akan menurun pada saat laba tinggi, dan biaya penyisihan akan meningkat pada saat laba rendah. melalui hasil pengujian hipotesis 2a mengenai penggunaan llp sebagai cara perataan laba terbukti pada bank konvensional, dijelaskan bahwa arah signifikansi pada pengujian hipotesis 2a ini berbeda dengan hasil pengujian pada penelitian terdahulu yang menemukan bukti adanya hubungan positif antara llp dan laba sebelum pajak (wahlen, 1994; kim dan kross, 1998; anandarajan, 2006; taktak et jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 66-79: januari 2017 76 al., 2010; adzis, 2012; bushman dan williams, 2012). hal ini diduga akibat adanya volatilitas laba yang terbukti pada pengujian hipotesis 1a sebelumnya, yang mempengaruhi diskresi manajer untuk menghasilkan laba yang relatif stabil (smooth). pada pengujian hipotesis 2b, koefisen 3 bernilai positif signifikan. llp berkorelasi positif dengan ebt. hasil pengujian menunjukkan jika hipotesis 2b diterima. dengan kata lain, llp digunakan sebagai cara perataan laba pada bank syariah. ketika laba sebelum pajak tinggi, maka biaya penyisihan kerugian juga akan tinggi. hal ini sesuai dengan penelitian farook et al. (2014) yang membuktikan adanya hubungan positif antara llp dan ebt pada bank syariah. tabel 5. hasil pengujian hipotesis 2a dan 2b keterangan hasil pengujian model 3 variable koefesien prediksi coefficient sig. c -0.9641 0.4250 ebt 1 (+)/(-) -0.2051 0.0000 ib 0.1121 0.4406 ebt*ib 3 (+)/(-) 0.2187 0.0790 size 0.0293 0.4285 dependent variable llp adjusted r-squared 0.7167 f-statistic 7.376 prob(f-statistic) 0.0000 llp : biaya penyisihan kerugian periode t (dibagi total aset) ebt : laba sebelum pajak periode t (dibagi total aset) ib : variabel dummy, 1 untuk bank syariah, 0 untuk bank konvensional size : log total aset tabel 6. hasil pengujian hipotesis 3 dan 4 keterangan hasil uji model 4 (h3) hasil uji model 5 (h4) variabel koef prediksi coefficient sig. coefficient sig. c -0.2942 0.7097 -13115 0.3453 ebt -0.4467 0.0016 -0.2021 0.0000 cg 0.0310 0.7698 0.1295 0.3868 ebt*cg 3 (+) 0.2151 0.0854 ib 0.0556 0.6090 ebt*ib*cg 4 (+) 0.1024 0.0856 size 0.0076 0.7343 0.0372 0.3551 dependent variable llp llp adjusted r-squared 0.7167 0.7148 f-statistic 7.376 5.867 prob(f-statistic) 0.0000 0.0000 llp : biaya penyisihan kerugian periode t (dibagi total aset) ebt : laba sebelum pajak periode t (dibagi total aset) cg : skor hasil self-assessment cg (semakin rendah skor, maka semakin baik peringkat cg) ib : variabel dummy, 1 untuk bank syariah, 0 untuk bank konvensional size : log total aset tabel 7. uji beda mean variabel skor hasil self-assessment cg independent samples test levene's test for equality of variances t-test for equality of means f sig. t df sig. (2-tailed) cg equal variances assumed 2,660 ,106 2,238 114 0,027* equal variances not assumed 2,290 112,576 0,024* mean cg score bank syariah 1,79 bank konvensional 1,62 wijayanti & diyanti – kualitas laba bank syariah dan konvensional 77 llp yang meningkat digunakan untuk meratakan laba ketika terdapat surplus dari bagi hasil investasi kepada nasabah. lebih lanjut, laela (2012) berpendapat jika bank syariah akan mencadangkan laba untuk meratakan tingkat pengembalian dan secara sukarela mengurangi laba untuk meningkatkan return pada nasabah. namun demikian, perataan laba pada bank syariah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan fatwa dsn-mui no. 87/dsn-mui/xii/2012. perataan laba hanya dapat dilakukan jika terdapat selisih lababank syariah yang melebihi tingkat imbalan atau hasil yang diestimasi pada akad bagi hasil dana mudharabah (muthlaqah) dan pada simpanan dana nasabah menggunakan akad mudharabah muqayyadah. hasil pengujian model 4 untuk menguji hipotesis 3 terdapat pada tabel 6. hipotesis 3 diuji dengan melihat signifikansi ebt*cg terhadap llp (koefisien 3). hasil pengujian menunjukkan jika koefisien 3 bernilai positif signifikan. semakin rendah skor cg (yang menunjukkan peringkat pelaksanaan cg yang lebih baik), semakin rendah pula tingkat perataan laba. oktaviyanti (2013) membuktikan jika mekanisme cg yang tercermin melalui skor self-assessment mampu memperlemah volatilitas laba terhadap manajemen laba di sektor perbankan. hasil ini menunjukkan jika hipotesis 3, yaitu pelaksanaan cg yang semakin baik akan memperlemah perataan laba terbukti. untuk menguji hipotesis 4, dilakukan pengujian pada model 5. hipotesis 4 diuji dengan melihat signifikansi ebt*ib*cg terhadap llp (koefisien 4). hasil pengujian terdapat pada tabel 6. hasil pengujian menunjukkan koefisien 4 bernilai positif signifikan. berdasarkan hasil ini, adanya double board pada struktur cg bank syariah mampu meningkatkan tingkat monitoring terhadap perataan laba. keberadaan dps yang bertugas memastikan berjalannya proses alokasi laba/rugi pada nasabah sesuai dengan hukum islam, nampaknya cukup efektif dalam mengawasi dan mencegah tindakan perataan laba yang dilakukan oleh manajer (laela, 2012). analisis tambahan untuk menginvestigasi perbedaan pelaksanaan cg pada bank konvensional dan syariah, terutama dengan adanya dps sebagai mekanisme tambahan pada bank syariah, dilakukan pengujian uji beda nilai rata-rata skor hasil self-assessment cg. hasil pengujian yang terdapat pada tabel 7 mengkonfirmasi adanya perbedaan nilai rata-rata skor self-assessment cg kedua bank. adanya double board berupa dps dan boc pada bank syariah berpengaruh terhadap nilai rata-rata skor self-assessment cg. namun demikian, berdasarkan nilai rata-rata skor self-assessment cg pada tabel statistik deskriptif, peringkat skor selfassessment cg bank syariah lebih rendah jika dibandingkan bank konvensional. hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor self-assessment cg bank syariah (1,79) yang lebih besar dibandingkan bank konvensional (1,62). hasil ini mengindikasikan jika masih terdapat hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan cg di bank syariah. simpulan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa volatilitas laba mempengaruhi diskresi manajemen dalam penentuan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai (ckpn) di bank konvensional. pada bank syariah, volatilitas laba tidak mempengaruhi diskresi manajemen dalam penentuan ckpn atau cadangan penyisihan kerugian. pada bank konvensional, diduga volatilitas laba dipengaruhi oleh adanya perubahan pada pengukuran dan pelaporan instrumen keuangan menggunakan nilai wajar. volatilitas laba tidak terbukti berpengaruh pada diskersi akrual manajer bank syariah diduga disebabkan oleh adanya penundaan kewajiban penggunaan ckpn oleh bank indonesia dalam menghitung penyisihan kerugian. selain itu, tidak terbuktinya volatilitas laba yang mempengaruhi diskresi akrual manajer juga diduga disebabkan oleh akad jual beli (murabahah) yang mendominasi transaksi operasional bank syariah, dimana tingkat keuntungan lebih dapat dipastikan dibandingkan pada akad bagi hasil (mudharabah). penelitian ini menemukan bukti jika terdapat perataan laba menggunakan biaya penyisihan kerugian (loan loss provision/llp) pada bank konvensional dan bank syariah dengan arah pengujian yang berbeda. pada bank konvensional, llp berpengaruh negatif terhadap laba sebelum pajak yang diduga berkaitan dengan adanya volatilitas laba akibat penghitungan ckpn meggunakan fair value. pada bank syariah llp berpengaruh positif terhadap laba sebelum pajak. hal ini diduga disebabkan pelaksanaan kontrak bagi hasil yang menimbulkan insentif bagi manajer bank syariah melakukan tindakan perataan laba jurnal akuntansi dan investasi, 18 (1), 66-79: januari 2017 78 untuk menjaga kestabilan tingkat pengembalian pada nasabah. lebih lanjut, penelitian ini juga membuktikan jika mekanisme cg yang tercermin melalui skor self-assessment mampu memperlemah tingkat perataan laba pada kedua sektor perbankan. berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laba bank syariah tidak dipengaruhi oleh volatilitas laba, namun dipengaruhi oleh perataan laba menggunakan llp. pada bank konvensional, kualitas laba dipengaruhi oleh volatilitas dan perataan laba menggunakan llp. keberadaan dps menjadi pembeda yang terbukti signifikan mempengaruhi pelaksanaan cg di bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional. implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya kewaspadaan bagi manajer bank dan regulator, khususnya pada bank syariah mengenai peningkatan volatilitas laba. pemberlakuan penghitungan cadangan kerugian menggunakan ckpn berbasis nilai wajar pada bank syariah yang efektif di tahun 2015 diprediksi turut meningkatkan volatilitas laba. hal ini berdasarkan dampak penerapan ckpn terhadap pengaruh volatilitas laba terhadap kualitas laba pada bank konvensional (yang terlebih dahulu diwajibkan menerapkan ckpn) yang terbukti pada penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu. pada bank syariah, prediksi peningkatan volatilitas laba tersebut sebaiknya diantisipasi untuk meminimalisir dampak fluktuasi laba pada kualitas laba. adanya dampak negatif peningkatan volatilitas laba yang dibuktikan dalam penelitian-penelitian terdahulu sebaiknya dapat diatasi oleh manajer bank syariah dengan semakin meningkatkan kuantitas informasi dan transparansi laporan keuangan, agar keakuratan prediksi laba tetap terjaga. lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi bagi nasabah dan regulator bahwa terdapat indikasi perataan laba pada bank konvensional dan syariah. walaupun mekanisme cg terbukti mampu memperlemah tindakan tersebut, namun proses dan pelaksanaan self-assessment cg perlu tetap ditingkatkan. daftar pustaka ahmed, a. s., c. takeda dan s. thomas. 1999. bank loan loss provisions: a reexamination of capital management, earnings management, and signaling effects. journal of accounting and economics, 28, 1-25. anandarajan, a. m., i. hasan dan cornelia. 2006. the use of loan loss provisions for capital management, earnings management, and signaling by australian banks. discussion papers. bank of finland research. adzis, a. a. 2012. the impact of international financial reporting standard (ifrs) on bank loan loss provisioning behavior and bank earnings volatility. doctoral dissertation, massey university of new zealand barth, mary e. w., r. landsman, j. m. wahlen 1995. fair value accounting: effect on bank’s earning volatility, regulatory capital, and value of contractual cash flow. journal banking and finance, 577 605 bartov, e. 1993. the timing of asset sales and earning manipulation, the accounting review, 68 (4), 840-855. budiarti, age estri (2012). ppap menuju ckpn: dampak terhadap kredit perbankan.http://blog.pasca.gunadarma.ac.i d/2012/05/29/ppap-menuju-ckpn-dampakterhadap-kredit-perbankan/ bushman, r. m. dan c. d. william. 2012. accounting discretion, loan loss provisioning, and discipline of bank’s risk taking. journal of accounting and economics, 54 (1), 1-18. clubb, c. dan g. wu. 2014. earnings volatility and earnings prediction: analysis and uk evidence. journal of business finance & accounting, 41 (1-2), 53-72. cornett, m. m., j. m. jamie, dan t. hassan. 2009. corporate governance and earnings management at large u.s banks holding companies. journal of corporate finance, 412-430. dechow, p. m., c. m. schrand dan e. collins. 2004. earnings quality. usa: research foundation of cfa institute. dechow, p., w. ge dan c. schrand. 2010. understanding earnings quality : a review of the proxies , their determinants and their consequences. journal of accounting and economics, 50 (2-3), 344– 401. defond, m. l. dan m. hung. 2003. an empirical analysis of analysts ’ cash flow. journal of accounting and economics, 35, 73–100. dichev, i. d., s. m. ross dan v. w. tang. 2006. wijayanti & diyanti – kualitas laba bank syariah dan konvensional 79 the link between earnings volatility and earnings predictability. elnahass, m., m. izzeldin dan o. abdelsalam. 2014. loan loss provisions, bank valuations and discretion: a comparative study between conventional and islamic banks. journal of economic behaviour and organization 103, s160-s173. farook, s., m. k. hassan dan g. clinch. 2014. islamic bank incentives and discretionary loan loss provisions. pacific-basin finance journal, 28, 152-174. gujarati, d. n. 2004. basic econometrics. fourth edition. mcgraw hill companies. haan, j. d. dan t. poghosiyan. 2012. bank size, market concentration, and bank earnings volatility in us. int.fin.markets, inst. and money, 35-54. kim, m. s. dan w. kross. 1998. the impact of the 1989 change in bank capital standards on loan loss provisions and loan write-offs. journal of accounting and economics, 25, 66-99. laela, s. f. 2012. kualitas laba dan corporate governance: benarkah kualitas laba bank syariah lebih rendah dari bank konvensional? jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 9 (1), 22-42. lo, k. 2008. earnings management and earnings quality, journal of accounting and economics 45, 350–357. nachrowi, d. n. dan h. usman. 2006. pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan. jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia. oktaviyanti. 2013. pengaruh volatilitas laba pada manajemen laba perbankan dengan moderasi self assesment corporate governance, struktur kepemilikan dan kualitas audit. tesis, universitas indonesia. ben othman, h dan h. mersni. 2014. the use of discretionary loan loss provisionby islamic banks and conventional banks in the middle east region. studies in economic and finance, 31 (1), 106-128. rifka. 2015. ckpn bank syariah. april 14, 2015. www.rifkadejavu.com/ckpn bank syariah road map perbankan syariah 2015-2019, otoritas jasa keuangan. statistik perbankan syariah, juni 2015. otoritas jasa keuangan. suhardiman, c. 2013. profit-equalization reserve, mestikah? http://cecepmh.blogspot.co.id/2013/11/profit-equalizationreserve-mestikah.html taktak, n. b., b. s. z sarra dan b. abdelkader. 2010. do islamic banks use loan loss provisionto smooth their result? journal of islamic accounting and business research, 1 (2), 114-127. untoro. 2012. perataan laba sebagai respon perbankan terhadap implementasi awal psak 50 (revisi 2006) dan psak 55 (revisi 2006) melalui penentuan nilai wajar aset. disertasi doktoral, universitas indonesia. wahlen, j. m. 1994. the nature of information in commercial bank loan loss disclosures. the accounting review, 9 (3), 455-478. http://cecepmh.blog-spot.co.id/2013/11/profit-equalization-reserve-mestikah.html http://cecepmh.blog-spot.co.id/2013/11/profit-equalization-reserve-mestikah.html http://cecepmh.blog-spot.co.id/2013/11/profit-equalization-reserve-mestikah.html pendahuluan tinjauan literatur dan perumusan hipotesis corporate governance dan self-assessment cg di sektor perbankan pengaruh volatilitas laba pada diskresi manajemen di sektor perbankan perataan laba di sektor perbankan perataan laba dan corporate governance pelaksanaan corporate governance di bank syariah dan bank konvensional metode penelitian pemilihan sampel dan data model empiris dan pengukuran variabel uji asumsi klasik hasil dan pembahasan statistik deskriptif hasil pengujian hipotesis analisis tambahan simpulan daftar pustaka journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper covid-19 and stock market reaction in indonesia yanuar trisnowati 1 * and arianto muditomo 2 abstract: research aims: covid-19 pandemic happens all over the world. pandemic impact hits almost all elements of life, one of the affected real sectors is finance especially the stock market. this research is aimed to present the reaction of the equity market in indonesia towards the covid-19 pandemic design/methodology/approach: the research method that is used is the study to examine market reaction towards the pandemic and abnormal return around the occurrence by using two methods; mean-adjusted abnormal return and market model. research findings: from the research conducted over the 10 indicators of the stock market index in indonesia, it is concluded that 8 industrial sectors that have tenacious reaction toward the covid-19 pandemic hit in indonesia, where it is also found that the agriculture sector; basic and chemical industry; miscellaneous, consumer goods; property and real estate; transport and infrastructure; finance; trade, service, and investment, give stronger reactions compared with mining and manufacture. theoretical contribution/originality: researches about the stock market reaction to the non-economy phenomenon have already been carried out, but the research that is specifically done to study sectoral index reaction towards the non-economy occurrences is still wide open to doing for deeper research. practitioner/policy implication: this research can be important information for investors to understand the behavior of stock market efficiency in indonesia in making decisions of investment research limitation/implication: non-economy event that becomes the subject of research is the covid-19 pandemic that appeared and escalated fast all over the world. the researcher conducted the research and presented it as quickly as possible since the time is limited. it is meant to show a systematic and scientific thinking framework in addressing the non-economy events, but still in the context of reliability on the result of research to the same topic about the covid-19 effect in other countries. keywords: covid-19; event-study; indonesia stock market; mean-adjusted abnormal return; market model introduction in the stock exchange or stock market, trading activity frequency is one of the elements that becomes the material to see the market reaction towards information that comes in the stock market (taslim & wijayanto, 2016). affiliation: 1,2 school of business ipb university, west java, indonesia. *correspondence: yanuartrisnowati@apps.ipb.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.8859 citation: trisnowati, y., & muditomo, a. (2021). covid-19 and stock market reaction in indonesia. journal of accounting and investment, 22(1), 23-36. article history received: 19 may 2020 revised: 04 sep 2020 02 oct 2020 10 nov 2020 accepted: 25 nov 2020 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57219572838 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57219572122 http://sb.ipb.ac.id/en/home/ http://sb.ipb.ac.id/en/home/ mailto:yanuartrisnowati@apps.ipb.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8859 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 24 the increase of frequency in trading transactions caused by high demand will push the stock price to ascend so the return will also be increasing. it is also able to increase the volume of trading transactions. the big trading volume shows that stock is preferred by investors. the investor tendency is to get interested in stocks that give high returns even if it is risky (taslim & wijayanto, 2016). covid-19 has become a world pandemic, counted globally from 27 september 2020, it has been stated that 32.730.945 covid-19 cases are confirmed, including 991.224 deaths, reported by who (who, 2020). in indonesia, the corona firstly appeared in march. this was stated by the president of indonesia; joko widodo in his speech in the presidential palace, jakarta, on 2 march 2020. president jokowi said that two people that went positively affected by coronavirus were japanese citizens who came to indonesia. up to 27 september 2020 cases that confirmed positive in indonesia reached 275.213 with the recovered patients are at the number of 203.014 and 10.386 casualties (official prevention unit of covid-19, 2020). since the coronavirus (covid-19) was found and escalated from the regional crisis in hubei province, china, that later became a global pandemic, stock market collapse and market volatility went rising high in the world. it even happened in the united states of america’s market. the volatility level stock market in the middle of march 2020 has surpassed the biggest volatility condition ever happened in october 1987 and december 2008 which occurred at the end of 1929 and early 1931 (baker, bloom, davis, kost, sammon, & viratyosin, 2020). this covid-19 pandemic can be classified as ‘black swan’ since it has economic consequences that are disadvantageous, as taleb (2005) stated that a black swan is a random event with three characteristics: big impact, uncountable probability, and surprising effect (alali, 2020). the covid-19 pandemic caused panic for investors. this was evident from the decline of the ihsg which occurred from march 5 to march 9 by 6 percent. the financial services authority (ojk) immediately responded by issuing a policy of movement of the composite stock price index (ihsg) and allowing the implementation of share repurchases issued by issuers (buyback) without obtaining approval from the general meeting of shareholders (rups). the issued regulation is contained in ojk regulation no. 3 / seojk.04 / 2020 dated 9 march 2020 concerning other conditions as market conditions that fluctuate significantly in the implementation of shares buyback issued by issuers or public companies. several studies have been found on the impact of covid-19 on stock market returns, including the impact of the announcement of the first covid-19 incident and the impact on the stock market (alali, 2020; alam, alam, & chavali, 2020; bash, 2020; huo & qiu, 2020), the impact of the pandemic on the chinese stock market and specifically the characteristics of different companies/sectors in the chinese stock market (he, sun, zhang, & li, 2020; huo & qiu, 2020; xiong, wu, hou, & zhang, 2020 ), the specific effect of the number confirmed covid-19 cases on stock market returns in several countries (ashraf, 2020; liu, manzoor, wang, zhang, & manzoor, 2020; ruiz estrada & lee, 2020; zeren & hizarci, 2020). from previous studies, it is found that the result of this study generally presents a stock market reaction which is indicated by the average change of trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 25 abnormal returns that went descending as the result of the first covid-19 announcement at the stock markets in several countries. based on the result review of the previous studies, the researcher considers that it is necessary to examine the reaction of the indonesian stock market as a result of the official government announcement when the first case of covid-19 appeared in indonesia on march 2, 2020, through abnormal return measurement proxy in the days before and after the announcement of the first covid-19 case. the research gap that we found was that until the time this research was conducted there had not been any similar research in indonesia. moreover, we chose the index variable for each sector as the independent variable whose reaction to the announcement of the first case of covid-19 was measured as the dependent variable. research and presentation of this study’s result will provide an empirical contribution related to the indonesian stock market efficiency test through the average change proxy of abnormal return on the noneconomic events, both domestically and globally. literature review and hypothesis development in social science, the studies of events or more popularly known as event-studies have been widely carried out in a context that is related to economics and finance. event studies are often used to measure the efficiency of the stock market in a semi-strong form. an efficient market is called a semi-strong-form efficiency if no single investor gets an abnormal rate of return through any information that is publicly available and is commonly tested by “event-studies”. an event study in the stock market sector is a study conducted empirically to analyze the impact of an event on the capital market of a country (suganda, 2018). the covid-19 pandemic event is not an economic event (non-economic event). research related to event-studies for non-economic event and stock market reaction in indonesia has been carried out, including political event happened on july 27, 1996 (suryawijaya & setiawan, 1998), the inauguration of the president (asshodiqi, 2016; pratama, sinarwati, & dharmawan, 2015), general election (luhur, 2010), regional head election (wardhani, 2012), change of state officers (islami & sarwoko, 2012), to natural events/phenomena like a flood (luhur, 2010; yuwono, 2013), social, changes in fuel price (andarini & rahardjo, 2016; ningsih & cahyaningdyah, 2014), terrorism (sari, 2007; utama & hapsari, 2012), to the issuance of government regulation and/or policy (nanda & saryadi, 2017; wibowo, 2017 ), etcetera. another research is also found that observes the economic impact on each pandemic phase (figure 1) from the beginning of the first case up to the period after the pandemic (barua, 2020). it also stated that the pandemic period would impact the supply chain performance (narjoko, 2020) because the social and physical distancing is applied. this is such an interesting one to observe since the industrial sector in the supply chain becomes the dominant economic mover for all this time. trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 26 figure 1 general mapping of the possible economic impacts of the covid-19 source: (barua, 2020) this research is expected to enrich the scientific reference for event-studies on noneconomic events and their direct impact on the capital market in indonesia generally and the impact of reactions on the related industrial sector, but still paying attention to the robustness of research results through a critical review of similar research on the impacts covid-19 among other countries. through this research, it is hoped that investors will be able to recognize the behavior of the indonesian stock market better so that they can make the best investment decision in every event (economic and non-economic) that occurs. in this study, the hypothesis to test is whether there is a difference in sectoral abnormal return (abr) and cumulative abnormal return (cabr) on the indonesian stock exchange before and after the announcement of the first case of positive covid-19 patients in indonesia on march 2, 2020. h1: the difference in sector-i abnormal return index was found before and after the announcement of the first positive patient case for covid-19 in indonesia on march 2, 2020. trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 27 research method the research method used in this research is the event study methodology (esm). this method is used to take a closer look at the indonesian stock market’s reaction to the covid-19 pandemic. the event study methodology uses an abnormal return approach so that it can be observed whether the market reaction in obtaining an abnormal return from stock market movement is affected by this pandemic event. the data used in this study are secondary in the form of sectoral indices on the indonesia stock exchange, which are the sectors of agriculture (sxagri), mining (sxmng), basic industry (sxbsc), miscellaneous (sxmcl), infrastructure (sxinf), financial ( sxfnc), trading (sxtrd) and manufacture (sxmnf). the research data is sourced from the sectoral index of the indonesia stock exchange from january march 2020. the observation period was carried out for 10 days before and 10 days after the announcement of the first covid-19 case in indonesia, march 2, 2020. data analysis techniques will use the paired test. sample t-test on abnormal return before and after the event. this study uses two methods to calculate the abnormal return. actual return is the return that occurs and is received by the investor in the current period compared to the previous day, either in the form of capital gain or capital loss. actual return calculation uses the current closing index compared to the previous day's closing index which is calculated by equation (1) as follows: ………………………………………. (1) the expected return is the stock return expected by the investor in the future. the calculation of expected return uses the single index market model based on the price of securities that fluctuate in the direction of the market price index, which is proxied by the composite stock price index (ihsg) as shown in equation (2) as follows: ……………………………………… (2) abnormal return from sectoral index (i) on the day -t with equation 3 below …………………………………… (3) ri is the average return of the 10 indexes studied on day t. rm is the average return index during the estimated range (-10, +10). furthermore, the stock market reaction is identified by comparing the results of the abnormal return calculation from equation 3 above (and the likes, for example, the mean-adjusted return as (brown & warner, 1985)) against the calculation results of the market model method as one of them was developed (dodd & warner, 1983) with the equation (4) below. …………… (4) trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 28 where rmt is the return of the composite stock price index. and are the coefficients obtained from the ols regression during the estimation window (-10, +10). from the results of the calculation and presentation of the graphs of equation (3) and equation (4), the hypothesis to be tested in this study is that there is no difference between cumulative mean-adjusted abnormal return and cumulative market model method before and after the announcement of confirmed cases. covid-19 on march 2, 2020, in indonesia. result and discussion the indonesia stock exchange (bei) oversees 688 listed issuer companies consisting of 10 industrial sectors; agriculture, mining, basic industry and chemical, miscellaneous industry, consumer goods industry, property, infrastructure, finance, trading and manufacture. figure 2 shows the 10 sectoral movements in the indonesia stock exchange. the index movement did not fluctuate too much during the study period, which was up on february 17, 2020 to march 16, 2020. the president of indonesia announced the first positive patient case for covid-19 in indonesia on march 2, 2020. the index movement 10 days before the event announcement did not appear to experience too much difference or it can be said that the movement went slope. however, after the announcement, there was a sectoral index market movement in the indonesian stock market, which was reflected when sectoral movement descended. figure 2 sectoral index source: yahoo finance (accessed at mei 2020) the mean-adjusted abnormal return (abr) and cumulative abnormal return (cabr) for the two models used are illustrated in figure 3 for the ihsg and sectoral movement in the indonesian stock market. it can be seen from the figure where the cabr shows a quick descending since day 0 when the first confirmed covid-19 case in indonesia was announced that shows a greater effect on the return of the stock market. the average trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 29 difference between cumulative returns before and after the event date uses the event range (-10, + 10) for the 10 industries sector movement. the results presented in table 1 indicate that there is a statistically significant difference in the mean returns to camr at the 99% confidence level. table 1 mean equality test for cumulative abnormal return (cabr) mean-adjusted abnormal return event window sector before (%) after (%) afterbefore (%) sig. -10,+10 agr-agriculture -0.38 -0.68 -0.29 0.000*** mng-mining 0.18 -0.08 -0.26 0.415 bsc-basic industry -0.50 -0.80 -0.30 0.000*** mclmiscellaneous -0.13 -0.55 -0.43 0.091* scm-consumer goods -0.20 0.62 0.83 0.016** proproperty 0.24 -0.54 -0.78 0.024** infinfrastructure 0.13 0.00 -0.13 0.000*** fnc-finance 0.00 0.10 0.10 0.001*** trd-trade 0.21 0.09 -0.12 0.000*** mnf-manufacture -0.29 0.00 0.29 0.277 ihsg-composite -0.72 -1.28 -0.55 0.586 market model event window sector before (%) after (%) afterbefore (%) sig. -10,+10 agr-agriculture -0.46 -1.01 -0.55 0.554 mng-mining 0.90 -0.87 -1.77% 0.063* bsc-basic industry 1.62 0.17 -1.45 0.127 mclmiscellaneous 2.30 0.20 -2.10 0.104 scm-consumer goods 0.33 0.75 0.41 0.685 proproperty -1.41 -1.85 -0.44 0.546 infinfrastructure -1.22 0.94 2.17 0.123 fnc-finance 0.39 0.40 0.00 0.998 trd-trade -3.18 -2.37 0.81 0.193 mnf-manufacture 1.06 0.49 -0.56 0.559 *,**,*** represent the confidence level at the 90%, 95, and 99% levels respectively figure 3 abnormal return and cummulative abnormal return trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 30 figure 3 abnormal return and cummulative abnormal return (cont’) trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 31 figure 3 abnormal return and cummulative abnormal return (cont’) trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 32 the analysis result by paired samples test on the mean-adjusted abnormal return method showed a difference between the abnormal return (abr) values before and after the announcement of the first positive patient case in indonesia announced by the president. the results of partial analysis on each sector index show that 8 sectors experienced differences in abr values before and after the announcement of the first positive patient case. they are agricultural sector (sxagr); basic and chemical industry (sxbsc); various industries (sxmcl); consumer goods industry (sxscm); property and real estate (sxpro); transportation and infrastructure (sxinf); finance (sxfnc); trading, services, and investment (sxtrd). meanwhile, the mining (sxmng) and manufacturing (sxmnf) sectors have no difference in abr values before and after the announcement of the first positive patient case in indonesia. analysis with the market model shows that only the mining sector (sxmng) has a difference in abnormal return before and after the the first case of corona sufferer in indonesia announced. the finding on 8 sectors that is proven statistically experiencing the abnormal return in indonesia stock market is in line with the research result (baldwin & mauro, 2020) in china stock market and usa (figure 4 and 5) that shows relative responsiveness of stock on the sectors of transportation industry, property, retail, finance/investment and primary industry/chemicals and consumer goods/personal. on the other side the response difference between the stock market in indonesia and china/as can be found in the energy sector/mining where the impact towards indonesia stock market has not been seen yet statistically, when the significant impact is found in china and usa stock market. figure 4 return of sector industry in china during the covid-19 pandemic trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 33 figure 5 return of sector industry in usa during the covid-19 pandemic this different result shows the expectation gap to the future of company, industry, and market economy reflected from the investor behavior on the stock market (wagner, 2020). abnormal return response of the 10 average sectors of stock market industry in indonesia (0.0057) supports the research (liu et al., 2020) examining the 21 stock markets response in many countries with abnormal return of indonesia stock exchange at the number of 0,0069 (absolute). one of the investors’ behaviors during the global pandemic is to avoid the uncertainty (ashraf, 2020), so the expectation of the future over the industries will influence the investment decision. an investor can use both methods; mean-adjusted abnormal return and market model. from both models, the market model is stronger in depicting the abnormal return achieved because of the market model also counts the risk index and condition of the market index occurred in the stock exchange. conclusion the analysis result shows that the eight industry sectors in indonesia which are agriculture industry; primary industry and chemicals; consumer goods; property and real estate; transportation and infrastructure; finance; trading, service, and investment give fast response to the government announcement since the first covid-19 case in indonesia on 2 march 2020. this reaction explains that those sectors have observed the direct impact of the pandemic on their industries. they are agriculture sector that will be impacted on the bargain side and agriculture product demand, primary industry sector and chemical will face the demand change of medical product, property sector and real estate will deal with the decreasing demand, transportation sector and infrastructure will experience the descending user potency and new development investment, finance industry will change its transaction volume that all happens since the social distancing is applied and government purchasing priority and household changed because of the trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 34 pandemic. the slower reaction is found in the mining industry, various industry, and manufacture that happen because in short period they haven’t been getting the beneficial impact caused by pandemic and still operate to fulfill the market before the pandemic hits. but the analysis result using the market model shows the different abnormal return in mining sector. this result is in line with the previous research (ashraf, 2020; baldwin & mauro, 2020; liu et al., 2020; wagner, 2020) that in the first period of covid-19 pandemic happened globally, affected industrial sectors related to supply chain, and investor’s expectation to the future of certain industry post-pandemic, while in the mid and long term industry will be adapting with the behavioral change of consumer expenditures that will prioritize the primary goods for the daily needs (pratomo, 2020). this result has beneficial value for investor to understand the stock market behavior in giving response to noneconomic events so investor will take the best investment decision on the economic and non-economic events that might happen in the future. references alali, m. s. (2020). the effect of who covid-19 announcement on asian stock markets returns: an event study analysis. journal of economics and business, 3(3), 1051-1054. https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.03.261 alam, m. n., alam, m. s., & chavali, k. (2020). stock market response during covid-19 lockdown period in india: an event study. journal of asian finance, economics and business, 7(7), 131–137. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.131 andarini, d., & rahardjo, t. (2016). analisis reaksi pasar modal terhadap perubahan harga bbm (event study kenaikan dan penurunan harga bbm pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di bursa efek indonesia). jurnal ilmiah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, 3(2), 1-20. retrieved from http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1840 ashraf, b. n. (2020). stock markets’ reaction to covid-19: cases or fatalities?. research in international business and finance, 5(4), 101-249. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249 asshodiqi, a. (2016). reaksi pasar modal terhadap peristiwa pelantikan presiden tahun 2014 (event study pada saham lq45, jii dan sminfra18). jurnal ilmiah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, 3(2), 21-30. retrieved from http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1656 baker, s. r., bloom, n., davis, s. j., kost, k., sammon, m., & viratyosin, t. (2020). the unprecedented stock market reaction to covid-19. nber working paper series. 122. https://doi.org/10.3386/w26945 baldwin, r., & mauro, b. w. di. (2020). mitigating the covid economic crisis: act fast and do whatever it takes. research-based policy analysis and commentary from leading economists. retrieved from https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-actfast-and-do-whatever-it-takes barua, s. (2020). understanding coronanomics: the economic implications of the coronavirus (covid-19) pandemic. ssrn electronic journal. 1-45. https://doi.org/10.2139/ssrn.3566477 https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.03.261 https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.131 http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1840 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249 http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1656 https://doi.org/10.3386/w26945 https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes https://doi.org/10.2139/ssrn.3566477 trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 35 bash, a. (2020). international evidence of covid-19 and stock market returns: an event study analysis. international journal of economics and financial issues, 10(4), 34–38. https://doi.org/10.32479/ijefi.9941 brown, s. j., & warner, j. b. (1985). using daily stock returns. the case of event studies. journal of financial economics, 14(1), 3–31. https://doi.org/10.1016/0304405x(85)90042-x dodd, p., & warner, j. b. (1983). on corporate governance. a study of proxy contests. journal of financial economics, 11(1-4), 401–438. https://doi.org/10.1016/0304405x(83)90018-1 he, p., sun, y., zhang, y., & li, t. (2020). covid–19’s impact on stock prices across different sectors—an event study based on the chinese stock market. emerging markets finance and trade, 56(10), 2198–2212. https://doi.org/10.1080/1540496x.2020.1785865 huo, x., & qiu, z. (2020). how does china’s stock market react to the announcement of the covid-19 pandemic lockdown?. economic and political studies, 1–26. https://doi.org/10.1080/20954816.2020.1780695 islami, l. n., & sarwoko, e. (2012). reaksi pasar modal indonesia terhadap pergantian menteri keuangan ( event study saham yang terdaftar di bei ). modernisasi, 8(1), 44– 67. retrieved from http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jeko/article/view/206 liu, h., manzoor, a., wang, c., zhang, l., & manzoor, z. (2020). the covid-19 outbreak and affected countries stock markets response. international journal of environmental research and public health, 17(8), 1–19. https://doi.org/10.3390/ijerph17082800 luhur, s. (2010). reaksi pasar modal indonesia seputar pemilihan umum 8 juli 2009 pada saham lq-45. jurnal keuangan dan perbankan, 14(2), 249–262. retrieved from http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/971 nanda, r., & saryadi, s. (2017). reaksi pasar modal indonesia terhadap kebijakan tax amnesty indonesia pada saham lq45 tahun 2016-2017. jurnal ilmu administrasi bisnis, 6(4), 144-156. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/17606 narjoko, d. (2020). covid-19 and southeast and east asian economic integration : understanding the consequences for the future. economic research institute for asean and east asia, 1–7. retrieved from https://www.eria.org/uploads/media/policy-brief/covid-19-and-southeast-andeast-asian-economic-integration.pdf ningsih, e. r., & cahyaningdyah, d. (2014). reaksi pasar modal indonesia terhadap pengumuman kenaikan harga bbm 22 juni 2013. management analysis journal, 3(1), 15. retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj/article/view/3352 pratama, i. g. b., sinarwati, n. k., & dharmawan, n. a. s. (2015). reaksi pasar modal indonesia terhadap peristiwa politik (event study pada peristiwa pelantikan joko widodo sebagai presiden republik indonesia ke-7). jurnal ilmiah mahasiswa akutansi undiksha, 3(13), 1–11. http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4754 pratomo, m. n. (2020, october 1). prospek pasar saham: cermati sektor tahan banting. available at bisnis indonesia. retrieved from https://koran.bisnis.com/m/read/20201001/441/1298915/prospek-pasar-sahamcermati-sektor-tahan-banting ruiz estrada, m. a., & lee, m. (2020). how covid-19 can affect the worldwide stock markets?. ssrn electronic journal. retrieved from https://doi.org/10.2139/ssrn.3591698 https://doi.org/10.32479/ijefi.9941 https://doi.org/10.1016/0304-405x(85)90042-x https://doi.org/10.1016/0304-405x(85)90042-x https://doi.org/10.1016/0304-405x(83)90018-1 https://doi.org/10.1016/0304-405x(83)90018-1 https://doi.org/10.1080/1540496x.2020.1785865 https://doi.org/10.1080/20954816.2020.1780695 http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jeko/article/view/206 https://doi.org/10.3390/ijerph17082800 http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/971 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/17606 https://www.eria.org/uploads/media/policy-brief/covid-19-and-southeast-and-east-asian-economic-integration.pdf https://www.eria.org/uploads/media/policy-brief/covid-19-and-southeast-and-east-asian-economic-integration.pdf https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj/article/view/3352 http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4754 https://koran.bisnis.com/m/read/20201001/441/1298915/prospek-pasar-saham-cermati-sektor-tahan-banting https://koran.bisnis.com/m/read/20201001/441/1298915/prospek-pasar-saham-cermati-sektor-tahan-banting https://doi.org/10.2139/ssrn.3591698 trisnowati & muditomo covid-19 and stock market reaction in indonesia journal of accounting and investment, 2021 | 36 sari, s. t. (2007). pengaruh kondisi keamanan dalam negeri terhadap harga saham di bursa efek jakarta (event study peristiwa bom kuningan). undergraduate thesis. retrieved from http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/11343 suganda, t. r. (2018). event study, teori dan pembahasan reaksi pasar modal indonesia. malang: seribu bintang. suryawijaya, m. a., & setiawan, f. a. (1998). reaksi pasar modal indonesia terhadap peristiwa politik dalam negeri (event study pada peristiwa 27 juli 1996). jurnal kelola, 7(18), 137–153. retrieved from http://ilib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataid=8272 utama, c. a., & hapsari, l. (2012). jenis industri, kepemilikan saham asing dan reaksi pasar modal akibat serangan bom teroris. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 9(2), 100– 116. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.07 wagner, a. f. (2020). what the stock market tells us about the post-covid-19 world. nature human behaviour, 4(may), 1-20. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0869-y wardhani, l. s. (2012). reaksi pasar modal indonesia terhadap peristiwa pemilihan gubernur dki jakarta putaran ii 2012 (event study pada saham anggota indeks kompas 100). jurnal ilmiah mahasiswa feb, 1(1), 129–142. retrieved from https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/171 who. (2020). who coronavirus disease (covid-19). retrieved from who coronavirus disease (covid-19). available at: https://covid19.who.int/?gclid=eaiaiqobchmizcf9pbsj7aive9xmah26pqm weaayasabegiykpd_bwe wibowo, a. (2017). reaksi investor pasar modal indonesia terhadap paket kebijakan ekonomi tahap i jokowi – jk ( studi pada saham lq 45 periode agustus 2015 – februari 2016 ). media ekonomi dan manajemen, 32(1), 58-70. https://doi.org/10.24856/mem.v32i1.452 xiong, h., wu, z., hou, f., & zhang, j. (2020). which firm-specific characteristics affect the market reaction of chinese listed companies to the covid-19 pandemic? emerging markets finance and trade, 56(10), 2231–2242. https://doi.org/10.1080/1540496x.2020.1787151 yuwono, a. (2013). reaksi pasar modal di bursa efek indonesia terhadap pengumuman peristiwa bencana banjir yang melanda daerah khusus ibu kota jakarta tahun 2013. nominal, barometer riset akuntansi dan manajemen, 2(2), 135–150. https://doi.org/10.21831/nominal.v2i2.1668 zeren, f., & hizarci, a. (2020). the impact of covid-19 coronavirus on stock markets: evidence from selected countries. muhasebe ve finans i̇ncelemeleri dergisi, 1, 78–84. https://doi.org/10.32951/mufider.706159 http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/11343 http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataid=8272 http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataid=8272 https://doi.org/10.21002/jaki.2012.07 https://doi.org/10.1038/s41562-020-0869-y https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/171 https://covid19.who.int/?gclid=eaiaiqobchmizcf9pbsj7aive9xmah26pqmweaayasabegiykpd_bwe https://covid19.who.int/?gclid=eaiaiqobchmizcf9pbsj7aive9xmah26pqmweaayasabegiykpd_bwe https://doi.org/10.24856/mem.v32i1.452 https://doi.org/10.1080/1540496x.2020.1787151 https://doi.org/10.21831/nominal.v2i2.1668 https://doi.org/10.32951/mufider.706159 journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 article type: research paper green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures, militarily connected from the manufacturing industries in indonesia sri iswati* 1 and pikar setiawan 2 abstract: research aims: this study aims to examine the effect of iso 14001 empirically, governance structures and companies led by back with a military to carbon emissions disclosure in the manufacturing company that registered at the (idx) indonesian stock exchange of 2013 to 2017. design/methodology/approach: the sample in this research was 53 companies chosen based on purposive sampling technique. the data used was 265 observation. the testing of hypotheses uses ordinary least square (ols) regression with stata v14. research findings: the research results show that there are three variables have proven to be not significant to carbon emissions, namely board independent, military connection, and return of equity. research proves that board independent, military relationship, and return of equity did not affect commitment to express carbon emissions. on the other hand, this research demonstrates that there is four a variable that has significant impact on the carbon emission disclosure in manufacturing company that is, board size, iso 14001, firms size and leverage. theoretical contribution/ originality: this research explain that the average carbon emission disclosure (ced) performance of companies that have militaryconnected is higher than companies that not military-connected. companies that have an iso 14001 certificate with military connections have a higher average and are significantly higher than companies that are not connected with the military. practitioner/policy implication: the results of this study indicate the importance for companies to pay attention to the environment of production activities and the need for the government to set standards for disclosure of carbon emissions in order to achieve clean. research limitation/implication: the research carried out is still limited to companies that publish carbon emissions disclosures, inconsistent and still relatively low because disclosure of carbon emissions is still voluntary. keywords: board size; board of independent; iso 14001; military connection; firms size; leverage; return on equity; carbon emission introduction a climate change problem and concerns public over issues caused by climate change led to the appearance of the new environment in recent years and made serious risks for humankind requires global response affiliation: 1 doctoral program of human resources development, postgraduate school, universitas airlangga, east java, indonesia 1,2 department of accounting, faculty of economic and business, universitas airlangga, east java, indonesia *correspondence: iswati@feb.unair.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101134 citation: iswati, s., & setiawan, p. (2020) green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures, militarily connected from the manufacturing industries in indonesia. journal of accounting and investment, 21(1), 1-18. article history received: 19 aug 2019 reviewed: 04 oct 2019 10 dec 2019 revised: 09 oct 2019 23 dec 2019 accepted: 24 dec 2019 mailto:iswati@feb.unair.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6913 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 2 urged to avoid the impact of disasters (dietz, hope, stern, & zenghelis, 2007). these changes focus on reducing greenhouse gases around the world, including indonesia. an example of commitment formed in indonesia is presidential regulation no. 61 years 2011 and presidential regulation no. 71 years 2011 in which those regulations were made to mitigate the climate change in controlling and reducing the risk of climate change. as in return, those ways can lower emissions or increase greenhouse gas (ghg) from various sources of emissions. the regulation to intrust company with greenhouse gas, energy consumption, or production of national action plan on cutting greenhouse gases and organizing nationwide greenhouse gas inventory. this research stems from the idea that carbon management plays a vital role in the transition to a low carbon future. carbon management strategies as a secure disclosure of information enable carbon companies, identify sources of emission measurements, inventory emissions, and then explore alternative options for cutting emission levels (wahyuni & ratnatunga, 2015). in 1993, the european union published an environment for management and audit scheme manage for organization that build the environment of management system (ems) certain in accordance with the directive and in 1996. the international standardization organization (iso) sets up its own voluntary environmental standard for ems iso 14001 certification (montiel & husted, 2009). the survey found that factories that instituted iso 14001 type internal management procedures demonstrated superior environmental performance (dasgupta, hettige, & wheeler, 2000). there is a commitment formed by the indonesian government to reduce carbon gas emissions, the targets listed in nationally determined contribution (ndc) a decrease in emissions by 29% in 2030, 834 with as much as million tons of co2 for all sectors and in the energy sector has received 314 million tons by co2 emissions. energy is a fuel for global economic activities, such as population expansion, improvement in quality of life standards, and consumption growth. it is estimated that the increase in power demand of 21 % in 2030 (iea, 2015). at the same time, the focus on climate change continues to grow, governments around the world have agreed to reduce co2 emissions and other environmental impacts. the ministry of energy and mineral resources (2017) released emissions produced by the energy producer industry category in 2016, producing 247, 422 gg co2e carbon emissions from three subcategories, namely power plants, oil refineries, and coal processing. among the three subcategories, the most significant contributor to emissions was power generation by 93.74%, followed by oil refineries and coal processing. emissions in this category have increased by an average of 7.73% per year. the increase in emissions that occurred is directly proportional to the rise in fuel consumption, which is an average of 7.51% per year. ghg emissions generated by the energy producer industry category from year to year can be seen in figure 1. iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 3 figure 1 ghg emissions in the energy producing industry category. source: ministry of energy and mineral resources (2017) ww.esdm.go.id research on the disclosure of carbon emissions have been developed in developed countries such as the in istanbul kilic and kuzey (2019), in canada ben-amar, chang, and mcilkenny (2017), and in australia rankin, windsor, and wahyuni (2011); bae choi, lee, and psaros (2013); yunus, elijido-ten, and abhayawansa (2016). this research evolves over an increase in the world’s attention regarding the real climate change, one of them is the same time as the impact of the company business. kilic and kuzey (2019) found that members of the board independent, members of foreign diversity, sustainability committee, firm’s size, and type industry affect on carbon emissions disclosure. benamar et al., (2017) the research sample at a canadian company shows that gender diversity, independent board members, company size and carbon emission levels influence companies to disclose carbon emissions. rankin et al., (2011) found that environmental management systems, ecological committees, firm’s size, and type industry have an essential role in the disclosure of carbon emissions. in research conducted in indonesia hermawan, aisyah, gunardi, and putri (2018) found that regulators, firm’s size, and profitability have an influence in disclosure of carbon emissions in indonesia. nasih, harymawan, paramitasari, and handayani (2019) state that board size structure, board independent, and firm’s size have an impact on the disclosure of carbon emissions in mining and plantation companies in indonesia. departing from research conducted by several previous researchers, there are at least the limitations of the selection of the use of variable indexes, which still tend to be subjective, and is highlighted the large-scale sample coverage that generalizes companies without looking at problem support. this research then wants to answer the limitations by using a variable index which is the basis and assessment set by gri for companies supporting the production of emission gas. freshness in this research is the selection of the index variable, military connections and relationships which represents examples of company specifications that support the urgency of gas emissions production in indonesia. in 1957, the indonesian government issued a regulation which support and strengthen the involvement of military personnel in economic activity in indonesia and since, the military business has emerged as one of the players is important in the indonesian economy (harymawan, 2018). according to duffy (2006), ceos with a military iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 4 background have more comprehensive leadership skills such as team work; good communication skills; organizational skills; set specific goals and empower others to achieve them such as a highly developed sense of ethics; and the ability to handle pressure that can enhance overall company performance. in organizational behavior that has a military background to a company policy, it can instill a stronger sense of ethics (benmelech & frydman, 2015). by having the same character, members of the military-connected council are considered capable of making decisions correctly because they tend to be more obedient to the rules and can also make decisions under crisis as if the entity is under pressure from various aspects for example in social and environmental issues. the purpose of this study is to analyze the relationship between disclosure of carbon emissions from manufacturing companies involved as supporters of gas emissions production and listed on the indonesia stock exchange. therefore, it is hoped that the findings of this study contribute to the subject of knowledge and provide evidence for further research on corporate governance in response to disclosure of carbon emissions. therefore, the results of previous studies still show inconsistencies in the role of corporate governance for disclosure of carbon emissions. this study contributes information sources about environmental disclosure practices that are expected to pay attention to their carbon emissions, then the results of this disclosure can contribute to considering aspects of the company's environmental performance. literature review and hypotheses development reducing carbon emissions plans also requires individual support or commitment to company management who uphold decisions and entrepreneurs about reducing carbon emissions iswati (2018) states that awareness of the need for commitment to reduce carbon to save the world starts from the kyoto protocol and the poor, especially shown by reports on the sustainability of the poor, especially on economic, environmental and social conditions. an important aspect of climate change mitigation is the obligation of companies to recognize, measure, record, present, and disclose carbon emissions (kalu, buang, & aligha, 2016). a study by kalu et al., (2016) suggested that carbon disclosure measures as a means to entrust and legitimize the public. reasons for disclosing carbon emissions that are recognized by the public is the awareness that leads the emission to make an environmentally friendly policy (bae choi et al., 2013). to discuss further, this research specifically refers to two main theories namely stakeholder theory and legitimacy theory. this is because the variables used are related to the theory we use and are explained in each of our hypotheses. two theories show that they can meet the needs of stakeholders in corporate responsibility for their environment and stakeholders can know whether the responsibilities and programs iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 5 carried out by the company are in accordance with the values and goals expected by the community. mitchell and wood (1977) classify stakeholder definitions into two parts, stakeholders in a broad sense are some individuals or groups that can affect the achievement of organizational goals or are influenced by the result of organizational goals. the narrow definitions are stakeholders as groups on which the organization depends on continuity in his life. according to freeman and reed (1986), the classic definition of a stakeholder in an organization is any group or individual that can influence or be influenced by the achievement of organizational goals. to respond to pressure from stakeholder groups, companies tend to engage in environmentally responsible practices and disclose them through communication channels. stakeholder theory takes the perspective that the company is not an entity that is only efficacious for its own interests, the company must also provide benefits to its stakeholders (nasih et al., 2019). the company would find different ways that can seek gratification for stakeholders when contributing to economic resources companies is important because the survival of companies engaged in depend on our stakeholders. disclosure of carbon emissions is a form of communication between the company and its stakeholders for providing support. with disclosure, companies try to show their social responsibility to all stakeholders. the disclosure of the emission of carbon is form of communication between the company and its stakeholders for the provision of support. by this disclosure, the company tries to show of their social responsibility for all stakeholders. stakeholders understand that companies in the field must be strong, heuristics intended to broaden the management's vision of the role and responsibilities of the optimization function are incoming profits and non-stock ownership interest claims. pressure from stakeholders’ forces management to disclose more information and therefore, stakeholders play an important role in the disclosure of social and environmental companies. responding to pressure from stakeholders, the company may engage in environmentally responsible practices and express it through communication channels (kilic & kuzey, 2019). it is expected that governance structures such as board size, independent director, and director with a military background can meet the criteria expected by stakeholders as a form of corporate responsibility to meet the needs of stakeholders. the theory of legitimacy for organization is the norm and social value by the group of people who want to assure that they concern the environment and this theory can explain the motivation behind the disclosure by an organization (nasih et al., 2019). the disclosure of the environment part of corporate social responsibility to obtain the legitimacy of the social community groups a spot of company established and an effort to maximize financial assets the company in the long term. legitimacy theory considers the interactions between organizations and society in general; this theory can be associated with the concept of "social contract" (bae choi et al., 2013). as stated by mathews (1995) that social contracts exist between organizations and individual members of the society if the society offers organizations with the right and legal authority to access "resources", such as natural or human iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 6 resources. because these resources are essential for their survival since organizations must keep striving to meet community expectations (consistent with social contracts) to ensure their operations remain legal. practices the responsibility of the company involved is the good intention and the environment and performance firms in mitigating the carbon emission that causes climatic changes and to increase the image of companies due to follow actively involved in practice responsibility. the types of the risk of not being can directly trigger a response legitimacy because they change the perception the parties to social contract, which must be preserved by the company. in the context of legitimacy, the company admits practices environmental sustainability into the company strategy as a consequence of the increasing demand for responsive environment (yunus et al., 2016). it is expected that companies with iso 14001 certificates have good environmental management so that they can manage and control the carbon emissions discharged from company activities. considering group dynamics, smaller boards are often expected to be more effective in monitoring and controlling management than larger boards (jizi, salama, dixon, & stratling, 2014). because of their limited size, they are expected to benefit from more efficient communication and coordination, as well as a higher level of commitment and accountability from each board member. in general, there is more board monitoring capacity in a company. rankin et al., (2011) report that companies with strong governance structures are more proactive in carbon disclosure. directors are able to manage environmental issues better, because they will have a broader perspective on the long-term benefits that can be obtained from transparent environmental disclosure. however, a research conducted by kilic and kuzey (2019); ben-amar et al., (2017) that size of the company's board structure has a negative influence on voluntary disclosure. very little research focuses on board size structure by the disclosure carbon emissions. in research yunus et al., (2016); liao, luo, tang, (2014) found that a positive and significant relationship between company structure size and disclosure of carbon emissions. a larger number of councils are more likely to allocate critical financial resources to pursue more environmental initiatives (nasih et al., 2019) and various pressures by stakeholders who demand to demonstrate environmental responsibility to stakeholders, following stakeholder theory. h1: board size affects the disclosure of carbon emissions. simultaneously, previous studies that broad made a positive relationship between independence of the council and the level of disclosure environment, due to board independent at the company board, can reduce conflict and monitoring agency produce better, which leads to better management. in accordance with article 74 paragraph 1 of law no. 40 of 2007 concerning limited liability companies, namely company organs that carry out activities funded and discuss the obligations of natural resources, social responsibility, and the environment to improve the quality of life that benefits the company itself, the local community, and the community. the advantage of having an independent board in a company is that they can increase the company's timeframe and iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 7 show a more effective increase in corporate governance practices and have a positive influence on voluntary disclosure (nasih et al., 2019). research conducted by eng and mak (2003) found that voluntary disclosure with the proportion of independent board members was negatively related to companies listed on the singapore stock exchange (ses). nasih et al., (2019) concluded that a high percentage of independent board bodies can reduce disclosure of carbon emissions. companies that have an independent board tend to divert resources towards implementing carbon management systems for company operations to practice and show that their activities are in line with community expectations. (yunus et al., 2016) assumed that the board independent positively related to the sustainability of reporting and trigger to associated entities by the disclosure of voluntary and is expected to not time on target the performance of the short run but in the long term with sustain an annual level of high transparency reporting the sustainability of companies, following the stakeholder’s theory. h2a: independent commissioner influenced on the disclosure of carbon emission. h2b: independent director influenced on the disclosure of carbon emission. the implementation of the management of the environment for a company showed that corporate commitment to monitor, manage, control, measure, and report their performance, including greenhouse gas emissions to be firm (rankin et al., 2011). the environmental management system good demonstrated through certificate iso 14001 because any information to establish communication detailed on the aspect of the development of environmental management. environmental management system is following the iso 14001 default management system about the environment. environmentally friendly policy is the most influential policy for the company for implementing the system certified iso 14001 management of the environment (prafitri & zulaikha, 2016). the environmental management system tended to be in a position to voluntarily disclose data and emission, they tend to provide information greenhouse gases more credible than companies without the ems (rankin et al., 2011). in addition to applying an environmental-friendly management system, the company can find external certification ems them through iso 14001 to indicate quality management system them and prepared the environment-friendly to their customers (adams, 2002). the provision of various practices instituted to reduce pollution, as certificates of iso 14001, represent the use of management on the directive of the nongovernment to show it to the proactive community, an approach to climate change according to theory legitimacy. implementation and support the 14001 certificate is to integrate environmental management system, health and safety, and in some cases, environmental management system (morrow & rondinelli, 2002). h3: a company that certified iso 14001 influenced on the disclosure of carbon emission. iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 8 harymawan (2018) states that building political or military connections (one or both) can help developing country companies gain access to funding. in other words, such a relationship is a substitute for the quality of governance required by companies to make voluntary disclosures such as carbon emissions. company management from former military members highly value values such as honesty, integrity and doing things in an ethical manner (duffy, 2006). on voluntary disclosures such as carbon emissions that do not yet have guidelines such as gri, to conduct and find out information about emissions released by the business activity process requires large funds to make a report. companies led by military councils have excellent backgrounds, performance skills in effective communication with subordinates and team members and define attachment to goals (duffy, 2006). associated with military experience ethical behavior can be a positive impact of social responsibility undertaken by councils that are motivated by altruistic military motivations, so as to provide reports with financial information that are more transparent and reliable for stakeholders. in this research it is hoped that ethical feelings, altruistic motivations and insensitivity to nature are stronger than military members, for example, can be seen in the occurrence of every major disaster in indonesia. the people involved for the first time living and responding quickly and helping several natural disasters were the indonesian national army, this shows that the closeness of the military to nature is enormous and has a positive impact related to the welfare of the community. h4: the company which has military connection influenced on the disclosure of carbon emission. based description of some research before, so this research is research model as in a figure 2. figure 2 research model board size board independent iso 14001 military connection carbon emission disclosure (ced) control variable: firms size, leverage, return of equity (roe) iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 9 research method the population of this study is manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange (idx) in the period 2013 to 2017. the sample in this research was 53 companies. the number of observations is 265 companies. hence, in that years, indonesia is the largest contributor to the 12th position of the entire country which produces co2 emissions from liquid fuel consumption of 233,504 thousand tons and will increase with the current technological advances (world bank, 2014). this research uses the ordinary least square regression model processed with stata 14. the sampling method was purposive sampling. sample criteria: (1) publish annual reports and sustainability reports consistently in the period 2013 to 2017. (2) companies that consistently disclose carbon emissions in the period 2013 to 2017. three types of variables were used in the study, namely the independent variable, dependent variable and control variable. the independent variable in this study is iso 14001, military connections and governance structures which are presented in two subvariables, namely: board size and board independent. they will be measured through these methods: board size measured by the number of the whole the total members of the company board adopted from research (kilic & kuzey, 2019; nasih et al., 2019; yunus et al., 2016). board independent in this data collection referred to in the percentage of independent directors (inddir) of the total number of a director at both employers and the percentage of independent commissioner (indcom) of the total of commissioners in a corporation. such measurement adopted from research nasih et al., (2019). iso 14001 is measured using dummy, 1 for companies that have an environmental management system with an iso 14001 certificate, and 0 otherwise, adopted from research (prafitri & zulaikha, 2016; rankin et al., 2011). military connection (mcon) measured by dummy, 1 if there is a company management or company board member in the company structure with a military education background (military academy), and 0 otherwise. the measurement adopted from research (benmelech & frydman, 2015; harymawan, 2018). the dependent variable for the carbon emission is measured by the disclosure of the carbon emission proxy. the measurement of the disclosure of the emission of carbon was used in the research covered an item that adopted from research bae choi et al., (2013) and developed a checklist based on carbon disclosure project information which is translated into 18 carbon index items. the control variable in this research is that firm’s size is measured using the log natural of the total assets of the company at the end of the fiscal year. leverage is measured by the ratio of total debt to total assets at the end of the fiscal year. return of equity (roe) is the company's ability to generate a return on equity. the formula for calculating roe is net income to total equity. this study using variable control of firm’s size, leverage, and roe serves to balance also controlled independent variable out of research model. previous studies have shown firm’s size, leverage and roe have a consistent influence on voluntary disclosure. iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 10 the research model used is ordinary least square (ols) regression analysis as follows: ced = α + β1 board_size + β2 indcom + β3 inddir + β4 iso 14001 + β5 mcon + β6 firms_size + β7 lev + β8 roe + ꜫ note: carbon emission disclosure (ced), independent commissioner (indcom), independent director (inddir), environmental management system (ems), military connection (mcon), return on equity (roe), leverage (lev). the data analysis technique is ols regression. tests carried out with stata 14 with a significance level of 1%, 5% and 10%. result and discussion based on table 1 shows that the total sample in this research was 265 observations, this research showed that a maximum score a member of the council in the structure of a corporation of 24 people and value minimum of 4 people with the average score 11.166. the percentage of independent commissioner (indcom) have a maximum value of 0.8 and a minimum value of 0 with an average value of 0.39. percentage independent director (inddir) has a maximum value of 0.5 and a minimum value of 0 with an average value of 0.114. the firm’s size variable has a maximum value of 33,320 and a minimum value of 23.87 with an average value of 29.09. leverage (lev) has a maximum value of 5,073 and a minimum value of 0.037, with an average value of 0.54. for carbon emission disclosures (ced) has a maximum value of 0.44 and a minimum value of 0.056 with an average value of 0.158. table 1 descriptive statistics of research variables variable n mean std. dev. min max board_size 265 11.16604 41.32601 4 24 indcom 265 0.389512 0.130914 0 0.8 inddir 265 0.114752 0.119877 0 0.5 iso 14001 265 0.660377 0.474477 0 1 mcon 265 0.237736 0.426502 0 1 firms_size 265 29.09083 1.6892 23.87006 33.32018 lev 265 0.539317 0.602404 0.037094 5.073275 roe 265 0.141030 0.284646 -1.181664 1.75742 carbon emission (ced) 265 0.157652 0.086095 0.0555556 0.444444 table 2 shows a matrix pearson’s correlation test that is aimed to investigate the power of the relation between variables. board size having positive correlation and significant 1% with carbon emission disclosures (ced). in other words, they show that companies with the number of members of the council are more abundant in the level of disclosure carbon emissions that higher. interestingly, the independent director (inddir) had a negative correlation and was 10% significant with carbon emission disclosures (ced). this result shows that a low percentage of inddir will have a high level of carbon emission disclosure. ems has a positive and significant correlation of 1% with carbon iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 11 emission disclosures (ced). in other words, companies that have iso 14001 certification will be able to manage carbon emissions better and report them. size has a positive and significant correlation of 1% with carbon emission disclosures (ced) and companies that have large firms size will reveal more about their carbon emissions. table 2. pearson’s test correlation of research variables (n=265) ced board size indcom inddir iso 14001 mcon firm size lev ced 1.000 board size 0.360 *** 1.000 (0.000) indcom -0.064 -0.025 1.000 (0.299) (0.682) inddir -0.104 * -0.177 *** 0.006 1.000 (0.090) (0.004) (0.918) iso 14001 0.262 *** 0.307 *** -0.039 -0.008 1.000 (0.000) (0.000) (0.528) (0.894) mcon 0.088 0.275 *** 0.114 * -0.099 0.283 *** 1.000 (0.151) (0.000) (0.064) (0.107) (0.000) firms size 0.362 *** 0.593 *** 0.012 -0.052 0.288 *** 0.072 1.000 (0.000) (0.000) (0.846) (0.395) (0.000) (0.243) lev -0.074 -0.017 -0.037 -0.066 -0.207 *** -0.094 0.012 1.000 (0.227) (0.787) (0.551) (0.282) (0.001) (0.129) (0.852) roe 0.001 0.103 * 0.291 *** -0.104 * 0.023 -0.071 0.074 -0.031 (0.988) (0.093) (0.000) (0.090) (0.709) (0.248) (0.233) (0.618) t statistics in parentheses. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 table 3 shows the results of the t-test, which explains that the average ced performance of companies that have military-connected is higher than companies that not military connected. companies that have iso 14001 certificates with military connections have a higher and significantly higher average than not military-connected companies. with respect to board size, independent commissioners (indcom) and leverage (lev), companies with military connections are significantly higher than not military-connected companies. table 3. independent t-test result variable no-military connection military connection (n=202) (n=63) mean mean coef t-value ced 0.153 0.173 -0.020 -1.609 board_size 10.604 12.968 -2.364 *** -4.080 indcom 0.378 0.426 -0.047 ** -2.539 indbod 0.117 0.107 0.010 0.569 iso 14001 0.589 0.889 -0.300 *** -4.538 firms_size 29.031 29.282 -0.250 -1.026 lev 0.574 0.430 0.144 * 1.662 roe 0.153 0.102 0.051 1.250 t statistics in parentheses. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 12 table 4 presents the results of ordinary least square (ols) regression about of corporate governance (board size, indcom, inddir), iso 14001, military connection (mcon) to carbon emission disclosure (ced) with additional control variables, firms size, leverage (lev) and return of equity (roe). in regression of independent variable capable of being explained the dependent variable for 0,3470 or 34,70 % amounting, to as much as while the rest 69,53 % would be solved through the variables such research is the case environment planning, environmental commitee and sustainability commitee. normality test in this regression model shows a significant level of 5% of 0.4714 and it can be concluded that the research data is normally distributed. table 4 results of ols regression variable board_size carbon emission disclosure (ced) coef. std. err. t p>t 0.003132 0.001451 2.16 0.032 ** indcom -0.027600 0.037498 -0.74 0.462 inddir -0.024633 0.041509 -0.59 0.553 iso 14001 0.027666 0.010991 2.52 0.012 ** mcon 0.001204 0.011697 0.10 0.918 firms_size 0.011566 0.003532 3.27 0.001 *** lev 0.015768 0.008168 1.93 0.055 * roe 0.021263 0.017953 1.18 0.237 n 265 r 2 0.3470 f 0.0000 normality 0.4714 industry dummies included year dummies included t statistics in parentheses. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 as of the previous findings, table 4 shows that the estimates of companies that have board members with compositions that have more positive relationships with disclosure of carbon emissions. we found that boosting the positive coefficients 0.00313 and significant at the 5% (t = 2.16). this finding suggests that h1 supported, the number of members of the larger offer more experience and knowledge, which in turn strengthens governance companies and of managerial capabilities to make business decisions better to improve the company (jackling & johl, 2009; kiel & nicholson, 2005). it can be concluded that the number of directors in the company occupies an important role in the company to determine the disclosure of carbon emission policies and can be effective in monitoring companies in indonesia, as they seek to achieve transparency to stakeholders and members of the stronger board have a tendency to deal with issues with emissions carbon. the results of this study are in accordance with nasih et al., (2019); yunus et al., (2016) that board size has a significant positive effect on disclosure of carbon emissions. iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 13 regression results on board independent variables show the coefficient of independent commissioner (indcom) is negative -0.0276 and not significant (t = -0.74) and the coefficient of independent director (inddir) is negative -0.0246 and not significant (t = 0.59). this finding suggests that h2a and h2b not supported, because there are factors or a particular situation in indonesia that is, the existence of institutional ownership in indonesia relatively weaker than in other countries, although there are some level of concentration of ownership of which higher (darmadi & sodikin, 2013). thus, institutional ownership could not working a role in increasing the maximum governance of companies such as the independent supervision in the more conservative in expressing information related to carbon emissions for all stakeholders. the results of this research are in accordance with eng and mak (2003); nasih et al., (2019) that board independent has a significant negative effect on voluntary environmental disclosure. hence, we recognize that disclosure of carbon emissions in this research is based on observation writer own, and it was not known if reducing carbon in the firm operations. the environmental management system (ems) shows a positive coefficient of 0.0276 and is significant at the 5% level (t = 2.52). this means that companies certified iso 14001 can improve disclosure of carbon emissions. the finding suggests that h3 supported, it found that company with ems good and having iso 14001 be able to manage and control environment is more well as produce information emissions more credible associated carbon emissions. malmborg (2002) stressed that the ems is an important not only for duty organization management of the environment but also to the action of communicative and learning organization. hence the presence of ems company implying that the environmental management system would lead better in the process of managerial reporting and external in response to internal environmental concerns. the results of this research are in accordance with prafitri and zulaikha (2016); rankin et al., (2011) that iso 14001 has a significant positive effect on disclosure of carbon emissions. military connection (mcon) shows a positive coefficient of 0.0012 and is not significant (t = 0.10). hope a company that led by council member who studied the language of a military academy would be an increase in the disclosure of the carbon emission. this finding suggests that h4 not supported, probably because the disclosure of carbon emissions in indonesia is still voluntary. they do not prioritise that the disclosure of is voluntary in nature than the disclosure of mandatory and skills that belong to them as a communication that effective with subordinate has not been able to walk on both terms of the disclosure of voluntary. because, in any structure, the members of the council have differing aims and a different way to improve the company performance. but, in research conducted by benmelech and frydman (2015), a company that is led by local council members background as an army does not use excessive leverage, small involved in cheating the scheme better over the company and industry has experienced a fall. harymawan (2018) research conducted in indonesia found that companies that have leaders with a military background have the power to get low interest rates and have low debt. iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 14 on control variables suggest that the firm’s size has a positive influence on the disclosure and significant to carbon emissions. firm’s size will be more sensitive to engage in practice disclosure environment. results of this research are in accordance with nasih et al., (2019); bae choi et al., (2013). leverage shows a positive and significant effect, and this is to reveal carbon emissions require huge costs, according to research yunus et al., (2016). return of equity (roe) it has some positive effects and insignificant possible causes for equity of resources is not specifically used to support activity as the external environment and carbon emissions but, was more focused on the achievement of prosperity the stockholder. table 5 shows the results of the robustness test regression. in regression testing usually find things that are violated in testing traditional assumptions. this testing be taken to reduce bias the results of research and important to analyze data which are affected by outlier and minimize the influence of outlier against a model so that it will obtained a model that is best. this finding is also strong, with almost no difference with ols regression, with a significant level. table 5 results of robust regression variable carbon emission disclosure (ced) coef. robust std. err t p>t board_size 0.003132 0.001498 2.09 0.038 ** indcom -0.027600 0.038011 -0.73 0.468 indbod -0.024633 0.034941 -0.70 0.481 iso 14001 0.027666 0.010689 2.59 0.010 ** mcon 0.001204 0.012691 0.09 0.924 firms_size 0.011566 0.003379 3.42 0.001 *** lev 0.015768 0.007956 1.98 0.049 ** roe 0.021263 0.017209 1.23 0.221 n 265 r 2 0.3470 adj-r 2 0.3021 industry dummies included year dummies included t statistics in parentheses. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 conclusion based on the results of the analysis and discussion discussed previously, we obtain four conclusions based on the conceptual framework and hypothesis. h1 research results are supported; it is board size has influences on carbon emotions, especially in manufacturing companies in indonesia. which means whatever the number of directors will determine the carbon emission’s disclosure. the results of the study h2a and h2b not supported; it means that board independent has negative influences and insignificant. board independent in the company can not afford to oversee the performance, so the supervision in company will not work effectively. on the outcome of h3 showed iso 14001 that supported; it means in companies that had better environment management iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 15 system that he should have iso 14001 would be capable of handling of carbon emission footprint but also result in a credible information about the carbon emission. the results of research on h4 show that military connections are not supported. this means that leaders with a military background can not focus on voluntary reports but, only focus on mandatory reports and their have a way to maintain the company's going concern by paying attention to company performance such as profitability dan leverage. the results showed variabel control that firm’s size has high disclosure carbon emissions. company with leverage high also having disclosure of carbon emissions high, because the company need money for voluntary to perform report. while, roe have no significant impact on carbon emissions disclosure. this research can consider the function of characteristics of corporate governance that are appropriate and appropriate for companies, governments and countries. bearing in mind that disclosure of information related to carbon emissions is highly related to stakeholders can contribute because the development and implementation of the is0 14001 innovation strategy policy can be emphasized to support the implementation of carbon emission reduction strategies towards clean or zero emissions. appendix table a1 carbon emissions disclosure checklist category item climate change: risks and opportunities cc1 risk assessment / description (regulation, physical or general opportunity) related to climate change and actions taken or to be taken to manage risk cc2 assessment / description of current (and future) financial implications, business implications and opportunities for climate change ghg emissions accounting ghg1 description of methodology used to calculate ghg emissions (e.g. ghg or iso protocol) ghg2 verification of external quantities of ghg emissions if so by whom and on what basis ghg3 total ghg emissions – tons metric ghg4 emitted co2 disclosure of scope 1 and 2, or coverage 3 of direct ghg emissions ghg5 disclosure of ghg emissions by sources (e.g. coal, electricity, etc.) ghg6 ghg emissions disclosures based on the level of facilities or segments ghg7 comparison of ghg emissions with previous years. energy consumption ec1 total energy consumed (e.g. tera-joule or map-joules) ec2 quantification of energy used from renewable sources. ec3 disclosures based on type, facility or segment ghg reduction and cost rc1 details of plans or strategies to reduce ghg emissions rc2 specification of the level of ghg emission reduction target and target year rc3 emission reductions and related costs or savings achieved to date as a result of the reduction plan rc4 future emissions costs are taken into account in planning capital expenditures ghg emission accountability acc1 indication of which board committee (or other body accountability executives) has full responsibility for actions related to climate change acc2 mechanism description by which board (or other executive body) reviews the progress of the company regarding climate change. source: bea choi et al., (2013) iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 16 references adams, c. a. (2002). internal organisational factors influencing corporate social and ethical reporting. accounting, auditing and accountability journal, 15(2), 223–250. https://doi.org/10.1108/09513570210418905 bae choi, b., lee, d., & psaros, j. (2013). an analysis of australian company carbon emission disclosures. pacific accounting review, 25(1), 58–79. https://doi.org/10.1108/01140581311318968 ben-amar, w., chang, m., & mcilkenny, p. (2017). board gender diversity and corporate response to sustainability initiatives: evidence from the carbon disclosure project. journal of business ethics, 142(2), 369–383. https://doi.org/10.1007/s10551-015-27591 benmelech, e., & frydman, c. (2015). military ceos. journal of financial economics, 117(1), 43–59. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.04.009 darmadi, s., & sodikin, a. (2013). information disclosure by family-controlled firms: the role of board independence and institutional ownership. asian review of accounting, 21(3), 223–240. https://doi.org/10.1108/ara-01-2013-0009 dasgupta, s., hettige, h., & wheeler, d. (2000). what improves environmental compliance? evidence from mexican industry. journal of environmental economics and management, 66(1), 39–66. https://doi.org/10.1006/jeem.1999.1090 dietz, s., hope, c., stern, n., & zenghelis, d. (2007). reflections on the stern review: a robust case for strong action to reduce the risks of climate change. world economics, 8(1), 121–168. retrieved from https://ideas.repec.org/a/wej/wldecn/270.html duffy, t. (2006). military experience and ceos: is there a link? korn/ ferry international report. eng, l. l., & mak, y. t. (2003). corporate governance and voluntary disclosure. journal of accounting and public policy, 22, 325–345. https://doi.org/10.1016/s02784254(03)00037-1 freeman, r. e., & reed, d. l. (1986). stockholders and stakeholders : a new perspective on corporate governance. california management review, 25(3), 88. https://doi.org/10.2307/41165018 harymawan, i. (2018). why do firms appoint former military personnel as directors? evidence of loan interest rate in militarily connected firms in indonesia. asian review of accounting, 28(1), 1–18. https://doi.org/10.1108/ara-07-2016-0086 hermawan, a., aisyah, i. s., gunardi, a., & putri, w. y. (2018). going green: determinants of carbon emission disclosure in manufacturing companies in indonesia. international journal of energy economics and policy, 8(1), 55–61. retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6009/3492 iea (2015) projected costs of generating electricity, international energy agency, paris. iswati, s. (2018). carbon accounting reflection as a response to face the climate change. advances in social science, education and humanities research (assehr), 98, 15–18. https://dx.doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.4 jackling, b., & johl, s. (2009). board structure and firm performance: evidence from india’s top companies. corporate governance: an international review, 17(4), 492–509. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00760.x jizi, m., salama, a., dixon, r., & stratling, r. (2014). corporate governance and corporate social responsibility disclosure : evidence from the us banking sector corporate governance and corporate social responsibility disclosure : evidence from the us https://doi.org/10.1108/09513570210418905 https://doi.org/10.1108/01140581311318968 https://doi.org/10.1007/s10551-015-2759-1 https://doi.org/10.1007/s10551-015-2759-1 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.04.009 https://doi.org/10.1108/ara-01-2013-0009 https://doi.org/10.1006/jeem.1999.1090 https://ideas.repec.org/a/wej/wldecn/270.html https://doi.org/10.1016/s0278-4254(03)00037-1 https://doi.org/10.1016/s0278-4254(03)00037-1 https://doi.org/10.2307/41165018 https://doi.org/10.1108/ara-07-2016-0086 https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6009/3492 https://dx.doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.4 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00760.x iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 17 banking sector. journal of business ethics, 125, 601–615. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2 kalu, j. u., buang, a., & aligha, g. u. (2016). determinants of voluntary carbon disclosure in the corporate real estate sector of malaysia. journal of environmental management, 182, 519–524. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.08.011 kiel, g. c., & nicholson, g. j. (2005). evaluating boards and directors. corporate governance: an international review, 13(5), 613–630. https://doi.org/10.1111/j.14678683.2005.00455.x kilic, m., & kuzey, c. (2019). the effect of corporate governance on carbon emission disclosures evidence from turkey. international journal of climate change strategies and management, 11(1), 35–53. https://doi.org/10.1108/ijccsm-07-2017-0144 liao, l., luo, l., & tang, q. (2014). gender diversity , board independence , environmental committee and greenhouse gas disclosure. the british accounting review, 30, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.002 luo, l., tang, q., & lan, y.-c. (2013). comparison of propensity for carbon disclosure between developing and developed countries a resource constraint perspective. accounting research journal, 26(1), 6–34. https://doi.org/10.1108/arj-04-2012-0024 malmborg, b. v. f. (2002). environmental management systems, communicative action and organizational learning. business strategy and the environment, 11(5), 312–323. https://doi.org/10.1002/bse.337 mathews, r. (1995). social and environmental accounting : a practical demonstration of ethical concern ? journal of business ethics, 14, 663–671. https://doi.org/10.1007/bf00871347 ministry of energy and mineral resources. research on the use of local emission factors in the ghg inventory in the energy sector; ministry of energy and mineral resources: jakarta, indonesia, 2017. (in indonesia). retrieved from https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kajian-emisi-gas-rumahkaca2017.pdf (accessed on 21 agustus 2019) mitchell, r. k., & wood, d. j. (1977). toward a theory of stakeholder identification and salience : defining the principle of who and what really counts. the academy of management review, 22(4), 853–886. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105 montiel, i., & husted, b. w. (2009). the adoption of voluntary environmental management programs in mexico : first movers as institutional entrepreneurs. journal of business ethics, 88(1), 349–363. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0282-y morrow, d., & rondinelli, d. (2002). adopting corporate environmental management systems : motivations and results of iso 14001 and emas certification. european management journal, 20(2), 159–171. https://doi.org/10.1016/s0263-2373(02)00026-9 nasih, m., harymawan, i., paramitasari, y. i., & handayani, a. (2019). carbon emissions, firm size, and corporate governance structure: evidence from the mining and agricultural industries in indonesia. sustainability (switzerland), 11(9). https://doi.org/10.3390/su11092483 prafitri, a., & zulaikha. (2016). analisis pengungkapan emisi gas rumah kaca. jurnal akuntansi and auditing, 13(2), 155–175. https://doi.org/10.14710/jaa.v13i2.13870 rankin, m., windsor, c., & wahyuni, d. (2011). an investigation of voluntary corporate greenhouse gas emissions reporting in a market governance system: australian evidence. accounting, auditing and accountability journal, 24(8), 1037–1070. https://doi.org/10.1108/09513571111184751 wahyuni, d., & ratnatunga, j. (2015). carbon strategies and management practices in an uncertain carbonomic environment lessons learned from the coal-face. journal of cleaner production, 96, 397–406. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.095 https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.08.011 https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00455.x https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00455.x https://doi.org/10.1108/ijccsm-07-2017-0144 https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.002 https://doi.org/10.1108/arj-04-2012-0024 https://doi.org/10.1002/bse.337 https://doi.org/10.1007/bf00871347 https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kajian-emisi-gas-rumah-kaca2017.pdf https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kajian-emisi-gas-rumah-kaca2017.pdf https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105 https://doi.org/10.1007/s10551-009-0282-y https://doi.org/10.1016/s0263-2373(02)00026-9 https://doi.org/10.3390/su11092483 https://doi.org/10.14710/jaa.v13i2.13870 https://doi.org/10.1108/09513571111184751 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.095 iswati & setiawan green earth: carbon emissions, iso 14001, governance structures … journal of accounting and investment, 2020 | 18 world development indicators. indonesia’s co2 emissions (metric tons per capita). retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/en.atm.co2e.kt?most_recent_value_des c=true yunus, s., elijido-ten, e., & abhayawansa, s. (2016). article information : managerial auditing journal, 31(2), 156–179. https://doi.org/10.1108/maj-09-2014-1087 https://data.worldbank.org/indicator/en.atm.co2e.kt?most_recent_value_desc=true https://data.worldbank.org/indicator/en.atm.co2e.kt?most_recent_value_desc=true https://doi.org/10.1108/maj-09-2014-1087 journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 article type: research paper bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship in the industrial revolution 4.0 era suryo pratolo abstract research aims: the buying and selling system can no longer be manual instead it must be based on information technology so that it can be accepted by millennials and make them have a strong entrepreneurial spirit. for this reason, the movement of “belabeli produk mahasiswa” (bedukmawa) offers solutions to millennial generation the entrepreneurial challenges. bedukmawa is an entrepreneurial movement based on demand-pull or pulling needs with incentives from the campus to encourage the buying movement by students to other students, so that with this transaction movement there will be a producing and selling movement naturally. the producing and marketing actions are the atmosphere that is raised on campus so that the university has a role in making it happen by providing stimulative funds for it. bedukmutu is a web-based application that uses the concept of iot (internet of things) that upholds convenience and public acceptance for millennial generation students. hence, the purpose of this study is to obtain direction on entrepreneurship design on the campus that can encourage students to practice entrepreneurship effectively and efficiently in the era of the industrial revolution 4.0. design/methodology/approach: in evaluating the bedukmawa operation, we involve some users to conduct focus group discussion (fgd), they were academic community groups, namely the lecturer group and the university leadership group. research findings: the results of applying this bedukmawa application for a year at university muhammadiyah yogyakarta as an object of research produced an extraordinary output, in which the student entrepreneurship movement has reached billions of rupiahs monthly and with this application, iot big data is presented, in which it provides various measurable information in multiple ways. theoretical contribution/originality: this paper is an initial research that discusses how policies in creating a marketplace in campus using a web-based application can be integrated with entrepreneurial learning practices for students. practitioner/policy implication: this paper provides a practical overview related to how the marketplace can be formed in a campus environment using a webbased application so that it can support students to learn entrepreneurship in a real way. research limitation/implication: this paper only provides a framework based on one of private campus experiences in indonesia. replication of this policy on other campuses may require certain adjustments given the environment and culture of each campus is different. keywords: entrepreneurship; economic sovereignty; demand pull; internet of thing; bigdata; bedukmawa affiliation: department of accounting universitas muhammadiyah yogyakarta. yogyakarta. indonesia. *correspondence: suryo@umy.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101141 citation: pratolo, s. (2020). bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship in the industrial revolution 4.0 era. journal of accounting and investment, 21(1), 125-144. article history received: 09 sep 2019 reviewed: 12 oct 2019 revised: 22 dec 2019 accepted: 29 dec 2019 mailto:suryo@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7575 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 126 introduction economic independence is a significant factor in the advancement of civilization in developed countries. weak financial autonomy will make the vulnerable joints of the nation outside the economy, both the political, cultural, as well as defense and security joints. therefore, financial sovereignty becomes a strategic issue. to realize the economic autonomy of the nation, we must first understand that the concept of economic independence covers three dimensions, namely self-sufficiency, selfdiscovery, and self-confidence (mukeri, 2012). the first dimension, which is self-sufficiency, is a dimension of feeling enough for what we already have. self-sufficiency is also called qana'ah which means feeling satisfied and sufficient for the sustenance of allah, and we are obliged to give thanks (al-kumayi, 2004). the second dimension, namely self-discovery, is an understanding of who we are and where we stand as indonesian people. the third dimension, which is selfconfidence, is the belief that we, as a nation, will be able to be independent, sit equally low, and stand tall together with the world community. economic independence will be able to be upheld with these three pillars of dimensions where the people have a sense of self-sufficiency, able to find who they are, and have confidence (refer to figure 1). figure 1 nation’s economic independence building source: formulated by author figure 1 shows that national economic independence is our attitude as the people of indonesia to always be grateful for what god has given us, fertile land, vast oceans with abundant fish, an excellent climate for agriculture and farm. based on that fact, as a nation, we must have the confidence to prioritize our abilities in overcoming various economic problems to achieve one goal, without securing ourselves to the various possibilities of mutually beneficial cooperation with other countries. that is because we know who we are; we are a nation that likes to work hard and work together, helping each other enthusiastically and united by the teachings of the predecessors of this nation in the joint pancasila. as proof that we are a nation that has confidence in the economy, the concept of the popular economy can provide economic defense during the financial crisis that hit the indonesian economy. during the indonesian economic crisis, it was the people who turned out to provide livelihoods and jobs for the economic sovereignity s e lf s u fi c ie n c y people s e lf c o n fi d e n c e pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 127 indonesian people themselves. cooperation in a society-based economy shows the gratitude shown by the indonesian people according to the principle of self-sufficiency. indeed, realizing and maintaining economic independence requires a continuous learning process. people who are willing and continue to follow a good learning process will gradually gain power, strength, or ability to make the right decision to meet their needs independently. sumodiningrat (2000) explains that community economic independence can be achieved through an empowerment process. with the empowerment of the community, the community members will be able to be independent and improve the standard of living of their families, as well as to optimize the resources they have. to realize the independence of a society-based economy characterized by cooperation, takes a lot of entrepreneurs. at present, the ratio of indonesian entrepreneurs is around 3.1% of the total population, or approximately 8.06 million people (hartarto, 2018). although the rate has exceeded international standards, which is 2%, it still needs to be improved. singapore has now reached 7%, and malaysia is at the level of 5%. according to airlangga hartarto, to become a developed country, the government needs to continue to spur entrepreneurial growth, including small and medium industries, while increasing productivity and competitiveness in the digital era (hartarto, 2018). in line with what hartarto (2018) said related to competitiveness in the digital age, the nation's economic independence faced challenges with the rapid development of information technology and gave rise to a wave of the industrial revolution 4.0 that we know with this industrial revolution led to economic disruption such as printing companies, taxis, television, and others. another challenge is that the nation's young generation is millennial who cannot be separated from the device to access information through the world, data is always in the hands of today's young generation, and with this information technology access to the needs of goods and services cannot be limited by the area of a country. the conditions of the industrial revolution 4.0 and the requirements of this millennial child must be understood by us so that threats can become opportunities and be able to increase the economic independence of the nation. unlike other empirical research that departs from the practical and experiential gap, this research is based on the experience of a private campus in increasing its economic independence by exploiting the market potential on campus. the stimulus for creating this market is conducted by launching online buying and selling applications among students, which we call “bela beli produk mahasiswa (bedukmawa)”. as one of the components of the nation, students are one of the backbones of the nation's progress in the future, and the campus is a vehicle for pasting students as a formidable future generation. in addition to academic skills and knowledge that must be mastered by students, the entrepreneurial spirit must also be the main thing as capital to advance the nation through economic security. the financial resilience of the indonesian people is a prerequisite for the creation of independent economic sovereignty that is not dependent and depressed by other nations' economies. there are several challenges in pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 128 the realization of financial independence. first, entrepreneurship education on campus at this time is considered not able to provide a provision of skills and understanding of entrepreneurial practices for students because they are still classical. second, the current industrial revolution 4.0 has felt its impact on the domestic business world. third, the millennial generation, which will become the successor of the nation in almost no time, cannot be separated from technology and information systems so that the business platform has shifted from manual to automation. literature review and focus of study indonesia economic condition it is predicted that the indonesian economy will still face challenges. apart from economic stability in 2018, there were several problems in 2019. within the internal scope, it would appear that there would be the following conditions: a. current account deficit, b. the high import, c. competitiveness, d. labor issues, and e. the rolling of the industrial revolution era 4.0 (indonesian ministry of economy, 2019). on the external side, the main challenges stem from the risk of weak global economic growth and falling commodity prices. the real domestic challenges are a. food, energy, and water security; b. industry, maritime, and tourism competitiveness; c. long-term financing; and d. inclusive economy. besides, the necessary capital for development and macroeconomic and financial system stability needs to be strengthened. for this reason, the policy mix aims at safeguarding stability, driving economic growth momentum, and accelerating structural reform. it is expected that indonesia's financial structure will be more diversified and support sustainable economic growth. from the domestic side, the strengthening of the national economy still faces several structural problems. first, the challenges of achieving food, energy, and water security as input are the main factors in supporting the transformation process towards industrialization. second, indonesia is still lagging in the global value chain compared to competing countries in the region, where the imbalance of industrial structure and low productivity causes the competitiveness of indonesian industrial products to be relatively weak. third, strengthening the basis of long-term sustainable financing to support investment as the foundation of the economic driver. fourth, creating equity for the community to participate in and benefit from development and economic growth. disruption and the industrial revolution as elaborated earlier, economic independence faces disruption over the existence of the industrial revolution 4.0. the industrial revolution 4.0 mainly resulted in the phenomenon of economic sharing and extensive use of the internet of things in all fields and sectors of life. business competition is no longer between products in similar industries, but between business models in industries whose boundaries are increasingly blurred. this phenomenon, at the same time, raises a threat to organizations that are still shackled by old conventional rules that are not familiar with smartphones, pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 129 technological applications, statistical analytics, and big data. disruption is not only caused by a change in the "way" of doing business but also it is business fundamentals. starting from the cost structure to culture, and even industrial ideology. economic sharing, according to khasali (2017), is where disruption occurs due to changes in ways of doing business, which used to emphasize owning (ownership) to sharing (sharing roles, collaboration resources). in the past, everything was controlled independently. now, if possible, sharing functions, or else, if everything used to be done unaided, in this disruption era, we collaborate and cooperate. disruption changes things in such a way that old business methods are obsolete or obsolete. discussing disruption cannot be separated from the stage of the industrial revolution, which at this stage has reached the industrial revolution stage 4. the effects of the next disruption are better understood when discovering what happened to the industrial revolution itself. the industrial revolution means a significant and radical change in the way humans produce goods and services. the industrial revolution 1.0 began with the discovery and use of steam engines in the process of producing goods. before the existence of steam engines, humans relied on muscle power, hydropower, and wind power to drive tools. there are problems faced because of the weakness of the source of energy. for example, humans, horses, cows, and other muscular forces cannot possibly lift weighty items, even with the help of a pulley. it takes regular breaks to recover the power, so does the production process; if you want to run for 24 hours a day, it requires more energy. in addition to muscle, waterpower and wind power are often used. the main problem with these two power sources is that we cannot use them anywhere. the invention of a steam engine that is far more efficient and cheaper no longer limits the time to drive the motor. this industrial revolution made europeans send their warships to all corners of the world in a much shorter time. because engine power is now not limited by muscle, wind, and waterfalls, there have been tremendous cost savings in production, transportation, and even military. the goods produced are far more, cheaper, and easier to obtain. the money that was initially used to produce and buy expensive goods can now be used for other things so that products that are not produced using a steam engine become even more salable. this industrial revolution also changed the world community, from an agrarian society where the majority of the people worked as farmers, to an industrial society. the 2.0 industrial revolution took place in the early 20th century. at that time, production was already using machines, and steam power was replaced by electricity. the revolution occurred by creating a "production line" or assembly line that uses a "conveyor belt" or conveyor belt with the help of tools that use electric power, which is much easier and cheaper than steam power. the industrial revolution 3.0 the industrial age of 3.0 was slowly replaced by the information age. if a steam engine triggered the first revolution, a conveyor belt and electricity triggered the second revolution, whereas a moving machine triggered the third revolution, by which it thinks automatically: computers and robots. the progress of speeding computer technology embarked remarkably after the second world war is over. the discovery of semiconductors, followed by transistors, then integrated chips pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 130 (ics) made the size of the computer smaller, less electricity needed, while the ability to count flew to the sky. reducing the size of the computer becomes essential because now it can be installed on the machines that operate the production line. nowadays, computers replace many people as operators and controllers of production lines, just as telephone operators in telephone companies are replaced by relays so that we just need to dial phone numbers to contact our friends. along with the progress of the computer, the development of machines that can be controlled by the processor also increased. all kinds of machines are created with forms and functions that resemble a human. the computer becomes his brain, the robot becomes his hand, slowly the role of manual labor and manual labor disappears. because of this progress, too, there was a change from analog data to digital data, such as from recording music using a cassette to a cd, from watching movies on a video player to a dvd player, etc. it happens because the computer can only work with digital data as a result of the third industrial revolution or known as the "digital revolution". this revolution also makes video games become something usual in our lives, and they become a business with billions of values, even trillions of dollars. the 4.0 industrial revolution bases on computer and robot technology as its platform, which further produces four things, namely: first, the progress of the internet where all computers are connected to a shared network, and the size of computers can be smaller. computers are always connected to giant networks and produce the internet of things when they are connected to the internet. second, technological advances can create sensor technology that can record events at any time and provide so many variations and the amount of new data and become big data. third, related to the first and second is cloud computing. complicated calculations still require large, sophisticated computers, but because they are connected to the internet, because there is a lot of data that can be sent via the internet, all these calculations can be done elsewhere, rather than an in-home base. so, a company that has five offices in five different countries only needs to buy a supercomputer to process the necessary data simultaneously for the five office business activities in each country, which no longer need to buy five supercomputers to do it separately. fourth, the discovery of machine learning, which is a machine that can learn, which can realize that he made a mistake so that he made the right correction to improve subsequent results. combining these four things means that supercomputers can do calculations that are complex, extraordinary, and unthinkable about anything with capabilities beyond the limits of human ability. student entrepreneurship another thing that is important to note related to the need for economic independence is the high number of educated unemployed. from the perspective of tertiary institutions, this condition must be the basis for the need to change orientation in providing entrepreneurial skills and experience for students. the facts show that the majority of tertiary graduates are still oriented as job seekers rather than as job creators. the learning system in various universities focuses on how to prepare the students to graduate and get a job immediately, in which in a university accreditation pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 131 the duration of studying of graduation and waiting time for work become some indicators of the university success rather than graduates who are ready to create the kind of work. according to hisrich and peters (1992), entrepreneurship includes a series of behaviors, skills, and traits that support the development of innovation and creativity. university graduates synonymous with knowledge must have the ability to prosper themselves and their environment. therefore, the tertiary education system in indonesia must focus more on preparing graduates to be able to live independently, be creative, utilize science and technology, and the arts they have mastered. at present, the entrepreneurship education that is packaged through traditional learning methods, teaching staff, literature review and written evaluation is not enough to be able to activate the entrepreneurial spirit for its graduates. entrepreneurship education focuses on humans holistically (including their knowledge, feelings, values, and interests) so that they can think creatively and innovatively. according to presidential instruction no. 4 of 1995, entrepreneurship is defined as the spirit, behavior, and ability of a person in handling businesses and or activities that lead to efforts to find, create, implement new ways of working, technology and products by increasing efficiency to obtain better service, and or greater profits. entrepreneurship can occur in all fields (hodgetts & kuratko, 2001), the arena of entrepreneurship in principle is how to change economic resources from areas with low productivity and yields to areas with higher productivity and with greater results. entrepreneurs in the fields of health, education, and business basically work the same way, they work better, they do it differently from others (drucker, 2014). outputs that can be generated by entrepreneurs include the creation of wealth, enterprise, innovation, change, employment, value and growth (morris, lewis and sexton, 1994). through the ability to produce these outputs, a person can be called an entrepreneur in any field. for example, a business entrepreneur is required to be able to create prosperity, enterprise, innovation, employment, value and growth, while a corporate entrepreneur (intrapreneur) should have the ability to create innovation, change, and value that will indirectly foster prosperity, company, innovation, employment, value and growth for the organization where he works. susilaningsih (2015) has examined and compared the practice of higher education entrepreneurship education programs abroad, namely in singapore, china and finland. of the three shows different models that we can good aspects of it. in singapore, nationa university of singapore (nus) started entrepreneurship education by instilling an entrepreneurial mental attitude and then continued with innovation and creativity activities that were applied to a study, with the target of research results in the form of products that could be commercialized. with this model, it can finally produce entrepreneurs in the academic field (academic entrepreneurs), entrepreneurs in the social field (social entrepreneurs) and at the same time entrepreneurs in the business sector (business entrepreneurs) based on research and technology. in china, entrepreneurship education is focused on forming business entrepreneurs. the government and parents of students are involved in entrepreneurship education in pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 132 tertiary institutions. the role of the government is to provide business plan competition programs, provide business incubation at each tertiary institution and in the city and province, as well as provide initial capital and provide incentives to entrepreneurial students in the form of tax reductions and other financial support. the role of student parents is to provide financial assistance, share business and network experiences. in finland, turku university encourages its students to become corporate entrepreneurs in their entrepreneurship education. students are given training through several stages, starting from the triggering stage, providing knowledge about entrepreneurship to the stage of entrepreneurial behavior skills. students are prepared to be able to work in a corporation to become employees who behave in an entrepreneurial manner. with this method, students are prepared to become corporate entrepreneurs or intrapreneurs as well as entrepreneurs. entrepreneurship education begins with the formation of the mindset of entrepreneurship followed by the formation of creative and innovative behavior in order to be creative. information technology and the usefulness according to mckeown (2001) information technology (it) refers to all forms of technology used to create, store, change, and use information in all its forms. williams and sawyer (2007) define it as a general form that describe any technology that helps produce, manipulate, store, communicate and or convey information. information technology is a combination of computer technology (hardware and software) to process and store information with communication technology to transmit information (tanner, 2007). computer technology and communication technology work together to form a system called information technology. in the 4.0 industrial revolution era, the development of information technology is growing rapidly so that it can provide benefits for all people. in more detail, the development of these technologies can have an impact on improving the efficiency of living standards for both individual and group. we can feel directly the technological developments in our activities on daily basis, starting from the ease of information access through the ease of energy and time which results in the increased results we get from our efforts. in other words, less effort, more results, because of the benefits of the information technology easiness in this the 4.0 industrial revolution era. in this article, information technology is implemented to support the student entrepreneurship movement called “bela beli produk mahasiswa (bedukmawa)” which have education and economic aspects. in the field of education, the use of information technology has greatly impacted people's lives. this is proved by the inclusion of digital education on campus and school, which is a good thing, because all students and students can get knowledge from anywhere else and are not constrained by face-to-face by educators. learning can be done anywhere and anytime to improve the quality of knowledge gained by learners. it also offers convenience for the students is that it can save costs when implementing the practicality of this information technology to the maximum, for example the students can access books and journals over the internet for free without having to pay as usually incurred when buying books physically. in the pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 133 economic field, economic independence can be increased in line with technological developments. technological developments can certainly have an impact both in the economic and investment industry aspects. as an example, bedukmawa applies the development of e-commerce. e-commerce innovation allows all elements of trading activities (i.e. producers, agents, and consumers) to benefit. the intended benefits are not necessarily material benefits, but rather time and energy. for example, if a company wants to sell its products using the e-commerce system, the buyer does not have to come to the store to buy the item. therefore, the time and energy of the seller and the buyer has been reduced compared to using conventional methods, in which the seller must open a physical store and the buyer must physically come to the store. another application in economics is the presence of an online wallet so that the users do not have to carry money physically, instead it has been replaced virtually. the positive impact on security is that it is safer because the money they have is systematic and far more difficult to steal. the core impact obtained in this economic field is the level of productivity which is getting higher due to the ease of buying and selling transactions. the rapid development of information technology can no longer be avoided in any aspects, especially in education and the economic. it is demanded are that the community can always adapt and maximize the situation towards the efforts to improve the quality of education in economics. fintech fintech, in general and in a broad sense, is interpreted as a form of using technology to provide financial solutions (arner, barberis, & buckley, 2015). specifically, fintech is defined as the application of digital technology to carry out financial intermediary functions (aaron, rivadeneyra, & sohal, 2017). broadly speaking, fintech is as an industry that uses technology to make financial systems and financial service delivery more efficient. as an innovation, fintech is a technological innovation in financial services that can produce business models, applications, processes or products related to the provision of financial services. the usual financial services provided through fintech are classified into several forms including (triantono & aryusmar, 2019): 1. payment, transfer, clearing, and settlement which are closely related to mobile payments (both by banks or non-bank financial institutions), electronic wallet (digital wallet), digital currencies (digital currencies) and use of distributed ledger technology (dlt) for payment infrastructure. 2. deposits, loans and additional capital the most common fintech innovations in this field are online crowdfunding and p2p (peer-to-peer) lending platforms, digital currencies and dlt. this application is closely related to financial intermediation. marketplace marketplace literally means a medium for transactions or virtual markets. if the conventional market requires a physical market as a place for sellers and buyers to meet, then in a virtual marketplace, media is the place for doing transactions. pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 134 marketplace is an online business transaction platform providing digital methods to facilitate commercial transactions such as selling goods, services or information online between buyers and sellers (alrubaiee, alshaibi, & al-bayati, 2012). the era of the industrial revolution 4.0 is currently shown by the development of information technology infrastructure, the enhancement of the internet, and the increase of smartphone users who can operate various applications to facilitate activities. this marketplace is designed to minimize complex business processes to produce efficient and effective business processes. with this marketplace, anyone can carry out buying and selling activities easily, quickly and economically because there are no limits on space, distance and time. besides, the system of transaction do not need to do regular maintenance because it has been handled by the marketplace provider so that it can cut operational costs (apriadi & saputra, 2017). using marketplace media, the businesses have automatically being promoted in the marketplace site because its engine contains big data supported by reliable marketing strategy features. hence, what needs to be done in running a business in a marketplace site is to provide complete product information about the products it offers. with various benefits available in the marketplace, businesspeople can cut transaction costs, retain customers and get new customers, as well as create efficiency. the system of buying and selling transactions using the marketplace is done online using devices such as mobile phones, laptops, or other telecommunications equipment. with an information technology base, the marketplace can produce big data that can show business segmentation, products with the most interest, and the ease of finding information on products or services. with the marketplace, transaction coverage is very broad, which is able to support business to business, business to customer, and customer to customer economic activities (pradana, 2015). the flow of transactions using the marketplace involves two stages, the first, by using internet-connected devices, prospective consumers surf the marketplace just to look at information on the latest products displayed digitally in the form of images, videos, and text. secondly, prospective consumers look deeper into data and information on products for the sale and purchase transaction process. if prospective customers are interested in the products available in the marketplace, they can place an order on the electronic message order feature. furthermore, orders that have been stored in the marketplace system will be followed up by merchants, who will send products that have been ordered to consumers. merchants who sell products physically, will send it by courier to the destination address of delivery. the pattern of transactions through the marketplace can be illustrated in figure 2. pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 135 figure 2 marketplace business process flow source: yustiani and yunanto (2017) research method based on the literature on the importance of entrepreneurial skills for the students and how information technology is able to support aspects of education and economic independence, then to build students’ economic independence designed at the muhammadiyah university of yogyakarta, the method used is the focus groups discussion (fgd) method. the fgd was conducted with several academic community groups, namely the lecturer group and the university leadership group. the results of the fgd with lecturers and university leaders continued with the fgd with designers and application developers. the points discussed at the fgd with lecturers and students include: 1. how important is the provision of entrepreneurial spirit for students? 2. are the methods of providing students' entrepreneurship so far appropriate? 3. what kind of alternative methods for equipping students? 4. what role does information technology play in the industrial revolution 4.0 era in student entrepreneurship? 5. what kind of learning design needs for millennials? 6. what kind of student entrepreneurship learning model supported by information technology for millennial generation? the results of the fgd with lecturers and university leaders were concluded that: pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 136 1. the preparation of entrepreneurship is important to produce graduates who can independently support and solve the nation's problems in terms of economic independence as described previously. 2. the classical method that has been applied to provide students with entrepreneurial spirit is less effective because it is new to the cognitive aspect, and it has not touched the affective and psychomotor aspects. 3. the preparation of entrepreneurship must be able to provide a psychomotor aspect, meaning that students must be able to feel how independent they are shown by their ability to produce products and / or market products or services created by students. 4. web-based information technology is needed as an instrument for students to market their products and to be an atmosphere for students to buy their friends’ products. 5. learning design for millennial children is not classical but relates to a device so learning is not constrained by time and place. 6. it takes a marketplace application as a means for students to market a product or service, and as an instrument for students to buy the products of other fellow students. based on the fgd with lecturers and university leaders, the concept of demand-pull movement is produced, where universities create an entrepreneurial atmosphere through the creation of shopping needs of students and are fulfilled by students themselves called bedukmawa movements, namely the student product label. then a system of fgd is conducted with the application developer, the result is the bedukmawa marketplace application that is explained in point d.2 result and discussion bedukmawa design manual design bedukmawa stands for belabeli produk mahasiswa/ defend-purchase student product. belabeli is an entrepreneurial movement for students carried out at yogyakarta muhammadiyah university using the concept of mutual cooperation and demand pull. this concept principally concerns on how to raise the spirit of mutual cooperation and entrepreneurship by making a movement of buying products produced by fellow students. with the buying movement, there will be a pull of needs that will eventually lead to the movement of producing and selling from other friends. this concept will provide an atmosphere for the students of healthy competition in and mutual assistance as well as enhance the entrepreneurial success of other friends. the bedukmawa movement has created an entrepreneurial environment for the students, they can sharpen their entrepreneurial spirit not only in the cognitive, but also affective, and psychomotor aspects. the mechanism of the drum system can be described manually as shown in figure 3. pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 137 figure 3 bedukmawa basic concept according to figure 3, to create the student entrepreneurship atmosphere, the campus provides vouchers to students with a certain rupiah value. this is a form of campus concern for the skills and knowledge of students to drive this drum system. the voucher is given every month with a certain value, which can only be spent to buy the products produced by fellow students or other students, it cannot be used to buy the student's own products and services. the voucher given has a certain time limit, in which it is valid until is at the end of each month periode. the vouchers will be expired because the new vouchers will be filled in the next new month. if there is a transaction between a student as a buyer and as a student as a seller, then there will be a transfer of the voucher from the buyer's account to the seller's account and followed by the transfer of goods from the seller to the buyer. vouchers that have been received by the seller from the results of selling to his/her fellow students will be delivered to the university’s bedukmawa admin and he/she will receive money according to the price of his/her sales. as an illustration, it is assumed that the number of students at universitas muhammadiyah yogyakarta is 20.000 and the voucher given to students is idr 50,0000 per month, then every month the amount of vouchers given by the campus and owned by students is idr 1,000,000,000 (one billion rupiah). with this large amount of money each month it is expected that it will attract the students to sell their products to get the vouchers available per month by producing and offering their products or services. for student buyers, because there is a time limit of vouchers, then they will immediately spend the vouchers to avoid the expiration. secondly, the motivation between the student sellers to spend their vouchers and the student buyers to sell their products in order to attract vouchers from student buyers makes the emergence of an entrepreneurial atmosphere and encouraging the climate of competition for student entrepreneurship. furthermore, if the student’s selling has received a nominal voucher from the student buyer, then the voucher from the sale can be redeemed or cashed into the university’s bedukmawa admin. besides that, the students will get entrepreneurial experience and money at the same time. when the students keep being involved in this kind of transaction every month until they graduate, they will have active account. pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 138 web-based bedukmawa application the next step is to finalize the bedukmawa movement that meets the needs of millennials and creates a commercial revolution 4.0, then a marketplace, also called bedukmawa, is designed and developed. the results of the fgd with the system developer concluded that the design of this marketplace was able to bring up the vehicles for transactions using vouchers or in cash, and was able to rank products and services that had good quality. this marketplace application is designed to produce big data that can provide information on student success in entrepreneurship and is the basis for coaching and encouraging those whose abilities are not yet standardized. the results of the bedukmawa marketplace requires a lot of features and some procedures can be explained as follows. the first step, the students create a personal account at bedukmawa website. making a bedukmawa account requires a student id number so that the recapitulation of a student-based entrepreneurial performance information can be generated. student’s email address becomes an important part in this application because it will be used as a medium of information for sending both transaction and payment notifications. after the students have an account, they get facilities both as a seller and a buyer. as sellers, the students can upload their products, while as buyers, they get facilities in the form of bedukmawa vouchers. if a student wants to enter his account, he must fill in the username and password that has been set previously (refer to figure 4). figure 4 login feature of bedukmawa as the account owner, the students get two kinds of wallet vouchers, as a buyer and as a seller. the voucher contains the value of the voucher used to order a product to the seller where the voucher can only be used to order fellow student products and may not use to order the student's own product. the 3rd and 4th wallet vouchers are for students as sellers, where wallet 3 is for storing vouchers that have been completed in which the goods have been received by buyers who place orders with payment through pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 139 vouchers. the 3rd voucher wallet is used to accommodate the voucher withdrawal proposal which will eventually be cashed or cashed to the campus through the campus admin, and the money has been received by the selling student, the 4th wallet voucher will be emptied, indicating that the transaction is complete or complete. figure 5 shows the voucher wallet of bedukmutu screen. figure 5 voucher wallet of bedukmutu in detail, the following will be explained about the mechanism of transactions between students in bedukmawa. to make purchases, students as buyers use shopping features in the bedukmawa marketplace system. by clicking on the shopping button, the buyer will enter the list of products sold by fellow merchants on campus. from the list of products the buyer can order the desired product by clicking on the product in question which will then appear the seller's identity, product description, and the desired payment mechanism, can be cash or use a voucher. if you use a voucher given by the campus, then payment can be clicked via the voucher and will reduce the nominal balance of the voucher when clicked agree to order the product. at that time the system will send a notification to the seller's account and also by the seller's email that there is a product order by the buyer, and at that time the voucher in the buyer's 1st wallet moves the order's nominal value to the buyer's 2nd wallet. figure 6 product cluster shoping feature of bedukmawa pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 140 figure 6 shows the feature of products choice that can be selected by the student buyer. the products were upload by the seller student. it contains information about the appearance of the product, price and quantity available. the detail is shown in figure 7. figure 7 product list feature of bedukmawa figure 7 shows the product in the culinary category. if one product is selected, then the detail picture will appear (refer to figure 8). figure 8 product booking feature of bedukmawa figure 8 shows one product example, satay, whose information includes price, product availability and seller's information. to place an order, click the “add shopping” list button, and the buyer student will fill in the identity and shipping address for delivery as shown in figure 9. figure 10 shows the payment process using a student voucher. pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 141 figure 9 booking process feature of bedukmawa after the seller receives a notification both in his bedukmawa account and in his email, he completes the transaction by sending the item to the buyer and clicking on the symbol completed on the item features ordered on the seller's student account. at this time, the buyer's voucher in the buyer's 2nd wallet will move to the seller's 3rd wallet. this stage is the final stage of the bedukmawa transaction process between the seller and the buyer. figure 10 payment feature of bedukmawa at each period, sellers who have a balance in their 3rd voucher wallet can disburse physical funds to the campus through the campus admin by clicking the redeem button and filling in the nominal voucher to be cashed into physical funds so that the nominal from the 3rd voucher wallet will move to the 4th wallet. when the 4th voucher wallet is filled with the number for the voucher redemption, the university admin will get a notification and prepare the funds to be taken by the seller who has clicked the redeem button at the specified time. when the campus admin in bedukmawa gives money to the seller as a result of redeem, then he clicks on the redeem feature on the campus admin account which leads to emptying the nominal balance on the 4th voucher wallet from the seller's student account. these stages indicate that the transaction cycle from pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 142 product order, product delivery, product payment, to the disbursement of the results of product sales in the bedukmawa marketplace has been completed. bedukmawa movements result the results of applying bedukmawa for two years show relatively good outcomes in terms of the realization of an entrepreneurial and financial atmosphere for students. it is proved from the average turnover of transactions between students for a year is around one billion. for example, in february 2019, the transaction that occurred was rp. 1,100,892,205 and the data include the students who are actively selling products and those who are actively buying the products from their friends (refer to figure 11). figure 11 financial result of bedukmawa at february 2019 these results revealed that students have carried out an entrepreneurial movement, from choosing products to sell, packaging for photographs, determining the cost of goods and selling prices, and uploading products on the official portal of the campus. moreover, the big data generated data information about the type of product, students who actively produce products, students with best-selling products, and others. from the buyer side, information can be obtained about the products that are mostly demanded by the students as buyers, what types of products are of interest based on time, the price range of interest, and others. pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 143 figure 12 bigdata of students transaction activity conclusion the independence of the nation's economy is part of the nation's sovereignty, which is the responsibility of all levels of society including the academic world in higher education because it consists of lecturers and students who are advanced generations in terms of thinking and acting. the campus must be able to become a pillar that provides solutions to the nation's problems at this time which is still lacking in terms of the number of entrepreneurs. the low number of entrepreneurs will greatly affect the nation's sovereignty, especially its economic autonomy. another challenge that arises is that the campus as a vehicle for higher education has not been able to produce graduates who have a significant entrepreneurial spirit. the campus curriculum in indonesia must be improved continuously, especially in facing the era of the industrial revolution 4.0 and millennial generation where campus management is still held by the old generation. based on observations and results of research conducted, the bedukmawa movement drives the purchasing power of students produces a massive selling movement where the selling movement begins with the producing movement. the bedukmawa movement is effective when it is supported by adequate information technology so that the millennial generation feels comfortable to develop and carry out their entrepreneurial activities and become a formidable generation of future entrepreneurs. references aaron, m., rivadeneyra, f., & sohal, s. (2017). fintech: is this time different? a framework for assessing risks and opportunities for central banks: bank of canada staff discussion paper. received from https://www.bankofcanada.ca/2017/07/staff-discussion-paper2017-10/ al-kumayi, s. (2004). kearifan spiritual: dari hamka ke aa gym: pustaka nuun. https://www.bankofcanada.ca/2017/07/staff-discussion-paper-2017-10/ https://www.bankofcanada.ca/2017/07/staff-discussion-paper-2017-10/ pratolo bedukmawa: marketplace and fintech design for student entrepreneurship… journal of accounting and investment, 2020 | 144 alrubaiee, l., alshaibi, h., & al-bayati, y. (2012). relationship between b2b e-commerce benefits, e-marketplace usage and supply chain management. global journal of management and business research, 12(9): 22-36. received from https://www.researchgate.net/publication/270890639_relationship_between_b2b_ e-commerce_benefits_e-market_place_usage_and_supply_chain_management_relationship_between_b2b_ecommerce_benefits_e-marketplace_usage_and_supply_chain_management apriadi, d., & saputra, a. y. (2017). e-commerce berbasis marketplace dalam upaya mempersingkat distribusi penjualan hasil pertanian. jurnal resti (rekayasa sistem dan teknologi informasi), 1(2), 131-136. https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36 arner, d. w., barberis, j., & buckley, r. p. (2015). the evolution of fintech: a new postcrisis paradigm. university of hong kong faculty of law legal studies research paper series. received from https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553 drucker, p. (2014). innovation and entrepreneurship: routledge. https://doi.org/10.4324/9781315747453 indonesian ministry of economy (2019). outlook perekonomian paruh kedua 2019: ekonomi tetap tumbuh stabil dan berkualitas di tengah ketidakpastian global. hartarto. (2018). https://bisnis.tempo.co/read/1149199/menteri-airlangga-hartarto-ributuh-4-juta-wirausaha -baru/full&view=ok hisrich, r., & peters, m. (1992). entrepreneurship; starting, developing and managing a new enterprise, 2nd edn, richard d. irwin inc., boston. hodgetts, r. m., & kuratko, d. f. (2001). entrepreneurship: a contemporary approach: southwestern/thomson learning. mckeown, p. g. (2001). information technology and the networked economy: harcourt college publishers fort worth, tx. mukeri, m. (2012). kemandirian ekonomi solusi untuk kemajuan bangsa. dinamika sains, 10(24). https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/92 pradana, m. (2015). klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di indonesia. neo-bis, 9(2), 3240. https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/1271/1095 sumodiningrat, g. (2000). visi dan misi pembangunan pertanian berbasis pemberdayaan. yogyakarta: idea. susilaningsih, s. (2015). pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi: pentingkah untuk semua profesi? jurnal economia, 11(1), 1-9. https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/7748 tanner, k. (2007). fit9006 information technology management-semester 1, 2007 unit guide. triantono, h. b., & aryusmar, a. (2019). needs analysis of fintech in financial services toward industry-4.0 era in indonesia. paper presented at the journal of international conference proceedings, 93-98. http://ejournal.aibpm.org/index.php/jicp/article/view/648 williams, b. k., & sawyer, s. c. (2007). using information technology: a practical introduction to computers & communications. received from https://trove.nla.gov.au/work/7168980 yustiani, r., & yunanto, r. (2017). peran marketplace sebagai alternatif bisnis di era teknologi informasi. jurnal ilmiah komputer dan informatika (komputa), 6(2). http://komputa.if.unikom.ac.id/jurnal/peran-marketplace-sebagai.3b https://www.researchgate.net/publication/270890639_relationship_between_b2b_e-commerce_benefits_e-market-_place_usage_and_supply_chain_management_relationship_between_b2b_e-commerce_benefits_e-marketplace_usage_and_supply_chain_management https://www.researchgate.net/publication/270890639_relationship_between_b2b_e-commerce_benefits_e-market-_place_usage_and_supply_chain_management_relationship_between_b2b_e-commerce_benefits_e-marketplace_usage_and_supply_chain_management https://www.researchgate.net/publication/270890639_relationship_between_b2b_e-commerce_benefits_e-market-_place_usage_and_supply_chain_management_relationship_between_b2b_e-commerce_benefits_e-marketplace_usage_and_supply_chain_management https://www.researchgate.net/publication/270890639_relationship_between_b2b_e-commerce_benefits_e-market-_place_usage_and_supply_chain_management_relationship_between_b2b_e-commerce_benefits_e-marketplace_usage_and_supply_chain_management https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36 https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553 https://doi.org/10.4324/9781315747453 https://bisnis.tempo.co/read/1149199/menteri-airlangga-hartarto-ri-butuh-4-juta-wirausaha%20-baru/full&view=ok https://bisnis.tempo.co/read/1149199/menteri-airlangga-hartarto-ri-butuh-4-juta-wirausaha%20-baru/full&view=ok https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/92 https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/1271/1095 https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/7748 http://ejournal.aibpm.org/index.php/jicp/article/view/648 https://trove.nla.gov.au/work/7168980 http://komputa.if.unikom.ac.id/jurnal/peran-marketplace-sebagai.3b introduction journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper liberating accounting with a religio-cultural approach virginia nur rahmanti1* and tjiptohadi sawarjuwono2 abstract: research aims: accounting as a product of western thought is believed to be loaded with masculinity values such as egoism, rationalism, materialism, and objectivism. the western perspective of social reality runs counter to the islamic philosophy of religiosity. capitalism in pragmatic accounting has led to religiocultural anomalies that have resulted in injustice, domination, and the formation of a class society. this study aims to liberate accounting from masculine characteristics by using islamic values. design/methodology/approach:the effort to liberate pragmatic accounting in this study is in line with the thoughts of ali ashgar engineer (1999). he uses islamic theology as a fundamental in carrying out the liberation. at the methodological stage, this research uses historical studies (historical research) which is extended by phenomenology. apart from being aimed at identifying islamic values, historical research is also applied to find out how these values are used to criticize pragmatic accounting. meanwhile, the phenomenological methodology is used to understand how religious values can create prosperous accounting. research findings: the results showed that monotheism, justice, brotherhood, benefit, balance, gratitude, sincerity, and blessings are islamic values that are often used by researchers to criticize pragmatic accounting. analysis of a collection of empirical articles also proves that pragmatic accounting is indeed full of masculinity. by using business as an accounting metaphor, internalization of islamic values is proven to be able to create a prosperous business. thus, the internalization of islamic values will be able to liberate accounting from masculinity. theoretical contributions/originality: this research is expected to provide insight into accounting studies using a different approach to previous research, namely by using the basis of islamic theology. keywords: accounting; masculinity; religious; theology; islam; liberation. introduction accounting is justified by critical researchers as a science contributing to the flourishment of capitalism. chiapello (2007) sees that accounting tent to be deifying financial market and prioritizing shareholder’s’ interest as the materialization of neoliberalism-loaded financialization. in addition, farjaudon (2013) perceives that accounting standard setting process has also been penetrated by the fundamentals of capitalism that triggers inter-classes hegemony. according to carrier (2005: 443), accounting as a science has been criticized since the 20th century is that it refers to economic redefinition as a study that focuses on price shaping, which affiliation: 1 student of doctoral program of accounting department, universitas airlangga, east java, indonesia. 2 department of accounting, faculty of economic and business, universitas airlangga, east java, indonesia. *correspondence: virginia.nur.rahmanti2017@feb.unair.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103161 citation: rahmanti, v.n., & sawarjuwono, t. (2020). liberating accounting with a religio-cultural approach . journal of accounting and investment, 21(3), 492-513. article history received: 07 july 2020 reviewed: 8 august 2020 14 jul 2020 14 aug 2020 revised: 13 august 2020 30 jul 2020 19 aug 2020 accepted: 19 aug 2020 mailto:virginia.nur.rahmanti-2017@feb.unair.ac.id mailto:virginia.nur.rahmanti-2017@feb.unair.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9271 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 493 ends in rejection of intrinsic value whatsoever, such as religions and ethics, so there is no other form of justice but the market itself (mulawarman & kamayanti, 2018). the internalizations of capitalistic value in accounting is evident in its theoretical framework consisting of its objectives, qualitative characteristics, assumptions, principles, and limitations (kieso, jerry, & terry, 2011:17). it is clearly stated that the objective of financial reporting is providing information about the activities of entities beneficial for investors, and creditors. this confirms that accounting prioritizes capital holder’s wellbeing (bryer, 2000; catchpowle et al., 2004; chiapello, 2007) over the stakeholders’ wellbeing. accounting’s market orientation is the impact of rationality superiorization, which leads to materialistic psyche. affirmed by burrell and morgan (1979:25) that positivism, widely accepted by accountants, is an accounting perspective brimful of rationalism in discerning social reality. the most phenomenal “pragmatic accounting” model of recording referring to conventional accounting – is double-entry bookkeeping. funnell and robertson (2011), in mention of yamey (1949), confirmed that the said bookkeeping contributes to the development of capitalism. it is ostensive in the use of ledgers closely related to profitloss account. this system is certainly based on secularism. sawarjuwono (2002) in accounting is magic? shows how accounting recording supports capitalism. the word “magic” appertains to the ability of accounting to convince information users concerning the trust of economic reality it created. the relative truth in the reality is engineered through the flexibility of accounting treatments in the absence of negative manipulation, so it very close with both institutional and individual interests. secularism is the nucleus of masculinity inherent in pragmatic accounting. its traits, i.e. egoism, rationality, materialism, and objectivity, opposes the altruism, intuitiveness, spiritualism, and subjectivity of islam. the antithesis of the values is caused by hierarchical distinction between islam and the west in value creation. ahmad (2020) stated that, as west creates value from social interactions, islam relies on god-guided thoughts, the real source of truths. hence, ahmad (2020) confirmed that islamic values are the most applicable reference for human behavior. this study attempts to liberate pragmatic accounting from its masculinity using islamic values. different from other religions, islam provides a comprehensive guidance for human in their material and spiritual lives (ahmed & barikzai, 2016). islamic monotheism, the tawhid, the recognition that god is the core of human life, is able to create social order (choudhury, 1989). in other words, values brought by islam certainly brings virtues for human. its teaching, in addition to becoming the distinguishing point from other religions, has been attested of shaping a more altruistic human way of thinking. asserted by sarker (1999), haniffa and hudaib (2007), and asutay (2008), happiness according to capitalism lies in the achievement of wealth maximization, but islam teaches that falah is the goal of life, i.e. success in life and the hereafter. therefore, integrality in islam bring positive implications for social welfare. this is the rationale of this research for using islamic values in liberating pragmatic accounting. rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 494 “value” is both purpose and perspective. in the context of islamic teaching, tawhid, ‘adl, amanah, and ubudiyah are core values underlying human activities (ahmad, 2020). the should also be used as the understructure of all scientific development; as by choudhury (1989), who uses islamic values as the center of all science. tawhid as the core of islamic theology does not only teach the unity of god but also the unity of mankind (engineer, 1999:11). tawhid as a concept always use the quran to create justice and virtue (al-‘adl wa al’ahsan). the islamic concept of justice called as ‘adl in the quran means equal distribution including the distribution of wealth (engineer 1999:60). this contradicts capitalistic view, which is oriented more on elite groups, similar to pragmatic accounting, which prioritize the welfare of capital holder (shareholders and creditors). by referring to the paradox between western and islamic values, we believe that the latter can liberate accounting from masculinity. there are many researchers who have attempted to combine accounting and spiritual aspect; they are nurindrasari, triyuwono, and mulawarman (2018), fauzia (2018), soediro and meutia (2018), urumsah, wicaksono, and hardinto (2018), jurana and khairin (2017), kusdewanti and hatimah (2016), kamayanti (2016), farhan (2016), muchlis and sukirman (2016), or indriasari (2015), who used islamic values as the antithesis for capitalism. however, the studies used islamic values in a partial way in criticizing pragmatic accounting. therefore, this research tries to use a more comprehensive islamic values in liberating accounting through historical studies on several researches. furthermore, in criticizing the masculine value of accounting, past studies only used islamic values without proving that islamic value internalization really creates a better social condition. using transcendental phenomenology, this research addresses the shortcoming by trying to answer the questions of (1) what religious values frequently used in critical studies on accounting, (2) how the religious values are used to criticize pragmatic accounting’s masculinity, and (3) how religious values can liberate pragmatic accounting from its masculinity. to answer the first two problems, we apply historical study in analyzing a number of empirical articles, and the third problem is answered by applying transcendental phenomenology through in-depth interviews with selected informants. there are not many researches that criticize pragmatic accounting using the awareness of the subject in an activity and use business activity – as employed in this research to prove that islamic value internalization is able to liberate pragmatic accounting from masculinity – as the metaphor of accounting. this research is divided into six chapters. as the first chapter will set out critical studies on pragmatic accounting’s masculinity, the second will elucidate islamic fundamental values as the antithesis of masculinity. methods incorporated to complete this research will be presented in the third chapter. the results and the analysis will be presented separately in the fourth chapter so that information about the process of liberating pragmatic accounting is better delivered. finally, this research will be concluded in the last chapter. rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 495 literature review 1. the masculinity of pragmatic accounting masculinity is frequently analogized as the power to colonize human (davie, 2010), evidenced by the penetration of accounting to indian workers in 19th to 20th century. in the context of accounting, gender and role differences are frequently used to voice criticism (haynes, 2017). the biological gender between male (masculine) and female (feminine) are implemented in critical studies on accounting, as in gallhofer (1998); hammond (2003); haynes (2017); and nichols, robinson, reithel, and franklin (1997). how masculinity is attached in accounting can be explained by understanding the role of a culture in shaping its members’ mindset. it is justified that accounting science is the product of western culture. eliot (1948), as quoted by kohzadi and azizmohammadi (2011), stated that culture is a way of life. according to plog and bates (1976), culture is any faith, habit, behavior, or artifact used by community members to live in their realm and live with others transmitted from generation to generation through learning processes. in anthropology it is believed that civilization is shaped from assumptions about the core of culture (mulawarman & kamayanti, 2018). anthropology is defined as a study on human’s historical evolution (hasegawa, 2010), not limited to physical evolution but encompassing the combination between humanity and social science. the relation between masculinity and western culture is explained by capra (2000: 144) as follows. “westerners traditionally put masculinity over femininity… western tradition even established a static order… causing overemphasis on the “yang” or the masculinity of human nature: active, rational, competitive, aggressive… the “yin” – or female – mode of awareness that can be described as intuitive, religious, mystical, devotion, and spiritual…” the quote implies that masculinity is closely related to rationality endorsement. burrel and morgan (1979) stated that at epistemological level positivists tend to look for order and causal relationship between elements in contemplating what happens with the social world. hence, complex social realities are reduced by them as causal relationship that can be rationalized. such endorsement has given birth to materialism that has always been oriented to material gains. thus, the masculinity of accounting is the product of a culture. meanwhile, there is a strong relationship between culture and power. how the two are related can be explained through a phenomenon about the belief or tendency of scientists concerning western’s political and economic systems that produce what we call as westernization. the capitalism-loaded western culture (abdurahim, 2013; chiapello, 2007) with its superiority assumption has reached all areas, including accounting. the agent of capitalism proliferation, i.e. the umbrella of masculinity, uses corporatocracy as well as education. accounting has become an example of how it serves as the agent that replaces eastern culture with western. due to accounting. the rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 496 previously collective, helpful and cooperative, tolerant, and cordial eastern people have become individualistic and materialistic. this cultural shift occurs for there is an assumption that western culture is the center of knowledge, which is the impact of rationale superiority. accounting is misunderstood as a “value-free” recording tool. this statement becomes incorrect when we refer back to studies on culture and masculinity above. that statement will become even more mistaken if we believe that accounting is the agent capitalistic value dispersion. the world’s faith on the absolute truth of pragmatic accounting is the indication on the successful western’ hegemony. even muslims, who believe that god is the source of truth, are trapped by the accounting-manufactured truth. sawarjuwono (2002) asserted that this false truth is crammed with interests that is very likely to produce injustice. the theoretical framework of accounting, particularly in the purpose financial reporting, clearly signifies the masculinity of accounting through capital holder’s interest prioritization. in spite of its definitive context mentions that financial reporting is purported to help stakeholders in their decision making, accounting breaks the definition by putting stockholders and lenders’ interest on the top priority. this confirms sawarjuwono (2002) that accounting is not interest-free. the market-oriented pragmatic accounting (mulawarman & kamayanti, 2018) tend to prioritize the interest of capital holders by presenting quality financial report. therefore, it is not surprising if pragmatic accountants always try to maximize corporate profit or assets. elite-oriented westernization conceivably causes religio-cultural alienation (engineer 1999: 24, 60). justice, one of the teachings of islam, is called as ‘adl and qist, an equitable distribution, including wealth distribution. in economic context, one of the western concepts that opposes to justice value is the use of interest. allah forbids usury, as stated in the quran surah number 3 verse 130, surah number 4 verse 161, and surah number 2 verse 275 to 278. pragmatic accounting is closely affiliated with usury practices as reflected in the use of “interest cost” account in profit-loss report. there are many accounting products that apply interest as the consequence of debt; say the accounting treatment for bonds and money orders. this is not a problem for positivists because they believe “the truth of accounting”, a truth coming from rationality but not the real truth coming from allah swt. by referring to pragmatic accounting’s spiritualistic value negligence, it can be concluded that secularism is the antecedent of masculinity. we believe that islamic values are able to liberate accounting from the enmeshment of masculine traits. it is not an easy thing to break the status quo of pragmatic accounting, whose truth is universally recognized. nevertheless, this attempt is very meaningful considering that accounting is believed to be loaded with values. if pragmatic accounting practices are ignored, it is not impossible that it pushes easter culture farther away. culture is closely related to value, as expressed by bozeman (1975) that: rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 497 “civilization and culture both refer to the overall way of life of a people that involve values, norms, institutions, and modes of thinking to which successive generations, in a given society, have attached primary importance”. the decimation of eastern culture by western culture also refers to the changes from religious and collective to secularistic and individualistic. finally, this phenomenon will cause social disaster such as injustice, oppression, and the birth of segregated society. 2. the “strength” of islamic values as the antithesis of masculinity values in contrast to masculinity, (tong, 1991) has introduced (western) feminism as a form of struggle against male oppression. feminism as the opposite of masculinity is actually not a truth. kamayanti (2013) asserted that feminism is also a term native to western thinking, so it is still full of capitalistic values. if capitalistic values were created from local customs and traditions, islamic values came from god as the only source of truth (ahmad, 2020). she then explained the different thought evolutions between the west and the east (see figure 1). the evolutions contrast each other. western thoughts believe that values are shaped by traditions and localities, which then developed into social habit and behavior, where people’s behaviors refer to something perceived as the truth. when those perceived to be true materialize into people’s behavior, at that time values are created. thus, western’s thought evolution is inductive. on the contrary, values of eastern culture were derived from the believe that all things come from the words of god and that those coming from god’s words are the real truths. ahmad (2020) refers to it as the “divine guidance”, which grows into universally accepted values that guide human behavior. continuing his explanation about value, ahmad (2020) mentioned that there are four core values of islam that serve as the foundation of human activity; they are tawhid, ‘adl, amanah, and ubudiyah. even though he did not explain tawhid in detail, we can predict why tawhid is considered as one of the core values. tawhid is an attestation that allah is the only one deserving human’s reverence because allah is the true source of truth. as the core of islamic theology, it is interpreted as god’s unity and unity of mankind (engineer, 1999). this statement implies that the evidence of tawhid is not only praying routines but also human civilization that complies with islamic values. in relevance with ahmad (2020), engineer (1999:11) asserted that the concept of tawhid is very close to justice and virtue (al ‘adl wa al’ ahsan). the quran teaches humankind to be fair and bring virtue at all times. this command is stated in the quran surah number 16 verse 90, “allah orders justice and good conduct”, and surah number 5 verse 8, “be just; that is nearer to righteousness”. the surahs above highlight the link between justice and taqwa (righteousness and piety). taqwa is the concept of human piety to allah swt by doing his commands and avoiding what he forbids. the surahs implies that taqwa cannot be simply defined as rituals; it also means doing god’s command, including upholding justice. a person cannot be said understanding islamic teaching and its essence if he still put the concept of socio-economic justice aside (engineer, 1999:39). rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 498 in order to uphold justice, islam requires that wealth must not be controlled by elites. allah even condemns and will punish those who accumulates wealth (the quran surah number 9 verse 34 and 35, surah number 17 verse 16. this concept, according to (rahmanti, kamayanti, & mulawarman, 2013), is called flow concept. contrasting the flow concept, the capitalism-oriented western thinking is brimful of stock concept, the accumulation of wealth on certain groups. the ordination of wealth is potential to create oppression, as accounting that promotes stockholders’ interest over the stakeholders’ through profit and asset maximization. the greed of accounting over wealth is the reflection of its masculinity. kamayanti (2013) characterizes masculinity as aggressiveness and rationality, while heidhues and patel (2012) relate masculinity with the inclination to material success. all of the masculine traits are embedded in the “body” of pragmatic accounting. hence, we can conclude that masculine values are the primogenitor of injustice, which opposes islamic values. as ahmad (2020) understood that tawhid, ‘adl, amanah, and ubudiyah as the core values of islam, dusuki (2008) delivered the idea of hassan (2002) that islamic values include honesty, perseverance, justice, honor to law, virtues, patience, tolerance, and truth. according to kamla (2009); maali and napier (2010), islamic values cover accountability, equality, justice, morality, responsibility, and social justice. therefore, islam has many virtuous values as the guideline for muslims in their behavior. research method the purpose of this study is to liberate pragmatic accounting from masculinity suing islamic values. the attempt is done through two methodological phases. to answer the first two questions, i.e. (1) what religious values frequently used in critical studies on accounting and (2) how the religious values are used to criticize pragmatic accounting’s masculinity, we apply historical study in analyzing a number of empirical articles. špiláčková (2012) revealed that “the main task of historical research is to gather all available information and sources as to a particular topic, and subsequently to classify, arrange, clarify, evaluate, elaborate and publish them by means of scientific methods. the articles were compiled from jurnal akuntansi multiparadigma (jamal), a journal specific to themes of locality, spirituality, and culture, in the publishing period of 20152019. the journal is also rich of research articles with various perspective and methodology, which adds the researchers’ knowledge in how pragmatic accounting should be criticized. to answer the third problem, i.e. how religious values can liberate pragmatic accounting from its masculinity, we conducted exploration using phenomenology to reveal informants’’ awareness. there are three informants involved in this study; they are female muslims engaged in service, manufacture, and trade business. they were selected upon meeting two main requirements: muslim and having been running the business at least one year. the first requirement is expected to provide the researchers with information about islamic values applied by the informants in running their rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 499 business. this process also serves as a confirmation (triangulation method) of the value exploration stage used in the first method, i.e. historical study), so the data validity improves. the second requirement was used to ascertain that the islamic values believed by the informants have been applied in their business activities. we used business as the metaphor of accounting since both have similarities in certain aspects. the three informants understand the cycle of their business. they were selected not only due to their agreement to share information but also due to the researcher’s consideration after observing their track record from starting the business until this research was conducted. the researchers even have records on the business’ epiphanies. to keep the informants’ anonymity, the researchers use their initials in referring to them. they, r, s, and d, have agreed the use of voice recorders and even allowed the researchers to observe the running of their business. this convenience has allowed the researchers to use phenomenology. transcendental phenomenology focusing on awareness was applied in this phase. kamayanti (2017:153) mentioned that the stages of transcendental phenomenology analysis technique are noema, noesis, epoch, intentional analysis, and eidetic reduction. noema is a phenomenological term referring to visible awareness. epoch, or bracketing, refers to concentration on certain findings for further analysis to identify how such findings happen. different form noema, noesis refers to awareness due to experiences at certain times (allraum) and certain places (welzeit). intentional analysis sees how noesis shapes noema. in other words, it leads to a reason behind the occurrence of actions or behaviors. eidetic reduction, the final stage, reveals the condensation of the entire process of interpretation. following the collection, the data was then analyzed in several stages. first, the researchers identified the islamic values through historical study on recent articles. second, how the values are used to criticize pragmatic accounting were understood and analyzed to support the research premises that islamic values as the antithesis of masculinity can lead to a better social condition. this phase was concluded by liberating pragmatic accounting from masculinity using islamic values. this is relevant with engineer (1999), referred to as theological framework-based liberation. thus, the implementation of phenomenology in this research also functions as triangulation for research data validity improvements. result and discussion result in the highlight of the research stages above, we mapped the historical study-based articles to identify islamic values frequently used in critical studies on accounting. we took a number of articles during the publishing period of 2015-2019. the detail of the map is available in table 1. in order to be selected, the articles must fulfill the main requirement of relating accounting with islamic spirituality. rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 500 table 1 the map of current studies no volume/ number title keywords value coding author islamic value 1 vol. 9 no. 3 islamic welfare-based performance measurement concept interpreting the concept of economic activities as forms of reverence to god, peacefulness, material fulfilment for others and the universe ibadah (worship or reverence to god), peacefulness, material distribution justice nurindrasari et al. (2018) tawhid, justice, brotherhood, maslahah (public interest), balance, gratefulness, sincerity, blessing 2 vol. 9 no. 1 the behavior of business people and entrepreneurs in applying islamic transaction principles perspective difference between informants concerning brotherhood, justice, maslahah, and balance brotherhood, justice, maslahah, and balance fauzia, (2018) 3 vol. 9 no. 1 maqasid sharia as a performance framework for islamic financial institutions maslahah, rahmatan lil 'alamin, and khalifatu fil ardh maslahah, tawhid (soediro & meutia, 2018) 4 vol. 9 no. 1 are religiosity and organizational culture significant in reducing frauds? religious values can prevent frauds tawhid (urumsah, wicaksono, & hardinto, 2018) 5 vol. 8 no. 1 liberation of educator accountants’ mindset through science philosophy and spiritual learning god as the single truth, spiritual values are the core of science, urgency of accounting purgation tawhid (jurana & khairin, 2017) 6 vol. 7 no. 2 building prophetic accountabilities prophetic accountabilities contain the element of ibadah, life that enlightens, amar ma’ruf nahi munkar, sacral genesis of divinity ibadah (kusdewanti & hatimah, 2016) 7 vol. 7 no. 1 phobi(a)ccounting: poeticization and reflection of haqiqa accounting is inseparable from tawhid concept tawhid (kamayanti, 2016) 8 vol. 7 no. 1 schleiermacher’s romantic hermeneutics concerning profit in the muqaddimah of ibnu khaldun earnings are incidentally gained profits, which are the compassion of allah swt. grateful (farhan, 2016) 9 vol. 7 no. 1 the implementation of maqasid al-sharia in corporate social responsibility at pt bank muammalat indonesia the concept of guarding assets emphasizes stakeholders’ and customers’ welfare stakeholder’s’ welfare (muchlis & sukirman, 2016) 10 vol. 6 no. 2 when [accounting] science glorifies the spirit of love accounting can recover its beauty and sincerity with the energy of love, so its actors [accountants] can harvest love and blessing sincerity, blessing (indriasari, 2015) rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 501 to improve data validity, we also conducted an empirical research through in-depth interviews. the informants’ identity is detailed in table 2. table 2 informant’s identity no. name (initial) business fields business age 1. r service (daycare) 4 years 2. s manufacture (japanese food restaurant) 14 years 3. d trade 10 years the first informant is r, a young mother who has been running a daycare business since 2016. based on the increasing number of customers, her business develops quite well. she employs five people who work as child attendants. we give unstructured questions to her during the interview to reveal how islamic values “guide” her running the business. the following is the transcription of her responses. “i do business for {material and life blessings}. to me, much money is {useless in the absence of god’s blessing}. i want to help mothers who cannot look after their children because they have another duty (working) to do. we do not know their (mothers’) reason of not being able to leave their job. in fact, one of the mothers is a single parent; she has to work.” “thank god, i have five employees who help me. they are like {my family to me}. some of them are married, but some of them are not. {i feel happy} when they can provide for their family from what they get from this business, so i do my best to make them feel comfortable and stay. about their salary, i never feel that i have to pay them with the same amount of money every month. if we get more income, i give them bonuses in forms of either money or voucher. my point is that for me happiness is when i see my employees happy, {feeling comfortable working here and staying}. if i am being authoritarian, i can get maximum income, but {it is not} my orientation.” we visited r many times to find the best time and moment to talk. every interview session took a long time until we finally found how islamic values that she believes can help her running her business. after the interviews with the first informant was concluded, we continued to visit s to collect data. she has been running a japanese fast food business for fourteen years. using the same questions, we received the following responses. “saboten (her restaurant) had branches outside java, managed using (conventional) franchise system. during the fourteen years of operation, we have been experiencing {downs and lows (in profit)} due to, i think, inappropriate system. after some analyses, i found out that there was something wrong with the system; our system was {not franchisor-friendly}. rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 502 i also found that the trend of our turnover indicates low performance. then i started to learn about {islamic business model} and was interested to apply it. now saboten’s franchise system uses {syirkah with profit sharing}. thank god, now we are improving a lot. most of the employees are females. although some of them had to resign due to marriage or children, most of them stay.” saboten is a restaurant business that transformed form conventional business to shariacompliant one. the owner also has changed into a more religious person. s admitted that, after learning about it, she believed that the islamic system is better than the conventional. aside from providing peacefulness, the new system is also successful in increasing the performance of all branches. the last informant is d, the owner of a large-scale trade business. her products are even sold abroad. as with other informants, the researchers have a close friendship with d, so it was easy to explore spiritualistic values behind her awareness. the following is the excerpt of the interview with her. i started my business not only to prosper myself and my family but also {to help others}. honesty and responsibility are my codes. i am a native malang citizen (javanese) who always admires javanese philosophy. one of the principles that i always apply is “do not look up too high and do not look down too low. more or less the meaning is that we must not push ourselves too hard to achieve big things and that we must be grateful when the {business is low}”. “about income, i talk much with my employees. their income and comfort matter the most to me. during this pandemic (covid-19), businesses are collapsing, but we think hard {about how} to survive so i do not need to lay them off. in fact, that they make charities is something that gives me goosebumps. they saved some portions of their salary for the charity. they saved some portions of their salary for charity; they said that their salary is more than enough. after interviewing all informants, we analyzed and related the data with the third research problem, which is how the internalization of islamic values upheld by the informants helped them in their businesses that are not oriented only on materialism. following the phenomenological analysis technique, which includes noema, noesis, intentional analysis, and eidetic reduction, the results of the analysis are presented in the following table 3. rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 503 table 3 the sequence of phenomenological analysis technique no. noema epoch noesis intentional analysis eidetic reduction 1 i do business for {material and life blessings} to me, much money is {useless in the absence of god’s blessing}; … but {it is not} my orientation if i am being authoritarian, i can get maximum income r runs her business not only to maximize material gains but also to find blessings by helping others business dies not necessarily be related with wealth; blessings are the main key in business they are like {my family to me} {i feel happy} when they can provide for their family from what they get from this business for me happiness is when i see my employees happy, {feeling comfortable working here and staying} doing business also means providing for many people, so it is through business people can get life blessings blessed life means useful for others 2 during the fourteen years of operation, we have been experiencing {downs and lows (in profit)} due to, i think, inappropriate system. now saboten’s franchise system uses {syirkah with profit sharing}. since then i was interested to learn about {islamic business model} running business using islamic concept is more profitable and reassuring islamic concept is the best; profit sharing is perceived to be fairer; when we orient our life to the hereafter, material welfare follows after some analyses, i found out that there was something wrong with the system; our system was {not franchisorfriendly} 3 i started my business not only to prosper myself and my family but also {to help others} businesses are collapsing, but we think hard {about how} to survive so i do not need to lay them off we must not push ourselves too hard to achieve big things and that we must be grateful when the {business is low} d’s main goal in doing her business is to improve the welfare of others life must be beneficial for other; employees are the main stakeholders in fact, that they make charities is something that gives me goosebumps. they saved some portions of their salary for the charity their income and comfort matter the most to me. discussion in this stage, we conducted analyses on two research sources, i.e. empirical articles and interview results. the analysis on the former was conducted to identify spiritual values and to understand how the values are used to criticize pragmatic accounting’s masculinity. the analysis on the later was conducted to show how the values can help rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 504 the informants with their business. we expected that the analyses can prove that islamic values as the antithesis of masculinity can liberate pragmatic accounting from its masculinity. 1. how can islamic values alter masculinity? referring to the selected articles mentioned in table 1, we identify islamic values found in them. after the process completed, the analysis was continued to discussion on how islamic values are used to criticize pragmatic accounting. we started the analysis on the first article. it criticizes the concept of balanced scorecard measurement usually applied in the management accounting study. the author believes that this concept opposes human essence as the welfare disseminators, so the most appropriate measurement concept (as a part of economic activity) is by perceiving that the concept is a form of reverence to god that is materialized into distributive justice. thus, the successfully mapped values are tawhid and justice. using the second article, we attempted to understand perception about islamic principles from different informants. in line with this research, the article uses business as accounting metaphor. the study on the article provided us with information that brotherhood, justice, maslahah, and balance are values closely related with business. therefore, the values will be closely related with studies in accounting science domain. the third article criticizes the basic framework of sharia that should refer to maqasid sharia, i.e. sharia values or objectives. the author thought that the stagnation of islamic financial institutions’ growth in indonesia is caused by theoretical framework uniformity between conventional and islamic financial sector. hence, maqasid sharia, which is full of maslahah and tawhid values, is believed to be the most appropriate concept. maslahah is sensed as anything related to virtues. the analysis on the fourth article was conducted to show that islamic values can reduce frauds, such as those in financial report manipulation. referring to the author’s way of thinking, fraud triangle, consisting of incentive, opportunity, and rationalization, is no longer considered as the main trigger of fraud. instead it is triggered by failures in the internalization of spiritual values into accountants. the author proceeded by stating that tawhid is a key to reduce fraud. using this study on pragmatic accounting masculinity, we believe that accounting serves as the agent of capitalism proliferation. this is proven by the fifth article, which concluded that science can change the way people think. the research found changes in informants’ mindset after attending courses on spirituality. in relation with accounting, the researcher revealed that accounting as science needs to be purified by moving the mindset toward a faith that god is the only truth. still in critical atmosphere, the sixth article tried to formulate a new concept of accountability as a resistance to the conventional concept used in pragmatic accounting. the researcher then proposed prophetic accountability as a concept that considers accountability activities are parts of ibadah. this concept runs counter to pragmatic accounting’s accountability, which sees stakeholders as the center of accountability. rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 505 the standpoint that accounting is inseparable from tawhid is also proposed by the seventh article. the author expressed the fear of pragmatic accountants as a phobia to “other” forms of accounting, as in relating it with religious aspect. the research exemplified that pragmatic accounting is a secular science that opposes islamic core teachings. one of the topics in accounting mostly criticized is profit-loss account. many researchers believe that mistakes are present in accounting profit concepts. as in the eighth article, which used the thought of ibnu khaldun, a muslim philosopher, the author defined earnings as incidentally gained profits so that profits are the compassion of allah swt. opposing the definition, accounting sees earnings as a numerical concept in forms of subtraction of income by costs; all of which are purely present due to human activity. once again, through the research pragmatic accounting claims itself a secular science. accounting studies also cover social activities such as csr particularly in islamic financial institutions (ifi). there are many researchers who start criticizing the pseudo meaning of csr in islamic financial sector. ifi tend to see that csr invalidates their sharia-compliant status. the tendency comes from an assumption that stockholders are the main stakeholder. the ninth article countered it by concluding that the wellbeing of stakeholders (not stockholders) and customers are the focus of ifi’s existence. the tenth article criticizes the rigidness of pragmatic accounting. the author believes that the energy of love can scrape off the dogma and the rational, empirical, and objective traits of pragmatic accounting so that accountants enjoy love and blessing. in the research love refers to human’s obedience to god. in other words, tawhid is believed can reduce pragmatic accounting’s masculinity. the analysis on the compiled articles provided us with information about religious values that are frequently related with critical studies on accounting; they are (1) tawhid, (2) justice, (3) brotherhood, (4) maslahah, (5) balance, (6) gratefulness, (7) sincerity, and (8) blessing. they appear to be the antithesis of masculinity. table 3 concludes the paradox between the two value sources. table 4 the paradox between masculinity and islamic values no. masculine islamic values 1 secular tawhid; gratefulness; blessing 2 egoism justice 3 individualism brotherhood 4 greed maslahah 5 materialism balance 6 aggressiveness sincerity the discovered islamic values are relevant with islamic theology proposed by engineer (1999), who explained that tawhid is the believe of god’s unity and the unity of mankind. no unity without brotherhood. engineer (1997: 7) also asserted that ‘adl (justice) and ahsan (virtue) are main concepts in the quran. in support to the view, nawab haider naqvi, a pakistani economist also stated that the believe to god automatically calls for justice enforcement (engineer, 1999:7). balance and maslahah rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 506 were also promoted by engineer (1999:60) in the context of social balance, which can only be maintained if social wealth is equally used to provide for the society in a normal sense. balance as a value is also mentioned in the quran, surah al-qashash verse 77: “but seek, through that which allah has given you, the home of the hereafter; and [yet], do not forget your share of the world. and do good (to others) as allah has done good to you. and desire not corruption in the land. indeed, allah does not like corrupters.” referring to the verse, islam requires that humans do not orient themselves only to material happiness which are frequently expressed as material ownership maximization. through this verse allah swt reminds us the hereafter is the ultimate goal of life. in addition to identifying religious values, the analysis on the articles is also useful to provide descriptions about how the values are used to criticize pragmatic accounting. the values are used as a tool to criticize pragmatic accounting from various accounting vantage points such as measurement concept, conceptual framework fraud, the role of science in changing mindset, criticism on accountability and profit, secularism of accounting, and the substantial of csr activities. the analysis results strengthen this study in that (1) pragmatic accounting is really full of masculinity, so (2) accounting needs to be purified through (3) islamic religious values. therefore, the values are keys to liberate pragmatic accounting from masculinity. 2. revealing awareness to liberate pragmatic accounting this stage of analysis was conducted to understand how islamic values successfully identified in the previous stage serve as a guideline for the informants in running their business. in conjunction with the results of the analysis in the previous stage, islamic values implied from the interview are tawhid, justice, brotherhood, blessing, honesty, responsibility or amanah, gratefulness, and sincerity. this proves that data validity has been achieved through the application of triangulation between library research and interview. before proceeding with phenomenological analysis, there are reasons why we used accounting as the metaphor of business. table 5 presents the reasons. the metaphorical process will prove how the internalization of islamic values in informants can create a prospering business so that the process of liberating accounting form masculinity can be done by altering masculinity with islamic values. table 5 metaphors between business and accounting no. business (pragmatic) accounting 1 in general business is assimilated with profit-seeking activities oriented to profit maximization 2 is a part of economic activities is a part of economic activities 3 has both internal and external supporting stakeholders has both internal and external supporting stakeholders 4 has many profit-maximizing strategies has many profit-maximizing policies rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 507 business and accounting are similar in their objective. in general business activities are always related with profit attainment, similar to pragmatic accounting that aims at profit maximization to accommodate stockholders’ interest. in business, there are many strategies to win the competition. the most popular one is michael porter’s idea, which consist of cost leadership, differentiation, and focus. similar to accounting, it has numerous policies for profit maximization, as in earnings management, which has various ways to “beautify” companies profit such as taking a bath, income minimization, income maximization, income smoothing, and timing revenue and expense recognition. furthermore, both business and accounting are parts of economic activities related to the use of economic sources. besides having internal stakeholders, i.e. employees and investors, business has external stakeholders, i.e. government, creditors, and customers. while accounting’s internal stakeholders are employees and management, its external stakeholders are government, creditors, and stockholders. those are the reasons that underpins the use of business as the metaphor of accounting. based on the transcendental phenomenology analysis consisting of noema, noesis, intentional analysis, dan eidetic reduction (refer to table 4), it is evident that business built upon islamic values positively affect the social ecosystem. r, s, and d who built their business on the foundation of tawhid and blessing do not make materialistic aspects as their main goals. in addition to having positive effect on employees’ welfare, the spiritual values in fact enhances the performance of their business, as marked by the satisfaction of their customers. this finding confirms the statement of choudhury (1989) that tawhid is able to bring social order to the society (choudhury, 1989). on the contrary, when a business is run by relying on masculinity, the business owner will certainly be obsessed to maximize profit, asset, and other materialistic wealth. pragmatic accounting, which is currently believed as a truth, is really thick with masculinity. the transcendental phenomenology analysis on the interviews with the three informants has revealed that the internalization of islamic values is able to replace the secularistic, egocentric, individualistic, greedy, materialistic, and aggressive masculinity. therefore, one of the efforts of liberating pragmatic accounting is by internalizing islamic values, i.e. tawhid, blessing, justice, brotherhood, maslahah, balance, and sincerity, in the entire parts of accounting as well as by reforming its conceptual framework. for engineer (1999), liberating eastern civilization from westernization is a must. he refers to it as jihad against power arrogance, injustice, oppression on the weak, asset accumulation, and concentration of wealth. the western culture hegemony does not only give birth to various pictures of injustice but also create class society. this contradicts the vision of islam in brotherhood and equality (engineer 1999:76). westernization and developments oriented to a group of elites do not root from local society and culture which cause religio-cultural alienation. in addition to justice issues, engineer (1999:11) also asserted that tawhid is the core of theology. as a liberator theology does not only speak about the unity of god but also mankind unity. rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 508 accounting as the product of western civilization causes social disorders, so liberation becomes an urgency. the existing pragmatic accounting is in a status quo, which provides comfort for elites through maximization of profit, equity, and asset as reflected in financial reports. similarly, mulawarman (2014) stated that profit figure in profit-loss reports is the center of accounting interest for the satisfaction of owners, stockholders, and investors. materialism is also reflected in the balance sheet politics (mulawarman, 2014), in which “liabilities” post is effectively used by owners and management (internal stakeholders) to distribute “profit” to creditors (external stakeholders) to enjoy tax benefit from government. involving creditors is also beneficial for the management since, as external parties, they do not have the right to control the company as investors do. the same also applies for “cash” post as an element of balance sheet and cash flow report. there are tradeoffs between management and owners, stockholders, or investors. mulawarman (2014) further explained that, in management’s interest, cash ownership means control and intervention over the company’s operation. for external parties, cash ownership by the company indicates the potential of earnings distribution for itself in form of dividend. another indicator of masculinity is also reflected in equity in that, according to mulawarman (2014) the values reflected in equity are used more for the wellbeing of owners and investors (shareholders), not the stakeholders. this condition, according to engineer (1999), is the refection of wealth concentration on elite groups. islam forbids such behavior as mentioned in the quran verse number 59 verse 7 that “… it will not be a perpetual distribution among the rich from among you”. a society in which some of its members exploit other members who are weak and oppressed cannot be called as islamic society. the secularity in pragmatic accounting only features rational strength, so materialism is regarded as the best parameter for success and happiness. the material success leads to material sufficiency for capital holders. this is the reflection of egoistic and individualistic masculinity, while greed and aggressiveness are reflected in the politics of financial reports as explained above. aggressiveness toward wealth is highly palpable in one of accounting policies, the earnings management. this “earnings manipulation” technique in fact makes earnings a “simulacrum” 1 that obfuscates the real value of earnings using images. the liberation of pragmatic accounting from masculinity can be done by internalizing islamic values into the corpus of accounting, as indicated by the success of the informants in creating prospering business (as the metaphor of accounting). the conceptual framework of accounting as the foundation of pragmatic accounting is the first basic thing that must be reformed considering that the conceptual structure formulates the objective of financial reporting, its qualitative characteristics, elements, assumptions, principles, and hindrances. at the first level, the objective of financial reporting is to provide information about the activities of an entity that is useful for the decisions of investors, debtors, and creditors (kieso et al, 2011). the tycoons are referred by engineer (1999) as elite groups where wealth is concentrated. masculinity is 1 the term “simulacrum” was used by jean baudrillard to refer images that replace true reality; the image is even separated or detached from the reality (kamayanti, 2016:156). rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 509 very sensible in the financial reporting’s statement of objective. hence, liberation must be carried out by internalizing islamic values of tawhid, justice, brotherhood, and maslahah so that accounting benefits wider societies, not only the industrialists. value reformation must also be done in elements other than conceptual framework, e.g. assumption. one of the assumptions in pragmatic accounting report is monetary unit since financial reporting only covers information measurable in the unit. islam teaches that wealth is not the real source of happiness but teaches balance between life and hereafter happiness. therefore, monetary unit assumption must be replaced with islamic value assumption such as material and immaterial balance as well as blessing. the internalization of islamic values in pragmatic accounting is expected to produce a new accounting that is more altruistic for the attainment of maslahah. conclusion pragmatic accounting is believed to be built on masculinity-filled capitalism. as a foreign product of western culture, accounting tends to be egoistic, rational, materialistic, and objective. these traits eventually lead to religio-cultural alienation in forms of injustice, oppression, and class society. even though accounting has claimed itself a reporting tool that supports stakeholders’ decision making, its financial reporting has deviated from its objective by prioritizing the interest of capital holders, i.e. stockholders and lenders. in its essence, accounting is not a value-free “tool”. accounting as the product of culture has the power of supporting certain concepts. in the context of pragmatic accounting, it supports the development of capitalism as an agent. this makes the reconstruction of pragmatic accounting an urgency. masculinity runs counter to altruistic, intuitive, subjective, and spiritualistic islamic values. this opposition is caused by differences in value evolution hierarchy between the west and islam. as masculinity is derived from people’s or local traditions, islamic values were born from thoughts guided by allah swt, the divine guidance. thus, islamic values must not only be the guideline for human behaviors but also be the epicenter of all science. through the application of historical studies on several empirical researches published in jamal, we found that islamic values used in critical studies on accounting are tawhid, justice, brotherhood, maslahah, balance, and sincerity; all of which oppose masculinity. the values were used by some empirical studies to criticize the masculinity of pragmatic accounting in, for example, measurement concept conceptual framework, fraud, the role of science in shaping mindset, criticism on accountability and profit concepts, secularism of accounting, and criticism on the substances of csr activities. the findings support this research in that pragmatic accounting is indeed full of masculinity, so it needs to be purified using islamic religious values. to understand how the islamic values can become the liberator for pragmatic accounting from its masculinity, this research uses business activity as its metaphor since both have similarities in multiple aspects. phenomenology was then applied to rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 510 reveal informants’ awareness concerning the internalization of islamic values in the management of their business. through an analysis consisting of noema, epoch, noesis, intentional analysis, and eidetic reduction, we conclude that the internalization of islamic values has led the informants toward better business management, which is not oriented only on profit but also on social welfare. referring to the fact, the masculinity of pragmatic accounting must be replaced with islamic values so that it can release itself from the trap pf materialism. the process must not stop here. in order to ensure that islamic values are truly inherent in the spirit of accounting, the conceptual framework, which serves as the foundation of pragmatic accounting, must be purified by internalizing islamic values. this is what is called as value internalization. when accounting has been released from masculinity, so the term pragmatic must be dropped, its entire activities will reflect the virtues of islamic values and help the establishment of social ecosystem welfare. references abdurahim, a. (2013). oksidentalisme dalam perbankan syariah. jurnal akuntansi multiparadigma, 4(1), 14-25. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7179 ahmad, a. (2020). the role of values in development of thought, culture, and civilization. iiit online class. retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=35g8pyhhpfw ahmed, h. i., & barikzai, s. a. k. (2016). objectives of islamic finance achieved by islamic banks. al-adwa, 45(31), 45–65. retrieved from http://journals.pu.edu.pk/pu/images/journal/szic/pdf/english/4%20iftakhar%20ahmad%20artical.pdf asutay, m. (2007). conceptualisation of the second best solution in overcoming the social failure of islamic banking and finance: examining the overpowering of homoislamicus by homoeconomicus. journal of economics and management, 15(2), 167-195. retrieved from https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/134 bozeman, a.b. (1975). civilizations under stress: reflections on cultural borrowing and survival. the virginia quarterly review, 50(1), 1-18. https://doi.org/10.2307/2643558 bryer, r.a. (2000). the history of accounting and the transition to capitalism in england. part one: theory. accounting, organizations and society, 25(2), 131-162. retrieved from https://econpapers.repec.org/article/eeeaosoci/v_3a25_3ay_3a2000_3ai_3a2_3ap_3a 131-162.htm burrell, g., & morgan, g. (1979). sociological paradigms and organisational analysis: elements of the sociology of corporate life. great britain: arena. capra, f. (2000). the tao of physics. terjemahan. yogyakarta: jalasutra. carrier, jg (ed). (2005). a handbook of economics anthropology. usa: edward elgar. chiapello, e. (2007). accounting and the birth of the notion of capitalism. critical perspectives on accounting, 18(3), 263-296. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2005.11.012 choudhury, m. a. (1989). the blending of religious and social orders in islam. international journal of social economics, 16(2), 13–45. https://doi.org/10.1108/03068298910133043 davie, s. s. (2010). accounting, female & male gendering, and cultural imperialism. accounting, auditing & accountability journal, 30(2), 247-269. retrieved from https://ideas.repec.org/a/eme/aaajpp/aaaj-08-2012-01080.html http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7179 https://www.youtube.com/watch?v=35g8pyhhpfw http://journals.pu.edu.pk/pu/images/journal/szic/pdf/english/4-%20iftakhar%20ahmad%20artical.pdf http://journals.pu.edu.pk/pu/images/journal/szic/pdf/english/4-%20iftakhar%20ahmad%20artical.pdf https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/134 https://doi.org/10.2307/2643558 https://econpapers.repec.org/article/eeeaosoci/v_3a25_3ay_3a2000_3ai_3a2_3ap_3a131-162.htm https://econpapers.repec.org/article/eeeaosoci/v_3a25_3ay_3a2000_3ai_3a2_3ap_3a131-162.htm https://doi.org/10.1016/j.cpa.2005.11.012 https://doi.org/10.1108/03068298910133043 https://ideas.repec.org/a/eme/aaajpp/aaaj-08-2012-01080.html rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 511 dusuki, a. w. (2008). what does islam say csr?. review of islamic economics, 12(1), 5–28. retrieved from http://www.iefpedia.com/english/wpcontent/uploads/2009/09/what-does-islam-say-about-corporate-socialresponsibility-csr.pdf eliot. (1948). banquet speech. nobelprize.org. nobel media ab 2020. retrieved from https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1948/eliot/speech/ engineer, a.a. (1999). islam dan teologi pembebasan. yogyakarta: pusataka pelajar offset. farhan, a. (2016). hermeneutika romantik schleiermacher mengenai laba dalam muqaddimah ibnu khaldun. jurnal akuntansi multiparadigma, 7(1), 61–29. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7005 farjaudon, a. (2013). in search of consensus : the role of accounting in the definition and reproduction of dominant interests. critical perspectives on accounting, 24(2), 154–171. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.09.010 fauzia, i. y. (2018). perilaku pebisnis dan wirausaha muslim dalam menjalankan asas transaksi syariah. jurnal akuntansi multiparadigma, 9(1), 38–56. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9003 funnell, w., & robertson, j. (2011). capitalist accounting in sixteenth century holland: hanseatic influences and the sombart thesis. accounting, auditing & accountability journal, 24(5), 560–586. https://doi.org/10.1108/09513571111139102 gallhofer, s. (1998). the silences of mainstream feminist accounting research. critical perspectives on accounting, 9(3), 355–375. https://doi.org/10.1006/cpac.1997.0191 hammond, t. (2003). history from accounting’s margins: international research on race and gender. accounting history, 8(2), 9–24. https://doi.org/10.1177%2f103237320300800102 haniffa, r. & hudaib, m. (2007). exploring the ethical identity of islamic banks via communication in annual reports. journal of business ethics, 76, 97-116. retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9272-5 hasegawa, m. (2011). the uniqueness of humans and an anthropological. japanese association of medical sciences (jams), 139(4), 886–890. retrieved from https://www.med.or.jp/english/journal/pdf/2011_04/229_233.pdf hassan, m.k. & alamgir, d.a.h. (2002). microfinancial services and poverty alleviation in bangladesh: a comparative analysis of secular and islamic ngos’’, in iqbal, m. (ed.), islamic economic institutions and the elimination of poverty. leicester: the islamic foundation haynes, k. (2017). accounting as gendering and gendered: a review of 25 years of critical accounting research on gender. critical perspectives on accounting, 43(1), 110–124. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.004 heidhues, e., & patel, c. (2012). a critique of gray’s framework on accounting values using germany as a case study. studies in managerial and financial accounting, 23(2012), 17–42. https://doi.org/10.1108/s1479-3512(2012)0000023007 indriasari, r. (2015). ketika sains [akuntansi] bertasbih spirit cinta. jurnal akuntansi multiparadigma, 6(2), 316–326. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6025 jurana, j., & khairin, f. n. (2017). pembebasan mind set akuntan melalui pembelajaran filsafat ilmu dan spiritual. jurnal akuntansi multiparadigma, 8(1)107–125. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7043 kamayanti, a. (2013). riset akuntansi kritis: pendekatan (non) feminisme tjoet njak dhien. jurnal akuntansi multiparadigma, 4(3), 361-375. https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7203 kamayanti, a. (2016). fobi ( a ) kuntansi : puisisasi dan refleksi hakikat. jurnal akuntansi multiparadigma, 7(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7001 http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/what-does-islam-say-about-corporate-social-responsibility-csr.pdf http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/what-does-islam-say-about-corporate-social-responsibility-csr.pdf http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/what-does-islam-say-about-corporate-social-responsibility-csr.pdf https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1948/eliot/speech/ http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7005 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.09.010 https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9003 https://doi.org/10.1108/09513571111139102 https://doi.org/10.1006/cpac.1997.0191 https://doi.org/10.1177%2f103237320300800102 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9272-5 https://www.med.or.jp/english/journal/pdf/2011_04/229_233.pdf https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.004 https://doi.org/10.1108/s1479-3512(2012)0000023007 https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6025 https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7043 https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7203 http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7001 rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 512 kamla, r. (2009). critical insights into contemporary islamic accounting. critical perspectives on accounting, 20(8), 921-932. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.01.002 kieso, d.e., jerry, j.w., & terry, d.w. (2011). intermediate accounting, ifrs edition. haboken, nj: john willey & sons inc. kohzadi, h., & azizmohammadi, f. (2011). t . s . eliot ’ s interpretation of culture. journal of basic and applied scientific research, 1(12), 2823–2825. retrieved from https://www.textroad.com/pdf/jbasr/j.%20basic.%20appl.%20sci.%20res.,%20 1(12)2823-2825,%202011.pdf kusdewanti, a. i., & hatimah, h. (2016). membangun akuntabilitas profetik. jurnal akuntansi multiparadigma, 7(1)223–239. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7018 maali, b. & napier, c. (2010). accounting, religion and organisational culture: the creation of jordan islamic bank. journal of islamic accounting and business research, 1(2), 92-113. retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17590811011086705/full/p df muchlis, s., & sukirman, a. s. (2016). implementasi maqashid syariah dalam corporate social responsibility di pt bank muamalat indonesia. jurnal akuntansi multiparadigma, 7(1), 120–130. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011 mulawarman, a. d., & kamayanti, a. (2018). towards islamic accounting anthropology: how secular anthropology reshaped accounting in indonesia. journal of islamic accounting and business research, 9(4), 629–647. https://doi.org/10.1108/jiabr-022015-0004 mulawarman, a.d. (2014). on holistic wisdom core datum accounting: shifting from accounting income to value added accounting. the international journal of accounting and business society, 22(1), 69-92. nichols, d., robinson, r. k., reithel, b. j., & franklin, g. m. (1997). an exploratory study of sexual behavior in accounting firms: do male and female cpas interpret sexual harassment differently?. critical perspectives on accounting, 8(3), 249–264. https://doi.org/10.1006/cpac.1996.0109 nurindrasari, d., triyuwono, i., & mulawarman, a. d. (2018). konsep pengukuran kinerja berbasis kesejahteraan islam. jurnal akuntansi multiparadigma, 9(3), 394–416. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9024 plog, f., & bates, d.g. (1976). cultural anthropology. knopf: university of california. rahmanti, v. n., kamayanti, a., & mulawarman, a. d. (2013). menggeser paradigma stock concept menuju flow concept: kritik atas net revenue sharing pada akuntansi mudharabah. silatnas fordebi uns surakarta, (rad 2006), 1–24. retrieved from http://ajidedim.lecture.ub.ac.id/files/2014/01/2013_rahmanti-mulawarmankamayanti.pdf sarker, m.a. (1999). islamic business contracts, agency problem and the theory of the islamic firm. international journal of islamic financial services, 1(2), 1-15. retrieved from http://iaif.ir/images/khareji/articles/other/46.pdf sawarjuwono, t. (2002). accounting is magic. edisi perdana. jakarta: salemba empat. soediro, a., & meutia, i. (2018). maqasid syariah as a performance framework for islamic financial institutions. jurnal akuntansi multiparadigma, 9(1), 70–86. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9005 špiláčková, m. (2012). historical research in social work theory and practice. eris web journal, 3(2), 22–33. retrieved from http://periodika.osu.cz/eris/dok/201202/04_historical_research_in_social_work.pdf tong, d. (1991). development and reform of china's education. international journal of social economics, 1810(4), 132–136. https://doi.org/10.1108/03068299110143436 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.01.002 https://www.textroad.com/pdf/jbasr/j.%20basic.%20appl.%20sci.%20res.,%201(12)2823-2825,%202011.pdf https://www.textroad.com/pdf/jbasr/j.%20basic.%20appl.%20sci.%20res.,%201(12)2823-2825,%202011.pdf https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7018 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17590811011086705/full/pdf https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17590811011086705/full/pdf https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011 https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2015-0004 https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2015-0004 https://doi.org/10.1006/cpac.1996.0109 https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9024 http://ajidedim.lecture.ub.ac.id/files/2014/01/2013_rahmanti-mulawarman-kamayanti.pdf http://ajidedim.lecture.ub.ac.id/files/2014/01/2013_rahmanti-mulawarman-kamayanti.pdf http://iaif.ir/images/khareji/articles/other/46.pdf https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9005 http://periodika.osu.cz/eris/dok/2012-02/04_historical_research_in_social_work.pdf http://periodika.osu.cz/eris/dok/2012-02/04_historical_research_in_social_work.pdf https://doi.org/10.1108/03068299110143436 rahmanti & sawarjuno liberating accounting with a religio-cultural approach journal of accounting and investment, 2020 | 513 urumsah, d., wicaksono, a. p., & hardinto, w. (2018). pentingkah nilai religiusitas dan budaya organisasi untuk mengurangi kecurangan? jurnal akuntansi multiparadigma, 9(1), 156–172. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9010 yamey, b.s. (1949). scientific bookkeeping and the rise of capitalism. the economic history review, 1(2&3), 99-113. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.1949.tb00108.x https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9010 https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.1949.tb00108.x pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen: studi empiris pada perusahaan-p jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 issn: 1411-6227 175 pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta periode tahun 2000 – 2003) ronowati tjandra email : ronowatitjandra@gmail.com akademi akuntansi ykpn yogyakarta abstract this research explore the examination of semistrong form-informationally efficient capital market in jakarta stock exchange towards the initiation dividend announcements. this examination focused on the effort to show the influence of initiation dividend announcement towards abnormal return at the event date and the around of that announcement and the speed of adjustment of stock price to the equilibrium price. this research using 17 firms which was identified announcing initiation dividend 1 year after ipo (initial public offering) as samples during the period 2000 until 2003 after be selected according to the conditional that stated in this research. this research was an event study that take 10 days before and 10 days after the date of announcement, so that the estimation period which be used in this examination were 21 days. the result of this research shows that capital market of indonesia, which represented by jakarta stock exchange have already informationallysemistrong form efficient market to the initiation dividend announcement. this result was indicated by the information content in the initiation dividend announcement that positive and significant about 6% in the event date, and surely, there was speed of adjustment from the market reaction to initiation dividend announcement that take 1 day only i.e.one day at the event date. this research also supported the agency cost model and the signaling theory, which shown by both the high level of agency cost and informational asymmetry. key words: efficient capital market, initiation dividend. abstrak penelitian ini mengeksplorasi pemeriksaan semi kuat pasar modal bentukinformationally efisien di bursa efek jakarta terhadap pengumuman dividen inisiasi. pemeriksaan ini difokuskan pada upaya untuk menunjukkan pengaruh ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 176 dividen inisiasi pengumuman terhadap abnormal return pada tanggal acara dan sekitar pengumuman itu dan kecepatan penyesuaian harga saham dengan harga keseimbangan. penelitian ini menggunakan 17 perusahaan yang diidentifikasi mengumumkan dividen inisiasi 1 tahun setelah ipo (initial public offering) sebagai sampel selama periode 2000 sampai 2003 setelah dipilih sesuai bersyarat yang dinyatakan dalam penelitian ini. penelitian ini merupakan event study yang mengambil 10 hari sebelum dan 10 hari setelah tanggal pengumuman, sehingga periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 hari. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal indonesia, yang diwakili oleh bursa efek jakarta memiliki pasar efisien bentuk semi kuat sudah informationally pengumuman dividen inisiasi. hasil ini ditunjukkan dengan kandungan informasi dalam pengumuman dividen inisiasi yang positif dan signifikan sekitar 6% di event date, dan pasti, ada kecepatan penyesuaian dari reaksi pasar terhadap pengumuman dividen inisiasi yang mengambil 1 hari saja hari ie satu di tanggal acara. penelitian ini juga didukung model agency cost dan teori signaling, yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat biaya agensi dan asimetri informasi. kata kunci: pasar modal yang efisien, dividen inisiasi. pendahuluan berdasarkan analisis terhadap informasi yang tersedia dalam rangka pengambilan keputusan, bentuk efisiensi pasar modal dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasi dan juga dari segi kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan. efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market), sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient market). pengujian efisiensi pasar setengah kuat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah efisiensi pasar secara informasi. penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) terhadap pengumuman inisiasi dividen. pengujian efisiensi pasar modal setengah kuat secara informasi dilakukan dengan melihat ada tidaknya abnormal return saham di seputar pengumuman inisiasi dividen, serta kecepatan reaksi dari pelaku pasar terhadap pengumuman inisiasi dividen. pengujian secara empiris mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman dividen menjadi perhatian para peneliti, karena hal tersebut bertentangan dengan dividend irrelevance theory, yang dikemukakan oleh miller dan modigliani (1961). teori tersebut menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempengaruhi harga saham. teori tersebut menggunakan asumsi-asumsi, yaitu bahwa dalam pasar modal yang bersangkutan tidak terdapat pajak pendapatan, tidak ada biaya transaksi, leverage keuangan tidak mempengaruhi biaya modal, investor dan manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek masa depan perusahaan, distribusi pendapatan untuk dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi biaya ekuitas perusahaan, serta kebijakan penganggaran modal perusahaan adalah independen dari jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 177 kebijakan dividen (brigham dan gapenski, 1999). teori miller dan modigliani tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena ternyata masih banyak perusahaan-perusahaan yang membayar dividen secara teratur dan bahkan tidak sedikit yang meningkatkan pembayaran dividen kepada para pemegang saham perusahaan. asumsi-asumsi kunci pada teori irrelevance yang meliputi pasar yang sempurna, perilaku yang rasional dan adanya kepastian yang sempurna, memberikan batasan asumsi yang cukup longgar bagi pengembangan teori sinyal (signaling theory) dan teori model biaya keagenan (agency cost model). teori model biaya keagenan berbeda atau bertentangan dengan teori irrelevance yang menyatakan bahwa kebijakan dividen yang diambil oleh suatu perusahaan tidak mempengaruhi harga saham. model biaya keagenan melakukan pemisahan antara kepemilikan (principal) dan pengendalian (agent) yang menyebabkan timbulnya biaya restrukturisasi, biaya pengawasan (monitoring cost), memperkuat ikatan kontrak antara para pemegang saham dengan manajer perusahaan, dan juga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kontrak-kontrak dengan pihak ketiga (kreditur) yang dilakukan oleh manajer secara tidak benar (jensen & meckling, 1976). pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi biaya-biaya tersebut dengan cara memaksa para manajer untuk sering mendapatkan evaluasi dari pasar modal, ketika mereka berusaha untuk memperoleh dana bagi pembiayaan proyek investasi (rozeff, 1982 dan easterbrook, 1984). hal tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika perusahaan harus membayarkan dividen, sementara perusahaan juga membutuhkan dana untuk membiayai proyek investasi yang diperkirakan cukup menguntungkan (profitable) maka perusahaan akan berusaha untuk memperoleh dana tersebut dari pihak ketiga (kreditur). sebagai perusahaan publik, berhasil tidaknya perusahaan mendapatkan kepercayaan dari para kreditur akan tergantung dari kinerja perusahaan yang tercermin dari harga saham di pasar modal. dengan demikian, para pemegang saham akan melakukan penilaian kepada para manajer melalui kriteria, yaitu jika perusahaan berhasil memperoleh dana dari kreditur berarti kinerja manajer baik, sementara jika sebaliknya maka kinerja manajer buruk. hal ini berarti telah terjadi transfer kemakmuran dari para kreditur kepada para pemegang saham melalui penghematan biaya pengawasan yang seharusnya dikeluarkan oleh para pemegang saham. sementara itu, signaling theory menerangkan bahwa para manajer sebagai pihak agent memiliki informasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan para shareholder perusahaan tentang laba potensial perusahaan. dalam model ini, dividen merupakan mekanisme untuk membawa informasi privat manajemen kepada pihak outsiders. pada umumnya, perusahaan emiten menggunakan pembayaran dividen sebagai sinyal kepada pelaku pasar. dengan meningkatkan nilai dividen yang dibayar, perusahaan emiten mencoba memberi sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan, sehingga mampu meningkatkan pembayaran dividen. sebaliknya jika perusahaan memotong nilai dividen akan ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 178 dianggap sebagai sinyal buruk karena akan dianggap sebagai kekurangan likuiditas (hartono, 2003). pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori lain, yaitu model biaya keagenan (agency cost model) dalam menjelaskan mengenai ada tidaknya kaitan atau pengaruh antara kebijakan dividen perusahaan terhadap nilai saham, di samping teori signaling yang merupakan teori yang sering digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan masalah kebijakan dividen. model biaya keagenan memprediksi adanya respon positif yang ditunjukkan oleh peningkatan abnormal return saham terhadap pengumuman inisiasi dividen dan pengumuman peningkatan pembayaran dividen. berdasarkan teori signaling, pengumuman pembayaran dividen akan merupakan sinyal positif jika para investor memperoleh abnormal return yang positif dan signifikan di sekitar tanggal pengumuman inisiasi dividen, sementara jika yang dialami para investor sebaliknya maka dividen akan merupakan sinyal negatif dari kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. menurut brigham & gapenski (1999), kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan yang dapat menciptakan keseimbangan antara pembayaran dividen saat ini dengan pertumbuhan di masa mendatang, sehingga kebijakan tersebut dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. pengujian efisiensi pasar secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta merupakan salah satu upaya untuk melihat kecepatan reaksi pasar terhadap pengumuman inisiasi dividen. berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat abnormal return yang positif pada hari pengumuman dan di sekitar tanggal pengumuman inisiasi dividen. setelah pertanyaan penelitian tersebut dapat terjawab, maka langkah selanjutnya adalah melihat kecepatan reaksi pasar dalam merespon pengumuman inisiasi dividen. langkah ini diperlukan untuk mengetahui apakah pasar modal indonesia sudah efisien setengah kuat secara informasi atau belum terhadap pengumuman inisiasi dividen. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori lain, yaitu model biaya keagenan (agency cost model). teori ini digunakan untuk menjelaskan mengenai ada tidaknya kaitan atau pengaruh antara kebijakan dividen perusahaan terhadap nilai saham, di samping teori signaling yang merupakan teori yang sering digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan masalah kebijakan dividen. kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis hipotesis pasar efisien pasar yang efisien adalah pasar yang harga sekuritasnya sudah mencerminkan semua informasi yang ada (tandelilin, 2001). oleh karena itu, aspek penting dalam jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 179 menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. pasar yang efisien harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan abnormal return di pasar. sedangkan pada pasar yang kurang efisien harga sekuritas akan kurang bisa mencerminkan semua informasi yanga ada atau terdapat lag dalam proses penyesuaian harga, sehingga akan terbuka celah bagi investor untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan situasi lag tersebut. dalam kenyataannya sulit sekali ditemui baik itu pasar yang benar-benar efisien ataupun benar-benar tidak efisien. pada umumnya pasar akan efisien tetapi pada tingkat tertentu saja. konsep pasar efisien ini memang menarik untuk diteliti karena merupakan konsep dasar yang bisa membantu untuk memahami bagaimana sebenarnya mekanisme harga yang terjadi di pasar. efisiensi pasar secara informasi kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. pertanyaannya adalah informasi mana yang dapat digunakan untuk menilai pasar yang efisien, apakah informasi yang lama, informasi yang sedang dipublikasikan, atau semua informasi termasuk informasi privat. fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut ini: efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut ini: a. informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. informasi ini umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten (corporate event). contoh dari informasi yang ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 180 dipublikasikannya, misalnya: pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, pengumuman pergantian pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. b. informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. informasi yang dipublikasikan dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada hargaharga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. contoh dari informasi ini misalnya adalah regulasi untuk meningkatkan kebutuhan cadangan (reserved requirement) yang harus dipenuhi oleh semua bank-bank. informasi ini akan mempengaruhi secara langsung harga sekuritas tidak hanya sebuah bank saja, tetapi mungkin semua emiten di dalam industri perbankan. c. informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten. contoh dari regulasi ini adalah peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. regulasi ini akan mempunyai dampak ke harga sekuritas tidak hanya untuk sebuah perusahaan saja atau perusahaan-perusahaan di suatu industri, tetapi mungkin berdampak langsung pada semua perusahaan. jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama. macam-macam pengumuman yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas adalah: (1) pengumuman yang berhubungan dengan laba (earnings-related announcements): (a) laporan tahunan awal, (b) laporan tahunan detail, (c) laporan interim awal, (d) laporan interim detail, (e) laporan perubahan metode-metode akuntansi, (f) laporan auditor, (g) lainnya. (2) pengumuman-pengumuman peramalan oleh pejabat perusahaan (forecast announcement by company officials): (a) peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal, (b) estimasi laba setelah akhir tahun fiskal, (c) peramalan penjualan, (d) lainnya. (3) pengumuman-pengumuman dividen (dividend announcements): (a) distribusi kas, (b) distribusi saham, (c) lainnya. (4) pengumuman-pengumuman pendanaan (financing announcements): (a) pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas, (b) pengumuman yang berhubungan dengan hutang, (c) pengumuman sekuritas hibrid, (d) sewa-guna, (e) persetujuan standby credit, (f) pelemparan saham kedua, (g) pemecahan saham, (h) pembelian kembali saham, (i) pengumuman joint venture, (j) lainnya. (5) pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah (government-related announcements): (a) dampak dari perusahaan baru, (b) investigasi-investigasi terhadap kegiatan perusahaan, (c) keputusan-keputusan regulator, (d) lainnya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 181 (6) pengumuman-pengumuman investasi (investment announcements): (a) eksplorasi, (b) usaha baru, (c) ekspansi pabrik, (d) penutupan pabrik, (e) pengembangan r&d, (f) lainnya. (7) pengumuman–pengumuman ketenaga-kerjaan (labor announcements): (a) negosiasi-negosiasi, (b) kontrak-kontrak baru, (c) pemogokan, (d) lainnya. (8) pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan hukum (legal announcements): (a) tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya, (b) tuntutan oleh perusahaan atau manajernya, (c) lainnya. (9) pengumuman-pengumuman pemasaran-produksi–penjualan (marketing– production-sales announcements): (a) pengiklanan, (b) rincian kontrak, (c) produk baru, (d) perubahan harga, (e) penarikan produk, (f) laporan-laporan produksi, (g) laporanlaporan keamanan produk, (h) laporan-laporan penjualan, (i) rincian jaminan, (j) lainnya. (10) pengumuman-pengumuman manajemen-direksi (management-board of director announcements): (a) susunan direksi, (b) manajemen, (c) rincian struktur organisasi, (d) lainnya. (11) pengumuman-pengumuman merjer-ambil alih-diversifikasi (merger–takeoverdivestiture announcements): (a) laporan-laporan merger, (b) laporan-laporan investasi ekuitas, (c) laporan-laporan mengambil alih, (d) laporan-laporan diambil alih, (e) laporan-laporan diversifikasi, (f) lainnya. (12) pengumuman-pengumuman industri sekuritas (securities industry announcements): (a) laporan-laporan pertemuan tahunan, (b) perubahanperubahan kepemilikan saham, (c) “heard on the street”, (d) laporan-laporan “insider” trading, (e) laporan harga dan volume perdagangan, (f) pembatasan perdagangan atau suspensi, (g) lainnya. efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) karena mempunyai informasi privat. tujuan dari fama (1970) membedakan ke dalam tiga macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat, dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. tingkat kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. pasar efisien bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. implikasi ini tidak berlaku sebaliknya bahwa pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 182 dividend policy theory kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan dividen yang dapat menciptakan keseimbangan antara pembayaran dividen saat ini dengan pertumbuhan di masa mendatang sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan (brigham dan gapenski, 1999). investor dengan preferensi yang berbeda dapat menangkap makna yang berbeda ketika perusahaan mengumumkan perubahan kebijakan dividennya. keputusan yang menyangkut dividen ini dapat mempengaruhi harga saham, karena dividen bagi pemodal merupakan pengharapannya terhadap prospek dan risiko perusahaan. studi empiris mengenai adanya reaksi pasar terhadap pengumuman inisiasi dividen dijelaskan dalam teori signaling (asymmetric information) dan model teori keagenan. hipotesis information content of dividend menyatakan bahwa pengumuman dividen mengandung informasi yang penting dan berarti, yang mampu mempengaruhi reaksi pasar (bhattacharya dalam prasetio dan nurdi, 2003). hipotesis kandungan informasi menyebutkan bahwa pasar menganggap peningkatan dividen sebagai sinyal peningkatan kinerja perusahaan saat ini maupun prospeknya di masa mendatang. peningkatan dividen dapat dianggap sebagai sinyal keuntungan perusahaan. perusahaan meningkatkan pembayaran dividen kalau arus kas yang ada di perusahaan mencukupi dari segi jumlahnya. manajer perusahaan akan berusaha menyampaikan informasi yang sebenarnya, sebab informasi yang salah akan merugikan perusahaan itu sendiri. perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari investor. peningkatan jumlah dividen tanpa arus kas yang mencukupi menimbulkan kerugian kalau perusahaan harus mencukupi kekurangan kas dengan menerbitkan saham baru (memerlukan biaya penerbitan saham baru yang tinggi). perusahaan yang sebelumnya tidak membayar dividen, lalu membayar dividen pertama kalinya (initiations dividend), berarti perusahaan tersebut telah membuat perubahan kebijakan dividen yang sangat jelas dan penting. pembayaran dividen tersebut merupakan alat komunikasi perusahaan yang paling nyata kepada pasar mengenai kondisi kesehatan ekonomi perusahaan yang bersangkutan. manajer perusahaan tidak akan membayar dividen kalau mereka tidak yakin mengenai pertumbuhan laba dan arus kas di masa mendatang. kebijakan dividen masih merupakan hal yang kontroversial yang ditandai dengan adanya teori kebijakan dividen yang lebih dari satu. terdapat tiga teori mengenai kebijakan dividen (brealy dan myers, 1996) yaitu : a. bird in the hand theory. esensi dari teori ini adalah investor lebih menyukai untuk menerima dividen daripada menerima capital gain (gorgon and litner, 1961). dividen mempunyai risiko lebih rendah jika dibandingkan dengan capital gain, sehingga para pemegang saham cenderung menilai harga saham suatu perusahaan berdasarkan pada laba ditahan. b. tax preference theory. teori ini beranggapan bahwa jika dividen dibebankan pajak lebih besar dari capital gain, maka pemegang saham akan memilih saham yang memiliki dividend yield yang lebih rendah agar diperoleh penghematan pajak. menurut brigham dan houston (1997) terdapat tiga alasan mengapa investor lebih memilih dividend payout yang lebih rendah, yaitu: (1) dividen jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 183 yang dibebankan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan capital gain, (2) pajak tidak dibebankan pada pendapatan sampai saham dijual, dan (3) jika saham dipegang oleh investor sampai meninggal, maka tidak akan dikenakan pajak atas capital gain, sehingga akan menguntungkan bagi orang yang akan menerima saham tersebut. c. dividend irrelevance theory. miller dan modigliani (1961) berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan risiko bisnis perusahaan. hal ini berarti nilai suatu perusahaan tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari asset-assetnya dan bukan pada proporsi pembagian dividen dan laba ditahan. tinjauan penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis healy dan palepu (1988) mendukung hipotesis kandungan informasi dividen yang diusulkan oleh miller dan modigliani (1961). healy dan palepu (1988) melakukan penelitian dengan menguji sampel sebanyak 131 perusahaan yang membayar dividen untuk pertama kali (dividend initiations) dan 172 perusahaan yang menghapus dividen pertama kali (dividend omissions). periode penelitian yang digunakan adalah antara tahun 1969-1980. hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan untuk membayar atau menghapus dividen pertama kalinya ditafsirkan oleh pasar sebagai ramalan perusahaan mengenai peningkatan dan penurunan laba masa depan. michaely, thaler, dan womach et al (1995), meneliti reaksi harga saham terhadap suatu pengumuman inisiasi dan omisi dividen di pasar modal amerika. hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga alasan yang menyebabkan para investor mengharapkan excess return yang signifikan berkaitan dengan pengumuman inisiasi dan omisi dividen, yaitu pertama, adanya perubahan pendapatan yang tercermin pada harga suatu sekuritas setelah adanya pengumuman; kedua, adanya harapan investor mengenai perubahan pola harga sekuritas di mana kecenderungan yang terjadi adalah harga akan naik secara signifikan setelah mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu, dan ketiga, adanya harapan akan terjadinya excess return karena terjadi perbedaan tipe pemilik saham suatu perusahaan atau pengaruh klien yang berbeda. penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pengaruh pengumuman omisi dividen adalah negatif dan pengaruh pengumuman inisiasi dividen adalah positif. dalam jangka panjang ditemukan bahwa pengumuman inisiasi dividen tetap memberikan abnormal return dan perusahaan yang melakukan omisi dividen akan mengalami kerugian karena harga sekuritas selalu menurun. kosedag dan michayluk (2000) melakukan penelitian tentang pengaruh pengumuman inisiasi dividen terhadap harga saham. penelitian yang telah dilakukan tersebut berhasil mengidentifikasikan adanya reaksi positif dari harga saham terhadap pengumuman inisiasi dividen. teori dividen yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara pengumuman dividen (inisiasi dividen) dan harga saham adalah model teori biaya ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 184 keagenan dan model teori signaling. penelitian ini menggunakan dasar model teori biaya keagenan dan juga teori sinyal untuk menjelaskan adanya keterkaitan antara harga saham dengan pengumuman inisiasi dividen. berdasarkan uraian dan tinjauan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ha: terdapat abnormal return positif pada hari pengumuman dan di sekitar tanggal pengumuman inisiasi dividen. metoda penelitian populasi dan penentuan sampel penelitian ini merupakan event study untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen. pengambilan sampel perusahaan dilakukan secara non-probabilitas, yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling. kriteria-kriteria pengambilan sampel tersebut adalah sebagai berikut: a. perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang melakukan pembayaran dividen tunai (cash dividend) untuk pertama kalinya dalam waktu minimal 1 tahun setelah initial public offering (ipo). b. perusahaan yang dijadikan sebagai sampel adalah perusahaan yang melakukan inisiasi dividen selama periode 2000-2003. c. perusahaan yang dijadikan sebagai sampel adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, yang dimaksudkan agar pada periode penelitian ini berlangsung, perusahaan tersebut sudah memenuhi persyaratan, yaitu minimal 1 tahun setelah ipo perusahaan tersebut melakukan inisiasi dividen. d. perusahaan yang dijadikan sebagai sampel adalah perusahaan yang memiliki kebijakan pembayaran dividen tunai setahun sekali selama 4 periode penelitian. e. perusahaan yang dijadikan sebagai sampel adalah perusahaan yang tidak melakukan corporate action lain, seperti pengumuman stock split, right issue, merger, dan akuisisi selama periode kejadian, yaitu 21 hari (10 hari sebelum tanggal pengumuman, sehari pada tanggal pengumuman dan 10 hari setelah tanggal pengumuman inisiasi dividen). sumber dan pengumpulan data data yang diperlukan dalam penelitian ini beserta sumber perolehan data adalah sebagai berikut: a. harga saham harian, yang diperlukan untuk perhitungan return saham harian. data ini diperoleh dari pusat data pasar modal universitas gadjah mada yogyakarta. b. indeks harga saham gabungan (ihsg), yang diperlukan sebagai proksi untuk mengukur return pasar. data yang digunakan adalah data ihsg harian. data ini diperoleh dari pusat data pasar modal universitas gadjah mada yogyakarta. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 185 c. tanggal pelaksanaan rapat umum pemegang saham (rups) yang dilaporkan ke bursa efek jakarta (bej). tanggal ini merupakan tanggal kejadian. periode peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 hari, yaitu 10 hari sebelum tanggal pengumuman dan 10 hari setelah tanggal pengumuman. periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 hari, yang ditetapkan sebelum periode jendela untuk masing-masing perusahaan. periode estimasi ini digunakan untuk menghitung nilai alpha dan beta. hal ini dilakukan mengingat dalam perhitungan expected return digunakan model pasar (market model). proses pengambilan sampel proses pengambilan sampel untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan inisiasi dividen pada periode tahun 2000-2003 adalah sebagai berikut: tabel 1. proses pengambilan sampel inisiasi dividen perusahaan yang terdaftar di bej dari periode tahun 1999-2002 114 perusahaan yang melakukan inisiasi dividen minimal 1 tahun setelah ipo 16 perusahaan yang telah memenuhi syarat seperti di atas dan tidak melakukan corporate action (right issue, stock split, merger dan akuisisi selama periode penelitian 2000-2003 16 jumlah sampel perusahaan 16 berdasarkan pada proses pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteriakriteria tersebut maka perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai sampel untuk pengujian efisiensi pasar modal setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen adalah sebagai berikut: tabel 2. daftar sampel perusahaan yang melakukan inisiasi dividen no nama perusahaan kode tanggal rups reported to jakarta stock exchange 1 pt. daya sakti unggul corporation dsuc 25/6/1999 2 pt. bank swadesi bswd 27/5/2009 3 pt. centrin online cent 14/6/2009 4 pt. ricky putra globalindo ricy 8/11/2000 5 pt. jakarta setiabudi properti jspt 27/6/2000 6 pt. ristia bintang mahkota sejati rbms 22/4/2002 7 pt. astra otoparts auto 13/5/2002 8 pt. jaka arta graha jaka 13/6/2003 9 pt. united capital indonesia tbk. unit 4/6/2003 10 pt. akbar indo makmur stimec tbk. aims 11/6/2003 11 pt. limas stokhomindo lmas 29/4/2003 ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 186 12 pt. karka yasa profilia kark 7/4/2003 13 pt. ciputra surya tbk. ctrs 7/6/2003 14 pt. fishindo kusuma sejahtera fish 24/5/2003 15 pt. artha pacific securities apic 11/6/2003 16 pt. artha securities arta 9/6/2003 definisi operasional variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel efisiensi pasar bentuk setengah kuat, inisiasi dividen, indeks harga saham gabungan (ihsg), dan abnormal return. definisi operasional variabel tersebut adalah sebagai berikut: 1. inisiasi dividen. inisiasi dividen adalah dividen yang dibayarkan pertama kalinya oleh perusahaan. 2. indeks harga saham gabungan (ihsg). ihsg adalah indeks yang mengukur pergerakan atau perilaku harga sekarang dari saham biasa dan saham preferen dalam kaitannya dengan periode dasar yang ditetapkan terhadap waktu sebelumnya. suatu indeks diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati pergerakan harga dari sekuritas-sekuritas. 3. abnormal return. abnormal return adalah kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. return normal merupakan return yang diharapkan oleh investor (expected return). 4. efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan pasar di mana harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan. metode analisis data tahapan yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 1. menghitung return saham harian. formula untuk menghitung return saham harian (hartono, 1998) adalah sebagai berikut: rit = (p it – p it-1) ------------ pit-1 keterangan: rit = return saham i pada waktu t p it = harga saham i pada waktu t pit-1 = harga saham i pada waktu t-1 2. menghitung return pasar harian jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 187 untuk menghitung return pasar digunakan indeks pasar ihsg harian di bursa efek jakarta dengan rumus: ihsgt – ihsgt-1 rmt = ———————— ihsgt-1 keterangan: rmt = return pasar pada periode ke-t ihsgt = indeks harga saham gabungan harian pada periode ke-t ihsgt-1= indeks harga saham gabungan harian pada ke-t-1 3. menghitung nilai alpha dan beta return saham harian masing-masing sampel dan return pasar diregresi dengan menggunakan teknik ordinary least square (ols) dengan persamaan: ri,t = αi + βi rmt + εi,t keterangan: ri,t = return realisasi saham ke-i pada periode estimasi ke-t αi = intercept untuk saham ke-i βi = koefisien slope yang merupakan beta dari saham ke-i rmt = return indeks pasar pada periode estimasi εi,t = kesalahan residu saham ke-i pada periode estimasi ke-t 4. menghitung return ekspektasi (expected return), dengan menggunakan koefisien alpha dan beta yang diperoleh dengan melakukan perhitungan pada periode estimasi yang dilakukan dengan rumus sebagai berikut: e[ri,t] = αi + βi.rmt keterangan: e[ri,t] = return ekspektasi saham ke-i pada periode ke-t rmt = return indeks pasar selama periode ke-t 5. menghitung return tidak normal (abnormal return), dengan rumus sebagai berikut: rtni-t =ri,t e[ri,t] keterangan: ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 188 rtni-t = return tidak normal saham ke-i pada periode ke-t ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham ke-i pada periode ke-t e[ri,t] = return ekspektasi saham ke-i untuk periode ke-t 6. menghitung akumulasi return tidak normal (cumulative abnormal return), dengan rumus     7 7 ,, t ta aiti arcar keterangan: cari,t = akumulasi abnormal return saham ke-i pada hari ke-t yang dihitung mulai awal periode jendela sampai dengan akhir periode jendela. ari,a = abnormal return saham ke-i pada hari ke-t yaitu mulai t-10 sampai hari ke t+10 prosedur pengujian hipotesis penelitian pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi dari nilai abnormal return perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai sampel untuk peristiwa inisiasi dividen. sebelum pengujian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap data yang dipergunakan dalam penelitian ini. hal ini bertujuan untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian yaitu jika data yang dipergunakan berdistribusi normal maka pengujian dilakukan dengan uji parametrik one-sample t test, sementara jika data yang dipergunakan berdistribusi tidak normal, maka uji yang digunakan adalah uji non-parametrik one-sample kolmogorov smirnov test. uji normalitas terhadap data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan one-sample kolmogorov smirnov test dengan kriteria, yaitu jika nilai sig.z hasil pengujian lebih besar dibandingkan dengan derajat kepercayaan yang digunakan (5%), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal, namun jika sebaliknya maka distribusi data tersebut tidak normal. pengujian signifikansi tersebut dilakukan dengan menggunakan uji one-sample t test. kriteria untuk penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa hipotesis alternatif diterima jika nilai sig. t hasil pengujian lebih kecil jika dibandingkan dengan derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebesar 5%. pengujian tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengetahui ada tidaknya kandungan informasi pada peristiwa pengumuman inisiasi dividen. setelah diketahui kandungan informasi atas suatu peristiwa, maka langkah selanjutnya adalah melihat kecepatan reaksi pasar dalam merespon pengumuman inisiasi dividen. langkah ini diperlukan untuk mengetahui apakah pasar modal indonesia sudah efisien setengah kuat secara informasi atau belum terhadap pengumuman inisiasi dividen. apabila pasar bereaksi secara cepat dan segera menuju harga keseimbangan yang baru maka dapat dikatakan bahwa pasar modal tersebut sudah efisien setengah kuat jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 189 secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen. apabila pasar bereaksi secara lambat dan berkepanjangan maka dapat dikatakan bahwa pasar tersebut belum efisien setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen. analisis data dan hasil penelitian uji normalitas pengujian terhadap pola distribusi data yang digunakan dalam penelitian diperlukan untuk mengetahui uji statistik yang lebih tepat dalam menganalisis hasil penelitian, yaitu apakah menggunakan statistik parametrik atau statistik nonparametrik. dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap data nilai cumulative abnormal return (car) saham dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normal. hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. z hasil uji kolmogorov-smirnov test yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (5%), yaitu sebesar 0,920 (92%). tabel 3 hasil uji normalitas car statistik deskriptif berdasarkan hasil statistik deskriptif yang dilakukan terhadap data cumulative abnormal return (car) dan average abnormal return (aar) perusahaan-perusahaan sampel inisiasi dividen menunjukkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4 di bawah ini. tabel 4 one-sample kolmogorov-smirnov test 21 -.0191 .25965 .121 .089 -.121 .553 .920 n mean std. dev iat ion normal parameters a,b absolute positiv e negativ e most extrem e dif f erences kolmogorov -smirnov z asy mptotic signif icance (2-tailed) inisi asi test distribution is normala. calculated f rom datab. ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 190 statistik deskriptif nilai car dan aar sampel inisiasi dividen n minimum maximu m mean std. deviation car 21 -.522 .345 -.01910 .220690 aar 21 -.031 .020 -.00119 .013037 berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari car dan aar selama 21 hari pengamatan secara keseluruhan adalah negatif dengan nilai sebesar -0,019 untuk car dan -0,00119 untuk aar. namun demikian, apabila dilihat untuk setiap hari pengamatan maka tidak semua hari pengamatan menunjukkan reaksi yang negatif. pengujian hipotesis penelitian hasil analisis selengkapnya terhadap nilai abnormal return di sekitar dan pada hari pengumuman inisiasi dividen disajikan dalam tabel 5 di bawah ini. tabel 5 hasil pengujian kandungan informasi di seputar pengumuman inisiasi dividen periode pengamata n cumulative abnormal return average abnormal return nilai t test sig (2tailed) min 10 -0.015 -0.001 -.117 .909 min 9 0.339 0.020 1.283 .218 min 8 -0.247 -0.015 -.988 .338 min 7 0.345 0.020 2.251 .039* min 6 -0.316 -0.019 -1.715 .106 min 5 0.064 0.004 .469 .645 min 4 -0.078 -0.005 -.688 .501 min 3 -0.096 -0.006 -.574 .574 min 2 0.226 0.013 .805 .433 min 1 0.164 0.010 .667 .514 nol 0.209 0.012 2.013 .061* plus 1 -0.522 -0.031 -1.600 .129 plus 2 -0.110 -0.006 -.516 .613 plus 3 -0.033 -0.002 -.226 .824 plus 4 0.093 0.005 .683 .504 plus 5 0.027 0.002 .124 .903 plus 6 -0.034 -0.002 -.204 .841 plus 7 -0.343 -0.020 -1.685 .111 plus 8 -0.166 -0.010 -.407 .690 plus 9 0.048 0.003 .410 .688 plus 10 0.044 0.003 .230 .821 keterangan: * berarti signifikan pada level 10% (0,10). jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 191 hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat abnormal return positif pada hari pengumuman dan di sekitar tanggal pengumuman inisiasi dividen. berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 tersebut, dapat diketahui bahwa pada tanggal pengumuman inisiasi dividen, pasar merespon secara positif dan cukup signifikan pada level 10%. hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai abnormal return yang positif dan signifikan, yaitu sebesar 0,061 (6%). namun demikian, reaksi yang ditunjukkan oleh pasar selama periode pengamatan tidak semua menunjukkan respon yang positif. respon negatif dari para investor tersebut kemungkinan disebabkan oleh karena para investor sudah memperoleh atau mempertimbangkan informasi lain yang masuk, sehingga mereka tidak mengambil keputusan seperti yang diharapkan oleh adanya pengumuman inisiasi dividen. hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh kosedag & michayluk (2000) yang mengidentifikasikan adanya reaksi positif dari harga saham terhadap pengumuman inisiasi dividen. hasil pengujian juga menunjukkan bahwa pada h-7, telah terjadi kebocoran informasi, di mana hal ini dapat terlihat dengan adanya nilai abnormal return positif yang signifikan pada level 5%, yaitu sebesar 3,9 %. pada hari pengamatan (h=0) diketahui bahwa pengumuman inisiasi dividen memiliki kandungan informasi, yang ditunjukkan dengan adanya nilai abnormal return yang positif dan signifikan, yaitu sebesar 6,1%. namun demikian, kondisi tersebut hanya berlangsung satu hari pengamatan saja, di mana harga saham sudah menuju kepada harga keseimbangan yang baru pada h+1, dengan tingkat signifikansi abnormal return yang diperoleh para investor sebesar 12,9%. hasil pengujian selengkapnya ditunjukkan dalam gambar 1 beikut ini. gambar 1 nilai cumulative abnormal return (car) pada hari dan seputar tanggal pengumuman inisiasi dividen car inisiasi dividen -1 -0.5 0 0.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 periode pengamatan a b n o r m a l r e tu r n series1 gambar 2 nilai average abnormal return (aar) pada hari dan seputar tanggal pengumuman inisiasi dividen ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 192 aar inisiasi dividen -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 periode pengamatan a b n o rm a l r e tu rn series1 berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar modal indonesia sudah efisien setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen. hasil tersebut ditunjukkan dengan adanya kecepatan reaksi pasar dalam merespon pengumuman inisiasi dividen yang hanya memerlukan waktu 1 hari saja yaitu pada hari pengamatan (h=0), untuk kemudian segera menyesuaikan diri menuju harga keseimbangan yang baru. teori sinyal (signaling theory) menyatakan bahwa jika pasar merespon positif pada hari pengumuman inisiasi dividen maka hal itu berarti pengumuman pembayaran inisiasi dividen merupakan sinyal positif bagi para investor. reaksi positif dari para investor terhadap pengumuman inisiasi dividen perusahaan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setelah ipo konsisten dengan pandangan yang diberikan dalam penjelasan teori sinyal dan model biaya keagenan. dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai sampel memiliki level yang cukup tinggi baik dalam biaya keagenan maupun dalam hal asimetri informasi, di mana hal tersebut terlihat dari adanya respon positif dan signifikan pada hari dan di seputar pengumuman inisiasi dividen. kesimpulan, keterbatasan dan saran kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pasar modal indonesia sudah efisien setengah kuat secara informasi terhadap pengumuman inisiasi dividen. hasil tersebut ditunjukkan dengan adanya kandungan informasi pada hari pengumuman yang bernilai positif dan cukup signifikan pada level 10%, yaitu sebesar 0,06 serta adanya kecepatan reaksi pasar dalam merespon pengumuman inisiasi dividen yang hanya memerlukan waktu 1 hari saja, yaitu pada hari pengamatan (h=0), untuk kemudian segera menyesuaikan diri menuju harga keseimbangan yang baru. penelitian ini juga konsisten dengan penjelasan dalam teori sinyal dan teori model biaya keagenan, yang ditunjukkan dari adanya level yang cukup tinggi baik dalam biaya keagenan maupun dalam hal asimetri informasi, yang terlihat dari adanya respon positif dan signifikan pada hari dan di seputar pengumuman inisiasi dividen. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 175-194, juli 2006 193 keterbatasan dan saran penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diakibatkan oleh kekurangan peneliti dalam mengeksploitasi hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengujian tentang efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi, diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut: 1. jumlah sampel yang berhasil diperoleh untuk penelitian ini masih relatif sedikit, sehingga terdapat kemungkinan hasil yang diperoleh kurang optimal. penelitian yang akan datang diharapkan bisa memperoleh jumlah sampel yang lebih banyak seiring dengan bertambahnya usia bursa efek jakarta, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 2. penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang melakukan inisiasi dividen 1 tahun setelah melakukan ipo. hal ini memungkinkan para pemegang saham harus mengeluarkan biaya pengawasan yang juga tinggi, karena perusahaan belum lama melakukan pemisahan atas peran agen (manajer) dan peran prinsipal (pemilik perusahaan), sehingga hal ini menimbulkan agency cost yang juga meningkat. hal sama juga terjadi untuk asimetri informasi, di mana perusahaan yang baru saja melepaskan sahamnya ke publik, memungkinkan banyak informasi privat yang belum disampaikan kepada outsiders (kosedag & michayluk, 2000). berdasarkan atas keterbatasan tersebut maka teori sinyal dan teori model biaya keagenan dapat lebih dijelaskan dengan menghadirkan perbandingan atas dua sampel penelitian yang berbeda yaitu antara perusahaan yang sudah lama go-public dengan perusahaan yang baru saja go-public seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. hal demikian dimaksudkan agar hasil penelitian dapat menjelaskan teori sinyal dan teori model biaya keagenan secara lebih jelas (clear). daftar pustaka brigham dan gapensky, 1999, intermediate financial management. sixth edition, the dryden press hancort brace college publisher. fama f., et. al. (1969), the adjustment of stock prices to new information, international economic review. vol. 10 no. 1. february. ---------, 1970, efficient capital markets : a review of theory and empirical work, journal of finance, may. pp. 383-417. --------, 1971, risk, return, and equilibrium: empirical tests. journal of political economy. pp. 607-637. --------, 1992, the crosssection of expected stock returns, the journal of finance, vol. xlvii no. 2. juni. ronowati tjandra, pengujian efisiensi pasar setengah kuat secara informasi..... 194 --------, 1997, market efficiency, long-term returns, and behavioral finance, journal of financial economics. vol. 49 pp. 283-306. foster g, 1986, financial statement analysis, second edition, prentice hall international. inc. jogiyanto h., 2000, teori portofolio dan analisis investasi, badan penerbit fakultas ekonomi, universitas gadjah mada, yogyakarta. healy, p.m., dan k.b. palepu, 1988, earnings information conveyed by dividend initiations and omissions, journal of finace economics 21. jones, c.p, 2001, investment analysis and management, john wiley & sons, inc. kosedag a., & david michayluk, 2001, dividend initiations in reverse–lbo firms”, review of financial economics, no. 9. pp. 55-63. michaely, et. al., 1995, price reactions to dividend initiations and omissions: overreaction on drift?, the journal of finance. porta la rafael, et. al. , 2000. agency problems and dividend policies around the world, journal of finance, volume lv, no 1, 2000. tandelilin, eduardus, 2001, analisis investasi dan manajemen portofolio, edisi pertama, badan penerbit fakultas ekonomi universitas gadjah mada, yogyakarta. jai | journal of accounting and investment article type: research paper equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia wihandaru sotya pamungkas 1,3 *, tulus haryono 2 , djuminah 2 , bandi 2 , doddy setiawan 2 abstract: the aim of this study is to analyse the effect of equity market timing on the issuance of new shares and capital structures in companies, excluding those in the financial sector, that conducted initial public offerings (ipos) and rights issues (ris) in indonesia from 1990 to 2014. the study took a sample of companies with less than 100% leverage that had experienced delisting and relisting. the results were obtained at the time of an ipo (i.e. the time of a new shares issuance through go public), ri (the time of a new shares issuance as a rights issue), and ri+1 (one year after the rights issue) and capital structure. there was an effect of equity market timing on the issuance of new shares at ipo+1 (1 year after the ipo), ipo+2, ri+2, ri+3 and ri+4, but the companies issued a small number of new shares and raised the funds they lacked by issuing new debt to obtain an optimal capital structure. these results add to the findings that the market timing theory and trade-off theory are not mutually exclusive. keywords: ipo; rights issue; equity market timing. introduction equity market timing is closely related to the cost of capital equity. this relationship must be considered in corporate funding policies (loughran & ritter, 1995; jegadeesh, 2000; baker & wurgler, 2002). based on the results of research summarised by baker and wurgler (2002), there are three results. first, in favourable market conditions (overvalued), companies tend to issue new shares as opposed to new debt, while in unfavourable market conditions (undervalued), companies tend to repurchase shares. second, companies issue new shares when investors place more emphasis on a consideration of their earnings prospects and the management’s assessment of market conditions, with the latter being either overvalued or undervalued. third, most managers issue new shares in favourable market conditions (overvalued). favourable market conditions occur when the market value of equity is relatively greater than the book value, meaning the cost of equity capital is lower. favourable market conditions can arise for a number of reasons. first, capital markets are inefficient, which affects the movement of stock prices, thereby making them difficult to predict; this in turn leads to stock affiliation: 1 doctoral student of universitas sebelas maret, surakarta, indonesia 2 universitas sebelas maret, surakarta, indonesia 3 universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia *correspondence: wihandaru@umy.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2003131 citation: pamungkas, w.s., haryono, t., djumiah, bandi, & setiawan, d. (2019). equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia. journal of accounting and investment, 20(3), 310-324. article history received: 18 june 2019 reviewed: 4 august 2019 revised: 17 august 2019 accepted: 29 august 2019 mailto:wihandaru@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6454 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 311 prices being either overvalued or undervalued (asri, 2013). second, issuers and investors act rationally; however, investors may make erroneous share purchases (adverse selection) (baker & wurgler, 2002). third, issuers act rationally while investors act irrationally, causing mispricing; that is, stocks are overvalued or undervalued in relation to their fair value. this study was motivated by inconsistency in the results of previous studies conducted both in indonesia and other countries. research conducted in indonesia by miswanto (2015) and susilawati (2012) produced the finding that equity market timing had a positive effect on new stock issuances and negatively affected capital structure. felicia and saragih (2015) found that equity market timing had a positive effect on new stock issuances but no effect on capital structure. sawitri and suhari (2009) and setyawan (2011), meanwhile, found that equity market timing had no effect on capital structure. baker and wurgler’s (2002) research conducted in a foreign country yielded the finding that in the united states, equity market timing has a positive effect on the issuance of new shares and a negative effect on capital structure. mahajan and tartaroglu (2008) showed that in g7 countries, with the exception of japan, equity market timing has a positive effect on the issuance of new shares. bougatef and chichti (2010) produced findings that equity market timing has a positive effect on the issuing of new shares in france and tunisia. celik and akarim (2013) found that in turkey, equity market timing does not affect the issuance of new shares and capital structure. this study took a sample of companies that conducted initial public offerings (ipos) and rights issues (ris). companies were selected for inclusion in the sample if, despite having conducted both ipos and ris, investors were unaware as to the actual condition of the company even though it had issued a prospectus. this can lead to adverse selection and mispricing. in companies that conduct ris, old shareholders are already aware of the state of the company and have the opportunity to buy shares in advance using preemptive rights; however, they face a dilemma. on the one hand, if they buy shares, they have to contend with a potential scenario in which the company’s future conditions are not as expected. on the other hand, if they do not buy shares, the increase in shares issued leads to a reduction in their proportion of ownership in the company (dilution). this research provides empirical evidence of the importance of determining the right time (timing) for the issuance of new shares in order to secure relatively cheap capital costs. based on this description, the study aims to analyse the effect of equity market timing on new share issuance and capital structure in non-financial companies that conducted ipos from the time of the ipo to ipo+5, and in companies that conducted ris ranging from ri to ri+5 in indonesia. literature review and hypotheses development theories of capital structure that are widely known today are the theories of trade-off, pecking order and market timing (huang & ritter, 2005; 2009). trade-off theory explains pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 312 how a company will attempt to balance its funding costs using debt and equity in order to develop an optimal capital structure to secure tax savings but also avoid liquidity problems and agency conflicts (stiglitz, 1969; kraus & litzenberger, 1973). an overreliance on debt leads to asset substitution that can result in agency conflict between a company’s managers and debt holders (jensen & meckling, 1976). in contrast, too much equity can lead to a high level of free cash flow which itself generates agency conflict between managers and shareholders (jensen, 1986). pecking order theory explains how a company is most likely to finance its activities according to a hierarchy (sequence). the company would thus turn first to retained earnings, followed by long-term debt or bonds, hybrid bonds, and the issuing of new stock as a last resort due to a fear that asymmetric information can result in underpricing (myers & majluf, 1984; myers, 2001). this theory assumes that managers act in accordance with the wishes of shareholders and ignore the differences in interests between old and new shareholders. it also assumes that shareholders are passive and that they act rationally by amending their portfolios if they are not in accordance with company policy (myers, 2001). market timing theory explains that a company’s capital structure is the cumulative result of its efforts in the past to determine when is the right time to enter the market (baker & wurgler, 2002). based on this theory the company will issue new shares if the market conditions are favourable (overvalued) and will repurchase shares if the market conditions are unfavourable (undervalued) (baker & wurgler, 2002). hypotheses development based on the market timing theory, a company performs a new share issuance if the market conditions are favourable and it repurchases shares in unfavourable market conditions (baker & wurgler, 2002). favourable market conditions are expected to produce an increase in the value of the market to book ratio. this increase in the market to book ratio encourages companies to issue new shares through both ipos and ris (rajan & zingales, 1995; pagano, panetta, & zingales, 1998; hovakimian, opler, & titman, 2001). the effect of equity market timing on the issuance of new shares can occur because companies issue new shares in favourable market conditions (baker & wurgler, 2002) or hot market conditions (alti, 2006). in hot market conditions, it is expected that the market to book ratio is high, meaning that companies will issue a greater number of new shares than are needed to satisfy their funding requirements (alti, 2006). alti (2006), mahajan and tartaroglu (2008) and miswanto (2015) found that the market to book ratio of the previous year had a positive effect on the emission of new shares. measurements using the market to book ratio of the previous year can be expected in favourable market conditions when the company issues new shares to the company who did the ipos and ris. in companies that conduct ipos, investors do not have sufficient information, while in those that conduct ris, investors are faced with the pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 313 dilemma of whether or not to buy shares. if they buy shares, investors worry about whether the company will become unprofitable, while if they do not buy shares, their ownership will be diluted. based on this explanation the following hypotheses are formed. h1: equity market timing has a positive effect on the issuance of new shares in companies conducting ipos. h2: equity market timing has a positive effect on the issuance of new shares in companies conducting ris. the issuance of new shares increases the amount of own capital and total assets at the same time as decreasing leverage. this decrease in leverage occurs when companies issue new shares in favourable market conditions and demonstrates the influence of market timing on equity capital structure (baker & wurgler, 2002). this is supported by the results of research by alti (2006), mahajan and tartaroglu (2008), bougatef and chichti (2010) and miswanto (2015), all of whom found that the previous year’s market to book ratio had a negative effect on changes in leverage. measurements using the market to book ratio of the previous year can be expected in favourable market conditions when the company issues new shares, causing book equity and total assets to increase and leverage to decrease. based on this explanation the following hypotheses are formed. h3: equity market timing has a negative effect on capital structure for companies that conduct ipos. h4: equity market timing has a negative effect on capital structure for companies that conduct ris. research method research sample the sample in this study comprised companies in the non-financial sector that conducted ipos and ris during the period 1990–2014. the inclusion criteria were as follows: companies with leverage of less than 100%, that had no prior experience of delisting and relisting, and that had submitted audited financial reports to the indonesia stock exchange (formerly the jakarta stock exchange). research and measurement variables the dependent and independent variables in this study were set in accordance with baker and wurgler (2002). net equity issuet (neit) was used to measure new stock pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 314 issuance and the delta of book leverage (dblt-(t-1)) was used to measure capital structure. the main independent variable is market to book ratiot-1 (mbt-1), which was used to measure favourable market conditions. the control variables consisted of tangibilityt-1 (tangt-1), profitabilityt-1 (proft-1), sizet-1, and leverage from the previous year. for a company that conducted an ipo, the previous year’s leverage was measured using blt-1, while for a company that undertook an ri, it was measured using dbl(t-1)-(t-2). all of the variables were measured as percentages (%), except for mbt-1 and sizet-1. the measurement of variables was conducted using the formula: neit = [{(book equityt – retained earningt)} – (book equityt-1 − retained earningt-1)}] : total assetst dblt-(t-1) = blt − blt-1 blt = book debtt : total assetst blt-1 = book debtt-1 : total assetst-1 mbt-1 = market equityt-1: book equityt-1 tangt-1 = property, plant, and equipmentt-1 : total assetst-1 proft-1 = earning before interest, tax, and depreciationt-1 : total assetst-1 sizet-1 = ln salest-1 dbl(t-1)-(t-2) = blt-1 − blt-2 blt-2 = book debtt-2 : total assetst-2 the research data were obtained from the indonesia stock exchange (formerly the jakarta stock exchange). for companies that conducted ipos, the research data ranged from the pre-ipo year up to ipo+5, and for companies that conducted ris, the data covered the period from the pre-rights issue up to ri+5. prior to testing the hypotheses, we tested for robustness and classic assumptions. a robustness test was conducted because, following an ipo or rights issue, companies take various corporate actions, namely issuing bonus shares, stock dividends and stock splits, which leads to an increase in the number of shares. the robustness of the data was thus tested by adjusting the stock market price due to the increase in the number of shares. the results of the robustness test show that mbt-1 has the same value as before the adjustment was made. the classic assumption test was performed to obtain the best linear unbiased estimate of the regression analysis results. hypotheses 1 and 3 for companies conducting ipo were tested using regression equations 1 and 3, while hypotheses 2 and 4 for companies that conducted ris used regression equations 2 and 4. the control variable of dbl(t-1)-(t-2) was used in the hypotheses 2 and 4 tests respectively to avoid the occurrence of autocorrelation (gujarati & porter, 2009). the hypotheses 1 and 3 tests used blt-1 because financial statement data for those companies conducting an ipo were available one year before the ipo was held (baker & wurgler, 2002). a hypothesis is declared supported if the results of the regression analysis have a probability value below 5%. the hypothesis testing in this study was conducted per period with no comparison between the test results of each period when stating whether a hypothesis is supported or unsupported. this was to determine whether, after the ipo or ri, favourable market conditions affect companies issuing new shares such that leverage declines. pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 315 neit = b0 + b1mbt-1 + b2tangt-1 + b3proft-1 + b4sizet-1 + b5blt-1 + et ………… (1) neit = b0 + b1mbt-1 + b2tangt-1 + b3proft-1 + b4sizet-1 + b5dbl(t-1)(t-2) + et ………… (2) dblt-(t-1) = b0 + b1mbt-1 + b2tangt-1 + b3proft-1 + b4sizet-1 + b5blt-1 + et ………… (3) dblt-(t-1) = b0 + b1mbt-1 + b2tangt-1 + b3proft-1 + b4sizet-1 + b5dbl(t-1)(t-2) + et ………… (4) result and discussion descriptive statistics table 1 descriptive statistics of companies conducting ipos dependent variable neit ipo ipo+1 ipo+2 ipo+3 ipo+4 ipo+5 neit 29.6631 1.4407 2.7416 2.4879 2.0600 1.6778 (17.1432) (4.8330) (7.4052) (5.9759) (5.9351) (5.0462) mbt-1 3.0366 2.3382 1.9779 1.8787 1.8355 1.5963 (3.3464) (1.5905) (1.5357) (1.8180) (1.7847) (1.6622) tangt-1 40.7161 35.1407 36.6365 36.7249 37.7177 36.4790 (27.1753) (24.2164) (24.5332) (24.0855) (23.6846) (23.5146) proft-1 14.9592 12.7141 12.0348 10.9937 11.0742 11.6249 (10.9177) (7.9687) (8.7149) (9.1396) (9.8852) (9.1198) sizet-1 11.2673 11.4236 11.4691 11.4501 11.4885 11.5065 (0.8359) (0.7720) (0.8140) (0.8187) (0.8344) (0.8086) blt-1 55.2786 38.3541 41.3082 42.7452 45.9622 46.4747 (20.6605) (18.1011) (18.2357) (19.9694) (21.5135) (22.6326) n 293 275 248 226 205 186 the first row contains the mean values the second row, with figures in brackets, shows the standard deviation values table 2 descriptive statistics of companies conducting ipos dependent variable dblt-(t-1) ipo ipo+1 ipo+2 ipo+3 ipo+4 ipo+5 dblt-(t-1) -16.8353 2.7722 1.7525 3.3940 1.2427 2.1022 (15.3429) (9.2584) (9.1185) (9.3411) (8.2873) (9.3721) mbt-1 3.0540 2.3112 1.9936 1.9277 1.8305 1.5793 (3.3513) (1.5863) (1.5404) (1.8497) (1.7056) (1.6327) tangt-1 40.8559 34.8390 36.0628 37.31993 37.7580 37.1802 (27.2557) (24.2641) (24.1069) (23.5181) (22.9082) (23.7196) proft-1 15.0193 12.5613 12.1921 11.2686 11.8341 11.5149 (10.9225) (7.9539) (8.3160) (8.7275) (7.9102) (9.2380) sizet-1 11.2833 11.4150 11.4846 11.4940 11.5190 11.4907 (0.8238) (0.7718) (0.7939) (0.7862) (0.8247) (0.8304) blt-1 55.1745 38.5712 41.8158 43.8051 46.4207 46.9896 (20.2255) (18.0327) (17.7745) (19.3305) (21.1775) (22.2972) n 291 274 244 222 201 194 the first row contains the mean values the second row, with figures in brackets, shows the standard deviation values pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 316 tables 1 and 2 show that at the time of the ipo, the companies issued a large number of new shares totalling 29.6631%, which reduced leverage by 16.8353%. after the ipo, i.e. from ipo+1 to ipo+5, companies issued new debt and also conducted a small-scale new share issuance in balanced proportions. tables 3 and 4 shows that at the time of their ris, the companies issued a large number of new shares totalling 27.4939%, enabling them to reduce leverage by 10.2103%. following the ris, i.e. from ri+1 to ri+4, the companies issued both new debt and shares in small amounts and in balanced proportions. by ri+5, the companies had reduced their issuance of new debt to a very small amount, i.e. 0.4981%. table 3 descriptive statistics of companies conducting ris dependent variable neit ri ri+1 ri+2 ri+3 ri+4 ri+5 neit 27.4939 2.3533 3.2191 2.0381 2.2077 2.6994 (19.8644) (9.5408) (12.4115) (9.9325) (8.7008) (8.2109) mbt-1 2.2727 1.7180 1.5848 1.4041 1.4686 1.2808 (2.3049) (1.7013) (1.4501) (1.1407) (1.2863) (1.0832) tangt-1 41.9843 39.2738 40.0671 39.0617 38.6180 39.6091 (24.7589) (23.5497) (23.1434) (23.1407) (23.8400) (22.5939) proft-1 10.2406 9.9724 10.9152 11.2961 10.6654 11.1041 (8.8900) (7.7968) (9.2100) (9.6998) (8.9842) (9.1114) sizet-1 11.5558 11.7021 11.8122 11.8746 11.9046 11.9328 (0.8537) (0.7948) (0.7898) (0.8211) (0.7812) (0.7733) dbl(t-1)-(t2) 2.7708 -10.4878 1.7885 0.6665 1.5776 0.3518 (13.5381) (19.5890) (9.9168) (10.6603) (10.6425) (11.5053) n 174 170 155 142 125 115 the first row contains the mean values the second row, with figures in brackets, shows the standard deviation values table 4 descriptive statistics of companies conducting ris dependent variable dblt-(t-1) ri ri+1 ri+2 ri+3 ri+4 ri+5 dblt-(t-1) -10.2103 1.7718 1.0268 1.0344 1.3799 -0.4981 (20.1579) (9.5867) (10.0467) (9.3566) (9.3566) (7.1800) mbt-1 2.2523 1.7155 1.5848 1.4041 1.3617 1.2894 (2.2750) (1.6966) (1.4501) (1.1407) (1.1396) (1.0892) tangt-1 41.8126 39.3966 40.0671 39.0617 38.6171 40.0905 (24.8318) (23.5353) (23.1434) (23.1407) (23.6797) (23.3955) proft-1 10.2840 9.9359 10.9152 11.2961 10.2928 11.5667 (9.2756) (7.7885) (9.2100) (9.6981) (8.1964) (10.3222) sizet-1 11.5305 11.6940 11.8122 11.8746 11.8828 11.9400 (0.8550) (0.7994) (0.7898) (0.8211) (0.8159) (0.7827) blt-1 2.4671 -10.5261 1.7885 0.6665 1.3644 0.1045 (13.4456) (19.5377) (9.9168) (10.6603) (10.4766) (10.1790) n 180 171 155 142 122 109 the first row contains the mean values the second row, with figures in brackets, shows the standard deviation values pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 317 regression analysis results table 5 shows that at the time of the ipo, ipo+1 and ipo+2, mbt-1 had a positive effect on neit. this finding is in accordance with those of baker and wurgler (2002), hogfeldt and oborenko (2005), alti (2006), mahajan and tartaroglu (2008) and miswanto (2015). these results support hypothesis 1. the findings indicate that at the time of the ipo, ipo+1 and ipo+2, there was an effect of equity market timing on new share issuance. table 5 regression analysis results of companies conducting ipos dependent variable neit ipo ipo+1 ipo+2 ipo+3 ipo+4 ipo+5 c 99.4886 4.8782 2.7966 10.3979 -1.6575 -8.2656 (0.0000) (0.2868) (0.7075) (0.0848) (0.7886) (0.1712) mbt-1 0.7725 0.4957 0.9778 0.1792 0.1043 0.1373 (0.0091) (0.0085) (0.0061) (0.4417) (0.6661) (0.5718) tangt-1 -0.0586 0.0092 0.0477 0.0027 0.0451 0.0408 (0.0931) (0.4456) (0.0128) (0.1017) (0.0113) (0.0095) proft-1 0.2971 0.0271 -0.0023 0.0770 0.0566 -0.0260 (0.0014) (0.4796) (0.9690) (0.1068) (0.2149) (0.5701) sizet-1 -7.1610 -0.6136 -0.3166 -1.0698 0.0256 0.6400 (0.0000) (0.1529) (0.6579) (0.0598) (0.9645) (0.2633) blt-1 0.1168 0.0456 0.0015 0.0507 0.0196 0.0253 (0.0194) (0.0117) (0.9597) (0.0231) (0.3539) (0.1594) r 2 0.1415 0.0516 0.0631 0.0524 0.0574 0.0711 f 9.4619 2.9249 3.2718 2.4326 2.4248 2.7551 (0.0000) (0.0137) (0.0071) (0.0360) (0.0368) (0.0200) n 293 275 248 226 205 186 the first row shows the regression coefficient values the second row, with figures in brackets, shows the probability values table 6 regression analysis results of companies conducting ris dependent variable neit ri ri+1 ri+2 ri+3 ri+4 ri+5 c 147.8949 -0.7032 4.0929 -26.3716 13.9982 8.9392 (0.0000) (0.9467) (0.7878) (0.0329) (0.2498) (0.4492) mbt-1 2.1679 2.1763 2.1049 1.7013 1.3990 1.0633 (0.0000) (0.0000) (0.0021) (0.0219) (0.0265) (0.1288) tangt-1 -0.0347 0.0557 -0.0124 0.0707 -0.0457 0.0386 (0.4612) (0.0571) (0.7744) (0.0624) (0.1642) (0.2605) proft-1 -0.3601 -0.1003 0.1719 -0.2084 -0.2038 -0.1650 (0.0134) (0.2874) (0.1371) (0.0328) (0.0278) (0.0594) sizet-1 -10.4593 -0.1342 -0.5205 2.1572 -0.8283 -6161 (0.0000) (0.8826) (0.6849) (0.0390) (0.4142) (0.5353) dbl(t-1)-(t-2) 0.2302 0.0285 0.3125 -0.0049 -0.0292 0.1473 (0.0134) (0.4346) (0.0024) (0.9513) (0.6948) (0.0269) r 2 0.4081 0.1946 0.1275 0.0898 0.0940 0.1068 f 23.1639 7.9253 4.3528 2.6841 2.4695 2.6073 (0.0000) (0.0000) (0.0010) (0.0240) (0.0363) (0.0288) n 174 170 155 142 125 115 the first row shows the regression coefficient values the second row, with figures in brackets, shows the probability values pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 318 table 6 shows that at the time of the ri, ri+1, ri+2, ri+3 and ri+4, mbt-1 had a positive effect on neit. this finding is in accordance with those of baker and wurgler (2002), hogfeldt and oborenko (2005), alti (2006), mahajan and tartaroglu (2008) and miswanto (2015). these results support hypothesis 2. the findings indicate that at the time of the ri, ri+1, ri+2, ri+3 and ri+4, there was an influence of equity market timing on new share issuance. table 7 regression analysis results of companies conducting ipos dependent variable dblt-(t-1) ipo ipo+1 ipo+2 ipo+3 ipo+4 ipo+5 c -54.5702 -3.0492 7.1481 12.7818 5.9239 -7.1665 (0.0000) (0.7305) (0.4435) (0.1868) (0.4920) (0.5011) mbt-1 -0.9643 -0.1607 0.1537 0.3438 0.3312 -0.0142 (0.0000) (0.6556) (0.7063) (0.3360) (0.3737) (0.9747) tangt-1 0.0424 0.0244 0.0105 0.0330 -0.0203 -0.1674 (0.1084) (0.2907) (0.6637) (0.2152) (0.4261) (0.5526) proft-1 -0.1856 0.1060 -0.1890 -0.1417 -0.2558 -0.1034 (0.0081) (0.1505) (0.0136) (0.0691) (0.0019) (0.2175) sizet-1 5.7614 0.7020 -0.0493 -0.5117 -0.0499 1.4184 (0.0000) (0.3991) (0.9559) (0.5700) (0.9502) (0.1629) blt-1 -0.4218 -0.1037 -0.0768 -0.0868 -0.0198 -0.1125 (0.0000) (0.0033) (0.0415) (0.0155) (0.5087) (0.0008) r 2 0.3888 0.0486 0.0478 0.0536 0.0607 0.0634 f 36.2615 2.7071 2.3886 2.4444 2.5200 2.5445 (0.0000) (0.0197) (0.0387) (0.0352) (0.0309) (0.0296) n 291 274 244 222 201 194 the first row shows the regression coefficient values the second row, with figures in brackets, shows the probability values table 8 regression analysis results of companies conducting ris dependent variable dblt-(t-1) ri ri+1 ri+2 ri+3 ri+4 ri+5 c -2.3204 21.6919 20.9656 20.3924 24.7328 -14.9771 (0.9108) (0.0466) (0.1296) (0.1000) (0.0458) (0.1525) mbt-1 -1.5190 -1.7614 -0.3567 -0.6879 -0.1956 -0.2917 (0.0192) (0.0001) (0.5584) (0.3533) (0.7872) (0.6409) tangt-1 -0.0191 -0.0642 0.0024 0.0861 0.0640 0.0200 (0.7470) (0.0341) (0.9494) (0.0246) (0.0724) (0.4924) proft-1 -0.2007 -0.0384 -0.2518 -0.1860 -0.2682 -0.1368 (0.2389) (0.6940) (0.0169) (0.0579) (0.0112) (0.0458) sizet-1 -0.0495 -1.1753 -1.3988 -1.6555 -1.9260 1.3111 (0.9779) (0.2102) (0.2298) (0.1144) (0.0619) (0.1335) dbl(t-1)-(t-2) -0.4200 0.0232 -0.1132 0.0073 0.0665 -0.1778 (0.0003) (0.0539) (0.2180) (0.9278) (0.4102) (0.0090) r 2 0.1039 0.1426 0.0721 0.0985 0.1301 0.1141 f 4.0339 5.4885 2.3142 2.9731 3.4702 2.6528 (0.0017) (0.0001) (0.0466) (0.0140) (0.0058) (0.0268) n 180 171 155 142 122 109 the first row shows the regression coefficient values the second row, with figures in brackets, shows the probability values pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 319 table 7 shows that at the time of the ipo, mbt-1 had a negative effect on dblt-(t-1). this finding is in accordance with the findings of baker and wurgler (2002), alti (2006) and miswanto (2015). these results support hypothesis 3. the findings indicate that at the time of the ipo, there was an influence of equity market timing on the capital structure. table 8 shows that at the time of the ri and ri+1, mbt-1 had a negative effect on dblt-(t-1). this finding is in accordance with the findings of baker and wurgler (2002), alti (2006) and miswanto (2015). these results support hypothesis 4. the findings indicate that at the time of the ri and ri+1, there was an influence of equity market timing on capital structure. at the time of the ipo, ri and ri+1 there was an influence of equity market timing on the issuance of new shares and capital structure. at the time of the ipo and ri, favourable market conditions influenced the companies to issue a large volume of new shares, 29.6631% and 27.4939% respectively, leading to a fall in leverage of 16.8353% and 10.2103% respectively. this decrease in leverage has an implication in the form of a tendency for the capital structure to decline. at the time of ri+1, the market conditions were of benefit to the companies issuing new shares by the amount of 2.3533%, yet they were not able to raise the funds needed to issue new debt of 1.7718%. the issuance of new shares and the issuance of new debt are able to reduce the capital structure. at the time of ipo+1, ipo+2, ri+1, ri+2, ri+3 and ri+4, there was an influence of equity market timing on the issuance of new shares. at the time of ipo+1, ipo+2, ri+1, ri+2, ri+3 and ri+4, market conditions remained profitable, but the companies issued small amounts of new shares and new debt in balanced proportions. this was due firstly to the effect of the favourable market conditions at the time of the ipo and ri in terms of influencing the companies to issue large numbers of new shares, in excess of the volumes they needed to satisfy their funding requirements (alti, 2006). second, the companies tried to adjust their capital structures to an optimal level (xu, 2009) in a gradual manner (surwanti, 2015). third, the majority shareholders of the company are concentrated (hogfeldt & oborenko, 2005). in indonesia, the majority shareholders of companies are concentrated in the form of institutional ownership, accounting for an ownership level of 70.5621% (pamungkas, haryono, djuminah, & bandi, 2017). this shows that decisions to use equity market timing in issuing new shares are determined more by majority shareholders than management (novelina, 2008). fourth, the old shareholders (incumbents) worry about their ownership becoming diluted if the company issues large amounts of new shares, which can cause dilution even if the old shareholders obtain a transfer of profits from new shareholders (hogfeldt pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 320 & oborenko, 2005). fifth, for companies carrying out ris, the old shareholders face a dilemma; that is, if they do not buy the shares offered, this may lead to a dilution, but if they do buy the shares offered, they will be concerned about whether or not the future prospects of the company will be as expected. these findings add to the previous findings, namely to the application of capital structure theory, in that the theories of trade-off, pecking order and market timing are not mutually exclusive. in this research, it was found that the trade-off theory and market timing theory are not mutually exclusive. this is shown by the results of the research, namely that at the time of ipo+1, ri+1, ri+2, ri+3 and ri+4, there was an influence of equity market timing on new share issuance, but the companies nevertheless undertook a small issuance of new shares in a bid to adjust their capital structure to an optimal level. this is in accordance with the trade-off theory. the companies adopted this policy because, at the time of the ipo and ri, they issued large amounts of new shares totalling 29.6631% (table 1) and 27.4939% (table 2). the results of this study add to the results of previous studies by cotei and farhat (2009) and serrasqueiro and nunes (2010) which showed that the trade-off and pecking order theories are not mutually exclusive. miswanto (2015) demonstrated that the pecking order theory and market timing are not mutually exclusive. conclusion at the time of the ipo, ri and ri+1, there was an effect of equity market timing on the issuance of new shares and capital structure. at the time of ipo+1, ipo+2, ri+2, ri+3 and ri+4 there was an effect of equity market timing on the issuance of new shares. this finding adds to the previous findings, namely the application of capital structure theory, in that the theories of trade-off, pecking order and market timing are not mutually exclusive. this study adds to the findings of previous studies in terms of identifying that trade-off theory and market timing theory are not mutually exclusive. previous studies found that trade-off theory with pecking order theory, and pecking order theory with market timing, were not mutually exclusive. at the time of ipo+1, ipo+2, ri+1, ri+2, ri+3 and ri+4, stock prices were relatively high, but there was a greater opportunity for obtaining capital gains in the short term. as stock prices tend to increase, this was therefore a good time for short-term investors to invest in shares. long-term investors, in contrast, should invest at ipo+3 and ri+5 because the stock price is relatively the same as the book value, while in the short term the stock price tends to be relatively stable. this study has the limitation of using a sample of companies in indonesia. in order for subsequent research to obtain more comprehensive results, companies in asean or south east asia should be included in the sample. pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 321 appendix table 9 regression analysis results for data robustness test of companies conducting ipos dependent variable neit ipo ipo+1 ipo+2 ipo+3 ipo+4 ipo+5 c 99.4886 4.8078 2.8314 9.6430 -1.8397 -9.3321 (0.0000) (0.2933) (0.7096) (0.1133) (0.7692) (0.1261) mbt-1 0.7725 0.4893 0.7030 -0.0590 0.0291 -0.0361 (0.0091) (0.0058) (0.0410) (0.7988) (0.9179) (0.8987) tangt-1 -0.0586 0.0089 0.0478 0.0267 0.0452 0.0407 (0.0931) (0.4580) (0.0129) (0.1050) (0.0114) (0.0097) proft-1 0.2971 0.0287 0.0123 0.0893 0.0588 -0.0294 (0.0014) (0.4508) (0.8318) (0.0590) (0.1959) (0.6446) sizet-1 -7.1610 -0.6088 -0.3021 -0.9853 0.0473 0.7478 (0.0000) (0.1555) (0.6790) (0.0860) (0.9359) (0.1963) blt-1 0.1168 0.0457 0.0046 0.0528 0.0210 0.0259 (0.0194) (0.0115) (0.8768) (0.0176) (0.3175) (0.1492) r 2 0.1415 0.0540 0.0471 0.0501 0.0566 0.0695 f 9.4619 3.0724 2.3923 2.3212 2.3874 2.6896 (0.0000) (0.0103) (0.0384) (0.0442) (0.0395) (0.0227) n 293 275 248 226 205 186 the first row shows the regression coefficient values the second row, with figures in brackets, shows the probability values table 10 regression analysis results for data robustness test of companies conducting ris dependent variable neit ri ri+1 ri+2 ri+3 ri+4 ri+5 c 147.8949 -0.7032 4.4064 -25.1946 13.6845 8.9700 (0.0000) (0.9467) (0.7733) (0.0412) (0.2599) (0.4475) mbt-1 2.1679 2.1763 1.9953 1.9454 1.8174 1.3138 (0.0000) (0.0000) (0.0054) (0.0165) (0.0204) (0.1253) tangt-1 -0.0347 0.0557 -0.0113 0.0690 -0.0509 0.0372 (0.4612) (0.0571) (0.7948) (0.0676) (0.1223) (0.2775) proft-1 -0.3601 -0.1003 0.1732 -0.2090 -0.1828 -0.1417 (0.0134) (0.2874) (0.1377) (0.0318) (0.0426) (0.1018) sizet-1 -10.4593 -0.1342 -0.5052 2.0787 -0.7866 -0.6116 (0.0000) (0.8826) (0.6954) (0.0469) (0.4373) (0.5382) dbl(t-1)-(t-2) 0.2302 0.0285 0.3054 0.0012 -0.3889 -0.1487 (0.0134) (0.4346) (0.0031) (0.9880) (0.5986) (0.0257) r 2 0.4081 0.1946 0.1171 0.0931 0.0974 0.1072 f 23.1639 7.9253 3.9540 2.7932 2.5690 2.6169 (0.0000) (0.0000) (0.0021) (0.0196) (0.0303) (0.0283) n 174 170 155 142 125 115 the first row shows the regression coefficient values the second row, with figures in brackets, shows the probability values pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 322 table 11 regression analysis results for data robustness test of companies conducting ipos dependent variable dblt-(t-1) ipo ipo+1 ipo+2 ipo+3 ipo+4 ipo+5 c -54.5702 -3.2341 7.6897 12.8516 7.3896 -7.5270 (0.0000) (0.7150) (0.4160) (0.1891) (0.3972) (0.4828) mbt-1 -0.9643 -0.0047 0.2185 0.2308 0.5427 -0.0842 (0.0000) (0.9888) (0.6064) (0.5167) (0.1842) (0.8713) tangt-1 0.0424 0.0255 0.0102 0.0325 -0.0192 -0.0168 (0.1084) (0.2676) (0.6717) (0.2218) (0.4507) (0.5506) proft-1 -0.1856 0.0988 -0.1890 -0.1333 -0.2615 -0.1027 (0.0081) (0.1780) (0.0127) (0.0842) (0.0013) (0.2468) sizet-1 5.7614 0.6910 -0.1038 -0.5090 -0.2046 1.4569 (0.0000) (0.4066) (0.9085) (0.5763) (0.8010) (0.1552) blt-1 -0.4218 0.1037 -0.0768 -0.0844 -0.0157 -0.1127 (0.0000) (0.0033) (0.0410) (0.0181) (0.5956) (0.0007) r 2 0.3888 0.0479 0.0483 0.0513 0.0654 0.0635 f 36.2615 2.6952 2.4146 2.3375 2.7281 2.5500 (0.0000) (0.0214) (0.0368) (0.0430) (0.0209) (0.0293) n 291 274 244 222 201 194 the first row shows the regression coefficient values the second row, with figures in brackets, shows the probability values table 12 regression analysis results for data robustness test of companies conducting ris dependent variable dblt-(t-1) ri ri+1 ri+2 ri+3 ri+4 ri+5 c -2.3204 21.6912 21.2642 19.6289 25.3698 -14.3664 (0.9108) (0.0466) (0.1236) (0.1120) (0.0405) (0.1712) mbt-1 -1.5190 -1.7614 -0.5908 -1.1852 -0.8511 -0.5378 (0.0192) (0.0001) (0.3538) (0.1429) (0.3055) (0.4606) tangt-1 -0.0191 -0.0462 0.0023 0.0844 0.0656 0.0202 (0.7470) (0.0341) (0.9522) (0.0262) (0.0645) (0.4861) proft-1 -0.2007 -0.0384 -0.2436 -0.1778 -0.2509 -0.1386 (0.2389) (0.6940) (0.0209) (0.0682) (0.0181) (0.0398) sizet-1 -0.0495 -1.1753 -1.4089 -1.5612 -1.9431 1.2681 (0.9779) (0.2102) (0.2257) (0.1357) (0.0586) (0.1474) dbl(t-1)-(t-2) -0.4200 0.0232 -0.1129 0.0054 0.0657 -0.1749 (0.0003) (0.5395) (0.2182) (0.9466) (0.4124) (0.0102) r 2 0.1039 0.1426 0.0753 0.1070 0.1375 0.1169 f 4.0339 5.4885 2.4263 3.2605 3.6969 2.7271 (0.0017) (0.0001) (0.0379) (0.0082) (0.0039) (0.0235) n 180 171 155 142 122 109 the first row shows the regression coefficient values the second row, with figures in brackets, shows the probability values pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 323 references alti, a. (2006). how persistent is the impact of market timing on capital structure. the journal of finance, 61(4), 1681-1710. https://doi.org/10.1111/j.15406261.2006.00886.x asri, m. (2013). keuangan keperilakuan. edisi pertama. yogyakarta: bpfe. baker, m., & wurgler, j. (2002). market timing and capital structure. the journal of finance, 57(1), 1-32. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414 bougatef, k., & chichti, j. (2010). equity market timing and capital structure: evidence from tunisia and france. international journal of business and management, 5(10), 167177. https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p167 celik, s., & akarim, y. d. (2013). does market timing drive capital structure? empirical evidence from an emerging market. international journal of economics and financial issues, 3(1), 140-152. http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/347/pdf cotei, c., & farhat, j. (2009). the trade-off theory and the pecking order theory: are they mutually exclusive? north american journal of finance and banking research, 3(3), 1-16. https://doi.org/10.2139/ssrn.1404576 felicia & saragih, f. d. (2015). analisis pengaruh market timing terhadap struktur modal perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal administrasi bisnis, 11(2), 101-116. gujarati, d. n., & porter, d. c. (2009). basics econometrics. 5th edition. new york: mcgrawhill. hogfeldt, p., & oborenko, a. (2005). does market timing or enhanced pecking order determine capital structure? european coporate governance insititute (egi). research paper no. 072/2005. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.592501 hovakimian, a., opler, t., & titman, s. (2001). the debt-equity choice. journal of financial and quantitative analysis, 36(1),: 1-24. https://doi.org/10.2307/2676195 huang, r., & ritter, j. r. (2005). testing the market timing theory of capital structure. working paper. kennesaw state university & university of florida. https://www.jstor.org/stable/40505924 huang, r., & ritter, j. r. (2009). testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. journal of financial and quantitative analysis, 44(2), 237-271. https://doi.org/10.1017/s0022109009090152 jegadeesh, n. (2000). long-term performance of seasoned equity offerings: benchmark errors and biases in expectations. financial management, 29(3), 5-30. https://doi.org/10.2307/3666227 jensen, m. c. (1986). agency cost of free free cash flow, corporate finance, and takeovers. american economis review, 76(2), 323-329. https://doi.org/10.2139/ssrn.99580 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x kraus, a. & litzenberger, r. h. (1973). a state preference model of optimal financial leverage. jornal of finance, 28(4), 911-922. https://doi.org/10.2307/2978343 loughran, t., & ritter, j. r. (1995). the new issues puzzle. the journal of finance, 50(1), 23-51. https://doi.org/10.2307/2329238 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00886.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00886.x https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414 https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p167 http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/347/pdf https://doi.org/10.2139/ssrn.1404576 https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.592501 https://doi.org/10.2307/2676195 https://www.jstor.org/stable/40505924 https://doi.org/10.1017/s0022109009090152 https://doi.org/10.2307/3666227 https://doi.org/10.2139/ssrn.99580 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.2307/2978343 https://doi.org/10.2307/2329238 pamungkas, haryono, djuminah, bandi, & setiawan equity market timing approach in ipo and rights issue of companies in indonesia journal of accounting and investment, 2019 | 324 mahajan, a., & tartaroglu, s. (2008). equity market timing and capital structure: international evidence. journal of banking and finance, 8, 754-766. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.05.007 miswanto. (2015). market timing equitas dan pengaruhnya terhadap struktur modal perusahaan di indonesia. disertasi. universitas gadjah mada, fakultas ekonomi dan bisnis, program doktor manajemen, yogyakarta. myers, s. c. (2001). capital structure. the journal of economic perspectives, 15(2), 81-102. https://doi.org/10.1257/jep.15.2.81 myers, s. c., & majluf, n. s. (1984). corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. journal of financial economics, 13, 187-221. https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90023-0 novelina, n. (2008). enchanced pecking order theory dan (modified) trade-off theory. tesis, magister sains ilmu-ilmu ekonomi, fakultas ekonomi universitas gadjah mada, yogyakarta, indonesia. pagano, m., panetta, f., & zingales, l. (1998). why do companies go public? an empirical analysis. the journal of finance, 53(1), 27-64. https://doi.org/10.3386/w5367 pamungkas, w. s., haryono, t., djuminah, & bandi (2017). the effect of opportunity set, dividend payout, and capital strukture moderate by institutional ownership toward stock price to indonesia stock exchange. makalah penelitian. makalah disampaikan di the 3rd international conference on management sciences 2017, 22 maret 2017, universitas muhammadiyah yogyakarta, indonesia. rajan, r. g., & zingales, l. (1995). what do we know about capital structure? some evidence from international data. the journal of finance, 1(5), 1421-1460. https://doi.org/10.3386/w4875 sawitri, n. a., & suhari, e. (2009). analisis market timing dan struktur modal. jurnal bisnis dan manajemen, 9(2), 171-180. serrasqueiro, z. s., & nunes, p. m. (2010). are trade-off and pecking order theories mutually exclusive in explaining capital structure decisions? african journal of business management, 4(11), 2216-2230. https://www.researchgate.net/publication/267939518 setyawan, i. r. (2011). an empirical study on market timing theory of capital structure. international research journal of business studies, 4(2), 103-119. https://doi.org/10.21632/irjbs.4.2.103-119 stiglitz, j. e. (1969). a re-examination of the modigliani-miller theorem. the american economic review, 59(5), 784-793. http://www.jstor.org/stable/1810676 surwanti, a. (2015). kecepatan penyesuaian leverage perusahaan di indonesia: pengujian model dinamis. disertasi, program doktor manajemen, fakultas ekonomika dan bisnis universitas gadjah mada, yogyakarta, indonesia. susilawati, c. e. (2012). implikasi market timing pada struktur modal. jurnal manajemen, 16(1), 1-16. xu, z. (2009). the impact of market timing on canadian and u.s. firms’ capital structure. working paper, bank of canada. https://www.researchgate.net/publication/23999887 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.05.007 https://doi.org/10.1257/jep.15.2.81 https://doi.org/10.1016/0304-405x(84)90023-0 https://doi.org/10.3386/w5367 https://doi.org/10.3386/w4875 https://www.researchgate.net/publication/267939518 https://doi.org/10.21632/irjbs.4.2.103-119 http://www.jstor.org/stable/1810676 https://www.researchgate.net/publication/23999887 pendahuluan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 issn: 1411-6227 pengaruh activity based costing terhadap peningkatan kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta) erni suryandari f, susanto & muhammad ali aqsa email : ernisuryandari@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this research was done to identify the influence of activity-based costing toward the development of financial performance (empirical study in stock exchange of jakarta). the respondents of this research are internal auditors in manufacturing companies whose names are registered in indonesian capital market directory in 2004. the obtained primary data in this research was from questionnaires that was sent to the respondents by using cross-sectional survey method. the data was processed by using structural equation modeling (sem) through goodness of fit index, confirmatory model and structural similarities experiments. the three tested factors in this research are abc success, other initiative and enabler are listed in hypothesis that influence toward financial performance. the result of the research shows there is significant influence between abc success toward the development of financial performance; on the other hand, other initiative and enablers don’t have significant influence toward the development of financial performance. key word: abc success, other initiative, enablers, financial performance. abstrak penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh activity based costingterhadap perkembangan kinerja keuangan (studi empiris di bursa efek jakarta). responden dari penelitian ini adalah auditor internal di perusahaan manufaktur yang namanya tercatat dalam direktori pasar modal indonesia pada tahun 2004. data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dikirimkan kepada responden dengan menggunakan metode survei cross-sectional. data tersebut diolah dengan menggunakan structural equation modeling (sem) melalui kebaikan fit indeks, model konfirmatori dan percobaan kesamaan struktural. tiga faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah abc sukses, inisiatif lain dan enabler tercantum dalam hipotesis erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 244 yang mempengaruhi terhadap kinerja keuangan. hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara keberhasilan abc terhadap perkembangan kinerja keuangan; di sisi lain, inisiatif dan enabler lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kinerja keuangan. kata kunci: keberhasilan abc, inisiatif lainnya, enabler, kinerja keuangan. pendahuluan latar belakang banyak perusahaan menyadari bahwa sistem biaya mereka tidak memadai untuk berkompetisi dalam keadaan sekarang ini. meningkatnya kompetisi global mengakibatkan pergolakan dalam setiap macam industri dan perniagaan. suatu temuan yang konsisten dari sistem biaya yang tradisional adalah ketidaktepatan dalam menggunakan informasi biaya untuk “menjalankan” suatu pabrik manufaktur. kelemahan utama dari sistem kalkulasi biaya produk yang konvensional adalah ketidakmampuan mereka melaporkan biaya produk yang “akurat” pada kebanyakan keadaan manufakturing (amin,1993). permasalahan yang serius bagi perusahaan adalah bagaimana mengalokasi biaya overhead ke dalam produk atau jasa. sistem akuntansi tradisional menerapkan alokasi dengan dasar unit yang diproduksi sehingga naik turunnya alokasi per unit produk akan bergantung pada unit produksi. kaplan (1993) menyatakan bahwa biaya overhead tidak dikendalikan oleh unit produksi melainkan oleh aktivitas-aktivitas tertentu. untuk itu, perlu dilakukan identifikasi untuk menentukan aktivitas-aktivitas apa yang merupakan pengendali atau penentu (cost driver) dari produk. dalam pendekatan akuntansi, aktivitas suatu biaya produk aktivitas diperoleh dengan mengidentifikasi material dan aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk dan menentukan kuantitas aktivitas untuk setiap produk. biaya produk ditentukan dengan menjumlahkan biaya dari semua aktivitas yang dapat ditelusuri. akuntansi aktivitas merupakan alat yang kuat untuk mengelola operasi usaha yang rumit, melalui penilaian yang terinci terhadap aktivitas. kebutuhan khusus untuk biaya produk yang “akurat” dan dapat diterima telah menstimulasi pengembangan suatu pendekatan terhadap kalkulasi biaya (mulyadi, 1993). activity-based costing (abc) meluruskan distorsi yang terjadi sehingga orang akan tahu berapa sebenarnya sumber daya yang diserap oleh suatu proses atau produk. ketidakmampuan akuntansi biaya konvensional dalam menghasilkan biaya produk yang akurat mendorong perusahaan menerapkan abc yang mampu memberikan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. lebih jauh dikatakan bahwa abc mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif (reimann dalam adi, 2005). selain itu, secara internal pemanfaatan abc mendorong efektivitas jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 245 pengendalian internal. penganggaran biaya produk akan lebih tepat dikarenakan perusahaan mampu mendeteksi adanya pemborosan sehingga penganggaran yang berlebihan dapat dihindari lebih dini. kemampuan untuk menghindari pemborosan ini mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. keunggulan lain abc adalah kemampuannya untuk membantu produksi secara tepat waktu. apabila dari deteksi yang dilakukan ditemukan adanya aktivitas yang sesungguhnya tidak bernilai tambah maka paling tidak ada dua kemungkinan langkah yang akan diambil. pertama, perusahaan akan mengganti dengan aktivitas yang bernilai tambah dan yang kedua, perusahaan akan mengeliminasi aktivitas tersebut. apabila kemungkinan yang kedua yang dipilih, selain dapat mengurangi biaya produk hal ini berarti juga proses produksi dapat berjalan lebih singkat sehingga produk dapat lebih cepat dipasarkan (adi, 2005). abc mampu memberikan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu mengenai aktivitas yang dilakukan dan obyek dari aktivitas tersebut, yaitu produk dan biaya (tunggal dalam adi, 2005). terdapat dua alasan yang mendongkrak popularitas sistem penentuan biaya pokok produk dasar aktivitas. pertama, profitabilitas produk-produk dan pelanggan-pelanggan akan diukur secara lebih akurat melalui sistem abc. seiring dengan meningkatnya kompetisi global, keputusan-keputusan bauran produk, penentuan harga, dan lainnya memerlukan informasi biaya produk yang lebih akurat. kedua, banyak manajer yang menemukan kenyataan bahwa pengendalian biaya akan dilakukan secara paling baik dengan memusatkan perhatian secara langsung pada penggunaan aktivitas-aktivitas yang efisien, bukan terpusat pada produk (henry, 1999), sebagai contoh: penghematan bisa saja dilakukan dalam aktivitas penanganan bahan baku, kesempatan seperti ini kelihatannya paling cepat tersedia dari sistem abc. abc telah dipromosikan dan diadopsi sebagai dasar untuk pembuatan keputusan yang strategis dan untuk meningkatkan kinerja laba (bjornenak dan mitchell, 1999). perusahaan-perusahaan yang telah mengadopsi abc melaporkan bahwa pemahaman mereka tentang profitabilitas lini produk dan konsumen mereka meningkat (cooper dan kaplan, 1991). sebagai tambahan, informasi abc kini juga digunakan secara luas untuk menilai continuous improvement dan untuk memonitor proses kinerja. walaupun abc dapat diterima secara luas dan cepat, tetapi ada keanekaragaman pendapat mengenai fungsi abc (mcgowan dan klammer, 1997). tidak ada penjelasan secara empiris untuk mengetahui secara jelas kelebihan-kelebihan abc (shim dan stagliano ,1997). oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris untuk mendokumentasi konsekuensi implementasi abc (kennedy, et. al. dalam cagwin dan bougman, 2002). penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa kelebihan-kelebihan abc lebih siap untuk direalisasikan dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan seperti halnya teknologi informasi yang canggih, lingkungan yang kompetitif, proses erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 246 perusahaan yang kompleks, biaya yang relatif tinggi, dan kapasitias tak terpakai relatif rendah serta transaksi yang terjadi dalam perusahaan. variabel-variabel yang mewakili kondisi-kondisi ini sewajarnya disatukan ke dalam suatu model untuk menguji keberhasilan abc. abc sistem dapat merefleksikan hakekat ekonomi dari produksi, sehingga dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada manajer dalam pembuatan keputusan, seperti penetapan harga, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, kombinasi produk, rancangan produk dan aktivitas perbaikan proses. abc sistem adalah sebuah sistem informasi yang mengidentifikasikan bermacammacam aktivitas yang dikerjakan di dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya berdasarkan sifat dari aktivitas. para manajer mengimplementasikan abc pada saat mereka yakin bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pengukuran tambahan yang diperlukan. abc akan menghasilkan informasi biaya produk yang akurat, apabila perusahaan mengkonsumsi sumberdaya perusahaan tersebut mempunyai tidak langsung dalam jumlah yang relatif besar pada proses produksinya, atau beranekaragam produk, jasa, proses produksi dan konsumen. informasi biaya produk yang akurat akan meningkatkan ketepatan keputusan yang dibuat, informasi yang akurat menjadi sangat penting bagi perusahaan yang menghadapi tekanan persaingan yang tajam. namun demikian, sebenarnya gagasan tentang implementasi abc ini masih menimbulkan pro dan kontra. mereka yang menolak beralasan bahwa sistem akuntansi biaya tradisional masih relevan dan efektif untuk digunakan, sementara yang lain berpendapat ada alat yang lain (system costing) yang lebih efektif dan relevan dari pada abc. abc dianggap belum memberikan bukti yang cukup dapat meningkatkan kinerja perusahaan. sedangkan yang mendukung berpendapat bahwa implementasi sistem akan memberikan gambaran operasional secara lebih detail demikian juga dengan kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya lebih dapat diukur (narayanan dan sarkar dalam adi, 2005). berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh activity-based costing terhadap peningkatan kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta). kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis pada saat ini, abc mulai banyak diterapkan di berbagai perusahaan di amerika serikat dan di berbagai negara lainnya. namun, banyak perusahaan yang menghadapi masalah dalam penerapan sistem abc atau bahkan ada yang gagal. beberapa hasil riset menjadi acuan dalam membahas persoalan-persoalan menyangkut implementasi abc. riset-riset ini dilakukan pada berbagai organisasi, baik organisasi pemerintahan, perusahaan manufaktur, lembagalembaga keuangan maupun berbagai perusahaan yang go publik. berbagai riset jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 247 menunjukan bahwa kemanfaatan abc bersifat umum (dapat diterapkan pada organisasi apapun) (morakul dan wu dalam adi, 2005). ho dan kidwell dalam adi (2005) berhasil mengidentifikasi pada beberapa organisasi pemerintahan kota di amerika. sistem abc merupakan salah satu alternatif alat manajemen untuk meningkatkan kinerja. hasil penelitian gordon dan silvester (1999) tampaknya dapat menjelaskan mengapa abc bukan merupakan alat yang paling diminati. mereka menemukan bahwa kinerja perusahaan yang mengadopsi abc tidak berbeda secara signifikan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi. selain itu ditemukan juga bahwa kinerja perusahaan sebelum dan sesudah mengadopsi abc juga tidak berbeda secara signifikan. penelitian yang dilakukan oleh narayanan dan sarkar dalam adi (2005) justru menghasilkan temuan yang mendorong kemanfaatan abc. hasil riset menunjukan, perusahaan mengambil keputusan yang tepat terhadap jenis dan harga produk. perusahaan mengambil keputusan untuk menghentikan produksi produk-produk yang tidak menguntungkan dan terkait dengan harga-harga produk yang tidak menguntungkan, perusahaan tidak lagi menggunakan hargaharga tersebut atau dengan kata lain perusahaan melakukan revisi terhadap harga produk. berkaitan dengan pelanggan, tampaknya perusahaan tidak dengan gegabah memutuskan hubungan dengan pelanggan yang menurut analisis tidak menguntungkan. strategi yang tepat dilakukan terhadap pelanggan adalah bagaimana tetap mempertahankan pelanggan dan menjadikan mereka pelanggan yang menguntungkan. hasil penelitian ini menunjukan bahwa abc mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi kerugian yang tersembunyi (hidden loss) yang disebabkab oleh pelanggan (reimann dalam adi, 2005). temuan kennedy dan graves dalam adi (2005) juga mendukung kemanfaatan implementasi sistem abc. penelitian mereka membuktikan bahwa kinerja perusahaan setelah mengadopsi abc mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini ditunjukan dengan semakin meningkatnya profit perusahaan. kenaikan ini juga dibarengi dengan semakin tingginya nilai kapitalisasi pasar (saham) perusahaan yang bersangkutan. kedua peneliti ini juga berhasil membuktikan nilai kapitalisasi pasar (saham) perusahaan yang mengadopsi abc berbeda lebih dari 27 persen di atas perusahaan yang tidak mengadopsi abc. satu hal lagi yang perlu dicatat dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengaruh implementasi abc tidak akan secara langsung terdeteksi. hasil riset ini mendukung temuan compton dalam adi (2005) yang membuktikan bahwa kinerja terbaik dapat tercapai pada perusahaan yang mengadopsi abc. swenson (1995) menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi abc tidak hanya menggunakan informasi yang dihasilkan untuk penentuan biaya produk secara akurat, tetapi juga untuk kepentingan strategi operasional, baik yang menyangkut perbaikan proses desain produk maupun pengukuran kinerja. abc tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang beraspek finansial tetapi juga untuk aspek-aspek non-finansial, misalnya menyangkut ketepatan waktu erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 248 pemasaran, kualitas produk dan kepuasan pelanggan (dolinsky dan vollman dalam adi, 2005). hasil penelitian narayanan dan sarkar dalam adi (2005) memberikan indikasi bahwa sistem ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profabilitas perusahaan. sistem tidak hanya mampu memperhitungkan biaya produk secara akurat, tetapi juga mampu mengidentifikasi produk, harga maupun pelanggan yang tidak menguntungkan. strategi awal perusahaan untuk segera mengeliminasi unsur yang tidak menguntungkan merupakan langkah awal peningkatan profitabilitas. dengan menggunakan asumsi bahwa unit terjual sama dengan tahun sebelumnya. strategi lain yang dapat dilakukan adalah melakukan diversifikasi produk. dilakukannya diversifikasi produk ini akan mendorong peningkatan produktifitas perusahaan. salah satu penyebab masalah atau gagalnya penerapan abc adalah karena banyak perusahaan yang hanya menekankan pada desain arsitektur dan perangkat lunak abc, namun kurang memperhatikan faktor-faktor perilaku manusia dan organisasi (eko, 1995). memang desain teknis abc berguna untuk menjamin dapat dihasilkannya informasi yang relevan untuk pembuatan keputusan strategis dan pelaksanaannya, namun desain teknis abc seringkali hanya sedikit dihubungkan dengan isu-isu yang berhubungan dengan perilaku manusia dan organisasi. pencapaian keunggulan arsitektur dan perangkat lunak abc tidak cukup untuk menciptakan kesuksesan jangka panjang sistem abc. strategistrategi abc seharusnya memusatkan pada variabel-variabel manusia dan organisasi karena variabel-variabel tersebut penting bagi kesuksesan implementasi sistem biaya termasuk pula dalam penerapan sistem abc (mulyadi, 1998). penelitian empiris tentang keberhasilan abc telah dikonsentrasikan pada pengidentifikasian sistem abc secara sukses dan pembuatan faktor-faktor model yang mendorong kearah kesuksesan ini. kesuksesan telah digambarkan sebagai “use for decision making” (innes dan mitchell, 1995; krumwiede, 1998, cagwin dan bouwman, 2002), “satisfaction” dengan sistem biaya (shield, 1995; swenson, 1995; mcgowan dan klammer, 1997; cagwin dan bouwman, 2002), yang memberikan “financial benefit” suatu pengukuran dikotomi dengan tanpa referensi terhadap kriteria manfaat (shields1995; krumwiede, 1998), atau keuntungan non-finansial lainnya (mcgowan dalam cagwin dan bouwman, 2002). ukuran kesuksesan abc dan perubahan dalam kinerja keuangan peneliti sebelumnya sudah mengembangkan dan menguji mengenai faktor penentu kesuksesan abc. kesuksesan telah dilakukan dengan materi survei apakah responden percaya bahwa sistem sukses (shield ,1995), apakah mereka puas dengan sistem biaya (swenson, 1995), apakah abc berharga untuk diterapkan (krumwiede, 1998) atau meminta responden untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan dalam pengimplementasian abc (mcgowan dan klammer, 1997). peneliti sudah secara implisit mengasumsikan bahwa sistem abc yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 249 sukses mendorong ke arah kinerja keuangan. ukuran kesuksesan spesifik yang diuji dalam penelitian ini meliputi: (1) kesuksesan yang dirasakan dari implementasi abc. (2) kepuasan dengan sistem biaya. (3) ekspresi kepercayaan bahwa abc telah menjadi implementasi berharga. berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut: h1 : kesuksesan abc (abc success) berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. kondisi-kondisi yang memungkinkan (enablers) penelitian pattison dan arend (1994), estrin (1994), cooper dan kaplan (1991) telah mengidentifikasikan kondisi-kondisi lingkungan yang spesifik yang memberikan manfaat bagi penggunaan abc (enablers). enablers terbentuk dengan adanya praktek-praktek sejenis abc (init), teknologi informasi (info), keragaman produk dan kompleksitas proses produksi/complexity diversity (comlex), pentingnya biaya (import) dan transaksi dalam perusahaan/intra company transaction (intra). adanya kompetisi dalam lingkungan manufaktur mendorong perusahaan untuk menawarkan produk-produk yang lebih bersaing. perusahaan-perusahaan akhirnya menyadari adanya kebutuhan untuk melakukan terobosan dalam perbaikan kualitas dan ketahanan produk-produk yang dihasilkan, serta mengurangi biaya manufaktur. penjajagan tersebut mendorong perusahaan untuk menggunakan berbagai praktek/penggunaan inisiatif lainnya (init) dalam rangka meningkatkan kinerja, seperti: total quality management (tqm), just-in time (jit), design for manufacturing (dfm). perusahaan menyadari bahwa sasaran tqm dan jit tidak mungkin tercapai apabila system biaya konvensional tetap dipertahankan (sulastiningsih, 2000). abc sistem memegang peranan penting dalam implementasi design for manufacturability, yaitu membantu para perancang produk dalam memahami implikasi ekonomi dari pilihan rancangan. setiap perusahaan menghadapi keterbatasan sumberdaya dan permintaan untuk masing-masing produknya. keterbatasan ini disebut dengan constraints. theory of constraints (toc) mengenali bahwa setiap kinerja organisasi dibatasi oleh constraints tersebut. toc kemudian mengembangkan suatu pendekatan tertentu untuk mengelola constraints dalam mendukung tujuan continous improvement. sasaran toc adalah memaksimumkan tujuan suatu organisasi yang dibatasi oleh suatu constraints (widiatmoko, 2003). berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut: h2 : other initiatives (init) berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. perkembangan teknologi pemanufakturan, seperti: computer aided design (cad), computer integrated manufacturing (cim) dan computer aided engineering (cae) telah mengubah variabilitas antara biaya tenaga kerja langsung dengan volume produk sehingga biaya overhead pabrik menjadi komponen erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 250 produk yang dominan (sulastiningsih, 2000). dukungan teknologi informasi yang memadai akan mendorong perusahaan untuk segera mengambil keputusan yang relevan dan tepat waktu dalam merespon dinamika yang terjadi dalam dunia bisnis, terkhusus dalam menghadapi persaingan (nair dalam adi, 2005). berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut: h3a :information technology (info) berpengaruh terhadap enabling conditions (enablers). penelitian sebelumnya pattison dan arendt (1994), estrin (1994), cooper dan kaplan (1991), cagwin dan bouwman (2002) telah mengidentifikasikan kondisi-kondisi lingkungan yang spesifik (kompetisi dan kompleksitas) yang memberikan manfaat bagi penggunaan abc. diversitas produk mengakibatkan rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-aktivitas berbasis unit dan non-unit berbedabeda. jika dalam suatu perusahaan mempunyai diversitas produk maka diperlukan penerapan sistem abc ( mulyadi, 1998). keanekaragaman produk dan kompleksitas proses produksi telah ditunjukan pada pentingnya faktor penentu menyangkut kebutuhan akan pemeriksaan ulang alokasi biaya prosedur (gosselin, 1997). berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut: h3b : complexity diversity (complex) berpengaruh terhadap enabling conditions (enablers). sekalipun abc pada hakikatnya bisa mengurangi penyimpangan biaya produk, hal tersebut tidaklah menjadi hal yang bermanfaat kecuali jika perusahaan benar-benar bisa menggunakan informasi biaya yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusannya. keunggulan dalam hal biaya (cost leadership) merupakan salah satu strategi binis untuk mencapai keunggulan kompetitif. abc merupakan hal yang sangat penting untuk strategi ini karena abc mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kunci, cost driver dan cara-cara untuk memperbaiki proses sehingga dapat menurunkan biaya. menyediakan costumer value yang unggul merupakan strategi bisnis lainnya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif (blocher et. al., 2000). berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut: h3c : importance of cost (import) berpengruh terhadap enabling conditions (enablers). ketika sebuah perusahaan memiliki transaksi intra-company/ transaksi dalam perusahaan yang besar, kinerja keuangan dari unit bisnis individu mungkin menyesatkan karena perpindahan metodologi penetapan harga dan batasan pada pengambilan keputusan mengenai sumber pemilihan pelanggan dan persediaan (swenson, 1995; cagwin dan bouwman, 2002). berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut: jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 251 h3d : intra-company transaction (intra) berpengaruh terhadap enabling conditions (enablers). persaingan global yang dihadapi perusahaan manufaktur memaksa manajemen untuk mencari berbagai alternatif pembuatan produk yang cost effective. untuk dapat menghasilkan produk dengan biaya efisien, manajemen harus mengidentifikasikan value added activities dan non value added activities. dengan demikian, manajemen memerlukan informasi biaya yang mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk (sulastiningsih, 2000). apabila non-value added activities dihilangkan tentunya perusahaan akan memilih aktivitas lain yang mempunyai value. dalam hal ini, misalkan aktivitas untuk menambah kualiatas dari produk yang dihasilkan. reiman dalam adi (2005), mengatakan bahwa abc mondorong perusahaan untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif. berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut: h4 : enabling conditions (enablers) berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 252 model penelitian gambar 2.2 pengaruh activity-based costing terhadap peningkatan kinerja keuangan metoda penelitian pengumpulan data dan pemilihan sampel untuk mencapai tujuan penelitian ini, sampel diambil dari populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di indonesian capital market directory 2 g3a-c 5 a1-a5 7 d1-d7 6 c1-c7 8 g5a-j abc success other initiatives (init) information technology (info) complexity diversity (complex ) importance of costs (import) intra company transaction (intra) enabling conditions (enablers) unusedcapacity (capac) g4 competition (comp) a6 size(size) g2 change in finansial performance roi 3 th roi 7 th i b4 i f3 roi 5 th quality c7 i f2 observed variable construct confirmed with factor analysis additive index 2 f3-f4 number of items and survey question direct effect jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 253 (icmd) tahun 2004 sebanyak 137 perusahaan. teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling, dengan kriteria sampel adalah perusahaan manufaktur dan respondennya adalah auditor internal perusahaan bersangkutan. data diperoleh dengan mengirim kuesioner kepada para auditor internal perusahaan melalui cross-sectional mail survey dan petunjuk pengisian kuesioner dengan menggunakan skala likert. pengukuran variabel (1) variabel dependen dalam penelitian ini adalah change of financial performance/peningkatan kinerja keuangan yang diproksi dengan return on investment (roi). roi adalah perbandingan antara eat (earning after tax) dengan total aktiva dan digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk mengukur keuantungan bersih (s. alwi dalam taufan, 2003) (2) variabel independen dalam penelitian ini adalah: a) abc success (kesuksesan abc). dalam hal ini bisa dilihat dengan kenaikan tingkat roi untuk beberapa tahun setelah pengimplementasian abc. b) penggunaan inisiatif lainnya (init) adalah berbagai praktek seperti tqm, jit, bpr, cim, ems, dfm, teori batasan (toc) dan rantai nilai analisa (vca). c) enabling conditions (enablers) adalah mengidentifikasikan kondisikondisi lingkungan yang spesifik yang memberikan manfaat bagi penggunaan abc. enablers terdiri dari: 1. kapasitas yang tidak terpakai (capac) 2. mutu (quality) 3. tingkat kompetisi (comp) (3) variabel kontrol variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran unit bisnis (size). size merupakan logaritma alami dari mid-point dari suatu eight-point kategori penjualan self-reported dari suatu item survei yang diadaptasi dari krumwiede (1996). alat ukur variabel penelitian pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan pernyataan mengenai pengaruh kesuksesan pengimplementasian abc terhadap kinerja keuangan. instrumen yang digunakan adalah instrumen yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh cagwin dan bouwman (2002) dan kuesionernya diambil dari penelitian yang sama dengan beberapa penyesuaian. teknik penentuan skala erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 254 hasil pengukuran variabel dioperasionalkan dalam bentuk nilai. pengukurn nilai tersebut menggunakan skala tertentu, yaitu skala likert. skala likert 5 poin merupakan alat ukur variabel, yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu (indriantoro dan soepomo dalam agung, 2004). cara pengukuran ini dengan menghadapkan seorang responden dengan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian diminta memberikan jawaban: “sangat setuju”, “setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju”, “sangat tidak setuju”. data yang dihasilkan dari hasil penelitian terhadap responden dengan kuesioner tersebut kemudian dijumlahkan dan jumlah ini merupakan total skor. total skor dari hasil penjumlahan tersebut ditafsirkan sebagai posisi responden dalam skala likert. uji validitas dan reliabilitas pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis faktor konfirmatori. uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui bahwa instrumen tersebut memiliki kemampuan untuk mengukur apa yang hendak diukur. instrumen penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner. suatu instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila butir-butir pertanyaan tersebut memiliki signifikansi p < 0,05 dan nilai factor loading ( ) lebih besar dari 0,4 (dillon, 1984). uji reliabilitas adalah suatu pengujian untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran tetap konsisten, bila dilakukan pengukuran lebih dari satu kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. perhitungan reliabilitas dilakukan untuk semua butir pertanyaan yang sudah dinyatakan valid. selain harus signifikan dalam mengukur variabel laten (construct), konstruk yang dibentuk juga harus mempunyai tingkat keandalan yang tinggi, yaitu mendekati satu atau lebih dari 0,7 sehingga dapat diinterpretasikan data penelitiannya reliabel dalam membentuk konstruk (hair, 1998). construct reliability diperoleh melalui rumus berikut ini:      j loadingstd loadingstd liabilityconstruct  2 2 ).( ).( re dimana: o std. loading diperoleh langsung dari standardized loading untuk tiaptiap indikator. o  adalah measurement error dari tiap-tiap indikator. analisis data pada penelitian ini, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan metoda structural equation modeling (sem) dengan melakukan beberapa pengujian sebagai berikut: (1) ukuran sampel jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 255 ukuran sampel memegang peranan penting dalam estimasi dan interpretasi. rumus untuk menghitung besar sampling untuk pemodelan sem sampai sekarang belum ada, tetapi beberapa pengalaman yang pernah ditulis menunjukkan besar sampel yang cukup adalah berkisar 100200 (agusty, 2004). (2) uji kesesuaian model (goodness-of-fit) untuk menguji apakah model yang diajukan sesuai/fit dengan teori dan konsep yang melandasi model tersebut atau tidak, maka harus digunakan model untuk mengukur indeks kesesuaian yang digunakan dalam sem. beberapa indeks kesesuaian yang digunakan dalam menguji model sem, meliputi: a. chi-square (χ2). alat uji ini bersifat sangat sensitif terhadap besarnya sampel yang digunakan. model yang diuji akan dipandang baik atau memuaskan bila nilai chi-squarenya tinggi dengan p > 0.05 (hulland dalam agusty, 2002). b. cfi (comparative fit index). besaran indeks ini adalah pada rentang nilai sebesar 0 1, di mana semakin mendekati 1 mengidentifikasikan tingkat fit yang paling tinggi. indeks cfi adalah identik dengan relatif noncentrality index (rni) dari mc donald dan marsh dalam agusty (2002), yang diperoleh dari rumus berikut ini: bb dc dc rnicfi    1 dimana: c = diskrepansi dari model yang dievaluasi. d = degrees of freedom. cb dan db = diskrepansi dan degrees of freedom dari baseline model yang dijadikan pembanding. c. gfi (goodness of fit index). indeks kesesuaian (fit index) ini akan menghitung proporsi tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang terestimasikan. gfi adalah sebuah ukuran non statistikal yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai 1.0 (perfect fit). nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah “better fit” (agusty, 2002). d. agfi (adjusted goodnees of fit index). tanaka dan huba dalam agusty (2002) menyatakan bahwa gfi adalah analog dari r 2 dalam regresi berganda. fit indeks ini dapat diadjust terhadap degress of freedom yang tersedia untuk menguji diterima atau erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 256 tidaknya model (arbuckle dalam agusty, 2002). indeks ini diperoleh dengan rumus sebagai berikut: agfi = 1 – (1-gfi) d d b dimana: db =   g r r p 1 )( = jumlah sampel moments. d = degress of freedom. tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila agfi mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0.90 (hair, et. al dalam agusty, 2002). e. tli (tucker lewis index) tli adalah sebuah alternatif incremental fit index yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model. model yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah penerimaan > 0.95 (hair dalam agusty, 2002) dan nilai yang sangat mendekati 1 menunjukkan a very good fit (arbuckle dalam agusty, 2002). indeks ini diperoleh dengan rumus sebagai berikut: tli = 1  b b b b d c d c d c dimana: c = diskrepansi dari model yang dievaluasi. d = degrees of freedom. cb dan db = diskrepansi dan degrees of freedom dari baseline model yang dijadikan pembanding. f. rmsea (the root mean square error of approximation). rmsea adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi chi-square statistik dalam sampel yang besar. nilai rmsea yang lebih kecil atau sama dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasarkan degrees of freedom (brown dan cudeck dalam agusty, 2002). (3) uji hipotesis uji hipotesis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. variabel independen dalam penelitian ini yaitu abc success, init, enabling conditions dan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 257 ukuran unit bisnis (size) yang diprediksi mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja keuangan. untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan sem (amos). model persamaannya dapat ditulis sebagai berikut: cfp = f (abc success, init, enablers, size) dimana: cfp= change in financial performance (kinerja keuangan). analisis data dan pembahasan analisis deskriptif responden atau subyek penelitian dalam penelitian ini adalah auditor internal pada perusahaan yang bersangkutan. tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1. tabel 4.1 distribusi dan pengembalian kuesioner keterangan jumlah persentas e keseluruhan kuesioner yang dikirim 685 kuesioner keseluruhan kuesioner yang kembali 165 kuesioner 24.09% kuesioner yang kembali tidak ada respon 5 kuesioner 0.73% kuesioner yang kembali diisi tetapi tidak lengkap 10 kuesioner 1.46% jumlah kuesioner yang dapat diolah 150 kuesioner 21.90% dari tabel 4.1 tampak bahwa keseluruhan kuesioner yang sudah dikirim sebanyak 685 kuesioner dan terdapat 165 responden yang bersedia mengirim jawaban. dari jumlah tersebut terdapat 150 jawaban yang memenuhi syarat, sedangkan 15 jawaban yang lain tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis data. tampak bahwa tingkat pengembalian kuesioner sebesar 24.09%, sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebesar 21.90%. nama-nama perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. evaluasi kesesuaian model pengujian hipotesis yang diajukan memerlukan pengujian awal. pengujian awal dilakukan guna menguji apakah model sesuai dengan teori dari konsep yang melandasi model tersebut. jalur ditentukan berdasarkan teori-teori terkait dan juga merefleksi dari penelitian cagwin dan bouwman (2002). tujuh dari delapan variabel laten merupakan variabel eksogen, yaitu abc success, other initiative (init), information technology (info), complexity diversity (complex), erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 258 importance cost (import), intra company trnsaction (intra) dan enabling condition (enablers). sisanya merupakan laten endogen, yaitu change in financial performance. lihat gambar gambar 4.1 f2 b4 f3 init g5f g5e g5d g5c g5b g5a g5g g5h 1 info c5 c4 c3 c2 c1 c6 1 complex d6 d5 d4 d3 d2 d1 d7 1 import a4 a3 a2 a1 a5 1 intra g3b g3a 1 change in finansial performance roi 3 yr roi 5 yr 1 enablers size (g2) capac g4 competition a6 1 g5i g5j roi 7yr quality c7 g3c abc succes 1 gambar 4.1 pengaruh abc success terhadap finansial performance pengujian terhadap model memberikan hasil goodness of fit index dengan kai kuadrat dengan probabilitas di bawah 0.05 menunjukan adanya perbedaan signifikan antara kovarian sampel dengan kovarian populasi yang diestimasi, dengan demikian model yang diajukan tidak dapat diterima. selanjutnya dilakukan modifikasi pada kovarian untuk mendapatkan fit index yang dapat diterima. tabel 4.2 hasil goodnes of fit n o index kriteria hasil keterang an 1 prob x² ≥ 0.05 0.092 baik 2 cfi ≥ 0.90 atau besar (mendekati 1) 0.972 baik jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 259 3 gfi ≥ 0.95 atau besar (mendekati 1) 0.897 moderat 4 agfi ≥ 0.95 atau besar (mendekati 1) 0.866 moderat 5 tli ≥ 0.95 atau besar (mendekati 1) 0.969 baik 6 rmse a ≤ 0.08 (kecil) 0.022 baik nilai kai kuadrat (x²) sebesar 799.928 dengan probabilitas (p) sebesar 0.092 (lebih dari 0.05) menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kovarian sampel dengan kovarian populasi atau terdapat kesesuaian. berarti pada model yang diuji antara sampel dengan estimasi populasi sudah sesuai atau model dapat diterima. keseuaian juga dapat dijelaskan dari besarnya residual yang terjadi, ditunjukan oleh nilai rmsea sebesar 0.022. nilai residual paling rendah adalah 0, menunjukan pada model yang diuji sampel berhasil mengestimasi populasi dengan sempurna. uji kualitas data hasil uji validitas dan reliabilitas berdasarkan pengujian validitas pada tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa semua item memiliki koefisien loading factor (λ) positif dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.4. hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut adalah valid. hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa masingmasing konstruk memiliki construct reliability lebih besar dari 0.7. hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan tersebut reliabel untuk digunakan. tabel 4.3. hasil uji confirmatory factor analisys konstruk item keteranga n reliabilita s konstruk other initiative (init) g5f 0.609 valid 0.957 g5a 0.581 valid g5d 0.461 valid g5e 0.595 valid g5c 0.588 valid g5b 0.53 valid g5g 0.547 valid g5h 0.509 valid g5i 0.5 valid g5j 0.572 valid erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 260 abc succes b4 0.735 valid 0.961 f2 0.647 valid f3 0.554 valid information technology (info) c5 0.533 valid 0.915 c3 0.515 valid c4 0.624 valid c2 0.592 valid c1 0.533 valid c6 0.524 valid complexity diversity (complex) d6 0.524 valid 0.930 d1 0.491 valid d4 0.557 valid d5 0.531 valid d3 0.559 valid d2 0.582 valid d7 0.59 valid importance cost (import) a4 0.405 valid 0.839 a2 0.431 valid a3 0.512 valid a1 0.516 valid a5 0.476 valid intra company transcation g3a 0.522 valid 0.929 g3b 0.613 valid g3c 0.535 valid change in finansial performance b1 0.522 valid 0.923 b2 0.613 valid b3 0.535 valid enabling condition g4 0.532 valid 0.876 a6 0.586 valid c7 0.565 valid jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 261 hasil pengujian hipotesis f2 b4 f3 init g5f g5e g5d g5c g5b g5a g5g g5h 1 info c5 c4 c3 c2 c1 c6 1 complex d6 d5 d4 d3 d2 d1 d7 1 import a4 a3 a2 a1 a5 1 intra g3b g3a 1 change in finansial performance roi 3 yr roi 5 yr 1 enablers size (g2) capac g4 competition a6 1 g5i g5j roi 7yr quality c7 g3c abc succes 1 gambar 4.2. kausalitas struktural penggunaan abc terhadap kinerja finansial. tabel 4.4 hasil persamaan struktural no fungsi eksogen cr p ket 1 enablers = f(info,complex,import ,intra) enablers = 0.697info – 1.067complex + 0.051import + 2.693intra info 0.697 0.297 0.76 6 ns comple x 1.067 0.396 0.69 2 ns import 0.051 0.079 0.93 7 ns intra 2.693 0.734 0.46 3 ns 2 cfp = f(abc success, init, enablers,size) cfp = 0.840 abc success – 2.681init + 3.322 enablers + 0.287 size abc succes 0.840 2.388 0.01 7 s* init 2.681 0.770 0.44 1 ns enabler s 3.322 0.969 0.33 3 ns eq 1 eq 2 erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 262 size 0.287 0.654 0.51 3 ns * signifikan pada 5% berdasarkan tabel 4.4 pada pengujian probabilitas dengan variabel abc success berpengaruh secara signifikan terhadap change in financial performance atau dengan kata lain dengan tingkat p sebesar 0.0017 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. dengan demikian, hasil penelitian ini adalah h1 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara abc success terhadap peningkatan kinerja keuangan. hasil penelitian ini konsisten atau mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan cagwin dan bouwman (2002) dan juga penelitian yang dilakukan kennedy dan graves dalam adi (2005) menyatakan bahwa kinerja perusahaan setelah mengadopsi abc mengalami kenaikan dengan meningkatnya profit perusahaan. penelitian ini juga mendukung penelitian shank dan govindarajan dalam adi (2005) dan narayanan dan sarkar dalam adi (2005) yang menegaskan bahwa abc mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. penelitian ini juga mendukung temuan compton dalam adi (2005) yang membuktikan bahwa kinerja terbaik dapat dicapai pada perusahaan yang mengadopsi abc. tabel 4.5 hasil persamaan struktural pengaruh variabel c r p k et enablers complex 1.067 0.396 0.69 2 n s enablers intra 2.693 0.734 0.46 3 n s enablers import 0.051 0.079 0.93 7 n s enablers info 0.697 0.297 0.76 6 n s change in financial performance init 2.681 0.770 0.44 1 n s change in financial performance enablers 3.322 0.969 0.33 3 n s change in financial performance abc success 0.840 2.388 0.01 7 s* change in financial performance size 0.287 0.654 0.51 3 n s * signifikan pada 5% jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 263 dari tabel 4.5 terlihat bahwa dari beberapa variabel hanya abc success yang mempunyai nilai probabilitas < alpha, sedangkan complex, intra, import, info mempunyai nilai probabilitas lebih dari 0,05. dengan demikian complex, intra, import dan info tidak berpengruh signifikan terhadap enabler. sehingga hasil persamaan ini menolak h3a, h3b, h3c, dan h3d. hal ini berarti enabling conditions (enablers) tidak dipengaruhi oleh complex, intra, import dan info. sedangkan untuk variabel other initiatives (init) terhadap change in financial performance menghasilkan nilai probabilitas 0,441 lebih besar dari 0,05/alpha. dari hasil persamaan tersebut menunjukan bahwa other initiatives (init) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap change in financial performance/peningkatan kinerja keuangan sehingga h2 ditolak. untuk variabel enabling conditions (enablers) dari persamaan di atas menghasilkan nilai probabilitas 0,333. nilai ini lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05 yang berarti bahwa enabling conditions (enablers) tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan/change in financial performance sehingga dapat disimpulkan bahwa h4 ditolak. kesimpulan, keterbatasan dan implikasi kesimpulan model yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan replikasi dari cagwin dan bouwman (2002) yang telah mengalami penyesuaian dan dapat diterima karena mempunyai goodness fit indeks yang memenuhi kriteria. tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh kesuksesan abc, other initiative (init) dan enabling conditions (enablers) terhadap kinerja keuangan.. berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hanya variabel kesuksesan abc (abc success) yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. hal ini terbukti dari nilai probabilitas sebesar 0.017 atau < alpha sebesar 0.05. hasil analisis terhadap variabel other initiative (init), complex, intra, import, info dan enablers terbukti secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. hal ini terbukti dari nilai probabilitas lebih dari alpha atau diatas 0,05. keterbatasan dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang apabila diatasi dapat memberikan hasil yang sempurna pada penelitian selanjutnya. keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: (1) sampel penelitian yang digunakan terbatas hanya pada perusahaan manufaktur yang go public saja. penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel yang digunakan demi kebaikan hasil yang akan dicapai. erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 264 (2) penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data, cara ini sangat tergantung pada pemahaman responden terhadap pertanyaan yang ada. oleh karena itu, dapat menimbulkan bias apabila persepsi responden tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. (3) hasil analisis ini hanya dapat dijadikan analisis pada obyek penelitian yang terbatas pada perusahaan manufaktur saja sehingga penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi. implikasi penelitian mengacu pada keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, maka penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan penelitian ini. misalnya penelitiannya tidak hanya pada perusahaan manufaktur saja bisa juga pada perusahaan jasa lainnya. sehingga bisa dilihat perbedaan penerapan activity based costing pada perusahaan manufaktur dan jasa. daftar pustaka adi hari adi, 2005, “implementasi activity based costing terhadap kinerja perusahaan (telaah literatur)”, jurnal ekonomi dan bisnis, vol. xi 2, maret, hal 101-118. agusty adipradana, 2004, “analisis kinerja keuangan terhadap perusahaan yang melakukan seasoned equity offerings (studi kasus pada bej)”, skripsi fe umy, yogyakarta. agus susanto, 2002, “analisis penerapan abc (studi kasus pada cv. sahabat klaten)”, skripsi fe umy, yogyakarta. akbar rusdi, 1995, “activity-based costing (abc)”, kajian bisnis, no. 6, september, hal 34-37. agusty ferdinand, 2002, structural equation modeling dalam penelitian manajemen, undip, semarang. bjornenaqk, t. and mitchell, f 1999, a study of the development of the activity based costing journal literature 1987-1998, working paper, university of pittsburgh. cagwin, d dan bouwman, j. marinus, 2002, “the association between activity based costing and improvement in financial performance”, management accounting reseach, no. 13, march, hal 1-39. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 265 cooper,r. and kaplan,r.s., 1991. the design of cost management system: text, cases, and reading, englewood cliffs, nj, prentice-hall. dini wusti amriyah, 2002, “analisis variabel costing dalam perencanaan laba melalui pendekatan konvensional dan abc”, skripsi-fe umy, yogyakarta. dillon, w. r., 1984, multivariate analysis methods and application, john wiley and sons, america. eko suwardi, 1995, “applying activity-based costing for strategic decision making”, kajian bisnis, no.15, januari, hal 10-15. estrin, t. l., kantor, j. and albers, d., 1994. “is abc suitable for your company?” management accounting, april, 40-45. gordon, l. a. and sylvester, k.j., 1999. “stock market reaction to activity based costing adoptions”, journal of accounting and public policy, september, 18, 229-251. gosellin, m., 1997, “the effect of strategy and organizational structure on the adoption and implementation of activity based costing, accounting, organization, and society, 22, 105-122. ghofar abdul dan sudin alam syarif, 2004, “pengaruh strategi manufaktur terhadap kinerja (studi pada industri manufaktur menengah dan besar di yogyakarta)”, buletin ekonomi, vol. ii 3, desember, hal 208-221. hair, j. f., et. al., 1998, multivariate data analysis, fifth edition, prentice-hall international. inc, new jersey. henry simamora, 2002, akuntansi manajemen, edisi 2, cetakan 1, upp amp ykpn, yogyakarta. innes, j. and mitchell, f., 1995. “a survey of activity based costing in the u.k.’s largest companies”, management accounting research, june, 137-153. imam ghozali dan fuad, 2005, structural equation modeling : teori, konsep dan aplikasi dengan program lisrel 8.54, badan penerbit universitas diponegoro, semarang. erni suryandari dkk,pengaruh activity based costing terhadap..... 266 indriantoro, n. , 1996, “potensi dan bahaya penggunaan activity-based costing/activity based management (abc / abm) sebagai implikasi perubahan lingkungan usaha”, kajian bisnis, no. 7, januari, hal 45-58. kaplan, r. s., 1993, “research opportunities in management accounting”, journal of management accounting research, fall. 1-14. krumwiede, k.r.,1998. “the implementation stages of activity based costing and the impact of contextual and organizational factors”, journal of management accounting research, 10, 239-277. mc gowan, a.s. and klammer, t.p.,1997. “satisfaction with activity based cost management implementation”, journal of management accounting research, 9, 217-237. mabruroh, 2003, “membangun kepuasan konsumen dan akses loyalitas”, benefit, vol. vii 2, desember, hal 167-175. mulyadi, 1993, akuntansi manajemen: konsep, manfaat dan rekayasa, edisi 2, cetakan 1, stie ykpn, yogyakrta. mulyadi, 1998, total quality management, edisi 1, cetakan 1, aditya media, yogyakarta. mulyadi dan setyawan johny, 1999, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, edisi 2, cetakan 1, salemba empat, jakarta. munawir s., 2002, analisis informasi keuangan, edisi 1, cetakan 1, liberty yogyakarta, yogyakarta. muyassaroh, 2002, ”analisis perbandingan sistem biaya tradisional dan sistem abc (suatu alternatif)”, jurnal ekonomi keuangan dan perbankan, vol. vii 1, april, hal 64-82. pattison, d.d. and arendt, c.g., 1994. “activity based costing: it doesn’t work all the time”, management accounting, april, 55-61. shields, m. d., 1995. “an empirical analysis of firm’s impementation experiences with activity based costing: journal of management accounting research, fall, 148-166. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 243-267, juli 2006 267 swenson, d., 1995. “the benefits of activity based cost management to the manufacturing industry”, journal of management accounting research, fall, 167-180. sulastiningsih, 2000, “peran activity-based costing system dalam mempengaruhi perilaku”, kajian bisnis, no. 18, januari-mei, hal 1-12. shim, e and stagliano, a. j., 1997, “a survey of u.s manufactures on implementation of abc”, journal of cost management, march/april, 3941. tarmizi irfan m, 2001, “activity based costing system sebuah fenomena baru dalam jasa perawatan kesehatan”, fordema, vol. i 1, juli, hal 22-28. widiatmoko, j., 2003, “optimalisasi produksi dengan mengintegrasi activitybased costing dan theory of constraint”, fokus ekonomi, no. 1, april, hal 32-43. yuliastuti sari niluh, 2002, “perhitungan harga pokok dalam perkembangan teknologi dewasa ini dengan abc system”, media akutansi, edisi 23, januari, hal 57-59. ---------, 2004, structural equation modeling (pemodelan persamaan struktural), angkatan vi, lembaga penelitian universitas airlangga, surabaya. jai | journal of accounting and investment, vol. 20 no. 2, may 2019 article type: research paper factors affecting financial condition of local government in indonesia irwan taufiq ritonga1*, colin clark2, guneratne wickremasinghe2 abstract: this study empirically examines factors affecting the financial conditions of local governments (lgs) in indonesia. this study utilizes a quantitative approach to achieve the research objective. the theory used to achieve the objective is the theory of demand and supply. to test the hypothesis, this study employs multiple regression analysis. the results show that four of seven factors identified in previous literature (namely, financial efficiency, cost of services and goods, population, and revenue-base) significantly influence the financial conditions of lgs, whereas the remaining three factors (namely population density, age profile of the community, and wealth of community) do not. based on the law of supply, technology is known as one factor that influences the number of products and services produced by an organization. this study does not examine the impact of this variable on financial conditions of lgs because there was no data available about the level of technology utilization in lgs in indonesia when this study was undertaken. these findings have implications for central government, lg executives and legislators in indonesia in formulating policies pertaining to the financial conditions of lgs, for example, policy for decentralization funds. such policies can enable quality decision-making to improve their financial conditions. keywords: local government; financial condition; law of supply and demand introduction indonesia is a unitary state which implements a decentralized governance system by granting autonomy to local governments. local government (lg) autonomy is the delegation of all authorities and submission of all the central government’s affairs, except the affairs of foreign policy, defence, security, judicial, monetary and national fiscal, and religion to lgs within the framework of democracy and national development by involving local people's aspirations and participation (local government amendment act, 2004). thus, the development in a region will be based on its people’s economic and political aspirations. an important function of lgs is to manage their finances, which is called fiscal decentralization. fiscal decentralization is a process of distribution of affiliation: 1 department of accounting, universitas gadjah mada, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. 2 college of business, victoria university, melbourne, australia. *correspondence: irwanritonga@ugm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2002114 citation: ritonga, i., t., clark, c., & wickremasinghe, g. (2019). factors affecting financial condition of local government in indonesia. journal of accounting and investment, 20(2), 1-25. article history received: 8 march 2019 reviewed: 8 april 2019 revised: 17 april 2019 accepted: 29 april 2019 mailto:irwanritonga@ugm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ai http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6127 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 2 funds from the higher levels of government to the lower levels of government to support the delegation of authority and submission of some of the higher level government’s affairs to the lower level governments (fiscal balance between central and local government act, 2004). fiscal decentralization is a logical consequence of the implementation of regional autonomy concerning the concept of money follows functions1, which means that the transfer or delegation of central government authorities must be accompanied by the allocation of funds needed to exercise these powers. fiscal balance between central and local government act (2004) authorizes lgs to obtain financial resources in the form of assurance from the central government (i.e. decentralization fund) in accordance with the affairs of the central government handed over to lgs, collect and utilize taxes and levies, obtain the results of national resources in their area, and manage regional assets and obtain sources of legitimate income and sources of financing. in the framework of lg autonomy, each lg is granted rights to design their own policies to achieve national objectives as long as there is congruence with the central government’s strategic plan. the central government only provides principles of managing local finance to lgs rather than detailed rules it provided previously. as a result, each lg has its own programs and activities based on its people’s perceptions both economically and politically. the implementation of those programs and activities is financed through the lg budget. because each lg has different programs and activities, each lg will have a different budget allocation. as a result, the financial condition of each lg would vary. for example, there were 124 out of 491 lgs in indonesia experiencing financial problems such as paying their employees’ salaries in the fiscal year 2011 (harian surya, 2 august 2011, p.1). in the central java province only, 11 out of 35 lgs experienced such problems (harian kedaulatan rakyat, 16 june 2011, p.1). such variation creates the need for lg stakeholders to know what factors determine the variation in the financial conditions of lgs. there is little empirical evidence about factors affecting the financial condition of lgs in other countries (jones and walker, 2007; dennis, 2004) including those in indonesia. unlike the business sector in which financial assessments of firms are clearly defined, research assessing the financial conditions of lgs is relatively new because such research just started in the 1980s (kloha et al., 2005a). this can be contrasted with the business sector where such research commenced 20 years earlier. in the business sector, beaver (1966) and altman (1968) established a seminal model to assess the financial conditions of a firm. this situation has created difficulties for lg executives and legislators in making effective policy responses whenever the financial conditions of lg worsen. in addition, among the limited attempts to explain the lg financial condition, unfortunately, prior research do not indicate what theory the researchers used to explain the variation of lg financial condition (see casal and gomez,2011; carmeli and cohen, 2001; jones and walker, 2007; honadle et al., 2004; zafra-gomez et al., 2009). 1concept of money follows functions referring to the budget allocation which is based on the functions of each level of local government entrusted by the law to it in order to avoid overlapping of functions and activities performed by each level of local government (state finance act 17, 2003). ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 3 rubinfeld (2000) explain that causation cannot be obtained solely by analyzing data. a researcher must conclude that the existence of cause and effect is based on a theory that explains the causal relationship between the two factors under study. moreover, when a proper theory has been recognized, a cause and effect relationship cannot be derived directly because researcher also has to seek empirical evidence proving that there are a cause and effect relationship (rubinfeld, 2000). in addition, the previous research has not analyzed extensively the factors influencing local government financial condition, how these factors influence the financial condition and why one local government is healthier than another. this study attempts to remedy the weaknesses of previous studies explained above. the framework used in this study to answer the research question as to what factors affect the financial condition of local government are supply and demand framework related to public finance. to the researcher’s knowledge, there is no prior research using the framework of supply and demand to explain the variation in local government financial condition. based on the research problem stated above, this study raises the following issue: what factors affect the financial condition of lg? the framework used to answer the research questions is demand and supply framework. as applied to this study, the framework holds that it is expected that the independent variables (population; age profile; population density; wealth of community; financial efficiency; costs of production of services and goods; and revenue-base) influence or explain the dependent variable (the financial condition of lg). this study offers contributions for central government, lg executives and legislators in indonesia in formulating policies pertaining to the financial conditions of lgs, for example, policy for decentralization funds. such policies can enable quality decisionmaking in order to improve their financial conditions. in addition, this study attempts to remedy the main weakness of previous studies, which is do not indicate what theory the researchers used to explain the variation of lg financial condition. furthermore, this study represents the first attempt to assess the financial conditions of lgs in indonesia. literature review and hypotheses development definition of local government financial condition various definitions of lg financial condition have been developed by researchers and institutions (seekloha et al., 2005a; kloha et al., 2005b; jones and walker, 2007;hendrick, 2004; cica, 1997; groves et al., 1981; berne and schramm, 1986; nollenberger et al., 2003; kamnikar et al., 2006;wang et al., 2007; rivenbark et al., 2009; rivenbark et al., 2010; rivenbark and roenigk, 2011). this study defines the financial condition of lg as the financial ability of lg to fulfill its obligations (short-term obligations, long-term obligations, operational obligations, and obligations to provide services to the public), to anticipate the unexpected events, and to execute financial ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 4 rights efficiently and effectively. a detailed explanation of how such a definition is conceptualized is provided in ritonga et al. (2012b). based on the definition stated above, there are six dimensions forming the financial condition of lg (ritonga et al., 2012a; 2012b). the dimensions are: (1) the ability to meet short-term obligations, hereafter called short-term solvency; (2) the ability to meet operational obligations, hereafter called budgetary solvency; (3) the ability to meet long-term obligations, hereafter called long-term solvency; (4) the ability to overcome unexpected events in the future, hereafter called financial flexibility; (5) the ability to execute financial rights in an effective and efficient manner, hereafter called financial independence; and (6) the ability to provide services to the community, hereafter called service-level solvency. factors affecting financial condition of local government researchers, although not many, have attempted to explain factors affecting the financial condition of lg. berne and schramm (1986) argued that the major determinants of the financial condition of lg in united states are: (1) community tastes and needs; (2) the local conditions affecting production and distribution of public goods and services; (3) the costs of labour, capital, and other productive resources; (4) the wealth of the community; (5) the political and governmental structure in the locality and surrounding area; (6) federal and state policies affecting local resources, constraints, and responsibilities ;and (7) government financial policies and practices. ladd (1992) reported a u-shaped relationship between local government expenditures and population density. clark (1994) offers several factors that cause financial strain: population and economic base; political leadership; unions; ethnic groups and disadvantage; and grant legal structure. nollenberger et al. (2003) argued that there are three factors affecting the financial condition of lg, namely environmental factors, organizational factors, and financial factors. honadle et al. (2004) provided selected examples of the kinds of factors affecting financial health: the frequency and severity of occurrence of natural disasters in a local government area; condition of the national economy; composition of the local economic base; tax bases of a local government; applicable tax rates in a local government; population changes; labour costs; pressure from the voting public for public services; and what to finance and how to finance projects and programs. rubin’s 1982 and pammer’s 1990 studies (kloha 2005a, 2005b) stated that lg distress is caused by four factors, namely population and job market shifts, governmental growth, interest group demands, and poor management. wang et al. (2007) state that financial conditions are associated with socioeconomic variables, such as population, personal income per capita, gross state product per capita, population growth rate, percentage change in employment, percentage change in personal income, economic momentum index, and momentum rank change. supporting wang et al.’s (2007) work, in spain, zafra-gómez et al. (2009) in their study assumed that the socioeconomic factors affect the financial condition. in australia, jones and walker (2007) found that population, size of municipalities, road maintenance costs, carrying values of infrastructure assets, revenue-generating capacity and the number of full-time staff are related with financial distress. casal and gomez (2011) found that ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 5 population size and geographic location of local government influence some dimensions of the financial condition of municipalities in spain. in general, the research mentioned above does not state what theories were used to determine the factors affecting the financial condition of local government. according to rubinfeld (2000), causation cannot be obtained solely by analyzing data. a researcher must conclude the existence of cause and effect based on a theory that explains the causal relationship between the two factors under study. moreover, when a proper theory has been recognized, a cause and effect relationship cannot be derived directly, because researchers also have to seek empirical evidence proving that there is a cause and effect relationship (rubinfeld, 2000). also, the previous research has not analyzed extensively the factors influencing local government financial condition, how these factors influence the financial condition and why one local government is healthier than another. carmeli (2003) states that researchers know little about the dynamics that create fiscal and financial crises; researchers have limited knowledge about sources of fiscal and financial crises between local government, and researchers are still far from a complete theoretical framework supported by valid empirical evidence to explain why local government faces financial crises. why such situations occur? carmeli (2003) argues that those situations are due to the complexity of the factors driving the financial condition of local government. there are no easy or immediate ways, at least not in the near future, to understand the variation of local government financial condition. accumulative knowledge is the only way to ensure that researchers will understand the phenomenon properly (carmeli, 2003). demand theory and supply framework deacon (1978) argued that demand theory could be applied to public sector spending because public budgets are allocated among services in much the same manner that households allocate income to private commodities. ohls and wales (1972) also used demand theory and supply theory to explain differences in per capita expenditures across countries. in the economic context, demand for services and products provided by a firm depends on income, price, several buyers, prices of other products, quality, tastes and preferences, and expectation about the future (mankiw et al., 1999). in the lg environment context, demand for services and goods provided by an lg depends on population, community needs and tastes, and income per capita of the community (berne and schramm, 1986; deacon, 1978; hyman, 1990; ohls and wales, 1972). supply is defined as the quantity of a product that a producer is willing and able to supply onto the market at a given price in a given period. the basic law of supply is that as the price of a commodity rises, producers expand their supply onto the market. in the economic context, factors affecting the supply of services and goods are production costs, the technology used in production, the price of related services and goods, firm’s ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 6 expectation about future prices, and several suppliers (mankiw et al., 1999). among these factors, the relevant factor for the lg environment is the cost of services and goods and the cost of delivering services and goods (hyman, 1990; ohls and wales 1972). these costs are related to cost of capital, labor, and other resources, population, and population density. association between lg financial condition and population hyman (1990) argued that population affects per capita lg expenditure both on the demand and supply sides. as the population increases, more public facilities must be provided by lg to the public. furthermore, more social problems also occur if the number of people increases. this condition will cause the demand curve of lg-provided services and goods2 to shift to the right. as a result, total lg expenditure will increase. on the other hand, the larger population will lead to the achievement of economies of scale. these conditions will shift the supply curve of lg-provided services and goods downward and to the right. in turn, cost per unit of services and goods will decrease. assuming that services and goods provided by lg are normal goods3 and the nature of demand of services and goods is elastic4 (hyman, 1990), the community will switch to use more of the services and goods provided by lgs. as a result, lg expenditure per capita will increase because the effect of demand side (i.e., increasing in the number of services and goods demanded) is larger than the effect of the supply side (i.e., decrease in the cost per unit of services and goods). thus, the simultaneous shifts of demand and supply curves will cause the total expenditure per capita of lg to increase. the increase in total expenditures per capita will in effect decrease budget surplus or increase the budget deficit. as a result, the dimension of the budgetary solvency will decrease. holding other factors constant, this condition will deteriorate the lg financial condition. pammer (1990), rubin (1982), wang et al. (2007) and jones and walker (2007)found that size of the population is negatively associated with financial condition index in local councils. wang et al. (2007) argued that larger populations might demand greater public spending which can lead to deteriorating financial conditions if additional revenues are not generated proportionally to fund the increased service demand. based on the explanation above, this study formulates the following hypothesis for the relationship between population and the financial condition of local government. h1: population is negatively associated with the financial condition of local government. association between lg financial condition and age profile of community the age profile of the community refers to the composition of the population of working groups and non-working groups. the age profile of the community will affect the taste 2 goods discussed in developing hypotheses in this study are both private and public goods provided by local government which have character of normal goods. 3 normal good is a good for which, other things being equal, an increase in income leads to increase in demand (mankiw, 2007, p.68). 4 demand for a good is elastic when quantity demanded change significantly in response to changes in prices. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 7 and needs for services and goods provided by lgs (berne and schramm, 1988). the age profile affects lg-provided services and goods on the demand side. worker groups (people aged between 18 and 60 years old) have a sense and need for services and goods that are different from the needs of the non-working community groups (which consist of people under the age of 18 years and over 60 years). for example, nonworking community groups need more certain type of facilities such as schools, parks and recreation, and nursing homes that are not needed by a group of workers. this condition will result in additional expenditures of lgs to provide these facilities. as a result, the demand curve of services and goods will shift to the right. thus, lgs that have a higher percentage composition of the community with age profile of non-working groups will face higher pressure on demand spending than lgs that have a community with a lower percentage composition of the age profile of non-working groups. in turn, lg total expenditure will increase, and per capita expenditure will increase, as well. the increase in total expenditures per capita will in effect decrease budget surplus or increase the budget deficit. as a result, the dimension of the budgetary solvency will decrease. holding other factors constant, this condition will deteriorate the financial condition. jin and zhang (2001) and zafra-gomez et al. (2009c) found that an increase in the number of non-working groups of community results in an increase in local government expenditure, which leads to the deterioration of the financial condition. based on the above explanation, this study formulates the following hypothesis for the relationship between the age profile and the financial condition of local government. h2: community age profile is negatively associated with the financial condition of local government. association between lg financial condition and wealth of community a wealth of the community affects the lg-provided services and goods on the demand side. it is believed that lg-provided services and goods are normal goods (hyman, 1990). therefore, the more prosperous the society, the greater the number of services and goods that society wants. as a result, lg total expenditures will increase. also, not only does the quantity increase, but also the quality of the desired lg provided-services and goods will be higher. for example, in the health care sector, the more prosperous society will ask for better services such as specialist physician services (rather than general doctor services) and branded drugs (rather than generic drugs) and the like. this situation will shift the demand curve of services and goods to the right. in turn, lg total expenditure will increase, and the per capita expenditure will increase, as well. the increase in total expenditures per capita will in effect decrease budget surplus or increase the budget deficit. as a result, the dimension of the budgetary solvency will decrease. holding other factors constant, this condition will deteriorate the lg financial condition. borcherding (1985) and ohls and wales (1972) found that a community with relatively high wealth is likely to buy relatively large amounts of both state-produced and private ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 8 goods, and hence one would expect the demand curve to shift to the right with an increase in income. as a result, lg total expenditure will increase. this situation worsens lg financial condition. douglas and gaddie (2002) and wolkoff (1987) also found a positive relationship between state general fund expenditures and per capita personal income. in their study, wang et al. (2007) found that the relationship between financial condition index and personal income per capita is negative. they argued that individuals with higher personal incomes might require increased public spending in certain areas tailored to higher income populations which may eventually worsen the lg financial condition. based on the explanation above, this study formulates the following hypothesis for the relationship between community wealth and the financial condition of local government. h3: level of the wealth of community is negatively associated with the financial condition of local government. association between lg financial condition and population density population density affects lg-provided services and goods through the supply sides. the increasing density of population (i.e., the closer the distance among households) is believed to reduce the cost per unit of goods and services produced by lg (downing, 1973). also, hyman (1990) argued that the average cost per unit is analog to its price per unit. the lower cost per unit leads an lg to supply more goods and services to the community. this situation will shift the supply curve of services and goods to the right. the increase in goods and services supplied to the community will result in improved service-level solvency. holding other factors constant, the financial condition of lg will improve. borcherding and deacon (1972) and downing (1973) found that population density is inversely related to per capita expenditure. in addition, ladd (1992) cited in carmeli (2008) found that as population density increases, local government costs decrease. furthermore, carmeli (2008) argued that smaller local authorities are unable to reach optimal levels of economic efficiency because of their limited resources and complex challenge. carmeli (2008) also found that larger local authorities enjoy better fiscal health than smaller local authorities. based on the above explanation, this study formulates the following hypothesis for the relationship between population density and the financial condition of local government. h4: population density is positively associated with the financial condition of local government. association between lg financial condition and revenue-base revenue-base refers to the resources from which an lg generates its revenues. revenue-base affects lg-provided services and goods on the supply side. an lg with strong revenue-base could supply more revenues to lg. as a result, lg can provide more goods and services to the community. therefore, the supply curve of services and goods ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 9 will shift to the right. the increase in goods and services supplied to the community will result in improved service-level solvency. holding other factors constant, the financial condition of lg will improve. carmeli (2008), pammer (1990), rubin (1982) and wang et al. (2007) found that there is a negative association between local government revenue base and level of local government financial distress. based on the above explanation, this study formulates the following hypothesis for the relationship between the revenue base and the financial condition of local government. h5: local government revenue-base is positively associated with the financial condition of local government. association between lg financial condition and financial efficiency financial efficiency refers to efficient practices of financial management undertaken by lgs. examples of efficient practices include the use of technology; and the use of resources (i.e., personnel and equipment) not in excessively. financial efficiency affects lg-provided services and goods on the supply side. good financial efficiency practices will lower the cost per unit of services and goods. as a result, lgs can provide more goods and services to the community. therefore, the supply curve will shift to the right. the increase in goods and services supplied to the community will result in improved service-level solvency. holding other factors constant, the financial condition of lg will improve. pammer’s 1990 study (kloha, 2005, p.314) argued that poor management causes financial stress of local governments. in addition, beck (1982) argued that bureaucratic inefficiency is a contributor to fiscal stress as in the case of cleveland. furthermore, jin and zhang (2011) found that poor management has a statistically negative effect on local government financial condition. based on the above explanation, this study formulates the following hypothesis for the relationship between financial efficiency and the financial condition of local government. h6: local government financial efficiency is positively associated with the financial condition of local government. association between lg financial condition and cost of services and products to produce goods and services, lg uses relevant resources such as labor, raw materials and overhead. input prices of relevant resources affect lg-provided services on the supply side. in general, the lower the prices of relevant resources, the lower the average price per unit of the services and goods will be. in turn, more goods and services can be supplied by lg to the community. therefore, lgs with lower prices of relevant resources will be able to supply more goods and services to the people in the community. as a result, the supply curve will shift to the right. the increase in goods and services supplied to the community will result in improved service-level solvency. holding other factors constant, lg's financial condition will be better. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 10 lgs with higher prices of relevant resources will supply fewer goods and services. if such an lg supplies the goods and services in the same amount as lgs which have lower input price, then this lg will most likely have to take out loans from the third parties (i.e., banks, other governments, or the central government). as a result, lg will have a weaker dimension of short-term solvency, budgetary solvency, long-term solvency, and financial flexibility. in turn, lg's financial condition will worsen. baumol (1967) and bradford et al. (1969) found that wages and salaries of local government employees are the major determinants of costs of services and goods provided by local governments, and beck (1982) found that exorbitant municipal wages and welfare expenditure are a contributor to fiscal stress. based on the above explanation, this study formulates the following hypothesis for the relationship between the cost of services and products and the financial condition of local government. h7: cost of production of services and products is negatively associated with the financial condition of local government. research method data and sample this study used secondary data which were socioeconomic data and audited lg financial statements for the fiscal year of 2010. the reason to use the fiscal year 2010 is that in that year the central bureau of statistics conducted a census of population in indonesia. thus, reliable data on population size, population density, and age profile of the population, three factors that are examined, are available for this year. to obtain reliable data, we took the data directly from the original sources. we obtained the data for lg financial statements, which are publicly available, from the supreme audit board. to increase data reliability, we used the financial statements which had an unqualified opinion or qualified opinion. we did not include financial statements which had a disclaimer of opinion or an adverse opinion because such financial statements would reduce the reliability of data. we obtained the socioeconomic data of population, population density, regional minimum wage, gross domestic product, jurisdiction area, number of people who live above the poverty line, and age profile of population from the central bureau of statistics, the ministry of home affairs, and the ministry of finance. because this study utilized purposive sampling to choose the elements in the population as sample objects, the number of samples was adjusted to the criteria set by the researcher. the rationale for the sample size was based on the arguments of sekaran and bougie (2010) and roscoe (1975). sekaran and bougie (2010) argue that too large or too small a sample size is detrimental to a research project. also, roscoe (1975) argues that a sample size larger than 30 and less than 500 is appropriate for most research and if a research divides samples into sub-samples, the minimum number of each subritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 11 sample is 30. to achieve homogeneity so that comparability is maximized, this study uses financial statements of district lgs in java island as the sample. district lgs in java island are relatively homogenous about the environment, socioeconomic factors, culture, and infrastructure. besides that, the number of lgs in java island (83 district lgs) was considered adequate from a statistical perspective. operational definition of variables independent variables the operational definitions of independent variables in this study are as follows: a. population size population size refers to the number of citizens who live in the territory of a local government in a given time. this study utilized population size from the 2010 census. b. the age profile of the community nollenberger et al. (2003) argue that the age profile is a surrogate for people’s desires and tastes. age profile refers to the number of people in a community who need particular services and products provided by the local government. this variable is measured by using a ratio of the population under the age of 18 years and the age of over 60 years divided by the total population. the formula is: age profile = (population under 18 years + population over 60 years) / total population. c. wealth of community the wealth of the community refers to the level of prosperity of a society. there have been many indicators developed by previous researchers to measure it. the indicators include median family income, percentage of families in the community with income greater than a certain level, assessed valuation per capita and mean wage or salary income of individuals (hyman, 1990). weicher (1970) uses other variables as indicators for community wealth: median value of dwelling units, proportion of households with incomes lower than the poverty line, proportion of city employment in manufacturing, per capita retail sales, employment rates and percentage of non-white population. this study uses a ratio of the number of people who live above the poverty line to the population as a measure of community wealth. d. population density population density refers to the number of people living in a square kilometer. it is a measure of the dispersion of the residential population within the legal boundaries of a community (hyman, 1990). this variable is measured by the ratio of population size divided by jurisdiction area in square kilometers in a particular period. e. cost of services and goods cost of services and goods refers to the prices of relevant resources to produce services and goods provided by the local government. the relevant resources consist of labor, direct materials, capital, and land. the cost of wage and salaries is the major component of the costs of producing services and goods by local government (bradford et al., 1969; ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 12 hyman 1990). therefore, the variable of cost of services and goods provided by local government is measured by using the minimum of regional wage. f. local government financial efficiency local government financial efficiency refers to the level of efficiency of local government in delivering services and goods to the community. this variable is measured by using a ratio of total expenditures to employee expenditures. the reason for using the ratio is based on arguments from baumol (1967) and beck (1982). baumol (1967) argues that, unlike in the business sector in which increases in wage levels are offset by increases in productivity, in local government, such a condition does not occur. beck (1982) found that very high public servant salary and benefit expenditures5 contribute to financial strain. in addition, in the case of indonesian local government, it is believed that the number of employees is too high. as a result, lots of light work is done by more than one employee (harian jawa pos, 21 december 2011, p.1). this condition leads to inappropriate composition of employee expenditures and impairs the efficiency of public services provided by the local government. the minister of home affairs, gamawan fauzi, states that the composition of employee expenditures to total expenditures for the financial year 2011 was more than 50% in 294 local governments in indonesia (harian kompas, 25 august 2011, p.1). this means that the amount of employee expenditures is greater than the amount of capital and maintenance expenditures for preserving public services. based on this condition, on 24 august 2011, three ministers (the minister of finance, minister of home affairs and minister of administrative and bureaucratic reform) signed a joint decree providing a moratorium on employee recruitment. g. the revenue base of local government the revenue base refers to the resources from which a local government generates its revenues. berne and schramm (1986) state that the performance of an economy is reflected in the magnitude and value of the goods and services it produces. the variable of revenue base is measured by using the gross domestic product (gdp) at constant prices. gdp at constant prices is the total market value of all the goods and services produced within the borders of a local government during a specified period by eliminating the effect of inflation. therefore gdp at a constant price is in line with the concept of the revenue base. dependent variable this study adopts ritonga et al. (2012) model to measure local government financial conditions because their model is reliable, valid and practical. the model satisfies the criteria of theoretically robust, possess the qualities of measurement validity and reliability, assess local government financial condition as a whole, provide predictive ability, distinguish among the local governments evaluated; utilize data that are available to the public, uniform and collected regularly; and practical. the operational 5 in the context of indonesia, benefit expenditures include allowances for renting houses, allowances for communication, allowances for utilities, allowances for insurance. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 13 definitions of dependent variables in this study are as follows. table 1 provides the indicators used by ritonga et al. (2012) to measure each of the six dimensions of the lg financial condition. table 1 dimensions and indicators of the financial condition dimension indicators short-term solvency ratio a = (cash and cash equivalent + short term investment) : current liabilities ratio b = (cash and cash equivalent + short term investment + account receivables) : current liabilities ratio c = currents assets : current liabilities budgetary solvency ratio a = (total revenues – special allocation fund revenue) : (total expenditures – capital expenditure) ratio b = (total revenues – special allocation fund revenue) : operational expenditure ratio c = (total revenues – special allocation fund revenue) : employee expenditure ratio d = total revenues : total expenditure long-term solvency ratio a = long term liabilities: total assets ratio b = long term liabilities: investment equities ratio c= investment equities: total assets service-level solvency ratio a = total equities : population ratio b = total assets : population ratio c = total expenditures : population financial flexibility ratio a = (total revenues – special allocation fund revenue – employee expenditures) : (repayments of loan principal + interest expenditures) ratio b = (total revenues – special allocation fund revenue – employee expenditures) : total liabilities ratio c = (total revenues – special allocation fund revenue – employee expenditures) : long term liabilities ratio d = (total revenues – special allocation fund revenue) : total liabilities financial independence ratio a = total own revenues : total revenues ratio b = total own revenues : total expenditures research procedures procedure 1: build composite index of lg financial condition as dependent variable the first step is to calculate all indicators forming the dimensions of financial condition. the second step is to develop an indicator index. the index of each indicator is calculated by using the formula given below: ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 14 indicator index = (actual value – minimum value) : (maximum value – minimum value) the third step is to determine the dimension index by using the arithmetic mean6 for which the formula is as follows: dimension index = (iindicator-1 + iindicator-2 +…+ iindicator-n ) : n where: n = number of indicators forming the dimension dimension index = the average of the indicator indexes that compose it after determining the dimension index, the fourth step is to develop a composite financial condition index (fci). the formula to create this index is as follows: fci = w1*di1 + w2*di2 +……+ wn*din where: fci = financial condition index w = weight of dimension index di = dimension index n = number of dimension. the indicator index, dimension index, and composite index are the result of the transformation of the variable value into a value between 0 and 1. a value of 0 indicates the minimum value and a value of 1 indicates the maximum value for the index; 1 meaning a perfect score of financial condition. in calculating the financial condition index, it is assumed that the weight of each dimension is equal, although the authors believe that the weight of each dimension should be different. ritonga et al. (2012a) provided a detailed discussion about how to develop the lg financial condition index. procedure 2: analysing factors affecting the financial conditions we used multiple regression model to test the hypotheses. the multiple regression model is: fci = α + β1pop + β2ap + β3wc + β4pd + β5csg + β6fe+ β7rb + ε where: fci = fiscal condition index α = overall intercept term 6 arithmetic mean is more appropriate than geometric mean because it gives a fairer result than the geometric mean. for example, if a dimension consists of three indicators of which one of the indicators has zero value, the end result of the geometric mean is zero although the other two ratios have good values. this condition does not happen in the arithmetic mean. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 15 βi = regression coefficient pop = population ap = age profile wc = wealth of community pd = population density csg = cost of services and goods fe = financial efficiency rb = revenue base ε = residuals terms. this stage ends up by testing assumptions underlying multiple regression model. result and discussion developing financial condition index (dependent variable) the result of the best 10 and the worst 10 of financial condition indexes of district lgs can be seen in table 2. the process of developing the index and the complete list of the financial condition index will be provided upon request. analyzing factors affecting the financial conditions the following sections discuss the results of the multiple regression analysis. there are three main results that will be analyzed: model summary; f-test; and significance testing. as in dennis’s (2004) study, this study uses a 10 percent level of statistical significance because of the exploratory nature of this study and its potential impact on future research about the emerging study of the financial condition of local government, especially in indonesia. table 3 provides information about the results of multiple regression analysis. from the model summary presented in table 3, the adjusted r square is 0.389, which can be interpreted as the seven explanatory variables together in the model explained 38.9% percent of the variation in the financial condition of local government. this fact suggests that the financial condition of local government is a complex phenomenon as the variables used in the current study only explains about 38.9%. more than 60% of the variation in the financial condition index is explained by unknown factors. the f-test is used to test the significance of the regression model as a whole. the results of the f-test are shown in the anova table. the f value is 8.448 and the significant f is 0.000, smaller than 0.05. as a consequence, we reject the null hypothesis of no linear relationship. therefore it can be concluded that the regression model as a whole is significant at the 0.000 level. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 16 table 2 dimension indexes and financial condition indexes of district local governments for fiscal year 2010 rank district local government fii stsi bsi ltsi slsi ffi fci 1 kabupaten bekasi 0.81 1.00 0.83 0.83 0.11 0.99 0.76 2 kabupaten sampang 0.19 0.94 0.67 0.92 0.72 0.79 0.71 3 kabupaten demak 0.40 0.93 0.60 0.87 0.42 0.96 0.70 4 kabupaten sidoarjo 1.00 0.11 0.75 0.70 0.69 0.33 0.60 5 kabupaten bogor 0.82 0.21 0.62 0.75 0.48 0.59 0.58 6 kabupaten jepara 0.57 0.09 0.52 0.73 0.74 0.51 0.52 7 kabupaten tangerang 0.97 0.11 0.57 0.65 0.19 0.54 0.50 8 kabupaten banjarnegara 0.44 0.20 0.42 0.77 0.81 0.38 0.50 9 kabupaten jombang 0.64 0.09 0.43 0.70 0.64 0.52 0.50 10 kabupaten bangkalan 0.23 0.17 0.83 0.63 0.57 0.54 0.49 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 74 kabupaten semarang 0.68 0.12 0.33 0.36 0.07 0.19 0.29 75 kabupaten tasikmalaya 0.08 0.07 0.32 0.66 0.24 0.36 0.29 76 kabupaten pekalongan 0.54 0.08 0.24 0.30 0.44 0.11 0.28 77 kabuapten kediri 0.37 0.12 0.58 0.19 0.33 0.12 0.28 78 kabupaten pemalang 0.50 0.12 0.28 0.26 0.44 0.09 0.28 79 kabupaten purwakarta 0.53 0.07 0.32 0.22 0.47 0.08 0.28 80 kabupaten sumedang 0.59 0.00 0.22 0.23 0.51 0.04 0.26 81 kabupaten grobogan 0.51 0.03 0.45 0.18 0.35 0.02 0.26 82 kabupaten ngawi 0.00 0.18 0.20 0.35 0.63 0.17 0.25 83 kabupaten garut 0.37 0.07 0.31 0.20 0.19 0.12 0.21 note: fii = financial independence index; stsi = short term solvency index; bsi = budgetary solvency index; ltsi = long term solvency index; slsi = service level solvency index; ffi = financial flexibility index; fci = financial condition index the t-test is used to test the significance of individual coefficients. table 3 reports that four variables (population, revenue-base, financial efficiency, and cost of production) are significant in explaining the financial condition because their significant values are less than 0.1. however, population density, a wealth of community, and age profile are not statistically significant in predicting the financial condition of local governments. all findings regarding directions of associations between financial condition and factors influencing it are in line with the hypotheses although three variables are not significant (wealth of community, age profile, and population density). these findings suggest that this study provides further evidence to explain the variability of the financial condition of lg under the laws of demand and supply. table 3 also shows that the variable for financial efficiency with t value of 4.813 is the most important variable affecting the financial condition of lg followed by the variables of revenue-base (t value = 2.663), population (t value = -2.239), and cost of services and goods (t value = -1.771) consecutively. the information of the importance of variables could be used by lgs to set priorities for policies in order to improve the financial condition. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 17 table 3 results of multiple regression analysis model summary r r square adjusted r-square std. error of the estimate durbin-watson 0.664(a) 0.441 0.389 0.07807 2.275 anovaa sum of squares df mean square f sig. regression 0.360 7 0.051 8.448 0.000b residual 0.457 75 0.006 total 0.818 82 coefficientsa variable unstandardised coefficients standardise d coefficients t sig. b std. error beta population size -4.89e-08 0.000 -0.333 -2.239 0.028 revenue base 5.184e-15 0.000 0.409 2.663 0.009 population density 2.048e-05 0.000 0.106 0.962 0.339 cost of goods sold -1.62e-07 0.000 -0.217 -1.771 0.081 financial efficiency 0.356 0.074 0.661 4.813 0.000 age profile -0.280 0.533 -0.061 -0.525 0.601 community wealth -0.003 0.002 -0.153 -1.480 0.143 a. dependent variable: financial condition index b. predictors: (constant), community wealth, age profile, population size, population density, cost of goods sold, financial efficiency, revenue base tests on regression assumptions a multiple regression model can be claimed as a good model if it fulfills the criteria of blue (best linear unbiased estimator) (gujarati, 2003). the blue criteria can be achieved through the fulfillment of regression assumptions. tests on regression assumptions are important because if such assumptions are not met the results and interpretation of regression analysis could be misleading. osborne and waters (2002) argue that when assumptions have not met the results may not be trustworthy, resulting in type i or type ii error. this study tests five assumptions of multiple regression analysis: normality of residuals, homoscedasticity of residuals, multicollinearity, autocorrelation and linearity between a dependent variable and independent variables. to test each of the assumptions, this study uses more than one test in order to improve the robustness of results. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 18 this study utilizes a graphical method and shapiro-wilk’s w test to assess the normality of the residuals because the sample is less than 2,000 (garson, 2012). this study utilizes the graphical method, standard deviation comparison method, durbin-watson test method, and ramseys reset test to test the linearity of the model developed. it uses a graphical method, spearman’s rank correlation test and koenker-bassett test to assess the homoscedasticity assumption. it uses the durbin-watson test to assess autocorrelation; and uses both variance inflation factor (vif) and the tolerance to check whether multicollinearity exists. the results show that all assumptions are not violated by this model. therefore, the regression model in this study can be claimed to be a good model because it fulfills the criteria of blue (best linear unbiased estimator). the results of tests on regression assumptions are available upon request. discussion in this part, authors focus discussion on factors that are not significant, which are community age profile, wealth of community, population density. authors will provide reasons why those factors are not held as proposed in developing hypotheses. significant factors (i.e., population size, revenue base, financial efficiency, cost of production of services and products) are not discussed because authors believe that arguments provided in developing hypotheses hold. age profile of community this study fails to support hypothesis h2. this implies that the age profile of the community does not significantly impact lg financial condition. this finding does not support arguments proposed by nollenbergeret al. (2003) and berne and schramm (1986) who argued that community tastes and needs as reflected in the age profile of community are inversely related with lg financial condition. they argued that the age profile helps to measure the level of current and future needs and the level of liabilities in the community. the possible explanation of the insignificant relationship between age profile and lg financial condition is as follows. the insignificant relationship could indicate that lgs do not satisfy the need of their communities especially for community groups with people under the age of 18 years old and community groups with people over 60 years old. on the other hand, these non-working community groups need more certain type of facilities such as schools, parks, and recreation, nursing homes that are not needed by a group of the working community. because lgs do not fulfill their communities’ needs (i.e., by providing more services and goods), this condition will not result in significant additional expenditures of lgs. in turn, lg total expenditure would not increase significantly, and the per capita expenditure would not increase significantly, as well. as a result, there is no significant variation of lg financial condition between lg with a smaller number of non-working group and lg with bigger number of non-working group. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 19 the implication of the explanation above is that the central government has to evaluate whether the lgs have been applying the minimum services standards to the community groups with people under the age of 18 years old and community groups with people over 60 years old. as required by government regulation number 65 the year 2005 regarding minimum services standards, lgs have to deliver services at minimum services standards to the community and incorporating the minimum service standards that have been set by the central government to be one reference for lg planning and budgeting. community wealth from table 6 above it can be seen that hypothesis h3 is rejected in this study. this suggests that the level of wealth of the community does not influence lg financial condition. this finding is not in line with previous studies which found a negative relationship between the wealth of community and lg financial condition (ohls and wales, 1972; borcherding, 1985; wang et al., 2007; douglas andgaddie, 2002; wolkoff, 1987). the possible explanation of the insignificant relationship between age profile and lg financial condition is as follows. an increase in the level of income would not increase the demand for services or goods provided by the lg. this situation occurs because services or goods provided by lgs are perceived by the community as inferior products. “inferior” here does not mean “bad”, but indicates a product which is perceived to have less quality and to be less distinctive compared to services and products provided by private organizations. another possible explanation is that the handling process (such as punctuality, friendliness) of services and goods provided by lg officers is perceived as not good, although the services and goods provided are superior products. as a result, some of the community will switch to services and products provided by private organizations. therefore, the demand curve of services and goods provided by lg would not shift to the right significantly. in turn, the total expenditure would not increase significantly, and lg per capita expenditure would not increase significantly, as well. as a result, there is no significant variation of lg financial condition between lg with lower community wealth and lg with higher community wealth. the implication of the explanation above is that lgs have to improve the quality of services and goods delivered to the community. also, the quality of the handling process of the services and goods must be improved as well. in turn, the community will have a good perception of the services and goods provided by lg. population density table 6 shows that this study does not support hypothesis h4. this suggests that population density does not influence lg financial condition. this finding is not consistent with the findings of borcherding and deacon (1972); downing (1973); ladd (1992); and carmeli (2008). they found that population density is inversely related to ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 20 per capita expenditure. the possible reason to explain the insignificant relationship between population density and the financial condition of lg is as follows. the increasing population density would not result in the significant decrease in the cost per capita of delivering services and goods because there is significant inefficiency in delivering services and goods by lg. this condition happens because of the very high portion of employee expenditures as part of operational expenditures. it should be noted that employee expenditures are fixed expenditures. the composition of employee expenditures to total expenditures for the fiscal year 2011 was more than 50% in 294 lgs in indonesia (harian kompas, 25 august 2011, p.1). the impact of the inefficiency caused by the high portion of employee expenditures is bigger than the impact of the efficiency caused by the population density. with such condition, the provision of public services such as street maintenance, the number of schools or health centers by the lg with a compact boundary and a high population density will not be less costly per capita significantly compared to an lg with less compact boundary and less population density. the implication of the explanation above is that lgs have to improve their operational efficiency, especially employee expenditures, in delivering services and goods to the community. practical implications based on these results, the study brings a message to lgs which is to give more attention to variables of financial efficiency if they want to improve their financial condition. the lg should put the variable as the priority to be maintained because the variable is the variable that can be controlled by the lg. besides that, looking at the coefficients of each variable that significantly influence financial condition, the variable of financial efficiency (i.e., 0.376) has the biggest influence on the lg financial condition. this condition means that the increase of financial efficiency by one unit will lead to the improvement of the financial condition index by 0.376, assuming that other variables are held fixed. to increase financial efficiency, lgs should evaluate their operational expenditures. the largest component of operational expenditures is employee expenditures. in indonesia, the composition of employee expenditures to total expenditures for the fiscal year 2011 is more than 50% in 294 lgs in indonesia. there are several lgs which allocated more than 70% of their budget for employee expenditures (harian kompas, 25 august 2011, p.1). thus, lgs should evaluate employee expenditure whenever they want to increase financial efficiency. lgs have to assure that they have an optimum number of employees at the appropriate level of salary. if an lg has too many employees, the lg can transfer the excess employees to another lg where there is a shortage of employees. another way to control the employee expenditures is by establishing a moratorium of employee recruitment. in addition, lgs could implement several strategies in order to reduce employee expenditure such as reduce overtime, lay off personnel, implement early retirement, and reduce employee compensation levels. such strategies have been taken by lgs in the united states (pammer and morgan, 1988). ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 21 furthermore, hyman (1990) argued that innovations in budgeting policies could reduce the costs of supplying lg-provided services. these policies will push lg top executives to choose the minimum cost alternatives. for example, these alternatives include transferring the responsibility for supplying services and goods to private enterprises if they can supply these services and goods more efficiently. hyman’s argument is supported by morgan and pammer’s (1988) findings. in their study, they found that lgs in the united states used several strategies to improve financial efficiency by implementing better management, adopting labour saving techniques, contracting out services with the private sector, implementing joint purchasing agreements, shifting responsibilities to other units of government, and contracting out services with other units of government. honadle et al. (2004) also offered strategies for lgs to be more efficient which include consolidating departments, combining facilities, closing building, eliminating units of lgs. these strategies could reduce overhead expenditures to achieve economies of scale. the next priority to improve lg financial condition is the variable of cost of services and goods because this variable can also be directly controlled by lg although it is the least important variable when considered from the tvalue aspect (i.e., 2.086). lg should be careful when determining the regional minimum wage because this cost is an important component of the total cost of services and goods. on one side, it is a popular policy for the local leader to set the minimum of regional wage at a higher level, but on the other side it has a negative association with the financial condition of lg. regarding variables of population and revenue-base, which cannot be controlled directly by lg, lg should create appropriate policies regarding these variables to improve the financial condition. for the variable of the population which has a negative association with the financial condition, lg should control the growth of population. for example, lgs should encourage the community to follow family planning program. in addition, honadle et al. (2004) offered other strategies such as making it difficult for people who would have a higher demand for lg-provided services to move into the jurisdiction or making it difficult for them to remain in the jurisdiction. regarding revenue-base, an lg should create a warm climate for economic growth. for example, lgs could provide legal certainty and incentives such as tax reduction for investors. other strategies are creating jobs, expanding sales by local business, and making strategic investments of their resources (honadle et al., 2003). conclusion this study aimed to determine the factors affecting the financial conditions of lgs in indonesia. this study finds that the significant factors affecting financial conditions of lgs are population, cost of production of services and goods, financial efficiency, and revenue-base. the insignificant factors are population density, the age profile of community, and wealth of the community. ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 22 findings of this study are useful for the central government, lg executives and legislators in indonesia to make effective policies pertaining to the financial conditions of lg. consequently, the quality of decision-making regarding lg financial management would be improved. for indonesian scholars, this study represents the first attempt to assess the financial conditions of lgs in indonesia. there may be other factors that influence the financial conditions of lgs, but these factors are not addressed in this study. based on the law of supply, technology is known as one factor that influences the number of products and services produced by an organization. this study does not examine the impact of this variable on financial conditions of lgs because there was no data available about the level of technology utilization in lgs in indonesia when this study was undertaken. another factor that could influence the financial conditions of lgs is the geographic location of a local government (casal and gomez, 2011). another limitation of this study could be a relatively small number of the sample that could reduce the universality of the results of this study. references altman, e. i. (1968). financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. the journal of finance, 23(4), 589-609. https://doi.org/10.2307/2978933 boumol, w. j. (1967). macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis. the american economic review, 57, 415-426. beaver, w. h. (1966). financial ratios as predictors of failure. journal of accounting research, 4, 71-111. https://doi.org/10.2307/2490171 beck, m. (1982). toward a theory of public sector growth. public finance, 37(2), 163-77. retrieved from https://ideas.repec.org/a/pfi/pubfin/v37y1982i2p163-77.html berne, r. and schramm, r. (1986). the financial analysis of governments, prentice-hall. borcherding, t. e. (1985). the causes of government expenditure growth: a survey of the us evidence. journal of public economics, 28(3), 359-382. https://doi.org/10.1016/00472727(85)90065-9 borcherding, t. e., & deacon, r. t. (1972). the demand for the services of non-federal governments. the american economic review, 62(5), 891-901. retrieved from http://www.socsci.uci.edu/~jkbrueck/course%20readings/econ%20272b%20readin gs/borcherding-deacon.pdf bradford, d. f., malt, r. a., & oates, w. e. (1969). the rising cost of local public services: some evidence and reflections. national tax journal, 22(2), 185-202. retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/cfc8/49137f5c0720af0f6eb13d249ceacc7c432d.pdf carmeli, a. (2008). the fiscal distress of local governments in israel: sources and coping strategies. administration & society, 39(8), 984-1007. https://doi.org/10.1177/0095399707309358 carmeli, a., & cohen, a. (2001). the financial crisis of the local authorities in israel: a resource‐based analysis. public administration, 79(4), 893-913. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00285 casal, r. c., & gómez, e. b. (2011). impact of size and geographic location on the financial condition of spanish municipalities. transylvanian review of administrative sciences, 7(34), https://doi.org/10.2307/2978933 https://doi.org/10.2307/2490171 https://ideas.repec.org/a/pfi/pubfin/v37y1982i2p163-77.html https://doi.org/10.1016/0047-2727(85)90065-9 https://doi.org/10.1016/0047-2727(85)90065-9 http://www.socsci.uci.edu/~jkbrueck/course%20readings/econ%20272b%20readings/borcherding-deacon.pdf http://www.socsci.uci.edu/~jkbrueck/course%20readings/econ%20272b%20readings/borcherding-deacon.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/cfc8/49137f5c0720af0f6eb13d249ceacc7c432d.pdf https://doi.org/10.1177/0095399707309358 https://doi.org/10.1111/1467-9299.00285 ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 23 22-39. retrieved from http://www.rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/viewfile/297/290 clark, t. n. (1994). municipal fiscal strain: indicators and causes. government finance review, 10, 27-27. cica (1997). indicators of government financial condition. toronto: canadian institute of chartered accountants. deacon, r. t. (1978). a demand model for the local public sector. the review of economics and statistics, 60(2), 184-192. https://doi.org/10.2307/1924971 dennis, l. m. (2004). determinants of financial condition: a study of us cities. florida: university of central florida orlando. douglas, j. w., & gaddie, r. k. (2002). state rainy day funds and fiscal crises: rainy day funds and the 1990–1991 recession revisited. public budgeting & finance, 22(1), 19-30. https://doi.org/10.1111/1540-5850.00063 downing, p. b. (1973). user charges and the development of urban land. national tax journal, 26, 631-637. groves, s. m., godsey, w. m., & shulman, m. a. (1981). financial indicators for local government. public budgeting & finance, 1(2), 5-19. https://doi.org/10.1111/15405850.00511 gujarati, d. n. (2003). basic econometrics, 4th ed. u.s.a: mcgraw hill. hendrick, r. (2004). assessing and measuring the fiscal heath of local governments: focus on chicago suburban municipalities. urban affairs review, 40(1), 78-114. https://doi.org/10.1177/1078087404268076 honadle, b. w. (2003). the states' role in us local government fiscal crises: a theoretical model and results of a national survey. international journal of public administration, 26(13), 1431-1472. https://doi.org/10.1081/pad-120024405 honadle, b. w., costa, j. m., & cigler, b. a. (2004). fiscal health for local governments: an introduction to concepts. practical analisys and strategies, san diego california usa. hyman (1990). public finance. new york: harcourt brace college publishers. jin, t., & zhang, j. (2011). effect of local government expenditure on the ratio of output to capital: evidence from panel data at china’s provincial level. frontiers of economics in china, 6(2), 249. https://doi.org/10.1007/s11459-011-0131-7 jones, s., & walker, r. g. (2007). explanators of local government distress. abacus, 43(3), 396-418. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x kamnikar, j. a., kamnikar, e. g., & deal, k. h. (2006). assessing a state's financial condition. the journal of government financial management, 55(3), 30. kloha, p., weissert, c. s., & kleine, r. (2005). developing and testing a composite model to predict local fiscal distress. public administration review, 65(3), 313-323. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00456.x kloha, p., weissert, c. s. and kleine, r. (2005b). someone to watch over me. the american review of public administration, 35(3), 236-255. https://doi.org/10.1177/0275074005277435 ladd, h. f. (1992). population growth, density and the costs of providing public services. urban studies, 29(2), 273-295. https://doi.org/10.1080/00420989220080321 mankiw, n. g., stonecash, r., gans, j. and king, s. (1999). principles of macroeconomics, australia: harcourt australia. morgan, d. r., & pammer jr, w. j. (1988). coping with fiscal stress: predicting the use of financial management practices among us cities. urban affairs quarterly, 24(1), 69-86. https://doi.org/10.1177/004208168802400105 http://www.rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/viewfile/297/290 https://doi.org/10.2307/1924971 https://doi.org/10.1111/1540-5850.00063 https://doi.org/10.1111/1540-5850.00511 https://doi.org/10.1111/1540-5850.00511 https://doi.org/10.1177/1078087404268076 https://doi.org/10.1081/pad-120024405 https://doi.org/10.1007/s11459-011-0131-7 https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00456.x https://doi.org/10.1177/0275074005277435 https://doi.org/10.1080/00420989220080321 https://doi.org/10.1177/004208168802400105 ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 24 nollenberger, k., groves, s. m. and valente, m. g. (2003). evaluating financial condition: a handbook for local government. washington, dc, international city/county managers association. ohls, j. c. and wales, t. j. (1972). supply and demand for state and local services. the review of economics and statistics, 54(1), 424-430. https://doi.org/10.2307/1924569 osborne, j., & waters, e. (2002). four assumptions of multiple regression that researchers should always test. practical assessment, research & evaluation, 8(2), 1-9. retrieved from https://www.researchgate.net/profile/jason_osborne2/publication/234616195_fou r_assumptions_of_multiple_regression_that_researchers_should_always_test/lin ks/59302555aca272fc55e144da/four-assumptions-of-multiple-regression-thatresearchers-should-always-test.pdf pammer, w. j. (1990). managing fiscal strain in major american cities: understanding retrenchment in the public sector. new york: greenwood press. ritonga, i., clark, c. and wickremasinghe, g. (2012). developing a measure of local government financial condition. the 13th international annual conference asian academic accounting association.kyoto, japan, 9-12th, november 2012. ritonga, i. t., clark, c., & wickremasinghe, g. (2012). assessing financial condition of local government in indonesia: an exploration. public and municipal finance, 1(2), 37-50. retrieved from https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/arti cle/assets/4282/pmf_2012_02_ritonga.pdf rivenbark, w. c., roenigk, d. j. and allison, g. s. 2009. communicating financial condition to elected officials in local government. popular government, fall 2009, 413. rivenbark, w. c., & roenigk, d. j. (2011). implementation of financial condition analysis in local government. public administration quarterly, 241-267. rivenbark, w. c., roenigk, d. j., & allison, g. s. (2010). conceptualizing financial condition in local government. journal of public budgeting, accounting & financial management, 22(2), 149-177. rubin, i. 1(982). running in the red: the political dynamics of urban fiscal stress. new york: state university of new york (suny) press. rubinfeld, d. l. (2000). reference guide on multiple regression. reference manual on scientific evidence, 179, 425-469. retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/6d06/8ed84de4c4daeb28734632e23311958eecf6.pd f wang, x., dennis, l., & tu, y. s. (2007). measuring financial condition: a study of us states. public budgeting & finance, 27(2), 1-21. https://doi.org/10.1111/j.15405850.2007.00872.x wolkoff, m. (1987). an evaluation of municipal rainy day funds. public budgeting & finance, 7(2), 52-63. https://doi.org/10.1111/1540-5850.00743 zafra-gómez, j. l., lopez-hernandez, a. m., & hernández-bastida, a. (2009). developing a model to measure financial condition in local government: evaluating service quality and minimizing the effects of the socioeconomic environment: an application to spanish municipalities. the american review of public administration, 39(4), 425-449. https://doi.org/10.1177/0275074008320710 regulation: republic of indonesia. (2003). state finance act 2003 no. 17 (undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara). https://doi.org/10.2307/1924569 https://www.researchgate.net/profile/jason_osborne2/publication/234616195_four_assumptions_of_multiple_regression_that_researchers_should_always_test/links/59302555aca272fc55e144da/four-assumptions-of-multiple-regression-that-researchers-should-always-test.pdf https://www.researchgate.net/profile/jason_osborne2/publication/234616195_four_assumptions_of_multiple_regression_that_researchers_should_always_test/links/59302555aca272fc55e144da/four-assumptions-of-multiple-regression-that-researchers-should-always-test.pdf https://www.researchgate.net/profile/jason_osborne2/publication/234616195_four_assumptions_of_multiple_regression_that_researchers_should_always_test/links/59302555aca272fc55e144da/four-assumptions-of-multiple-regression-that-researchers-should-always-test.pdf https://www.researchgate.net/profile/jason_osborne2/publication/234616195_four_assumptions_of_multiple_regression_that_researchers_should_always_test/links/59302555aca272fc55e144da/four-assumptions-of-multiple-regression-that-researchers-should-always-test.pdf https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/4282/pmf_2012_02_ritonga.pdf https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/4282/pmf_2012_02_ritonga.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/6d06/8ed84de4c4daeb28734632e23311958eecf6.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/6d06/8ed84de4c4daeb28734632e23311958eecf6.pdf https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x https://doi.org/10.1111/1540-5850.00743 https://doi.org/10.1177/0275074008320710 ritonga, clark & wickremasinghe factors affecting financial condition of local government in indonesia journal of accounting and investment, may 2019 | 25 republic of indonesia. (2004). local government amendment act 2004 no. 32 (undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). republic of indonesia. (2004). fiscal balance between central and local government amendment act 2004 no. 33 (undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah). article in website: garson, gd. 2012. statnotes: topics in multivariate analysis [online]. available at: http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm pengaruh life-cycle terhadap value-relevance informasi laba jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 issn: 1411-6227 1 pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental value-relevance informasi laba abd. hamid habbe e-mail: abdulhamidhabbe@gmail.com universitas hasanuddin abstract the main objective of this paper is to examine the effect of life-cycle of firm on the relationship between earnings information and market value of equity. this research is based on inconsistency of the result previous research. i derive hypothesis from myers theory (1997) which imply that the value of the firm is determined by two components, value of asset in place and growth opportunities. these two components have a difference characteristic in each phase of life-cycle. i employ common factor analysis to classify sample into five phases, growth phase, growth/maturity phase, maturity phase, maturity/stagnant phase, and stagnant phase. the result is consistent with hypothesis that each phase of life-cycle (except growth phase), earnings is positive relation to market value of equity. in addition, i also find evidence a various determination of earnings in each phase. this result indicate that firm life-cycle provide incremental value relevance for earnings information. keywords: life-cycle, market value of equity, earnings, asset in place, growth opportunities. abstrak tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menguji pengaruh siklus hidup perusahaan pada hubungan antara informasi laba dan nilai pasar ekuitas. penelitian ini didasarkan pada inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. saya berasal hipotesis dari teori myers (1997) yang menyiratkan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh dua komponen, nilai aset di tempat dan pertumbuhan peluang. kedua komponen memiliki karakteristik perbedaan dalam setiap fase siklus hidup. saya menggunakan analisis faktor umum untuk mengklasifikasikan sampel ke dalam lima fase, fase pertumbuhan, fase pertumbuhan / kedewasaan, fase kematangan, kedewasaan / fase stagnan, dan fase stagnan. hasilnya adalah konsisten dengan hipotesis bahwa setiap fase dari siklus hidup (kecuali fase pertumbuhan), laba adalah hubungan positif dengan nilai pasar ekuitas. selain itu, saya juga menemukan bukti yang berbagai penentuan laba pada setiap tahap. hasil ini abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 2 menunjukkan bahwa perusahaan siklus hidup memberikan nilai tambahan relevansi untuk informasi laba. kata kunci: daur hidup, nilai pasar ekuitas, laba, aset ditempatkan, peluang pertumbuhan. pendahuluan penelitian yang menguji relevansi informasi laba terhadap nilai equitas perusahaan telah dilakukan oleh banyak peneliti dalam kurun waktu yang berbeda (dechow 1994, biddle, sew, dan siegel 1995; rayburn 1986; sloan 1996; black 1998). namun hasil penelitian diantara mereka masih memberikan hasil yang tidak konsisten satu dengan lainnya. berbagai hal diteliti lebih jauh yang kemungkinan dianggap sebagai penyebab ketidak konsistenan itu., misalnya masalah size, karakteristik industri, life-cycle perusahaan, dan lain-lain. black (1998a) secara khusus menguji value-relevance informasi laba dan cash flow dengan menjadikan life-cycle sebagai variabel kontinjensi. penelitian black (1998a) ini memberikan pencerahan sedikit bahwa ternyata life-cycle perusahaan berpengaruh terhadap value-relevance informasi akuntansi. pada semua pase dalam life-cycle, dia menemukan bukti signifikan pengaruh laba akuntansi terhadap nilai perusahaan, kecuali pada pase growth ditemukan tidak signifikan. dengan konsep yang sama, atmini (2001) mereplikasi penelitian black. dengan metode yang sama, dia menemukan signifikansi pengaruh laba terhadap nilai perusahaan pada pase growth, tetapi tidak signifikan pada pase mature. berdasar hasil yang belum konsisten tersebut, serta dengan konsep yang sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji valuerelevance informasi laba akuntansi terhadap nilai pasar equitas berdasar pada pase-pase life–cycle perusahaan, tetapi dengan menggunakan metode pengklasifikasian yang berbeda, yaitu metode common factor analysis perumusan teori dan pengembangan hipotesis karakteristik pase life-cycle teori product life cycle beranggapan bahwa produk (produk = industri) akan mengalami evolusi. evolusi tersebut melalui beberapa pase uatama yaitu pase perkenalan (start-up), pase pertumbuhan (growth), pase matang (maturity), dan pase stagnan ( stagnant). tiap pase evolusi tersebut akan berpengaruh terhadap strategi, kompetisi, dan kinerja perusahaan (porter 1980, hal.158-161; grant 1995 hal. 237). jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 3 karakteristik pase-pase dalam life-cycle tidak terlepas dari komponen asset in place dan gowth opportunitise yang merupakan objek valuasi perusahaan. menurut myers (1977), nilai perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu assets in place dan growth opportunities. bila diungkapkan dalam bentuk persamaan maka nampak sebagai berikut: value of firm = value of assets in place + value of growth opportunities .....(1) proporsi kedua komponen tersebut berbeda pada setiap pase dalam life-cycle perusahaan. black (1998a, 1998b) merujuk uraian stickney (1996) dan white, sondhi, dan fried (1997) tentang karakteristik pase-pase dalam life-cycle perusahaan. mereka mengemukakan bahwa pada pase start-up, masih sedikit aktiva ril (asset in place), oleh karena itu, kalaupun ada, arus kas positif dari operasi perusahaan atau laba sangat sedikit. informasi operasi perusahaan mungkin tidak terlalu relevan untuk penilaian retun saham pada pase ini. proporsi besar nilai perusahaan pada pase ini justru terletak pada nilai kesempatan tumbuhnya. perusahaan pada pase ini membutuhkan dana untuk dapat melakukan investasi agar mampu menghasilkan net present value postif dari kesempatan tumbuhnya. pada pase growth, black (1998a, 1998b) mengemukakan bahwa investasi dalam kesempatan untuk tumbuh telah dimulai, dan perusahaan telah mendapatkan sejumlah pendanaan. rasio asset in place terhadap nilai perusahaan adalah lebih besar pada pase growth dibanding pada pase sebelumnya. asset in place tersebut lebih membuka tersedianya kesempatan tumbuh bagi perusahaan dan akan menghasilkan laba bersih dan arus kas operasi. akan tetapi, kesempatan tumbuh masih merupakan komponen utama dari keseluruhan nilai perusahaan, dan perolehan pendanaan masih merupakan fokus perusahaan. pada pase mature, dia mengemukakan bahwa nilai kesempatan tumbuh dibanding dengan nilai asset in place lebih kecil dibanding dengan dua pase sebelumnya. perusahaan berada pada pase moderat atau pertumbuhan yang rendah. kebutuhan kas perusahaan lebih banyak dihasilkan secara internal. asset in place sebagai repersentasi kesempatan tumbuh perusahaan akan terlihat dalam bentuk akspansi, misalnya membangun fasilitas pabrik yang sama di tempat yang berbeda. pada pase stagnan (stagnant), dia mengemukakan bahwa nilai asset in place, dalam jumlah yang besar, masih merupakan nilai arus kas masa datang yang dihasilkan dari operasi aset-aset tersebut. kesempatan tumbuh dalam pase ini terbatas, karena persaingan semakin tajam, pasar potensil semakin sempit, dan skala ekspansi kurang menguntungkan. perusahaan yang berada pada pase ini, tidak berarti menuju kepada kegagalan. perusahan dapat abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 4 menghasilkan dengan melakukan investasi line produk baru dan tehnologi baru, dan secara otomatis kembali pada pase-pase awal siklus ini. riset yang berkaitan dengan teori life-cycle beberapa penelitian yang telah menguji value-relevance informasi akuntansi terhadap nilai pasar equitas dengan menggunakan teori life-cycle sebagai variabel kontinjensi atau faktor pengontrol. diantara mereka adalah anthony dan ramesh (1992), black (1998a, 1998b), habbe dan hartono (2001), atmini (2001). anthony dan ramesh (1992) menguji respon pasar saham terhadap pengukuran kinerja akuntansi yang merupakan fungsi dari pase life-cycle perusahaan. dengan mengunakan sampel 11.768 sampai 13.882 tahun perusahaan yang diklasifikasi ke dalam lima pase life-cycle, mereka menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan penjualan dan capital investment adalah fungsi dari pase life-cycle perusahaan, dan sesuai dengan apa yang dihipotesiskan bahwa respon koefisien pertumbuhan penjualan kejutan dan capital investment kejutan menurun secara monoton dari pase growth sampai pase stagnant terbukti secara empiris. black (1998a) menguji pengaruh life-cycle terhadap inkremental valuerelevance arus kas dan laba. black menggunakan 22.082 tahun-perusahaan observasi yang terdistribusi ke dalam empat pase life-cycle. hasil penelitian menunjukkan bahwa paling tidak satu dari tiga komponen utama arus kas (arus kas operasi) bermanfaat dalam menjelaskan return saham dalam tiap pase life-cycle. demikian pula informasi laba mengalami ikremental valuerelevance setelah melibatkan life-cycle perusahaan. pada tahun yang sama black (1998b) melanjutkan penelitiannya dengan menguji kekuatan value-relevance antara laba dan arus kas pada setiap pase life-cycle. black berhasil memilih 37.961 tahun-perusahaan dari tahun 1977-1995 yang diklasifikasi ke dalam lima pase life-cycle. dengan menggunakan wald x 2 test, black menemukan bukti empiris bahwa laba lebih value-relevance dibanding dengan tiga komponen arus kas pada pase mature. akan tetapi, pada pase start-up, arus kas dari investasi lebih valuerelevance dibanding dengan laba. sedangkan pada pase growth dan stagnant, arus kas operasi lebih value-relevance dibanding dengan laba. habbe dan hartono (2001) menguji perbedaan kinerja akuntansi perusahaan bertipologi prospektor dan defender serta hubungannya dengan harga saham. sampel diklasifikasi sebagai prospektor dan defender dengan menggunakan pendekatan teori life-cycle. hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan dan laba perusahaan prospektor lebih besar dibanding dengan defender, tetapi kedua tipologi perusahaan tersebut tidak direspon secara berbeda oleh pasar. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 5 atmini (2001) mereplikasi penelitian black (1998a) dengan menggunakan sampel perusahaan pemanufakturan yang terdaftar di bej. atmini mengamati laporan keuangan mulai tahun 1989-1996 dan dengan menggunakan metode pengklasifikasian seperti apa yang digunakan oleh anthony dan ramesh (1992) dan black (1998a) berhasil memilih sampel sebanyak 54 tahun-perusahaan dari 788 tahun-perusahaan yang diklasifikasi ke dalam pase growth dan mature. bukti empiris menunjukkan bahwa laba dan arus kas dari aktivitas pendanaan mempunyai value-relevance pada pase growth, sedangkan pada pase mature, hanya arus kas dari investasi yang mempunyai value-relevance. hasil empiris ini, tidak mendukung secara keseluruhan hipotesis yang diajukan. pengaruh life-cycle terhadap incremental value-relevance pengukuran kinerja akuntansi sekalipun perusahaan dipersyaratkan untuk melaporkan informasi yang sama, pada akhirnya akan memiliki value-relevance yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan pase life-cycle. oleh karena itu, persamaan (1) seperti yang dikemukakan sebelumnya yang menaksir nilai perusahaan berdasar dua komponen akan berbeda sejalan dengan pase life-cycle perusahaan. value-relevance dua komponen penting tersebut sangat tergatung dimana posisi perusahaan sekarang berada dalam life-cyle dengan ekpektasi tersebut, dan dengan menggunakan rerangka myers, maka berdasar model discounted cash flow, persamaan (1) menjadi sebagai berikut:           t t t t t t r cfgo r cfaip value 11 11 ................... (2) dimana: value = nilai keseluruhan perusahaan cfaip= arus kas bersih dimasa yang akan datang dari asset in place dari waktu t ke terminasi, t cfgo= arus kas bersih masa yang akan datang dari kesempatan tumbuh dari wakti t ke terminasi, t r = perkiraan tingkat diskonto pada waktu t untuk arus kas dengan perkiraan risiko asset in place atau dengan perkiraan risiko kesempatan tumbuh. persamaan (2) mengandung makna bahwa pada waktu tertentu atribut valuerelevance suatu perusahaan meliputi enam komponen: 1. nilai likuidasi asset in place 2. jumlah arus kas masa depan dari asset in place abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 6 3. risiko arus kas masa depan dari asset in place 4. jumlah arus kas masa depan dari kesempatan tumbuh 5. risiko arus kas masa depan dari kesempatan tumbuh 6. nilai opsi untuk investasi pada kesempatan tumbuh. black (1998a) menulis bahwa laba dan arus kas dapat menjadi valuerelevance bila dapat menyediakan informasi mengenai setidak-tidaknya satu dari enam faktor tersebut. jika terhadap investor penting meletakkan pada tiap-tiap dari keenam faktor tersebut berbeda dalam pase life-cycle perusahaan, value-relevance yang disediakan oleh laba dan arus kas juga akan berbeda. laba apabila laba diekspektasi persisten dari waktu ke waktu, maka laba dapat berguna untuk memberikan informasi yang relevan mengenai jumlah dan risiko arus kas dimasa yang akan datang dari penggunaan aktiva ril perusahaan (asset in place). black (1998b) mengemukan pendapat myers (1977) bahwa apabila investasi masa depan dalam kesempatan tumbuh sama dengan asset in place, maka laba akan menyediakan informasi mengenenai jumlah dan risiko arus kas dimasa yang akan datang dari kesempatan tumbuh. tetapi apabila tidak sama, maka laba dianggap tidak memberikan informasi relevan tentang arus kas dimasa yang akan datang pada saat ada kesempatan tumbuh. pada pase start-up sampai pase growth, laba perusahaan diekspektasi negatif atau perusahaan masih menderita kerugian. sekalipun demikian, pada pase ini perusahaan mempunyai harapan tumbuh dimasa yang akan datang. dengan harapan ini diharapkan nilai equitasnya tinggi. dengan demikian, pada pase ini, laba diprediksi berhubungan negatif dengan nilai pasar equitas pada pase utama ataupun pada pase peralihan, kecuali pase stagnant, perusahaan telah menunjukkan laba positif. diharapkan laba positif ini akan menaikkan nilai pasar equitas. sehingga pada pase-pase ini, laba diprediksi berhubungan positif dengan nilai equitas perusahaan. pada pase terakhir (decline) perusahaan akan mengalami laba negatif. laba negatif ini akan membuat nilai pasar equitas turun. dengan demikian, sekalipun perusahaan menderita kerugian, informasi labanya diprediksi berhubungan positif dengan nilai pasar equitas. metode jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 7 pemilihan sampel dan pengumpulan data sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bej sebagai perusahaan publik. sampel dibatasi hanya pada perusahaan pemanufakturan saja. pembatasan sampel ini dilakukan selain alasan homogenitas sampel, juga alasan kesesuaian penggunaan variabel kriteria pengklasifikasian, yaitu capital expenditure (plant, property, dan equipment), dengan karakter perusahaan pemanufakturan. tahun pengamatan dibatasi selama periode 1989-1996 (delapan tahun pengamatan). hal ini dilakukan karena keterbatasan data sampel sebelum tahun 1989 dan tingginya turbulensi laporan keuangan perusahaan pada tahun setelah 1996 sebagai akibat krisis moneter. jumlah tahun-perusahaan yang dapat diobservasi dari keseluruhan perusahaan pemanufakturan selama periode 1989-1996 adalah 788 tahunperusahaan. berdasarkan kriteria tersebut di atas dipilih sampel sebanyak 377 tahun-perusahaan, yang diklasifikasi kedalam lima pase siklus, yaitu pase growth, pase growth/mature, pase mature, pase mature/stagnant, dan pase stagnant. komposisi sampel dapat di lihat pada tabel 2. keseluruhan data sampel, berupa variabel-variabel laporan keuangan, nilai pasar, dan umur perusahaan diperoleh dari indonesian capital market directory. pemilihan dan pengukuran variabel variabel pengklasifikasi/deskriptor variabel yang digunakan dalam mengklasifikasi sampel kedalam pasepase life-cycle adalah merujuk pada variabel yang digunakan oleh anthony dan ramesh (1992), black (1998a, 1998b), atmini (2001). variabel tersebut adalah prosentase pertumbuhan penjualan (pp), prosentase capital expenditure terhadap nilai total perusahaan (cen), prosentase pembayaran dividen pertahun terhadap laba (pd), dan umur perusahaan (umur). tiga variabel pertama merupakan variabel ekonomi, dan variabel terakhir merupakan variabel non-ekonomi. keempat variabel tersebut dipilih karena merupakan proksi evolusi perusahaan. variabel pertumbuhan penjualan dan capital expenditure di awal pase menunjukkan nilai yang tinggi dibanding dengan pase-pase selanjutnya. jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan juga merefleksikan keberadaan perusahaan diantara pase-pase life-cycle. pada pase awal, kalaupun ada, perusahaan akan membayar dividen yang kecil dibanding denga pase tengah dan terakhir. demikian pula umur, dapat menjelaskan evolusi perusahaan. operasionalisasi variabel-variabel tersebut adalah: ppt = [(penjt – penjt-1)/penjt-1] x 100 ............. (3) cent = (cet/nilait) x 100 ............. (4) abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 8 pdt = (divt/ebeitt) x 100 ............. (5) umur = tb – tbentuk ............ (6) notasi: penjt = penjualan bersih pada waktu t cet = capital expenditure pada waktu t nilait = nilai pasar equitas ditambah nilai buku utang jangka panjang pada akhit tahun t divt = dividen pada tahun t ebeitt = laba sebelum extra ordinary item, dan discontinued operation pada tahun t tb = tahun berjalan tbentuk = tahun terbentuknya perusahaan variabel penelitian variabel yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah nilai pasar perusahaan (market value of equity, mve) yang merupakan variabel dependen, nilai buku equitas (book value of equity, bve) dan laba (ni) yang merupakan variabel independen. pemilihan variabel-variabel tersebut sesuai dengan model valuation yang dikembangakan oleh myers (1977) dan yang dikemukakan oleh chung dan charoenwong (1991) (lihat persamaan 1). dalam persamaan tersebut ditunjukkan bahwa nilai perusahaan terdiri dari nilai aktiva ril (assets in place) dan nilai kesempatan untuk tumbuh. nilai pasar equitas dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan, nilai buku equitas menjadi proksi nilai aktiva ril, dan laba merupakan salah satu proksi kesempatan tumbuh suatu perusahaan. operasionalisasi variabel penelitian dapat ditunjukkan sebagai berikut: mvet = jumlah saham yang beredar pada akhir tahun t dikalikan harga penutupan pada akhir tahun t bvet = nilai buku equitas pada akhir tahun t nit = laba bersih sebelum item luar biasa dan discontinued oprations pada waktu t metode klasifikasi metode pengklasifikasian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada karakter pengklasifikasian anthony dan ramesh (1992), yaitu membagi sampel berdasar pada skor, low, medium, high, dari masing-masing jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 9 variabel deskriptor. namun yang berbeda dengan penelitian anthony dan ramesh (1992), black (1998a, 1998b), serta atmini (2001) adalah metode untuk mendapatkan composite score. kalau dalam penelitian mereka mengawali menghitung skor individual variabel untuk mendapatkan composite score, maka dalam penelitian ini digunakan common factor analisys untuk mendapatkan composite score. prosedur ini digunakan karena dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi laten yang menghubungkan antara variabel deskriptor, serta membentuk variabel representasi atas variabel-variabel asli (hair dkk. 1995 hal. 376, dan sharma 1996). empat variabel asli sebagai indikator atau deskriptor evolusi perusahaan (persamaan 3 sampai 6) di factor analysis untuk mendapatkan jumlah faktor dan factor score-nya. bila jumlah faktor yang dihasilkan dua faktor atau lebih , maka factor score-nya dijumlahkan (gaver dan gaver 1993, sami 1999). total factor score yang diperoleh kemudian dijadikan sebagai indeks peringkat pengklasifikasian yang dihubungkan dengan teori variabel deskriptor. bila salah satu faktor, komponennya menyalahi teori, maka sebelum factor score-nya dijumlahkan terlebih dahulu salah satu diantaranya di inverse. total skor faktor yang diperoleh diranking dari yang terbesar sampai kepada terkecil. ranking skor faktor kemudian dibagi sesuai dengan banyaknya pase yang ditetapkan dalam penelitian. pada dasarnya pase lifecycle hanya terdiri dari empat pase sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu pase start-up, growth, mature, dan decline, tetapi untuk kepentingan sensitifitas penelitian dan untuk mengurangi kesalahan klasifikasi, maka pase tersebut dapat dikembangkan menjadi tujuh pase dengan memasukkan pase peralihan, yaitu pase start-up/growth, grwoth/mature, dan mature/stagnant,. namun yang menjadi objek analisis selanjutnya adalah hanya pase growth, mature, dan stagnant. stagnant tidak identik dengan decline. pada pase stagnant, perusahaan tidak berkembang lagi, namun juga belum terjadi penurunan kinerja secara drastis dan konsisten. sedangkan pase decline, perusahaan menunjukkan penurunan kinerja akuntansi. dengan klasifikasi ini dapat mempersempit jarak antara pase. misalnya dari analasisis data ditetapkan empat pase siklus hidup perusahaan, maka total skor faktor dibagi empat. seperempat pertama dikelompokkan sebagai pase awal, seperempat terakhir dikelompokkan sebagai pase terakhir. model analisis data model analisis data merujuk pada teori valuation yang dikemukakan oleh myers (1977) yaitu bahwa nilai perusahaan terdiri atas nilai aktiva ril (asset in place) dan nilai kesempatan untuk tumbuh, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perasamaan (1) dan (2). model empiris ini juga telah abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 10 digunakan oleh black (1998a, 1998b), atmini (2001). adapun model empiris yang dimaksud adalah mveit = α + β1bveit+ β2niit + εit ....................................... ( 7) notasi : mveit = nilai pasar equitas perusahaan i pada waktu t bveit = nilai buku equitas perusahaan i pada waktu t niit = laba bersih sebelum item luar biasa dan pajak perusahaan i pada waktu t hasil dan pembahasan klasifikasi sampel berdasar pase siklus hidup perusahaan tabel 1 menunjukkan hasil common factor analysis terhadap empat deskriptor pase life-cycle. common factor analysis adalah model faktor dimana faktor-faktor didasarkan pada suatu pengurangan matrik korelasi. communality adalah jumlah varian variabel-variabel asli yang terbagi kepada semua variabel yang termasuk dalam analisis (hair dkk. 1995). di panel 1a diperlihatkan nilai communalities deskriptor individual pase life-cycle. nilai tersebut digunakan untuk menentukan jumlah faktor representasi atas variabel-variabel asli. jumlah keempat nilai communalities tersebut adalah sebesar 2,394. untuk mencapai nilai tersebut dibutuhkan hanya dua faktor saja yang mempunyai nilai eigenvalues di atas satu, yaitu faktor satu (1,275) dan faktor dua (1,118) dengan jumlah 2,393 (lihat panel 1b). hal ini sejalan dengan the rule of thumb bahwa jumlah faktor yang digunakan sebagai variabel representasi adalah sebanyak faktor yang mempunyai nilai eigenvalues sama atau lebih dari satu (hair dkk. 1995). dalam kasus ini, dua faktor dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan timbal balik diantara deskriptor. faktor satu berkaitan dengan pp dan cen. loading atas pp dan cen mempunyai nilai tinggi, yaitu secara berturut-turut adalah 0,629 dan 0,826 (lihat panel 1c). faktor kedua berkaitan dengan dp dan umur. loading masing-masing deskriptor adalah 0,694 dan 0,747. pengelompokan ini sesuai dengan teori evolusi perusahaan yang menjelaskan bahwa antara pp dan cen, dan antara dp dan umur harus berkorelasi positif. keempat variabel ini layak dan sukses digunakan sebagai deskriptor sebagaimana yang ditunjukkan oleh signifikansi chi-square pengujian kmo dan bartlett’s test (lihat panel 1d). jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 11 tabel 1 common factor analysis variabel deskriptor life-cycle stage untuk 706 tahun-perusahaan a. communalities dari empat variabel deskriptor variabel pp cen dp umur communalities 0,608 0,706 0,481 0,599 b. eigenvalues untuk pengurangan matriks korelasi faktor 1 2 3 4 eigenvalues 1,275 1,118 0,854 0,752 c. korelasi antara faktor dengan empat indikator deskriptor pp cen dp umur faktor1 -0,461 0,156 0,694 0,747 faktor2 0,629 0,826 0,014 0,202 d. kmo dan bartlett’s tetst, χ2 (48,267) signifikan pada level 5% penentuan sampel ke dalam pase-pase life-cycle didasarkan pada penjumlahan indeks kedua faktor tersebut (factor1 + factor2). penjumlahan indeks ini (fac_sum) kemudian diperingkat. peringkat tersebut dibagi menjadi lima bagian yang kemudian disebut sebagai pase. seperlima peringkat pertama diidentifikasi sebagai pase growth, dan seperlima berikutnya berturut-turut adalah pase growth/mature, mature, mature/stagnant, dan pase stagnant. dalam penelitian ini ditemukan hanya satu tahun-perusahaan yang masuk dalam pase start-up, oleh karena itu di abaikan. dengan prosedur ini diperoleh komposisi sampel pada masing-masing pase life-cycle untuk tiap tahun pengamatan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 12 tabel 2. observasi tahun-perusahaan berdasar pase life-cycle 4 3 4 4 15 26.7% 20.0% 26.7% 26.7% 100.0% 11 9 5 2 9 36 30.6% 25.0% 13.9% 5.6% 25.0% 100.0% 5 6 6 9 8 34 14.7% 17.6% 17.6% 26.5% 23.5% 100.0% 6 6 7 8 15 42 14.3% 14.3% 16.7% 19.0% 35.7% 100.0% 9 11 12 12 7 51 17.6% 21.6% 23.5% 23.5% 13.7% 100.0% 15 19 12 9 9 64 23.4% 29.7% 18.8% 14.1% 14.1% 100.0% 16 11 13 17 11 68 23.5% 16.2% 19.1% 25.0% 16.2% 100.0% 9 10 16 18 14 67 13.4% 14.9% 23.9% 26.9% 20.9% 100.0% 75 75 75 75 77 377 19.9% 19.9% 19.9% 19.9% 20.4% 100.0% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 total growt h growt h/ mature mature mature/s tagnant stagnant pase total statistik deskriptif tabel 3 menunjukkan deskripsi masing-masing variabel yang digunakan. di tabel tersebut ditunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (pp) dan capital expenditure (cen) mempunyai rata-rata yang tinggi pada pase awal dibanding dengan pada pase-pase tengah dan akhir. sebaliknya variabel pembayaran dividen (dp) dan umur perusahaan menunjukkan angka rata-rata rendah di pase awal dan meningkat pada pase-pase selanjutnya. hasil ini menunjukkan keberhasilan deskriptor menjelaskan karakter perusahaan pada masing-masing pase evolusi. korelasi pearson antar variabel di masing-masing pase diperlihatkan pada tabel 4. di tabel tersebut diperlihatkan bahwa pada semua pase, variabel ni dan bve mempunyai korelasi yang sangat signifikan (sekitar 0,476 sampai dengan 0,891). hubungan ini menandakan kemungkinan adanya kolinearitas. hubungan ini tidaklah menjadi masalah karena yang ingin dilihat hanyalah value-relevance informasi laba, dan sudah demikianlah adanya sebagaimna teori valuation yang dikemukakan oleh myers (1977). tingginya korelasi tersebut belum mencapai pada tingkat yang berbahaya, sebab seperti apa yang dikatakan oleh hair (1995) bahwa titik kritis kolineariti adalah ketika angka korelasinya sama atau lebih dari 90%. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 13 tabel 3. stati stik deskriptif variabel peneli tian berdasar pase life-cycle 75 62.0909 62.8026 7.2518 5.47 449.80 75 30.0337 16.8411 1.9446 -31.48 70.47 75 19.2336 13.6285 1.5737 -11.13 58.45 75 11.7547 14.2086 1.6407 -31.08 41.50 77 2.8868 24.4191 2.7828 -99.88 47.98 377 25.0816 38.0803 1.9612 -99.88 449.80 75 21.4565 18.6232 2.1504 1.00 79.43 75 16.9153 19.8898 2.2967 .43 123.48 75 20.3256 28.4215 3.2818 .33 189.85 75 12.1815 17.7285 2.0471 .11 132.43 77 15.7916 17.8382 2.0329 .08 88.49 377 17.3259 21.0300 1.0831 .08 189.85 75 13.5808 16.7350 1.9324 -29.00 78.84 75 19.9860 16.0388 1.8520 -25.88 73.44 75 25.4581 14.9477 1.7260 .00 84.12 75 38.1071 21.3486 2.4651 -.65 91.10 77 62.5961 41.9971 4.7860 -11.37 203.64 377 32.1082 30.0009 1.5451 -29.00 203.64 75 11.7467 4.2525 .4910 4.00 25.00 75 16.5467 6.4437 .7441 3.00 40.00 75 19.4667 6.3167 .7294 8.00 42.00 75 20.0933 7.1361 .8240 7.00 41.00 77 30.6883 22.3226 2.5439 4.00 77.00 377 19.7666 13.0265 .6709 3.00 77.00 75 53423.73 91116.95 10521 1467.00 562158.0 75 48168.36 119053.2 13747 -6519.00 890237.0 75 77051.09 195558.6 22581 -1424.00 1137470 75 57766.13 150399.7 17367 -830.00 1024404 77 42151.45 74148.97 8450.1 -12510.0 447872.0 377 55640.21 132871.7 6843.2 -12510.0 1137470 75 244814.8 367959.4 42488 6469.00 1738778 75 199474.2 373199.3 43093 10076.00 2278859 75 290172.1 501484.4 57906 3866.00 2561625 75 246891.5 443980.0 51266 10685.00 2546427 77 214809.4 366623.7 41781 5399.00 1924090 377 239102.8 412902.6 21266 3866.00 2561625 75 333247.4 561139.1 64795 2946.24 2980800 75 507749.3 1435989 165814 3207.60 8960000 75 730992.1 2033865 234851 2550.00 11340000 75 890902.1 2851925 329312 7056.00 19625698 77 478813.1 1209644 137852 5540.40 6963146 377 587759.8 1793731 92382 2550.00 19625698 growt h growt h/ mature mature mature/st agnant stagnant total growt h growt h/ mature mature mature/st agnant stagnant total growt h growt h/ mature mature mature/st agnant stagnant total growt h growt h/ mature mature mature/st agnant stagnant total growt h growt h/ mature mature mature/st agnant stagnant total growt h growt h/ mature mature mature/st agnant stagnant total growt h growt h/ mature mature mature/st agnant stagnant total pp cen pd umur ni bve mve n mean std. dev iation std. error minimum maximum abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 14 tabel 4. korelasi pearson antara variabel pada setiap pase pase growth 1.000 .248* .180 -.185 .170 .199 .112 .248* 1.000 -.025 -.064 .207 .186 -.005 .180 -.025 1.000 -.087 .193 .197 .249* -.185 -.064 -.087 1.000 -.225 -.179 -.106 .170 .207 .193 -.225 1.000 .887** .694** .199 .186 .197 -.179 .887** 1.000 .812** .112 -.005 .249* -.106 .694** .812** 1.000 pp cen pd umur ni bve mve pp cen pd umur ni bve mve correlation is signif icant at the 0.05 lev el (2-tailed).*. correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. pase growth/mature 1.000 -.078 .434** .378** .097 .047 .056 -.078 1.000 -.049 .130 -.182 -.210 -.204 .434** -.049 1.000 -.333** .024 -.016 -.067 .378** .130 -.333** 1.000 .018 -.044 .002 .097 -.182 .024 .018 1.000 .891** .864** .047 -.210 -.016 -.044 .891** 1.000 .883** .056 -.204 -.067 .002 .864** .883** 1.000 pp cen pd umur ni bve mve pp cen pd umur ni bve mve correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. pase mature 1.000 -.067 .486** .330** .029 .001 .109 -.067 1.000 -.082 .091 -.090 -.032 -.144 .486** -.082 1.000 -.251* -.033 .013 -.069 .330** .091 -.251* 1.000 -.059 -.039 .067 .029 -.090 -.033 -.059 1.000 .882** .918** .001 -.032 .013 -.039 .882** 1.000 .798** .109 -.144 -.069 .067 .918** .798** 1.000 pp cen pd umur ni bve mve pp cen pd umur ni bve mve correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. correlation is signif icant at the 0.05 lev el (2-tailed).*. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 15 pase mature/stagnant 1.000 -.252* .440** .397** .183 .135 .142 -.252* 1.000 .451** -.081 -.164 -.129 -.164 .440** .451** 1.000 -.125 -.204 -.121 -.206 .397** -.081 -.125 1.000 .254* .163 .199 .183 -.164 -.204 .254* 1.000 .844** .987** .135 -.129 -.121 .163 .844** 1.000 .859** .142 -.164 -.206 .199 .987** .859** 1.000 pp cen pd umur ni bve mve pp cen pd umur ni bve mve correlation is signif icant at the 0.05 lev el (2-tailed).*. correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. pase stagnant 1.000 .122 .424** .406** .321** -.037 .112 .122 1.000 .180 .317** -.015 -.084 -.090 .424** .180 1.000 -.076 .097 .010 .155 .406** .317** -.076 1.000 .204 -.130 -.117 .321** -.015 .097 .204 1.000 .476** .624** -.037 -.084 .010 -.130 .476** 1.000 .739** .112 -.090 .155 -.117 .624** .739** 1.000 pp cen pd umur ni bve mve pp cen pd umur ni bve mve correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. hasil tabel 5 merupakan ringkasan koefisen regresi persamaan 7. di tabel tersebut terlihat bahwa pada semua pase life-cycle (kecuali pase growth), koefisien laba bersih (ni) menunjukkan tanda yang positif dan signifikan. hasil ini menunjukkan bahwa informasi laba (ni) berhubungan positif dengan nilai perusahaan (mve). temuan empiris ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan, bahwa untuk semua pase, kecuali pase growth, laba akuntansi berkorelasi positif dengan nilai perusahaan. bukti empiris ini pula memberikan indikasi determinasi laba terhadap pergerakan nilai perusahaan demikian tinggi. kuatnya determinasi tersebut ditandai dengan tingkat signifikansi yang sangat besar. temuan ini berbeda dengan temuan black (1998a) yang tidak menemukan hubungan antara laba akuntansi dengan nilai pasar equitas pada pase growth, demikian pula atmini (2001) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara laba akuntansi dengan nilai pasar equitas pada pase mature. namun keseluruhan temuan ini konsisten dengan temuan anthony dan ramesh (1992). penelitian ini juga mendokumentasikan adanya perbedaan kekuatan penjelasan (value-relevance) laba akuntansi terhadap pergerakan nilai pasar equitas pada tiap pase dalam life-cycle. di tabel 5 terlihat bahwa koefisien abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 16 regresi ni terbesar pada pase mature/stagnant dan pada pase mature, dan koefisien terkecil yaitu pada pase growth. temuan ini menunjukkan adanya pengaruh life-cycle terhadap value-relevance laba akuntansi dalam hubungannya dengan nilai pasar equitas. tingginya koefisien ni pada pase mature dan mature/stagnant karena pada pase ini laba perusahaan cenderung volatilitasnya rendah atau dengan kata lain qualitas labanya semakin meningkat. nilai buku ekuitas (bve) juga memperlihatkan determinasi yang cukup tinggi pada dua pase awal dan dua pase terakhir. sedangkan pada pase mature, koefiseiennya negatif dan tidak signifikan. temuan ini sesuai dengan perumusan teori sebelumnya bahwa pada pase mature kesempatan bertumbuh perusahaan semakin kecil. . tabel 5 hasil regresi mve terhadap pbv dan ni pada setiap pase life cycle mvei = 1+ 1i bve +2i ni + i pase 1 1 2  growth 3000,455 1,398 -0,730 45987,834 t-value (6,181) * (-0,799) growth/mature -131422,2 2,116 9,294 84397,664 t-value (4,833)* (5,440) * mature 21155,623 -0,224 10,058 111386,51 t-value (-0,559) (9,769)* mature/stagnant -249459,3 0,574 17,287 590090,21 t-value (2,661) * (27,142) * stagnant -168116,3 1,886 5,737 101084,53 t-value (7,225) * (4,445) * notasi: * signifikan pada level 5% ** signifikan pada level 10% kesimpulan penelitian ini merupakan pengujian ulang penelitian sebelumnya, yang menguji pengaruh life-cycle theory terhadap hubungan value-relevance informasi laba dengan nilai pasar equitas (anthony dan ramesh 1992; black, 1998a, 1998b; atmini, 2001). penelitian ini menggunakan common factor jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 17 analysis untuk mengklasifikasi sampel kedalam pase-pase life-cycle yang tidak digunakan oleh peneliti sebelumnya. dengan menggunakan sampel sebanyak 377 tahun-perusahaan yang diklasifikasi ke dalam lima pase life-cycle, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa laba akuntansi berhubungan positif dengan nilai pasar equitas pada empat pase terakhir. temuan ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. selain itu nampak bahwa laba mempunyai determinasi yang kuat terhadap pergerakan nilai pasar equitas pada semua pase life-cycle. namun pada pase peralihan mature dan mature/stagnant, laba mempunyai valuerelevance yang lebih baik dibanding dengan pase-pase lainnya. temuan ini mendukung keseluruhan hasil empiris anthony dan ramesh (1992), dan apa yang dihipotesiskan oleh black (1998a) dan atmini (2001). penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu proporsi pengklasifikasian ke dalam masing-masing pase ditetapkan secara merata, yaitu masing-masing 20%. kebijakan ini tidak didukung oleh teori. penelitian ini belum memprtimbangkan ukuran perusahaan (size) yang ditandai dengan penggunaan angka absolut dalam variabel penelitian. penelitian ini juga belum mempertimbangkan kenaikan nilai aktiva tetap sebagai akibat reevalusi, dimana kenaikan tersebut berpengaruh pada variabel capital expenditure yang digunakan sebagai variabel descriptor. referensi atmini, sari. 2001, asosiasi siklus hidup perusahaan dengan incremental valuerelevance informasi laba dan cash flow, tesis s2 msi ugm. anthony h, josep dan ramesh.k. 1992. association between accounting performance measures and stock prices. journal of accounting and economics 15: 203-227. biddle, g.c., g.s. sew, and a. siegel. 1995, relative versus incremental information content, contemporary accounting research 12 (summer):1-23 black, e. l., life-cycle impacts on the incremental value-relevance of earnings and cash flow measures. 1998a, working paper, university of kansas, fayetteville, arkansas. abd. hamid habbe pengaruh life-cycle perusahaan terhadap incremental… 18 black, e. l., which is more value relevant: earnings or cash flow? a life-cycle examination, 1998b, working paper, university of kansas, fayetteville, arkansas. chung, k. dan c. charoenwong. investment options, asset in place and risk of stocks. financial management, 1991: 34-46 dechow, p., accounting earnings and cash flow as measures of firm performance: the role of accounting accruals, journal of accounting and economics 18, 1994, 3-42. gaver, jennifer. dan gaver, kenneth. 1993. additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies. journal of accounting and economics 16:125160. grant, m. robert. 1995. contemporary strategy analysis: concepts, techniques, aplicatiions, second edition, blackwell. habbe, abd. hamid, dan hartono, j. 2001, studi terhadap pengukuran kinerja akuntansi perusahaan prospektor dan defender, dan hubungannya dengan harga saham: pengujian dengan pendekatan life-cycle theory, jurnal riset akuntansi indonesia vol.4 januari, 111-132. hair, joseph f., rolph e. anderson, ronald l. tatham, dan william c. black. 1995. multivariate data analysis; with readings. edisi keempat. mcmillan publishing company. institute for economic and financial research, indonesian capital market directory, edisi 3 (1992), edisi 5 (1994), edisi 8 (1997), edisi 10 (1999), dan edisi 11 (2000) myers, s.c., determinants of corporate borrowing, journal of financial economics 5, 1977, 147-175 pashley, m.m., and g.c. philipattos, voluntary diversitures and corporate life cycle: some empirical evidence, applied economics 22, 1990, 1181-1196 porter, e. michael. 1980. competitive strategy: techniques for analyzing industries competitors. new york, ny: free press. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 1-19, januari 2002 19 rayburn, j., the association of operating cash flow and accruals with security returns, journal of accounting research 24, (supplement 1986), 112-137 sami, heibatollah; simon, dan kevin lam. 1999. association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, leasing, and compensation policies: some evidence from an emerging market. working paper, temple university sloan, r.g., do stock prices fully reflect information in accruals and cash flow about future earnings?, the accounting review 71, 1996, 289315 journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure and social aid expenditure budget by incumbent candidates abdul hafiz tanjung* abstract: research aims: this research was conducted and aimed to examine the tendencies to abuse the power of incumbent candidates in making budget of grant expenditure and social aid expenditure to support their political interests in the local election on february 15th, 2017, in indonesia. design/methodology/approach: there were two populations in this study, namely the first population of district/municipality areas that carried out the elections, which included incumbent candidates in size of 53 districts/municipalities, and the population of both district/municipal regions that carried out the elections, which had no incumbent candidates in size of 41 districts/municipalities. samples were chosen by cluster random sampling with proportional allocation between districts and municipals. the sample for the first population was 35 districts/municipalities, consisting of 26 districts and nine municipalities, while the sample for the second population was 29 districts/municipalities, consisting of 25 districts and four municipalities. two statistical analyses were employed in this research; parametric statistics, i.e., paired t-test, independent t-test variances unknown but equal, and the nonparametric statistics, i.e., mann-whitney u test and wilcoxon test. data normality test using w/s test had been done to determine which analysis to be used. research findings: the result of this research showed that there was empirical evidence of tendencies to abuse incumbent candidates’ power in making budget of grant expenditure and social aid expenditure to support their political interests in the local election on february 15th, 2017. theoretical contribution/originality: this study’s results reinforce that the incumbent regional head has more authority in budget management, especially during local government head of elections. practitioner/policy implication: based on the findings, the central government needs to change the rules on the use of grant expenditure and social aid expenditure on local governments from indirect expenditure to direct expenditure that can be measured by performance. research limitation/implication: this study has a limitation that lies in grant expenditure, and social aid expenditure studied, which only looked at the increase or decrease in the number of realization of grant expenditure and social aid expenditure in the local government budget realization report, not on the effectiveness of its distribution. keywords: grant expenditure; social aid expenditure; local election affiliation: department of accounting, faculty of economics, universitas nasional pasim, west java, indonesia *correspondence: hafiztanjung1970@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102153 citation: tanjung, a. h. (2020). local election on 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure and social aids expenditure budget by incumbent candidates. journal of accounting and investment, 21(2), 346-361. article history received: 10 january 2020 reviewed: 7 may 2020 revised: 11 may 2020 accepted: 12 may 2020 mailto:hafiztanjung1970@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7971 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 347 introduction in the running of the constitution of the republic of indonesia no. 8 in the year of 2015, it is said that the regional local elections are held every five years in the republic of indonesia in the same period. on wednesday, february 15th, 2017, the direct election of regional heads in the second wave in 76 districts and 18 municipalities throughout indonesia was held simultaneously. the head of the region’s election was followed by 236 candidates for district head and 50 candidates for mayor. there were 179 candidates for district head and 41 candidates for mayor, who were supported by the political party, and the others were nominated individually; at the time, there were 40 incumbent candidates for district head and 13 incumbent candidates for mayor (kpu.go.id, 2017). after the 2017 local elections, simultaneous local elections were also held on june 27, 2018, in the third period of local elections, which were held in 115 districts and 39 municipals in indonesia. soon, simultaneous local elections will be held on september 23, 2020, and will be followed by 224 districts and 37 municipals in indonesia. however, according to ade irawan, coordinator of indonesia corruption watch, he said that ahead of the election, there was a tendency to make local government budget in social aid expenditure and grant expenditure. those budgets were used to support the incumbent won in the election, especially if the budget could be planned 50 to 100 percent compared to the last budget before (kompas.com, 2016). according to sjahrir, kis-katos, and schulze (2013), the incumbent candidate had more authority in budgeting (planning, implementing, and reporting) to be used for the political interests of the incumbent candidates. harsasto (2014) stated that the involvement of regional heads in the implementation of the budget strengthened during the regional head election. the incumbent candidates’ opportunity to utilize grant expenditure and social aid expenditure are due to authorization of the expenditure carried out by the head of the region himself so that the funds tend to be used for the incumbent candidate’s political interests. hessami (2013) cited that politicians had much more power to distort (deviate) public resources; those distortions caused the government to fail in fulfilling its purpose. ritonga and alam (2010) said that when incumbent being nominated as a candidate in the re-election, the incumbent had an opportunity and tendency to politicize local government budgets to support their political objectives. in this case, the regulation of the ministry of home affairs no. 32 in the year of 2011 states that grant expenditure and social aid expenditure belong to special programs that cannot be seen by job target planning so that it also tends to be done subjectively. empirical research showed that proportional budget in grant expenditure was a much bigger proportion in the regions of incumbent candidates at the period of the election compared to before the election (ritonga & alam, 2010; amalia & pratolo, 2013), as well as in the case of social aid expenditure (amalia & pratolo, 2013). the empiric research also indicated that the proportional budget in grant expenditure and social aid expenditure was much higher in proportion in the regions of incumbent candidates than tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 348 non-incumbent candidates during the election (ritonga & alam, 2010). however, not all empirical research results revealed the same findings. the empirical research results also showed no increase or difference in the proportion of grant expenditure in the incumbents’ regions at the period of election compared to the period before the election (winoto & falikhatun, 2015; suranta & pangarso, 2015), as well as for social aid expenditure (winoto & falikhatun, 2015). according to the new regulation of the ministry of home affairs no. 39 in the year of 2012, the budgeting of grant expenditure and social aid expenditure does not belong to one package (see regulation of ministry of home affair no. 23 in the year of 2011), the receiver, address, and the sum-up of social aid grants must be registered or reported to the government. on the contrary, if it is not done, it can be considered as an abuse of power, which has tendencies to political money while the regional local elections are going to be done. based on the phenomenon above, the aims of the research on simultaneous direct election of regional heads held on february 15 th , 2017 were to determine the difference of mean on grant expenditure and social aid expenditure in the regions of incumbent candidates and non-incumbent candidates, and also on a tendency to corrupt the local government budget to support their goals in politics. the aim was to see possible indications of misuse of grant expenditure and social aid expenditure for incumbent pairs’ private interests in the simultaneous local elections in 2017. meanwhile, the existence of the regulation of minister of home affairs number 32 in the year of 2011, which related to regulation of minister of home affairs number 39 in the year of 2012, requires the results of empirical studies in its implementation. the results of this study are expected to provide evaluation material in the improvement of regulations in the next period, particularly in budgeting and channeling of grants and social aids to local governments in indonesia. meanwhile, the difference between this research and previous research lies in the local election, which was used as a research case; the previous research took the local election before 2017 as a research case, while the researcher took the research case from the elections on february 15 th , 2017. therefore, the object of study was the districts and municipalities that carried out the elections, thus making a difference between the current researcher and previous researchers. literature review and hypotheses development definition of regional revenue and expenditures budget (apbd) in the regulation of the minister of home affairs no. 52 in the year of 2015, the guidance of arrangement (apbd) year 2016 in chapter 1 states about the budgeting of money and expenditure on local government. it is named apbd, which means the planning of budgeting. apbd is discussed, approved, and agreed by regional people‘s representative assembly. tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 349 grant expenditure in the regulation of minister of home affairs no. 32 in 2011, the guidance of grant expenditure and social expenditure is sourced from the money budgeting and expenditure. the regulation also defines the grant. a grant expenditure is the given money, things, and services from government to government, government to the organization, government to the institution, and it is also explicitly regulated. moreover, it cannot be guaranteed and ruled and primarily also support the running of local government programs. in the regulation of minister of home affairs no. 13 in the year of 2006 about the guidance of regional budgeting of money on chapter 37, it is said that grant expenditure belongs to indirect spending that is guided and declared in chapter 36. it is budgeted into the indirect program and activities of the regional government. grant expenditure in the regulation of minister of home affairs no. 32 in the year of 2011 at chapter 4 was cleared that at least, the aims of spending must be written and guided; before it was not a must, it was not binding, and it did not run continuously, and the receiver must have fulfilled the requirements. furthermore, in the regulation of minister of home affairs no. 39 2012 about the amendment of the regulation of minister of home affair no. 32 in the year of 2011 on chapter 11, it is said that grant of money is budgeted into indirect expenditure, kind of expenditure and object expenditure on the manager of regional monetary. the expenditure of things or services is formulated into programs and activities that known and agreed by the regional authority. social aid expenditure according to the regulation of the minister of home affair no. 32 in the year of 2011, social aid expenditure is that the government provides some money or things to individual, family, organization, or group of people, and it is not continuously; moreover, it has a function to protect from social risk. as with grant expenditure, the regulation of the minister of home affairs no. 13 in the year 2006 article 37 states that social aid expenditure includes an indirect expenditure portion, which is budgeted expenditure that is not directly related to the implementation of programs and activities. according to the regulation of the minister of home affair no. 32 in the year of 2011 on chapter 24, social aid expenditure must have requirements such as: a. selective; social aid expenditure is given to the people who have the possibility of social risk. b. fulfilled out the requirements of social aid expenditure. it is aimed at a person who has an identity and lives in one region. c. it is not continuous, and it means that it does not need to be budgeted annually. d. supports the aim of social aids, such as social rehabilitation, social security, social development of ability, social guarantee, social economy, and disaster. tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 350 local government and the election in the constitution of the republic of indonesia no. 23 in the year of 2014 about regional government, it says that regional government is the ruler and doer of all the businesses in the government by the head/mayor, governor, and the regional people assembly based on local autonomy. it belongs to the guidance of the 1945 constitution of the republic of indonesia. in the running of the regional government, it is based on the republic of indonesia law no. 23 the year 2014, chapter 58, as follows: a. legal certainty, b. rules of the running government, c. public interest, d. open access, e. proportionality, f. professionality, g. accountability, h. efficiency, i. effectivity, and j. justice. every region is led by the head of local government, such as governor who manages the province, a regent who manages the district, and a mayor who manages the municipal. the running of their programs is limited by the time at least five years after their inauguration, and they can be re-nominated after five years period (in the republic of indonesia law no. 23 in the year of 2014). the regional election of the governor and vice governor, head of district and vice head, the mayor and vice mayor is elected by the people directly and democratically (in the republic of indonesia law no. 8 in the year of 2015); furthermore, in chapter 3 as stated in the law, those elections are held in every five years simultaneously in every region in the republic of indonesia. legitimation theory the regional election, which is done by the people to get the legitimation of their mayor or head of the regional government, is a form of sovereignty of the people. the election aims to get a regional head that has legitimation in people’s views. according to suchman (1995), the public perceptions of one entity that they have an obligation to do regional election, and it is suitable with the social system. the election is built by norms, values, and beliefs, or faith. according to fatoni (2006), the legitimation can be interpreted as a claim and willingness of people to accept their mayor or head to run the government. the way to get legitimation is, for example: first, symbolism is the one of morality, emotion, tradition as well as faith and the formal ceremony of the country. the second one, instrumental, is the promise to give basic needs of the people such as food, education, health, etc., and the third one, regional election, is done to get a much better policy in their governmental. in the applied theory, the legitimation can be seen in the tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 351 incumbent mayors and vice mayors; they are nominated or elected, and they usually tend to abuse power in the sector of grant expenditure and social aid expenditure. indications of misuse of grant expenditures grant expenditure and social aid expenditure are activities that budgeted by mayor and head of local government, and their budgeting must be done as the regulation of the minister of home affairs no. 32 in the year of 2011. mardiasmo (2009) said that budgeting is one a difficult step in the public sector, and tends to have political nuance. planning, implementing, and reporting must be controlled. rubin (2017) states that public budgeting does not only involve technical and managerial processes but also includes the political process; therefore, the budget reflects the level of importance that regulators have in satisfying their constituents and responding to the demands of interest groups. this grant expenditure in apbd is budgeted in indirect expenditure, which is an expenditure that is not directly related to local government programs and activities (see the regulation of the minister of home affair no. 32 in the year of 2011 and the regulation of the minister of home affair no. 13 in the year of 2006). thus, this grant expenditure can be used by incumbent pairs to attract the hearts of the people in getting votes (ritonga & alam, 2010). moreover, the authorization of the use of grant expenditure is at the head of the region, making the grant expenditure prone to be used by incumbent pairs for political interests (harsasto, 2014). the previous research result showed an indication that the incumbent candidate planned grant expenditure budgeting, and it tended to budget a bigger proportion of grant expenditure than those before the period of election (ritonga & alam, 2010; amalia & pratolo, 2013; sjahrir et al., 2013). based on the literature above and arguments discussed in the previous section, the study’s proposed first hypothesis is as follows: h1: mean of grant expenditure in incumbent candidates' local government budget at the period of the election is bigger than before the period of the election. indications of misuse of social aids expenditure elections are one way to gain legitimacy by incumbent pairs and non-incumbent pairs (fatoni, 2006). in order to win the incumbent candidate's election, social aid expenditure is used to win the hearts of the people in getting votes (ritonga & alam, 2010). it can happen because the social aid expenditure budget is planned for indirect expenditure, which is not directly related to the programs and activities of the regional government (see the regulation of the minister of home affair no. 32 in the year of 2011 and the regulation of the minister of home affair no. 13 in the year of 2006). besides, according to harsasto (2014), the authorization of the use of social aid expenditure is at the regional head; if the regional head is an incumbent candidate, it makes the social aid expenditure prone to be used for his/her political interests. tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 352 the results of previous studies showed that there were indications of the utilization of social aid expenditure funds by the incumbent candidates’ apbd, seen from the proportion of social aid expenditure implementation at the time of the election compared to the proportion of social aids expenditure before the election (amalia & pratolo, 2013; sjahrir et al., 2013). based on the explanation, the study’s proposed second hypothesis is as follows: h2: the mean of social aid expenditure in incumbent candidates’ local government budget at the time of the election is bigger than before the period of the election. indications of misuse of grant expenditures and social aids expenditures in incumbent regions compared to non-incumbent regions many regions in indonesia participated in the 2017 elections. among the regions participating in the elections, there were areas where the incumbent candidates were re-nominated again, and there were also regions where there were no incumbent candidates re-nominated again. in regions where there were no re-nominated incumbent candidates, the regional head in charge had no political interests in the election year, while the non-incumbent candidate pairs had no authority to regulate the use of the grant expenditure and social aids expenditure. in regions where incumbent candidates were re-nominated again, incumbent candidates could use the authority to use the grant expenditure and social aid expenditure that was available for political purposes so that they could be re-elected. sjahrir et al. (2013) said that the incumbent candidates had more authority in budgeting arrangements so that the budget could be utilized for the personal interests of the relevant candidate pairs. the result of empiric research showed that the proportion of grant expenditure and social aid expenditure was much bigger in regions of incumbent candidates than those in non-incumbent candidates during the elections (ritonga & alam, 2010; sjahrir et al., 2013). based on the explanation above, two hypotheses can be formed as follows: h3: the mean of grant expenditure in incumbent candidates’ local government budget is bigger than that of non-incumbent candidates during the elections. h4: the mean of social aid expenditure in incumbent candidates’ local government budget is bigger than that of non-incumbent candidates during the election. research method research design the descriptive method and comparative method approach were used in this research. the descriptive method was employed to describe statistically grant expenditure and social aid expenditure at the regional places that participated in the local election in tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 353 2017. meanwhile, the comparative method was done to examine the mean of difference of grant expenditure and social aid expenditure between regions of incumbent candidates in the period of the election with before the period of election, as well as to examine the mean of difference of grant expenditure and social aid expenditure between regions of incumbent candidates with regions of non-incumbent candidates in the period of the election. operational definitions and measurement of variables there were two variables in this research, namely, grant expenditure and social aid expenditure. each of these variables is defined as shown in the following table: table 1 definition of operational variables variable definition scale grant expenditure the giving of money/goods or services from the regional government to the government or other regional governments, regional companies, communities, and community organizations, which has been specifically designated as intended, is not mandatory, is not binding, and is not continuously, aimed at supporting the implementation of regional government affairs (regulation of the minister of home affairs no. 32 in the year of 2011). interval social aids expenditure provision of assistance in the form of money/goods from local governments to individuals, families, groups, and/or communities that are not continuous and selective in nature and it aims to protect against the possibility of social risks (regulation of the minister of home affairs no. 32 in the year of 2011). interval population and samples the local government of districts and municipals that followed the simultaneous direct election of regional heads in 2017 were as many as 94 regionals; there were 76 districts and 18 municipals. they were grouped into two populations. the first population was incumbent candidates from 53 regionals (40 districts and 13 municipals). the second population was non-incumbent candidates from 41 regionals (36 districts and five municipals). the population of this study consisted of two populations because, in this study, a different test of the mean of grant expenditure and the mean of social aid expenditure at the time of the election were compared to before the election in areas with incumbent candidates. besides that, a different test of the mean of grant expenditure and the mean of social aid expenditure were also carried out during the implementation of the elections between regions with incumbent candidates and regions without incumbent candidates. the size of each sample employed the formula from yamane (1967) with a precision value of 10%. then, the sampling technique used was stratified random sampling with a proportional allocation of each district and municipal to have a representative in sample research. thus, the size of the sample of the first population was 35 regions, which was divided into 26 districts and nine municipals. whereas, the size of the sample of the tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 354 second population was 29 regions, which was divided into 25 districts and four municipals. data and source of data this research used secondary data. the first data was a total of districts and municipalities in indonesia that followed the simultaneous direct election of regional heads in 2017, followed by incumbent and non-incumbent candidates (general election commissions, 2017). the second was grant expenditure and social aid expenditure in the realization report of local government budget in indonesia for the period of 2015 and 2016 (directorate general of fiscal balance ministry of finance of republic of indonesia, 2017). the fiscal year of 2016 was used as data for grant expenditure and social aid expenditure at the period of the simultaneous election. it was done because the fiscal year of 2017, when simultaneous election being done on february 15 th , 2017, has not yet fully implemented, while the fiscal year of 2015 was used as data for grant expenditure and social aid expenditure before the event of a simultaneous election. analysis method all hypotheses were examined at 95% significant level. the testing technique used for hypothesis 1 was paired t-test, cited from soedibjo (2013). before that, the testing of data normality had been carried out to get assumption data of distribution data both for 2015 data and 2016 data. the results showed that the data distribution was not normal. in this case, the researcher transformed the data into logarithm y1=log(x1) and was retested, and then, the result showed that the distribution of data was normal. hypothesis 2 and hypothesis 3 used the wilcoxon test, which was cited from soedibjo (2013). it was performed after the testing of data normality, which showed that the distribution of data was not normal. furthermore, hypothesis 4 was examined by independent t-test variances unknown but equal. it was cited from soedibjo (2013). previously, the testing of variance similarity had been done that showed the result of equal variant and also had been tested the data normality both for grant expenditure of incumbent candidates and grant expenditure of non-incumbent candidates, which was initially not normally distributed. first, the researcher did the transformation to logarithm form, then it was re-tested, and the result showed a normally distributed data. however, for hypotheses 5 and 6, the statistical test used was a mann-whitney u test, which was cited from siegel (1956). it was employed after testing data normality, which showed that grant expenditure and social aid expenditure on incumbent and nonincumbent candidates were not normal. the data normality testing of grant expenditure and social aid expenditure on incumbent candidates (in the year of 2015 and 2016) as well on non-incumbent candidates (in the year of 2016) used w/s test cited from kanji (1993). tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 355 results and discussion grant expenditures in incumbent candidate areas: descriptive analysis and hypothesis testing results 1 the average of grant expenditure before the period of the election on 35 samples of incumbent candidates was rp25.773.000.000,00 (the highest grant expenditure was rp89.925.000.000,00, and the lowest was rp0), while at the period of the election, the average of grant expenditure was rp59.560.000.000,00 (the highest grant expenditure was rp226.930.000.000,00, and the lowest was rp15.649.000.000,00). it means that grant expenditure on 35 samples of incumbent candidates increased on average by rp33.378.000.000,00 or 131,10 % at the period of the election than before the period of the election. figure 1 illustrates grant expenditure on incumbent candidates in the period of election, and it was compared with before the period of election. 74.751 112.957 226.93 -100 0 100 200 300 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 grant expenditure 2015 grant expenditure 2016 figure 1 grant expenditure of incumbent candidates on 2015 and 2016 (in a million rupiah) source: directorate general of fiscal balance ministry of finance of republic of indonesia, 2017 (processed). table 1 shows the increase of grant expenditure on 35 samples of incumbent candidates in 2016 compared to 2015. table 1 increased of grant expenditure of incumbent candidates on 2016 no % increase districts/municipals explanations 1 0 to ≤ 50 6 4 districts and 2 municipals 2 >50 to ≤ 100 5 2 districts and 3 municipals 3 >100 to ≤ 200 10 8 districts and 2 municipals 4 >200 to ≤ 300 2 2 districts 5 >300 to ≤ 400 3 3 districts 6 >400 to ≤ 500 1 1 district 7 >500 to ≤ 1000 3 2 districts and 1 municipal 8 >1000 5 4 districts and 1 municipal total 35 source: directorate general of fiscal balance ministry of finance of republic of indonesia, 2017 (processed). tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 356 the result of hypothesis 1 was to examine the difference of the mean of grant expenditure at the period of election compared before the period of the election at regions of incumbent candidates, and it can be seen in table 2. table 2 hypothesis testing result 1 mean log ge 2016 ge 2015 difference t-count t-table explanation grant expenditure 4.69917 3.90326 0.795914 4.054 1.684 accept h1 from the table 2, the mean of grant expenditure at regions of incumbent candidates was bigger at the period of the election than before the period of the election. it means that incumbent candidates had a tendency to grant expenditure usage for their political interests in the simultaneous elections of 2017. this result is the same as previous research (ritonga & alam, 2010; amalia & pratolo, 2013; sjahrir et al., 2013). social aid expenditure in regions of incumbent candidates: descriptive analysis and hypothesis 2 testing result the average social aid expenditure before the period of the election on 35 samples of incumbent candidates was rp14.061.000.000,00 (the highest social aid expenditure was rp94.154.000.000,00, and the lowest was rp0). whereas, at the period of the election, the average social aid expenditure was rp11.448.000.000,00 (the highest social aid expenditure was rp98.746.000.000,00, and the lowest was rp0). it means that social aid expenditure on incumbent candidates decreased. in general, all of the samples of incumbent candidates showed no meaningful increase in social aid expenditure. figure 2 illustrates social aid expenditure on incumbent candidates in the period of election, and it was compared to before the period of election. -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334 sae 2015 sae 2016 increase figure 2 social aids expenditure of incumbent candidates on 2015 and 2016 (in a million rupiah) source: directorate general of fiscal balance ministry of finance of republic of indonesia, 2017 (processed) tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 357 it means that incumbent candidates did not utilized the social aid expenditure’s advantage in the simultaneous elections of 2017. it is also shown from the result of examining the hypothesis 2, as can be seen in table 3. table 3 hypothesis testing result 2 mean 2016 2015 z-count probability level α explanation sae 11.448,49 14.061,57 -0,710 0,2389 0,05 accept h0 as seen from table 3, the mean of social aid expenditure at regions of incumbent candidates at the period of the election was not bigger than before the period of the election. these research result are not the same as the previous research by amalia and pratolo (2013) and sjahrir et al. (2013). comparison of incumbent areas’ grant expenditure with non-incumbent candidate areas: descriptive analysis and hypothesis 3 testing results the average of grant expenditure from 35 samples on regions of incumbent candidates at the period of the election was rp59.560.000.000,00 (the highest grant expenditure was rp226.930.000.000,00, and the lowest was rp15.649.000.000,00). meanwhile, the average grant expenditure from 29 samples on regions of non-incumbent candidates at the period of the election was rp40.932.000.000,00 (the biggest grant expenditure was rp92.058.000.000,00, and the lowest was rp18.679.000.000,00). it means that grant expenditure at 35 samples on regions of incumbent candidates was bigger on average by rp18.627.000.000,00 or 45,51% than on 29 samples on regions of non-incumbent candidates at the period of the election. figure 3 illustrates grant expenditure on 35 samples on regions of incumbent candidates in the period of election, and it was compared to 29 samples on regions of nonincumbent candidates. 500,000 figure 3 grant expenditure on incumbent candidates and non-incumbent candidates at the period of election (in million rupiah) source: directorate general of fiscal balance of republic of indonesia ministry of finance, 2017 (processed) tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 358 from figure 3, it can be seen that the incumbent candidate’s regional grant expenditure was greater than the non-incumbent candidate’s regional grant expenditure at the time of the election. it can also be seen from the results of testing hypothesis 3, as shown in table 4. table 4 hypothesis testing result 3 mean log 2016 incumbent nonincumbent difference t-count t-table explanation grant expenditure 4.6992 4.5652 0.134 2.295 1.671 accept h1 from table 4, it can be observed statistically that the average incumbent candidate’s regional grant expenditure was greater than the non-incumbent candidate’s regional grant expenditure during the election. the results of this study reinforce the evidence of an indication of the use of grant expenditure by incumbent candidates for personal political interests during the 2017 elections. this study’s results are in line with the results of the study (ritonga & alam, 2010; sjahrir et al., 2013). comparison of incumbent candidate’s regional social aid expenditure with nonincumbent candidate regions: descriptive analysis and hypothesis 4 testing results the average of social aid expenditure from 35 samples on regions of incumbent candidates at the period of the election was rp11.448.000.000,00 (the highest social aid expenditure was rp98.746.000.000,00, and the lowest was rp0). in comparison, social aid expenditure from 29 samples on regions of non-incumbent at the period of the election was rp5.596.970.000,00 (the highest social aid expenditure was rp49.213.000.000,00, and the lowest was rp0). it means that social aid expenditure at 35 samples on regions of incumbent candidates was bigger on average by rp5.851.000.000,00 or 104,54% than at 29 samples on regions of non-incumbent candidates at the period of the election. 200,000 figure 4 social aids expenditure on incumbent candidates and non-incumbent candidates at the period of election (in a million rupiah) source: directorate general of fiscal balance of republic of indonesia ministry of finance, 2017 (processed) tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 359 as can be seen from figure 4, it illustrates social aid expenditure from 35 samples on regions of incumbent candidates in the period of election, and it was compared to 29 samples on regions of non-incumbent candidates. from the descriptive explanation above, it can be seen that the mean of social aid expenditure for the incumbent candidate’s area was greater than the non-incumbent candidate’s sample area when the election was held. whether the difference is statistically significant or not, the researcher has tested the hypothesis. the results of hypothesis 4 (four) testing are presented in the following table 5. table 5 hypothesis testing result 4 mean log 2016 incumbent nonincumbent difference t-count t-table explanation grant expenditure 4.6992 4.5652 0.134 2.295 1.671 accept h1 from table 5, statistically, the average social aid expenditure for the incumbent candidate’s area was greater than the non-incumbent candidate’s area at the time of the election. the results of this study also strengthen the evidence of an indication of the utilization of social aid expenditure by incumbent pairs for personal political interests during the 2017 elections. this study’s results are in line with the results of the study (ritonga and alam, 2010; sjahrir et al., 2013). the results of this study were also strengthened by the results of the simultaneous election vote calculation on february 15th, 2017, in which from 53 incumbent candidates who participated simultaneously, 32 or 60,37% incumbent candidates were re-elected as regional heads, consisting of 24 incumbent regents and eight regents mayor's incumbent, while 18 incumbent candidates and three incumbent candidates’ areas were re-elected until the time of research data collection the final results have not yet come out (kpu.go.id, 2017). conclusion the results of hypothesis testing in this study showed empirical evidence that there was an indication of the use of grant expenditure and social aid expenditure by incumbent candidates for political interests so that they could be re-elected during the simultaneous election on february 15 th, 2017. the results of this study imply that changes in regulations are required, especially the regulation of the minister of home affairs in terms of grant expenditure and social aid expenditure, where these expenditures are no longer included in the indirect expenditure group, but instead belong to the direct expenditure group associated with local government’s programs and activities so that then performance can be measured. the purpose of this change is that the grant expenditure and social aid expenditure can no longer be used subjectively, or to reduce the opportunity for incumbent candidates to use these expenditures for their political interests during the election. tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 360 this study has a limitation, which lies in grant expenditure and social aid expenditure studied that only looked at the increase or decrease in the number of realization of grant expenditure and social aid expenditure in the local government budget realization report. this study did not consider whether the grant expenditures and social aid expenditures issued mainly by the incumbent candidates are right on target or not. suggestions for the next researchers who are interested in conducting research grant expenditures and social aid expenditures during the election in the incumbent candidate’s area are that in conducting research not only to see the number of budget realization figures but also tracing the use of grant expenditure funds and social aid expenditure to an appropriate target recipient or not. this search is carried out to determine whether the expenditure is really to help the community or for the political interests of the incumbent candidates or not. references amalia, c. r., & pratolo, s. (2013). analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent dalam pemilukada serta efektivitasnya terhadap pendapatan asli daerah. journal of accounting & investment, 14(1), 1-13. retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/492 directorate general of fiscal balance of republic of indonesia ministry of finance (2017). after fy of 2006. retrieved from http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316 fatoni, u. (2006). authority and legitimacy, course material of introduction to political science. retrieved from http://pengantarilmupolitik.blogspot.co.id/2006/03/kewenangan-dan-legitimasi.html general election commissions republic of indonesia (2017). elected candidate pairs. retrieved from https://pilkada2017.kpu.go.id/pemenang general election commissions republic of indonesia (2017). report of the candidate pairs establishment stage. retrieved from https://pilkada2017.kpu.go.id/paslon/tahappenetapan harsasto, p. (2014). politik siklus anggaran lokal (studi apbd kota surakarta menjelang pilkada 2010). politika, 5(1). retrieved from http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/8219/6740 hessami, z. (2013). corruption, public procurement, and the budget composition: theory and evidence from oecd countries. working paper series, university of konstanz department of economic. retrieved from http://www.unikonstanz.de/fuf/wiwi/workingpaperseries/wp_27-hessami_2013.pdf kanji, g. k. (1993). 100 statistical test. london: sage publication. kompas.com (2016). be aware of grant expenditure and social aids expenditure abuse. retrieved from http://nasional.kompas.com/read/2016/09/30/21254331/waspadai.penyimpangan.d ana.hibah.dan.bansos mardiasmo (2009). akuntansi sektor publik. yogyakarta: andi publisher. republic of indonesia. (2006). regulation of minister of home affairs no. 13 in the year of 2006 about guidelines on regional financial management. jakarta: government of indonesia. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/492 http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316 http://pengantarilmupolitik.blogspot.co.id/2006/03/kewenangan-dan-legitimasi.html https://pilkada2017.kpu.go.id/pemenang https://pilkada2017.kpu.go.id/paslon/tahappenetapan http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/8219/6740 http://www.uni-konstanz.de/fuf/wiwi/workingpaperseries/wp_27-hessami_2013.pdf http://www.uni-konstanz.de/fuf/wiwi/workingpaperseries/wp_27-hessami_2013.pdf http://nasional.kompas.com/read/2016/09/30/21254331/waspadai.penyimpangan.dana.hibah.dan.bansos http://nasional.kompas.com/read/2016/09/30/21254331/waspadai.penyimpangan.dana.hibah.dan.bansos tanjung local election in 2017 in indonesia: test of tendencies to abuse grant expenditure … journal of accounting and investment, 2020 | 361 republic of indonesia. (2011). regulation of minister of home affairs no. 32 in the year of 2011 about guidelines for grant and social aids sourced from the expenditure budget and regional revenue. jakarta: government of indonesia. republic of indonesia. (2012). regulation of minister of home affairs no. 39 in the year of 2012 about amendment to the regulation of the minister of home affairs no. 32 in the year of 2011 about guidelines for grant and social aids sourced from the expenditure budget and regional revenue. jakarta: government of indonesia. republic of indonesia. (2014). constitution no. 23 in the year of 2014 about local government. jakarta: government of indonesia. republic of indonesia. (2015). constitution no. 8 in the year of 2015 about amendment to constitution no. 1 in the year of 2015 about establishment of government regulation in lieu of law no. 1 in the year of 2014 about the election of governors, heads of district and mayors becomes the constitution. jakarta: government of indonesia. republic of indonesia. (2015). regulation of minister of home affairs no. 52 in the year of 2015 about guidelines of income budgeting and regional expenditure 2016. jakarta: government of indonesia. ritonga, i. t., & alam, m. i. (2010). apakah incumbent memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) untuk mencalonkan kembali dalam pemilihan umum kepala daerah. simposium nasional akuntansi xiii purwokerto. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewj9heesgphpahwmx30khewabb4qfjaaegqiahab&u rl=http%3a%2f%2fstiepena.ac.id%2fwpcontent%2fuploads%2f2011%2f11%2fasp_05.pdf&usg=aovvaw3tnprtdlvsr_rn3tsn1xi rubin, i. s. (2017). the politics of public budgeting: getting and spending, borrowing and balancing 8th. sage publications, inc. siegel, s. (1956). non parametric statistics for the behavioral sciences. new york: mcgraw-hill. sjahrir, b. s., kis-katos, k. & schulze, g. g. (2013). political budget cycle in local indonesia. retrieved from https://www.southeastasianstudies.unifreiburg.de/content/files/occasional-peper-series/op-17-kis-katos_sjahrir_ schulze.pdf soedibjo, b. s. (2013). pengantar metode penelitian. bandung: universitas nasional pasim. suchman, m. c. (1995). managing legitimacy: strategic and institutional approaches. the academy of management review, 20(3), 571-610. https://doi.org/10.2307/258788 suranta, s. & pangarso, r. (2015). budgeting of social aids expenditure and grant expenditure before and during the 2015 general election of regional heads. prosiding seminar nasional & call for paper (sca 9). retrieved from http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewfile/801/_23 winoto, a. h. & falikhatun (2015). indikasi penyalahgunaan discretionary fund dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah menjelang pemilukada 2015. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 12(1), 75-79. http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2015.05 yamane, t. (1967). elementary sampling theory. englewood cliffs, n.j. prentice-hall, inc. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj9heesgphpahwmx30khewabb4qfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fstiepena.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f11%2fasp_05.pdf&usg=aovvaw3tnprtdl-vsr_rn3tsn1xi https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj9heesgphpahwmx30khewabb4qfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fstiepena.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f11%2fasp_05.pdf&usg=aovvaw3tnprtdl-vsr_rn3tsn1xi https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj9heesgphpahwmx30khewabb4qfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fstiepena.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f11%2fasp_05.pdf&usg=aovvaw3tnprtdl-vsr_rn3tsn1xi https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj9heesgphpahwmx30khewabb4qfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fstiepena.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f11%2fasp_05.pdf&usg=aovvaw3tnprtdl-vsr_rn3tsn1xi https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj9heesgphpahwmx30khewabb4qfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fstiepena.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f11%2fasp_05.pdf&usg=aovvaw3tnprtdl-vsr_rn3tsn1xi https://www.southeastasianstudies.uni-freiburg.de/content/files/occasional-peper-series/op-17-kis-katos_sjahrir_%20schulze.pdf https://www.southeastasianstudies.uni-freiburg.de/content/files/occasional-peper-series/op-17-kis-katos_sjahrir_%20schulze.pdf https://www.southeastasianstudies.uni-freiburg.de/content/files/occasional-peper-series/op-17-kis-katos_sjahrir_%20schulze.pdf https://doi.org/10.2307/258788 http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewfile/801/_23 http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2015.05 introduction journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence from regency/city government in indonesia ilham maulana saud 1 *, eka asterina 2 , and gisti fairuz trisha 3 abstract: research aims: to analyze the effect of local taxes, regional retribution, special allocation fund, and area size on the allocation of capital expenditure with economic growth as a moderating variable in the regency/city governments in indonesia from 2016 to 2017. design/methodology/approach: this study used secondary data obtained through the website of the ministry of home affairs, ministry of finance, and audit board of the republic of indonesia. based on the purposive sampling method, a sample of 565 regencies/cities in indonesia was obtained. the hypothesis testing in this study used moderated regression analysis. research findings: based on the results of the study, it could be concluded that partially the local tax variables, special allocation fund, and area had a positive and significant effect on capital expenditure allocation. in contrast, regional retribution variables did not affect capital expenditure allocation, and economic growth could moderate the effect of local tax on capital expenditure allocation, but unable to moderate the effect of regional regional on capital expenditure allocations. theoretical contribution/originality: this research proved the theory of fiscal federalism in the relationship to fiscal decentralization, such as local taxes, economic conditions, public services, and public welfare. moreover, this study enriched the literature on the application of the theory of stewardship in government agencies. practitioner/policy implication: regional governments in regencies/cities in indonesia are expected to explore the potential of their regions better so that they can improve the steward function to the community. research limitation/implication: the research period was relatively short; due to the availability of data only from 2016 to 2017, many research data were outliers. future research is expected to renew the observation period and change the intervening model, as well as add other variables related to capital expenditure, such as general allocation funds (dau), revenue sharing funds (dbh), population numbers, budget surplus (silpa) and others. keyword: regional taxes; regional retribution; special allocation fund; area; capital expenditures; economic growth introduction minister of home affairs regulation no. 13 of 2006 concerning guidelines for regional financial management states that regional government expenditure consists of indirect and direct expenditure. indirect affiliation: 1, 2, 3 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyaarta, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. *correspondence: ilhamsaud@umy.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102150 citation: saud, i. m., asterina, e., & trisha, g. f. (2020). factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence in regency / city government in indonesia. journal of accounting and investment, 21(2), 289-311. article history received: 4 march 2020 reviewed: 6 april 2020 revised: 25 apr 2020 accepted: 27 april 2020 mailto:ilhamsaud@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8391 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 290 expenditure is a budget that is not directly related to the implementation of programs and activities. in contrast, direct expenditure is an expenditure that is budgeted directly for the implementation of various programs and activities, such as capital expenditure, employee expenditure, and expenditure for goods and services. in indonesia, a fiscal decentralization policy has been put in place since 2001. fiscal decentralization is the transfer of authority from the central government to regional governments (bodman, heaton, & hodge, 2009). in the current era of fiscal decentralization, the implementation of regional autonomy is significant (kusuma, 2016). based on law number 32 of 2004, regional autonomy is the right and obligation of an autonomous region to independently manage the government and the interests of the community in accordance with applicable regulations. the implementation of regional autonomy focuses on regencys and cities marked by the transfer of authority from the central government to regional governments. the expected benefits in the implementation of regional autonomy are that it can increase the potential of the region so that it can provide improved services to the public in various sectors, especially in the public sector (kusnandar & siswantoro, 2009). malik, ul-hassan, and hussain (2006) stated that a country's fiscal decentralization is one effective strategy to enhance economic growth and development. jaya and dwirandra (2014) also stated that the implementation of regional autonomy in the era of fiscal decentralization is focused on optimally developing regional development so that economic growth and community welfare increase. regional development can be implemented because of capital expenditure allocations. capital expenditure is an expenditure that will add a fixed asset for public services that benefit more than one year (government regulation of the republic of indonesia number 71 of 2010). capital expenditure budget is obtained from regional revenue funds, but these funds are not only allocated for capital expenditure but also are allocated for other regional expenditures. based on his study, felix (2012) states that the allocation of regional expenditures is allocated more for routine expenditure (goods and services expenditure) and employee expenditures whose benefits are less productive for public services because these expenditures are only enjoyed by local officials. the rest is, only a small portion of it, used for capital expenditure. to overcome this, the regional government must be wiser in allocating regional expenditure, especially in the allocation of capital expenditure (nugraha & dwirandra, 2016). the following data is the realization of regional expenditure on regencies/cities in indonesia from 2016 to 2017, which is shown in figure 1. based on the minister of home affairs regulation (permendagri) no.37 / 2012 that the regional government is required to allocate a minimum capital expenditure of 29% of regional expenditure. the specific phenomena that occur in the regency/city local government in indonesia in 2016 to 2017 local governments can only allocate capital expenditure of 22% of regional spending. the figure 1 shows if the realization of capital expenditure is dominated by personnel expenditure with a percentage of 38.50% and 40%, then capital expenditure is 21.81% and 22%, goods, and services expenditure is saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 291 18.74% and 21% respectively, while the rest was for other expenditure which reached 21% and 16%. from this phenomenon, it can be concluded that regional governments have not been able to reach the minimum allocation of capital expenditure as stipulated in the minister of home affairs regulation no. 37/2012, because the regional expenditure of regency/city indonesia was allocated more on the employee expenditure. figure 1 realization of regional expenditure source: regency/city governments financial statistics capital expenditure budget is based on public needs for public facilities and infrastructure. it is stated in law number 32 year 2004 that the source of original regional income comes from local taxes, regional retribution, and other valid regional income. law no. 28/2009 on regional taxes and regional retribution, explains that local taxes are contributions from individuals or entities to local governments that are mandatory and compelling and do not get direct compensation from their payments. nevertheless, the results of the regional tax payments are used for the regional needs and prosperity of the people. land and building taxes received from infrastructure development, such as housing, have a direct impact on the enhancement of local tax. this kind of tax payment will help to increase public participation in the development of public infrastructure for the advancement and welfare of the community, because the higher the local tax received, the higher the capital expenditure allocation will be. results of research conducted by rahmawati and tjahjono (2018) proved that local taxes had a positive effect on the allocation of capital expenditure, the study is in line with research in the previous year conducted sudika and budiartha (2017), and lestari (2015). however, the research undertaken by handayani, abdullah, and fahlevi (2015) showed different results, which indicated that local taxes did not affect the allocation of capital expenditure. saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 292 based on law no. 34 of 2000, regional retribution is regional user charge as payments for particular services or permits that are specifically provided by local governments for the benefit of individuals or entities. hence, regional retribution is the full responsibility of the local government. as a result, the government must provide adequate services so that the community believes in the services offered by the local government. according to sudika and budiartha (2017), regional retribution is classified as one of the sources of original local government revenue that is useful for financing regional development and administration. results of research conducted by nugraha and dwirandra (2016) and ramlan, abdullah, and darwanis (2016) showed that regional retribution had a positive effect on the allocation of capital expenditure. it is different from the research conducted by rahmawati and tjahjono (2018) which the result indicated that regional had not affected sigficantly on the cpital expenditure. the unequal regional financial potential will lead to fiscal gaps between the central government and local governments which can result in development differences between regions (hairiyah, malisan, & fakhroni, 2017). herefore, to reduce disparities and support the implementation of regional autonomy through the provision of funding sources, law number 33 of 2004 concerning financial balance between the central government and regional governments was issued. based on law number 33 of 2004 and government regulation number 55 of 2005, the balance fund consists of the general allocation fund (dau), the special allocation fund (dak), and the revenue sharing fund (dbh). special allocation fund is fund allocated to regions with specific objectives for investment development activities, improvement, and improvement of public facilities and infrastructure with a long economic life. the existence of a special allocation fund is expected to increase the allocation of capital expenditure because theoretically, the special allocation fund aims for development that will add to the physical assets of the local government (andrian & samekto, 2017). the results of the study conducted by hairiyah et al. (2017) showed that special allocation funds had a positive influence on capital expenditure, which in line with the studies conducted by pratama (2017), juniawan and suryantini (2018). on the other hand, the research by ayem and pratama (2018) indicated that the special allocation fund did not affect capital expenditure allocation. capital expenditure allocation is based on regional needs for facilities and infrastructure of each region, promptness, and comfort of public facilities. based on law number 33 of 2004, one of the variables that reflects the need for the provision of facilities and infrastructure is the area size. the area size in this study covers all regencies/cities in indonesia, where the area between regions has a different size so that the need for facilities and infrastructure owned is different as well. the researcher is interested in examining whether the difference in area size will affect the amount of capital expenditure allocation (kusnandar dan siswantoro, 2009). the research of putra (2017) showed that the area size had a positive effect on capital expenditure, which is in accordance with the studies conducted by wibisono and wildaniati (2016), as well as saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 293 sholikah and wahyudin (2014). however, widiasmara (2019) found that the area size did not affect the capital expenditure. economic growth illustrates better community conditions with an increase in community productivity. therefore, economic growth is a process of increasing national income continuously in the long run so that the level of consumption and productivity of the population increases (jaeni, 2016). the higher the national income of a country, the more likely the country has a high level of development and the average income of the population because economic growth is an indication of the success of economic development. the government can improve the welfare of the community through increased economic growth, for example, by improving infrastructure, health services, increasing education, and increasing production in the service sector and capital goods (sukirno, 2011). this study used economic growth as a moderating variable to see whether economic growth can strengthen or weaken the relationship between regional taxes and regional retribution towards capital expenditure allocations. the result of the study conducted by nugraha and dwirandra (2016), showed that economic growth could strengthen the effect of regional tax and regional retribution towards capital expenditure allocation. this study aims to empirically examine the effect of regional taxes, regional retribution, special allocation fund, area size, and economic growth on the allocation of capital expenditure regencies/cities in indonesia in 2016-2017. the motivation to carry out this study is because, in 2016-2017, the regional government had not yet reached the minimum capital expenditure allocation limit as stipulated in the minister of home affairs regulation no. 37 of 2012. besides, the results of the capital expenditure allocation study still did not show consistency, and the research sample coverage only focused on one province/city/region (nugraha & dwirandra, 2016; hairiyah et al., 2017; sudika and budiartha, 2017; ayem and pratama, 2018; putra, 2017; wibisono & wildaniati, 2016). it is expected that this study contributes to providing input for local governments related to strategies to achieve the minimum capital expenditure allocation provisions by optimizing regional tax revenues and regional retribution. the results of this study also provide a high level of generalization because it uses data from all regencies/cities in indonesia. literature review and hypotheses development stewardship theory stewardship theory is a theory that describes a situation where management does not prioritize individual interests but instead prioritizes the importance of the organization (davis, 1997). this theory explains the relationship between satisfaction and organizational success. organizational success illustrates the maximum achievement in saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 294 the principal and management groups that can help the performance of individual interests in organizational groups. stewardship theory can be applied to research in public sector organizations such as government (vosselman, 2016: lofgren, macaulay, berman, & plimmer 2017). public sector accounting can help government agencies to meet the information needs between stewards and principals. government management has the responsibility of providing services for the interests of the principal (community). thus, the management in the government environment acts more dominantly as a steward than as an agent or intermediary. the application of the theory of stewardship in this research is to explain the role of local government as a trustworthy institution to serve the public interest in carrying out their duties and responsibilities appropriately, make financial reports to achieve the target of economic goals, public services, and public welfare to the maximum, such as capital expenditure used for the public interest. to carry out these responsibilities, the stewards (local government) must control internal interests to produce quality financial information reports. fiscal federalism theory the theory of fiscal federalism elaborates on a general normative framework for the assignment of functions to various levels of government and appropriate financial instruments to carry out government functions. at the broadest level, this theory argues that the central government delegates authority to lower-level governments (oates, 1972 in oates 1999). the delegation of authority is in the form of fiscal decentralization policy. the correlation of fiscal federalism theory in this study illustrates the relationship between decentralization as well as regional taxes and regional retribution with the economy, public services, and public welfare (sari & supadmi, 2016). the existence of fiscal decentralization policy in indonesia, which delegates the management of regional taxes and regional retribution independently, is expected to improve regional development. it includes economic growth, creating competent human resources in all fields, utilization of natural data sources, in which those aspects aim to enhance the welfare of the community. the effect of regional taxes on capital expenditure allocation fiscal decentralization gives authority to the regions to independently manage government and the interests of the people in accordance with applicable laws, which aim to improve regional independence and public welfare. local own-source revenue (pad) is a benchmark for the implementation of fiscal decentralization because pad is the primary source of local government funding, one of which is a local tax. local taxes make a considerable contribution to local own-source revenue because local taxes are saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 295 the most potential alternative in increasing state revenues; this is because taxes have a relatively stable amount. sudika and budiartha (2017) explained that spending on infrastructure development had an impact on increasing local tax revenues. besides, the regional tax payment is compulsory and forced in accordance with applicable laws, so that it will make the public aware and concerned to carry out its state obligations. to explore the potential of local taxes can be done through extensification and intensification policies. the intensification policy is in the form of an increase in regional tax sources, which is carried out by giving guidance to taxpayers to increase awareness and compliance of taxpayers, while the extensification policy is in the form of extracting local tax potential by adding the number of unregistered taxpayers (christover & rondonuwu, 2016). the local tax aims to realize regional independence; the more independent an area will result in higher regional expenditure allocations, especially in capital expenditure (nurhidayati & yaya, 2013). harefa, permana, mangeswuri, and meilani (2017) also argued that local tax revenue is used for governance and regional development. capital expenditure budget is used to facilitate the needs of the community so that the community will prosper, in accordance with the objectives of the stewardship theory, that stewards try to serve the community so that their needs are fulfilled. the results of the study by rahmawati and tjahjono (2018) in regencies/cities in the special province of yogyakarta showed that local taxes had a positive and significant effect on the allocation of capital expenditure. this study is supported by the research of sudika and budiartha (2017) in regencies/cities in bali province, as well as the study conducted by lestari (2015) on the city governance in west java, in which the result of the study indicated that regional taxes had a positive influence on capital expenditure. based on the previous elaboration, the first hypothesis on this study is: h1: regional taxes have a positive effect on capital expenditure allocation. the effect of regional retribution on capital expenditure allocation stewardship theory focuses on working hard in realizing the interests of the organization and prioritizing the need to develop (alderfer, 1972). the relation to regional retribution is that the acceptance of regional retribution is based on the service of granting permits/services provided by the government to individuals/bodies, the higher the community's need for regional retribution services, it will increase the revenue of regional retribution on local own-source revenue (pad) so that the ability of local governments to allocate expenditure capital is also high (nugraha & dwirandra, 2016). to maximize services for regional retribution, the government must improve facilities and services for regional retribution such as tourism places, cleanliness, and public facilities, for instance, markets, terminals, roadside parking, and other permits. each region determines tariffs and management on regional retribution under applicable laws, so the more effective and efficient. the services that the government provides will increase the revenue of regional retribution. moreover, the burden saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 296 incurred by local governments on public services for regional retribution is getting lower. besides that, the provision of goods and appropriate services that individuals/agencies want for regional service fees is also essential because excellent services foster a sense of trust in individuals/bodies. as a result, individuals/agencies will continue to use regional service fees. the studies conducted by nugraha and dwirandra (2016) on regencies/cities in bali, ramlan et al. (2016) in regencies/cities in aceh showed that regional retribution had a positive effect on the capital expenditure allocation because it is believed that is essential in supporting services and community needs. based on the previous elaboration, then the second hypothesis of this study is: h2: regional retribution has a positive effect on capital expenditure allocation the effect of special allocation fund on capital expenditure allocation special allocation fund is part of a balanced fund. balance funds are funds sourced from state budget (apbn) revenues, which are then allocated to the regions to fund regional needs in the context of implementing decentralization. the purpose of allocating special allocation fund in accordance with the objectives of the stewardship theory is that they both aim to create adequate public services because local governments do not prioritize individual interests, but rather prioritize the importance of the organization (davis, 1997). special allocation fund is used to finance special activities such as investment development activities, improvement, and improvement of physical facilities and infrastructure of public services that must be borne by the government. these special funds are expected to be able to make a real contribution to infrastructure development. in terms of the unique nature, these funds are significant because of various development investment programs that also carry out overtime must be fulfilled; the role of special allocation fund (dak) is increasing. therefore, the higher the receipt of special allocation funds will help improve the allocation of capital expenditure. it is because a special allocation fund (dak) is a special grant fund, in which its distribution is used as infrastructure development that has been determined from the center. hence, the realization of a special allocation fund (dak) is the realization of capital expenditure. nuryadin and suharsih (2017) elaborated that the allocation of a special allocation fund increases considerably over time. most of the enhancement is from the allocation of a special allocation fund (dak) for regencies/cities. the studies conducted by juniawan dan suryantini (2018) in regencies/cities in bali, hairiyah et al. (2017) regencies/cities in east borneo, and pratama (2017) regencies/cities in riau, showed that special allocation fund had a positive effect on capital expenditure allocation. based on the previous explanation, the third hypothesis is as follows: saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 297 h3: special allocation fund has a positive effect on capital expenditure allocation the effect of area size on capital expenditure allocation based on the stewardship theory, the government is trusted to serve the interests of the community by carrying out its duties and functions appropriately, so that the economic goals, services, and welfare of the community can be achieved optimally. allocating capital expenditure based on regional needs for public facilities and infrastructure is both for the smooth implementation of government tasks and for adequate public facilities. following law number 33 of 2004, the area is one of the variables that describe the need for the provision of facilities and infrastructure. it means that the larger the area size in a region, the more facilities, and infrastructure that must be provided by local governments. as a result, there will be an excellent public service because the government has a great responsibility to help facilitate all the needs of local communities. associated with the new autonomous region (dob), the results of regional expansion try to provide adequate public service facilities, especially in hospitals, schools, telecommunications towers, highways, bridges, markets, and others. therefore, the more extensive a region is, the more public infrastructure development must be fulfilled. as a consequence, the higher the capital expenditure allocation that must be budgeted. in other words, the area size is closely related to the capital expenditure allocation. the results of the studies by putra (2017) in regencies/cities in west sumatra province, wibisono and wildaniati (2016) in regencies/cities in east java province, as well as sholikah and wahyudin (2014) regencies/cities in java, indicated that area size had a positive influence on capital expenditure allocation. based on the elaboration above, the fourth hypothesis is: h4: area size has a positive effect on capital expenditure allocation economic growth moderates the effect of regional taxes on capital expenditure allocation the theory of fiscal federalism correlates between fiscal decentralization, such as local taxes with economic conditions, as well as various public services and public welfare (sari & supadmi, 2016). economic growth is the process of increasing the production of goods and services in the commercial activities of the society. this enhancement can be seen from the growing production of industrial products and capital goods, developing infrastructure, and growing service sector, etc. economic growth is considered to strengthen the relationship between regional taxes and capital expenditure allocations. as a result of higher economic growth, local taxes and capital expenditure allocations can increase as well. it is because high economic growth illustrates better community life along with improving society's income. hence, the consumption and productivity of the community grow too. good economic growth is saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 298 also represented by the high construction of industrial infrastructures such as restaurants, housing, and others. besides, the enhancement of the community's economic growth will help to boost investments in the region because investors will not be worry about financing in areas that have good economic growth with various ease of access, such as regulations or public facilities provided by the government. this condition will have an impact on the ability of the community to pay taxes that have been required by the government and can increase the allocation of regional capital expenditure due to improved regional income from taxes. therefore, economic growth can strengthen the relationship of regional taxes with the allocation of regional capital expenditure, which eventually will be used as infrastructure improvements for public services. the result of the study conducted by nugraha and dwirandra (2016) in regencies/cities in bali province showed that economic growth could moderate the effect of regional taxes on capital expenditure allocation. based on the explanation previously, the fifth hypothesis is as follows: h5: economic growth can moderate the effect of regional taxes on capital expenditure allocation. economic growth moderates the effect of regional retribution on capital expenditure allocation regional retributions differ from local taxes because they have direct rewards that can be enjoyed by the payer. in addition to local taxes, the theory of fiscal federalism also correlates fiscal decentralization, such as regional retribution, with economic conditions, as well as various public services and public welfare (sari & supadmi, 2016). the acceptance of regional retributions is based on the service of granting permits/services provided by the government to individuals/bodies the higher the community's need for regional retribution services, will increase the revenue of regional retribution. as a result, the ability of local governments to allocate capital expenditure also improves (nugraha & dwirandra, 2016). economic growth is considered to strengthen the relationship between regional retribution and capital expenditure allocations. higher economic growth can increase local retribution and capital expenditure allocations. it is because high economic growth illustrates a better community life with high income earned by the community resulting in increased consumption and productivity of the community. the higher the level of economic growth, it is expected that the community needs more and more interests for regional retribution services. it means that the region will get income from these services and can increase the allocation of regional capital expenditure because regional revenue from regional retribution enhances. therefore, economic growth can strengthen the relationship between the receipt of regional retribution with the allocation of regional capital expenditure, which will later be used as infrastructure improvements for public services. saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 299 the studies conducted by nugraha and dwirandra (2016) in regencies/cities in bali province showed that economic growth could moderate the effect of regional retribution on capital expenditure. based on the previous explanation, the sixth hypothesis in this study is: h6: economic growth can moderate the effect of regional retribution on capital expenditure allocation. research method this study included all regencies/cities in indonesia as population. the sampling technique used in this study was purposive sampling, which is a sampling technique using certain criteria. the sampling criteria in this study were; first, the regency/city government in the indonesian province in 2016 and 2017, and all regencies/cities sampled have published and audited regional revenue and expenditure budget (rveb) realization, economic growth data, and complete area data (see table 1). data are obtained from the report on realization of regional revenue and expenditure budget (rveb) on www.djpk.kemenkeu.go.id. report on gross domestic product (grdp) on the website of https://www.bps.go.id/, and the data of area size from the website of https://www.kemendagri.go.id. table 1 research sample sample criteria sample regencies/cities government of provinces in indonesia (2016-2017) 1.016 regencies/cities government that published or audited the realization of regional revenue and expenditure budget (rveb), data of economic growth, and incomplete data of area size (2016-2017) (50) number of sample data used and processed 966 outlier data (abnormal) (401) the number of sample data processed 565 source: results of secondary data processing, 2019 the dependent variable in this study is capital expenditure. government regulations number 71 year 2010 explains that capital expenditure is a regional government expenditure that benefits more than one fiscal year, which will add to the fixed assets or wealth of an area. the independent variables of this study were regional taxes, regional retribution, special allocation fund, and area size. the definition of local tax based on law number 28 year 2009 is compulsory contributions to regions by individuals or entities without the presence of a balanced direct reward for payments, and payments can be forced under applicable laws. whereas regional retributions, according to law number 28 year 2009, are regional retributions as payments for services or specific permits that are specifically provided by local governments for the benefit of individuals/entities. special allocation fund variable based on government regulations no. 55 of 2005 is a fund allocated explicitly to specific regions to help special fund activities in an area following national priorities. the area based on government regulation number 47 of 1997 is a space that is a geographical unit and all elements saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 300 whose boundaries and systems are determined based on administrative and functional aspects. the size of the area is measured using the km 2 unit. the moderating variable in this study is economic growth. economic growth is a process of an output increase per capita (boediono, 2009). the economic growth in the regency/city is proxied using the rate of economic growth based on constant prices in 2010. all variables in this study used a logarithmic scale by rounding up nominal values that were too large. the use of logarithms is to smooth the magnitude of numbers and equalize the size of the research data. it aims to avoid data errors during regression testing (risty, 2014). the hypothesis testing in this study used moderated regression analysis (mra). mra is used to determine the effect of local taxes, regional retribution, special allocation fund, and area size on the allocation of capital expenditure with economic growth as a moderating variable. result and discussion descriptive statistical analysis in this study, all research variables in the form of dependent, independent, and moderation variables use a logarithmic scale to round up nominal values that are too large (risty, 2014). the descriptive statistical analysis test aims to present information about the amount of data in the study, the minimum value, maximum, mean, and standard deviation. the overall descriptive statistical test results are presented in the following table 2. table 2 results of descriptive statistical analysis n min max mean std. dev. capital expenditure 565 11.05 12.49 11.4442 0.15323 regional taxes 565 8.57 13.16 10.3464 0.57981 regional retribution 565 8.10 11.12 9.8461 0.50374 special allocation fund (dak) 565 10.78 12.85 11.2897 0.20706 area size 565 1.21 4.55 3.1776 0.64817 economic growth 565 -1.10 1.05 0.7223 0.14625 valid n (listwise) 565 source: results of data processing spss 26.0 table 2 illustrates descriptive statistics on the variables used in this study. the table 2 shows there are 565 numbers of data used in the study. within two years, the dependent variable (capital expenditure) obtained a standard deviation of 0.15323 and an average of 11.44442 or equal to 22%. the average value of capital expenditure of 22% <29% shows that the allocation of capital expenditure in total regional spending in regencies/cities in indonesia is still relatively low. the region that has the highest capital saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 301 expenditure is bangkalan regency in 2017 with a capital expenditure logarithm of 12.49 or 3,090,055,683,753 idr, while the area with the lowest capital expenditure is banggai laut regency in 2016, with a logarithm value of capital expenditure of 11.05 or 112,449,756,310 idr. within two years, the independent variable (log_regional tax) shows a standard deviation of 0.57981 and an average of 10.3464. it indicates that the average contribution of regional taxes in total regional original income for regencies/cities in indonesia is 10.3464. the region that has the highest local tax is bangkalan regency in 2017 with a regional tax logarithm of 13.16 or 14,350,601,626,319 idr. on the other hand, the area that has the lowest local tax is puncak jaya regency in 2017, with a local tax logarithm value of 8.57 or 368,138,060 idr. during two years, the independent variable (regional log_retribution) obtained a standard deviation of 0.50374 and an average of 9.88461. it shows that the average contribution of regional retribution in total regional original income to regencies/cities in indonesia is 9.88461. the regions that have the highest regional regional are bangkalan regency in 2017, with a logarithm of the regional retribution of 11.12 or 131,444,291,907 idr. on the other hand, the region that has the lowest regional retribution is the waropen regency in 2016, with a logarithm of the regional retribution of 8.10 or 124,784,000 idr. in two years, the independent variable (log_special allocation fund) shows a standard deviation value of 0, 20706, and an average of 11.2897. the average value of 11.2897 indicates that the most significant proportion in this study lies in the variable special allocation fund, so it can be said that regional dependence on the central government is still high. the region with the highest special allocation fund is bangkalan regency in 2017, with a logarithm of special allocation fund of 12.85 or 7,056,095,687,317 idr. as the regency of wondama bay in 2017 has the lowest special allocation fund with a logarithm of special allocation fund of 10.78 or 60,156,861,789 idr. during two years, the independent variable (log_area size) indicates a standard deviation of 0.64817 and an average of 3.1776. the logarithm of the average area of 3.1776, means that the average area of each regency/city in indonesia reaches 3,455,4200 km2. the region with the highest area is west kutai regency with a logarithm value of 4.55 or 35,696.59 km2, while the region with the lowest area is magelang city with a logarithm of 1.21 or 16, 06. within two years, the moderating variable (log_economic growth) obtained a standard deviation of 0.14625, and the average economic growth reached 0.7223 (72.23%). so it can be concluded that the average economic growth that can be achieved by regencies/cities in indonesia is 72.23%. the maximum value of 1.05 is found in central halmahera regency in 2016, and the minimum value of -1.10 is located in indramayu regency in 2016. classic assumption test saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 302 the classic assumption test is a mandatory requirement for multiple linear regression analysis. before testing the hypothesis, the data is first assessed with the classic assumption test to produce an unbiased regression model, because not all regression data can be processed. the results of the classical assumption test showed that the regression model used in this study was normally distributed and free from symptoms of autocorrelation, multicollinearity, and heteroscedasticity. research results and discussion based on the results of hypothesis testing in table 3, they showed that the variables of local taxes, special allocation fund, and area size had a positive effect on the allocation of capital expenditure. at the same time, regional retribution did not affect the allocation of capital expenditure. furthermore, economic growth variables could moderate the effect of regional taxes on capital expenditure allocations, but could not moderate the impact of regional retribution on capital expenditure allocations. effect of local taxes on capital expenditure allocation the first hypothesis in this study is that local tax has a positive effect on the allocation of capital expenditure (h1). the results of hypothesis testing for local tax variables showed a sig value of 0,000 <0.05 and a coefficient value of 0.103, so that (h1) is supported. local taxes are part of the original local revenue, which is the primary source of funding for local governments. even though each region has unequal local tax revenue potential, this study with a sample that covers all regencies/cities in indonesia proved that local taxes affected the allocation of capital expenditure because local taxes are the most potential alternative in increasing state revenue. it is because the tax has a relatively stable amount; for example, the land and building tax in which each year the taxpayer is subjected to pay for the land and building tax for each asset owned. besides, the regional tax payment is compulsory and forced under the applicable laws, so that people become more aware and concerned to carry out their state obligations. the higher local tax revenue will result in higher capital expenditure allocations. it is proved by the results of descriptive statistical analysis, which showed the maximum value of local taxes in bangkalan regency in 2017 and the maximum value of capital expenditure in bangkalan regency in 2017. based on law no. 28 of 2009 that local taxes are used for people's prosperity, and local taxes are used for state financing and national development by allocating these taxes to capital expenditure. harefa et al. (2017) also stated that regional tax revenues are used to finance governance and regional development, which is realized in capital expenditure. capital expenditure budget is used to facilitate the needs of the community in fulfilling regional public facilities and infrastructure for the creation of a prosperous society, in accordance with the objectives of the stewardship theory that stewards strive to serve the community so that their needs are met. basically, local taxes are revenue sourced from the community and one of the potential possessed by the region, so the community plays as an interested party in the implementation of development. therefore, local taxes must continue to be explored to create the welfare of the community itself. saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 303 table 3 results of hypothesis test model 1 and 2 model unstandardized coefficients standardized coefficients t sig b se beta 1 (constant) 5.166 0.152 34.017 0.000 regional tax 0.103 0.007 0.390 14.520 0.000 regional retribution 0.006 0.008 -0.020 -0.788 0.431 special allocation fund 0.465 0.016 0.628 28.244 0.000 area size 0.038 0.005 0.161 7.940 0.000 economic growth 0.138 0.018 -0.132 -7.498 0.000 2 (constant) 5.086 0.151 33.745 0.000 regional tax 0.028 0.033 0.107 0.850 0.396 regional retribution 0.083 0.35 0.274 2.370 0.018 special allocation fund 0.463 0.016 0.625 28.195 0.000 area size 0.039 0.005 0.165 8.149 0.000 regional tax*economic growth 0.105 0.045 1.087 2.319 0.021 regional retribution*economic growth 0.125 0.048 -1.231 -2.603 0.009 source: results of data processing spss 26.0 the results of this study were in line with the research by rahmawati and tjahjono (2018) in regencies/city in special region of yogyakarta province, sudika and budiartha (2017), nugraha and dwirandra (2016) in regencies/cities in bali province, as well as lestari (2015) in government city in west java province, which elaborated that regencies/cities governments had worked well in exploring sources of regional income from the side of local tax revenue. the effect of regional retribution on capital expenditure allocation the second hypothesis in this study is that regional retribution has a positive effect on the allocation of capital expenditure (h2). the results of hypothesis testing for regional retribution variables showed a sig value of 0.431> 0.05 and a coefficient value of -0.006, so that (h2) was not supported. such conditions illustrate that regional retribution did not affect the allocation of capital expenditure. it can occur because the service fees of each regency/city in indonesia are different since the natural resources owned by one region to another also differ. besides that, the setting regional retribution tariffs are also determined by each region under applicable law and regulation, so that these significantly affect the size of the level of regional retribution revenue in the regencies/cities in indonesia. the results of this study proved that not all regencies/cities at local governments in indonesia maximize services for their regional retribution, thereby causing low regional retribution. it is proved by the highest value of regional retribution of only 131,444,291,907 idr. at the same time, the local tax reaches 14,350,601,626,319, idr. hence, the lower the level of revenue from regional retribution, the allocation of capital expenditure will also be lower (decreasing), which in the end, the revenue from regional saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 304 retribution does not become the main funding source in the allocation of capital expenditure in regencies/cities in indonesia. in contrast to regional taxes, the emphasis of regional retribution is the direct reward that can be enjoyed by the community. however, in reality, there are still many complaints from the public over the service fees provided by the local government. there is still a mismatch between the fees paid and the quality of services received. therefore the community does not want to pay higher if the service received is still poor quality. moreover, it will also eliminate the sense of public trust in local governments, which will result in people feel reluctant to use the services of regional retribution. the results of this study are supported by the research conducted handayani et al. (2015) in regencies/cities in aceh province, mamonto, kalangi, and tolosang (2015) in bolaang mongondow regency, sudika and budiartha (2017) in regencies/cities in bali province. handayani et al. (2015) stated that regional retribution did not affect the capital expenditure because there was an assumption that the community considered regional retribution as a part of a program, not as the regional income. therefore, the community would pay if the level of service was maintained and improved. sudika and budiartha (2017) also stated that the reason for regional retribution did not have a positive effect on capital expenditure because the management of regional revenue sources has not been managed properly so that the contribution of regional retribution revenue in the original regional revenue proportion is still low. although bali island is famous for its tourism, so many tourists come to bali, and of course, it will cause an increase in revenue on tourism retribution. still, it is not able to increase revenue on regional retribution revenue because the management provided by local governments on the island of bali is not maximized and is not in line with management that can increase the proportion of regional retribution. in this case, the progress or failure of an area is very much determined by the willingness and ability of the regional government to run their region without violating the statutory provisions. the effect of special allocation fund on capital expenditure allocation the third hypothesis in this study is the special allocation fund has a positive effect on the allocation of capital expenditure (h3). the results of hypothesis testing for special allocation fund variables show a sig value of 0,000 <0.05 and a coefficient value of 0.465, so that (h3) is supported. based on law no. 33 of 2004, special allocation fund are funds intended to finance special activities in a particular region in accordance with national priorities. this special activity leads to investment activity, such as the improvement of public facilities and infrastructure with a long economic life. the special allocation fund is significant because various development investment programs must be fulfilled over time, then the role of the special allocation fund is increasing. therefore, the higher the special allocation fund, the greater the capital expenditure allocation is. it is proved by the results of descriptive statistical analysis, saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 305 which shows the maximum value of special allocation fund found in bangkalan regency in 2017 and the maximum value of capital expenditure in bangkalan regency in 2017. special allocation fund are transfer funds sourced from the central government to assist local governments in developing and prospering their people through proportional and professional regional wealth management and building sustainable infrastructure. local governments can use special allocation fund to provide services to the public that are realized through capital expenditure. special allocation fund are given to finance special activities on public service facilities and infrastructure that have not yet reached the standard in regional development (hairiyah et al., 2017). basically, the special allocation fund is a special grant fund, determined from the central government that its designation is for infrastructure development. therefore, the realization of a special allocation fund is the realization of capital expenditure. this research proved that the central government had met the minimum requirements of at least 10% of special allocation fund intended for regencies /cities of local governments in indonesia, and the regencies /cities had used the special allocation fund to finance programs and activities correctly and in accordance with what is needed by the society, so that the role of steward in serving the needs of principals has been achieved. the results of this study are in line with the research conducted by hairiyah et al. (2017) in regencies/cities in east borneo province, pratama (2017) in regencies/cities in riau province, juniawan and suryantini (2018) in regencies/cities in bali province which showed that special allocation fund had a positive effect on capital expenditure. the effect of area size on capital expenditure allocation the fourth hypothesis of this study is that the area size has a positive effect on the allocation of capital expenditure (h4). the results of hypothesis testing for the area size variables show a sig value of 0,000 <0.05 and a coefficient value of 0.038, so that (h4) is supported. the area size variable in this study covers all regencies/cities in indonesia, where the area between one region and another has an unequal size, so the need for facilities and infrastructure owned by one region to another is also different. the results from this research proved that areas that have a wider size resulted in higher capital expenditure. that is because large areas require more facilities and infrastructure. the infrastructure development must be extensively improved to create excellent public service, and social inequality does not occur between regions that have more extensive areas compared to regions that have smaller areas (meianto, betri, & wenny, 2014). for instance, areas that have a wider area will require the construction of a highway, which is larger than the area that has a small area. in this case, the regencies/cities of regional government have carried out its duties in accordance with the theory of stewardship, where the government is believed can serve the public interest by carrying out its duties and functions appropriately so that public welfare and adequate public services can be achieved. in accordance with law number 33 of 2004, the area size is one of the variables that describe the need for the provision of facilities and infrastructure. more specifically, saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 306 when it is related to the new autonomous region (dob), the results of the regional expansion attempt to provide adequate public service facilities, especially in hospitals, schools, telecommunications towers, highways, bridges, markets, and others. the results of this study were in line with the research by putra (2017)in regencies/cities in west sumatra province, wibisono and wildaniati (2016) in regencies/cities in east java province, sholikah and wahyudin (2014) in regencies/cities in java island, meianto et al. (2014)in regencies/cities in south sumatra, which stated that area size had a positive effect on the capital expenditure allocation. economic growth moderates the effect of regional taxes on capital expenditure allocation the fifth hypothesis of this study is economic growth can moderate the effect of local taxes on the allocation of capital expenditure (h5). hypothesis testing results for the variable regional taxes interaction with economic growth shows a sig value of 0.021 <0.05 and a coefficient value of 0.105, so that (h5) is supported. such conditions illustrate that economic growth has a vital role in affecting the increased regional taxes on capital expenditure allocations. it is supported by the theory of fiscal federalism, which states that there is a relationship between fiscal decentralization such regional taxes with economic conditions, as well as various public services and public welfare (sari & supadmi, 2016). since economic growth is a process of increasing the production of goods and services in economic activities of the community, meaning that economic growth illustrates a better community life with high income earned by the community, then the level of consumption and productivity of the population increases. furthermore, when regency/city governments have good economic growth, the construction of industrial infrastructures such as hotels, restaurants, housing, and others will be even higher. increasing economic growth in a region has an impact on improving people's income and enhancing infrastructure development, which in turn, will also affect the high allocation of regional capital expenditure sourced from regional taxes due to increased regional tax revenue. besides that, the improvement of economic growth can enhance the investors to invest in the regions (jaeni, 2016). it is because investors do not feel apprehension about investing in areas where economic growth is good with various ease of access, such as regulations or public facilities provided by the government. therefore, the better the level of economic growth in regencies/cities in indonesia, the higher the allocation of capital expenditure sourced from local taxes. the results of this study are in line with the research conducted by nugraha and dwirandra (2016) in bali province, which stated that economic growth could moderate the effect of regional taxes on capital expenditure allocation. saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 307 economic growth moderated the effect of regional retribution on capital expenditure allocation the sixth hypothesis of this study proposes that economic growth can moderate the effect of regional retribution on capital expenditure allocation (h6). the results of hypothesis testing for the interaction variables of regional retribution with economic growth show a sig value of 0.009 <0.05 and a coefficient value of -0.125, so that (h6) is not supported. previously, a hypothesis test had been done for the regional retribution variable, in which the results suggested that regional retribution did not affect capital expenditure. after being re-tested using the moderating variable, the results continued to state that economic growth was not able to moderate the effect of regional retribution on capital expenditure allocation. the higher level of economic growth is not able to strengthen the influence of regional retribution on capital expenditure due to several factors. first, the regional service fees for each regency/city in indonesia are different because the natural resources owned by one region with other regions are different as well. besides, the stipulation of regional retribution tariffs is determined by each region in accordance with the applicable laws, so that it greatly influences the level of acceptance of regional retribution in the regencies/cities of local government in indonesia despite high economic growth rates. local governments have not been able to take advantage of opportunities for economic growth to maximize the management of regional retribution. this condition can cause a low allocation of regional capital expenditure due to the lack of revenue from regional retribution. second, good economic growth without a balance, by boosting the regional service fees, will result in revenue retribution, which remains low. the public definitely will not use local service fees if the services provided by the government are still inadequate and not in accordance with the wishes of the community even though the level of consumption and productivity increases. for instance, based on research data in 2016 central halmahera regency has the highest economic growth of 11.24, but the receipt of its regional retribution amounted to 5,730,499,945 idr, in contrast to north halmahera regency with total revenue from its regional retribution amounted to 28,909,730,628 idr, with the economic growth of 4.03. conclusion the results of this study confirmed the fiscal federalism theory which states that there is a relationship between fiscal decentralization such as local taxes with economic conditions, as well as various public services and public welfare. it is proven by the support of economic growth that could strengthen the relationship of regional taxes on capital expenditure. in addition, the results of this study also showed that regional taxes, special allocation fund, and area size were essential factors in the allocation of capital expenditure to meet the obligations of regency/city governments to carry out their functions optimally as community stewards. saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 308 this research implies that the regional governments in regencies/cities in indonesia are expected to be more able to explore the potential of the region, especially on regional retribution. increasing regional retribution will make local governments more independent in funding all regional needs, especially in capital expenditure, and in turn, it can improve the quality of services to the community. there are some limitations to this study. first, the research period is relatively short due to the availability of data only from 2016 to 2017. secondly, several numbers of research data are outliers. as for the suggestions given by the author to improve further research, it is expected that the next researchers will add a more extended observation period and change the intervening model in their study. second, new research is also expected to be able to combine other variables related to capital expenditure, such as general allocation funds (dau), revenue sharing funds (dbh), population numbers, budget surplus (silpa) and others. references alderfer, c. p. (1972). existence, relatedness, and growth. human needs in organizational settings. new york: us. free press. andrian, y., & samekto, a. (2017). pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan dana alokasi khusus (dak) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten / kota di pulau jawa. journal of accounting research and review, 10(2), 139–152. retrieved from http://jurnal.unsyiah.ac.id/tra/article/view/14018/10609 ayem, s., & pratama, d. (2018). pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi daerah istimewa yogyakarta periode 2011-2016. akuntansi dewantara, 2(2), 169–182. http://dx.doi.org/10.26460/ad.v2i2.2987 bodman, p., heaton, k.a., & hodge, a. (2009). fiscal decentralisation and economic growth: a bayesian model averaging approach. school of economics, the university of queensland, december, 1–10. retrieved from http://www.uq.edu.au/economics/mrg/3509.pdf boediono. (2009). teori pertumbuhan ekonomi. edisi ketujuh. yogyakarta: bpfe. christover, a. p., & rondonuwu, s. (2016). pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. jurnal emba, 4(1), 1241–1253. https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.12294 davis, j. h. (1997). toward a stewardship theory of management. academy of management review, 22(1), 20–47. https://doi.org/10.2307/259223 felix, o. (2012). analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of ondo state, nigeria. journal of accounting and taxation, 4(1), 1-6. https://doi.org/10.5897/jat11.038 hairiyah, malisan, l., & fakhroni, z. (2017). pengaruh dana alokasi umum dau dana alokasi khusus dak dan pendapatan asli daerah pad terhadap belanja modal, journal feb unmul, 14(2), 85–91. http://dx.doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483 handayani, s., abdullah, s., & fahlevi, h. (2015). pengerauh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil (dbh) terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi aceh. journal magister akuntansi pascasarjana universitas http://jurnal.unsyiah.ac.id/tra/article/view/14018/10609 http://dx.doi.org/10.26460/ad.v2i2.2987 http://www.uq.edu.au/economics/mrg/3509.pdf https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.12294 https://doi.org/10.2307/259223 https://doi.org/10.5897/jat11.038 http://dx.doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483 saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 309 syiah kuala, 4(2), 45–50. retrieved from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/4467/3846 harefa, m., permana, s. m., mangeswuri, d. r., & meilani. h. (2017). optimalisasi kebijakan penerimaan daerah (kerjasama yayasan pustaka obor indonesia-bidang ekonomi dan kebijakan publik pusat penelitian badan keahlian dpr ri. ed. 1, cet. 1, jakarta. retrieved from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-timpublic-77.pdf jaeni, g. a. l. (2016). pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi pendapatan asli daerah dan bantuan provinsi terhadap belanja modal. dinamika akuntansi, keuangan dan perbankan, 5(1), 13–26. retrieved from https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5569/1693 jaya, i. p., & dwirandra, a. a. n. b. (2014). pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 7(1), 79–92. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/8643/6440 juniawan, m. a., & suryantini, n. p. s. (2018). pengaruh pad, dau dan dak terhadap belanja modal kota dan kabupaten di provinsi bali. e-jurnal manajemen universitas udayana, 7(3), 1255–1281. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05 kusnandar, & siswantoro, d. (2009). pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. jurnal universitas indonesia, 1–20. retrieved from https://scholar.google.co.id/citations?user=r3cdu2aaaaaj&hl=en kusuma, h. (2016). desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di indonesia. jurnal ekonomi kuantitatif terapan, 9(1), 1–11. https://doi.org/10.24843/jekt.2016.v09.i01.p01 lestari, s. a. p. (2015). pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap belanja modal daerah pada pemerintahan kota di jawa barat tahun 2011-2013. e-proceeding of management, 2(3), 3383–3392. retrieved from https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/104615/jurnal_eproc/penga ruh-penerimaan-pajak-daerah-terhadap-belanja-modal-daerah-pada-pemerintahankota-di-jawa-barat-tahun-2011-2013.pdf lofgren, k., macaulay, m., berman, e., & plimmer, g. (2017). expectations, trust, and 'no surprises': perceptions of autonomy in new zealand crown entities. australian journal of public administration, 77(4), 672–684. doi:10.1111/1467-8500.12305 malik, s., ul-hassan, m., & hussain, s. (2006). fiscal decentralization and economic growth in pakistan. department of economics, bahauddin zakariya university, multan, pakistan. retrieved from https://www.jstor.org/stable/41260655 mamonto, s. y., kalangi, & d. tolosang, k. (2015). pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. jurnal berkala ilmiah efisiensi, 15(1), 1-14. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/6377/5894 meianto, e., betri, & wenny, c. d. (2014). pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di sumatera selatan. stie multi data palembang, 1–13. retrieved from http://eprints.mdp.ac.id/1472/1/jurnal%20edy%20meianto%202011210030.pdf nugraha, i. p., & dwirandra, a. a. n.b . (2016). kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dau dan dbh pada belanja modal. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 14(1), 284–311. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14408/11843 http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/4467/3846 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-77.pdf https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-77.pdf https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5569/1693 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/8643/6440 https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05 https://scholar.google.co.id/citations?user=r3cdu2aaaaaj&hl=en https://doi.org/10.24843/jekt.2016.v09.i01.p01 https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/104615/jurnal_eproc/pengaruh-penerimaan-pajak-daerah-terhadap-belanja-modal-daerah-pada-pemerintahan-kota-di-jawa-barat-tahun-2011-2013.pdf https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/104615/jurnal_eproc/pengaruh-penerimaan-pajak-daerah-terhadap-belanja-modal-daerah-pada-pemerintahan-kota-di-jawa-barat-tahun-2011-2013.pdf https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/104615/jurnal_eproc/pengaruh-penerimaan-pajak-daerah-terhadap-belanja-modal-daerah-pada-pemerintahan-kota-di-jawa-barat-tahun-2011-2013.pdf https://www.jstor.org/stable/41260655 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/6377/5894 http://eprints.mdp.ac.id/1472/1/jurnal%20edy%20meianto%202011210030.pdf https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14408/11843 saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 310 nurhidayati, l. l., & yaya, r. (2013). alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: praktik di pemerintah daerah. jurnal akuntansi & auditing indonesia, 17(2), 102–114. https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art2 nuryadin, d., & suharsih, s. (2017). analisis dan evaluasi dampak dana alokasi khusus terhadap indikator kinerja pembangunan di daerah, studi kasus kabupaten-kota 2003/2013. jurnal ekonomi dan studi pembangunan, 18(1), 62–70. https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3954 oates, wallace, e. (1999). an essay on fiscal federalism. journal of economic literature, 37(3), 1120-1149. retrieved from https://www.jstor.org/stable/i344067 peraturan direktur jenderal perbendaharaan. nomor per33 /pb/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. peraturan menteri dalam negeri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. peraturan menteri keuangan nomor 101/pmk.02/2011 tentang klasifikasi anggaran. peraturan mentri dalam negeri no.37/2012 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. pratama, r. (2017). pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. jom fekon, 4(1), 2677–2689. retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/19502/18849 putra, f. (2017). pengaruh desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal. article universitas negeri padang, 1–25. retrieved from http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2418/1927 rahmawati, r., & tjahjono, a. (2018). pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di d.i yogyakarta tahun 2012 2016. jurnal kajian bisnis, 26(2), 195–209. retrieved from http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/124/106 ramlan, abdullah, s., & darwanis. (2016). pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lainlain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. jurnal magister akuntansi, 5(2), 79–88. retrieved from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/4512/3888 risty, n. n. (2014). pengaruh ukuran perusahaan, aktiva tetap, dan future abnormal earnings terhadap kebijakan utang. jurnal telaah & riset akuntansi, 7(1), 22-28. retrieved from http://jurnal.unsyiah.ac.id/tra/article/view/10131/8003. sari, i., & supadmi, n. l. (2016). pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada peningkatan indeks pembangunan manusia. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 15(3), 2409–2438. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/16283/13972 sholikah, i., & wahyudin, a. (2014). analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di jawa. accounting analysis journal, 3(4), 553–562. https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4224 sudika, i., & budiartha, i. k. (2017). pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi bali. e-jurnal https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art2 https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3954 https://www.jstor.org/stable/i344067 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/19502/18849 http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2418/1927 http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/124/106 http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/4512/3888 http://jurnal.unsyiah.ac.id/tra/article/view/10131/8003 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/16283/13972 https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4224 saud, asterina, & trisha factors affecting capital expenditure allocation: empirical evidence … journal of accounting and investment, 2020 | 311 akuntansi universitas udayana, 21(2), 1689–1718. https://doi.org/10.24843/eja.2017.v21.i02.p30 sukirno, s. (2011). makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga. jakarta: rajawali pers. suparmoko. (2002). ekonomi publik (untuk keuangan dan pembangunan daerah), yogyakarta: penerbit andi. undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. undang-undang republik indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. vosselman, e. (2016). accounting, accountability, and ethics in public sector organizations. administration & society, 48(5),602-627. https://doi.org/10.1177/0095399713514844. wibisono, n., & wildaniati, a. (2016). pengaruh pertumbuhan ekonomi, pad, dau, silpa dan luas wilayah terhadap alokasi anggaran belanja modal. journal ekomaks, 5(2), 11–20. retrieved from http://unmermadiun.ac.id/ejurnal/index.php/ekomaks/article/view/212/412 widiasmara, a. (2019). pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, total aset dan luas wilayah, terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. journal of islamic finance and accounting, 2(1), 45–56. https://doi.org/10.22515/jifa.v2i1.1594 yudiaatmaja, f., suwendra, w., & sukmawati, r. (2016). pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten buleleng. e-journal bisma universitas pendidikan ganesha, 4, 1–9. retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jmi/article/viewfile/6680/4541 https://doi.org/10.24843/eja.2017.v21.i02.p30 https://doi.org/10.1177/0095399713514844 http://unmermadiun.ac.id/ejurnal/index.php/ekomaks/article/view/212/412 https://doi.org/10.22515/jifa.v2i1.1594 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jmi/article/viewfile/6680/4541 journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper the relationship between corporate governance and integrated reporting hayyin agustina mawardani 1 and iman harymawan 2 * abstract: research aims: the objective of this research is to investigate the level of integrated reporting information disclosure in the annual reports of non-financial public companies listed on the indonesia stock exchange (idx) from 2017 to 2018 and its relationship with corporate governance, as measured by the independent board, the board size, board gender diversity, and types of the external audit firm, both corporates audited by big-4 accounting public firm or non-big-4 accounting public firm. design/methodology/approach: in this research, the authors utilized a total of 936 observations. the analysis used in this research was the ordinary least square (ols) regression. research findings: this research showed that corporations with a higher number of independent board members and a bigger board size disclosed a higher level of integrated reporting information. however, the authors did not find a significant correlation between board gender diversity and audit firm types on the level of integrated reporting information disclosure. theoretical contribution/originality: this research contributes to adding to the literature on integrated reporting disclosure theory. practitioner/policy implication: hopefully, these findings can give the policymaker a comprehensive picture of the relationship between corporate governance and integrated reporting disclosure. research limitation/implication: this paper's limitation is that the measurement of integrated reporting disclosure was conducted using content analysis by word count carried out manually, which might contain the authors’ subjectivity. keywords: integrated reporting; corporate governance; emerging country introduction reporting is one way to provide information to stakeholders. currently, there are many types of reporting that exists in indonesia. also, public companies listed on the indonesia stock exchange (idx) are required by the financial services authority (ojk) to publish three reports: annual report, sustainability report, and financial report. information obtained from the annual report is mainly about summarizing critical financial data, stock information, company profile, good corporate governance, and corporate social responsibility (pojk no. 29/pojk.04/2016). affiliation: 1,2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas airlangga, east java, indonesia *correspondence: harymawan.iman@feb.unair.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.9694 citation: mawardani, h. a. & harymawan, i. (2021). the relationship between corporate governance and integrated reporting. journal of accounting and investment, 22(1), 51-79. article history received: 31 aug 2020 revised: 02 oct 2020 15 nov 2020 accepted: 25 nov 2020 http://hayyin-agustina-mawardani-feb16.web.unair.ac.id/profil.html https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57191762412 https://www.unair.ac.id/site/article/read/31/s1-akuntansi.html https://www.unair.ac.id/site/article/read/31/s1-akuntansi.html https://www.unair.ac.id/site/article/read/31/s1-akuntansi.html https://www.unair.ac.id/site/article/read/31/s1-akuntansi.html mailto:harymawan.iman@feb.unair.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9694 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 52 usually, the annual report is attached to the company’s financial report/statement, which mostly contains information about the comparison of the fiscal year and prior year’s financial position statement, comprehensive income statement, changes in equity statement, cash flow statement, and notes to financial statements (keputusan ketua bapepam [decree of the chairman of the capital market and financial institution supervisory agency]-lk no: kep-347/bl/2012). meanwhile, the sustainability report in indonesia contains information about how the financial services support creating sustainable economic growth by aligning economic, social, and environmental interests (pojk no. 51/pojk.03/2017). as the authors can conclude, these three reports are all mostly about financial information. this information is provided to fulfil decision-makers' necessities, such as investors, creditors, auditors, management, and government. corporate disclosure has been changing differently in the past year. terms such as responsibility, corporate reporting, integrated reporting, and corporate governance have become essential over the past years in the business world (roxana-ioana & petru, 2017). nowadays, the corporation's perspective is broader due to globalization and nonfinancial regulation growth (suttipun & bomlai, 2019). corporations have realized that they have to take responsibility after the last global financial crisis, accounting scandals, and the increased environmental disasters that made the stakeholders lose their trust in traditional reporting (roxana-ioana & petru, 2017). the traditional reporting presents the financial and non-financial reports separately but fails to establish a connection. it actually can lead to confusion among corporate stakeholders. other than that, traditional reporting mostly reflects the limited historical performance, and it is not concerned with the crucial targets or risks in the future. therefore, it fails to support the decision-making process (krzus, 2011; suttipun & bomlai, 2019). in reality, investors require trustful integrated information connected to the corporate's business model, value creation process, and risk management (sofian & dumitru, 2017). however, disclosing the integrated financial and non-financial information will be hard if there are no companies' reporting standards. due to the stakeholders' enormous demands, there was an urge to standardize integrated reporting. therefore, the international integrated reporting committee (iirc) published the international integrated reporting framework (iirf), a conceptual framework of integrated reporting, in 2013. according to international integrated reporting committee (iirc), an integrated report is a concise communication of how an organization’s strategy, governance, performance, and prospects in the context of its external environment lead to value creation in the short-term, medium-term, and long-term (iirc, 2013). integrated report (ir) involves combining financial and non-financial reports into one single report, and it has a higher quality of information for stakeholders. thus, it helps the company better understand the stakeholders’ expectations to enhance the decision-making process (eccles & krzus, 2010). based on the prior literature, it was discovered that integrated reporting had a positive association with firm valuation. integrated reporting brings mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 53 more benefits to enhance information quality, and its benefits exceed its cost (lee & yeo, 2016). the benefits of integrated reporting occur both internally and externally, in which, for the internal benefit, integrated reporting can ensure a better understanding of value creation (burke & clark, 2016). besides, integrated reporting's external benefit is to maintain the long-term value and relationship with stakeholders (barnabè, giorgino, & kunc, 2019). however, this reporting category is still voluntary, and it is still in the early stage of adoption in some emerging countries. meanwhile, companies in the asian developed countries, such as japan (ito & iijima, 2017) and singapore (doni, larsen, bianchi martini, & corvino, 2019) have voluntarily adopted integrated reporting to report their performance using one single report. in comparison, another country has implemented integrated reporting as its mandatory report, which is public companies listed in johannesburg stock exchange (jse) in south africa (du toit, van zyl, & schütte, 2017). a previous study in thailand examined the association of corporate governance and the integrated reporting level, where the specification of corporate governance consisted of ownership structure, the board size, composition of an independent board, and csr awards (stuttipun & bomlai, 2019). the study conducted with the early adoption of integrated reporting and the degree of sustainability reporting in thailand remains unclear. the results revealed a positive association between institutional-owned firms, the board size, and companies that received csr awards with an integrated reporting level. however, the number of samples used was relatively low compared to indonesia data, even though it involved financial companies. it implied that the number of thailand companies adopting integrated reporting might be lower than in indonesia. while in this study, the authors examined the relationship of corporate governance as measured by the independent board, the board size, board gender diversity, and types of the external audit firm with the level of integrated reporting information disclosure. as mentioned earlier, regarding the countries that have already implemented integrated reporting voluntarily, this study is specified to examine the integrated reporting data with emerging countries' settings in asia, such as indonesia. this topic is still classified as a current issue and interesting because there is still a lack of empirical studies on this subject since the integrated report is not mandatory in indonesia (de villiers, rinaldi, & unerman, 2014). interestingly, indonesian public listed companies have already published annual reports that combine both financial and non-financial information. it is appealing to analyze whether the annual reports of indonesian public listed companies have already disclosed what is obligated by the integrated reporting components. this study used regression analysis to determine the relationship between corporate governance and integrated reporting. for analysis, the authors constructed the keywords based on major content elements of integrated reporting from the international integrated reporting committee (iirc) framework. furthermore, the authors conducted the word count methods from keywords, which was later mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 54 constructed as an analysis unit. besides, the authors also did the content analysis to measure the level of integrated report (ir) information disclosure. this study employed data from an emerging country, such as indonesia. therefore, the authors utilized the annual report listed on idx with the period of 2017 to 2018. according to the results, the authors found that only independent board member composition and board size had a significant positive relationship with the level of integrated reporting information disclosure. meanwhile, board gender diversity and types of external audit firms did not significantly correlate with the level of integrated reporting disclosure. this research is necessary and essential because the results will deepen and broaden knowledge regarding the relationship between corporate governance and integrated reporting. corporate governance is one of the primary determinants of integrated report disclosure since the management profoundly influences annual report disclosure. not only that, based on prior literature, integrated reporting is essential to maintain the long-term value and relationship with stakeholders (barnabè et al. 2019). this research aims to investigate the level of integrated reporting information disclosure in the annual reports of the non-financial public, especially in indonesia, an emerging country that is still adopting integrated reporting voluntarily. since most of the prior literature has examined the integrated reporting in developed countries adopting it as mandatory disclosure, this study specifically assessed the relationship between board characteristics (independent board composition, board size, and board gender diversity) and auditor characteristic (big-4 or a non-big-4 audit firm) with the integrated reporting disclosure. this research has some contributions. the first contribution is adding to the integrated reporting literature by determining which corporate governance indicators influence the integrated reporting disclosure. the second contribution is addressed to the policymaker, the financial service authority (ojk). expectantly, the research findings provide the policymaker a comprehensive picture of the relationship between corporate governance and integrated reporting disclosure, especially in the public companies listed on the indonesia stock exchange (idx) in 2017-2018. literature review and hypotheses development in this research, legitimacy theory was used to investigate the extent and level of integrated reporting in the annual reports of the indonesian stock exchange (idx) listed companies during 2017-2018. legitimacy theories are the most used theoretical explanations for the voluntary report, such as the integrated report (emeseh & songi, 2014). society demands not only financial information but also non-financial information. according to suchman (1995), legitimacy is a generalized assumption or perception that mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 55 an entity's actions are appropriate, proper, or desirable within some socially constructed system of definitions, values, beliefs, and norms (suchman, 1995). legitimacy theory supports understanding the entities’ behavior in applying, establishing, and communicating their social responsibility policies (zyznarska-dworczak, 2018). this theory believes that entities could influence the society in which they operate (zyznarska-dworczak, 2018). hence, a corporation as a part of society must fulfil societal expectations; if not, they have to pay penalties (gray, kouhy, & lavers, 1995). legitimacy theory suggests that an entity will act carefully to ensure that its operations, performances, and activities can be accepted by society (nazli nik ahmad & sulaiman, 2004). the second theory employed in this research was the agency theory. agency theory is concerned with the relationship between principals and agents, where principals want to maximize the firm's value, while agents want to maximize profitability. according to jensen and meckling (1976), companies' problems occur when stakeholders and management do not have the same incentives, and stakeholders cannot to monitor the management behavior (jensen & meckling, 1976). eisenhardt (1989) stated that agency theory is concerned with finding a solution to two problems found in agency relationships. the first agency problem is the problem that occurs when the targets or desires of the agent and principal different from each other, and it is not easy, or it costs much money for the principal to verify what the agent is doing and whether the agent has behaved appropriately (eisenhardt, 1989). according to hill and jones (1992), agency theory focuses on the interest divergence between stockholders and managers (hill & jones, 1992). this interest divergence may reduce firm value and increase agency costs. since the principal cannot inspect agents’ way of behaving, they “rely on imperfect surrogate measures, which can lead the agent to displace his behavior toward the surrogates to appear to be behaving well” (mitnick, 1992). therefore, agency costs increase because agents focus and concentrate their efforts on incorrect things (shapiro, 2005). to decrease agency costs, the corporation has to be concerned about issuing information in more significant volumes (huang & zhang, 2011). also, more information disclosure lessens the information asymmetry problem (suttipun & bomlai, 2019). cerbioni and parbonetti (2007) stated that agency problems could be prevented by adopting the integrated reporting (ir) because it provides the owners a means to gain more comprehensive information about the corporation, improve accountability, and increase management transparency (cerbioni & parbonetti, 2007). following those theories, the corporation must increase the amount of financial information and non-financial information in their reporting to meet society's desire and reduce information asymmetry. in other words, both financial and non-financial information is equally crucial for the decision-making process. in the integrated report, mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 56 financial and non-financial information are connected and illustrated in one single report. hopefully, this integrated report will fulfil societal expectations. the international integrated reporting committee (iirc) described the eight contents in their international integrated reporting framework (iirf) that must be included in the integrated report (iirc, 2013). the first one is the organizational overview and external environment content that answer questions about what corporate does and what fields the corporate operates. this content can be seen from the corporate’s vision and mission, changes in quantitative information such as the employees' number, total revenue, and the number of countries where the corporate operates. the second is governance content, which answers questions about how the corporate governance structure supports its ability to create value in the short-term, mediumterm, and long-term. this content requires information like organizational leadership structures, including their expertise, skills, diversity, and how incentives and remuneration affect value creation. the third is business model content, which answers questions about what kind of business model implemented in the corporations, including six capitals (financial capital, manufactured capital, intellectual capital, human capital, social and relationship capital, and natural capital) as their inputs, then include corporation’s business activities, corporation’s outputs, and corporation’s outcomes. the fourth is risks and opportunities content, answering questions about what risks and opportunities affect the corporation’s ability to create short-term, medium-term, and long-term value and how organizations deal with corporate. the fifth is strategy and resource allocation to answer questions about where the corporations want to go and how they could get there. the sixth is performance content to answer questions concerning how well the corporation achieved its strategic objectives for the year and the corporation outcomes that affect the corporate capitals. the seventh content is outlook, which answers questions about what uncertainty and challenges corporate may face in implementing their strategy and the potential implications for the future performance and business model. the information needed for this content is an analysis of quantitative and qualitative changes that occur from time to time. previous research based on the previous study from pavlopoulus, magnis, and iatridis (2017), their findings showed that the quality of integrated report disclosure was positively associated with corporate governance variables. they found that a larger number of non-executive and independent board members would have a higher quality of integrated report disclosure (pavlopoulos et al., 2017). additionally, according to research by pavlopoulus, magnis, and iatridis (2019), they uncovered that there was a positive relationship between corporate performance and mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 57 the integrated report disclosure quality level. they also mentioned that corporate with a higher level of integrated report disclosure quality tended to disclose an accounting information summary relevance, such as the book value of earnings and equity with higher value (pavlopoulos et al., 2019). the research findings by ghani, jamal, puspitasari, and gunardi (2018) showed that even though the integrated reporting disclosure level among the real property firms in malaysia has grown from time to time, integrating reporting levels was still low. their research also found that liquidity, returns on asset (roa), returns on equity (roe), and leverage had an insignificant relationship with the integrated reporting disclosure level. they mentioned that audit firm size and corporation size had a significant relationship with the integrated reporting disclosure level (ghani et al. 2018). another study established by kılıç and kuzey in 2018 revealed no effect produced by board composition and board size on forward-looking disclosure. nevertheless, their research mentioned that firm size and board gender diversity had a significant positive relationship with the qualitative and quantitative forward-looking disclosure. furthermore, their study also showed that leverage was negatively associated with forward-looking qualitative information (kılıç & kuzey, 2018b). research from suttipun and bomlai (2019) discovered a significant positive correlation among the corporations that received csr awards, board size, institution-owned corporations, and the integrated reporting disclosure level. nonetheless, their research mentioned an insignificant relationship between the integrated reporting disclosure level and the ceo duality, independent board member composition, government-owned corporations, and family-owned firms (suttipun & bomlai, 2019). another study conducted by falatifah and hermawan in 2018 found that the influence of both the audit committee and board of directors' effectiveness was still insignificant. their study findings proved that the audit committee's effectiveness and the board of directors did not impact integrated report disclosure. even so, falatifah and hermawan exposed that integrated report disclosures could affect lowering equity costs (falatifah & hermawan, 2018). shanti, tjahjadi and narsa also researched this topic in 2018. they later uncovered that this research’s results approved that corporations with more immense leverage and size would have a higher integrated reporting information disclosure level. the other findings revealed that companies that made integrated reports tended to present a higher quality of earnings. thus, there was a significant positive relationship between integrated reporting and earnings quality (shanti et al., 2018). the board of directors is one of the most critical internal control mechanisms because it is chosen by the shareholders to make decisions. to reduce agency costs, boards usually include some independent directors, a professional with neither ownership of the corporation, management role, nor business (patelli & prencipe, 2007). according to fama and jensen (1983), the appearance of more independent members on the board mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 58 of directors makes that board of directors more beneficial, with the corporation having to disclose more information (fama & jensen, 1983). from the previous research conducted by ho and wong (2001), they found a positive relationship between the independent member proportion of the board of directors and corporate responsibility reporting in the listed companies’ annual reports in hong kong (ho & wong, 2001). patelli and prencipe's (2007) study also discovered a positive mutual relationship between the independent directors’ proportion on the board of directors and the volume of voluntary information disclosure in the non-financial listed companies' annual reports in italy (patelli & prencipe, 2007). research from garciameca and sanchez-ballesta (2010) showed a positive correlation between board independence and voluntary disclosure, but it only occurred in countries with high investor protection rights (garcia-meca & sanchez-ballesta, 2010). nevertheless, prior research from falatifah and hermawan (2018) uncovered that the effectiveness of the board of directors did not affect integrated reporting (ir) disclosure in 20 countries for firms listed on the international integrated reporting council (iirc) network database during the period 2015-2017 (falatifah & hermawan, 2018). a study from suttipun and bomlai (2019) also found no significant mutual relationship between integrated reporting level and the proportion of independent members of the board of directors in annual reports of companies listed in the stock exchange of thailand from 2012 through 2015 (suttipun & bomlai, 2019). besides, research from kılıç and kuzey (2018) exposed that there was no significant impact created by the board composition on forward-looking disclosures in integrated reporting (ir) (kılıç & kuzey, 2018b). however, this research hypothesized that: h1: there is a positive relationship between the board independence and level of integrated report (ir) content disclosure. board size in indonesian corporations consists of a board of commissioners (boc) and a board of directors (bod). board size is believed to be one of the major board effectiveness determinants (amran, lee, & devi, 2014). larger boards may have bigger complexity and diversity, affecting voluntary information disclosure and increasing the forward-looking disclosure (elzahar & hussainey, 2012). research conducted by suttipun and bomlai (2019) revealed that publicly listed companies with larger board sizes in thailand during 2012-2015 disclosed a higher level of integrated reporting information disclosure (suttipun & bomlai, 2019). meanwhile, research conducted by kılıç and kuzey found that there was no correlation between board size and forward-looking disclosures (kılıç & kuzey, 2018b). even so, the authors hypothesized that: h2: there is a positive relationship between the board size and level of integrated report (ir) content disclosure. mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 59 a study about gender diversity mentioned that diversity might give an advantage to the decision-making process since board members with different backgrounds may have various dispersed opinions (alvarez & mccaffery, 2000). other prior studies also stated that board gender diversity impacted firm decisions, and female board members tended to have a different point of view and ask for dissimilar information than the male board members (krishnan & parsons, 2008; srinidhi, gul, & tsui, 2011; sun, liu, & lan, 2011). the prior study from nalikka (2019) found that the female board members' composition did not correlate with voluntary information disclosure in corporations' annual reports (nalikka, 2009). meanwhile, aribi, alqatamin, and arun discovered that board gender diversity positively impacted the level of forward-looking information disclosure (aribi et al. 2018). thus, this study hypothesized that: h3: there is a positive relationship between the board gender diversity and level of integrated report (ir) content disclosure. according to ghani et al. (2018), large audit firms are commonly concerned with their image and reputation as they are more eager to relate with corporations that disclose more information in their annual reports. moreover, large audit firms indeed have more experience dealing with various corporations from different cultures and regions. other than that, smaller audit firms do not have the power to influence their clients, but smaller audit firms try to meet clients’ needs to remain as auditors in the corporations (ghani et al., 2018). audit firms in indonesia are divided into two. the first group is big-4 audit firms: deloitte, pricewaterhousecoopers (pwc), ernst and young (ey), and kpmg. the second group is non-big-4 audit firms. the corporations that use one of the big 4 audit firms as external auditors are expected to disclose more information in their annual reports. since big-4 audit firms perform higher quality audits, they may encourage audited corporations to disclose greater amounts of information in the corporations’ published annual reports (hossain, tan, & adams, 1994; inchausti, 1997; owusu-ansah, 1998). it indicates that the voluntary information disclosure level in companies audited by big-4 audit firms is more likely to be higher (hossain, perera, & rahman, 1995). a study from barako, hancock, and izan (2006) showed that the type of external audit firms did not have a remarkable impact on the level of voluntary information disclosure in kenya listed companies (barako et al. 2006). research from mohammad hossain et al. (1995) also revealed that the type of auditor had no significant mutual relationship with the extent of voluntary information disclosure (hossain et al., 1995). however, the study from ghani et al. (2018) found that audit firms had a significant influence on the level of integrated reporting practices and voluntary disclosure in malaysian real property companies (ghani et al., 2018). therefore, this research hypothesized that: mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 60 h4: there is a positive relationship between the company being audited by a big-4 audit and the level of integrated report (ir) content disclosure. research method this paper utilized the archival research method. the archival research method involves a study of historical data. it relies on looking at past data sets or records. the data utilized in this research was a quantitative approach because it was easy to measure. the data were collected from annual reports and financial reports of the non-financial public listed companies in indonesia stock exchange (idx) during 2017-2018. the annual report and the financial reports could be obtained from indonesia stock exchange official website (www.idx.co.id) and the companies’ official website. the reports used in this research were mostly in the english language, but for companies that did not publish the reports' english version, the authors used the indonesian version. for the supporting variables, namely control variables: firm size, liquidity, leverage, and returns on assets, the data were accessed from orbis (www.orbis.bvdinfo.com), a web page that provides financial data of corporations in the world. the population used in this research was all non-financial corporations within the different industrial sectors listed on the indonesia stock exchange (2017-2018). therefore, the population used in this research was all corporations but excluded the corporations that included code number 6 standard industrial classification (sic), a code number for financial firms. table 1 sample selection description total initial observations 1,248 observations excluded: firms within financial & real estate industry (sic 6) 288 observations firms with missing data: 24 observations final observations 936 observations this study inspected the relationship between corporate governance and the level of integrated reporting information disclosure. the corporate governance was measured by four indicators: the independent board members, the board size, board gender diversity, and types of external audit firms, both the corporates audited by a big-4 accounting public firm and a non-big-4 accounting public firm. the level of integrated reporting information disclosure was assessed by content analysis using word count. to inspect the relationship between corporate governance and the level of integrated reporting information disclosure, this paper was helped by some control variables: firm size, leverage, liquidity, and returns on assets (roa). this research utilized three variables: the dependent variable, the independent variable, and the control variable. the detail of the variable names is presented in appendix-a. this study’s research design is: mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 61 ird = α + β1indboard + β2 boardsize + β3 female + β4 big4 + β5 firmsize + β6 leverage + β7 liquidity + β8 roa + ɛ (1) this study used the integrated reporting information disclosure level dependent variable with seven out of the eight integrated reporting (ir) content elements. the authors decided to exclude the 8th content element, the basis of preparation and presentation because this content assessment required heavy judgments to be made by authors; it might be subjective and biased. the authors collected the data by obtaining annual reports from corporations’ websites and the indonesian stock exchange’s (idx) website. integrated reporting (ir) information disclosure was analyzed by conducting a content analysis of content elements from international integrated reporting framework (iirf) published by the international integrated reporting council (iirc) (kılıç & kuzey, 2018a; nakib & dey, 2018; pratama, 2017; suttipun & bomlai, 2019). content analysis was used to quantify the pattern, the extent, and the integrated reporting information disclosure level. the authors employed the word count method for the dependent variables to the corporations’ annual reports and financial reports as analyzing units since it could be easily classified and required less subjective judgment from the authors (gamerschlag, möller, & verbeeten, 2011). the guidelines were the disclosure index of 46 items from 7 content elements that had to be disclosed under the international integrated reporting framework (iirf). from these 46 items, the authors selected a total of 92 keywords. the list of the keywords used is described in appendix-b on the last page of this paper. the disclosure index used in this study can be described as follows: furthermore, the detail of the integrated reporting components disclosure index can be seen in appendix-c. the corporate governance indicators consisted of four variables: independent board members (indboard), board size (boardsize), board gender diversity (female), and type of the external auditor (big4). independent board members were measured by calculating the independent members' proportion on board (ofoegbu, odoemelam, & okafor, 2018). board size was gauged by calculating the total number of board members (fasan & mio, 2017). board gender diversity calculated the proportion of female members on board (nalikka, 2009). the type of the external auditor was assessed as a binary variable or dummy that equal to 1 if the external audit firm auditing the company is one of the big-4 audit firms (ernst and young, pricewaterhousecoopers, kpmg, or deloitte) and 0 if the external audit firm auditing the company is non-big-4 audit firms (ghani et al., 2018). mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 62 definition: indboard = independent board members indcomm = independent commissioners inddir = independent directors boardsize = total board size (4) definition: boardsize = total board size boc = board of commissioners bod = board of directors (5) definition: female = ratio of female board members femaleboard = number of female members on board boardsize = total board size result and discussion table 2 presents a summary of information about the descriptive statistical test results for the data variables used. the table displays the dependent variable of integrated reporting information disclosure (ird) with the average value of 4.734, the median of 5.995, the minimum value of 0.000, and the maximum value of ird of 7.651. meanwhile, the independent variable of indboard had an average value of 0.290, the median of 0.286, the minimum value of 0.000, and the maximum value of 0.714. table 2 descriptive statistics variable mean median minimum maximum ird 4.734 5.995 0.000 7.651 indboard 0.290 0.286 0.000 0.714 boardsize 8.310 8.000 2.000 24.000 female 0.130 0.111 0.000 1.000 big4 0.323 0.000 0.000 1.000 firmsize 21.471 21.432 17.501 26.308 leverage 0.540 0.489 0.023 3.593 liquidity 2.687 1.416 0.055 60.582 roa 2.127 2.555 -38.930 30.650 mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 63 table 2 shows that the average value of boardsize was 8.310, the median was 8.000, the minimum value was 2.000, and the maximum value was 24.000. while for variable female, the average value was 0.130, the median was 0.111, the minimum value was 0.000, and the maximum value was 1.000. besides, the average value of big4 was 0.323, the median of big4 was 0.000, the minimum value of big4 was 0.000, and the maximum value of big4 was 1.000. the integrated reporting disclosure was measured using word count. the results of the integrated reporting disclosure are presented in detail in appendix-d. table 3 exhibits information regarding the correlation between the variables used. it revealed that ird had a positive correlation with a significant level of 1% with indboard, boardsize, and big4. other than that, ird also negatively correlated with a significant level of 1% with female. the table also presents that indboard had a negative correlation with a significant level of 1% with boardsize and 5% with big4. meanwhile, with female, it showed that there was a negative correlation but no significance to it. it also mentioned that boardsize negatively correlated with a significant level of 1% with female and a positive correlation with a significant level of 1% with big4. the next variable was female, which negatively correlated with a significant level of 1% with big4. table 3 pearson correlation ird indboard boardsize female big4 ird 1.000 indboard 0.155 *** 1.000 (0.000) boardsize 0.281 *** -0.172 *** 1.000 (0.000) (0.000) female -0.088 *** -0.043 -0.133 *** 1.000 (0.007) (0.192) (0.000) big4 0.170 *** -0.068 ** 0.413 *** -0.132 *** 1.000 (0.000) (0.036) (0.000) (0.000) firmsize 0.327 *** -0.084 *** 0.649 *** -0.180 *** 0.452 *** (0.000) (0.010) (0.000) (0.000) (0.000) leverage -0.065 ** -0.068 ** -0.053 -0.070 ** -0.066 ** (0.048) (0.038) (0.108) (0.032) (0.045) liquidity -0.076 ** 0.163 *** -0.111 *** 0.008 -0.067 ** (0.020) (0.000) (0.001) (0.811) (0.040) roa 0.081 ** -0.087 *** 0.220 *** 0.042 0.230 *** (0.013) (0.008) (0.000) (0.198) (0.000) p-values in parentheses *p< 0.1, **p< 0.05, ***p< 0.01 from this brief explanation, it can be seen that there was an early sign that corporate governance and integrated reporting had a strong correlation. when the independent member board and the board size were larger, followed by being audited by one of the big-4 accounting public firms, the level of integrated reporting disclosure value was also mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 64 higher. meanwhile, when the female board size was larger, the integrated reporting disclosure level would be lower. in this study, multiple linear regression was implemented to determine corporate governance's relationship with the level of integrated reporting information disclosure. this study applied the robustness test using cluster-standard error so that the results were more accurate. table 4 presents the multiple linear regression results between corporate governance and integrated reporting disclosure (ird). corporate governance was measured by using a ratio of independent board members (indboard), total board size (boardsize), board gender diversity (female), and types of external audit firms (big4). the first column of the table represents the regression between indboard and ird. the result uncovered a positive significance at a 1% level between indboard and ird with a coefficient value of 4.143. it indicated that corporations with a greater number of independent boards disclosed the highest integrated reporting information. these results supported the first hypothesis, where there was a positive relationship between independent board members and the level of integrated reporting information disclosure. table 4 multiple linear regression variables sign predict. integrated reporting disclosure (ird) (1) (2) (3) (4) (5) indboard + 4.143 *** 4.564 *** (5.50) (6.32) boardsize + 0.099 *** 0.126 *** (2.69) (3.40) female + -0.644 -0.332 (-1.07) (-0.59) big4 + 0.182 0.084 (0.92) (0.41) firmsize + 0.482 *** 0.346 *** 0.458 *** 0.445 *** 0.313 *** (9.93) (5.36) (9.20) (7.96) (4.78) leverage -0.297 -0.394 * -0.388 * -0.378 * -0.321 (-1.42) (-1.90) (-1.85) (-1.82) (-1.53) liquidity + -0.020 -0.012 -0.011 -0.011 -0.024 * (-1.40) (-0.86) (-0.78) (-0.76) (-1.69) roa + 0.005 -0.003 0.001 -0.001 0.001 (0.52) (-0.30) (0.08) (-0.11) (0.12) _cons ? -7.073 *** -3.691 *** -5.263 *** -5.130 *** 4.491 *** (-6.36) (-2.93) (-4.66) (-4.17) (-3.46) year dummies included included included included included industry dummies included included included included included r2 0.160 0.140 0.133 0.133 0.174 n 936 936 936 936 936 t statistics in parentheses *p< 0.1, **p< 0.05, ***p< 0.01 mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 65 for the second column of the table, it showed the regression between boardsize and ird. it signified that there was also a positive significant at 1% level between boardsize and ird with a coefficient value of 0.099. it revealed that corporations with larger board sizes disclosed higher integrated reporting information. this result was in line with the second hypothesis, stating a positive relationship between total board size and integrated reporting information disclosure level. the third column of the table illustrates the regression between female and ird. it denoted that there was an insignificant result for board gender diversity with the integrated reporting information disclosure. the result rejected the third hypothesis so that there was a positive relationship between board gender diversity and the level of integrated reporting information disclosure. the fourth column of the table shows the regression between big4 and ird. it also indicated an insignificant relationship between the type of external audit firms and integrated reporting information disclosure. thus, this regression results also rejected the fourth hypothesis. the fifth column of the table presents that the results came up with the same analysis when all variables were combined. independent board members (indboard) and total board size (boardsize) still had a significant positive relationship with the level of integrated reporting information disclosure (ird). besides, board gender diversity (female) and type of external audit (big4) still had an insignificant relationship with the level of integrated reporting information disclosure (ird). for the control variables, firmsize positively had a significant relationship with ird, indboard, boardsize, female, and big4. it is in accordance with prior research that stated the bigger the firm size, the higher the disclosure level of integrated reporting information. corporations with higher firm size are expected to face a higher level of information asymmetry and expected to interact with more different stakeholders (ghani et al., 2018; kılıç & kuzey, 2018b). meanwhile, for leverage, it was only negatively and significantly related to boardsize, female, and big4 at a 10% significant level. for liquidity, it was only negatively and significantly related to ird at a 10% significant level. it suggested that higher liquidity resulted in a lower level of integrated reporting disclosure. the last control variable was roa; it showed that roa had no significant relationship with all variables. the multiple linear regression showed that 2 out of 4 of the corporate governance measurements, the ratio of an independent board and total board size, had a significant positive relationship with the level of integrated reporting information disclosure. it indicated that the h1 was accepted, where corporations with more numbers of independent members on board disclosed a higher level of integrated reporting information than the corporations with fewer numbers of independent members on board. according to jizi, salama, dixon, and stratling (2014), boards with a larger composition of independent members are more effective in controlling and monitoring mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 66 management and more successful in leading management to reach the company’s longterm value. independent members may have a bigger tendency to persuade or motivate the firms to disclose more forward-looking information since they are less aligned with firm management (michelon & parbonetti, 2012). hence, if the independent members dominate the board, they may have the power to encourage management to disclose a higher level of voluntary information, which in this study emphasizes integrated reporting information disclosure (wang & hussainey, 2013). furthermore, this study supported the h2, where corporations with a larger board size disclosed a higher level of integrated reporting information than the corporations with smaller board size. based on (kılıç & kuzey, 2018b) research, they affirmed that since board members have a monitoring role, corporations with effective boards can affect management decisions that can improve information disclosures. therefore, board characteristics may significantly affect corporate disclosure. larger board size is believed to be an effective governance mechanism, encouraging voluntary and transparent firms' disclosure (akhtaruddin, hossain, hossain, & yao, 2009). large boards could also affect the management’s voluntary disclosure decision, so be willing to disclose more forwardlooking information (elzahar & hussainey, 2012; wang & hussainey, 2013). meanwhile, for the other two measurements, the board gender diversity and type of external audit firm, there was no significant relationship with the integrated reporting information disclosure level. it signified that h3, where corporations with more numbers of female members on board disclosed a higher level of integrated reporting information, was rejected. theoretically, board members with various characteristics can give various ideas and points of view. gender diversity on boards could give more opinions and perspectives so that boards can discuss more and make a better decision (barako & brown, 2008; bear, rahman, & post, 2010). only 764 out of 1,248 indonesian firms had female members on board during 20172018, with a total of 1,364 females. meanwhile, for the male members, there were 1,234 out of 1,248 firms with male members on board during 2017-2018, with a total of 8,986 males. this amount was 7.2 times higher than the female members. it could be the reason why the influence of board gender diversity was not significant in indonesia. when only a small proportion of females are elected or appointed to a board, a neutralization or minority invisibility phenomenon can happen (manita, bruna, dang, & houanti, 2018). therefore, with no power, status, and voice, it may reduce the capability to influence the company disclosure. hence, female members' effect on the level of integrated reporting could be insignificant and even negative. furthermore, the h4, where corporations being audited by big-4 accounting public firms, disclosed a higher level of integrated reporting information, was rejected. prior literature has suggested that bigger external audit firms are usually concerned with its reputation as they are more willing to relate with firms that disclose higher information in their reports (ghani et al., 2018). the regression that has been implemented found that the external audit firm had an insignificant positive relationship with the level of integrated reporting disclosure in firms in indonesia. mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 67 external auditors appeared to have a small impact on corporations' integrated reporting information disclosure in their annual reports. the small impact of the type of external auditors toward the integrated reporting information disclosure was because of the possibility that external auditors' role was limited due to the boundaries of mandatory information set by the regulators. in short, external auditors generally do not ask or require or mandate their clients to disclose information that exceeds the information required by the accounting standards (soliman, 2013). therefore, the integrated reporting information disclosure results among corporations that were audited by big-4 and non-big-4 had similar results. conclusion the traditional annual reports mainly focused only on historical performance rather than future performance. the integrated report is expected to give companies new insights by providing information that can be used for short-term, middle-term, and long-term decision-making. this research examined the relationship between corporate governance and the level of integrated reporting information disclosure of publicly listed companies in the indonesia stock exchange (idx) for 2017-2018 with a total data of 936 observations. this paper's findings revealed a positive relationship between board independence and board size with the level of integrated reporting information disclosure. it implied that corporations with more numbers of independent members and larger board sizes disclosed a higher level of integrated reporting information. meanwhile, there was no significant relationship between board gender and audit firm types with integrated reporting information disclosure level. this study can enrich the literature on corporate governance and integrated reporting since this research’s findings will help integrated reporting disclosure theory and determine which corporate governance indicators influence the integrated reporting disclosure. the second contribution is to the policymaker, which is the financial service authority (ojk). hopefully, the research findings will give the policymaker a comprehensive picture of the relationship between corporate governance and integrated reporting disclosure, especially in the public companies listed in the indonesia stock exchange (idx) in 2017-2018. on the other hand, this study still has a limitation regarding the measurement of integrated reporting disclosure. the content analysis by word count was done manually, which might contain the authors' subjectivity. from this study’s results, it is expected that future researchers must be aware of this subjectivity in the research. if possible, they must describe their subjectivity in the study and process every data found carefully and correctly to minimize it. mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 68 appendix table appendix-a variable definition variable definition measurement data source dependent variable ird integrated reporting disclosure the natural logarithm (ln) of integrated reporting disclosure from the content analysis results of annual reports by word count annual reports and financial reports independent variable indboard independent board members the proportion of independent members on board annual reports and financial reports boardsize board size total number of board members annual reports and financial reports female board gender the proportion of female members on board annual reports and financial reports big4 external audit firm coded as 1 for big-4 audit firms, and coded as 0 for nonbig-4 audit firms annual reports and financial reports control variable firmsize firm size the natural logarithm (ln) of total assets annual reports and financial reports leverage leverage the ratio of total liabilities divided by total assets annual reports and financial reports liquidity liquidity the ratio of current assets divided by current liabilities annual reports and financial reports roa returns on asset (roa) net income divided by average total asset annual reports and financial reports mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 75 table appendix-b integrated reporting content elements keywords ir content elements items notation keywords organizational overview and external environment what does the organization do, and what are the circumstances under which it operates? identifies the organization's culture, ethics, and value, ownership and operating structure, competitive landscape and market positioning, position in the value chain or-1 "culture", "ethics", "value", "ownership structure" "operating structure" identifies key quantitative information (e.g., the number of employees, revenue and number of countries in which the organization operates), highlighting, in particular, significant changes from prior periods or-2 "total employees" "financial highlights." significant factors affecting the external environment and the organization’s response or-3 "external environment" "response" the legitimate needs and interests of key stakeholders or-4 "stakeholders" macro and microeconomic conditions, such as economic stability, globalization, and industry trends or-5 "micro", "macro" "stability", "trends", "globalization" market forces, such as the relative strengths and weaknesses of competitors and customer demand or-6 "market forces", "customers" "competitors" the speed and effect of technological change or-7 "technology," "speed." societal issues, such as population and demographic changes, human rights, health, poverty, collective values and educational systems or-8 "social" environmental challenges, such as climate change, the loss of ecosystems, and resource shortages as planetary limits are approached or-9 "environmental" the legislative and regulatory environment in which the organization operates or-10 "regulation," "ojk." the political environment in countries where the organization operates and other countries may affect the ability of the organization to implement its strategy or-11 "politic" mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 76 table appendix-b integrated reporting content elements keywords (cont’) ir content elements items notation keywords governance how does the organization’s governance structure support its ability to create value in the short, medium and long term? the organization’s leadership structure, including the skills and diversity (e.g., range of backgrounds, gender, competence and experience) of those charged with governance and whether regulatory requirements influence the design of the governance structure gv-1 "director" "commissioner" "audit committee" "internal audit" "secretary" specific processes used to make strategic decisions and to establish and monitor the culture of the organization, including its attitude to risk and mechanisms for addressing integrity and ethical issues gv-2 "decision" "monitor" particular actions those charged with governance have taken to influence and monitor the strategic direction of the organization and its approach to risk management gv-3 "actions" how the organization’s culture, ethics and values are reflected in its use of and effects on the capitals, including its relationships with key stakeholders gv-4 "culture" "ethic" "value" whether the organization is implementing governance practices that exceed legal requirements gv-5 "legal" the responsibility those charged with governance take for promoting and enabling innovation gv-6 "innovation" how remuneration and incentives are linked to value creation in the short, medium and long term, including how they are linked to the organization’s use of and effects on the capitals gv-7 "remuneration" "incentive" "value creation" business model what is the organization’s business model? describe business model input (paragraph 4.14-4.15) bm-1 "capital" "manufactured" "intellectual capital" "human capital" "csr" "natural" describe business model business activities (paragraph 4.16-4.17) bm-2 "business model." describe outputs (paragraph 4.18 iirc) bm-3 "output" describe outcomes (paragraphs 4.19–4.20). bm-4 "outcome" an explicit identification of the key elements of the business model bm-5 "business model." a simple diagram highlighting key elements, supported by a clear explanation of the relevance of those elements to the organization bm-6 "-" a narrative flow that is logical given the particular circumstances of the organization bm-7 "-" identification of critical stakeholder and others (e.g., raw material) dependencies and essential factors affecting the external environment bm-8 "stakeholder" "supplier." mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 77 table appendix-b integrated reporting content elements keywords (cont’) ir content elements items notation keywords connection to information covered by other content elements, such as strategy, risks and opportunities, and performance (including kpis and financial considerations, like cost containment and revenues) bm-9 "key performance indicator" risk and opportunities what are the specific risks and opportunities that affect the organization’s ability to create value over the short, medium and long term, and how is the organization dealing with them? the specific source of risks and opportunities, which can be internal, external or, commonly, a mix of the two, internal and external risk ro-1 "internal risk", "external risk" the organization’s assessment of the likelihood that the risk or opportunity will come to fruition and the magnitude of its effect if it does. ro-2 "risk assessment." the specific steps are taken to mitigate or manage key risks or create value from key opportunities, including identifying the associated strategic objectives, strategies, policies, targets, and kpis. ro-3 "risk management." strategy and resource allocation where does the organization want to go, and how does it intend to get there? the organization’s short, medium and long term strategic objectives sr-1 "strategic objective" / "strategic intent" the strategies it has in place or intends to implement to achieve those strategic objectives sr-2 "strategy" the resource allocation plans it has to implement its strategy sr-3 "resources" how it will measure achievements and target outcomes for the short, medium and long term sr-4 "achievement" "target" the linkage between the organization’s strategy and resource allocation plans and the information covered by other content elements, including how its strategy and resource allocation plans sr-5 "strategy," "resources." what differentiates the organization to give it a competitive advantage and enable it to create value (innovation, intellectual capital, competitive advantage) sr-6 "innovation", "intellectual capital", "competitive advantage" mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 78 table appendix-b integrated reporting content elements keywords (cont’) ir content elements items notation keywords key features and findings of stakeholder engagement that were used in formulating its strategy and resource allocation plans sr-7 "strategy" performance to what extent has the organization achieved its strategic objectives for the period, and what are its outcomes in terms of effects on the capitals? quantitative indicators concerning targets and risks and opportunities, explaining their significance, their implications, and the methods and assumptions used in compiling them pf-1 "target", "risk", "opportunity" the organization’s effects (both positive and negative) on the capitals, including material effects on capitals up and down the value chain pf-2 "value chain." the state of key stakeholder relationships and how the organization has responded to key stakeholders’ legitimate needs and interests pf-3 "message from boc" the linkages between past and current performance, and between current performance and the organization’s outlook pf-4 "performance" outlook what challenges and uncertainties are the organization likely to encounter in pursuing its strategy, and what are the potential implications for its business model and future performance? highlights anticipated changes over time and provide information, built on sound and transparent analysis, the organization’s expectations about the external environment the organization is likely to face in the short, medium and long term ol-1 "changes" "time" "transparent" "expectation" highlights anticipated changes over time and provide information built on sound and transparent analysis of how that will affect the organization ol-2 "changes" "time" "transparent" "effect" highlights anticipated changes over time and provide information built on sound and transparent analysis of how the organization is currently equipped to respond to the critical challenges and uncertainties that are likely to arise ol-3 "changes" "time" "transparent" "challenge" "uncertainty" discussion of the potential implications, including implications for future financial performance; the external environment, and risks and opportunities, with an analysis of how these could affect the achievement of strategic objectives ol-4 "achievement" the discussion of the potential implications, including implications for future financial performance, the availability, quality and affordability of capitals the organization uses or affects (e.g., the continued availability of skilled labor or natural resources), including how key relationships are managed and why they are essential to the organization’s ability to create value over time ol-5 "milestone" mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 75 table appendix-c integrated reporting components disclosure index content elements to be disclosed notation number of items number of keywords organizational overview and external environment or 11 25 governance gv 7 16 business model bm 9 13 risk and opportunities ro 3 4 strategy and resource allocation sr 7 13 performance pf 4 6 outlook ol 5 15 integrated reporting disclosure ird 46 92 table appendix-d integrated reporting disclosure results sic 2017 2018 0 11,282 words 14,753 words 1 50,774 words 45,945 words 2 37,926 words 51,545 words 3 27,175 words 34,984 words 4 40,490 words 42,144 words 5 17,011 words 24,277 words 7 12,192 words 19,229 words 8 5,272 words 5,810 words total 202,122 words 238,687 words references akhtaruddin, m., hossain, m. a., hossain, m., & yao, l. (2009). corporate governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of malaysian listed firms. journal of applied management accounting research, 7(1), 48-61. https://doi.org/10.22495/cbv8i1art4 alvarez, r. m., & mccaffery, e. j. (2000). is there a gender gap in fiscal political preferences?. usc law school, olin research paper no. 00-5. amran, a., lee, s. p., & devi, s. s. (2014). the influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting quality. business strategy and the environment, 23(4), 217-235. https://doi.org/10.1002/bse.1767 aribi, z. a., alqatamin, r. m., & arun, t. (2018). gender diversity on boards and forwardlooking information disclosure: evidence from jordan. journal of accounting in emerging economies, 8(2). 205 – 222. https://doi.org/10.1108/jaee-05-2016-0039 barako, d. g., & brown, a. m. (2008). corporate social reporting and board representation: evidence from the kenyan banking sector. journal of management & governance, 12(4), 309-324. https://doi.org/10.1007/s10997-008-9053-x barako, d. g., hancock, p., & izan, h. (2006). factors influencing voluntary corporate disclosure by kenyan companies. corporate governance: an international review, 14(2), 107-125. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2006.00491.x barnabè, f., giorgino, m. c., & kunc, m. (2019). visualizing and managing value creation through integrated reporting practices: a dynamic resourcebased perspective. journal https://doi.org/10.22495/cbv8i1art4 https://doi.org/10.1002/bse.1767 https://doi.org/10.1108/jaee-05-2016-0039 https://doi.org/10.1007/s10997-008-9053-x https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2006.00491.x mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 76 of management and governance, 23(2), 537-575. https://doi.org/10.1007/s10997-01909467-z bear, s., rahman, n., & post, c. (2010). the impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation. journal of business ethics, 97(2), 207-221. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0505-2 burke, j. j., & clark, c. e. (2016). the business case for integrated reporting: insights from leading practitioners, regulators, and academics. business horizons, 59(3), 273–283. http://dx.doi.org/10.1016%2fj.bushor.2016.01.001 cerbioni, f., & parbonetti, a. (2007). exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: an analysis of european biotechnology companies. european accounting review, 16(4), 791-826. https://doi.org/10.1080/09638180701707011 de villiers, c., rinaldi, l., & unerman, j. (2014). integrated reporting: insights, gaps and an agenda for future research. accounting, auditing & accountability journal, 27(7), 10421067. https://doi.org/10.1108/aaaj-06-2014-1736 doni, f., larsen, m., bianchi martini, s., & corvino, a. (2019). exploring integrated reporting in the banking industry: the multiple capitals approach. journal of intellectual capital. 20(1), 165-188. https://doi.org/10.1108/jic-11-2017-0146 du toit, e., van zyl, r., & schütte, g. (2017). integrated reporting by south african companies: a case study. meditari accountancy research, 25(4), 654-674. https://doi.org/10.1108/medar-03-2016-0052 eccles, r. g., & krzus, m. p. (2010). integrated reporting for a sustainable strategy. new york: john wiley & sons. eisenhardt, k. m. (1989). agency theory: an assessment and review. academy of management review, 14(1), 57-74. https://doi.org/10.2307/258191 elzahar, h., & hussainey, k. (2012). determinants of narrative risk disclosures in uk interim reports. the journal of risk finance, 13(2),133-147. https://doi.org/10.1108/15265941211203189 emeseh, e., & songi, o. (2014). csr, human rights abuse and sustainability report accountability. international journal of law and management, 56(2), 136-151. https://doi.org/10.1108/ijlma-01-2013-0001 falatifah, m., & hermawan, a. a. (2018). board of directors effectiveness, audit committee effectiveness, and cost of equity: role of voluntary integrated reporting. proceedings of the 32nd international business information management association conference, ibima 2018 vision 2020. retrieved from https://scholar.ui.ac.id/en/publications/board-ofdirectors-effectiveness-audit-committee-effectiveness-an fama, e. f., & jensen, m. c. (1983). separation of ownership and control. the journal of law and economics, 26(2), 301-325. https://doi.org/10.1086/467037 fasan, m., & mio, c. (2017). fostering stakeholder engagement: the role of materiality disclosure in integrated reporting. business strategy and the environment, 26(3), 288-305. https://doi.org/10.1002/bse.1917 gamerschlag, r., möller, k., & verbeeten, f. (2011). determinants of voluntary csr disclosure: empirical evidence from germany. review of managerial science, 5(2-3), 233-262. https://doi.org/10.1007/s11846-010-0052-3 garcia-meca, e., & sanchez-ballesta, j. p. (2010). the association of board independence and ownership concentration with voluntary disclosure: a meta-analysis. european accounting review, 19(3), 603-627. https://doi.org/10.1080/09638180.2010.496979 ghani, e. k., jamal, j., puspitasari, e., & gunardi, a. (2018). factors influencing integrated reporting practices among malaysian public listed real property companies: a https://doi.org/10.1007/s10997-019-09467-z https://doi.org/10.1007/s10997-019-09467-z https://doi.org/10.1007/s10551-010-0505-2 http://dx.doi.org/10.1016%2fj.bushor.2016.01.001 https://doi.org/10.1080/09638180701707011 https://doi.org/10.1108/aaaj-06-2014-1736 https://doi.org/10.1108/jic-11-2017-0146 https://doi.org/10.1108/medar-03-2016-0052 https://doi.org/10.2307/258191 https://doi.org/10.1108/15265941211203189 https://doi.org/10.1108/ijlma-01-2013-0001 https://scholar.ui.ac.id/en/publications/board-of-directors-effectiveness-audit-committee-effectiveness-an https://scholar.ui.ac.id/en/publications/board-of-directors-effectiveness-audit-committee-effectiveness-an https://doi.org/10.1086/467037 https://doi.org/10.1002/bse.1917 https://doi.org/10.1007/s11846-010-0052-3 https://doi.org/10.1080/09638180.2010.496979 mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 77 sustainable development effort. international journal of managerial and financial accounting, 10(2), 144-162. https://doi.org/10.1504/ijmfa.2018.091662 gray, r., kouhy, r., & lavers, s. (1995). corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of uk disclosure. accounting, auditing & accountability journal, 8(2), 47-77. https://doi.org/10.1108/09513579510146996 hill, c. w., & jones, t. m. (1992). stakeholder agency theory. journal of management studies, 29(2), 131-154. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x ho, s. s., & wong, k. s. (2001). a study of corporate disclosure practice and effectiveness in hong kong. journal of international financial management & accounting, 12(1), 75-102. https://doi.org/10.1111/1467-646x.00067 hossain, m., perera, m. h. b., & rahman, a. r. (1995). voluntary disclosure in the annual reports of new zealand companies. journal of international financial management & accounting, 6(1), 69-87. hossain, m., tan, l. m., & adams, m. (1994). voluntary disclosure in an emerging capital market: some empirical evidence from companies listed on the kuala lumpur stock exchange. the international journal of accounting, 29, 334−351. retrieved from https://www.econbiz.de/record/voluntary-disclosure-in-an-emerging-capitalmarket-some-empirical-evidence-from-companies-listed-on-the-kuala-lumpur-stockexchange-hossain-mahmud/10006637938 huang, p., & zhang, y. (2011). does enhanced disclosure really reduce agency costs? evidence from the diversion of corporate resources. the accounting review, 87(1), 199-229. https://doi.org/10.2308/accr-10160 iirc. (2013). the international integrated reporting framework. retrieved from https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/ inchausti, b. g. (1997). the influence of company characteristics and accounting regulation on information disclosed by spanish firms. european accounting review, 6(1), 45-68. https://doi.org/10.1080/096381897336863 ito, k., & iijima, m. (2017). integrated reporting and its impact on organisational change. international journal of human resources development and management, 17(1-2), 73-88. https://doi.org/10.1504/ijhrdm.2017.085262 jensen, m. c., & meckling, w. h. (1976). theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x jizi, m. i., salama, a., dixon, r., & stratling, r. (2014). corporate governance and corporate social responsibility disclosure: evidence from the us banking sector. journal of business ethics, 125(4), 601-615. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2 kılıç, m., & kuzey, c. (2018a). assessing current company reports according to the iirc integrated reporting framework. meditari accountancy research, 26(2), 305-333. https://doi.org/10.1108/medar-04-2017-0138 kılıç, m., & kuzey, c. (2018b). determinants of forward-looking disclosures in integrated reporting. managerial auditing journal, 33(1), 115-144. https://doi.org/10.1108/maj-12-2016-1498 krishnan, g. v., & parsons, l. m. (2008). getting to the bottom line: an exploration of gender and earnings quality. journal of business ethics, 78(1-2), 65-76. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9314-z krzus, m. p. (2011). integrated reporting: if not now, when?. zeitschrift für internationale rechnungslegung, 6(6), 271-276. retrieved from https://scholar.google.com/scholar?q=krzus,%20m.p.%20.%20integrated%20rep https://doi.org/10.1504/ijmfa.2018.091662 https://doi.org/10.1108/09513579510146996 https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x https://doi.org/10.1111/1467-646x.00067 https://www.econbiz.de/record/voluntary-disclosure-in-an-emerging-capital-market-some-empirical-evidence-from-companies-listed-on-the-kuala-lumpur-stock-exchange-hossain-mahmud/10006637938 https://www.econbiz.de/record/voluntary-disclosure-in-an-emerging-capital-market-some-empirical-evidence-from-companies-listed-on-the-kuala-lumpur-stock-exchange-hossain-mahmud/10006637938 https://www.econbiz.de/record/voluntary-disclosure-in-an-emerging-capital-market-some-empirical-evidence-from-companies-listed-on-the-kuala-lumpur-stock-exchange-hossain-mahmud/10006637938 https://doi.org/10.2308/accr-10160 https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/ https://doi.org/10.1080/096381897336863 https://doi.org/10.1504/ijhrdm.2017.085262 https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2 https://doi.org/10.1108/medar-04-2017-0138 https://doi.org/10.1108/maj-12-2016-1498 https://doi.org/10.1007/s10551-006-9314-z https://scholar.google.com/scholar?q=krzus,%20m.p.%20.%20integrated%20reporting:%20if%20not%20now,%20when%20zeitschrift%20fuer%20internationale%20rechnungslegung,%20271-276 mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 78 orting:%20if%20not%20now,%20when%20zeitschrift%20fuer%20internationale% 20rechnungslegung,%20271-276. lee, k. w., & yeo, g. h. h. (2016). the association between integrated reporting and firm valuation. review of quantitative finance and accounting, 47(4), 1221-1250. https://doi.org/10.1007/s11156-015-0536-y manita, r., bruna, m. g., dang, r., & houanti, l. h. (2018). board gender diversity and esg disclosure: evidence from the usa. journal of applied accounting research, 19(2), 206 to 224. https://doi.org/10.1108/jaar-01-2017-0024 michelon, g., & parbonetti, a. (2012). the effect of corporate governance on sustainability disclosure. journal of management & governance, 16(3), 477-509. https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3 mitnick, b. m. (1992). the theory of agency and organizational analysis. the ruffin series in business ethics, 75-96. nakib, m., & dey, p. k. (2018). the journey towards integrated reporting in bangladesh. asian economic and financial review, 8(7), 894-913. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.87.894.913 nalikka, a. (2009). impact of gender diversity on voluntary disclosure in annual reports. accounting & taxation, 1(1), 101-113. retrieved from https://ssrn.com/abstract=1555069 nazli nik ahmad, n., & sulaiman, m. (2004). environment disclosure in malaysia annual reports: a legitimacy theory perspective. international journal of commerce and management, 14(1), 44-58. https://doi.org/10.1108/10569210480000173 ofoegbu, g. n., odoemelam, n., & okafor, r. g. (2018). corporate board characteristics and environmental disclosure quantity: evidence from south africa (integrated reporting) and nigeria (traditional reporting). cogent business and management, 5(1), 1-27. https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1551510 owusu-ansah, s. (1998). the impact of corporate attribites on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in zimbabwe. the international journal of accounting, 33(5), 605-631. https://doi.org/10.1016/s00207063(98)90015-2 patelli, l., & prencipe, a. (2007). the relationship between voluntary disclosure and independent directors in the presence of a dominant shareholder. european accounting review, 16(1), 5-33. https://doi.org/10.1080/09638180701265820 pavlopoulos, a., magnis, c., & iatridis, g. e. (2017). integrated reporting: is it the last piece of the accounting disclosure puzzle? journal of multinational financial management, 41, 23-46. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.001 pavlopoulos, a., magnis, c., & iatridis, g. e. (2019). integrated reporting: an accounting disclosure tool for high quality financial reporting. research in international business and finance, 49, 13-40. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.02.007 pratama, a. (2017). clustering indonesian companies' annual reports: preliminary assessment of the implementation of integrated reporting by indonesian listed companies. international journal of globalisation and small business, 9(1), 46-54. https://doi.org/10.1504/ijgsb.2017.084697 roxana-ioana, b., & petru, s. (2017). integrated reporting for a good corporate governance. ovidius university annals, 17(1), 424-428. shanti, tjahjadi, b., & narsa, i. (2018). the effect of integrating reporting on earnings quality: a study of family firms in indonesia. j. fin. bank. review 3(3) 34–40. retrieved from https://ssrn.com/abstract=3273901 https://scholar.google.com/scholar?q=krzus,%20m.p.%20.%20integrated%20reporting:%20if%20not%20now,%20when%20zeitschrift%20fuer%20internationale%20rechnungslegung,%20271-276 https://scholar.google.com/scholar?q=krzus,%20m.p.%20.%20integrated%20reporting:%20if%20not%20now,%20when%20zeitschrift%20fuer%20internationale%20rechnungslegung,%20271-276 https://doi.org/10.1007/s11156-015-0536-y https://doi.org/10.1108/jaar-01-2017-0024 https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3 https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.87.894.913 https://ssrn.com/abstract=1555069 https://doi.org/10.1108/10569210480000173 https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1551510 https://doi.org/10.1016/s0020-7063(98)90015-2 https://doi.org/10.1016/s0020-7063(98)90015-2 https://doi.org/10.1080/09638180701265820 https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.001 https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.02.007 https://doi.org/10.1504/ijgsb.2017.084697 https://ssrn.com/abstract=3273901 mawardani & harymawan the relationship between corporate governance and integrated reporting journal of accounting and investment, 2021 | 79 shapiro, s. p. (2005). agency theory. annu. rev. sociol., 31, 263-284. retrieved from https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159 sofian, i., & dumitru, m. (2017). the compliance of the integrated reports issued by european financial companies with the international integrated reporting framework. sustainability, 9(8), 13-19. https://doi.org/10.3390/su9081319 soliman, m. (2013). firm characteristics and the extent of voluntary disclosure: the case of egypt. research journal of finance and accounting, 4(17), 1-20. https://doi.org/10.2139/ssrn.2311005 srinidhi, b., gul, f. a., & tsui, j. (2011). female directors and earnings quality. contemporary accounting research, 28(5), 1610-1644. https://doi.org/10.1111/j.19113846.2011.01071.x suchman, m. c. (1995). managing legitimacy: strategic and institutional approaches. academy of management review, 20(3), 571-610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331 sun, j., liu, g., & lan, g. (2011). does female directorship on independent audit committees constrain earnings management?. journal of business ethics, 99(3), 369382. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0657-0 suttipun, m., & bomlai, a. (2019). the relationship between corpoarat governance and integrated reporting: thai evidence. international journal of business and society, 20(1), 348-364. retrieved from http://www.ijbs.unimas.my/index.php/contentabstract/all-issues/65-vol-20-no-1-2019/568-the-relationship-between-corpoaratgovernance-and-integrated-reporting-thai-evidence wang, m., & hussainey, k. (2013). voluntary forward-looking statements driven by corporate governance and their value relevance. journal of accounting and public policy, 32(3), 26-49. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.009 zyznarska-dworczak, b. (2018). legitimacy theory in management accounting research. problemy zarzadzania, 16(72), 195-203. https://doi.org/10.7172/16449584.72.12 https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159 https://doi.org/10.3390/su9081319 https://doi.org/10.2139/ssrn.2311005 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01071.x https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01071.x https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331 https://doi.org/10.1007/s10551-010-0657-0 http://www.ijbs.unimas.my/index.php/content-abstract/all-issues/65-vol-20-no-1-2019/568-the-relationship-between-corpoarat-governance-and-integrated-reporting-thai-evidence http://www.ijbs.unimas.my/index.php/content-abstract/all-issues/65-vol-20-no-1-2019/568-the-relationship-between-corpoarat-governance-and-integrated-reporting-thai-evidence http://www.ijbs.unimas.my/index.php/content-abstract/all-issues/65-vol-20-no-1-2019/568-the-relationship-between-corpoarat-governance-and-integrated-reporting-thai-evidence https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.009 https://doi.org/10.7172/1644-9584.72.12 https://doi.org/10.7172/1644-9584.72.12 bab i jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 issn: 1411-6227 pengaruh krisis moneter terhadap kinerja perusahaan publik di bursa efek jakarta ifah rofiqoh e-mail: ifahrofiqoh@gmail.com sekolah tinggi ekonomi islam yogyakarta abstract research on the topic of the influence of economic and monetary crisis has been much written. this study also takes the topic of the crisis, but in this study to analyze the effect of the financial crisis on the performance of public companies in indonesia that have been grouped into four industrial sectors in accordance with the indonesian capital market directory. in this study the ratio used is the ratio of liquidity, solvency (leverage), and profitability. while the selected samples are companies that do go public listing of the 1995, 1996, 1997 and 1998 with the assets at a medium level. data from 1995 and 1996 represent the data prior to the crisis, while the 1997 data and 1998 data represents the time of the crisis. parametric statistical analysis tool used is the t-test and multivariate analysis of variance (manova). the results showed that the average financial performance good liquidity, solvency, and profitability of public companies on the jse has decreased during the financial crisis compared to the period before the crisis, and there was no significant difference mean financial ratio between the companies for each industry group. keywords: capital market directory, liquidity, solvency, profitability, monetary crisis, performance. abstrak penelitian dengan topik pengaruh krisis ekonomi dan moneter telah banyak ditulis. penelitian ini juga mengambil topik tentang krisis, namun dalam penelitian ini menganalisis pengaruh krisis moneter terhadap kinerja perusahaan-perusahaan publik di indonesia yang sudah dikelompokkan ke dalam empat sektor industri sesuai ketentuan dalam indonesian capital market directory. dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas (leverage), dan rentabilitas. ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 88 sedangkan sampel yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan go-public yang melakukan listing dari tahun 1995, 1996, 1997 dan 1998 dengan asset pada tingkat medium. data tahun 1995 dan 1996 mewakili data sebelum krisis, sedangkan data tahun 1997 dan 1998 mewakili data saat terjadinya krisis. alat analisis statistik parametrik yang digunakan adalah ttest dan multivariate analysis of variance (manova). hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan baik likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan publik di bej mengalami penurunan pada masa krisis moneter dibandingkan masa sebelum krisis, dan tidak ada perbedaan yang signifikan mean rasio keuangan antar perusahaanperusahaan untuk tiap-tiap kelompok industri. kata kunci: capital market directory, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, krisis moneter, kinerja. pendahuluan latar belakang masalah sejak pertengahan tahun 1997 kawasan asean dilanda krisis moneter yang menghantam hampir seluruh sektor perekonomian. pengaruh krisis ini pertama kali menghantam sektor keuangan, sektor jasa dan akhirnya mempengaruhi secara signifikan sektor riil. perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang go public di pasar modal merupakan pihak yang pertama kali merasakan dampak krisis moneter tersebut (macfoedz; 1999) kepanikan finansial menyebabkan terjadinya capital out flows di beberapa negara asia, sehingga membuat nilai tukar mata uang serta indeks harga saham di negara-negara asia tersebut merosot. terpuruknya indeks harga saham tersebut merupakan cerminan dari jatuhnya harga saham perusahaan publik yang listed di bursa saham yang bersangkutan (halim; 1999) perusahaan go public merupakan perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh karena itu, operasi perusahaan yang efisien sangat mempengaruhi kinerja perusahaan dan akhirnya mempengaruhi apresiasi masyarakat pada perusahaan publik. akibat krisis ekonomi perusahan yang go public di bursa efek jakarta (bej) diduga akan merosot efisiensinya. hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: (machfoedz; 1999) (1) perusahaan yang go public pada umumnya menggunakan unsur elemen impor pada bahan bakunya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 89 (2) hampir seluruh perusahaan yang go public di bej mempunyai utang dalam bentuk dolar amerika. (3) kebanyakan perusahaan besar di indonesia memperoleh proteksi dari pemerintah (4) perusahaan yang go public di bej relatif menjual sahamnya dalam jumlah kecil (kurang dari 40 %); dengan demikian pengawasan oleh publik kurang efektif. merosotnya nilai rupiah, lamanya perusahaan terproteksi,dan besarnya utang luar negeri, dimungkinkan menyebabkan adanya distorsi pada kinerja perusahaan. likuiditas menjadi terganggu, disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli produk perusahaan. solvency perusahaan menjadi terganggu disebabkan oleh besarnya utang dalam bentuk dolar ketika dikonversikan ke dalam nilai rupiah, dan akhirnya akan berujung pada profitabilitas perusahaan. dengan kondisi-kondisi tersebut di atas maka sangatlah masuk akal apabila perusahaan publik di indonesia dipertanyakan efisiensinya ketika digoncang oleh krisis yang cukup parah sejak juli 1997. kinerja finansial yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan yaitu likuiditas, solvency atau solvabilitas, dan rentablitas atau profitabilitas. likuiditas merupakan rasio finansial yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi utang jangka panjang maupun utang jangka pendek tanpa mengganggu operasi perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang. solvabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat resiko perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan rentabilitas atau biasa juga disebut profitabilitas adalah rasio finansial yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (machfoedz; 1999) rasio finansial digunakan untuk mengukur kinerja maupun tingkat efisiensi perusahaan karena terbukti secara empiris memiliki kemampuan untuk menjelaskan maupun memprediksi yang cukup tinggi. memperhatikan begitu banyak kegunaan rasio finansial, timbul pertanyaan mengenai pengaruh krisis moneter terhadap efisiensi perusahaan publik yang ditunjukkan oleh rasio finansial. pertanyaan tersebut muncul didorong oleh terpuruknya perekonomian indonesia sejak tahun 1997 sebagai awal krisis moneter yang sudah pasti membawa perubahan bagi lingkungan usaha yang secara umum merugikan. ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 90 hipotesis penelitian berdasarkan hasil penelitian machfoedz (1999) sebelumnya dengan judul pengaruh krisis moneter pada efisiensi perusahaan publik di bursa efek jakarta, dalam penelitian tersebut machfoedz menggunakan data perusahaan manufaktur yang go publik selama tahun 1996 dan tahun 1997, alat analisis yang digunakan adalah t-test untuk tiap-tiap sektor industri tanpa memilih size, sehingga ada kemungkinan hasil kesimpulannnya bias. hasil penelitian tersebut diketemukan secara signifikan perbedaan efisiensi kinerja perusahaan sebelum krisis moneter dan setelah krisis moneter, rasio yang digunakan adalah return on asset, return on equity, current ratio, inventori turn over, total asset to total liabilities, dan debt to equity. dari keenam rasio keuangan tersebut, hanya debt to equity ratio dan current ratio yang menunjukkan perbedaan signifikan. penelitian yang lain dilakukan oleh halim (1999) dalam penelitian tersebut data yang digunakan adalah semua perusahaan yang listing di bursa efek jakarta kecuali sektor industri perbankan, lembaga kredit non bank, dan perusahaan sekuritas, alasannya karena ketiga kelompok perusahaan tersebut terdapat perbedaan elemen laporan keuangan. alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut, digunakan alat analisis multivariate analyisis of variance (manova), dengan menambah ukuran perusahaan menggunakan k-means cluster ke dalam tiga kelompok perusahaan yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran kecil memiliki kinerja finansial yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja perusahaan publik di bej yang berukuran sedang dan besar. hal ini ditunjukkan oleh angka current ratio, debt to equity ratio, dan return on invesment yang lebih baik antara kelompok perusahaan publik di bej yang berukuran kecil dengan kelompok perusahaan publik lainnya di bej. dalam penelitian ini juga akan diteliti topik yang sama, hanya di sini data yang digunakan merupakan laporan keuangan perusahaan sampel tahun buku 1995, 1996, 1997 dan 1998. pemilihan keempat tahun buku tersebut karena mulai berlangsungnya krisis moneter di indonesia adalah awal tahun 1997, dan pada tahun 1998 belum berakhir, sedangkan pemilihan tahun 1995 dan 1996 sebagai sampel sebelum krisis untuk menambah periode jendela karena ada kemungkinan periode tahun 1996 sudah ada indikasi krisis walaupun belum jelas. alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah t-test dan manova, sedangkan rasio yang digunakan adalah likuiditas yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 91 diproksikan dengan current ratio, solvabilitas yang diproksikan dalam debt to equity ratio, dan rentabilitas yang diproksikan dalam return on invesment dan return on asset. karena topik penelitiannya sama, maka hipotesis dalam bentuk alternatif yang dikembangkan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dalam kelompok industri adalah: h1 : tingkat efisiensi dalam bentuk likuiditas perusahaan pada saat krisis moneter lebih buruk dari tingkat efisiensi sebelum krisis moneter. h2 : tingkat efisiensi dalam bentuk solvabilitas pada saat krisis moneter lebih buruk dari tingkat efisiensi sebelum krisis moneter. h3 : tingkat efisiensi dalam bentuk profitabilitas pada saat krisis moneter lebih buruk dari tingkat efisiensi sebelum krisis moneter. sehubungan dengan kelompok industri, secara intuitif dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rasio finansial antara kelompok industri, untuk itu diajukan hipotesis alternatif mengenai hubungan antara rasio finansial sebagai proksi kinerja finansial dengan kelompok industri sebagai berikut: h4 : terdapat perbedaan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas diantara perusahaan dalam kelompok-kelompok industri. selanjutnya diduga besarnya pengaruh krisis moneter terhadap kinerja finansial akan berbeda diantara kelompok-kelompok industri. oleh karena itu diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut: h5 : terdapat perbedaan pengaruh krisis moneter terhadap kinerja finansial diantara perusahaan dalam kelompok-kelompok industri. metode penelitian penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang meliputi pengambilan sampel dari populasi, penggunaan analisis statistik, serta pemilihan variable. populasi dan sampel penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. populasi yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang telah go publik sebelum 1995 yang diperoleh dari indonesian capital market direktory. sampel dari penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 1995, 1996, 1997 dan 1998 yang dipilih secara purposive dengan ketentuan: ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 92 (1) perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan untuk empat tahun berturut-turut yaitu tahun 1995, 1996, 1997 dan 1998. (2) perusahaan dipilih dengan ketentuan jumlah assetnya ada ditingkat medium, tidak pada rangking sangat besar atau sangat kecil dengan cara merangking asset terlebih dahulu. (3) perusahaan harus menjadi anggota sektor yang dipilih menjadi sample, menurut machfoedz (1999) ada empat sektor yaitu: a. sektor 1 terdiri dari: cement, ceramic and porcelain, metal and allied product, chemicals, plastics, wood industries, and pulp and paper. b. sektor 2 terdiri dari machinery, automotive and component, textile, foot wear,and cable. c. sektor 3 terdiri dari; food and beverages, tobacco, pharmaceuticals, cosmetic and household, and houseware. d. sektor 4 terdiri dari property and real estate, building construction, telecomunication, transportation, durable goods, and computer. dari kualifikasi tersebut dipilih 42 perusahaan terdiri dari : 8 perusahaan sektor satu, 13 perusahaan sektor dua, 13 perusahaan sektor tiga, dan 8 perusahaan sektor empat. data yang dikumpulkan 4 tahun sehingga keseluruhan sampel yang digunakan adalah pooled data selama empat tahun. jumlah data pooled 84 perusahaan mewakili periode sebelum krisis dan 84 perusahaan mewakili periode krisis. penggunaan analisis statistik dan pemilihan variabel sebagaimana telah disebutkan diatas, penelitian ini menggunakan model manova sebagai alat analisis statistik. namun sebelum menerapkan model tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengujian statistik yang meliputi: pengujian asumsi data variabel dependen, dengan uji kolmogorov-smirnov untuk menguji normalitas data, selanjutnya dilakukan analisis deskriptive untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 3, t-test dengan paired sampel t-test untuk menguji hipotesis 4, selanjutnya untuk menguji hipotesis 5 dengan mondel manova. analisa data persiapan penelitian persiapan yang dilakukan sebelum melakukan analisis data adalah, mengumpulkan data sampel penelitian. sampel yang dipilih adalah perusahaan go-publik yang melakukan listing dari tahun 1995, 1996, 1997 dan 1998, jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 93 dengan asset pada tingkat medium. untuk mendapatkan perusahaan yang mempunyai asset medium tersebut dengan cara merangking asset semua perusahaan yang listing pada periode tersebut, kecuali sektor industri perbankan, lembaga kredit non bank, dan perusahaan sekuritas, karena terdapat perbedaan elemen laporan keuangan. perusahaan sampel sebanyak 42 perusahaan. langkah berikutnya adalah menentukan rasio yang akan digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. rasio yang digunakan adalah current ratio, debt to equity ratio, return on asset, dan return on invesment. rasio tersebut sudah ada pada indonesian capital market direktory. hasil penelitian data penelitian yang digunakan memiliki desain dan distribusi kelompok industri serta rasio sebagaimana diperlihatkan pada tabel 1 tabel 1 desain data penelitian krisis (x1) kinerja kelompok industri (x2) total sektor 1 (x21) sektor 2 (x22) sektor 3 (x23) sektor 4 (x24) masa sebelum krisis (x11) (1995) cr (y1) der (y2) roi (y3) roa (y4) n = 8 n = 13 n = 13 n = 8 n = 42 masa sebelum krisis (x11) (1996) cr (y1) der (y2) roi (y3) roa (y4) n = 8 n = 13 n = 13 n = 8 n = 42 total n = 16 n = 26 n = 26 n = 16 n = 84 masa krisis (x12) 1997 cr (y1) der (y2) roi (y3) roa (y4) n = 8 n = 13 n = 13 n = 8 n = 42 masa krisis (x12) 1998 cr (y1) der (y2) roi (y3) roa (y4) n = 8 n = 13 n = 13 n = 8 n = 42 total n = 16 n = 26 n = 26 n = 16 n = 84 total n = 32 n = 52 n = 52 n = 32 n = 168 ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 94 hasil ringkasan pengujian normalitas dengan pengujian kolmogorov smirnov dengan program spss sebagai berikut: tabel 2 hasil statistik uji normalitas data variabel dependen pada faktor kelompok industri rasio industri k-s z 2-tailed p current ratio (x) kelompok 1 1,6801 0,0071 kelompok 2 1,8043 0,0030 kelompok 3 1,6261 0,0101 kelompok 4 1,1281 0,1568 debt to equity ratio (x) kelompok 1 0,9053 0,3854 kelompok 2 1,7884 0,0033 kelompok 3 1,0533 0,2172 kelompok 4 1,1099 0,1701 return on invesment (%) kelompok 1 1,1999 0,1123 kelompok 2 1,0411 0,2285 kelompok 3 0,7077 0,6984 kelompok 4 0,8402 0,4804 return on asset (%) kelompok 1 0,9557 0,3205 kelompok 2 0,9502 0,3272 kelompok 3 0,9680 0,3059 kelompok 4 0,8154 0,5193 total probabilitas 3,9455 rata-rata 0,24659375 tabel 3 hasil statistik uji normalitas data variabel dependen pada faktor krisis rasio krisis moneter k-s z 2-tailed p current ratio (x) sebelum krisis 2,2004 0,0001 setelah krisis 1,4758 0,0257 debt to equity ratio (x) sebelum krisis 1,3626 0,0488 setelah krisis 2,3283 0,0000 return on invesment (%) sebelum krisis 0,9420 0,3374 setelah krisis 1,4166 0,0361 return on asset (%) sebelum krisis 1,5461 0,0168 setelah krisis 1,4127 0,0369 total probabilitas 0,5018 rata-rata 0,062725 jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 95 dari hasil perhitungan pada tabel 2 dan 3 rata-rata probabilitasnya adalah 0,24659375 dan 0,062725 semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa baik hasil perhitungan menurut faktor krisis maupun faktor kelompok industri distribusinya normal sehingga analisis t-test dan anova bisa dikerjakan. tabel 4 statistik deskriptif untuk faktor krisis rasio krisis moneter deskriptif statistic standar error current ratio (x) sebelum krisis mean std. dev variance skewness kurtosis 1,981 1,943 3,777 4,397 26,151 0,263 0,520 setelah krisis mean std. dev variance skewness kurtosis 1,590 0,970 0,940 1,520 3,013 0,263 0,520 debt to equity ratio (x) sebelum krisis mean std. dev variance skewness kurtosis 1,161 1,033 1,066 1,553 2,604 0,263 0,520 setelah krisis mean std. dev variance skewness kurtosis 2,400 3,459 11,967 3,756 17,844 0,263 0,520 return on invesment (%) sebelum krisis mean std. dev variance skewness kurtosis 0,093 0,071 0,005 0,717 0,028 0,263 0,520 setelah krisis mean std. dev variance skewness kurtosis 0,051 0,110 0,012 0,378 2,331 0,263 0,520 return on asset (%) sebelum krisis mean std. dev variance skewness 0,175 0,153 0,023 1,769 0,263 ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 96 rasio krisis moneter deskriptif statistic standar error kurtosis 4,180 0,520 setelah krisis mean std. dev variance skewness kurtosis 0,064 0,287 0,082 -1,992 8,722 0,263 0,520 tabel 5 statistik deskriptif untuk faktor kelompok industri rasio industri deskriptif statistic standar error current ratio (x) sektor 1 mean std. dev skewness kurtosis 2,415 2,466 4,793 25,268 0,414 0,809 sektor 2 mean std. dev skewness kurtosis 1,495 0,982 1,610 2,151 0,414 0,809 sektor 3 mean std. dev skewness kurtosis 1,672 1,261 2,029 3,703 0,330 0,650 sektor 4 mean std. dev skewness kurtosis 1,812 1,534 2,005 4,670 0,414 0,809 debt to equity ratio (x) sektor 1 mean std. dev skewness kurtosis 0,885 0,667 0,917 -0,117 0,414 0,809 sektor 2 mean std. dev skewness kurtosis 3,063 4,161 3,078 11,533 0,330 0,650 sektor 3 mean std. dev skewness kurtosis 1,505 1,305 1,811 4,047 0,330 0,650 sektor 4 mean std. dev skewness kurtosis 1,040 0,982 1,610 2,151 0,414 0,809 return on invesment (%) sektor 1 mean 0,084 jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 97 rasio industri deskriptif statistic standar error std. dev skewness kurtosis 0,088 2,350 7,620 0,414 0,809 sektor 2 mean std. dev skewness kurtosis 0,051 0,085 0,699 0,340 0,330 0,650 sektor 3 mean std. dev skewness kurtosis 0,097 0,086 -0,219 0,792 0,330 0,650 sektor 4 mean std. dev skewness kurtosis 0,053 0,118 -0,542 -0,321 0,414 0,809 return on asset (%) sektor 1 mean std. dev skewness kurtosis 0,138 0,116 1,895 6,013 0,414 0,809 sektor 2 mean std. dev skewness kurtosis 0,065 0,209 -0,993 1,458 0,330 0,650 sektor 3 mean std. dev skewness kurtosis 0,211 0,232 -0,126 1,404 0,330 0,650 sektor 4 mean std. dev skewness kurtosis 0,089 0,164 -1,001 3,572 0,421 0,821 tabel 6 mean keseluruhan perusahaan sampel rasio mean sbl krisis mean krisis naik (turun) corr tvalue prob diterima / ditolak cr 1,9813 1,5896 (turun) 0,341 1,94 0,056 diterima der 1,1612 2,3995 (turun) 0,780 -4,15 0,000 ditolak roi 0,0927 0,0511 (turun) 0,277 3,37 0,001 ditolak roa 0,1755 0,0640 (turun) 0,312 3,65 0,000 ditolak ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 98 dari tabel 6 bisa diketahui bahwa seluruh indikator efisiensi perusahaan mengalami penurunan (tanda naik untuk debt to equity ratio juga menunjukkan makin tidak efisiennya perusahaan). dari tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa current ratio atau hipotesis nul 1 bisa diterima dan hipotesis alternatif 1 ditolak, sedangkan untuk hipotesis nul yang lain ditolak karena angka yang menunjukkan probabilitas > 0,05 hanya current ratio. dari hasil tersebut dengan adanya krisis moneter perusahaan di bej masih mampu membayar hutang jangka pendeknya. hal ini disebabkan oleh kecukupan aktiva lancar yang belum terdistorsi selama delapan belas bulan sejak krisis tersebut sedangkan rasio yang lain menunjukkan penurunan yang signifikan. hasil correlation menunjukkan secara positip keadaan krisis mempengaruhi kinerja perusahaan publik, yang paling kuat terpengaruh adalah kinerja jangka panjang yang tercermin dalam debt to equity ratio, yaitu lebih dari 50%, sedangkan rasio yang lain kurang dari 50%. hal ini disebabkan adanya ketidakpastian kinerja jangka panjang, terutama banyaknya biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan, termasuk biaya bunga. tabel 7 mean per sektor industri perusahaan sampel rasio sektor mean sbl krisis mean krisis naik / turun t value prob diterima / ditolak cr sektor 1 2,7681 2,0612 turun 0,86 0,404 diterima sektor 2 1,4350 1,5554 naik -0,54 0,596 diterima sektor 3 1,8700 1,4750 turun 1,47 0,154 diterima sektor 4 2,2631 1,3600 turun 2,55 0,022 ditolak der sektor 1 0,8688 0,9325 turun -0,55 0,590 diterima sektor 2 1,6381 4,4873 turun -3,21 0,004 ditolak sektor 3 1,1065 1,9031 turun -2,41 0,024 ditolak sektor 4 0,7675 1,3119 turun -2,85 0,012 ditolak roi sektor 1 0,1336 0,0462 turun 3,68 0,002 ditolak sektor 2 0,0977 0,0059 turun 3,06 0,005 ditolak sektor 3 0,1379 0,0559 turun 4,85 0,000 ditolak sektor 4 0,0694 -0,0278 turun 2,52 0,023 ditolak roa sektor 1 0,1601 0,0442 turun 2,48 0,026 ditolak sektor 2 0,1661 -0,0357 turun 3,78 0,001 ditolak sektor 3 0,2944 0,0839 turun 5,24 0,000 ditolak sektor 4 0,1064 -0,1721 turun 3,02 0,009 ditolak jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 99 dari tabel 7 bisa diketahui bahwa hasil analisis tiap sektor pada perusahaan sampel secara keseluruhan, indikator efisiensi perusahaan mengalami penurunan kecuali current ratio pada sektor 2, (tanda naik untuk debt to equity ratio juga menunjukkan makin tidak efisiennya perusahaan). dari tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa semua hipotesis nul ditolak kecuali current ratio baik untuk sektor 1, sektor 2 dan sektor 3 dan debt to equity ratio pada sektor 1, sedangkan untuk hipotesis nul yang lain ditolak karena sebagian besar angka probabilitas menunjukkan < dari 0,05. dari hasil tersebut dengan adanya krisis moneter perusahaan di bej masih mampu membayar hutang jangka pendeknya kecuali sektor 4, bahkan untuk sektor 1 masih mampu membayar hutang jangka panjangnya. hal ini disebabkan oleh kecukupan aktiva lancar yang belum terdistorsi selama delapan belas bulan sejak krisis tersebut, bahkan untuk sektor satu masih tetap mampu membayar hutang jangka panjangnya. sedangkan rasio yang lain menunjukkan penurunan yang signifikan. tabel 8 uji multivariate signifikan model effect test statistic value approx. f hypoth sig. of f sektor pillais 0,25398 3,67650 0,000 hotellings 0,28669 3,71896 0,000 wilks 0,76367 3,71605 0,000 roys 0,13803 krisis pillais 0,08681 3,73105 0,006 hotellings 0,09506 3,73105 0,006 wilks 0,91319 3,73105 0,006 roys 0,08681 krisis by sektor pillais 0,14206 1,97590 0,025 hotellings 0,15221 1,97445 0,025 wilks 0,86329 1,97910 0,025 roys 0,08458 ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 100 tabel 9 uji univariate signifikan model effect variabel f sig. of f sektor cr 2,57399 0,056 der 7,88478 0,000 roi 5,45897 0,001 roe 2,88093 0,038 krisis cr 3,829092 0,052 der 7,87244 0,006 roi 8,31084 0,004 roe 6,22827 0,014 krisis by sektor cr 0,91375 0,436 der 3,07614 0,029 roi 1,13644 0,336 roe 1,73427 0,162 dari hasil perhitungan multivariate pada tabel 8 terlihat bahwa semua variabel dependen memiliki mean yang berbeda pada setiap level untuk masingmasing faktor, yaitu krisis dan sektor secara terpisah. hal ini ditunjukkan dengan p-value 0 atau mendekati 0. pengaruh level dari masing-masing faktor secara terpisah, hasil uji untuk pengaruh level interaksi kedua faktor terhadap variabel dependen tidak menunjukkan angka signifikan, yaitu dengan p-value dibawah 0,05. hal ini dapat disimpulkan interaksi antara kedua faktor tidak ada membedakan variabel dependen untuk setiap levelnya. dengan kata lain tidak ada interaksi antara kedua faktor dalam membedakan dependen variabel pada setiap levelnya. dengan tidak adanya interaksi antara faktor krisis moneter dengan faktor kelompok industri maka hipotesis 5 tidak terbukti. artinya perbedaan kelompok industri tidak membedakan pengaruh krisis moneter, dalam arti berbeda arah, bagi kinerja perusahaan. secara univariate pada tabel 9 uji signifikansi pengaruh level faktor krisis pada keempat variabel dependen secara umum memberikan hasil yang signifikan. namun untuk variabel current ratio (cr), tingkat signifikansinya tidak kuat karena p-value = 0,56 lebih besar dari 5%, ini berarti perbedaan current ratio antara sebelum krisis dengan setelah krisis menjadi besar, dan proporsi variansi current ratio yang disebabkan oleh terjadinya krisis sangat kecil. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 101 penutup kesimpulan berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, dapat diperoleh beberapa kesimpulan berkaitan dengan hipotesis yang diajukan. kesimpulan tersebut meliputi: (1) secara umum kinerja finansial yang ditunjukkan dengan rasio finansial dari perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek jakarta mengalami penurunan pada masa krisis moneter dibandingkan sebelum krisis moneter terjadi. (2) penurunan kinerja finansial perusahaan publik di bursa efek jakarta di masa krisis terutama pada tingkat kemampuan menghasilkan laba yang ditunjukkan dengan adanya penurunan return on invesment dan return on asset secara signifikan. kesimpulan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (machfoedz, 1999 dan halim, 1999) (3) penurunan kinerja finansial perusahaan publik di bursa efek jakarta juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka debt to equity ratio pada masa krisis dibandingkan sebelum krisis. hal ini menunjukkan bahwa risiko jangka panjang perusahaan publik di bursa efek jakarta meningkat ketika krisis moneter terjadi. kesimpulan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (machfoedz, 1999 dan halim, 1999) (4) penurunan kinerja finansial perusahaan publik di bursa efek jakarta dalam hal tingkat likuiditas yang ditunjukkan oleh current ratio dimasa krisis terbukti, tapi tidak signifikan. berarti dengan adanya krisis moneter perusahaan publik di bursa efek jakarta masih mampu membayar hutang jangka pendeknya, hal ini disebabkan oleh kecukupan aktiva lancar yang belum terdistorsi selama delapan belas bulan sejak krisis terjadi. (5) seluruh kelompok perusahaan publik di bursa efek jakarta, baik dalam kelompok sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4, mengalami penurunan kinerja finansial dimasa krisis dibandingkan dengan kinerja finansial sebelum krisis moneter terjadi. (6) penurunan kinerja finansial perusahaan publik di bursa efek jakarta untuk semua sektor di masa krisis terutama pada tingkat kemampuan menghasilkan laba yang ditunjukkan dengan adanya penurunan return on invesment dan return on asset secara signifikan. (7) penurunan kinerja finansial perusahaan publik di bursa efek jakarta untuk semua sektor juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka debt to equity ratio pada masa krisis dibandingkan sebelum krisis. hal ini ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 102 menunjukkan bahwa resiko jangka panjang perusahaan publik di bursa efek jakarta meningkat ketika krisis moneter terjadi, kecuali untuk sektor 1. pada sektor 1 walaupun terjadi penurunan, tapi pengaruhnya tidak signifikan. untuk sektor 1 ini berarti tidak konsisten dengan hasil perhitungan secara keseluruhan. (8) penurunan kinerja finansial perusahaan publik di bursa efek jakarta untuk semua sektor dalam hal tingkat likuiditas yang ditunjukkan oleh current ratio dimasa krisis terbukti, tapi tidak signifikan. bahkan untuk sektor 2 menunjukkan kenaikan, berarti dengan adanya krisis moneter perusahaan publik di bursa efek jakarta masih mampu membayar hutang jangka pendeknya, hal ini disebabkan oleh kecukupan aktiva lancar yang belum terdistorsi selama delapan belas bulan sejak krisis terjadi. (9) hasil correlation menunjukkan secara positip keadaan krisis mempengaruhi kinerja perusahaan publik, yang paling kuat terpengaruh adalah kinerja jangka panjang yang tercermin dalam debt to equity ratio, yaitu lebih dari 50%, sedangkan rasio yang lain kurang dari 50%. hal ini disebabkan adanya ketidakpastian kinerja jangka panjang, terutama banyaknya biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan, termasuk biaya bunga. (10) kelompok sektor 4 meliputi properti, real estate, building contruction dimasa krisis terbukti merupakan perusahaan yang mengalami penurunan paling parah, termasuk dalam hal tingkat likuiditas yang ditunjukkan oleh current ratio. keterbatasan banyak keterbatasan dari penelitian ini yang bisa ditemukan, mengingat penelitian ini menguji dampak ekonomi makro pada lingkungan mikro. diantara keterbatasan tersebut adalah: 1. perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan dari berbagai macam level aset dan ekuitas, sehingga ada kemungkinan terdapat size effect yang tidak terakomodasikan dalam model analisis. 2. peneliti sudah memberikan testing penjelasan pada empat sektor untuk mengurangi pengaruh industri, namun setiap sektor masih meliputi beberapa industri yang mungkin mempunyai karakteristik yang berbeda. 3. kinerja finansial hanya diwakili oleh empat buah rasio keuangan, bisa jadi rasio finansial lainnya lebih signifikan perubahannya untuk setiap level faktor. jurnal akuntansi dan investasi vol. 2 no. 2, hal: 87-104, juli 2001 103 saran bagi peminat penelitian untuk mengetahui manfaat laporan keuangan, penelitian ini bisa memperhitungkan pengaruh besaran perusahaan yang bisa ditentukan berdasarkan skala aset atau ekuitas, atau bisa dengan menambah pengaruh industri, maka akan menambah informasi tentang industri apa yang paling rentan kinerja keuangan dan industri mana yang paling kuat. daftar pustaka abdul halim, dan nasuhi hidajat, 1999. pengaruh krisis moneter dan ukuran perusahaan terhadap kinerja finansial perusahaan publik di bursa efek jakarta-suatu penerapan multivariate analysis of variance, kompak, juli, hal 311-337. hair, j.f, jr. r.e anderson, r.l tathan, dan w.c blank, multivariate data analysis-with reading, 4 th ed, engelwood cliffs, new jersey : prentincehall, inc. indonesian capital market direktory 1996. 8th ed., vol i dan ii, jakarta : institute for economic and financial research. indonesian capital market direktory 1999. 9 th ed., vol i dan ii, jakarta : institute for economic and financial research. mas’ud machfoedz, 1989. akuntansi manajemen, edisi 4, buku satu, yogyakarta: bpfe ugm. ------------------------, 1994. manfaat rasio keuangan dalam memprediksi earning di indonesia, kelola, september, hal 12-28. ------------------------, 1998. financial ratio dan ukuran kinerja perusahaan dalam perangkat dan teknik analisis investasi di pasar modal indonesia, pt bursa efek jakarta. ------------------------, 1999. studi efisiensi perusahaan sebelum dan sesudah krisis moneter di bursa efek jakarta, jurnal ekonomi dan bisnis indonesia, no. 1, hal 36-49. michael r. tyran, 1986. hand book of business and financial ratios, engelwood cliffs, new jersey : prentince-hall, inc. singgih santoso, 2000. spss mengolah data statistik secara profesional, jakarta, pt elex media komputindo, kelompok gramedia. ifah rofiqoh pengaruh krisis moneter terhadap kinerja… 104 lampiran no sektor 1 no sektor 4 1 indah kiat pulp 1 petrosea 2 tjiwi kimia 2 bakrieland development 3 ekadharma tape 3 bhuwannatala 4 berlina 4 jaya real property 5 dynaplast 5 indosat 6 igarjaya 6 telkom 7 citra tubindo 7 berlian laju tanker 8 lion metal 8 centris multi persada no sektor 2 no sektor 3 1 astra international 1 aqua golden mississippi 2 goodyear 2 davomas abadi 3 modern photo film 3 delta djakarta 4 astra graphia 4 fast food indonesia 5 komatsu indonesia 5 multi bintang indonesia 6 texmaco perkasa 6 sari husada 7 century textile 7 sinar mas (smart corp.) 8 eratex djaja 8 ultra jaya milk 9 panasia filament 9 bat indonesia 10 roda vivatex 10 merck indonesia 11 teijin indonesia 11 tancho indonesia 12 texmaco jaya 12 unilever indonesia 13 sepatu bata 13 mustika ratu journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper determining factors of the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website: an indonesian study santos marianus 1 and syaiful ali 2 abstract: research aims: this study aims to analyze the perceived security dimensions and build a research model using perceived ease of use and perceived usefulness as variables mediating the link between perceived security and the intention to use indonesia's b2c e-commerce websites. design/methodology/approach: using a purposive sampling approach, this study conducted an online survey of respondents who had done online transactions, such as business-to-customer (b2c) transactions. research findings: the study's results showed that perceived security significantly correlated with buyers' intention to use b2c websites. theoretical contribution/originality: this study contributes to developing and validating key dimensions of perceived security and their constructs. mediation effect test results from tam, which were perceived ease and perceived use, indicated that only the perceived usefulness variable significantly mediated the relationship between perceived security and intention to use b2c e-commerce websites. perceived use's mediation was not supported. practitioner/policy implication: this research empirically supports the perceived security construct as a second-order construct involving confidentiality, availability, non-repudiation, and privacy. research limitation/implication: this study used data from indonesian individuals, which may differ from other countries' characteristics. it may limit the research' finding generalization. keywords: perceived security; tam; b2c; e-commerce introduction e-commerce has become an increasingly critical alternative media for customers in meeting their shopping needs. e-commerce refers to business transactions using internet media, websites, mobile applications, and browsers on mobile devices (laudon & traver, 2019). according to a hootsuite report (2020), per january 2020, in indonesia, there were 175.4 million internet users. this number increased by 17% or 25 million users compared to 2019. furthermore, hootsuite reported that internet penetration in indonesia in january 2020 was 65% of indonesia's total population. in terms of mobile connections, as of january 2020, indonesia had 338.2 million connections, an increase of 4.6% compared to 2019. affiliation: 1 p.t. t.t. network integration, special capital region of jakarta, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas gadjah mada, special region of yogyakarta, indonesia *correspondence: s.ali@ugm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.8171 citation: marianus, s., & ali, s. (2021). factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website usage: an indonesian study. journal of accounting and investment, 22(1), 104-132. article history received: 01 feb 2020 revised: 15 feb 2020 05 dec 2020 accepted: 21 dec 2020 https://www.ttsystems.com/idn https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=55447145200 https://www.ttsystems.com/idn https://www.ttsystems.com/idn https://www.ttsystems.com/idn https://accounting.feb.ugm.ac.id/study-programs/undergraduate-program https://accounting.feb.ugm.ac.id/study-programs/undergraduate-program https://accounting.feb.ugm.ac.id/study-programs/undergraduate-program https://accounting.feb.ugm.ac.id/study-programs/undergraduate-program mailto:s.ali@ugm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8171 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 105 the number of mobile connections was equivalent to 124% of the total population in indonesia. these data revealed that internet media and applications on mobile devices in indonesia could support the development of e-commerce in indonesia very quickly. it is supported by data from e-commerce users in indonesia, estimated to have reached 168.3 million users in 2019 (statista, 2019) and is projected to increase to 212.2 million users in 2023. in terms of e-commerce penetration rates in indonesia, the data demonstrated a high increase. in 2023, it is estimated that it will reach 75.3% of the total population (statista, 2019). the increase in popularity of online shopping is paralleled with an increase in concern regarding internet security. a study conducted by matic and vojvodic (2014) revealed that concern mainly with security had caused consumers to avoid shopping online. a recent study by balapour, nikkhah, and sabherwal (2020), in the context of mobile app users’ security perceptions, showed that perceived privacy risk negatively influenced users' security perceptions. another recent study carried out by oni and adeyeye (2020) found that b2c customers' satisfaction was positively affected by their perceived security. these studies showed that perceived security played a critical role when consumers perform b2c transactions. as a result, e-commerce providers must manage threats to their b2c websites and increase consumers’ perception towards b2c safety (fang, qureshi, sun, mccole, ramsey, & lim, 2014). despite the importance of the perceived security factor in b2c, a literature review regarding perceived security has uncovered inconsistent conceptualization of perceived security in empirical studies. several studies (bodin, gordon, & loeb, 2005; siponen & oinas-kukkonen, 2007; cegielski, 2008; parent, 2007; gurbani & mcgee, 2007) indicate that practitioners of information system and researchers, in general, agree that security is a multi-dimensional construct based on several dimensions (for example, confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, authentication, and privacy). however, many of these empirical studies have not studied the factors that can mediate perceived security's multidimensionality (hartono, holsapple, kim, na, & simpson, 2014). previous empirical studies ignored multidimensionality from perceived security (ryan & ryan, 2005; erlich & zviran, 2010; gordon, loeb, & zhou, 2011). apart from validating the dimensions of perceived security, this study empirically examined the importance of perceived security's role in using b2c e-commerce websites. based on the above phenomenon, the researchers formulated the following research questions: (1) does perceive security (confidentiality, non-repudiation, integrity, availability, privacy, and authentication) influence buyers' intention to use b2c websites? (2) can the perceived ease of use and perceived usefulness mediate the relationship between perceived security and buyers' intention to use a b2c website? the difference of this research with previous research is to examine perceived security from a multi-dimensional aspect. the inclusion of other dimensions (i.e., availability, confidentiality, non-repudiation, and privacy) reassures that a perceived security construct is consistent with previous studies. marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 106 literature review and hypotheses development numerous studies related to perceived security stem from the technology acceptance model (tam) introduced by davis (1989). this study investigates the impact of customer perceived security towards their intention to purchase via b2c websites by incorporating perceived ease of use and perceived usefulness of customers as mediating factors in that relationship (hartono et al., 2014). as this study examines the acceptance of ecommerce, the research model is based on the technology acceptance model by venkatesh and davis (2000). the research introduced by venkatesh and davis (2000) does not include the "attitude towards using" construct as a development of the davis model (1989). the tam introduced by davis (1989) is a customer acceptance model to form an information system with three constructs, namely attitude towards using, intention to use, and actual usage. according to davis (1989), attitude towards using describes individuals' positive or negative feelings in conducting specific activities. tam predicts how users respond to new technologies (salisbury, pearson, pearson, & miller, 2001). salisbury et al. (2001) examined the effect of perceived security and when and how new technology was used. their research was conducted by constructing a measurement scale of perceived web security and applying that scale to investigate the impacts of buyers' intention to use b2c e-commerce websites. further, the study also examined the effect of perceived ease of use and perceived usefulness towards online shopping, and the interest in buying products through b2c websites. their study found a positive association between the level of perceived web security and interest in buying products via b2c websites. trust is a primary factor in the process of e-commerce. trust relates to the correlation between seller and buyer and even third parties. in mcknight and chervany’s study (2001), the term "trust" indicates belief or trust. this term refers to the belief that someone relies on a promise made by someone else and that others, in unexpected situations, will act towards themselves in the name of goodwill. customer trust will increase if suppliers exhibit behavior similar to previous encounters (mcknight & chervany, 2001). mayer, davis, and schoorman (1995), mcknighy and chervany (2001) mentioned that trust has three characteristics: competence, virtue, and integrity. gefen (2000) expressed that commerce with suppliers involving the customer in an uncertain situation hampers their interest in conducting commerce at all. trust is crucial when uncertainty and risk are inherent to the contract, and collateral is often ignored (crosby, evans, & cowles, 1990; grazioli & jarvenpaa, 2000). the e-commerce environment possesses all these characteristics. furthermore, studies on the role of perceived security in b2c have connected perceived security to perceived trust (for example, gefen, 2000; gefen, karahanna, & straub, 2003) and perceived risk (for example, bhatnagar, misra & rao, 2000). cheung and lee (2001) have also investigated the impact of security and trust in the context of b2c emarianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 107 commerce. these studies suggested that perceived security, with other factors such as trust, significantly impacted consumers' trust when shopping online. flavián and guinalíu (2006) confirmed these results by showing that increased customer b2c website perceived security would result in higher website trust and loyalty. a study by kim, ferrin, and rao (2008) showed that perceived security and other factors are essential antecedents of trust and perceived risk. from the studies mentioned above, it can be concluded that trust holds a critical role in e-commerce. although prior studies have incorporated two most frequently used variables: trust and perceived risk (kim et al., 2008), those studies only used variables derived from the conceptual framework of tam (perceived ease of use and perceived usefulness) based on keeping a brief survey so that the response rate was high. the numerous questions in the survey would make respondents unwilling to fill out the questionnaire. however, this study employed the tam conceptual framework variables as the relationship between perceived security. the various constructs outside of tam (for example, trust and perceived risk) have been well established (hartono et al., 2014). therefore, this research examines perceived security from multi-dimensional aspects and the inclusion of other dimensions (i.e., availability, confidentiality, non-repudiation, and privacy) and reassures that a perceived security construct is consistent with previous studies. hartono et al. (2014) have classified and specified the dimensions of perceived security by looking at the four most significant dimensions from various previous studies, namely (non-repudiation, confidentiality, integrity, and availability). definitions about perceived security reflect comprehensive studies on the definition in the information system and other relevant sciences (for example, computer science) (for example, salisbury et al., 2001: cheng, lam, & yeung, 2006; chellappa & pavlou, 2002; fang et al., 2006; yousafzai, pallister & foxhall, 2009; kim, tao, shin, & kim, 2010). moreover, these studies have observed literature that discusses security issues, including perceived security and actual security. the study's findings found that confidentiality, integrity, and availability were frequently used in the early stages. gurbani and mcgee's (2007) study has added non-repudiation, authentication, access controls, secured communication, and privacy to the perceived security construct. azizi and javidani (2010) assume that financial information security, such as credit card information or online bank account passwords, is the key problem with e-commerce security. chellappa and pavlou (2002) contended that online transactions are secure when information from one point to another is not read and changed without a valid authorization or lost during transmission. kurt and hacioglu (2010) suggested that online protection is an ethical problem for consumers and that they expect online vendors to ensure the confidential security details they carry. several studies, such as that conducted by siponen and oinas-kukkonen (2007), have shown that the word “security” is commonly used. however, others have been more rigorous and precise in the use of the term. some studies have used appropriate security measures as a different technology by deciding the essence and implementation of technical safety, authentication, and encryption, or internal or external factors that marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 108 provide confidentiality assurance, such as anonymity, security declaration, and privacy policy solution. for this reason, there are also two key security measures other than the broad meaning of the word “security”: confidentiality and privacy. further, chellappa and pavlou (2002) examined the effect of perception on various factors, including encryption, authentication, technical protection, and verification of customer perceived security on consumers. similarly, kim et al. (2010) analyzed the effect of customer perception from security statements and technical protection sites on their perceived security as a whole. belanger, hiller, and smith (2002) used six factors: privacy, availability, non-repudiation, confidentiality, integrity, and authentication to measure customer perception and trust of the vendor's worthiness. their study found that customer value security was more significant than other variables in building trust towards their intention to use websites. therefore, it can be concluded that customers' perception of perceived security is entirely different from their perception of certain confidentiality factors, such as third-party assurance or security/privacy statement. from several literature sources and inconsistencies in studies related to perceived security dimensions, a research model could be built based on hypothesis development shown in figure 1. confidentiality integrity availability nonrepudiation privacy authentication perceived security usefulness ease of use intention to use web b2c h1c h1b h1a h1d h1e h1f h2 h4 h3 h5 h7 h6 figure 1 research model previous studies (ryan & ryan 2005; erlich & zviran 2010; ransbotham, mitra, & ramsey, 2012) have agreed that perceived confidentiality is one of the most critical dimensions of perceived security. turban, king, lee, liang, and turban (2010) briefly defined the principle of confidentiality as a guarantee of private data and accuracy. a system with a higher priority towards confidentiality can better anticipate and mitigate marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 109 false disclosures of information, for example, information leakage, thus establishing the system’s security (tsiakis & sthephanides, (2005). a typical measurement of security to maintain confidentiality is, for example, data encryption. the encryption creates the presumption that sellers who maintain a system with priority on consumer data confidentiality will make the consumers more comfortable conducting the transaction. subsequently, a hypothesis was formulated as follows: h1a: perceived confidentiality correlates positively with perceived security. integrity is one of the most critical dimensions of perceived security (hartono et al., 2014; vaidyanathan & mautone, 2009; cegielski, 2008). turban et al. (2010) expressed that integrity ensures that data is accurate, and no portion of the message is modified. integrity can also mean that payment data cannot be damaged, both deliberately and accidentally. the higher the assurance in integrity that the selling company can provide, the higher the feeling of security felt by consumers when conducting transactions with that company. they are assured that the company will never modify their data illegally. subsequently, a hypothesis was formally stated as follows: h1b: perceived integrity correlates positively with perceived security. one of the most critical dimensions in perceived security expressed by hartono et al. (2014) is availability. this last dimension relates to how information access is opened to consumers authorized for such information. availability refers to how far information is available for the authorized subject if needed (tsiakis & sthephanides, 2005). a system with a superior availability can consistently provide relevant information to the authorized party. the less the information is available for consumers, the less the feeling of security within the buyers, which in turn will cause them to be reluctant to use websites to conduct transactions. subsequently, a hypothesis was formulated as follows: h1c: perceived availability correlates positively with perceived security. non-repudiation is revealed to be one of the critical dimensions of perceived security (turban et al., 2010; hartono et al., 2014). it relates to the exchange/transaction between buyer and seller, particularly to the system's ability to guarantee that the person who claims to be the seller received information that has been sent by the buyer. non-repudiation ensures that the seller cannot deny the transaction's completion (siponen & oinas-kukkoken, 2007). consumers will feel safe in transacting with the knowledge that one party, the vendor, cannot cancel the transaction they are conducting. the presence of a non-repudiation guarantee is predicted to increase the feeling of security in transacting through marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 110 websites. a digital signature is one of the measurements of security commonly used to maintain non-repudiation. subsequently, a hypothesis was formulated as follows: h1d: perceived non-repudiation correlates positively with perceived security. research conducted by hole, tjφstheim, moen, netland, espelid, and klingsheim (2008) proposed that privacy is often defined similarly to confidentiality. however, these two are different terms. furthermore, bella, giustolisi, and riccobene (2011) found two paradigms about privacy in e-commerce. the first paradigm relates to the trust to conduct transactions online, and the second is associated with the anonymity or the use of a pseudonym in transacting to protect privacy. despite that, studies conducted by ryan and ryan (2005), erlich and zviran (2010); berghmans and van roy (2011) did not find any dimension of privacy that is one of the dimensions of perceived security. the researchers suspect these conflicting findings stem from the researchers' perspective, who view privacy as unity with perceived confidentiality. for that reason, this study is predicted to support the findings of bella et al. (2011) and hole et al. (2008) by proposing the following hypothesis: h1e: privacy correlates positively with perceived security. studies conducted by ransbotham et al. (2012), siponen and oinas-kukkonen (2007), hartono et al. (2014) did not find authentication to have any impact on perceived security. however, cegielski (2008), vaidyanathan and mautone (2009), turban et al. (2010) expressed that authentication had some correlation with perceived security. authentication is a process of a transaction’s identification. both parties must be identified well as the customer responsible for paying and the vendor responsible for providing the product and service (turban et al., 2010). with this feature, a customer will feel safe knowing that they are transacting with a vendor already identified. companies implementing authentication in their every transaction will increase their customers' perceived security, which increases their willingness to use the company website to transact. subsequently, a hypothesis was formally formulated as follows: h1f: authentication correlates positively with perceived security. internet-based commerce carries an inherent risk from the perspective of security. the increased uncertainty in e-commerce results from the parties conducting a transaction in different places and cannot rely on physical intimacy, handshakes, and gestures (clarke, 1998). one of the parties can also not directly monitor the other party's actions (grazioli & jarvenpaa, 2000). consequently, the security network is often absent in the e-commerce environment. if individuals in various nations conduct e-commerce transactions, they may not abide by the laws in both transacting countries (clarke, 1998). internet vendor security is the marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 111 primary factor affecting the growth of e-commerce (bhatnagar et al., 2000; gefen, 2000). companies with priority on security for their customers in conducting transactions are predicted to increase the customers' interest always to use the company's website. subsequently, a hypothesis was formulated as follows: h2: perceived security correlates positively with interest in using b2c e-commerce websites. a study conducted by lu, lai, and cheng (2007) proposed that perceived security positively correlated with perceived ease of use. usoro, shoyelu, and koufie (2010) stated that perceived ease of use encompasses individual comfort in using the system. the higher the perceived security, the higher the customers' comfort to use the system ought to be. subsequently, a hypothesis was formulated as follows: h3: perceived security correlates positively with perceived ease of use. gefen, karahanna, and straub (2003) said that an e-commerce application's usefulness is distinguished between short-term and long-term usefulness. long-term usefulness, for example, is the ability of a site to protect its customers from spending additional expenses due to a security breach (access which is not authorized/the use of their credit card by other parties). an increase in perceived security in an e-commerce website will increase consumer confidence that the website they are using will benefit them in the long run. although there has not been any study directly connecting perceived security and perceived usefulness to the researchers’ best knowledge, a positive correlation between them seems logical. subsequently, a hypothesis was formulated as follows: h4: perceived security correlates positively with perceived usefulness. tam's use with the construction of additional perceived web security dimensions carried out by cheng et al. (2006) also displayed that perceived web security, along with perceived ease of use and perceived usefulness, significantly correlated to the use of online banking websites. lian and lin (2008) exhibited that perceived security, along with individual innovation, concern towards individual privacy, an involvement of individual product, product, and type of service, were all essential determining factors of online shopping behavior. chang and chen (2009) found that customer satisfaction on b2c websites was determined by perceived security and quality. the two variables correlated positively with customer intentions to use a b2c website. this research seeks to expand the flow of research in perceived security in the context of b2c, which is by theoretically studying tam as variables mediating perceived security and the intention to use b2c websites, which are perceived ease of use and perceived usefulness. for that reason, the hypotheses proposed are as follows: marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 112 h5: perceived ease of use correlates positively with perceived use. h6: perceived ease of use correlates positively to the intention to use b2c e-commerce websites. h7: perceived usefulness correlates positively to the intention to use b2c e-commerce websites. research method the population used for this research was the people using b2c websites to conduct ecommerce in indonesia. this research used "purposive sampling". this sampling method implementation was done by collecting samples from respondents from a network reference (hartono et al., 2014). this decision was made based on the assumption that respondents were familiar with or had previously done online transactions, such as business-to-customer (b2c). the target sample to participate in this research was 320 participants. "purposive sampling" was employed to collect data and sample selection. other published researchers have used this method (mitchell, 2006; keil, lee, & deng, 2013; kiang, ye, hao, chen, & li, 2011). purposive sampling was done by taking a sample from a population-based on specific criteria. this research used the following criteria: students who took a course in e-business or often conducted transactions online, and practitioners of online commerce who conducted e-commerce in a b2c manner. for practitioners, commerce could be identified via facebook.com and blackberry messenger (bbm). this research sample consisted of three groups: business program undergraduate students, graduate students, and practitioners of e-commerce. the data collection method was conducted by two methods: online (web-based) survey and mail survey. an online web-based questionnaire was created using an application from docs.google.com. respondents were invited by email, bbm, facebook, with messages containing links connected to the website containing the questions in the questionnaires, and subsequently, fill them in. for undergraduate students, the requirement was that they had taken a course in e-business. the researchers expected many of the online customers to know the critical aspects of online security. a total of 300 participants from this research were anticipated to fulfill the requirements to participate in this research. to address the non-response bias issue, this study compared the early responses with the later responses. the absence of difference between these suggests no non-response bias (hair, black, babin anderson, & tatham, 2006). the perceived security dimension construct that is entirely different is determined by the composite that forms perceived security, not only a reflection or manifestation of perceived security. for that reason, a perceived security model must be constructed as a multi-dimensional construct (diamantopoulos, riefler, & roth, 2008). this research's marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 113 specific measurement model was the guide to develop a formative index, as recommended by diamantopoulos and winklhofer (2001). the first step was the domain’s specification. in this step, the meaning of the language was reviewed as the basis of determining the perceived security’s conceptual domain, including relevant definitions and dimensions. next, to specify every dimension of perceived security, a literature review was performed to classify and generate reflective indicators for every construct's dimension. the third step was the validation of indicators. in this step, reflective indicators were validated as valid dimensions by assessing the external validity and its multicollinearity. the fourth step involved validating security considered the second-order format, with relevant dimensions as first-order reflective factors. subsequently, another guidance was to combine and construct perceived security measurements into the traditional statistical analysis (hartono et al., 2014). the dimensions removed due to inconsistency with perceived security were authentication, control access, and communication security (hartono et al., 2014). these dimensions are considered as representing the measurement of information assets protection. further, privacy was also removed as previous researchers considered conceptualizing it as a separate thing from the perceived security construct (flavián & guinalíu, 2006; roca, garcia, & de la vega, 2009; yousafzai et al., 2009). however, in this research, all three dimensions of perceived security were tested again to identify the significance and correlation towards perceived security in indonesia's context (cegielski, 2008). based on the six-dimension framework, security measures were developed: perceived confidentiality, perceived integrity, perceived availability, perceived non-repudiation, privacy, and authentication. security operationalization was considered to be a secondorder format, not a reflective form, consistent with the four criteria recommended by jarvis et al. (2003). first, the dimensions define characteristics of security manifestation that is felt. how much belief the online buyer has that the transaction conducted with the online vendor is safe (i.e., perceived security) is marked by (a) how much belief the customer has that transaction information will not be disclosed (i.e., perceived confidentiality breach) or modified by unauthorized parties (i.e., perceived integrity violation), (b) how much information the online vendor is able and willing to produce for the authorized customer if needed (i.e., perceived availability), and (c) how much the online vendor can claim and cannot deny that a transaction is completed (i.e., perceived non-repudiation) (jarvis et al., 2003). second, the level of perceived security will be affected by changes in one dimension, but perceived security changes will not necessarily affect all dimensions. for instance, if an online transaction is interrupted by system failure (i.e., a decrease in perceived availability), the customer's perceived security will also decrease. a decrease in perceived security, however, will not cause a decrease in perceived availability (hartono et al., 2014). marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 114 third, every dimension is a different concept. the definition of that dimension represents six different constructs, each impacting independently on perceived security. fourth, the orthogonal dimension and a change in one dimension will not cause a change in other dimensions. for example, customer transaction is disrupted, creating a decrease in the system available to the customer. however, perceived confidentiality, integrity, and non-repudiation are not always affected. an empirical multicollinearity study will allow us to test this assumption (jarvis et al., 2003). consistent with anderson and gerbing’s (1988) work, measurement evaluation reflects dimensions for content validity of the perceived security, reliability construction, convergent validity, and discriminant validity. content validity was established by a group of potential respondents and experts through a repeated process of reviewing and revising construct items in questionnaires. initially, to evaluate constructs, a list of potential indicators was made. a pre-test was then carried out towards these constructs with a group of graduate students majoring in information systems and related lecturers. this initial testing aimed to clarify construct items, relevance, and clarity of the meanings. the reviewer's comments were used to revise relevant items. when all reviewers were pleased, this evaluation process was replicated, and no further changes were recommended. in this research, each construct was measured through several question items. this survey requested that the respondents assessed how much they agreed with the question items' claim. all indicators were measured on a likert seven-point scale. number 1 represented the respondent's opinion as "strongly disagree," and number 7 as "strongly agree". the question items in this research were adapted from a study by hartono et al. (2014) and cegielski (2008) with translation into indonesian. aside from that, the data quality needed to be tested to identify whether the respondents were genuinely willing to fill in the questionnaire. for that reason, to ensure that the questionnaire items were sufficient, correct, and can be understood, they needed to be tested (hartono, 2008). instrument testing was done by doing a pre-test on master program students. this study conducted validity and reliability testing before conducting hypothesis testing. a validity test was done on every question item in every variable. confirmatory factor analysis (cfa) was used to identify the validity of each question item. furthermore, partial least square (pls) was chosen for this research due to the lack of need to load the samples and the fact that the sample was free distribution. research conducted by hair, black, babin, and anderson (2010) and hartono (2008) presented those question items that are certain construct indicators must correlate with themselves (i.e., convergent validity). it must follow three criteria: (fornell & larcker, 1981): (1). every loading factor item must be significant and is > 0.70; (2). combined reliability (ρc) > 0.80; (3). average variance extracted (ave) > 0.50 or square root of ave must be > 0.71. a reliability test was needed to identify whether there was consistency in the measurement results if the measurement were to be done more than once against the marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 115 same symptoms and with the same measurement tools. the reliability test was done with a measurement that fulfilled the criteria of composite reliability above 0.70. the reliability test could also be done by calculating each item's cronbach alpha in a variable with a value higher than 0.60. hypotheses were tested using structural equation modelling (sem) with a statistical tool warppls (anderson & gerbing, 1988; bagozzi & yi, 1988). partial least square (pls) was chosen because the size of the sample was not very big. also, this research was aimed to develop a model (sholihin & ratmono, 2013). the structural model was evaluated by looking at the results of path coefficient estimates and their significances. result and discussion table 1 shows the demographic profile of the respondents. instrument testing in this research was the most critical part. research data would not be used if the measurement instruments used did not have high validity and reliability because hypothesis testing is profoundly influenced by data quality (cooper and schindler, 2006). before the primary survey, two pre-survey stages (pre-test and pilot-test) were conducted to identify face validity, content validity, and initial reliability of the available instruments. table 1 demographic profile of the respondents demographic profile of the respondents demographic variable frequency % gender female 167 56 male 131 44 missing 2 1 age <20 86 29 <30 167 56 <40 42 14 <50 3 1 <=50 0 0 missing 2 1 occupation housewife 43 14 student 118 39 office worker 47 16 self-employed 69 23 others 21 7 missing 2 1 education below high school 8 3 high school 68 23 college student 143 48 college graduate or over 73 24 missing 8 3 in the early stages of data analysis, a pre-test was done to test the face validity. there was a common understanding between the authors and respondents with regards to the questionnaire content. the purpose of the pre-test was also to test content validity. in marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 116 this research, the pre-test was done in three stages. firstly, the instruments were initially tested by gathering the opinion of graduate student colleagues at universitas gadjah mada to obtain an appropriate sentence structure. secondly, revision recommendations were implemented in the second version. thirdly, the items that had been tested were included in the pilot test phase to be tested in a small sample of 32 respondents. after the pre-test was conducted, a pilot test was carried out to detect any weaknesses in the questionnaire to ensure that the questionnaire used in this research was valid and reliable in measuring the hypothesized variables. a pilot test could be done on 10-30 respondents (jogiyanto, 2008). in this research, the pilot test was done on 32 respondents, including students in a master's program. the pilot test's first aim was to ensure that the questionnaire's items were sufficient, correct, and understood. the pilot test's second aim was to obtain an initial assessment of the scale's reliability (hartono, 2008). data from the test results were analyzed using the warppls version 3.0 software. these test results indicated that these research instruments' construct validity was sufficient as the loading factor values of the items used to measure constructs fulfilled the minimum standard (loading > 0.70). however, a factor loading of 0.59 was still supported, which was the authentication construct. moreover, reliability tests also showed that the instruments used were reliable, evident from the composite reliability values, and cronbach's alpha higher than 0.60. overall, the instruments tested did not indicate any significant changes and could be used in this research. table a1 in the appendix displays that convergent validity for confidentiality variable (conf), integrity (int), availability (ava), non-repudiation (rep), and privacy (priv) have been fulfilled with loading factors higher than 0.70 and were significant (p values < 0.05). indicators with the highest loading factor values were present in int2 with a value of 0.896. however, two indicators, aut1 and aut2, exhibited loading factors lower than 0.70, with values of 0.681 and 0.633. table 2 correlation values between latent variables conf int ava repu priv aut sec intuse eou use conf 0.864 int 0.498 0.873 ava 0.585 0.242 0.866 repu 0.499 0.430 0.398 0.85 priv 0.526 0.535 0.448 0.462 0.854 aut -0.031 -0.076 -0.153 0.004 0.063 0.69 sec 0.342 0.570 0.376 0.343 0.375 -0.038 0.785 intuse 0.111 0.078 0.078 0.151 0.157 -0.008 0.157 0.721 eou 0.412 0.431 0.428 0.402 0.369 0.038 0.439 0.202 0.805 use 0.411 0.462 0.441 0.385 0.509 0.026 0.419 0.166 0.275 0.861 note: square roots of average variances extracted (ave's) shown on diagonal. discriminant validity could be measured by the average variance extracted (ave) value. discriminant validity can be considered sufficient if each variable's ave value exceeds marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 117 0.70 (hair et al. 2010). a discriminant variable can be seen by creating a comparison between the ave value of each construct and the correlation between constructs. if ave's square root is higher than the correlation with other constructs, the model can be declared sufficiently valid. table 2 shows the ave's square root values and each latent variable's correlation values to test the discriminant variable (hair et al. 2010). table 1 reveals that the variables confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, and privacy fulfilled the ave criterion, with the highest value being integrity, at 0.873. however, the authentication variable did not meet the ave criterion because it was below the criterion, with 0.690. the consistency of an instrument can be measured by using cronbach's alpha and composite reliability. both of these measurements have different roles. cronbach's alpha is to measure the lower limit of reliability of a construct. in contrast, composite reliability measures the actual value of a construct. research done by hair et al. (2010) reveals that a construct is considered reliable if it has a cronbach's alpha and composite reliability greater than 0.70. table 3 latent variable coefficients conf int ava repu priv aut sec intuse eou use composite reliability 0.898 0.905 0.90 0.886 0.89 0.731 0.865 0.763 0.845 0.896 cronbach's alpha 0.83 0.843 0.833 0.807 0.814 0.449 0.791 0.735 0.722 0.826 ave 0.746 0.762 0.75 0.722 0.729 0.477 0.616 0.749 0.749 0.742 table 3 conveys that variable confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, and privacy fulfilled the cronbach's alpha and composite reliability criteria of greater than 0.70. however, the authentication variable had not fulfilled these criteria, so this variable was removed from further analysis. the removal is consistent with the findings of hartono et al. (2014) that suggested that authentication is not one of the indicators used to measure perceived security but rather an attempt to prevent attacks on a system. in this research, a dependent variable of perceived security was a second-order construct, with five indicators: confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, and privacy. to estimate the structural model, perceived security, namely a secondorder construct, had to be measured using latent variable scores/factor scores from the five dimensions (confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, and privacy). however, before analyzing the inner model, the outer model had to be evaluated for the perceived security construct and intention to use b2c e-commerce websites. the criteria for evaluating the outer model of the perceived security and intention to use b2c websites formative constructs is that each indicator must obtain a significant value (value p < 0.05), and no multicollinearity exists (vif < 2.5). for that reason, looking at the indicator weight test results from table a2 is needed (see attachments in appendix). marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 118 table a2 shows that the perceived security formative construct, with its five indicators, obtained vif values: lv_conf (2.244), lv_int (2.026), lv_ava (2.289), lv_repu (1.452), and lv_priv (1.593), and thus fulfilling the vif criterion with a p-value < 0.01. similarly, the intention to use the b2c websites construct, with its three indicators, obtained vif values: intuse1 (1.108), intuse2 (1.143), and intuse3 (1.195) at a p significant value of < 0.01. these results indicated that perceived security and intention to use b2c websites did not contain multicollinearity in each of their indicators and had fulfilled the validity requirements of formative constructs. to evaluate whether the model is suitable or supported, the average path coefficient (apc), average r-squared (ars), and average variance inflation factor (avif) can be used. the p-value for apc and ars must be smaller than 0.05, or in other words, significant. furthermore, avif, as a multicollinearity indicator, must be smaller than 5. table 4 model fit index and p-value model fit indices p values average path coefficient (apc) 0.258 p < 0.01 average r-squared (ars) 0.53 p < 0.01 average variance inflation factor (avif) 2.26 good if < 5 from table 4, it can be seen that the "goodness of fit model" criteria had been fulfilled, with an apc value of 0.258 and ars value of 0.530 and significantly (p < 0.01). the avif value had also fulfilled the criterion, with a value of 2.260, which was smaller than 5. confidentiality integrity availability nonrepudiation privacy authentication perceived security intention to use web b2c 0.24 0.27 0.27 0.22 0.24 -0.02 0.29 figure 2 research model before mediating variables marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 119 the relationship between perceived security and intention to use b2c websites was statistically significant, with a coefficient of 0.25 and a p-value < 0.01. the result suggested that perceived security correlated positively to use b2c websites or, in other words, the higher the perceived security, the higher the intention to use b2c ecommerce websites. perceived security (security) obtained an r-square of 0.99. the result indicated that 99% of the variable perceived security could be explained by confidentiality (conf), integrity (int), availability (ava), non-repudiation (rep), and privacy (priv). figure 2 shows that the intention to use b2c e-commerce websites (intuse) had an r-square of 0.06. this value indicated that perceived security could explain 6% of the variable intention to use b2c websites. in other words, the other 94% of the variables, which could influence the intention to use b2c e-commerce websites, consisted of variables other than perceived security. intention to use b2c websites (intuse) obtained an r-square of 0.06. the result signified that perceived security could explain 6% of intention to use b2c e-commerce websites. it indicated that there were still other variables outside of perceived security that made up the other 94%. research conducted by hartono et al. (2014) found that perceived security could be mediated by the variables perceived ease of use (eou) and perceived usefulness (use). for that reason, this research used variables perceived ease of use (eou) and perceived usefulness (use) as mediating variables. research done by hartono et al. (2014) proposed that perceived security could be mediated by the variables' ease of use and usefulness. for that reason, this research also tested the mediating effect of these two variables. figure 3 below displays the effect of mediation by the ease of use and usefulness on the intention to use websites. test results for the model with the mediating variable perceived ease of use and perceived usefulness in figure 3 exhibit how perceived ease of use fully mediated the relationship between perceived security and intention to use b2c e-commerce websites. it could be seen from the change in the coefficient and p-value. figure 3 displays a significant relationship between perceived security and intention to use b2c websites (coefficient = 0.25 and p < 0.01). however, after including the mediating variables (ease of use and usefulness), the coefficient of the direct relationship of perceived security from 0.25 with a p-value of 0.01 to an insignificant value of 0.19 and p-value 0.15. it illustrated that other variables could explain the intention to use b2c websites outside of perceived security. first, perceived security (security) did have direct impact on intention to use b2c websites (intuse) (coefficient = 0.19 and p-value = 0.15). test results on figure 3 suggest that perceived security had a direct impact on perceived usefulness (coefficient = 0.64 and p-value < 0.01), and ease of use also had a significant influence on intention to use b2c e-commerce websites (coefficient = 0.17 and p-value < 0.05). in other words, ease of use mediated the relationship between perceived security and intention to use b2c websites. marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 120 test results using statistics also exposed that perceived security had effect on perceived usefulness (coefficient = 0.21; p < 0.01), but usefulness had no significant effect on intention to use b2c websites (coefficient = 0.05; p < 0.33). for that reason, hypothesis 4 (security correlates positively with usefulness) was supported. however, hypothesis 5 (usefulness correlates positively to use websites) was not supported. hypothesis 6, which states that ease of use correlates positively with usefulness, was supported (coefficient = 0.64; p < 0.01). confidentiality integrity availability nonrepudiation privacy perceived security usefulness ease of use intention to use web b2c 0.31 0.01 0.35 0.29 0.32 0.19 0.21 0.64 0.64 0.05 0.17 figure 3 research model after mediated by ease of use and usefulness statistical results in figure 3 also show that when ease of use (eou) and usefulness (use) was included in the research model, the direct effect of perceived security on the intention to use b2c websites became insignificant (p-value = 0.15). overall, these results revealed that perceived ease of use (eou) mediated fully the effect of perceived security on the intention to use b2c e-commerce websites. it corresponds to podsakoff and organ's (1986) argument that full mediation occurs when a significant direct effect turns into an insignificant effect after controlling the effect of mediating variables (sholihin & ratmono, 2013). table 5 shows values from an indirect effect. table 5 shows that an indirect effect of 0.485 and its largest proportion could be attributed to eou. table 5 indirect effect secuse-intuse route 0,21 x 0,05 0.0105 sec-eou-use-intuse route 0.64 x 0.64 x 0.05 0.02048 seceou-intuse route 0.64 x 0.71 0.4544 indirect effect 0.48538 direct effect 0.02048 total effect 0.50586 marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 121 table 6 model fit indices and p values model fit indices p values average path coefficient (apc) 0.291 p < 0.001 average r-squared (ars) 0.536 p < 0.001 average variance inflation factor (avif) 1.932 good if < 5 output indices in table 6 suggest that all three fit indicators (perceived security, perceived ease of use, perceived usefulness) had fulfilled the criteria. the apc and ars values were significant (p < 0.001) and avif < 5. it showed that the model proposed was supported by the data. hypothesis 1a stated that confidentiality had a positive correlation with perceived security. this presumption is also based on the findings of hartono et al. (2014), which revealed that confidentiality is essential in forming security. for that reason, the increase in the confidentiality dimension is also predicted to increase perceived security. in this research, the correlation between confidentiality and perceived security was also tested using statistics, and the results showed support for hypothesis 1a with a coefficient of 0.35; p < 0.01. this finding confirms previous studies done by cegielski (2008), ryan and ryan (2007); turban et al. (2010); tube et al. (2009). they have agreed that confidentiality would cause a feeling of security in someone to increase. customers will feel safe when the company provides a guarantee not to reveal their transactions to other parties. if the company's guarantee or recommendation is breached, customers will feel unsafe to transact with the same company. hypothesis 1b stated that integrity had a positive correlation with perceived security. this hypothesis is based on sipponen and kukkonen's (2007) research, revealing that integrity is essential regarding perceived security. this research also tested the relationship between integrity and perceived security. after conducting statistical tests, the researchers concluded that integrity did not correlate positively with perceived security. it could be seen from the coefficient value of 0.01; p = 0.25. the lack of evidence supporting hypothesis 1b was caused by respondents' inability to distinguish between confidentiality and integrity. even though the results are not as expected, this finding is consistent with schneider's (2010) and motro (1992). they revealed that two dimensions: confidentiality and integrity, are closely related. a breach of confidentiality often occurs when a violation of integrity also follows it. integrity is often equated with confidentiality, despite the two dimensions being different. when an intruder sabotages a message from confidential information, they must first read the information (violating confidentiality) before he can modify that information (breaching integrity). a company may be able to maintain the confidentiality of its customers. however, it is not guaranteed that it maintains integrity. the inability of a company to maintain its integrity will disrupt security. people will easily use other people's identity to execute ecommerce without being discovered by the company. the lack of results supporting this hypothesis has become a signal that there may be a tight relationship between marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 122 confidentiality and integrity. at least, the two indicators can be combined as one with the name confidentiality. availability refers to the completeness of the information provided to customers. the more the information and the more complete the information available to customers, the higher the security and comfort in transacting (suh & han, 2011). hypothesis 1c stated that there was a positive correlation between availability and perceived security. the higher the availability, the higher the perceived security is expected to be. hypothesis test results statistically illustrated a positive and significant correlation between the two, with a coefficient value of 0.31; p < 0.01. companies that provide complete information to their customers will always use the companies' websites. they would feel that the company is not concealing any information capable of changing the decision to transact via the website. a company's guarantee to always provide information to its consumers will be followed by a high-security sense to conduct transactions. moreover, non-repudiation refers to the assurance that the selling company will not cancel transactions once they are completed. nearly every study discussing perceived security found a positive and significant correlation with non-repudiation (bodin et al., 2005). companies that offer non-repudiation guarantees are predicted to make their customers feel safer when transacting. for that reason, the selling company cannot cancel the transaction once it is completed. hypothesis 1d stated that non-repudiation correlated positively with perceived security and was statistically supported by the coefficient value of 0.29; p < 0.01. this finding strengthens previous findings (hartono et al., 2014; turban et al., 2010; bodin et al., 2005). privacy is often misinterpreted as confidentiality, although the two terms are different (hole, 2008). furthermore, several studies have also placed privacy and security as two different unrelated things (turban et al., 2010; hartono et al., 2014; suh & han, 2010). conversely, cegielski's (2008) research places the privacy dimension as one of the dimensions forming perceived security. when someone's privacy is disregarded, it will make them feel unsafe when transacting. hypothesis 1e proposed to strengthen the finding of cegielski (2008). statistical analysis results showed that hypothesis 1e was supported by the coefficient value 0.32; p < 0.01. hypothesis 1f stated that authentication correlated positively with perceived security. turban et al. (2010) defined authentication as a process to ensure an individual's real identity, computer program, or e-commerce website. it is also related to the identification process before conducting a transaction. each party must be identified as the buyer (responsible for paying) and the seller (responsible for providing the product and service). statistical hypothesis test results suggested that hypothesis 1f was not supported by the coefficient value 0.02; p-value = 0.27. this finding is consistent with the findings of hartono et al. (2014), which revealed that authentication is not one of the dimensions affecting perceived security but rather an attempt to prevent or protect the system from attacks on this security. marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 123 then, perceived security in this study was modeled as a second-order construct measured formatively with five indicators. subsequently, perceived security was connected to the intention to use b2c websites. hypothesis 2 stated that perceived security correlated positively to use websites. statistical hypothesis test results illustrated that hypothesis 2 was supported by the coefficient value 0.25; p < 0.01. this result supports the research proposed by hartono et al. (2014). companies that provide an optimal security guarantee will increase customers' intention to use their websites to transact. this finding also reinforces perceived risk theory and previous studies (salisbury, 2001; lim, 2003; fang et al., 2006; cheng et al., 2006). in the e-commerce environment, consumers feel that previous uncertain buying experiences will be one of the causes of potential losses due to a security breach (casal, flavian, and guinalui, 2007). for that reason, customers who feel that a website has a low-security level will also feel that there is a high transaction risk. in exchange, it will decrease their intent to use websites. hypothesis 3 stated that perceived security correlated positively with perceived ease of use. previous studies (lu et al., 2007) showed a positive correlation between perceived security and perceived ease of use. statistical hypothesis test results suggested that hypothesis 3 was supported significantly by a coefficient value of 0.64; p < 0.01. perceived ease of use covers individual comfort in using the system (usoro et al., 2010). the higher the perceived security, the higher the comfort of customers to use it. hypothesis 4, stating that perceived security correlates positively with perceived usefulness, was statistically supported by the coefficient value 0.21; p < 0.01. there has been no study directly connecting perceived security to perceived usefulness to the researchers' best knowledge. however, a positive correlation between the two seems logical. gefen, karahanna, and straub (2003) expressed that e-commerce applications are divided into short-term and long-term use. an example of long-term use would be a website's ability to prevent or protect its customers from additional costs due to a security breach (use of credit card information by unauthorized parties). it could be concluded that an increase in the perceived security of an e-commerce website would increase consumer confidence, thus providing long-term benefits. it provides support for hypothesis 4. further, hypothesis 5 stated that perceived ease of use correlated positively with perceived usefulness. previous studies (venkatesh, & davis, 2000; davis, 1989) revealed that perceived ease of use directly and significantly impacted perceived usefulness. if a system is easier to use, that system will positively impact its users' performance (greater usefulness). statistical hypothesis test results indicated that hypothesis 5 was supported significantly by a coefficient value of 0.64; p < 0.01. suppose this hypothesis test result was connected to the use of b2c websites. it would illustrate that easy-to-use websites would provide useful information, thus aids decision making in online transactions. furthermore, the hypothesis test results for hypothesis 6 indicated a positive correlation between perceived ease of use and intention to use b2c websites. this statistical test produced a significant coefficient value of 0.17; p < 0.04. if this result were connected to marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 124 the use of b2c websites, it would illustrate that easy-to-use websites would increase a person's desire to transact online. finally, hypothesis 6 stated that perceived usefulness correlated positively to the use of b2c websites. previous studies (davis, bagozzi, & warshaw, 1989; venkatesh and davis, 2000; salisbury et al., 2001) revealed a positive correlation between the two. however, the data analysis result showed a coefficient value that was no significant (0.05; p = 0.33). this result conflicts with the previously mentioned studies (davis et al., 1989; venkatesh and davis, 2000; salisbury et al., 2001). however, the insignificant correlation found between these two variables is consistent with the argument that although customers know transacting online is easy and beneficial, they are still reluctant to do so. one of the most plausible explanations is consumers' habit of using traditional transactions (andersone & sarkane, 2009). table 7 shows a summary of the hypothesis test results. table 7 summary of hypothesis tests no. hypotheses results 1 h1a: confidentiality correlates positively with perceived security. supported 2 h1b: integrity correlates positively with perceived security. not supported 3 h1c: availability correlates positively with perceived security. supported 4 h1d: non-repudiation correlates positively with perceived security. supported 5 h1e: privacy correlates positively with perceived security. supported 6 h1f: authentication correlates positively with perceived security. not supported 7 h2: perceived security correlates positively with the intention to use b2c e-commerce websites. supported 8 h3: perceived security correlates positively with perceived ease of use. supported 9 h4: perceived security correlates positively with perceived usefulness. supported 10 h5: perceived ease of use correlates positively with perceived usefulness. supported 11 h6: perceived ease of use correlates positively with the intention to use b2c e-commerce websites. supported 12 h7: perceived usefulness correlates positively with the intention to use b2c e-commerce websites. not supported conclusion this research is one of the empirical studies conducted to provide evidence on the dimensions of perceived security that increases the intention to use b2c e-commerce websites. statistical test results support several previous studies revealing that confidentiality, availability, non-repudiation, and privacy are valid dimensions that form perceived security (cegielski, 2008; parent, 2007; gurbani & mcgee (2007). this research aims to test perceived security dimensions with different indicators than previous studies (hartono et al., 2014; cegielski, 2008). inconsistency in the dimensions becomes a gap in which further research is to be conducted. the primary purpose of this marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 125 research is to validate the dimensions of perceived security that cover confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, privacy, and authentication. test results in this research revealed that confidentiality, availability, non-repudiation, and privacy were all valid dimensions that form perceived security. it was evident that the higher a company guaranteed these four dimensions, the higher the perceived security. in this research, the researchers also found no evidence supporting the correlation between integrity and perceived security. however, this is consistent with schneider's (2010) research and motro (1992), which revealed that integrity was closely related to confidentiality. a breach of integrity will follow a violation of confidentiality. this research also revealed that perceived security influenced intention to use b2c ecommerce websites. this finding is consistent with that of hartono et al. (2014). the higher the perceived security, the higher the customers' intention to use b2c ecommerce websites. apart from testing the validity of the perceived security, this research also tested the mediating effect of perceived ease of use and perceived usefulness on the relationship between perceived security and intention to use b2c ecommerce websites. statistical testing uncovered that perceived security had a positive correlation with perceived ease of use and perceived usefulness. this finding is also consistent with previous findings (salisbury et al., 2001). people who feel safe in transacting will feel comfortable using websites, causing them to use them to transact. however, this study discovered an insignificant correlation between perceived usefulness and intention to use b2c e-commerce websites. this result showed that although a person understood that transacting online was safe and useful, they were still not motivated to use b2c e-commerce websites. this finding is consistent with andersone and sarkane (2009), which tested people's preference between an online transaction and a traditional transaction. andersone and sarkane (2009) found that although people knew the benefits of transacting online, they would still prefer to transact offline. other possible explanations for this finding's lack of support include cultural differences between developed and developing countries. furthermore, the use of a mandatory system would influence a person's perceived usefulness because although they might feel that the website was of no use to them, they still had to use it as they had been ordered to. this research also supports hartono et al. (2014) that revealed that authentication is not one of the dimensions forming perceived security. instead, it attempts to prevent attacks from occurring in a system. this research is expected to provide two essential contributions to information systems research. firstly, this research can identify and validate the essential dimensions of perceived security (hartono, 2014; shah, peikari, & yasin, 2014). previous studies (berthon, pitt, and campbell, 2008; chang & chen, 2009; peterson, meinert, criswell & crossland, 2007) used the perceived security construct and tended to capture only one dimension or is dominated by only one dimension (for example privacy or nonrepudiation). the inclusion of other dimensions (i.e., availability, confidentiality, nonmarianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 126 repudiation, and privacy) reassures that a perceived security construct is consistent with previous studies. this definition will also promote more detailed analyses of the effects of each dimension of other key variables in the model tested. for example, previous studies have shown that perceived safety has positively affected consumers' intention to use b2c ecommerce websites (salisbury et al., 2001). awareness of the validity of perceived honesty, confidentiality, perceived accessibility, and perceived non-repudiation as the dimensions of perceived protection, however, must reveal a more thorough understanding of how the purpose to use component affects buyers' security. recognizing the key dimensions of perceived security offers researchers an opportunity to add depth to their assessments and highlight each dimension's value to increase the intention to use websites. secondly, this study contributes to develop and validate the main dimensions of perceived security and their moderating constructs. these multidimensional measurements' reliability and validity show that one-dimensional perceived security popular in previous studies is rendered unusable (hartono, 2014). furthermore, this research showed how perceived confidentiality, perceived availability, and perceived non-repudiation are essential dimensions of information system practitioners' perceived security. these dimensions played an essential role in customer decisions on whether to use b2c e-commerce websites. collectively, these dimensions significantly impacted perceived usefulness, perceived ease of use, trust, and intention to use b2c websites. compared with previous studies (ryan & ryan, 2005; erlich & zviran, 2010; gordon et al., 2011), these dimensions' entrance into the perceived security measurement provides a more comprehensive metric than perceived security. this metric allows managers to develop their understanding to deeper understand the effect of perceived security and customer willingness to use websites for online purchases. this understanding will help them uncover problems related to perceived security and make strategic decisions to improve customer perceived security. interpretation of this research results has several limitations. firstly, this research's empirical results used a sample of indonesian individuals, which had benefits of limitations on other unwanted factors, such as cultural differences. however, it has also hindered the ability of this research to generalize. secondly, the use of cross-sectional data caused this research only to be able to test a snapshot of the impacts of various antecedent variables on the actual use of e-commerce websites. moreover, the third limitation was the use of convenience sampling, which most likely also decreased the ability to generalize results. due to time restrictions and budget limitations, future research can be conducted using longitudinal data, which will reveal this phenomenon's dynamics over a much more extensive timeframe. furthermore, the inclusion of other factors that may affect ecommerce website usages, such as price and trust, can be done in future research. marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 127 appendix table a1 combined loadings and cross-loadings conf int ava repu priv aut sec intuse eou use se p-value conf 1 0.863 -0.509 -0.474 -0.395 -0.428 0.454 -0.209 -0.029 0.157 0.013 0.057 <0.01 conf 2 0.867 0.118 0.11 0.013 0.099 -0.052 -0.183 0.043 -0.164 0.076 0.047 <0.01 conf 3 0.861 0.391 0.364 0.033 0.328 -0.349 0.183 -0.014 0.008 -0.09 0.055 <0.01 int1 0.161 0.835 0.155 0.129 0.14 -0.149 -0.162 -0.034 0.006 0.014 0.046 <0.01 int2 0.075 0.896 0.072 0.065 0.165 -0.169 0.075 0.022 -0.123 0.034 0.037 <0.01 int3 -0.227 0.886 -0.22 -0.183 -0.198 0.21 -0.07 0.009 0.12 -0.047 0.043 <0.01 ava 1 -0.385 -0.402 0.848 -0.313 -0.335 0.356 -0.196 0.093 -0.061 0.102 0.047 <0.01 ava 2 0.585 0.607 0.869 0.471 0.511 -0.54 0.183 0.018 0.098 -0.033 0.037 <0.01 ava 3 0.313 0.325 0.88 0.252 0.273 -0.29 0.171 -0.108 -0.039 -0.066 0.038 <0.01 repu1 0.118 0.122 0.138 0.83 0.102 -0.109 -0.353 -0.052 0.151 -0.062 0.057 <0.01 repu2 -0.156 -0.162 -0.151 0.854 -0.136 0.141 0.142 0.032 -0.02 -0.072 0.055 <0.01 repu3 0.416 0.432 0.402 0.864 0.363 -0.386 0.198 0.018 -0.125 0.131 0.05 <0.01 priv1 0.582 0.435 0.625 0.468 0.875 -0.538 0.44 -0.028 0.003 -0.04 0.061 <0.01 priv2 -0.592 -0.145 -0.572 -0.476 0.816 0.548 -0.101 0.008 -0.05 0.012 0.04 <0.01 priv3 -0.302 -0.314 -0.292 -0.243 0.869 0.025 0.498 0.02 0.045 0.029 0.063 <0.01 aut1 0.24 0.211 0.197 0.164 0.178 0.681 -0.384 0.122 -0.036 0.178 0.112 <0.01 aut2 -0.405 -0.42 -0.391 -0.326 -0.353 0.633 0.4687 -0.149 -0.089 -0.084 0.118 <0.01 aut3 0.156 0.162 0.151 0.126 0.136 0.552 -0.477 0.151 0.108 -0.09 0.101 <0.01 lv_conf 0.104 0 0.004 0.004 0.004 0 0.842 0 0 0 0.054 <0.01 lv_ava -0.028 0 0.974 -0.025 -0.026 0 0.776 0 0 0 0.053 <0.01 lv_repu -0.133 0 -0.123 0.882 -0.123 0 0.743 0 0 0 0.068 <0.01 lv_priv -0.135 0 -0.862 -0.825 0.139 0 0.775 0 0 0 0.064 <0.01 intuse1 0.346 0.196 0.475 0.454 0.474 -0.154 0.431 0.669 0.328 -0.154 0.087 <0.01 intuse2 -0.177 -0.211 -0.163 -0.156 -0.1633 0.216 0.0519 0.713 -0.175 0.204 0.098 <0.01 intuse3 -0.281 0.025 -0.259 -0.248 -0.2591 -0.066 0.082 0.776 -0.123 -0.055 0.071 <0.01 eou1 -0.089 -0.075 -0.51 -0.488 -0.051 -0.008 0.162 -0.06 0.861 -0.065 0.055 <0.01 eou2 0.379 0.194 0.157 0.314 0.1567 0.082 -0.498 -0.041 0.872 -0.005 0.043 <0.01 eou3 -0.325 -0.158 -0.135 -0.133 -0.139 0.095 0.441 0.130 0.667 0.09 0.113 <0.01 use1 0.342 0.164 -0.09 -0.087 -0.090 0.086 0.288 -0.008 0.072 0.855 0.065 <0.01 use2 0.582 0.024 0.189 0.181 0.189 0.084 -0.06 -0.024 -0.061 0.841 0.049 <0.01 use3 -0.097 -0.18 -0.193 -0.88 -0.0918 0.089 0.291 0.03 -0.011 0.888 0.072 <0.01 table a2 indicator weight conf int ava repu priv securit intuse se p-value vif conf 1 0.386 0 0 0 0 0 0 0.024 <0.01 1.892 conf 2 0.388 0 0 0 0 0 0 0.028 <0.01 1.93 conf 3 0.385 0 0 0 0 0 0 0.023 <0.01 1.876 int1 0 0.365 0 0 0 0 0 0.021 <0.01 1.73 int2 0 0.392 0 0 0 0 0 0.018 <0.01 2.348 int3 0 0.388 0 0 0 0 0 0.019 <0.01 2.247 ava 1 0 0 0.377 0 0 0 0 0.019 <0.01 1.794 ava 2 0 0 0.386 0 0 0 0 0.02 <0.01 1.976 ava 3 0 0 0.391 0 0 0 0 0.02 <0.01 2.068 repu1 0 0 0 0.383 0 0 0 0.028 <0.01 1.644 repu2 0 0 0 0.394 0 0 0 0.027 <0.01 1.792 repu3 0 0 0 0.399 0 0 0 0.024 <0.01 1.862 priv1 0 0 0 0 0.4 0 0 0.019 <0.01 2.004 priv2 0 0 0 0 0.373 0 0 0.035 <0.01 1.590 priv3 0 0 0 0 0.397 0 0 0.022 <0.01 1.955 lv_conf 0 0 0 0 0 0.368 0 0.016 <0.01 2.244 lv_int 0 0 0 0 0 0.378 0 0.02 <0.01 2.026 lv_ava 0 0 0 0 0 0.398 0 0.018 <0.01 2.289 lv_repu 0 0 0 0 0 0.376 0 0.02 <0.01 1.452 lv_priv 0 0 0 0 0 0.335 0 0.021 <0.01 1.593 intuse1 0 0 0 0 0 0 0.429 0.055 <0.01 1.108 intuse2 0 0 0 0 0 0 0.458 0.065 <0.01 1.143 intuse3 0 0 0 0 0 0 0.498 0.048 <0.01 1.195 marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 128 references anderson, j. c., & gerbing, d. w. (1988). structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. psychological bulletin, 103(3), 411-423. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411 andersone and e gaile-sarkane. (2009). impact of technology adoption on customer behavior. ekonomika ir, vadyba. 14. issn 1822-6515. azizi, s., & javidani, m. (2010). measuring e-shopping intention: an iranian perspective. african journal of business management, 4(13), 2668–2675. retrieved from https://academicjournals.org/journal/ajbm/article-full-text-pdf/fd5eb9523796 bagozzi, r.p., & yi, y. (1988). on the evaluation of structural equation models. journal of the academy of marketing science 16. 74–94. https://doi.org/10.1007/bf02723327 balapour, a., nikkhah, h. r., & sabherwal, r. (2020). mobile application security: role of perceived privacy as the predictor of security perceptions. international journal of information management, 52, 102063. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.102063 belanger, f., hiller, j.s., & smith, w.j. (2002). trustworthiness in electronic commerce: the role of privacy, security, and site attributes. the journal of strategic information systems, 11(3–4): 245–270. https://doi.org/10.1016/s0963-8687(02)00018-5 bella, g., giustolisi, r., & riccobene, s. (2011). enforcing privacy in e-commerce by balancing anonymity and trust. computers & security, 30(8), 705–718. https://doi.org/10.1016/j.cose.2011.08.005 berthon, p., pitt, l., & campbell, c. (2008). ad lib: when customers create the ad. california management review, 50(4), 6-30. retrieved from https://research.monash.edu/en/publications/ad-lib-when-customers-create-the-ad bhatnagar, a., misra, s., & rao, h. r. (2000). on risk, convenience, and internet shopping behavior. communications of the acm, 43(11), 98–105. https://doi.org/10.1145/353360.353371 bodin, l. d., gordon, l. a., & loeb, m. p. (2005). evaluating information security investments using the analytic hierarchy process. communications of the acm, 48(2), 78–83. https://doi.org/10.1145/1042091.1042094 cegielski, c. g. (2008). toward the development of an interdisciplinary information assurance curriculum: knowledge domains and skill sets required of information assurance professionals. decision sciences journal of innovative education, 6(1), 29–49. https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2007.00156.x chang, h. h., & chen, s. w. (2009). consumer perception of interface quality, security, and loyalty in electronic commerce. information & management, 46(7), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.im.2009.08.002 chellappa, r. k., & pavlou, p. a. (2002). perceived information security, financial liability, and consumer trust in electronic commerce transactions. logistics information management, 15(5/6), 358–368. https://doi.org/10.1108/09576050210447046 cheng, t. c. e., lam, d. y. c., & yeung, a. c. l. (2006). adoption of internet banking: an empirical study in hong kong. decision support systems, 42(3), 1558–1572. https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.01.002 cheung, c. m., & lee, m. k. (2001). trust in internet shopping: instrument development and validation through classical and modern approaches. journal of global information management 9(3). 23–35. https://doi.org/10.4018/jgim.2001070103 clarke, r. (1998). message transmission security. retrieved from xamax consultancy pty ltd. available at http://www.rogerclarke.com/ii/cryptosecy.html cooper, d. r., & schindler, p. s. (2006). business research methods. 9 edition. new york: mcgraw-hill. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411 https://academicjournals.org/journal/ajbm/article-full-text-pdf/fd5eb9523796 https://doi.org/10.1007/bf02723327 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.102063 https://doi.org/10.1016/s0963-8687(02)00018-5 https://doi.org/10.1016/j.cose.2011.08.005 https://research.monash.edu/en/publications/ad-lib-when-customers-create-the-ad https://doi.org/10.1145/353360.353371 https://doi.org/10.1145/1042091.1042094 https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2007.00156.x https://doi.org/10.1016/j.im.2009.08.002 https://doi.org/10.1108/09576050210447046 https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.01.002 https://doi.org/10.4018/jgim.2001070103 http://www.rogerclarke.com/ii/cryptosecy.html marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 129 cronbach, l. j. (1951). coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/bf02310555 crosby, l. a., evans, k. r., & cowles, d. (1990). relationship quality in services selling: an interpersonal influence perspective. journal of marketing, 54(3), 68–81. https://doi.org/10.1177/002224299005400306 davis, f. d. (1989). perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. mis quarterly, 13(3), 319-340. https://doi.org/10.2307/249008 davis, f. d., bagozzi, r. p., & warshaw, p. r. (1989). user acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. management science, 35(8), 982– 1003. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982 diamantopoulos, a., & winklhofer, h. m. (2001). index construction with formative indicators: an alternative to scale development. journal of marketing research, 38(2), 269–277. https://doi.org/10.1509/jmkr.38.2.269.18845 diamantopoulos, a., riefler, p., & roth, k. p. (2008). advancing formative measurement models. journal of business research, 61(12), 1203–1218. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.009 erlich, z., & zviran, m. (2010). goals and practices in maintaining information systems security. international journal of information security and privacy, 4(3), 40–50. https://doi.org/10.4018/jisp.2010070103 fang, y., qureshi, i., sun, h., mccole, p., ramsey, e., & lim, k. (2014). trust, satisfaction, and online repurchase intention: the moderating role of perceived effectiveness of ecommerce institutional mechanisms. mis quarterly, 38(2), 407-428(a9). https://doi.org/10.25300/misq/2014/38.2.04 flavián, c., & guinalíu, m. (2006). consumer trust perceived security and privacy policy: three basic elements of loyalty to a website. industrial management & data systems, 106(5), 601–620. https://doi.org/10.1108/02635570610666403 fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104 gefen, d. (2000). e-commerce: the role of familiarity and trust. omega, 28(6), 725–737. https://doi.org/10.1016/s0305-0483(00)00021-9 gefen, d., karahanna, e., & straub, d. (2003). trust and tam in online shopping: an integrated model. mis quarterly, 27(1), 51-90. https://doi.org/10.2307/30036519 gordon, l. a., loeb, m. p., & zhou, l. (2011). the impact of information security breaches: has there been a downward shift in costs? journal of computer security, 19(1), 33–56. https://doi.org/10.3233/jcs-2009-0398 grazioli, s., & jarvenpaa, s. l. (2000). perils of internet fraud: an empirical investigation of deception and trust with experienced internet consumers. ieee transactions on systems, man, and cybernetics-part a: systems and humans, 30(4), 395–410. https://doi.org/10.1109/3468.852434 gurbani, v. k., & mcgee, a. r. (2007). an early application of the bell labs security framework to analyze vulnerabilities in the internet telephony domain. bell labs technical journal, 12(3), 7–19. https://doi.org/10.1002/bltj.20246 hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., & anderson, r. e. (2010). multivariate data analysis. seventh edition. new jersey: prentice-hall. hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., anderson, r. e., & tatham, r. l. (2006). multivariate data analysis (6th ed.). upper saddle river, nj: pearson university press. hartono, e., holsapple, c. w., kim, k.-y., na, k.-s., & simpson, j. t. (2014). measuring perceived security in b2c electronic commerce website usage: a respecification and https://doi.org/10.1007/bf02310555 https://doi.org/10.1177/002224299005400306 https://doi.org/10.2307/249008 https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982 https://doi.org/10.1509/jmkr.38.2.269.18845 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.009 https://doi.org/10.4018/jisp.2010070103 https://doi.org/10.25300/misq/2014/38.2.04 https://doi.org/10.1108/02635570610666403 https://doi.org/10.1177/002224378101800104 https://doi.org/10.1016/s0305-0483(00)00021-9 https://doi.org/10.2307/30036519 https://doi.org/10.3233/jcs-2009-0398 https://doi.org/10.1109/3468.852434 https://doi.org/10.1002/bltj.20246 marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 130 validation. decision support systems, 62, 11–21. https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.02.006 hartono. (2008). spss. 16.0. analisa data statistika dan penelitian. yogyakarta: pustaka pelajar. hole, k.j. tjφstheim, t., moen, v., netland, l., espelid, y., & klingsheim, a.n. (2007). next-generation internet banking in norway. retrieved from ieee security & privacy. available at http://www.nowires.org/papers-pdf/bankidevaluation.pdf hootsuite (2020). retrieved from we are social. available at https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia jarvis, c. b., mackenzie, s. b., & podsakoff, p. m. (2003). a critical review of construct indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer research. journal of consumer research, 30(2), 199–218. https://doi.org/10.1086/376806 keil, m., lee, h.k., & deng, t. (2013). understanding the most critical skills for managing i.t. projects: a delphi study of i.t. project managers. information management 50(7) 398–414. https://doi.org/10.1016/j.im.2013.05.005 kiang, m. y., ye, q., hao, y., chen, m., & li, y. (2011). a service-oriented analysis of online product classification methods. decision support systems, 52(1), 28–39. https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.05.001 kim, c., tao, w., shin, n., & kim, k.-s. (2010). an empirical study of customers’ perceptions of security and trust in e-payment systems. electronic commerce research and applications, 9(1), 84–95. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2009.04.014 kim, d. j., ferrin, d. l., & rao, h. r. (2008). a trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: the role of trust, perceived risk, and their antecedents. decision support systems, 44(2), 544–564. https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.07.001 kurt, g., & hacioglu, g. (2010). ethics as a customer perceived value driver in the context of online retailing. african journal of business management, 4(5), 672-677. https://doi.org/10.5897/ajbm.9000265 laudon, k. c., & traver, c.c. (2019). e-commerce 2019: business. technology. society. fifteenth edition. hoboken: pearson lian, j., & lin, t. (2008). effects of consumer characteristics on their acceptance of online shopping: comparisons among different product types. computers in human behavior, 48–65. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.01.002 lim, n. (2003). consumers’ perceived risk: sources versus consequences. electronic commerce research and applications, 2(3), 216–228. https://doi.org/10.1016/s15674223(03)00025-5 lu, c.-s., lai, k., & cheng, t. c. e. (2007). application of structural equation modeling to evaluate the intention of shippers to use internet services in liner shipping. european journal of operational research, 180(2), 845–867. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.05.001 matic, m., & vojvodic, k. (2014). customer-perceived insecurity of online shopping environment. international review of management and marketing, 4(1), 59-65. retrieved from https://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/677 mayer, r. c., davis, j. h., & schoorman, f. d. (1995). an integrative model of organizational trust. the academy of management review, 20(3), 709–734. https://doi.org/10.2307/258792 mcknight, d. h., & chervany, n. l. (2001). what trust means in e-commerce customer relationships: an interdisciplinary conceptual typology. international journal of electronic commerce, 6(2), 35–59. https://doi.org/10.1080/10864415.2001.11044235 https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.02.006 http://www.nowires.org/papers-pdf/bankidevaluation.pdf https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia https://doi.org/10.1086/376806 https://doi.org/10.1016/j.im.2013.05.005 https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.05.001 https://doi.org/10.1016/j.elerap.2009.04.014 https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.07.001 https://doi.org/10.5897/ajbm.9000265 https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.01.002 https://doi.org/10.1016/s1567-4223(03)00025-5 https://doi.org/10.1016/s1567-4223(03)00025-5 https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.05.001 https://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/677 https://doi.org/10.2307/258792 https://doi.org/10.1080/10864415.2001.11044235 marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 131 mitchell, v.l. (2006). knowledge integration and information technology project performance. mis quarterly 30(4), 919–939. https://doi.org/10.2307/25148759 motro, a. (1992). a unified model for security and integrity in relational databases. journal of computer security, 1(2), 189–213. https://doi.org/10.3233/jcs-1992-1204 oni, o.o., & adeyeye, m.m. (2020). digital commerce security and customer satisfaction in southwest nigeria. fountain university osogbo journal of management 5(2), 69-81. retrieved from http://www.osogbojournalofmanagement.com/index.php/ojm/article/view/160 parent, m. (2007). the 6th and biggest lie of all: lessons from a decade of e-tailing. ivey business journal 71(8) 1-7. retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&an=27982288&sit e=ehost-live peterson, d., meinert, d., criswell, j., & crossland, m. (2007). consumer trust: privacy policies and third party seals. journal of small business and enterprise development, 14(4), 654-669. https://doi.org/10.1108/14626000710832758 podsakoff, p. m., & organ, d. w. (1986). self-reports in organizational research: problems and prospects. journal of management, 12(4), 531–544. https://doi.org/10.1177/014920638601200408 ransbotham, s., mitra, s., & ramsey, j. (2012). are markets for vulnerabilities effective? mis quarterly, 36(1), 43-64. https://doi.org/10.2307/41410405 roca, j. c., garcía, j.j., & de la vega, j.j. (2009). the importance of perceived trust, security, and privacy in online trading systems. information management & computer security, 17(2), 96–113. https://doi.org/10.1108/09685220910963983 ryan, j. j. c. h., & ryan, d. j. (2005). proportional hazards in information security. risk analysis, 25(1), 141–149. https://doi.org/10.1111/j.0272-4332.2005.00573.x salisbury, w., pearson, r., pearson, a.w., & miller, d. (2001). perceived security and worldwide web purchase intention. industrial management & data systems, 101(4), 165–177. https://doi.org/10.1108/02635570110390071 schneider, g.p. (2010). electronic commerce, 9th ed. cengage learning. shah, m. h., peikari, h. r., & yasin, n. m. (2014). the determinants of individuals’ perceived e-security: evidence from malaysia. international journal of information management, 34(1), 48–57. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.10.001 sholihin, m. & ratmono, d. (2013). analisis sem-pls dengan warppls 3.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis. yogyakarta: andi offset. siponen, m. t., & oinas-kukkonen, h. (2007). a review of information security issues and respective research contributions. acm sigmis database: the database for advances in information systems, 38(1), 60–80. https://doi.org/10.1145/1216218.1216224 statista. (2019). e-commerce in indonesia. retrieved from statista. available at https://www.statista.com/study/60342/e-commerce-in-indonesia/ suh, b., & han, i. (2002). effect of trust on customer acceptance of internet banking. electronic commerce research and applications, 1(3-4), 247–263. https://doi.org/10.1016/s1567-4223(02)00017-0 tsiakis, t., & sthephanides, g. (2005). the concept of security and trust in electronic payments. computers & security, 24(1), 10–15. https://doi.org/10.1016/j.cose.2004.11.001 turban, e., king, d., lee, j. k., liang, t.-p., & turban, d. c. (2010). electronic commerce. a managerial perspective global edition. new jersey: pearson. usoro, a., shoyelu, s., & kuofie, m. (2010). task-technology fit and technology acceptance models applicability to e-tourism. journal of economic development, management, i.t., https://doi.org/10.2307/25148759 https://doi.org/10.3233/jcs-1992-1204 http://www.osogbojournalofmanagement.com/index.php/ojm/article/view/160 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&an=27982288&site=ehost-live http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&an=27982288&site=ehost-live https://doi.org/10.1108/14626000710832758 https://doi.org/10.1177/014920638601200408 https://doi.org/10.2307/41410405 https://doi.org/10.1108/09685220910963983 https://doi.org/10.1111/j.0272-4332.2005.00573.x https://doi.org/10.1108/02635570110390071 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.10.001 https://doi.org/10.1145/1216218.1216224 https://www.statista.com/study/60342/e-commerce-in-indonesia/ https://doi.org/10.1016/s1567-4223(02)00017-0 https://doi.org/10.1016/j.cose.2004.11.001 marianus & ali factors determining the perceived security dimensions in b2c electronic commerce website … journal of accounting and investment, 2021 | 132 finance and marketing, 2(1), 1–32. retrieved from https://researchportal.uws.ac.uk/en/publications/task-technology-fit-and-technology-acceptancemodels-applicabilit vaidyanathan, g., & mautone, s. (2009). security in dynamic web content management systems applications. communications of the acm, 52(12), 121–125. https://doi.org/10.1145/1610252.1610284 venkatesh, v., & davis, f. d. (2000). a theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. management science, 46(2), 186–204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926 yousafzai, s., pallister, j., & foxall, g. (2009). multi-dimensional role of trust in internet banking adoption. the service industries journal, 29(5), 591–605. https://doi.org/10.1080/02642060902719958 https://research-portal.uws.ac.uk/en/publications/task-technology-fit-and-technology-acceptance-models-applicabilit https://research-portal.uws.ac.uk/en/publications/task-technology-fit-and-technology-acceptance-models-applicabilit https://research-portal.uws.ac.uk/en/publications/task-technology-fit-and-technology-acceptance-models-applicabilit https://doi.org/10.1145/1610252.1610284 https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926 https://doi.org/10.1080/02642060902719958 paper jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 232-247, juli 2004 issn: 1411-6227 232 menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja strategik tri ramaraya koroy e-mail : triramaraya@gmail.com stie nasional banjarmasin abstract this paper reviews the literature of balanced scorecard (bsc) as a strategic performance measurement tool. the research concerning the effectiveness of bsc indicate that bsc is a useful tool for communicating strategy, strategic learning and developing organizational culture. however, related research also shows that the implementation of bsc is not associated with economic benefit particularly for short-term period. this suggests that the adoption of bsc need a careful inquiry by the organization and the organization should not accept it as a ‘generic’ solution as a performance measurement tool. keywords : balanced scorecard, peformance measurement, management control systems. abstrak tulisan ini membahas tentang sastra balanced scorecard (bsc) sebagai alat pengukuran kinerja strategis. penelitian mengenai efektivitas bsc menunjukkan bahwa bsc adalah alat yang berguna untuk berkomunikasi strategi, pembelajaran strategis dan mengembangkan budaya organisasi. namun, penelitian terkait juga menunjukkan bahwa pelaksanaan bsc tidak terkait dengan manfaat ekonomi terutama untuk jangka pendek. hal ini menunjukkan bahwa adopsi bsc perlu penyelidikan yang cermat oleh organisasi dan organisasi harus tidak menerimanya sebagai solusi 'generik' sebagai alat pengukuran kinerja. kata kunci : balance scorecard, pengukuran kinerja, sistem pengendalian manajemen. tri ramaraya koroy, menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai..... 233 pendahuluan dalam satu dekade belakangan ini banyak studi normatif dan studi kasus berorientasi praktisi telah muncul yang menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja harus dirancang untuk secara langsung mendukung prioritas strategi bisnis. strategi telah semakin menjadi bagian penting dalam literatur manajemen maupun organisasi, termasuk akuntansi manajemen. pendekatan terbaru seperti pendekatan balanced scorecard (bsc) oleh kaplan dan norton (1992) telah berusaha mengisi kesenjangan yang ada pada literatur dan praktek sebelumnya pada bidang pengendalian manajemen, dengan menghubungkan ukuran kinerja dengan strategi. hubungan strategi ini menjadi semakin eksplisit dengan karya mereka yang paling baru tentang organisasi yang terfokus secara strategi (strategy-focused organization) yang mempertahankan bahwa proses pemetaan strategik adalah perlu dalam pembentukan ukuran kinerja yang efektif dalam suatu bsc (kaplan dan norton 2001). berkaitan dengan ini, langfield-smith (1997) mengatakan bahwa isu-isu yang diangkat pendekatan pengukuran kinerja yang kontemporer ini layak diperdebatkan. menurutnya, pendekatan ini didasarkan atas argumen yang bersifat intuitif, ketimbang pada bukti empiris. argumen itu mencakup isu-isu seimbang (balance) yaitu antara ukuran jangka pendek dan jangka panjang, derajat penekanan di antara bermacam ukuran, tingkat detil dari ukuran kinerja di antara jenjang manajerial dan derajat konsistensi antara ukuran-ukuran pada semua jenjang hirarki organisasi. asumsinya adalah bahwa ukuran kinerja itu mengarahkan perhatian dan memotivasi karyawan agar bertindak yang diinginkan secara strategik dan membantu manajemen mencapai tujuan strategiknya. ukuran kinerja diasumsikan perlu pada semua situasi, tidak peduli strategi apa yang dikejar. kaplan dan norton (1996) menyatakan bsc adalah pedoman strategik yang lengkap dan terpercaya, namun perlu sekali pembuktian yang mencukupi agar mendukung klaim itu. adalah berbahaya jika promosi berlebihan atas bsc yang menjanjikan sesuatu yang lebih dari yang dia berikan, karena akan mengarah pada kekecewaan, sikap skeptis dan gagal dalam mengakui manfaat signifikan yang ada walaupun mungkin tidak sebesar yang digembar-gemborkan (malina dan selto 2001). tujuan paper ini adalah meninjau (to review) penelitian-penelitian empiris yang memberi bukti tentang penilaian mengenai keberhasilan dari pendekatan bsc dan mengevaluasi tingkat pengetahuan di bidang ini. dalam bagian pertama paper ini, akan dijelaskan tentang konsep dasar dari bsc. bagian kedua akan dideskripsikan sejumlah penelitian baik berbentuk studi kasus, eksperimental, survei ataupun archival yang menyelidiki kegunaan, masalah yang timbul dan dampak kinerja dari implementasi bsc. terakhir, ditutup dengan kesimpulan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 232-247, juli 2004 234 konsep dasar balanced scorecard balanced scorecard menurut kaplan dan norton (1992, 1993, 1996) adalah serangkaian ukuran kinerja yang bersifat leading maupun lagging yang dirancang merangkum strategi organisasi. ukuran non keuangan adalah leading, sedangkan ukuran keuangan bersifat lagging. bsc melengkapi ukuran keuangan atas kinerja masa lalu dengan ukuran dari driver atau penggerak kinerja masa mendatang. konsep ini timbul dari semakin tumbuhnya kesadaran bahwa tidak ada satu ukuran atau indikator kinerja tunggal yang dapat menangkap sepenuhnya kompleksitas dari kinerja organisasi. indikator-indikator keuangan mempunyai kelemahan karena menangkap dampak dari keputusan dengan jarak waktu (time lag) yang signifikan. sebagai akibatnya, ukuran ini cenderung menjadi indikator yang kurang proaktif terhadap masalah potensial yang timbul dibandingkan indikator operasional atau non keuangan (epstein dan manzoni 1997). tujuan dan ukuran-ukuran scorecard itu sendiri diturunkan dari visi dan strategi organisasi. tujuan-tujuan dan ukuran-ukuran memandang organisasi dari empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. keempat perspektif ini merupakan komponen yang dirancang dalam suatu cara yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lain saling mendorong dalam mengindikasi prospek perusahaan baik sekarang maupun mendatang. bsc merupakan suatu sistem manajemen strategik, lebih dari sekedar sistem pengukuran kinerja yang bersifat taktis atau operasional. sebagai sistem manajemen strategik, bsc digunakan untuk mengelola strategi secara jangka panjang. perusahanperusahaan menggunakan fokus pengukuran dari bsc untuk mencapai proses manajemen kritis yang meliputi (kaplan dan norton 1996 hal. 10): (1) mengklarifikasi dan mentranslasi visi dan strategi (2) mengkomunikasi dan menghubungkan (link) tujuan dan ukuran strategik (3) merencanakan dan menetapkan target dan menjalin (align) inisiatif strategik (4) meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategik. penelitian-penelitian mengenai balanced scorecard semenjak bsc mulai populer di awal tahun 1990-an, telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai bsc. hal ini terutama didorong oleh sedikit sekali bukti ilmiah empiris yang menjadi dasar teoretisnya. dalam bagian ini dibahas berbagai penelitian yang telah ada dengan mendeskripsikan beberapa aspek-aspek dan diajukan kritik yang melekat pada riset tersebut. penelitian mengenai bsc walau belum dapat mencakup semua isu-isu, namun telah dilaksanakan dengan berbagai metoda baik studi kasus, studi eksperimental, survei maupun studi archival (menggunakan data sekunder). berbagai studi ini, untuk memudahkan pembahasan, tri ramaraya koroy, menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai..... 235 dikelompokkan menurut jenis rancangan metodanya. pertama dibahas studi-studi yang menggunakan studi kasus, kemudian eksperimental dan terakhir survei dan archival dikelompokkan menjadi satu. pembagian berdasar jenis metoda ini didasarkan bahwa masing-masing jenis metoda mempelajari aspek-aspek yang berbeda dari implementasi bsc. penelitian studi kasus mengenai penggunaan bsc metoda studi kasus disarankan oleh langfield-smith (1997) dipergunakan untuk memperoleh pemahaman tentang sifat dinamis dari hubungan yang diamati. penelitian studi kasus memberikan potensi untuk melakukan pengujian mendalam tentang proses yang melibatkan hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan formulasi dan implementasi strategi. tujuan penelitian kasus memang tidak perlu mengidentifikasi kesesuaian (fit) yang jelas (rigor) antara variabel-variabel, misalnya sistem pengendalian manajemen dengan strategi, tetapi secara khusus mempelajari interaksi di antara variabel-variabel itu. menurut langfield-smith, studi kasus juga mengijinkan hal-hal yang sulit diukur dengan survei dapat dipelajari. dalam bagian ini, dijelaskan kasus-kasus dalam suatu uraian berdasarkan isu-isu yang saling berkaitan yakni pengkomunikasian dan pengendalian strategi, pembelajaran dan formasi strategi, subyektivitas dalam sistem imbalan dan kesesuaian dengan proses strategi. pengkomunikasian dan pengendalian strategi bsc memang telah terbukti efektif sebagai alat komunikasi dan pengendalian manajemen atas strategi. pada studi malina dan selto (2001), terindikasikan bahwa bsc yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, adalah merupakan alat yang efektif. malina dan selto menemukan bahwa pada satu setting yang mereka teliti, bsc memang memberikan kesempatan yang signifikan bagi pembentukan, pengkomunikasian dan pengimplementasian strategi, seperti yang diajukan oleh kaplan dan norton. mereka menemukan bukti bahwa manajer menanggapi secara positif ukuran-ukuran bsc dengan menata kembali sumber daya dan aktivitas mereka dan terkadang dengan cara dramatis, untuk meningkatkan kinerja dari ukuran itu. hal yang lebih signifikan adalah para manajer percaya dengan memperbaiki kinerja bsc berarti memperbaiki juga efisiensi dan profitabilitas bisnis mereka. penelitian malina dan selto ini meski telah memberikan bukti mengenai efektivitas bsc, namun juga menunjukkan beberapa ketidakkonsisten hasilnya, seperti tidak ada hubungan antara atribut komunikasi efektif dengan strategy alignment, motivasi dan hasil-hasil positif. hal ini terjadi karena adanya ketidaksepakatan dan tekanan (tension) antara manajemen puncak dan menengah mengenai ketepatan aspek-aspek tertentu dari bsc. atas dasar beberapa hasil itu jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 232-247, juli 2004 236 malina dan selto merumuskan syarat-syarat dimana manajer akan bereaksi baik terhadap bsc, yaitu bila elemen-elemen bsc diukur secara efektif; sejalan dengan strategi dan merupakan ukuran yang terpercaya bagi perubahan, modifikasi dan perbaikan; merupakan ukuran yang mencerminkan manajemen yang efektif; dan terhubung secara kausal serta mengarah pada imbalan yang berarti. selain itu juga bsc akan menimbulkan permasalahan bila ukurannya tidak akurat dan subyektif, komunikasi hanya satu arah dan patokan (benchmark) tidak tepat untuk dipakai dalam evaluasi. hal ini bisa menyebabkan buruknya motivasi dan konflik atas penggunaan bsc sebagai alat evaluasi. pembelajaran dan formasi strategi pendekatan bsc telah terbuka terhadap pandangan bahwa formasi strategi tidak harus terpisah dari sistem pengendalian manajemen. sistem pengukuran kinerja seperti bsc seperti diajukan oleh kaplan dan norton (1996) berperan dalam proses pembelajaran yakni secara spesifik untuk memungkinkan belajar tentang apakah strategi yang sedang berjalan telah bekerja sesuai yang diinginkan dan dimana masalah yang potensial terjadi serta bagaimana mengatasi masalah ini. campbell et al. (2003) menguji klaim oleh bsc ini pada sebuah perusahaan ritel yang mengoperasikan toko-toko barang keperluan sehari-hari (convenience store). perusahaan yang disebut store24 ini menjalankan dua strategi yaitu strategi efiensiensi yang telah dijalankan dan merupakan komponen tradisional, dan satu strategi baru yaitu diferensiasi yang dirasakan perlu oleh manajemen untuk menciptakan loyalitas yang tinggi bagi pelanggan. dua strategi ini dijalankan secara bersamaan selama dua tahun, dan bsc digunakan untuk mengukur kinerja strategistrategi ini. namun kemudian strategi diferensiasi dihentikan pelaksanaannya, karena didapatkan pelanggan tidak menanggapi strategi diferensiasi dan lebih menilai tinggi strategi efisiensi. campbell et al. membuat sejumlah hipotesis sehubungan dengan peran sistem pengukuran kinerja dalam menguji dan memperbaiki strategi perusahaan, dengan menggunakan data-data yang berasal dari sistem bsc. pengujian awal menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara ukuran kinerja non keuangan dari implementasi strategi dengan kinerja keuangan perusahaan, tetapi melalui analisis mendalam ditemukan bahwa kinerja keuangan berasosiasi dengan interaksi antara ukuran implementasi strategi dengan skill karyawan. kinerja keuangan juga berhubungan langsung dengan skill karyawan dan lokasi toko. campbell et al. mendapatkan strategi perusahaan secara positif (negatif) berdampak pada kinerja keuangan pada toko yang mempunyai skill karyawan yang tinggi (rendah). dengan demikian, kesesuaian yang buruk antara strategi dan kapabilitas menyebabkan tidak efektifnya strategi. hal yang lebih penting lagi, temuan mereka juga menunjukkan sistem pengukuran kinerja dapat digunakan untuk memonitor, menganalisis dan merevisi tri ramaraya koroy, menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai..... 237 strategi perusahaan. penelitian campbell et al. meski demikian, mengasumsikan pembelajaran seperti yang dimaksud didasarkan pada data-data yang ex post. mereka hanya mengemukakan bahwa bsc bisa digunakan untuk pembelajaran strategik dalam tataran normatif, namun bagaimana proses sebenarnya sehingga menghasilkan pembelajaran tidak dikemukakan. namun dalam studi yang berbeda, marginson (2002) menemukan bahwa sistem pengukuran kinerja tampak menciptakan semacam tekanan (tension) dalam proses pembentukan strategi. tekanan untuk mencapai berbagai ukuran kinerja secara bersama-sama (simultan) mengarah pada keputusan ‘grass-root’ dimana ukuran-ukuran tertentu lebih diprioritaskan. pada penggunaan ukuran kinerja komprehensif ini, ditemukan ketidakseimbangan (imbalance) dalam cara manajemen puncak menggunakan informasi yang dihasilkan. ukuran-ukuran tertentu diprioritaskan pada beberapa perioda waktu, sedangkan ukuran yang lain hanya sekedar menjadi ‘catatan’ saja. ukuran seperti persentase pencapaian tengat waktu sering menjadi perhatian dalam rapat, briefing maupun email. marginson yang melakukan studi kasus pada telco, sebuah perusahaan telekomunikasi di inggris, berargumen tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa target yang berdasarkan akuntansi menghalangi maupun mendorong pembentukan ide-ide atau inisiatif baru. sedikit sekali bukti bahwa penggunaan ukuran kinerja kunci oleh manajemen puncak dalam bentuk interaktif membantu atau memandu aktivitas strategik dalam perusahaan. hal yang tampak di telco adalah telah terbentuk opini bahwa menghasilkan sejumlah inovasi berlawanan dengan mencapai target anggaran. marginson memproposisikan, atas dasar di atas, bahwa penggunaan ukuran kinerja oleh manajemen puncak menciptakan tensi dan kemungkinan terjadi trade-off diantara ukuran kinerja itu selama pelaksanaan inovasi, yaitu selama pembentukan ide-ide atau inisiatif baru, dan adanya tensi itu mengarah pada bias organisasional yang lebih mementingkan satu atau lebih ukuran kinerja dan mengorbankan yang lain. subyektivitas dalam sistem imbalan bsc seperti dikemukakan kaplan dan norton (1996) menetapkan keseimbangan antara berbagai hal, termasuk juga seimbang antara ukuran hasil yang mudah dikuantifikasi dan obyektif dengan ukuran atas driver dari hasil yang bersifat judgmental atau subyektif. akan tetapi subyektivitas dalam sistem imbalan bagi bawahan ternyata menimbulkan permasalahan. penelitian oleh ittner et al. (2003a), yang merupakan studi tentang penggunaan bsc untuk keperluan rencana kompensasi atau sistem imbalan (reward sistem), menunjukkan hal itu. ittner et al. menemukan penggunaan subyektivitas dalam pembobotan ukuran-ukuran bsc memungkinkan supervisor mengabaikan banyak ukuran kinerja, walaupun beberapa ukuran itu adalah leading indicator terhadap dua tujuan strategik bank (kinerja jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 232-247, juli 2004 238 keuangan dan pertumbuhan nasabah). malah sebaliknya, ukuran kinerja keuangan jangka pendek menjadi determinan utama dari bonus. selain itu, suatu proporsi yang besar dari evaluasi kinerja para manajer cabang didasarkan atas faktor-faktor selain dari ukuran bsc. perubahan dari sistem formula kepada cara bsc yang lebih subyektif menyebabkan banyak manajer mengeluhkan mengenai favoritisme dalam pemberian bonus dan ketidakpastian dalam kriteria yang digunakan dalam penentuan imbalan, serta menyebabkan eksekutif perusahaan dan manajer sumderdaya manusia mempertanyakan kegunaan bsc untuk maksud kompensasi. pada akhirnya, perusahaan menghentikan rencana bonus bsc dan menggantinya dengan sistem komisi atas dasar pendapatan. kesesuaian dengan proses strategi penelitian oleh mendoza dan saulpic (2002) berusaha menjawab pertanyaan sulit yang penting yakni bagaimana perusahaan merancang sistem pengendalian manajemen yang sesuai (fit) dengan strategi yang ingin dia kejar. studi kasus atas tiga perusahaan di perancis yang menerapkan bsc (atau tableaux de bord menurut versi di perancis), menunjukkan bahwa implementasi bsc berkaitan erat dengan isu-isu strategik tetapi dengan cara-cara yang amat kontras. dengan mengacu pada literatur manajemen strategik (mintzberg et al. 1998), maka temuan ini dapat dijelaskan dengan tiga alternatif paradigma yang sesuai dengan proses yaitu paradigma analisis strategik, paradigma kultural dan paradigma pembelajaran organisasional. mendoza dan saulpic berpendapat artikulasi antara alat-alat pengendalian manajemen (termasuk bsc) dengan strategic intent tergantung dari proses strategik yang ditekankan. pada perusahaan yang lingkungan strategiknya memerlukan strategi yang didefinisikan secara jelas dan tujuan yang dikejar adalah organisasi atas penyebaran strategi kepada seluruh bagian organisasi maka sistem pengukuran kinerja dipakai sebagai cara untuk mengkomunikasi dan menjabarkan strategi yang diambil itu (paradigma analisis strategik). sedangkan pada perusahaan yang lingkungan strategiknya memerlukan reorientasi dan organisasi bertujuan agar anggota organisasi tunduk kepada nilai-nilai baru yang lebih diinginkan dengan prioritas strategi baru, pengendalian manajemen berperan sebagai wahana untuk membentuk persepsi partisipan atas hubungan organisasi dengan lingkungan dan melengkapi proses perubahan kultural (paradigma kultural). jenis ketiga, pada lingkungan strategik yang meminta suatu keberlanjutan atas pilihan strategi yang sedang berjalan, tujuan yang ingin dicapai adalah membentuk model kinerja yang saling berbagi dengan menggunakan bahasa yang sama (paradigma pembelajaran). pembentukan dan penggunaan indikator kinerja adalah bagian dari proses kolektif yang mengarah pada pembangunan progresif atas model kinerja seluruh perusahaan. tri ramaraya koroy, menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai..... 239 menurut paradigma ini, strategi tidak dapat didefinisikan sekali tetapi dibentuk dari proses pembelajaran permanen. kesimpulan studi-studi kasus penelitian-penelitian studi kasus di atas, walau sedikit, namun memberikan beberapa petunjuk tentang manfaat maupun masalah yang dibawa oleh penerapan bsc. jenis penelitian ini memberikan beberapa insight yaitu bahwa bsc merupakan teknik inovatif yang membantu membawa strategi, struktur dan visi pada pusat fokus manajemen. bsc adalah alat komunikasi dan pengendalian yang efektif dan dapat dipergunakan sesuai strategic intent, namun perlu prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi agar dapat memberikan efek positif. bsc juga memberikan sarana dan input informasi yang berharga bagi pembelajaran strategik, asalkan manajer cukup ahli (skilful) dalam menangani berbagai aspek atau ukuran dalam satu waktu. terlihat juga, permasalahan dalam implementasi bsc tidaklah ringan, terutama dalam mengarahkan perilaku anggota organisasi kepada yang diinginkan. subyektivitas dalam penilaian kinerja, timbulnya tekanan antara berbagai prioritas dan ketidakjelasan penggunaannya, akan menimbulkan efek yang merugikan, bahkan dapat membuat sistem ini ditinggalkan. penelitian-penelitian studi kasus di atas bagaimanapun masih belum menjawab mengapa terjadi demikian atau apa efeknya secara menyeluruh bagi kinerja. hal ini dapat dijelaskan dengan metoda lain seperti dijelaskan setelah ini. penelitian eksperimental mengenai implementasi bsc lipe dan salterio (2000) merupakan peneliti-peneliti pertama yang menyelidiki bsc secara eksperimental. menurut mereka, manajer mempunyai keterbatasan kognitif yang menghalangi organisasi memanfaatkan sepenuhnya informasi bsc. karakteristik bsc, yang menggunakan beraneka ragam ukuran kinerja yang terbagi dalam ukuran umum dan ukuran unik, dapat membatasi manajer mengekploitasi informasi dari ukuran kinerja yang beraneka ragam tersebut. penelitian lipe dan salterio ini menguji efek judgmental atas penggunaan bsc – khususnya bagaimana bsc, yang mengandung beberapa ukuran umum untuk berbagai unit dan ukuran lain yang unik untuk unit tertentu, mempengaruhi evaluasi atasan atas kinerja unit. dengan mengambil literatur psikologi, lipe dan salterio berargumen dalam konteks bsc evaluator yang menggunakan bsc akan berkonsentrasi pada ukuran yang umum untuk menyederhanakan tugasnya. hasil eksperimen menunjukkan dalam tugas evaluasi kinerja, ukuran umum lebih diperhitungkan dibandingkan ukuran unik. kurang diperhitungkannya dan digunakannya ukuran unik dalam mengevaluasi kinerja unit bisnis mempunyai implikasi-implikasi, yaitu (1) ukuran unik dalam evaluasi kinerja secara ex post akan berimplikasi signifikan pada strategi pengambilan keputusan manajer secara ex ante, jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 232-247, juli 2004 240 dan (2) evaluator yang berfokus pada ukuran umum akan mengabaikan ukuran yang leading. dengan demikian akan memperlemah tujuan yang diinginkan bsc. penelitian ini konsisten dengan temuan studi kasus oleh ittner et al. (2003) yang diuraikan di depan. setelah lipe dan salterio, peneliti-peneliti lain berusaha menanggapi hasil eksperimen mereka. libby et al. (2002), misalnya, menindaklanjuti temuan dengan apa yang disebut debiasing yakni cara-cara untuk mengurangi bias dalam judgment. tujuannya adalah mencari cara untuk mengganti tugas keputusan maupun konteks agar meningkatkan kemampuan manajer menggunakan ukuran unik bsc dalam evaluasi kinerja. penelitian senada baru-baru ini juga dilakukan oleh roberts et al. (2004) dan banker et al. (2004), yang pada intinya pemanfaatan bsc dapat lebih ditingkatkan dengan mengatasi bias yang dikemukakan lipe dan salterio (2000) di atas. studi eksperimental mengenai bsc terutama berkaitan dengan evaluasi kinerja, dan belum menyentuh bidang penerapan bsc lainnya. temuan lipe dan salterio (2000) mengenai kesulitan kognitif dalam penggunaan bsc, menyadarkan banyak pihak terutama akademisi untuk menemukan cara dan mekanisme sebenarnya mengenai judgment para manajer. topik ini terus berkembang dan menjanjikan banyak hasil yang bermanfaat, walaupun perlu disadari keterbatasan studi eksperimental umumnya, ialah bahwa generalisasinya yang terbatas. penelitian survei dan archival tentang bsc penelitian-penelitian survei dan archival dikelompokkan menjadi satu dikarenakan kesamaan mereka mendapat sampel penelitian yang luas yang memungkinkan diperoleh data yang memungkinkan perbandingan dan dapat menguji hipotesis teoretis dalam hal ini. berkaitan dengan isu-isu penerapan bsc, ada empat isu atau tema yang berkaitan yang dapat dan telah diuji oleh berbagai penelitian. isu tersebut adalah (1) pembuktian mengenai indikator leading dan lagging atas ukuran non keuangan dan keuangan, (2) nilai atau dampak terhadap kinerja atas implementasi bsc, (3) kesesuaian (match) karakteristik organisasi yang menerapkan bsc, dan (4) isu-isu implementasi dalam praktek di lapangan oleh pemakai bsc. berikut masing-masing pembahasannya. hubungan lead/lag antara ukuran kinerja non keuangan dan keuangan. riset-riset berkaitan dengan hubungan ini menunjukkan hasil bahwa ukuranukuran non keuangan seperti kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan dan ukuran kualitas adalah indikator yang leading atas kinerja keuangan. hubungan di antaranya signifikan. (behn dan riley 1999; ittner dan larcker 1998a dan 1998b; banker et al. 2000; nagar dan rajan 2001). berdasarkan dukungan teoretis dan empiris yang tri ramaraya koroy, menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai..... 241 ekstensif ini, tidak mengherankan banyak perusahaan yang berpindah kepada informasi yang forward looking dan non keuangan, termasuk bsc. walaupun dari data yang luas membuktikan adanya link antara ukuran non keuangan dan keuangan, namun dalam praktek perusahaan banyak terkendala. hal ini berkaitan dengan model kausal yang harus unik dipunyai tiap perusahaan. pengukuran kinerja strategik mengasumsikan ukuran-ukuran kinerja yang tercakup dalam sistem ini berhubungan sebab akibat (cause-and-effect) dengan kinerja organisasi. oleh karenanya identifikasi dan pengukuran hubungan kausal ini perlu dalam menguji kebenaran pendekatan seperti bsc ini. hal ini merupakan hal kritis baik dalam memperbaiki praktek manajemen maupun bagi riset akademik. epstein (2002) mengemukakan sedikit sekali riset yang berkaitan dalam menguji model kausal ini. pendekatan seperti bsc sendiri menurut epstein, memang memberikan pedoman bagi penggerak (driver) dari nilai dalam organisasi tetapi kurang dalam spesifisitas yang dibutuhkan untuk menguji hubungan kausal yang perlu untuk membuat model ini dapat dioperasionalkan. penilaian dari dampaknya terhadap kinerja dan kesesuaian penerapannya penelitian-penelitian empiris sejauh ini sudah ada beberapa yang mencari bukti atas nilai dari penerapan teknik-teknik kontemporer, seperti bsc. secara umum ditemukan bahwa penerapan bsc tidak mempunyai hubungan signifikan dengan ukuran kinerja akuntansi, namun ditemukan adanya asosiasi dengan nilai saham, terutama satu periode sesudahnya. hasil ini didasarkann pada dua penelitian terbaru yang relevan. yang pertama oleh said et al. (2003) yang menguji atas dasar data archival, dan kedua oleh ittner et al. (2003b) yang mengkombinasikan hasil survei dengan data archival. said et al. mengambil data di pasar modal amerika serikat yang mencakup perioda 1993-1998, dengan membandingkan kinerja perusahaan sampel yang menggunakan kedua ukuran keuangan dan non keuangan dalam kontrak kompensasi manajemen dengan sampel perusahaan yang hanya menggunakan ukuran keuangan. mereka menghipotesiskan perusahaan yang menggunakan kombinasi ukuran keuangan dan non keuangan berkinerja lebih baik secara kontemporer dan prosepektif daripada perusahaan yang hanya menggunakan ukuran keuangan saja. said et al. memperoleh hasil varibel penggunaan ukuran non keuangan tidak berhubungan signifikan dengan kinerja akuntansi yang berjalan (current/contemporary), namun berhubungan positif signifikan dengan kinerja pasar saham. bila digunakan ukuran kinerja satu perioda sesudahnya (future/prospektif), penggunaan ukuran kinerja terlihat berhubungan positif signifikan baik dengan ukuran kinerja akuntansi maupun pasar saham. hal ini menunjukkan walaupun ukuran non keuangan tampaknya merupakan leading indicator dari kinerja jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 232-247, juli 2004 242 akuntansi masa mendatang, namun ukuran ini tidak berdampak pada kinerja akuntansi masa sekarang. ittner et al. (2003b) menguji implikasi kinerja dari pengukuran kinerja strategik, dengan memakai dua ukuran kinerja yaitu kepuasan sistem pengukuran yang bersifat perseptual dan kinerja ekonomis. mereka menghipotesiskan bahwa semakin banyaknya ukuran kinerja yang mencakup ukuran keuangan dan non keuangan berhubungan positif dengan kinerja organisasi, independen terhadap strategi dan value driver yang digunakan perusahaan. ittner et al. menemukan bukti yang lemah. walaupun pengukuran kinerja non keuangan dan keseluruhan (keuangan dan non keuangan) berhubungan positif dengan kepuasan, namun hubungannya dengan kinerja ekonomis tidak konsisten. tidak ada satupun variabel yang berhubungan signifikan dengan roa, pertumbuhan penjualan, dan return saham tiga tahunan. tetapi kedua variabel itu berhubungan positif dengan return saham satu tahunan. hasil ini sama dengan hasil said et al. di atas. perbandingan atas tiga teknik sistem pengukuran kinerja (bsc, pengukuran nilai ekonomis (eva) dan model bisnis kausal) didapati oleh ittner et al. sedikit mempunyai dukungan bahwa ketiganya akan mempengaruhi kinerja ekonomis. penelitian ittner et al. (2003b) ini memberikan bukti bahwa sistem pengukuran kinerja strategik baik bsc maupun yang lainnya sedikit sekali berhubungan dengan ukuran kinerja akuntansi. salah satu penjelasan atas hasil ini adalah implikasi kinerja dari spks lebih cenderung ditangkap dalam ukuran pasar saham yang forwardlooking dibanding dengan ukuran akuntansi yang jangka pendek dan historis. teknik-teknik yang diusulkan dalam literatur terlihat berhubungan positif dengan kepuasan sistem pengukuran, tetapi kebanyakan tidak memperlihatkan asosiasi dengan kinerja ekonomis. kesesuaian (match) karakteristik organisasi yang menerapkan bsc penelitian menurut rerangka penelitian teori kontinjensi tradisional sedikit ditemui pada penelitian menyangkut bsc, padahal klaim kaplan dan norton sepertinya mengabaikan karakteristik perusahaan dan menganggap semua organisasi dapat menggunakan bsc. oleh karenanya hasil studi kontinjensi ini perlu dalam membuktikan klaim tersebut. hoque dan james (2000) dengan dasar rerangka kontinjensi berargumen dan menemukan bukti bahwa perusahaan besar lebih cenderung menggunakan bsc dibanding perusahaan kecil, perusahaan yang mengikuti strategi analyser menggunakan keempat perspektif bsc lebih ekstensif dibanding perusahaan yang mengikuti strategi defender atau prospektor, dan organisasi pada tahap awal siklus hidup produknya lebih kurang penekanannya pada pengendalian keuangan tradisional dan lebih cenderung menggunakan bsc. tri ramaraya koroy, menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai..... 243 said et al.(2003) juga menguji kesesuaian (match) penggunaan ukuran non keuangan, tetapi menggunakan data publik/sekunder, sehingga beberapa variabel memakai proksi dari data-data umum yang tersedia. kesesuaian ini mengacu pada penggunaan ukuran non keuangan harus sesuai dengan karakteristik perusahaan yang mencakup strategi, kualitas, regulasi, siklus hidup dan pengembangan produk, dan financial distress. hasilnya menunjukkan arah koefisien sesuai yang diprediksi, tetapi bila digunakan ukuran kinerja akuntansi sebagai variabel dependen, tidak ada hubungan antara penggunaan ukuran non keuangan dengan tingkat ketidaksesuaian (positif maupun negatif) berdampak pada kinerja. namun bila digunakan ukuran kinerja saham, hasilnya terbukti kuat bahwa hubungan antara ukuran non keuangan dengan kinerja pasar saham adalah fungsi dari kesesuaian antara karakteristik operasional perusahaan dengan penggunaan ukuran non keuangan. hasil signifikan baik pada ukuran kinerja akuntansi maupun pasar saham ditemukan pada kinerja masa depan (satu perioda sesudahnya). bukti-bukti ini menurut said et al. memperlihatkan asosiasi antara kinerja dengan penggunaan ukuran non keuangan bervariasi dengan keadaan ekonomi perusahaan, dan kinerja itu maksimum bila pilihan atas ukuran kinerja konsisten dengan lingkungan operasional dan kompetitif perusahaan. hasil tidak signifikan juga ditemukan pada penelitian ittner et al. (2003b). bila strategi dan value driver diperhitungkan atau disejalankan (alignment) dijadikan variabel kontinjensi, maka hubungan antara praktek pengukuran kinerja dengan kinerja organisasi ditemukan sedikit dukungan. penyimpangan dari model patokan strategy alignment dan value driver alignment (atau disebut “measurement gaps”) tidak mesti menggangu kinerja. isu-isu iimplementasi dalam praktek-praktek di lapangan oleh pemakai ittner dan larcker (2003) melakukan penelitian lapangan yang ekstensif, seperti yang mereka laporkan dalam artikel mereka. ittner dan larcker menyatakan walaupun semakin banyak perusahaan yang menggunakan pengukuran kinerja non keuangan namun sedikit yang benar-benar merealisasikan manfaatnya. hal ini menurut mereka adalah karena perusahaan-perusahaan tersebut gagal dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan bertindak pada ukuran kinerja yang benar. bersama-sama dengan hasil penelitian mereka yang lain (ittner et al. 2003b), ittner dan larcker mendapatkan bahwa banyak perusahaan membuat sedikit usaha untuk mengidentifikasi area kinerja non keuangan yang dapat meningkatkan strategi yang mereka pilih. perusahaan-perusahaan ini juga tidak dapat menunjukkan kaitan sebab akibat (cause-and-effect link) antara perbaikan dalam area non keuangan itu dengan arus kas, laba dan harga saham. sebaliknya, banyak perusahaan yang mengadopsi berbagai teknik (seperti bsc) tetapi sebenarnya seringkali gagal untuk menetapkan link yang terutama disebabkan kemalasan dan tidak ada pemikiran mendalam. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 232-247, juli 2004 244 ittner dan larcker (2003) mencatat ada empat kesalahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini dalam mencoba mengukur kinerja non keuangan, yaitu: (1) tidak mengaitkan ukuran dengan strategi, (2) tidak mengvalidasi kaitan itu, (3) tidak menetapkan target kinerja yang benar, dan (4) tidak mengukur dengan tepat. sebaliknya untuk mengatasi hal ini ittner dan larcker menyarankan agar perusahaan dapat membentuk model kausal, menarik data bersama-sama, mengolah data menjadi informasi, terus-menerus menyempurnakan model kausal, dan mendasarkan tindakan pada temuan. menurut mereka penggunaan ukuran kinerja tidak merupakan pengganti yang baik terhadap kinerja keuangan bila perusahaan hanya mengandalkan rerangka pengukuran kinerja yang generik. perlu adanya usaha pencarian secara kuantitatif dan kualitatif menjadi faktor yang benar-benar berkontribusi terhadap hasil ekonomis. kesimpulan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini pertama, tujuan paper ini adalah meninjau literatur mengenai penelitian-penelitian empiris yang sudah dilakukan untuk membuktikan ketepatan, kegunaan dan keberhasilan bsc. walaupun masih sedikit pengetahuan yang mencukupi untuk dapat menilai bsc secara tepat, namun telah muncul perkembangan riset yang sedikit memberi petunjuk. beberapa studi kasus, eksperimental, survei dan archival telah memperluas pemahaman kita tentang potensi dan masalah dalam pengukuran kinerja strategik. kedua, penelitian-penelitian masih kurang dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah permasalahan yang terjadi adalah karena kelemahan konseptual dari bsc atau dari kelemahan para pemakainya dalam implementasi. konsep bsc sendiri seperti diakui kaplan dan norton (1996), terus berkembang dan menyempurnakan diri seiring praktek yang berjalan dan temuan-temuan riset yang dihasilkan. ketiga, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan bsc telah menarik banyak organisasi untuk mengadopsinya. akan tetapi perlu upaya keras dari pengadopsinya agar hasil yang diinginkan dapat terealisasikan. bsc memberi manfaat besar berkaitan dengan pengintegrasian strategi dan pengendalian manajemen melalui pengukuran kinerja, dengan dibutuhkan prasyarat-prasyarat yang juga besar dari seluruh bagian organisasi. pengadopsian bsc terbukti tidak serta merta langsung memberikan hasil berupa peningkatan kinerja. hasil tidak akan terlihat nyata bila tanpa disertai usaha pencarian (inquiry) yang unik dipunyai masing-masing organisasi. permasalahan yang timbul yang perlu dicermati adalah keterbatasan kognitif dalam pemanfaatan bsc, adanya subyektivitas oleh atasan, tensi antara berbagai prioritas, buruknya dukungan kontekstual organisasi serta lemah dan tidak tri ramaraya koroy, menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai..... 245 konsistennya implementasi, perlu untuk diatasi. penelitian dan praktek harus menjawab cara-cara untuk mengatasi permasalahan ini. daftar pustaka banker, r.d., g. potter dan d. srinivasan. 2000. an empirical investigation of an incentive plan that includes nonfinancial performance measures. the accounting review, 75: 65-92. banker, r.d. h. chang, m.j. pizzini. 2004. the balance scorecard: judgmental effects of performance measure linked to strategy. the accounting review, 80. behn, b.k. dan r.a. riley. 1999. using non-financial information to predict financial performance: the case of the us airline industry. journal of accounting, auditing & finance, 14 (1): 29-56. campbell, d., s. datar, s.c. kulp dan v.g. narayanan. 2003. using the balance scorecard as a control system for monitoring and revising corporate strategy. working paper, harvard university epstein, m.j. 2002. measuring the payoffs of corporate actions: the use of financial and non-financial indicators. dalam epstein, m.j. dan j-f. manzoni (eds). performance measurement and management control: a compendium of research. oxford, uk: elsevier science ltd. epstein, m.j. dan j-f. manzoni. 1997. the balanced scorecard and tableau de bord: translating strategy into action. management accounting, 79: 28-36. hoque, z. dan w. james. 2000. linking balanced scorecard measures to size and market factors: impacts on organizational performance. journal of management accounting research, 12: 1-17. ittner, c.d dan d.f. larcker. 1998a. are non-financial measures leading indicator of financial performance? an analysis of customer satisfaction. journal of accounting research, 26 (supplement): 1-34. ------dan -------. 1998b. innovations in performance measurement: trends and research implications. journal of management accounting research, 10: 205238. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 232-247, juli 2004 246 ------dan --------. 2003. coming up short on nonfinancial performance measurement. harvard business review, november: 88-95. -------, -----dan m.w. meyer. 2003a. subjectivity and the weighting of performance measures: evidence from a balanced scorecard. the accounting review, 78(3): 725-758. -------, -----dan t. randall. 2003b. performance implications of strategic performance measurement in financial services firms. accounting, organizations and society, 28 (7-8): 715-741. kaplan, r.s. dan d.p. norton. 1992. the balanced scorecard – measures that drive performance. harvard business review, (january-february): 71-79. ------dan -------. 1993. putting balanced scorecard to work. harvard business review, (september-october): 134-147. ------dan -------. 1996. translating strategy into action: balanced scorecard. boston, ma: harvard business school press. ------dan -------. 2001. the strategy-focused organization. boston, ma: harvard business school press. langfield-smith, k. 1997. management control systems and strategy: a critical review. accounting, organizations and society, 22 (2): 207-232. libby, t., s. salterio dan a. webb. 2002. the effects of assurance and process accountability on managerial judgment. working paper, wilfried laurier university dan waterloo university. lipe, m.g. dan s. salterio. 2000. the balanced scorecard: judgmental effects of common and unique performance measures. the accounting review, 75(3): 283-298. malina, m.a dan f.h. selto. 2001. communicating and controlling strategy: an empirical study of the effectiveness of the balanced scorecard. journal of management accounting research, 13: 47-90. tri ramaraya koroy, menilai keberhasilan balanced scorecard sebagai..... 247 marginson, d.e.w. 2002. management control systems and their effects on strategy formation at middle-management levels: evidence from a u.k. organization. strategic management journal, 23: 1019-1031. mendoza, c. dan o. saulpic. 2002. strategic management and management control: designing a new theoretical framework. dalam epstein, m.j. dan j-f. manzoni (eds). performance measurement and management control: a compendium of research. oxford, uk: elsevier science ltd. mintzberg, h., b. ahlstrand dan j. lampel. 1998. strategy safary. new york: the free press. nagar, v. dan m. rajan. 2001. the revenue implications of financial and operational measures of product quality. the accounting review, 76: 497-5513. roberts, j., m. albright dan g. hibbets. 2004. debiasing balanced scorecard evaluations. behavioral research in accounting, 16: 75-98. said, a.a., h.r. hassabelnaby dan b. wier. 2003. an empirical investigation of the performance consequences of nonfinancial measures. journal of management accounting research, 15: 193-223. usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan pada laporan tahunan jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 80-95, juli 2002 issn: 1411-6227 80 usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan pada laporan tahunan abdul rohman e-mail : abdulrohman@gmail.com abstract the accounting profession requires that financial statements reveal all information that may affect the user's decision-making. along with this it is necessary to attempt to accommodate the needs of the parties who have an interest in a business entity to information regarding environmental issues. for that environmental information should be included in the annual report. environmental accounting at the moment is still a theme of debate. this article will try to discuss environmental issues with some emphasis: methods of valuation, disclosure, reporting and quality of disclosure of environmental issues in the context of the annual report. keywords : financial statements, annual report, disclosure, environmental. abstrak profesi akuntan mensyaratkan bahwa laporan keuangan mengungkap seluruh informasi yang mungkin mempengaruhi user untuk pengambilan keputusan. seiring dengan hal tersebut maka perlu usaha untuk mengakomodasi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada entitas bisnis terhadap informasi yang menyangkut masalah lingkungan. untuk itu informasi lingkungan harus tercakup dalam laporan tahunan. akuntansi lingkungan pada saat ini masih menjadi tema perdebatan. tulisan ini akan mencoba membahas masalah lingkungan dengan beberapa penekanan: metode penilaian, pengungkapan, pelaporan dan kualitas pengungkapan masalah lingkungan dalam konteks laporan tahunan. kata kunci : laporan keuangan, laporan tahunan, pengungkapan, lingkungan. pendahuluan akuntansi lingkungan secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan dan integrasi dampak isu-isu lingkungan atas akuntansi tradisional suatu perusahaan. abdul rohman, usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan..... 81 istilah akuntansi lingkungan sekarang ini masih menjadi polemik. pada satu sisi akuntansi lingkungan dipandang sebagai akuntansi untuk lingkungan yakni studi yang mempelajari bagaimana menilai asset alam. pada sisi lain akuntansi lingkungan meneliti pengaruh isu-isu lingkungan terhadap akuntansi. pada dasarnya akuntansi lingkungan mengukur biaya dan manfaat lingkungan sosial sebagai akibat proses aktivitas perusahaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban prestasi perusahaan. pemahaman sifat dan relevansi akuntansi lingkungan sangat beragam tergantung perspektif para professional dan orientasi fungsional praktisi. beberapa aspek bidang garap akuntansi lingkungan antara lain: (1) pengakuan dan identifikasi pengaruh negatif aktivitas bisnis perusahan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional. (2) identifikasi, mencari, dan memeriksa persoalan bidang garap akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan alternatif solusinya. (3) identifikasi biaya dan manfaat apabila perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan. pengukuran dan penilaian lingkungan biaya dan kewajiban lingkungan peningkatan kesadaran akan kerusakan lngkungan mengarah pada peningkatan biaya perusahaan yang meliputi peralatan, pemulihan, pencatatan, dan pengawasan kepatuhan peraturan pemerintah tentang limbah berbahaya. biaya yang terkait dengan limbah berbahaya dari proses produksi tidak dimasukkan dalam tarif overhead keseluruhan. biaya dalam proses produksi langsung dibebankan ke dalam produk atau lini produk yang mengkonsumsinya. langkah awal implementasi biaya lingkungan dalam rencana kerja entittas bisnis adalah mengelompokkan jenis-jenis biaya lingkungan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti: lokasi limbah, jenis limbah berbahaya, jumlah dan kondisi situs, dan metode pembuangan. pencemaran limbah yang menyebabkan adanya kontaminasi menurut fasb dalam issue no. 90-8 yang dikeluarkan lewat eitf (emerging issues task forces) mendapat perlakuan tersendiri. menurut aturan ini, kapitalisasi dilakukan jika biaya yang terjadi memenuhi ketentuan: (1) memperpanjang umur asset, meningkatkan kapasitasnya, serta secara relatif meningkatkan efisiensi atas kondisi properti pada saat dibangun atau diperoleh. (2) mengurangi atau mencegah kontaminasi pada masa akan datang. (3) dalam penyiapan properti yang akan dijual, lebih lanjut cost dikapitalisasi untuk memperluas daya pemulihan atau recoverability. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 80-95, juli 2002 82 issues no. 89-13, mengenai akuntansi biaya pemindahan atau penggantian asbes, yang kemudian direkomendasikan sebagai kapitalisasi biaya yang terjadi pada perlakukan asbes sepanjang mereka memiliki pengalaman di dalam masalah akuisisi properti. selain biaya eksplisit, biaya lingkungan mengandung biaya implisit dan kemungkinan kewajiban potensial. fasb dalam issues no. 93-5 mengenai akuntansi untuk kewajiban lingkungan, disebut kewajiban lingkungan karena hal tersebut dapat dievaluasi secara independen dari setiap potensi klaim bagi pemulihan dan pengakuan kewajiban lingkungan yang akan berkurang hanya jika suatu klaim bagi pemulihan memungkinkan untuk direalisasi. ada empat jenis dasar kewajiban lingkungan, yaitu (b. stanko, 1995;19): a. pencemaran tanah (soil contamination) b. pencemaran air tanah (ground water contamination) c. pencemaran air permukaan (surface water contamination) d. pencemaran emisi udara (air emission contamination) selain kewajiban dasar di atas fasb juga telah memberikan arahan terhadap masalah pengungkapan yang menyangkut masalah kewajiban kontijensi. petunjuk akuntansi kontijensi diberikan oleh fasb pernyataan no. 5 mengenai akuntansi kontijensi. pernyataan no. 5 ini menjawab pertanyaan when (dan if) untuk mengakui kerugian kontijensi atau loss contingencies. pernyataan ini mendefinisikan kontijensi sebagai suatu kondisi, situasi atau keadaan yang ada yang meliputi ketidakpastian yang akan diselesaikan ketika satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang terjadi atau gagal untuk terjadi (tidak terjadi). menurut pernyataan ini kerugian kontijensi harus diakui sepanjang: (1) adanya kemungkinan adanya kewajiban atau berkurangnya asset. (2) jumlah kewajiban yang timbul atau berkurangnya asset dapat diperkirakan sehubungan dengan pengukuran kerugian kontijensi tersebut. ilustrasi mengenai biaya dan kewajiban/utang lingkungan dalam suatu laporan keuangan tahunan disajikan dalam lampiran 1 dan 2. metode pengukuran dan penilaian lingkungan alternatif metode yang dapat dipakai untuk menilai biaya lingkungan perusahaan adalah: metode cost–benefit laporan yang dihasilkan oleh akuntansi lingkungan merupakan laporan pertanggungjawaban sosial yang terdiri dari unsur-unsur biaya sosial dan manfaat sosial. suatu aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan dapat dikategorikan dalam manfaat sosial bila aktivitas itu:  memperbaiki keadaan lingkungan  mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi abdul rohman, usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan..... 83 sedangkan suatu aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan dikategorikan dalam biaya sosial bila aktivitas itu:  menimbulkan kerusakan lingkungan  menambah kerusakan lingkungan yang terjadi. pengukuran manfaat sosial dan biaya sosial dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. manfaat sosial manfaat sosial dapat diukur dengan menggunakan pendekatan berdasarkan biaya pencegahan atau perbaikan, missal: 1. pencemaran air tanah dan air permukaan.  pencegahan atau pengurangan pencemaran dapat diukur dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli atau memasang alat pengendali limbah produk.  penanganan pencemaran dapat diukur dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membersihkan perairan yang tercemar. 2. pencemaran tanah  pencegahan atau pengurangan pencemaran dapat diukur melalui jumlah yang dikeluarkan untuk membeli alat untuk membersihkan tanah dari sampah misalnya: truk sampah, alat daur ulang sampah atau produk sampingan.  penanganan polusi dapat diukur melalui jumlah yang dikeluarkan untuk membersihkan lingkungan yang telah tercemar oleh sampah buangan. 3. pencemaran udara pencegahan, pengurangan, atau penanganan polusi dapat diukur melalui jumlah yang dikeluarkan untuk membeli dan memasang alat yang dapat mengendalikan atau mengurangi asap buangan pabrik atau bau yang menyengat. b. biaya sosial biaya sosial dapat diukur dengan jumlah kerugian yang diderita oleh pihakpihak yang merasakan dampak pencemaran. jumlah kerugian dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan berdasarkan nilai pengganti. perusahaan dapat melakukan survei terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak pencemaran untuk dapat mengetahui jumlah kerugian mereka. pengukurannya misalnya: 1. pencemaran air tanah jumlah kerugian dapat diukur dengan bentuk biaya pengobatan ke dokter dan turunnya penghasilan masyarakat setempat karena produktivitas menurun. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 80-95, juli 2002 84 2. pencemaran tanah jumlah kerugian diukur dengan bentuk penurunannya kualitas tanah yang tercemar. 3. pencemaran udara jumlah kerugian diukur dalam bentuk biaya pengobatan masyarakat sekitar yang mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat menghirup udara yang telah tercemar. metode akuntansi biaya penuh akuntansi biaya penuh (full cost accounting) merupakan metode penentuan harga pokok produksi, yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai hpp, baik biaya produksi variable maupun tetap (mulyadi, 1993). akuntansi biaya penuh merupakan integrasi semua biaya internal dan eksternal yang disebabkan operasi, aktivitas, produk atau jasa suatu entitas. dari perspektif lingkungan, akuntansi biaya penuh merupakan integrasi biaya internal lingkungan dan biaya lain dengan informasi biaya eksternal lingkungan yang berhubungan dengan dampak aktivitas, proses, produk atau jasa terhadap lingkungan. akuntansi biaya penuh digunakan untuk menentukan biaya internal dan eksternal terkait dengan dampak dan aspek lingkungan entitas bisnis, produk atau proses untuk mencapai tujuan dan kebijakan lingkungan (willis, 1997). akuntansi biaya penuh mengidentifikasi dan mengukur dampak dan pengaruh lingkungan yang terkait dengan ekosistem dan habitat manusia. dampak dan pengaruh lingkungan tersebut mungkin berhubungan dengan konsumsi atau penggunaan sumber daya alam, degradasi atau perbaikan. metode activity based costing activity based costing (abc) adalah sistem penentuan biaya dua tahap dengan membebankan biaya-biaya ke produk menurut kebutuhan tiap-tiap produk. tahap pertama abc, adalah mengidentifikasi aktivitas dan biaya terkait. tahap ini mencerminkan kebutuhan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas dan biaya aktivitas ke obyek biaya. tahap kedua adalah process views, membebankan aktivitas dan biaya terkait ke produk, penghubung dan konsumen melalui cost driver (turney, 1992). sistem ini digunakan perusahaan dalam menentukan biaya lingkungan karena sistem ini merupakan sistem penentuan biaya yang secara proporsional dapat menempatkan biaya lingkungan. tahap pertama dalam penerapan abc adalah mengidentifikasi aktivitas dan biaya yang terkait dengan pemulihan, pematuhan, dan pengelolaan lingkungan. tahap kedua adalah membebankan biaya yang telah diidentifikasi ke produk, suplier, atau konsumen melalui cost driver. metodolagi abc ini akan berhasil jika semua aspek lingkungan bisnis diakui dan diidentifikasi. namun terdapat dua jenis biaya dalam biaya abdul rohman, usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan..... 85 lingkungan yaitu biaya eksplisit dan biaya implicit. beberapa biaya lingkungan seperti biaya pembuangan, atau modifikasi teknologi merupakan biaya eksplisit sehingga dapat diidentifikasi, sedangkan biaya implicit seperti program pelatihan sulit untuk dikuantifikasi. life cycle analysis life cycle analysis (lca) didefinisikan sebagai akumulasi biaya untuk aktivitas selama siklus hidup suatu produk dari masa perkenalan sampai kemunduran oleh perusahaan dan konsumen (peavey, 1990). tujuan utama konsep ini adalah keselarasan pendapatan dan biaya yang dapat dicapai dengan mengeluarkan aktivitas tertentu berdasar rencana penjualan jumlah unit produksi total. dalam akuntansi siklus hidup, semua biaya dikapitalisasi antara lain biaya riset, pengembangan, perencanaan, dan pemasaran. dari sudut akuntansi lingkungan, analisis siklus hidup merupakan proses obyektif untuk mengevaluasi batasan-batasan lingkungan terkait produk, proses, atau aktivitas. upaya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dan mengkuantifikasi pengunaan bahan baku dan lingkungan. data digunakan untuk menilai dampak penggunaan energi pada lingkungan, dan mengevaluasi dan menerapkan kesempatan-kesempatan untuk perbaikan lingkungan. analisis siklus hidup mencakup siklus hidup secara keseluruhan, proses produksi, transportasi dan distribusi, penggunaan ulang, pemeliharaan, siklus ulang, dan pembuangan ulang. pelaporan dan pengungkapan lingkungan aspek pengungkapan lingkungan dalam pelaporan pengakuan akuntansi mencakup pengakuan dan pengungkapan, sedangkan akuntansi lingkungan sering dipandang hanya mencakup pengakuan, pengukuran jumlah, dan penyajian. tantangan bagi dunia akuntansi antara lain ketidakpastian dan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana menjelaskan pengeluaran lingkungan saat dikeluarkan (apakah akan dikapitalisasi atau diperlakukan sebagai biaya dan bagaimana mengalokasi ke dalam akuntansi), kapan untuk mengakui sebagai hutang atau kondisi yang membutuhkan pengeluaran di masa datang, dan bagaimana mengukur pengeluaran yang diharapkan. sec mensyaratkan pengungkapan yang spesifik dalam laporan 10k. aturan s-k, item 101, 103, dan 103, dan staff accounting bulletin no. 92 adalah aturan yang digunakan oleh sec untuk mengusahakan pedoman dalam environmental disclosure. a. item 101, mensyaratkan deskripsi secara umum bisnis dan pengungkapan atas pengaruh hukum lingkungan yang mungkin memiliki pengeluaran dari sisi capital, earnings, dan competitive position ketika hal tersebut material. jumlah jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 80-95, juli 2002 86 estimasi yang diungkap untuk pengeluaran modal seharusnya merepresentasikan periode berjalan atau tahun fiscal secara berturut-turut dan setiap periode masa depan yang memungkinkan pengeluaran menjadi material. b. item 103, mengarah pada tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan persyaratan pengungkapan atas perlakukan hukum terhadap tindakan-tindakan yang memunculkan akibat hukum jika, 1. proceeding tersebut adalah material untuk bisnis atas kondisi keuangan dari mereka yang mendaftar, 2. dalam proceeding tersebut meliputi klaim yang lebih 7 % dari yang mendaftarkan asset lancar, 3. kewenangan pemerintah adalah bagian proceeding dimana sanksi akan menjadi lebih lesar dari $ 100.000,-. c. item 303, mensyaratkan pengungkapan peristiwa yang material dan ketidakpastian yang diketahui oleh manajemen yang akan menyebabkan informasi laporan keuangan menjadi tidak representatif terhadap hasil operasi masa depan atau kondisi keuangan. d. sec staff accounting bulletin no. 92, menyatakan bahwa penggunaan tingkat diskonto pembayaran kas seharusnya menjadi sesuatu yang akan menghasilkan jumlah kewajiban lingkungan yang dapat dinyatakan/ diselesaikan dalam transaksi arms length dengan pihak ketiga. jika tingkat-tingkat tersebut tidak tersedia maka tingkat yang dipilih seharusnya tidak melebihi tingkat bunga pada satuan moneter atas asset yang secara esensial beresiko dan memliki perbandingan dengan kewajiban lingkungan. sementara itu aspek-aspek pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan organisasi bisnis yang dapat dipertimbangkan untuk diungkap dalam suatu laporan tahunan (jerry g. kreuze, 1996): a. mengusahakan tinjauan singkat regulasi yang menyangkut lingkungan yang relevan bagi perusahaan b. mengusahakan tinjauan umum tentang kewajiban lingkungan masa lalu, saat ini, dan masa datang (yang dapat disediakan) perusahaan. termasuk masalah pengadilan antara pemerintah dan perusahaan. c. mengusahakan secara detail informasi masalah khusus, termasuk kewajiban lingkungan. d. rencana atau strategi yang mengarah lingkungan. e. estimasi biaya atau range of cost yang penting untuk dipertemukan dengan kewajiban lingkungan. jika hal ini menunjukkan suatu kemungkinan sebaiknya ditunjukkan. f. mengidentifikasikan kapan, jika, dan bagaimana biaya tersebut memiliki catatan dalam suatu rekening. jika tidak memiliki catatan sebaiknya ditunjukkan mengapa. abdul rohman, usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan..... 87 g. mendeskripsikan jaminan mengenai efek yang terkait dengan isu pengungkapan lingkungan. h. mengkhususkan pada kemungkinan efek kewajiban lingkungan yang akan nampak dalam keuangan perusahaan. i. mencoba merumuskan dampak lingkungan atas produk, pemakaian bahan baku, limbah, dan proses produksinya. termasuk pengemasan, penggunaan energi limbah, dan produk sampingan yang dihasilkan. j. merumuskan kebijakan daur ulang dan konversi energi atas dampak dan implementasi dalam operasi internalnya. kebutuhan ini terbatas mengenai proses produksi tetapi meliputi aktivitas konservasi lain. k. merumuskan pengakuan penerimaan perusahaan sebagai pelindung atau pelanggar masalah lingkungan. l. merumuskan siapa yang bertanggungjawab dalam suatu organisasi (posisi atau jabatan) terhadap kebijakan lingkungan, tindakan dan pengawasannya. tahap akuntansi dan pelaporan lingkungan tahap-tahap akuntansi dan pelaporan lingkungan adalah sebagai berikut: 1. merumuskan kebijakan: a. pernyataan kebijakan lingkungan. b. langkah-langkah pengawasan kepatuhan terhadap kebijakan. c. pernyataan kepatuhan terhadap kebijakan. 2. menyusun rencana dan struktur a. menyusun perubahan struktural dan tanggungjawab organisasi untuk mengembangkan kepekaan lingkungan. b. merencanakan aktivitas-aktivitas terkait dengan lingkungan. c. membahas dengan kelompok pecinta lingkungan setempat dan rencanakan bekerjasam dengan komunitas lain. d. merumuskan kebijakan keuangan. e. menentukan jumlah pengeluaran untuk perlindungan lingkungan, modal, pendapatan, reaksi dan antisipasi terhadap perundang-undangan dan lainlain. f. antisipasi pola pengeluaran lingkungan masa depan. g. penilaian kewajiban lingkungan, dampak terhadap audit keuangan, dampak terhadap hasil keuangan. 3. melaksanakan berbagai aktivitas a. kepatuhan terhadap standar audit lingkungan, prosedur hasil, dan masalah kepatuhan terhadap laporan standar. b. audit lingkungan dan masalah, ikhtisar atau hasil. c. analisis unit fisik misal bahan baku, energi dan limbah. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 80-95, juli 2002 88 d. analisis berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah atau denda atau keluhan. e. analisis investasi atau aktivitas operasi yang dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan. f. analisis atau deskripsi proyek sukarela. 4. manajemen yang berkesinambungan a. identifikasi sumber daya alam penting dan yang dapat disubstitusi. b. estimasi aktivitas yang berkelanjutan. c. estimasi biaya berkelanjutan yang mungkin akan dikeluarkan untuk dikembangkan ke posisi sebelumnya. d. penilaian dan pernyataan atas masukan atau keluaran aliran sumber daya alam dan perubahan didalamnya. bentuk pengungkapan masalah lingkungan perhatian terhadap permasalahan lingkungan suatu entitas seharusnya diungkapkan dalam bentuk pernyataan kebijakan seperti yang dikemukakan oleh georgia o.g. adapun bentuk yang disarankan tersebut antara lain: a. suatu pernyataan kebijakan yang mengarah pada perencanaan untuk produksi, transportasi, penyimpanan, dan penjualan barang dan atau jasa dengan cara yang paling aman. b. pernyataan yang mengarah pada usaha remediasi/pemulihan terhadap kebijakan masa lalu, komplain yang sah dan rencana peningkatan lingkungan dalam suatu kegiatan operasi suatu entitas. c. jumlah keseluruhan uang/kas yang diperuntukan rencana tersebut. d. jumlah uang/kas yang telah dibelanjakan. e. jumlah satuan uang/kas yang direncanakan akan dibelanjakan setiap tahun dalam enam tahun secara berturut-urut. f. jenis lingkungan yang berorientasi pada asset yang telah dan atau baru akan diperoleh dan jumlah uang/kas yang berhubungan dengan jenis asset. g. hasil audit lingkungan. selanjutnya dalam melakukan penyajian pengungkapan lingkungan perlu diperhatikan masalah-masalah prinsip yang seharusnya diungkapkan dalam laporan tahunan, hal ini dimaksudkan agar pengungkapan lingkungan tidak terkesan terlalu sempit, mengada-ada atau bahkan terlalu luas pengungkapannya. masalah prinsip pengungkapan laporan tahunan tahun 1989 social investor and environmental groups menggabungkan usahanya dengan menggunakan ceres (coalition for environmental responsible economics). proyek ini menghasilkan pedoman bagi perusahaan untuk secara sukarela menunjukkan komitmen mereka terhadap masalah lingkungan. hasil ini kemudian abdul rohman, usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan..... 89 disahkan dan ditandatangani sejumlah perusahaan yang kemudian dinamakan the council on economic priorities (1991). adapun isi dari komitmen tersebut berupa prinsip untuk bertindak secara bertanggungjawab pada masalah: a. perlindungan biosphere. b. pemeliharaan atas manfaat sumber daya alam. c. pengurangan dan pembuangan limbah. d. kebijakan pengguunaan energi. e. resiko pengurangan. f. pemasaran produk dan jasa yang aman. g. kompensasi kerusakan. h. pengungkapan. i. lingkungan direktur dan manajer. j. penilaian dan audit tahunan. pengungkapan sederhana seperti yang diinginkan oleh valdez principle ini dirasakan belum memadai bagi kebutuhan invstor. investor memerlukan bukti komitmen terhadap lingkungan. untuk masalah ini jack a. brill dan alan reader (1992) telah mengidentifikasi 17 informasi mengenai permintaan (dalam bentuk pertanyaan) mengenai bentuk kesadaran yang diberikan investor terhadap masalah lingkungan. secara umum pertanyaan tersebut dibagi dua kelompok yakni pertanyaan mengenai output perusahaan yang ramah lingkungan dan tindakan, dan pengertian mendasar atau filosofi pemikiran mengenai lingkungan secara internal. daftar pertanyaan ini merupakan bentuk kesadaran investor sebagai permintaan bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan masalah lingkungan. untuk mempertemukan antara permintaan stakeholder secara keseluruhan perlu melihat secara obyektif kualitas isi pengungkapan lingkungan yang disampaikan oleh entitas dalam laporan tahunan. usaha penilaian kualitas pengungkapan dalam laporan tahunan usaha untuk mempertemukan kebutuhan stakeholder dengan kepentingan entitas perusahaan mungkin dapat dijembatani dengan usaha untuk melihat secara nyata atas kualitas pengungkapan lingkungan. usaha ini dapat dilakukan dengan melhat beberapa elemen berikut (george o. gamble, 1995): (1) journal entry (je), perhatian terhadap tindakan masa lalu yang berkaitan dengan masalah lingkungan. item ini memberikan penilaian yang paling sedikit karena terbatasnya lingkup yang dinilai yakni aktivitas masa lalu. (2) footnote (fn), item ini mengungkapkan cash flow sesungguhnya pada masa lalu dan yang diharapkan terjadi pada masa depan sebagai konsekuensi dari tindakan yang mengarah pada lingkungan masa lalu yang memiliki dampak jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 80-95, juli 2002 90 cash flow yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. fn lebih luas jika dibandingkan dengan je atau dapat dikatakan fn lebih informatif. (3) violation (v), item ini mengungkapkan usaha pemulihan penanganan lingkungan yang mempunyai sisi negatif. informasi ini bagi stakeholder lebih berarti karena item ini memberikan ilustrasi usaha entitas dalam menangani dampak negatif lingkungan, termasuk juga pengungkapan jumlah cash flow nya. (4) short qualitative disclosure (sqd), item ini mengungkapkan informasi tentang kebijakan lingkungan entitas, legal compliance dan pembatasanpembatasan, serta perubahan peraturan mengenai lingkungan. item ini lebih informatif dibandingkan dengan laporan penyimpangan atau penanganan dampak negatif lingkungan karena pada tingkat yang minimum isinya sama. tambahan pengungkapan informasi dalam sqd dapat dimasukkan dalam bentuk pengeluaran operasi dan pengeluaran modal terhadap lingkungan dan pengaruh masalah-masalah lingkungan pada aspek operasi lainnya. sqd lebih luas dibandingkan item sebelumnya karena menggabungkan sejumlah isu yang menjadi perhatian entitas terhadap masalah lingkungan. (5) extended qualitative disclosure (eqd), informasi yang diungkapkan berupa rencana peningkatan masalah lingkungan pada sisi operasi suatu entitas, jumlah uang/kas yang dianggarkan untuk rencana tersebut, jumlah uang/kas yang dibelanjakan atau realisasi anggaran hingga pada tanggal tertentu. tambahan informasi yang diungkap dapat dalam bentuk jumlah uang/kas yang diharapkan akan dibelanjakan pada setiap tahun selama lima tahunan, jenis asset yang berorientasi pada masalah lingkungan, dan hasil audit lingkungan. jenis pengungkapan ini juga memberikan stakeholder suatu informasi mengenai produk yang dihasilkan dan proses produksi oleh corporate entry yang ramah lingkungan. rumusan yang dikembangkan al: je = 1; fn = 2; v = 3-5; sdq = 4-6; dan eqd = 7-10. dalam rumusan tersebut di atas skor terendah berarti nilai informasinya paling kecil/rendah dan sebaliknya jika nilai skornya paling tinggi maka akan memberikan nilai informasi disclosure yang paling tinggi. kesimpulan (1) masih ada pandangan yang berbeda mengenai pengertian akuntansi lingkungan. hal ini terjadi karena masing-masing pihak melihat pada sisi yang berbeda. pada satu sisi akuntansi lingkungan dipandang sebagai akuntansi untuk lingkungan yakni studi yang mempelajari bagaimanan menilai asset alam. pada sisi lain akuntansi lingkungan meneliti pengaruh isu-isu lingkungan terhadap akuntansi. abdul rohman, usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan..... 91 (2) beberapa aspek bidang garap akuntansi lingkungan antara lain: a. pengakuan dan identifikasi pengaruh negatif aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional. b. identifikasi, mencari, dan memeriksa persoalan akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan alternatif solusinya. c. identifikasi biaya dan manfaat apabila perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan. (3) ada beberapa alternatif metode penilaian yang dapat digunakan: cost benefit atau biaya-manfaat, akuntansi biaya penuh, activity base costing, dan life cycle analysis. (4) dalam melakukan pelaporan dan pengungkapan masalah lingkungan ada beberapa yang harus diperhatikan: aspek tahap pelaporan, bentuk pengungkapan, masalah-masalah prinsip yang hendak diperhatikan dalam pengungkapan. (5) beberapa elemen harus diperhatikan dalam menilai kualitas pengungkapan masalah lingkungan: journal entry, foonote, violation, short qualitative disclosure, dan extended qualitative disclosure. daftar pustaka brian b. stanko and thomas l. zeller. 1995. environmental liability in financial reporting, b&e review: 19-43. financial accounting standard board. 1975. accounting for contingencies, statement of accounting standards no. 5, stamford, conn: fasb. george o. gamble, kathyhsu, devaun kite, dan robin r. radke. 1995. environmental disclosure in annual reports and 10 ks: an examination, accounting horizons vol. 9 no. 3: 41. jack a. brill, dan alan reder. 1992. investing from the heart, icrown publisher inc., new york. jerry g. kreuze, gale e. newell, dan stephen j. newell. 1996. environmental disclosure: what companies are reporting?, management accounting: 37-43. l. todd johnson. 1993. reseach on environmental reporting, accounting horizons (september): 118-123. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 80-95, juli 2002 92 mulyadi. 1993. akuntansi manajemen, bp stie ykpn, yogyakarta. peavy, dennis e. 1990. its time to change, management accounting (february): 31-35. sec, rules and interpretations. 1993. regulation s-kalimat, subpart 229.100, item 101 and 103, englewood cliffs, n.j., prentice hall, inc. turney, peter b.b. 1992. activity based cost, management accounting, january. willis, alan. 1997. counting the cost, ca magazine, april. parker, ld, kr. ferris dan dt. otley. 1989. accounting for social impact, accounting for the human factor, prentice hall ltd. abdul rohman, usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan..... 93 lampiran 1 neraca per periode akhir akuntansi aktiva th.berjalan anggara n selisih utang dan ekuitas pemilik th.berjalan anggara n selisih aktiva lancar utang lancar kas rp xxx rp xxx rpxx x utang dagang rp xxx rp xxx rp xxx piutang xxx xxx xxx utang biaya xxx xxx xxx persediaan xxx jumlah utang lancar xxx xxx xxx jumlah a.l. xxx xxx xxx utang tidak lancar aktiva tetap utang obligasi xxx xxx xxx tanah xxx xxx xxx utang lain-lain bangunan xx x xxx xxx utang lingkungan xxx xxx xxx ak.depresiasi xx x xxx xxx xxx peralatan xx x xxx xxx jumlah utang xxx xxx xxx ak.depresiasi xx x xxx xxx xxx jumlah a.t. xxx xxx xxx ekuitas aktiva lain-lain modal saham xxx xxx xxx kekayaan alam xx x xxx xxx modal alam xxx xxx xxx ak.depresiasi xx x xxx xxx xxx laba di tahan xxx xxx xxx jumlah a.ll. xxx xxx xxx jumlah modal xxx xxx xxx jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 80-95, juli 2002 94 jumlah aktiva rp xxx rp xxx rpxx x jumlah utang dan ekuitas rp xxx rp xxx rp xxx sumber: parker, outley prentice hall, 1989. lampiran 2 laporan biaya pemeliharaan lingkungan laporan laba rugi per periode akhir akuntansi rekening biaya aktual anggaran rekening aktual anggaran biaya tetap penjualan rpxxx rp xxx gaji rp xxx rp xxx harga pokok penjualan xxx xxx administrasi dan umum xxx xxx laba kotor xxx xxx peralatan xxx xxx depresiasi xxx xxx biaya operasional jumlah biaya tetap xxx xxx biaya pemasaran xxx xxx biaya variabel biaya administrasi dan umum xxx xxx uji eksternalitas kualitas lingkungan xxx xxx jumlah biaya operasi xxx xxx bahan penolong xxx xxx laba bersih operasi xxx xxx administrasi dan umum xxx xxx lain-lain xxx xxx biaya non operasi jumlah biaya variabel xxx xxx biaya bunga xxx xxx biaya kekayaan alam xxx xxx abdul rohman, usaha pengembangan pengungkapan masalah lingkungan..... 95 jumlah biaya pemeliharaan lingkungan rp xxx rp xxx biaya pemeliharaan lingkungan xxx xxx jumlah biaya non operasional xxx xxx penghasilan non operasional xxx xxx laba bersih non operasional xxx xxx laba bersih sebelum pajak xxx xxx pajak xxx xxx laba bersih setelah pajak rpxxx rp xxx sumber: parker, outley prentice hall, 1989. journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper corporate governance strength, firm’s characteristics, and islamic social report: evidence from jakarta islamic index wahyono 1 , eskasari putri 2 , and bayu tri cahya 3 * abstract: research aims: the purpose of this study is to analyze the effect of corporate governance strength, company size, profitability, company age, and industry type on islamic social reports of indonesian companies that are listed in jakarta islamic index. design/methodology/approach: the type of data used in this study was secondary data in the form of quantitative data, which included annual financial statements data completed with auditor’s reports from each company listen on jii, especially in 2015-2017. the sampling method used in the study was purposive sampling. research findings: the results of data processed employing multiple regression test showed that company size, company age, and type of industry had a significant effect on the disclosure of islamic social reporting. corporate social strength and profitability had no significant effect on disclosure of islamic social reporting. theoretical contribution/originality: this research has theoretical implications in terms of developing knowledge and confirming theories about islamic social reporting in indonesia practitioner/policy implications: this research can be used as a consideration for the company in policy making and as a basis for the company in decision making. research limitation/implication: the study’ results are expected to be a consideration in determining policies related to islamic social reporting, especially law enforcement. keywords: corporate governance strength, firm’s characteristics; islamic social report; jakarta islamic index introduction for the last few years, corporate social responsibility (csr) has become one of the critical issues in the business. one of the factors that push the issue is the importance of synergy between stockholders and stakeholders with a company (yusuf, 2017). besides, nowadays, a business entity has to adapt to its environment culturally (daniri, 2006). these are to increase the company’s awareness about the company’s sustainability that depends on company’s relationship with peoples and the environment in which the company operates its business (umbara & suryanwa, 2014). affiliation: 1,2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah surakarta, central java, indonesia. 3 department of islamic economics, faculty of islamic economics and business, institut agama islam negeri kudus, central java, indonesia. *correspondence: cahyab380@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102155 citation: wahyono, putri, e., & cahya, b. t. (2020). islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics on jakarta islamic index. journal of accounting and investment, 21(2), 383-400. article history received: 19 november 2019 reviewed: 25 november 2019 1 april 2020 revised: 3 december 2020 24 april 2020 accepted: 13 may 2020 mailto:cahyab380@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7539 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 384 the application of csr voluntarily at the level beyond compliance gives opportunities for a company to increase its competitiveness and as a part of risk management towards company’s sustainability (kartini, 2013). shortly, csr means that a company should develop ethical and sustainable business practices economically, socially, and environmentally friendly. in islamic economy, csr is close to the activity performed by a company that is operated based on sharia. today, most sharia companies use global reporting initiative index (grii) to measure csr disclosure as a reference (haniffa, 2002; jannah, & muid, 2014; & nawaiseh, boa, & el-shohnah, 2015). actually, nowadays, besides grii, there is an islamic social reporting index (isr) that is interesting to be deeply discussed. sulaiman and willet (2003), zubairu, sakariyau, and dauda, c. k. (2011) emphasize that in the islamic perspective, there are two points to be disclosed in a report: full disclosure and social accountability (sulaiman & willet, 2003). from the islamic point of view, public society has the right to access information of entity activities to some extent. one of the methods to achieve it is by applying isr (othman, thani & ghani, 2009). the application of isr is expected to accommodate and produce accounting concepts and practices that comply with islamic law, thus creating honest and fair practice. therefore, by preparing the concept of social accountability concerning the principle of disclosure, it will be fulfilled the public need for information or disclosure based on sharia principles. the isr concept was first raised by the haniffa (2002), later developed by othman et al. (2009), specifically in malaysia. the isr index is the benchmark of the implementation of sharia banking social activity that contains a compilation of standard csr items stipulated by aaoifi (accounting and auditing organization for islamic financial institutions). the items are then modified to match what is developed by an islamic entity in the implementation of its operations, social activities, and reporting. the isr concept is in the form of the righteousness of humankind to allah swt, in the company's dimension. siwar and hossain (2009), in their research, concluded that islamic values have a relevant relationship and contribute to the social report concept that has evolved to the present. in this case, ethics and social responsibility cannot be separated into a variety of muamalat activities. some previous studies related to isr disclosure or corporate governance (cg) were conducted by othman, et al. (2009), othman and thani (2010), sofyani, ulum, syam, and wahyuni (2012), lestari (2013), cahya (2017), hasanah, widiyanti, and sudarno (2017), sulistyawati and yuliani (2017), and santoso ningsing, and paramitha (2018). othman’s research (2009) showed that the isr was influenced by company size, profitability, and board composition. another othman's research (2010) showed that the isr disclosure index was still considered to be minimally related to the points that had to be disclosed, so it showed a lack of transparency in the isr disclosure. research wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 385 by sofyani et al. (2012) showed that sharia banking performance in malaysia had a higher social train average performance value than in indonesia during the year 20092010. while, lestari (2013) concluded that the company size and profitability had a significant effect on the isr disclosure. furthermore, the study of cahya (2017) indicated that corporate governance strength and profitability positively affected the isr disclosure. further research by hasanah widiyanti, and sudarno (2017) also showed that the size of audit committees, liquidity, and profitability had a significant effect on the evacuation of isr disclosure. sulistyawati and yuliani's research (2017) concluded that the size of the independent board of directors affected the isr disclosure. finally, the results of the study by santoso et al. (2018) indicated that the company size, board size, company age, profitability, partial public ownership, and company growth had a significant effect on the isr disclosure. based on those studies, the research on the isr disclosure has to develop by adding a variable of corporate governance strength. the corporate governance strength factor is an important aspect to be reviewed, as researchers assume that corporate governance strength will be more likely to direct the quality of reporting. besides, this variable is still quite rarely used by earlier researchers as variables that affect the isr disclosure, so this research becomes necessary to do. the results of this research, on the one hand, will contribute to the development of knowledge and confirm the theory about islamic social reporting in indonesia. on the other hand, it is also a consideration for determining company policies and as a base in decision making by corporate management. finally, the study results can be considered in policy determination related to islamic social reporting, especially law enforcement. literature review and hypotheses development the stakeholder theory the stakeholder theory says that a company's existence is heavily influenced by its stakeholders’ support (chariri & ghozali, 2007). gray, kouhy, and lavers (1995) state that business responsibilities to be accountable towards all stakeholders include corporate social and environmental responsibilities. the stakeholder theory aims to create value-added for stakeholders because the company's sustainability is supported by stakeholders. therefore, the stakeholders need to be well managed so that the company supported by stakeholders, and objectives of the company can be achieved. reporting on the environment plays a vital role in avoiding any actions by stakeholders that harm the company. the stakeholder theory identifies and models stakeholders in a company, as well as describes and recommends methods so that management can reward the interested owners. wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 386 in relation to this research, stakeholders need information about the social responsibility that the company does. therefore, disclosure is required by the company's social responsibility practices. the company may disclose the annual report. stakeholders have the right to know all information, both mandatory and voluntary, as well as financial and non-financial information. therefore, the company does not only aim to fulfill the interests and needs of the company itself but also should be able to provide benefits for stakeholders (the theory of stakeholders) (purwanto, 2011). legitimacy theory the theory of legitimacy can be understood from lindblom's statement stating, "legitimacy is a condition where the value of a company is aligned with the social value system in which the company resides. when there is a difference between the two system values, a threat to the legitimacy of the entity is present" (lindblom, 1994). this theory of legitimacy also relates to social disclosure. this theory suggests that companies express their legitimacy as they operate in the community area. failure to disclose legitimacy can lead to adverse implications for the company (zubairu et al., 2011). this theory encourages companies to ensure that their activities and performance are acceptable to the public. if the community is not satisfied with the legitimacy of operations, it can revoke social contracts (deegan, rankin, & tobin, 2002). the public's expectations of corporate behavior can be "implicitly" and "explicitly" (deegan, rankin, & voght, 2000). the explicit form of social contracts is a legal requirement, while the implicit form is the hope of society that is not included in the expectations of the uncodified society (dowling & pfeffer, 1975). thus, legitimacy can be regarded as a potential benefit or source for the company to survive (o’donovan, 2002). the legitimacy theory encourages the company to undertake the responsibility of the environment to be seen as legitimate in the community. the company will tend to act according to the community’s wishes, which can be responsible for the environment. the threat of the legitimacy of a company will encourage companies to include more social responsibility information in the annual report. however, in fact, many companies make such disclosures to gain legitimacy from society so that the company is seen as capable of fulfilling its social responsibilities. the failure of an organization or company in fulfilling the expectations of society will result in the organization or company being sanctioned by the community, in the form of restrictions on the legality of organizational or corporate operations, restrictions on access to resources, such as financial and labor capital, and the reduced consumption of company’s product (suwaldiman, 2013) islamic social reporting siwar and hossain (2009) state that the basic foundations of the islamic religion are aqidah (belief and faith), ibadah (worship), and akhlaq (morality and ethics). in the economy, the main cornerstone is accountability, and one form of accountability in the perspective of islamic economics is the reporting of corporate social responsibility following sharia principles. from the islamic perspective, the social report is a business wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 387 practice that has islamic ethical responsibilities. according to aaoifi, isr is all activities conducted by islamic financial institutions to fulfill the interests of religious, economic, legal, ethical, and discretionary responsibilities as intermediary financial institutions for individuals and institutions. the isr sharia framework was first triggered by haniffa (2002). ross states that there are many limitations to conventional social reporting. these sharia frameworks are the basis for the development of material, moral, and spiritual aspects of the company's isr reporting. it was further developed by rohana othman et al. (2009) in malaysia, and continued to be developed by subsequent researchers. the main foundation of the sharia framework is tauhid (qs. thaha: 53-54). the consequence of the tauhid is the obligation to submit to all the laws of allah swt sourced from the qur'an, hadith, fiqh, and other sources, such as qias, ijtihad, and ijma. the purpose of this sharia law is to uphold social justice and to reach the world and the hereafter (al falah) (haniffa, 2002). then, this sharia law will be the basis of the concept of ethics in islam. this ethics then becomes the foundation of human beings in conducting political, economic, and social activities. the isr is in the sphere of economic activity, particularly accounting aspects. thus, the isr is part of the sharia framework. the isr index creates five of the isr index disclosure themes, namely funding and investment themes, product and service themes, employee themes, community themes, environmental themes, and corporate governance themes (haniffa, 2002). then, othman et al. (2009) developed it, adding one theme, namely disclosure. wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 388 some previous research related to islamic social reporting research topics are as follows: santoso et al. (2018) wrote that company size, board size, company age, profitability, partial public ownership, and company growth had a significant effect on the company's isr disclosure in jii. cahya, nuruddin, ikhsan (2017), in their research, stated that corporate governance strength and profitability had a positive effect on the isr disclosure. however, company size had a significant negative effect on the isr disclosure, while media exposure had no significant effect on isr disclosure. the research also showed that the relationship between corporate governance strength, company size, and profitability to company value was mediated by isr disclosure. hasanah widiyanti, and sudarno (2017) stated that the size of audit committees, liquidity, and profitability had a significant effect on the isr disclosure, while the size of the board of directors and leverage did not affect the isr disclosure. sulistyawati and yuliani (2017) stated that the independent board of directors' size partially had a significant positive effect on the isr disclosure, while company size, profitability, and leverage, partially had no positive effect on the isr disclosure. safarina (2016) stated that in her literature studies between 2000-2014, it showed that the evolution of social and islamic environments reporting was poorly structured. earlier researchers gave more attention to islamic financial institutions than other companies/industries. recent studies have been focused on descriptive analysis and empirical trying to prove the index developed by previous researchers. researchers suggest that subsequent research should be more aimed at exploraing the other concept of social reporting in accordance with sharia guidelines. indrawaty and wardayati (2016) asserted that the islamic corporate governance is determined by the existence and composition of the membership of sharia supervisory board, size and composition of the board of directors, frequency of board of directors’ meeting, size and composition of the audit committee, and the number of audit committee meetings. the analysis of saridona and cahyandito (2015) showed that the social performance of indonesian sharia banks, revealed in the annual report 2013, was in the 'good' category. social performance in this study was based on the islamic social index reporting. in general, csr activities conducted by islamic-based banks in indonesia have focused on social activities, including assistance to the specific community, educational programs such as the improvement of educational equipment, and also health care. unfortunately, few of these banks have a concern for environmental sustainability. wan abdullah, percy, and stewart (2014) stated in their article that the level of cg disclosure on sharia banks in the annual report was less than 50 percent. besides, voluntary cg disclosure was also negatively related to the level of political and civil repression, but the size and state code of the law were positively associated with voluntary cg disclosure. sofyani (2014) stated that the highest islamic social banking activity was in malaysia, the second was in indonesia, and the lowest was in saudi arabia. umbara and suryanawa (2014) wrote that csr disclosures had a positive effect on the company's value; csr disclosure positively affected the value of the company categorized as a high profile company and low profile company. jannah and muid stated wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 389 that media exposure, industrial type, profitability, company size, and leverage affected the company's carbon emissions disclosure in indonesia. khoirudin (2013) affirmed that the size of the board of directors had a positive influence on the isr disclosure on sharia banking in indonesia. while, the size of the sharia supervisory board was not proven to affect the isr disclosure on sharia banking in indonesia. lestari (2013) stated that the company size and profitability level had a significant effect on the isr disclosure level, but on the contrary, the company's age and the proportion of independent commissioners had no significant effect on the isr disclosure level. ayu and siswantoro (2013) found that the type of industry and profitability did not affect the rate of isr disclosure. meanwhile, the factor that affected the isr disclosure rate was only the company size. these factors had a significant positive influence on the rate of isr disclosure. ahzar and trisnawati (2013) stated that bank mega syariah and bri syariah received the highest score in the disclosure of social responsibility, while the lowest result was at bank bukopin syariah. the form of social responsibility activities conducted by sharia banks in indonesia focuses on the social activities of channeling corporate zakat to a number of zakat institutions, providing social assistance to poor people, providing assistance to education, providing assistance to disaster victims, and providing health assistance. sofyani et al. (2012) said that the social train-average performance of islamic banking in malaysia was higher than in indonesia. othman, and thani (2010) affirmed that the isrlevel disclosure index was considered minimal, indicating a lack of transparency in disclosure concerning islamic values, although the concept of social accountability under islam is related to the principle of full disclosure. research by myring, and shortridge (2010) stated that the company's strengths could be identified by the impact of corporate governance on the quality of financial reporting information. fitria and hartanti (2010) stated that conventional banking institutions generally received higher scores than sharia banking institutions. othman et al. (2009) asserted that the board’s size, profitability, and composition significantly affected company’s provision of islamic social reporting. hypothesis development the influence of corporate governance to the islamic social report wan abdullah's research (2013) on cg disclosure practices on islamic banks in southeast asian countries and the gulf cooperation council region revealed that the cg elements and the characteristics of the shariah supervisory board were positively related to the voluntary disclosure of cg. likewise, the research of khoirudin (2013) stated that the size of the board of commissioners, which is one of the cg elements, had a positive influence on the disclosure of islamic social report on sharia banking in indonesia. h1: corporate governance affects islamic social report wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 390 the influence of company size to islamic social report othman et al. (2009) concluded that the characteristics of the company represented by the company size, profitability, and board of directors affected the isr disclosure. likewise, the research of ayu and siswantoro (2013) showed that the company's size affected the isr disclosure. this research proves that larger companies tend to reveal isr more broadly than smaller companies. those findings are in accordance with the stakeholders' theory stating that large corporations usually have more and more complex activities, a more significant impact on society, more shareholders, and more attention from the public. that way, large companies get more pressure to express their social responsibility. h2: company size affects the islamic social report. the impact of profitability on islamic social report choi, lee, and psaros (2013) state that companies with good financial conditions can pay the human or financial resources needed for better voluntary reporting to withstand external pressures. the research of widiawati and raharja (2012) proves that companies in favorable positions will tend to reveal wider isr than companies that suffer losses, although not overall, the losing company will reveal smaller isr. based on that, it can be indicated that the higher the profitability, the broader the information disclosure is done, including information about islamic social responsibility. h3: profitability affects islamic social report. the influence of company age on islamic social report a study by anggreni and budiasih. (2016) revealed that the company's age had a significant effect on the market reaction in terms of csr disclosure. the company's age is closely related to how the company will pass on its information (lestari 2013). a company with an older age has the possibility of revealing a more complete information because of their experience as well as their demands to maintain its image in the community. however, if a company has a relatively young age, then the company will tend to focus more on gaining profit so that it will provide standard information. thus, a company with an older age is expected to present more complete csr disclosure information. h4: company age affects islamic social report. wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 391 h3+ h4 + h5 + the influence of industrial type on islamic social report the research by purwanto (2011) concluded that industrial type and company size significantly affected social responsibility disclosures. companies with high profile categories reveal better social responsibility. the research by widiawati and raharja (2012) stated that the company size, profitability, industry type, and business type significantly and positively affected the isr disclosure h5: industry type affects the islamic social report theoretical framework based on the studies explained, a theoretical framework can be constructed as follows: research method results of data analysis the data used in this research was secondary data amounting to 90 banks, which was obtained from the annual report listed in idx (indonesia stock exchange) in the period 2015 – 2017. the data were also collected from related sites that published related financial statements, such as www.idx.co.id and the indonesian capital market directory (icmd). basically, samples in this research were listed companies in jakarta islamic with the following criteria: a. companies were listed on jii for one year or in the current period of reporting. b. the company has issued a full annual report and was presented in rupiah currency for the period ended 31 december. c. companies did not de-listing during the year of research. h1 + h2 + corporate gov. strength charactritic. of company company size company age profitability industrial type islamic social report wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 392 the variables in this study included dependent and independent variables. the following is the identification and measurement of the variable: variables operational definition indicators references isr corporate social activity reporting by using the material, social, and spiritual dimension measured using indices based on aspects: financing and investment, products and services, employees, society, environment and corporate governance bayu tri cahya, amiur nuruddin, and arfan iksan (2017) corporate governance strength the cg power of its components includes the board size, committee audit, and the independence chair measured using board size composition, committee audit, and independence chair safarina (2016) sofyani, hafiez (2014) company size the magnitude of a company measured by the number of company assets the magnitude of a company measured by the logarithm of total assets resa saridona and martha fani cahyandito (2015) profitability management performance indicators in managing the company's wealth demonstrated by profit generated earning before tax wan amalina wan abdullah, majella percy and jenny stewart (2014) company age the duration of the company listed in the stock market measured by calculating the company when the company is registered in idx until current research indrawaty and siti maria wardayati (2016). type of industry classification of business based on its product measured by classifying manufacturing and nonmanufacturing companies jannah, richatul, and dul muid (2013) the analysis used to test the relationships of some independent variables against dependent variables was multiple regression tests. before a multiple regression test was performed, the data processed had passed the classic assumption test the equation of regression to test the proposed hypotheses is expressed in the following models: isr = α + β1.cgs+ β2.size + β3.profit + β4.age +β5.ind+ ε note: isr = islamic social report cgs = corporate governance strength size = company size profit = profitability age = company age ind = type of industry α = constanta β = coefficient ε = error term wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 393 results and discussion based on the one-sample kolmogorov-smirnov test, it showed the number of 0.908 with a significance level of 0.05 so that it can be concluded that the entire data were distributed normally. a multicollinearity test was performed by looking at the value of tolerance and variance inflation factor (vif). the results of the multicollinearity test were gcg: 1.435; size: 1.611; profit: 3.371; age: 3.349; and ind: 1.281. because all independent variables had a tolerance value of > 0.1 and a vif of < 10, it can be concluded that the data were free from multicollinearity. the test of heteroscedasticity was conducted with the glacier-test. the results of the heteroscedasticity test showed that the value of cgs: 0.391; size: 0.524; profit: 0.429; age: 0.694, and ind: 0.236. it means that each variable had a significant value higher than 0.05, so data were free from heteroscedasticity. to test the existence of autocorrelation, the theory of durbin watson was employed, and the result showed a significant value of dw of 1.260. the significant value of dw on these regression models was >-2 and < 2. thus, it can be inferred that there was no autocorrelation. results of multiple linear regression data analysis hypothesis testing results coefficient of determination test (adjusted r 2 ) 0.294 significant simultaneous f-test f sig. 4.159 0.005 significant partial test (t-test) standard-errors coefficient t sig. conclusion cgs -0.015 size 0.039 profit 0.000 age -0.003 ind 0.049 cgs -0.426 size 2.220 profit 0.026 age -2.513 ind 1.990 cgs 0.673 size 0.033** profit 0.980 age 0.017** ind 0.055*** cgs rejected size accepted profit rejected age accepted ind accepted wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 394 cgs = corporate governance strength size = company size profit = profitability age = company age ind = type of industry * -> significant at 1% ** -> significant at 5% *** -> significant at 10% based on the multiple linear regression equation, it can be interpreted as follows. the value of constants was 0.053, meaning that if the value of variables corporate governance strength, company size, profitability, company age, and industrial type, were zero, then the value of the variable islamic social report would remain at 0.053. the value of the cgs coefficient of -0.015 indicates that if the cgs variable were increased by 1 point, the isr variable value would decrease by 0.015 points. the value of the coefficient of size of 0.039 means that if the size variable raised by 1 point, the isr variable value would increase by 0.039 points. the value of profit coefficient was 0.00000000004125, indicating that if the profit variable rose by 1 point, the value of the isr variable would increase by 0.00000000004125 points. the age coefficient value of -0.003 indicates that if the age variable rose by 1 point, the isr variable value would decrease by-0.003 points. also, the ind coefficient value was 0.049, meaning that if the ind variable increased by 1 point, the isr variable value would rise by 0.049 points. the test of the coefficient of determination resulted in the adjusted value of r2 as 29.4%. it indicates that as many as 29.4% of the isr disclosure was explained by the variation of five independent variables used, while the remaining, 70.6%, was explained by other factors outside of this study. furthermore, the results f-test showed that the f value of 4.159 was significant at 0.005, which was smaller than 0.05. it means that the regression model could be used to predict the independent variables used in this variable that collectively affected the isr disclosure. the t-test result indicates that several independent variables affected the dependent variable, including company size, company age, and industry’s type. while, the corporate governance strength and profitability had no effect on isr disclosure. the results of multiple regression analyses showed that variables of company size, company age, and type of industry had t-value > t table, as well as its significant value. hence, hypotheses 2, 4, and 5 were accepted. discussion this research proves that the power of corporate governance (cgs) does not have a significant influence on the isr disclosure. it is in line with khoirudin (2013) research, which stated that the power of corporate governance did not affect isr disclosure. wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 395 based on the results, it can be interpreted that the components that support the strength of corporate governance, among them, is the sharia supervisory board, paying less attention to the isr disclosure. furthermore, the size of the company had a significant positive influence on the isr disclosure. it means that large corporations are more likely to disclose content related to islamic social reporting to attract or increase investors’ trust. the findings are consistent with the research conducted by ebiringa, yadirichukwu, and chigbu (2013), nawaiseh et al. (2015), dibia and onwuchekwa (2015). in general, the larger the size of the company, the more information available to investors in the decision making in connection with their investments in the company. the variable of age companies also demonstrates that there was a significant positive influence on the isr disclosure. this result indicates that the older the company, the more experience the company in its operation and earning profit achieve the company objective. as a result, the company has a broader opportunity to convey more comprehensive information to stakeholders, which are expected to improve its image. the results of this study were consistent with the research of widiyanti and hasanah (2017). profitability had no significant effect on the isr disclosure. it means that the level of profitability does not reflect the ability of the entity to enhance its social responsibility, including the disclosure of sharia-based social responsibility in the annual report. these results are actually quite rational because of the amount of profit the company gained, the disclosure of business activities, including the islamic-based ones, must be done. the findings are in accordance with the research results of ayu and siswantoro (2013). the industry-type variables had a significant positive influence on the isr disclosure. it shows that increasingly diverse industries belong to manufacturing companies, and companies that have a type of marketable securities, then those companies reveal more of the isr information more broadly. the research is in line with the research results of widiawati and raharja (2012). conclusion this research proves that variable size enterprise, company age, and industry type affected the isr disclosure. meanwhile, the corporate governance strength (cgs) variable and profitability had no significant effect on the isr. the results of this study are expected to contribute to the development of theories and knowledge of the isr in indonesia. besides, it can be used as a consideration in making investment decisions because the disclosure of information relating to the isr is one of the essential things for stakeholders who consider shariah-compliant concepts. moreover, the results of this study can be used as a consideration in determining the company policies and the basis of the need for disclosure of isr in financial reporting, wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 396 and in the end, can be a consideration in policy determination related to the isr primarily related law enforcement. the limitations of this study are the retrieval of secondary data on quantitative data, which includes the complete annual financial report data, and the auditor's report of each company listed in jii covering only two years in 2015–2017. the research will be more powerful if the period is expanded for more than two years to provide a more thorough picture. references ahzar, f. a., & trisnawati, r. (2013). pengungkapan islamic social reporting pada bank syariah di indonesia. proceeding seminar nasional dan call for papers sancall 2013, surakarta. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahukewil28vn1fjpahuxxn0khvfadnaqfjaaegqiaxab&u rl=https%3a%2f%2fpublikasiilmiah.ums.ac.id%2fbitstream%2fhandle%2f11617 %2f3798%2f46.%2520fahri%2520ali%2520ahzar%2520%2526%2520rina%252 0trisnawati.pdf%3fsequence%3d1%26isallowed%3dy&usg=aovvaw3s7fa43a g11yswgbf5yvdh anggreni, n. l. p. m., & budiasih, i g. a. n. (2016). peran media exposure bagi pasar modal indonesia. jurnal buletin studi ekonomi, 21(1), 60-70. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/22299 ayu, d. f., & siswantoro, d. (2013). implikasi proksi aset, profitabilitas dan jenis industri pada islamic social reporting (isr). al-muzara'ah, 1(1), 39-55. https://doi.org/10.29244/jam.1.1.39-55 cahya, b. t. (2017). carbon emission disclosure: ditinjau dari media exposure, kinerja lingkungan dan karakteristik perusahaan go public berbasis syariah di indonesia. nizham journal of islamic studies, 4(2), 170-188. retrieved from http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/916 cahya, b. t. (2017). islamic social report: ditinjau dari aspek corporate governance strength, media exposure dan karakteristik perusahaan berbasis syariah di indonesia serta dampaknya terhadap nilai perusahaan (doctoral dissertation, pascasarjana uin-su). cahya, b. t., nuruddin, a., & ikhsan, a. (2017). islamic social reporting: from the perspectives of corporate governance strength, media exposure and the characteristics of sharia based companies in indonesia and its impact on firm value. iosr journal of humanities and social science (iosr-jhss). 22(5), 71-78. retrieved from https://islamicmarkets.com/publications/islamic-social-reportingfrom-the-perspectives-of-corporate-governance-strength chariri, a., & ghozali, i. (2007). teori akuntansi. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. choi, b. b., lee, d., & psaros, j. (2013). an analysis of australian company carbon emission disclosures. pacific accounting review, 25(1). retrieved from https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahukewix1-c5i_qahwbyiskhc5dddsqfjaaegqibbab&url=https%3a%2f%2fwww.researc https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewil28vn1fjpahuxxn0khvfadnaqfjaaegqiaxab&url=https%3a%2f%2fpublikasiilmiah.ums.ac.id%2fbitstream%2fhandle%2f11617%2f3798%2f46.%2520fahri%2520ali%2520ahzar%2520%2526%2520rina%2520trisnawati.pdf%3fsequence%3d1%26isallowed%3dy&usg=aovvaw3s7fa43ag11yswgbf5yvdh https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewil28vn1fjpahuxxn0khvfadnaqfjaaegqiaxab&url=https%3a%2f%2fpublikasiilmiah.ums.ac.id%2fbitstream%2fhandle%2f11617%2f3798%2f46.%2520fahri%2520ali%2520ahzar%2520%2526%2520rina%2520trisnawati.pdf%3fsequence%3d1%26isallowed%3dy&usg=aovvaw3s7fa43ag11yswgbf5yvdh https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewil28vn1fjpahuxxn0khvfadnaqfjaaegqiaxab&url=https%3a%2f%2fpublikasiilmiah.ums.ac.id%2fbitstream%2fhandle%2f11617%2f3798%2f46.%2520fahri%2520ali%2520ahzar%2520%2526%2520rina%2520trisnawati.pdf%3fsequence%3d1%26isallowed%3dy&usg=aovvaw3s7fa43ag11yswgbf5yvdh https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewil28vn1fjpahuxxn0khvfadnaqfjaaegqiaxab&url=https%3a%2f%2fpublikasiilmiah.ums.ac.id%2fbitstream%2fhandle%2f11617%2f3798%2f46.%2520fahri%2520ali%2520ahzar%2520%2526%2520rina%2520trisnawati.pdf%3fsequence%3d1%26isallowed%3dy&usg=aovvaw3s7fa43ag11yswgbf5yvdh https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewil28vn1fjpahuxxn0khvfadnaqfjaaegqiaxab&url=https%3a%2f%2fpublikasiilmiah.ums.ac.id%2fbitstream%2fhandle%2f11617%2f3798%2f46.%2520fahri%2520ali%2520ahzar%2520%2526%2520rina%2520trisnawati.pdf%3fsequence%3d1%26isallowed%3dy&usg=aovvaw3s7fa43ag11yswgbf5yvdh https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewil28vn1fjpahuxxn0khvfadnaqfjaaegqiaxab&url=https%3a%2f%2fpublikasiilmiah.ums.ac.id%2fbitstream%2fhandle%2f11617%2f3798%2f46.%2520fahri%2520ali%2520ahzar%2520%2526%2520rina%2520trisnawati.pdf%3fsequence%3d1%26isallowed%3dy&usg=aovvaw3s7fa43ag11yswgbf5yvdh https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/22299 https://doi.org/10.29244/jam.1.1.39-55 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/916 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/916 https://islamicmarkets.com/publications/islamic-social-reporting-from-the-perspectives-of-corporate-governance-strength https://islamicmarkets.com/publications/islamic-social-reporting-from-the-perspectives-of-corporate-governance-strength https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewix1-c5-i_qahwbyiskhc5dddsqfjaaegqibbab&url=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f263501874_an_analysis_of_australian_company_carbon_emission_disclosures&usg=aovvaw1p42x0ktrckq2lhgzf1fry https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewix1-c5-i_qahwbyiskhc5dddsqfjaaegqibbab&url=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f263501874_an_analysis_of_australian_company_carbon_emission_disclosures&usg=aovvaw1p42x0ktrckq2lhgzf1fry https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewix1-c5-i_qahwbyiskhc5dddsqfjaaegqibbab&url=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f263501874_an_analysis_of_australian_company_carbon_emission_disclosures&usg=aovvaw1p42x0ktrckq2lhgzf1fry wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 397 hgate.net%2fpublication%2f263501874_an_analysis_of_australian_company_car bon_emission_disclosures&usg=aovvaw1p42x0ktrckq2lhgzf1fry daniri, m. a. (2008). standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. kadin indonesia. deegan, c., rankin, m., & tobin, j. (2002). an examination of the corporate social and environmental disclosures of bhp from 1983‐1997. accounting, auditing & accountability journal. 15(3), 312-343. https://doi.org/10.1108/09513570210435861 deegan, c., rankin, m., & voght, p. (2000). firms' disclosure reactions to major social incidents: australian evidence. in accounting forum. 24(1), 101-130. https://doi.org/10.1111/1467-6303.00031 dibia, n. o. & onwuchekwa, j. c. (2015). determinants of environmental disclosures in nigeria:a case study of oil and gas companies. international journal of finance and accounting, 4(3), 145-152. retrieved from http://article.sapub.org/10.5923.j.ijfa.20150403.01.html dowling, j., & pfeffer, j. (1975). organizational legitimacy: social values and organizational behavior. pacific sociological review, 18(1), 122-136. https://doi.org/10.2307/1388226 ebiringa, o. t., yadirichukwu, e., chigbu, e. e., & ogochukwu, o. j. (2013). effect of firm size and profitability on corporate social disclosures: the nigerian oil and gas sector in focus. british journal of economics, management & trade, 3(4), 563-574. https://doi.org/10.9734/bjemt/2013/5147 fitria, s., & hartanti, d. (2010). islam dan tanggung jawab sosial : studi perbandingan pengungkapan berdasarkan global reporting initiative indeks dan islamic social reporting indeks. purwokerto: simposium nasional akuntansi 13. retrieved from http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5083 ghozali, i. (2013). aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 21 update pls regresi. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. gray, r., kouhy, r., & lavers, s. (1995). corporate social and environmental reporting. accounting, auditing & accountability journal. 8(2), 47-77. https://doi.org/10.1108/09513579510146996 haniffa, r. (2002). social reporting disclosure: an islamic perspective. indonesian management & accounting research. 1(2): 128–146. retrieved from https://www.scribd.com/doc/312550684/haniffa-r-social-reporting-disclosurean-islamic-perspective-2002 hasanah, n. t., & widiyanti, n. w., & sudarno. (2017). analisis pengaruh gcg dan kinerja terhadap pengungkapan islamic social reporting (isr). ejournal ekonomi bisnis dan akuntansi, 5(2) ,115-120. https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i2.8645 indrawaty & wardayati, s. m. (2016). implementing islamic corporate corporate governance (icg) and islamic social report (isr) in islamic financial institution (ifi). procedia-social and behavioral sciences, 219, 338-343. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.042 jannah, r., & muid, d. (2014). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi carbon emission disclosure pada perusahaan di indonesia (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2012). diponegoro journal of accounting, 3(2), 1000-1010. retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6164 kartini, d. (2013). csr tranformasi konsep sustainability management dan implementasi di indonesia. bandung: pt. refika aditama. khoirudin, a. (2013). corporate governance dan pengungkapan islamic social reporting pada perbankan syariah di indonesia. accounting analysis journal, 2(2). 227-232. https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2919 https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewix1-c5-i_qahwbyiskhc5dddsqfjaaegqibbab&url=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f263501874_an_analysis_of_australian_company_carbon_emission_disclosures&usg=aovvaw1p42x0ktrckq2lhgzf1fry https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewix1-c5-i_qahwbyiskhc5dddsqfjaaegqibbab&url=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f263501874_an_analysis_of_australian_company_carbon_emission_disclosures&usg=aovvaw1p42x0ktrckq2lhgzf1fry https://doi.org/10.1108/09513570210435861 https://doi.org/10.1111/1467-6303.00031 http://article.sapub.org/10.5923.j.ijfa.20150403.01.html https://doi.org/10.2307/1388226 https://doi.org/10.9734/bjemt/2013/5147 http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5083 https://doi.org/10.1108/09513579510146996 https://www.scribd.com/doc/312550684/haniffa-r-social-reporting-disclosure-an-islamic-perspective-2002 https://www.scribd.com/doc/312550684/haniffa-r-social-reporting-disclosure-an-islamic-perspective-2002 https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i2.8645 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.042 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6164 https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2919 wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 398 lestari, p .(2013). determinants of islamic social reporting in syariah banks: case of indonesia, international journal of business and management invention, 2 (10), 2013, h. 28-34 lindblom, c. k. (1994). the implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure. conference paper, critical perspectives on accounting conference, new york. retrieved from https://www.scirp.org/(s(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/referencespapers. aspx?referenceid=1905311 myring, m., & shortridge, r. t. (2010). corporate governance and the quality of financial disclosures. international business & economics research journal (iber), 9(6). https://doi.org/10.19030/iber.v9i6.589 nawaiseh, m. e., boa, s. s. a., & el-shohnah, r. a. z. y. (2015). influence of firm size and profitability on corporate social responsibility disclosures by banking firms (csrd): evidence from jordan. journal of applied finance & banking, 5(6), 97-111. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahukewieinxq6vjpahwbxsskhf0zbpcqfjaaegqiaxab&ur l=http%3a%2f%2fwww.scienpress.com%2fupload%2fjafb%2fvol%25205_6 _6.pdf&usg=aovvaw2z2ex4bu4qfoyj228sgaip o’donovan, g. (2002). environmental disclosures in the annual report. accounting, auditing & accountability journal. 15(3), 344-371. https://doi.org/10.1108/09513570210435870 othman, r., & thani, a. m. (2010). islamic social reporting of listed companies in malaysia. international business & economics research journal (iber), 9(4), 135-144. https://doi.org/10.19030/iber.v9i4.561 othman, r., thani, a. m., & ghani, e. k. (2009). determinants of islamic social reporting among top shariah-approved companies in bursa malaysia. research journal of international studies, 12(10), 4-20. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahukewi6wziv7pjpahvn73mbhcifdfsqfjaaegqiaxab&url =http%3a%2f%2flela.stiemj.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2fislamic-socialreporting-kel6.pdf&usg=aovvaw1utw_y-18jjexzk7i5k-ou purwanto, a. (2011) pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, terhadap corporate social responsibility. jurnal akuntansi & auditing, 8(1), 12-29. https://doi.org/10.14710/jaa.8.1.12-29 safarina, b. a. g. (2016). the development of islamic social and environmental reporting. journal of education and social sciences, 4(june.), 258-261. retrieved from https://www.jesoc.com/wp-content/uploads/2016/06/kc4_132.pdf santoso, n. t., ningsih, r. m., & paramitha, r. p. (2018). determinats of islamic social repoting disclosure: the case of jakarta islamic index. spinger nature singapore. 2739. retrieved from https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahukewizgye84_qahvo6xmbha_ua2eqfjabegqiaxab&url=http%3a%2f%2flinkspringer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn%2fchapter%2f10.1007%252f978-981-106926-0_2&usg=aovvaw0rufr6uegtfdtd0ee83bsd saridona, r. & cahyandito, m. f. (2015). social performance of indonesia islamic banking: analysis of islamic social reporting index. proceedings of the international conference on economics and banking 2015. https://dx.doi.org/10.2991/iceb-15.2015.29 https://www.scirp.org/(s(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1905311 https://www.scirp.org/(s(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1905311 https://doi.org/10.19030/iber.v9i6.589 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewieinxq6vjpahwbxsskhf0zbpcqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2fwww.scienpress.com%2fupload%2fjafb%2fvol%25205_6_6.pdf&usg=aovvaw2z2ex4bu4qfoyj228sgaip https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewieinxq6vjpahwbxsskhf0zbpcqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2fwww.scienpress.com%2fupload%2fjafb%2fvol%25205_6_6.pdf&usg=aovvaw2z2ex4bu4qfoyj228sgaip https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewieinxq6vjpahwbxsskhf0zbpcqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2fwww.scienpress.com%2fupload%2fjafb%2fvol%25205_6_6.pdf&usg=aovvaw2z2ex4bu4qfoyj228sgaip https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewieinxq6vjpahwbxsskhf0zbpcqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2fwww.scienpress.com%2fupload%2fjafb%2fvol%25205_6_6.pdf&usg=aovvaw2z2ex4bu4qfoyj228sgaip https://doi.org/10.1108/09513570210435870 https://doi.org/10.19030/iber.v9i4.561 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewi6wziv7pjpahvn73mbhcifdfsqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2flela.stiemj.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2fislamic-social-reporting-kel6.pdf&usg=aovvaw1utw_y-18jjexzk7i5k-ou https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewi6wziv7pjpahvn73mbhcifdfsqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2flela.stiemj.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2fislamic-social-reporting-kel6.pdf&usg=aovvaw1utw_y-18jjexzk7i5k-ou https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewi6wziv7pjpahvn73mbhcifdfsqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2flela.stiemj.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2fislamic-social-reporting-kel6.pdf&usg=aovvaw1utw_y-18jjexzk7i5k-ou https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewi6wziv7pjpahvn73mbhcifdfsqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2flela.stiemj.ac.id%2fwp-content%2fuploads%2fislamic-social-reporting-kel6.pdf&usg=aovvaw1utw_y-18jjexzk7i5k-ou https://doi.org/10.14710/jaa.8.1.12-29 https://www.jesoc.com/wp-content/uploads/2016/06/kc4_132.pdf https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewizgye8-4_qahvo6xmbha_ua2eqfjabegqiaxab&url=http%3a%2f%2flink-springer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn%2fchapter%2f10.1007%252f978-981-10-6926-0_2&usg=aovvaw0rufr6uegtfdtd0ee83bsd https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewizgye8-4_qahvo6xmbha_ua2eqfjabegqiaxab&url=http%3a%2f%2flink-springer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn%2fchapter%2f10.1007%252f978-981-10-6926-0_2&usg=aovvaw0rufr6uegtfdtd0ee83bsd https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewizgye8-4_qahvo6xmbha_ua2eqfjabegqiaxab&url=http%3a%2f%2flink-springer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn%2fchapter%2f10.1007%252f978-981-10-6926-0_2&usg=aovvaw0rufr6uegtfdtd0ee83bsd https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewizgye8-4_qahvo6xmbha_ua2eqfjabegqiaxab&url=http%3a%2f%2flink-springer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn%2fchapter%2f10.1007%252f978-981-10-6926-0_2&usg=aovvaw0rufr6uegtfdtd0ee83bsd https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewizgye8-4_qahvo6xmbha_ua2eqfjabegqiaxab&url=http%3a%2f%2flink-springer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn%2fchapter%2f10.1007%252f978-981-10-6926-0_2&usg=aovvaw0rufr6uegtfdtd0ee83bsd https://dx.doi.org/10.2991/iceb-15.2015.29 wahyono, putri, & cahya islamic social report, corporate governance strength, and industry characteristics … journal of accounting and investment, 2020 | 399 siwar, c., & hossain, t. (2009). an analysis of islamic csr concept and the opinions of malaysian managers. management of environmental quality, 20(3), 290-298. https://doi.org/10.1108/14777830910950685 sofyani, h, ulum, i., syam, d., & wahyuni, s. (2012) islamic social reporting index sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah (studi komparasi indonesia dan malaysia), jurnal dinamika akuntansi, 4(1), 36-46. https://doi.org/10.15294/jda.v4i1.1958 sofyani, h. (2014). islamic social reporting perbankan syariah di indonesia, malaysia dan saudi arabia: sebuah studi menggunakan anova. summary research, fakultas ekonomika dan bisnis. universitas gadjah mada, yogyakarta. sulaiman, m., & willett, r. j. (2003). using the hofstede-gray framework to argue normatively for an extension of islamic corporate reports. malaysian accounting review, 2(1), 81-105. http://dx.doi.org/10.24191/mar.v2i1.535 sulistyawati, a. & yuliani, i. ( 2017). pengungkapan islamic social reporting pada indeks saham syariah indonesia. akuisisi, journal of accosaktiunting & finance. 13(2), 15-27 suwaldiman. (2013). motivasi pelaporan kinerja sosial/lingkungan (triple-bottom-line reporting): sebuah tinjauan teoritik. ekbisi, 8(1), 65-74. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahukewjy6a_s7_jpahvjmuykhrcsbuqfjaaegqibhab&url=http%3a%2f%2fejournal.uinsuka.ac.id%2fsyariah%2fekbisi%2farticle%2fdownload%2f347%2f322&usg=a ovvaw2c-py0pin2iggbtqg_kcdw umbara, d. m. b., & suryanawa, i. k. (2014). pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial pada nilai perusahaan. e-jurnal akuntansi, 9(2), 410-424. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/9159 wan abdullah, w. a., percy, m., & stewart, j. (2014). corporate governance disclosure practices of islamic banks: the case of islamic banks in the southeast asian and the gulf cooperation council region. journal of international accounting research (jiar) conference. widiawati, s., & raharja, s. (2012). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi islamic social reporting perusahaan perusahaan yang terdapat pada daftar efek syariah tahun 2009-2011. diponegoro journal of accounting, 1(2), 248-262. retrieved from https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj a&uact=8&ved=2ahukewjfuop24_qahwtyyskhfovbkkqfjaaegqibrab&url=https%3a%2f%2fejournal3.und ip.ac.id%2findex.php%2faccounting%2farticle%2fview%2f482&usg=aovvaw0 bipcq61-lmuktuuof2fch widiyanti, n. w & hasanah, n. t. (2017). analisis determinan pengungkapan islamic social reporting (isr). jurnal bisnis dan manajemen, 5(2), 239-264. http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3013 yusuf, m. y. (2017). islamic corporate social responsibility (i-csr). jakarta: kencana. zubairu, u. m., sakariyau, o. b., & dauda, c. k. (2011). social reporting practices of islamic banks in saudi arabia. international journal of business and social science, 2(23). 193-205. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewic78v28fjpahuilesfhtctbzkqfjaaegqiahab&url=h ttp%3a%2f%2fwww.ijbssnet.com%2fjournals%2fvol_2_no_23_special_issue_d ecember_2011%2f23.pdf&usg=aovvaw3kcsqvdpnv_vq6pgamw88m https://doi.org/10.1108/14777830910950685 https://doi.org/10.15294/jda.v4i1.1958 http://dx.doi.org/10.24191/mar.v2i1.535 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjy6a_s7_jpahvjmuykhrcsb-uqfjaaegqibhab&url=http%3a%2f%2fejournal.uin-suka.ac.id%2fsyariah%2fekbisi%2farticle%2fdownload%2f347%2f322&usg=aovvaw2c-py0pin2iggbtqg_kcdw https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjy6a_s7_jpahvjmuykhrcsb-uqfjaaegqibhab&url=http%3a%2f%2fejournal.uin-suka.ac.id%2fsyariah%2fekbisi%2farticle%2fdownload%2f347%2f322&usg=aovvaw2c-py0pin2iggbtqg_kcdw https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjy6a_s7_jpahvjmuykhrcsb-uqfjaaegqibhab&url=http%3a%2f%2fejournal.uin-suka.ac.id%2fsyariah%2fekbisi%2farticle%2fdownload%2f347%2f322&usg=aovvaw2c-py0pin2iggbtqg_kcdw https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjy6a_s7_jpahvjmuykhrcsb-uqfjaaegqibhab&url=http%3a%2f%2fejournal.uin-suka.ac.id%2fsyariah%2fekbisi%2farticle%2fdownload%2f347%2f322&usg=aovvaw2c-py0pin2iggbtqg_kcdw https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjy6a_s7_jpahvjmuykhrcsb-uqfjaaegqibhab&url=http%3a%2f%2fejournal.uin-suka.ac.id%2fsyariah%2fekbisi%2farticle%2fdownload%2f347%2f322&usg=aovvaw2c-py0pin2iggbtqg_kcdw https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/9159 https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjfuop2-4_qahwtyyskhfovbkkqfjaaegqibrab&url=https%3a%2f%2fejournal3.undip.ac.id%2findex.php%2faccounting%2farticle%2fview%2f482&usg=aovvaw0bipcq61-lmuktuuof2fch https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjfuop2-4_qahwtyyskhfovbkkqfjaaegqibrab&url=https%3a%2f%2fejournal3.undip.ac.id%2findex.php%2faccounting%2farticle%2fview%2f482&usg=aovvaw0bipcq61-lmuktuuof2fch https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjfuop2-4_qahwtyyskhfovbkkqfjaaegqibrab&url=https%3a%2f%2fejournal3.undip.ac.id%2findex.php%2faccounting%2farticle%2fview%2f482&usg=aovvaw0bipcq61-lmuktuuof2fch https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjfuop2-4_qahwtyyskhfovbkkqfjaaegqibrab&url=https%3a%2f%2fejournal3.undip.ac.id%2findex.php%2faccounting%2farticle%2fview%2f482&usg=aovvaw0bipcq61-lmuktuuof2fch https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjfuop2-4_qahwtyyskhfovbkkqfjaaegqibrab&url=https%3a%2f%2fejournal3.undip.ac.id%2findex.php%2faccounting%2farticle%2fview%2f482&usg=aovvaw0bipcq61-lmuktuuof2fch http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3013 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewic78v28fjpahuilesfhtctbzkqfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ijbssnet.com%2fjournals%2fvol_2_no_23_special_issue_december_2011%2f23.pdf&usg=aovvaw3kcsqvdpnv_vq6pgamw88m https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewic78v28fjpahuilesfhtctbzkqfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ijbssnet.com%2fjournals%2fvol_2_no_23_special_issue_december_2011%2f23.pdf&usg=aovvaw3kcsqvdpnv_vq6pgamw88m https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewic78v28fjpahuilesfhtctbzkqfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ijbssnet.com%2fjournals%2fvol_2_no_23_special_issue_december_2011%2f23.pdf&usg=aovvaw3kcsqvdpnv_vq6pgamw88m https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewic78v28fjpahuilesfhtctbzkqfjaaegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ijbssnet.com%2fjournals%2fvol_2_no_23_special_issue_december_2011%2f23.pdf&usg=aovvaw3kcsqvdpnv_vq6pgamw88m penerapan akuntansi syariah dan akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola zakat (opz) jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 issn: 1411-6227 34 akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola zakat (opz) di daerah istimewa yogyakarta rifqi muhammad email :rifqimuhammad@gmail.com universitas islam indonesia abstract this research examines the financial accountability in amil zakah institution (opz). as a non-profit organization that receive fund from donors (muzakki), manage and distribute their fund to the mustahiq (the group of people who have right in receiving zakah fund), opz should give financial statement regularly as a form of their responsibility to the society, especially to muzakkies. the samples used in this study are 8 amil zakah institutions in yogyakarta. the results of this research are as follows: first, all of the institutions have made financial accountability but in different models based on the characteristics of the institutions. second, almost of the institutions observed do not have a good accounting system and internal control. third, all of the observed institutions have the same problem of not having accounting standard in processing financial accountability and lack of quality of human resources in managing financial division. key words: financial accountability, amil zakah institutions. abstrak penelitian ini menguji akuntabilitas keuangan di amil zakat lembaga (opz). sebagai organisasi non-profit yang menerima dana dari donor (muzakki), mengelola dan mendistribusikan dana mereka ke mustahiq (kelompok orang yang memiliki hak dalam menerima dana zakat), opz harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk masyarakat, terutama untuk muzakkies. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 lembaga amil zakat di yogyakarta. hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, semua lembaga telah membuat akuntabilitas keuangan tetapi dalam model yang berbeda berdasarkan karakteristik lembaga. kedua, hampir lembaga diamati tidak memiliki sistem akuntansi rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 35 yang baik dan pengendalian internal. ketiga, semua lembaga diamati memiliki masalah yang sama tidak memiliki standar akuntansi dalam pengolahan akuntabilitas keuangan dan kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola divisi keuangan. kata kunci: akuntabilitas keuangan, amil zakat lembaga. pendahuluan di indonesia, tidak seperti ibadah shalat dan puasa, zakat relatif ‘tertinggal’ dalam tataran sosialisasi dan implementasinya. dalam hal pengumpulan dana zakat, menurut hafiduddin [kedaulatan rakyat, 2001: 2] dari masyarakat indonesia yang berjumlah sekitar 183 juta jiwa umat islam, baru terkumpul sekitar rp 217 milliar. padahal, sebuah perhitungan dalam penelitian yang dilakukan oleh pusat bahasa dan budaya universitas islam negeri (pbb uin) syarif hidayatullah (2005) terungkap bahwa rata-rata sumbangan yang diberikan keluarga muslim setiap tahunnya adalah rp 409.267,dalam bentuk uang tunai dan rp 148.200,dalam bentuk barang. jika jumlah ini diproyeksikan kepada seluruh penduduk indonesia yang beragama islam, yakni kira-kira 34,8 juta keluarga, potensi keseluruhan nilai sumbangan dalam bentuk uang tunai adalah 14,2 triliun rupiah dan dalam bentuk barang adalah 5,1 triliun rupiah setiap tahun. kondisi ini menjadi pertanyaan besar yang perlu mendapat perhatian bersama. menurut adnan [2001], setidaknya ada dua penyebab rendahnya tingkat kolektibilitas dana zakat di indonesia. pertama, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. hal ini terjadi karena lemahnya proses sosialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat. kedua, terletak pada aspek kelembagaan zakat. aspek kelembagaan pengelola zakat ini bersumber dari variabel eksistensi dan profesionalisme organisasi pengelola zakat. kehadiran uu nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah maju pemerintahan reformasi dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan yang jelas tentang pengelolaan zakat serta pengakuan eksistensi organisasi pengelola zakat. selama ini muncul anggapan bahwa zakat kurang disosialisasikan dan diimplementasikan secara jelas. hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pola pelaksanaan pengumpulan zakat yang selama ini telah berlangsung di masyarakat terutama yang dilakukan oleh lsm atau yayasan yang tumbuh dalam masyarakat. dengan adanya uu tentang pengelolaan zakat ini memberikan kejelasan dan pengakuan terhadap keberadaan organisasi pengelola zakat (opz) baik dalam bentuk badan amil zakat (baz) yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat (laz) yang dibentuk dan dikelola oleh swasta. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 36 laz yang dibentuk oleh lembaga-lembaga swasta berkembang begitu pesat baik yang berskala nasional maupun lokal. laz berskala nasional yang sekarang berkembang seperti dompet dhuafa republika, pos keadilan peduli ummat (pkpu),dan dompet sosial ummul quro’(dsuq)/rumah zakat indonesia. perkembangan ini disatu sisi merupakan sebuah kemajuan besar yang patut dibanggakan karena tanpa adanya bantuan pemerintah pun mayarakat telah mampu mengelola dana zakat. namun disisi lain masyarakat yang tergolong muzakki pun bertanya-tanya mengenai profesionalitas lembaga tersebut dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada mereka baik secara keuangan maupun pendayagunaan. pertanggungjawaban keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang jelas dan konsisten. sedangkan pertanggungjawaban tentang keandalan pendayagunaan akan tercermin dengan adanya laporan perkembangan pendayagunaan dana amanah tersebut kepada para muzakki. berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa fenomena opz yang perlu diungkap dalam sebuah penelitian khususnya mengenai beberapa hal antara lain; pertama, bagaimana karakteristik organisasi pengelola zakat?. kedua, bagaimanakah sistem penyusunan dan model pengelolaan keuangan pada organisasi pengelola zakat?. ketiga, bagaimana sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal opz? keempat, bagaimana transparansi dan akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat? kelima, kendala apakah yang dialami pengelola dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat? oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa hal antara lain: pertama, karakteristik opz. kedua, sistem penyusunan dan model pengelolaan keuangan opz. ketiga, sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal opz. keempat, transparansi dan akuntabilitas publik opz. kelima, kendala yang dialami pengelola dalam penyusunan laporan keuangan opz. landasan teori dan kajian pustaka transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa agent-principal relationship. principal dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada agent untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka agent harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada principal. gray, owen dan mounders [1991;6] mendefinisikan akuntabilitas sebagai : the onus, requirement or responsibility to provide account (by no means necessarily a financial account) jor reckoning of action of which one is held responsible. rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 37 principal melepaskan kontrol atas sumber daya kepada agent, memberikan instruksi atas ekspektasi tentang penggunaan sumber daya. kemudian agent bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas dan pemberian tersebut. hubungan agent dan principal dalam kajian ini (yaitu: konteks manajemen keuangan organisasi pengelola zakat) lebih luas dari pengertian di atas. dalam pengertian umum seperti di atas, principal adalah pemegang saham (stockholders). sedangkan principal dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah pemberi amanah (muzakki) dan tuhan. ini berarti bahwa manajemen pengelola (agent) harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya kepada kedua pihak di atas. akuntabilitas berarti kewajiban dasar bagi sebuah badan (negara, bisnis, lsm) untuk memperhatikan masyarakat atau pemegang saham bagi berbagai kegiatan dan prestasi mereka. prinsip ini menjamin bagi masyarakat bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa dan bagaimana keputusan dibuat serta apa alasan yang mendasarinya. pada saat yang sama, prinsip transparansi merujuk pada sikap terbuka seseorang kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil, seraya tetap mencermati hak-hak dasar dan kerahasiaan perusahaan selaku unsur yang bekerja. dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol publik terhadap organisasi pengelola zakat sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain: piagam organisasi, dan mekanisme kontrol internal dan eksternal. audit eksternal harus dilakukan untuk mendorong transparansi organisasiorganisasi pengelola zakat, sesuatu yang sejauh ini belum dilakukan. dengan demikian, akuntabilitas organisasi-organisasi modern menjadi jelas (herlina, 2004). hasil penelitian yang dilakukan oleh pusat bahasa dan budaya (pbb) universitas islam negeri (uin) syarif hidayatullah jakarta (2005), menunjukkan bahwa 94% bazis memiliki laporan keuangan, seluruh (100%) lazis memiliki laporan keuangan sedangkan untuk zis masjid sebanyak 97 % yang memiliki laporan keuangan. untuk supervisi internal, 80% dari bazis memiliki supervisi internal, 93% lazis dan hanya 65% dari zis masjid yang memiliki supervisi internal. selanjutnya untuk supervisi eksternal, dari keseluruhan bazis memiliki 62% supervisi eksternal, lazis memiliki 59% dan zis masjid memiliki 54%. namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan model laporan keuangan apa saja yang ada di bazis, lazis dan zis masjid (makassary, 2005). transparansi organisasi-organisasi zakat memang cukup baik. hal ini dapat dilihat dengan laporan yang disediakan oleh manajemen organisasi zakat secara periodik dan menyampaikan laporan mereka dengan media tertentu seperti surat kabar dan buletin. transparansi dan akuntabilitas dalam pandangan kaum muslim saat ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat untuk memberi sedekah melalui organisasi-organisasi yang tidak terlalu mereka kenal; kepercayaan terhadap jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 38 organisasi keagamaan; penolakan terhadap pencarian-pencarian di jalan raya; keinginan mereka untuk mengaudit organisasi-organisasi zakat; keinginan mereka untuk mengumpulkan data tentang para penyumbang potensial dan menghargai prinsip kerahasiaan dalam pemberian sumbangan. organisasi nirlaba anthony and young [1998: 49] dalam laughlin [1990] mendefinisikan organisasi nirlaba sebagai “organisasi yang tujuannya adalah sesuatu diluar menerima keuntungan untuk para pemiliknya. biasanya tujuannya adalah pemberi pelayanan”. ini jelas berbeda dengan organisasi yang mencari keuntungan dan berjuang untuk keuntungan para pemiliknya (pemegang saham) yang telah memberi modal ekuitas yang selalu berharap untuk mendapatkan deviden sebagai pengembalian modal mereka. dalam hal praktik pertanggungjawaban keuangan, ada hubungan yang sangat jelas dan formal antara pemilik sebagai principal, dan manajemen sebagai agent, karena dalam konteks ini, pertanggungjawaban bersifat kontraktual. sebaliknya, sebagaimana dikemukakan anthony dan young [1988, 59], “organisasi nirlaba tidak dapat mendapatkan modal ekuitas dari para investor luar; kecuali modal ekuitas mereka didonasikan. sebagai akibatnya, hubungan pertanggungjawaban antara organisasi dan individu-individu yang mendonasikan harta benda mereka sangat kurang normal dan kurang terstruktur dibanding organisasi bisnis; bersifat komunal, meminjam istilah laughlin [1990]. dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat kita harus melihat secara seksama terutama dalam mendefinisikan “pemilik” keuangan yang diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat. jika kita menilik pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, kita dapat mempersepsikan bahwa orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya (muzakki) tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. tentu saja harapan mereka, pada umumnya tak tertulis dan implisit [lihat laughlin: 1990], tidak terkait dengan pengembalian materi atas dana-dana mereka seperti yang terjadi pada organisasi-organisasi bisnis. akan tetapi mereka memperhatikan bagaimana pengelolaan pertanggungjawaban keuangan tersebut secara tepat sebagaimana dengan tuntutan dalam syari’ah. akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat dituntut oleh peraturan perundang-undangan. hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan uu nomor 38 tahun 1999, serta keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 39 islam dan urusan haji nomor d/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. bahkan agar sebuah lembaga amil zakat (laz) dapat dikukuhkan oleh pemerintah, salah satu syaratnya adalah harus memiliki pembukuan yang baik. pembukuan ini tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat oleh opz. sebagai organisasi nirlaba, opz diharapkan bisa mengadopsi standar yang telah dibuat oleh ikatan akuntan indonesia (iai) yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba karena sampai saat ini belum ada standar baku mengenai prosedur pelaporan keuangan opz yang dikeluarkan oleh iai. beberapa opz masih mengadopsi psak 45 dengan melakukan modifikasi walaupun sebenarnya opz memiliki perbedaan khususnya mengenai jenis dana yang dikelola dan cara penyalurannya. tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. dalam hal ini organisasi nirlaba secara umum tidak menunjuk pada bentuk, cara penyaluran, dan siapa saja yang berhak menerima dana dari donatur. hal ini yang membedakan dengan organisasi pengelola zakat dimana zakat memiliki ketentuan tentang aturan pemungutan serta penyaluran dana kepada yang berhak (asnaf). pada saat penelitian ini dilakukan, forum zakat sebagai representasi organisasi yang menjadi wadah komunikasi antar laz dan baz telah menyusun tata cara pembukuan pengelolaan dana zakat dalam format pedoman akuntansi opz. paling tidak saat ini terdapat acuan yang bisa digunakan walaupun sebenarnya ada yang lebih penting untuk segera disusun yaitu standar akuntansi keuangan yang diharapkan segera dikeluarkan oleh iai. adanya pedoman akuntansi opz tersebut tidak serta merta diterapkan oleh opz. oleh karena itu, saat peneliti melakukan observasi, belum ada opz yang menerapkan pedoman akuntansi opz tersebut. jenis akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba, termasuk opz, adalah akuntansi dana (fund accounting). walaupun memiliki perbedaan dengan akuntansi komersial tetapi pada prinsipnya kedua jenis akuntansi ini memiliki persamaan, antara lain: pertama, sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. kedua, mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum yaitu prinsip konsistensi, obyektivitas, materialitas, dan pengungkapan yang memadai. ketiga, mengacu pada konsep dasar kesinambungan, periodesasi akuntansi, dan pengukuran dalam nilai mata uang. menurut kustianto dan widodo [2001], secara umum laporan keuangan organisasi pengelola zakat (opz) dibuat dengan tujuan sebagai berikut: pertama, menyajikan informasi apakah opz dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan syari’ah islam. kedua, untuk menilai manajemen opz dalam melaksanakan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 40 tugas dan tanggung jawabnya. ketiga, untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh opz dan kemampuan untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut. berdasarkan tujuan di atas, dapat kita pahami bahwa bagi opz, termasuk laz, kesesuaian dengan syari’ah islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting. dengan demikian adanya posisi dewan syari’ah di sebuah opz juga memegang peranan yang cukup penting. idealnya, harus dilakukan juga yang namanya audit syari’ah yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh internal auditor (atau komisi pengawas) maupun eksternal auditor, untuk menilai semua aktivitas opz terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syari’ah islam. khususnya jika diaudit oleh eksternal auditor dapat dikeluarkan “opini syari’ah”. dari gambaran di atas, sudah seharusnya akuntansi untuk opz memiliki karakteristik sebagai berikut : pertama, ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syari’ah islam. kedua, keterikatan pada keadilan. ketiga, menghasilkan pelaporan yang berkualitas yaitu yang memenuhi syarat-syarat antara lain, dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat diuji kebenarannya. kelengkapan laporan keuangan juga merupakan unsur yang penting dalam sebuah opz. laporan keuangan yang disajikan antara lain neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan dana termanfaatkan, dan catatan atas laporan keuangan. opz harus membuat kelima laporan keuangan tersebut untuk setiap jenis dana yang dikelola sehingga apabila sebuah opz mengelola 2 jenis dana maka harus membuat 8 laporan ditambah laporan konsolidasi sehingga berjumlah 12 laporan (widodo dan kustianto, 2001). metode penelitian obyek penelitian mengingat keterbatasan waktu dan dana, maka peneliti hanya mengambil beberapa opz yang ada di wilayah daerah istimewa yogyakarta: 1. lazis al falah 2. baz kabupaten sleman 3. bmt beringhadjo 4. lazis masjid syuhada 5. pkpu (pos keadilan peduli ummat) diy 6. dompet sosial ummul quro’(dsuq)/rumah zakat indonesia 7. lazis uii (universitas islam indonesia) 8. baitul maal muammalat (bmm) rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 41 metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. data primer diperoleh dengan mengantar kuesioner secara langsung untuk mengetahui kegiatan operasional opz. kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejauh mana proses pengelolaan dana opz, pertanggungjawabannya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, keadaan manajemen opz, dan sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana. data sekunder diperoleh dalam bentuk laporan keuangan, publikasi-publikasi dan sop. kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan penelitian. analisis data penelitian ini menggunakan model multiple case study yang obyeknya adalah beberapa organisasi pengelola zakat (opz) yang ada di propinsi daerah istimewa yogyakarta (diy) dengan analisis kualitatif deskriptif. metode penelitian pada penelitian ini pada dasarnya meliputi pengambilan dan formulasi konsep praktis. data primer dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu kenyataan sosial organisasi (misalnya model manajemen, cara operasi, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan lain-lainnya) yang ada pada pengelolaan keuangan lembaga amil zakat. pendekatan dalam studi ini menghendaki adanya kedekatan jarak antara obyek penelitian (yaitu organisasi yang menjadi obyek studi dengan peneliti). karena secara epistimologis pendekatan ini mengklaim bahwa kenyataan sosial organisasi pada dasarnya adalah relatif dan hanya bisa mengerti oleh subyek yang secara langsung terlibat dalam aktivitas dan masuk ke dalam kerangka referensi yang sedang berlangsung dimana kenyataan sosial organisasi tadi sedang dipelajari. jadi seorang peneliti harus mengerti dari dalam bukan dari luar (burrel dan morgan, 1979:5). analisis data dan pembahasan analisis deskriptif organisasi berdasarkan hasil temuan dari peneliti ada tiga tipe organisasi pengelola zakat menurut obyek penelitian yaitu: pertama, baz (badan amil zakat); kedua, laz (lembaga amil zakat); ketiga, bmt (baitul maal wat tamwil). ketiga bentuk organisasi ini memiliki perbedaan dalam sistem operasional dan prosedur pertanggungjawabannya sebagai berikut: badan amil zakat (baz) baz merupakan organisasi yang berada di bawah pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing. walaupun baz ini milik pemerintah namun sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat (muhammad, 2004). jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 42 fungsi dari masing-masing struktur yang ada di baz yaitu dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelaksana. dewan pertimbangan berfungsi memberikan fatwa, saran, rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. fungsi pengawas adalah melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan pelaksana. fungsi pengawasan dalam hal ini tidak diselenggarakan didalam internal badan pelaksana namun dilaksanakan oleh bawasda (badan pengawasan daerah). badan pelaksana berfungsi sebagai amil zakat yang berperan sebagai pelaksana kebijakan baz dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. porsi kerja amil zakat di dalam baz merupakan sampingan sehingga belum optimal operasionalnya. gambar 1. struktur organisasi sederhana baz sumber: pedoman zakat (depag, 2001) lembaga amil zakat (laz) badan hukum laz saat ini adalah yayasan. hal ini karena yayasan merupakan organisasi nirlaba yang tujuan utamanya bukan untuk memperoleh laba. yayasan bertanggung jawab kepada dewan pembina yang merupakan representasi dari para pendiri yayasan. dewan pembina berhak untuk mengangkat dan memberhentikan dewan pengawas maupun pengurus harian. dewan pengawas dalam laz terdiri dari dewan pengawas syariah dan dewan pengawas menajemen. struktur pokok pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara namun biasanya laz terdiri dari ketua, kepala bidang penghimpunan dana, kepala bidang administrasi dan keuangan, dan kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. struktur sederhana terlihat pada gambar 2. pemerintah daerah (pemda, depag) badan pembina ketua umum pelaksana harian seksi pengumpulan seksi pendayagunaan seksi keuangan seksi tata usaha sekretaris rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 43 gambar 2. struktur organisasi sederhana laz sumber: lazis uii (2005) dalam hal sumber daya manusia, sebagian besar laz yang diteliti memiliki amil zakat dengan status kerja full time (waktu penuh) seperti lazis uii, rumah zakat , pkpu, dan bmm. posisi-posisi seperti ketua, kepala-kepala bidang, dan staf administrasi keuangan biasanya ditempati oleh amil zakat yang full time mengingat tanggung jawab kerja yang besar dan membutuhkan konsentrasi tinggi dalam mengelola lembaga. namun demikian, laz-laz tersebut mengkombinasi sumber daya manusianya dengan relawan-relawan yang berstatus mahasiswa atau pelajar. hal ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain: pertama, kebutuhan akan tenaga-tenaga untuk mendistribusikan dana serta sumber daya untuk melaksanakan program kerja seperti pelatihan, penyuluhan, dakwah, dan bantuan kemanusiaan. kedua, terbatasnya dana zakat yang bisa dipergunakan untuk operasional amil. ketiga, adanya peluang para mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan wadah aktualisasi diri dalam sebuah lembaga nirlaba dan mereka biasanya tidak mengharapkan imbalan bahkan justru tidak jarang mereka turut membantu memberikan dananya untuk mendukung program-program laz. baitul maal wa tamwil (bmt) badan hukum bmt saat ini sebagian besar berbentuk koperasi. oleh karena itu pertanggungjawabannya kepada anggota biasanya dilakukan dengan mekanisme rapat anggota tahunan (rat). gambar 3. menunjukkan bahwa dalam struktur baitul maal wa tamwil terdapat dua kegiatan besar yang dilakukan oleh bmt yaitu pengelolaan dana maal dan pengelolaan kegiatan tamwil dimana struktur organisasi baitul maal mengikuti struktur organisasi pengelola zakat seperti laz. sedangkan struktur organisasi baitut tamwil terdiri dari divisi pengerahan dana, divisi pembiayaan, dan divisi administrasi dan akuntansi. dewan pembina yayasan dewan pengawas syariah kabid. penghimpunan dana kabid. administrasi dan keuangan kabid.pendistribusian dan pendayagunaan dewan pengawas manajemen ketua pengurus harian jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 44 mengikuti struktur laz sederhana gambar 3. struktur organisasi bmt sumber: (pinbuk dan modifikasi peneliti, 2005) dari ketiga tipe organisasi pengelola zakat ini memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan penghimpunan dana, melakukan fungsi administasi dan keuangan, dan fungsi pendistribusian dana. fungsi penghimpunan dana oleh organisasi pengelola zakat (opz) dilakukan dengan berbagai cara antara lain: mengambil langsung ke muzakki sesuai permintaan muzakki, diantar langsung oleh muzakki ke kantor opz atau dengan mengirimkan zakat tersebut melalui wesel pos atau rekening bank yang ditunjuk opz. selain menghimpun dana zakat, opz juga menghimpun dana infaq dan sedekah. penghimpunan dana tersebut dilakukan dengan cara meletakkan kotak-kotak amal di masjid-masjid dan melalui nomor rekening yang telah disediakan. opz juga melakukan fungsi administrasi dan keuangan. muzakki yang melakukan pembayaran zakat akan dicatat dan didokumentasikan oleh opz. hal tersebut dilakukan karena pentingnya data muzakki dimasa yang akan datang dalam melakukan penghimpunan dana. dana yang berhasil dihimpun oleh opz akan dicatat sesuai dengan jenisnya. selain mencatat dana-dana yang berhasil dihimpun, opz juga menyiapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawabannya kepada publik. setelah zakat tersebut terkumpul maka akan didistribusikan kepada 8 asnaf berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik dan sebagian lagi merupakan bantuan rapat anggota pendiri badan pengurus manajer baitul maal manajer baitut tamwil kasir manajer pengerahan dana manajer pembiayaan manajer adminstrasi & akuntansi penasehat manajer umum rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 45 pendidikan dan bantuan kelangsungan usaha. bantuan pendidikan biasanya dilakukan dengan program beasiswa dan bantuan berupa pemberian buku-buku. kemudian untuk bantuan kelangsungan usaha biasanya berupa modal ataupun peralatan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengansur sehingga hal tersebut meringankan beban pengusaha kecil tersebut. opz memprioritaskan penyaluran zakatnya di propinsi diy terutama untuk panti asuhan, lembaga dakwah, organisasi sosial keagamaan, anak yatim, janda, dan fakir miskin diluar panti yang ada diy. sistem penyusunan dan model laporan keuangan tabel 1. ringkasan ketersediaan laporan keuangan laporan tersedia tidak tersedia neraca 62,5% 37,5% laporan sumber danpenggunaan dana 100% 0% laporan arus kas 62,5% 37,5% laporan perubahan dana 62,5% 37,5% catatan atas laporan keuangan 37,5% 37,5% sumber: data diolah peneliti (2005) tabel 1. memberikan gambaran tentang kondisi pengelolaan dana opz dalam bentuk ketersediaan laporan keuangan. peneliti melihat bahwa belum semua opz mempunyai laporan keuangan yang lengkap. hanya 62,5% yang telah memiliki neraca dan 37,5% belum memiliki neraca. berdasarkan data, 100% opz memiliki laporan sumber dan penggunaan dana. alasan bahwa laporan sumber dan penggunaan dana lebih populer disusun karena laporan tersebut sudah cukup komunikatif jika dilaporkan kepada muzakki dan masyarakat. satu hal yang cukup menarik dalam penelitian ini adalah adanya pemisahan laporan dana yang sifatnya dilarang oleh syariah (secara khusus bersumber dari bunga bank konvensional) antara lain disusun oleh lazis uii, pkpu, dan rumah zakat indonesia. menurut lembaga-lembaga tersebut, laporan penerimaan dari sumber bunga bank konvensional harus dipisahkan karena berdasarkan fatwa mui tahun 2003 tentang sifat haram dari bunga bank. bunga bank biasanya muncul karena adanya penempatan dana zakat di bank-bank konvensional dengan alasan belum banyak perbankan syariah yang memiliki fasilitas yang memadai. bunga bank tersebut tidak dapat diberikan kepada para mustahiq, akan tetapi dipergunakan untuk pembangunan sarana fisik yang berkaitan dengan kepentingan umum, misalnya jalan, wc umum, maupun fasilitas umum lainnya (muhammad, 2004). jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 46 secara umum terdapat tiga model laporan keuangan yang disajikan oleh opz yang diteliti tergantung dari kondisi struktur organisasinya. pertama, badan amil zakat (baz) menyajikan laporan keuangan hanya dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana. kedua, lembaga amil zakat (laz) yang sudah mempunyai ijin dari pemerintah sudah relatif lengkap dalam menyajikan laporan keuangan berupa laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana, neraca, laporan arus kas, bahkan ada yang telah menyusun catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan pos-pos yang membutuhkan keterangan secara lebih detail. ketiga, baitul maal wa tamwil (bmt) menyusun laporan keuangan pengelolaan zakat sebagai bagian dari laporan bmt akan tetapi dalam analisisnya pendapatan dari zakat, infaq, dan shodaqoh tidak diakui sebagai pendapatan bmt yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan bmt dalam arti khusus pengelolaan tamwil. sistem akuntansi sistem akuntansi merupakan sekumpulan prosedur yang saling terkait satu sama lain dan membuat sebuah standar yang sama dalam menjalankan tugas organisasi (mulyadi, 1989). prosedur tersebut bisa berupa kegiatan-kegiatan klerikal seperti tata cara penulisan, tata cara penghitungan, tata cara penyeleksian, dan prosedur lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. komponen-komponen sistem akuntansi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: pertama, formulir yang merupakan dokumen utama sebagai sumber pencatatan transaksi. kedua, jurnal sebagai catatan akuntansi yang pertama dilakukan. ketiga, buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. keempat, buku besar pembantu sebagai penjelasan rekening dalam buku besar yang membutuhkan keterangan lebih detail. kelima, laporan keuangan yang terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana, neraca, dan laporan arus kas. berkaitan dengan prosedur yang merupakan subsistem, diungkapkan adanya kelengkapan dari prosedur berupa flowchart dan alur otorisasi. prosedur yang diungkapkan dalam penelitian ini biasa disebut juga standard operation procedures (sop). tabel 2. ringkasan pertanyaan aspek akuntansi aspek sistem akuntansi tersedia tidak tersedia prosedur (sop) 87,5% 12,5% flowchart 37,5% 62,5% kelengkapan dokumen 100% 0% jurnal 62,5% 37,5% buku besar 62,5% 37,5% rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 47 laporan keuangan 100% 100% sumber: data diolah peneliti (2005) berdasarkan data dari obyek penelitian, 87,5% opz yang diteliti telah memiliki sop. namun demikian, sop masing-masing opz sangat bervariasi bentuk dan modelnya. ada yang melakukan pemisahan sop dengan flowchart-nya, namun ada juga yang menggabungkan sop dengan flowchart-nya. baz misalnya, sop-nya mengikuti penduan dari departemen agama sedangkan laz lebih variatif sesuai dengan fokus penyaluran dananya. misalnya, pkpu yang mempunyai fokus pada penanganan bencana-bencana alam dan masalah kemanusiaan, maka prosedur yang dibuat secara detail terfokus pada proses penyaluran dana untuk kepentingan kemanusiaan. sedangkan lazis uii yang mempunyai fokus pada permasalahan pendidikan, maka prosedur yang disusun secara rinci diarahkan kepada proses penyaluran pada aktivitas-aktivitas pendidikan misalnya kegiatan pemberian beasiswa. flowchart merupakan diagram alur kerja yang memberikan gambaran secara visual bagaimana prosedur yang telah disusun dapat dijalankan. dalam penelitian ini, hanya ada 37,5% opz yang diteliti memiliki flowchart walaupun dalam kenyataannya belum semua prosedur yang telah disusun memiliki flowchart yang lengkap. berkaitan dengan dokumen-dokumen yang tersedia, 100% opz memiliki dokumen minimal memiliki dokumen dalam bentuk bukti penerimaan dana dan bukti pembayaran. bentuk dan variasi dokumen yang dimiliki oleh masing-masing opz juga sangat beragam sesuai dengan lingkup kegiatan dan kebutuhannya misalnya dokumen tentang data muzakki, data mustahiq, lembar survei, lembar persetujuan penyaluran dana zakat, buku tabungan, dan lain sebagainya. dalam hal jurnal dan buku besar,terlihat bahwa masih ada opz yang belum memiliki buku jurnal dan buku besar yang seharusnya. terdapat 37,5% opz yang belum memiliki 2 komponen sistem akuntansi ini. mereka hanya memiliki buku kas saja dan pada saat penyusunan laporan keuangan mereka hanya mampu menyusun laporan sumber dan penggunaan dana saja. secara keseluruhan tampak bahwa sistem akuntansi belum begitu populer dalam pengelolaan dana zakat karena belum semua opz memiliki sistem akuntansi yang sesuai dengan standar. sebagian besar opz masih pada tahap pembuatan prosedur, belum sampai pada pembuatan flowchart. sistem pengendalian internal sistem pengendalian internal merupakan sekumpulan kebijakan dan prosedur yang mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa organisasi melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (mulyadi, 1989). sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa keakuratan data jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 48 akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong manajemen organisasi untuk mengikuti kebijakan organisasi. tabel 3. ringkasan sistem pengendalian internal aspek pertanyaan tersedia tidak tersedia ketersediaan struktur organisasi 100% 0% ketersediaan job diskripsi 87,5% 12,5% adanya rotasi kerja dan cuti berkala 62,5% 37,5% ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak 75% 25% ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah 100% 0% ketersediaan auditor internal 62,5% 37,5% laporan keuangan yang diaudit akuntan publik 25% 75% sumber: data diolah peneliti (2005) berdasarkan ringkasan sistem pengendalian internal di atas, hampir semua opz yang menjadi obyek penelitian telah memiliki struktur organisasi dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam job diskripsi. materi job diskripsi sangat beragam sesuai dengan karakter dan kebutuhan masingmasing opz. berkaitan dengan pertanyaan rotasi kerja dan cuti berkala ternyata 62,5% opz yang mempunyai kebijakan tersebut untuk memberikan penyegaran bagi pengelolanya serta untuk menjamin akurasi dan kevalidan data-data keuangan yang ada. dalam rotasi kerja biasanya dilakukan dengan pertimbangan kualifikasi personal masing-masing yang sesuai dengan keahlian sehingga tidak mungkin terjadi adanya rotasi antara pengelola divisi pemberdayaan ekonomi dengan latar belakang pendidikan pertanian dengan pengelola divisi akuntansi dengan latar belakang akuntansi. posisi yang bisa dirotasikan seperti posisi kasir dengan akuntansi, posisi pengelola divisi penghimpunan dana dengan posisi pengelola divisi distribusi dana zakat, dan lain sebagainya. berkaitan dengan ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak khususnya kuitansi penerimaan dan pembayaran, hanya 25% opz yang belum menerapkan sistem penomoran dokumen tercetak dengan alasan keterbatasan dana dan pengetahuan mengenai fungsi dan urgensi adanya dokumen dengan nomor tercetak. dalam analisis tentang ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah dengan divisi yang lain, ternyata sudah semua opz yang diteliti memiliki divisi akuntansi yang terpisah walaupun tidak spesifik menyebutkan dengan sebutan divisi akuntansi atau bagian akuntansi. penamaannya bisa bervariasi seperti bagian keuangan (yang terdiri dari staf akuntansi dan kasir) dan divisi administrasi dan rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 49 keuangan. jumlah staf yang mengelola divisi tersebut juga bervariasi antara 1 sampai dengan 5 orang, bahkan untuk baz kabupaten sleman dan bmm memiliki lebih dari 5 orang pengelola di bagian keuangan. berkaitan dengan ketersediaan auditor internal, hanya 62,5% opz yang memiliki auditor internal. khusus untuk baz kabupaten sleman, auditor internalnya adalah bawasda (badan pengawasan daerah) sedangkan yang lain mengalokasikan dana untuk mengangkat seorang auditor internal. opz yang tidak memiliki auditor internal mempunyai alasan keterbatasan dana untuk menggaji auditor internal sedangkan opz berskala nasional seperti pkpu, rumah zakat indonesia, dan bmm mempunyai auditor internal dengan skala kerja nasional dalam arti satu daerah ke daerah yang lain. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik mempunyai nilai keakuratan lebih karena akuntan publik merupakan pihak eksternal yang mempunyai independensi dalam memeriksa walaupun tentunya bagi lembaga yang meminta jasa akuntan publik harus mengeluarkan biaya. berkaitan dengan hal ini, hanya ada 25% laporan keuangan opz yang telah diaudit oleh akuntan publik. namun demikian, laporan keuangan yang diaudit merupakan laporan keuangan lembaga zakat tingkat nasional, bukan tingkat propinsi. secara umum tampak bahwa sesungguhnya sudah ada kesadaran masingmasing opz yang diteliti bersikap profesional dalam mengelola dana zakat. hal ini terlihat dari 2 hal yaitu adanya struktur organisasi yang jelas dan adanya divisi yang khusus menangani akuntansi. hanya saja, kekurangpahaman mengenai pengetahuan sistem akuntansi yang lain membuat mereka belum mampu mengembangkan sistem organisasi yang sehat seperti yang seharusnya. akuntabilitas publik akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pengelola opz. wujud tanggung jawab pengelola opz adalah dengan memberikan laporan secara rutin kepada masyarakat termasuk muzakki. 75% responden (pengelola opz) menyatakan bahwa mereka memberikan laporan kuangan sebulan sekali dan 25% sisanya memberikan laporan 3-4 bulan sekali. tabel 4. multiple response analysis media akuntabilitas publik category label code pct of count pct of responses cases papan pengumuman 1 2 8.0 25.0 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 50 surat/lap langsung ke muzakki 2 6 24.0 75.0 buletin rutin 3 7 28.0 87.5 surat kabar 4 4 16.0 50.0 email/internet 6 3 12.0 37.5 brosur 7 3 12.0 37.5 total responses 25 100 312.5 0 missing cases; 8 valid cases opz menggunakan beberapa media untuk mempublikasikan kegiatannya kepada stakeholder-nya. peneliti menggunakan alat analisis multiple response analysis untuk menganalisis media yang digunakan oleh opz seperti yang terlihat pada tabel 4.4. 28% menunjukkan respon terhadap media buletin, 24% menunjukkan respon terhadap media surat/laporan langsung kepada muzakki, 16% menunjukkan respon terhadap media surat kabar dan majalah, 12% menunjukkan respon terhadap media email/internet, 12% menunjukkan respon terhadap media brosur, dan 8% menunjukkan respon terhadap media papan pengumuman. buletin menjadi media yang favorit untuk menyampaikan informasi kegiatan opz karena beberapa alasan. pertama, buletin dapat didistribusikan kepada semua orang baik muzakki maupun masyarakat umum. kedua, isi dari buletin bisa bervariasi seperti laporan keuangan, kegiatan-kegiatan opz, perkembangan mustahiq, dan pengetahuan agama. ketiga, biaya produksi yang lebih murah dibanding dengan iklan media. permasalahan para pengelola opz menghadapi berbagai macam permasalahan selama menjalankan kegiatan. peneliti menggunakan pertanyaan tertutup untuk memfokuskan jawaban dari responden dan menganalisis dengan alat analisis multiple reponse analysis seperti yang ditampilkan dalam tabel 5. tabel 5. multiple response analysis permasalahan yang dihadapi category label code pct of count pct of responses cases belum ada standar akuntansi 1 5 31.3 62.5 kurangnya sumber 2 6 37.5 75.0 rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 51 daya berpengalaman tingginya biaya profesionalisme 3 1 6.3 12.5 rendahnya kesadaran masyarakat 4 4 25.0 50.0 total responses 16 100.0 200.0 0 missing cases; 8 valid cases 37,5% menunjukkan respon terhadap permasalahan lemahnya kualitas dan pengalaman sumber daya manusia, 31,3% menunjukkan respon terhadap permasalahan tidak adanya standar tentang pelaporan keuangan dari pemerintah atau dari ikatan akuntan indonesia (iai), 25,5% menunjukkan respon terhadap permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan 6,3% menunjukkan respon terhadap permasalahan tingginya biaya untuk menjalankan organisasi secara profesional. permasalahan yang pertama menunjukkan bahwa opz mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan professional. sampai saat ini, masih jarang yang menganggap menjadi pengelola opz adalah sebuah profesi yang membutuhkan keterampilan yang memadai sehingga hanya keterampilan seadanya yang mereka miliki sebagai bekal menjadi pengelola opz. masalah ini juga menunjukkan bahwa pengelola opz kesulitan untuk membuat laporan keuangan yang baku karena belum ada pedoman yang jelas sehingga opz berusaha membuat laporan keuangan sesuai dengan kreativitas administratornya. masalah ini banyak dihadapi oleh sebagian besar opz yang baru saja beroperasi, lain halnya dengan opz yang bergabung di dalam bmt yang laporannya mengikuti format yang dibuat oleh masing-masing bmt. kesimpulan, saran dan keterbatasan kesimpulan berdasarkan analisis data dan obyek penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, berdasarkan obyek penelitian, terdapat tiga karekter organisasi opz yaitu opz dengan bentuk baz (badan amil zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dengan struktur organisasi di bawah sistem pemerintahan, laz (lembaga amil zakat) yang bentuk oleh masyarakat dalam bentuk yayasan dan mendapatkan ijin dari pemerintah serta bertanggung jawab kepada masyarakat umum, dan bmt (baitul maal wa tamwil) yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang berbentuk badan hukum koperasi dan bertanggung jawab kepada anggota koperasi. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 52 kedua, berdasarkan obyek penelitian, maka terdapat tiga bentuk metode yang digunakan opz dalam menyusun laporan keuangannya. metode pertama yang disusun oleh baz (badan amil zakat) dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan format yang diatur dalam sistem keuangan pemerintahan, namun demikian berdasarkan obyek penelitian laporan keuangan yang disajikan tidak cukup lengkap karena hanya menyusun laporan sumber dan penggunaan dana saja. metode kedua yang disusun oleh (laz) lembaga amil zakat dengan menyusun laporan keuangan yang auditable. hal ini dilakukan khususnya oleh laz yang telah memiliki ijin dari departemen agama karena mereka mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. metode ketiga yang disusun oleh opz yang tergabung dalam bmt (baitul maal wa tamwil) dengan menyusun laporan keuangan yang digabung menjadi satu dalam laporan keuangan bmt. ketiga, berdasarkan obyek penelitian, belum semua opz memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang layak sesuai standar. pengetahuan mereka tentang sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal masih terbatas pada adanya struktur organisasi dan job diskripsi serta hanya sebagian saja yang memiliki prosedur yang jelas dalam menjalankan tugasnya. keempat, berdasarkan obyek penelitian, semua opz telah melaksanakan akuntabilitas publik dalam rangka transparansi pengelolaan dana zakat dengan berbagai bentuk seperti menyusun laporan rutin kepada muzakki, buletin, dan publikasi di media massa. terakhir, berdasarkan obyek penelitian, kendala utama yang dihadapi oleh opz dalam penyusunan laporan keuangan adalah belum adanya standar tentang pelaporan keuangan opz dari pemerintah maupun iai dan terbatasnya pengetahuan sumber daya manusia yang menjadi operator administrasi penyusunan laporan keuangan. saran berdasarkan analisis data dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang pertama, pemerintah diharapkan mampu memberikan dukungan untuk mendorong perkembangan opz khususnya berkaitan dengan masalah belum adanya standar pelaporan keuangan yang baku yang dikeluarkan oleh organisasi yang kompeten seperti iai sehingga melengkapi keberadaan pedoman akuntansi opz yang baru saja terbentuk, tentunya dengan konsekuensi penyusunan ulang pedoman yang ada disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang disusun. dengan adanya standar akuntansi keuangan yang baku, maka perkembangan opz di indonesia dapat dilihat secara menyeluruh dan dapat dibandingkan satu dengan yang lain dari tahun ke tahun. berkaitan dengan masalah keterbatasan kemampuan dan pengalaman sumber daya manusia, pemerintah rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 53 diharapkan bisa menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola keuangan opz tentunya setelah ada standar pelaporan keuangan yang jelas. kedua, keberadaan opz seharusnya direspon secara positif dan serius karena dua alasan yaitu mereka telah melayani muzakki dan mustahiq dalam upaya pemerataan distribusi kekayaan dan kesejahteraan dan mereka akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat karena mereka akan mampu menggali potensi dana zakat yang masih sangat esar di negara ini. keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya meskipun peneliti telah berusaha secara optimal dalam penelitian ini, namun tidak lepas dengan adanya keterbatasan dalam penelitian yang pertama, pendekatan pengambilan obyek penelitian belum sepenuhnya sempurna mengingat keterbatasan waktu dan dana serta kesulitan akses peneliti terhadap opz yang rencananya menjadi obyek penelitian. oleh karena itu, peneliti tidak menjamin bahwa obyek penelitian ini mampu mewakili kondisi opz di diy secara khusus dan indonesia secara umum. kedua, peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan data sekunder seperti laporan keuangan beberapa tahun secara lengkap karena ada beberapa pengelola opz yang belum siap untuk mengeluarkan laporan keuangannya kepada publik. alasan lain yang disampaikan para pengelola opz adalah bahwa opz mereka baru beberapa bulan efektif beroperasi sehingga belum mampu membuat laporan keuangan secara baik dan lengkap. ketiga, kesimpulan yang diambil dari penelitian ini merupakan rangkuman fakta yang diperoleh dari hasil analisis deskriptif dengan pendekatan multiple case study sehingga kurang menekankan pada studi yang lebih mendalam mengenai teori dan kajian pustaka. hal ini terjadi karena penelitian dan kajian pustaka mengenai operasional opz masih jarang. akhirnya bisa saja hasil penelitian berikutnya berbeda dengan penelitian ini walaupun telah dilakukan dengan metodologi yang sama. daftar pustaka adnan, muhammad akhyar. [2001]. sebuah kata pengantar dalam buku akuntansi dan manajemen keuangan organisasi pengelola zakat. jakarta: institut manajemen zakat (imz). anthony, robert n, john dearden and vijay govindarajan. [1992]. management control system. homewood: richard d. irwin, inc. burrel, gibson dan gareth morgan. [1979]. sosiological paradigms and organizational analysis: element of the sociology of corporatelife. london: heiemann. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 34-55, januari 2006 54 cooper, donald r. and c. william emory. [1995]. business research method. 5 th edition. chicago: irwin. foz (forum zakat). [2005]. pedoman akuntansi organisasi pengelola zakat. jakarta: foz. gray, rob, david l. owen, keith mounders. [1991]. accountability, corporate social reporting and the social audit. journal of business, finance, and accounting (spring), hal 39 – 50. harahap, sofyan safri. [1997]. akuntansi islam. jakarta: buni aksara. herlina, lusi. [2004]. pengembangan transparansi dan akuntabilitas di kpmm. jakarta: pirac, ford foundation dan tifa. kustiawan, teten dan widodo, hertanto. [2001]. sebuah kata pengantar dalam buku akuntansi dan manajemen keuangan organisasi pengelola zakat. jakarta: institut manajemen zakat (imz). makassary, ridwan. [2005]. kedermawanan islam untuk keadilan sosial di indonesia: sebuah eksplorasi awal. makalah yang disampaikan dalam workshop filantropi untuk keadilan sosial dalam masyarakat islam (hasil penelitian studi kasus di indonseia) di jogjakarta plaza hotel, 10 mei 2005. mannan, muhammad abdul. [1993]. islamic ekonomics: theory and practice. yogyakarta: dana bhakti wakaf. muhammad. [2002]. penyesuaian teori akuntansi syari’ah: perspektif akuntasi sosial dan pertanggungjawaban. makalah yang dipresentasikan dalam simposium nasional i ekonomi islam di fakultas ekonomi, universitas islam indonesia, yogyakarta 13 – 14 maret 2002. muhammad, rifqi. [2004]. akuntansi pengelolaan bunga bank pada organisasi pengelola zakat pasca fatwa mui. jurnal aplikasi bisnis, volume 5, nomor 7, november 2004. mulyadi. [1989]. sistem akuntansi. yogyakarta: stie ykpn. rifqi muhammad, akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola..... 55 parasuraman, a. [1996]. measuring and monitoring service quality. chichester: john waley & sons ltd. samdin. [2002]. motivasi berzakat: kajian manfaat dan peranan kelembagaan. makalah yang dipresentasikan dalam simposium nasional i ekonomi islam di fakultas ekonomi, universitas islam indonesia, yogyakarta 13 – 14 maret 2002. ---------, [2002]. pengembangan manajemen zakat. makalah yang dipresentasikan dalam simposium nasional i ekonomi islam di fakultas ekonomi, universitas islam indonesia. yogyakarta, 13 – 14 maret 2002. santosa. [2001]. spss versi 10: mengolah data statistik secara profesional. jakarta: elex media komputindo. shahata, shauqi ismail. [1987]. financial accounting from the islamic point of view. cairo: alzahra al-a’lam al-a’rabi. sudewo, eri. [2004]. manajemen zakat: tinggalkan 15 tradisi, terapkan 4 prinsip dasar. jakarta: institut manajemen zakat. triyuwono, iwan. [1996]. organisasi, akuntansi, dan spiritualisme islam. makalah yang dipresentasikan pada kuliah umum di shari’ah economics and banking institute (sebi) yogyakarta, 26 september 1996. ------------. [2000]. akuntansi syari’ah. paradigma baru dalam wacana akuntansi. makalah yang dipresentasikan dalam seminar nasional di fakultas ekonomi universitas diponegoro, semarang. widodo, dkk. [1999]. pedoman akuntansi syari’ah: panduan praktis operasional bmt. bandung: penerbit mizan. zuhad. [2001]. peran amil zakat dalam perspektif fikir. makalah yang dipresentasikan dalam seminar nasional di universitas muhammadiyah magelang, 6 desember 2001. should auditor report the environmental issues jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 137-150, juli 2002 issn: 1411-6227 137 should auditors report on environmental issues that could affect the society rizal yaya email : rizalyaya@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract this study evaluates critically whether auditors should report the environmental issues that could affect the company. therefore it is expected from this study to overcome an adequate argument on the issues regarding to the necessity to report the environmental issues of a client’s company by the auditor. this study indicate according to legal perspective it is accepted if auditors do not report it even though they know about the company’s disorder actions related to the environment. on the other hand, islam encourages auditors to uncover such harmful actions, as it is mandatory to mankind especially those who have given knowledge about it (auditing) to protect environment and society. this duty is part of men’s accountability to allah as the vicegerents on the earth. keywords: environmental issue, auditor, auditing, environment and society. introduction this study evaluates critically whether auditors should report the environmental issues that could affect the company. therefore it is expected from this study to overcome an adequate argument on the issues regarding to the necessity to report the environmental issues of a client’s company by the auditor. in some cases the environmental issues have brought quite a number of companies to the court and being penalized with sentences that could affect the company’s financial performance. consequently, the auditors report on client’s financial statement is questionable. environmental issues have become popular since the last few decades in terms of increasing of the regulation and the society’s concern on them. however up to now there is no auditing standard for external auditor requires auditor to report the rizal yaya, should auditors report on environmental issues that could..... 138 environmental issues. this study explores the necessity of an auditor to report the environmental issues by using legal and islamic perspective. the choice of legal and islamic perspectives is closely related with the alternative of the principals to which the corporate should perform its accountability. environmental accountability may use the most general model of accountability that is the principal and agent model (power, 1991). the agent is free to act in ways that will affect both his or her own welfare and that of the principal. however, the principal has prior claims upon the conduct of the agent and may prescribe rules of behavior that can be observed and in certain instances. the rules can be enforced in such a way of determining the level of compensation to be paid to the agent. power (1991) shows the relationship between agent and principal in environmental issues based on the gray’s simple structure as in the following figure. figure 1 an environmental agency model principal social accountability environmental accounting/ auditing agent company environmental relevant action by using this approach we can easily define that the agent is the company itself that perform activities related to the environment. the problem of this structure arises when we talk about the principal. certain issues should be address in answering the question “who is the principal?” and “what the principal expect from the agent” and “does the principal is the appropriate principal?”. lindblom (1984) argues that the legal environment of contract law is a possible and relatively certain intellectual resource for defining the role of the principal. but it is not the only possibility, while wider moral and political arguments are also likely to relevant. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 137-150, juli 2002 139 perks and gray (1980) suggest that taking the law as indicating society’s position would circumvent the problems of determining which matters are of social concern. however it is arguable whether an appeal to existing law is sufficient to define environmental accountability. indeed there is evidence within the law to suggest the legal framework is subject to broader pressures for change (napier, 1991). therefore using religion perspective, in this case islamic values, is a kind of breakthrough to diminish the lack of legal perspective can do. triyuwono (2000) proposes that it is possible that accounting and auditing being inspired by shariah islamiah ethics, in which in shariah islamiah, allah is the ultimate source (principal). nature of conventional audit report according to the auditing standard established by american institute of certified public accountant, there are four standards of audit report that should be followed by the auditor. these four standards are as follows: (1) the report shall state whether the financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles (gaap). (2) the report shall state whether such principles have been consistently observed in the current period in relation to the preceding period. (3) informative disclosures in the financial statements are to be regarded as reasonably adequate unless otherwise stated in the report. (4) the report shall either contain an expression of opinion regarding the financial statement……….. analyzing those four standards, the issue of environmental is much more related to the third standard. chasin (1986) proposes that the concept of adequate disclosure in the third standard of audit report, embraces the idea that the auditor has not performed his function regarding the disclosure of financial information to third parties unless he has: (1) assured himself that sufficient information for investment decisions under current market conditions has been made available. (2) indicated that his ability and willingness as an expert to subject that information to review and thereafter to express his professional opinions as to its reliability. (3) adopted throughout an attitude of protecting the interest of investors as well as creditors and other interested third parties, to the best of his professional abilities. this is obviously clear that the interest of third parties should be taken as an important concern in judging the adequacy of financial statement disclosure. if we look at the development of the third parties interest for financial statement, there has rizal yaya, should auditors report on environmental issues that could..... 140 been a significant growing numbers of them that auditor may not ignore. in regard with environment issues, nowadays, not only “green groups” that concern on it anymore (medley, 1996). the legislator has also increased the amount of environmental legislation. more and more consumers are seeking the products and services of organizations that are friendly to the environment. bankers and investors are also starting to put pressure on organizations in an attempt to understand better what environmental risks they face through lending money to organizations with the potential for environmental incidents that could significantly affect cash flow. shareholders are also trying to identify what the environmental impact of an organization means to them. employee’s concern is another pressure facing organizations as employee try to identify what is the true environmental impact of an organization. in addition, there is also concern from local communities and conservation groups to understand and communicate better what environmental impacts the organizations have (situ & emmons, 2000). based on that development, the third standard basically provides possibility for auditor to report environmental issues that could affect the society. perhaps it can be stated in an independent auditor’s report as the following phrase: “the company’s financial statements do not disclose (describe the nature of environmental issues related). in our opinion, disclosure of this information is required by generally accepted accounting principles. in our opinion, except for the omission of the information discussed in the preceding paragraph…” history of environmental issues the term of environmental that commonly used at the present time derive from the greek term that is occonomy which then develops into two sciences: ecology and economy. linnaeus the father of botany and zoology, still use the term occonomy when he published the occonomy of nature in 1749, a book that give a rise to conservation concerns during the emerging of industrialization in europe. later, the term change after beagle launch ecology as a science (worsters, 1991). worster (1991) notes that there is division in between two traditions in the science of ecology: the arcadian and the imperialist. the imperialist ecologist uses the subject to discover better ways of managing nature for human benefit, meanwhile the arcadian advocates the deep ecology approach of giving non-human life independent ethical status. the imperialist seeks to exploit, the arcadian to live in harmony. green movement that is now actively advocate environmental issues is much more inspired by the arcadian one (wall, 1994). before the environment being discussed in the modern science as ecology, thousands years before that, environment has become the inspiration and subject to protect by the religion and reliefs. budhist relief for example has introduced to live jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 137-150, juli 2002 141 in harmony with the nature. while in the development of islam religion, during prophet muhammad peace be upon him (pbuh) has also introduced the knowledge that environment is another kinds of allah’s words in which men should learn from it and maintain its development in balance. the need to regulate environmental issues the development of technology has carried great promise as advances in transportation, production process and communication. it is then followed by expansion of commerce contacts, huge production scale and rapid change of product cycle. however as the economic production and consumption grow, the dangers to the environment engulf the entire world, with polluting, endangering species and exhausting resources. the currently high consumption of goods and services falls short of the vital necessity for sustainable development. the total estimated damage caused to the natural environment in one day in the world according to the german federal environmental agency (1997) is given by: (1) the destruction of 55.000 hectares of tropical forest. (2) the reduction of available land by 20.000 hectares (3) the extinction of 100 to 200 species (4) emission of 60 million tons of carbon dioxide into the atmosphere the other issues of environmental that have gone global are such as the nuclear meltdown at chernobyl tainted the milk in finland with radioactivity. aerosols in the developed world weaken the ozone layer that protects the earth from the ultraviolet rays of the sun. auto and industrial emissions in the us & western europe contribute to global warming and many other cases to the global warming. environmental issues can cause both in local and global problems for society. local problem may merely impose a temporary loss of amenity, income or wealth of society. for example high level of pollution in athens caused industry temporarily to reduce output and schools to be closed (the canberra times, 1989). on the other hand, global problem pose a threat in some cases, to the future of all human beings. those damages have risen greater concern of international, national and local authority to make regulation on environmental issues. the aim of those regulations is to hold further damages that might happen. perhaps because the speed of harmful activities is so fast that those regulations have not shown their ability to hold or even stop it. therefore, the issue of environmental issues regulation is in how to make it more effective that it will help the environment. environmental issues and the legal system according to situ and emmons (2000), activities conducted by a corporation that harm the environment or endanger public health while benefiting the rizal yaya, should auditors report on environmental issues that could..... 142 corporation have been regarded as crimes or popularly called corporate environmental crimes (cec). cec constitutes a substantial part of white-collar crime (clinard & yeager, 1980). criminologist sutherland (1940) defines the term whitecollar crime, as “a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. sutherland (1940) emphasized that people of high status available to commit crimes because the opportunity offered by the prestigious occupational positions they hold. however, the cec is committed by employees on the job, not principally for the personal gain but on behalf of their corporation or business (clinard & yeager, 1980). cec are embedded in the practices of organizations, not the preferences of single individuals. they are committed in the course of doing business by employees, often at the highest levels, mainly to achieve the corporate goals other than personal interests. industrial corporations have been the primary target of environmental criminal prosecution as they generate, transport and store so much of the nation’s hazardous waste. corporate criminal liability for environmental violations has been used as a main weapon to deter environmental misbehavior (situ and emmons, 2000). the court has increasingly accepted plaintiff arguments for corporate criminal liability in cases in which a firm’s misdeed led to injury, illness, or death. for example, film recovery system, inc., was convicted in 1985 for the death of a worker who was not protected from poisonous substances at worksite (nittoly, 1991). borjohn optical technology inc., was also found guilty of violating the clean water act, as the firm ordered employees to dump toxic waste into the public sewer system (wiedel et al. 1991). the violating of environmental law could have an impact on company’s top management and also company’s cash flow. in the united states v. frezzo brothers inc. (1970), the government not only brought suit against two executives of frrezzo brother inc., who allowed the firm to discharge sewage into a stream during an 8year period, but also named the corporation as a defendant. the corporation was fined $ 50.000 and the executives each received jail sentences of 30 days and fines totaling $ 50.000 (doerr, 1985). the other example of environmental crime that could affect significant company’s cash flow was esmeralda exploration ltd., a perth-based gold mining company. the hungary has already announced a claim to that company for about $ 93.5 million (disaster database, 2001). legal and auditing profession perspective for the need of auditor’s reporting environmental issues even though there have been a lot of regulations evolve regarding to the environmental issues, none of the acts require an auditor to report environmental issues that could affect the company. since legal perspective is basically based on jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 137-150, juli 2002 143 positivism or in other words based on rules that the courts will enforce (mac leod, 1993), it can be said that for the time being auditor is not compulsory to report environmental issues that could affect the society. for the case of possibility of client’s violation on environmental regulation, an auditor is directed by the profession to refer to sas no 19 that require an auditor to obtain a management representation letter that there have been no violations of laws or regulation. if there have been any violations, the effect of them should be considered for disclosure in the financial statements or as a basis for recording a loss contingency. besides that, the auditor should ask management to request the company’s legal counsel to confirm directly to the auditor, a description and evaluation of pending or threatened litigation, claims, or other contingent liabilities as of the audit date and the end of fieldwork for which legal counsel has been engaged. environmental issues: an islamic perspective in islam, it is believed that universe is created by allah, the ultimate creator. as it is explained in the qur’an, the devine words of allah through the messenger prophet muhammad (pbuh), as follows: “… he created all things, and he hath full knowledge of all things. that is allah, your lord! there is no allah but he, the creator of all things. then worship ye him, and he hath power to dispose of all affairs” (q.s. 6:101-102) in creating this universe, allah has not created it without wisdom, value & purpose. allah says (q.s. 44:38-39) “we have not created the heavens, the earth and all between them carelessly. we have not created them except for truth…” specifically in other verses of qur’an, allah aims for the creating of this live is to try man, whether they can make the best in deed “blessed is he. in whose hands is dominion; and he has power over everything: he who has created death and life, that he may try you, which of you is best in deed” (q.s. 67:1-2). as the creator, allah is the principal of creatures in the world. however among of his creatures, allah has given the trust to human being as vicegerent (trustee) on this world. however. allah mentioned in qur’an “verily, we did offer the trust to the heavens and the earth and the mountanis; but they refused to undertake it, being afraid thereof: but man undertook it…” (q.s. 33:72) that means that allah has entrusted part of his power on earth. therefore, adam the progenitor of the human race, primal man and prophet, was appointed as vicegerent and by extension to everyman & woman have inherited that power and responsibility vis a vis the planet and all its life forms. as vicegerent who has got the trust from the ultimate creator, man will be asked for their accountability. thus, allah remains them not to betray those trust. “ o ye who have attained the faith, do rizal yaya, should auditors report on environmental issues that could..... 144 not betray allah and his messenger and do not betray the thrust that has been entrusted to you. and know ye that your possessions and your progeny are a test and a temptation and that with allah there is an immense reward” (q.s. 8:27-28). human being as vicegerent is responsible and accountable for his conduct towards his fellowmen, his fellow creatures and the planet itself. his purpose is to serve and worship allah by acting in harmony with allah laws, thereby fulfilling his trust and gaining the pleasure of allah. as mentioned by rasulullah muhammad (pbuh), reported by abu sa’id al-khudri as follows: “ the world is sweet and green, and verily, allah has installed you as vicegerent on it, in order to see how you act” allah forbid people to abuse their allah given power and violate the laws of allah. if they do, they will bring about their own destruction and severe loss in the hereafter. as mentioned in the qur’an “among those generations before you there were no virtuous people to speak against corruption on the earth – save those few whom we saved: the wrongdoers only pursued their affluences and lost themselves in sin” (q.s. 11:116) therefore human beings are discouraged for being greedy as that attitude will bring this world imbalance. in other verses allah says that all the things that they do, will be called for the accountability. “you are obsessed by greed for more and more until you go down to your graves. nay, in time you will come to understand! and on that day you will most surely be called to account for (what you did) the boon of life” (q.s. 102:1-7) human beings’ duty regarding to their environment all things that allah has created in this universe are created in balance as it says “and we have produced therein everything in balance” (q.s. 15:19). thus, elements of this universe are complementary to one another in an integrated whole. indeed, man is a distinct part of the universe and has a special position among its other parts. bakadar et al (1990) proposed the relationship between man and the universe as defined and clarified in the qur’an & prophetic teachings as follows: (1) relationship of meditation on and consideration and contemplation of the universe. it is believed in islam that universe is another form of allah’s words. therefore, there are so many verses in qur’an that command human beings to consider and contemplate on this universe. as it is said “verily, in the alternation of night and day, and in all that allah has created in the heavens and on the earth, there are signs in deed for people who are conscious of him” q.s. 10:6. even on animals, human beings should contemplate “and in your own nature, and in all the animals which he scatters (over the earth), there are signs for people who are endowed with inner certainty” (q.s. 45:4). jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 137-150, juli 2002 145 these signs in the creation have meaning only to those who believe and that will bring them to have allah consciousness (taqwa) : “and all, many hues which he has created for you on the earth: in this, behold, there is a message for people who take it to heart” (q.s. 16:13). (2) relationship of sustainable utilization all of the resources upon which life depend have been created by allah as a trust in our hands. he has ordained sustenance for all people and for all living beings. “and he has set within it mountains standing and blessed it, and ordained in it, its diverse sustenance in four days, alike for all the seek” (q.s. 41:10). thus, the utilization of these resources is the right and privilege of all people and species. hence, man should take every precaution to ensure the interests and rights of all others since they are equal partners on the earth. similarly, he should not regard such use as restricted to one generation above all other generations. it is rather a joint benefits in which each generation uses and makes the best use of nature, according to its need without disrupting or adversely affecting the interest of future generations (bakadar et al, 1990). therefore, man should not abuse, misuse or disorder the natural resources as each generation is entitled to benefit from them but is not entitled to own them in absolute sense. (3) relationship of care and nurture for the benefit of beings as well as all the created beings while the attitude of islam to the environment, the sources of life, and the resources of nature is based in part on prohibition of abuse, it is also based on construction and sustainable development. this integration of the development and conservation of natural resources is in the idea of bringing life to the land and causing it flourish through agriculture, cultivation and construction. the prophet (pbuh), declared, “if any muslim plants a tree or sows a field, and a human, bird or animal eats from it, it shall be reckoned as charity from him.” the approach of islam toward the use and development of the earth’s resources was put by ali ibn abi thalib, the fourth caliph, to a man who had developed and reclaimed abandoned land. he said “partake of it gladly, so long as you are benefactor, not despoiler; a cultivator, not a destroyer (bakadar et al, 1990) this positive attitude involves taking measures to improve all aspects of life: health, nutrition, psychological and spiritual dimensions, for man’s benefit and the maintenance of his welfare, as well as for the betterment of life for all future generations. rizal yaya, should auditors report on environmental issues that could..... 146 auditors’ role in islamic perspective in early muslim state, in order to ensure the market traders to conform to the shariah in their dealings, government had established an institution called muhtasib (accountability) (naser & pendleburry, 1998). this institution had responsibility as well as authority to monitor what traders do. they also had ability to comment on traders conformity to the shariah. the way they perform their duty is just like auditors at this time, to give opinion on conformity to generally accepted accounting principles (gaap). therefore, khan (1985) believes that auditors can be expected to discharge this responsibility effectively as they have access to the records and documents of the business. thus, the conventional audit function should be developed in the islamic framework. khan (1985) suggests that the islamic framework of the auditor’s role can be defined by the following general principles: (1) auditor’s liability towards outside financiers in the islamic economy, interest bearing finance is prohibited to be performed (q.s. 2:276). it is different from the capitalist framework in which the interest of outside financier is protected by predetermined interest charges. in the absence of interest, the determination of true profit (or less) becomes crucial for the outside financiers. the outside financiers who provide capital on the basis of profit loss sharing will need an assurance from an independence agency that the profit (or loss) declared by the management is true & correct. it is to them the auditor will owe a responsibility (khan, 1985) (2) assessment of management practices besides auditing financial report of the management, the outside financiers would also requires an assurance that the firm acquiring these funds would manage them with due regard for economy, efficiency & effectiveness. this assurance is needed as the financiers do not have any predetermined cost in the form of interest and they would not have direct control over management. to achieve this assurance, an examination conducted by an independent auditor on the business processes and practices will be needed. therefore, it is important that the auditors in the islamic framework to extend their examination to the management of resources as well (khan, 1985). (3) compliance with the shariah compliance with the shariah implies observance of shariah laws as well as ethical standard that can be derived from the islamic framework. thus, the auditor may be required to report on the extent to which a business organization generated social externalities i.e. environmental pollution, deplted non renewable resources or undertook illegal operation (khan, 1985) jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 137-150, juli 2002 147 (4) reporting on ikhsan socio economic values of the islamic economy include ihsan (ahmad, 1971). ihsan in turn, is a cluster of various values such as amanah (honesty), ithar (sacrifice), ta’awun (cooperation), sabr (patience), shukur (thanks giving) tawakkal (trust) infaq (spending for charity) and silaturahmi (joining of kinship ties). the auditor in the islamic framework would report on the external organization adhered to these concepts and propagated the over & above its principal operations (khan, 1985) (5) determination and payment of zakat this framework is derived from the obligation of zakat to the muslim. the prophet (pbuh) said : ‘zakat should be collected from the rich and distributed among the poor”. thus, zakat obligation also requires auditing service as it deals with wealth. auditor is expected to represent the poor in protecting their right on the rich wealth. auditor in this case auditor should report whether zakat has been calculate correctly and paid into the beneficiaries. auditor and environmental issues reporting according to islam as an independent party that is expected by outsiders to provide a better assurance on the management accountability report, auditor is obliged to be just. allah says in qur’an “give just measure and cause no loss (to others by fraud)” (q.s. 26:181). thus, auditors in islamic perspective should aware of any management’s actions that can cause loss on others such as to the financiers that have invested their funds, to the poor people who have right on zakat payment, and also to the environment that should be kept in balance. auditors should examine management accountability with scales measure and upright and they may not withhold things justly due to men (q.s 26:183-184) related to the environmental issues that could affect society, auditors are mandatory to report it. in another verse, allah says “give full measure when ye measure and weight with a balance that is straight: that is the most fitting and the most advantageous in the final determination (q.s. 17:35). auditors may not only aware of a particular aspect only like the financial aspect, but also in any aspect that the company may get involved and should accountable to. full measurement should also be accompanied with right standard (balance) in order to achieve the most fitting and the most advantageous. implicitly, allah commands men to use the proper auditing standard otherwise it will not be able to achieve the most fitting and advantageous result. the above verse gives an answer to the question why auditor can not do anything to protect environment. auditors are using the inappropriate standards. rizal yaya, should auditors report on environmental issues that could..... 148 therefore replacing the auditing standards with the appropriate one that conform to shariah is a duty of auditor. while enhancing auditing standard that do not conform to the shariah can be regarded as hindering from the path of allah. therefore auditors should realize that they should reform auditing standard to the one that comply with allah’s rule. “and do not squad on every road, breathing threats, hindering from the path of allah of those who believe in him and seeking it something crooked, but remember how ye were little and he gave you increase. and hold in your minds’ eye what was the end of those who did mischief” (q.s. 7:86). under the current auditing standard the auditors while performing audit, may act as if they do not see the company’s wrong doing on environment. however it is not what should be, because they will be asked for the accountability. allah says in qur’an “…for every act of hearing or seeing or feeling the heart, will be enquired into (on the day of reckoning)” (q.s. 17:36). concluding remarks environmental issues are growing fast in all over the world as the disasters of the environment have threatened the living of human beings both locally and globally. quite a number of environment damages are caused by corporate actions that are mainly exploit the world for its own benefit. although there have been so many regulations issued by the authority, none of them require external auditors to report on this issue on their audit report. therefore according to legal perspective it is accepted if auditors do not report it even though they know about the company’s disorder actions related to the environment. on the other hand, islam encourages auditors to uncover such harmful actions, as it is mandatory to mankind especially those who have given knowledge about it (auditing) to protect environment and society. this duty is part of men’s accountability to allah as the vicegerents on the earth. reference ahmad, ziauddin .1971. socio-economics values of islam and their significant & relevance to the present day world. islamic studies. islam abad. american institute of certified public accountants, statements of auditing standard. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 2, hal: 137-150, juli 2002 149 bakadar, a. et al. 1990. islamic principles for the conservation of the natural environment. iucn environment policy & law paper (20). chasin, j.a. 1986. cashin’s handbook for auditors. mv graw hill. new york. clinard, m. and p. yeager. 1980. corporate crime. free press. new york. doerr, b. h. 1985. prosecuting corporate polluters: the sparing use of criminal sanctions. university of detroit law review 62. 659-676. federal environmental agency (germany). 1997. sustainable germany. khan, muhammad a.c. 1985. role of the auditor in an islamic economy, hamdard islamicus vii (4). lindblom, c. 1984. the accountability of private enterprises-private-no: enterprise-yes” in tinker, a, (ed.), social accounting for corporations, manchester university press, manchester. mac leod, c. 1992. legal method. mc graw hill. new york. medely, p. 1996. environmental accounting-what does it mean to professional accountants? accounting, auditing and accountability 10 (4). 594-600 napier, c. 1991. putting a price on pollution, financial times, 28 february. naser, k. and m. pendlebury. 1997. the influence of islam on bank financial reporting. international journal of commerce & management 7 (2). 56-83. nittoly, p. g. 1991. environmental criminal cases: the dawn of a new era. seton hall law review 21. 1125-1152. perks, r.w. and gray, r. 1980. social accounting: the role of the accountant. the accountant’s magazine, may. p.201. power, m. 1991. auditing and environmental expertise: between protest and professionalisation. accounting, auditing and accountability journal 4 (3). 3042. rizal yaya, should auditors report on environmental issues that could..... 150 situ, y. and d. emmons. 2000. environmental crime: the criminal justice system’s role in protecting the environment. sage production. california. sutherland, e. 1940. white collar criminality. american sociological review 5. 112. triyuwono, iwan. 2000. shari’ate accounting: an ethical construction of accounting discipline. gadjah mada international journal of business 2 (2).233-251. wall, d. 1994. green history: a reader in environmental literature, philosophy and politics. routledge. london weidel et al. 1991. the erosion of mens rea in environmental criminal prosecutions. seton hall university of school of law 21, 1100-1124. worster, d. 1991. nature’s economy. cambridge university press. cambridge. fenomena the monday effect di bursa efek jakarta jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 issn: 1411-6227 195 stabilitas fenomena the monday effect di bursa efek jakarta antariksa budileksmana & septi hambayanti email : septihambayanti@gmail.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the monday effect phenomenon is a seasonal anomaly in financial markets, which occurs when the return on stock markets is significantly negative on monday. the presence of this anomaly violates the weak form of market efficiency because stock returns are not random, but are predictable based on certain calendar effects. the objective of this study is to empirically re-examine the presence of the monday effect phenomenon and the stability of the presence of this phenomenon. the sample used in this study are stock market index at jakarta stock exchange (jsx), which ihsg index and lq-45 index, over 1999 to 2005, as the proxy. the major conclusion of this study is that monday returns are significantly negative and are lower than returns during the rest of the week at jakarta stock exchange (jsx), both in ihsg index as well as lq45 index. we also confirm the evidence over the 1999-2005 observation that: (1) the monday effect phenomenon at jsx, both in ihsg index and lq45 index as well, are unstable and significantly timevarying, and (2) the intensity of the monday effect phenomenon at jsx, both in ihsg index as well as lq45 index, tend to decrease since 2000, and even disappeared in 2005. keywords: the monday effect, weak form efficient market, ihsg index, lq45 index, time-varying, decreasing of intensity. abstrak senin effect fenomena adalah anomali musiman di pasar keuangan, yang terjadi ketika pengembalian pasar saham secara signifikan negatif pada hari senin. kehadiran anomali ini melanggar bentuk lemah dari efisiensi pasar karena return saham tidak acak, tetapi dapat diprediksi berdasarkan efek kalender tertentu. tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara empiris memeriksa kembali kehadiran fenomena senin efek dan stabilitas kehadiran fenomena ini. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pasar saham di bursa efek jakarta (bej), yang indeks ihsg dan indeks lq-45, lebih dari 1999-2005, sebagai proxy. kesimpulan utama dari studi ini adalah bahwa senin pengembalian secara signifikan antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 196 negatif dan lebih rendah dari return selama sisa minggu di bursa efek jakarta (bej), baik dalam indeks ihsg serta indeks lq45. kami juga mengkonfirmasi bukti atas 1999-2005 pengamatan bahwa: (1) fenomena senin efek di bej, baik dalam indeks ihsg dan indeks lq45 juga, tidak stabil dan secara signifikan waktu yang bervariasi, dan (2) intensitas senin fenomena efek di bej, baik dalam indeks ihsg serta indeks lq45, cenderung menurun sejak tahun 2000, dan bahkan menghilang pada tahun 2005. kata kunci: senin efek, pasar efisien bentuk lemah, indeks ihsg, indeks lq45, waktu yang bervariasi, penurunan intensitas. pendahuluan latar belakang dalam pasar modal yang efisien, investor hanya dapat memperoleh return yang normal karena tidak akan pernah ada pola pergerakan harga yang bersifat konstan dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return secara konsisten. namun, pada praktiknya ternyata telah terjadi beberapa penyimpangan dari teori pasar modal efisien tersebut, dimana penyimpangan ini disebut seasonal anomaly (anomali musiman) atau calendar effect (efek kalender) pada pasar finansial. anomali tersebut menyebabkan adanya return yang tidak random, tetapi dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu, yang mana adalah bertentangan dengan hipotesis mengenai efisiensi pasar bentuk lemah (budileksmana, 2005). salah satu anomali musiman yang pernah dianalisis adalah the monday effect, yaitu suatu bukti empiris bahwa rata-rata return saham pada hari senin akan menunjukkan angka negatif atau lebih rendah dibanding rata-rata return pada hari perdagangan lainnya. hal ini menyebabkan apabila return pada hari senin dapat diprediksi, maka dapat dirancang suatu pedoman yang dapat memanfaatkan pola musiman tersebut untuk mendapatkan return abnormal. padahal pada pasar yang efisien, seharusnya tidak akan muncul suatu pola pergerakan harga yang bersifat konstan dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan return abnormal (budileksmana, 2005). penelitian tentang the monday effect pertama kali dilakukan oleh fields (1931), yang kemudian dilanjutkan oleh french (1980), lakonishok dan maberly (1990), kamara (1997), mehdian dan perry (2001) serta sun dan tong (2002), yang membuktikan bahwa return pada hari senin adalah berbeda dengan return pada hari-hari lainnya. penelitian terhadap fenomena the monday effect juga telah banyak dilakukan di berbagai negara di luar pasar modal amerika. anggarwal dan rivoli (1989) melakukan penelitian terhadap pola return harian saham pada 4 bursa efek di asia, yaitu hongkong, singapura, malaysia dan filiphina. hasil jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 197 penelitian menunjukkan bahwa return saham pada hari perdagangan senin lebih rendah daripada return saham pada hari perdagangan lainnya. mehdian dan perry (2001) melakukan penelitian pada lima indeks pasar finansial di amerika serikat yang dikelompokkan dalam indeks saham pasar yang besar (large-cap) dan indeks saham pasar yang kecil (small-cap), sejak tahun 1964 sampai dengan 1998. anomali the monday effect relatif berbeda antara large-cap dan small-cap. sejak tahun 1987, the monday effect cenderung sudah tidak muncul pada indeks large-cap tetapi cenderung masih muncul pada indeks small-cap. penelitian mengenai fenomena the monday effect di indonesia dilakukan oleh budileksmana (2005) dengan menggunakan indeks pasar dari bursa efek jakarta (bej) yaitu ihsg harian, yang menunjukkan bahwa terdapat return yang negatif pada hari senin. penelitian mengenai stabilitas munculnya gejala the monday effect dari waktu ke waktu dilakukan oleh kamara (1997), serta mehdian dan perry (2001). kamara (1997) melakukan penelitian pada return harian indeks sp500 dan small-cap index pada saham dengan kapitalisasi terkecil di nyse selama 1962-1993 yang membuktikan bahwa gejala the monday effect secara signifikan menurun sejak 1982 untuk sp500, tetapi gejala tersebut masih muncul pada return saham small-cap. sedangkan mehdian dan perry (2001) menghasilkan penelitian bahwa munculnya gejala the monday effect adalah tidak stabil dan secara signifikan bervariasi dari waktu ke waktu selama perioda 1964-1998. di indonesia penelitian terhadap stabilitas munculnya gejala the monday effect dari waktu ke waktu dilakukan oleh budileksmana (2005), yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat return yang negatif secara signifikan pada hari senin, dan return untuk hari lain adalah positif atau dengan kata lain terdapat gejala the monday effect di bursa efek jakarta. tujuan penelitian tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) untuk membuktikan secara empiris apakah return pada indeks harga saham gabungan (ihsg) pada hari senin berbeda dengan return pada hari-hari lainnya. (2) untuk membuktikan secara empiris apakah return pada indeks lq45 pada hari senin berbeda dengan return pada hari-hari lainnya. (3) untuk membuktikan secara empiris bagaimana stabilitas munculnya gejala the monday effect pada indeks harga saham gabungan (ihsg) dari tahun ke tahun. (4) untuk membuktikan secara empiris bagaimana stabilitas munculnya gejala the monday effect pada indeks lq45 dari tahun ke tahun. antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 198 kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis the monday effect adalah suatu seasonal anomaly (anomali musiman) atau calendar effects (efek kalender) yang terjadi pada pasar finansial, yaitu ketika return saham secara signifikan negatif pada hari senin (mehdian dan perry, 2001). anomali tersebut melanggar hipotesis mengenai efisiensi pasar bentuk lemah. hipotesis efisiensi pasar bentuk lemah menganggap bahwa informasi yang terkandung dalam harga saham historis adalah sepenuhnya tergambarkan dalam harga saham yang sekarang, dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan excess return (elton dan gruber, 2000). untuk menguji mengenai hipotesis efisiensi pasar bentuk lemah, dalam batas tertentu dapat digunakan model random walk. model random walk menganggap bahwa return adalah independen dan return terdistribusi secara acak dari waktu ke waktu, sehingga return pada masa lampau tidak berhubungan dengan return untuk masa selanjutnya (elton dan gruber, 2000). karena return bersifat random, maka return pada masa lampau tidak dapat digunakan untuk memprediksi return untuk masa selanjutnya, dan return tidak dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. penelitian model random walk tentang the monday effect pertama kali dilakukan oleh fields (1931), yang kemudian dilanjutkan oleh french (1980) serta lakonishok dan maberly (1990) yang membuktikan bahwa return pada hari senin adalah berbeda dengan return pada hari-hari lainnya. dengan adanya seasonal anomaly (anomali musiman) atau calendar effect (efek kalender) pada pasar finansial, maka hal ini menyebabkan return pada hari senin adalah dapat diprediksi. sehingga akhirnya dapat dirancang suatu pedoman pasar yang dapat memanfaatkan pola musiman tersebut untuk mendapatkan abnormal return. padahal pada pasar yang efisien, seharusnya tidak akan muncul suatu pola pergerakan harga yang bersifat konstan dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return. lakonishok dan maberly (1990) melakukan studi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi return saham harian di nyse. hasil studi ini menyimpulkan bahwa hasrat individual melakukan transaksi pada hari senin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. tingginya aktivitas perdagangan pada hari senin tersebut disebabkan oleh hasrat investor individual menjual saham lebih tinggi dari pada hasrat investor individual membeli saham. akibatnya harga saham cenderung lebih rendah pada perdagangan hari senin dibandingkan hari perdagangan lainnya. selain itu, dari penelitian lakonishok dan maberly (1990) ditemukan bukti empiris bahwa hari perdagangan hari senin banyak diwarnai aksi jual relatif tinggi dibandingkan dengan aksi beli, akibatnya harga saham pada hari perdagangan senin relatif rendah dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 199 menurut miller (1988), berdasarkan penelitiannya return saham terendah terjadi pada perdagangan senin, karena selama akhir pekan hingga pada hari perdagangan senin investor memiliki kecenderungan untuk menjual saham melebihi kecenderungan untuk membeli saham. tingginya aksi jual pada hari perdagangan senin menurut hasil penelitian dyl (1988) disebabkan oleh adanya kecenderungan informasi yang tidak menyenangkan (unfavorable information) datang ke pasar setelah perdagangan di tutup pada hari perdagangan jumat (akhir pekan). mehdian dan perry (2001) melakukan penelitian tentang the monday effect pada lima indeks pasar finansial di amerika serikat sejak tahun 1964 sampai dengan 1998. lima indeks pasar tersebut, meliputi standard and poors 500 stocks index (sp500), new york stock exchange composite index (nyse) dan dow jones composite index (djcomp) yang dikelompokkan dalam indeks saham pasar yang besar (large-cap), serta russell 2000 index (russell) dan national association of securities dealers automated quotation composite index (nasdaq) yang dikelompokkan dalam indeks saham pasar yang kecil (small-cap). hasil penelitian membuktikan bahwa the monday effect juga relatif berbeda antara indeks saham pasar yang besar (largecap) dan indeks saham pasar yang kecil (small-cap). walaupun sejak tahun 1987, the monday effect cenderung sudah tidak muncul pada indeks large-cap, tetapi cenderung masih muncul pada indeks small-cap. di indonesia penelitian terhadap munculnya gejala the monday effect dari waktu ke waktu dilakukan oleh budileksmana (2005) yang melakukan penelitian pada return harian ihsg selama 1999-2004 pada bursa efek jakarta (bej). hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat return yang negatif secara signifikan pada hari senin, dan return untuk hari lain adalah positif atau dengan kata lain terdapat gejala the monday effect di bursa efek jakarta. berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : h1 : return hari senin pada indeks harga saham gabungan (ihsg) berbeda dengan return pada hari-hari lainnya. h2 : return hari senin pada indeks lq45 berbeda dengan return pada harihari lainnya. penelitian mengenai stabilitas munculnya gejala the monday effect dari waktu ke waktu dilakukan oleh kamara (1997) serta mehdian dan perry (2001). penelitian kamara (1997) dilakukan pada return harian indeks sp500 dan small-cap index pada saham dengan kapitalisasi terkecil di nyse selama 1962-1993. penelitian ini membuktikan bahwa gejala the monday effect secara signifikan menurun sejak 1982 untuk sp500, tetapi gejala tersebut masih muncul pada return saham small-cap. antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 200 sedangkan hasil penelitian menunjukkan mehdian dan perry (2001) bahwa munculnya gejala the monday effect adalah tidak stabil dan secara signifikan bervariasi dari waktu ke waktu selama perioda 1964-1998. penelitian yang dilakukan pada lima indeks saham yaitu sp500, nyse dan djcomp yang dikelompokkan dalam large-cap, serta russell dan nasdaq yang dikelompokkan dalam small-cap menunjukkan bahwa terjadi reversal sejak tahun 1987, dimana gejala the monday effect cenderung sudah tidak muncul pada indeks large-cap, tetapi di lain pihak cenderung masih muncul pada indeks small-cap. kamara (1997) mengemukakan bahwa perbedaan yang terjadi antara saham large-cap dan small-cap disebabkan kenaikan yang terjadi dalam volume perdagangan oleh institusional dibandingkan perdagangan oleh individual, selain juga karena terjadinya pertumbuhan yang signifikan pada pasar derivatif. menghilangnya gejala the monday effect secara gradual pada sp500 dikarenakan terdapatnya fakta bahwa investor institusional menghadapi biaya transaksi yang lebih rendah pada perdagangan saham dalam jumlah besar daripada dalam jumlah kecil. sehingga, the monday effect pada saham yang diperdagangkan dalam jumlah besar cenderung berkurang karena semakin dominannya perdagangan oleh institusional pada saham tersebut. sedangkan pada saham yang diperdagangkan dalam jumlah kecil masih terdapat gejala the monday effect, karena investor individual lebih sering melakukan perdagangan pada saham small-cap. berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 3 dan 4 dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : h3 : koefisien dalam hubungan struktural pada ihsg di bursa efek jakarta (bej) tidak sama sepanjang waktu dari pengamatan data. h4 : koefisien dalam hubungan struktural pada indeks lq45 di bursa efek jakarta (bej) tidak sama sepanjang waktu dari pengamatan data. metoda penelitian data penelitian fokus analisis penelitian ini ditekankan pada return pasar, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pasar dari bursa efek jakarta (bej). indeks yang digunakan sebagai proxy berupa indeks harga saham gabungan (ihsg) dan indeks lq45. data meliputi ihsg harian dan indeks lq45 harian dari tahun 1999 sampai dengan 2005, sehingga diperoleh data ihsg sebanyak 1.702 data dan data indeks lq45 sebanyak 1.702 data. data diperoleh dari pusat data pasar modal universitas gadjah mada. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 201 variabel penelitian variabel dependen dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan 2 macam persamaan regresi, di mana variabel dependen dari persamaan regresi ini berupa return harian. masing-masing variabel dependen dari persamaan regresi ini adalah berupa return harian ihsg dan return harian indeks lq45. adapun return harian dari ihsg dihitung dengan rumus sebagai berikut: rt = (ihsgt ihsgt-1 ) / ihsgt-1 (1) dimana : rt : return harian indeks saham pada hari t. ihsgt : ihsg pada hari t. ihsgt-1 : ihsg pada hari t-1. sedangkan untuk return harian dari indeks lq45 dihitung dengan rumus yang sama dengan rumus return harian ihsg. variabel independen variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel dummy. karena dalam satu minggu terdapat lima hari perdagangan, maka dalam membentuk model regresi dengan variabel dummy terdapat lima kategori, yaitu variabel dummy yang menunjukkan hari senin (sen), hari selasa (sel), hari rabu (rab), hari kamis (kam), dan hari jumat (jum). pemberian nilai pada variabel dummy ini pada hari t, yaitu sebagai berikut : sen : variabel dummy, yang diberikan nilai 1 apabila hari t jatuh pada hari senin dan diberikan nilai 0 apabila jatuh pada hari selain senin. sel : variabel dummy, yang diberikan nilai 1 apabila hari t jatuh pada hari selasa dan diberikan nilai 0 apabila jatuh pada hari selain selasa. rab, kam, jum : variabel dummy untuk hari rabu, kamis dan jumat, seperti halnya variabel sen dan sel untuk hari senin dan selasa di muka. pengujian hipotesis pengujian hipotesis 1 dan 2 pengujian hipotesis 1 dan 2 dengan menggunakan persamaan regresi yang sebagai berikut (french, 1980): rt = a1 sen + a2 sel + a3 rab + a4 kam + a5 jum (2) dimana : rt : return harian ihsg pada hari t untuk pengujian hipotesis 1. rt : return harian indeks lq45 pada hari t untuk pengujian hipotesis 2. sen, sel, rab, kam, jum : variabel dummy untuk hari senin, selasa, rabu, kamis dan jumat. antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 202 pengujian hipotesis 3 dan 4 stabilitas gejala the monday effect adalah apakah munculnya gejala the monday effect selalu stabil ataukah terjadi perubahan sepanjang perioda pengamatan. untuk melihat stabilitas mengenai gejala the monday effect di bursa efek jakarta dari tahun ke tahun, maka akan dilakukan pengujian stabilitas data dengan menggunakan chow breakpoint test. chow test di sini berfungsi sebagai pengujian stabilitas struktural (test of structural stability). struktur atau model yang stabil adalah koefisien dalam hubungan struktural akan sama sepanjang waktu dari pengamatan data. pengujian kesamaan untuk persamaan regresi dilakukan dengan pengujian nilai f. nilai f dihitung dengan rumus (ghozali, 2001): )/( /)( knssru rssrussrr f    (4) dimana: ssrr : sum of squared residual – restricted regression ssru : sum of squared residual – unrestricted regression n : jumlah observasi r : jumlah parameter yang diestimasi pada restricted regression k : jumlah parameter yang diestimasi pada unrestricted regression sum of squared residual – restricted regression adalah sum of squared residual, yang dihasilkan dari analisis regresi sepanjang waktu dari pengamatan data, yaitu tahun 1999-2005. sedangkan sum of squared residual – unrestricted regression adalah sum of squared residual yang dihasilkan dari analisis regresi pada kedua perioda pengamatan yang dipisahkan oleh breakpoint. pada penelitian ini, breakpoint memisahkan perioda pengamatan data dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 menjadi 2 (dua) perioda pengamatan yang lebih pendek. peneliti membagi perioda pengamatan dengan mengadopsi budileksmana (2005), dengan cara trial and error, serta menggunakan judgment, yaitu berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti. breakpoint yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada setiap awal tahun, yaitu pada tanggal 4 januari 2000, 2 januari 2001, 2 januari 2002, 2 januari 2003, 2 januari 2004, dan 3 januari 2005. analisis data dan pembahasan pengujian hipotesis 1 variabel dependen dari persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis 1 berupa return harian. dari data ihsg harian sebanyak 1.702 data, diperoleh return harian sebanyak 1.701 data. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 203 berdasarkan analisis regresi maka diperoleh koefisien dan nilai t beserta signifikansinya untuk tiap-tiap parameter nampak pada tabel 1. tabel 1. hasil regresi return harian ihsg parameter koefisien t-statistik sig. kesimpulan sen -,002 -2,960 ,003 signifikan* sel ,001 1,907 ,057 signifikan*** rab ,001 ,700 ,484 tidak signifikan kam ,002 2,010 ,045 signifikan** jum ,002 2,879 ,004 signifikan* variabel dependen: return harian sig* : signifikan pada level 1% sig** : signifikan pada level 5% sig*** : signifikan pada level 10% pada tabel 1 nampak bahwa koefisien untuk variabel sen adalah negatif dan mempunyai nilai t yang signifikan pada level 1%. hal ini menunjukkan bahwa terdapat return hari senin yang negatif secara signifikan. apabila dibandingkan dengan hari-hari lain, nampak bahwa koefisien untuk variabel atau hari lain adalah positif. hal ini membuktikan bahwa terdapat gejala the monday effect di bursa efek jakarta pada ihsg selama perioda sampel 19992005. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return pasar ihsg di bursa efek jakarta pada hari senin adalah relatif dapat diprediksi akan mempunyai return yang negatif. atau dengan kata lain, return pasar ihsg di bursa efek jakarta dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. anomali tersebut melanggar hipotesis mengenai efisiensi pasar bentuk lemah disebabkan adanya return yang tidak random, tetapi dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hipotesis 1 adalah diterima. hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi hasil penelitian the monday effect di pasar modal indonesia yang dilakukan oleh budileksmana (2005). hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian tentang the monday effect di pasar modal amerika serikat yang dilakukan oleh fields (1931), french (1980), lakonishok dan maberly (1990), kamara (1997), jaffe, westerfield dan ma (1989), abraham dan ikenberry (1994), wang, li dan erickson (1997), mehdian dan perry (2001) serta sun dan tong (2002), yang membuktikan bahwa return pada hari senin adalah berbeda dengan return pada hari-hari lainnya. antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 204 pengujian hipotesis 2 variabel dependen dari persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis 2 berupa return harian. dari data indeks lq45 harian sebanyak 1.702 data, diperoleh return harian sebanyak 1.701 data. berdasarkan analisis regresi maka diperoleh koefisien dan nilai t beserta signifikansinya untuk tiap-tiap parameter nampak pada tabel 2. tabel 2. hasil regresi return harian indeks lq45 parameter koefisien t-statistik sig. kesimpulan sen -,003 -2,658 ,008 signifikan* sel ,002 1,977 ,048 signifikan** rab ,000 ,492 ,623 tidak signifikan kam ,001 1,456 ,146 tidak signifikan jum ,003 2,731 ,006 signifikan* variabel dependen: return harian sig* : signifikan pada level 1% sig**: signifikan pada level 5% pada tabel 2 nampak bahwa koefisien untuk variabel sen adalah negatif dan mempunyai nilai t yang signifikan pada level 1%. hal ini menunjukkan bahwa terdapat return hari senin yang negatif secara signifikan. apabila dibandingkan dengan hari-hari lain, nampak bahwa koefisien untuk variabel atau hari lain adalah positif. hal ini membuktikan bahwa terdapat gejala the monday effect di bursa efek jakarta pada indeks lq45 selama perioda sampel 1999-2005. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return pasar indeks lq45 di bursa efek jakarta pada hari senin adalah relatif dapat diprediksi akan mempunyai return yang negatif. atau dengan kata lain, return pasar indeks lq45 di bursa efek jakarta dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. anomali tersebut melanggar hipotesis mengenai efisiensi pasar bentuk lemah disebabkan adanya return yang tidak random, tetapi dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hipotesis 1 adalah diterima. hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi hasil penelitian the monday effect di pasar modal indonesia yang dilakukan oleh budileksmana (2005). hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian tentang the monday effect di pasar modal amerika serikat yang dilakukan oleh fields (1931), french (1980), lakonishok dan maberly (1990), kamara (1997), jaffe, westerfield dan ma (1989), abraham dan ikenberry (1994), wang, li dan erickson (1997), mehdian dan perry (2001) serta sun dan tong (2002), yang membuktikan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 205 bahwa return pada hari senin adalah berbeda dengan return pada hari-hari lainnya. pengujian hipotesis 3 untuk melihat stabilitas mengenai gejala the monday effect pada indeks pasar ihsg di bursa efek jakarta dari tahun ke tahun, maka dilakukan pengujian chow test dengan menentukan breakpoint pada setiap awal tahun. berdasarkan perioda pengamatan tahun 1999-2005 maka akan diperoleh enam breakpoint yaitu tanggal 4 januari 2000, 2 januari 2001, 2 januari 2002, 2 januari 2003, 2 januari 2004, dan 3 januari 2005. hasil uji chow test untuk masing-masing breakpoint nampak pada tabel 3, yaitu sebagai berikut: tabel 3. pengujian stabilitas (chow test) pada ihsg breakpoint f-stat ssr senin selasa rabu kamis jumat 5/1/99– 31/12/05 ,393 koefisien -,002* ,002*** ,001 ,002** ,002* 4 januari 2000 2.6015* 5/1/99– 31/12/99 ,121 koefisien -,002 ,006** -,001 ,007** ,002 4/1/00– 31/12/05 ,269 koefisien -,003* ,001 ,001 ,001 ,002* 2 januari 2001 ,8628 5/1/99– 31/12/00 ,179 koefisien ,003*** ,002 -,002 ,003*** ,001 2/1/01 – 31/12/05 ,213 koefisien -,002** ,002 ,001*** ,001 ,003* 2 januari 2002 ,8628 5/1/99– 31/12/01 ,225 koefisien -,003** ,001 -,001 ,002*** ,001 2/1/02– 31/12/05 ,167 koefisien ,002*** ,002** ,001 ,001 ,003* antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 206 2 januari 2003 1.7299*** 5/1/99– 31/12/02 ,280 koefisien -,003* ,001 -,001 ,002*** ,002 2/1/03– 31/12/05 ,111 koefisien -,001 ,002** ,002** ,001 ,003* 2 januari 2004 ,8628 5/1/99– 31/12/03 ,316 koefisien -,002** ,001 ,000 ,002** ,002** 2/1/04– 31/12/05 ,076 koefisien -,003** ,003** ,002 -,000 ,003** 3 januari 2005 ,8628 5/1/99– 31/12/04 ,362 koefisien -,003* ,001 ,001 ,002*** ,003* 3/1/05– 31/12/05 ,031 koefisien -,002 ,002 ,000 -,002 ,002 sig* : signifikan pada level 1% sig** : signifikan pada level 5% sig*** : signifikan pada level 10% pada tabel 3 nampak bahwa nilai f-statistik untuk empat breakpoint adalah tidak signifikan, yaitu breakpoint pada 2 januari 2001, 2 januari 2002, 2 januari 2004 dan 3 januari 2005. hal ini menunjukkan bahwa koefisien kedua perioda pengamatan yang dipisahkan dengan breakpoint 2 januari 2001 adalah tidak berbeda secara signifikan dengan koefisien selama total perioda pengamatan tahun 1999-2005. demikian juga breakpoint pada 2 januari 2002, 2 januari 2004 dan 3 januari 2005. selain itu diperoleh nilai f-satistik sebesar 2,6015 yang signifikan pada level 1% (lebih besar dari nilai t tabel 2,576) untuk breakpoint pada tanggal 4 januari 2000, dan nilai f statistik sebesar 1,7299 yang signifikan pada level 10% (lebih besar dari nilai t tabel 1,645) untuk breakpoint pada tanggal 2 januari 2003. dari hasil tersebut menunjukkan bahwa koefisien kedua perioda pengamatan yang dipisahkan dengan breakpoint 4 januari 2000 adalah berbeda secara signifikan dengan koefisien selama total perioda pengamatan tahun 1999-2005. demikian juga untuk breakpoint pada 2 januari 2003 berbeda secara signifikan dengan koefisien selama total perioda pengamatan tahun 1999-2005. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 207 berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya fenomena the monday effect pada ihsg di bursa efek jakarta tidak terdapat stabilitas struktural atau tidak stabil dan bervariasi dari tahun ke tahun sepanjang perioda 1999-2005. hasil penelitian pada indeks pasar harian ihsg di bursa efek jakarta mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kamara (1997), mehdian dan perry (2001) serta budileksmana (2005) bahwa munculnya gejala the monday effect tidak stabil dan bervariasi dari waktu ke waktu. pengujian hipotesis 4 hasil chow test untuk masing-masing breakpoint nampak pada tabel 4, yaitu sebagai berikut: tabel 4. pengujian stabilitas (chow test) pada lq45 breakpoint f-stat ssr senin selasa rabu kamis jumat 5/1/99– 31/12/05 ,539 koefisien -,003* ,002** ,000 ,001 ,003* 4 januari 2000 1.8929*** 5/1/99– 31/12/99 ,146 koefisien -,002 ,007*** -,002 ,006 ,003 4/1/00– 31/12/05 ,390 koefisien -,003* ,001 ,001 ,001 ,003* 2 januari 2001 ,6286 5/1/99– 31/12/00 ,235 koefisien -,003 ,002 -,003 ,002 ,002 2/1/01 – 31/12/05 ,303 koefisien -,002** ,002*** ,002*** ,001 ,003* 2 januari 2002 1,2596 5/1/99– 31/12/01 ,308 koefisien -,004** ,001 -,001 ,002 ,002 2/1/02– 31/12/05 ,229 koefisien -,002 ,002** ,002 ,001 ,003* 2 januari 2003 1,2596 5/1/99– ,393 antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 208 31/12/02 koefisien -,004** ,001 -,001 ,002 ,002 2/1/03– 31/12/05 ,144 koefisien -,001 ,003** ,002** ,000 ,003* 2 januari 2004 ,6286 5/1/99– 31/12/03 ,444 koefisien -,002** ,001 ,000 ,002** ,003** 2/1/04– 31/12/05 ,094 koefisien -,003** ,003** ,002 -,00002 ,003** 3 januari 2005 ,6286 5/1/99– 31/12/04 ,499 koefisien -,003** ,002 ,001 ,001 ,003** 3/1/05– 31/12/05 ,039 koefisien -,002 ,003 ,001 -,002 ,002 sig* : signifikan pada level 1% sig** : signifikan pada level 5% sig*** : signifikan pada level 10% berdasarkan tabel 4, nampak bahwa nilai f-statistik untuk lima breakpoint adalah tidak signifikan, yaitu breakpoint pada 2 januari 2001, 2 januari 2002, 2 januari 2003, 2 januari 2004, dan 3 januari 2005. hal ini menunjukkan bahwa koefisien kedua perioda pengamatan yang dipisahkan dengan breakpoint 2 januari 2001 adalah tidak berbeda secara signifikan dengan koefisien selama total perioda pengamatan tahun 1999-2005. demikian juga breakpoint pada 2 januari 2002, 2 januari 2003, 2 januari 2004 dan 3 januari 2005. selain itu diperoleh nilai f-satistik sebesar 1,8929 yang signifikan pada level 10% (lebih besar dari nilai t tabel 1,645) untuk breakpoint pada tanggal 4 januari 2000. hal ini menunjukkan bahwa koefisien kedua perioda pengamatan yang dipisahkan dengan breakpoint 4 januari 2000 adalah berbeda secara signifikan dengan koefisien selama total perioda pengamatan tahun 1999-2005. berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya fenomena the monday effect pada indeks lq45 di bursa efek jakarta tidak terdapat stabilitas struktural atau tidak stabil, dan bervariasi dari tahun ke tahun sepanjang perioda 1999-2005. hasil penelitian pada indeks pasar harian yaitu indeks lq45 di bursa efek jakarta mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kamara (1997), mehdian dan perry (2001), serta budileksmana (2005) bahwa jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 209 munculnya gejala the monday effect tidak stabil dan bervariasi dari waktu ke waktu. pengujian breakpoint berdasarkan hasil uji chow dengan breakpoint pada setiap awal tahun, maka dilakukan uji chow lebih lanjut dengan breakpoint hari-hari di sekitar breakpoint yang signifikan, yaitu 4 januari 2000 dan 2 januari 2003 untuk indeks harga saham gabungan (ihsg). sedangkan untuk indeks lq45 dilakukan uji chow test lebih lanjut dengan breakpoint hari-hari di sekitar breakpoint yang signifikan yaitu 4 januari 2000. pengujian lebih lanjut ini bertujuan untuk mencari perioda breakpoint secara lebih tepat, pada tanggal berapa mulai dan sampai tanggal berapa terjadi perioda breakpoint ketidakstabilan munculnya gejala the monday effect. pengujian breakpoint pada ihsg hasil chow test pada breakpoint 4 januari 2000 dan tanggal-tanggal di sekitarnya nampak pada tabel 5, yaitu sebagai berikut: tabel 5. pengujian stabilitas sekitar breakpoint 4 januari 2000 chow test pada ihsg breakpoint f-statistik kesimpulan 13 januari 1999 7,92656 signifikan* 15 januari 1999 3,47763 signifikan* 30 desember 1999 2,60154 signifikan* 4 januari 2000 2,60154 signifikan* 24 april 2000 2,60154 signifikan* 25 april 2000 1,72992 tidak signifikan sig* : signifikan pada level 1% hasil chow test pada tabel 5 untuk menguji stabilitas sekitar 4 januari 2000 menunjukkan bahwa untuk perioda breakpoint, yaitu dari tanggal 13 januari 1999 sampai dengan 24 april 2000, mempunyai nilai f-statistik yang signifikan pada level 1%. hal ini menunjukkan bahwa koefisien pada kedua perioda pengamatan yang dipisahkan oleh perioda breakpoint ini adalah berbeda secara signifikan dengan koefisien selama total perioda pengamatan tahun 1999-2005 pada indeks pasar ihsg. sebelum tanggal 13 januari 1999 tidak dapat dilakukan penelitian secara lebih lanjut karena pembatasan sampel penelitian dari tahun 1999, sehingga tidak dapat diketahui apakah sebelum perioda breakpoint tersebut berbeda atau tidak berbeda secara signifikan dengan koefisien total perioda pengamatan tahun 1999-2005. sedangkan setelah perioda breakpoint yaitu tanggal 25 april 2000 dan seterusnya mempunyai nilai f-statistik yang tidak signifikan. antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 210 berdasarkan tabel 5 juga dapat dilihat bahwa untuk breakpoint tanggal 13 januari 1999 mempunyai nilai f-statistik yang paling tinggi yaitu 7,92656. hal ini menunjukkan bahwa pada breakpoint ini, koefisien kedua perioda pengamatan adalah mempunyai perbedaan yang paling besar dengan koefisien total perioda pengamatan tahun 1999-2005 pada indeks pasar ihsg. hasil chow test pada breakpoint 2 januari 2003 dan tanggal-tanggal di sekitarnya nampak pada tabel 6, yaitu sebagai berikut: tabel 6. pengujian stabilitas sekitar breakpoint 2 januari 2003 chow test pada ihsg breakpoint f-statistik kesimpulan 10 oktober 2002 0,86276 tidak signifikan 11 oktober 2002 1,72992 signifikan* 2 januari 2003 1,72992 signifikan* 10 maret 2003 2,60154 signifikan* 7 mei 2003 1,72992 signifikan* 8 mei 2003 0,86276 tidak signifikan sig*: signifikan pada level 10% dari tabel 6 nampak bahwa untuk perioda breakpoint yaitu dari tanggal 11 oktober 2002 sampai dengan 7 mei 2003, mempunyai nilai f-statistik yang signifikan pada level 10%. hal ini menunjukkan bahwa koefisien pada kedua perioda pengamatan yang dipisahkan oleh perioda breakpoint ini adalah berbeda secara signifikan dengan koefisien selama total perioda pengamatan tahun 1999-2005 pada indeks pasar ihsg. sedangkan untuk sebelum perioda breakpoint tersebut, yaitu tanggal 10 oktober 2002 dan sebelumnya mempunyai nilai f-statistik yang tidak signifikan. demikian pula setelah perioda breakpoint yaitu tanggal 8 mei 2003 dan seterusnya mempunyai nilai f-statistik yang tidak signifikan. berdasarkan tabel 6 juga nampak bahwa untuk breakpoint tanggal 10 maret 2003 mempunyai nilai f-statistik yang paling tinggi yaitu 2,60154. hal ini menunjukkan bahwa pada breakpoint ini, koefisien kedua perioda pengamatan adalah mempunyai perbedaan yang paling besar dengan koefisien total perioda pengamatan tahun 1999-2005 pada indeks pasar ihsg. pengujian breakpoint pada indeks lq45 hasil uji chow test pada breakpoint 4 januari 2000 dan tanggal-tanggal di sekitarnya nampak pada tabel 7, yaitu sebagai berikut: tabel 7. pengujian stabilitas sekitar breakpoint 4 januari 2000 chow test pada lq45 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 211 breakpoint f-statistik kesimpulan 19 oktober 1999 1,25959 tidak signifikan 20 oktober 1999 1,89291 signifikan* 4 januari 2000 1,89291 signifikan* 1 maret 2000 2,5286 signifikan* 26 april 2000 1,89291 signifikan* 27 april 2000 1,25959 tidak signifikan sig*: signifikan pada level 10% pada tabel 7 nampak bahwa untuk perioda breakpoint yaitu dari tanggal 20 oktober 1999 sampai dengan 26 april 2000, mempunyai nilai f-statistik yang signifikan pada level 10%. hal ini menunjukkan bahwa koefisien pada kedua perioda pengamatan yang dipisahkan oleh perioda breakpoint ini adalah berbeda secara signifikan dengan koefisien selama total perioda pengamatan tahun 1999-2005 pada indeks lq45. sedangkan untuk sebelum perioda breakpoint tersebut, yaitu tanggal 19 oktober 1999 dan sebelumnya mempunyai nilai f-statistik yang tidak signifikan. demikian pula setelah perioda breakpoint yaitu tanggal 27 april 2000 dan seterusnya mempunyai nilai f-statistik yang tidak signifikan. berdasarkan tabel 7 juga nampak bahwa untuk breakpoint tanggal 1 maret 2000 mempunyai nilai f-statistik yang paling tinggi, yaitu 2,5286. hal ini menunjukkan bahwa pada breakpoint ini, koefisien kedua perioda pengamatan adalah mempunyai perbedaan yang paling besar dengan koefisien total perioda pengamatan tahun 1999-2005 pada indeks lq45. intensitas fenomena the monday effect berdasarkan hasil uji regresi berganda pada perioda-perioda yang dipisahkan dengan breakpoint pada setiap awal tahun, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan dan penurunan intensitas munculnya gejala the monday effect pada ihsg dan indeks lq45 di bursa efek jakarta selama perioda 1999-2005. intensitas fenomena the monday effect pada ihsg hasil penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan adanya perubahan intensitas munculnya gejala the monday effect pada ihsg selama perioda pengamatan tahun 1999-2005. berdasarkan tabel 3 nampak bahwa koefisien senin untuk peioda pengamatan selama tahun 1999 adalah sebesar -0,002 dan tidak signifikan. artinya bahwa pada peioda pengamatan tersebut gejala the monday effect pada ihsg adalah secara signifikan tidak nampak. tetapi untuk peioda pengamatan 2000-2005, koefisien senin adalah sebesar -0,003 dan signifikan pada level 1%. hal ini bisa disimpulkan bahwa pada peioda antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 212 pengamatan tersebut gejala the monday effect pada ihsg nampak secara signifikan. pada tabel 3 juga nampak bahwa koefisien senin untuk peioda pengamatan 19992002 adalah -0,003 dan signifikan pada level 10%. artinya bahwa pada peioda pengamatan tersebut terdapat gejala the monday effect pada ihsg. tetapi untuk peioda pengamatan 2003-2005, koefisien senin adalah sebesar 0,001 dan tidak signifikan. hal ini bisa disimpulkan bahwa pada peioda pengamatan tersebut gejala the monday effect pada ihsg sudah tidak nampak secara signifikan. apabila dihubungkan dengan hasil penelitian mehdian dan perry (2001), dengan adanya gejala the monday effect pada ihsg sudah tidak nampak secara signifikan maka ihsg mempunyai karakteristik yang menyerupai indeks saham large cap. selain itu, dengan adanya kecenderungan semakin tidak munculnya gejala the monday effect pada ihsg, maka dapat dikatakan bahwa bursa efek jakarta yang indeksnya berupa ihsg mempunyai kecenderungan bergeser dari pasar modal yang tidak efisien menuju pasar modal yang efisien dengan bentuk lemah. sedangkan intensitas munculnya gejala the monday effect pada ihsg selama perioda pengamatan tahun 1999-2005 apabila dilihat dari standardized coefficient senin pada tiap-tiap peioda pengamatan, terlihat pada tabel 8 sebagai berikut: tabel 8. intensitas fenomena the monday effect pada ihsg perioda standardized coefficients senin signifikansi 1999-2005 -0,071 signifikan* 2000-2005 -0,082 signifikan* 2001-2005 -0,071 signifikan** 2002-2005 -0,061 signifikan*** 2003-2005 -0,051 tidak signifikan 2004-2005 -0,098 signifikan** 2005 -0,088 tidak signifikan sig* : signifikan pada level 1% sig** : signifikan pada level 5% sig*** : signifikan pada level 10% pada tabel 8 terlihat bahwa nilai standardized coefficient senin pada tahun 2000-2005 sebesar -0,082 yang signifikan pada level 1% lebih besar dari nilai standardized coefficient senin tahun pengamatan 1999-2005 yang signifikan sebesar -0,071. hal ini menunjukkan adanya peningkatan intensitas gejala the monday effect. tetapi dari nilai standardized coefficient senin pada tahun jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 213 2001 dan 2002 yang masing–masing sebesar -0,071 (signifikan level 5%) dan 0,061 (signifikan level 10%) yang mana semakin menurun dengan level siginifikansi yang juga semakin menurun, ini menunjukkan bahwa intensitas gejala the monday effect pada ihsg cenderung mengalami penurunan. sedangkan pada tahun 2003 gejala the monday effect cenderung sudah tidak muncul kembali yang terlihat dari nilai standardized coefficient yang tidak signifikan. namun pada tahun 2004 gejala tersebut muncul kembali dan terjadi peningkatan nilai standardized coefficient dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar -0,098 yang signifikan pada level 5%. sedangkan untuk tahun 2005 gejala the monday effect cenderung sudah tidak muncul lagi yang ditunjukkan dengan adanya nilai standardized coefficient yang tidak signifikan. sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya gejala the monday effect pada ihsg di bej cenderung mengalami penurunan intensitas dan bahkan tidak muncul lagi pada tahun 2005. maka berdasarkan penelitian mehdian dan perry (2001) indeks pasar ihsg mempunyai karakteristik seperti halnya indeks pasar berkapitalisasi besar (large cap), karena terdapat kecenderungan semakin menurunnya atau tidak munculnya gejala the monday effect. intensitas fenomena the monday effect pada indeks lq45 hasil penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan adanya perubahan intensitas munculnya gejala the monday effect pada indeks lq45 selama perioda pengamatan tahun 1999-2005. berdasarkan tabel 4 nampak bahwa koefisien senin untuk peioda pengamatan selama tahun 1999 adalah sebesar 0,002 dan tidak signifikan. artinya bahwa pada peioda pengamatan tersebut gejala the monday effect pada indeks lq45 adalah tidak nampak secara signifikan. tetapi untuk peioda pengamatan 2000-2005, koefisien senin adalah sebesar -0,003 dan signifikan pada level 1%. hal ini bisa disimpulkan bahwa pada peioda pengamatan tersebut gejala the monday effect pada indeks lq45 nampak secara signifikan. apabila dihubungkan dengan hasil penelitian mehdian dan perry (2001), dengan adanya gejala the monday effect pada indeks lq45 masih cenderung nampak secara signifikan maka indeks lq45 dapat dikatakan mempunyai karakteristik yang menyerupai indeks saham small cap. selain itu, dengan adanya kecenderungan masih munculnya gejala the monday effect, maka dapat dikatakan bahwa indeks lq45 mempunyai kecenderungan masih belum bisa dikategorikan bersifat efisien bentuk lemah. sedangkan intensitas munculnya gejala the monday effect pada indeks lq45 selama perioda pengamatan tahun 1999-2005 apabila dilihat dari standardized coefficient senin pada tiap-tiap peioda pengamatan, terlihat pada tabel 9 sebagai berikut: tabel 9. intensitas fenomena the monday effect pada indeks lq45 antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 214 perioda standardized coefficients senin signifikansi 1999-2005 -0,064 signifikan* 2000-2005 -0,072 signifikan* 2001-2005 -0,062 signifikan** 2002-2005 -0,051 tidak signifikan 2003-2005 -0,041 tidak signifikan 2004-2005 -0,089 signifikan** 2005 -0,077 tidak signifikan sig* : signifikan pada level 1% sig** : signifikan pada level 5% pada tabel 9 terlihat bahwa pada tahun 2000 peningkatan intensitas gejala the monday effect. hal ini dapat dilihat dari nilai standardized coefficient senin pada tahun 2000-2005 sebesar -0,072 yang signifikan pada level 1% lebih besar dari nilai standardized coefficient senin tahun pengamatan 1999 yang signifikan sebesar -0,064. tetapi dari nilai standardized coefficient senin tahun 2001 (sebesar -0,062 yang signifikan pada level 5%) yang semakin menurun, maka hal ini menunjukkan bahwa intensitas gejala the monday effect pada indeks lq45 cenderung mengalami penurunan. sedangkan pada tahun 2002 dan 2003 gejala the monday effect cenderung sudah tidak muncul kembali yang ditunjukkan dengan nilai standardized coefficient senin yang tidak signifikan. namun pada tahun 2004 gejala tersebut muncul kembali dan terjadi peningkatan nilai standardized coefficient senin dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar -0,089 yang signifikan pada level 5%. sedangkan untuk tahun 2005 the monday effect cenderung sudah tidak muncul lagi yang terlihat dari nilai standardized coefficient senin yang tidak signifikan. sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya gejala the monday effect pada indeks lq45 di bej cenderung mengalami penurunan intensitas dan bahkan tidak muncul lagi pada tahun 2005. maka berdasarkan penelitian mehdian dan perry (2001) indeks pasar ihsg mempunyai karakteristik seperti halnya indeks pasar berkapitalisasi besar (large cap), karena terdapat kecenderungan semakin menurunnya intensitas atau bahkan tidak munculnya gejala the monday effect. kesimpulan, keterbatasan dan saran kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa : (1) dengan perioda pengamatan pada return pasar tahun 1999-2005, pengujian membuktikan bahwa terdapat return yang negatif secara signifikan pada hari senin di bursa efek jakarta, baik pada ihsg dan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 215 indeks lq45, serta return untuk hari lain adalah positif, atau paling tidak adalah negatif tetapi bernilai lebih besar dan tidak signifikan. atau dengan kata lain terdapat gejala the monday effect di bursa efek jakarta, baik pada ihsg dan indeks lq45. (2) intensitas munculnya gejala the monday effect di bursa efek jakarta tidak stabil dan bervariasi dari tahun ke tahun sepanjang perioda pengamatan tahun 1999-2005, baik pada ihsg maupun pada indeks lq45. (3) intensitas munculnya gejala the monday effect pada ihsg di bursa efek jakarta, apabila dilihat berdasarkan chow test menunjukkan adanya kecenderungan untuk tidak nampak lagi secara signifikan. tetapi apabila dilihat dari standardized coefficient senin, gejala the monday effect pada ihsg cenderung mengalami penrunan sejak tahun 2000, dan bahkan gejala tersebut tidak nampak lagi pada tahun 2005. (4) intensitas munculnya gejala the monday effect pada indeks lq45 di bursa efek jakarta, apabila dilihat berdasarkan chow test menunjukkan adanya kecenderungan masih nampak secara signifikan. tetapi apabila dilihat dari standardized coefficient senin, gejala the monday effect pada indeksn lq45 cenderung mengalami penrunan sejak tahun 2000, dan bahkan gejala tersebut tidak nampak lagi pada tahun 2005. keterbatasan dan saran penelitian ini dilakukan hanya dalam rentang waktu 1999-2005. keterbatasan rentang waktu penelitian belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan generalisasi mengenai gejala munculnya the monday effect di bursa efek jakarta. dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperbesar rentang waktu penelitian agar dapat digunakan sebagai dasar yang lebih baik untuk melakukan generalisasi. daftar pustaka abraham, abraham. and david ikenberry, 1994, the individual investor and the weekend effect, journal of financial and quantitative analysis, vol. 29, pp. 263-277. aggarwal, r. and p. rivoli, 1989, seasonal and day-of-the-week effect in four emerging markets, financial review, vol. 24, h. 1463-84. ahdianto, 1999, “efek akhir minggu (weekend effect) terhadap rata-rata return saham harian di bej”, thesis tidak dipublikasikan, pasca sarjana ugm, yogyakarta. antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 216 brigham, eugene f., louis c. gapenski and phillip r. daves, (1999), intermediate financial management, the dreyden press, orlando, florida. budileksmana, antariksa, 2005, fenomena the monday effect di bursa efek jakarta, simposium nasional akuntansi viii, solo, 15-16 september. dyl, edward, 1988, a possible explanation of the weekend effect, financial analysts journal, may/june, h. 83-84. elton, edwin j., and martin j. gruber, 2000, modern portfolio theory and investment analysis, john wiley and sons. fama, e., 1970, efficient capital markets: a review of theory and empirical work, journal of finance, vol. 25, h. 383-417. fama, e. f, 1991, efficient capital markets ii, journal of finance, xlvi, vol. 5, december. fields, m.j., 1931, stock prices: a problem in verification, journal of business. french, kenneth r., 1980, stock returns and the weekend effect, journal of financial economics, vol. 13, pp.55-70. ghozali, imam, 2001, aplikasi analisis multivariate, semarang: badan penerbit universitas diponegoro. hensel, c. and william ziemba, 1996, investments results from exploiting turn-of-the-month effects, journal of portfolio management, spring, pp.17-23. husnan, suad, 2000, dasar-dasar teori portofolio: analisis sekuritas di pasar modal, upp – amp ykpn, yogyakarta jaffe, j. and r. westerfield, 1985, the weekend effect of common stock returns: the international evidence, journal of finance, vol. 40, pp.43354. jaffe, j., r. westerfield and c. ma, 1989, a twist on the monday effect in stock prices: evidence from the us and foreign stock markets, journal of banking and finance, vol. 13, pp.641-650. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 195-218, juli 2006 217 jogiyanto, 2000, teori portofolio dan analisis investasi, edisi kedua, badan penerbit fakultas ekonomi ugm, yogyakarta. kamara, a, 1997, new evidence on the monday seasonal in stock returns, journal of business, vol. 70, pp. 63-84. lakonishok, h.j. and m. levi, 1982, weekend effects on stock returns: a note, journal of finance, vol. 37, pp. 883-889. lakonishok, j. and e. maberly, 1990, the weekend effect: trading patterns of individual and institutional investors, journal of finance, vol. 45, pp. 231-243. linawaty, 2003, “pengujian monday effect terhadap return ihsg dengan metode box jenkins peioda pemerintahan habibie, gus dur, dan megawati“, thesis tidak dipublikasikan, mm ugm, yogyakarta. mehdian, seyed and mark j. perry, 2001, the reversal of the monday effect: new evidence from us equity markets, journal of business finance & accounting, sept/oct, pp.1043-1065. miller, edward, 1988, why a weekend effect, journal of portfolio management, summer, h. 43-48. miller, edward, 1990, explaining the january small firm effect, quarterly journal of business and economics, vol. 29, h. 36-55. reilly, frank k, and keith c. brown, 1997, investment analysis and portfolio management, the dryden press, fort worth, texas. rogalski, richard, 1984, new findings regarding day-of-the-week returns over trading and non-trading periods: a note, journal of finance, vol. 39, h. 1603-14. rystrom, d. and e. benson, 1989, investor psychology and the day-of-theweek effect, financial analysts journal, september/october, h. 75-78. sukamulja, sukmawati, 2005, “anomali pasar dan weekend effect kasus di bursa efek jakarta”, jurnal ekonomi universitas merdeka, januari, vol. 9. no. 1, h. 40-56. antariksa budileksmana & septi hambayanti, stabilitas fenomena.... 218 sun, qian and wilson h.s. tong, 2002, another new look at the monday effect, journal of business finance & accounting, sept/oct, pp. 11231147. tahar, afrizal dan arum indrasari, 2004, analisis pengaruh day of the week effect terhadap return saham di bursa efek jakarta, jurnal akuntansi dan investasi, juli, h. 131-146. wang, k., y. li and j. erickson, 1997, a new look at the monday effect, journal of finance, vol. 52, pp. 2171-2186. www.investomedia.com www.jsx.co.id. ziemba, william, 1993, comment on ‘why weekend effects?’, journal of portfolio management, winter, pp.93-99. http://www.investomedia.com/ http://www.jsx.co.id/ journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper the ethical perspective of millennial accountants in responding to opportunities and challenges of blockchain 4.0 sendy dwi haryanto 1 * and erina sudaryati 2 abstract: research aims: this study aims to provide a perspective on the professional ethics of a millennial accountant in applying blockchain technology to improve his professionalism, and discusses the issue of blockchain ethical challenges for an accountant's profession design/methodology/approach: a research approach is a qualitative approach with interviews with the millennial accountants, namely millennial corporate accountants, millennial research accountants, and millennial internal auditors. research findings: the study results indicated that a millennial accountant in the 4.0 revolution era is required to adapt to technology. the blockchain technology extends the ethical approach to utilitarianism to a broader social level with decentralization in serving stakeholders’ information needs. blockchain changes the task of millennial accountants who previously produced information into information evaluators. millennial accountants must change their mindset to absorb the essence of the accountant's code of ethics and harmonize ethical values. it is the basis for acting ethically to avoid the moral dilemma of technological adaptation. theoretical contribution/originality: the contribution of this research for accountants is to build a moral-ethical perspective in adopting blockchain technology that prevents potential impacts on business and society and to describe the challenges that the accounting profession will face in adopting blockchain in the industrial revolution 4.0. practitioner/policy implication: the implications of this study illustrate that the blockchain can change perspectives in real-time accounting to reduce practitioners' mistakes from the accounting profession by considering the ethical and moral aspects of a millennial accountant. research limitation/implication: the limitation of this study is the first; it has not yet deepened the three challenges faced by millennial accountants in the revolutionary 4.0 era. secondly, millennial educator accountants have not yet to be involved as interviewees. keywords: ethical dilemma; millennial accountants; revolution 4.0; utilitarianism introduction the development of blockchain technology began in the last decade accompanied by the growth of cryptocurrency and bitcoin in 2009, which affected the cycle or function of accounting and financial reporting (fuller & markelevich, 2020; sinha, 2020). blockchain offers a new way to record, affiliation: 1, 2 department of accounting, faculty of economic and business, university of airlangga, east java, indonesia. *correspondence: erina.sudaryati@feb.unair.ac this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103159 citation: haryanto, s. d., & sudaryati, e. (2020). the ethical perspective of millennial accountants in responding to opportunities and challenges of blockchain 4.0. journal of accounting and investment, 21(), 452-470. article history received: 21 jun 2020 reviewed: 28 jun 2020 revised: 13 jul accepted: 16 jul 2020 mailto:erina.sudaryati@feb.unair.ac http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9153 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 453 process, and store transactions and financial information to change the accounting profession's perspective to reshape the integrated business ecosystem (liu, wu, & xu, 2019). other implications of the next blockchain technology are data processing, transmission, storage, and data security (brandon, 2016; gross, hemker, hoelscher, & reed, 2017). supported by previous research, blockchain has the potential to create new ecosystems in handling accounting information (dai & vasarhelyi, 2017; kokina, mancha, & pachamanova, 2017). blockchain itself is a public ledger as a place for several groups of transactions that are recorded and stored in a data structure such as chains that adjusted to blocks based on transaction time (simoyama, grigg, bueno, & oliveira, 2017). the development of blockchain technology is divided into two types, namely unlicensed blockchain and permitted blockchain (zheng, xie, dai, chen, & wang, 2018). blockchain without permission illustrated with one of the information can be shared, updated, monitored, owned, and controlled by everyone both individuals and organizations in decentralized, while for the permitted blockchain, it refers to a blockchain that has some restrictions in membership and there are control procedures (liu et al., 2019). the blockchain has been developed and adopted by businesses today, which supports various business sectors, such as banking, trade, insurance, health services, transportation, and government (ølnes, ubacht, & janssen, 2017; tan & low, 2019; yermack, 2017). it will be expected to impact the accounting and audit profession in the future (coyne & mcmickle, 2017; dai & vasarhelyi, 2017; kokina et al., 2017). blockchain is in the spotlight used in various industries that show progress and are not only limited to cryptocurrencies but can affect the cycle or function of accounting and financial reporting (sinha, 2020). an accountant’s essential characteristic in producing information is the high reliability of accounting information, where investors and auditors like reliable data or information (fuller & markelevich, 2020). current efforts explore how accounting information can be modified to integrate with blockchain technology (vetter, 2018). furthermore, the reliability of information integrated with the blockchain is supported by (sinha, 2020), which shows that the benefits of blockchain technology are strength, deletion, and consensus mechanism. these characteristics can ensure that there is no time lag between the occurrence of transactions and the accounting system's recording system that cannot be changed. these technological advances have made it possible for the accounting profession to develop and build blockchain-based accounting practices to improve business information systems (andersen, 2016; brandon, 2016). the accountant profession will indirectly benefit significantly from blockchain technology due to several factors, starting from the level of data storage security, the process of sharing information relevant to stakeholders, and the verification process of accounting transactions (dai & haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 454 vasarhelyi, 2017). it is a consideration for the accounting profession to implement blockchain technology to change the latest business ecosystem. the other side that needs to consider regarding the reliability of information for an accountant produced when implementing blockchain is the level of cyber information security. the negative side of the implementation of the blockchain is indeed quite high the impact that will be felt by accountants and companies (demirkan, demirkan, & mckee, 2020). blockchain can pose a threat to the business environment and the parties involved (barzilay, 2017). the accountant profession can disrupt the digitalization of technology, namely adaptability, cost, and difficulty levels that are quite high (murthy, 2016; sinha, 2020). an unexpected negative impact will cause the failure of the company's goals. aside from the accountant profession side, there is a negative impact on the government, namely increasing energy consumption, which is very high for calculating blockchain transactions (hooper & holtbrügge, 2020). the perception of four audit firms (big four) about the implementation of blockchain technology benefits the accounting profession. pricewaterhousecoopers, for example, has a perception that blockchain is a software to improve the next generation of business processes that change practices by integrating clients, competitors, and suppliers in activities in his profession (pricewaterhousecoopers, 2016b). likewise, deloitte (2016) expressed his hope that the blockchain could increase collaboration between businesses and individuals, data transparency, and productivity for business sustainability (dai, he, & yu, 2019). in indonesia, the indonesian institute of accountants through prakasa 6.1 stated the macro trends and implications for the profession of applying information technology. artificial intelligence, blockchain, cloud, big data, the internet of things, and robotics have disrupted conventional economic order while presenting new business models (ikatan akuntan indonesia, 2019). then, what about the ethics of an accountant? the ethical importance of implementing technology is not just the benefits gained in the business process and stakeholders. underlined in blockchain's implementation is a decentralized, democratic, and disintermediary system (dierksmeier & seele, 2020). governance based on blockchain implementation can influence business processes, both offline and online, which will indirectly experience debates relating to business ethics that oppose the status quo. an ethical assessment of this technology from the perspective of "information ethics" introduced by floridi (2013) defines that "information ethics" is an information philosophy that has an ethical impact on the implementation of information technology concerning human and community life. the renewal of blockchain technology from decentralization requires the approach of two parties: decision-makers in business and policymakers or regulators (dierksmeier & seele, 2020). the phenomenon of blockchain technology adoption is still limited and needs to be considered for its development. moral and ethical challenges need to be addressed to understand the potential consequences of blockchain technology (tang, xiong, becerril-arreola, & iyer, 2019a). the ethical importance of blockchain technology is its implementation, which will impact the business world and society. haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 455 the accounting profession's ethics stated by duska, duska, and kury (2018) is that the accounting profession's ethics is a behavior related to right or wrong, and good or bad concerning the principles of life the individual or disciplines to study ethical principles. ethical behavior is going to be used to analyze and evaluate individual practice. the role of the millennial accountant profession to support the 4.0 revolution is required to improve the capabilities associated with the process of analyzing lots of data and making decisions based on data with complex problem-solving, leadership skills, and interpersonal skills (setiawan, lusanjaya, & kurnia, 2019). moreover, sumarna (2020) supports that soft skills in critical and analytical thinking are needed by the accountant profession, which is used as a benchmark to prepare professional accountants who can compete in the 4.0 industrial revolution era. the utilitarianism perspective of an accountant who implements blockchain technology raises the positive side. utilitarianism does not pay attention to the privacy side but is based more on how the utility in the aggregate use of blockchain technology (dierksmeier & seele, 2020). this perspective does emphasize optimizing utility outcomes to provide satisfaction or happiness (davison, 2000; stahl, 2012). blockchain technology has expanded the realm of ethical utilitarianism in cloud computing to serve the needs of all parties (miller, 2010). decentralization through blockchain technology provides good governance through records and ownership that does not affect transparency (tang, xiong, becerril-arreola, & iyer, 2019b; yermack, 2017). research related to blockchain technology ethics is still lacking (fischer, 2018; tang et al., 2019a). it is in contrast to research related to the implementation of the blockchain in the field of accounting and its profession, where the audit process has the most potential application of the blockchain (dai et al., 2019), the taxation system (tang et al., 2019a), financial/banking services (fanning & centers, 2016), and corporate social responsibility (dierksmeier & seele, 2020). previous research (tang et al., 2019a) stated that blockchain ethics and its application are essential for technology adoption to prevent potential negative consequences and impact business and society. sheldon (2018) argued that networks produced by blockchain technology could record violations and allow the accounting profession to exchange information without the risk of committing violations. blockchain can help combat aggregation and problems with realtime updates, and cannot change information and confirmations to prevent fraud. based on a literature review from several previous studies, the researcher aims this study first to provide an ethical perspective on an accountant's profession in applying blockchain technology to improve professionalism. secondly, it is to discuss the problem of ethical blockchain challenges for an accountant's profession. the urgency of this research is that the researcher wants to revoke the ethics of the accounting profession that faces the challenges of implementing the blockchain in the industrial revolution 4.0. this study illustrates how blockchain can change the perspective in real-time accounting to reduce practitioners’ mistakes from the accounting profession. this study also considers the ethical and moral aspects of the blockchain-based business model. the contribution of this research for accountants is to build a moral-ethical perspective in adopting blockchain technology that prevents potential impacts on business and society haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 456 and to describe the challenges that the accounting profession will face in adopting blockchain in the industrial revolution 4.0. literature review blockchain technology the technology was first introduced by nakamoto (2008), which to use for digital currency exchange infrastructure that is centrally controlled by the government (e.g., bitcoin) (fuller & markelevich, 2020). blockchain technology offers a new way to record, process, and store transactions and financial information with the accounting profession’s potential perspective to reshape the integrated business ecosystem (liu et al., 2019). blockchain itself is a public ledger used as a place for several groups of transactions to be recorded and stored in a data structure, like chains adopted to blocks and chains based on transaction time (simoyama et al., 2017). blockchain and accounting blockchain is in the spotlight used in various industries that show the progress that is not only limited to cryptocurrencies and can affect the cycle or function of accounting and financial reporting (sinha, 2020). blockchain is one of the latest technologies that can transform invoices, payment processing, contractual agreements, and records that have implications for accountants’ performance, financial professionals, and regulators (baron, 2017; dai & vasarhelyi, 2017). besides, kokina et al. (2017) stated that blockchain technology is used to develop accounting system triple-entry, which is possible to implement it as an intermediary to automate the storage and verification of transactions in forensic accounting. transaction verification using blockchain technology can improve transaction data security or be reliable based on generally accepted accounting standards (coyne & mcmickle, 2017). blockchain and professional ethics the reliability of accounting information data is one of the benefits resulting from the implementation of the blockchain, where the financial statement audit process only requires less time to verify the accuracy of the data (fuller & markelevich, 2020). moral and ethical challenges need to be addressed for understanding the potential consequences that may be caused by the implementation of blockchain technology (tang et al., 2019a). another statement from duska et al. (2018) argued that a person must be ethical because it can make a person aware of the principles used in determining what to do in situations involving ethical issues. research from dierksmeier and seele (2020) supports that one's moral judgment viewed from the ethical evaluation side will change depending on someone who analyzes it through the view of utilitarianism, contractarianism, deontology, virtue ethics, and respectively. haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 457 blockchain and millennial accountant ethics the ethics of the accounting profession were defined by duska et al. (2018) as a behavior that is right or wrong and good and bad by the principles of the life of the individual or disciplines to study ethical principles. ethical behavior is used to analyze and evaluate individual practice. meanwhile, stuart, stuart, and pedersen (2014) stated that accountant ethics is an ethical awareness, reflection, and assessment of ethical issues in accountants’ discipline, enhancing the ability of accountants in action based on assessment. accountant ethics education must be oriented towards ethical decisionmaking in practice. the role of the millennial accountant profession to support the 4.0 revolution is necessary to improve the ability with lots of data and make data-based decisions with complex problem-solving methods, leadership skills, and interpersonal skills (setiawan et al., 2019). furthermore, sumarna (2020) supports that soft skills in critical and analytical thinking are needed by the accountant profession, which is used as a benchmark between kja to prepare professional accountants who can compete in the industrial revolution era 4.0. research method this research approach is qualitative. this study used critical methodological elements from the research of kihn and ihantola (2015) and suddaby (2006), who specialized in accounting and management research, including research strategies, identification, selection of interview subjects, data analysis methods, data sources, and use of technical languages (evaluation criteria). this study employed primary data obtained based on the interview process. in-depth unstructured interviews have used extensively to explore the dynamics of change in accounting (alsharari & al-shboul, 2019; lukka, 2007). the interviewees of this study were two young accountants. the researcher determined the first because of a corporate accountant in export and import companies. the second interviewee was a young research assistant who studied financial accounting research. the third one was an internal auditor in a distribution company. the interview results were recorded, which were then analyzed by the researcher. data analysis introduced by saunders (2011) shows the main processes that can be applied in data analysis to strengthen the interpretation of meaning. it includes summarizing meanings, categorizing (grouping) meanings, and structuring meaning using descriptions (alsharari & al-shboul, 2019). modifications of this analysis were expected to be able to describe the researcher in-depth and convince the explanation of accounting changes. the researcher modified interview questions from schmitz and leoni (2019) and tang et al. (2019a). the researcher adjusted the need to answer this research questions related haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 458 to the understanding and challenges that must be faced by the accountant profession in the implementation of the blockchain and the ethical perspective of the accounting profession that adopted to the indonesian accountant's code of ethics in understanding the adoption of blockchain in generation 4.0. result and discussion utilitarianism theory as the urgency of millennial accounting the traditional ethical theory supports the discussion of ethics in information systems. this research employed a utilitarianism approach, which emphasizes maximizing the output of the use of (utility) (davison, 2000; stahl, 2012). according to mcphail and walters (2010), the theory of utilitarianism is a theory of goodness in which the consequences of one's actions. therefore, this theory explains that action is right, which generates benefit by involving not only one person but a group of people. criteria related to this theory are pro and contra, determining the happiness of the community or the people. it is contrary to deontology theory, which refers to very high tasks and intentions but does not pay attention to the consequences caused (mingers & walsham, 2010; stahl, 2012). the utilitarian approach shows that ethical action in doing the best and least harmful compared to other ethical approaches (lapointe & fishbane, 2019). the utilitarian approach will go hand in hand with a shift from the trust to the transparency of information (brännmark, 2009; dierksmeier & seele, 2020). blockchain extends the ethics of utilitarianism to a broader social level through cloud computing to serve all parties’ information needs (miller, 2010; tang et al., 2019b). transparency in blockchain implementation is indeed essential for a millennial accountant. one millennial accountant thought that: "accounting information for a publicly owned company certainly belongs to the public. information is neutral. the problem is someone's perception of the information (in this case, the accountant/auditor). it is ethical if the information does not carry personally from the accountant. blockchain implementation will still have high ethical value if it only accesses accounting information, not information related to its accountants". as it is known, dierksmeier and seele (2020) states that the utilitarianism approach does not pay much attention to privacy but instead emphasizes the good impact resulting from utilities. the benefits of transparent information covering a more comprehensive range will have a good impact. the indonesian institute of accountants through prakasa 6.1, concerning the macro trend of the professional environment, demonstrates transparency and accountability in the public sector. there needs to be increased the oversight of public finance and the demand for information that has characteristics including transparency, overall, and accuracy for the decision-making process (ikatan akuntan indonesia, 2019). haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 459 blockchain enhances ethical benefits that balance the information needs and fairness of a wider distribution of information (madsen, 2009). the appropriateness of the utilitarianism approach and implementation of the blockchain is supported to facilitate a millennial accountant’s performance, where they argued that: "utilitarianism is a view that prioritizes the usefulness of all parties. the existence of blockchain implementation will minimize (information asymmetry), so it is almost sure that management moves according to investors' wishes and can reduce monitoring costs". miller (2010) and tang et al. (2019a) affirmed that the blockchain’s implementation could expand the ethics of utilitarianism to a broader social level through cloud computing to serve the information needs of all parties. a millennial accountant must balance the utilitarianism approach to maximize the advantages of the blockchain. blockchain implementation can increase the rigidity and correctness of accounting information (the results of accountants' performance before the existence of the blockchain) so that the level of correctness of corporate accounting information is not in doubt. opportunities and challenges for millennial accountants in the implementation of blockchain technology blockchain was introduced by nakamoto (2008), used for digital currency exchange infrastructure that is centrally controlled by the government (e.g., bitcoin) (fuller & markelevich, 2020). blockchain technology offers a new way to record, process, and store transactions and financial information that can change the accountant's perspective to reshape an integrated business ecosystem (liu et al., 2019). blockchain itself is a public ledger place of several groups of transactions that are recorded and stored in a data structure, like chains adopted to blocks and chains based on transaction time (simoyama et al., 2017). blockchain has developed and adopted by businesses today, which has supported various businesses, such as banking, trade, insurance, health services, transportation, and government (ølnes et al., 2017; tan & low, 2019; yermack, 2017); it will be expected to have an impact on the accounting and auditing profession (coyne & mcmickle, 2017; dai & vasarhelyi, 2017; kokina et al., 2017). it is for consideration for the accounting profession to implement blockchain technology to change the latest business ecosystem. these technological advances have made it possible for the accounting profession to develop and build blockchain-based accounting practices to improve business information systems (andersen, 2016; brandon, 2016). the same thing was stated by millennial accountants that: "blockchain cuts the workload of accountants and auditors, where the accounting cycle becomes instant, and even the auditor will be able to take charge of the company’s dayto-day operations, not in annual units,” said the researchers of accounting. haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 460 "so that the opportunities for rapid technological development are currently making it easier for accountants and auditors to make decisions in the company. blockchain offers various facilities, such as reducing maintenance costs, reconciliation processes, and time efficiency." said the corporate accountant. "accountants must capture the opportunities of this technology, where the blockchain can provide more detailed data on the company's transaction history so that the company's accounting records are more comprehensive and integrated," said the auditor. blockchain's main feature is the concept of decentralization because every record node (user in the computer) is stored, that is different and not in one location, and is easily accessed by anyone who has the authority but cannot be changed (bonsón & bednárová, 2019). thus, it will produce a level of efficiency, transparency, and secure transaction methods, storage of transaction records, and cannot be modified (buterin, 2014). the process of producing efficiency, transparency, and information security is a challenge for millennial accountants who can collaborate with blockchain technology. the form of challenges currently faced by millennial accountants was: "... need a strong understanding of the information system and the accounting cycle itself because it requires adaptability and a high level of difficulty to integrate the two knowledge clusters." said the corporate accountant. "... reflected from the level of use of accounting software is low both at the lecture and company level. it makes the accountant does not make the blockchain a priority that must be prepared." said researchers of accounting. " ... clear and standardized regulations, then the indonesian institute of accountants need to work with governments and it companies (e.g., sap, microsoft) to hold seminars and training on blockchain and their use in accounting and audit." said the auditor. several challenges indeed influence the adoption of the blockchain by accountants. the above statement is supported by fuller and markelevich (2020), which shows the challenges faced by accountants. firstly, data security and privacy factors; secondly, issues regarding the process of adoption and integration of technology; and thirdly, implications of the blockchain on the accounting and audit functions. moreover, sinha (2020) states that the first is the cost and level of difficulty of implementing the blockchain, which can involve many parties; the second is the structure of information security; and the third guarantees the control system adequate security. furthermore, challenges related to the professional ethics of accountants exist. moral and ethical challenges need to be addressed for understanding the potential consequences that may be caused by the implementation of blockchain technology (tang et al., 2019b). the ethical importance of blockchain technology is the implementation that will impact the business world and society. regarding millennial accountants' opinions about aligning the accountant's code of ethics to ensure the success of the concept of decentralization from the implementation of the blockchain, they stated: "the main code of ethics needed is the judgment of the accountant itself against accounting information. blockchain does not conclude from that information, so the role haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 461 of the code of ethics is to uphold the principle of truth in concluding information from the blockchain.” bonsón and bednárová (2019) stated that challenges for the blockchain implementation are scalability, flexibility, architecture, and cybersecurity. the challenges that millennial accountants might face are related to the loss of some of the functions of the accountant's task replaced by the blockchain. millennial accountants stated that: "blockchain as one of the industrial revolution 4.0 technologies that will change the professional world. the accountant profession is a profession that is prone to be replaced, but that is if the accountant still has an old mindset. accountants must now move from preparing accounting information to summarizing accounting information". by iai through prakasa 6.0, the use of smart technology has revolutionized the traditional way of working with accountants. it creates many opportunities and challenges for the profession and its members, including encouraging outsourcing activities far beyond the jurisdictional boundaries (ikatan akuntan indonesia, 2019). to deal with the 4.0 revolution, a millennial accountant will experience a change in the role that previously prepared accounting information to conclude information. a millennial accountant needs to increase technological knowledge, one of which is the blockchain but must pay attention to the cybersecurity, such as detection, response, and resilience (akhter & sultana, 2018; sumarna, 2020). millennial accountants must improve the ability to work with data and make decisions based on data, have the creativity, and adjust to the subsidies that occur (setiawan et al., 2019). the same statement was also stated by millennial accountants that: "surely, they must adapt to technology. history requires almost all great scientists from various disciplines to begin with social rejection". the statement states that the challenges of a millennial accountant come not only from the technical and ethical aspects of the blockchain implementation but also from the social order. the social order side that is one of the challenges of an accountant is social rejection. rejection faced is the impact of accountants in the blockchain adaptation process, namely the denial of the environment of colleagues in a profession that is not easy to adapt to technology. therefore, millennial accountants face two choices: first, a millennial accountant who is easy to adjust to technological developments but will be criticized by the professional environment. second, a millennial accountant who does not adapt to technological progress but has social and professional recognition. both of these choices are a dilemma of a millennial accountant today with the demands of his profession to collaborate with technology or prefer social recognition. however, again, the ethics of the accounting profession is a behavior related to right or wrong. good or bad is used as a principle held by individuals or scientific disciplines to study ethical principles (duska et al., 2018). it is undeniable that technology adaptation does have complex challenges in terms of technical, moral, and social aspects. it should be noted that the current business environment needs to integrate technology in haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 462 managerial processes to be competitive and produce value for the company (marrone & hazelton, 2019; weill & woerner, 2015). millennial accountant ethics and indonesian accountant code of ethics moral and ethical challenges need to be addressed for understanding the potential consequences that may be caused by the implementation of blockchain technology (tang et al., 2019b). indonesia itself, through the iai, states that the basic principles of public accountant ethics are: 1. integrity, where an accountant must be substantial, honest funds are provided in all professional and business relationships. 2. objective, where an accountant must not allow subjectivity, conflict of interest, or influence from other parties that can influence professional or business considerations. 3. professional competence and prudence, where an accountant maintains knowledge and professional expertise and acts professionally by technical and professional standards. 4. confidentiality, where an accountant maintains the confidentiality of information generated from professional relationships and relationships with third parties without the client's consent or employer, except for legal obligations or professional rights to disclose, and does not misuse information for profit. 5. professional behavior, where an accountant complies with the appropriate legislation and knows any behavior that reduces confidence in the profession. the accounting profession’s ethics is a matter of right and wrong behavior and good and bad by the principles of the life of the individual or disciplines to study ethical principles (duska et al., 2018). supported by dierksmeier and seele (2020), a person's moral judgment viewed from the side of ethical evaluation, which will change depending on someone who analyzes through the view of utilitarianism, contractarianism, deontology, and virtue ethics, respectively. millennial accountants stated that: "the most necessary ethical attitude is an adaptive attitude. this attitude will underlie all other ethical attitudes regulated in the accountant's code of ethics. the code of ethics compiled long before the phenomenon of technology emerged as it is now " prakasa 6.1 iai states that information technology, such as artificial intelligence, blockchain, cloud, big data, internet of things, robotic, has disrupted conventional economic order while presenting a new business model (ikatan akuntan indonesia, 2019). thus, a millennial accountant must increase technological knowledge, one of which is the blockchain, but must pay attention to cybersecurity aspects, such as detection, response, and resilience (akhter & sultana, 2018; sumarna, 2020). is a blockchain application considered to be able to increase cost and time efficiency and reduce the risk of human error? the implications of the blockchain on the accountant and auditor profession will traditionally remain relevant in the future, although the fulfillment of tasks will change; it must be balanced with the skills needed, and it hoped haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 463 that the profession challenged to take advantage of this new opportunity (schmitz & leoni, 2019). millennial accountants stated that: "the accountant profession is a profession that is prone to be replaced, but that is if the accountant still has an old mindset. accountants must now move from preparing accounting information to concluding accounting information". a millennial accountant in the era of revolution 4.0 is demanded to be able to adapt to technology. the accountant profession will indirectly benefit significantly from blockchain technology, which is related to the level of data storage security, the process of sharing information relevant to stakeholders, and the verification process of accounting transactions (dai & vasarhelyi, 2017). apart from the accountant's code of ethics that has been issued by the indonesian institute of accountants, millennial accountants must uphold integrity, objectivity, competence and prudence, confidentiality, and professional behavior. however, with the current technological developments, millennial accountants are expected to adopt changes in the code of ethics in an applicative manner without changing the essence of the code of ethics issued by the indonesian institute of accountants. millennial accountants should not only be limited to knowing and understanding the accountant's code of ethics, but the rest must absorb from the code of ethics itself so that it becomes a principle in carrying out his profession that is easily adaptable to technology. iai also states that to demonstrate integrity and ethics in the professional practice of indonesian accountants who are maintained and enforced consistently and sustainably, iai runs a program related to updating the code of ethics and professional standards of accountant services, following the latest developments in standards issued by ifac (ikatan akuntan indonesia, 2019). by changing the task of millennial accountants, who previously produced information to conclude information, the accountant's code of ethics is demanded to maintain credibility in the practice of concluding the information generated. therefore, millennial accountants are supposed to maintain an ethical code mostly, but they must adapt to technological developments in practice. dilemma millennial accountant ethics advances in revolution 4.0 technology enable the accountant profession to develop and expand blockchain-based accounting practices to improve business information systems (andersen, 2016; brandon, 2016). moral and ethical challenges need to be addressed for understanding the potential consequences that may be caused by the implementation of blockchain technology (tang et al., 2019b). the role of the millennial accountant profession to support the 4.0 revolution is necessary to improve the ability with lots of data and make decisions based on data with complex problem-solving methods, leadership skills, and interpersonal skills (setiawan et al., 2019). the ethics of the accounting profession, as stated by duska et al. (2018), is a right or wrong behavior and good and bad by the principles of the life of the individual or disciplines to study ethical principles. haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 464 millennial accountants face two choices, first, a millennial accountant who is easy to adapt to technological developments but will be criticized by the professional environment, or second, a millennial accountant who does not adapt to technological developments but has a social and professional recognition of himself. both of these choices are a dilemma of a millennial accountant today with the demands of his profession to collaborate with technology or prefer social self-recognition. they argued that: "not a dilemma, this is because millennial accountants should not only know and understand the accountant's code of ethics but also permeate the code of ethics itself. it will make the integration of accountants with blockchain technology stronger based on the accountant's code of ethics". the code of ethics is made to upheld as an accountant's principle in carrying out his profession. an adaptive attitude is needed to adjust to the development of revolution 4.0 technology. the mindset of millennial accountants today needs to consider the applicability of the role of the code of ethics while still paying attention to the ethical values of an accountant relating to ethical behavior. it is no longer the time for millennial accountants to experience ethical dilemmas related to right and wrong and good and bad, but they must have the advantage (benchmark) to be competitive in the 4.0 revolution. millennial accountants must have soft skills in critical and analytical thinking to prepare professional accountants who can be competitive in the 4.0 revolution (sumarna, 2020). millennial accountants must first prepare to change the mindset related to the responsibility of an accountant toward his new task to deduce information generated from integration with blockchain technology. secondly, millennial accountants must be brave to learn new things related to information systems to support competitiveness millennial accountants in revolution 4.0. the urgency of millennial accountant ethics in the 4.0 revolution the accountant profession’s role is still very crucial in creating the effectiveness and balance of changes that are happening. ethics, integrity, and values held by accountants are believed to direct this disruption substantially. growth in indonesia prompted iai to develop a macro trend for a competent accountant, namely technology, globalization, regulation, aspects of human resources, and the professional environment. indonesia's readiness is still lacking, so there needs to be an increase in the use of technology. it requires the outsourcing of traditional resources to integrate technology to improve task efficiency. it is reflected by the low level of accounting software used at the professional education level of accountants and companies. (pricewaterhousecoopers, 2016a) revealed the results of research in 2016 on the level of digitalization of the company in the industrial revolution 4.0 in countries that asiapacific would experience a significant increase with several 31% to 67% in 2020, which previously only ranged in numbers 36% in the previous year. haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 465 this increase demands accountants’ role to develop and build blockchain-based accounting practices to improve business information systems (andersen, 2016; brandon, 2016). iai requires accountants to improve public financial oversight and the demand for information with characteristics, including transparency, overall, and accuracy for the decision-making process (ikatan akuntan indonesia, 2019). millennial accountants must know that accounting information's reliability can be beneficial for investors and auditors in the decision-making process (fuller & markelevich, 2020). the use of technology does have a positive impact related to the efficiency of accountants' duties. the same thing is shown by coyne and mcmickle (2017), which states that verification of transactions generated by blockchain can improve transaction data security and rely on generally accepted accounting standards. millennial accountants will face ethical challenges to understand the consequences of the implementation of blockchain technology (tang et al., 2019a, 2019b). the use of blockchain technology can indeed expand utilitarianism’s ethics to a broader social level, and it is due to the concept of decentralization through cloud computing to serve the information needs of all parties (miller, 2010; tang et al., 2019a). revolution 4.0 that will be faced by a millennial accountant demands to change the duties and functions of the profession that the accountant used to prepare accounting information turned into limited information conclusions. although the task and function of producing information have transferred to the blockchain, cybersecurity aspects must still be considered by accountants for detection, response, and resilience (akhter & sultana, 2018; sumarna, 2020). working with data is an additional skill that must be possessed by millennial accountants 4.0 to improve the ability for the decision-making process, high creativity, and adapt to the development of revolution 4.0 (setiawan et al., 2019). the urgency that millennial accountants need to do is: "first, change the mindset regarding accountant responsibility; now is the time to summarize accounting information, not make it. it can also be encouraged by the existence of an accountant's code of ethics in sync with the accountant's work changes. second, dare to learn new things, namely information systems, and information security. it is because, of course, to maximize the use of the blockchain, we must surely understand the technology correctly." the mindset to overcome the ethical dilemma of a millennial accountant that will be faced is to strengthen the responsibility within the accountant to meet the information needs. millennial accountants must adapt to technological developments even though the professional environment will criticize the consequences. the choice of right or wrong, good or bad, comes back to a millennial accountant. perceiving the ethical code is indeed not easy. it is not only limited to understanding it, but there is a need for commitment in millennial accountants by adapting to technology. following iai's code of ethics, it shows that an accountant must be able to uphold their integrity by being firm, honest, and fair in all professional and business relationships. thus, integrity can change millennial accountants' mindset to be more logical and responsible, and their essence can be understood to overcome the ethical dilemma of adopting blockchain technology. haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 466 conclusion blockchain technology offers a new way of record, process, and store transactions and financial information, challenges, and opportunities for the accounting profession to reshape the business ecosystem integrated with technology. this study provides an ethical perspective on an accountant's profession in applying blockchain technology to improve his professionalism and discusses the issue of blockchain ethical challenges for an accountant's profession. blockchain technology to align with ethical benefits is to balance broader information needs and information transparency. the use of blockchain technology extends the ethical approach to utilitarianism to a broader social level with the concept of decentralization to serve the information needs of all parties. a millennial accountant in the 4.0 revolution era is demanded to be able to adapt to technology. revolution 4.0 demands to change the duties and functions of the profession that used to be the accountant preparing accounting information to be limited to concluding information. although the task and function of producing information have transferred to the blockchain, cybersecurity aspects must still be considered by accountants for detection, response, and resilience. the code of ethics is made to upheld as an accountant's principle in carrying out his profession. an adaptive attitude is needed to adjust to the development of revolution 4.0 technology. the mindset of millennial accountants today needs to consider the applicability of the role of the code of ethics while still paying attention to the ethical values of an accountant relating to ethical behavior. implications for millennial accountants are to build a moral-ethical perspective in adopting blockchain technology that prevents potential impacts on business and society and can illustrate the challenges that the accounting profession will face in adopting blockchain in the industrial revolution 4.0. millennial accountants will face challenges from social, ethical, and technical aspects to adapt in the revolutionary era 4.0. future studies are expected to deepen the three challenges faced by millennial accountants in the revolutionary 4.0 era, then adding interviewees from educator millennial accountants. references akhter, a., & sultana, r. (2018). sustainability of accounting profession at the age of fourth industrial revolution. international journal of accounting and financial reporting, 8(4), 139. https://doi.org/10.5296/ijafr.v8i4.13689 alsharari, n. m., & al-shboul, m. (2019). evaluating qualitative research in management accounting using the criteria of “convincingness”. pacific accounting review. 31(1), 4362. https://doi.org/10.1108/par-03-2016-0031 andersen, n. (2016). blockchain technology: a game-changer in accounting [press release]. retrieved from https://doi.org/10.5296/ijafr.v8i4.13689 https://doi.org/10.1108/par-03-2016-0031 haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 467 https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/de/documents/innovation/bloc kchain_a%20game-changer%20in%20accounting.pdf baron, j. (2017). blockchain, accounting and audit: what accountants need to know. accounting today. retrieved from https://www.accountingtoday.com/opinion/blockchain-accounting-and-audit-whataccountants-need-to-know# barzilay, o. (2017). 3 ways blockchain is revolutionizing cybersecurity. retrieved from https://www.forbes.com/sites/omribarzilay/2017/08/21/3-ways-blockchain-isrevolutionizing-cybersecurity/#77dc34b12334 bonsón, e., & bednárová, m. (2019). blockchain and its implications for accounting and auditing. meditari accountancy research. 27(5), 725-740. https://doi.org/10.1108/medar-11-2018-0406 brandon, d. (2016). the blockchain: the future of business information systems. international journal of the academic business world, 10(2), 33-40. retrieved from https://blockchainlab.com/pdf/ethereum_white_paper a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalikbuterin.pdf. brännmark, j. (2009). ethical theories and the transparency condition. ethical theory and moral practice, 12(5), 449. https://doi.org/10.1007/s10677-009-9160-z buterin, v. (2014). a next-generation smart contract and decentralized application platform. ethereum white paper, 3(37), 1-15. retrieved from https://cryptorating.eu/whitepapers/ethereum/ethereum_white_paper.pdf coyne, j. g., & mcmickle, p. l. (2017). can blockchains serve an accounting purpose? journal of emerging technologies in accounting, 14(2), 101-111. https://doi.org/10.2308/jeta-51910 dai, j., he, n., & yu, h. (2019). utilizing blockchain and smart contracts to enable audit 4.0: from the perspective of accountability audit of air pollution control in china. journal of emerging technologies in accounting. 16(2): 23–41. https://doi.org/10.2308/jeta52482 dai, j., & vasarhelyi, m. a. (2017). toward blockchain-based accounting and assurance. journal of information systems, 31(3), 5-21. https://doi.org/10.2308/isys-51804 davison, r. m. (2000). professional ethics in information systems: a personal perspective. communications of the association for information systems, 3(1), 8-25. https://doi.org/10.17705/1cais.00308 deloitte. (2016). blockchain technology: a game changer in accounting? retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/de/documents/innovation/bloc kchain_a%20game-changer%20in%20accounting.pdf. demirkan, s., demirkan, i., & mckee, a. (2020). blockchain technology in the future of business cyber security and accounting. journal of management analytics, 7(2), 1-20. https://doi.org/10.1080/23270012.2020.1731721 dierksmeier, c., & seele, p. (2020). blockchain and business ethics. business ethics: a european review, 29(2), 348-359. https://doi.org/10.1111/beer.12259 duska, r. f., duska, b. s., & kury, k. w. (2018). accounting ethics: john wiley & sons. fanning, k., & centers, d. p. (2016). blockchain and its coming impact on financial services. journal of corporate accounting & finance, 27(5), 53-57. https://doi.org/10.1002/jcaf.22179 fischer, d. (2018). ethical and professional implications of blockchain accounting ledgers. available at: https://doi.org/10.2139/ssrn.3331009 floridi, l. (2013). distributed morality in an information society. science and engineering ethics, 19(3), 727-743. https://doi.org/10.1007/s11948-012-9413-4 https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/de/documents/innovation/blockchain_a%20game-changer%20in%20accounting.pdf https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/de/documents/innovation/blockchain_a%20game-changer%20in%20accounting.pdf https://www.accountingtoday.com/opinion/blockchain-accounting-and-audit-what-accountants-need-to-know https://www.accountingtoday.com/opinion/blockchain-accounting-and-audit-what-accountants-need-to-know https://www.forbes.com/sites/omribarzilay/2017/08/21/3-ways-blockchain-is-revolutionizing-cybersecurity/#77dc34b12334 https://www.forbes.com/sites/omribarzilay/2017/08/21/3-ways-blockchain-is-revolutionizing-cybersecurity/#77dc34b12334 https://doi.org/10.1108/medar-11-2018-0406 https://blockchainlab.com/pdf/ethereum_white_paper-%20a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf https://blockchainlab.com/pdf/ethereum_white_paper-%20a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf https://blockchainlab.com/pdf/ethereum_white_paper-%20a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_application_platform-vitalik-buterin.pdf https://doi.org/10.1007/s10677-009-9160-z https://cryptorating.eu/whitepapers/ethereum/ethereum_white_paper.pdf https://doi.org/10.2308/jeta-51910 https://doi.org/10.2308/jeta-52482 https://doi.org/10.2308/jeta-52482 https://doi.org/10.2308/isys-51804 https://doi.org/10.17705/1cais.00308 https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/de/documents/innovation/blockchain_a%20game-changer%20in%20accounting.pdf https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/de/documents/innovation/blockchain_a%20game-changer%20in%20accounting.pdf https://doi.org/10.1080/23270012.2020.1731721 https://doi.org/10.1111/beer.12259 https://doi.org/10.1002/jcaf.22179 https://doi.org/10.2139/ssrn.3331009 https://doi.org/10.1007/s11948-012-9413-4 haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 468 fuller, s. h., & markelevich, a. (2020). should accountants care about blockchain? journal of corporate accounting & finance, 31(2), 34-46. https://doi.org/10.2139/ssrn.3447534 gross, a., hemker, j., hoelscher, j., & reed, b. (2017). the role of secondary sources on the taxation of digital currency (bitcoin) before irs guidance was issued. journal of accounting education, 39(1), 48-54. https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2017.02.001 hooper, a., & holtbrügge, d. (2020). blockchain technology in international business: changing the agenda for global governance. review of international business and strategy. 30(2), 183-200. https://doi.org/10.1108/ribs-06-2019-0078 ikatan akuntan indonesia, i. (2019). prakarsa 6.1 menguasai perubahan, menyiapkan masa depan! [press release]. retrieved from http://www.iaiglobal.or.id/v03/materipublikasi/materi-131 kihn, l.-a., & ihantola, e.-m. (2015). approaches to validation and evaluation in qualitative studies of management accounting. qualitative research in accounting & management. 12(3), 230-255. https://doi.org/10.1108/qram-03-2013-0012 kokina, j., mancha, r., & pachamanova, d. (2017). blockchain: emergent industry adoption and implications for accounting. journal of emerging technologies in accounting, 14(2), 91100. https://doi.org/10.2308/jeta-51911 lapointe, c., & fishbane, l. (2019). the blockchain ethical design framework. innovations: technology, governance, globalization, 12(3-4), 50-71. https://doi.org/10.1162/inov_a_00275 liu, m., wu, k., & xu, j. j. (2019). how will blockchain technology impact auditing and accounting: permissionless versus permissioned blockchain. current issues in auditing, 13(2), 19-29. https://doi.org/10.2308/ciia-52540 lukka, k. (2007). management accounting change and stability: loosely coupled rules and routines in action. management accounting research, 18(1), 76-101. https://doi.org/10.1016/j.mar.2006.06.006 madsen, p. (2009). dynamic transparency, prudential justice, and corporate transformation: becoming socially responsible in the internet age. journal of business ethics, 90(4), 639648. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0380-3_14 marrone, m., & hazelton, j. (2019). the disruptive and transformative potential of new technologies for accounting, accountants and accountability. meditari accountancy research. 27(5). 677-694. retrieved from https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3a%2f%2fwww.emeraldinsi ght.com%2f10.1108%2fmedar-06-20190508%3futm_campaign%3drepec%26wt.mc_id%3drepec;h=repec:eme:medap p:medar-06-2019-0508 mcphail, k., & walters, d. (2010). accounting and business ethics: an introduction. accounting and business ethics: an introduction, 85(1). 1-15. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.5.1817 miller, k. w. (2010). ethical analysis in the cloud. it professional, 12(6), 7-9. https://doi.org/10.1109/mitp.2010.146 mingers, j., & walsham, g. (2010). toward ethical information systems: the contribution of discourse ethics. mis quarterly, 34(4), 833-854. https://doi.org/10.2307/25750707 murthy, u. s. (2016). researching at the intersection of accounting and information technology: a call for action. journal of information systems, 30(2), 159-167. https://doi.org/10.2308/isys-51413 nakamoto, s. (2008). bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf. https://doi.org/10.2139/ssrn.3447534 https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2017.02.001 https://doi.org/10.1108/ribs-06-2019-0078 http://www.iaiglobal.or.id/v03/materi-publikasi/materi-131 http://www.iaiglobal.or.id/v03/materi-publikasi/materi-131 https://doi.org/10.1108/qram-03-2013-0012 https://doi.org/10.2308/jeta-51911 https://doi.org/10.1162/inov_a_00275 https://doi.org/10.2308/ciia-52540 https://doi.org/10.1016/j.mar.2006.06.006 https://doi.org/10.1007/978-94-007-0380-3_14 https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3a%2f%2fwww.emeraldinsight.com%2f10.1108%2fmedar-06-2019-0508%3futm_campaign%3drepec%26wt.mc_id%3drepec;h=repec:eme:medapp:medar-06-2019-0508 https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3a%2f%2fwww.emeraldinsight.com%2f10.1108%2fmedar-06-2019-0508%3futm_campaign%3drepec%26wt.mc_id%3drepec;h=repec:eme:medapp:medar-06-2019-0508 https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3a%2f%2fwww.emeraldinsight.com%2f10.1108%2fmedar-06-2019-0508%3futm_campaign%3drepec%26wt.mc_id%3drepec;h=repec:eme:medapp:medar-06-2019-0508 https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3a%2f%2fwww.emeraldinsight.com%2f10.1108%2fmedar-06-2019-0508%3futm_campaign%3drepec%26wt.mc_id%3drepec;h=repec:eme:medapp:medar-06-2019-0508 https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.5.1817 https://doi.org/10.1109/mitp.2010.146 https://doi.org/10.2307/25750707 https://doi.org/10.2308/isys-51413 http://bitcoin.org/bitcoin.pdf haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 469 ølnes, s., ubacht, j., & janssen, m. (2017). blockchain in government: benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing. semantic scholar, 22(1), 1-15. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.007 pricewaterhousecoopers, p. (2016a). 2016 global industry 4.0 survey industry 4.0 : building the digital enterprise [press release]. retrieved from https://doi.org/www.pwc.com/gx/en/industries/industrialmanufacturing/publications/assets/pwc-building-digital-enterprise.pdf. pricewaterhousecoopers, p. (2016b). blockchain solutions portfolio [press release]. retrieved from https://www.pwc.com.au/publications/pdf/financial-servicesfintech-blockchain.pdf saunders, m. n. (2011). research methods for business students, 5/e: pearson education india. schmitz, j., & leoni, g. (2019). accounting and auditing at the time of blockchain technology: a research agenda. australian accounting review, 29(2), 331-342. https://doi.org/10.1111/auar.12286 setiawan, a., lusanjaya, g., & kurnia, t. (2019). rancangan akuntansi 4.0 dengan pendekatan systems thinking. journal of accounting and business studies, 4(1), 1-15. https://journal.ithb.ac.id/index/index sheldon, m. d. (2018). using blockchain to aggregate and share misconduct issues across the accounting profession. current issues in auditing, 12(2), 27-35. https://doi.org/10.2308/ciia-52184 simoyama, f. d. o., grigg, i., bueno, r. l. p., & oliveira, l. c. d. (2017). triple entry ledgers with blockchain for auditing. international journal of auditing technology, 3(3), 163-183. https://doi.org/10.1504/ijaudit.2017.086741 sinha, s. (2020). blockchain opportunities and challenges for accounting professionals. journal of corporate accounting & finance, 31(2), 65-67. https://doi.org/10.1002/jcaf.22430 stahl, b. c. (2012). morality, ethics, and reflection: a categorization of normative is research. journal of the association for information systems, 13(8), 1-16. https://doi.org/10.17705/1jais.00304 stuart, i., stuart, b., & pedersen, l. j. (2014). accounting ethics: wiley global education. suddaby, r. (2006). from the editors: what grounded theory is not. academy of management 29(4). 150-170. https://doi.org/10.5465/amj.2006.22083020 sumarna, a. d. (2020). akuntan dalam industri 4.0: studi kasus kantor jasa akuntan (kja) di wilayah kepulauan riau. krisna: kumpulan riset akuntansi, 11(2), 100-109. tan, b. s., & low, k. y. (2019). blockchain as the database engine in the accounting system. australian accounting review, 29(2), 312-318. https://doi.org/10.1111/auar.12278 tang, y., xiong, j., becerril-arreola, r., & iyer, l. (2019a). blockchain ethics research: a conceptual model. paper presented at the proceedings of the 2019 on computers and people research conference. tang, y., xiong, j., becerril-arreola, r., & iyer, l. (2019b). ethics of blockchain. information technology & people. 33(2), 602-632. https://doi.org/10.1108/itp-10-2018-0491 vetter, a. (2018). blockchain is already changing accounting. accounting today. retrieved from https://www.accountingtoday.com/opinion/blockchain-is-already-changingaccounting# weill, p., & woerner, s. l. (2015). thriving in an increasingly digital ecosystem. mit sloan management review, 56(4), 27. yermack, d. (2017). corporate governance and blockchains. review of finance, 21(1), 7-31. https://doi.org/10.3386/w21802 https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.007 https://doi.org/www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/assets/pwc-building-digital-enterprise.pdf https://doi.org/www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/assets/pwc-building-digital-enterprise.pdf https://www.pwc.com.au/publications/pdf/financial-services-fintech-blockchain.pdf https://www.pwc.com.au/publications/pdf/financial-services-fintech-blockchain.pdf https://doi.org/10.1111/auar.12286 https://journal.ithb.ac.id/index/index https://doi.org/10.2308/ciia-52184 https://doi.org/10.1504/ijaudit.2017.086741 https://doi.org/10.1002/jcaf.22430 https://doi.org/10.17705/1jais.00304 https://doi.org/10.5465/amj.2006.22083020 https://doi.org/10.1111/auar.12278 https://doi.org/10.1108/itp-10-2018-0491 https://www.accountingtoday.com/opinion/blockchain-is-already-changing-accounting https://www.accountingtoday.com/opinion/blockchain-is-already-changing-accounting https://doi.org/10.3386/w21802 haryanto & sudaryati the ethical perspective of millennial accountants in responding … journal of accounting and investment, 2020 | 470 zheng, z., xie, s., dai, h.-n., chen, x., & wang, h. (2018). blockchain challenges and opportunities: a survey. international journal of web and grid services, 14(4), 352-375. https://doi.org/10.1504/ijwgs.2018.095647 https://doi.org/10.1504/ijwgs.2018.095647 pengaruh pelimpahan wewenang dan komitmen organisasi dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manaje jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 issn: 1411-6227 79 desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial pada perguruan tinggi swasta di indonesia isma coryanata email : ismacoryanata@gmail.com universitas negeri islam bengkulu abstract the result of previous studies on the relationship between budget participation and managerial performance has been inconclusive and often contradictory. to resolve these differences, govindrajan (1986a) states that it needs contingency approach. this approach systematically evaluated various conditions or factors that attain effect relation between budget participation and managerial performance. this study empirically examined effect relation between budget participation and managerial performance using two variables of contingency, namely decentralization and organizational commitment. mailed questionnaires were distributed to 1000 managers from private universities in indonesia by stratified sampling. the responses from 89 managers (8,9%) were analyzed by using regression analysis. the result indicated that the interaction between decentralization, organizational commitment, and budget participation affected managerial performance on private universities. key words: budget participation, decentralization, organizational commitment, managerial performance abstrak hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial telah meyakinkan dan sering bertentangan. untuk mengatasi perbedaan ini, govindarajan (1986a) menyatakan bahwa perlu isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 80 pendekatan kontingensi. pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau faktor yang mencapai efek hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. penelitian ini secara empiris menguji efek hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial menggunakan dua variabel kontingensi, yaitu desentralisasi dan komitmen organisasi. kuesioner dikirimkan dibagikan kepada 1.000 manajer dari perguruan tinggi swasta di indonesia dengan stratified sampling. tanggapan dari 89 manajer (8,9%) dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara desentralisasi, komitmen organisasi, dan partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja manajerial pada perguruan tinggi swasta. kata kunci: partisipasi anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi, kinerja manajerial pendahuluan agar tetap survive dalam lingkungan persaingan global sekarang ini yang diliputi banyak ketidakpastian, maka pelaku bisnis harus mampu menciptakan kondisi bisnis yang lebih fleksibel dan inovatif dengan mempertimbangkan faktor eksternal perusahaan yang semakin sulit diprediksi. chenhall dan morris (1986) menyatakan bahwa dalam situasi yang tidak menentu, proses perencanaan menjadi masalah yang kompleks bagi pelaku bisnis, karena kejadian masa mendatang sulit diprediksi yang dipengaruhi oleh ketidakpastian. oleh karena itu diperlukan anggaran. perguruan tinggi (pt) juga tidak luput dari keperluan penggunaan anggaran agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. perguruan tinggi swasta (pts) merupakan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah kopertis, yang aktivitasnya tidak terlepas dari masalah penganggaran, partisipasi dari para manajer dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi, desentralisasi, serta kinerja manajerial. dengan semakin besar persaingan yang dihadapi setiap lembaga pendidikan maka pts dituntut untuk mengembangkan organisasinya seefisien dan seefektif mungkin, sehingga mempunyai keunggulan bersaing (competitive advantage). hal ini mengharuskan pimpinan pts untuk dapat meningkatkan kinerja manajerialnya agar tidak kehilangan eksistensinya di masyarakat. selain itu, pts mempunyai otonomi tersendiri dalam menentukan sistem penganggarannya, sehingga mampu mengendalikan organisasi dengan lebih baik serta mampu berkiprah sebagai mitra masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan di indonesia. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 81 penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial masih menunjukkan hasil yang bertentangan. ada yang menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai efek yang positif dan kuat terhadap kinerja manajerial (argyris, 1952; becker dan green, 1962; bass dan leavitt, 1963). sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja secara tidak signifikan (cherrington dan cherrington, 1973; milani, 1975; kenis, 1979; brownell dan hirst, 1986). untuk menyelesaikan perbedaan ini govindarajan (1986a) mengemukakan bahwa diperlukan suatu pendekatan kontinjensi (contingency approach). pendekatan ini memberikan suatu gagasan bahwa sifat hubungan yang ada dalam partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial mungkin berbeda dari satu situasi dengan situasi lain. dalam penelitian ini, pendekatan kerangka kontinjensi akan diadopsi untuk mengevaluasi keefektifan hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu desentralisasi dan komitmen organisasi. peneliti mencoba memperluas pembahasan mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. pada penelitian ini, peneliti menggabungkan faktor kondisional yang terdiri dari: desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan menggunakan pendekatan interaksi. oleh karena itu studi ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial melalui hubungan interaksi desentralisasi dan komitmen organisasi pada pts di indonesia. kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai efek yang positif dan kuat terhadap kinerja manajerial (argyris, 1952; becker dan green, 1962; bass dan leavitt, 1963). penelitian lainnya juga melaporkan bahwa hubungan tersebut positif (merchant, 1981; brownell, 1982; brwonell dan mcinnes, 1986; frucot shearon, 1991 dan indriantoro, 1993). penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja secara tidak signifikan adalah penelitian yang dilakukan oleh cherrington dan cherrington, 1973; milani, 1975; kenis, 1979; brownell dan hirst, 1986. sedangkan stedry (1960), bryan dan locke (1967) melaporkan isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 82 bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja mempunyai hubungan yang negatif desentralisasi derajat pelimpahan wewenang dalam organisasi berkaitan erat dengan struktur organisasi. struktur organisasi memberi gambaran mengenai pembagian kekuasaan dalam suatu organisasi. struktur organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting akan ditentukan pimpinan (manajemen) perusahaan. menghubungkan sistem anggaran dengan pelimpahan wewenang dalam struktur organisasi akan menentukan kinerja manajerial (riyanto, 1996). gul et al., (1995) menemukan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi, dan akan berpengaruh negatif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat sentralisasi. sedangkan riyanto (1995) menemukan sebaliknya, yaitu desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten antara kedua peneliti tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali apakah desentralisasi akan berperan sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. untuk menguji topik tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: h1: interaksi antara desentralisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran akan mempengaruhi kinerja manajerial. pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan tinggi apabila pelimpahan wewenang yang diberikan pada tingkat desentralisasi yang tinggi. sebaliknya pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan rendah apabila pelimpahan wewenang yang diberikan pada tingkat desentralisasi yang rendah (sentralisasi). komitmen organisasi komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh organisasi (mowday et al., 1979). komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekat dari dalam diri untuk mengabdi pada organisasi (porter et al., 1974). wiener (1982) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 83 kepentingan organisasi dibandingkan kepentingannya sendiri. komitmen akan membuat organisasi lebih produktif dan profitable (luthans, 1998). bagi individu dengan komitmen organisasi tinggi, pencapaian tujuan organisasi merupakan hal penting. sebaliknya, bagi individu atau karyawan dengan komitmen organisasi rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi, dan cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadi. komitmen organisasi yang kuat di dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi (angle dan perry, 1981; porter et al., 1974) serta akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi (porter et al., 1974). komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik. rumusan hipotesis yang diajukan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi sebagai variabel moderating terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manjerial adalah sebagai berikut: h2: interaksi antara komitmen organisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran akan mempengaruhi kinerja manajerial. pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan tinggi apabila komitmen organisasi yang dimiliki manajer tinggi. sebaliknya pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan rendah apabila komitmen organisasi yang dimiliki manajer rendah. berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian seperti yang diajukan di atas, maka model penelitian dapat digambarkan pada gambar 1. insert gambar 1 metoda penelitian pengumpulan data dan pemilihan sampel populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pts yang ada di indonesia. adapun kriteria populasi yang digunakan adalah: (1) pts yang sudah maupun belum terakreditasi, (2) mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang, (3) lokasi di seluruh indonesia, (4) umur pts minimal 10 tahun. kriteria sampel yang dipilih adalah manajer dalam pts, dalam hal ini adalah para pembantu rektor, pembantu dekan, dan ketua jurusan/program dengan masa jabatan minimal satu tahun. data para manajer dalam penelitian ini diambil dari direktori pts tahun 2000/2001. isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 84 data diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden melalui jasa pos. waktu pengumpulan data selama tujuh minggu. dari 1000 kuesioner yang dikirim, terdapat 89 (8,9%) kuesioner yang dapat diolah dari 123 responden yang mengirimkan jawaban. sebelum dilakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan tes validitas dan reliabilitas atas data tersebut. definisi operasional dan pengukuran variabel partisipasi penyusunan anggaran partisipasi penyusunan anggaran didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran (brownell, 1982b). untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh milani (1975) dalam riyadi (1998) yang terdiri dari enam pertanyaan dengan tujuh skala likert. desentralisasi derajat pelimpahan wewenang berkaitan dengan wewenang yang diberikan pimpinan pada bawahan (manajer) apakah bersifat sentralisasi atau desentralisasi. pelimpahan wewenang diukur dengan menggunakan istrumen vancil (1980) yang telah dimodifikasikan oleh riyadi (1998). ada lima item instrumen yang meminta manajer untuk menunjukkan wewenang yang mereka miliki dalam empat keputusan operasional penting yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. dalam analisis penelitian ini, skore rendah (poin 1) menunjukkan tingkat derajat desentralisasi yang rendah begitu juga sebaliknya, skore tinggi (poin 7) menunjukkan tingkat derajat desentralisasi yang tinggi. komitmen organisasi komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh organisasi. untuk mengukur komitmen organisasi, digunakan enam belas item pertanyaan yang telah digunakan mowday et al., 1979) dalam soesetyo (2000). skala yang digunakan adalah 1 untuk menunjukkan jawaban sangat tidak setuju dan 7 berarti sangat setuju. kinerja manajerial kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial dalam kegiatan-kegiatan manajerial yang meliputi: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff (staffing), negosiasi dan perwakilan/representasi. kinerja manajerial diukur dengan menggunakan kuesioner “self rating” yang dikembangkan oleh mahoney dkk. (1963). jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 85 pengukuran mencakup poin 1 (jauh di bawah rata-rata) sampai 7 (jauh di atas rata-rata). pengujian validitas dan reliabilitas pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor (factor analysis) dengan varimax rotation. data yang dapat dilakukan analisis faktor bila kaiser’s msa di atas 0,5 (kaiser & rice, 1974) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki factor loading (muatan faktor) lebih dari 0,40 (chia, 1995) dalam edfan (2001). instrumen dikatakan reliable apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0.50 (nunnally, 1967) dalam edfan (2001). hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk semua variabel dirangkum pada tabel 1. insert tabel 1 dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa instrumen ini layak digunakan untuk mengukur variabel kinerja manajerial, partisipasi anggaran, desentralisasi dan komitmen organisasi. pengujian non-response bias pengujian non-response bias dilakukan dengan mengelompokkan jawaban yang diterima ke dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok awal: adalah kuesioner yang diterima peneliti sejak awal hingga satu minggu setelah tanggal batas pengembalian, dan (2) kelompok akhir; yaitu kelompok yang kuesionernya diterima antara satu minggu setelah tanggal batas pengembalian. dari 89 kuesioner, 68 kuesioner dikelompokkan ke dalam kelompok awal (early response) dan 21 kusioner dikelompokkan kedalam kelompok akhir (late response) dan dianggap sebagai kelompok non-response. pengujian keempat variabel dilakukan dengan t-test. hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jawaban yang diberikan oleh kedua kelompok tersebut terlihat pada tabel 2. insert tabel 2 teknik pengujian hipotesis untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda (multiple regression) dengan bentuk interaksi secara keseluruhan. untuk menguji hipotesis satu (h1) y = α + β1x1 + β2x2 + β4 x1x2 + e………….(1) untuk menguji hipotesis dua (h2) isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 86 y = α + β1x1 + β3x3 + β5 x1x3 + e………….(2) mia (1998) dan gul dkk. (1995) mengemukakan bahwa model regresi yang dikemukakan di atas hanya menguji interaksi antara variabel independen dengan variabel dependen. namun untuk mengetahui efek non-monotonic dan arah antara masing-masing variabel tersebut, perlu dilakukan penghitungan secara matematik dengan menggunakan turunan parsial (partial derivative) persamaan regresi dan akan disajikan dalam bentuk grafik. analisis data dan pembahasan statistik deskriptif analisis data didasarkan dari jawaban responden yang terkumpul sebanyak 89 responden. dari data yang diperoleh maka dapat diketahui statistik deskriptif seperti yang tampak pada tabel 3 berikut ini. insert tabel 3 pengujian asumsi klasik pengujian gejala multikolinearitas dalam penelitian ini, hasil perhitungan collinearity-coefficients statistik untuk ketiga variabel independen mempunyai angka vif dibawah 10 dan nilai tolerance mendekati angka 1. ringkasan hasil collinearity statistics dapat dilihat pada tabel 4. insert tabel 4 pengujian gejala heteroskedastisitas untuk menguji pengaruh heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan pengujian korelasi spearman’s. heteroskedastisitas ada apabila nilai signifikansi <0,05 dan apabila nilai signifikansi >0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. insert tabel 5 pengujian gejala autokorelasi uji gejala autokorelasi dilakukan dengan melihat hasil durbin watson. apabila d-w dibawah –2 berarti ada autokorelasi positif. apabila d-w di antara –2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, dan apabila angka d-w di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif (santoso, 2001). penelitian ini menghasilkan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 87 angka d-w sebesar 1,686 dan ini berarti tidak ditemukan adanya autokorelasi antar variabel. pengujian normalitas data pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan kolmogorof-smirnof pada alpha sebesar 5%. jika nilai signifikansi dari pengujian kolmogorof-smirnof lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. ringkasan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6. insert tabel 6 hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil tabel analisis korelasi (tabel 7) menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif antara partisipasi anggaran, desentralisasi, dan komitmen organisasi dengan kinerja manajerial. semakin tinggi partisipasi anggaran, pelimpahan wewenang, dan komitmen organisasi, maka kinerja manajerial juga akan meningkat. insert tabel 7 pengujian hipotesis (1): hasil analisis regresi disajikan dalam tabel 8: insert tabel 8 hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 8 menunjukkan bahwa secara signifikan interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi mempengaruhi kinerja manajerial. dari hasil tersebut dapat dikemukakan bahwa kinerja manajerial akan meningkat apabila manajer di dalam berpartisipasi pada proses penyusunan anggaran memperoleh pelimpahan wewenang yang memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah: y = 47,300 – 1,343 x1 – 0,473 x2 + 0,046 x1x2 isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 88 untuk memperjelas sifat dan arah masing-masing variabel, pembahasan dilanjutkan dengan melakukan perhitungan secara matematik partial derivative, hasil perhitungan tersebut akan disajikan dalam bentuk grafik. δy / δx1 = β1 + β4 x2 δy / δx1 = -1,343 + 0,046 x2 x2 = 0 δy / δx1 = -1,343 x2 = β1 / β4 δy/ δx1 = 0 x3 = (-1,343 / 0,046) = 29,196 untuk memperjelas mengenai arah dan efek non-monotonic dari masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada gambar 2. insert gambar 2 temuan ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial hanya pada pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi lebih tinggi dari titik infleksi (29,196). dengan kata lain untuk organisasi yang pelimpahan wewenangnya tersentralisasi, maka pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial diasosiasikan lebih rendah, sedang dalam organisasi dengan tingkat desentralisasi yang tinggi, pengaruh partisipasi penyusunan terhadap kinerja manajerial diasosiasikan semakin tinggi pula. dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis (1) yang mengemukakan bahwa interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dipengaruhi oleh desentralisasi. hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan gul dkk. (1995) yang menemukan bahwa pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan positif dalam organisasi yang terdesentralisasi dan negatif dalam organisasi yang tersentralisasi. pengujian hipotesis (2): hasil analisis regresi untuk model (2) tersaji dalam tabel 9. insert tabel 9 persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut adalah: menurut hasil analisis pada tabel 11, interaksi antara partisipasi dengan komitmen organisasi (β5) koefisiennya positif menunjukkan sebesar 0,059 dengan tingkat signifikansi pada p 0,005. artinya, komitmen organisasi mempunyai pengaruh y = 123,724 – 3,175 x1 – 1,402 x3 + 0,059 x1x3 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 89 moderating terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. dengan demikian, hasil penelitian mendukung hipotesis (2) yang menyatakan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh positif pada komitmen organisasi tinggi dan pengaruh negatif pada komitmen organisasi rendah. untuk memperjelas sifat dan arah masing-masing variabel, pembahasan dilanjutkan dengan melakukan perhitungan secara matematik partial derivative, hasil perhitungan tersebut akan disajikan dalam bentuk grafik. δy / δx1 = β1 + β5 x3 δy / δx1 = -3,175 + 0,059 x3 x3 = 0 δy / δx1 = -3,175 x3 = β1 / β5 δy/ δx1 = 0 x3 = (-3,175 / 0,059) = 53,813 untuk memperjelas mengenai arah dan efek non-monotonic dari masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada gambar 3. insert gambar 3 temuan ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial hanya pada komitmen organisasi lebih tinggi dari titik infleksi (53,813). pada tingkat komitmen organisasi yang lebih rendah, terdapat hubungan yang negatif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis (2) yang mengemukakan bahwa interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dipengaruhi oleh komitmen organisasi. pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manjerial tinggi, apabila komitmen organisasi yang dimiliki manajer tinggi. sebaliknya, pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial rendah, apabila komitmen organisasi yang dimiliki manajer. hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan mayer dkk. (1989), nouri dan parker (1998) yang menemukan bahwa komitmen organisasi mempunyai korelasi positif dengan kinerja manajerial. kesimpulan, keterbatasan dan implikasi kesimpulan hasil pengujian regresi menunjukkan adanya pengaruh interaksi desentralisasi dan komitmen organisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 90 terhadap kinerja manajerial pada pts secara signifikan. dengan tingkat signifikansi untuk hipotesis pertama (interaksi desentralisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran) sebesar 0.002 dengan tingkat signifikansi ρ ≤ 0,05. untuk hipotesis kedua yaitu interaksi komitmen organisasi dengan partisipasi penyusunan anggaran juga didukung, artinya terdapat interaksi yang signifikan atau terdapat pengaruh interaksi antara komitmen organisasi dengan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial sebesar 0.005 dengan tingkat signifikansi ρ ≤ 0,05. kinerja manajerial sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi interaksi variabel partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi sebesar 14,10% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. interaksi komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran sebesar 55%. nilai f-test dari kedua hipotesis signifikan yaitu p-value = 0,005 untuk hipotesis pertama dengan f-test 4,659, dan p-value = 0.000 untuk hipotesis kedua dengan nilai f-test 34,573. ini berarti kedua persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. keterbatasan penggunaan self rating scale pada pengukuran kinerja manajerial seperti yang diakui oleh beberapa peneliti ( gul 1991 ) mungkin menyebabkan adanya kecenderungan para responden mengukur kinerja mereka lebih tinggi dari seharusnya, sehingga penilaian kinerja cenderung lebih tinggi (leniency bias). kemungkinan terjadinya leniency bias menyebabkan perlunya untuk mempertimbangkan ukuran kinerja yang objektif seperti ukuran return-on-assets (roa), return-on-invesment (roi). ukuran roi dan roa mungkin mampu menangkap kinerja yang aktual dari para manajer dan mengurangi kecenderungan adanya leniency bias yang ada pada pengukuran kinerja dengan pendekatan self rating scale. pemilihan sampel dalam penelitian ini hanya pada universitas dan tidak menyangkut bentuk lain seperti institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. untuk generalisasi, sebaiknya juga dilakukan penelitian yang serupa pada perguruan tinggi negeri. penelitian ini tidak mempertimbangkan seluruh variabel kontijensi yang mungkin mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial organisasi. di sini diasumsikan hanya dua variabel kontijensi yaitu pelimpahan wewenang dan komitmen organisasi yang memiliki kemungkinan potensial mempengaruhi kinerja manajerial. peneliti selanjutnya juga penting untuk mempertimbangkan kemungkinan pengaruh task uncertainty, strategi organisasi, gaya decision making manajer maupun competitive environment yang mungkin akan mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 91 implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi manajemen pts bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja manajerial organisasinya, dibutuhkan adanya keterlibatan dari manajemen bawahan dalam penyusunan anggaran (partisipasi dalam penyusunan anggaran). desentraliasai yang diberikan pada manajemen bawahan mempunyai hubungan erat dengan partisipasi penyusunan anggaran. partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan positif terhadap kinerja manajerial hanya pada pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi. komitmen organisasi juga ikut mempengaruhi interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial pts. hasil penelitian memberi masukan dan pengembangan terhadap literatureliteratur maupun penelitian yang berhubungan dengan akuntansi manajemen, khususnya akuntansi perilaku yang ada di indonesia, serta dapat memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan faktorfaktor kontinjensi yang mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. daftar pustaka argyris, c., 1952, the impacts of budget on people , new york: financial executives foundation, hal. 1-32, dalam siegel, gary dan helena ramanauskas, 1989, “behavioral accounting”, cincinnati, ohio: southwestern publishing co. brownell, p. dan hirst, m., 1986, reliance on accounting information, budgetary participation and task uncertainty, journal of accounting research, vol. .lxi, no. 4, october, hal. 587-600. brownell, p. dan mcinnes, m., 1986, budgetary participation, motivation and managerial performance, the accounting review, vol. .lxi, no. 4, october, hal. 587-600 chenhall, r.h. dan morris, d., 1986, the impact of structure, enviroment and interdependence on the perceived usefulness of managemnt accounting sysytem, the accouting review, no. 1, january, hal. 16-253. isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 92 edfan, darlis, 2001, analisis pengaruhkomitmen organisasional dan ketidakpastian lingkungan terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan slack anggaran, makalah simposium nasional akuntansi iv, bandung. govindarajan, v., 1984, appropriatness of accounting data in performance evaluation: an empirical animation of environmental uncertainty as an intervening variable, accounting organizations and society, hal. 125-135. gul dan chia, y.m., 1994, the effects of management accounting system, perceived enviromental uncertainty on small business managers performance, accounting and business research, vol. 22, no. 85 (winter), hal. 57-61. indriantoro, nur, 1995, accounting development in indonesia: the effects of participative budgetting on job performance and job satisfaction with locus of control and culture dimensions as moderating variabels, tim koordinasi pengembangan akuntansi, lpfeui, jakarta. mahoney, t.a, t.h. jerdee and s.j. caroll, 1963, devolepment of managerial performance : a research approach, cincinnanti: ohio, southwestern publishers. mia, l., 1988, managerial attitude, motivation effectiveness of budget participation, accounting organizations and society, vol. 13, no. 5, hal 274284. milani, k., 1975, the relationship of participatin in buget setting to industrial supervisor performance and attitude: a field study, the accounting review, april, hal. 133-143. mowday, r., r. steers, dan l. porter, 1979, the measurement of organizational commitment, journal of vacational behavior, no. 14, hal. 224-247. nouri, h. dan r.j. parker, 1996, the effect of organizational commitment on relation between budgetary slack, behavior research in accounting , no.8, hal. 74-89 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 93 riyadi, slamet., 1998, motivasi dan pelimpahan wewenang sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial, ugm, tesis. riyanto, bambang, 1995, a test of the effect of attitude, strategy, and decentralization on budget participation: a system of fit approach, makalah simposium nasional akuntansi i, yogyakarta. santoso, singgih, 2001, mengolah data statistik secara profesional, penerbit. pt elex media komputindo, jakarta. lampiran gambar1 model pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. tabel 1. hasil pengujian validitas dan reliabilitas variabel kaiser’s msa factor loading cronbach alpha kinerja manajerial 0,844 0,586 – 0,789 0,831 partisipasi anggaran 0,785 0,530 – 0,920 0,856 desentralisasi 0,757 0,681 – 0,823 0,777 komitmen organisasi 0,810 0,723 – 0,873 0,949 tabel 2. pengujian nonresponse bias variabel awal (n=68) akhir (n=21) t-value p rata-rata sd rata-rata sd p.anggran 26,706 4,899 26,476 3,709 0,198 0,844  desentralisasi  komitmen organisasi partisipasi penyusunan anggaran kinerja manajerial isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 94 desentralisasi 23,191 5,445 22,048 6,136 0,816 0,417 k.organisasi 51,118 14,226 54,381 13,113 -0,935 0,352 k. manajerial 36,529 7,446 38,143 6,865 -0,883 0,380 tabel 3. statistik deskriptif variabel penelitian variabel n kisaran teoritis kisaran aktual rata-rata sd k. manajerial 89 8-56 20-56 36,910 7,308 p. anggaran 89 6-42 14-36 26,652 4,627 desentralisasi 89 5-35 13-33 22,921 5,601 k. organisasi 89 12-84 20-71 51,888 13,968 tabel 4 hasil perhitungan pengujian multikolinearitas variabel collinearity statistics keterangan tolerance vif p. anggaran 0,969 1,032 tidak ada multikolinearitas desentralisasi 0,966 1,032 tidak ada multikolinearitas k. organisasi 0,997 1,003 tidak ada multikolinearitas tabel 5 hasil pengujian heterokedastisitas variabel signifikansi kesimpulan partisipasi anggaran 0,795 tidak ada heterokedastisitas desentralisasi 0,817 tidak ada heterokedastisitas komitmen organisasi 0,218 tidak ada heterokedastisitas tabel 6 hasil pengujian kenormalan data variabel n signifikansi keterangan k. manajerial 89 0,884 normal p. anggaran 89 0,301 normal desentralisasi 89 0,119 normal k. organisasi 89 0,001 tidak normal jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 1, hal: 79-96, januari 2006 95 tabel 7 interkorelasi antar variabel y x1 x2 x3 kinerja (y) 1,000 p. anggaran (x1) 0,766** 1,000 desentralisasi (x2) 0,781** 0,465** 1,000 k. organisasional (x3) 0,280** 0,447** 0,035 1,000 **signifikan pada (p≤0,01) tabel 8 interaksi antara partisipasi dan desentralisasi mempengaruhi kinerja manajerial simbo l variabel koefisie n beta nilai koefisien se t-value p x1 p. anggaran β 1 -1,3430 0,4750 -3,030 0,003 x2 desentralisasi β2 -0,4730 0,3250 -1,450 ts x1x2 interaksi β4 0,0461 0,0140 3,210 0,002 konstansta α 47,300 7,7850 6,076 0,000 r 2 = 14,10% f = 4,6590 p = 0,005 n = 89 ts = tidak signifikan δy / δx1 29.196 desentralisasi -1,343 gambar 2 interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan desentralisasi mempengaruhi kinerja manajerial isma coryanata, desentralisasi dan komitmen organisasi sebagai..... 96 tabel 9 interaksi antara partisipasi dan komitmen organisasi mempengaruhi kinerja manajerial simbo l variabel koefisien beta nilai koefisie n standard error t-value p x1 partisipasi a β 1 -3,175 1,041 -3,051 0,003 x3 komitmen o β 3 -1,402 0,716 -1,958 0,054 x1x3 interaksi β5 0,059 0,021 2,870 0,005 konstansta α 123,724 36,187 3,419 0,001 r 2 =55% f = 34,573 p = 0,000 n = 89 δy / δx1 53,813 komitmen organisasi -3,175 gambar 3 interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi mempengaruhi kinerja manajerial journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper result-based management implementation in higher education institution: determinants and impact on performance suryo pratolo 1 *, arifin hamsyah mukti 2 , and misbahul anwar 3 abstract: research aims: this research is purposed to examine human resource quality impact, organizational commitment and reward and punishment system to rbm implementation. more over, this research also examined rbm’s impact to higher education institution (hei) performance as well as rbm’s role as variabel intervening. design/methodology/approach: samples in this research were collected using convenience sampling method. this research uses survey method. data in this research shall be primary data. data collection method was executed by using questionnaire. partial least square (pls) technique was employed to test hypotheses proposed. research findings: this research shows human resource quality, organizational commitment as well as reward and punishment system are proven having positive and significant impacts to rbm’s implementation. then rbm’s implementation is proven having impact to hei performance. direct relationship to hei performance, human resource variable, organisatonal commitment, and reward and punishment system are not proven directly on hei performance, but specifically human resaource quality, organizational commitment as well as reward and punishment system inderictly impact on hei performance via rbm implementation. it may be concluded that rbm implementation is much important to be realized then by increasing human resource qualtiy, organizatioinal commitment as well as reward and punishment system are able to realize better hei performance. theoretical contribution/originality: this research is purposed to confirm goal setting theory related to rbm implementation in study context in hei. practitioner/policy implication: this research result may become an input for hei management to increase it performance via rbm policy implementation. research limitation/implication: this research may be executed in private hei in eastern west java. keywords: higher education institution (hei); human resource quality; organizational commitment; reward and punishment system; result based management; performance introduction higher education institution (hei) performance becomes something that continuously efforted at this moment, which is demonstrated by efforts of indonesia’s government in executing accreditation and giving financial stimulant as well as competition in hei ranking of all indonesia. affiliation: 1 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia. 3 department of management, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia *correspondence: suryo@umy.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103166 citation: pratolo, s., mukti, a. h., & anwar, m. (2020). result-based management and public organizational performance: determinant and it impact to university. journal of accounting and investment, 21(3), 580-601. article history received: 27 july 2020 reviewed: 7 aug 2020 revised: 17 aug 2020 accepted: 17 sept 2020 mailto:suryo@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9456 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 581 bearing in mind hei purpose which is much strategic for development of a nation, efforts to continuously increasing hei quality in indonesia by maximal organizational performance increasing is very crucial (dill, 2009; vnoučková, urbancová, & smolová, 2018). but, in fact, hei performance, especially private hei (pts) which it number bigger than state hei in indonesia, has not optimal yet, more over universities which operate in cities which are not big enough as eastern part of west java: tasikmalaya, ciamis, kuningan, indramayu, and cirebon. said cities have pretty much universities. but, quality and performance of universities located in such regions has not good enough. figure 1 shows summary of hei quality located in said cities on 2020. note: number of pu (privte hei) in tasikmalaya 27, ciamis 7, cirebon 30, indramayu 9, kuningan 6 figure 1 accreditation of pu in eastern region of west java source: hei national accreditation board (ban-pt) (https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/ searching in_institusi.php accessed on january, 5 2020) from figure 1 it can be concluded that generally universities in eastern region of west java have performaces which not good enough. it is found that there is no accredited a campus, most are accredited c, and lot which have not accredited yet. pratolo, sofyani and anwar (2020) explained that accreditation shall be an indicator for hei performance pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 582 in indonesia which campus performance shall be one of assessment standar factor. it means, that when quality of a campus has not good yet, it indicates that performance of such campus has not optimal yet. pts’s condition which is proxied by accreditation grade also shows how good implemented management is, as well as how far system aspect and personel aspect have been properly managed. one of good management system shall be result-based management (rbm) which all efforest are focused on maximal result achievement under basis of norms of good governance (arif, jubair & ahsan, 2015). in rbm, management functions consist of planning, organizing, actuating, and controlling are executed to be focused on achievement of result performance target (kimiri, 2018). resarch of arif et al. (2015) revealed that rbm’s frame work results better findings than at this moment’s monitoring practice executed in public sectors, due to rbm’s frame work clearly monitors project purpose directly which in line with long term purpose assessment. meanwhile, mutambatuwisi, nyasha, muchadenyika, and faith (2016) stated that rbm is effective in increasing performance as demonstated customer care, ability to meet performance target and producing qualified product. from such two researches, it may be conluded that rbm implementation may hold organizational performance. rbm it self already commenced be applied in some universities in indoensia. but in it practice, rbm has not optimally applied in hei entity environment. some facts from research results show such condition. research of santosa (2014) demonstrated that hei trategic plan has not been used as a reference in preparing a budget, there is no evaluation and calculation of income increasing and fund expenditure, too much budget revision, and budget achievement not meet the target. further, research of kimiri (2018) found that organizational culture and organizational resource affected rbm implementation. research which executed by sylvia (2015) explained that rbm shall be started by strategic planning process to identify planning priority which in line with purpuses. further, there are some researches which examine determinant from a management policy in an organization. research of sholihah and friends (2015) found that human resource may support success of implementation of performance based budget. this result in line with dara and basuki findings (2010) that human resource shall be crucial factor in adopting permormance standard and implementation of performance based budget in regional governmental institutions. pratolo et al. (2020) in his research stated in order to succeed implementation of performance based assessment, shall be a consideration regarding on organizational competence and commitment in all organizational levels, in addition reward and punishment system also becomes fundamental part of pbb policy so it may run effectively. research of upping and oliver (2012) demonstrated that to achieve a success in adopting new policy on financial accountancy system and management, qualified staff and continous support from organization are much required. until this day, research regarding on rbm especially in hei either determinant issue or impact of rbm implementation it self remains so hard, so it remains a research gap. pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 583 explicitly this research is purposed to examine rbm’s determinant and impact of rbm it self to hei performance. it required lot of supporting variables, include human resources quality, organizational commitment, as well as reward and punishment system. qualified human resource is reflected by ability to work effectively and efficiently so may give optimal contribution to organizational performance, and one factor which affects the performance shall be human resource quality which consist of technical ability and mental behavior (spenser & spenser, 1993). according to robbins and judge (2014) commitment of organization constitutes a condition which a person takes side on organization and it purposes, as well as intends to maintain member of such organization. so he has high commitment to an organization which believed able to increase good performance on an organization in a hei. while according to koencoro, al musadieq, and susilo (2013) stated that in order to maintain and increase a performance, a company shall promptly prepare it self in managing profitable and professional management, one way by implementing reward and punishment system. so by existence of this reward and punishment system company’s performance may be increased and company’s purposes may be achieved in entirety because when organization provides with reward to it employees who work properly then such employess will have motivation to work better so it may increase employee’s performance and organizations’ performance it self. this research has two contributions they are theoretical and practical. theoretically this research confirms theory of purpose determination related to implementation of rbm in context of study in hei. besides, this research gives new thing related to rbm discussion on hei context by explaining rbm’s determinant factors and rbm’s roles in achievement efforts of hei performance. mean while, practically, this research result may become an input for hei management to increase it performance by implementing rbm policy. literature review and hypotheses development according to locke (1975), stated in case goal setting is realized by an individu or group in company, then will result high achievement level if completed with declaration of definite purpose. locke and latham (2013) explained that the absence of specific purpose and target may becomes ambiguity, confusion, and less of direction for subordinate. therefore, the exixtence of concept of determination of definite purpose in formulation of performance assessment system may increase work motivation and organizational commitment in achieving purpose which finally will affect to performance increasing (locke & latham, 2013). further, there is relationship between goal setting theory and rbm system which by focued on all efforts upon maximal result under good norms by the existence of explication of organization’s purpose, by contributed with qualified human resources, good organizational commitment as well as reward and punishment system which maximally applied then it hoped organization is able to increase in performance to be better. pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 584 there were previous researches which tried to provide with empirical proves regarading on rbm and factors which support increasing performance of an organization. research of arif et al. (2015) stated that monitoring executed using rbm’s frame work and kpi resulted better findings than this moment’s monitoring practice which executed in public sector, due to rbm’s frame work clearly monitors project purpose directly which in line with assessment of long term purpose and vision. further, try (2008) in his research found result that on 2004 in federal government of canada has been succeed relatively in managing service result, handling problem of result assessment and increasing managerial flexibility. besides, mckernan, kennedy, and aldred (2016) gave result that rbm has given significant study for interested party, so gave positive result in a thought which more clear regarding on better program’s purpose, target, and design, as well as annual statement which more qualified. research of santosa (2014) which demonstrated that in one of hei of public service (blu) under ministry of religious affair implementation of the management there were facts hei strategic plan has not been used as a reference in preparing budget, there were no calculation of income increasing and fund expenditure, too many budget revisions, budget achievemtn not met the target. while darlina, yunnizar, and hodijah (2016) in her research found consistency level result between planning and budgeting remained low. it happened due to lack of knowledge belongs to sub office educational planning staff upon planning and budgeting process. research executed by gerhana, rezti, and wasis (2019) demonstrated that human resources quality, work professionalism and employee’s commitment are able to support organization in increasing it performance in achieving purpose. while, mas’ud, jonathan, and lau (2017) stated that by implementing reward and punishment system properly in an organization then such organization performance will be beter. impact of human resoucres quality to rbm human resource constitutes system which each employee has function to achieve organization’s purpose. the organization success depends on employment of efficient human resource based on behavior science. widyantoro (2009) explained that significant factor which determines the success of rbm implementation shall be human resources. bishop (2015) stated that the powerfull human resources shall be the significant factor in rbm establishment. according to mulikita (2002), in order to make rbm effectively funcionted, human resource (hr) shall be adopted and executed professionally include staff recruitment, training, career management and compensation. flint (2003) stated that staff recruitment, compensation and career management decision which not executed professionally based on achievement, and employee realizes that their efforts not meet their appreciation, there was almost no motivation between employees which will trigger and support superiority in their performance. according to binnendijk (2001) providing with suitable training shall be effective way as success factor of rbm implementation which involving employee. based on previous basic theory and research which has been elaborated, researcher advice hyphotesis as follows: h1:human resources quality has positive significant impact to rbm. pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 585 impact of organizatiional commitment on rbm significant factors to support rbm’s success covers the need to accept support in all organizations due to it success needs long term. bansal, irving, and taylor (2004) defined commitment as a power binds individu to actions which have relevance with organizational purpose. according to alrowwad, almajali, masa'deh, obeidat, and aqqad (2019), organizational commitment has significant influence on organizational effectivity this in line with stewardship theory, which manager tends loyal to his organization because he has good organizatioinal commitment which showed on his effort to try to reach their organizatioinal purpose by waives their interest. cavalluzzo and ittner (2004) found that organizational commitment from management plays significant role in developing organizational policy related to performance achievement effort. individual or employee’s loyalty may be found from commitment level to organization. having strong organizational commitment may make an individu always try to reach organizational purpose by waiving individual purpose, always has positive thinking and always do the best for their organization so organizational purpose may be reached. sofyani and akbar (2013) had an opinion that commitment reflected in activity as allocating human resources, purpose, strategy for various plans which considered precious, therefore powerfull commitment will be much affects organization in policy implementation related to performance increasing. organizational commitment makes an individu from leader to subordinate may work together properly and perform their job follows decided regulation shall be factors which influence the success or failure of rbm implementation. h2: organizational commitment has significant positive impact on rbm. impact of reward and punishment system on rbm advantage reward which may be perceived by employee shall be they may be motivated to support organization. when annual bonus which depends on performance considered fairly distributed, such bonus may satisfy employee’s need upon otonomy and competence, and therefore strengthen otonom motivation, and it turn, performance. antoni, baeten, perkins, shaw, and matti (2017) researched about relation between appreciation management and motivation which showed that reward related to motivation. this motivation further expected will rise support on organization in implementing rbm. according to kadarisman (2012) reward for company, shall be: (1) recruit employee with high work ability level in company, (2) provide with stimulation so employee works under intent to reach high achievement, (3) bind employee to remain work for company. punishment shall be the opposite of reward system, which reward shall be a form of positive motivation while punishment shall be a form of negative motivation. punishment shall be not fun or not expected consequences given by employer for specific behavior as determined. firmansyah (2019) said three important functions of punishment which play main role in establishing expected behavior, includes: (1) limiting behavior so it will prevent repetation of unpredicted behaviour, (2) be education, (3) strengthen motivation to avoid unpredicted behavior. research of pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 586 mas’ud et al. (2017) explained that reward and punishment system has positive impact to performance of a company. by existence of positive impact and supported by rbm system which oriented to result then organizational purpose will be achieved. h3: reward and punishment system has significant positive impact on rbm. impact of human resource quality on hei performance organizational quality shall be multi-dimension construction covers lot of factors as influenced it, factors which influence quality includes individual factor, leadership factor, team factors. system factor, and contextual factor. employee’s quality and number of investigation in human resources shows positive relationship with organizatioinal development (gossling & rutten, 2007; santos-rodrigues, faria, cranfield, & morais, 2010). pratiwi and himam (2014) defined performance as a behavior which related to achievement of purposes which may be verified by an organization. it purposed to create high work culture which an individu and team be responsible to continuously increase skill, process and reach target. particularly, performance may be declared as estimation of employee individual purpose with organizational purpose only when employee supports organizational culture. it give a hope as stipulated and agreed regarding on role responsibility and accountability, skill and behavior. spesifically, performance may be stated as estimation (armstrong, 2006). matutina (2001) said that human resource quality refers to knowledge, skill and abilities which it shall be fundamental thing required for a company in order to increase it performance. h4: human resources quality has significant positive impact on hei performance. rbm impact on hei performance rbm consititutes management under basis on achievement of result actually and maximally. research of arif et al. (2015) demonstrated that on public organization, project monitoring uses rbm approach may result better result and conclusion compared with traditional approach. by rbm approach project monitoring may be executed in line with long term purpose assessment. rbm provides with comprehension for personel regarding on what have to be achieved and have to be done, so it may focused on purpose achievement through deninite program and activity and may support performance report which more qualified and provide with proves and facts of stronger performance achievement (mckernan et al., 2016). from research result and description regarding on rbm’s role aforesaid shows that rbm’s superiority in supporting organizational performance shall be the existence of harmony between long term purpose and measurable program and activity based on definite performance indicator so program may be properly controlled and result performance report which more definite in issue of failure and success of executed program and activity. try (2008) in a research found result that rbm in federal government of canada relatively has been succeed in managing service result, handling result assessment issue and increasing pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 587 managerial flexibility. mutambatuwisi et al. (2016) stated that rbm is effective in increasing performance as showed by ability to meet target and producing qualified product. h5: rbm has significant positive impact on hei performance. impact of organizational commitment on hei performance involment and employee’s empowerment shall be one element which most missinterpreted from approach of total quality and one element which most misinterpreted by haters. there are two basics to involve employee. first, increasing possibility of better decision, or escalation which more effective by holding wider thought to face situation – not only thought whatsoever but thought belongs to persons most close to said work. second, promoting decision ownership by involving persons who have to apply it. to achieve maximal organizational quality, it required professional work climate. it shall be established by commitment, which consist of company’s commitment to employee, and vise versa. individu who is satisfy with his work tends meet his commitment of organizations, and therefore rises employee’s loyalty to organization, which finally caused an employee has dependency and responsibility feeling to organization. under various levels of commitment belongs to employee will direct to different organizational quality relationship result. work commitment shall be psychological employee’s bond in a form of very strong desire to remain be an employee of an organization as indicated by willingness to maximally use all power and effort for organizational interest. employess’s commitment depends on organizational support as felt also impacted on employee’s behavior and satisfaction. employee’s emotional and psychological behavior to organization will create sense of belonging to organization, and, therefore, desire to develop organization will rise. according to ari (2011) stated that advantage from organizational commitment shall be: (1) serious employee who shows high commitment to organization has much possibility to show high participation level in organization; (2) having stronger desire to keep working in organization at this moment and may keep contributing to achieve purpose; and (3) fully involved with work, due to work shall be main mechanism and line for individu to contribute on organizational purpose achievement. research executed by djuwita, soemantri, and prima (2018) demonstrated that organizational commitment has positive and significant impact to organizational performance. ndiwalana (2009) stated in case an individu has had commitment on a purpose, then it will influence such individual act and finally increase performance of such individu and organization. yusfaningrum (2005) explained that commitment to organization which getting more higher than performance of individu as member of organization in managerial activity will get more increasing. h6: organizational commitment has significant positive impact on hei performance. pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 588 h7⁺ h6 ⁺ h4⁺ h5⁺ h2⁺ impact of reward and punishment system on hei performance social exchange theory sees any mutual relationship between beaviour and environment; when employee management system has not been applied optimally which there is any unfair procedure in promotion process, it has impact to employee’s commitment moreover it is given with external reward. this study proved that social exchange basical principle shall be “distributive justice” rule which says that reward shall be equal with investment which not valid always; but more over procedural justice which perpetuates exchange relationship. organization decides to use reward due to two reasons: 1) to control cost by only provide with truly valuable reward to employee, and 2) to obtain advantages from increasing of employee’s behavior and manner. the using of reward option reflects that traditional approach which offers standard reward has not succeed control cost or increasing performance; these general reward ways tend to create bad result (yusof, yaacob, & rahman, 2018). reward option is enable organization to provide with reward which adjusted with each individu, and become believed to help them competite to recruite and hold the best employee, also contributed on their next performance. hauristical justice theory shows worker perception regarding on reward system justice will generalize their perception regarding on organization in entirety (mignonac & nathalie, 2013). when organization acts fairly in urgent and dominate situasion, then individu will tend to assume that organization is generally fair. due to the importance of reward for employee assessment of reward system justice much impact in establishing perception of entire organization. example given, reward option shall contribute on general perception of procedural justice among workers; having reward option will direct to justice perception in reward system and evaluation of reward system will be generalized to organization in entirety (tyler, 1987). review literature executed by alkhafaji, talab, flayyih, and hussein (2018) demonstrated that generally paper which discuss relationship between management controlling system includes reward and punishment system demonstrated any positive and significant relationship on organizational performance. h7: reward and punishment system has significant positive impact on hei performance. based on above hypotheses developed then research model is showed in figure 2. figure 2 research model h1⁺ organizational commitment h3⁺ human resource quality reward and punishment system result based management universtiy performance pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 589 research method population and sample this research objects shall be private hei in eastern of west java, they are private hei of tasikmalaya, ciamis, cirebon, kuningan, and indramayu. sample in this research collected using convenience sampling method which executed on event of aptisi meeting of west java in muhammadiyah hei of tasikmalaya and activity of hei financial management workshop executed in hei of muhammadiyah science of kuningan. respondent in this research shall be hei leader and bureau head and financial division in each hei. they were choosen as respondents under basis their knowledge related to implementation of rbm practice in their campus. therefore by involving such parties then collected data may reflect real condition from rbm practice in researched campus. data as used in this research shall be primary data, shall be data as collected directly from research object through respendent who has been selected previously. data collecting technic executed by using questionnaire as adapted from some previous researches and modified pursuant to condition of this moment’s research. questionnaire has been formulated previously to be answered by respondents. choosen method to execute this research shall be using survey method and directed group discussion. operational definition to examine hypothesis in this research, researched variables are classified into exogen variable and endogen variable. this research used three exogen variables they are human resource quality, organizational commitment, reward and punishment system, and result based management, and one endogen variable, shall be hei performance. human resource quality defines human resource quality as an employee’s ability to place and perform their duties based on back ground of education, training, comprehend their duties, readiness to made a change in performance, able to predict any kind related to purpose and coordination, cooperate and avoid bad acts. reward and punishment system. indicator used in this variable includes promotion, position, reward, compliment, and reward (irawanti, 2016). organizatioinal commitment, based on shore and tetrick, (1991), organizational commitment complied employee’s demeanor to organization, while felt organizational support indicates employess perception on organizational demeanor to their demeanor. statement instrument regarding on budget participation variable pursuant to mekta and siswanto (2017). organizational commitment variable consist of four indicators, shall be: continous commitment, the same of organizational purpose, the same of organizational norms and effective commitment. result based management implementation safitri (2019) under 8 statements as measured based on strategical plan determination, describes strategic plan in work plan, determine performance indicator, evaluation. hei performance adopts accreditation articles. pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 590 data analysis this reserch uses pls-sem method as used to analize data and examine hypothesis. this method is able to perform examination of asessement model together with examine structural model (chin, marcolin, & newsted, 2003; hair jr, sarstedt, hopkins, & kuppelwieser, 2014). two reasons for using pls are likert scale with non-parametric nature and number of possibility of multicolinierity element. pursuant to (akbar et al, 2012; sofyani riyadh, & fahlevi, 2020), pls is considered appropriate for this research due to enable minimal data assumption and needs sample size which relative small (chin et al, 2003). pursuant to hair, black, babin, anderson, and tatham (2010), minimum sample size for pls analysis shall be “10 multiplies rule”, means shall be bigger from 10 multiples of maximum number of outer or inner model attachment which shows to any invisible variable in model. result and discussion result of examination and data analysis uses pls application shows research data analysis result which may be described as follows. covergent validity examination pursuant to pls analysis such covergent validity examination result shows that loading outer indicator from all constructions more than 0.4 (hair, black, babin, anderson, & tatham, 2006) so it may be conluded that covergen validity is met (see table 1). pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 591 table 1 covergent validity examination result code indicator hei performance human resource quality organizational commitment rbm reward and punishment average variance extracted (ave) hep5 percentage of student who graduate on time 0.707 0.528 hep6 percentage of suitability of work field and graduation study program 0.709 hep7 average of interval term graduate obtain a work 0.738 hep9 number of research made by permanent lecturer pursuant to his study program within three years 0.726 hep10 percentage of student involvement who will take final project in lecturer’s research 0.753 hr2 having knowledge which support work 0.684 0.528 hr3 able to comprehend rule related to work 0.738 hr7 able to determine and manage work priority 0.692 hr9 able to execute duty under efficient time efisien 0.756 hr10 give the best service to work 0.813 hr11 having good work spirit 0.666 oc1 feel happy to dedicate of this hei 0.851 0.512 oc3 high norms as followed by hei 0.742 oc5 feel proud becomes part of organization 0.776 oc6 work hard to develop hei 0.661 oc7 will not leave hei due to having high responsibility 0.790 oc8 not right to leave hei even it much profitable 0.573 oc9 sign written commitment to reach organizatiional purpose 0.625 oc10 performance target system whichl will be reached 0.665 rbm1 prepare result performance target quantitatively. 0.795 0.601 rbm2 before prepare a budget it is determined fund plafond for each work unit 0.745 rbm4 this year budget, it number based on realization of the previous year completed with inflation adjustment 0.565 rbm5 prepare budget based on quantitative result target 0.828 rbm6 having list of activity code 0.734 rbm7 having price standar document 0.759 pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 592 table 1 covergent validity examination result (cont.) code indicator hei performance human resource quality organizational commitment rbm reward and punishment average variance extracted (ave) rbm8 executed continuation budget evaluatiion of work unit 0.861 rbm9 financial evaluation of result performance achievement 0.851 rbm10 non financial evaluation of result performance achievement 0.795 rp1 salary as i received from hei based on my achievement performance 0.625 0.723 rp4 hei gives first warning (sp 1) to employee who has no performance 0.930 rp5 hei gives second warning (sp 2) to employee who has no performance after given with first warning 0.935 rp6 hei take futher act to employee who has been given with second warning remain has no performance in form of suspension/termination 0.872 result of table 1 which shows that ave score more than 0,5 (fornell & lacker, 1981) also support examination condition so covergent validity examination is met. table 2 discriminant validity examination result indikator hei performance human resource quality organizational commitment result-based management reward and punishment hei performance 0.727 human resource quality 0.065 0.727 organizational commitment 0.253 0.209 0.716 result-based management 0.379 0.394 0.310 0.775 reward and punishment 0.109 0.047 0.104 0.262 0.850 pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 593 discriminant validity examination result discriminant validity examination is shown by result of cross loading analysis 3. such pls result shows that load item score on it own construction is higher than other construction (gefen & straub, 2005), means assumption of discriminant validity has been met. reliability examination result from table 3, pls result shows that cronbach alpha from all constructs more than 0,6 (chin et al., 2003) and composite reliability is higher than 0,5 (fornell & larcker, 1981). table 3 reliability examination result indikator cronbach's alpha composite reliability loading range conslusion hei performance 0.781 0.848 0.707-0.753 reliabel human resource quality 0.821 0.870 0.666-0.813 reliabel organizational commitment 0.867 0.892 0.573-0.851 reliabel result-based management 0.915 0.930 0.565-0.861 reliabel reward and punishment 0.865 0.911 0.625-0.935 reliabel from such construct quality analysis result it may be concluded that all construct variablea in this research have met criteria of covergent validity, discriminant and reliability, so may be continued to the next examination shall be hypothesis examination. figure 3 shows the algoritm of pls result in this research. figure 3 result of algoritm pls pratolo, mukti, anwar, & sofyani result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 594 result of hypotheses examination result of hypotheis examination is shown on table 4. hypothesis is supported if original sample direction same with hypothesis prediction direction, and score of t statistic is higher than 1.96 (alpha 0.05) or 2.58 (alpha 0.001). table 4 result of hypotheses examination hypothesis coefficient p value conclusion human resource quality -> result-based management h1 0.338 0.000* supported organizational commitment -> resultbased management h2 0.214 0.018** supported reward and punishment -> resultbased management h3 0.224 0.012** supported human resource quality -> hei performance h4 -0.124 0.215 not supported result-based management -> hei performance h5 0.369 0.001* supported organizational commitment -> hei performance h6 0.171 0.202 not supported reward and punishment -> hei performance h7 -0.001 0.991 not supported *significant on alpha 0.001; ** significant on alpha 0.05 pursuant to such table it is known that examination result upon human resource, organizational commitment as well as reward and punishment system shows that it has positive impact to rbm under score of t statistic 4.304; 2.376; and 2.535, so hypothesis 1, 2, and 3 are supported. further, hypothesis 5 which states that rbm system has positive impact to hei performance is accepted under socre of t statistic 3.316. while hypothesis 4.6 and 7 are not supported which state human resource, organizational commitment, and reward and punishment system not directly impact to hei performance under score of t statistic of 1.240; 1.277; and 0.011. specifically indirect impact may be seen in table 5. table 5 result of hypotheis examination specifically indirect effect hypothesis original sample sample mean standard deviation t statistic p value conclusion human resource quality -> resultbased management -> hei performance 0.125 0.127 0.045 2.785 0.006* supported as intervening organizational commitment -> result-based 0.079 0.088 0.047 1.698 0.090** marginally supported pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 595 management -> hei performance reward and punishment -> result-based management -> hei performance 0.083 0.085 0.044 1.898 0.058** marginally supported *p value < 0.01 (very significant); ** p value < 0.10 (marginally significant) based on such table 5 shows that only human resource hypothesis effects to hei performance through result – basedmanagement as received under p value score 0.006 lower than 0.01 while other two hyphotesises marginally supported due to value p score are 0.090 and 0.058 which lower than 0.10. figure 4 shows the result of pls path. figure 4 result of path test results this research found that human resource quality positively effects to rbm. in line with kimiri (2018) who suggest that human resource quality shall be directed to monitoring and evaluation which become main components in rbm implementation. besides, organization shall ensure that all staff, senior manager and general staff have skill and expertise required to support rbm implementation. further, this research found that organizational commitment positively effect rbm. cavalluzzo and ittner (2004) stated that organizational commitment from management has significant role in developing organizational policy related to effort of performance achievement. so it may be concluded that commitment to organization which made by each member then it may support hei to also implement rbm sistem properly. so the same as reward and pratolo, mukti, anwar, & sofyani result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 596 punishment system which positively effect rbm. under such result then by existence of reward and punishment system which properly executed then it will support realization of rbm implementation it self due to each member of organization will be motivated in working under rbm which oriented to result will definite employee in working to reach their performance target (mas’ud et al., 2017). this research also found that rbm positively effect hei performance. in line with arif et al. (2015); mutambatuwisi et al. (2016), that this research drive so that rbm implementation shall be promptly executed due to rbm which focuses on result then hei purpose will be achieved and by achieved such result performance of an hei will be better. more over, this research alo confirm goal setting theory (locke & latham, 2013) that rbm practice will clarify organizational purpose and much increase human resource quality, organizational commitment and reward and punishment system related to achieving organization purpose which it effect will increase hei performance. but, this research remains obtained result which not support proposed hypothesis, which stated that human resource quality, organizational commitment as well as reward and punishment system not effect to hei performance. specifically this research found something new which rbm is supported as intervening variable related to human resource quality to hei performance. under this result shows that human resource quality able to increase hei performance through rbm system which properly applied. besides, in other context rbm marginally supported in relation with organizational commitment as well as reward and punishment system to hei performance. so it may be concluded that from such three results, good rbm implementation will remain support and provide with positive effect to increasing of hei performance. condition of hei performance in indoensia especially in eastern region of west java has not as expected either result of this research or seen based on accreditation score from ban-pt. this performance condition which still not meet expectation certainly if be compared with hei in world level remain can not be compared. in other issue law of national educational system, it is expected that hei is able to create generation who will continue this nation who be superior and having character. such fact makes management become important factor. to create awesome performance, it is also required awesome management system. rbm management system constitutes alternative manement system which theoretically if optimally executed will be able to support organization performance maximally. fact, from research result implementation of rbm principles still low then this low rbm condition it is normal if makes hei performance also becomes low. based on result research and there are also a phenomenon in such big hei, this research result support rbm position to be promptly implemented in hei, due to the absence of direct relationship between research components and hei performance and there is any positive relationship to rbm system, under proper rbm implementation in hei and supported with human resource quality, commitment to organization as well as reward pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 597 and punishment system which also good, then it is believed that hei is able to increase it performance to be better. conclusion this research is purposed to examine effect of human resource quality, organizational commitment and reward and punishment system to rbm implementation. besides, this research also examined rbm effect to hei performance as well as rbm role as intervening variable. this research executed in pts/private hei in eastern region of west java. this research result succinctly found that rbm mediates relationship human resource quality, organizational commitment as well as reward and punishment system to hei performance. in other words, such three components they are human resource quality, organizational commitment as well as reward and punishment system will siginificantly effect to hei performance if accompanied with rbm implementation. this research provide with contribution to development of science, especially related to empirical examination regarding on rbm role as intervening variable. separated from it positive implication, this research also has some limitedness. first, this research has no storng generalization power due to only executed in private universities in west java. it is recommended that for the next research to expand research object so result which will be obtained later will be better. more over, study to phenomenon in this hei need to be increased to find out deeper regarding on what happened in the field. the further research is suggested to use other approach as quantitative approach so research to research phenomenon will be executed in detail and obtained result will be more meaningfull. references akbar, r., pilcher, r. & perrin, b. (2012). performance measurement in indonesia: the case of local government. pacific accounting review, 24(3), 262-291. https://doi.org/10.1108/01140581211283878 alkhafaji, a., talab, h. r., flayyih, h. h., & hussein, n. a. (2018). the impact of management control systems (mcs) on organizations performance a literature review. journal of economics and administrative sciences, 24(105), 1-20. https://doi.org/10.33095/jeas.v24i105.67 alrowwad, a., almajali, d. a., masa'deh, r., obeidat, b., & aqqad, n. (2019). the role of organizational commitment in enhancing organizational effectiveness. 33rd ibima conference: granada, spain. retrieved from https://ibima.org/accepted-paper/therole-of-organizational-commitment-in-enhancing-organizational-effectiveness/ antoni, c. h., baeten, x., perkins, s. j., shaw, j. d., & matti, v. (2017). reward management: linking employee motivation and organizational performance. journal of personnel psychology, 16, 57-60. https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000187 ari, j. (2011). komitmen organisasi. retrieved from http://juniarari.blogspot.com/2011/11/komitmen-organisasi.html%20(29 https://doi.org/10.1108/01140581211283878 https://doi.org/10.33095/jeas.v24i105.67 https://ibima.org/accepted-paper/the-role-of-organizational-commitment-in-enhancing-organizational-effectiveness/ https://ibima.org/accepted-paper/the-role-of-organizational-commitment-in-enhancing-organizational-effectiveness/ https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000187 http://juniarari.blogspot.com/2011/11/komitmen-organisasi.html%20(29 pratolo, mukti, anwar, & sofyani result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 598 arif, m., jubair, m., & ahsan, a.. (2015). use of result based management (rbm) framework for monitoring projects of public sector in pakistan — a case study. international journal of inovation, management and technology, 6(2), 130-135. https://doi.org/10.7763/ijimt.2015.v6.589 armstrong, m. (2006). a handbook of human resource management practice. 10th edition, kogan page publishing, london. bansal, hs, irving, pg, & taylor, sf. (2004). model tiga komponen pelanggan ke penyedia layanan. jurnal akademi ilmu pemasaran, 32(3), 234–250. https://doi.org/10.1177/0092070304263332 binnendijk, a. (2001). results based management in the development co-operation agencies: a review of experience: executive summary. development assistance committee (dac). retrieved from https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/31950852.pdf bishop, j. (2015). psychological & social implications surrounding internet & gaming addiction. us: igi global cavalluzzo, k.s., & ittner, c.d. (2004). implementing performance measurement innovations: evidence from government. accounting, organizations and society, 29(3-4), 243–267. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(03)00013-8 chin, w. w., marcolin, b. l., & newsted, p. r. (2003). a partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. information systems research, 14(2), 189–217. https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 dara, a., & basuki, h. (2010). pengaruh faktor-faktor rasional, politik, dan kultur organisasi terhadap pengadopsian ukuran kinerja dan pengimplementasian anggaran berbasis kinerja instansi pemerintah daerah lingkup provinsi maluku utara. tesis. program pascasarjana universitas gadjah mada yogyakarta. retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46343 darlina, m., yannizar, y., & hodijah, s. (2016). analisis perencanaan dan penganggaran pada dinas pendidikan provinsi jambi. jurnal perspektif pembiayaan dan pembangunan daerah, 3(4), 257-268. https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3527 dill, d. d. (2009). convergence and diversity: the role and influence of university rankings university rankings, diversity, and the new landscape of higher education, 97-116. https://doi.org/10.1163/9789087908164_008 djuwita, r., soemantri, r., & prima, g. k. (2018). the influence of organizational commitment, implementation of accounting information system and workplace environment to the performance of work unit. journal of accounting auditing and business. 1(1), 81-95. https://doi.org/10.24198/jaab.v1i1.15657 firmansyah, d. (2019). peran hukuman edukatif dalam membentuk self management siswa (studi kasus di madrasah diniyah mambaul hisan kadipaten babadan ponorogo). skripsi. institut agama islam negeri ponorogo. flint, m. (2003) easier said than done: a review of results based management in multilateral development institutions. herefordshire: michael flint & partners fornell, c., & larcker. d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variable and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 3950. https://doi.org/10.2307/3151312 gefen, d., & straub, d. (2005). a practical guide to factorial validity using pls-graph: tutorial and annotated example. communications of the association for information systems, 16, 91-109. https://doi.org/10.17705/1cais.01605 gerhana, w., rezti, & wasis. 2019. pengaruh kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai https://doi.org/10.7763/ijimt.2015.v6.589 https://doi.org/10.1177/0092070304263332 https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/31950852.pdf https://doi.org/10.1016/s0361-3682(03)00013-8 https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46343 https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3527 https://doi.org/10.1163/9789087908164_008 https://doi.org/10.24198/jaab.v1i1.15657 https://doi.org/10.2307/3151312 https://doi.org/10.17705/1cais.01605 pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 599 variabel intervening (studi kasus pada karyawan dinas pendidikan hulu sungai selatan). jurnal riset inspirasi manajemen dan kewirausahaan. 3(1), 49-57. https://doi.org/10.35130/jrimk.v3i1.50 gossling, t., & rutten, r. (2007). innovation in regions. european planning studies. 15(2), 253–270. https://doi.org/10.1080/09654310601078788 hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., anderson, r. e., & tatham, r. l. (2006). multivariate data analysis 6th edition. upper saddle river. nj: pearson prentice hall. hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., anderson, r. e., & tatham, r. l. (2010). multivariate data analysis. 7th edition. upper saddle river. nj: pearson prentice hall. hair, j. f., jr, sarstedt, m., hopkins, l., & kuppelwieser, v. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem) an emerging tool in business research. european business review, 26(2), 106–121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 irawanti, a. (2016). pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap kinerja karyawan (studi kasus pada bmt lima satu sejahtera jepara). skripsi. purwokerto: universitas muhammadiyah purwokerto. kadarisman, m. (2012). manajemen kompensasi. edisi ke-1. jakarta: pt. raja grafindo persada kimiri, k. k. (2018). factors influencing the implementation of result based management in the united nations agencies in nairobi. thesis. chandaria school of business. retrieved from http://erepo.usiu.ac.ke/11732/3887 koencoro, g., al musadieq, m., susilo, h. (2013). pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja. jurnal administrasi bisnis, 5(2), 1-8. retrieved from http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/236 locke & g. p. latham (2013). new developments in goal setting and task performance. routledge/taylor & francis group. locke, e. (1975). personnel attitudes and motivation. annual review of psychology, 26(1), 457480. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.26.020175.002325 mas’ud, r., jonathan, r., & lau, e. (2017). pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja pegawai di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kutai timur. jurnal ekonomia. 6(1), 147-153. retrieved from http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/ekm/article/view/2603 matutina. (2001). manajemen sumber daya manusia, cetakan kedua. jakarta: gramedia widia sarana indonesia. mckernan, e. kennedy, k., & aldred, a. (2016). adopting results based management in the non-profit sector: trócaire’s experience. project management research and practice. 3(julydecember). 1-20, https://doi.org/10.5130/pmrp.v3i0.5122 mekta, h. q., & siswanto. (2017). pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pt. indra kelana yogyakarta. jurnal profita: kajian ilmu akuntansi, 5(2), 1-20. retrieved from http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/9702/0 mignonac, k., & nathalie, r. 2013. ‘no strings attached?’: how attribution of disinterested support affects employee retention. human resource management journal. 23(1), 72-90. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2012.00195.x mulikita, n. (2008). applying results based management (rbm) strategies in african public administration: challenges and opportunities. african journal of public administration and management, 19, 9-19. retrieved from https://www.africabib.org/rec.php?rid=q00046657 mutambatuwisi, f., nyasha, m., muchadenyika, c., & faith, m.r. (2016). effectiveness of result based management as a performance management tool evidence from small and medium enterprises (smes) in zimbabwe. international journal of trend in research https://doi.org/10.35130/jrimk.v3i1.50 https://doi.org/10.1080/09654310601078788 https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 http://erepo.usiu.ac.ke/11732/3887 http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/236 https://doi.org/10.1146/annurev.ps.26.020175.002325 http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/ekm/article/view/2603 http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/ekm/article/view/2603 https://doi.org/10.5130/pmrp.v3i0.5122 http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/9702/0 https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2012.00195.x https://www.africabib.org/rec.php?rid=q00046657 pratolo, mukti, anwar, & sofyani result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 600 and development, volume 3(1), 88-96. retrieved from http://www.ijtrd.com/papers.aspx?id=11 ndiwalana, j.k. (2009). budgeting participation, goal commitment and employee performance. dissertation. accounting and finance department of makerene university uganda. pratiwi, k., & himam, f. 2014. kualitas kehidupan kerja ditinjau dari kepuasan kerja dan persepsi terhadap kinerja. jurnal psikologi undip. 13(1). 42-49. https://doi.org/10.14710/jpu.13.1.42-49 pratolo, s., sofyani, h., & anwar, m. (2020). performance-based budgeting implementation in higer education institution: determinants and impact on quality. cogent business & management. 7(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1786315 robbins, s. p., & judge, t. a. 2014. perilaku organisasi. edisi 16. jakarta: salemba empat safitri. (2019). implementasi manajemen mutu berbasis madrasah di mts assalam tanjung sari lampung selatan. skripsi. universitas islam negeri raden intan lampung. santosa, b. a. (2014). sistem penganggaran pendidikan tinggi dari old public management menuju new public management. jurnal kependidikan, 2(2), 127-142. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jk.v2i2.556 santos-rodrigues, h., faria, j., cranfield, d., & morais, c. (2010). intellectual capital and innovation: a case study of a public healthcare organisation in europe. electronic journal of knowledge management. 11(4), 361-380. retrieved from http://www.ejkm.com/issue/download.html?idarticle=719 sholihah, r., rosidi., & bambang, p. (2015). pengaruh kualitas sumber daya manusia dan komitmen tujuan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dengan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. el-dinar: jurnal keuangan dan perbankan syariah. 3(1) 41-81. https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3338 shore, l. & tetrick, l. (1991). a construct validity study of the survey of perceived organizational support. journal of applied psychology, 76(5), 637-643. https://doi.org/10.1037/0021-9010.76.5.637 sofyani, h., & akbar, r. (2013). hubungan faktor internal dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10(2), 207–235. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10 sofyani, h., riyadh, h. a., & fahlevi, h. (2020). improving service quality, accountability and transparency of local government: the intervening role of information technology governance. bisnis & manajemen cogent, 7(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690 spenser, l. m., & spenser, s. m. (1993). competense at work models for superior performance. john wiley dan sons inc. sylvia, w. (2015). factors influencing the implementation of result based management in governmental organization: a case of ministry of lands, muranga county. thesis master. united states international university africa. retrieved from http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/2780/wairimu%20sylvia.pdf? sequence=1&isallowed=y try, d. (2008). “mind the gap, please” using public value theory to examine executive takeup of result-based management. international journal of productivity and pervormance management. 57(1), 22-36. https://doi.org/10.1108/17410400810841218 tyler, t. r. (1987). conditions leading to value-expressive effects in judgments of procedural justice: a test of four models. journal of personality and social psychology, 52(2), 333–344. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.2.333 http://www.ijtrd.com/papers.aspx?id=11 https://doi.org/10.14710/jpu.13.1.42-49 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1786315 https://doi.org/https:/doi.org/10.24090/jk.v2i2.556 http://www.ejkm.com/issue/download.html?idarticle=719 https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3338 https://doi.org/10.1037/0021-9010.76.5.637 https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690 http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/2780/wairimu%20sylvia.pdf?sequence=1&isallowed=y http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/2780/wairimu%20sylvia.pdf?sequence=1&isallowed=y https://doi.org/10.1108/17410400810841218 https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.2.333 pratolo, mukti, & anwar result-based management and public organizational performance: … journal of accounting and investment, 2020 | 601 upping, p. & oliver, j. (2012). thai public universities: modernisation of accounting practices. journal of accounting & organizational change, 8(3), 403-430. https://doi.org/10.1108/18325911211258362 vnoučková, l., urbancová, h., & smolová, h. (2018). internal quality process management evaluation in higher education by students. danube: law, economics and social issues review, 9(2), 63–80. https://doi.org/10.2478/danb-2018-0005 widyantoro. (2009). implementasi performance based budgeting sebuah kajian fenomenologis (studi kasus pada universitas diponegoro). thesis. program pascasarjana universitas diponegoro semarang. yusfaningrum, k. (2005). analisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan job relevant information (jri) sebagai variabel intervening (penelitian terhadap perusahaan manufaktur di indonesia). thesis. program pascasarjana universitas diponegoro. yusof, j., yaacob, h., & rahman, s. (2018). the relationship of workplace spirituality on organizational citizenship behaviour. sains humanika. 10(2), 31-39. https://doi.org/10.11113/sh.v10n2.1399 https://doi.org/10.1108/18325911211258362 https://doi.org/10.2478/danb-2018-0005 https://doi.org/10.11113/sh.v10n2.1399 journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper the role of budgetary participation and environmental uncertainty in influencing managerial performance of village government hafiez sofyani 1 , muhamad fandi indra santo simali 2 , taufik najda 3 , and mohammed saleh al-maghrebi4 abstract: research aims: this study aims to examine the influence of budgetary participation and environmental uncertainty on the managerial performance of the village government. in addition, it examines the budgetary participation as an intervening variable. design/methodology/approach: the research was conducted using a survey method by distributing questionnaires to village governments in bantul regency, indonesia. totally, 118 completed questionnaires were returned. data analysis was conducted using a partial least squares (pls) approach. research findings: the results revealed that budgetary participation and environmental uncertainty significantly influenced managerial performance. besides, environmental uncertainty was found as a determinant of budgetary participation implementation. this study confirmed that budgetary participation had an intervening role in the environmental uncertainty-managerial performance relationship. theoretical contribution/ originality: this research found that the budgetary participation has a role as intervening variable between the environmental uncertainty-managerial performance relationship, in the context of a village government study. practitioner/policy implication: referring to the results, the village government needs to appreciate the practice of budgetary participation to encourage managerial performance, especially to convert the negative impact of environmental uncertainty to be a chance to achieve managerial performance. research limitation/implication: this research was only undertaken in the scope of bantul regency. therefore, the generalization ability of this study is limited. keywords: budgetary participation; environmental uncertainty; managerial performance; village government; intervening variable introduction studies related to managerial performance have attracted many researchers. various studies have been carried out both in terms of determinants and consequences (agbejule, 2005; chong & eggleton, 2007; de romario, dwija, badera, & putra, 2019; hall, 2008; hammad, jusoh, & ghozali, 2013; lau & lim, 2002; murwaningsari, 2008). however, specific studies related to managerial performance and its association affiliation: 1, 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. 3 msc in accounting and finance, nottingham university business school, nottingham, uk. 4 department of accounting, faculty of business and accountancy, university of malaya, kuala lumpur, malaysia. *correspondence: hafiez.sofyani@umy.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102148 citation: sofyani, h., simali, m. f. i., najda, t., & al-maghrebi, m s. the role of budgetary participation and environmental uncertainty in influencing managerial performance of village government. journal of accounting and investment, 21(2), 258-276. article history received: 15 jan 2020 reviewed: 10 mar 2020 29 apr 2020 revised: 15 apr 2020 3 may 2020 accepted: 5 may 2020 mailto:hafiez.sofyani@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8648 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 259 with budgetary participation and environmental uncertainty, especially in the village government setting, are still receiving little attention. departing from this condition, the related study is necessary to address that gap and resolve some problems brought by environmental uncertainty conditions faced by village governments in indonesia after new village reform. a new village act no. 6 of 2014 has been ratified to encourage the indonesian government to enhance national development from the village level. the development proclaimed by the indonesian government is applied by allocating certain funds from the state budget to all villages in indonesia. since the act comes into force, indonesian ministry of finance reported that the village funds allocation has been increasing every year from idr 20.67 trillion (2015), idr 46.98 trillion (2016), idr 60 trillion (2017), idr 60 trillion (2018), and idr 70 trillion (2019). to gain advantages from the fund allocation, village governments are given an authority to manage and run its governmental process. the authority aims to improve the efficiency and effectiveness of public services; hence, it reaches every level of society, particularly the village community. furthermore, authority and independence are expected to be able to encourage the better performance of the village governments (nadir, 2013). after almost six years, however, the village fund has neither been optimized nor made a significant contribution to the village development. it was corrupted by irresponsible village apparatus, instead. numerous mass media revealed that the indonesian parliament criticized the non-optimal use of the village funds (www.cnbcindonesia.com, 2019). the critics come due to poor absorption rate of village funds and serious corruption scandals detected in many village governments, which harm indonesia around 40.6 billion rupiahs (equivalent to 2.9 million us dollars) from 2014 until 2018 (www.nasional.kompas.com, 2018). the main cause for the suboptimal budget absorption rate and corruption scandals is inextricable from the quality of human resources and governance practices, such as the weak systems of planning, implementing, and evaluating the use of village funds (amirullah, 2016; mada, kalangi, & gamaliel, 2017; triyono, achyani, & arfiansyah, 2019). seeing such conditions, therefore, it is crucial to implement a good governance practice at all village governments in indonesia (bastian, wardani, & riyani, 2014). governance practices, such as budgetary participation, are significant to guarantee that huge money of village funds can be managed well and be able to promote performance enhancement to the village governments (akbar, pilcher, & perrin, 2012). supposedly, giving additional to village income should be able to improve the managerial performance of the village government. as a public sector organization, the village government is demanded to have performance-oriented towards the community interests (nurrizkiana, handayani, & widiastuty, 2017). to determine the managerial performance of the village government, several factors need distinguished consideration, such as budgetary participation and environmental uncertainty. the budgetary participation is needed by the village government as a strategic control instrument to plan and coordinate the resources they have (crain & o’roark, 2004; kimunguyi, memba, & njeru, 2015). budgetary participation mechanisms can help the sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 260 village government for preparing good planning, coordination, and communication of the village government programs (joshi, al-mudhaki, & bremser, 2003). to set a good budget, participation from all elements in the village government is crucial. rosman, shafie, sanusi, johari, and omar (2016) found that budgetary participation improved the non-financial performance of a non-profit organization (tapatfeto, 2014; wiratno, ningsih, & putri, 2016). it also improves staff motivation and commitment to the budget, fosters creativity among all levels of staff, enhances a sense of responsibility (hoque, 2005), as well as job satisfaction and performance (weil & maher, 2005). another factor that influences managerial performance is environmental conditions. uncertainty of the village government environment can hinder the performance of the apparatus in implementing the management process within the organization (hoque, 2004). environmental uncertainty is a condition where a person or organization is difficult to predict the future. the main sources of uncertainty of the environment include community demand or aspiration, requirements obligated by new regulation, and technology changes (govindarajan, 1986). environmental uncertainty in the village context is caused by many requirements that have to be fulfilled by the village governments, such as accountability, transparency, and organizational performance and goals (basuki & ridha, 2012). planning of programs and activities that are arranged in high uncertainty of environmental conditions will cause a problem since the apparatus will not be able to predict future demand on the village government accurately. likewise, monitoring activities are also affected by the uncertainty of environmental conditions (hammad et al., 2013). if planning and monitoring are disturbed so that the performance appraisal process will be hampered (schulz, wu, & chow, 2010). currently, however, related study about managerial performance and its correlation on budgetary participation and environmental uncertainty, particularly in village governments, is lacking. the most related studies were undertaken in the business sector (hoque, 2004; irawanto, 2015; jermias & setiawan, 2008; rosman et al., 2016), while related research on public sector focused on both state and local government scope (basuki & ridha, 2012; de romario et al., 2019; tahar & sofyani, 2020). seeing such conditions, the related study on governance practices in the village government, specifically related to budgetary participation to promote the managerial performance and mitigate the potential negative impact of environmental uncertainty, is crucial to be conducted. hoque (2005) argues that the budgetary participation mechanism can help to ensure that the estimation of budget needed and appropriate activities to be conducted are more accurate and reliable. it also leads to greater acceptance from the organization’s members, and by applying this policy, management can motivate the staff to perform better by giving them further opportunities to participate in budgeting activities, such as planning, executing, and evaluating. seeing the advantages brought by this mechanism, efforts to achieve performance will be more directed and more likely to be achieved. explicitly, this study investigates the influence of budgetary participation practices and environmental uncertainty on the managerial performance of the village government. this study also investigates budgetary participation as an intervening role in the relationship between environmental uncertainty and managerial performance. sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 261 the argument of this variable is treated as intervening, which is explained further in the hypothesis chapter. the result of this study provides practical recommendations to practitioners, namely village governments, specifically related to the factors that should be considered to enhance managerial performance in the village government. the study results also contribute to the literature (body of knowledge), especially as additional discussion toward goal-setting theory and literature related to managerial performance topic in the village government context, which is still very limited. literature review and hypotheses development theoretical underpinning this study employs goal-setting theory to discuss the relationship between budgetary participation and managerial performance of village governments. locke (1975) claims that goals, which are clearly defined, realized, and understood by groups within an organization, will trigger higher levels of achievement if it is accompanied by the acceptance of the goals set (basri, 2013; locke, 1975). moreover, locke and latham (2013) also suggest that the existence of clear goals and objectives can mitigate ambiguity and lack of direction for organization staff. one of the fundamental doctrines of goal-setting theory is the separation between learning and performance goals (locke & latham, 2002). locke (1975) contend that there are five principles in goal-setting: (1) the goal must be clear, (2) goals must have a medium to a high level of difficulty, (3) organization members must accept that goal, (4) organization members must receive feedback regarding their progress in trying to achieve these goals, and (5) objectives that are determined in a participatory manner are better than goals that are set by only one party. the outcome of goal-setting relies on whether the participating parties perceive that the goals are understood, prominent, challenging, and attainable (locke & latham, 2002). one of the crucial implications of this theory is that management provides the opportunity for organization members to participate in determining their judgments about the results of operations based on specified objectives. it means that if they talk about the results, then they are actually assessing themselves and is likely to get a deep insight into how they should improve their attitudes, ways of working, and behavior (locke & latham, 2013; sholihin, pike, mangena, & li, 2011). as budgetary participation is expected to make all management members understand the rationale of the activities planned, the budget set, and targets that must be achieved to enable better performance, this policy is in line with the goal-setting scenario. every goal set by the organization is formulated in a budget plan. it is to make it easier for teamwork in the organization to achieve its performance targets, which is in accordance with the vision and mission. a budget does not only contain plans and nominal amounts needed to carry out activities or programs, but also contains goals to sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 262 be achieved (jones & pendlebury, 2010). in some cases, the targets set in a participatory manner produce superior performance, meaning that individuals will have the best performance if given the target assignment by their superiors. it is consistent with the premise of the goal-setting theory, which claims that specific and difficult goals, with feedback implemented in a participatory mechanism, will result in high performance (robbins & judge, 2008). budgetary participation and managerial performance budgetary participation helps to ensure that estimates are more accurate and reliable, leading to greater acceptance from the organization’s members (hoque, 2005). using this policy, management can motivate the staff to perform better by giving them further opportunities to participate in budgeting activities. besides, it also can facilitate learning and acquisition of more knowledge or information within the organization (rosman et al., 2016). tapatfeto (2014) revealed that budgetary participation would improve managerial performance, which in turn promotes organizational performance (hill, 2005). budgeting is not limited to activities determining the amount of money that will be spent on the activities. instead, it is an essential strategic control instrument to give pivotal information, particularly in the process of planning, executing, and controlling programs, activities, and strategies that the organization runs to achieve objectives formulated (hansen, mowen, & guan, 2007; mowen & hansen, 2006). preparation of budget can act as a planning and performance criteria, where the budget can be used as a control system to measure managerial performance (hansen et al., 2007). according to the goal-setting theory point of view, managers who have involved in budgetary participation practices will understand budget goals better (locke, shaw, saari, & latham, 1981). as the performance of managers will be assessed based on budget targets achieved, managers would be serious in preparing and controlling the budget realization. as a consequence, it would increase their managerial performance. wiratno et al. (2016) and rosman et al. (2016) found that participation in budget preparation and manager performance had a significant positive relationship. yahya, ahmad, and fatima (2008) discovered that there was a direct relationship between budgetary participation and managerial performance in the malaysian ministry of defence. chong and johnson (2007) suggested that the cognitive effect of participation in goal-setting allows subordinates to gather, exchange, and share job-relevant information. the availability of job-relevant information allows subordinates to develop effective strategies or plans, which will help them to exert effort over time, in an attempt to attain their goals. chong, eggleton, and leong (2005) showed that the higher the intensity of market competition, the more positive was the relationship between budgetary participation and performance. based on the arguments above, it makes sense that the budgetary participation mechanism also has a positive impact on the managerial performance of village governments. h1: budgetary participation positively influences the managerial performance of the village government. sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 263 environmental uncertainty and managerial performance hwang (2005) defined that environmental uncertainty is a limitation in assessing the probability of failure or successful decision being made. in indonesia, the village government is under the control of three upper parties, namely the village ministry, the home ministry, and the regency government. in addition, the village government must implement new policies and technological changes that are present as a consequence of the new village act. additionally, the aspirations of the village community also become matters that must be taken seriously by the village government. such conditions make the uncertainty in the village government very high (sofyani, pratolo, & saleh, 2020). basuki and ridha (2012) argue that the environmental uncertainty could be determined by many aspects from outside the organization, such as rapid changes in a certain period or the existence of regulations that differ from one another and must be obeyed. milliken (1987) contends that environmental uncertainty can be defined through three components; one of them is a lack of information relating to environmental factors associated with the decision-making situation given. most studies found that environmental uncertainty would have a positive impact on organizational performance (badri, davis, & davis, 2000; lau & lim, 2002; swamidass & newell, 1987). this argument based on the assumption that uncertainty, such as high market competition, will encourage companies to more carefully formulate specific strategies to change uncertainty into opportunities to excel in market competition and ultimately lead to better performance. this condition is reasonable since people in the company can formulate good strategies and are supported by adequate organizational resources such as technology. in contrast, different conditions will occur in the context of the village government that does not have adequate human and organizational resources as in companies to deal with environmental uncertainty (sofyani et al., 2020; sofyani, suryanto, wibowo, & widiastuti, 2018). the environmental uncertainty faced by the village government is more likely to lead to disruptions to the organization's managerial performance. this notion is plausible and in line with milliken (1987), arguing that the higher uncertainty faced by the organization, often, can promote some difficulties for managers to reach managerial performance if the management does not have the required capability to formulate a fit strategy. based on that situation, it is logical if environmental uncertainty is predicted to impact the managerial performance of the village government negatively. h2: environmental uncertainty negatively influences the managerial performance of the village government. environmental uncertainty and budgetary participation according to various literature which explains that budgeting practices, as seen from the perspective of goal setting theory, bring benefits in the form of measurable targets, scheduled realization, and evaluation carried out routinely (jones, lande, lüder, & portal, 2013; jones & pendlebury, 2010). then, we propose that uncertainty becomes a sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 264 determinant of budgetary participation practice. it means that organizations that see the potential for uncertainty will be encouraged to be more disciplined to manage the budget and program planned so that the objectives of the organization can be achieved. this argument is in line with hammad et al. (2013). they found that environmental uncertainty, to some extent, is an essential factor in designing an efficient and effective management accounting system. schulz et al. (2010) found that there was an increasing use of comprehensive performance measures and performance-based compensation among firms facing higher perceived environmental uncertainty. kattan, pike, and tayles (2007) discovered that the design of management accounting and control systems adopted was more mechanistic in times of environmental and political stability, but became more organic in periods of greater uncertainty. since village governments have gained authority and independence in financial management, the existence of environmental uncertainty in terms of overlapping regulations, the demands from the community, and the adoption of new policies (sofyani et al., 2018) make them have to be able to meet all demands. to deal with these conditions, the village government will be encouraged to increase participation in managing the organization, including in the budgeting process. this strategy fits with the village government that has robust characteristics with mutual cooperation culture. h3: environmental uncertainty positively influences budgetary participation in the village government. budgetary participation as intervening according to goal-setting theory, the clarity of the managerial process that is based on a neatly arranged budget will provide adequate information to management in managing the organization (locke, 1975), and therefore, the right decision can be made. lau and lim (2002) argue that high participative procedures are perceived to be fair, and the increase in participation, in turn, is likely to improve the organization managers' performance, which eventually leads to high managerial performance. sofyani et al. (2018) found that participation in villages can be a factor that can drive village government performance. it is because high participation from the village staff and community leaders can be a control to motivate the village head to carry out his managerial duties. in addition, the mechanism of participation is a source of ideas to encourage village governments to continue to be creative in running their government, primarily related to the completion of programs instructed by regulations from the village ministry, the home ministry, the regency government, and the village community itself. it clearly shows that in uncertain conditions, control mechanisms are believed to be able to mitigate the challenges that arise (swamidass & newell, 1987). it may also occur in the practice of budgetary participation, given that the activities carried out by the village government are undoubtedly related to the budget. in the environmental uncertainty condition, good control of the budget through budgetary participation mechanisms will be able to improve the managerial performance of village governments (badri et al., 2000; lau & lim, 2002; swamidass & newell, 1987). sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 265 lau and lim (2002) found that procedural justice had an indirect effect on performance via participation. hoque (2004) revealed the existence of a significant and positive association between management’s strategic choice and performance acting through management’s high use of non-financial measures for performance evaluation. yuen (2007) found that indirect relationships existed between the two antecedent variables (work attitude and a need for achievement) and job performance, with participation in budgeting as an intervening variable. given that situation, it is logical if budgetary participation as a control mechanism within the village government is predicted to intervene in the environmental uncertaintymanagerial performance relationship. h4: budgetary participation intervenes in the relationship between environmental uncertainty and managerial performance of the village government. based on the hypotheses developed, this study formulated a research model, as shown in figure 1. figure 1 research model research method this study used a survey method to test the hypotheses proposed. this research was conducted in village governments located in the bantul regency scope. bantul was chosen as the location for the study because some village governments became a benchmark in indonesia, and also most of them had implemented some good governance practices, including budgetary participation. random sampling techniques were employed to determine the sample since all villages had the same opportunity to be chosen. however, the villages involved in this study were also selected utilizing cluster sampling by considering the highest and the lowest of fund village allocation and locations (north, south, east, and west). it aimed that this study could obtain an ideal proportion of samples based on village conditions that differed in terms of development and location. data collection has taken two months, from january to february 2019. to get a high response rate, we distributed the questionnaires and took them directly from the environmental uncertainty managerial performance budgetary participation sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 266 respondents in their village government offices. we informed the respondents that their names would be anonymous for security and confidential purposes. the completion of the questionnaire took 15-20 minutes. to represent the sample, the respondents were selected based on their involvement in the planning and budgeting process, budget execution, and budget evaluation. therefore, each sample was represented by four respondents who were involved in budgeting activities; the village head, village secretary, division head, and hamlet head. a total of 118 completed questionnaires were usable and able to proceed for analysis. the research instrument was adapted from mahoney (1963) for managerial performance, milani (1975) for budgeting participation, and basuki and ridha (2012) for environmental uncertainty. before conducting a field survey, we organized experts’ validation to obtain input (zikmund, babin, carr, & griffin, 2013). we have involved two experts from one university in yogyakarta who were in a level of associate professors and doctors. we asked them to leave comments on the questionnaire. once some suggestions were received, we made improvements to the questionnaire in terms of word usage, sentence structure, the number of questions, and sentence length for each question (abu hasan, 2013; fowler jr, 2013). all items were converted to a series of statements to allow responses. the measurement of all questions used a five-point likert-type scale, where 1 = "strongly disagree" to 5 = "strongly agree." to test the hypotheses, the data were analyzed employing the partial least square (pls). the pls is a latent variable modeling technique used by several dependent constructs (fornell & larcker, 1981) and has been used in many business and accounting studies (sholihin & ratmono, 2013). according to akbar et al. (2012), the pls approach is suitable for this study because it makes minimal data assumptions and requires a relatively small sample size and a theoretical foundation that is not strong (chin, marcolin, & newsted, 2003). according to hair jr, sarstedt, hopkins, and kuppelwieser (2014), when using pls, researchers need to follow a multi-stage process that consists of (1) model specification; (2) external model evaluation; and (3) inner model evaluation. the model specification stage was related to the set-up of the inner and outer models. the outer models, also known as the measurement models (validity and reliability test of the construct), were used to evaluate the relationships between the indicator variables and their corresponding construct. the inner model or structural model showed the relationships between the constructs of exogenous and endogenous variables being evaluated. result and discussion before we test the hypotheses formulated, the outer models were tested. that kind of test consisted of validity and reliability test. the validity test included a convergent and discriminant validity test. the convergent validity test used the outer loading score. the results indicated that the outer loading scores of all variables’ indicators were already higher than 0.4 (see table 1). sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 267 table 1 outer loading score variable indicator code loading score managerial performance completion of work on time mp1 0.799 routine coordination mp2 0.716 program consultation mp3 0.855 budgetary participation the intensity in preparing the budget pib1 0.912 direct involvement in the budgeting process pib2 0.887 collection of aspirations in the budgeting process pib3 0.814 environmental uncertainty efforts to meet regulatory demands eu1 0.867 efforts to meet the demands of community aspirations eu2 0.899 efforts to establish good relations with the community eu3 0.699 sharing of positive information to gain public support eu4 0.775 efforts to implement the good village governance eu5 0.900 thus, according to hair, black, babin, anderson, and tatham (2006), convergent validity has been fulfilled. besides, pls analysis revealed that the score of construct loading on its construct was higher than other constructs (see table 2). table 2 discriminant validity score variable environmental uncertainty managerial performance budgetary participation environmental uncertainty 0.832 managerial performance -0.218 0.792 budgetary participation 0.192 0.331 0.872 it concluded that the discriminant validity was also fulfilled (gefen & straub, 2005). moreover, cronbach’s alpha scores of all constructs were higher than 0.6, and the composite reliability scores for all constructs showed agreed level and have met the rule of thumb, as shown in table 3 (chin et al., 2003; fornell & larcker, 1981). hence, it can be concluded that all constructs have met the criteria of validity and reliability, and therefore, the hypotheses testing could be executed. table 3 cronbach's alpha, composite reliability, and ave score variable cronbach's alpha composite reliability ave environmental uncertainty 0.888 0.917 0.692 managerial performance 0.709 0.834 0.628 budgetary participation 0.841 0.905 0.760 hypotheses test result summary is presented in table 4. it can be seen that budgetary participation practice had a positive influence, while the condition of environmental uncertainty had a negative influence on the managerial performance of the village government apparatus. moreover, environmental uncertainty also affected the implementation of budgetary participation practices. it means that the existence of uncertainty conditions, which may become a challenge in the future, leads the village sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 268 government to take the initiative to run one of the new public management practices, namely budgetary participation. table 4 hypotheses test result summary hypothesis direction original sample t statistics p values conclusion bp -> mp h1 + 0.388 5.275 0.000* supported eu -> mp h2 -0.292 3.569 0.000* supported eu -> bp h3 + 0.192 1.986 0.048** supported eu -> bp -> mp h4 + 0.075 1.677 0.094*** supported note: bp: budgetary participation; eu: environmental uncertainty; mp: managerial performance. *significant at alpha 0.01; **significant at alpha 0.05; *significant at alpha 0.10. then, this study revealed that budgetary participation intervened in the relationship between environmental uncertainty and managerial performance of the village government apparatus. interestingly, it was found that the direction of environmental uncertainty influenced managerial performance, which was directly negative, then changed to positive when the relationship occurred indirectly through budgetary participation. based on this intervening test, it reinforced that good governance practices in the form of budgetary participation had a vital role in encouraging the managerial performance of the village government apparatus. apart from the significance value of the intervening test, which was not so strong, at alpha 0.01, this variable is still essential to consider as its partial effect was positively significant on managerial performance. discussion this research result confirmed that budgetary participation had a positive impact on achieving managerial performance, hence, h1 was supported. this result is consistent with tapatfeto (2014), wiratno et al. (2016), rosman et al. (2016), mada et al. (2017), sofyani et al. (2018), and pratolo, atmaja, and sofyani (2020). the budget preparation process can act as a planning and performance criteria, which is used, in turn, as a control toward managerial performance (hansen et al., 2007). this finding confirmed the goal-setting theory as proposed by locke et al. (1981) that managers who have involved in budgetary participation practices will understand budget goals better (locke et al., 1981), which then perceived to be helpful in carrying out managerial functions. in the village government, budgetary participation was carried out at the planning and controlling stages through regular weekly, monthly, quarterly, and annual evaluations (sofyani et al., 2018). management at all levels and community leaders are involved in this budgetary participation process. this practice provides benefits for gathering positive input and support to resolve the various demands that must be met and the goals to be achieved by the village government (pratolo et al., 2020). technically, how constraints must be addressed and what strategies are suitable to be applied can be found through this budget participation practice. the budgetary participation is also considered as another form of direct accountability practice of village government and able to enhance public trust (sofyani et al., 2018). sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 269 this study also supported h2 that environmental uncertainty reduced the managerial performance of village governments. it is in line with hirst (1987) that under uncertain conditions, the managerial process would become more difficult and less effective. technically, village governments that do not implement budgetary participation will have difficulty meeting demands and goals, especially after the village act amendment. it is because they do not have a control strategy that helps to collect and process the information needed in decision making amid environmental uncertainty. it is what triggers the village government difficult to achieve optimal managerial performance. sofyani et al. (2020) found that many village governments copied and pasted performance and budget reports from other villages that were considered to be advanced because they did not implement good governance practices, including budgetary participation. nonetheless, several previous studies found different results, which showed the positive influence of environmental uncertainty on organizational performance (darya, 2012; eriani & fanani, 2019). this difference is due to most of the previous studies examining the relationship between environmental uncertainty and managerial performance in advanced companies. those prior studies concluded that the company's success in achieving good performance in uncertainty condition was caused by their ability to formulate a control strategy to make uncertainty to be controllable and subsequently became an organizational strength for competition (badri et al., 2000; swamidass & newell, 1987). the supported of h2 indicated that in the context of organizations that did not yet have established resources such as human, governance practices, and technology such as village governments in indonesia, they would face difficulties in achieving managerial performance (milliken, 1987). these results support the idea of a contingency related to environmental uncertainty-managerial performance relationships (chenhall, 2003; donaldson, 2001; fisher, 1998; hoque, 2004). furthermore, this study supported h3 that awareness to consider the uncertainty was precisely to be the determinant of village governments to implement budgetary participation. it aimed to ensure that uncertainties could be controlled by the organization in achieving performance. this result is in line with some prior studies. swamidass and newell (1987) found that environmental uncertainty influenced manufacturing strategy variables, such as manufacturing flexibility and the role of manufacturing managers in strategic decision-making. the manufacturing strategy, in turn, influenced firm performance. chong and chong (1997) and hammad et al. (2013) found that environmental uncertainty, to some extent, is an essential factor in designing an efficient and effective management accounting system. badri et al. (2000) identified strong relationships between environmental factors, such as labor availability, competitive hostility, government laws and regulations, political concerns and market dynamism, and the operations strategy choices by the firms to compete. hoque (2004) found that management’s high use of non-financial measures for performance evaluation intervened in the association between management’s strategic choice and performance. this finding indicated that to face environmental uncertainty, most village governments are encouraged to improve good governance practices within the organization, including budgetary participation. this result is also in line with sofyani et sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 270 al. (2018) that most village governments in bantul regency have begun to adopt new public management (npm) practices after the reform of the village act. it is based on the awareness of the increasing environmental uncertainty in terms of demands from regulatory, society, organizational culture, and technology changes. for the institutionalization of npm practices, many villages received supervision from regency government and academics from universities. besides, this study confirmed that budgetary participation had an intervening role in environmental uncertainty-managerial performance relationships. thus, it supported h4 and indicates that the budget as a strategic instrument could mitigate any ambiguity about the activities that must be carried out and completed caused by environmental uncertainty (tahar & sofyani, 2020). it illustrates the benefits that might be obtained if the budgeting was done in a participatory manner, rather than only being managed individually by top management. in the old era, the village government relied heavily on the figure of the village head. the absence of regulations related to participatory budgeting in the old act made the village experienced strong managerial hegemony (cohen, krishnamoorthy, & wright, 2008). it had a disadvantage in the village administration. in addition, it also made the village dependent on the village head figure. therefore, the village government works well if the village head is visionary, honest, highly committed, and has sufficient managerial capability, and vice versa. the mechanism of budgetary participation makes the village government no longer dependent on the village head since the organizational movement will be supported by many parties involved through the budgetary participation mechanism. it is subsequently believed to be able to drive the managerial performance. this last research finding is consistent with cheng (1984), who found that the higher the level of uncertainty, the more coordination conducted by an organization to pursue target performance. this finding is also in line with badri et al. (2000) that successful organizations (high performers) are those who can adopt competitive priorities that best fits the conditions of the environment, notably stability and dynamism. moreover, they suggested that most firms accept their environment as given and install the mechanism to react to its forces. high performers match the complexity of their external environment by utilizing environmental variables as sources for effective controls within their organizations. given those arguments, environmental uncertainty is indeed to be a factor that is carefully considered by management to design the effective control mechanism thorough implementation of accounting policies in the village government, in this case, is budgetary participation. conclusion this study aims to examine the effect of budgetary participation and environment uncertainty on managerial performance. a total of 30 village governments in bantul regency were involved as samples. in summary, this research found that budgetary participation and environmental uncertainty are essential factors that need to be considered in encouraging managerial performance, given the significant influence of sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 271 both. this study also found that the existence of environmental uncertainty was motivated by the village government to implement budgetary participation. finally, budgetary participation was found to have a role as an intervening variable. the presence of budgetary participation could make environmental uncertainty had a positive impact on managerial performance. departing from the those findings, we highlighted prominent contributions both in practical and theoretical. practically, it is suggested that the village governments that face many demands from regulations, higher government and the community, governance, and technological changes, or in conditions of environmental uncertainty, need to implement budgetary participation. it is because budgetary participation plays a vital role in encouraging the managerial performance of the village government and able to change the negative impact of environmental uncertainty to be positive toward managerial performance. theoretically, this research confirms the goal-setting theory, especially in the context of the public sector, namely the village government, where related studies are rarely discussed. as a premise of goal setting theory, the process to make the organization goal be clearly understood by organization members through budgetary participation has been found to contribute positively to the managerial performance of the village government. also, it can change the negative influence to be positive of the relationship between environmental uncertainty and managerial performance. despite its important contribution, this study has several limitations. first, this study only examined two determinants of village government managerial performance. further studies need to investigate other potential variables, especially in terms of internal organizational capabilities, such as performance-based budgeting practices, performance measurement systems, and implementation of good governance principles. last but not least, this research was only carried out in the village government within the bantul regency scope. it is because of the research permission given by the local government of special region of yogyakarta province, higher authority, only for one regency, namely bantul. given the vastness of indonesia and the diverse characteristics of villages in the various areas, the results of this study are not strong enough to produce generalizable results. therefore, the next study is essential to be conducted on village governments in other regions, which certainly have different organizational cultural contexts. references abu hasan, h. (2013). an approach to social science research a step by step guide. saarbrucken: lambert academic publishing. agbejule, a. (2005). the relationship between management accounting systems and perceived environmental uncertainty on managerial performance: a research note. accounting and business research, 35(4), 295-305. https://doi.org/10.1080/00014788.2005.9729996 https://doi.org/10.1080/00014788.2005.9729996 sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 272 akbar, r., pilcher, r., & perrin, b. (2012). performance measurement in indonesia: the case of local government. pacific accounting review, 24(3), 262-291. https://doi.org/10.1108/01140581211283878 amirullah, m. (2016). analisis pengelolan keuangan desa berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 (studi kasus pada desa brumbungan kidul kecamatan maron kabupaten probolinggo). (undergraduate thesis), university of muhammadiyah malang. retrieved from http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/44807 badri, m. a., davis, d., & davis, d. (2000). operations strategy, environmental uncertainty and performance: a path analytic model of industries in developing countries. omega, 28(2), 155-173. https://doi.org/10.1016/s0305-0483(99)00041-9 basri, y. m. (2013). mediasi konflik peran dan keadilan prosedural dalam hubungan pengukuran kinerja dengan kinerja manajerial. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10(2), 225-242. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.12 bastian, i., wardani, a. k., & riyani, e. i. (2014). akuntansi kecamatan dan desa. jakarta: penerbit erlangga. basuki, h., & ridha, m. a. (2012). the impact of external pressure, environmental uncertainty, and commitment of management on implementation of financial reporting transparency. the indonesian journal of accounting research, 15(2). http://doi.org/10.33312/ijar.252 cheng, j. l. (1984). organizational coordination, uncertainty, and performance: an integrative study. human relations, 37(10), 829-851. https://doi.org/10.1177/001872678403701004 chenhall, r. h. (2003). management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. accounting, organizations and society, 28(2-3), 127-168. https://doi.org/10.1016/s03613682(01)00027-7 chin, w. w., marcolin, b. l., & newsted, p. r. (2003). a partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. information systems research, 14(2), 189-217. https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 chong, v. k., & chong, k. m. (1997). strategic choices, environmental uncertainty and sbu performance: a note on the intervening role of management accounting systems. accounting and business research, 27(4), 268-276. https://doi.org/10.1080/00014788.1997.9729553 chong, v. k., & eggleton, i. r. (2007). the impact of reliance on incentive-based compensation schemes, information asymmetry and organisational commitment on managerial performance. management accounting research, 18(3), 312-342. https://doi.org/10.1016/j.mar.2007.04.002 chong, v. k., & johnson, d. m. (2007). testing a model of the antecedents and consequences of budgetary participation on job performance. accounting and business research, 37(1), 3-19. https://doi.org/10.1080/00014788.2007.9730055 chong, v. k., eggleton, i. r., & leong, m. k. (2005). the impact of market competition and budgetary participation on performance and job satisfaction: a research note. the british accounting review, 37(1), 115-133. https://doi.org/10.1016/j.bar.2004.06.007 cohen, j. r., krishnamoorthy, g., & wright, a. m. (2008). form versus substance: the implications for auditing practice and research of alternative perspectives on corporate governance. auditing: a journal of practice & theory, 27(2), 181-198. https://doi.org/10.2308/aud.2008.27.2.181 https://doi.org/10.1108/01140581211283878 http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/44807 https://doi.org/10.1016/s0305-0483(99)00041-9 https://doi.org/10.21002/jaki.2013.12 http://doi.org/10.33312/ijar.252 https://doi.org/10.1177/001872678403701004 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00027-7 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00027-7 https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018 https://doi.org/10.1080/00014788.1997.9729553 https://doi.org/10.1016/j.mar.2007.04.002 https://doi.org/10.1080/00014788.2007.9730055 https://doi.org/10.1016/j.bar.2004.06.007 https://doi.org/10.2308/aud.2008.27.2.181 sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 273 crain, w. m., & o’roark, j. b. (2004). the impact of performance-based budgeting on state fiscal performance. economics of governance, 5(2), 167-186. https://doi.org/10.1007/s10101-003-0062-6 darya, i. g. p. (2012). pengaruh ketidakpastian lingkungan dan karakteristik kewirausahaan terhadap kompetensi usaha dan kinerja usaha mikro kecil di kota balikpapan. asian journal of innovation and entrepreneurship, 1(01), 65-78. retrieved from https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/2736 de romario, f., dwija, i. g. a. m. a., badera, i. d. n., & putra, i. n. w. a. (2019). effect of budget participation towards regional government managerial performance. international research journal of management, it and social sciences, 6(3), 101-107. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n3.638 donaldson, l. (2001). the contingency theory of organizations: sage. eriani, i. d., & fanani, z. (2019). ketidakpastian lingkungan dan kinerja manajerial: peran mediasi sistem akuntansi manajemen. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 9(3), 255268. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8709 fisher, j. g. (1998). contingency theory, management control systems and firm outcomes: past results and future directions. behavioral research in accounting, 10, 4764. fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104 fowler jr, f. j. (2013). survey research methods: sage publications. gefen, d., & straub, d. (2005). a practical guide to factorial validity using pls-graph: tutorial and annotated example. communications of the association for information systems, 16(1), 5. https://doi.org/10.17705/1cais.01605 govindarajan, v. (1986). impact of participation in the budgetary process on managerial attitudes and performance: universalistic and contingency perspectives. decision sciences, 17(4), 496-516. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1986.tb00240.x hair jr, j. f., sarstedt, m., hopkins, l., & kuppelwieser, v. g. (2014). partial least squares structural equation modeling (pls-sem) an emerging tool in business research. european business review, 26(2), 106-121. https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 hair, j. f., black, w. c., babin, b. j., anderson, r. e., & tatham, r. l. (2006). multivariate data analysis (vol. 6): upper saddle river, nj: pearson prentice hall. hall, m. (2008). the effect of comprehensive performance measurement systems on role clarity, psychological empowerment and managerial performance. accounting, organizations and society, 33(2-3), 141-163. https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.02.004 hammad, s. a., jusoh, r., & ghozali, i. (2013). decentralization, perceived environmental uncertainty, managerial performance and management accounting system information in egyptian hospitals. international journal of accounting and information management. 21(4), 314-330. https://doi.org/10.1108/ijaim-02-2012-0005 hansen, d., mowen, m., & guan, l. (2007). cost management: accounting and control: cengage learning. hill, g. c. (2005). the effects of managerial succession on organizational performance. journal of public administration research and theory, 15(4), 585-597. https://doi.org/10.1093/jopart/mui034 hirst, m. k. (1987). the effects of setting budget goals and task uncertainty on performance: a theoretical analysis. accounting review, 774-784. hoque, z. (2004). a contingency model of the association between strategy, environmental uncertainty and performance measurement: impact on https://doi.org/10.1007/s10101-003-0062-6 https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/2736 https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n3.638 https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8709 https://doi.org/10.1177/002224378101800104 https://doi.org/10.17705/1cais.01605 https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1986.tb00240.x https://doi.org/10.1108/ebr-10-2013-0128 https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.02.004 https://doi.org/10.1108/ijaim-02-2012-0005 https://doi.org/10.1093/jopart/mui034 sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 274 organizational performance. international business review, 13(4), 485-502. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2004.04.003 hoque, z. (2005). handbook of cost and management accounting. london: spiramus press ltd. hwang, y. (2005). investigating enterprise systems adoption: uncertainty avoidance, intrinsic motivation, and the technology acceptance model. european journal of information systems, 14(2), 150-161. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000532 irawanto, d. w. (2015). employee participation in decision making: evidence from state owned enterprise in indonesia. management: journal of contemporary management issues, 20(1), 159-172. received from https://www.semanticscholar.org/paper/employeeparticipation-in-decision-making%3a-evidenceirawanto/9a6afa179cceb1a040af57452a8fd2344c5cab60 jermias, j., & setiawan, t. (2008). the moderating effects of hierarchy and control systems on the relationship between budgetary participation and performance. the international journal of accounting, 43(3), 268-292. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.06.009 jones, r., & pendlebury, m. (2010). public sector accounting. england: prentice hall. jones, r., lande, e., lüder, k., & portal, m. (2013). a comparison of budgeting and accounting reforms in the national governments of france, germany, the uk and the us. financial accountability & management, 29(4), 419-441. https://doi.org/10.1111/faam.12022 joshi, p., al‐mudhaki, j., & bremser, w. g. (2003). corporate budget planning, control and performance evaluation in bahrain. managerial auditing journal. 18(9), 737-750. https://doi.org/10.1108/02686900310500505 kattan, f., pike, r., & tayles, m. (2007). reliance on management accounting under environmental uncertainty: the case of palestine. journal of accounting and organizational change, 3(3), 227-249. https://doi.org/10.1108/18325910710820283 kimunguyi, s., memba, f., & njeru, a. (2015). effect of budgetary process on financial performance of ngos in heath sector in kenya. international journal of business and social science, 6(12), 163-172. retrieved from https://ijbssnet.com/journals/vol_6_no_12_december_2015/16.pdf lau, c. m., & lim, e. w. (2002). the intervening effects of participation on the relationship between procedural justice and managerial performance. the british accounting review, 34(1), 55-78. https://doi.org/10.1006/bare.2001.0184v locke, e. a. (1975). personnel attitudes and motivation. annual review of psychology, 26(1), 457-480. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.26.020175.002325 locke, e. a., & latham, g. p. (2002). building a practically useful theory of goal setting and task motivation: a 35-year odyssey. american psychologist, 57(9), 705-717. https://doi.org/10.1037/0003-066x.57.9.705 locke, e. a., & latham, g. p. (2013). new developments in goal setting and task performance. new york: routledge. locke, e. a., shaw, k. n., saari, l. m., & latham, g. p. (1981). goal setting and task performance: 1969–1980. psychological bulletin, 90(1), 125-152. https://doi.org/10.1037/0033-2909.90.1.125 mada, s., kalangi, l., & gamaliel, h. (2017). pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo. jurnal riset akuntansi dan auditing "goodwill", 8(2), 106-115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199 mahoney, t. a. (1963). development of managerial performance: a research approach. south-western publishing company. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2004.04.003 https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000532 https://www.semanticscholar.org/paper/employee-participation-in-decision-making%3a-evidence-irawanto/9a6afa179cceb1a040af57452a8fd2344c5cab60 https://www.semanticscholar.org/paper/employee-participation-in-decision-making%3a-evidence-irawanto/9a6afa179cceb1a040af57452a8fd2344c5cab60 https://www.semanticscholar.org/paper/employee-participation-in-decision-making%3a-evidence-irawanto/9a6afa179cceb1a040af57452a8fd2344c5cab60 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.06.009 https://doi.org/10.1111/faam.12022 https://doi.org/10.1108/02686900310500505 https://doi.org/10.1108/18325910710820283 https://ijbssnet.com/journals/vol_6_no_12_december_2015/16.pdf https://doi.org/10.1006/bare.2001.0184v https://doi.org/10.1146/annurev.ps.26.020175.002325 https://doi.org/10.1037/0003-066x.57.9.705 https://doi.org/10.1037/0033-2909.90.1.125 https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199 sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 275 milani, k. (1975). the relationship of participation in budget-setting to industrial supervisor performance and attitudes: a field study. the accounting review, 50(2), 274-284. retrieved from https://www.coursehero.com/file/11529034/milani-1975/ milliken, f. j. (1987). three types of perceived uncertainty about the environment: state, effect, and response uncertainty. academy of management review, 12(1), 133-143. https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306502 mowen, m. m., & hansen, d. r. (2006). management accounting: the cornerstone for business decisions. mason, ohio: thomson south-western. murwaningsari, e. (2008). the role of organizational commitment and procedural justice in moderating the relationship between budgetary participation and managerial performance. gadjah mada international journal of business, 10(2), 185-210. https://doi.org/10.22146/gamaijb.5572 nadir, s. (2013). otonomi daerah dan desentralisasi desa: menuju pemberdayaan masyarakat desa. jpp (jurnal politik profetik), 1(1), 1-21. https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621 nurrizkiana, b., handayani, l., & widiastuty, e. (2017). determinants of transparency and accountability of regional financial management and its implications to trust of public-stakeholders. journal of accounting and investment, 18(1), 28-47. https://doi.org/10.18196/jai.18159 pratolo, s., atmaja, n. r. s., & sofyani, h. (2020). what determines village autonomy in indonesia? a case of villages in sleman regency. jurnal dinamika akuntansi dan bisnis, 7(1), 15-32. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086 robbins, s. p., & judge, t. a. (2008). organizational behavior 15th edition. us: prentice hall. rosman, r. i., shafie, n. a., sanusi, z. m., johari, r. j., & omar, n. (2016). the effect of internal control systems and budgetary participation on the performance effectiveness of non-profit organizations: evidence from malaysia. international journal of economics and management, 10(specialissue2), 523-539. retrieved from http://www.ijem.upm.edu.my/vol10_nos2/(17)-paper%2025ijem%20s2%202016%20-%20zuraidah%20(523-539).pdf schulz, a. k., wu, a., & chow, c. w. (2010). environmental uncertainty, comprehensive performance measurement systems, performance-based compensation, and organizational performance. asia-pacific journal of accounting & economics, 17(1), 17-39. https://doi.org/10.1080/16081625.2010.9720850 sholihin, m., & ratmono, d. (2013). analisis sem-pls dengan warppls 3.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis. penerbit andi. sholihin, m., pike, r., mangena, m., & li, j. (2011). goal-setting participation and goal commitment: examining the mediating roles of procedural fairness and interpersonal trust in a uk financial services organisation. the british accounting review, 43(2), 135-146. https://doi.org/10.1016/j.bar.2011.02.003 sofyani, h., pratolo, s., & saleh, z. (2020). the accountability and the transparency of village government in indonesia: determinants and consequences. yogyakarta: universitas muhammadiyah yogyakarta. sofyani, h., suryanto, r., wibowo, s. a., & widiastuti, h. (2018). praktik pengelolaan dan tata kelola pemerintahan desa dlingo di kabupaten bantul: pembelajaran dari desa percontohan. jati: jurnal akuntansi terapan indonesia, 1(1), 1-16. https://doi.org/10.18196/jati.010101 swamidass, p. m., & newell, w. t. (1987). manufacturing strategy, environmental uncertainty and performance: a path analytic model. management science, 33(4), 509524. https://doi.org/10.1287/mnsc.33.4.509 https://www.coursehero.com/file/11529034/milani-1975/ https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306502 https://doi.org/10.22146/gamaijb.5572 https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621 https://doi.org/10.18196/jai.18159 https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086 http://www.ijem.upm.edu.my/vol10_nos2/(17)-paper%2025-ijem%20s2%202016%20-%20zuraidah%20(523-539).pdf http://www.ijem.upm.edu.my/vol10_nos2/(17)-paper%2025-ijem%20s2%202016%20-%20zuraidah%20(523-539).pdf https://doi.org/10.1080/16081625.2010.9720850 https://doi.org/10.1016/j.bar.2011.02.003 https://doi.org/10.18196/jati.010101 https://doi.org/10.1287/mnsc.33.4.509 sofyani, simali, najda, & al-maghrebi the role of budgetary participation and environmental uncertainty … journal of accounting and investment, 2020 | 276 tahar, a., & sofyani, h. (2020). budgetary participation, compensation, and performance of local government working unit: the intervening role of organizational commitment. journal of accounting and investment, 21(1), 145-161. https://doi.org/10.18196/jai.2101142 tapatfeto, j. d. (2014). analisis komitmen tujuan dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. jurnal akuntansi multiparadigma, 4(3), 495-507. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7212 triyono, t., achyani, f., & arfiansyah, m. a. (2019). the determinant accountability of village funds management (study in the villages in wonogiri district). riset akuntansi dan keuangan indonesia, 4(2), 118-135. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521 weil, r. l., & maher, m. w. (2005). handbook of cost management. new jersey: john wiley & sons. wiratno, a., ningsih, w., & putri, n. k. (2016). partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi, motivasi dan struktur desentralisasi sebagai variabel pemoderasi. jurnal akuntansi, 20(1), 150-166. https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.81 yahya, m. n., ahmad, n. n. n., & fatima, a. h. (2008). budgetary participation and performance: some malaysian evidence. international journal of public sector management. 21(6), 658-673. https://doi.org/10.1108/09513550810896523 yuen, d. (2007). antecedents of budgetary participation: enhancing employees' job performance. managerial auditing journal. 22(5), 533-548. https://doi.org/10.1108/02686900710750793 zikmund, w. g., babin, b. j., carr, j. c., & griffin, m. (2013). business research methods. boston: cengage learning. article in website: julita s., l. (2019). dpr kritik pemanfaatan dana desa yang tak optimal. available at: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190627181003-4-81163/dpr-kritikpemanfaatan-dana-desa-yang-tak-optimal ihsanuddin. (2018). icw: ada 181 kasus korupsi dana desa, rugikan negara rp 40,6 miliar. available at: https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icwada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all https://doi.org/10.18196/jai.2101142 http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7212 https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521 https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.81 https://doi.org/10.1108/09513550810896523 https://doi.org/10.1108/02686900710750793 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190627181003-4-81163/dpr-kritik-pemanfaatan-dana-desa-yang-tak-optimal https://www.cnbcindonesia.com/news/20190627181003-4-81163/dpr-kritik-pemanfaatan-dana-desa-yang-tak-optimal https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all faktor-faktor perbedaan individual dalam jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 20-26, januari 2002 issn: 1411-6227 20 faktor-faktor perbedaan individual dalam keahlian end-user computing erni suryandari e-mail: ernisuryandari@umy.ac.id universitas muhammadiyah yogyakarta abstract the successful application of an information system will be affected by the system itself and executors. personnel involved in a system covering enduser computing with varying levels of expertise. computer skills is one of the factors associated with successful implementation of information systems sutu given the importance of these skills, necessary support for the development of such expertise. factors individual differences associated with computer expertise. harrison and rainer (1992) grouping of individual differences into demographics, personality, cognitive style. the discussion is based on the literature and some of the results of empirical studies are concerned. the purpose of this paper is to show some evidence of the existence of various factors related to the euc expertise involved in the application of accounting information system. the implications of the problem could provide insight for the development of a system and encourage further research. keywords: end-user computing, computer anxiety, computer attitude. abstrak keberhasilan aplikasi suatu sistem informasi akan dipengaruhi oleh sistem itu sendiri dan pelaksananya. personil yang terkait dalam suatu sistem mencakup end-user computing dengan tingkat keahlian yang bervariasi. keahlian komputer merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan keberhasilan implementasi sutu sistem informasi mengingat pentingnya peran keahlian ini, perlu dukungan untuk pengembangan keahlian tersebut. faktor-faktor perbedaan individu berhubungan dengan keahlian komputer. harrison dan rainer (1992) mengelompokkan perbedaan individu menjadi faktor demografi, personalitas, cognitive style. pembahasan dilakukan berdasarkan literatur dan beberapa hasil studi empiris yang bersangkutan. tujuan makalah ini untuk menunjukkan beberapa bukti tentang adanya berbagai faktor yang berhubungan dengan keahlian euc yang terlibat dalam aplikasi sistem informasi akuntansi. mailto:ernisuryandari@umy.ac.id erni suryandari faktor-faktor perbedaan individual dalam keahlian end-user computing 21 implikasi masalah bisa memberikan wawasan untuk pengembangan suatu sistem dan mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut. kata kunci: pengguna akhir komputer, kegelisahan menggunakan komputer, perilaku menggunakan komputer. pendahuluan pada era globalisasi ini, keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan yang sangat signifikan pada berbagai bidang seperti dalam persaingan, produksi, pemasaran maupun pengelolaan sunber daya yang dimiliki. kondisi ini akan mendorong terjadinya persaingan yang sangat tajam. oleh karena itu pengelolaan perusahaan harus bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut. setiap keputusan yang akan diambil manajemen akan efektif apabila manajemen bisa menggunakan informasi yang dihasilkan perusahaan dengan interpretasi yang baik. kualitas informasi tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan dalam perusahaan. penerapan suatu sistem informasi yang efektif akan menghasilkan informasi yang sangat berharga. perkembangan teknologi komputer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi informasi. teknologi komputer mempunyai potensi untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasional. oleh karena itu, investasi pada berbagai aplikasi komputer semakin meningkat. pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan yang signifikan pada bidang sistem informasi manajemen. meskipun memiliki beberapa keuntungan, penggunaan teknologi mikrokomputer belum tentu bisa diterima oleh para pemakai. ada berbagai faktor yang mempengaruhi teknologi mikrokomputer agar dapat diterima pemakai. berbagai penelitian sudah dilakukan sehubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diterimanya teknologi komputer. diterimanya suatu teknologi komputer dipengaruhi oleh social norm/social pressure (igbaria 1995). salah satu faktor yang mempengaruhi usefulness adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi tersebut. diterimanya suatu teknologi komputer akan tergantung dari teknologi itu sendiri dan kemampuan dari individual pemakai (nelson, 1990 dalam igbaria, 1994:209) berdasarkan berbagai literatur dan artikel yang ada, dalam makalah ini, penulis mencoba membahas mengenai pengaruh berbagai faktor perbedaan individual terhadap keahlian end-user computing (euc). makalah ini jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 20-26, januari 2002 22 diharapkan dapat memberikan wawasan adanya berbagai faktor yang secara empiris berpengaruh tehadap keahlian euc dan bisa mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian yang sudah ada. pembahasan aplikasi teknologi yang tepat akan mendatangkan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. keberhasilan implementasi suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh sistemnya, tetapi juga ditentukan oleh pelaksananya. sebagus apapun sistem yang diterapkan tanpa adanya dukungan positif dari pelaksananya maka sistem tersebut akan gagal. faktor manusia merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi suatu sistem informasi. oleh karena itu, dimensi manusia sebagai pelaksana sistem informasi harus diperhatikan. perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. setiap manusia yang bergabung dalam suatu organisasi mempunyai harapan dan kebutuhan secara individu yang akan mempengaruhi perilakunya. keahlian pemakai akan mempengaruhi persepsi yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku (igbaria, 1994). individu dalam organisasi yang terlibat dalam sistem meliputi range variasi yang sangat luas dari tenaga klerikal sampai tingkat manajer. end-user adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sistem informasi berbasis komputer sebagai konsumen/pemakai atau yang membutuhkan hasil aplikasi software untuk melaksanakan pekerjaannya. (harrison dan rainer, 1992; paker, 1989). end-user computing adalah orang yang menggunakan komputer secara langsung untuk menyelesaikan masalah dengan tepat (harrison dan rainer, 1992). keahlian personil euc akan meningkatkan kinerja individu. oleh karenanya, perlu dukungan manajeman untuk pengembangan keahlian tersebut. adanya variasi personil mengakibatkan proses pengembangan keahlian menjadi sulit dan komplek sehingga perlu memperhatikan perbedaan individual. harrison dan rainer (1992) membedakan perbedaan individual menjadi tiga kelompok yaitu demografi, kepribadian (personality), dan cara berfikir (cognitive style). masing-masing kelompok terdiri dari beberapa komponen. erni suryandari faktor-faktor perbedaan individual dalam keahlian end-user computing 23 faktor demografi ada berbagai faktor demografi yang mungkin berpengaruh pada keahlian baik secara langsung maupun tak langsung. pengaruh tak langsung bisa terjadi lewat sikap (computer attitude) dan computer anxiety. bukti empiris menunjukan bahwa perbedaan persepsi mempunyai hubungan dengan sikap individu (igbaria, 1994). selanjutnya, sikap akan berpengaruh pada keberhasilan penerapan suatu sistem informasi (ponemon dan nagoda, 1990; gordon dan narayaman, 1994). faktor-faktor tersebut mencakup jenis kelamin, umur, pengalaman, dan pendidikan. jenis kelamin. beberapa peneliti mencoba meneliti hubungan antara jenis kelamin dengan keahlian komputer. harrison dan rainer (1992) menemukan bahwa pria mempunyai kecenderungan keahlian komputer dibandingkan dengan wanita. hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh gutek dan bikson (1985). raub (dalam harrison dan rainer, 1992) menemukan bahwa jenis kelamin mempunyai korelasi positif terhadap computer anxiety. jenis kelamin juga mempunyai pengaruh pada computer attitude (dambrot et.al., 1985). penelitian yang lain menunjukkan hasil yang berbeda bahwa jenis kelamin tidak mempunyai pengaruh sikap pada mikrokomputer (igbaria dan parasuraman, 1989). umur. dalam penelitiannya, igbaria dan parasuraman (1989) mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan computer anxiety. hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh raub pada tahun 1981 (dalam harrison dan rainer, 1992). raub mengatakan bahwa terdapat hubungan yang posistif antara umur dengan computer anxiety. disisi lain, umur mempunyai hubungan yang negatif dengan computer attitudes (igbaria dan parasuraman, 1989). dikaitkan dengan tingkat keahlian, personil euc yang lebih muda mempunyai tingkat keahlian komputer yang lebih tinggi dibandingkan dengan euc yang lebih tua (harrison dan rainer, 1992). pengalaman. pengalaman mempunyai pengaruh pada penggunaan komputer (thompson et.al., 1994). levin dan gordon (dalam harrison dan rainer, 1992:97) menemukan bahwa subyek yang mempunyai komputer sendiri lebih termotivasi untuk mengenal komputernya dan memiliki sikap yang lebih berpengaruh terhadap komputer daripada subyek yang tidak memiliki komputer. harrison dan rainer (1992) mengatakan bahwa orang yang mempunyai pengalaman di bidang komputer akan memiliki keahlian yang lebih baik dibandingkan yang tidak mempunyai pengalaman. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 20-26, januari 2002 24 pendidikan. igbaria dan parasuraman (1989) menyatakan bahwa mempunyai hubungan yang negatif dengan computer anxiety dan berhubungan secara positif dengan computer attitudes. individu dengan pendidikan yang kurang mempunyai sikap lebih negatif terhadap sistem informasi dibandingkan dengan individu dengan pendidikan yang lebih tinggi. individu dengan pendidikan yang lebih tinggi juga mempunyai kemampuan lebih baik pada lingkungan pelatihan daripada individu dengan pendidikan yang kurang. personalitas variabel-variabel personalitas menggambarkan komponen-komponen perbedaan individu yang berpengaruh. variabel ini menggambarkan perasaan atau emosi individu mengenai komputer dan penggunaannya (igbaria dan parasuraman, 1989). variabel personalitas ini mencakup berbagai bentuk anxiety dan sikap (attitudes). dalam penelitiannya, harrison dan rainer (1992) membedakan anxiety menjadi computer anxiety dan math anxiety. computer attitudes menunjukkan tingkat kesenangan dan ketidaksenangan individu pada penggunaan komputer, sedangkan computer anxiety menunjukkan kecenderungan kecemasan atau ketakutan seseorang mengenai penggunaan komputer dan math anxiety menunjukkan ketakutan atau kecemasan seseorang terhadap matematika (harrison dan rainer, 1992:97). computer attitudes. sikap menunjukkan reaksi positif dan negatif atas suatu obyek tertentu. reaksi terhadap komputer akan berpengaruh terhadap keahlian komputer seseorang yang selanjutnya akan menentukan keberhasilan penerapan suatu sistem komputer (igbaria, 1994). arndt et.al. (dalam harrison dan rainer, 1992:97) menyatakan bahwa subyek yang memiliki sikap positif terhadap komputer akan lebih banyak menggunakan komputer daripada subyek yang mempunyai sikap pesimis. computer anxiety. hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa computer anxiety mempunyai pengaruh negatif terhadap attitudes (igbaria dan parasuraman, 1989; igbaria, 1994) dan terhadap keahlian euc (harrrison dan rainer, 1992). math anxiety. math anxiety merupakan kecemasan dan kekhawatiran seseorang yang berhubungan dengan matematika. personil uec dengan tingkat math anxiety yang rendah mempunyai tingkat keahlian komputer yang lebih tinggi dibandingkan dengan personil euc dengan tingkat math anxiety yang tinggi. penemuan ini logis mengingat operasional komputer banyak menggunakan logika matematika. erni suryandari faktor-faktor perbedaan individual dalam keahlian end-user computing 25 cognitive style cognitive style menunjukkan cara seseorang dalam mencari, menganalisa, mengevaluasi dan menginterpretasikan data (harrison dan rainer, 1992:98). cognitive style bisa bersifat intuitif maupun inovasi. cognitive style menggambarkan bagaimana seseorang mempelajari sistem dan apa yang ia pelajari, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keahlian komputer seseorang. simpulan informasi merupakan sumber daya dengan investasi yang mahal. oleh karena itu, pengelolaan sistem informasi harus dilakukan dengan hati-hati. banyak faktor yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan dan aplikasi suatu sistem informasi. faktor manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. meskipun suatu sistem sudah dirancang untuk menghasilkan informasi yang baik, tanpa dukungan keahlian yang memadai maka sistem tersebut akan gagal. dari berbagai hasil penelitian, secara empiris menunjukkan bahwa keahlian euc akan berpengaruh pada keberhasilan suatu sistem informasi. euc dalam suatu sistem informasi meliputi berbagai personil dengan keahlian yang sangat bervariasi. sebagai penentu keberhasilan suatu sistem, maka perlu dukungan manajemen dalam pengembangan keahlian euc. untuk mengembangkan keahlian euc, perlu pemahaman berbagai faktor yang secara empiris akan berpengaruh. faktor-faktor perbedaan individual mempunyai pengaruh terhadap keahlian euc. secara umum, perbedaan individual terdiri dari faktor demografi, personalitas, dan cognitive style. referensi dambrot, f.h., watkins-malek, m.a., silling m.s., marshall, r.s., and garvers, j.a., 1985, correlates of sex differences in attitudes towards and involment with computer, journal of vocational behavioral, vol. 27, no. 1, pp. 71-86. gutek, b.a., and bikson, t.k., 1985. differencial and experiences on man and woman in computerized office, sex roles, vol. 13, no. ¾, pp 123-136. jurnal akuntansi dan investasi vol. 3 no. 1, hal: 20-26, januari 2002 26 gordon, a. lawrences and narayaman, v.k., 1984, management accounting system, perceived environmental uncertainty and organizational structure: an empirical investigation, accounting, organization and society, vol. 9, no. 1 (summer), pp. 93-111. horrison, a.w., rainer, k.r., 1992, the influence of individual differences on skill in end-user computer, journal of management information sistem, vol. 9, no. 1 (summer), pp. 93-111. igbaria, m., and parasuraman, s., 1989, apath analitic study of individual characteristics, computer anxiety, and attitudes towards microcomputers, journal of management., vol. 15, no. 3, pp. 378-388. igbaria, m., 1994, an examination of factors contributing to microcomputers technology accaptece, accounting management and information technology, vol. 4, no.2, pp. 27-52. lucas, h.c., 1978, empirical evidence for discriptive model of implementation, mis quarterly, vol. 2, no. 2, pp. 27-52. parker, c.s., 1989, managemen information system : strategy and action, mcgraw-hill, international edition, new york. ponemon, a. lawrence and nagoda ii, j. robert., 1990, perceptual variation and the implementation of accounting information system: an empirical investigation, the journal of information system, vol. 4, no. 2 (spring) pp. 1-13. thomson, r.l., higgins, cristopher, a., and howell, j.m. 1994, influence of experience on personell computer utilization: testing of conceptual model, journal of management information system, vol. ii, no. 1 (summer), pp. 167-187. journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper the effects of organizational and political factors on the development of performance measurement system (pms) of local government institutions parwoto* 1 and abdul halim 2 abstract: research aims: this study aims to examine the influence of organizational and political factors on the development of performance measurement systems (pms) based on its development purpose and identify the phenomenon of institutional isomorphism. design/methodology/approach: this research uses mixed methods with sequential explanatory strategies. quantitative data were obtained by survey using questionnaires and qualitative data collection using semi-structured interviews. quantitative data analysis uses sem pls, and qualitative data analysis uses content analysis (ca). research findings: this research shows that the open attitude of the local government apparatus in accepting change, strong commitment from the leaders, broad enough authority for management, and strong political support from internal and external determine the success of the pms development process in local government institutions. furthermore, the phenomenon of institutional isomorphism is also still found in the pms development process in local government institutions. theoretical contribution/ originality: this study complements previous research on the factors that influence the development of pms and adds evidence that the phenomenon of institutional isomorphism exists in the pms development process. research in this field has not been much researched in public sector accounting, particularly in indonesia. practitioner/policy implication: this research provides input to the local government regarding the factors that need to be considered in the pms development process, so that the pms development policy is successful and can improve the performance of the local government. research limitation/implication: the minimum number of respondents who are willing to be interviewed and the research sample is only limited in the province of daerah istimewa yogyakarta (diy) is a limitation in this study that might affect the results. further research is recommended to continue using the mixed methods by expanding the distribution area of the sample used and adding other variables that are considered influential and able to capture the phenomenon of institutional isomorphism in the pms development process. keywords: organizational factors; political factors; pms development; mixed methods affiliation: 1 department of accounting, vocational program universitas muhammadiyah yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta, indonesia 2 department of accounting, faculty of economics and business universitas gadjah mada, daerah istimewa yogyakarta, indonesia *correspondence: parwoto@umy.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102146 citation: parwoto, & halim, a. (2020). the effects of organizational and political factors on the development of performance measurement system (pms) of local government institutions . journal of accounting and investment, 21(2), 217-239. article history received: 4 aug 2019 reviewed: 5 sep 2019 3 may 2020 revised: 16 des 2019 7 apr 2020 accepted: 14 apr 2020 mailto:parwoto@umy.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/6822 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 218 introduction the implementation of the performance measurement system (pms) is believed to be essential in efforts to improve government performance, especially in realizing the goals and objectives, efficiency, effectiveness of public services in a transparent manner, assisting in the allocation of resources and decision making (sihaloho & halim, 2005), realizing public accountability, and improving institutional communication (mardiasmo, 2009). pms is the main key in creating effective, efficient, and accountable public sector management (spékle & verbeeten, 2009). however, so far, the implementation of pms, especially in local governments in indonesia, is still not in accordance with the objectives of the pms implementation itself (sofyani, akbar, & ferrer, 2018). the implementation and policies for developing pms carried out by many government agencies in indonesia only aim to fulfill and comply with the provisions of the central government and parliament, not fully to improve performance and real public accountability (sihaloho & halim, 2005; akbar, pilcher, & perrin 2012; sofyani et al., 2018). the above facts reinforce the notion that the implementation and development of pms carried out by many government institutions in indonesia is limited to meeting regulatory pressure (sihaloho & halim, 2005), and only formalities (akbar et al. 2012), so that it is still questioned (nurkhamid, 2008). therefore, it is not surprising if the resulting performance is still considered pseudo, biased, and tends to be doubted (ahyarudin & akbar, 2017). this condition is in accordance with the institutional theory, which explains that the main reason underlying organizational change is because it aims to gain legitimacy rather than improve the substantive performance of the organization (ashworth, boyne, & delbridge, 2009). frumklin and galaskiewicz (2004) add that performance measures are less precise in budgeting but are still used by local governments in developing performance indicators more because of the influence of institutional pressures. several studies in indonesia concerning factors that influence the implementation and development of pms, among others, have been conducted by nurkhamid (2008), diptyana and basuki (2010), yowi (2011), primarisanti (2013), sofyani and akbar (2013). however, these studies still show mixed results. therefore, a study of the objectives of developing pms by government agencies and the factors that influence it is essential to do. this study is a development of syachbrani (2013), who found that employee training factors and organizational culture influenced the development of pms for exploration purposes. difficulty factors determining performance measures and educational background have been shown to influence the development of pms for incentive purposes. meanwhile, the factors that influenced the development of pms for operational purposes have not yet been found. departing from the suggestion of syachbrani (2013), this study examines organizational and political factors towards the purpose of developing pms in local government agencies by using mixed methods. it considers that the characteristics of public sector organizations, multidimensional performance measures, and the diversity of stakeholders are thought to be separate obstacles for government agencies in developing pms (mardiasmo, 2009). the organizational factors used in this study include organizational responses that are open parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 219 to change, management commitment, and decision-making authority. whereas, political factors include: internal support and external support. variable of organizational responses that are open to change refers to julnes and holzer (2001), who found that organizational responses that were open to change had a positive effect on the implementation of a new system. the variables of management commitment and decision-making authority refer to cavaluzzo and ittner (2004), who stated that management commitment and decision-making authority influenced the successful implementation of performance measurement systems. furthermore, internal support and external support variables refer to julnes and holzer (2001), who affirmed that political factors in the form of internal support and external support, were thought to influence the adoption and implementation stages of performance measures. wang (2000) also found that political support was proven to be positively related to the use of performance measures in budgeting. this opinion is reinforced by pollit (2001) in cohen (2014), who revealed that government policies without strong support and serious political interests, tend to be difficult to achieve. consistent executive support, legislative recognition of new information, and organizational capacity are often cited as vital components for determining the effectiveness of performance measurement systems (berman & wang, 2000). the goal variable of pms development refers to three different roles of public sector organizations, according to speklé and verbateen (2009). the results of this study are expected to be able to contribute to the development of the institutional isomorphism theory, especially related to important factors that need to be considered in developing pms so that the goals of pms development can be substantively achieved. besides, the results of this study are expected to provide benefits and consideration for policymakers and practitioners in local governments in developing pms so that the quality of pms implementation increases. literature review and hypotheses development institutional theory organizations are formed by forces from outside the organization through the process of obedience (compliance), imitation, and cognitive processes (dimaggio & powell, 1983). organizations respond to pressures emanating from their institutional environment, so their choices regarding the adoption of procedures or structures will be driven by what is socially accepted as the right way to act (dimaggio powell, 1983). an organization must be able to convince the community as a legitimate entity so that it deserves support from the community (meyer & rowan, 1977). institutional pressure can act as a strong force that causes an organizational change (buckho, 1994). organizations that have legitimacy will have the same isomorphism to adjust and follow where the organization depends (dimaggio & powell, 1983). the pressure that arises in institutions raises three mechanisms of change, which are referred to as institutional parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 220 isomorphism, namely coercive isomorphism, mimetic isomorphism, normative isomorphism (dimaggio & powell, 1983). coercive isomorphism is a formal or non-formal pressure from other organizations that urges an organization to adjust and follow where the organization depends (dimaggio & powell, 1983). the main factor of this coercive pressure is political influence and legitimacy. mimetic isomorphism is an action carried out by an organization by imitating the standards of practices and policies used by other organizations (dimaggio & powell, 1983). normative isomorphism is the pressure that comes from professionalization. professionalization builds a cognitive and legitimacy base for organizational autonomy (dimaggio & powell, 1983). development of performance measurement systems (pms) the development of pms is a process of gathering performance measures, which is reported regularly through an organization's information system (cavalluzo & ittner, 2004). an appropriate measure of performance will be able to help the organization know how well a program is being implemented, the achievement of an activity's objective, the level of customer satisfaction, the statistical control of the process of activity, and the development needed for an activity. thus, the development of a pms will be reflected in the development of various performance measures that will be used by an organization (nurkhamid, 2008). speklé and verbeeten (2014) suggest that pms can serve a different purpose than public sector organizations. the purpose of developing and using pms can be seen by examining the three different roles of public sector organizations, namely: (1) systems that can be applied for operational purposes, (2) systems that can be used to provide incentives and awards, and (3) systems that can be employed for exploration purposes. first, the stem that can be applied for operational purposes includes planning to the monitoring process. second, a system that can be used for the provision of incentives and awards contains the application of the system of reward and punishment in accordance with pms functions as the organization's control. furthermore, the system can be employed for exploration for double-loop learning, priority setting, and policy development, because exploring strategic capability is a core or backbone of the success of the bureaucracy reform (wijaya & akbar, 2013). based on the opinion of speklé and verbeeten (2014), this study focuses on analyzing the influence of organizational and political factors on the development of pms from aspects of operational purposes, incentives or rewards purposes, and exploration purposes, as conducted by syachbrani (2013), and wijaya and akbar (2013). according to speklé and verbeeten (2014), the three roles of developing differentiated pms are not mutually exclusive. it indicates that the use of one of the system roles does not mean rejecting the use of another role (mardiasmo, 2009). in other words, it can use different roles, and it can also be used together. parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 221 organizational factors in pms development organizational response open to change the demand for massive changes in the culture of the performance of government agencies was marked by the issuance of presidential instruction no. 7 of 1999 concerning government agency performance accountability. the mandate of the presidential instruction will only run successfully if the government organization, as the trustee, accepts the cultural change of the organization openly. the implementation of the presidential instruction mandate results in changes in organizational attitudes. organizational culture in government bureaucracies tends to be resistant to change (resistance to change) and slow to accept innovation (rainey, 1999). therefore, these cultural changes are determined mainly by the attitude of the organization in accepting change innovations. julnes and holzer (2001) found that the behavior (attitude) of organizational members in responding to change had a positive effect on the implementation of a pms. nurkhamid (2008) and yowi (2011) succeeded in proving that organizational culture had a positive impact on the development of pms. meanwhile, sofyani and akbar (2013) managed to find that the response of organizations that were open to change had a positive influence on the development of pms. this study used organizational response variables that were open to addressing changes in organizational culture (julnes & holzer, 2001), and the subsequent effects were tested on the objectives of pms development. h1a: organizational responses that are open to change have a positive effect on the development of pms for operational purposes. h1b: organizational responses that are open to change have a positive effect on the development of pms for incentive purposes. h1c: organizational responses that are open to change have a positive effect on the development of pms for exploration purposes. management commitment robbins and judge (2011) define commitment as a condition in which an individual takes sides the organization and its goals and desires to maintain its organizational membership. management commitment is important in the process of designing, implementing, and using a pms (sofyani & akbar, 2013). in the perspective of institutional isomorphism, management commitment is normatively a form of the collective struggle of organizational members to determine the conditions and methods of their work for goals that lead to professionalism (dimaggio & powell, 1983). cavalluzzo and ittner (2004) state that management commitment can be realized in the form of strong leadership commitment in achieving goals, and strategies on various parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 222 plans that are considered valuable. the management leader who has a strong commitment to the organization he leads is expected to be able to direct organizational resources to develop pms professionally. research of nurkhamid (2008) successfully proved that management commitment had a positive effect on the development of pms. however, yowi (2011), primarisanti (2013), and sofyani and akbar (2013) failed to find the effect of management commitment on the development of pms in local government agencies. this study would examine the effect of management commitment on the objectives of developing pms. h2a: management commitment has a positive effect on the development of pms for operational purposes. h2b: management commitment has a positive effect on the development of pms for incentive purposes. h2c: management commitment has a positive effect on the development of pms for exploration purposes. decision-making authority decision-making authority is a condition where a person has the authorization or right to make decisions with pre-determined requirements to achieve the organization’s strategic goals (cavalluzo & ittner, 2004). the implementation of pms often fails because employee involvement factors are not considered (the urban institute, 2002). the organization personnel needs to be given the authority to make their performance measures or targets and to achieve these targets in accordance with the rules (rules of the game) that apply in the organization (sihaloho & halim, 2005). the decision making given to management had a positive effect on the development of pms, performance accountability, and the use of performance information resulting from the implementation of the pms (cavalluzzo & ittner, 2004). the decision-making authority given to the leadership of the organization gives authority to determine the conditions, methods of working for the organization, develop cognitively, and legitimize the autonomy of their work, which leads to professionalism (dimaggio and powell, 1983). sofyani and akbar (2013) have not succeeded in finding the influence of decision-making authority on the development of pms. however, nurkhamid (2008) and primarisanti (2013) succeeded in proving that decision-making authority influenced the development of pms. based on the findings of the previous research above, this study would investigate the influence of decision-making authority on the objectives of developing pms. h3a: decision-making authority has a positive effect on the development of pms for operational purposes. parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 223 h3b: decision-making authority has a positive effect on the development of pms for incentive purposes. h3c: decision-making authority has a positive effect on the development of pms for exploration purposes. political factors in development of pms internal support the decision making in public sector organizations is inseparable from the political influence of organizations originating from outside and from within the organization. politics in organizations is an action taken by stakeholder groups to influence decisions (morrow & hitt, 2000). whereas, internal support is the level of support of leaders and employees for performance measures, and as an internal political proxy (sihaloho & halim, 2005). politics in organizations can arise when there is no agreement from the elements in the organization that have the potential to cause conflict (morrow & hitt, 2000). the adoption of a performance measure is an internal process within the organization. internal support and agreement largely determine the success of the adoption process, implementation, and utilization of performance information so that the role of leaders and management levels is needed to be able to reach internal organizational agreements in adopting a measure of performance (diptyana & basuki, 2010). internal support in the form of involvement and agreement of program personnel in developing performance measures, as well as leadership initiatives in dealing with conflict, are very influential in adopting performance measures (julnes & holzer, 2001). julnes and holzer (2001), as well as sihaloho and halim (2005), found that internal support had a positive effect on the process of adopting performance measures. furthermore, diptyana and basuki (2010) also found that the participation of internal stakeholders had a positive effect on the process of developing performance measures. this study would analyze the impact of internal support on the objectives of developing pms, which included operational purposes, incentive purposes, and exploration purposes. h4a: internal support has a positive effect on the development of pms for operational purposes. h4b: internal support has a positive effect on the development of pms for incentive purposes. h4c: internal support has a positive effect on the development of pms for exploration purposes. parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 224 external support external support is the level of legislative and public (public) support for performance measures (diptyana & basuki, 2010). this support can be in the form of allowing allocation of resources planned by the organization, supporting the use of specific performance measures, and using the information on pms results, even though the information is contrary to its political agenda (sihaloho & halim, 2005). external support is seen as an important thing in the use of performance measures and the form of efficiency expectations and demands for accountability from the community (julnez & holzer, 2001). the success of pms implementation is influenced by the support of legislators and the public. political support is essential, especially for local governments that have political instability (gron & salomonsen, 2017). in addition, public support is also needed in the adoption and implementation of new policies (wicki, huber, & berauer 2019; masuku & jili, 2019). toshkov, mader, and rasmussen (2018) proved that legislative support and public support had a positive effect on policy change. however, politicized policy practices can undermine the legitimacy of results and weaken democracy (hinterleitner, 2018). wang (2000), julnes and holzer (2001), diptyana and basuki (2010) showed that external support significantly influenced the development of performance measures. julnes and holzer (2001) and sihaloho & halim (2005) found that external support did not significantly influence the implementation of performance measurement. this study would scrutinize the influence of external support toward the objectives of developing pms. h5a: external support has a positive effect on the development of pms for operational purposes. h5b: external support has a positive effect on the development of pms for incentive purposes. h5c: external support has a positive effect on the development of pms for exploration purposes. based on the variables relationship in this study, the research model is formulated as shown in figure 1. parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 225 figure 1 research model research method this research employed mixed methods with sequential explanatory strategies. the use of mixed methods between quantitative and qualitative in one study is believed to be able to neutralize and even eliminate the biases that arise in each method (creswell, 2014: 22). thus this approach is considered more suitable to be used to describe in more detail each phenomenon in research than using only one quantitative or qualitative approach (creswell & clarke, 2011). a sequential explanatory strategy is carried out by analyzing quantitative data and proceeding to explore the results of outliers from quantitative data analysis with further interviews (cresswell, 2014; 315). the procedures performed in a sequential explanatory strategy include; collection and analysis of quantitative data, collection, and analysis of qualitative data, and interpret the results of the overall analysis (cresswell, 2014; 316) this research was conducted at the province of diy government, bantul regency, kulon progo, sleman, gunung kidul, and yogyakarta city. the object of this research was the regional government agency, namely the regional work unit, including service, agency, and office. the method of sample selection was performed utilizing a sampling purpose with the criteria of minimum echelon iv officials (four) in each regional work unit. this study induced from the research of julnes and holzer (2001), cavaluzzo and ittner (2004), and sihaloho and halim (2005), as presented in table 1. quantitative data collection was carried out by a survey using a questionnaire. qualitative data collection was done by semi-structured interviews with respondents (quantitative) who were categorized as outliers. quantitative data analysis utilized sem-pls with the consideration that pls is an analysis of variance-based structural equations that can be parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 226 used simultaneously to test measurement models and structural models (hartono & abdillah, 2014: 14). in addition, pls requires minimal demands on the measurement scale, sample size, variable distribution, and residual distribution (chin et al. 2003; hartono & abdillah 2009; solihin & ratmono, 2013; sofyani & akbar, 2013). table 1 operational definition and variable measurement symbol variable name variable definition measurement instruments rot organizational response open to change attitudes and desires of management and non-management for organizational implementation and change, and their understanding of the development of pms. julnes & holzer (2001) kom management commitment management commitment to support providing resources in the development of organizational pms. cavalluzo & ittner (2004) opk decision-making authority decision-making authority owned by managers/respondents in achieving the organization's strategic goals. cavalluzo & ittner (2004) din internal support internal support is an internal political proxy, which is a political factor that measures the extent of leadership and employee support for performance measures. sihaloho & halim (2005) dek external support external support is an external political proxy that is legislative and public (public) support for performance measures. sihaloho & halim (2005) pto pms for operational purposes a system that can be applied for operational purposes. speklé & verbeeten (2014) pti pms for incentive purposes a system that can be applied for incentive purposes. speklé & verbeeten (2014) pte pms for exploration purposes. a system that can be applied for exploration purposes. speklé & verbeeten (2014) qualitative data analysis employing thematic analysis was one of the techniques of qualitative data analysis to identify, analyze, and report patterns (themes) of data collected by researchers. thematic analysis is a flexible approach so that it can be used in a variety of epistemological and research questions (braun & clarke, 2006). this technique is believed to be very effective in qualitative research that aims to explore in detail the qualitative data they have to find the relationship of patterns in a phenomenon and explain the extent to which a phenomenon occurs through the lens of researchers (fereday & muir-cochrane, 2006; in heriyanto, 2018). the steps of data analysis include: understanding the data, compiling the code, and looking for themes in accordance with the objectives of the study (heriyanto, 2018). although the thematic analysis does not require a specific theoretical framework and approach to be used, the use of specific theoretical perspectives as a basis for data analysis is essential to clarify the position of the theory (braun & clarke 2006). this study used the perspective of institutional theory to explain research data. parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 227 result and discussion details of the respondents’ profile, the response rate, and usable rate can be seen in table 2 and table 3. table 2 profile of respondents information total (n=136) percentage / % gender male 96 70.588 female 40 29.412 level of education senior high school 2 1.471 diploma 6 4.412 s1 68 50.000 s2 56 41.176 s3 0 0.000 no comment 4 2.941 position level echelon iv 79 58.088 echelon iii 55 40.441 echelon ii 2 1.471 length of work 2 5 year 1 0.735 6 10 year 5 3.676 11 15 year 14 10.294 > 15 year 109 80.147 no comment 7 5.147 non-response bias non-response bias test was done using the mann-whitney test based on two different questionnaire collection stages (stage 1: 98 questionnaires, and stages 2: 38 questionnaires). testing for non-response bias between different groups of regions (local government) was carried out employing the kruskal-wallis test (supangat, 2007). the results of the mann-whitneytestand the kruskal-wallis test showed the value of asymp. sig (2-tailed) for each variable>0.05. it showed that there was no difference in response between different groups (refer to table 3). table 3 details of response rate and usable response rate local government send back % processed % yogyakarta city 23 21 13.816 20 13.158 bantul regency 30 29 19.079 28 18.421 kulon progo regency 24 22 14.474 22 14.474 gunung kidul regency 25 23 15.132 20 13.158 sleman regency 25 24 15.789 23 15.132 diy provincial government 25 24 15.789 23 15.132 total 152 143 94.079 136 89.474 figure 2 shows the measurement model that has been made using smartpls 2.0 m3. parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 228 figure 2 measurement model testing the measurement model included construct validity (convergent validity and discriminant validity) testing and instrument reliability testing. after the pls algorithm iteration processed, the data obtained in table 4 were collected. convergent validity tests were carried out by looking at the value of ave and communality. from table 4, it can be seen that all constructs in this study met the convergent validity requirements because the values of ave and communality for all constructs were >0.5. it indicated that the probability of the indicators that entered into each of the related constructs was higher than those that entered other constructs. determinant validity test was done by looking at the cross-loading value of each indicator in the required construct that shouldbe>0.7, or between 0.5-0.7, as long as the ave and communality values show a value of>0.5 (hartono & abdillah, 2014; 61). the results of the pls algorithm iteration process also indicated that the value of crossloading of each indicator in each construct was higher than the indicator in other constructs, which was >0.6. the data in table 3 also shows the ave value and the communality of all variables>0.5. thus, it can be concluded that each indicator in each construct in the measurement model of this study has met the discriminant validity requirements. a reliability test was used to measure the internal consistency of a measuring instrument. the reliability test in pls can use two methods, namely cronbach's alpha and composite reliability. a construct is said to be reliable if the value of cronbach's alpha>0.6, and value composite reliability>0.7 (hartono & abdillah, 2014; 81). table 3 shows that value cronbach's alpha constructs>0.6, and composite reliability values construct >0.7, respectively. based on these data, it can be concluded that the entire parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 229 construct in this study fulfilled the reliability and reliability requirements, or was feasible to use for testing hypotheses. table 4 overview of results of iteration of pls algorithm construct ave composite reliability r square (r 2 ) cronbach's alpha communality redundancy dek 0.676 0.912 0.880 0.676 din 0.610 0.861 0.786 0.610 kom 0.694 0.947 0.937 0.694 opk 0.685 0.896 0.860 0.685 pte 0.700 0.903 0.308 0.858 0.700 0.057 pti 0.700 0.875 0.426 0.786 0.700 0.167 pto 0.629 0.835 0.361 0.702 0.629 0.134 rot 0.637 0.925 0.906 0.637 note: dek: external-support; din: internal-support; kom: management commitment; opk: decision-making authority; pte: pms for exploration purposes; pti: pms for incentive purposes; pto: pms for operational purposes; rot: organizational response open to change. evaluation of the structural model (inner model) was done by looking at the value of r square (r2) in the table of results of the iteration of the pls algorithm. the higher the value of r square (r2), the better the proposed research model (hartono & abdillah, 2014; 62). based on the data in table 4, it is known that the value of r square (r2) of each endogenous construct in this research model was 0.308 (pte), 0.426 (pti), 0.361 (pto). based on these data, it can be concluded that the construct variance in the development of pms for operational, incentive, and exploration purposes were only able to be explained by exogenous constructs (rot, kom, opk, din, and dek) of 30.8% (pte), 42.6% (pti) ), and 36.1% (pto), while the remainder was explained by other variables outside of this study. testing the hypothesis in this study was carried out by looking at the output data of the process bootstrapping in pls. the hypothesis is supported if the direction of the data coefficient of bootstrapping results is the same as the prediction properties in the hypothesis submitted and t-statistic>1.64. table 5 shows the summary of hypothesis testing results. based on the output data from the bootstrapping process, it can be concluded that hypotheses 1a, 1b, 1c, 3c, 4a, 4b, 4c, 5b, 5c were supported, and hypotheses 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 5c were not supported, as presented in the summary of the test results hypothesis. the selection of respondents' data in the outlier category is one way to choose samples for the qualitative stage (creswell & plano, 2011). it was done by graphing scatterplots using ms excel. based on the scatterplots graph of the distribution of respondents' data, it can be obtained from several respondents who were in the outlier category. however, after being confirmed, only six respondents were willing to be interviewed (table 6). parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 230 table 5 summary of hypothesis testing results correlation hypothesis coefficient (original sample) t statistics result rot pto h1a (+) 0.270 2.953 supported rot pti h1b (+) 0.382 3.517 supported rot pte h1c (+) 0.405 5.014 supported kom pto h2a (+) -0.263 2.261 not supported kom pti h2b (+) -0.202 1.785 not supported kompte h2c (+) -0.174 1.631 not supported opk pto h3a (+) 0.165 1.387 not supported opk pti h3b (+) 0.091 1.070 not supported opk pte h3c (+) 0.263 1.702 supported din pto h4a (+) 0.353 2.863 supported din pti h4b (+) 0.311 2.733 supported din pte h4c (+) 0.179 1.743 supported dek pto h5a (+) 0.296 3.213 supported dek pti h5b (+) 0.318 3.926 supported dek pte h5c (+) 0.148 1.423 not supported note: dek: external-support; din: internal-support; kom: management commitment; opk: decision-making authority; pte: pms for exploration purposes; pti: pms for incentive purposes; pto: pms for operational purposes; rot: organizational response open to change. table 6 respondent profile data interview respondent agency local government position gender r.4 badan perencanaan pembangunan daerah (development planning agency at sub-national level) yogyakarta city kabid litbang (head of research and development) l r.42 dinas sumber daya air (water resources agency) bantul regency kasubbag program (head of sub-section of the program) l r.68 dinas kelautan perikanan dan peternakan (marine, fisheries and livestock agency) kulon progo regency kasubbag program & informasi (head of subsection of the program and information) p r.75 badan perencanaan pembangunan daerah (development planning agency at sub-national level) gunung kidul regency kabid pem.sosial & budaya (head of social and cultural development) l r.100 badan penanggulangan bencana daerah (regional disaster management agency) sleman regency kasubbag program & informasi ((head of subsection of the program and information)) l r.124 dinas pertanian (department of agriculture) diy provincial government kabid perencanaan (head of planning) l the interviews with six respondents were conducted in the institutions of each respondent with a period of between 25-60 minutes. interviews were carried out from september 26-30, 2016, adjusting the time provided by the respondents. the interview technique used was by conducting interviews directly (face to face interview), semiparwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 231 structured and open, and recording it with an audio recorder; then, transcribed and recorded the ideas that emerged from the results of the transcript (creswell, 2014; 272). the theme used to analyze the results of interviews was the influence of an open organizational response to change, management commitment, decision-making authority, internal support, and external support to develop pms. the phenomenon of institutional isomorphism in the development of pms, namely coercive isomorphism, is identified by referring to the phrase "the organization is under pressure to become or carry out certain actions". mimetic isomorphism refers to the phrase "organizations mimic or copy each other" or "just fulfill formal requirements (formalities)". next, normative isomorphism refers to the phrase "professionalism in carrying out tasks" (dacin, 1997 in akbar et al., 2012) tests of reliability and validity were carried out by procedure; 1) examining the data and results of quantitative data processing to build justification of the themes and questions, 2) reconfirming respondents 'answers at the end of each interview to ensure the accuracy of respondents' answers, and 3) re-examining the transcript results to ensure that there are no errors in the transcription process interview (creswell, 2014; 285). based on the analysis of the results of the interviews on the content of the theme, an illustration was obtained that; 1) the core answers from the respondents supported the overall results of hypothesis testing in the quantitative data processing. 2) institutional phenomena of isomorphism (coercive, mimetic, and normative) in the pms development process was also indicated in the answers from interview respondents. discussion the results of data analysis through two approaches (quantitative and qualitative) used in this study have illustrated the influence of organizational factors and political factors on the purpose of developing pms and the existence of institutional isomorphism phenomena (coercive, mimetic, and normative) in the process of developing pms in regional government agencies. organizational responses that were open to empirical changes had a positive effect on all pms development goals, illustrating that the attitude of local government agency apparatus who were open to accepting and adapting to changes in work culture determined the achievement of pms development goals. this finding is consistent with julnes and holzer (2001), who stated that the attitude of organizational members in responding to change had a positive effect on the implementation of pms. the results of this study are also in line with sofyani and akbar (2013), nurkhamid (2008), and yowi (2011), as well as complementing syachbrani's (2013) findings. local government agencies consider that the development of pms is innovation and a new system that is very useful to improve the quality of performance of local government institutions. it was supported by the results of the interview as follows: "... my friends' attitude towards developing performance measures, especially echelon 3 and below ... is quite good, they are open and very supportive ...". (r.4) parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 232 "... even though there are changes and the mechanism is more complicated ... my friends here are enthusiastic." (r.42) "... yes, we have been running pms ... so far, the response from management friends is quite good, there is no problem, ... yes, very influential. if they do not respond well ... how is this possible? implementation & pms development can be realized ... "(r.68) "... apparatus of the local government agency, understand that this is an effort to regulate the regional work units better... so that the performance of the institution, which is more measurable than before is unclear because it only uses qualitative indicators ..." (r 0.75) "... if my friends at the regional government institutions lack response and support, then don't expect pms development to be carried out ..." (r.124) empirical management commitment did not have a positive effect but instead had a negative effect on all pms development goals. although the results of this study differ from nurkhamid (2008), yowi (2011), sofyani and akbar (2013), and primarisanti (2013), these findings are in line with syachbrani (2013). this finding showed that management commitment that has been shown by the leadership (regional) was not able to encourage the development of pms for operational needs, incentives, and exploration. in line with the opinion of gao (2005), the implementation of performance-oriented performance measurement would not succeed without a strong commitment from politicians and senior officials in the us federal government. local government agency officials assessed the lack of commitment shown by local government leaders, could be felt from the lack of budget allocation and time of achievement, lack of use of performance information to develop and improve performance measurement indicators, and the unavailability of reward and punishment systems based on actual performance. lack of management commitment caused the pms development process not to run as expected, only limited to meeting administrative compliance (only formalities). it was supported by the results of interviews with respondents, as follows: "... he ... he ... this is the problem ... leadership commitment is still lacking ... although leadership commitment is very important and decisive, here the opposite is happening ... finally, yes the strategic plan document, the development of indicators performance, in my opinion, is only a formality, which is important to meet administrative requirements ..., so it is not made to improve the actual performance ... "(r .4) "this is our weak point, ... that changes (pms development) compiled by friends in local government institutions cannot be realized because the leadership factor is not brave enough to take risks, let alone rewards and punishments based on actual performance, not yet implemented... "(r.75) "....i consider the commitment of the leadership in efforts to improve performance is still lacking, and ... tend which to be important is there, only formal standards ..." (r.42, and r.100) parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 233 the results of quantitative data analysis also proved empirically that decision-making authority only had a positive effect on the development of pms for exploration purposes. although the findings of this study, in particular the influence of decisionmaking authority on the development of pms for exploration purposes, differ from sofyani (2013), it is in line with the findings of nurhamid (2008) and primarisanti (2013). the results of this study indicated that the authority possessed by local government agencies has been able to encourage the development of pms for exploration purposes, despite failing to meet operational objectives and incentives. this condition was caused by the application of staffing regulations, which regulated decision making authority for local government institutions. the implementation of staffing regulations limited the authority held by the local government agency apparatus. it, in turn, impeded the pms development process undertaken (cavaluzzo and ittner, 2004). apparatus of local government institutions, as regulated in staffing regulations, are given broad scope and authority in terms of program planning and development. however, in the case of the decision to determine the program to be implemented and the budget allocation is the authority of regional leaders. it was revealed in the interview with respondents as follows: "... for the authority of the decision-maker, it is regulated in the regional regulation. the final decision-making authority rests with the leader of regional, including the final decision regarding the development of pms ..." (r.4, and r.124) "... in our rule, our authority is limited to the preparation or design of proposals, proposing and implementing decisions in a professional manner ... the decision-making authority regarding the program to be implemented and the budget allocation rests with the leader of regional ..." (r.42, r. 68 and r.75) "so far, we have always been involved and given broad enough authority to compile and improve performance indicators and performance targets... but the decision remains with leadership, including the policy direction determined by regional leadership through the regional planning and development agency (rpda) as a director ... "(r .100) internal support has been proven empirically to have a positive effect on the development of pms for operational, incentive, and exploration purposes. it indicated that the support and involvement of internal management in the development and evaluation of performance measures and minimizing conflict were strong enough. due to strong involvement and support from the personnel of the regional government institutions as a whole, the pms development process to improve performance could be realized. consistent with julnes and holzer's (2001) research, internal stakeholder participation had a positive effect on the process of developing performance measures. the results of this study are also consistent with diptyana and basuki (2010), who stated that internal support had a positive effect on the process of developing performance measurement. these findings were supported by the results of interviews with respondents, as follows: parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 234 "yes ... we at internal institutions are very supportive and are always involved in the implementation and development of performance measurements. ... we are the implementers. ... differences of opinion in discussions, that's normal ..." (r4, and q.42). "... yes, we are always involved in the development of pms, from preparation to implementation, all are involved in stages. debates are common, but after it has been decided, friends here continue to support and implement it as best as possible to achieve the targets set ... they are professional and compact. "(r.68) "... even though the planned development and the increase in size and performance targets that have been prepared, cannot be realized because we must adjust the leadership policy and the availability of funds. we all internally in regional institutions, consistently support and implement as well as possible..." (r.75) "...when discussing program proposals between divisions/fields ... debates are common. however, after being decided by the leadership, my friends still support to make the best decision in accordance with their respective duties and functions...." (r.100, and r.124) empirical external support has only been proven to have a positive effect on the development of pms for operational purposes and incentives. this finding showed that external support that has been provided by the community and the legislature has not been able to encourage the development of pms for exploration purposes. apparatus from local government agencies saw the support provided by the legislature was not serious in implementing the development of performance measures to improve the quality of performance. legislative support was limited to the development of performance indicators that were initially qualitative to quantitative and performance targets for individuals and collectives. the legislature was considered not to have used performance information optimally so that legislative support was not balanced with adequate budget allocations. thus, the development carried out by pms was only limited to meeting formal standards. also, the incentive scheme was not based on actual performance. this finding is in line with wang (2000), julnes and holzer (2001), diptyana and basuki (2010), who showed that external support significantly influenced the development of performance measures. this finding was supported by the respondents' answers in the interview, as follows: "...the legislature has been very supportive and encouraging the development of performance measurement. however, yes ... because the budget allocation is limited and the leadership does not dare to take risks ... so it's the same ... finally, the strategic plan document, only standard performance indicators ... the important thing has been met formal standards. as is the case with incentives ... from the start, that's all ... ". (r.4) "..i feel legislative support as if it's just a formality. because support for program planning is not balanced with adequate budget allocations. i feel the budget allocation is not based on the previous year's performance ... ". (r.42 and r.100) "the community and the legislature are very supportive, even regional regulations have been made. it's just ... everything is constrained by limited budget allocations ..." (r.68, and r.75) parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 235 "... public and legislative support is quite high for the development of pms ... but i think the local government and legislature have not used performance information optimally, so the budget is allocated regardless of program performance and the quality of program proposals". (r.124) in addition, the results of the qualitative analysis illustrated the phenomenon of institutional isomorphism that occurred in the process of developing pms in regional government agencies. coercive isomorphism was indicated by respondents' answers, stating that the main motivation of local government officials to develop pms was due to regulatory demands from the central government and regional governments. "... the implementation and development of pms ... it is the mandate of the central government ... we must implement it, mas ..." (r. 75) "... yes ... the main motivation is to fulfill the central government's mandate and the demands of the local regulation, ..." (r.100) "... yes, indeed, we are required to implement it in accordance with the local regulation, ... the implementation and development of the pms is the mandate of the central government. as regional institutions, we must obey the central rules ... "(r.124, and r.42) mimetic isomorphism was indicated by the answers of several respondents who stated that until now, local government agencies in compiling performance indicators still tended to imitate the targets or achievements of previous period performance. therefore, in the end, the agreed indicators tended only to fulfill formal requirements (formalities) and have not been aimed at fulfilling community expectations or performance accountability. this condition was partly due to the lack of commitment of the leadership and the limited authority possessed by the apparatus of local government agencies to improve the quality of performance. "..so the development of pms is only at the level of formality. just like that from year to year.." (r.75) "... if copying from another institution, it is not, because each institution has a different function, bro ... however, if the programs and indicators are often the same as the previous year, maybe yes, for example, only the numbers are different ... because often leaders don't dare to take risks ... "(r.68) "... finally, the strategic plan document, the performance indicators produced are only standards ... what matters is that there are documents and only meet formal standards. likewise, with incentives ... from the start, it remains that way without improvement ..." (r .4) "... i consider leadership commitment in efforts to improve performance still lacking, and what is important is that performance measurement documents exist, so they only meet formal standards ..." parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 236 normative isomorphism was indicated by the answers of several respondents who stated that knowledge was obtained only from socialization from relevant agencies, such as the ministry of home affairs (mendagri), kemenpan-rb, and internal agencies such as bappeda. however, this knowledge has influenced the development of the cognitive basis of the apparatus of regional government agencies, which ultimately influenced behavior, a spirit of togetherness, and independence to proceed to develop pms for better organizational change, according to community expectations and regulatory demands. although the impact of these changes has not yet been seen in improving the quality of performance indicators because of constraints on the commitment of less supportive leaders and the limited authority possessed, it has indicated that there was professionalism in carrying out the tasks indicated by regional government officials, especially echelon iii and iv. "... yes, there was socialization and assistance from the regional planning and development agency (rpda) ... we were assisted in compiling and developing performance measurements ... from there we learned ..." (r.100) "... we are supported by our internal team who have received training from the central government and then we involve all institutions to jointly learn to compile and developing performance measures ... "(r. 75) "... related to the development of pms, there are socialization and assistance from regional planning and development agency (rpda), which is intensive in providing assistance and consultation to us so that we can do it ..." (r.42) "... in the development of performance measurement, we were mentored and accompanied by regional planning and development agency (rpda) ..." (r.68) conclusion based on the results of quantitative and qualitative data analysis, it was found that to support the success of the pms development process in local government institutions needed an open attitude from the local government apparatus in accepting changes, strong commitment from the leaders, broad enough authority for the local government apparatus, and strong political support from internal and external. in addition, the results of qualitative data analysis also show that the phenomenon of institutional isomorphism which includes coercive, mimetic, and normative is indicated in the pms development process in local government institutions. coercive isomorphism is indicated from the main motivation of the pms development process carried out by local government apparatus, namely to meet regulatory pressure from the central government. this is reasonable considering that the regional government as part or subordinate of the central government must submit and adjust to the regulations set by the central government as the supporting institution. however, due to a lack of courage to take risks that show a lack of commitment from the leaders and a lack of external support from the legislature, as well as limited authority of local government apparatus, the purpose of the pms development process is only to fulfill formal requirements. this practice is a form of mimetic isomorphism. furthermore, the existence of socialization parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 237 and training from related institutions such as the ministry of home affairs, kemenpanrb through bappeda to increase the knowledge of local government apparatus about how the pms development process should be carried out, is one form of normative isomorphism. the results of this study provide important notes to local governments, especially in the province of diy regarding the factors that need to be considered in the pms development process. so that the pms development policy is successful and can improve local government performance. the results of this study complement previous research on the factors that influence the development of pms and add evidence that the phenomenon of institutional isomorphism exists in the pms development process. research in this field has not been much researched in public sector accounting, particularly in indonesia. the minimum number of respondents who are willing to be interviewed and the research sample is only limited in the province of diy is a limitation in this study that might affect the results. further research is recommended to continue using the mixed methods by expanding the distribution area of the sample used and adding other variables that are considered influential and able to capture the phenomenon of institutional isomorphism in the pms development process. references ahyarudin, m., & akbar, r. (2017). akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata. jurnal akuntansi & auditing, 21 (2), 105-117. https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3 akbar, r., pilcher, r., & perrin, b. (2012). performance measurement in indonesia: the case of local government. pasific accounting review, 24 (3), 262-291. https://doi.org/10.1108/01140581211283878 ashworth, r., boyne, g., & delbridge, r. (2009). escape from the iron cage? organizational change and isomorphic pressure in the public sector. journal of public administration research and theory, 19(1), 165-187. https://doi.org/10.1093/jopart/mum038 berman, e., & wang, x. (2000). performance measurement in us counties: capacity for reform. public administration reviews, 60 (5), 409-420. https://doi.org/10.1111/00333352.00104 braun, v., & clarke, v. (2006). using thematic analysis in psychology. journal qualitative research in psychology, 3 (2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa buckho, a. (1994). barries to strategic transformation. advances in strategic management, 10, 81-106. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/286125618_barriers_to_strategic_transfor mation cavalluzo, k. s., & ittner, c. (2004). implementing performance measurement innovations: evidence from government. accounting, organizations, and society, 29, 243-267. http://dx.doi.org/10.1016/s0361-3682(03)00013-8 https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3 https://doi.org/10.1108/01140581211283878 https://doi.org/10.1093/jopart/mum038 https://doi.org/10.1111/0033-3352.00104 https://doi.org/10.1111/0033-3352.00104 https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa https://www.researchgate.net/publication/286125618_barriers_to_strategic_transformation https://www.researchgate.net/publication/286125618_barriers_to_strategic_transformation http://dx.doi.org/10.1016/s0361-3682(03)00013-8 parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 238 cohen, s. d. (2014). reporting performance information in the public sector: the moral behind the (non) application of program budgeting in greece. international review of administration sciences, 80 (3), 619-636. https://doi.org/10.1177/0020852313517998 creswell, j. w. (2014). research design: pendekatankuantitatif, kualitatifdan mixed (versi terjemahan). yogyakarta: pustakapelajar. creswell, j. w., & plano, c. v. (2011). designing and conducting mixed methods research, second edition. sage publications: los angeles dimaggio, p. j., & powell, w. w. (1983). the iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. american sociological review. 48, 147-160. https://doi.org/10.2307/2095101 diptyana, p., & basuki, h. (2010). pengembangan dan pemanfaatan informasi kinerja untuk penganggaran di instansi pemerintah d.i yogyakarta ditinjau dari dukungan internal dan eksternal serta kapabilitas teknis. majalah ekonomi, tahun xx, no. 2. retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/4095-idpengembangan-dan-pemanfaatan-informasi-kinerja-untuk-penganggaran-di-instansipe.pdf field, a. (2009). discovering statistics using spss. london: sage. frumkin, p., & galaskiewicz. (2004). institutional isomorphism and public sector organizations. journal of public administration research and theory. 14 (3), 283-307. www.jstor.org/stable/3525838 gao. (2005). performance measurement and evaluation definitions and relationships, gaithersburg, gao-05-739sp: md: general accounting office. gron, c.h., & salomonsen, h.h. (2017). political instability and the ability of local government to respond to reputational threats in unison. international review of administrative science, 85 (3), 440-456. https://doi.org/10.1177/0020852317714533 hartono, j., & abdillah, w. (2014). konsep dan aplikasi pls (partial least square) untuk penelitian empiris. yogyakarta: bpfe. hinterleitner, m. (2018). policy failure, blame games and changes to policy practise. journal of public policy, 38 (2), 221-242. https://doi.org/10.1017/s0143814x16000283 julnes, p. d., & holzer, m. (2001). promoting the utilization of performance measures in public organization: an empirical studi of factor affecting adoption and implementation. public administration review 61 (6), 693-708. http://dx.doi.org/10.1111/0033-3352.00140 mardiasmo. (2009). akuntansi sektor publik, ed iv, penerbit andi, yogyakarta. masuku, m. m., & jili, n. n. (2019). public service delivery in south africa: the political influence at local government level. journal public affair, 19 (4). https://doi.org/10.1002/pa.1935 meyer, j., & rowan, b. (1977). institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. american journal of sociology, 83, 340-63. https://www.jstor.org/stable/2778293 morrow, j., & hitt, m. a. (2000). rational and political models of strategic decision making: understanding the role of firm performance and stakeholder political pressure. handbook of strategic management, 2nd edition, marcel dekker, inc: 165-179. nurkhamid, m. (2008). implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah. jurnal akuntansi pemerintah, 3, (1), 45 -76. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewjbws29_e7oahubu30khwbsblqqfjaaegqiahab&ur l=https%3a%2f%2fdocplayer.info%2f49473376-jurnal-akuntansi-pemerintah-vol3-no-1-oktober-2008-hal.html&usg=aovvaw3gl4hsky_yqnc4adr7uiaa https://doi.org/10.1177/0020852313517998 https://doi.org/10.2307/2095101 https://media.neliti.com/media/publications/4095-id-pengembangan-dan-pemanfaatan-informasi-kinerja-untuk-penganggaran-di-instansi-pe.pdf https://media.neliti.com/media/publications/4095-id-pengembangan-dan-pemanfaatan-informasi-kinerja-untuk-penganggaran-di-instansi-pe.pdf https://media.neliti.com/media/publications/4095-id-pengembangan-dan-pemanfaatan-informasi-kinerja-untuk-penganggaran-di-instansi-pe.pdf http://www.jstor.org/stable/3525838 https://doi.org/10.1177/0020852317714533 https://doi.org/10.1017/s0143814x16000283 http://dx.doi.org/10.1111/0033-3352.00140 https://doi.org/10.1002/pa.1935 https://www.jstor.org/stable/2778293 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjbws29_e7oahubu30khwbsblqqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fdocplayer.info%2f49473376-jurnal-akuntansi-pemerintah-vol-3-no-1-oktober-2008-hal.html&usg=aovvaw3gl4hsky_yqnc4adr7uiaa https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjbws29_e7oahubu30khwbsblqqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fdocplayer.info%2f49473376-jurnal-akuntansi-pemerintah-vol-3-no-1-oktober-2008-hal.html&usg=aovvaw3gl4hsky_yqnc4adr7uiaa https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjbws29_e7oahubu30khwbsblqqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fdocplayer.info%2f49473376-jurnal-akuntansi-pemerintah-vol-3-no-1-oktober-2008-hal.html&usg=aovvaw3gl4hsky_yqnc4adr7uiaa https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjbws29_e7oahubu30khwbsblqqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fdocplayer.info%2f49473376-jurnal-akuntansi-pemerintah-vol-3-no-1-oktober-2008-hal.html&usg=aovvaw3gl4hsky_yqnc4adr7uiaa parwoto & halim the effects of organizational and political factors … journal of accounting and investment, 2020 | 239 primarisanti, h., & akbar, r. (2015). factors influencing the success of performance measurement: evidence from local government. journal of indonesian economy and business, 30 (1): 56–71. https://doi.org/10.22146/jieb.7334 rainey, h. g. (1999). using comparisons of public and private organizations to assess innovative attitudes among members of organizations. public productivity and management review, 23 (2), 130-149. https://doi.org/10.2307/3380775 robbins, s., & judge, a. (2011). organizational behavior. new jersey: pearson. sihaloho, f. l., & halim, a. (2005). pengaruh faktor-faktor rasional, politik, dan kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah daerah. simposium nasional akuntansi viii solo. retrieved from https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/kasppa-02.pdf sofyani, h., & akbar, r. (2013). hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10, (2), 184-205. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10 sofyani, h., akbar, r., & ferrer, r. c. (2018). 20 years of performance measurement system (pms) implementation in indonesian local governments: why is their performance still poor?. asian journal business and accounting, 11, (1), 151184. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11nol.6 speklé, r. f., & verbeeten, f. h. (2014). the use of performance measurement system in the public sector: effects on performance. management accounting research, 25(2), 131146. http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.004 supangat, a. (2007). statistika dalam kajian deskriftif, inferensi dan nonparametrik. edisi pertama. jakarta: kencana prenada media group syachbrani, w. (2013). pengaruh faktor-faktor teknis dan keorganisasional yang mempengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah. jurnal reviu akuntansi dan keuangan. 3, (2), 447-464. https://doi.org/10.22219/jrak.v3i2.2112 the urban institute. (2002). how and why nonprofits use outcome information. the urban institute, washington dc. retrieved from https://www.urban.org/sites/default/files/publication toshkov, d., mader, l., & rasmussen, a. (2018) party government and policy responsiveness. evidence from three parliamentary democracies. journal of public policy, 1-19. https://doi.org/10.1017/s0143814x18000417 wang, x (2000) performance measurement in budgeting: a study of country governments. public budgeting & finance. fall 2000, 102-118. retrieved from https://www.researchgate.net/deref/http%3a%2f%2fdx.doi.org%2f10.1111%2f02 75-1100.00022 wicki, m., huber, r.a., & berauer, t. (2019). can policy packaging increase public support for costly policies? insights from a choice experiment on policies against vehicle emissions. journal of public policy, 1-27. https://doi.org/10.1017/s0143814x19000205 wijaya, a. h. c, & akbar, r. (2013). the influence of information, organizational objective and targets, and external pressure toward the adoption of performance measurement system in public sector. journal of indonesian economy and business, 28 (1), 6283. https://doi.org/10.22146/jieb.6230 yowi, l. r. k. (2011). the correlation among the factors of implementation, the system development, and the result of performance measurement system: a study conducted in the regency of sumba timur), journal of indonesian economy and business 26 (3), 2011, 371-388. https://doi.org/10.22146/jieb.6264 https://doi.org/10.22146/jieb.7334 https://doi.org/10.2307/3380775 https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/kasppa-02.pdf https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10 https://doi.org/10.22452/ajba.vol11nol.6 http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.004 https://doi.org/10.22219/jrak.v3i2.2112 https://www.urban.org/sites/default/files/publication https://doi.org/10.1017/s0143814x18000417 https://www.researchgate.net/deref/http%3a%2f%2fdx.doi.org%2f10.1111%2f0275-1100.00022 https://www.researchgate.net/deref/http%3a%2f%2fdx.doi.org%2f10.1111%2f0275-1100.00022 https://doi.org/10.1017/s0143814x19000205 https://doi.org/10.22146/jieb.6230 https://doi.org/10.22146/jieb.6264 introduction journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? firda ayu amalia 1 * and eny suprapti 2 abstract: research aims: this research aimed to empirically prove the difference of the extent of corporate social responsibility (csr) disclosure towards tax avoidance. design/methodology/approach: 38 companies listed in indonesia stock exchange (idx) in 2017 were selected through purposive sampling. the analysis methods used were the independent t-test and the spss version 24. research findings: the results showed that there was no difference between the companies with high csr disclosures and those with the low ones towards tax avoidance. this indicates that despite the high and low disclosures, the companies’ csr disclosures generate the same impact towards tax avoidance. theoretical contribution/ originality: this research has a novelty in the form of a comparison of csr disclosures by companies and their impact on tax avoidance. practitioner/policy implication: furthermore, the practical contribution to the government, especially the directorate general of taxes, is that csr disclosure is used by companies to gain legitimacy from the public, especially investors. csr disclosure is not for window dressing to avoid tax. research limitation/implication: the limitation in this study is the number of samples is less representative in representing the population. this is due to the small number of companies listed on the idx in reporting and disclosing csr in the sustainability report. keywords: csr disclosure; high and low disclosure; tax avoidance introduction tax is the sector that gives the most significant contribution to indonesia's income. based on data from the 2018 state budget (apbn), the state revenue contributed from tax is 79.82% (kemenkeu, 2018). the income derived mostly from taxes is intended to improve the welfare of the community. one form is infrastructure development. it can be said that the tax paid by the community will benefit the community again (mardlo, 2018). it fits for the community to fully support the government's efforts to optimize tax revenue, for example, not trying to avoid tax efforts. based on 2019 state budget draft data, the growth of tax in the last five years (2013-2017) has increased to 6.5% (kemenkeu, 2019). however, the increase was not offset by an increase in the tax ratio. the tax ratio is the ratio of tax revenue to the total gross domestic product (gdp) (malang). affiliation: 1, 2 department of accounting, facult of economics and business, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia. *correspondence: firdaayu@umm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102149 citation: amalia, f. a. & suprapti, e. (2020) does the high or low of csr disclosure affect tax avoidance?. journal of accounting and investment, 21(2), 277-288. article history received: 5 december 2019 reviewed: 9 december 2019 3 apr 2020 revised: 29 january 2020 28 apr 2020 accepted: 8 may 2020 mailto:firdaayu@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7655 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 278 indonesia's tax ratio from 2014 to 2017 continues to decline (kemenkeu, 2019). this is a lousy indication because the tax ratio reflects a country's ability to finance its needs from the tax sector. pakpahan (2019) explains the smaller the tax ratio, the more unable to finance its needs. unlike in previous years, the tax ratio in 2018 has increased. the tax ratio generated in 2018 was 11.6% or an increase of 0.9% compared to 2017 (kemenkeu, 2019). however, the increase is also still relatively low. this is because the tax ratio figure is still below the average tax ratio of countries in southeast asia (malang). the reason for the low tax ratio in indonesia is the low level of tax compliance by taxpayers (lubis, 2018). as explained earlier, the low tax ratio in indonesia, one of the causes is the low level of compliance. the tendency of taxpayers to try to avoid taxes. the same is true for companies. lanis and richardson (2013) explained that in the last twenty years, tax evasion actions by companies increased rapidly. this can be interpreted that tax is one component of the burden that can reduce corporate income (dharma & noviari, 2017). the common thing done by companies is to avoid taxes. tax avoidance is legal because the method used is to exploit loopholes that are still contained in tax regulations (ningrum, suprapti, & anwar, 2018). even though tax avoidance is a legal thing, but from an ethical perspective, tax avoidance is unethical. (thomsen & watrin, 2018). unethical because tax avoidance can reduce the amount of income that should be received by the state so that things that should be able to be done to improve the welfare of the community cannot be done optimally (dharma & noviari, 2017; whait, christ, ortas, & burritt, 2018). ethically whether or not the actions were taken by the company is very closely related to the theory of legitimacy. legitimacy theory explains that every company always tries to maintain legitimacy or positive image in the community (malang). positive legitimacy from the community can make sustainability for a company. one of the ways to build positive legitimacy by companies is to carry out social responsibility, known as corporate social responsibility (csr) (ningrum et al., 2018). companies that try to build positive legitimacy by disclosing csr activities that have been carried out tend to avoid tax avoidance (lanis & richardson, 2013). as explained earlier, tax avoidance is legal but unethical. when a company implements csr that aims to improve the welfare of society, the company is considered to have responsible, ethical-moral actions (erawati, 2019). if the positive legitimacy of a company has been formed and on the other hand the company does something unethical, namely tax avoidance, then positive legitimacy can turn into legitimacy or a negative image of the community (dharma & noviari, 2017). the company does not desire this. research on csr disclosures and their effects on tax avoidance has been conducted by (amalia, 2019; hidayat, ompusunggu, & suratno, 2018a; malang; ningrum et al., 2018; wardani & purwaningrum, 2018). the results of these studies find evidence that csr disclosure has a negative effect on tax avoidance. this shows that companies that disclose csr will make companies reluctant to avoid tax. in line with the theory of amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 279 legitimacy that the company seeks to maintain the positive legitimacy that has been formed. research conducted now has a novelty, first in the form of a comparison of csr disclosure by companies and their impact on tax avoidance. in indonesia, there have been many studies on the effect of csr disclosure on tax avoidance. however, comparative research aimed at proving the existence of differences in the extent of csr disclosure between companies when linked to tax avoidance is still little done. the referenced study used is research fallan and fallan (2019) and lanis and richardson (2013). the second novelty is the cultural and regulatory differences from the two previous studies. this is based on research suggestions conducted by (fallan & fallan, 2019). fallan and fallan (2019) suggested that future researchers conduct similar studies but in different country contexts and cultural characteristics. this is intended to strengthen the theoretical contribution of research. the sample used in this study were all companies listed on the indonesia stock exchange (idx) in addition to the financial sector in 2017. in indonesia, there are no rules regarding how many companies must report csr disclosure components (addini, cheisviyanny, & setiawan, 2019). while this is only a regulation that requires companies to report csr activities that have been carried out, namely in the act. no. 40 of 2007 article 66 paragraph 2c (hidayat et al., 2018a). this situation becomes a gap because the results of previous studies found evidence that the level of disclosure of csr can be an indication of whether or not tax avoidance by companies. the theoretical contribution of this research is to provide evidence that there is no difference between companies with high and low csr disclosure on tax avoidance. the results show that high or low csr disclosure cannot be a tool to indicate tax avoidance by sample companies in indonesia. this is possible because indonesia is included in the state of civil law (ratmono & sagala, 2015) so it has different cultural characteristics with the sample companies in previous studies (fallan & fallan, 2019; lanis & richardson, 2013). furthermore, practical contributions to the government, especially the directorate general of taxes (dgt), are looking for other ways to be able to detect tax avoidance. it can be said that the way companies maintain legitimacy is not in the realm of taxation. the threat of legitimacy that might afflict the company does not appear to originate from tax avoidance (anesa, gillespie, spee, & sadiq, 2019). as explained earlier, the results of the study were different from previous studies allegedly due to differences in csr and cultural regulations between indonesia, norway, and australia. besides, there are no standard rules for determining high and low csr disclosures. they still use the author's justification. based on these weaknesses, the researchers hope the results of research conducted now can be a motivation for the government to look for other ways that can be used to detect tax avoidance. this is intended to minimize the potential loss of state revenues from taxes. amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 280 literature review and hypotheses development legitimacy theory and csr the theory of legitimacy put forward by dowling and pfeffer (1975) explains about organizational legitimacy. an organization tries to build a match between social values related to the activities or activities of the organization and norms of behavior that are acceptable in the social system where they are. the match between social values and norms in a social system is called a social contract. fulfillment of social contracts is intended so that the organization, in this case, the company can obtain legitimacy that has an impact on its survival (lindawati & puspita, 2015). under the theory of legitimacy that the company will try to take action following community expectations (lin, cheng, & zhang, 2017). whait et al. (2018) explain one way to act according to community expectations is to take ethical action in the form of disclosure of social responsibility (csr) that has been done. even if the company has acted according to the expectations of the community, but does not disclose it in csr report, then the legitimacy of the company can be threatened (lanis & richardson, 2013). disclosure of social responsibility or csr is motivated by a shift in the goals of the company itself. previously, the company's goal was to maximize value for shareholders, but for the last 50 years, these goals have changed (whait et al., 2018). the company will not be able to maximize profits for shareholders if it ignores social responsibility (fallan & fallan, 2019). it can be said that csr disclosure is a tool to legitimize the company. csr and tax avoidance in recent years the field that is often associated with csr disclosure is tax aggressiveness, where tax aggressiveness is closely related to tax avoidance (whait et al., 2018). tax avoidance is different from tax evasion. even though tax avoidance is a legal action, this action is considered unethical because it causes the state to lose the income that should be obtained (thomsen & watrin, 2018). avoiding the loss of revenue that should be received by the state, csr disclosure can be used as a parameter (lanis & richardson, 2013). the parameter in question is the extent of csr disclosure made by the company can be an indication of whether or not tax avoidance is done. kiesewetter and manthey (2017) explain that csr disclosure can affect corporate tax avoidance behavior. research on csr strategies to tax avoidance behavior has been carried out by (fallan & fallan, 2019). take a sample of companies in norway listed on the oslo stock exchange (ose). csr disclosures in norway are divided into mandatory csr disclosures and voluntary csr disclosures. the results showed that there was a negative relationship between csr disclosures that are mandatory with tax avoidance. companies that are amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 281 complete in reporting csr disclosures that are mandatory tend to have little or no tax avoidance. also, companies that disclose csr elements that are mandatory also act according to tax regulations (fallan & fallan, 2019). this study concludes that there are differences in influence on tax avoidance conducted between companies that disclose mandatory aspects of csr and companies that disclose voluntary aspects of csr. similar research was also carried out by lanis and richardson (2013). compare 20 samples of companies in australia that are included in the group of companies that are aggressive towards taxes according to the tax office and 20 companies that are not aggressive. csr disclosure is associated with tax aggressiveness based on the theory of legitimacy. the results of the study prove that there are differences in csr disclosures between companies that do and don't tax aggressiveness. companies that do a lot of csr disclosure tend to avoid tax. it can be logical that to keep its legitimacy, companies that carry out tax aggressiveness do a lot of csr disclosures so that a positive image is saved in the community. lin et al. (2017) states this is consistent with the theory of legitimacy. when there is a difference between corporate actions and community expectations, a company seeks to legitimize its relationship with the community by disclosing csr. in indonesia, research on the effect of csr disclosure on tax avoidance has been widely carried out (dharma & noviari, 2017; dwilopa, bambang jatmiko, & si, 2016; maraya & yendrawati, 2016); ningrum et al. (2018). research conducted in indonesia is associative research aimed at proving the effect of csr disclosure on tax avoidance. relatively little research has been aimed at comparing companies with high and low csr disclosure on tax avoidance. the study proves that tax aggressiveness has increased rapidly since the last 20 years (lanis & richardson, 2013). tax aggressiveness, of course, violates the social and ethical aspects because it dramatically influences the government's ability to provide public goods. based on the results of research fallan and fallan (2019) conducted in norway and lanis and richardson (2013) in australia, similar studies should also be conducted in indonesia. the purpose of this research is to prove whether there are differences between companies with high and low csr disclosure on tax avoidance. this is because the results of the two studies stated that different csr disclosures could be used to detect tax avoidance. while in indonesia, there are only regulations regarding the obligation to disclose csr, as stipulated in the act. limited company. the second part of article 66, paragraph 6 of the law. no. 40 of 2007 concerning limited liability companies states that in the annual reports made by each company, at least disclose various reports which include reports on the implementation of social and environmental responsibility (ojk, 2016). based on the explanation of the theory and some previous studies that have been explained before, the researchers hypothesize: h1: there is a difference between companies with high and low csr disclosure on tax avoidance. amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 282 research method this type of research is a comparative study that compared companies that do high csr disclosures with companies that do low csr disclosures and their effects on tax avoidance. is there a difference between companies with low csr disclosure and high tax avoidance. the sample used is companies listed on the idx in 2017. the selection of companies listed on the idx as a sample is because they want to get a general picture of the broad comparison of csr disclosures of all companies going public in indonesia. purposive sampling technique was used as a method for determining the number of samples. the following are the sampling criteria set by the first researcher, companies listed on the idx 2017 in addition to the financial sector. second, companies that issue 2017 sustainable reports using the gri standard or gri 4.0 guidelines. third, companies that include tax expense information and profit before tax in the 2017 financial statements. based on the established sample criteria, the number of samples used in this study was 38 companies. the type of data used is secondary data. the data source comes from the sustainability report to find out the number of csr disclosures and the company's financial statements to determine tax avoidance. tax avoidance is an independent variable in this study. tax avoidance is an action to minimize the tax burden by utilizing taxation loopholes (inkiriwang, 2017). penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan earning tax rate (etr). tax avoidance in this study is proxied by earning tax rate (etr). based on a review of tax research conducted (hanlon & heitzman, 2010), etr is a proxy used for tax avoidance. etr can be calculated with the following formula: etr values range from 0 to 1. the smaller the etr value, the higher the tax avoidance, and vice versa (astuti & aryani, 2016). in this study, disclosure of corporate social responsibility (csr) was an independent variable. csr is a form of fulfilling social responsibility to stakeholders for business actions taken by the company so that the company's goals are not only profit-oriented but also on the environment (hidayat, ompusunggu, & suratno, 2018b). this study refers to the global reporting index (gri) standard and gri 4.0. when the company discloses the indicator, it is given a value of 1, if not given a value of 0(ningrum et al., 2018). next, all indicators disclosed are added up. following is the formula for calculating the amount of csr disclosure made by a company: amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 283 csr disclosure = information ∑xi : the number of csr indicators disclosed by the company n : number of indicators according to gri standard / gri 4.0 to determine the companies classified as high and low csr disclosures, the researchers calculated the average number of csr disclosures (the mean). the author sets the average as a cut off based on personal justification. this is due to the absence of government regulations regarding how many csr disclosures companies must report. if a company has a csr disclosure value above the average, then the company is classified as high csr disclosure and given a value of 1. however, if the amount of csr disclosure is below average, then given a value of 0. the data analysis technique uses the t-test independent difference test with spss statistical tool version 24. the reason for using the t-test independent difference test is the research data, including parametric statistics. result and discussion before the discussion, the first thing the researcher did was to ensure that the data used were normally distributed. this was so that the results of the discussion are not biased. based on the test results on 38 samples, it appeared that the data are normally distributed. this is proven by the residual significance value of 0.2, which means that the value is> 0.05. the residual significance value of 0.2 explained that there are differences between the study sample data. it has been proven that the data is normally distributed so that statistical testing can proceed. next, table 1 explained descriptive statistics. the lower the value of etr, the higher the tax avoidance carried out. on average, sample companies still take tax avoidance measures. an average etr of 28.46% supports this. these results have the meaning of 100% profit before tax generated, the average amount of tax burden paid by the company is 28.46%. companies in indonesia, on average, make csr disclosures of 47.3% of the total disclosure indicators according to gri standards and gri 4.0. it can also be said that csr disclosure by companies in indonesia is still not optimal. the average csr disclosure of companies in indonesia has not reached 50% of the total indicators. both contained in the gri standard and gri 4.0. it can be said that the company has only aborted obligations to report on its social responsibilities. however, the extent of the minimum disclosure, there are still no rules that require. the highest csr disclosure is in pt. asia pulp, which is 67.46%, during pt. pelni made the lowest csr disclosure, only 31.75%. table 1 descriptive statistics information highest value lowest value average standard dev. tax avoidance (etr) 0.7789 0.0117 0.2846 0.1881 csr disclosure 0.6746 0.3175 0.472675 0.979278 amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 284 table 2 company distribution information code number of companies csr disclosure average csr disclosure 1 16 49.05% 0 22 48.73% furthermore, researchers gave a value of 1 for companies that revealed csr above average, and a value of 0 for companies that showed csr below average. the following are the results of the distribution of companies that disclose csr above average and below average. table 2 explains that more companies in indonesia disclose below average csr. the number of companies that disclose csr above is only 16 companies. the rules regarding how many csr components that must be disclosed do not yet exist. so researchers only use justification if the company discloses csr above the average csr disclosure in the sample company, then it is categorized as a company with high csr disclosure. the average disclosure of csr in the high and low categories did not differ much. based on table 2, it can be seen that the average csr disclosure varies only by 0.32%. it can be said that high and low csr disclosures are relatively the same. even companies with high csr disclosure categories have not reached an average of 50%. researchers suspect that csr disclosure is low because there are no rules regarding what components must be disclosed by each company. next, the researcher examines whether there are differences between companies with high csr disclosure and companies with low csr disclosure to tax avoidance. the researcher conducted a different test using the independent t-test different tests. different test results showed a significance value higher than 0.05, which is 0.604. it can be concluded that there is no difference between companies that disclose csr above average and companies that disclose csr below average to tax avoidance. both companies that disclose high or low csr have the same effect on tax avoidance. high or low csr disclosure can be used to predict whether a company is doing tax avoidance. this is as explained by fallan and fallan (2019) and lanis and richardson (2013). research conducted by fallan and fallan (2019) in norway found that companies that only disclose mandatory aspects of csr tend to have no tax avoidance measures. conversely, companies that disclose more aspects of csr that are voluntary tend to take more aggressive tax avoidance measures. this finding indicates that when a company avoids taxes but wants to keep the right image in society, the company does so by reporting more elements of csr. likewise, research conducted by lanis and richardson (2013) in australia. the results of the study explained that companies that take more tax aggressiveness revealed the voluntary component of csr. however, the results of this study have different results from the two studies. this could be due to differences in the characteristics of the two studies with the research conducted now. indonesia is included in the country code law, but australia (lanis & richardson, 2013) is a common law country (ratmono & sagala, 2015). the results of amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 285 previous studies (fallan & fallan, 2019; lanis & richardson, 2013) cannot be generalized in indonesia. common law is a legal system that is sourced from generally accepted customs, not the written rules (laws) as in civil law (aulia & al-fatih, 2018). csr is a corporate concept derived from common law (riyanto, 2017). furthermore, the adoption of the concept of csr in indonesia is regulated in a limited liability company law. utama (2018) explained that the implementation of csr in common law countries is more than just compliance with the law, but on the awareness of each company to protect the environment and build society. this is not in line with the implementation of csr in indonesia, which seems only to fulfill the company's obligations and maintain legitimacy (marthin, salinding, & akim, 2017). another reason that might explain why the hypothesis is not supported is the primary purpose of csr disclosure by companies in indonesia is to gain legitimacy from the public (anesa et al., 2019; marthin et al., 2017; utama, 2018). this indicates that the legitimacy that companies are trying to maintain does not originate in the realm of taxation, but the public, especially investors in the capital market. this also shows that csr disclosure is a form of company legitimacy to stakeholders to influence the investment decisions of stakeholders (dewi & sanica, 2017; sayekti, 2015). lindawati and puspita (2015) stated that the social and environmental consequences that exist for now and in the future had become one of the new consideration factors in investment decision making by investors in addition to financial factors. conclusion this study aims to examine whether there are differences between companies that disclose high and low csr on tax avoidance. descriptive statistics show that the average sample company does tax avoidance. also, the average company that discloses high csr is less than companies that disclose low csr. statistical test results indicate that there is no difference in tax avoidance between companies that disclose high csr and companies that disclose low csr. the absence of differences in csr disclosures in tax avoidance is suspected because csr disclosures are used as a way to gain positive legitimacy from the public and investors. csr disclosures are not used as window dressing for companies that avoid tax. this study has limitations, namely the number of samples that are less representative in representing the population. this is due to the small number of companies listed on the idx in reporting and disclosing csr in the sustainability report. the research period is only one year, so the results of the research are less generalizable. this study was also only conducted for one year so that these results do not describe the phenomena in time series. suggestions for further research are to research the same topic in different countries, preferably in countries included in civil law. this is because the research was currently taking samples in indonesia, which includes code law, and the results show that the level of csr disclosure did not affect tax avoidance. in contrast to previous amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 286 studies that took samples in countries that are included in the common low. the results of the survey prove that differences in csr disclosures can be a tool to detect whether or not companies take tax avoidance actions. also, it is recommended to add years of observation to find more robust results. references addini, n., cheisviyanny, c., & setiawan, m. a. (2019). analisis pengungkapan corporate social responsibility pt. aneka tambang tbk berdasarkan global reporting initiatives (gri) dan kaitannya terhadap proper. jurnal eksplorasi akuntansi, 1(3), 922-941. received from http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/118 amalia, f. a. (2019). pengungkapan corporate social responsibility (csr) dan penghindaran pajak: kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. jurnal akuntansi dan ekonomi, 4(2), 14-23. https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12719 anesa, m., gillespie, n., spee, a. p., & sadiq, k. (2019). the legitimation of corporate tax minimization. accounting, organizations and society, 75, 17-39. https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.10.004 astuti, t. p., & aryani, y. a. (2016). tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di indonesia yang terdaftar di bei tahun 2001-2014. jurnal akuntansi 20(3), 375-388. https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4 aulia, f., & al-fatih, s. (2018). perbandingan sistem hukum common law, civil law dan islamic law dalam perspektif sejarah dan karakteristik berpikir. legality: jurnal ilmiah hukum, 25(1), 98-113. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993 dewi, k. r. c., & sanica, i. g. (2017). pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 2(1), 231-246. retrieved from http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/175 dharma, n. b. s., & noviari, n. (2017). pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance. e-jurnal akuntansi 18(1), 529-556. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/24562 dowling, j., & pfeffer, j. (1975). organizational legitimacy: social values and organizational behavior. pacific sociological review, 18(1), 122-136. https://doi.org/10.2307/1388226 dwilopa, d. e., bambang jatmiko, s., & si, m. (2016). pengaruh corporate social responsibility, capital intensity, dan perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak. jurnal universitas muhammadiyah yogyakarta, 1-15. retrieved from http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8328/naskah%20pub likasi.pdf?sequence=1 erawati, a. f. e. (2019). persoalan hukum seputar tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam perundang-undangan ekonomi indonesia. article. retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputartanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undanganekonomi-indonesia.html fallan, e., & fallan, l. (2019). corporate tax behaviour and environmental disclosure: strategic trade-offs across elements of csr? scandinavian journal of management, 35(3). https://doi.org/10.1016/j.scaman.2019.02.001 hanlon, m., & heitzman, s. (2010). a review of tax research. journal of accounting and economics, 50(2-3), 127-178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/118 https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12719 https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.10.004 https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4 https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/175 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/24562 https://doi.org/10.2307/1388226 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8328/naskah%20publikasi.pdf?sequence=1 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8328/naskah%20publikasi.pdf?sequence=1 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html https://doi.org/10.1016/j.scaman.2019.02.001 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 287 hidayat, k., ompusunggu, a. p., & suratno, h. s. h. (2018a). pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai pemoderasi (studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bei). jiafe (jurnal ilmiah akuntansi fakultas ekonomi), 2(2), 39-58. https://doi.org/10.34204/jiafe.v2i2.543 inkiriwang, k. g. (2017). perspektif hukum terhadap upaya penghindaran pajak oleh suatu badan usaha. lex et societatis, 5(4), 13-18. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/16072 kemenkeu. (2018). apbn kita kinerja dan fakta. jakarta: kementrian keuangan. article. retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisidesember-2018.pdf. kemenkeu. (2019). rapbn 2019. jakarta: kementrian keuangan. article. retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/rapbn2019. kiesewetter, d., & manthey, j. (2017). tax avoidance, value creation and csr–a european perspective. corporate governance: the international journal of business in society, 17(5), 803-821. https://doi.org/10.1108/cg-08-2016-0166 lanis, r., & richardson, g. (2013). corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. accounting, auditing & accountability journal, 26(1), 75-100. https://doi.org/10.1108/09513571311285621 lin, k. z., cheng, s., & zhang, f. (2017). corporate social responsibility, institutional environments, and tax avoidance: evidence from a subnational comparison in china. the international journal of accounting, 52(4), 303-318. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.002 lindawati, a. s. l., & puspita, m. e. (2015). corporate social responsibilty: implikasi stakeholder dan legitimacy gap dalam peningkatan kinerja perusahaan. jurnal akuntansi multiparadigma, 6(1), 157-174. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013 lubis, m. r. k. (2018). memperbaiki kinerja tax ratio: sebuah pendekatan mikro. article. retrieved from http://www.pajak.go.id/article/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuahpendekatan-makro malang, f. a. a. u. m. pengungkapan corporate social responsibility (csr) dan penghindaran pajak: kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. jae (jurnal akuntansi dan ekonomi), 4(2), 14-23. https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12719 maraya, a. d., & yendrawati, r. (2016). pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan cpo. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 20(2), 147-159. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7 mardlo, z. a. (2018). pajak untuk pembangunan infrastruktur negeri. article. retrieved from http://www.pajak.go.id/article/pajak-untuk-pembangunan-infrastruktur-negeri marthin, salinding, m. b., & akim, i. (2017). implementasi prinsip corporate social responsibility (csr) berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. journal of private and commercial law, 1(1), 111-132. https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358 ningrum, a. k., suprapti, e., & anwar, a. s. h. (2018). pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance dengan gender sebagai variabel moderasi (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016). balance: economic, business, management and accounting journal, 15(01). 63-71. https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1260 ojk. (2016). undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. jakarta: otoritas jasa keuangan. article. retrieved from https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/peraturan/undang-undang/pages/undang-undang-no.-40-tahun-2007tentang-perseroan-terbatas.aspx. https://doi.org/10.34204/jiafe.v2i2.543 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/16072 https://www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018.pdf https://www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018.pdf https://www.kemenkeu.go.id/rapbn2019 https://doi.org/10.1108/cg-08-2016-0166 https://doi.org/10.1108/09513571311285621 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.002 https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013 http://www.pajak.go.id/article/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuah-pendekatan-makro http://www.pajak.go.id/article/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuah-pendekatan-makro https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12719 https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7 http://www.pajak.go.id/article/pajak-untuk-pembangunan-infrastruktur-negeri https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358 https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1260 https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/pages/undang-undang-no.-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas.aspx https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/pages/undang-undang-no.-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas.aspx https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/pages/undang-undang-no.-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas.aspx amalia & suprapti does the high or low of corporate social responsibility disclosure affect tax avoidance? journal of accounting and investment, 2020 | 288 pakpahan, r. (2019). mengenal rasio pajak indonesia. article. retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/ ratmono, d., & sagala, w. m. (2015). pengungkapan corporate social responsibility (csr) sebagai sarana legitimasi: dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak. nominal, barometer riset akuntansi dan manajemen, 4(2), 16-30. https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7997 riyanto, a. (2017). civil law dan common law, haruskah didikotomikan? article. retrieved from https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-commonlaw-haruskah-didiikotomikan/ sayekti, y. (2015). strategic corporate social responsibility (csr), company financial performance, and earning response coefficient: empirical evidence on indonesian listed companies. procedia-social and behavioral sciences, 211, 411-420. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.054 thomsen, m., & watrin, c. (2018). tax avoidance over time: a comparison of european and us firms. journal of international accounting, auditing and taxation, 33, 40-63. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.11.002 utama, a. s. (2018). pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru. jch (jurnal cendekia hukum), 4(1), 26-36. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53 wardani, d. k., & purwaningrum, r. (2018). pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. jurnal riset akuntansi dan keuangan, 14(1), 1-13. retrieved from http://ejournalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/294 whait, r. b., christ, k. l., ortas, e., & burritt, r. l. (2018). what do we know about tax aggressiveness and corporate social responsibility? an integrative review. journal of cleaner production, 204, 542-552. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.334 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/ https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7997 https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didiikotomikan/ https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didiikotomikan/ https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.054 https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.11.002 https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53 http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/294 http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/294 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.334 reaksi pasar terhadap ketepatan-waktu jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 issn: 1411-6227 126 reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan : studi di bursa efek jakarta muchamad syafruddin emai : muchamadsyafruddin@gmail.com universitas gadjah mada abstract the primary objective of this study is to investigate whether there is market reaction to the timeliness of financial report submission. market reaction is surrogated by the impact the firms no to submit financial report on timelines on the quality of earnings information/erc (hypothesis 1). secondary objectives of this study is to investigate whether there is impact degree of persistence, growth, and predictability on the quality of earnings information/erc (hypothesis 2). the second secondary objectives of this study is to investigate whether there is impact degree of risk (β) on the quality of earnings information/erc (hypothesis 3). the third secondary objectives of this study is to investigate whether there is impact firm size on the quality of earnings information/erc (hypothesis 4). to conclude all of the objectives mentioned above, in model 1, cumulative abnormal returns 1 (car 1) are regressed on dummy (d), unexpected earnings (mue), multiplication of dummy (d) and unexpected earnings (mue), multiplication of market book value (mbv) and unexpected earnings (mue), multiplication of risk (β) and unexpected earnings (mue), and multiplication of firm size (fz) and unexpected earnings (mue). furthermore, in model 2, cumulative abnormal returns 2 (car 2) are regressed on dummy (d), unexpected earnings (mue), multiplication of dummy (d) and unexpected earnings (mue), multiplication of market book value (mbv) and unexpected earnings (mue), multiplication of risk (β) and unexpected earnings (mue), and multiplication of firm size (fz) and unexpected earnings (mue). while in model 1, cumulative abnormal returns (car 1) are measured using event windows, from 5 days before to 5 days after the submission of financial report [-5,+5], in model 2, cumulative abnormal returns (car 2) are measured using event windows, from 10 days before to 10 days after the submission of financial report [-10,+10]. chow f-test is also used to conclude whether there is impact the firms not to submit financial report on timelines on the quality of earnings information. this study uses the muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 127 sample of 82 firm years of manufacturing firms listed on the jakarta stock exchange. this study uses one observation periods, 1998 – 2001 with 82 cases. the results of this study shows that the null hypothesis 1, 2 and 3 can be rejected on both model 1 and model 2. inversely, this study shows that the null hypothesis 4 can not be rejected on both model 1 and model 2. the chow f-test shows that the firms not to submit financial report on timelines impacts on the quality of earnings information/erc. key words: timelines of financial submission, persistence, growth, predictability of earnings, risk (β), firm size, quality of earnings information;, erc. abstrak tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah ada reaksi pasar terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. reaksi pasar pengganti oleh dampak perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan pada jadwal pada kualitas laba informasi / erc (hipotesis 1). tujuan sekunder dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah ada derajat dampak ketekunan, pertumbuhan, dan prediktabilitas pada kualitas informasi laba / erc (hipotesis 2). tujuan sekunder kedua penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah ada tingkat dampak risiko (β) pada kualitas laba informasi / erc (hipotesis 3). tujuan sekunder ketiga dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah ada dampak ukuran perusahaan pada kualitas informasi laba / erc (hipotesis 4). untuk menyimpulkan semua tujuan yang disebutkan di atas, dalam model 1, abnormal return kumulatif 1 (car 1) yang mundur dari boneka (d), pendapatan tak terduga (mue), perkalian dummy (d) dan pendapatan tak terduga (mue), perkalian nilai buku pasar (mbv) dan pendapatan tak terduga (mue), perkalian risiko (β) dan pendapatan tak terduga (mue), dan perkalian dari ukuran perusahaan (fz) dan pendapatan tak terduga (mue). selanjutnya, dalam model 2, abnormal return kumulatif 2 (car 2) yang kemunduran pada boneka (d), pendapatan tak terduga (mue), perkalian dummy (d) dan pendapatan tak terduga (mue), perkalian dari nilai buku pasar (mbv) dan laba tak terduga (mue), perkalian risiko (β) dan pendapatan tak terduga (mue), dan perkalian dari ukuran perusahaan (fz) dan pendapatan tak terduga (mue). sementara dalam model 1, abnormal return kumulatif (car 1) diukur menggunakan windows acara, dari 5 hari sebelum sampai 5 hari setelah penyampaian laporan keuangan [5, + 5], dalam model 2, abnormal return kumulatif (car 2) diukur menggunakan windows acara, dari 10 hari sebelum sampai 10 hari setelah penyampaian laporan keuangan [-10, + 10]. chow f-test juga digunakan untuk menyimpulkan apakah ada dampak perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan pada jadwal pada kualitas informasi jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 128 laba. penelitian ini menggunakan sampel dari 82 tahun perusahaan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta. penelitian ini menggunakan satu periode pengamatan, 1998 2001 dengan 82 kasus. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis nol 1, 2 dan 3 dapat ditolak pada kedua model 1 dan model 2. terbalik, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis nol 4 tidak dapat ditolak pada kedua model 1 dan model 2. chow f-test menunjukkan bahwa perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan mengenai dampak jadwal pada kualitas informasi laba / erc. kata kunci: jadwal pengajuan keuangan, ketekunan, pertumbuhan, prediktabilitas laba, risiko (β), ukuran perusahaan, kualitas informasi laba; erc. pendahuluan latar belakang penelitian ini merupakan penelitian tentang informasi laba akuntansi, khususnya tentang koefisien reaksi laba (earnings response coefficient/erc). jika pada masa-masa sebelumnya, penelitian tentang informasi laba akuntansi lebih berfokus pada kandungan informasi laba akuntansi, perkembangan berikutnya lebih pada seberapa jauh reaksi pasar tehadap informasi laba akuntansi yang dikenal dengan penelitian erc (cho dan jung, 1991). asumsi yang mendasari penelitian erc adalah bahwa pasar (investor) mereaksi secara berbeda terhadap infomasi laba akuntansi yang berbeda sesuai dengan kredibilitas/kualitas informasi laba akuntansi tersebut. kredibilitas/kualitas laba dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain terdiri dari persistensi, pertumbuhan dan prediktibiltas laba, ukuran perusahaan, risiko (β), tingkat bunga, jenis industri, metode akuntansi (succesfull effort dan full cost), variasi perubahan harga, kualitas audit, jumlah pengeluaran research dan development cost, dan utang lingkungan (kormendi dan lipe, 1987; easton dan znijewski, 1989; imhoff dan lobo, 1992; lee dan sami, 1996; teoh dan wong, 1993; bae dan sami, 1999). atas dasar uraian di atas, alasan pertama penelitian ini penting dilakukan adalah dari segi kontribusi penelitian. kontribusi penelitian terletak pada perluasan penelitian ini terhadap penelitian erc sebelumnya, yaitu apakah faktor ketidaktepat-waktuan penyampaian laporan keuangan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas laba akuntansi dan karena itu berpengaruh terhadap erc? jadi, isu penelitian utama adalah apakah ketidaktepawaktuan penyampaian laporan keuangan berpengaruh terhadap kredibilitas/kualitas laba dan karenanya berpengaruh terhadap muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 129 erc? isu penelitian tambahan adalah apakah berbagai faktor yang telah diteliti sebelumnya juga berpengaruh terhadap kredibilitas/kualitas laba dan karenanya berpengaruh terhadap erc? argumentasi yang melandasi bahwa tidak tepat waktu penyampaian laporan keuangan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kredibilitas/kualitas laba dan karenanya berpengaruh terhadap erc adalah sebagai berikut. argumentasi pertama, tidak tepat waktu merupakan salah satu pencerminan kualitas kinerja perusahaan dan karenanya mencerminkan kredibilitas atau kualitas informasi (termasuk informasi laba) akuntansi yang dilaporkannya. dari sudut pandang ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan, perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan kepada publik tepat waktu sesuai dengan aturan adalah perusahaan yang kinerjanya lebih baik dibanding dengan perusahaan yang tidak tepat waktu. hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan schwartz dan soo (1996) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dibanding perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. penelitian yang dilakukan givoly dan palmon (1982) juga menunjukkan bahwa ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh adanya berita buruk (bad news) dan berita baik (good news). faktor-faktor lain seperti kualifikasi audit (whittred, 1980), ukuran perusahaan, dan jenis auditor (lawrence, 1983; alford et al., 1994; dan na'im, 1998) juga merupakan penentu ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. jadi, kinerja perusahaan dari sudut pandang ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan ditentukan atau dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut dan karena itu faktor ketidaktepatwaktuan ini berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas informasi laba. argumentasi kedua, ketidaktepatwaktuan penyampaian informasi laba akuntansi mengindikasikan adanya noise dalam informasi tersebut dan karena itu tidak tepat waktu berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas laba (beaver, 1968; bates,1968 dalam khotari, 2001; dyer dan mchugh, 1975; courtis, 1976; dan watss, 1978). ini terjadi, karena tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan didasarkan pada motivasi berikut yang menimbulkan noise dalam informasi laba. motivasi pertama, yaitu motivasi atau keinginan alami manajemen untuk menunda atau menangguhkan informasi buruk dalam rangka mencegah atau menghindari terjadinya reaksi negatif dari pemegang saham. juga untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan oleh manajemen sebagai reaksi negatif dari para pemilik. bila manajemen menangkap situasi bahwa apabila sebuah informasi buruk disampaikan kepada pemegang saham mempunyai akibat negatif, ada kecenderungan alami manajemen untuk tidak tepat waktu dalam menyampaikan informasi atau berita buruk ini, atau mungkin menyembunyikannya. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 130 motivasi kedua adalah keinginan manajemen untuk melanjutkan dan menyelesaikan berbagai kesepakatan dan kontrak manajemen dengan pemegang saham dalam situasi yang paling memungkinkan dan terbaik. keinginan manajemen untuk terus bekerja dan menyelesaikan berbagai negosiasi dan kontrak. bila ada berita buruk yang mengganggu keberlangsungan negosiasi dan kontrak, berita buruk harus ditunda penyampaiannya sampai waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi tersebut, atau bahkan mungkin menyembunyikannya. motivasi ketiga adalah bahwa dengan tidak tepat waktu dalam menyampaikan informasi ini, manajemen menganggap mempunyai waktu yang cukup untuk memperbaiki berbagai situasi, sampai yakin bahwa mereka telah aman dari berbagai situasi yang tidak menyenangkan tersebut. argumentasi ketiga, informasi tidak tepat waktu merupakan informasi tidak relevan yang berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas informasi laba. jika informasi merupakan informasi yang tidak relevan, maka informasi menjadi tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi bagi pembuat keputusan (sfac no. 2). informasi yang tepat waktu memang tidak menjamin bahwa informasi tersebut pasti merupakan informasi yang relevan. informasi dikategorikan relevan bila informasi mempunyai tiga unsur nilai, yaitu (a) informasi mempunyai nilai prediksi (predictive value), (b) informasi mempunyai nilai umpan balik (feedback value), dan (c) tepat waktu (timelines). jadi, suatu informasi mustahil merupakan informasi yang relevan tanpa tepat waktu dalam penyampaiannya. oleh karena itu tepat waktu merupakan sebuah keharusan dalam publikasi laporan keuangan sehingga ada jaminan tentang relevansi informasi yang bersangkutan. dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan merupakan faktor yang menimbulkan pertanyaan bagi pengguna laporan keuangan mengenai kredibilitas ataupun kualitas laporan tersebut, sekaligus kredibilitas penanggung jawab penyampai laporan keuangan. derajad kredibilitas atau kualitas laporan keuangan, termasuk informasi laba akuntansi ini selanjutnya direaksi oleh pasar (investor) sebagaimana mestinya. bentuk reaksi ini adalah bahwa ketidaktepatwaktuan ini berpengaruh terhadap kredibilitas/kualitas laba, selanjutnya berpengaruh terhadap erc. kesimpulannnya, ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan menjadi penting untuk diteliti untuk mengetahui apakah benar informasi laba tidak tepat waktu merupakan informasi yang kurang kredibel dan karenanya berpengaruh terhadap erc. argumentasi keempat, dari segi regulasi di indonesia bahwa tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan terdaftar di bursa efek jakarta (bej) untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. regulasi ini meliputi (a) s.k. bapepam no. kep-80/pm/1996 (b) uu no. 8 th. 1995, ps. 85, 86 dan 87; dan (c) pp no. 45 th 1995 ps. 61 dan ps. muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 131 63. yang berisi sanksi atas tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan. jadi dari segi regulasi, apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu, ada alasan kuat untuk mempertanyakan atau meragukan kredibilitas atau kualitas informasi keuangan yang disajikannya, termasuk kredibilitas atau kualitas informasi laba akunansi. apabila kredibilitas atau kualitas informasi laba akuntansi ini dipertanyakan, terutama oleh pasar (investor), dapat diprediksi bahwa pasar akan mereaksi tingkat kredibilitas atau kualitas informasi laba selanjutnya berpengaruh terhadap erc. alasan kedua mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan adalah dari segi penelitian yang telah dilakukan. fakta di indonesia menunjukkan bahwa ada sebagian perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sebagian perusahaan lagi tidak tepat waktu. penelitian terhadap fakta ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan ini telah dilakukan dari segi atau sudut pandang penyampai laporan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong mengapa sebagian perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sebagian lagi tidak tepat waktu (ainun na'im, 1998). namun penelitian terhadap ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan dari segi atau sudut pandang yang mengkaitkan ketidaktepatwaktuan ini dengan pengaruhnya terhadap kredibilitas atau kualitas laba akuntansi yang selanjutnya berpengaruh terhadap erc, memang belum ada. penelitian tentang erc kaitannya dengan faktor lain, yaitu faktor perdagangan valuta asing dilakukan oleh grahita chandrarin (2002). rumusan penelitian dan manfaat penelitian berdasar pada uraian yang ada di bagian latar belakang, secara hipotesis disimpulkan bahwa ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas informasi laba dan karenanya berpengaruh terhadap erc. oleh karena hal ini, rumusan penelitian utamanya adalah apakah ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan berpengaruh terhadap kredibiltas atau kualitas laba dan karenanya berpengaruh terhadap erc. selain meneliti pengaruh ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan terhadap erc, penelitian ini juga menguji berbagai faktor yang sebelumnya telah diidentifikasi dan diuji pengaruhnya terhadap erc. dengan demikian, rumusan penelitian tambahannya adalah apakah berbagai faktor, yaitu (1) persistensi, pertumbuhan, dan prediktibiltas laba perusahaan, (2) risiko (β), dan (3) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kredibiltas atau kualitas laba dan karenanya berpengaruh terhadap erc. hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kontribusi dengan argumentasi berikut. pertama, temuan empiris ini merupakan salah satu bagian dari pengembangan penelitian akuntansi berbasis teori jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 132 ekonomi informasi yang diharapkan bermanfaat pada literatur akuntansi khususnya studi tentang hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat (semi strong). kedua, penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam hal pengembangan sudut pandang teoritis dalam menjelaskan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. jika penelitian sebelumnya (ainun na'im, 1998) menggunakan sudut pandang penyampai laporan keuangan, yaitu faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan, penelitian ini meneliti dari sudut pandang pengguna laporan keuangan, yaitu apakah ketidaktepatwaktuan direaksi oleh pasar. manfaat penelitian ketiga adalah bagi investor. hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada pemakai laporan keuangan, khususnya investor bahwa ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan merupakan bagian penting dari daya guna informasi laporan keuangan. manfaat keempat yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah manfaatnya bagi pemakai informasi keuangan lainnya, khususnya pihak regulator. bagi pemerintah sebagai pihak regulator terhadap pasar modal di indonesia, informasi ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan akan menunjukkan keefektifan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, khususnya regulasi tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat. landasan teori tinjauan pustaka, landasan teori, dan hipotesis bekaitan dengan tinjauan pustaka, state of the art of erc studies menunjukkan bahwa dari sekitar tahun 1970-an hingga sekarang, studi tentang laba akunatnsi bisa dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu (1) studi tentang kandungan informasi laba akuntansi dan (2) studi tentang koefisien reaksi laba (erc). riset yang dilakukan ball dan brown pada tahun 1968 merupakan riset awal yang menjelaskan hubungan informasi laba akuntansi dan harga saham. secara umum riset yang dilakukan oleh ball dan brown ini menunjukkan bahwa laba akuntansi yang dipublikasikan melalui laporan keuangan bermanfaat bagi para investor atau mempunyai kandungan informasi. riset ini kemudian mendorong dilakukannya riset-riset sejenis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara laba akuntansi dengan harga saham. lihat misalnya yang dilakukan beaver et al. (1979, 1980 dan 1987), brown dan warner (1980 dan 1985), shevin dan shores (1990), biddle dan seow (1991), easton dan harris (1991), easton et al. (1992). jika riset yang dilakukan oleh ball dan brown (1968) lebih mengeksplorasi bahwa laba mempunyai kandungan informasi, arah riset berikutmya adalah studi akuntansi yang mendasarkan pada mekanisme pasar yang lebih berfokus pada studi erc. penelitian tentang erc adalah penelitian tentang berbagai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 133 kredibilitas atau kualitas laba dan karenanya berpengaruh terhadap erc. dalam hal ini yang dimaksud dengan erc menurut cho dan jung (1991) adalah pengaruh nilai laba bukan ekspektasian dengan return saham. secara umum erc diukur dengan menunjukkan slope koefisien dalam regresi return saham tidak normal dengan laba atau laba bukan ekspektasian. menyangkut landasan teori, berikut adalah argumentasi yang menyimpulkan bahwa kredibilitas atau kualitas laba akuntansi yang berbeda sebagai akibat dari faktor ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan, direaksi secara berbeda oleh pasar. untuk itu, model teoritis holthausen dan verrecchia (1988) dipakai untuk menjelaskan hubungan reaksi harga saham dengan precision of the earnings signal. pengembangan model teoritis ini didasarkan pada teori pasar (capm) yang di dalam akuntansi sering disebut sebagai market or information economics based accounting research. adapun model teoritis holthausen dan verrecchia (1988) diuraikan seperti berikut. jika nilai suatu perusahaan i pada awal periode, hari 0 adalah p 0 dan pada hari 1 ada pengumuman laba, nilai perusahaan adalah p 1 . reaksi harga saham terhadap pengumuman laba adalah  = p 1 -p 0 . misalkan nilai perusahaan i secara random yang tidak diketahui ini adalah u dan diasumsikan berdistribusi secara normal dengan rata-rata adalah m dan variannya adalah v, maka pada hari 0, nilai perusahaan i tersebut adalah sebagai berikut: p 0 = e [u] = m ..................................... ........................ (1) misalkan pula bahwa x adalah sinyal laba yang diumumkan pada hari 1 dan sinyal laba ini mengkomunikasikan nilai perusahaan dengan noise έ; maka x rata-rata = u + έ. variabel έ secara random berdistribusi normal dengan nilai rata-rata nol dan variannya adalah . oleh karenait itu, x m merupakan ukuran kejutan laba bagi perusahaan i. pada hari 1, nilai perusahaan adalah p 1 = e[u|x rata-rata = x] = m + [v/(v+)] [x – m] ............. (2) atas dasar persamaan 1 dan persamaan 2, reaksi harga saham adalah berikut.:  = p 1 p 0 = [v/(v+)] [x – m] ..........................................(3) reaksi harga saham () merupakan fungsi linier positif atas ukuran kejutan laba. jadi erc adalah rasio v/(v+). semakin tinggi sinyal (kredibilitas atau kualitas) laba x, semakin tinggi pula reaksi para investor terhadap sinyal laba x tersebut, yang adalah d/dx = v/(v+) > 0. perlu diketahui bahwa besarnya erc beragam sesuai dengan jumlah ketidakpastian sebelumnya (amount of prior uncertainty), v, dan noise dalam sinyal laba, . ini dapat dijelaskan melalui rumus turunan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 134 (deferensial) erc terhadap atau berkaitan dengan v dan  yang masingmasing besarannya atau nilai turunan ini adalah seperti berikut: derc/dv = /(v + ) 2 > 0, ........................ (4) derc/d = /(v + ) 2 < 0, ........................ (5) persamaan (4) dan (5) menyimpulkan bahwa reaksi harga saham meningkat sesuai v dan menurun sesuai dengan . seperti diketahui bahwa notasi v dan  merupakan ukuran jenis ketidakpastian yang berbeda. v mengukur ketidakpastian para investor tentang nilai u yang mendasari nilai perusahaan, sedangkan  mengukur noise yang terkandung dalam sinyal laba x. implikasi persamaan no. 4 adalah bahwa reaksi harga saham adalah lebih besar bagi perusahaan yang mempunyai v tinggi dengan asumsi  konstan, karena nilai informasi sinyal laba adalah lebih besar, ketika pada hari sebelumnya 0, terdapat ketidakpastian yang juga lebih tinggi. berlawanan dengan ini,  mengukur noise dalam sinyal laba, sedemikian rupa sehingga apabila  tinggi dengan asumsi v konstan berimplikasi bahwa sinyal laba merupakan sinyal yang kualitasnya lebih rendah atau kurang akurat atau kurang kredibel. oleh karena itu erc akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas sinyal laba dengan anggapan perbedaan ketidak-pastian sebelumnya adalah konstan dan ketidakpastian sebelumnya ini merupakan nilai yang mendasari aliran kas, sebagaimana tampak dalam persamaan (5). dalam penelitian atau riset ini, faktor ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas sinyal laba. ini didasarkan pada argumentasi bahwa tidak tepat waktu penyampaian laporan keuangan, bagi pemakai informasi akan dipersepsikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah informasi yang mengandung noise. sebaliknya, apabila penyampaian laporan keuangan dilakukan sebelum sampai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh bapepam atau tepat pada waktu yang telah ditetapkan, pemakai informasi mempersepsikan bahwa laporan keuangan yang diperlukan ini merupakan laporan yang relatif bebas noise. adapun argumentasi yang mendukung pernyataan bahwa noise yang timbul atas ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan dan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kredibilitas/kualitas sinyal laba dapat dilihat lagi di diskusi bagian a. latar belakang. . disimpulkan di bagian tersebut bahwa tidak tepat waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas laba dan karenanya berpengaruh terhadap erc. atas dasar landasan teori ini, rumusan hipotesis adalah sebagai berikut. ho-1 : faktor penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan tidak tepat waktu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara laba bukan ekspektasian dan returns tidak normal. muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 135 penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan penelitian yang sejenis dengan penelitian-penelitian yang masuk ke dalam klassifikasi informativeness of earnings atau event studies. berbeda dengan riset determinants of erc yang mengamati hubungan laba kejutan dengan return kejutan dalam long term window, riset keinformatifan laba mengamati hubungan laba kejutan dengan return kejutan dalam short term window, misal antara 10 hari sebelum dan sesudah tanggal kejadian, 5 hari sebelum dan sesudah tanggal kejadian, dan seterusnya. dengan kata lain, riset jenis ini merupakan riset yang melihat kecepatan reaksi pasar terhadap informasi tertentu. selain hipotesis no. 1 di atas, beberapa faktor yang juga berpengaruh terhadap kredibilitas/kualitas laba dan oleh karena itu juga berpengaruh terhadap erc juga dihipotesiskan. hipotesis-hipotesis ini didasarkan pada argumentasi studi-studi terdahulu. hipotesis-hipotesis yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut. persistensi laba merupakan variabel yang menentukan erc. berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persistensi laba dan erc (kormendi dan lipe, 1987; easton dan zmijewski, 1989a; collins dan kothari, 1989; teoh dan wong, 1993; dan bae dan sami, 1999). faktor lain yang juga beperan dalam menentukan besarnya erc adalah pertumbuhan laba. argumentasi yang mendukung pernyataan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh secara signifikan positif adalah bahwa kesempatan tumbuh berpengaruh terhadap laba di masa akan datang dan oleh karena itu juga berpengaruh terhadap erc (collins dan kothari, 1989). prediktabilitas laba merupakan variabel yang juga secara empiris telah diuji oleh lipe (1990) dan berpengaruh secara signifikan terhadap erc. prediktabilitas laba adalah kemampuan laba masa lalu untuk memprediksi laba di masa akan datang yang akan direfleksikan dalam varian kejutan laba dalam proses laba. dalam kaitannyan dengan erc, prediktabilitas laba diharapkan berhubungan secara positif dengan erc (lipe, 1990). prediktabilitas laba merupakan konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep persistensi dan pertumbuhan laba. prediktabilitas laba menggambarkan kejutan laba, sedang persistensi dan pertumbuhan laba menggambarkan hubungan time series antara kejutan laba sekarang dengan laba di masa akan datang. walaupun dua ukuran ini secara teoritis merupakan dua konsep yang berbeda, namun menurut lipe (1990) dua variabel ini merupakan variabel yang mengukur kontruksi yang sejenis dan pemasukan variabel ini secara sendirian ke dalam pengujian statistik tidak menambah pemahaman tentang riset penentu erc. riset ini mengikuti apa yang dilakukan oleh teoh dan wong (1993) maupun bae dan sami (1999) ini. dengan demikian variabel kontrol pertama dalam riset ini adalah variabel persistensi laba, pertumbuhan laba, dan prediktibilitas laba yang diukur dengan market to book value of equity. sedang rumusan hipotesis no 2 ini adalah sebagai berikut. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 136 ho-2: faktor persistensi, pertumbuhan, dan prediktibiltas laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara laba bukan ekspektasian dan returns tidak normal. faktor lain yang telah teridentifikasi dalam riset-riset terdahulu yang juga berpengaruh terhadap erc adalah faktor risiko pasar (). prediksi risiko sistematis kaitannya dengan erc didasarkan pada argumentasi bahwa erc diprediksi berhubungan secara negatif dengan rate of return ekspektasian yang didasarkan pada model capm. collins dan kothari (1989) menunjukkan adanya hubungan negatif signifikan antara beta dan erc. riset lain yang menguji dan konsisten dengan ini antara lain lipe (1990), teoh dan wong (1993) dan bae dan sami (1999). variabel  di atas, juga berfungsi sebagai variabel kontrol untuk mereduksi munculnya confounding effect yang bisa jadi muncul karena faktor yang telah teruji berpengaruh secara signifikan namun tidak masuk dalam model uji statistik. atas penjelasan faktor  ini, maka hipotesis no. 3 adalah bahwa bagi perusahaan yang mempunyai  tinggi atau rendah akan berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara laba bukan ekspektasian dan returns tidak normal dan oleh karena itu rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. ho-3 : faktor risiko () tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara laba bukan ekspektasian dan returns tidak normal. selain variabel-variabel keuangan yang terdiri dari persistensi, pertumbuhan, dan prediktibilitas laba, dan risiko (), penelitian ini juga memasukkan variabel non keuangan sebagai variabel kontrol untuk mereduksi kemungkinan munculnya confounding effect. variabel non keuangan yang dimasukkan sebagai variabel kontrol adalah variabel ukuran perusahaan. untuk itu, rumusan hipotesis no. 4 dapat dirumuskan sebagai berikut. ho-4 : faktor ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara laba bukan ekspektasian dan returns tidak normal. metode penelitian berkaitan dengan pengujian hipotesis-hipotesis sebagaimana telah dirumuskan di bagian di atas, terdapat berbagai variabel yang harus diuji. berbagai variabel ini meliputi (1) cumulative abnormal return (car), (2) unexpected earnings, (3) ketidaktepatwaktuan, (4) persistensi, pertumbuhan dan prediktabilitas laba, (5) risiko (), dan (6) ukuran perusahaan. atas dasar berbagai variabel ini, estimasi model regresi multipel cross-sectional dilakukan dengan variabel car sebagai dependen, dan variabel lainnya sebagai variablel indpenden. muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 137 variabel pertama yang merupakan variabel uji utama adalah variabel tidaktepatwaku (lawan dari timelines) penyampaian laporan keuangan. sesuai dengan pendapat gregory dan van horn (1963) dalam ansah (2000), secara konsepsual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. dari konsep ini, maka poin penting yang menjadi masalah adalah apabila terjadi tidak tepat waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. tidak tepat waktu dapat dikonsepkan sebagai waktu antara ketersediaan informasi yang didistribusikan oleh pelapor informasi pada saat tertentu dengan distribusi informasi yang seharusnya sudah diterima oleh pemakai informasi pada waktu yang telah ditetapkan. dari uraian di atas, dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan tidak tepat waktu penyampaian laporan keuangan adalah waktu ketika perusahaan mendistribusikan atau menyampaikan laporan keuangannya di bursa efek jakarta (bej) setelah tanggal yang telah ditetapkan oleh bapepam. laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan auditan yang harus disampaikan ke bapepam maupun ke bursa efek jakarta paling lambat tanggal 30 april atau 120 hari sejak akhir tahun buku (31 desember). walaupun kenyataannya tidak tepat waktu penyampaian laporan keuangan bisa lebih dari satu hari, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tidak tepat waktu satu hari atau lebih dari satu hari esensinya sama saja. pemakai informasi sudah mempersepsikan hal yang sama bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah informasi yang mengandung noise dan oleh karenanya berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas informasi laba. sebaliknya, apabila penyampaian laporan keuangan dilakukan sebelum sampai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh bapepam, maka pemakai informasi akan mempersepsikan bahwa informasi dalam laporan keuangan yang diperlukan ini merupakan informasi relatif bebas noise. karena relatif bebas noise, maka kredibilitas informasi lebih baik. atas dasar ini, maka variabel tidak tepat waktu diberi notasi 1, sedang tepat waktu diberi notasi 0. notasi ini adalah notasi inverse yang tujuannya adalah agar dalam persamaan regresi no 6 di bawah menunjukkan apakah tidak tepat waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh terhadap car. jika signifikan berarti ini mendukung hipotesis no. 1. yang akan kelihatan pada parameter (r3) mue.d dalam persamaan no. 6 di bawah. selanjutnya selain variabel utama sebagaimana dijelaskan di atas, ukuran untuk berbagai variabel kontrol dilakukan dengan cara berikut. pertama, variabel kontrol berkaitan laba, yaitu persistensi, pertumbuhan dan prediktabilitas laba diukur dengan market to book value of equity. sedang faktor risiko sistematis,  diukur dengan cara yang telah dilakukan bambang sutopo (2001) sebagaimana disarankan dan juga dilakukan oleh jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 138 hartono dan surianto (1999). untuk variabel kontrol lain, yaitu ukuran perusahaan diukur dengan natuaral log of market value, yaitu teknik yang telah banyak dilakukan peneliti lain (bae dan sami, 1999; teoh dan wong, 1993). berikut, estimasi model regresi multipel cross-sectional terhadap abnormal return kumulatif kaitannya dengan unexpected earnings dan variabel lainnya. cari,(h1,h2) = r0 + r1di,t + r2 muei,t + r3 muei,t di,t + r4 bvi,t muei,t + r5 i,t muei,t + r6 fzi,t muei,t + ei,t ……………..…….......... (6) keterangan: cari,(h1,h2) = return kejutan kumulatif perusahaan i. di,t = vaiabel dummy, 1 = tidak tepat waktu dan 0 = tepat waktu muei,t = market adjusted unexpected earnings; i,t = risiko mbvi,t = market value to book value of equity; fzi,t = firm size ei,t = error yang diasumsikan berdistribusi normal (0,σ 2 i) koefisien r0 adalah rata-rata konstanta bagi perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, sedang r1 adalah perubahan konstanta dari konstanta bagi perusahaan tepat waktu menuju konstanta bagi perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu. r2 adalah koefisien pengukur reaksi harga saham terhadap adanya kejutan laba (erc) bagi perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan r3 merupakan perubahan koefisien erc dari erc bagi perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu menuju erc bagi perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. dengan demikian, erc bagi perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidaktepat-waktu adalah r2 + r3. sedang r4, r5, dan r6 masing-masing adalah untuk menguji apakah persistensi, pertumbuhan dan prediktibilitas, risiko, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap erc. selain persamaan no. 6, uji chow-f, persamaan no. 7 berikut digunakan untuk mendukung pengujian. cari,(h1,h2) = p0 + p1 muei,t + ei,t ……...……................. (7) selain estimasi regresi utama sebagaimana tampak pada persamaan no. 6, estimasi regresi tambahan yang menjelaskasn hubungan antara car 1 dan car 2 dengan masing masing-masing variabel independent dalam dua kelompok yaitu kelompok perusahaan penyampai laporan keuangan tepat waktu dan perusahaan penyampai laporan keuangan tidak tepat waktu. estimasi regresi yang dimaksud tampak pada persamaan regresi no. 8. berikut. muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 139 cari,(h1,h2) = s0 + s1 muei,t + s2 mbvi,t.muei,t + s3 i,t.muei,t + s4 fzi,t.muei,t + ei,t ………….........……................. (8) penelitian ini menggunakan match pair samples. sampel penelitian meliputi perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan tidak tepat waktu selama periode tahun 1998 hingga tahun 2001. ketentuan lain tentang penentuan sampel ini adalah bahwa perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan tahunan dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember. tanggal 30 april untuk tahun 1998 hingga tahun 2001 bukan merupakan hari libur. kriteria lainnya adalah bahwa data harga saham dan ihsg tersedia untuk tahun pengamatan. dari kriteria sebagaimana dijelaskan di atas jumlah sampel penelitian dan nama perusahaan beserta status ketidaktepatwaktuan yang menjadi bahan penelitian, masing-masing pada tabel 1 dan tabel 2 terlampir. hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dalam bentuk tabel terlampir, yaitu tabel 3 hingga tabel 15, yang meliputi (1) statistik deskriptif, (2) uji diagnostik, dan (3) uji hipotesis. dalam tabel 3. tampak nilai rata-rata, nilai minimum dan nilai maksimum bagi semua variabel. tabel 4 merupakan statistik deskriptif bagi masing-masing kelompok perusahaan yaitu kelompok penyampai laporan keuangan tepat waktu (notasi 0) dan tidak tepat waktu (notasi 1). uji diagnostik menunjukkan koefisien korelasi antar semua variabel penelitian tampak pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa hubungan antar semua variabel penelitian ditunjukkan dengan nilai korelasi antara -0,324 hingga 0,577, kecuali korelasi antara car1 dan car2. nilai korelasi yang lebih kecil dari 0,70 mengindikasikan bahwa secara umum multikoliniaritas tidak terjadi (bae dan sami, 1999). uji multikolinearitas pada tabel 6 menunjukan bahwa nilai vif adalah lebih dari pada 10 untuk semua variabel, baik pada pengamatan [-5,+5], maupun [-10,+10]. nilai condition index (ci) juga mengindiksikan nilai yang lebih kecil dari pada 10. kedua indikator menyimpulkan bahwa tidak ada masalah serius berkaitan dengan asumsi multikolinearitas. uji heterokedastisitas pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai n.r-square lebih kecil dari pada nilai kritis chi-square pada 9,74223 semua kasus sehingga dapat disimpulakan ketiadaan masalah serius berkaitan dengan heterokedastisitas. ringkasan dan penjelasan uji hipotesis adalah sebagai berikut. hipotesis 1 hipotesis 2 hipotesis 3 hipotesis 4 tabel 8 dan indikator -2,828858; 0,005989 (dukung) 1,437109; 0,154846 (tidak dukung) -3,053047; 0,003134 (dukung) 1,598006; 0,114247 (tidak dukung) jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 140 tabel 9 dan indikator -2,450; 0,017 (dukung) 1,062; 0,292 (tidak dukung) -2,085; 0.040 (dukung) 1,070; 0,288 (tidak dukung) komparasi tabel 11, tabel 12 dan indikator 4,473; 0,000 (dukung) 3,326; 0,002 (dukung) 4,904; 0,000 (dukung) 1,842; 0,740 (tidak dukung) komparasi tabel 11, tabel 12 dan indikator -0,508; 0,614 (dukung) 1,210; 0,234 (tidak dukung) -0,549; 0,587 (tidak dukung) 0,630; 0,533 (tidak dukung) komparasi tabel 13, tabel 14 dan indikator 3,761; 0,001 (dukung) 3,233; 0,003 (dukung) -3,997; 0,000 (dukung) 1,261; 0,213 (tidak dukung) komparasi tabel 13, tabel 14 dan indikator -0,189; 0,851 (dukung) 0,970; 0,339 (tidak dukung) -0,196; 0,846 (tidak dukung) 0,869; 0,391 (tidak dukung) uji chow f tabel 10 mendukung hipotesis 1. indikator masing-masing nilai 7,66705471 & 6,74993342 hipotesis 1 didukung semua hasil uji (tabel 8 hingga tabel 14). tabel 8 menunjukkan bahwa parameter r3 sebesar -0,050287, t = -2,828858, p = 0,00598. arti dari indikator ini adalah terjadi penurunan erc (r3) dari erc bagi perusahaan tepat waktu ke erc bagi perusahaan tidak tepat waktu secara signifikan. hipotesis 1 didukung oleh indikator ini. tabel 9 juga mendukung hipotesi 1 dengan parameter r3 sebesar -0,047278, t = 2,450, p = 0,017. komparasi tabel 11 dan 12 menunjukkan terjadi penurunan erc, dari erc bagi perusahaan tepat waktu dengan besar parameter 0,314000, t = 4,473, p = 0,000 ke erc bagi perusahaan tidak tepat waktu dengan besar parameter -0,045477, t = -0,508, p = 0,614. komparasi tabel 13 dan 14 juga menunjukkan terjadi penurunan erc, dari erc bagi perusahaan tepat waktu dengan besar parameter 0,297, t = 3,761, p = 0,001 ke erc bagi perusahaan tidak tepat waktu dengan besar parameter -0,017608, t = -0,189, p = 0,851. penurunan erc ini mendukung hipotesis 1. uji chow f juga mendukung hipotesis 1dengan nilai masing-masing sebesar 7,66705471 & 6,74993342. hipotesis 2 didukung tabel 11 dan tabel 13, namun tabel 8, 9, 12, dan 14 tidak mendukung. masing-masing besar estimasi parameter, t, dan p dukungan adalah 0,059114; 3,326; 0,002; dan 0,064787; 3,233; 0,003. tidak mendukung besar estimasi parameter, t, dan p 0,005134; 1,437109; 0,154846; 0,004117; 1,062; 0,292; 0,004122; 1,210; 0,234; dan 0,003426; 0,970; 0,339. hipotesis 3 didukung tabel 8, 9, 11 dan 13 dengan besar masing-masing estimasi parameter, t, dan p adalah -0,186802; -3,053047; 0,003134; -0,138464; -2,085; 0,040; -0,367000; -4,904; 0,000; dan muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 141 0,337514; -3,997; 0,000. tabel 12 dan tabel 14 tidak mendukung hipotesis 3 dengan estimasi parameter, t dan p adalah -0,064588; -0,549; 0,587; dan 0,024044; -0,196; 0,846. hipotesis 4 tidak didukung semua uji statistik sebagaimana tampak pada tabel 8, 9, 11, 12, 13, dan 14. penjelasan atas pengujian hipotesis 4 ini dapat dielaborasi seperti berikut. peneilitan terdahulu yang menyimpulkan bahwa variabel ukuran perusahan pada dasarnya bukan merupakan faktor ekonomi yang bisa berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas laba atau erc. ukuran perusahaan pada dasarnya hanya merupakan faktor ekonomi identifikasian. konsekwensi dari ini adalah adanya hasil penelitian yang kontradiksi. di satu sisi, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap erc (freeman et al., 1988, kollins, kothari, dan rayburn, 1987), sedang di sisi lain terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan faktor ukuran perusahaan terhadap erc (easton dan zmijewski, 1989a). berikut elaborasi kesimpulan penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama penelitian yang dirumuskan dalam hipotesi 1 didukung oleh semua model uji statistik. sedang tujuan penelitian tambahan yang dirumuskan dalam hipotesis2, dan hipotesis 3 didukung secara parsial uji statisti. hipotesis 4 tidak bisa didukung keseluruhan uji statistic. dari uraian di atas dan mengacu hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas laba dan karenanya berpengaruh terhadap erc. berbagai faktor ini adalah faktor penelitian utama, ketidaktepatwaktuan (lawan timelines) penyampaian lapoan keuangan dan faktor penelitian tambahan yang meliputi, risiko (β), dan persistensi, pertumbuhan, dan prediktibilitas laba. namun demikian, ada faktor penelitian tambahan yang tidak berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas laba dan karenanya tidak berpengaruh terhadap erc adalah faktor ukuran perusahaan. penelitian ini mempunyai keterbatasan. pertama, selain berbagai faktor yang telah teruji pengaruhnya terhadap kredibilitas atau kualitas informasi laba atau erc, penelitian terbatas pada identifikasi dan uji statistik terhadap faktor ketidaktepatwaktuan (lawan timelines) penyampaian laporan keuangan. bisa jadi faktor sistim pemproduksi informasi keuangan merupakan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas informasi laba tersebut. penelitian di kemudian hari sebaiknya lebih menfokuskan perhatian pada aspek sistim pemproduksi informasi keuangan dalam mengidentifikasi, meneliti, mengeksplorasi, dan menguji berbagai faktor yang diduga berpengaruh terhadap kredibilitas atau kualitas informasi keuangan, khususnya kredibilitas atau kualitas informasi laba perusahaan. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 142 daftar pustaka accounting principles board, “basic concepts and accounting principles underlying financial statements,” statement no. 4 (american institutes of certified public accountants), october, 1970 ainun, n. 1998. timeliness of annual financial statement submission: a preliminary empirical evidence from indonesia. working paper. gadjah mada university alford. a., j. jones. dan m. zmijewski. extention and violation of the statutory sec from 10-k fillin requirements. journal of accounting an economics 17 (january) : 229 – 254 ansah, s. owusu, 2000, timelines of corporate financial reporting in emerging capital markets: empirical evidence from the zimbabwe stock, journal accounting and business research, vo. 30, 241267. bae, b. dan h. sami. 1999. the effect of environmental liabilities on earnings reaksise coefficients. working paper. virginia commonwealth university dan temple university. ball r. dan brown, 1968. an empirical evaluation of accounting income numbers. journal of accounting research (autumn): 159-178. bambang sutop, 2001, dampak pemoderasi perataan laba terhadap kandungan informasi inkremental arus kas, disertasi, program pasca sarjana universitas gadjah mada. bapepam, 1996, himpunan peraturan pasar modal indonesia bates, r., 1968, discussion of the information content of annual earnings announcement, empirical research in accounting: selected studies, supplement vol. 6, journal of accounting research, 93-95. beaver, w.h. 1968. the information content of annual earnings announcements. journal of accounting research (supplement): 67-92. ---------r.clarke, dan w.f. wright. 1979. the association between unsystematic muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 143 security return and the magnitude of earnings forecast errors. journal of accounting research 17 (autumn): 316-340. ---------r. lambert, dan d. morse 1980. the information content of security prices, jounal of accounting and economics (march): 328. --------dan s. ryan 1987. the information content of security prices: a second look, jounal of accounting and economics (march): 149-158. biddle, g.c. dan g.s. seow. 1991. the estimation and determinants of associations between return and earnings: evidence from crossindustry comparation. journal of accounting, audit and finance (spring): 183-232. brown, s.j. dan j.b. warner. 1980. measuring security price performance. journal of financial economics 8 (september): 205208. --------, 1985. using daily stock return: the case of events studies. journal of financial economics 14: 3-31. cho, j.y. dan k. jung. 1991. earnings reaksise coeficients: a synthesis of theory and empirical evidence. journal of accounting literature 10: 85-116. choi, s.k. , 1990. managerial incentives and earnings reaksise coeficients, working paper, vanderbilt university. ---------dan c. jeter. 1992. the effects of qualified audit opinions on earnings reaksise coeficients. journal of accounting and economics 15: 229-247. collins, d. w. dan s. p. kothari. 1989. an analysis of intertemporal and crosssectional determinants of earnings reaksise coeficients. journal of accounting and economics 11:143-182. ---------dan l. deangelo. 1990. accounting information and corporate governance: market and analyst reactions to earnings of firms enganged in proxy contests. journal of accounting and economics 13: 213-247. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 144 ---------dan w. salatka, 1993. noisy accounting earnings signals and earnings reaksise coeficients: the case of foreign currency accounting. contemporary accounting research 10, n0. 1: 119-159. courtis, j, k. 1976, relationship between timelines in corporate reporting and corporate attribute, accounting and business research, 45-56 dhaliwal, d.s. dan s.s. reynolds. 1994. the effect of the default risk of debt on the earning reaksise coeficients. the accounting review 69, no. 2 (april): 412-419. dyer, j. c. and arthur j. mchugh, 1975, the timelines of australian annual reports, journal of accounting research, 204-219 easton, p. d. dan m. zmijewski. 1989. cross-sectional variation in the stock market reaksise to accounting earnings announcements. journal of accounting and economics 11: 117-141. ---------dan t.s. harris. 1991. earnings as an explanatory variable for returns. journal of accounting research 29 (spring): 19-36. financial accounting standard board, statements of financial accounting concepts no.2: the qualitative characteristic of financial information, (american institutes of certified public accountants), october, 1980 foster. 1986. financial statement analysis. englewood cliffs, nj: prentice-hall givoly, d., dan d. palmon. 1982. timelines of annual earnings announcements: some empirical evidence. the accounting review 57 (july): 486-508. grahita chandrarin, 2002, pengaruh kerugian perdagangan valutas asing terhadap erc: studi di bursa efek jakarta, disertasi, program pasca sarjana universitas gadjah mada. hayn, c. 1995. the information content of losses. journal of accounting and economics 20 (september): 125-153. muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 145 harikumar, t. dan c.i. harter. 1995. earnings reaksise coeficients and persistence: new evidence using tobin'q as a proxy for persistence. journal of accounting, auditing and finance (spring) 401-420. holthausen, r. dan r. verrecchia. 1988. the effect of sequential information releases on the variance of price change in an intertemporal multi-assets market, journal of accounting research 26, 82-106 imhoff, e. dan g. lobo. 1992. the effect of ex ante earnings uncertainty on earnings reaksise coeficiets. the accounting review 67 (april): 427-439. jogiyanto, hartono. 1999. bias di beta sekuritas dan koreksinya untuk pasar modal yang sedang berkembang: bukti empiris di bursa efek jakarta, seminar nasional dan hasil-hasil penelitian forum komunikasi penelitian manajemen dan bisnis v. universitas diponegoro. kothari, s.p. dan j.l. zimmerman. 1995. price and return models. journal of accounting and economics 20 (september): 155-192. ---------, 2001, capital market research in accounting, journal of accounting and economics 20 (september): 155-192. kormendi, r. dan r. lipe. 1987. earnings innovation, earning persistence and stock returns. journal of business 60 (july): 323-345. lawrence, e., 1983., reporting delays for failed firms. journal of accounting research 21 (autumn): 606-610 lee, b. b. dan h. sami. 1996. the effect of r&d and advertising outlays on earnings reaksise coeficiet. working paper. concordia university dan temple university. lev, b. 1989. on the usefulness of earnings and earnings research: lessons and direction from two decades of empirical research. journal of accounting research 27 (supplement): 153-192 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 146 lipe, r. 1990. the relation between stock returns and accounting given alternatif information. the accounting research (january): 49-71. muchamad, syafruddin, 2001, the effect of timelines of financial reporting on earnings reaksise coeficients: a prelimanary empirical study in jakarta stock exchange, working paper, the fourth asian academy of management (aam) conference 2001: proceedings, johor bahru, malaysia. 24-33. pincus, m. 1991. accounting methods and differential market reaksise to the announcement of earnings. journal of accounting, auditing, and finance. schwartz, k. dan b. soo 1996. evidence of regulatory non-complience with sec disclosure rules on auditor changes. the accounting review 4 (october): 555572. shevlin, t. dan d. shores. 1993. firm size, security returns, and unexpected returns: the anomalous signed-suze effect. contemporary accounting research. 10, no.1 (fall): 130. suwardjono. 1997. the impact of accounting methods on the association between unexpected earnings and abnormal return: the case of oil and gas industry. unpublished desertasi. kent state university. teets, w.r. 1992. the association between stock market reaksises to earnings announcements and regulation of electric utilities. journal of accounting research 30 (autumn): 274-285. ---------dan c.e. wasley. 1996. estimating earnings reaksise coeficients: pooled versus firm-specific models. journal of accounting and economics 21 (june): 279-295. teoh, s.h. dan t.j. wong. 1993. perceived auditor quality and earning reaksise coeficients. the accounting review 68 (april): 346366. watts, r., l., 1978, systematic abnormal return after quartely earnings announcements, journal of financial economics, 127-150 muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 147 wasley, c., 1991. mandatory accounting changes and earnings reaksise coeficients: sfas no. 2 and accounting for research and development costs, working paper, washington university. whittred, g. 1982. audit qualification and the timelines of corporate annual reports. the accounting review. lv, 4 (october): 563-577. ---------dan i. zimmer. 1984. timelines of financial reporting and financial distress. the accounting review. lix, 2 (april): 287-295. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 148 tabel 1. prosedur pemilihan sampel dan jumlah data tahun perusahaan terdaftar di icmd pada akhir tahun 1998 berturut-turut hingga pada akhir tahun 2001 274 non-pemanufakturan 146 pemanufakturan 128 jumlah tahun perusahaan selama tahun pembukuan 1998 hingga tahun pembukuan 2001 yang tidaktepatwaktu penyampaian laporan keuangan 41 jumlah tahun perusahaan yang dipilih secara acak selama tahun pembukuan 1998 hingga tahun pembukuan 2001 yang tepatwaktu penyampaian laporan keuangan 41 _________ jumlah sampel tahun perusahaan yang menjadi sampel penelitian 82 jumlah sampel tahun perusahaan sebesar 82 merupakan jumlah tahun perusahaan yang berbeda satu dengan lainnya. lebih jelas, sampel perusahaan dan status ketidaktepatwaktuan, lihat tabel 2. muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 149 tabel 2 daftar sampel perusahaan no. nama perusahaan status ketidaktepatwaktuan 1 pt. ades alfindo putrasetia 0 2 pt. alumindo light metal ind. 1 3 pt. aneka kimia raya 0 4 pt. apac citra centertex 1 5 pt. argha karya prima industry 1 6 pt. asia inti selera 1 7 pt. asia plast industries 0 8 pt. astra graphia 1 9 pt. bat indonesia 0 10 pt. bayer indonesia 0 11 pt. berlina co ltd 1 12 pt. branta mulia 0 13 pt. cahaya kalbar 1 14 pt. dankos laboratories 0 15 pt. darya-varia laboratories 1 16 pt. davomas abadi 1 17 pt. daya sakti unggul perkasa 1 18 pt. duta pertiwi nusantara 1 19 pt. dynaplast 0 20 pt. ekadharma tape industries 1 21 pt. eratex jaya limited 0 22 pt. eterindo wahanatama 1 23 pt. evershine textile industry 0 24 pt. fajar surya wisesa 1 25 pt. gajah tunggal 0 26 pt. good year 0 27 pt. great river international 1 28 pt. gt kabel indonesia 0 29 pt. gudang garam 1 30 pt. h. m sampoerna 0 31 pt. indah kiat pulp & paper corp 1 32 pt. indal aluminium industry 0 33 pt. indo cement tunggal perkas 0 34 pt. indofood sukses makmur 1 35 pt. indorama syntetics 0 36 pt. indospring 0 37 pt. intan wijaya international 0 38 pt. inti keramik alamasri indust 0 39 pt. jakarta kyoei steel work ltd 1 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 150 40 pt. jaya pari steel 1 41 pt. kabelindo murni 0 42 pt. kalbe farma 1 43 pt. kasogi international 0 44 pt. kedaung indah can 1 45 pt. kedaung setia industrial 0 46 pt. komatsu indonesia 0 47 pt. kurnia kapuas utama glue i 0 48 pt. lion metal works 1 49 pt. mandom indonesia 1 50 pt. mayora indah 1 51 pt. merck indonesia 1 52 pt. metrodata electronics 0 53 pt. mulia industrindo 1 54 pt. multi bintang indonesia 1 55 pt. multipolar corporation 0 56 pt. mustika ratu 1 57 pt. nipress 1 58 pt. pabrik kertas tjiwi kimia 0 59 pt. panasia filament inti 0 60 pt. pelangi indah canindo 0 61 pt. prasidha aneka niaga 0 62 pt. ricky putra globalindo 0 63 pt. semen cibinong 1 64 pt. semen gresik 1 65 pt. sepatu bata 1 66 pt. siantar top 1 67 pt. sierad produce 1 68 pt. siwani makmur 0 69 pt. smart 1 70 pt. sorini corporation 0 71 pt. suba indah 0 72 pt. suparma 0 73 pt. surabya agung indust. pulp 0 74 pt. tembaga mulia semanan 1 75 pt. texmaco perkasa enginr. 1 76 pt. toba pulp lestari 1 77 pt. trafindo perkasa 0 78 pt. trias sentosa 1 79 pt. ultra jaya milk ind and trad 0 80 pt. unggul indah cahaya corp. 0 81 pt. unilever indonesia 1 82 pt. united tractor 0 muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 151 tabel 3. statistik deskriptif variabe l n minimu m maksimu m mean deviasi std car 1 82 -1,0778 0,4356 -0,010349 0,2112578 car 2 82 -1,1413 0,4525 -0,013375 0,2216249 mue 82 -9,9100 9,9000 -0,493537 3,3100649 mbv 82 3,9742 8,1890 0,759165 1,6507848 risk 82 0,6012 1,1272 0788088 0,1103791 fz 82 1,2000 47,8500 11,780488 7,8770128 tabel 4. statistik deskriptif berdasar kelompok variabel dan kelompok n mean deviasi std t-test probabilitas car 1 1 0 41 41 0,029162 -0,049860 0,1685086 0,2424459 1,714* 0,090 car 2 1 0 41 41 0,027333 -0,054082 0,1744405 0,2561963 1,682* 0,096 mue 1 0 41 41 -1,459512 0,472439 3,0541643 3,3085010 -2,747*** 0,007 mbv 1 0 41 41 1,362389 0,155941 1,8320539 1,1899301 3,536*** 0,001 risk 1 0 41 41 0,755485 0,820691 0,0931979 0,1175024 -2,784*** 0,007 fz 1 0 41 41 9,402439 14,158537 6,0276338 8,8159224 -2,852*** 0,006 * signifikan pada p < 0,1 ** signifikan pada p < 0,05 *** signifikan pada p < 0,01 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 152 tabel 5. matriks korelasi car1 car2 d mue mue. d mue.m bv mue.ri sk mue.f z car1 1 car2 .939 .000 1 d .180 .106 .198 .074 1 mue .179 .108 .118 .291 -.294 .007 1 mue.d .111 .322 .106 .341 -.324 .003 .209 .000 1 mue.m bv .492 .000 .490 .000 -.214 .054 .418 .000 .466 .000 1 mue.ri sk .136 .223 .079 .481 -.257 .020 .386 .000 .428 .000 .354 .001 1 mue.f z .009 .934 -.039 .729 -.243 .028 .577 .000 .546 .000 .154 .166 .491 .000 1 tabel 6. pengujian multikolinearitas tabel event window variabel toleranc e vif condition index tabel 6 [-5, +5] d 0.3273 3.6832 mue 0.3351 3.6833 mue.d 0.3632 3.7322 mbv.mue 0.3238 3.7246 β.mue 0.3672 3.7548 fz.mue 0.3681 3.8456 3.9326 tabel 7 [-10, +10] d 0.4746 3.7932 mue 0.4783 3.7869 mue.d 0.5524 3.8623 mbv.mue 0.5614 3.8721 β.mue 0.5745 3.9024 fz.mue 0.5452 3.9126 4.2634 muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 153 tabel 9 [-5, +5] mue 0.2272 2.1225 mbv.mue 0.2234 2.2364 β.mue 0.1986 2.4713 fz.mue 0.1896 2.4842 2.8562 tabel 10 [-10, +10] mue 0.3056 2.3674 mbv.mue 0.3142 2.4319 β.mue 0.2925 2.4794 fz.mue 0.2951 2.5196 2.9682 tabel 11 [-5, +5] mue 0.2863 2.4883 mbv.mue 0.3216 2.4962 β.mue 0.3198 2.8746 fz.mue 0.2909 2.9004 3.2446 tabel 12 [-10, +10] mue 0.3304 2.5532 mbv.mue 0.2964 2.6031 β.mue 0.3006 2.6146 fz.mue 0.2809 2.6702 3.4863 tabel 7. pengujian heteroskedastisitas tabel event window n r-square n.r-square tabel 6 [-5, +5] 82 0.117 9.594 tabel 7 [-10, +10] 82 0.055 3.7932 tabel 9 [-5, +5] 41 0.189 2.1225 tabel 10 [-10, +10] 41 0.036 2.3674 tabel 11 [-5, +5] 41 0.105 2.4883 tabel 12 [-10, +10] 41 0.023 2.5532 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 154 *** untuk 1 df, 1% critical chi-square value : 9.74223 ** untuk 1 df, 5% critical chi-square value : 11.23722 * untuk 1 df, 10% critical chi-square value : 12.90332 tabel 8. regresi car terhadap laba kejutan dan variabel lain car 1 = r0 + r1di,t + r2 muei,t + r3 di,t.muei,t + r4 mbvi,t.muei,t + r5 βi,t.muei,t + r6 fzi,t.muei,t car 1 = event window 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal penyampaian laporan keuangan [-5,+5] f = 2,791; 0,017; adjusted r square = 0,117 variabel estimasi parameter t-test probabilitas konstanta -0,071927 -2,267526** 0,026238 d 0,0988 2,101845** 0,038925 mue 0,154204 2,764033*** 0,007180 mue.d -0,050287 -2,828858*** 0,005989 mbv. mue 0,005134 1,437109 0,154846 β. mue -0,186802 -3,053047*** 0,003134 fz. mue 0,001951 1,598006 0,114247 * signifikan pada p < 0,1 *** signifikan pada p < 0,01 ** signifikan pada p < 0,05 muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 155 tabel 9 regresi car terhadap laba kejutan dan variabel lain car 2 = r0 + r1di,t + r2 muei,t + r3 di,t.muei,t + r4 mbvi,t.muei,t + r5 βi,t.muei,t + r6 fzi,t.muei,t car 2 = event window 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal penyampaian laporan keuangan [-10,+10] f = 1,782; 0,114; adjusted r square = 0,055 variabel estimasi parameter t-test probabilitas konstanta -0,072907 -2,117** 0,038 d 0,091977 1,802* 0,076 mue 0,119461 1,973* 0,052 mue.d -0,047278 -2,450** 0,017 mbv. mue 0,004117 1,062 0,292 β. mue -0,138464 -2,085** 0,040 fz. mue 0,001418 1,070 0,288 * signifikan pada p < 0,1 *** signifikan pada p <0,01 ** signifikan pada p < 0,05 tabel 10. uji chow-f k.t.w k.t.t.w chow-f erc adj.r kuadrat erc adj.r kuadrat car 1 = [-5,+5] 0,011988 0,17 0,008214 0,08 7,66705471** car 2 = [-10,+10] 0,009669 0,01 0,005029 0,004 6,74993342 ** * signifikan pada p<0,1; ** signifikan pada p<0,05; *** signifikan pada p<0,01 keterangan: k.t.w = kelompok perusahaan penyampai laporan keuangan tepatwaktu k.t.t.w = kelompok perusahaan penyampai laporan keuangan tidaktepatwaktu jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 126-157, juli 2006 156 tabel 11. regresi car terhadap laba kejutan dan variabel lain (kelompok tepat waktu) car 1 = r0 + r1 muei,t + r2 mbvi,t.muei,t + r3 βi,t.muei,t + r4 fzi,t.muei,t ___________________________________________________________________ car 1 = event window 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal penyampaian laporan keuangan [-5,+5] f = 4,376; 0,002; adjusted r square = 0,189 variabel estimasi parameter t-test probabilitas konstanta -0,043573 -1,379 0,177 mue 0,314000 4,473*** 0,000 mbv. mue 0,059114 3,326*** 0,002 β. mue -0,367000 -4,904*** 0,000 fz. mue 0,0027144 1,842 0,740 * signifikan pada p < 0,1; ** signifikan pada p<0,05; *** signifikan pada p <0,01 tabel 12. regresi car terhadap laba kejutan dan variabel lain (kelompok tidaktepatwaktu) car 1 = r0 + r1 muei,t + r2 mbvi,t.muei,t + r3 βi,t.muei,t + r4 fzi,t.muei,t car 1 = event window 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal penyampaian laporan keuangan [-5,+5] f = 1,369; 0,264; adjusted r square = 0,036 variabel estimasi parameter t-test probabilitas konstanta -0,023588 -0,815 0,421 mue -0,045477 -0,508 0,614 mbv. mue 0,004122 1,210 0,234 β. mue -0,064588 -0,549 0,587 fz. mue 0,001074 0,630 0,533 * signifikan pada p < 0,1; ** signifikan pada p < 0,05; *** signifikan pada p < 0,01 muchamad syafruddin, reaksi pasar terhadap ketepatwaktuan..... 157 tabel 13 regresi car terhadap laba kejutan dan variabel lain (kelompok tepatwaktu) car 2 = r0 + r1 muei,t + r2 mbvi,t.muei,t + r3 βi,t.muei,t + r4 fzi,t.muei,t car 2 = event window 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal penyampaian laporan keuangan [-10,+10] f = 3,385; 0,002; adjusted r square = 0,105 variabel estimasi parameter t-test probabilitas konstanta -4,28275 -1,202 0,237 mue 0,297 3,761*** 0,001 mbv. mue 0,064787 3,233*** 0,003 β. mue -0,337514 -3,997*** 0,000 fz. mue 0,002095 1,261 0,205 * signifikan pada p < 0,1 ** signifikan pada p < 0,05 *** signifikan pada p < 0,01 tabel 14 regresi car terhadap laba kejutan dan variabel lain (kelompok tidaktepatwaktu) car 2 = r0 + r1 muei,t + r2 mbvi,t.muei,t + r3 βi,t.muei,t + r4 fzi,t.muei,t car 2 = event window 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tanggal penyampaian laporan keuangan [-10,+10] f = 1,240; 0,312; adjusted r square = 0,023 variabel estimasi parameter t-test probabilitas konstanta -0,014441 -0,479 0,635 mue -0,017608 -0,189 0,851 mbv. mue 0,003426 0,970 0,339 β. mue -0,024044 -0,196 0,846 fz. mue 0,001543 0,869 0,391 * signifikan pada p < 0,1 ** signifikan pada p < 0,05 *** signifikan pada p < 0,01 journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation riyadi aprayuda 1 *, fauzan misra 2 , and rayna kartika 3 abstract: research aims: this study examines the order of information’s effect according to the belief adjustment model. in particular, this study investigates the effect of the direction of the order and the pattern of presenting information in making investment decisions. design/methodology/approach: the research applied an experimental method with web-based instruments using a 2x2 factorial design between subjects, involving 65 investors. research findings: the investors’ investment valuation who received negative to positive information sequence direction was higher than the investors who received positive to negative information direction. furthermore, there was an order effect in the form of recency on investors who received a partial presentation pattern. meanwhile, investors who received a simultaneous pattern did not show an order effect in their assessment. these findings underline that the simultaneous pattern could reduce the order effect, so that investors need to generalize the information as a whole to avoid this bias. theoretical contribution/originality: this study extends the investigation of investment decisions using a long sequence of information perspectives and more varied types of information (e.g., financial information, corporate governance, and industry sectoral information that has an impact on company conditions) in making investment decisions on the belief adjustment model. practitioner/policy implication: companies must maintain the direction of the order and the presentation patterns when issuing company information to maintain the quality of investors' decisions and avoid the risk of volatility in company shares. research limitation/implication: participants who joined this research were active investors but had not yet had a comprehensive experience. keywords: investment decision; order effect; recency introduction on an ongoing basis, information disclosed by the company will be quickly integrated into the company's share price in the capital market. the dissemination of information is currently supported by the existence of the internet and social media used by investors due to the cost benefits and the easiness of accessing information (sofyan, putra, & aprayuda, 2020). affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah riau, riau, indonesia 2,3 department of accounting, faculty of economics, universitas andalas, west sumatra, indonesia *correspondence: riyadiaprayuda@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.9965 citation: aprayuda, r., misra, f., & kartika, r. (2021). does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation. journal of accounting and investment, 22(1), 150-172. article history received: 07 oct 2020 revised: 24 nov 2020 23 dec 2020 05 jan 2021 accepted: 06 jan 2021 https://scholar.google.com/citations?user=ubkuzmaaaaaj&hl=id https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57191381848 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57219110959 http://akuntansi.feb.umri.ac.id/ http://akuntansi.feb.umri.ac.id/ http://akuntansi.feb.umri.ac.id/ http://akuntansi.feb.umri.ac.id/ https://www.unand.ac.id/id/ https://www.unand.ac.id/id/ https://www.unand.ac.id/id/ mailto:riyadiaprayuda@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9965 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 151 however, information published by companies tends to have negative and positive directions close to each other (daigle, pinsker, & pitre, 2015). graham, harvey, and rajgopal (2005) have proved that two-thirds of 400 chief financial officers (cfo) released good news and bad news separately, but close to each other. when investors evaluate evidence and information with the direction of bad news information followed by good news or vice versa, heuristic bias will occur in their judgment (bazerman, giuliano, & appelman, 1984). it happens because individuals have limited rationality when they want to make decisions (bazerman, 1994). alvia and sulistiwan (2010) argued that the causes of heuristic bias, one of which, is the order effect, in which investors do not make judgments based on the information’s substance available but based on the order in which the information is presented or the evidence itself. hogarth and einhorn (1992) describe the concept of belief adjustment theory, which implies that the sensitivity of a person's behavior tends to play a large role in decision making. belief adjustment predicts that the order effect will occur when individuals process information due to the interaction between information processing strategies and task characteristics. belief adjustment assumes that when individuals receive pieces of information in a particular direction and pattern, they will make adjustments in assessing the information. tuttle, coller, and burton (1997) stated that individuals in the stock market tend to be biased when assessing information in a specific order. when information is in a positive to negative order, the individual tends to be biased to give a decreasing assessment; whereas, in a condition where the order is negative to positive, the individual tends to give an increased assessment. it explains that investors are vulnerable to the effect of the order of information, especially from the direction of the last information they receive. in line with this opinion, alvia and sulistiwan (2010), almilia, hartono, supriyadi and nahartyo (2013), almilia and supriyadi (2013), hanafi (2017), and nisa (2017) have found empirical evidence that there is a sequential effect in the form of a recency effect in individuals’ investment decisions when they evaluate short information series information . it suggests that when individuals make investment decisions by evaluating short series of information, they are more affected by the order effect, and they tend to be more sensitive to newer information than to the initial information (recency). alvia and sulistiwan (2010), almilia et al. (2013), almilia and supriyadi (2013), hanafi (2017), and nisa (2017) have investigated the effect of the order of information on investment decisions using a short series of information. however, the small number of information series presented in previous research did not adequately describe the information received by investors in the stock market. it is evidenced by alattar and alkhater’s (2007) findings, which described that practically, investors in the market make the use of information from various sources, such as balance sheets, auditor reports, cash flow statements, income statements, and financial statement notes as the most crucial part. also, they found evidence that investors consider government publications and newspapers, magazines, and journals to be crucial, useful, and easily accessible sources of information. besides, deegan and rankin (1997) elucidated that investors in the stock market would be exposed to much more complex and diverse market aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 152 information. thus, it is necessary to investigate the order’s effect of investment decisions in a longer and more diverse series of information to describe the information received by investors in the stock market. moreover, daigle et al. (2015) have explored the order impact on the revision of nonprofessional investor confidence when presenting a long series of information in the manipulation of market conditions. their research findings are in line with the preliminary findings of pinsker (2011), which stated that there is a sequential effect in the form of recency effects in the judgment of non-professional investors when they evaluate information that is in the direction of good news followed by bad news or vice versa, in which the news is displayed in a sequential or simultaneous pattern. however, with the same research concept, rafay and farid (2018) uncovered evidence that there is an order effect in the form of a primacy effect when investors evaluate information simultaneously. they emphasized that investors are vulnerable to primacy effects even though the information is believed to be fair, objective, and useful for decision making. in particular, they stated that the order of information consciously influenced investors' decisions by exploiting human cognition limitations. on the other hand, rofiyah and almilia (2017) did not find an order effect in investment decisions on the simultaneous presentation pattern when long information series was presented. the empirical evidence proven by previous researchers is either inconsistent between researchers or the theoretical perspective of the belief adjustment model’s prediction (hogarth & einhorn, 1992), which implies that there will be an order effect in the form of a primacy effect when individuals evaluate long series of information. it occurs because the length of the information series causes individuals to be less sensitive to newer information, making their beliefs consistent with previous information. therefore, there are still contradictions between the theoretical and empirical results that must be investigated further. previous research that examined investment decisions using a long series of information is still limited to only using one type of information variation, such as voluntary disclosure (daigle et al., 2015; pinsker, 2011), shariah supervisory board report (farid, 2017), and corporate social responsibility (rofiyah & almilia, 2017). alattar and alkhater’s (2007) finding emphasized that investors use many types of information, while deegan and rankin (1997) stated that investors in the stock market face high information complexity. thus, one variation of information is insufficient to describe the information received by investors in the stock market. therefore, this study expands the investigation of investment decisions using the perspective of a long sequence of information with more varied types of information, such as financial information, corporate governance, and industry sectoral information, which impact company conditions. besides, this study also considers risk preference as a covariate because it influences a person's decisions (gardner & steinberg, 2005; engelman & tamir, 2009). specifically, this study’s objectives are (1) to examine the main effect between the direction of the information order and investment decisions, (2) to test the main effect between aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 153 information presentation patterns and investment decisions, and (3) to investigate the interaction effect and the simple effect between patterns of sequential and simultaneous presentation of information, describing how the order effect in investor decisions occurs in each pattern. research on the effect of the order of information on investment decisions based on belief adjustment has been carried out, for example, by pinsker (2007), alvia and sulistiwan (2010), almilia et al. (2013), almilia and supriyadi (2013), hanafi (2017), and nisa (2017). most of these previous studies used a series of short series of information. belief adjustment research employing a long series of information is still scarce. as for studies that have tested a long series of information sets, for example, are pinsker (2011), daigle et al. (2015), rafay and farid (2018), and rofiyah and almilia (2017). however, the research conducted has only tested one type of variation in the information. it is why this study, with a long series of information domains, utilized a more diverse variety of information. this study contributes theoretically to the belief adjustment model based on the perspective of investors' investment decisions from a long sequence information series with several variations of information, and the type of order effect that occurs is not a primacy effect but a recency effect. then, as a practical contribution to investors, this study can provide an idea that the sequence effect in the form of a recency effect can occur in investment decisions. in this case, investors need to pay attention to the information’s substance provided by the company or information provider as a whole so that all information can be generalized and not only focus on newer information. literature review and hypotheses development hogarth and einhorn (1992) developed a belief adjustment model, which explains the phenomenon that the order effect can arise from the interaction between information processing strategies and task characteristics. belief adjustment classifies the effect of sequence phenomena on the task’s characteristics that an individual receives, namely (1) the complexity of each item of evidence to be processed, (2) the length of the sequence of the number of pieces of information, (3) the response mode which is a procedure that asks individuals to express their beliefs. in particular, hogarth and einhorn (1992) categorized each of these characteristics into two classes. first, complexity is divided into simple and complex information, which simply means that individuals' information only involves one information for each part, for example, properties of numbers. in this task, then individuals are assumed to be familiar with the task they receive. meanwhile, complex individuals process large amounts of information on each piece of information/evidence, for example, each information contains 600 words, and the individual is assumed to be familiar or unfamiliar with the information. second, the length of a series is grouped based on short or long information series. short information series is classified into 2 to 12 parts of the information sequence, while long information series is categorized if the sequence of aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 154 information is more than 17 parts. finally, the response mode is divided into step-bystep and end-of-sequence procedures. for step-by-step procedures, individuals are asked to express their beliefs in each part. each information/evidence is in a specific order. meanwhile, at the end of the sequence, individuals will only report their beliefs after all the presented information. pinsker (2007) then named this response mode the disclosure pattern, namely the sequential pattern for the step-by-step response mode and the simultaneous pattern for the end-sequence response mode. types of occurrence of sequence effects based on the belief adjustment are presented in table 1 below. table 1 prediction of the occurrence of sequence effects based on the belief adjustment simple complex end of sequence step by step end of sequence step by step mixed information set short primacy recency recency recency long primacy primacy primacy primacy consistent information set short primacy no effect no effect no effect long primacy primacy primacy primacy source: hogarth and einhorn (1992, p. 17) hogarth and einhorn (1992) described that when information has been accumulated, individual judgments will be less sensitive to the impact of newer information. on the other hand, when the direction of the information sequence changes in the opposite direction, the individual will be more sensitive to newer information. hogarth and einhorn (1992) named it a tendency toward more primacy or more recent information (recency). thus, the differential tendency of information will result in primacy and recency in the information order effect. decision making is related to the process of thinking, managing, and solving problems (siegel & ramanauskas-marconi, 1989). when individuals want to make decisions, they will make judgments based on the information they get (parker, ferris, & otley, 1989). about considerations in evaluating the information obtained, an individual's decision should ideally be based on the value of the information's substance so that conclusions are made based on the information’s substance (alvia & sulistiwan, 2010). however, due to individuals' limitations in processing information systematically (such as bazerman, 1994), individuals' decisions can be influenced by the order of the information itself (alvia & sulistiawan, 2010). research on the effect of sequence on individual decisions has been of concern to many researchers. some of them have proven that there is an order effect in the form of a recency effect when auditors evaluate short series information in making audit decisions (cushing & ahlawat, 1996; jensen, lew, & chan, 1996; bamber, ramsay, & tubbs, 1997; guiral & esteo, 2006; sim, 2009). then, several studies have also confirmed that the order effect in the form of recency effects is also found in management accountants (dillard, kauffman, & spires 1991), division heads (trotman & wright, 1996), and investors (alvia & sulistiwan, 2010; almilia et al., 2013; almilia & supriyadi, 2013; hanafi, aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 155 2017; nisa, 2017) when they evaluate short series information. the findings in the short series of information support the belief adjustment's prediction (hogarth & einhorn, 1992). in contrast to research evaluating short series, studies examining a long series of information have predominantly not found an order effect as primacy affects individual decisions, as predicted by belief adjustment (hogarth & einhorn, 1992). however, several studies have shown an order effect in the form of a recency effect when nonprofessional investors evaluate a long series of information (daigle et al., 2015; pinsker, 2011). then, rofiyah and almilia (2017) found evidence that there is no order effect in investment decisions on the simultaneous presentation pattern when a long series of information is presented. in the same vein, rafay and farid (2018) emphasized that there is a primacy effect when investors evaluate shariah supervisory board reports simultaneously. it indicates that there is still inconsistency between individual theoretical perspectives and empirical evidence when individuals evaluate a long series of information, especially in terms of investment. the direction of information sequence on investment decisions the belief adjustment model (hogarth & einhorn, 1992) implies that the final assessment update depends on the involvement of the form of information received by the individual, where there will be differences in individual judgment when the individual responds to mixed evidence involving positive and negative information. after the individual processes positive evidence of a person's adjustment level, which increases when the level is already high, it will cause negative evidence processed secondly to have a relatively more enormous impact. tuttle et al. (1997) found evidence that changes in market prices would be influenced by the arrival of the order of information so that positive information followed by negative information resulted in lower prices than negative information followed by positive information. then, pinsker (2011) examined non-professional investors' valuation changes based on a long series of information series. his research findings are consistent with the preliminary findings by pinsker (2007), which exhibited that there was a greater decline in stock prices when investors received a collection of good news information followed by bad news than when investors received a collection of bad news information preceded or followed by a collection of good news. based on this, hypothesis 1 is presented as follows: h1: the investment decision of investors who accept the direction of negative to positive information sequence will be higher than the investors who accept the direction of positive to negative information sequence. aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 156 patterns of presenting information on investment decisions the belief adjustment model (hogarth & einhorn, 1992) reveals two modes of response or procedures, in which individuals express their judgments, namely processing information sequentially and simultaneously. cognitively, hogarth and einhorn (1992) imply that there is a possibility of individuals giving a higher assessment of sequential patterns than a simultaneous pattern. it is because individuals provide an assessment of each information so that they are more specific in giving a higher assessment than when all the information has been accumulated. almilia and supriyadi (2013) examined the belief adjustment model for investment decisions using accounting information proxies. their findings are in agreement with those of almilia et al. (2013), which implied bias in decisions if the information was presented sequentially compared to information presented simultaneously. rofiyah and almilia (2017) also found evidence that there was a higher assessment of investment decisions in presenting sequential information patterns than simultaneously on information with information proxies on corporate social responsibility and accounting (pinsker, 2007). besides, pisnker (2011) showed concrete evidence that in a long series of non-professional investors' assessments, sequential patterns were higher than simultaneous proxies of voluntary information. regarding this, hypothesis 2 is presented as follows: h2: the investors’ investment decisions who accept the sequential presentation pattern are higher than those who accept the simultaneous presentation pattern. sequence direction and patterns of presentation of information on investment decisions the belief adjustment model (hogarth & einhorn, 1992) presents a prediction in which the occurrence of an order effect involving mixed evidence of positive to negative and negative to positive information directions is associated with sequential and simultaneous presentation pattern response modes. it indicates an interaction between the direction of information and the pattern of presenting information on judgments in an individual decision. pinsker (2007; 2011) has proven the interaction between the direction and patterns of information presentation in changes to non-professional investors' valuations when evaluating accounting information. pinsker (2007) concluded that in the direction of good news followed by bad news and in the direction of bad news followed by good news in a sequential presentation pattern has a much more substantial change in stock price valuation than those who receive information simultaneously. pinsker stated that this effect occurs because disclosures contain conflicting information or what is called a contrast effect. besides, pinsker (2011) found evidence that the difference between the assessment of non-professional investors in the direction of the order of good news followed by bad news and bad news followed by bad news will be higher when investors aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 157 accept the pattern of presenting financial information than those who accept the simultaneous information presentation pattern. based on this, hypothesis 3 is presented as follows: h3: the difference in investment decisions between investors who accept positive to negative and negative to positive order directions will be higher when the information is presented in a sequential pattern than in a simultaneous presentation pattern. sequential presentation patterns with negative to positive and positive to negative information sequences on investment decisions the prediction of the order effect on the belief adjustment (hogarth & einhorn, 1992) on a long series of information indicates that there will be no recency effect but the primacy effect, which is a primacy effect throughout a long series of information. however, from an investment perspective, pinsker (2007; 2011) reveals evidence that there is no primacy in non-professional investors' judgment. in particular, pinsker has proven that from the results of the assessment of investor information, there is an order effect in the form of a recency effect. likewise, daigle et al. (2015) exposed evidence of primacy to change to recency in the final judgment of non-professional investors when voluntary information in a long series of information is presented in experimental stock markets. moreover, rofiyah and almilia (2017) have confirmed the evidence that the order effect occurs when there is a mixture of positive to negative and negative to positive information direction in the sequential presentation pattern of long information series in the form of recency. it signifies that from an investment perspective, they will still be affected by the newer information when investors receive a long series of information sequentially. furthermore, the findings of the scope of investment in short information series, such as alvia and sulistiawan (2010), almilia et al. (2013), hanafi (2017), and nisa (2017), found evidence that there is an order effect in the form of a recency effect occurring in investment decisions when individuals evaluate a mixture of positive followed by negative information or vice versa using a short series of information presented in a sequential pattern. it indicates that in the sequential pattern, individuals give a higher assessment of the direction of negative to positive information than individuals who receive positive to negative information so that investment decisions will be more influenced by newer information (recency). regarding this, hypothesis 4 is presented as follows: h4: when investors receive information in a sequential presentation pattern, the investment valuation will be higher in the direction of negative to positive information sequence than in the direction of positive to negative information sequence. aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 158 simultaneous presentation patterns with negative to positive and positive to negative information sequences on investment decisions hogarth and einhorn (1992) suggest that simultaneous presentation patterns can reduce the contrast effect that individuals receive due to changing the direction of positive to negative or negative to positive evidence or information that contradicts the initial opinion. it is because the information presented can be gradually removed by combining all the evidence comprehensively. almilia and supriyadi (2013) and almilia et al. (2013) verify that investors have no order effect in assessing the accounting information when the disclosure pattern is simultaneous. likewise, rofiyah and almilia (2017) also uncovered no order effect with long information series when information is presented simultaneously in the direction of a mixture of positive to negative or negative to positive information on corporate social responsibility information. further, pinsker (2011) revealed evidence that information disclosure in the direction of a mixture of good news followed by bad and bad news followed by good news sequentially would lead to a more extensive assessment adjustment than simultaneous. it indicates that there is a low value in the simultaneous presentation pattern. in other words, nonprofessional investors will be affected by the effect of the order effect at a lower level if the information is presented in a simultaneous pattern so that this pattern can reduce the order effect of the information. based on this, hypothesis 5 is presented as follows: h5: when investors receive information in a simultaneous presentation pattern, there is no difference in investment appraisal between negative to positive information sequences and positive to negative information sequences. research method a controlled laboratory experiment was carried out to test the hypothesis using a 2 x 2 factorial design between subjects. the manipulation given to each group obtained two independent variables. first, the order direction, namely the information disclosure sequence, involved positive to negative and negative to positive news from the information. the direction of the sequence was manipulated on two levels (positive to negative or negative to positive). second, the presentation pattern in the form of how the information frame was received by individuals. the presentation pattern was manipulated in 2 levels (sequential or simultaneous). experiments were performed employing web-based instruments. before experimenting, a series of pilot tests were conducted to verify the research instrument's validity and reliability requirements. the manipulations given to each group can be seen in table 2. table 2 factorial design of experimental manipulation sequence direction patterns information sequential simultaneous positivenegative group 1 group 3 negative-positive group 2 group 4 aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 159 the experimental task was modified from the instrument of almilia et al. (2013) and pinsker (2007, 2011), where participants took on the role of investors who were assessing company shares. the background and information regarding the company were conditioned by the researcher, according to the research needs. participants evaluated information from a company called pt. fully fictitious company, tbk. this company was a fictitious company based on the mining industry with several business units. then, participants were given a reference to the company's stock market price, namely rp. 4,000 (four thousand rupiahs). this value would be stated as the company's stock market price during the early market opening session, which would serve as the initial anchor. furthermore, participants were given 20 pieces of information. after that, participants were asked to re-evaluate the share price of the information provided by filling in the fields provided under the information column with multiples of 100. participants would determine how much the investment price per share of the company they recommended, for example, a multiple of 100 by giving a price share reduction of 100 (for instances, rp. 3,900; or rp. 3,800; ... or rp. 3,000; rp. 2,900; and so on) or giving an increase of +100 (for example rp. 4,100; or rp. 4,200; ... or rp. 5,000; rp. 5,100; and so on) with an initial price of rp. 4,000. information was designed so that the information’s substance in the direction of positive information was the same as negative information or vice versa. the experiment was carried out using a web-based facility, where participants were asked to visit a special interactive website prepared by the researchers. before participants entered the website page, the researchers would send an invitation to each participant interested in the experiment. the invitation contained the experimental website address along with the username and password to access the page. all participants willing to participate were randomly assigned to one of the four experimental conditions. participants would receive a username with different codes for randomization purposes. the username received by the participant would have access to one of the experimental conditions. next, participants were asked to follow the experimental steps: (1) approving the participant approval page, (2) reading about the company's background, (3) being given information regarding the initial stock price, (4) re-evaluating the stock price from positive information (10 items) followed by negative information (10 items) or vice versa. the group with the sequential information presentation pattern manipulation would re-evaluate the value of the company's shares 20 times for each evidence provided. the simultaneous presentation pattern manipulation group would re-evaluate the company's share values one time from all the evidence. after the participants had finished evaluating the information provided, the participants were asked to (5) answer the risk tendency characteristics questions, (6) and the manipulation check questions, (7) then fill in the respondent's demographic information. finally, (8) there would be a briefing, where participants would be notified of the experimental assignments they had done. a manipulation check was carried out to determine whether the participants understood and answered correctly in the given case, first by determining the increase or decrease in the company's share price, which had to be a multiple of 100. if the participant did not give a multiple of 100, the participant was declared to have failed in aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 160 the first manipulation. participants who failed the manipulation check would be excluded from the research test. the second manipulation check in the study was conducted by asking four questions about what they had done, for example, regarding the direction and pattern of presenting the information they received/evaluated. the participant had to answer all four manipulation questions correctly. these questions were given to assess the participants' understanding, attention, and seriousness in the experiment conducted. this research's primary focuses were the direction of the order of information, the pattern of presenting information, and investment decisions. in this study, investment decisions refer to the stock price valuations that investors made when they evaluated the information. this investment decision was measured based on the overall magnitude of the share price assessment given from each manipulation of the direction and pattern of presenting the information provided, namely the initial value (anchor) (t0) to the final assessment (t20). participants were asked to state how much their recommendation was to assess the shares’ price in the company based on the information received by re-evaluating the value of the company's shares. valuation measures in investment decisions were modified from almilia and almilia et al. (2013) and pinsker (2011). the valuation in this investment decision was influenced by the order's direction and the pattern of information received. the information order direction involved positive to negative and negative to positive news from companyrelated information (pinsker, 2011). for the manipulation of the direction of the information sequence, participants were given a different direction of information sequence; namely, some participants received positive to negative information directions, and some received negative to positive information directions. the pattern of presenting information is a form of information received and then responded to by participants (hogarth & einhorn, 1992). for the manipulation of the pattern of presenting information, participants were given a different pattern of presenting information; some participants accepted a sequential pattern and the rest received a simultaneous pattern. the study’s results from kahneman and tversky (1979), weber, blais, and betz (2002), gardner and stainberg (2005), and engelman and tamir (2009) have proven that each individual has different risk preferences, and risk preferences can influence a person's decision. therefore, this study used risk preference variables as covariates to influence individual judgment or decisions. charness, gneezy, and imas (2013) confirmed that the questionnaire is a method that can be used to generate risk preferences by relying on the individual's self-reported risk preference with general risk questions. risk preference as a covariate in this study was measured using the financial domain by a questionnaire with a risk-perception scale of 1-5 points. this scaling technique was adopted from weber et al. (2002), with participants assessing their perceptions of the risk posed by each risky behavior. it exhibited an in-depth assessment of each situation's risk on a 5-point rating scale, ranging from 1 indicating an improbable direction to engage in risky behavior to 5 indicating the most likely direction to be involved-risky behavior. aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 161 investors studied in this study were non-professional investors, with students as the projection. student participants can be involved as proxies for non-professional investors with uncomplicated tasks (elliott, hodge, kennedy, & pronk, 2007). elliott et al. (2007) revealed that good proxies for non-professional investors are the business and financial accounting students. accounting and finance students have also seen the role of investors in previous research (such as almilia et al., 2013; almilia & supriyadi, 2013; daigle et al., 2015; hanafi, 2017; nisa, 2017; pinsker, 2007, 2011; rofiyah & almilia, 2017). thus, the use of students as a surrogate in this study is acceptable. prospective participant data were obtained from the indonesian stock exchange investment gallery's directory, muhammadiyah riau university. then, participants had to have a stock portfolio account in a securities company or a single investor investor (sid). the criteria for participants who had a stock portfolio account or sid were directly involved in capital markets investment activities, such as the criteria in the research of aprayuda and misra (2020) and gainau (2020). data from participants who did not meet these requirements were excluded from the analysis. manipulation checks were carried out by asking participants about their status following the subject in question and their sid/account portfolio. this research provides control over risk preference factors as covariates that are thought to influence individual decisions, using the analysis of covariance (ancova). for the first and second hypotheses, the main effect was tested by comparing stock price assessments made by participants based on the direction of the order of information and the pattern of presenting the information. the third hypothesis tested the interaction effect between the direction of the information sequence from positive to negative and negative to positive with sequential and simultaneous participant assessments' presentation patterns. finally, to test the fourth and fifth hypotheses, the simple effect using the spss syntax for ancova was conducted to compare the share price assessments made by participants based on positive to negative information directions with negative to positive information directions in presenting sequential patterns and simultaneous patterns. besides, this study would present the average participant assessment answers based on graphs. recency occurred when the average group that received positive information followed by negative direction was smaller than the group that received negative information followed by positive on the information presentation pattern, and the form of assessment graphs from (t0) to (t20) formed a special fishtail pattern for sequential presentation patterns. result and discussion the demographic data of the 65 participants who participated in this study were classified by gender, age, and semester. demographic data can be seen in table 3. aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 162 table 3 participants demographic participants demographic total percentage (%) sex mele 19 29.2 female 46 70.8 age 20 years old 18 27.7 21 years old 4 6.2 22 years old 7 10.8 23 years old 9 13.8 24 years old 16 24.5 25 years old 5 7.7 26 years old 6 9.2 semester semester 4 22 33.8 semester 6 19 29.2 semester 8 24 36.9 total of respondent 65 100 the randomization test showed no difference in the participants' demographic characteristics between the experimental treatments. table 4 presents the test results. table 4 randomization test results characteristics sum of squares df average squared f sig type genre between group 1407442.080 1 1407442.080 1.614 .209 within group 54948557.92 63 872199.2332 total 54948557.92 64 age between group 4468394.841 6 744732.474 .832 .550 within group 51887605.16 58 894613.882 total 56356000.00 64 semester between groups 308862.839 2 154431.419 .171 .843 within group 56047137.16 62 903986.083 total 56356000.00 64 the manipulation check results between groups from the initial data were 77 participants, and 12 participants were eliminated because they failed to answer the manipulation check, as seen in table 5. table 5 manipulation check results check category manipulation direction of positive to negative information sequence sequential information presentation patterns (n = 19) simultaneous information presentation pattern (n= 20) the number of participants who passed the manipulation check 15 18 percentage of correct responses 79% 90% check category manipulation direction of negative to positive information sequence sequential information presentation patterns (n = 19) simultaneous presentation of information patterns (n = 19) the number of participants who passed the manipulation check 16 16 percentage of correct responses 84% 84% aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 163 risk preferences thought to influence investment decisions have been considered in this study as covariates, as seen in the ancova model table 6. hypothesis 1 predicts that the judgment of investors who accept negative to positive information sequence direction will be higher than investors who accept the direction of positive negative. this prediction implies a difference between the group receiving positive to negative information and the group receiving negative information to positive information, and their ratings are higher on positive information that becomes further information and lower on negative information that becomes later information. if there are these conditions, then there is an order effect in the form of a recency effect. participants' responses are descriptively described in table 6. table 6 mean and standard deviation pattern direction information presentation pattern total rows sequential simultaneous order information direction positive to negative 2766,7 (902,1) n = 15 3716,6 (718,5) n = 18 3.241,6 (810,3) n = 33 negative to positive 4237,5 (822,1) n = 16 4262,5 (485,6) n = 16 4250 (653,9) n = 32 total columns 3502,1 (862,1) n = 31 3989,6 (602,1) n = 34 3745,8 (732.1) n = 65 table 7 inter-subject ancova test results from investment decision measures type iii sum of the squares df average squared f sig. intersection 20156325.91 1 20156325.91 38.761 .000 risk preference 2632545.675 1 2632534.675 5.062 .028 directions 14419587.30 1 14419587.30 27.729 .000 pattern 4472490.129 1 4472490.129 8.601 .005 direction * pattern 3820074.007 1 3820074.007 7.346 .009 error 31200787.66 60 520013.128 total 975300000.0 65 total corrected 56356000.0 64 r squared = .446 (adjusted r squared = .409) table 7 descriptively shows the total average value of the share price appraisal by participants who received positive to negative information direction (average = 3241.6 rupiahs) than negative to positive information (average = 4250 rupiahs). as seen in the ancova model presented in table 6, there was a significant difference in investment decisions between the information order's direction (f = 27,729, p = 0.000). these findings indicated an order effect on investors' decisions. besides, the average value of the direction of negative to positive information was higher than the direction of positive to negative information. this value indicated that there was recency in the participant's assessment. these findings supported hypothesis 1 (h1). aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 164 furthermore, as seen in table 6, investors who received the financial information pattern gave an average share price valuation of 3502.1 rupiahs, while investors who accepted the simultaneous pattern gave an average share price valuation of 3989.6 rupiahs. the ancova model in table 7 exhibits a significant difference in investment decisions between presenting information patterns (f = 27,729, p = 0.000). however, because the average assessment of investors who accepted sequential patterns was not higher than investors who accepted simultaneous patterns, this finding did not support hypothesis 2 (h2). hypothesis 3 predicts that the difference in valuation between investors who accept positive to negative and negative to positive order directions will be higher when the information is presented in a sequential presentation pattern rather than a simultaneous presentation pattern. table 6 descriptively shows that the difference in investor judgment between the direction of positive to negative and negative to positive information in the sequential presentation pattern was higher (2766.7 4237.5 = 1470.8 rupiahs) than in the simultaneous presentation pattern (4262, 5 3716.6 = 545.9 rupiahs). this difference is displayed in table 7 as a significant interaction effect between the direction of the sequence and the pattern of presenting information (f = 7,346 p = 0.09). these findings supported hypothesis 3 (h3). since the results of hypothesis 3 indicated a significant interaction effect on the two combinations of independent variables, testing for hypotheses 4 and 5 could be continued. testing hypothesis 4 and hypothesis 5 aimed to see if there were differences in investment appraisal given by investors who accepted the direction of the positive to negative information sequence and investors who were given the direction of the negative to positive information sequence when they accepted specific patterns of presenting information (information presented in a sequential pattern or a simultaneous pattern). descriptive statistics of the direction and pattern interaction testing can be seen in the table 8. table 8 univariate test results on direction * pattern pattern sum of squares df average squared f sig. sequential contrast 16001178.283 1 16001178.283 30.771 .000 error 31200787.662 60 520013.128 simultaneous contrast 1803569.949 1 1803569.949 3.468 .067 error 31200787.662 60 520013.128 hypothesis 4 predicts that when investors receive information in a sequential presentation pattern, the investment valuation will be higher in the direction of negative to positive information order than in the direction of positive to negative information order. this prediction implies that when investors are faced with a pattern of presenting sequential information, they will be affected by order of the information. it can be seen from table 6 that there was a significant difference in the assessment between investors who accepted the direction of the positive to negative information sequence and the direction of the negative to positive information sequence in the sequential presentation pattern (f = 30,771, p = 0.000). these findings suggested an order effect occurred in investors' decisions when they evaluated information sequentially. this finding supported hypothesis 4. at the same time, the aggregate share price valuation aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 165 given by investors in each manipulation group can be seen in figure 1, which describes the sequential effect in the form of recency effects occurring in investors' decisions when they accepted the pattern of presenting sequential information. figure 1 average share price for 20 information disclosures the shape of the image in figure 1 shows an indication of the recency effect, such as hogarth and einhorn (1992). pinsker (2011) named this chart pattern the “fishtail” effect. as in figure 1, showing the form of a "fishtail" pattern for sequential presentation manipulation, this picture reinforces the statement that a sequential effect occurred in the form of a recency effect in investors' decisions. hypothesis 5 predicts that when investors receive information in a simultaneous presentation pattern, there is no difference in investment appraisal between negative to positive information sequences and positive to negative information sequences. this prediction implies that when investors are faced with a pattern of simultaneous presentation of the information, they will not be affected by order of information. it can be seen from table 6 that there was no difference in the assessment between investors who accepted the direction of the positive to negative information sequence and the direction of the negative to positive information sequence in the simultaneous presentation pattern (f = 3.468, p = 0.067). these findings indicated no order effect on investors' decisions when they evaluated the information simultaneously. therefore, this study’s findings supported hypothesis 5. belief adjustment (hogarth & einhorn, 1992) implies an order effect when individuals process a sequence of information. based on the research findings presented earlier, the presence of an order effect in investors' investment decisions was indicated by the difference between groups of investors who accepted the direction of positive to negative and negative to positive information sequences. then, the group of investors who accepted the negative to positive direction gave a higher rating than the positive to the negative group or vice versa. on average, it indicated that the latest information was the main focus of investors. in other words, there was a recency effect in their assessment. it was because individual investors prioritized newer information that they found when they evaluated information. after all, they consider new information more aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 166 relevant to their decisions, as stated by pinsker (2007), especially if the direction of the information is negative, which leads to positive information; or otherwise, disclosed information close to each other systematically, as argued by graham et al. (2005). this study's findings confirm that investors are susceptible to order effects when they evaluate information when evaluating information in their decisions (tuttle et al., 1997). this study’s findings provide support for pinsker’s (2007) research, which states that there is a change in valuation of non-professional investors so that they are affected by the order when evaluating the direction of the mix of good news followed by bad news and bad news followed by good news. furthermore, this study’s findings reinforce the findings from pinsker (2011) and diagle et al. (2015), which uncovered that investors are more affected by the final information they receive in their decisions, resulting in a sequential effect in the form of a recency effect on investors when they evaluate mixed order direction information for voluntary information in a long series. hogarth and einhorn (1992) imply that cognitively, there is a possibility that individuals give higher ratings of sequential patterns than simultaneously. it is because individuals provide an assessment of each information so that they are more specific in giving higher ratings than when they have obtained all the accumulated evidence. however, this study's findings indicate that the average number of investors who accepted the sequential presentation pattern was not higher than the investors who accepted the simultaneous pattern. hogarth and einhorn (1992) have described the possibility that this can happen; even though individuals receive a simultaneous information pattern response mode, the decision-maker may still make judgments with a sequential pattern response mode, or part-by-part, to reduce cognitive stress due to variations in the information be accepted. besides, this finding is different from pinker's (2011) findings, who found that the total valuation of investors who accepted a sequential pattern was higher than that of simultaneously. researchers argue that it occurred because of differences in the proxies of information used. this study employed a mixture of financial information, corporate governance, and the industrial sector. it is different from the research by pinsker (2011), which only used voluntary information. holm and rikhardsson (2008) provide evidence that when investors receive a mix of variations in financial information and environmental information, it will affect their investment allocation. therefore, based on this study's findings, when investors received information with more varied variations simultaneously, they gave a higher allocation of ratings at the end of their assessment at the end of the session according to the final information's direction. based on the findings previously described, this study confirms the interaction between the direction of the order and the presentation pattern on individual decisions according to the belief adjustment model (hogarth & einhorn, 1992). when investors receive information that contradicts the information they received initially, such as positive information followed by negative or negative followed by positive, then decision-makers will be more sensitive to newer information. in other words, they are more sensitive to information that contradicts the previous one, especially if they receive the information aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 167 in sequential-systematic order. investors can give a higher valuation on the sequential presentation of information because the sequential presentation response mode provides investors with more opportunities to make adjustments than the simultaneous presentation pattern. therefore, they provide excessive information in the sequential pattern when the direction of the sequence of information is positive to negative or negative to positive so that the difference in sequential presentation patterns is higher than the simultaneous presentation pattern, which only provides an overall assessment. this research is in line with pinsker's (2011) findings, which proves an interaction between the direction and patterns of information presentation in changes in nonprofessional investors' assessment. besides, this study supports the results of pinsker (2011) that the difference in stock price differences in the direction of good news followed by bad news and bad news followed by good news was higher when nonprofessional investors accepted the pattern of presenting financial information than non-professional investors who accepted the pattern of presenting information simultaneously. belief adjustment (hogarth & einhorn, 1992) reveals an order effect when positive mixed information is followed by negative information or negative information followed by positive presented in a sequential pattern. previous findings suggest that order effects occur in investors' decisions when they evaluate information sequentially. then, in this pattern, their rating is higher in the direction of the negative to positive information sequence than in the direction of the positive to the negative sequence. therefore, it can be concluded that investors as users of information from companies or their information providers will be more sensitive in responding to newer information (recency effect), so they tend to be biased in making judgments. it is also seen in the shape of the "fishtail" pattern, which indicates recency. this finding confirms the belief adjustment (hogarth & einhorn, 1992), which states that an order effect occurs in individual decisions. however, the type of sequential effect that occurs in this study rejects predictions based on the belief adjustment model. it suggests that when an individual accepts the direction of a mixture of negative and positive information in a long series sequential presentation pattern, the individual will be less sensitive to the impact of newer information or later information, resulting in an effective sequence of primacy effects. this study's findings indicate that there were no signs that primacy phenomena occurred in long information chains. on the other hand, these findings indicate that the latest information was the main focus of investors; in other words, there was a recency effect. the findings of this study are consistent with previous findings that examined investment in short information series, such as alvia and sulistiawan (2010), almilia and supriyadi (2013), hanafi (2017), almilia et al. (2013), and nisa (2017), stating that there was an order effect in the form of recency when the direction of information was mixed with a sequential pattern. however, the short series of information that has been studied reveals support for recency prediction based on the belief adjustment model. therefore, this study's findings further verify the findings in a long series of information aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 168 because based on the test results, this study’s findings reject the prediction of primacy from the belief adjustment model. this study provides support for research conducted by pinsker (2007). pinsker stated that there are changes in non-professional investors' valuation when evaluating mixed direction information on sequential information presentation patterns for accounting information. furthermore, the findings of this study confirm the findings of pinsker (2011), diagle et al. (2015), and rofiyah and almilia (2017), which found that the order effect in the form of a recency effect occurred on investors when they evaluated mixed direction information on the pattern of presenting sequential information for voluntary information. the findings previously described did not indicate the occurrence of an order effect when investors evaluate information simultaneously. it showed that if the information were presented comprehensively, investors would provide a more objective assessment. even though the information was displayed in a different order from the simultaneous presentation pattern, investors could generalize all information because the information was presented comprehensively. these findings confirm hogarth and einhorn's (1992) opinion, which implies that simultaneous presentation patterns can reduce the effect of contrast on information direction. then, this study's findings corroborate almilia and supriyadi’s (2013) findings, indicating that simultaneous presentation patterns can be used to eliminate the information order effect when investors evaluate the information in their decisions. furthermore, this finding is in line with almilia et al.'s (2013) findings, which stated that there was no difference in the final assessment when the direction of the information order was positive to negative or negative to positive in the simultaneous presentation pattern of accounting and non-accounting information. this result is also consistent with rofiyah and almilia’s (2017) findings, which uncovered that there was no order effect in investment decisions when the information was presented in a simultaneous pattern in the direction of long series information mixed information series on corporate social responsibility information. besides, these findings differ from pinsker (2007,2011), who found an order effect between the direction of the mix of good news and bad news information in a simultaneous pattern. specifically, their findings implied that if the information was presented simultaneously, the order effect was at a lower level, so that their findings suggest that the simultaneous presentation pattern can reduce the order effect of the information. thus, these findings are consistent with pinsker's findings. on the other hand, these findings contrast with the findings of rafay and farid (2018), which stated that there was a sequential effect in the form of a primacy effect when investors evaluated information. it happened because they saw a perspective from a sharia banking perspective and focused on the shariah supervisory board elements that were different from the perspective of this study, presenting conventional financial and nonfinancial reporting instruments. there are also differences in the characteristics of the objectives and equity asset allocation strategies between sharia and conventional (umar, 2017). aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 169 conclusion this study examines the effect of the order of information in making investment decisions based on the direction of the order and the pattern of presenting the information. this study’s results confirm the order effect according to belief adjustment. there was a difference in valuation between investors who accepted the direction of positive to negative and negative to positive information sequences so that it could be denoted that investors were affected by the information order when they evaluated the information in an investment decision. based on the findings, investors gave a higher assessment of more recent information. alternatively, it could be concluded that their decisions were influenced by later information so that the order effect occurred in the form of recency. it suggested that investors were affected by the information order effect and only focused on newer information, which biased their judgment, thereby affecting the quality of investment decisions. on the other hand, while previous research has considered the final judgment to be higher if the information was presented sequentially, this study's findings provide a different view, where the valuation was higher if investors evaluated the information presented simultaneously across many types of information variations in a long series. however, the type of order effect that occurred in this study rejected the prediction of primacy effects according to the belief adjustment model. based on the findings, there were no signs that the primacy effect phenomenon occurred in all experimental groups in the long information series. besides, the findings did not reveal any difference in investors' investment appraisals if the information was presented simultaneously in the direction of mixed positive to negative or negative to positive information. therefore, these findings provide a perspective that the simultaneous pattern could reduce the contrast of the order of information so that investors could generalize all information because the information presented comprehensively even though the information was displayed in a different order. this study’s findings underline the importance of investors paying attention to the information’s substance provided by the company or information provider as a whole so that all information can be generalized, and not only focusing on newer information disclosure. it is because, in practice, the information available in the capital market will be in the direction of the particular direction patterns so that the user is potentially subject to bias from the sequence of information itself. this study has some limitations. first, the participants who joined this research had already been involved in investing in stocks in the capital market, but it did not mean that they were investors with comprehensive experience. future research may be necessary to prove the order effect on individual investors with experiences in the stock market, such as securities firm practitioners or set investment horizon limits on individual portfolios. finally, the information provided to participants was limited to the type of financial, governance, and industry sectoral information. in practical terms, investors may be exposed to much more complex information. research efforts in the future can present a variety of other information used by investors in making decisions, such as technical analysis, forecast management or brokers, and so on that have not been considered. aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 170 references alattar, j. m., & al-khater, k. (2007). an empirical investigation of users’ views on corporate annual reports in qatar. international journal of commerce and management, 17(4), 312–325. https://doi.org/10.1108/10569210710844381 almilia, l. s., & supriyadi. (2013). examining belief-adjustment model on investment decision making. international journal of economics and accounting, 4(2), 169–183. https://doi.org/10.1504/ijea.2013.055171 almilia, l. s., hartono, j., supriyadi, s., & nahartyo, e. (2013). examining the effects of presentation patterns, orders, and information types in investment decision making. gadjah mada in international journal of business, 15(2), 171–182. https://doi.org/10.22146/gamaijb.5701 alvia, l., & sulistiawan, s. (2010). the examination of recency and knowledge effect in investment decision making: an experimental study. indonesian journal of accounting research, 13(1), 45–58. http://doi.org/10.33312/ijar.217 aprayuda, r., & misra, f.(2020) faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan investasi investor muda di pasar modal indonesia. e-jurnal akuntansi universitas udayana, 30(5), 1084-1098. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p02 bamber, e. m., ramsay, r. j., & tubbs, r. m. (1997). an examination of the descriptive validity of the belief-adjustment model and alternative attitudes to evidence in auditing. accounting, organizations and society, 22(3-4), 249–268. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(96)00029-3 bazerman, m. h., giuliano, t., & appelman, a. (1984). escalation of commitment in individual and group decision making. organizational behavior and human performance, 33(2), 141–152. https://doi.org/10.1016/0030-5073(84)90017-5 bazerman, m.h. (1994). judgment in managerial decision making. willey & sons. inc. charness, g., gneezy, u., & imas, a. (2013). experimental methods: eliciting risk preferences. journal of economic behavior & organization, 87, 43–51. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2012.12.023 cushing, b. e., & ahlawat, s. (1996). mitigation of recency bias in audit judgment: the effect of documentation. auditing : a journal of practice and theory, 15(1), 110–122. retrieved from https://www.econbiz.de/record/mitigation-of-recency-bias-in-auditjudgment-the-effect-of-documentation-cushing-barry/10007003584 daigle, r. j., pinsker, r., & pitre, t. j. (2015). the impact of order effects on nonprofessional investors’ belief revision when presented a long series of disclosures in an experimental market setting. accounting horizons, 29(2), 313–326. https://doi.org/10.2308/acch-50997 deegan, c., & rankin, m. (1997). the materiality of environmental information to users of annual reports. accounting, auditing & accountability journal, 10(4), 562–583. https://doi.org/10.1108/09513579710367485 dillard, j. f., kauffman, n. l., & spires, e. e. (1991). evidence order and belief revision in management accounting decisions. accounting, organizations and society, 16(7), 619– 633. https://doi.org/10.1016/0361-3682(91)90016-8 elliott, w. b., hodge, f. d., kennedy, j. j., & pronk, m. (2007). are m.b.a. students a good proxy for nonprofessional investors? the accounting review, 82(1), 139–168. https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.1.139 gainau, p. c. (2020). have students comprehended investment?. journal of accounting and investment, 21(3), 514-536. https://doi.org/10.18196/jai.2103162 https://doi.org/10.1108/10569210710844381 https://doi.org/10.1504/ijea.2013.055171 https://doi.org/10.22146/gamaijb.5701 http://doi.org/10.33312/ijar.217 https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p02 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(96)00029-3 https://doi.org/10.1016/0030-5073(84)90017-5 https://doi.org/10.1016/j.jebo.2012.12.023 https://www.econbiz.de/record/mitigation-of-recency-bias-in-audit-judgment-the-effect-of-documentation-cushing-barry/10007003584 https://www.econbiz.de/record/mitigation-of-recency-bias-in-audit-judgment-the-effect-of-documentation-cushing-barry/10007003584 https://doi.org/10.2308/acch-50997 https://doi.org/10.1108/09513579710367485 https://doi.org/10.1016/0361-3682(91)90016-8 https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.1.139 https://doi.org/10.18196/jai.2103162 aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 171 gardner, m., & steinberg, l. (2005). peer influence on risk taking, risk preference, and risky decision making in adolescence and adulthood: an experimental study. developmental psychology, 41(4), 625–635. https://doi.org/10.1037/0012-1649.41.4.625 graham, j. r., harvey, c. r., & rajgopal, s. (2005). the economic implications of corporate financial reporting. journal of accounting and economics, 40(1-3), 3–73. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002 guiral, a., & esteo, f. (2006). are spanish auditors skeptical in going concern evaluations? managerial auditing journal, 21(6), 598–620. https://doi.org/10.1108/02686900610674889 hanafi, t. (2017). the testing of belief-adjustment model and framing effect on nonprofessional investor’s investment decision making. the indonesian accounting review, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.945 hogarth, m. r., & einhorn, h. (1992). order effects in belief updating: the beliefadjustment model. cognitive psychology, 24(1), 1–55. https://doi.org/10.1016/00100285(92)90002-j holm, c., & rikhardsson, p. (2008). experienced and novice investors: does environmental information influence investment allocation decisions? european accounting review, 17(3), 537–557. https://doi.org/10.1080/09638180802016627 jensen, h. l., lew, a. y., & chan, m. m. k. (1996). order effects and the extent of substantive testing. managerial auditing journal, 11(7), 21–27. https://doi.org/10.1108/02686909610131837 nisa, a. k. (2017). belief adjustment model test in investment decision making: experimentation of short information series. the indonesian accounting review, 7(1), 15–30. https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.943 parker, l. d. , ferris, k. r., & otley, d. t. (1989). accounting for the human factor. prentice hall: englewood cliffs, n.j pinsker, r. (2007). long series of information and nonprofessional investors’ belief revision. behavioral research in accounting, 19(19), 197–214. https://doi.org/10.2308/bria.2007.19.1.197 pinsker, r. (2011). primacy or recency? a study of order effects when nonprofessional investors are provided a long series of disclosures. behavioral research in accounting, 23(1), 161–183. https://doi.org/10.2308/bria.2011.23.1.161 rafay, a., & farid, s. (2018). shariah supervisory board report (ssbr) in islamic banks. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 11(2), 274-296. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2017-0180 rofiyah, f. d., & almilia, l. s. (2017). testing the effect of belief adjustment model and overconfidence on investment decision making. the indonesian accounting review, 7(2), 177–190. https://doi.org/10.14414/tiar.v7i2.952 siegel, g. & ramanauskas-marconi, h. (1989). behavioral accounting. south-western publishing co. sim, m. (2009). national culture effects on groups evaluating internal control. managerial auditing journal, 25(1), 53–78. https://doi.org/10.1108/-02686901011007306 sofyan, r., putra, d. g., & aprayuda, r. (2020). does the information on the internet media respond to the stock market? proceedings of the 5th padang international conference on economics education, economics, business and management, accounting and entrepreneurship (piceeba-5 2020), 510-520. https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.057 trotman, k.t., & wright, a. (1996). recency effects: task complexity, decision mode, and task-specific experience. behavioral research in accounting, 8(1), 175–193. retrieved from https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.00001989641&origin=inward&txgid=e687ba7e1bfc63b42b0f9777b013a3bc https://doi.org/10.1037/0012-1649.41.4.625 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002 https://doi.org/10.1108/02686900610674889 https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.945 https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90002-j https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90002-j https://doi.org/10.1080/09638180802016627 https://doi.org/10.1108/02686909610131837 https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.943 https://doi.org/10.2308/bria.2007.19.1.197 https://doi.org/10.2308/bria.2011.23.1.161 https://doi.org/10.1108/imefm-07-2017-0180 https://doi.org/10.14414/tiar.v7i2.952 https://doi.org/10.1108/-02686901011007306 https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.057 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0001989641&origin=inward&txgid=e687ba7e1bfc63b42b0f9777b013a3bc https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0001989641&origin=inward&txgid=e687ba7e1bfc63b42b0f9777b013a3bc aprayuda, misra, & kartika does the order of information affect investors' investment decisions? experimental investigation journal of accounting and investment, 2021 | 172 tuttle, b., coller, m., & burton, f. g. (1997). an examination of market efficiency: information order effects in a laboratory market. accounting, organizations and society, 22(1), 89–103. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(96)00026-8 tversky, a. & kahneman, d. (1973), availability: a heuristic for judging frequency and probability. cognitive psychology, 5(2), 207-232. https://doi.org/10.1016/00100285(73)90033-9 umar, z. (2017). islamic vs conventional equities in a strategic asset allocation framework. pacific-basin finance journal, 42(1), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.10.006 weber, e. u., blais, a.-r., & betz, n. e. (2002). a domain-specific risk-attitude scale: measuring risk perceptions and risk behaviors. journal of behavioral decision making, 15(4), 263–290. https://doi.org/10.1002/bdm.414 https://doi.org/10.1016/s0361-3682(96)00026-8 https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90033-9 https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90033-9 https://doi.org/10.1016/j.pacfin-.2015.10.006 https://doi.org/10.1016/j.pacfin-.2015.10.006 https://doi.org/10.1002/bdm.414 journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia indah cahyani gobel 1 , ahmad juanda 2 *, ihyaul ulum 3 , and mudrifah 4 abstract: research aims: this study aims to examine how intellectual capital (ic) disclosure has been carried out by indonesian higher education institutions (hei). in addition, this study examines the determinants of ic disclosure, namely age, size and accreditation status of hei. design/methodology/approach: the ic components used in this study refers to ulum (2019), which modified the research from leitner and karl-heinz (2002). this modification refers to the study program accreditation instrument (iaps) 4.0 which has been regulated by the national accreditation board for higher education. the hypotheses test is conducted using sem pls. research findings: the test results show that the age, size and accreditation status variables have a significant effect on intellectual capital disclosure (icd). theoretical contribution/ originality: this study examines the ic disclosure with iaps 4.0 that has just been applied in indonesia. practitioner/policy implication: the study results provide an overview of the factors that drive ic disclosure in indonesian hei. research limitation/implication: this study only involved 86 large indonesian non-vocational hei. keywords: intellectual capital; disclosure; non-vocational higher education introduction intellectual capital (ic) has become an issue for various sectors such as manufacturing, banking, including universities. a positive role of ic for the company both in terms of disclosure and ic performance, has made many academics focus on further studying the potential of ic and its contribution to the organization (see: clarke, seng, and whiting (2011); orens, aerts, & lybaert, 2009; tran & vo, 2020). furthermore, higher education becomes the object of great attention in the development of ic outside the conventional / profit-oriented pathway. since the primary purpose of higher education is to produce and disseminate knowledge, and no less important is the research and development of human resources (cañibano & sanchez, 2008). the academic community and the general public consider that ic universities must reach the highest level of excellence and do not require any kind of interference, but in reality universities are still slow in innovating (fazlagic, 2005). affiliation: 1,2,3,4 department of accounting, universitas muhammadiyah malang, east java, indonesia. *correspondence: juanda@umm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102154 citation: gobel, i. c., ulum, i., juanda, a. & mudrifah. (2020). determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia. journal of accounting and investment, 21(2), 362-382. article history received: 8 jan 2020 reviewed: 20 feb 2020 30 mar 2020 revised: 25 mar 2020 15 apr 2020 accepted: 18 apr 2020 mailto:juanda@umm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8788 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 363 based on european-commission (2006), ic is defined as a combination of intangible resources and organizational activities in changing the quantity of material, financial, and human resources in a system that can create a value. bukh, nielsen, gormsen, and mouritsen (2005) define ic as the process of creating value for an organization from various combinations of knowledge resources in the form of employees, customers, processes or technology. higher education is part of the science, education and innovation system of the nation and knowledge producers. the output from the most important universities is knowledge incorporated in the results of new research, publications and educated students. thus, the most valuable resources of the university are students with their organizational networks. these resources can be interpreted as intangible assets, although the term has not been disclosed in the university (leitner, 2004). kong and bezhani (2010) have done prior research about ic reporting in the 30 universities in uk. the results of this study indicate that the amount of ic information disclosed in the uk university's annual report is low. in indonesia ic research still lacks attention. one of the first studies related to ic disclosure in indonesia was conducted by ulum and novianty (2012). they examined the disclosure of ic on the official website of indonesian universities and found that in general the disclosure of ic on the official website of the university winning the qs-star was still low because none of the tertiary institutions revealed 46 items in full about ic. pratiwi (2012) also examined the disclosure of ic in 35 qs-star winning universities in indonesia with three components: human capital, structural capital and relational capital where the measurement indicators consisted of 46 items. their results state that the highest ic disclosure in human capital, structural capital, and relational capital is airlangga university, while the lowest is the bandung national institute of technology. furthermore, ulum, malik, and sofyani (2019) found that although the ic disclosure rate of many universities in indonesia was higher than universities in malaysia, the disclosure rate only reached 50% of the total items that should have been disclosed. this result indicates that university management's commitment to ic disclosure is still low. prior research on ic determinants at a university was conducted by fathony and ulum (2018). they found that ic disclosure was related to the number of students. to this day research on the determinants of ic disclosure at universities in indonesia is rarely found. therefore, this study aims to close the gap. ulum, harviana, zubaidah, and jati (2019) found that ic disclosure by universities had a positive effect on the interests of prospective students. this result shows the importance of ic disclosure, especially related to going concern issues from university entities. explicitly, this study aims to examine the disclosure of ic at the university and examine its determinants namely age, size and accreditation status of ic disclosure. this study refers to the ic disclosure research conducted by ulum (2019) who modified the research from leitner (2004). previous research on the effect of university size and age on intellectual capital disclosure (icd) was conducted by fathony and ulum (2018). however, the study failed to support the influence of the two determinants on icd. in gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 364 contrast to the research, the current research uses ic disclosure indicators which refer to the study program accreditation instrument 4.0 (iaps) which is newly regulated by the national accreditation board for higher education (ban-pt) which is then modified. it is intended that the disclosure of ic universities in indonesia following the applicable accreditation regulations. this research contributes to the study of ic disclosure in universities and its determinants considering that this still receives minimal attention from academics, especially indonesia as a context of study in developing countries. practically, this study provides an overview of university stakeholders about the extent to which ics have been disclosed and what factors are decisive. thus, university management can make the results of this research as input for ic development and increased ic disclosure at universities. literature review and hypotheses development stakeholder theory freeman and reed (1983) define stakeholders as "... any group or individual who can affect or is affected by the achievements of the organization's objectives". this theory suggests that the management of an organization is required to carry out activities expected by stakeholders because stakeholders have the right to know information about the activities of companies that affect them. the theory also states that all stakeholders have the right to be provided with information about the activities of organizations that affect them (for example, through pollution, sponsorships and security initiatives), even when they choose not to use that information or when they cannot directly play a constructive role in organizational survival (deegan & unerman, 2011). according to purnomosidhi (2005), reporting organizational activities is not limited to reporting economic or financial performance. thus, ic information reporting other than mandatory disclosure is also important to do. furthermore, craig deegan and soltys (2007) states that stakeholder theory emphasizes organizational accountability far beyond simple financial or economic performance. this theory states that organizations will voluntarily disclose information about their environmental, social and intellectual performance, exceeding and above their mandatory requests, to meet actual or acknowledged stakeholder expectations. in term of ic disclosure, stakeholder theory can be viewed from two sides namely ethical (moral) and managerial aspects. from the ethical side it is believed that all stakeholders have the right to be treated fairly by the organization, managers must manage the organization for the benefit of all stakeholders (deegan, 2004). managers have fulfilled the ethical aspects of this theory when managers are able to manage the organization to its full potential, especially in the effort to create value for an organization, it means that managers have fulfilled the ethical aspects of this theory. from the managerial field, ic is concerned with value creation, in this context it is by utilizing all the potential of the company: human capital, capital structure, and relational capital the good management gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 365 of all this potential will create value for an organization, which can then drive the organization's performance for the benefit of stakeholders. with the disclosure of ic, stakeholders will be able to see to what extent the organization is able to produce added value for the organization. research hypotheses this research is not only descriptive, but it also tests the influence of three variables that are inherent in the disclosure of ic, namely age, size and accreditation status. research about relationship of college age with disclosure aspects has been conducted, but in the context of different disclosure studies and also in different countries. banks, fisher, and nelson (1997) found that older universities tended to have better disclosure quality than younger universities in terms of service for financial performance. ismail and bakar (2011) who examined the level of accountability for disclosure of information in annual reports and websites at malaysian state universities also found similar results. based on the description above, just entering the university's size will also affect intellectual capital disclosure. thus, this study proposes a hypothesis: h1: university age has a positive effect on intellectual capital disclosure. company size relates to the disclosure of intellectual capital as explained in the legitimacy theory (guthrie, petty, yongvanich, & ricceri, 2004). the higher the size of the company, the greater the responsibility the company has for the community. one form of responsibility is to disclose ic. research related to the relationship between university size and the disclosure of intellectual capital in higher education has been conducted fathony and ulum (2018). the results of the study stated that the size of the university assessed by the number of students had a significant effect on ic disclosure. in contrast to fathony and ulum's research (2018), in this study the size of the university was measured by the number of students, the number of lecturers, the number of faculties, and the number of study programs. thus, the university's size is more comprehensive, so it is expected to obtain more accurate results. based on the description above, this study proposes the hypothesis: h2: the size of the university has a positive effect on the disclosure of intellectual capital. the accreditation status of a university indicates the quality of an university and therefore is a vital thing seen by many people, especially prospective new students (kamal & rahmadiane, 2017). accreditation status is strongly influenced by the quality of human resources owned by a university, which quality can be seen and identified from ic component items disclosed by the university. therefore, the better the accreditation status of a campus indicates the better intellectual capital owned by the campus. to attract prospective students, the campus will tend to intens express their intellectual capital (ulum et al., 2019). based on the description above, this study proposes the third hypothesis: gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 366 h3: accreditation status has a positive effect on the extent of intellectual capital disclosure. research method this type of research is an associative descriptive research that is research that describes the information with the actual situation and analyzes the relationship between variables with one another (cooper & schindler, 2001). the population in this study is the best non-vocational tertiary institution in indonesia, taken from the ministry of research, technology & higher education version 2018. the sampling technique used by researchers is purposive sampling, which is a method of determining samples based on certain criteria. the criteria for determining the sample in this study are the best nonvocational tertiary institutions in ministry of research, technology & higher education version and registered in clusters 1 and 2 in its version. this criterion is used as a basis for sampling on the grounds that clusters 1 and 2 are universities that have relatively more mature human resources and knowledge compared to campuses in subsequent clusters 3 and 4. it means, indirectly or unconsciously, universities cluster 1 and 2 have great attention to intellectual capital in their institutions. definition of variable operations the dependent variable in this study is intellectual capital disclosure. the ic component consists of three parts namely human capital, structural capital and relational capital, which consists of 60 items (ulum, 2019), as shown in table 1. table 1 ic disclosure items human capital structural capital relational capital 1. number of lecturers 31. vision, mission, objectives (vmt) 49. international cooperation in education 2. lecturer qualifications 32. vmt achievement strategy 50. international cooperation in research 3. lecturer competencies 33. the civil procedure systems (good governance) 51. international cooperation in community service 4. lecturer workload 34. quality assurance system 52. national cooperation in education 5. number of lecturers with doctoral education 35. student selection system 53. national cooperation in research 6. number of professor 36. student services 54. national cooperation in the field of public service 7. number of head lecturer 37. hr development systems 55. regional cooperation in education 8. number of lecturers who have competency / educator / industry certificates 38. lecturer research funds (internal sources) 56. regional cooperation in research source: (ulum, 2019) gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 367 table 1 ic disclosure items (cont.) human capital structural capital relational capital 9. number of temporary lecturers 39. dedication funds to the lecturer community (internal sources) 57. regional cooperation in the field of public service 10. number of active students 40. tridharma facilities and infrastructure 58. total education cooperation fund 11. number of new students 41. academic information systems 59. number of research collaboration funds 12. number of transfer students 42. e-learning 60. amount of student creative program collaboration funds 13. number of overseas students 43. library information systems 14. number of educational personnel 44. research information systems 15. qualifications of educational personnel 45. information systems 16. competencies of educational personnel 46. curriculum 17. education workforce workload 47. learning system 18. recognition of lecturer expertise 48. research and community service standards 19. lecturer scientific publications 20. scientific work of a lecturer in citation 21. lecturer products / services adopted by industry 22. lecturer-student research umbrellas 23. umbrella of community service for lecturer-students 24. student academic achievements 25. non-academic student achievements 26. graduates competitiveness 27. graduates' performance 28. lecturer scientific publications with students 29. number of lecturer articles with cited students 30. products / services of lecturers with students adopted by the community / industry source: (ulum, 2019) the independent variables in this study are university age, size, and accreditation status. age is calculated since the founding of the university until the 27th of october 2019, the last date of data collection. the size is calculated from the number of students plus the number of lecturers, faculties and the number of study programs divided by four: gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 368 accreditation status accreditation status is obtained from the national accreditation board for higher education (ban-pt). accreditation status is calculated from: from 86 universities there are four types of accreditation, a, b, c, and have not been accredited i , which is then measured by scoring, if a is given a number 4, b is given a number 3, c is given a number 2, and unaccredited is given a number 1. sources of data from this study were obtained from the official websites of each nonvocational tertiary institution, and the official website of ministry of research, technology and higher education. data collection techniques in this study using documentation techniques. the documentation technique is used to obtain data that has already been made and has been processed by others (ulum & juanda, 2018 ) . this data was obtained using documentation by re-recording the data needed in the form of ms. excel. data analysis was performed with content analysis, a method for collecting and analyzing from a text. text here can be in the form of words, numbers, and images that can be conveyed. content analysis in this study was carried out with the six stages of the numerical coding system as presented in table 2. table 2 six ways numerical coding system code if 0 item not disclosed 1 there is an item title, but no content 2 items are expressed in narrative format 3 items are expressed in number format 4 items are expressed in monetary unit format 5 items are expressed in graphic / chart / picture format source: (ulum, 2019) further analysis was using statistic descriptive for explain measures such as the deployment of the average, minimum, maximum, standard deviation, and range on the sample data (ulum & juanda, 2018). next testing the hypothesis by using techniques of sem (structural equation modeling) with 6.0 warppls program. sem analysis techniques using the warppls program are: open / create project file , raw of the data, pre-process data, define of the variables and links in sem model , and perform / view sem analysis / results. the steps in sem warppls testing that can be described are to assess the criteria of model fit. conformity test between theoretical models and empirical data can be seen at the level (goodness-of-fit statistics). a model is said to be fit if the covariance matrix of a model is the same as the covariance of the data matrix (observed). model fit in the warppls 6.0 program can be seen from the output of general results to judge based on the model fit indices and p values by using ten fit indicators, namely: gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 369 1. the average path coefficient (apc) has a value of p <0.05 2. average r-squared (ars) has a p value <0.05 3. average adjusted r-squared (aars) memiliki nilai p< 0.05 4. the average block variance inflation factor (avif) has a value <5 and ideally <3.3 5. average full collinearity vif (afvif) has a value <5 and ideally <3.3 6. tenenhaus gof (gof) has a small value> = 0.1, medium> = 0.25, large> = 0.36 7. sympson's paradox ratio (spr) has a value> 0.7 and ideally 1 8. r-squared contribution ratio (rscr) has a value> 0.9 and ideally 1 9. statistical suppression ratio (ssr) is accepted if the value> 0.7 10. nonlinear bivariate causality direction ratio (nlbcdr) is accepted if the value is> 0.7 the indicators above can show the path coefficient and the p value of each direct relationship in the research model. the fit indices and p values model section displays the results of three fit indicators namely average path coefficient (apc), average rsquared (ars), and average adjusted r-squared (aars). p values for apc, ars and aars must be less than 0.05 or significant. results and discussion overview of research objects the object of this research is the disclosure of intellectual capital in non-vocational tertiary institutions in indonesia. the ministry is used as a reference because the ministry is a ministry within the indonesian government that conducts research, technology and tertiary institutions that are constantly moving and working to improve the quality of higher education in indonesia and its assessment parameters can be easily seen and accessed. ministry of research, technology and higher education ranking parameters are based on information obtained from various systems. the main components used by ministry of research, technology and higher education as parameters include 5 (five) main components, namely: the quality of human resources, which includes the percentage of the number of dobtoral lecturers, the percentage of the number of head lecturers and professors, and the ratio of students to lecturers; institutional quality, which includes the accreditation of institutions and study programs, the number of internationally accredited study programs, the number of international students and the number of university collaborations; the quality of student activities, which include student performance, the quality of research and community service, which includes research performance, community service performance, and the number of scopus indexed scientific articles per number of lecturers and; quality of innovation, which includes innovation performance. in addition, the indicators used in several main components also experienced adjustments, including the addition of higher education cooperation indicators in the main institutional components. the data analysis results at the higher education database (pddikti) of the ministry of research, technology and higher education, data released by the ministry of research, technology and other relevant sources, 5 (five) gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 370 higher education clusters are obtained. the universities included in the 5 (five) clusters are as follows: 1. cluster 1 numbered 14 universities; 2. cluster 2 is 72 universities; 3. cluster 3 totals 299 universities; 4. cluster 4 totals 1,470 universities, and 5. cluster 5 amounts to 155 tertiary institutions. based on the purposive sampling method set out in chapter iii, a total of 86 nonvocational tertiary institutions are listed in the ministry of research, technology and higher education ranking and have met the criteria. the sample selection procedures are presented in table 3. table 3 determination of the number of samples no sample criteria amount 1. the best non-vocational tertiary education version of ministry of research, technology and higher education in 2018 100 2. higher education institutions arenot listed in clusters 1 and 2. (14) number of samples ministry of research, technology and higher education's best non-vocational colleges 86 of the 100 non-vocational tertiary institutions listed in 2018 ministry of research, technology and higher education ranking, not all of the tertiary institutions met the criteria needed in this study. there are 14 companies are not included in clusters 1 and 2. so that universities that meet the sample criteria are 86 universities. descriptive data table 4 shows the descriptive statistics of research data. it can be seen that the first independent variable is age, where the college that has the oldest age is the theological philosophy school in jakarta with 85.2 years of age,and the college that has the youngest age is yogyakarta veterans national development university with 5 years of age . table 4.2 shows that the age has an average of 51.2437, with a standard deviation of 15.02238, which shows that there is no gap between the universities with the highest and lowest ages because the standard deviations are smaller than the average age of the tertiary institutions. table 4 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation age 86 5.00 85.20 51.2437 15.02238 size 86 58.00 16965.00 4065.0233 3575.60273 accreditation 86 0.43 4.00 3.2860 0.46289 icd 86 31.00 57.00 42.6512 5.68127 the results of the presentation of descriptive statistics above also show that the maximum age of tertiary education is 85 years and the average age is 50 years and gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 371 above. this can indicate that the age of tertiary institutions in indonesia is still relatively large because the average age is still in the range of 50 years and above. the second independent variable, namely size, also produces smaller standard deviations, with an average size of 4065.0233 where the university with the highest number of sizes is brawijaya university with a total size of 16965.00, while the lowest is jakarta theological philosophy college with a total size of 58.00 . size in descriptive statistics shows an average value of 4,065 and a maximum value of 16,965, meaning that the average size (number of students, lecturers, faculties, study programs) at universities in indonesia is relatively large. the third independent variable, namely accreditation, produces a smaller standard deviation compared to the average, where the national university which has the most number of accreditations is 4.00, while the lowest is the malang institute of technology with several 0.43. accreditation on descriptive statistics shows an average value of 3.28 while the maximum value is 4.00. it shows that the average accreditation at tertiary institutions in indonesia is still relatively small because it ranges between the accreditation scores of b. the number of samples is 86 consist of the best non-vocational tertiary institutions in the ministry of research, technology and higher education version, the average icd was 42.6512 with a maximum of 57.00 expressed by yogyakarta state universities and a minimum of 31.00 disclosed by malang university of technology. the standard deviation in the disclosure of intellectual capital shows that the standard deviation is smaller than the average value. this means that the results show good results, because good standard deviations reflect deviations from the sample data are smaller than the average value. the standard deviation shows that the icd revealed by each of the best universities in the ministry of research, technology and higher education version has almost the same magnitude between each sample of their universities. content analysis result icd can be described by content analysis, this analysis is used to collect ic item data that is disclosed on the official website of non-vocational tertiary institutions conducted by scoring. scoring in the assessment of intellectual capital disclosures consists of the numbers 0, 1, 2, 3, 4, and 5. ic component reporting is presented as a value starting from "0" if the item is not disclosed, value "1" if there is an item title, but not it contains, the value of "2" items is expressed in narrative format, value "3" if items are expressed in number format, value "4" if items are disclosed in monetary format, and value "5" if items are expressed in graphic / chart / picture format . the icd is presented in figure 1. gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 372 note: hc: human capital; sc: structural capital; rc: relational capital figure 1 disclosure of intellectual capital based on figure 1, it can be seen that of the three components of intellectual capital disclosure , the highest disclosure is the structural component of capital with a percentage of disclosure of 80.36% then the second highest is the relational capital component with a percentage of 71.41% and the lowest is the human component capital with a percentage of 65.07%. note: hc: human capital; sc: structural capital; rc: relational capital figure 2 percentage disclosure of intellectual capital based on figure 2 it can be seen that the disclosure of the highest intellectual capital component in relational capital of 12 items totals 89%. this is due to the large number of non-vocational tertiary institutions that have revealed e-learning, library information systems that are expressed in a separate web form, and curricula that have been widely presented in the form of tables so that it is more informative. while the gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 373 disclosure of the lowest intellectual capital component is in the human capital component . it is because the number of human capital items is the most compared to other components, in addition to the large number of universities that do not disclose information related to the workload of lecturers, the number of non-permanent lecturers, the workload of educational staff, as well as research and community service. furthermore, based on the figure 2 it also can be seen that the disclosure of the components of intellectual capital many were not disclosed. overall, out of 60 the number of undisclosed items reached 65.49%. the lowest item disclosure in the human capital component is the workload of lecturers, the number of non-permanent lecturers, the number of transfer students, and the workforce of educational staff. this is explained by the number of tertiary institutions which revealed that this component did not reach half of the total 86 tertiary institutions which provided information on these human capital items . the lowest item disclosure in the structural capital component is the lecturer research fund items and the dedication funds to the lecturer community. this is explained by the fact that there are still many universities that do not disclose the nominal value of research funding or community service because this item relates to accountability reports that are rarely freely accessible to the general public. while in the relational capital component , more than 50% of universities do not present information on the amount of education cooperation funds. that is because many universities do not present financial information in a transparent manner as well as disclosure on structural capital items that are not widely disclosed regarding research and service funds. the lowest component of intellectual capital disclosure is disclosure in the form of monetary format. this is explained from the 60 number of items disclosed which reached 0.65%. the highest monetary disclosure is in the relational capital component, which is the item amount of research collaboration funds. however, out of 86 universities there were only six that revealed. the rest are still revealed only a lot of titles, but can not be accessed. the second lowest intellectual capital disclosure component is in the form of numbers. this is explained from the 60 number of items disclosed which only reached 1.42%. disclosure in the form of the highest number in the relational capital component, namely the item amount of research collaboration funds. however, out of 86 universities there were only 18 universities that disclosed. the components of intellectual capital disclosure that are expressed low except in monetary and numerical form are in the title item format but there are no contents. this is explained from the 60 number of items disclosed that only reached 2.98%. disclosure is only in the form of the highest item title in the structural capital component, namely in the dedication fund items in the lecturer community (internal sources). however, from 86 universities there were only 26 universities that disclosed. the highest intellectual capital disclosure components are in chart/chart/picture format. this is explained from the 60 number of items disclosed in the format reaching 66.47%. the disclosure of the most intellectual component of capital are disclosed in graphic/chart/image format is the relational capital component . this is explained by the gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 374 results of the most assessment revealed in the structural capital component, namely the items of international, national and regional cooperation presented by the university's website in the form of graphic/chart/picture format as proof of the cooperation that has been established and carried out. these items clearly function as the main attraction of the tertiary institution and increase the attractiveness of visitors and the publication media to be presented to the public, especially those who really need information about the tertiary institution. the second highest intellectual capital disclosure component is in the form of narration. it is explained from the 60 number of items expressed in narrative form reaching 33.65%. the most disclosed component of intellectual capital in the form of narrative is the structural capital component, namely the vision and mission items. vision, mission, goals are a picture of the future chosen by an organization and which will be realized sometime in the allotted time. this shows that the efforts made by the university to provide a clear picture of the direction of each university in the future and of course the better the vision, mission, and goals set by each university will have an impact on the desired performance sustainability to make the best tertiary institution and increase the appeal of the people who will choose the sustainability of their education. of the three components of intellectual capital that must be disclosed, it still does not show equitable distribution, many items have not been disclosed by universities which are included in the ranking of the best universities in the ministry of research, technology and higher education version. according to ulum (2016) this is caused by the absence of university obligations in disclosing transparency and accountability regarding the importance of disclosing public information, besides that universities are not required to produce relevant annual reports but universities must implement their financial accounting systems. in line with the existence of the republic of indonesia (2008) regarding public information openness (kip), it can be taken into consideration in relation to the regulation of state universities (ptn) required to report annual reports regularly, for the benefit of users in the long term. hypothesis testing results the researcher will first present a model match table that shows whether the data tested meets the criteria (table 5). it can be seen that apc, ars, and aars, each of which has p-values <0.001, <0.001, and <0.001, have fulfilled the criteria if p value <0 , 05 . avif with a value of 1,057 has met the criteria of <= 5. afvif and rscr with values of 1,266, 1,000, respectively, when viewed from the criteria, have shown an ideal number with criteria <= 5 and the ideal size is <= 3.3 for afvif, while rscr criteria are> = 0.9 with the same ideal number, namely = 1. gof with a value of 0.592 indicates a large number with criteria> = 0.36, while for small and medium criteria have criteria> = 0.1, and> = 0.25. ssr with a value of 1,000 has met the criteria, which criteria are> = 0.7. it can be concluded that the data tested fulfilled all the criteria. https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_24 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_24 gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 375 tabel 5 model fit and quality indices independent variable to dependent variable model fit and quality indices index p-value average path coefficient (apc) 0.300 p<0.001 average r-squared (ars) 0.350 p<0.001 average adjusted r-squared (aars) 0.326 p<0.001 average block vif (avif) 1.057 average full collinearity vif (afvif) 1.266 tenenhaus gof (gof) 0.592 r-squared contribution ratio (rscr) 1.000 statistical suppression ratio (ssr) 1.000 evaluation of structural model (inner model) the evaluation of pls models is done by measurement models, commonly called outer models and structural models, or are called inner models. the inner model is a structural model used to predict causality relationships between latent variables between constructs (sholihin & ratmono, 2013). in this study researchers only used one model, namely the inner model because the data obtained were not generated from the questionnaire. table 6 adjusted r 2 and q 2 values variable adjusted r 2 q 2 intellectual capital disclosure 0.326 0.354 testing the inner model can be in the form of adjusted r 2 and q 2. adjusted. r square is used to measure the variation in the independent variable changes to the dependent variable. the higher the value of adjusted r 2 , the better the prediction model of research models studied. furthermore, a q 2 value higher than zero shows good prediction (sholihin & ratmono, 2013). the table showing the results adjusted r 2 and q 2 as which are presented in table 6. n use values adjusted r-square of 0.326 indicates that the age, size and accreditation may explain the intellectual capital disclosure amounted to 32.6% of the remaining 67.4% is influenced by variables other outside research model. furthermore, the value of q 2 obtained by 0.354. this means that the estimation of the model shows good predictive validity because the q 2 value is more than zero (sholihin & ratmono, 2013). table 7 shows the hypotheses testing results whilst figure 3 depicts analysis output of warppls 6.0. table 7 hypothesis test results hypothesis information path coefficient value signification value ( onetailed) interpretation of direction and significance decision h 1 ageicd 0.20 <0.01 positive, significant supported h2 size icd 0.34 <0.01 positive, significant supported h 3 acrdicd 0.36 <0.01 positive, significant supported note: age = age ; size = size ; acrd = accreditation ; icd = intellectual capital disclosure https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_26 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_26 gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 376 figure 3 output warppls 6.0 discussion based on the results of the presentation of descriptive statistics shows that the maximum age of tertiary education is 85 years and an average age of 50 years and above. this can indicate that the age of tertiary institutions in indonesia is still relatively large because the average age is still in the range of 50 years and above. size in descriptive statistics shows an average value of 4,065 and a maximum value of 16,965, meaning that the average size (number of students, lecturers, faculties, study programs) at universities in indonesia is relatively large. the accreditation status in descriptive statistics shows an average value of 3.28 while the maximum value is 4.00. this shows that the average accreditation at tertiary institutions in indonesia is still relatively small because it ranges between the accreditation scores of b. based on the results of intellectual capital disclosure testing in 86 (eighty-six) best nonvocational tertiary institutions in indonesia when viewed in terms of disclosure of the components of human capital, structural capital and relational capital , the highest disclosure is in the structural capital component , amounting to 80.36% and the lowest disclosure was in the human capital component with a percentage of 65.07%. the thing that causes the disclosure of the low human capital component is because many universities do not disclose information related to the lecturer workload, the number of non-permanent lecturers, the lecturer workload, the workforce of educational staff and research paying between lecturers and students. the most disclosure of all components of intellectual capital is at yogyakarta state university with a total disclosure of 57 items from a total of 60 items of intellectual capital components . while the lowest intellectual capital item disclosure with the number of disclosures is only 31 items at the malang institute of technology. in line with stakeholder theory which says that an organization is required to carry out activities expected by the stakeholders and has the right to disclose these activities to stakeholders . therefore, disclosure of intellectual capital is one of the important things that needs to be reported to stakeholders because the information related to the gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 377 company is not only limited to financial reports but information on intellectual capital is also crucial (5) . in a study conducted by pratiwi (2012), said that making annual reports by universities in indonesia is still very rare, even though in some countries (for example in europe, australia and singapore), universities have delivered annual reports regularly every year, which can be accessed through the university's official website. the information presented in the annual report can be more accurate and traceable than the information posted on the university's website. annual reports are usually presented in pdf format so that they are more "established" as information that does not change as information on the website can change at any time. but in fact to get information in the annual report is very difficult because universities rarely update the information in the media. effect of age on intellectual capital disclosure based on the test results show that the first hypothesis is accepted that age has a significant effect on intellectual capital disclosure . judging from the descriptive data on descriptive statistics shows the average age of tertiary institutions in indonesia is relatively large because the average age is still above 50 years with a maximum value of 85 years. in stakeholder theory states that an organization cannot act in its own interests but must also provide benefits to stakeholders and report the results of their activities through reporting and disclosure. the test results in this study support the research conducted by banks et al. (1997) which states that universities which are more established or earlier established tend to have better disclosure quality than new universities in terms of service of financial performance. this is also reinforced by research conducted by ismail and bakar (2011) which examines the level of accountability for information disclosure in annual reports and websites at malaysian state universities. the test results in his research stated that the more established universities revealed more information on their annual reports and websites compared to the newly established universities. with an older age, there is also more information owned so that the information disclosed is higher. from the test results and seen in the results of previous studies which strengthen the results of this study can show that the older the age of a university, the more information will be disclosed and the higher the disclosure of intellectual capital , and vice versa the younger the age of a university then the information available is still and the disclosure of intellectual capital at the university will be even lower. effect of size on intellectual capital disclosures based on the test results show that the second hypothesis is accepted that the size of the university measured by the number of students, lecturers, faculty and study programs has a positive effect on intellectual capital disclosure . in the presentation of descriptive data on descriptive statistics shows an average value of 4065 and a https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_23 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_34 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_3 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_3 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_16 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_16 gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 378 maximum value of 16,965, meaning that the average size (number of students, lecturers, faculties, study programs) at universities in indonesia is relatively large. these results are in line with legitimacy theory, which states that the company's size will also increase the responsibility held by the company to the community. one type of responsibility is to report the company's intellectual capital . this also relates to stakeholder theory stating an organization cannot act in its own interests but must also provide benefits to its stakeholders and report the results of their activities through reporting and disclosure. therefore, from the perspective of stakeholder theory , a website can be a balanced and efficient means of communication to meet accountability to university stakeholders (ismail & bakar, 2011) . this study supports research conducted by fathony and ulum (2018) which states that company size has a significant effect on intellectual capital disclosure. in fathony and ulum's research (2018), using the 44 best state universities in indonesia version 4 of the international colleges and universities (4icu) in 2018 as the object of study. in the study the second variable is the size calculated from the number of students and produces a significant probability under 0.05 (5%), and t arithmetic 3,806 which means greater than t table is 2,021. this shows that the size (number of students) of state tertiary institutions significantly influences intellectual capital disclosure. p enelitian also strengthens research conducted by aprisa, tanjung, and silfi (2016) who studied the disclosure of intellectual capital in the company. in his research stated that the influence of company size variables on the disclosure of intellectual capital, it is because the greater the size of a company, the higher the demands for information disclosure compared to smaller companies. the influence between the measures on the disclosure of intellectual capital in tertiary institutions indicates that the larger the size of a tertiary institution, the greater the disclosure of intellectual capital by the tertiary institution, because the disclosure is highly needed by the stakeholders of the tertiary institution. effect of accreditation status on intellectual capital disclosure based on the test results show that the third hypothesis is accepted that accreditation has a significant effect on intellectual capital disclosure. the test results show that there is a relationship between the variables of accreditation status of a tertiary institution to the openness or disclosure of intellectual capital information at a tertiary institution. the status of accreditation in descriptive statistics shows an average value of 3.28 while the maximum value is 4.00. this shows that the average accreditation at tertiary institutions in indonesia is still relatively small because it ranges between the accreditation scores of b. in stakeholder theory suggests that the management of an organization is required to carry out activities expected by stakeholders because stakeholders have the right to know information about the activities of companies that affect them. activities that are meant by stakeholders are activities that can bring the company in a good direction and support the good name of the company, this can be achieved one of them by https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_16 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_12 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_12 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_12 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_12 gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 379 revealing intellectual capital in the company. in line with what was stated by purnomosidhi (2005) , reporting of organizational activities is not limited to reporting economic or financial performance. thus, reporting on intellectual capital and other information beyond mandatory disclosure is also important to do. accreditation for a university is important for many people and is often a consideration for many people because a good accreditation status illustrates good quality in the university, so that it can achieve good accreditation for a college in its assessment can be assessed one of them from the availability information needed by assessors so disclosure of information about intellectual capital is also important. the results of this study do not support research conducted by fathony and ulum (2018) which states that the status of accreditation has no significant effect on intellectual capital disclosure . where in the study used 44 of the best state universities in indonesia version 4 of the international colleges and universities (4icu) in 2018 as the object of study and showed that the third variable, namely accreditation status, resulted in a significant probability above 0.05 (5%), and a t count of -196. this shows that the accreditation status does not significantly influence the intellectual capital disclosure of tertiary institutions because the significant probability is above 5% and the t count for accreditation status is smaller than t table. however, there are other studies that support the results of the study stating that the accreditation status has a significant effect on the disclosure of intellectual capital at universities, namely research conducted by aulia, ulum, and wahyuni (2019) that uses 41 of the best muhammadiyah universities in version 4icu 2018. based on the assessment results, there are three accreditation namely a, b and c, which are given a score of "3" for accreditation a, score "2" for accreditation b and score "1" for accreditation c. after doing content analysis, it is known the level of intellectual capital disclosure (icd) of each college. the average level of university disclosure is above average, namely ic disclosure on human capital items 95%, structural capital 93% and relationall capital 92%. the low level of disclosure of tertiary institutions with accreditation status other than a and b, is due to several universities such as muhammadiyah university of palu and muhammadiyah university of luwuk banggai, which do not disclose the number of permanent lecturers, which overall colleges with accreditation status a and b disclose these items. whereas most ic item disclosures were yogyakarta muhammadiyah university. from these results it can be drawn that states that the accreditation status influences the disclosure of intellectual capital at universities in line with saputro, anggraeni, and mukhlason (2012) which states that the better the value of accreditation, will have an impact on outsiders' views on the quality of study programs and also college institution. from the results of this study can show that the better the accreditation status of a tertiary institution, the better the tertiary institution's disclosure of intellectual capital is because basically the accreditation status of a university is an important thing that is considered by many people because good accreditation reflects good quality also in the university and is important information that must be known and disclosed. https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_23 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_12 https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_enref_12 gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 380 conclusion this study found that the highest ic component disclosure in the sample universities was structural capital. while the disclosure of the lowest intellectual capital component is in human capital. furthermore, from 86 universities, the highest number of ic disclosures was by yogyakarta state university, while the university that revealed the lowest ic was the malang national institute of technology which only revealed 31 items from a total of 60 items of intellectual capital component disclosure. of the 3 (three) independent variables studied, all variables have a positive effect on ic disclosure. a study certainly has limitations b ome limitations in this study first is d ata icd variables can only be measured in time for the media to find the data in the form of official university website is dynamic and continuously updated historical data. second, there is limited website access, where some websites cannot be accessed or accessed but do not display the information needed by researchers. departing from these limitations, it may be possible to conduct further research using the university's annual report as a unit of analysis and data source if available, so that data may be available more fully and panel data testing can be carried out. references aprisa, r., tanjung, a. r., & silfi, a. (2016). pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe auditor dan tipe industri terhadap pengungkapan modal intelektual (studi empiris pada perusahaan yang termasuk dalam indeks kompas 100 tahun 2014 bursa efek indonesia). riau university. aulia, d., ulum, i., & wahyuni, e. d. (2019). pengaruh ukuran, kompleksitas, program internasional, dan status akreditasi terhadap pengungkapan intellectual capital pada universitas muhammadiyah di indonesia. jurnal akademi akuntansi (jaa), 2(2), 5872. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10152 banks, w., fisher, j., & nelson, m. (1997). university accountability in england, wales, and northern ireland: 1992-1994. journal of international accounting auditing & taxation, 6(2), 211 226. https://doi.org/10.1016/s1061-9518(97)90006-9 bukh, p. n., nielsen, c., gormsen, p., & mouritsen, j. (2005). disclosure of information on intellectual capital in danish ipo prospectuses. accounting, auditing & accountability journal, 18(6), 713-732. https://doi.org/10.1108/09513570510627685 cañibano, m. l., & sanchez, p. (2008). intellectual capital management and reporting in universities and research institutions. estudios de economía aplicada, 26(2), 7-25. clarke, m., seng, d., & whiting, r. h. (2011). intellectual capital and firm performance in australia. journal of intellectual capital. 12(4), 505-530. https://doi.org/10.1108/14691931111181706 cooper, d., & schindler, p. (2001). business research method. ner york: mcgraw hill international edition. deegan, c. (2004). financial accounting theory. sydney: mcgraw-hill book company. deegan, c., & soltys, s. (2007). social accounting research: an australasian perspective. paper presented at the accounting forum. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/247635010_social_accounting_research_ an_australasian_perspective https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10152 https://doi.org/10.1016/s1061-9518(97)90006-9 https://doi.org/10.1108/09513570510627685 https://doi.org/10.1108/14691931111181706 https://www.researchgate.net/publication/247635010_social_accounting_research_an_australasian_perspective https://www.researchgate.net/publication/247635010_social_accounting_research_an_australasian_perspective gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 381 deegan, c., & unerman, j. (2011). unregulated corporate reporting decisions: considerations of systemsoriented theories: financial accounting theory. london: mcgraw-hill. fathony, m. m., & ulum, i. (2018). university’characteristics, accreditation status, and intellectual capital disclosure: evidence from indonesia. international journal of economics and research, 9(6), 23-36. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewj5skw92ifqahwb4xmbhfkea6yqfjaaegqiahab&ur l=https%3a%2f%2fwww.ijeronline.com%2fdocuments%2fvolumes%2f2018%2f nov%2520%2520dec%252018%2fijer%2520v9i6%2520nd(3).pdf&usg=aovvaw1otzrgpaa 1zjngdoavz78r fazlagic, a. (2005). measuring the intellectual capital of a university. trabajo presentado en trends in the management of human resources in higher education. parís, francia. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewjk5ojt2ifqahx563mbhszmbygqfjaaegqiarab&url =https%3a%2f%2fwww.oecd.org%2feducation%2fimhe%2f35322785.pdf&usg= aovvaw1crqmxxk7nsn4zgcqembuo freeman, r. e., & reed, d. l. (1983). stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance. california management review, 25(3), 88-106. https://doi.org/10.2307/41165018 guthrie, j., petty, r., yongvanich, k., & ricceri, f. (2004). using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting. journal of intellectual capital, 5(2), 282-293. https://doi.org/10.1108/14691930410533704 ismail, s., & bakar, n. b. a. (2011). reporting practices of malaysian public universities: the extent of accountability disclosure. african journal of business management, 5(15), 6366-6376. https://doi.org/10.5897/ajbm10.1350 kamal, b., & rahmadiane, g. d. (2017). pengaruh persepsi, akreditasi prodi, dan promosi terhadap keputusan memilih program studi akuntansi pada politeknik harapan bersama. jurnal inspirasi bisnis dan manajemen, 1(2), 145-158. https://doi.org/10.33603/jibm.v1i2.866 kong, e., & bezhani, i. (2010). intellectual capital reporting at uk universities. journal of intellectual capital, 11(2), 179-207. https://doi.org/10.1108/14691931011039679 leitner, k.-h. (2004). intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application for austrian universities. research evaluation, 13(2), 129-140. https://doi.org/10.3152/147154404781776464 orens, r., aerts, w., & lybaert, n. (2009). intellectual capital disclosure, cost of finance and firm value. management decision, 47(10), 1536-1554. retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/cb44/342f848148de5424d2b5e07c5eb0a3296b8c.pd f pratiwi, r. y. (2012). analisis praktik pengungkapan intellectual capital pada website universitas peraih qs-star 2011. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 2(2), 323-334. https://doi.org/10.22219/jrak.v2i2.1078 purnomosidhi, b. (2005). analisis empiris terhadap determinan praktik pengungkapan modal intelektual pada perusahaan publik di bej. tema (telaah ekonomi, manajemen, dan akuntansi), 6(2), 87-99. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewj3um3w7o_qahuhyyskhfkldrkqfjabegqibrab&url =http%3a%2f%2fpurnomo.lecture.ub.ac.id%2ffiles%2f2012%2f02%2fditermina n-modal-intelektual.pdf&usg=aovvaw0kw9bx83yswgqxo0hvqs8c https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5skw92ifqahwb4xmbhfkea6yqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fwww.ijeronline.com%2fdocuments%2fvolumes%2f2018%2fnov%2520-%2520dec%252018%2fijer%2520v9i6%2520nd(3).pdf&usg=aovvaw1otzrgpaa1zjngdoavz78r https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5skw92ifqahwb4xmbhfkea6yqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fwww.ijeronline.com%2fdocuments%2fvolumes%2f2018%2fnov%2520-%2520dec%252018%2fijer%2520v9i6%2520nd(3).pdf&usg=aovvaw1otzrgpaa1zjngdoavz78r https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5skw92ifqahwb4xmbhfkea6yqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fwww.ijeronline.com%2fdocuments%2fvolumes%2f2018%2fnov%2520-%2520dec%252018%2fijer%2520v9i6%2520nd(3).pdf&usg=aovvaw1otzrgpaa1zjngdoavz78r https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5skw92ifqahwb4xmbhfkea6yqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fwww.ijeronline.com%2fdocuments%2fvolumes%2f2018%2fnov%2520-%2520dec%252018%2fijer%2520v9i6%2520nd(3).pdf&usg=aovvaw1otzrgpaa1zjngdoavz78r https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5skw92ifqahwb4xmbhfkea6yqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fwww.ijeronline.com%2fdocuments%2fvolumes%2f2018%2fnov%2520-%2520dec%252018%2fijer%2520v9i6%2520nd(3).pdf&usg=aovvaw1otzrgpaa1zjngdoavz78r https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5skw92ifqahwb4xmbhfkea6yqfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fwww.ijeronline.com%2fdocuments%2fvolumes%2f2018%2fnov%2520-%2520dec%252018%2fijer%2520v9i6%2520nd(3).pdf&usg=aovvaw1otzrgpaa1zjngdoavz78r https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjk5ojt2ifqahx563mbhszmbygqfjaaegqiarab&url=https%3a%2f%2fwww.oecd.org%2feducation%2fimhe%2f35322785.pdf&usg=aovvaw1crqmxxk7nsn4zgcqembuo https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjk5ojt2ifqahx563mbhszmbygqfjaaegqiarab&url=https%3a%2f%2fwww.oecd.org%2feducation%2fimhe%2f35322785.pdf&usg=aovvaw1crqmxxk7nsn4zgcqembuo https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjk5ojt2ifqahx563mbhszmbygqfjaaegqiarab&url=https%3a%2f%2fwww.oecd.org%2feducation%2fimhe%2f35322785.pdf&usg=aovvaw1crqmxxk7nsn4zgcqembuo https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjk5ojt2ifqahx563mbhszmbygqfjaaegqiarab&url=https%3a%2f%2fwww.oecd.org%2feducation%2fimhe%2f35322785.pdf&usg=aovvaw1crqmxxk7nsn4zgcqembuo https://doi.org/10.2307/41165018 https://doi.org/10.1108/14691930410533704 https://doi.org/10.5897/ajbm10.1350 https://doi.org/10.33603/jibm.v1i2.866 https://doi.org/10.1108/14691931011039679 https://doi.org/10.3152/147154404781776464 https://pdfs.semanticscholar.org/cb44/342f848148de5424d2b5e07c5eb0a3296b8c.pdf https://pdfs.semanticscholar.org/cb44/342f848148de5424d2b5e07c5eb0a3296b8c.pdf https://doi.org/10.22219/jrak.v2i2.1078 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj3um3w7o_qahuhyyskhfkldrkqfjabegqibrab&url=http%3a%2f%2fpurnomo.lecture.ub.ac.id%2ffiles%2f2012%2f02%2fditerminan-modal-intelektual.pdf&usg=aovvaw0kw9bx83yswgqxo0hvqs8c https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj3um3w7o_qahuhyyskhfkldrkqfjabegqibrab&url=http%3a%2f%2fpurnomo.lecture.ub.ac.id%2ffiles%2f2012%2f02%2fditerminan-modal-intelektual.pdf&usg=aovvaw0kw9bx83yswgqxo0hvqs8c https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj3um3w7o_qahuhyyskhfkldrkqfjabegqibrab&url=http%3a%2f%2fpurnomo.lecture.ub.ac.id%2ffiles%2f2012%2f02%2fditerminan-modal-intelektual.pdf&usg=aovvaw0kw9bx83yswgqxo0hvqs8c https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj3um3w7o_qahuhyyskhfkldrkqfjabegqibrab&url=http%3a%2f%2fpurnomo.lecture.ub.ac.id%2ffiles%2f2012%2f02%2fditerminan-modal-intelektual.pdf&usg=aovvaw0kw9bx83yswgqxo0hvqs8c gobel, juanda, ulum, & mudrifah determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in indonesia journal of accounting and investment, 2020 | 382 saputro, f. c., anggraeni, w., & mukhlason, a. (2012). pembuatan dashboard berbasis web sebagai sarana evaluasi diri berkala untuk persiapan penilaian akreditasi berdasarkan standar badan akreditasi nasional perguruan tinggi. jurnal teknik its, 1(1), a397-a402. http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v1i1.1141 sholihin, m., & ratmono, d. (2013). analisis sem-pls dengan warppls 3.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis. yogyakarta: penerbit andi. tran, n. p., & vo, d. h. (2020). human capital efficiency and firm performance across sectors in an emerging market. cogent business & management, 7(1), 1738832. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1738832 ulum, i., & novianty, n. (2012). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan intellectual capital pada official website perguruan tinggi indonesia. prosidings simposium nasional akuntansi, 15, 1-22. retrieved from http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=6275 ulum, i., harviana, r. r., zubaidah, s., & jati, a. w. (2019). intellectual capital disclosure and prospective student interest: an indonesian perspectives. cogent business & management(just-accepted), 1707041. https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1707041 ulum, i., malik, m., & sofyani, h. (2019). analisis pengungkapan modal intelektual: perbandingan antara universitas di indonesia dan malaysia. jurnal ekonomi dan bisnis, 22(1), 163-182. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2343 http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v1i1.1141 https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1738832 http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=6275 https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1707041 https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2343 journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper value relevance of asset revaluation disclosure yossi diantimala1* and hafiez sofyani2 abstract: research aims: the paper aims to examine the value relevance of asset revaluation disclosure after seven years of implementation of international accounting standards (ias). this paper highlights the implementation of sfas 16 which is converged to ias 16 regarding fixed assets. the sfas 16 requires companies to disclose the value of fixed assets according to market values if the book value is significantly different from the market value. design/methodology/approach: we analyze 46 non-financial companies that employ the revaluation model during 2012-2018. as benchmarks, we randomly collect 46 non-financial companies that d0 not revaluate their assets during the period. to investigate the value relevance of upward asset revaluation disclosure, we approximate the relationship between and the effect of upward asset revaluation disclosure and stock price by employing ohlson modified model (1995). research findings: we suggest that disclosure of upward asset revaluation is value-relevant. the sfas 16 states that an upward asset revaluation increases the value of equity and assets. furthermore, we suggest that the information of the book value of equity, net income, and earnings of asset revaluation firms is valuerelevant. the results show that the information of the book value of equity and earnings are more value-relevant than upward asset revaluation disclosure and net income. theoretical contribution/originality: our study contributes to filling the gap of previous results related to the value relevance of fair value disclosure of fixed assets. practitioner/policy implication: this research gives an input for financial accounting standards development in indonesia, particularly regarding the issue of asset revaluation. research limitation/implication: only 46 non-financial companies that employ the revaluation model during 2012-2018. thus, our study has a small sample size. keywords: value relevance; fair value disclosure; revaluation model; fixed assets. introduction one of the important issues governed by the financial standards is the implementation of fair value measurements that are believed to provide more relevant financial information so that accounting information is more useful in making business decisions and meeting investor expectation (mcinnis, yu, & yust, 2018; hitz (2007). many conflicting empirical results have emerged regarding the qualitative characteristics of financial information produced using fair value measurement. a growing opinion is a fair value for poverty, plant, and equipment values provide affiliation: 1 department of accounting, faculty of economics and business, universitas syiah kuala, aceh, indonesia. 2 department of accounting, faculty of economics and business, universitas muhammadiyah yogyakarta, yogyakarta, indonesia. *correspondence: ydiantimala@unsyiah.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103164 citation: diantimala, y., & sofyani, h. (2020). value relevance of asset revaluation disclosure. journal of accounting and investment, 21(3), 555-569. article history received: 17 jul 2020 reviewed: 10 aug 2020 15 sep 2020 revised: 18 aug 2020 17 sep 2020 accepted: 17 sep 2020 mailto:ydiantimala@unsyiah.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9356 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 556 more meaningful information than the book value of assets (gwilliam & jackson, 2008). other scholars claim that asset values measured using fair value are more relevant than using other methods (herrmann, saudagaran, & thomas, 2006), but less reliable (herrmann et al., 2006) since managers may use their discretion to manipulate the information (lilien, sarath, & yan, 2019). earlier, cotter and zimmer (2003) provide empirical evidence for the adoption of fair value in australia. they conclude that fixed assets that are measured by fair value are more reliable. the contradiction in cotter and zimmer (2003) results may be due to the period of data used before companies adopt ifrs mandatorily. besides, conflicting results occurred regarding the advantage of fair value information. quagli and avallone (2010) show that fair value disclosure can reduce the difference between the market value to book value which reflects a lower information asymmetry. in the most recent period, ruan (2019) finds that fair value for fixed assets provides more relevant information about fixed assets value for resale, however, and allowed impairment loss may contain a manager's opportunistic behavior which can reduce the benefits of information for investment decision making. managers use an upward asset revaluation strategically to adjust fixed assets value to the value appropriate for sale. in line with ruan (2019), vergauwe and gaeremynck (2019) show that the adoption of fair value measurement fails to reduce information asymmetry. this paper contributes to the literature related to the value relevance of disclosing and measuring the fair value of fixed assets after years of ifrs implementation in indonesia. revaluation of fixed assets is a model based on fair value. fixed assets whose fair value can be measured reliably are recorded at the revaluation amount, that is, the fair value at the revaluation date less accumulated depreciation and accumulated impairment losses after the revaluation date (indonesian sfas 16). sfas 16 which is converged to ias 16 requires companies to assess their assets after initial acquisition using the asset revaluation method and then disclose the asset value according to market value if the book value differs significantly from the market value. the company also records the value of the asset at the revaluation value in the financial statements. therefore, the determination of the value of assets using the market value of assets affects the value of accounting earnings, the value of equity, and the value of a company's assets (herrmann et al., 2006). besides, being able to produce highly relevant information, fair value measurement has a weakness to measure the value of assets that have no market value. the market value of some properties, plant, and equipment does not exist. if the market value of an asset is not available, the way to determine the value of fixed assets is using the appraisal, level 3 measurement in fair value hierarchy. the appraisal determines the market value of fixed assets that have no market value. in this case, the company is required to report the name of the appraisal conducting the assessment (sfas 16). however, appraisal methods have some weaknesses, the validity of doubtful values (sundgren, mäki, & somoza-lópez, 2018), less reliable due to uncertain and bias measurement which are the main sources of information risk (ayres, 2016). as a result, the resulting value is less credible and cannot be verified (sundgren et al., 2018) thereby increasing the problem diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 557 of adverse selection (sundgren et al., 2018). asset values can be manipulated according to company needs (sundgren et al., 2018). therefore, the market does not always respond positively to large amounts of disclosure of financial information (vergauwe & gaeremynck, 2019). sometimes, the market evaluates large disclosures with negative responses. market participants have different views on fixed asset fair value information disclosed by companies. for market participants who are risk-takers, this condition is less influential on their decisions. conversely, for risk-averse market players, this condition greatly affects their decisions. this paper contributes to the literature related to the meaning of fair value information in indonesia. this study examines whether fair value disclosure and measurement of fixed assets is value-relevant. specifically, we examine whether fair value disclosure has a significant meaning for market participants after seven years of implementation of ifrs-based accounting standards in indonesia. to investigate the value relevance of assets revaluation disclosure as a fair value-based model, we approximate the relationship between revaluation of fixed assets and stock price and the effect of revaluation of fixed assets on stock price using a modified model of ohlson (1995) which has been extensively applied in the literature. we collect the data of non-financial firms listed in the indonesian stock exchange for the period 2012-2018. the year 2012 is the first year to mandatorily implement ifrs-based standards in indonesia. the year 2018 is cut off determined in this study for the last achievement of the implementation of ifrs-based standards. this study focuses on non-financial companies because the value relevance of fair value information differs between financial and non-financial companies (mcinnis et al., 2018). for financial companies such as banks, the valuation of assets with fair value is no more relevant than historical cost (mcinnis et al., 2018). to avoid sample bias, this research focuses on non-financial companies only. to test the hypothesis, we employ multivariate analysis. the empirical results of our study make an important contribution to the question as to whether fair value information of fixed assets is value relevance in indonesian listed companies. the results are not consistent with our expectations that fixed assets revaluation as a base model of fair value is value relevance. our study contributes to filling the gap of previous results related to value relevance of fair value disclosure of fixed assets that are still getting minimal attention by academics today (fathmaningrum & yudhanto, 2019; israeli, 2015). prior empirical research on fair value measurement is mostly limited to financial instruments (mcinnis et al., 2018; pascayanti, rahman, & andayani, 2017; song, 2015; song, thomas, & yi, 2010; hassan, percy, & stewart, 2006). the results support the value relevance of fair value disclosure of financial instrument information. all studies focus on financial sector firms. at the other side, most literature regarding fair value disclosure investigates the factors influencing the companies’ decision to revalue their fixed asset in non-financial companies (iatridis & kilirgiotis, 2012; quagli & avallone, 2010; (missonier-piera, 2007); (lin & peasnell, 2000); (brown, izan, & loh, 1992). the results are mixed. testing on the effect of asset revaluation on stock prices has been done before by using old data (cotter & zimmer, 2003; aboody, barth, & kasznik, 1999; sharpe & walker, 1975). diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure this paper provides insight into the issue of value relevance after ifrs adoption as a reference for financial reporting in the context of developing countries, namely indonesia. practically, this research provides input for financial accounting standards setter in indonesia for the issue of asset revaluation in particular. the rest of our paper is organized as follows. in section 2 presents a literature review and hypothesis development. in section 3, we present the research method consisted of the data and sample, and analysis method. section 4 represents the empirical results. in section 5, we present a summary and conclusions. literature review and hypotheses development upward assets revaluation of fixed assets the fair value concept is a term in accounting standards where assets and liabilities are recorded in the financial statements based on market value (hitz, 2007). the application of fair value expects users of financial statements to get a more realistic picture of the amount recorded on the balance sheet because it has been adjusted to market conditions prevailing at the reporting date (mark to market) (laux & leuz, 2010). using mark-to-market accounting generates continual changes to the company's financial statements when the value of assets increases and decreases as profits and losses are recorded (laux & leuz, 2010). consequently, it is difficult to ascertain whether profits and losses are due to business decisions made by management or due to changes in the market. another problem arises when re-measuring the value of assets based on market prices. fixed assets that have no market value are revalued using a level 3 fair value hierarchy that contains validity and reliability weaknesses (ayres, 2016). appraisal as value-determining parties may have no uniformity of guidance. it makes the revalued value of assets difficult to verify so they are less reliable. asset revaluation is an adjustment of the value of an asset to its market value. revaluations affect the book value of an individual asset for the current price and the book value of the owner's equity (net assets) for the real value given by the capital market (saito, 1983). asset revaluation causes total assets to increase (upward assets revaluation) or decrease (downward assets revaluation). incentives for upward assets revaluation or downward assets revaluation may differ among firms. upward assets revaluation is more favored by the company because it reveals the direct cost and the real value of the company's fixed assets to investors (missonier-piera, 2007), increase the value of assets and display better financial conditions (iatridis & kilirgiotis, 2012), increase future firm performance (aboody et al., 1999), and cover equity reduction and poor liquidity (lin & peasnell, 2000). conversely, one of the reasons for companies to perform downward asset revaluation is a political cost (quagli & avallone, 2010). specific for the indonesian case, the obligation to disclose fair value measurements is regulated in indonesian sfas 68 which has been converted to ifrs 13. sfas 68 relates to sfas 16 in terms of measurement of fair value for fixed assets. revaluation of fixed assets is a model based on fair value. based on sfas 16 which is converged to ias 16, journal of accounting and investment, 2020 | 558 diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 559 stated that fixed assets whose fair value can be measured reliably are recorded at the revaluation amount, that is, the fair value at the revaluation date less accumulated depreciation and accumulated impairment losses after the revaluation date. companies are required to assess their assets after initial acquisition using the asset revaluation method and then disclose the asset value according to market value if the book value differs significantly from the market value. the company only discloses in notes to financial statements but does not record it in the financial statements if the company applies the cost model. if the company applies a revaluation model, in addition to disclosing the market value of assets, the company also records the value of the asset at the revaluation value in the financial statements. therefore, the determination of the value of assets using the market value of assets affects the value of accounting earnings, the value of equity, and the value of a company's assets. according to sfas 16, if the value of assets after revaluation increases, a company records the value of the increase of the difference in market value and book value in two conditions: (1) recognizing the increase in the income statement as other benefits outside the post other comprehensive income. this recognition is made only in the year when the asset revaluation occurs. (2) recognize the increase in assets due to revaluation as other comprehensive income and accumulated in equity as a post revaluation surplus. this post will continue to be reported and disclosed as long as the company still owns the asset and will stop reporting when the fixed asset is released (herrmann et al., 2006). value relevance of upward assets revaluation disclosure public companies, ideally, disclose financial information that is favorable to the market to reduce information asymmetry. however, in reality, the company prefers to disclose unfavorable financial information disclosures so that the information asymmetry remains high (bertomeu & magee, 2015). the market response is under the information conveyed by the company. largely unfavorable information disclosure does not increase stock prices (bertomeu & magee, 2015). upward fair value disclosure is favorable information that is reflected in the high market response to the value of assets that have been revalued (mcinnis et al., 2018). sharpe and walker (1975) demonstrate that firm choice to upward assets revaluation changes the stock price. aboody et al. (1999) strengthen sharpe and walker (1975) that assets revaluation has a positive relationship with a stock return by uk firms. some further empirical evidence supports that theory. cotter and zimmer (2003) demonstrate that upward asset revaluation disclosure of fixed assets of non-financial industries in australia is value relevance. israeli (2015) examines the value relevance of upward fixed assets revaluation of some countries in the world (world scope). the results are consistent with (cotter & zimmer, 2003) that upward fixed assets revaluation has a higher value relevance. fathmaningrum and yudhanto (2019) and pascayanti et al. (2017) provide evidence from indonesia. fathmaningrum and yudhanto (2019) examine market reaction on fixed assets revaluation of manufacturing companies in indonesia for the period 2015-2016. however, they do not mention specifically upward assets diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 560 revaluation or downward assets revaluation. they find the revaluation of that fixed asset positively significantly affects the market reaction. the other previous studies that examine the value relevance of fair value information of financial companies especially show inconsistent results. (mcinnis et al., 2018) investigate the value relevance of u.s. banking for the period 1996-2013. the results show that the combined value relevance of book value of equity and income based on fair value is less than that based on gaap. fair value income is less value-relevant than gaap income. the book value of equity under fair value is not more value-relevant than under gaap. overall, their results suggest that financial information under fair value accounting is not more relevant for bank valuation than financial information under current gaap. hassan et al. (2006) examine the fair value of financial instruments of banking in australia and find that fair value information of financial instruments is not value-relevant. pascayanti et al. (2017) investigate the value relevance of fair value information of assets and liabilities of banking listed in the indonesia stock exchange for the period 2012-2014. they find that fair value information of assets and liabilities is value-relevant. song (2015) examines empirically the effects of market volatility on the value relevance of fair value information of u.s. financial companies for the period of 2008 to 2013. he finds that fair values are highly value-relevant when market volatility is high. h1: upward fixed asset revaluation in indonesia is value-relevant. h2: the information of the book value of equity, net income, and earnings of asset revaluation firms are more value-relevant than them of non-asset revaluation firms. research method sample and sampling technique this paper examines the value relevance of fair value disclosure after seven years of implementation of ifrs in indonesia. the sample is non-financial firms listed in the indonesian stock exchange for the period 2012-2018. this study focuses on nonfinancial companies because the value relevance of fair value information differs between financial and non-financial companies (mcinnis et al., 2018). for financial companies such as banks, the valuation of assets with fair value is no more relevant than historical cost (mcinnis et al., 2018). to avoid sample bias, this research focuses on nonfinancial companies only (iatridis & kilirgiotis, 2012; missonier-piera, 2007; (lin & peasnell, 2000). as lin and peasnell, 2000), this study divide the sample into two groups. the first group is the companies that disclose the information of fixed assets revaluation. the second group is the companies that do not disclose the information of fixed assets revaluation as benchmarking companies. we take the proportional number of companies in each of these groups. 46 non-financial companies employ the revaluation model during 2012-2018. as benchmarks, we randomly pick 46 non-financial companies that did not reevaluate their assets during the period. diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 561 variables measurement to test the value relevance of fair value information, we use the modified ohlson model (1995). the dependent variable used in the model is the share price. upward assets revaluation, the book value of equity, net income, and earnings (operating income) are independent variables. share price (spit) is measured by using the value of the next period share price. the current period's financial information is published in the following year. for example, if a company revalues assets in 2013, the share price used will be the share price in 2014. upward assets revaluation (uarit) is measured by the upward value of fixed assets revalued and reported in the current period income statement. book value of equity (bveit) is the total value of equity reported in the statement of financial position changes. net income (niit) is measured by total net income after tax as reported in the income statement. earnings (eit) are measured by total operating income (earnings before interest and tax) as reported in the income statement. analysis method to investigate value relevance of upward asset revaluation disclosure, the book value of equity, net income, and earnings, we approximate the relationship between upward asset revaluation disclosure, the book value of equity, net income, earnings, and stock price and the effect of upward asset revaluation disclosure, the book value of equity, net income, and earnings on the stock price. we employ ohlson modified model (1995) which has been extensively applied in the literature to examine the value relevance. this study occupies mcinnis et al. (2018) ways to examine the hypothesis by separating the model for companies that revaluate fixed assets and those that do not revaluate assets. the model used is as follows: sp_arfit = α0 + α1uar_arfit + α2bve_arfit + α3ni_arfit + α4e_arfit + εi ... (1) sp_nonarfit = α0 + α1bve_nonarfit + α2ni_nonarfvit + α3e_nonarfit + εi (2) where: sp_arfit is share price of firm i with assets revaluation for period t; uar_arfit is upward assets revaluation of firm i with assets revaluation for period t; bve_arfit is book value of equity of firm i with assets revaluation for period t; ni_arfvit is net income of firm i with assets revaluation for period t; e_arfit is earnings of firm i with assets revaluation for period t. nonarf is non assets revaluation firm. additional analysis to support fathmaningrum and yudhanto (2019), whether asset revaluation information value relevance or not for the period 2012-2018 in indonesia, this study combines the non-asset revaluation firms and asset revaluation firms by using a dummy variable. 1 for assets revaluation information from assets revaluation firms and 0 for otherwise. the model to capture the value relevance of assets revaluation information is as follows: diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure spit = β0 + β1uar_nuarit + β2bveit + β3niit + β4eit + εi ..... (3) where, spit is the share price of firm i for period t; uar_nuarit is assets revaluation and non-assets revaluation disclosure of firm i for period t; bveit is book value of equity of firm i for period t; niit is net income of firm i for period t; eit is earnings of firm i for period t. result and discussion descriptive statistics table 1 presents descriptive statistics for all variables employed for investigating hypothesis 1. a total of 92 firms-years observations from 2012 to 2018 are employed to test the hypothesis. the average share price for models 1 and 2 is quite different. idr 1,190 compared to idr 3,170. the maximum and minimum gap values either in model 1 or in model 2 are high. in model 1, the highest share price of assets revaluation firms is 11,900 and the lowest is 50 rupiah. in model 2, the highest share price of non-assets revaluation firms is 52,100 rupiah and the lowest is 80 rupiah. the average share price of both asset revaluation and non-asset revaluation in model 3 is relatively moderate, 2,180 rupiahs. specific for upward assets revaluation, the average value of upward assets revaluation is 1.44 trillion rupiahs. the gap between the maximum and minimum value of assets revaluation is reasonably high. the highest assets revaluation value is 10.47 trillion rupiahs, and the lowest is 0.00 trillion rupiahs. it indicates that assets revaluation firms adjust the value of assets to reasonable fair value (iatridis & kilirgiotis, 2012; (lin & peasnell, 2000). the average book value of equity in models 1 and 2 is slightly different. however, the gap between the maximum and minimum values in the two models is extremely high. in model 1, the highest value of book value of equity of asset revaluation firms is 41.65 trillion rupiahs and the lowest value is -0.14 trillion rupiahs. in model 2, the highest book value of equity of non-assets revaluation is 89.81 trillion rupiahs, and the lowest is -0.2 trillion rupiahs. especially for net income and earnings, the average net income and earnings of assets revaluation firms are lower than non-assets revaluation firms. the gap of maximum and minimum value of net income of assets revaluation firms is low. it indicates that the characteristic of net income and earnings of assets revaluation firms is almost the same. as much as 28.26% of assets revaluation firms experienced a loss in the year of asset revaluation. net loss is one of the reasons companies reevaluate their assets (lin & peasnell, 2000). model 3 is an additional analysis to examine the value relevance of assets revaluation disclosure by combining upward assets revaluation and non-asset revaluation. we use a dummy variable, 1 for assets revaluation information, and 0 for otherwise. the average share price of all observation is 2,180 rupiah. journal of accounting and investment, 2020 | 562 diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 563 table 1 descriptive statistics for variables used in the model (1), (2), and (3) model s statistics indicators sp (in thousand rupiahs) uar (in trillion rupiahs) bve (in trillion rupiahs) ni (in trillion rupiahs) e (in trillion rupiahs) model 1 mean 1.19 1.44 3.11 0.11 0.26 median 0.53 0.35 0.33 0.02 0.04 maximum 11.96 10.47 41.65 2.17 3.98 minimum 0.05 0.00 -0.14 -1.54 -1.76 std. dev. 2.17 2.53 7.46 0.62 0.88 observations 46 46 46 46 46 model 2 mean 3.17 5.43 1.03 1.47 median 0.92 0.66 0.10 0.17 maximum 52.10 89.81 22.74 27.90 minimum 0.08 -0.20 -1.86 -0.76 std. dev. 8.01 15.08 3.50 4.37 observations 46 46 46 46 model 3 mean 2.18 0.50 4.27 0.57 0.87 median 0.61 0.50 0.51 0.04 0.08 maximum 52.10 1.00 89.81 22.74 27.90 minimum 0.05 0.00 -0.20 -1.86 -1.76 std. dev. 5.92 0.50 11.89 2.55 3.20 observations 92 92 92 92 92 sp refers to share price; uar is upward assets revaluation; bve, ni, and e stand for the book value of equity, net income, and earnings respectively. the share price is shown in a thousand rupiahs. bve, ni, and e display in trillion rupiahs. the sample companies for models 1 and 2 are different. model 1 is for assets revaluation firms, and model 2 is for non-assets revaluation firms. table 2 pearson correlation coefficient for all variables used in the model (1) and (2) models variables stat. indic. sp uar bve ni model 1 uar correlation (0.15) t-statistic (0.98) bve correlation 0.38 (0.13) t-statistic 2.70*** (0.88) ni correlation 0.50 (0.06) (0.16) t-statistic 3.80*** (0.38) (1.09) e correlation 0.66 (0.14) 0.06 0.91 t-statistic 5.75*** (0.96) 0.43 14.79*** model 2 bve correlation 0.36 t-statistic 2.55*** ni correlation 0.30 0.95 t-statistic 2.05** 19.74*** e correlation 0.36 0.96 0.99 t-statistic 2.52** 23.69*** 45.44*** model 3 ar correlation (0.17) t-statistic (1.61) bve correlation 0.36 (0.10) t-statistic 3.70*** (0.94) ni correlation 0.32 (0.18) 0.82 t-statistic 3.26*** -1.76* 13.81*** e correlation 0.39 (0.19) 0.85 0.99 t-statistic 4.02*** -1.84* 15.35*** 58.22*** sp refers to share price; uar is upward assets revaluation; bve, ni, and e stand for book value of equity, net income, and earnings respectively. ***, **, * denotes a significance level of 1%, 5%, and 10% respectively. the pearson correlations among independent variables in the models of equation (1), (2), and (3) are presented in table 2. it shows that most of the variables of interest are significantly correlated at 1%, 5%, and 10% level. however, some variables have low diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 564 correlations; thus, it is not potential problems for our results. model 1 presents that upward assets revaluation has a positively weak relationship with the book value of equity, net income, and earnings. the relationship between the book value of equity and net income and between the book value of equity and earnings are weak. however, the correlation between net income and earnings is positively significant at 1% level. model 3 represent also a weak relationship between assets revaluation and the book value of equity, net income, and earnings. in model 2 we show that all variables are significantly correlated at the level of 1% and 5%. main results we examine the value relevance of upward assets revaluation disclosure in indonesia for the period 2012-2018. we investigate also the value relevance of book value of equity, net income, and earnings of asset revaluation firms. the multiple regression results are presented in table 3. we suggest that the information of upward asset revaluation in indonesia is value-relevant to support the results of fathmaningrum and yudhanto (2019) and pascayanti et al. (2017). based on model 1 in table 3, shows that upward assets revaluation is negatively related to stock price. however, the effect is not significant (coefficient = -2.3664, t-stat.= 0.0118). the result indicates that the information of upward assets revaluation is not essential information for the market. the results do not succeed to support the hypothesis (h1) and contradict with the results of the previous result by fathmaningrum and yudhanto (2019), israeli (2015), cotter and zimmer (2003), aboody, et al. (1999), and sharpe and walker (1975). this result is not following our expectation that asset revaluation disclosure is value-relevant and it is getting higher after seven years of implementation of ifrs in indonesia. the result could be an indication that upward asset revaluation disclosure is not useful to an investor in making a business decision. the results are consistent with vergauwe and gaeremynck (2019) that fair value disclosure is not important information for market participants so the share price does not change significantly when this information is conveyed to the public. the benefit from disclosing information on asset revaluation could be less considered by investors because there is an indication that upward asset revaluation, especially for fixed assets that have no market value, is used by managers to conceal companies’ bad financial performance (lilien, et al., 2019). by using upward asset revaluation, negative net income can be covered by positive and higher asset revaluation of the fixed asset so that it looks more profitable comprehensive income. for fixed assets that have no market value, its market value is determined by the appraiser. appraisal methods have some weaknesses, the validity of doubtful values (sundgren et al., 2018), less reliable due to uncertain and bias measurements which are the main sources of information risk (ayres, 2016). the market participants are aware of the condition. as a result, the resulting value is less credible and cannot be verified (sundgren et al., 2018) thereby increasing the problem of adverse selection (sundgren diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 565 et al., 2018). asset values can be manipulated according to company needs (sundgren et al., 2018). therefore, the market does not always respond positively to large amounts of disclosure of financial information (vergauwe & gaeremynck, 2019). sometimes the market evaluates large disclosures with negative responses. market participants have different views on fixed asset fair value information disclosed by companies. for market participants who are risk-takers, this condition is less influential on their decisions. conversely, for risk-averse market players, this condition greatly affects their decisions. as sfas 16 state that asset revaluation affects total equity and assets. we suggest that the book value of equity, net income, and earnings of asset revaluation firms are value relevance. the results show that net income is negatively related to stock price. the same as the results of the testing of upward asset revaluation, the effect of net income on share price is not significant. both upward assets revaluation and net income are not value-relevant. the other main information, the book value of equity and earnings of asset revaluation firms positively significantly affects share price at 5% and 1% level of significance respectively. it indicates that the book value of equity and earnings of asset revaluation firms provide more useful information for users. both the book value of equity and earnings are value-relevant. in model 2, net income and earnings of non-assets revaluation firms affect share price at a 1% level of significance. it indicates that net income and earnings of non-asset revaluation firms are more value relevance than the book value of equity for non-assets revaluation firms. based on model 3 in table 3, we provide the information on upward assets revaluation negatively affects share price but insignificant (coefficient = 1003.151, t-stat.= -0.9228). table 3 statistic indicators of all variables for model (1), (2), and (3) variables stat. indic. model 1 model 2 model 3 uar coefficient -2.3664 -1003.1510 t-statistic -0.0118 -0.9228 bve coefficient 0.0001** 0.0000 0.0000 t-statistic 2.2896 0.0887 0.0426 ni coefficient -0.0008 -0.0061*** -0.0053*** t-statistic -0.7234 -2.8990 -4.0361 e coefficient 0.0021*** 0.0054*** 0.0049*** t-statistic 2.7394 2.7167 4.2779 c coefficient 506.2464 1379.9160 1481.6590 t-statistic 0.2185 1.2113 1.8393 stat. indic. r-squared 0.5481 0.2749 0.2979 adjusted r-squared 0.5040 0.2231 0.2656 f-statistic 12.4304 5.3067 9.2269 prob(f-statistic) 0.0000 0.0034 0.0000 durbin-watson stat 1.8679 1.7679 1.8074 sp refers to share price; uar is upward assets revaluation; bve, ni, and e stand for the book value of equity, net income, and earnings respectively. ***, **, * denotes a significance level of 1%, 5%, and 10% respectively. diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 566 it indicates that the information of upward assets revaluation is not value relevance. these results reinforce the results in model 1 that upward asset revaluation is not value relevance. based on the results, we conclude that after seven years of implementation of ifrs in indonesia, financial statement users still consider that the book value of equity and earnings is more important information than fair value disclosure of fixed assets. the book value of the fixed asset is still very important information for investors cause of its high reliability. the book value of assets can be traced reliably. meanwhile, the fair value of fixed assets suspected of containing the discretion of the manager. fair value information is relevant but less reliable (herrmann et al., 2006). users know that the measurement of a fixed asset that has no market value by using level 3 hierarchy contains many weaknesses so it is less reliable (ayres, 2016; song et al., 2010). the resulting financial information is more uncertain (ayres, 2016). fair value measurement can be a company's vehicle to manage their earnings (lilien, et al., 2019; hsu & lin, 2016). users feel the use of fair value that increases the value of comprehensive income and assets is a way for companies to mislead the company's financial information so that the company's financial condition looks good (vergauwe & gaeremynck, 2019). fair value measurement could be noisier and less precise simply due to the subjectivity nature of the appraisal (ayres, 2016). level three measurements are thus subject to greater information asymmetry than are level one and two measurements (vergauwe & gaeremynck, 2019; song et al., 2010). conclusion we examine the value relevance of asset revaluation disclosure after seven years of implementation of international accounting standards. the spirit of implementing international standards is the functioning of fair values measurement that are believed to provide more relevant financial information. however, the application of fair value for assets that have no market value contains many weaknesses so it is less reliable. almost all types of fixed assets have no market value. using a level three fair value hierarchy contains validity and reliability weaknesses to re-measure the value of fixed assets. this causes the value of fixed assets to be less reliable, although highly relevant. this paper highlights the implementation of sfas 16 which is converged to ias 16 regarding fixed assets. sfas 16 requires companies to disclose the value of fixed assets according to market values if the book value is significantly different from the market value. revaluation of fixed assets is a model based on fair value. we analysis 46 nonfinancial companies that employ the revaluation model during 2012-2018. as benchmarks, we randomly collect 46 non-financial companies that did not reevaluate their assets during the period. we suggest that disclosure of upward asset revaluation is value relevance. the results show that upward assets revaluation is negatively related to stock price. however, the effect is not significant. the result indicates that the information on upward assets revaluation is not essential information for the market. diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 567 the results do not support the hypothesis (h1) and contradict the results of the previous result. as sfas 16 state that asset revaluation affects total equity and assets. we suggest that the book value of equity, net income, and earnings of asset revaluation firms are valuerelevant. the results show that net income is negatively related to stock price. the same as the results of the testing of upward asset revaluation, the effect of net income on share price is not significant. both upward assets revaluation and net income are not value-relevant. the other main information, book value of equity and earnings of asset revaluation firms positively significantly affect the share price. it indicates that the book value of equity and earnings of asset revaluation firms provide more useful information for users. both the book value of equity and earnings are value relevance. the results support the hypothesis (h2). this study is subject to several limitations. first, we use a small sample size of all nonfinancial firms listed in the indonesia stock exchange due to only 46 non-financial companies that employ the revaluation model during 2012-2018. further studies may combine non-financial firms with financial firms as well as lengthen the time of observation to capture a comprehensive feature of firms with asset revaluation disclosure. second, we observe fair value disclosure by using the information and value reported in the income statements, the statements of financial position, and the notes of financial statements. we are unable to deeply explore the measurement method for each fixed asset components. further studies may specify the level of fair value measurement of each fixed asset component to capture the level of fair value measurement which is not value-relevant. third, we focus on upward asset revaluation only. further studies may focus on upward and/or downward asset revaluation. references aboody, d., barth.m.e., kasznik, r. (1999). reevaluation of fixed assets and future firm performance: evidence from u.k. journal of accounting and economics, 26(1-3), 149–178. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(98)00040-8 ayres, d. r. (2016). fair value disclosures of level three assets and credit ratings. journal of accounting and public policy, 35(6), 635–653. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.08.002 bertomeu, j., & magee, r. p. (2015). mandatory disclosure and asymmetry in financial reporting. journal of accounting and economics, 59(2-3), 284-299. retrieved from https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/mandatory-disclosure-andasymmetry-in-financial-reporting brown, p., izan, h. y., & loh, a. l. (1992). fixed asset revaluations and managerial incentives. abacus, 28(1), 36–57. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1992.tb00268.x cotter, j., & zimmer, i. (2003). disclosure versus recognition: the case of asset revaluations. asia-pacific journal of accounting & economics, 10(1), 81–99. https://doi.org/10.2139/ssrn.387641 fathmaningrum, e. s., & yudhanto, s. k. (2019). determinants of fixed asset revaluation decision and its impacts on market reaction: a comparative study in indonesia and https://doi.org/10.1016/s0165-4101(98)00040-8 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.08.002 https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/mandatory-disclosure-and-asymmetry-in-financial-reporting https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/mandatory-disclosure-and-asymmetry-in-financial-reporting https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1992.tb00268.x https://doi.org/10.2139/ssrn.387641 diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 568 singapore. journal of accounting and investment, 20(2), 76-98. https://doi.org/10.18196/jai.2002118 gwilliam, d., & jackson, r. h. g. (2008). fair value in financial reporting: problems and pitfalls in practice. a case study analysis of the use of fair valuation at enron. accounting forum, 32(3), 240–259. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2008.01.003 hassan, m. s., percy, m., & stewart, j. (2006). the value relevance of fair value disclosures in australian firms in the extractive industries. asian academy of management journal of accounting and finance, 2(1), 41–61. https://doi.org/10.22495/cocv4i2c2p2 herrmann, d., saudagaran, s. m., & thomas, w. b. (2006). the quality of fair value measures for property, plant, and equipment. accounting forum, 30(1), 43–59. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2005.09.001 hitz, j. m. (2007). the decision usefulness of fair value accounting a theoretical perspective. european accounting review, 16(2), 323–362. https://doi.org/10.1080/09638180701390974 hsu, p., & lin, y. (2016). fair value accounting and earnings management. eurasian journal of business and management, 4(2), 41–54. https://doi.org/10.15604/ejbm.2016.04.02.004 iatridis, g. e., & kilirgiotis, g. (2012). incentives for fixed asset revaluations: the uk evidence. journal of applied accounting research, 13(1), 5–20. https://doi.org/10.1108/09675421211231871 israeli, d. (2015). recognition versus disclosure: evidence from the fair value of investment property. review of accounting studies, 20(4), 1457–1503. https://doi.org/10.1007/s11142-015-9335-x laux, c., & leuz, c. (2010). did fair-value accounting contribute to the financial crisis? journal of economic perspectives, 24(1), 93–118. https://doi.org/10.1257/jep.24.1.93 lilien, s. b., sarath, b. s., & yan, y. (2019). fair value accounting, earnings management, and the case of bargain purchase gain. asian review of accounting, 28(2), 229–253. https://doi.org/10.2139/ssrn.3167597 lin, y. c., & peasnell, k. v. (2000). fixed asset revaluation and equity depletion in the uk. journal of business finance and accounting, 27(3–4), 359–394. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00317 mcinnis, j. m., yu, y., & yust, c. g. (2018). does fair value accounting provide more useful financial statements than current gaap for banks? accounting review, 93(6), 257–279. https://doi.org/10.2308/accr-52007 missonier-piera, f. (2007). motives for fixed-asset revaluation: an empirical analysis with swiss data. international journal of accounting, 42(2), 186–205. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2007.04.006 ohlson, a. j. (1995). earnings, book values, and dividends in equity valuation. contemporary accounting research, 11(2), 661–687. https://doi.org/10.1111/j.19113846.1995.tb00461.x pascayanti, y., rahman, a. f., & andayani, w. (2017). relevansi nilai atas nilai wajar aset dan liabilitas dengan mekanisme good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. infestasi, 13(1), 227-242. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3045 quagli, a., & avallone, f. (2010). fair value or cost model? drivers of choice for ias 40 in the real estate industry. european accounting review, 19(3), 461–493. https://doi.org/10.1080/09638180.2010.496547 ruan, l. (2019). accounting for fixed assets and investment efficiency: a real options framework. accounting and business research, 50(3), 238-268. https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1675492 https://doi.org/10.18196/jai.2002118 https://doi.org/10.1016/j.accfor.2008.01.003 https://doi.org/10.22495/cocv4i2c2p2 https://doi.org/10.1016/j.accfor.2005.09.001 https://doi.org/10.1080/09638180701390974 https://doi.org/10.15604/ejbm.2016.04.02.004 https://doi.org/10.1108/09675421211231871 https://doi.org/10.1007/s11142-015-9335-x https://doi.org/10.1257/jep.24.1.93 https://doi.org/10.2139/ssrn.3167597 https://doi.org/10.1111/1468-5957.00317 https://doi.org/10.2308/accr-52007 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2007.04.006 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3045 https://doi.org/10.1080/09638180.2010.496547 https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1675492 diantimala & sofyani value relevance of asset revaluation disclosure journal of accounting and investment, 2020 | 569 saito, s. (1983). academy of accounting historians asset revaluation and cost basis: capital revaluation in corporate financial asset. academy of accounting historian, 10(1), 1–23. retrieved from https://egrove.olemiss.edu/aah_journal/vol10/iss1/1 sharpe, i. g., & walker, r. g. (1975). asset revaluations and stock market prices. journal of accounting research, 13(2), 293-310. https://doi.org/10.2307/2490366 song, c. j., thomas, w. b., & yi, h. (2010). value relevance of fas no. 157 fair value hierarchy information and the impact of corporate governance mechanisms. accounting review, 85(4), 1375–1410. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1375 song, x. (2015). value relevance of fair values-empirical evidence of the impact of market volatility. accounting perspectives, 14(2), 91–116. https://doi.org/10.1111/19113838.12045 sundgren, s., mäki, j., & somoza-lópez, a. (2018). analyst coverage, market liquidity, and disclosure quality: a study of fair-value disclosures by european real estate companies under ias 40 and ifrs 13. international journal of accounting, 53(1), 54–75. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2018.02.003 vergauwe, s., & gaeremynck, a. (2019). do measurement-related fair value disclosures affect information asymmetry? accounting and business research, 49(1), 68–94. https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1434608 https://egrove.olemiss.edu/aah_journal/vol10/iss1/1 https://doi.org/10.2307/2490366 https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1375 https://doi.org/10.1111/1911-3838.12045 https://doi.org/10.1111/1911-3838.12045 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2018.02.003 https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1434608 analisis hubungan antara systematic risk dan expected return saham-saham sektor perbankan di bursa efek jakarta jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 131-146, juli 2004 issn: 1411-6227 131 analisis pengaruh day of the week effect terhadap return saham di bursa efek jakarta arum indrasari & afrizal tahar e-mail : arumpurnawan@yahoo.com universitas muhammadiyah yogyakarta abstract some of the people have believed in the superstitions in which there exists “good days” for doing activities, including to start business and investment. the purpose of this paper is to disclose to what extent the phenomenon of market anomaly is feasible in jakarta stock exchange in connection to the existence of the effect of “good days” for trading on daily stock returns. based on the research result, we found the there exist distinction in daily stock return and abnormal returns particularly on tuesday and wednesday. keywords : abnormal return, market anomaly, stock trading day, daily stock returns, jakarta stock exchange. abstrak beberapa orang percaya di takhayul yang terdapat "hari baik" untuk melakukan kegiatan, termasuk untuk memulai bisnis dan investasi. tujuan dari makalah ini adalah untuk mengungkapkan sejauh mana fenomena anomali pasar layak di bursa efek jakarta sehubungan dengan adanya efek "hari baik" untuk perdagangan terhadap return saham harian. berdasarkan hasil penelitian, kami menemukan terdapat perbedaan dalam return saham harian dan abnormal return terutama pada hari selasa dan rabu. kata kunci : abnormal return, anomali pasar, hari perdagangan saham, return saham harian, bursa efek jakarta. pendahuluan latar belakang teori pasar efisien merupakan suatu model ideal untuk menguji kemampuan pasar modal dalam mengolah dan merespon informasi. menurut teori ini, pasar khususnya pasar finansial adalah mesin pengolah informasi yang sangat kompleks dan canggih. di pasar modal ada banyak sekali investor dan http://fe.umy.ac.id/arum-indrasari-dra-m-buss-ak-ca/ http://fe.umy.ac.id/afrizal-tahar-drs-sh-m-acc-ak-ca/ mailto:arumpurnawan@yahoo.com arum indrasari & afrizal tahar, analisis pengaruh day of the week..... 132 analis yang setiap saat saling bersaing untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan memanfaatkan dan menganalisis berbagai informasi yang tersedia. oleh karena itu, harga sekuritas di bursa secara otomatis telah mencerminkan hasil analisis dari para investor atas berbagai macam informasi yang ada. dengan demikian, akan sulit bahkan mustahil bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar secara konsisten apabila hanya mengandalkan informasi yang tersedia dan teknik-teknik analisis investasi standar yang sudah diketahui orang banyak. salah satu implikasi dari teori pasar modal efisien adalah tidak adanya pola pergerakan harga yang bisa dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan besar secara konsisten dan terus menerus dalam jangka panjang, karena begitu suatu pola investasi tertentu ditemukan, maka dengan segera pola investasi tersebut akan menjadi usang dan tidak efektif lagi akibat para investor yang mengetahui informasi tersebut akan segera memanfaatkannya atau mengaplikasikan dalam pola investasinya. akibat aktifitas dari para investor ini, secara otomatis mekanisme pasar berlaku sehingga harga sekuritas akan terkoreksi kembali normal sehingga pola investasi yang telah terbentuk otomatis akan berangsur menghilang. namun demikian, dalam prakteknya ada beberapa penyimpangan dari teori pasar efisien tersebut. penyimpangan terhadap teori pasar efisien sering disebut dengan anomali pasar modal. salah satu bentuk anomali yang menarik perhatian penulis adalah adanya pengaruh hari perdagangan terhadap tingkat keuntungan saham di bursa, oleh karena itu penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul analisis day of the week effect terhadap return saham di bursa efek jakarta. perumusan masalah masalah-masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) apakah terdapat pengaruh hari perdagangan (day of the week effect) terhadap return saham harian di bursa efek jakarta (2) apakah para investor akan memperoleh abnormal return dengan bertransaksi pada hari-hari tertentu di bursa efek jakarta berdasarkan perumusan masalah diatas, diharapkan para investor dapat menentukan sikap dan mengambil keputusan untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan investasinya. tujuan penelitian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari hari perdagangan terhadap return saham harian di bursa efek jakarta jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 131-146, juli 2004 133 (2) untuk mengetahui apakah ada perbedaan besarnya return saham harian di bursa efek jakarta (3) untuk mengetahui apakah para investor dapat memperoleh abnormal return dengan bertransaksi pada hari-hari tertentu di bursa efek jakarta kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis kajian teoritik berdasakan hasil penelitian terdahulu mngenai pola perubahan return saham di pasar modal yang memberikan hasil kesimpulan yang sangat beragam. penelitian pola return saham harian dipasar modal amerika (nyse) menghasilkan kesimpulan yang konsisten, terutama terhadap fenomena yang terjadi bahwa return terendah atau negatif terjadi pada hari perdagangan senin dan yang tertinggi terjadi pada hari perdagangan jum’at. (oshborne, 1962; dimson dan marsh, 1986; miller, 1988; lakonishok dan maberly, 1996). gejala diatas biasa disebut dengan anomali pasar (market anomaly) yang merupakan penyimpangan dari teori pasar modal effisien (efficient market theory) yang dikemukakan oleh fama (1965), dimana ia menggolongkan efisiensi pasar modal ke dalam bentuk atau tingkatan yaitu efisiensi bentuk lemah (weak form efficiency), efisiensi bentuk setengah kuat (semi strong form efficiency) dan efisiensi bentuk kuat (strong form efficiency). salah satu implikasi dari teori pasar modal efisien adalah bahwa tidak akan pernah ada pola pergerakan harga yang bersifat konstant dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return secara konsisten, karena apabila muncul suatu pola investasi tertentu maka pola tersebut akan segera menjadi usang sebab para investor yang mengetahui informasi ini akan segera memanfaatkannya untuk melakukan trading activity. sebagai akibat dari aktivitas para investor tersebut secara otomatis harga akan terkoreksi sehingga pola investasi yang telah terbentuk otomatis akan menghilang. dalam praktiknya ternyata telah terjadi beberapa penyimpangan dari teori pasar modal efisien tersebut, dimana penyimpangan ini oleh jones (1996) dijuluki dengan istilah anomali pasar yaitu suatu teknik atau strategi investasi yang bertentangan dengan teori pasar efisien dan salah satu bentuknya adalah munculnya gejala day of the week effect yang akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini. lakonishok dan maberly (1996) melakukan studi terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return saham harian di new york stock exchange. dalam studi tersebut mereka menduga bahwa return saham di nyse dipengaruhi oleh pola aktivitas perdagangan harian yang dilakukan oleh investor individual. hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa hasrat individual melakukan transaksi pada hari senin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan hari arum indrasari & afrizal tahar, analisis pengaruh day of the week..... 134 perdagangan lainnya, sehingga aktivitas transaksi pada hari senin menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. hasil penelitian yang dilakukan oleh lakonishok dan maberly sebagaimana diuraikan diatas ternyata konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. penelitian yang dilakukan oleh osborne (1962), dimson dan mars (1986) juga telah menemukan bukti empiris bahwa hari perdagangan saham senin ternyata banyak diwarnai aksi jual relatif dibandingkan dengan aksi jual dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan miller (1988) memperkuat argumentasi mengenai kecenderungan return saham negatif yang terendah pada hari perdagangan senin dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. menurut miller, return saham terendah terjadi pada hari perdagangan senin disebabkan karena selama akhir pekan hingga pada hari perdagangan senin investor memiliki kecenderungan untuk menjual saham. pada perdagangan hari senin pasar mengalami surplus permintaan jual yang merupakan akumulasi dari permintaan jual selama akhir pekan pada saat pasar ditutup. tingginya aksi jual pada hari perdagangan senin menurut hasil penelitian dyl dan mayberly (1988) disebabkan oleh adanya kecenderungan informasi yang tidak menyenangkan yang masuk ke bursa setelah perdagangan ditutup pada akhir pekan. penelitian terhadap pola return saham harian juga telah banyak dilakukan di luar pasar modal amerika. angrawal dan rivoli (1989) melakukan penelitian terhadap pola return harian saham pada 4 bursa efek di asia, yaitu hongkong, singapore, malaysia dan filiphina. hasil penelitian menunjukkan bahwa ada efek hari perdagangan terhadap return saham pada 4 bursa saham tersebut, dimana hasilnya menunjukkan bahwa return saham pada hari perdagangan senin lebih rendah daripada return saham pada hari perdagangan lainnya. kato (1990) melakukan penelitian terhadap perilaku return harian saham di bursa efek jepang. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efek akhir pekan (weekend effect) yang terjadi di amerika ternyata juga terjadi di jepang tetapi fenomena tersebut terjadi pada hari selasa. hal ini diduga bahwa terdapat hubungan antara return saham di bursa amerika (nyse) dengan return saham di bursa jepang (tokyo stock exchange). untuk membuktikan dugaan ini digunakan pengujian terhadap koefisien korelasi return antara dua bursa tersebut selama periode penelitian. ternyata dari hasil pengujian terhadap koefisien korelasi harga saham di kedua bursa tersebut ditemukan adanya korelasi yang sangat kuat antara return hari sebelumnya (t-1) di amerika dengan return hari penutupan perdagangan sampai bursa buka pada hari berikutnya (t=0) di bursa jepang. penelitian terhadap pola keuntungan harian saham di bursa efek jakarta pernah dilakukan oleh wibisono, sukirno dan sukamto (1996) dimana ukuran keuntungan harian digunakan dasar patokan indeks harga saham gabungan jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 131-146, juli 2004 135 (ihsg) harian. periode penelitian dari tahun 1989 samapi dengan tahun 1995, ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan pasar harian saham selama periode penelitian adalah positif pada semua hari perdagangan, kecuali keuntungan pasar pada hari selasa. pada perdagangan hari selasa ternyata keuntungan saham di bursa efek jakarta adalah negatif. selain fenomena anomali pasar yang ditimbulkan oleh adanya day of the week effect, peristiwa anomali pasar juga dapat dilihat dari sisi tinggi rendahnya price earning ratio dan size suatu perusahaan. penelitian yang dilakukan basu (1977) merangking per (price earning ratio) dan membandingkan hasil return antara saham yang memiliki per tinggi dengan grup per yang rendah selama 12 bulan setelah terjadi pembelian sekuritas. hasil yang diperoleh bahwa sekuritas dengan per rendah ternyata mengalahkan sekuritas dengan per tinggi. hal ini merupakan gejala anomali karena informasi per merupakan informasi yang tersedia luas dan sudah sering digunakan oleh para pelaku investasi dalam menilai suatu sekuritas. jika banyak investor sudah menggunakan strategi ini seharusnya penggunaan strategi ini tidak akan menghasilkan abnormal return. akan tetapi, kenyataannya strategi ini masih dapat menghasilkan abnormal return sehingga dianggap sebagai suatu gejala anomali pasar. anomali pasar ternyata juga terjadi pada perusahaan yang berskala kapitalisasi kecil, benz (1981) menemukan gejala bahwa saham-saham perusahaan di nyse yang berskala kecil ternyata mampu memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan return yang diberikan oleh perusahaan yang berkapitalisasi besar. hipotesis berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka beberapa hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: h1: hari perdagangan berpengaruh terhadap return saham harian di bursa efek jakarta h2: terdapat perbedaan dalam return saham pada setiap hari perdagangan di bursa efek jakarta h3: terjadi abnormal return pada beberapa hari perdagangan di bursa efek jakarta metodologi penelitian obyek penelitian dalam penelitian ini penulis memilih obyek penelitian pada 20 saham yang masuk dalam lq-45 yaitu saham dari beberapa perusahaan yang masuk dalam kategori saham-saham dengan kapitalisasi besardan aktif diperdagangkan di bursa arum indrasari & afrizal tahar, analisis pengaruh day of the week..... 136 efek jakarta, selama kurun waktu bulan januari sampai dengan desember 2003 yang terdiri dari 240 hari perdagangan. metode pengumpulan data data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu berupa data harian untuk memantau perkembangan harga saham harian dan indeks harga saham gabungan dari bulan januari 2003 sampai dengan desember 2003, diperoleh dari pusat referensi pasar modal bursa efek jakarta. pengambilan sampel data yang dipergunakan dalam penellitian ini adalah dengan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel atas dasar adanya beberapa pertimbangan tertentu. dasar pertimbangan tersebut adalah sahamsaham dengan kapitalisasi besar dan aktif diperdagangkan serta masuk dalam lq45 di bursa efek jakarta. data yang diperlukan data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder,dalam bentuk: jakarta stock exchange (jsx) monthly statistics, jsx annual report, jsx statistic 2003 dan data transaksi serta indeks harga saham gabungan (ihsg) harian selama periode tahun 2003. data tersebut diperoleh dari pusat referensi pasar modal bursa efek jakarta. metode pengambilan sampel pengambilan sampel data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel atas dasar adanya beberapa pertimbangan tertentu. dasar pertimbangan tersebut antara lain adalah: (1) saham perusahaan emiten yang dijadikan sampel penelitian tersebut telah terdaftar di bursa efek jakarta pada periode januari sampai desember 2003. (2) perusahaan emiten masuk dalam kategori 50 most active stock in trading volume & value, serta memiliki kapitalisasi pasar yang terbesar dan masuk sebagai faktor pembentuk indeks lq-45. metode analisis data pengujian pengaruh hari perdagangan di bursa terhadap return saham harian metode ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis pertama (h1) yaitu pengujian ada tidaknya pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian yang dilakukan dengan menggunakan model regresi linear estimasi, perumusannya adalah: rt = bo dsen + b1 dsel + b2 drab + b3 dkam + b4 djum + et jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 131-146, juli 2004 137 notasi dari persamaan tersebut: rt = menunjukkan besarnya return saham pada hari t dsen… dst = merupakan dummy variable yang menunjukkan hari-hari perdagangan yang diobservasi di bursa efek jakarta dsen = hari senin, dsel = hari selasa, drab = hari rabu, dkam = hari kamis, djum = hari jum’at. nilai dsen = 1 untuk return saham pada perdagangan hari senin dan dsen = 0 untuk return saham pada perdagangan hari yang lain. nilai dsel = 1 untuk return saham pada perdagangan hari senin dan dsel = 0 untuk return saham pada perdagangan hari yang lain, demikian seterusnya. bo b1 b2 b3 dan b4 adalah besarnya koefisien regresi, menunjukkan besarnya return rata-rata saham pada hari perdagangan t. pengujian pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian tersebut, dilakukan dengan menguji koefisien regresi dari masing-masing dummy variable. jika return yang diharapkan ternyata tidak dipengaruhi oleh hari perdagangan maka koefisien regresinya bo b1 b2 b3 dan b4 = 0 berarti tidak signifikan. pengujian beda return saham harian dalam seminggu untuk menguji hipotesis kedua (h2) yaitu pengujian ada tidaknya perbedaan return saham harian antara hari perdagangan satu dengan hari perdagangan yang lainnya, dilakukan dengan menggunakan analysis of variance (anova). untuk menguji beda return rata-rata harian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian terhadap nilai f statistik. return harian antara hari perdagangan yang lain tidak semuanya sama jika f statistiknya berbeda dengan nol, atau nilai f statistiknya signifikan. pengujian kemungkinan terjadinya abnormal return untuk menguji hipotesis ketiga (h3) yaitu pengujian ada tidaknya abnormal return pada hari perdagangan tertentu dilakukan dengan menggunakan perumusan sebagai berikut: art = rt rmt notasi dari perumusan tersebut: art abnormal return rata-rata saham pada hari perdagangan t r t return rata-rata saham pada hari perdagangan t rmt return pasar harian diukur dari persentase perubahan indeks harga saham pada satu hari sebelumnya, indeks harga yang dipergunakan adalah indeks lq-45 tahun 2002 arum indrasari & afrizal tahar, analisis pengaruh day of the week..... 138 pengujian adanya abnormal return rata-rata saham pada hari perdagangan tertentu untuk menguji adanya abnormal return rata-rata saham pada hari perdagangan tertentu dipergunakan uji statistik t dari beda return saham dengan return pasarnya. pada hari-hari perdagangan tertentu dikatakan telah terjadi abnormal return apabila nilai t statistik untuk beda return saham dengan return pasar pada hari itu tidak sama dengan nol, berarti t statistiknya signifikan. penentuan t statistik abnormal return dilakukan dengan menggunakan perumusan sebagai berikut: tstatistik = art / (sdt /  n) notasi dari perumusan tersebut: art = abnormal return rata-rata saham pada hari perdagangan t sdt = standar deviasi abnormal return saham pada hari perdagangan t n = banyaknya saham yang digunakan sebagai sampel (45 saham) analisis data obyek penelitian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah emiten yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 perusahaan yang merupakan saham teraktif dan memiliki nilai transaksi tertinggi di bursa efek jakarta selama periode tahun 2003. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut: tabel 1. perusahaan teraktif dengan nilai transaksi tertinggi selama periode tahun 2003 no nama saham jumlah transaksi saham (lembar) nilai transaksi saham (rp) 1 telekomunikasi ind 4,560,476,497 20,742,504,457,439 2 astra international 3,171,490,442 11,276,317,033,374 3 bank central asia 2,422,288,330 6,751,772,736,100 4 hm sampoerna 1,716,509,906 6,553,321,011,575 5 indosat 660,959,148 6,252,357,294,644 6 bumi resources 23,137,309,367 5,262,610,925,379 7 bank mandiri 6,069,593,790 5,182,370,679,800 8 indofood sukses m 5,297,684,971 3,910,478,795,200 9 gudang garam 374,584,575 3,789,956,595,100 10 bank rakyat ind 3,371,871,499 3,474,933,173,975 11 indah kiat pulppaper 7,493,545,243 3,233,168,308,595 jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 131-146, juli 2004 139 12 indocement tunggal p 1,458,315,948 2,536,762,445,425 13 bank danamon ind 1,593,572,116 2,261,562,018,236 14 gadjah tunggal 4,543,695,132 2,227,207,675,700 15 united tractor 3,893,402,660 2,057,493,349,500 16 astra agro lestari 1,096,299,204 1,701,628,169,775 17 unilever indonesia 273,847,737 1,525,955,667,044 18 bank internatnl indonesia 15,478,195,836 1,500,610,988,820 19 bank pan indonesia 5,572,852,590 1,464,175,773,950 20 semen cibinong 4,201,690,479 1,447,496,623,965 hasil penelitian return saham harian untuk setiap sampel saham yang dipergunakan dalam penelitian ini selama tahun 2003 dihitung dengan menjumlahkan return saham harian selama satu tahun perdagangan. banyaknya saham yang dipergunakan sebagai sampel adalah 20 saham, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 20 return saham tersebut. pengujian beda return saham harian dalam seminggu untuk menguji ada tidaknya perbedaan return saham harian antara hari perdagangan satu dengan hari perdagangan yang lainnya dalam waktu seminggu (hari perdagangan senin sampai juma’at), digunakan anaysis statistic descriptives, dimana peneliti dapat mengetahui gambaran deskriptif secara lengkap berkaitan dengan mean (rata-rata), standard deviasi, variance, range, nilai minimum dan maksimum serta distribusi kurtosis maupun skewness dari data yang diamati. tabel 2. ringkasan statistik diskripsi return saham harian selama periode tahun 2003 di bursa efek jakarta return saham senin selasa rabu kamis jum'at rata-rata 0.008 0.158 0.121 0.089 0.107 std deviasi 0.165 0.186 0.212 0.096 0.153 variance 40.260 2.026 2.631 4.762 3.063 minimum -0.417 -0.241 -0.103 -0.213 maksimum 0.684 1.201 0.216 0.236 0.659 observasi (n) 20 20.000 1.425 20 20 20 berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa return saham tertinggi terjadi pada hari rabu yaitu 0,147 atau 14,67% dan yang terendah terjadi pada hari perdagangan senin, yaitu 0,004 atau 0,4%. variabilitas atau keaneka ragaman hasil return saham pada setiap hari perdagangan dapat diketahui dari besar kecilnya coefficient of variance (cv), dimana dari hasil penelitian ini diketahui arum indrasari & afrizal tahar, analisis pengaruh day of the week..... 140 bahwa koefisien varian untuk hari perdagangan senin yaitu sebesar 63,750 ternyata jauh lebih tinggi daripada koefisien variasi return saham pada hari perdagangan lainnya. tingginya koefisien varian return saham tersebut mencerminkan besarnya resiko kerugian yang akan diderita oleh investor apabila investor tersebut berinvestasi pada hari perdagangan itu. berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa return saham tertinggi berturut-turut terjadi pada hari selasa yaitu 0,158 atau 15,80%, rabu 0,121 atau 12,1%, jum’at 0,107 atau 10,7%, kamis 0,089 atau 8,90% dan terakhir hari senin yaitu 0,008 atau 0,80%. berdasarkan tinggi rendahnya angka coeffisient of variance dapat diketahui bahwa resiko investasi tertinggi secara berurutan terjadi pada hari senin, kamis, jum’at, rabu dan selasa. berdasarkan hasil ini maka investor disarankan untuk berinvestasi atau melakukan trading di bursa untuk melakukan transaksi jual-beli saham pada hari selasa dan jum’at karena dianggap memiliki resiko yang paling rendah dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya. pengujian pengaruh hari perdagangan di bursa terhadap return saham harian metode ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis pertama (h1) yaitu pengujian ada tidaknya pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian yang dilakukan dengan menggunakan model regresi linear estimasi, perumusannya adalah: rt = bo dsen + b1 dsel + b2 drab + b3 dkam + b4 djum + et dari hasil perhitungan dengan model regresi linier estimasi yang digunakan dalam penelitian ini (lihat tabel 3), ternyata menunjukkan bahwa besarnya ratarata return saham harian selama periode pengamatan di bursa efek jakarta, return saham tertinggi terjadi pada hari perdagangan selasa, yaitu 15,80% sedangkan return saham terendah terjadi pada hari perdagangan senin yaitu 0,80%. tabel 3. ringkasan statistik regresi linier estimasi saham harian selama periode tahun 2003 di bursa efek jakarta uji statistik senin selasa rabu kamis jum'at b 0.0080 0.1581 0.1213 0.0895 0.1070 seo 0.0291 0.0295 0.0400 0.0291 0.0400 t 0.3626 2.8620* 2.6515* 1.1852 2.4216 p-value 0.8210 0.0008 0.0005 0.2112 0.0155 pengaruh hari perdagangan terhadap return saham dalam penelitian ini dianalisis melalui uji koefisien regresi dari masing-masing variabel perdagangan. berdasarkan rangkuman data statistik pada tabel 3 diatas diperoleh hasil bahwa pada derajat signifikansi 5% hari perdagangan selasa rabu dan jumat dinyatakan jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 131-146, juli 2004 141 mempunyai pengaruh yang signifikan (>1.00) terhadap besarnya return saham yang akan diperoleh, sedangkan hari perdagangan senin dianggap tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap return saham yang akan diperoleh. data tambahan yang dapat memperkuat argumen dan hasil analisis diatas adalah bahwa umlah volume transaksi perdagangan selama periode pengamatan ternyata pada hari perdagangan selasa, rabu dan jumat rata-rata volume transaksi perdagangannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan hari perdagangan yang lainnya. pengujian ada tidaknya perbedaan return saham harian pengujian ini ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan return saham harian yang terjadi di bursa efek jakarta selama periode penelitian. pengujian terhadap perbedaan return saham ini dilakukan dengan menggunakan analysis of variance (anova). untuk menguji beda return rata-rata harian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian terhadap nilai f statistik. return harian antara hari perdagangan yang lain tidak semuanya sama jika f statistiknya berbeda dengan nol, atau nilai f statistiknya signifikan. tabel 4. ringkasan statistik analysis of variance saham harian selama periode tahun 2003 di bursa efek jakarta df sum of square mean square f ratio f prob. between group 4 0.6215 0.1275 2.895 0.0565 within group 96 12.0021 0.0825 total 100 12.5212 hasil analisis statistik tersebut menunjukkan nilai uji f sebesar 2,895 hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian terhadap perbedaan return saham harian di bursa efek jakarta selama periode pengamatan signifikan pada pingkat 5%. sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada return harian saham di bursa efek jakarta selama tahun 2003. pengujian kemungkinan ada tidaknya abnormal return saham pada hari perdagangan tertentu ada 2 (dua) tahapan pengujian yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui kemungkinan ada tidaknya abnormal return saham pada hari perdagangan tertentu, yaitu yang pertama dilakukan dengan menggunakan perumusan sebagai berikut: art = rt rmt dimana: arum indrasari & afrizal tahar, analisis pengaruh day of the week..... 142 art abnormal return rata-rata saham pada hari perdagangan t rt return rata-rata saham pada hari perdagangan t rmt return pasar harian diukur dari persentase perubahan indeks harga saham pada satu hari sebelumnya, indeks harga yang dipergunakan adalah indeks harga saham gabungan tahun 2003 tstatistik = art / (sdt /  n) dimana: art abnormal return rata-rata saham pada hari perdagangan t sdt standar deviasi abnormal return saham pada hari perdagangan t n banyaknya saham yang digunakan sebagai sampel (45 saham) tabel 5. ringkasan statistik uji abnormal return saham harian selama periode tahun 2003 di bursa efek jakarta uji statistik senin selasa rabu kamis jum'at rt 0.0080 0.1578 0.1218 0.0985 0.1070 art -0.0896 0.0968 0.0746 0.0268 0.0561 t -1.5261 1.8320 1.6215 0.6124 1.2758 sd 0.0321 0.0679 0.0523 0.0190 0.0422 berdasarkan hasil pengujian dengan perumusan diatas pada level signifikansi 5% (lihat lampiran) ditunjukkan bahwa pada hari perdagangan senin memperlihatkan angka abnormal return yang negatif, hal ini berarti bahwa return saham (ri) pada hari perdagangan senin lebih rendah dari return market (rm). abnormal return yang terjadi pada hari senin tersebut tidak signifikan. berdasarkan hasil analisis diatas juga diketahui bahwa pada hari perdagangan selasa, rabu, kamis dan jumat menunjukkan abnormal return yang hasilnya positif, hal ini berarti bahwa pada hari perdagangan selasa, rabu, kamis dan jumat investor diharapkan akan memperoleh return saham diatas return pasar (ri) > (rm) pada hari tersebut. penutup kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan pertama, sesuai dengan hipotesis pertama (h1), diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara hari perdagangan di bursa terhadap return saham harian yang terjadi di bursa efek jakarta. pengaruh hari perdagangan terhadap return saham dalam penelitian ini dianalisis jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 131-146, juli 2004 143 melalui uji koefisien regresi dan diperoleh hasil bahwa pada derajat signifikansi 5% hari perdagangan selasa, rabu, kamis dan jumat dinyatakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya return saham yang akan diperoleh, sedangkan hari perdagangan senin dianggap tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap return saham yang akan diperoleh. kedua, untuk menjawab hipotesa kedua (h2) dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis statistik dengan menggunakan metode pengujian regresi linier estimasi dan pembandingan berganda (multiple comparison procedures) dengan menggunakan uji least significant difference (lsd) dimana diketahui bahwa return saham pada hari perdagangan selasa dan rabu ternyata memiliki perbedaan yang signifikan pada tingkat 5%. ketiga, untuk membuktikan hipotesa ketiga (h3) tentang adanya abnormal return pada hari perdagangan saham di bursa efek jakarta, maka dalam penelitian ini dilakukan analisis statistik dengan menggunakan perumusan dari peterson. berdasarkan hasil pengujian pada level signifikansi 5% diketahui bahwa pada hari perdagangan senin ternyata memperlihatkan angka abnormal return yangnegatif, hal ini berarti bahwa return saham (ri) pada hari perdagangan senin lebih rendah dari return market (rm). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa return saham (ri) padahari senin secarastatistik tidak berbeda dengan return pasar (rm) pada hari perdagangan tersebut. berdasarkan hasil analisis diatas juga diketahui bahwa pada hari perdagangan selasa, rabu, kamis dan jumat menunjukkan abnormal return yanghasilnya positif, hal ini berarti bahwa pada hari perdagangan selasa, rabu, kamis dan jumat investor diharapkan akan dapat memperoleh return saham diatas return pasar (ri) > (rm). saran saran dari penelitian ini adalah pertama, secara umum hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada hari perdagangan selasa, rabu, kamis dan jumat selama tahun 2003 di bursa efek jakarta telah terjadi adanya abnormal return yang cukup signifikan (terutama hari selasa dan rabu), sehingga investor diharapkan dapat mengambil sikap menghadapi fenomena anomali pasar tersebut. kedua, pada penelitian selanjutnya, sebagaimana beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan di luar negeri, perlu dilakukan penelitian dengan menganalisis pengaruh variabel independen lain misalnya tinggi rendahnya rasio per dan size dari emiten di bursa efek jakarta terhadap gejala anomali pasar yang mungkin terjadi. keterbatasan penelitian untuk dapat mencermati fenomena anomali pasar yang terjadi di bursa efek jakarta, maka waktu periode pengamatan sebaiknya dilakukan dengan rentang waktu yang lebih panjang karena penelitian ini hanya terbatas pada rentang waktu selama satu tahun saja yaitu selama periode tahun 2003. arum indrasari & afrizal tahar, analisis pengaruh day of the week..... 144 keterbatasan jumlah sampel juga perlu lebih ditingkatkan lagi dari 20 saham menjadi 50 saham teraktif dengan volume transaksi terbesar, dan pengukur tinggi rendahnya return market sebaiknya digunakan dasar indeks lq-45. implikasi bagi para investor yang akan menanamkan modal di bursa efek jakarta dapat mencoba masuk melakukan transaksi pada hari perdagangan sebagaimana yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu pada hari selasa dan rabu agar investor dapat memperoleh capital gain dari investasinya tersebut.namun demikian perlu diperhatikan bahwa peristiwa anomali ini tidak akan pernah berlangsung lama dan konsisten karena pada hakekatnya sangat bertentangan dengan prinsip pasar modal yang effisien. salah satu implikasi dari teori pasar modal efisien adalah bahwa tidak akan pernah ada pola pergerakan harga yang bersifat konstant dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return secara konsisten, karena apabila muncul suatu pola investasi tertentu (sebagaimana dalam hasil penelitian diatas) maka pola tersebut akan segera menjadi usang sebab para investor yang mengetahui informasi ini akan segera memanfaatkannya untuk melakukan trading activity. sebagai akibat dari aktivitas para investor tersebut secara otomatis harga akan terkoreksi sehingga pola investasi yang telah terbentuk otomatis akan menghilang. daftar pustaka donald b keim (1989) “size realted anonalies and stock return seasonality : further empirical evidence”, journal of financial economics, vol.12 no.1 june 1989, page 21. elton, j.edwin dan j.martin gruber (1995), modern portfolio theory and investment analysis, john willey & sons,inc., new york. frank j.fabozzi (1995), investment management, prentice hall, inc, new jersey jogiyanto, hm (1998), teori portofolio dan analisis investasi, bpfe yogyakarta kiyoshi kato, james schalheim, “seasonal and size anomalies in the japanese stock market”, journal of financial and quantitative analysis, vol.20 no.2 (june 1985). sharpe, william f., gordon j.alexander and van bailey (1995), investments, prentice hall, new york. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 131-146, juli 2004 145 lampiran 1 descriptives statistic std. error return saham senin mean 95% confidence interval mean median variance std. deviation minimum maximum range skewness kurtosis 0.008 1.905 4.250 40.260 0.165 -0.417 0.684 98 -0.701 -2.452 .995 .661 0.724 selasa mean 95% confidence interval mean median variance std. deviation minimum maximum range skewness kurtosis 0.158 1.295 1.560 2.026 0.186 -0.241 0.201 98 0.945 1.452 1.295 .521 0.634 rabu mean 95% confidence interval mean median variance std. deviation minimum maximum range skewness kurtosis 0.121 1.105 1.430 2.631 0.186 -0.216 1.425 96 1.057 2.452 1.251 .521 -0.634 arum indrasari & afrizal tahar, analisis pengaruh day of the week..... 146 lampiran 2 -------one way------- variable return by variable group multiple range tests. lsd test with significance level .05 g g g g g r r r r r p p p p p mean group .0080 grp 1 .0089 grp 4 .0107 grp 5 .1158 grp 2 * .1121 grp 3 * (*) indicated significant differences which are show in the lower triangle the difference between two means is significant if mean(j)-mean(i)>=.1768*range*sqrt(1/n(i) = 1/n(j)) with the following value (s) for range: 2,79 journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper value relevance of ifrs adoption in asean5 countries: does presentation matters? aria farah mita 1 *, sylvia veronica siregar 2 , viska anggraita 3 , and fitriany amarullah 4 abstract: research aims: this study discusses a recent development in adopting the international financial reporting standard (ifrs) in asean. the objective of this study is to examine the value relevance of the other comprehensive income (oci) after the international accounting standard (ias 1) revision about the financial statements’ presentation. this study primarily examines whether the relocation of the oci from the statement of changes in owners' equity to the statement of comprehensive income increases the value relevance. design/methodology/approach: this study compared the value relevance of other comprehensive income (oci) one year before and after the adoption of ias 1 in each country. the study focused on asean 5 countries: indonesia, malaysia, philippine, singapore, and thailand. research findings: the study’s result found that oci had higher value relevance after the adoption of ias 1. theoretical contribution/originality: this study extends previous studies around ifrs adoption, mostly focused on european countries. the study of ifrs adoption in asean countries is limited. this study presents a unique setting since most of the countries in asean adopted ias 1 not in the same year as the year enacted by the iasb. this study contributes to the recent development in accounting standards, showing that ias no. 1 adoption as part of the ifrs adoption in asean will increase the financial statement’s value relevance. practitioner/policy implication: this study implies for the practitioner and policymakers that the ifrs adoption’s benefits aimed to improve the financial reports’ quality, so users can more easily and readily process information about company performance. research limitation/implication: this study only focused on total oci. this study did not analyze the impact of revised ias 1 adoption for each item of oci, such as available for sale component, revaluation surplus, or translation component. the result is consistent with the ifrs adoption’s proponent that the ias 1 revision will increase the financial statement’s usefulness. keywords: international accounting standard; comprehensive income; earnings quality; value relevance introduction this research is motivated by the ias 1 revision in 2008 regarding the financial statements’ presentation, which is effective since 1 january 2009. revised ias 1 aims to improve information quality through the structure, content, and presentation of financial statements that are easier to understand and more useful for investors. this research focuses affiliation: 1 2 3 4 department of accounting, faculty of economics and business, universitas indonesia, jakarta, indonesia. *correspondence: aria.farahmita@ui.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103165 citation: mita, a. f., siregar, s. v., anggraita, v., & amarullah, f. (2020). value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters?. journal of accounting and investment, 21(3), 570-579. article history received: 30 june 2020 reviewed: 01 july 2020 revised: 15 july 2020 accepted: 29 aug 2020 mailto:aria.farahmita@ui.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9234 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/index mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 571 on asean 5 countries: indonesia, malaysia, the philippine, singapore, and thailand, which have only recently begun an extensive convergence of the international accounting standard (hereinafter ifrs) in the last decade. accounting information is considered valuable to investors if the information has value relevance, i.e., providing relevant and useful information to investors as a basis for making investment decisions. whether the revised ias 1’s purpose has been achieved remains unanswered for asean countries. the financial statements’ presentation regulates the provisions of the financial statements’ elements, how information is grouped and aggregated, the order in which they are presented, and the location where the information is presented. provisions regarding financial statements’ presentations are regulated in ias 1 and are intended to make financial information useful to users. the consideration of how the presentation is and the location where the information presented in the financial statements is based on the perspective that the information will be easier to process and useful to the users if organized or presented in a grouping and the available location. for example, to calculate financial ratios and to make it easy for users to understand. the most significant revision in ias 1 is presenting other comprehensive income (oci) in a separate section included in the comprehensive income statement. according to the revised ias 1, the oci is presented in a different location. before the revision, oci was presented on a statement of changes in equity separate from its performance information. the concept of companies' earning is all-inclusive, meaning that all transactions increase the shareholder's capital that does not come from the owner's capital deposit. therefore, revised ias 1 aims to make it easier for investors to use company performance information using a readily bottom line of the comprehensive income. whether the ias 1 revision causes changes in the oci presentation’s location will increase the value relevance remains to be questioned. the phenomena of the financial information’s presentation have been attractive to the researcher, but the study which focuses on the ias 1 revision in asean countries as ifrs adopters is very limited. prior research has indicated that the locations where financial information was presented would have a different value relevance for investors (maines & mcdaniel (2000); mechelli and cimini (2014); khan and bradbury (2014)). hirst and hopkins (1998) found that individual investors were better at estimating prices when other comprehensive income information was reported in the income statement than in the statement in changes in equity. the bottom line presented in the comprehensive income statement made investors easier in understanding all transactions’ impact that leads to changes in capital resulted from the company's performance. based on the above-identified research gap, the purpose of this research is to test whether the oci after ias 1 revision has higher value relevance for investors. this research promotes recent issues regarding ifrs adoption’s benefits. previous studies have focused on the european union (eu) countries as they first adopted the ifrs. this study compares the value relevance of the oci in one year before and after adopting ias 1 in each country. this study presents a unique setting since most of the countries in asean adopted ias 1 not in the same year as the year enacted by the iasb. this study mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 572 contributes to the recent development in accounting standards, showing that ias 1 adoption as part of the ifrs adoption in asean will increase the financial statement’s value relevance. therefore, this research is expected to contribute as empirical evidence regarding one of the revised accounting standards’ impacts as feedback ifrs convergence measures taken by the financial accounting standards board in each of the five asean countries. the quality of financial accounting standards determines the financial statements’ quality. this research is essential as feedback on efforts to improve the quality of financial statements, which is essential in realizing the integration of capital markets in asean. one of the envisions of the asean economic community is the realization of the integrated capital market in asean. the higher the financial statements’ quality, the higher accuracy and transparency will be to better allocate their capital efficiently. better capital allocation will promote an efficient market and support the capital market’s integration. this paper is divided into six sections. first is the introduction, which tells about the background and the study’s objective. secondly is the literature review and hypothesis. the third part is the research methodology, and the fourth is the study’s results. moreover, the fifth section is a discussion and the result’s analysis, and the last section is the conclusion. literature review and hypotheses development this section contains theoretical underpinning and literature references about previous research related to the topic and highlights a research gap. it is highly recommended that research goncharov and hodgson (2011) examine whether it is necessary to separate the operating profit and other comprehensive income (oci) in the financial statements. the results showed a need to separate operating income presentation and other comprehensive income (oci) presentation. operating income as an appropriate decision matrix needs to be presented separately with oci that is not yet realized. jones and smith (2011) compared oci components and special items (si). the accounting treatment of the regime studied by jones and smith (2011) revealed that si was immediately recognized in the current profit, while the oci was being postponed until realized. jones and smith’s results discovered that both si and oci had value relevance. khan and bradbury (2014) uncovered that the comprehensive (total comprehensive income, hereinafter tci) profit was more volatile than net income. tci correlated with market risk measurement (beta and standard deviation return). the finding indicated that tci had risk relevance. nevertheless, khan and bradbury found that comprehensive income incremental to net income volatility was not correlated with market risk and was not valued (not correlated with stock prices). besides, research from mechelli and cimini (2014) examined the relative and incremental value relevance for total comprehensive income (tci) and other comprehensive income (oci) in listed companies in europe after the international accounting standard (ias 1) revised’s implementation. ias 1 revised requires the company to present a statement of comprehensive income (soci) in which net income (ni) components and oci components are disclosed separately. the results mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 573 demonstrated that ni had higher value relevance than total comprehensive income (tci), although oci in one period provided additional relevant information than ni information and book value. however, the oci’s total coefficient had a smaller value than ni. it indicated that a separate statement of comprehensive income (soci) did not increase tci and oci values relevance. in addition, maines and mcdaniel (2000) investigated whether and how alternative presentation formats affected nonprofessional investors' processing of comprehensive-income information, specifically disclosing the volatility of unrealized gains on available-for-sale marketable securities. the argument that supports the presentation of the statement of comprehensive income is that the only source of information that can measure all value creation done by the company is distinguished by value distribution to the owner (chambers, linsmeier, shakespeare, & sougiannis, 2007). research biddle and choi (2006) also support the disclosure of comprehensive income components. his research explained that the different profit definitions would have different information uses for financial statements’ users. comprehensive earnings reporting increased the value relevance of the earnings information. increasing the value relevance of the oci component of the earnings increased its information usefulness in investor decision making. psychological-based research has been done through experimental methods by hirst and hopkins (1998). in his research, hirst and hopkins (1998) stated that information would not be used if it was not available and not ready for processing (not clear). the research’s results showed that the income statement and other comprehensive income presentations were useful in improving the transparency of earnings management activities undertaken by management to be more visible, thereby reducing analyst judgment to be equivalent to the judgment level in companies that did not perform earnings management. the results also revealed that other comprehensive income disclosures were more effectively presented on the statement of changes in equity. comprehensive income has value relevance for the investor because it measures the company’s overall performance, including all transactions that increase the equity other than transactions with the company's owner (chambers et al. 2007; biddle & choi, 2006). thus, the first hypothesis tested in this study is: h1: other comprehensive income has value relevance. the revised ias 1’s adoption aims to improve the quality of information valuable to investors than before the revision. following hirst and hopkins (1998), maines and mcdaniels (2000) stated that information would be useful if available and ready for processing by the user. thus oci, whose presentation location was moved from equity to comprehensive income after adopting revised ias 1, then its value relevance is expected to be higher than before the revision. therefore, this study proposes the second hypothesis: mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 574 h2: the value relevance of the other comprehensive income increases after adopting revised ias 1: presentation of financial statements. research method data and sample this study employed listed companies in asean 5: malaysia, singapore, philippine, thailand, and indonesia and compared the value relevance of the oci one year before and after the ias 1’s adoption in each country. table 1 shows ias 1’s adoption into local accounting standards for each country. table 1 ias 1’s adoption in asean country country local accounting standard effective year indonesia psak no. 1 1 january 2011 malaysia mfrs no. 101 1 january 2010 singapore sfrs no. 1 1 january 2009 philippine pfrs no. 1 1 january 2009 thailand tas no. 1 1 january 2011 hypothesis testing value-relevance studies aim to assess the extent to which accounting data reflect information that is “relevant” for firm value as represented by the stock price (holthausen & watts, 2001). this study used a model widely employed in the value relevance literature: the price regression model (prm) from ohlson model (1995) with stock price as the dependent variable. ohlson model (1995) starts from the assumption that firm value equals the present value of the expected dividend. the underlying idea that stock value (net) corresponds to value creation and distribution. the firm value theory relies on net surplus relationships to identify different roles for each of the three variables: income, book value, and dividends. the essence of the valuation function can be stated that the company value is the weighted average of (i) current income, which is capitalized (adjusted for dividends), and (ii) current book value. the oci is part of current income that has to be examined. therefore, this study would test the hypothesis by inserting the oci as current income in the ohlson model. model 1 was used to examine oci’s value relevance before considering the ias 1 revision. meanwhile, model 2 was used to test oci’s value relevance after the ias 1 revision. model 1 and model 2 are stated as follows: priceit = β0 + β1bveit + β2niit + β3ociit + ei…………………………………………………………………………(1) priceit = β0 + β1bveit + β2niit + β3ociit + β4d_ifrs + β5d_ifrs*bveit + β6d_ifrs*niit β7d_ifrs*ociit + ei…………………………………………………....………………..(2) mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 575 whereas, priceit = is the stock price on the 31 st of marcht+1; niit is the net income per share; bveit is book value per share; ociit = oci per share. d_ifrs = 1, in the period of revised ias 1, become enacted in each country; indonesia and thailand (2011), philippines and singapore (2009), and malaysia (2010) and 0 (zero) in the one year period before the adoption. if the oci presentation has a value relevance for financial statement users, as stated in h1, then it is expected that the oci coefficient is positive and significant (β3>0). moreover, if the ias 1 revision leads to a higher oci’s value relevance, as stated in h2, it is expected that the interaction coefficient between dummy ifrs and the oci is positive and statistically significant (β7>0). bve and ni are also expected to be positively associated with price. result and discussion this study collected 46,662 firm years. this study handled the outlier by winsorizing all continuous variables at the 1 st and 99 th percentiles. as a result, 46,410 firm years were obtained as our final sample. statistic descriptive table 2 provides descriptive statistics for the variables observed. all variables were scaled by common stock outstanding in the fiscal year. tabel 2 statistic descriptive variable n min max mean stdev be 46,410 -58.065,38 2.545.152 449,857 20.017,98 ni 46,410 -71.942,23 359.241,6 47.072 2.104,047 oci 46,410 -13.787,47 7.314,871 0,123 74,968 d_ifrs*bv 46,410 -58.065,38 2.545.152 372,113 19.877,38 d_ifrs*ni 46,410 -71.942,23 359.241,6 35,582 2.066,069 d_ifrs*oci 46,410 -13.787,47 2.311,996 -0,050 66,784 hypotheses testing results this study’s results are presented in table 2. model 1 regression result showed the value relevance of book value of equity, net income, and oci without considering ias 1 implementation. the results revealed that oci had a significant positive association with the stock price (β=0,769, p<0,05), meaning that oci had value relevance on price. therefore, h1 was supported. the results also showed that the book value of equity had value relevance on price, but the net income was not proven to have value relevance. mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 576 table 3 regression results model 1: priceit = β0 + β1bveit + β2niit + β3ociit + 𝜀𝑖𝑡 model 2: priceit = β0 + β1bveit + β2niit + β3ociit + β4d_ifrs + β5d_ifrs*bveit + β6d_ifrs*niit β7d_ifrs*ociit + 𝜀𝑖𝑡 variable hyp coeff t-stat prob hyp coeff t-stat prob const 217.192 40.67 0.000 115.169 14.14 0.000 bv 0.003 5.64 0.000*** 0.003 0.81 0.420 ni -0.017 -3.86 0.000*** -0.014 -0.59 0.554 oci h1: + 0.769 6.81 0.000*** -0.162 -0.99 0.321 d_ifrs 180.951 16.62 0.000* ** d_ifrs*bv 0.003 0.66 0.511 d_ifrs*ni -0.025 -1.05 0.296 d_ifrs*oci h2: + 1.792 7.87 0.000* ** country yes yes n (obs) 46.410 46.410 r2 0.0011 0.0056 f-stat 16.36 34.83 prob f-stat 0.000 0.000 this result is consistent with chambers et al. (2007) that the investors are more concerned if oci is presented in the statement of changes in equity than in the income statement. this finding is different from mechelli and cimini (2014) findings, where the results demonstrated that ni had higher value relevance than oci. table 3 presents the results of testing model 1 per each country. the results indicated that net income had a higher value relevance than oci in all sample countries except indonesia. net income had value relevance in malaysia, singapore, and the philippines. testing using only the indonesian sample proved that net income had lower value relevance than oci. therefore, model 1 main results, shown in table 3, are mainly due to the companies’ sample in indonesia. model 2 regression result showed the ias 1 implementation’s effect on the value relevance of book value of equity, net income, and oci. the result revealed, with β=1,792, p<0,05, the increased value relevance of the oci after the revision of the ias 1. thus, h2 was supported. it indicated that the comprehensive earnings reporting increased the value relevance and information usefulness in investor decision making. this result is consistent with the results of biddle and choi (2006), and mita, siregar, and fitriany (2017) support the disclosure of comprehensive income components. separate test results by country (refer to table 3 model 2) uncovered mixed evidence. oci’s value relevance was shown in indonesia. an increase in oci’s value relevance was only found in indonesia. the result might be because, before the revised ias 1 implementation, oci’s value relevance in indonesia had the lowest value of magnitude (significantly negative) compared to other sample countries. therefore, when the ias 1 revision was adopted, it benefited more from the increase of oci’s value relevance than other countries. mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 577 table 4 summary of regression results by country indonesia malaysia singapore philipines thailand model 1: the oci has value relevance bv + + + + + ni + + + not significant oci + not significant not significant not significant not significant model 2: the value relevance of oci is increased after the adoption of revised ias 1 bv + + + + ni + + not significant not significant oci not significant not significant not significant not significant d_ifrs*bv not significant + + + d_ifrs*ni + not significant not significant not significant d_ifrs*oci + not significant + not significant not significant according to table 4 ,overall, the study’s results showed that the ias 1 implementation increased oci’s value relevance, especially in sample companies in indonesia. the results also revealed that without considering the ias 1 implementation, the net income had a higher value relevance compared to oci in all sample countries, except for indonesia and thailand. this study also performed a sensitivity analysis for the stock price on 31 st december t+1 and found similar results (table is not shown). the regression result disclosed a consistent result with the main test. there was a positive and significant association between the oci and price. the oci had a higher positive coefficient, meaning higher value relevance after the ias 1 revision. discussion the financial statements’ presentation, according to ias 1, requires oci to be included in the statement of companies' performance, i.e., statement of comprehensive income. therefore, the location of the oci presentation is matters for investors. it supports the view that ifrs adoption improves financial statements’ quality, in this case, increases oci’s value relevance. this result is consistent with prior research, such as chambers et al. (2007); biddle and choi (2006); khan and bradbury (2014). the oci reporting in a single statement in the comprehensive income statement makes the investors easier in analyzing the companies’ performance. the items presented as the bottom line are ready to use and summarize all companies' performance for the period. investors, obviously, want a financial statement that can portray the economic condition of related firms. thus, the investor will quickly examine the presentation of the earnings and oci’s components and reward those firms with their trust that reflected on the company's stock price. based on kanagaretnam, mathieu, and shehata mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 578 (2009), other comprehensive income components are associated with the firm performance summarized in stock price. when the oci is increased, the stock price is also increased. the results indicated that the investors used the information about oci as their assessment basis. this study’s result aligns with khan and bradbury (2014) that there was an increase in oci’s value relevance after the ias 1 revision. this study confirmed the phenomena that the location of the oci information’s presentation is matters. investors and analysts will be easier to analyze the oci if the oci items are reported after net income in a single statement. it can also help a new investor who barely has the experience to analyze all financial statements’ details. it is why the location of oci presentation, according to ias 1, had higher value relevance. conclusion this study examines whether oci’s value relevance has been increased after revised ias 1. extending the literature on the oci usefulness and its reporting location, the results found that adopting ias 1 revision led to higher-value relevance of the oci. this result provides empirical evidence about the impact of adopting revised accounting standards as feedback on the ifrs convergence process conducted by the financial accounting standards board in each asean member country. our findings also imply that ifrs convergence is beneficial for investors. improving the financial statements’ quality is essential in realizing the capital markets’ integration in asean. the study result has to be considered with some limitations. this study only focused on total oci. the study did not analyze the impact of adopting ias 1 revision in each item of oci, such as available for sale component, revaluation surplus, or translation component. another thing to elaborate in the future study is the impact of adopting ias 1 revision in each 5 (five) countries. oci’s value relevance in each country may not be the same. it depends on some factors, such as legal title in that country. it will be interesting if the future study can analyze the differences in the impact in ias 1 revision. acknowledgments we gratefully acknowledge financial support from the research grant of the ministry of higher education in indonesia. references biddle, g., & choi, j. h. (2006). is comprehensive income useful? journal of contemporary accounting & economics, 2(1), 1–32. https://doi.org/10.1016/s1815-5669(10)70015-1 https://doi.org/10.1016/s1815-5669(10)70015-1 mita, siregar, anggraita, & amarullah value relevance of ifrs adoption in asean-5 countries: does presentation matters? journal of accounting and investment, 2020 | 579 chambers, d., linsmeier, t.j., shakespeare, c., & sougiannis, t. (2007). an evolution of sfas no. 130 comprehensive income disclosure. review accounting study, 12, 557593. https://doi.org/10.1007/s11142-007-9043-2 goncharov, i., & hodgson, a. (2011). measuring and reporting income in europe. journal of international accounting research, 10(1), 27-59. https://doi.org/10.2308/jiar.2011.10.1.27 hirst, d. e., & hopkins, p.e. (1998). comprehensive income disclosures and analysts' valuation judgments. journal of accounting research, 36, 47-75. https://doi.org/10.2307/2491306 holthausen, r. w., & watts, r. l. (2001). the relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting. journal of accounting and economics, 31(1-3), 3-75. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00029-5 jones, d. a., & smith, k. j. (2011). comparing the value relevance, predictive value, and persistence of other comprehensive income and special items. the accounting review, 86(6), 2047-2073. https://doi.org/10.2308/accr-10133 kanagaretnam, k., mathieu, r., & shehata, m., (2009). usefulness of comprehensive income reporting in canada. journal of accounting public policy, 28, 349-465. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.004 khan, s., & bradbury, m. e. (2014). volatility and risk relevance of comprehensive income. journal of contemporary accounting & economics, 10(1), 76-85. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.01.001 maines, l. a., & mcdaniel, l. s. (2000). effects of comprehensive income characteristics on nonprofessional investors' judgments: the role of financial statement presentation format. the accounting review, 75(2), 179-207. https://doi.org/10.2308/accr.2000.75.2.179 mechelli, a., & cimini, r. (2014). is comprehensive income value relevant and does location matter? a european study. accounting in europe, 11(1), 59-87. https://doi.org/10.1080/17449480.2014.890777 mita, a. f., siregar, s. v. n. p., & fitriany (2017). income (oci) in indonesia. international journal of applied business and economic research, 15(20), 133-152. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewirkeqfvctrahwmbiskhza7ch8qfjaaegqiarab&url= https%3a%2f%2fscholar.ui.ac.id%2fen%2fpublications%2fincome-oci-inindonesia&usg=aovvaw05ip5y6au6k_iswxbik6ag ohlson, j. a. (1995). earnings, book values, and dividends in equity valuation. contemporary accounting research, 11(2), 661–687. https://doi.org/10.1111/j.19113846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.1007/s11142-007-9043-2 https://doi.org/10.2308/jiar.2011.10.1.27 https://doi.org/10.2307/2491306 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00029-5 https://doi.org/10.2308/accr-10133 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.004 https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.01.001 https://doi.org/10.2308/accr.2000.75.2.179 https://doi.org/10.1080/17449480.2014.890777 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirkeqfvctrahwmbiskhza7ch8qfjaaegqiarab&url=https%3a%2f%2fscholar.ui.ac.id%2fen%2fpublications%2fincome-oci-in-indonesia&usg=aovvaw05ip5y6au6k_iswxbik6ag https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirkeqfvctrahwmbiskhza7ch8qfjaaegqiarab&url=https%3a%2f%2fscholar.ui.ac.id%2fen%2fpublications%2fincome-oci-in-indonesia&usg=aovvaw05ip5y6au6k_iswxbik6ag https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirkeqfvctrahwmbiskhza7ch8qfjaaegqiarab&url=https%3a%2f%2fscholar.ui.ac.id%2fen%2fpublications%2fincome-oci-in-indonesia&usg=aovvaw05ip5y6au6k_iswxbik6ag https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewirkeqfvctrahwmbiskhza7ch8qfjaaegqiarab&url=https%3a%2f%2fscholar.ui.ac.id%2fen%2fpublications%2fincome-oci-in-indonesia&usg=aovvaw05ip5y6au6k_iswxbik6ag https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper factors affecting accountability of village fund management through implementation of the village financial system (siskeudes) icuk rangga bawono1*, anasti dwi martantya kinasih2, and apriani kartika rahayu3 abstract: research aims: this study has pupose to analyze the factors that consist of role and competence of village officials, village financial system implementation on the accountability of village fund management. in addition, this research examine application of village financial system as intervening variable. design/methodology/approach: the quantitative method used in this study with a survey approach, by distribute questionnaire to village secretaries and heads of village financial affairs as respondents that spread in 182 village on banyumas regency, central java. from distributed questionnaire, totally 120 that can be processed with partial least square approach. research finding: the result found that role of village officials, competence of village officials, and application of village financial system partially significant on the accountability of village fund management. the result also confirmed that role and competence of village officials partially significant on the accountability of village fund management through application of village financial system. this research construct able influence 77% of the accountability of village fund management variable. theoretical contribution/originality: this research confirm implementation village financial system could mediate relationship between role and competence of village officials on the accountability of village fund management in study of governmental. practitioner/policy implication: the village government needs to encourage participation and competence of village officials in managing village fund management. train officials about village financial system also needed to obtain better accountability about village management funds. research limitation/implication: this research was only undertaken in the scope of banyumas regency. therefore, the generalization ability of this study is limited. keywords: village officials; competence; village financial system; accountability; village fund management introduction the decentralized system applied to a government has the aim of distributing responsibility, authority, and financial resources to provide public services in various governments (decentralization thematic team, 2020). the flexibility to regulate the regions themselves will make local governments more specific in mapping the priority of regional needs. affiliation: 1 department of accounting, faculty of economic and business, universitas jenderal soedirman, central java, indonesia. *correspondence: icuk.bawono@unsoed.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103160 citation: bawono, i.r., kinasih, a.d.m., & rahayu, a.k. (2020). factors affecting accountability of village fund management through implementation of the village financial system (siskeudes). journal of accounting and investment, 21(3), 471-491. article history received: 31 may 2020 reviewed: 16 jul 2020 19 jul 2020 14 aug 2020 revised: 19 jul 2020 30 jul 2020 18 aug 2020 accepted: 26 aug 2020 mailto:icuk.bawono@unsoed.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8925 bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 472 the implementation of decentralization at the village level focuses on the goal of achieving prosperous independent villages. an independent prosperous village has the characteristics of having competitiveness in producing products, being active in social institutional activities, having high community participation and involvement of the poor in the production chain (wibowo, 2019). china is one of the countries that has succeeded in implementing decentralization and making villages independent in the economy. one example is huaxi village, which is able to maximize the village's potential in multi-sectoral industries from textiles to steel (muliana, 2017). apart from improving the welfare of the village community, the village government is able to provide free facilities for local residents individually. meanwhile, decentralization in indonesia is regulated in the law (uu) of the republic of indonesia number 6 of 2014 concerning villages. villages are given the opportunity and authority by the central government to organize their governance independently, including financial management of village funds. government regulation (pp) number 60, 2014 in conjunction with pp number 22, 2015, and government regulation number 8, 2016 specifically regulates village funds from the apbn starting from budget, allocation, distribution, use, reporting, to the observation and evaluation stages. data from the central statistic agency (bps) in 2019 stated that 5,559 villages were recorded as independent villages in 2018, an increase from the number of independent villages recorded in 2014, which were 2,894 villages when the village autonomy policy began. due to the success of increasing the number of independent villages, indonesia increased village funds by rp. 2 trillion or to rp. 72 trillion in 2020. the decision to increase village funds by the central government was motivated by an increase in rural per capita income to rp. 827,429 in the previous year from decentralization activities (sari, 2020). funds obtained and managed by villages are a challenge and responsibility for the village governments, especially since indonesia has implemented decentralization where village governments can be more specific and flexible in managing budgets based on village needs. increasing welfare and exploring the potential of the village are the goals of providing funds to the village governments to be managed. stewardship theory puts the owner's interest in taking action (donaldson & davis, 1991; raharjo, 2007). in the context of public sector accounting in village governments, as stewardship, the village governments will maximize utility functions by protecting and maximizing the management of village funds intended for village communities. the implementation of village fund management certainly must follow the basis of the law to avoid potential irregularities. in particular, the management of village funds must refer to the regulation of the minister of home affairs (permendagri) number 20, 2018 which was previously regulated in permendagri number 113, 2014. village governments are required to manage the funds given in accordance with the stages in permendagri number 20, 2018 starting from planning, implementation, administration, reporting, to accountability. permendagri number 20, 2018 regulates the village governments to manage village funds based on principles of transparency, accountability, participatory, budgetary and discipline. bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 473 the responsibility for managing village funds runs the risk of deviation from the community needs. in 2017, news was raised in the media that there were misuses of the village revenue and expenditure budget (apbdes) by apparatus in krajan village, pekuncen district with a nominal value of idr 92.2 million and tipar village, rawalo district with a nominal value of idr 335.9 million which caused losses to the state (sandi, 2018; satellite pos, 2018). this is because the opportunities for opportunistic behavior at the fund planning stage will be smaller than the implementation and reporting stages of the use of village funds (supiani, 2020). there is a greater opportunity for this opportunistic behavior because in the implementation and reporting stages the community do not fully intervene as in the village fund budget planning stage. anticipating the problem of stewardship deviation that can occur in village governments, transparency and accountability of village fund management are needed by the village governments as stewardship to maintain community trust and satisfaction as the owner of funds managed by the village governments. accountability in managing village funds is a public demand that requires institutions that provide public services to emphasize not only vertical responsibility but also horizontal one. furthermore, public institutions are also required to make accountability reports serving as performance parameters for public sector organizations (mardiasmo, 2009). the accountability of village fund management is closely related to good governance in modern governance proposed by kooiman in 1993, where accountability is one of the parameters that must be achieved to implement good governance in government organizations. accountability in managing village funds can be the responsibility of the government and community trust to the village government. accountability for the management of village funds cannot be separated from the foundation of the active role and competence of village officials. they have a role in managing village funds based on the apbdes agreed with the village community (indrianasari, 2017). the active role of village officials in budgeting plays a crucial factor in provoking village government performance and repressing environmental uncertainty on it (sofyani, santo, najda, & almaghribi, 2020). meanwhile, village official competencies are very crucial in understanding the management of village funds (medianti, 2018). their understanding of the village fund management will have an impact on the credibility of the financial reports they make which of course must comply with the central government standards. in assisting village governments to improve the quality of village financial management, the financial and development supervisory agency (bpkp) made an application called the village financial system (siskeudes) (artini, wahyuni, & herawati, 2017). it, of course, will encourage the accountability of the village governments in managing village funds to be more standard and accountable. regarding this, all village governments in banyumas regency are targeted in 2018 to implement application-based village financial management so that they can control the probability of budget execution deviations (suaramerdeka.com, 2017). the data collected by the village government division of the banyumas district regional secretariat strengthens the news by stating that all 301 villages in banyumas regency have implemented siskeudes application in implementing village financial management since the beginning of 2018. bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 474 in the technology acceptance model (tam), the use of a system is motivated by the user's perceived usefulness and perceived ease of use (davis, 1986). what is meant by perceived usefulness in implementing siskeudes is whether the use of it is in accordance with the needs of the users or village apparatus as the manager of village funds. the formation of an information system cannot be arbitrary without considering who will use it. the application is a tool that can be used and utilized by the village governments to better manage the village funds. the active role of users encourages the performance of the accounting information system to be better (santa, 2014). siskeudes implementation will bring about changes in the reporting process, accountability, and the level of participation of village officials for work implementation. in addition, it facilitates the implementation of duties and responsibilities (juardi, muchlis, & putri, 2018). meanwhile, perceived ease of use in tam means how easy the users or village apparatus as the manager of village funds to run the system. accounting information systems such as siskeudes require user competence such as village officials to produce effective financial information (paranoan, tandirerung, & paranoan, 2019). the effective use of siskeudes in the village governments can make villages easier to regulate the efficiency of using village funds, administer operational activities, reduce the potential for fraudulent use of the budget, and motivate and improve the performance of village officials (sulina, wahyuni, & kurniawan, 2017). therefore, it must be supported by the competence of village officials in order to encourage accountability in the management of village funds. perceived usefulness and perceived ease of use of siskeudes application will encourage the assumption of technology acceptance and the intention to use siskeudes in the governance process of using village funds for budgeting, bookkeeping, and village financial reporting. the financial management of village funds will be easier, faster, and have higher accuracy because of the standard format that makes the evaluation process easier. several previous studies have tried to analyze the role of village officials, the competence of them, and the implementation of siskeudes which can directly influence the accountability of the management of funds in a village. however, in the last 10 years there have been differences in research results. sutrawati's research (2016) explains that village officials have an important role in managing village funds with high accountability and can be a determining factor for the success of village development. different results were shown by madea, laloma, and londa (2017) who explain that accountability for village fund management cannot be influenced by the role of village officials because many village officials have not been maximally responsible for managing village funds. then, medianti's research (2018) proves that the competence of village officials has a strong effect in influencing the management of village funds where the higher the competence of village officials, the greater the accountability of village fund management. difference results were shown by alfarabi (2018) who explains that the competence of village officials does not have a significant effect on the accountability of village fund management because high competence does not necessarily increase organizational accountability. sabon (2018) explains that there will be many benefits of the implementation of siskeudes in village financial reports if it is used properly and correctly so that it will improve the quality of financial reports. sari (2017) explains a different thing that siskeudes is not implemented optimally for the bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … preparation of financial reports in the villages so that the quality of financial reports is not affected. the active role of users in identifying problems occurring in information systems can help a system develop due to technology improvements and adjustments (kharisma & juliarsa, 2017). this is inversely proportional to gustiyan's (2014) research which states that user involvement does not have a significant effect on accounting information systems. meanwhile, in the research of yunita, nurhayati, & oktaroza (2016), user competence is needed to support the performance of the accounting information system, while research by rachmawati (2018) explains the opposite. although 301 villages in banyumas regency tried to apply siskeudes to assist village governance in 2018, misuses of village funds in banyumas regency were still found in the same year. in addition to the gap phenomenon, the research gaps in the last 10 years on the variables of the role of village officials, the competence of village officials, and the implementation of siskeudes in the accountability of village fund management became the reasons of the research. using a different construct from previous research, this study tries to contribute to the development of science, especially in the field of public sector accounting. in this research, the implementation of siskeudes becomes a mediating variable between the roles and competencies of village officials on the accountability of village fund management. in addition, it tries to empirically prove the concepts of good governance, stewardship theory, and relevant tam to explain the construct of the research model undertaken. literature review and hypotheses development theoretical basis the accountability of village fund management is closely related to good governance in modern governance proposed by kooiman in 1993. accountability is one of the parameters to achieve to implement good governance in government organizations. the four main principles in the implementation of good governance include transparency, accountability, participation, and the rule of law of the bureaucratic apparatus (sedarmayanti, 2004). in accordance with the stewardship theory, the implementation of good governance in government organizations must prioritize organizational goals for public rather than individual interests. in stewardship theory, a stewardship puts the owner's interest in taking action (donaldson & davis, 1991; raharjo, 2007). the government, as stewardship, has the mandate to maximize the utility function of society by making regulations to protect and manage assets and finances. the decentralization enforced in indonesia gives each region the authority to manage and explore its own regional and financial resources. in carrying out financial governance in the regional scope, local governments, as stewardship, must prioritize values that can increase the ability of their local communities to achieve their goals. related to the financial management, the local governments act as a planner, implementer, and person in charge of the financial management of the village. therefore, budgeting, management, and accountability for journal of accounting and investment, 2020 | 475 bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 476 village funds should always pay attention to the interests and aspirations growing in the community and comply with financial management regulations. in order to help village governments improve the quality of village financial management, the financial and development supervisory agency (bpkp) created an application called the village financial system (siskeudes) (artini et al, 2017). it is a technology designed to facilitate the role of users, namely village officials in carrying out village financial governance obligations. in addition, siskeudes is expected to maximize the competence of village officials in regional financial management. however, this technology does not necessarily mean that it can be directly accepted and used. in the tam concept, the use of a system is really motivated by the perceived usefulness and perceived ease of use of users (davis, 1986). what is meant by perceived usefulness in implementing siskeudes is whether its use is in accordance with the needs of users or village officials as village fund managers. the formation of an information system cannot be arbitrary without considering who will use it. meanwhile, perceived ease of use in tam means how easy the users or village apparatus as the manager of village funds to run the system. the two tam indicators will trigger the intentions of the village apparatus to use siskeudes in supporting the role and competence of village officials to maintain accountability for village fund management. the role of village officials and accountability of village fund management one of the parameters of good governance in a government bureaucracy is the participation in decision making directly or through representatives (mardiasmo, 2009). related to the stewardship theory, the government, as stewardship, acts to maximize community satisfaction as the principal. the village governments carry out the obligations determined by the village community as the principal within the village scope either through representatives or directly. permendagri number 20, 2018 concerning village financial management states that the village head assisted by village officials is an element of village government administration. subsequently, the village head formed a village financial management officer (ppkd) consisting of the village officials. their role can be a factor that can affect accountability for the management of village funds. apart from it, village officials can also play a role in monitoring and preventing potential violations that may occur in the future by certain elements in the government. in the end, the village apparatus is expected to play an active and participatory role in the management of village funds properly so that the accountability of village fund management will increase (indriasari, desi, & nahartyo, 2008; setiana & yuliani, 2017; sofyani et al., 2020; sutrawati, 2016 ; yesinia, yuliarti, & puspitasari, 2018). h1: role of village officials has a positive effect on the accountability of village fund management. bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 477 apparatus competency and village fund management accountability management and report of the use of village funds is the responsibility of the apparatus in the village governments as stewardship given the trust of the village community as the principal. management and report of accountability for the use of village funds must be in accordance with applicable standards in indonesia, namely permendagri number 20, 2018 concerning village financial management. this, of course, must be known by the village community or transparent in creating a climate of good governance. acting as stewardship that carries out the collective goals of the village, apparatus must be able to maximize its performance to increase public service satisfaction to the community. the competency aspect in village officials will lead to performance achievements that can be obtained by the village governments (widyatama, novita, & diarespati, 2017). the performance of village officials as village financial management implementers (ppkd) in the context of village fund management must be based on financial management competence in order to have strong accountability. the competence of village government officials is a factor that influences effectiveness in managing village funds (mada, kalangi, & gamaliel, 2017). this is supported by the results of research which explains that the competence of qualified village officials will influence the level of accountability for village fund management (umar, usman, & purba, 2018). h2: the competence of village officials has a positive effect on the accountability of village fund management. siskeudes implementation and accountability for village fund management village funds that are not small in amount and government activities that continue to increase and are more complex every year make village officials as stewardship officers have to adjust to using financial information system technology. the success of implementing a system such as siskeudes in village administration by village officials depends on ease of use and harmony with the needs of the tasks carried out by village officials (sulina et al., 2017). this application which is provided freely by the central government through the bpkp, aims to assist village governments in boosting the quality of village financial governance. it is boosted by siskeudes application by providing ease of budgeting, management, and maximizing the accountability of reports on village funds. this application, of course, has been adapted to the needs of the village for village fund management activities in accordance with applicable regulations. implementing siskeudes properly and correctly will increase the accuracy of village fund budgeting according to village needs and make the accountability reports accountable and of high quality (sulina et al., 2017). this is in line with the results of previous research which explained that the higher the implementation of siskeudes in village government, the higher the accountability for village fund management (gayatri & latrini, 2018; sabon, 2018). h3: the implementation of siskeudes has a positive effect on the accountability of village fund management. bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 478 the role of village officials and implementation of siskeudes a technology can be well accepted if it has meaningful uses for its users. the tam modeling theory also underlines the assumed usefulness of technology users. perceived usefulness in implementing siskeudes is that the use of this system is in accordance with the needs of the village apparatus as the manager of village funds. the formation of an information system cannot be arbitrary without considering who will use it. the purpose of siskeudes application is as a tool used and utilized by the village governments to better manage village funds. user involvement cannot be separated from an information system when it is related to monitoring, operation and use of the information system (sidh, 2013). the active role of users of the accounting information system will improve the implementation of it (santa, 2014). the more the user involvement in the use of the accounting information system is, the higher the performance of the system (santa, 2014). therefore, the higher the participation of village officials in the formation of the village fund budget, the more useful it will be for the implementation of siskeudes in the village government (kharisma & juliarsa, 2017). h4: village official role has a positive effect on siskeudes implementation. village apparatus competence and implementation of siskeudes ease of using a technology or perceived ease of use is one of the big considerations in tam modeling theory. technology will be easily accepted if users are able to operate it easily. operating a technology is closely related to the basic competencies that users have in understanding it. if the basic competence of the user is not in accordance with the technology provided, it will make the users difficult to understand the meaning of it. siskeudes application, as an integrated accounting information system technology to facilitate the management of village funds, still requires the competence of village officials in understanding financial information so that there are no misunderstandings in using it. accounting information systems such as siskeudes require user competence such as village officials to be able to effectively produce financial information (paranoan et al., 2019). the effective use of siskeudes in the village governments can make villages easier to regulate the efficiency of using village funds, administer the operational activities, reduce the potential for fraudulent use of budgets, and motivate and improve the performance of village officials (sulina et al., 2017). therefore, the implementation of this application which is expected to encourage the accountability of village fund management must be supported by the competence of village officials. the higher the quantity of information processing demands in a job, the more intelligence and verbal skills are needed to complete the job (santa, 2014). human resources who have technical capabilities are the main factor in a qualified information system integration (sidh, 2013). therefore, it takes the basic competencies of financial management by village officials in running siskeudes application to support the task of managing village funds (yunita et al., 2016). bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 479 h5: the competence of village officials has a positive effect on the implementation of siskeudes system. siskeudes implementation in mediating the relationship between the role of village officials and the accountability of village fund management siskeudes application was developed by bpkp with the aim of being a tool that the village governments can use in managing village funds to be better. in accordance with the principle of perceived usefulness in the tam theory, siskeudes is specifically formed for the benefit of village fund management by village officials as users of it. the involvement of village officials as siskeudes users cannot be separated in relation to monitoring, operation and use of the information system (sidh, 2013). siskeudes application implementation will bring changes such as the reporting process, accountability, and the level of participation of village officials in carrying out work. besides, it greatly facilitates them in carrying out their duties and responsibilities (juardi et al., 2018). the results of data processing and information from siskeudes application have a standard format that makes evaluation easy. the results of previous research support this statement that the implementation of siskeudes application is significant in a positive direction towards the accountability of village fund management (gayatri & latrini, 2018; sabon, 2018). it is hoped that maximizing the use of it can increase the role of village officials in achieving accountable management of village funds. this is because transparency of financial information is one of the components of good governance. the greater the involvement of village officials in budget management, the more the implementation of siskeudes system and the higher the accountability of village fund budget management. h6: the implementation of siskeudes is able to mediate the relationship between the role of village officials and the accountability of village fund management. siskeudes implementation in mediating the relationship between village apparatus competence and village fund management accountability as a fund intended for developing the potential and welfare of village communities, village fund cannot be managed carelessly without considering the goals set by the village governments and the community when the work program is implemented. the accountability of village fund management is one of the parameters for the good governance of the village governments. the village governments as stewardship which adjust to the objectives of the community as the principal has the responsibility to maximize service performance by managing village funds. it cannot be carried out without being balanced with the competence of the manager, namely village officials. the competence of village officials is very crucial in understanding the management of village funds (medianti, 2018). an understanding of it will have an impact on the credibility of the financial reports made by the village governments which of course must comply with the standards set by the government. siskeudes application bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 480 developed by bpkp is used to facilitate village governments in managing village finances. the competence of village apparatus in understanding the management of village funds in accordance with permendagri number 20, 2018 will shape the perceived ease of use of siskeudes application because the format used in the application has been standardized according to the rules. accounting information systems such as siskeudes require user competence such as village officials to be able to effectively produce financial information (paranoan et al., 2019). the effective use of siskeudes in the village governments can make villages easier to manage the efficiency of using village funds, administer the operational activities, reduce the potential for fraudulent use of the budget, and motivate and improve the performance of village officials (sulina et al., 2017). therefore, the increased competence of village officials in managing the budget will increase the benefits that can be obtained from the implementation of siskeudes which, if it can be operated properly and maximally, will increase the accuracy of the accountability report for managing village funds. h7: the implementation of siskeudes mediates the relationship between the competence of village officials and the accountability of village fund management. based on the formulated hypotheses, a conceptual framework is formulated as shown in fogure 1. figure 1 conceptual framework research method this is a type of quantitative research that uses primary data in the form of respondents' answers collected through surveys. the objects of this research are the accountability of village fund management, the role of village officials, the competence of village officials, and the implementation of siskeudes. indicators of accountability for village fund village apparatus role (p) village apparatus competency (k) implementation of siskeudes (skds) accountability of village fund management (ak) bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 481 management and the role of village officials were adapted from indrianasari's research (2017). accountability consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability indicators. the role of village officials consists of their involvement in the planning, implementation and administration processes. the indicators used in the village apparatus competency variable are adapted from the regulation of the head of the state personnel agency number 8, 2013 which details the basic competency standards for civil servants consisting of knowledge, skills and work attitudes. meanwhile, siskeudes implementation indicator was adapted from sabon's research (2018) by referring to permendagri number 20, 2018. the measurement scale on the closed questionnaire uses a likert scale index 1-5 regarding the level of opinion agreement. a total of 301 villages in 23 sub-districts in the banyumas regency area were the population in this study. proportional random sampling was chosen as the technique for sampling, namely the sample selection method if the population has a relatively proportional strata and strata size (suliyanto, 2018). the minimum sample will be calculated using the slovin formula with a sample confidence level of 90% known as many as 56 villages. after the minimum number of villages selected as samples is known, a proportional convenience sampling technique was used to selectvillages to be samples. this technique begins with determining the proportion of a sample of villages in each sub-district. then, after finding the number of village samples in each subdistrict, the respondents were selected by convenience sampling with the consideration of the ease of reaching the villages to be sampled. meanwhile, to anticipate that the questionnaire cannot be processed, the number of distributed questionnaires is multiplied to 182 questionnaires. this study determined the village apparatus as ppkd, namely the village secretary or head of village financial affairs as respondents to represent the 182 selected villages. the questionnaire was distributed and then collected directly from the respondents. this study uses a partial least square (pls) analysis tool that analyzes data through the outer model and inner model in hypothesis testing. the warppls version 6.0 application is used to help process the collected data. result and discussion research result pls regression was used in this study because the model parameters were more robust when new samples were taken based on the total population (sholihin & ratmono, 2013). pls analysis in reflective model research is measured through a fit model consisting of inner and outer models (kock, 2019). before the research was carried out, a pilot test was held to test whether the respondents were able to understand the research instruments. the pilot test was conducted on 62 criteria for respondents in banyumas regency who were not selected bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 482 as the research sample. this pilot test data were used to test the quality of the data related to the reliability and validity of the questionnaire. in the pls analysis, data quality testing is found in the outer model analysis. the outer model analysis on pls consists of testing the reliability and validity (convergent and discriminant). a total of 182 questionnaires were distributed to respondents, namely village officials or ppkd. a total number of 182 questionnaires were returned of which 62 questionnaires could not be processed. therefore, the respond rate in this study is 65.93% or there are 120 questionnaires that can be processed in this study. they were used as data for the inner model analysis in pls which consisted of coefficients of determination, predictive relevance, and path. in testing the validity of the pls outer model, there are convergent and discriminant validity tests. the convergent validity of warppls is seen through the significance value of the cross loading results. based on the results of the convergent validity test shown in the appendix, 38 indicators used in this study have been able to represent and underlie each variable. this is because the p value of the 38 indicators used has met the validation parameters which are below the significance of 0.05 (gefen & straub, 2005; kock, 2014; schumacker & lomax, 2004). table 1 results of determination validity test variable p k skds ak the role of village apparatus (p) (0.633) village apparatus competence (k) 0.189 (0.555) the application of the village financial system (skds) 0.190 0.020 (0.664) village fund management accountability (ak) 0.207 0.093 0.121 (0.593) meanwhile, the discriminant validity value which is one of the components of the outer model can be seen through the average variance extracted (ave) square value listed in table 1. the ave square of each construct must have a value of at least 0.500 to have good discriminant validity (fornell & larcker, 1981; gefen & straub, 2005). in addition, the ave square in a construct must have a value in other constructs (kock, 2019). in the table, the ave square value shown in the value in brackets shows the result that is above 0.500 and has a value that is greater than the value of other constructs. therefore, the combined set of indicators is not uni-dimensional. table 2 reliability testing results variable cronbach’s alpha coefficient reliability standard conclusion the role of village apparatus (p) .885 .600 reliable village apparatus competence (k) .818 .600 reliable the application of the village financial system (skds) .916 .600 reliable village fund management accountability (ak) .909 .600 reliable bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 483 reliability testing is required in the pls outer model analysis. reliability can be analyzed through the cronbach's alpha value, the summary results of which are shown in table 2. the cronbach's alpha value of each variable must be above 0.600 to be said to pass the reliability test (kock, 2019; nunnally & bernstein, 1967). the results in table 2 show that all variables used in this study are declared reliable for use in the research. based on the pls outer model analysis that has been carried out, each statement consisting of 38 indicators in the questionnaire instrument is suitable for use in the study because the target respondents can understand it. the inner model analysis is carried out after passing the pls outer model testing. this study examines the effect of the variable of the role of village officials, the competence of village officials, and the implementation of siskeudes on the accountability of village fund management. in addition, this study seeks to prove empirically that the implementation of siskeudes application has a mediating effect between the roles and competencies of village officials on accountability for village fund management. the determination coefficient testing in the inner pls model aims to determine the magnitude of the contribution of the role and competence of village officials, and the implementation of siskeudes in the accountability of village fund management. the rsquare value from the results of data processing shows a number of 0.768, meaning that the independent and intervening variables used in the construct of this study are able to contribute 76.8% to building the dependent variable. the large percentage shown in these results belongs to the very strong category in contributing to the dependent variable because it has exceeded the value of 75% (sholihin & ratmono, 2013). meanwhile, the r-square value that builds the intervening variable shows the number 0.689 or contributes 68.9% to siskeudes implementation variable. it is in the strong category because it has exceeded the value of 50% in contributing to the construct of the intervening variable (sholihin & ratmono, 2013). meanwhile, the q-square that exceeds 0 in siskeudes implementation variable and the accountability of village fund management can be interpreted that this construct is predictive (geisser, 1974; kock, 2019; stone, 1974). table 3 summary of hypothesis test results hypothesis code direction path coefficient p value significance tolerance conclusion p -> skds h1 + .469 <0.001 .050 accepted k -> skds h2 + .406 <0.001 .050 accepted p -> ak h3 + .190 .021 .050 accepted k -> ak h4 + .191 .020 .050 accepted ap -> ak h5 + .552 <0.001 .050 accepted p -> skds -> ak h6 + .259 <0.001 .050 accepted k -> skds -> ak h7 + .224 .002 .050 accepted note: p: the role of village apparatus; k: village apparatus competence; skds: the application of the village financial system; ak: village fund management accountability. the hypothesis in this study can be stated as accepted if the path coefficient is above the value of 0 which indicates a positive direction and the calculated significance value bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 484 does not exceed the maximum tolerance limit used of 0.050 (ghazali, 2014). the results of the path analysis shown in table 4 provide evidence that the role and competence of village officials and the implementation of siskeudes are significant in providing a unidirectional effect on the level of accountability of village fund management. then, the role and competence of village officials are also known to have a unidirectional effect in implementing siskeudes application in local governments. this study also proves that the implementation of siskeudes in local governments is able to mediate the role and competence of village officials in the accountability of village fund management. the value of the indirect effect given by the implementation of siskeudes variable in mediating the role and competence of village officials on the accountability of village fund management shows a decrease from the value of the direct effect, but both are still significant. this indicates that the implementation of siskeudes is in the category of partial mediation (sholihin & ratmono, 2013). discussion first, this study proves that the role of village officials is significant in having a positive effect on the accountability of the management of funds given to the village. therefore, the results of this study support h1 to be accepted. this research supports the previous study which explained that the accountability of village fund management in village government is influenced by the active role of village officials (indrianasari, 2017; setiana & yuliani, 2017; sofyani et al., 2020; sutrawati, 2016; yesinia et al., 2018). when this research was carried out, the management of village funds in banyumas regency was in accordance with the minister of home affairs regulation number 20 of 2018. the government, as stewardship, maximizes satisfaction with public services provided to the community as the principal through accountable management of village funds in accordance with the regulations. in addition to the involvement and participation of village officials in planning and managing village funds, this study shows that village officials can act as supervisors and prevent certain elements in government organizations from deviating. second, this study provides evidence that the competence of village officials is significant in having a positive effect on the accountability of the management of funds given to the village. therefore, the results of this study support h2 to be accepted. the competency aspect in village officials will lead to performance achievements obtained by the village governments (mada et al., 2017; medianti, 2018; umar et al , 2018; widyatama et al., 2017). village government apparatus, as stewardship which is given the trust by the village community as the principal, are responsible for the management and reporting process of the use of village funds. the competency aspect in village officials will lead to performance achievements obtained by the village governments (widyatama et al., 2017). village officials as ppkd in managing village funds must base themselves on financial management competencies in order to have qualified accountability. the competence of village officials is a factor that influences effectiveness in managing village funds (mada et al., 2017). the results of the study show that village officials in banyumas regency have understood the basic rules of village financial management. the competence of village officials in banyumas regency bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 485 is good enough to support their duties as stewardship in creating a climate of good governance in village governments. third, this study proves that the implementation of siskeudes in village government is significant in having a positive effect on the accountability of the management of funds given to the village. therefore, the results of this study support h3 to be accepted. the more siskeudes application is implemented in village financial management, the more it increases the accountability of village fund management (artini et al., 2017; gayatri & latrini, 2018; juardi et al., 2018; sabon, 2018). village funds that are much and the complexity of government activities that continues to increase every year make village officials as stewardship officers have to adapt themselves to using financial information system technology to support their work performance. the application of information technology such as siskeudes to the village governments will help them manage village funds to be effective and efficient (gayatri & latrini, 2018). proper and correct implementation of siskeudes will increase the accuracy of village fund budgeting according to village needs and make the accountability reports accountable and of high quality (sulina et al., 2017). this study confirms that siskeudes which has been implemented simultaneously in the village governments in banyumas regency since the beginning of 2018 is proven to be able to support the work of village officials in making recording easier, faster and more accurate. fourth, this study proves that the role of village officials in village fund management is significant in having a positive effect on the implementation of siskeudes application in village governments. therefore, this study supports h4 to be accepted. this study also proves that the participatory role of information technology users such as siskeudes is needed to improve the performance of the systems such as siskeudes (kharisma & juliarsa, 2017; santa, 2014; sidh, 2013). user role involvement cannot be separated from an information system when it is related to monitoring, operation and use of the systems (sidh, 2013). the active role of users of the accounting information system will improve the performance of it (santa, 2014). the more user involvement in the use of accounting information systems, the higher the performance of it (santa, 2014). therefore, the higher the participation of village officials in the formation of the village fund budget, the more useful the implementation of siskeudes will be in the village governments. fifth, this study proves that the competence of village officials is significant in having a positive effect on the implementation of siskeudes application in village governments. therefore, this study supports h5 to be accepted. this study also proves that the competence of village officials as users is needed in running the systems such as siskeudes (paranoan et al., 2019; santa, 2014; yunita et al., 2016). siskeudes, as an integrated accounting information system technology to facilitate the management of village funds, still requires the competence of village officials in understanding financial information. siskeudes requires user competence such as village officials to be able to effectively produce financial information (paranoan et al., 2019). therefore, the implementation of it must be supported by the competence of village officials in order to be able to encourage accountability for village fund management. the higher the bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 486 quantity of information processing demands in a job, the more intelligence and verbal skills are needed to complete the job (santa, 2014). human resources who have technical capabilities are a major factor in the integration of a qualified information system (sidh, 2013; yunita et al., 2016). sixth, this study proves that siskeudes is able to mediate the relationship between the role of village officials and the accountability of village fund management. therefore, study supports h6 to be accepted. the results of this study are able to explain that the involvement of village officials as siskeudes users cannot be separated with regard to monitoring, operation, and use of information systems (sidh, 2013). siskeudes will bring changes such as the reporting process, accountability, and the level of participation of the apparatus in carrying out work. in addition, siskeudes greatly facilitates the implementation of duties and responsibilities (juardi et al., 2018). the financial information generated by siskeudes has a standard format that can facilitate evaluation. the results of data processing and information from siskeudes have a standard format that makes evaluation easy. the application of siskeudes is significant in a positive direction towards the accountability of village fund management (gayatri & latrini, 2018; sabon, 2018). the higher the participatory role of the village apparatus in budget management, the more the implementation of siskeudes in financial management activities and the higher the accountability of village fund budget management. seventh, this study proves that the implementation of siskeudes mediates the relationship between the competence of village officials and the accountability of village fund management. as funds for collective village goals, village funds cannot be managed without considering the goals set by the village government and the community when the work program is implemented. the village governments, as stewardship which adjust to the objectives of the community as the principal, has the responsibility to maximize service performance in managing village funds. the competence of village officials is very crucial in understanding the management of the funds (medianti, 2018). the competence of village apparatus in understanding the management of the funds in accordance with permendagri number 20 of 2018 will shape the perceived ease of use of siskeudes application because the format used in the application has been standardized according to the rules. accounting information systems such as siskeudes require user competence such as village officials to effectively produce financial information (paranoan et al., 2019). the effective use of siskeudes in the village government can make it easier for villages to manage the efficient use of village funds, administer operational activities, and reduce the potential for fraudulent use of the budget (sulina et al., 2017). therefore, increasing the competence of village officials in managing the budget will increase the benefits of the implementation of siskeudes. if it is operated properly and maximally the accuracy of the accountability report for managing village funds will increase. bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 487 conclusion this study aims to examine the effect that the role and competence of village officials can give, as well as the implementation of siskeudes on the accountability of village funds managed by the village governments. furthermore, it seeks to prove that the implementation of siskeudes system is able to provide a partial mediating effect between the roles and competencies of village officials and the accountability of village fund management. based on the results of research and discussion, it is seen that the role and competence of village officials can have a positive effect on the accountability of village fund management. furthermore, the roles and competencies of village officials are known to have a significant effect in influencing the implementation of siskeudes. in this research, siskeudes is known to be partially capable of being an intervening variable between the roles and competencies of village officials on the accountability of village fund management by the village governments in banyumas regency. the implications obtained from the studies can be seen from both a theoretical and practical points of view. theoretically, the theory of good governance and stewardship are relevant to examine phenomena within the public sectors regarding the factors that affect the accountability of village fund management. meanwhile, this research provides evidence that tam modeling can explain the roles and competencies of village officials that can affect the accountability of village fund management through the implementation of siskeudes in village governments. meanwhile, the practical implication from the perspective of village officials is that village officials need to maximize participation in the village fund management process, provide input, be honest in carrying out obligations, be firm and supervise one another. in addition, competence in carrying out responsibilities is needed to deal with job risks. the competence of village officials can be maintained through their participation in training and outreach to keep abreast of information on official rules for preparing financial reports. the implementation of the use of siskeudes must always be maximized and sustainable by village officials. this is intended to produce higher quality reports to support the role and competence of village officials in maintaining accountability for good village fund management. meanwhile, from the point of view of the local government, especially in banyumas regency, there needs to be a network of village government employees, especially the head of financial affairs with an educational background that is more suitable for their job in managing and reporting finances. this is to make the financial reports by the village governments can comply with regulatory standards so that the resulting reports have a better quality. furthermore, training is useful in increasing the competence of village officials and the use of siskeudes application to have a better implementation. this research is limited only to the scope and perspective of the problems that occur in banyumas regency so that this research may not be generalized to problems that occur in other places. future research is expected to increase the reach and scope of research. addition factors such as leadership style, internal control systems, community participation, and organizational commitment need to be considered to provide a bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 488 broader picture of the factors that have an effect on the accountability of village fund management. references alfarabi, a. m. (2018). analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten banyumas. artikel ilmiah. universitas jenderal soedirman. retrieved from https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=23416 artini, n. m. d., wahyuni, m. a., & herawati, n. t. (2017). analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian sistem keuangan desa (siskeudes) dalam konteks disiplin diri pada desa tigawasa. jurnal ilmiah mahasiswa akutansi undiksha, 8(2), 1-12. http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14108 badan pusat statistik. (2019). jumlah desa menurut kategori mandiri (desa). davis, f. d. (1986). perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. mis quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008 decentralization thematic team. (2020). what is decentralization? retrieved from http://www.ciesin.columbia.edu/decentralization/english/general/different_forms. html donaldson, l., & davis, j. h. (1991). stewardship theory or agency theory: ceo governance and shareholder returns. australian journal of management. 16(1), 49-64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103 fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. journal of marketing research. 18(1), 39-50. https://doi.org/10.2307/3151312 gayatri, g., & latrini, m. y. (2018). efektivitas penerapan sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan desa. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis. 13(2), 113-122. https://doi.org/10.24843/jiab.2018.v13.i02.p05 gefen, d., & straub, d. (2005). a practical guide to factorial validity using pls-graph: tutorial and annotated example. communications of the association for information systems. 16(1), 1-16. https://doi.org/10.17705/1cais.01605 geisser, s. (1974). a predictive approach to the random effect model. biometrika. 61(1), 101-107. https://doi.org/10.2307/2334290 ghazali, i. (2014). structural equation modeling, metode alternatif dengan partial least square (pls) (edisi 4). semarang: badan penerbit universitas diponegoro. gustiyan, h. (2014). analisis faktor faktor yang mepengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada bank perkreditan rakyat (bpr) di tanjungpinang. jurnal bisnis dan akuntansi, 1(1), 1-21. retrieved from http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/jurnal-hary-gustiyan090462201371-akuntansi.pdf indrianasari, n. t. (2017). peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono). jurnal ilmiah akuntansi keuangan dan pajak. 1(2), 29-48. https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.28 indriasari, d., & nahartyo, e. (2008). pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=23416 http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14108 https://doi.org/10.2307/249008 http://www.ciesin.columbia.edu/decentralization/english/general/different_forms.html http://www.ciesin.columbia.edu/decentralization/english/general/different_forms.html https://doi.org/10.1177/031289629101600103 https://doi.org/10.2307/3151312 https://doi.org/10.24843/jiab.2018.v13.i02.p05 https://doi.org/10.17705/1cais.01605 https://doi.org/10.2307/2334290 http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/jurnal-hary-gustiyan-090462201371-akuntansi.pdf http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/jurnal-hary-gustiyan-090462201371-akuntansi.pdf http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/jurnal-hary-gustiyan-090462201371-akuntansi.pdf http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/jurnal-hary-gustiyan-090462201371-akuntansi.pdf https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.28 bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 489 palembang dan kabupaten ogan ilir). jurnal dan prosiding sna simposium nasional akuntansi. retrieved from http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=6515 juardi, m. s. s., muchlis, m., & putri, r. a. (2018). evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa (studi pada desa jenetallasa kec. pallangga kab. gowa). jurnal ilmiah akuntansi peradaban, 4(1), 1-15. https://doi.org/10.24252/.v4i1.5159 kharisma, i. a. m., & juliarsa, g. (2017). pengaruh keterlibatan pemakai, kemampuan pemakai, pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. e-jurnnal akuntansi universitas udayana, 19(3), 2527–2555. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/29759 kock, n. (2014). advanced mediating effects tests, multi-group analyses, and measurement model assessments in pls-based sem. international journal of ecollaboration. 10(1), 1-13. https://doi.org/10.4018/ijec.2014010101 kock, n. (2019). warppls user manual: version 6.0. texas: scriptwarp systems. kooiman, j. (1993). socio-political governance: introduction. in modern governance new government society interactions. erasmus university, rotterdam. mada, s., kalangi, l., & gamaliel, h. (2017). pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo. jurnal riset akuntansi dan auditing “goodwill.”. 8(2). 106-115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199 madea, y., laloma, a., & londa, v. y. (2017). peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan talaud. jurnal administrasi publik unsrat. 3(46), 1-9. retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/16476 mardiasmo. (2009). akuntansi sektor publik. yogyakarta: penerbit andi. medianti, l. (2018). pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa desa di kabupaten bintan). jurnal online mahasiswa (jom) bidang ilmu ekonomi. 1(1), 1-13. retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/21424 menteri dalam negeri republik indonesia. peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. muliana, v. a. (2017). huaxi, desa miskin yang kini jadi terkaya di china. retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/2909758/huaxi-desa-miskin-yang-kini-jaditerkaya-di-china nunnally, j. c., & bernstein, i. h. (1967). the assessment of reliability. psychometric theory. paranoan, n., tandirerung, c. j., & paranoan, a. (2019). pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. jurnal akun nabelo: jurnal akuntansi netral, akuntabel, objektif. 2(1), 181-196. https://doi.org/10.22487/j26223090 .2019.v2.i1.13481 rachmawati, r. (2018). model struktural hubungan budaya organisasi, kompetensi pengguna, pengendalian internal dan kualitas informasi akuntansi pemerintah daerah. mix: jurnal ilmiah manajemen. 8(1), 136-150. https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.008 raharjo, e. (2007). teori agensi dan teori stewrship dalam perspektif akuntansi. fokus ekonomi. fokus ekonomi : jurnal ilmiah ekonomi, 2(1), 37-46. https://doi.org/10.34152/fe.2.1.%25p republik indonesia. undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. sabon, m. s. i. (2018). pengaruh sistem pengendalian internal dan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan desa di http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=6515 https://doi.org/10.24252/.v4i1.5159 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/29759 https://doi.org/10.4018/ijec.2014010101 https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/16476 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/21424 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2909758/huaxi-desa-miskin-yang-kini-jadi-terkaya-di-china https://www.liputan6.com/bisnis/read/2909758/huaxi-desa-miskin-yang-kini-jadi-terkaya-di-china https://doi.org/10.22487/j26223090%20.2019.v2.i1.13481 https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.008 https://doi.org/10.34152/fe.2.1.%25p bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 490 kecamatan koting kabupaten sikka. skripsi. widya mandala catholic university surabaya. retrieved from http://repository.wima.ac.id/17271/ sandi. (2018). korupsi dana desa, kades krajan dibui 15 bulan. retrieved from: https://satelitpost.com/beritautama/korupsi-dana-desa-kades-krajan-dibui-15-bulan santa, p. g. (2014). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (studi kasus pada bank jateng di kabupaten sragen). skripsi. universitas muhammadiyah surakarta. retrieved from http://eprints.ums.ac.id/32062/ sari, a. d. k. (2020). ini tujuan pemerintah tambah alokasi dana desa. retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/20200112/9/1189317/ini-tujuan-pemerintahtambah-alokasi-dana-desa sari, e. r. (2017). pengaruh penerapan sistem keuangan desa (siskeudes), kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan (studi desa se – kabupaten pamekasan). tugas akhir. universitas trunojoyo. retrieved from https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/140221100106 satelit pos. (2018). bulan depan, bpk audit dana desa di banyumas. retrieved from: https://satelitpost.com/beritautama/bpk-audit-dana-desa-di-banyumas schumacker, r. e., & lomax, r. g. (2004). a beginner’s guide to structural equation modeling third edition. in routledge taylor & francis group. https://doi.org/10.1080/10705510802154356 sedarmayanti. (2004). good governance (kepemerintahan yang baik) bagian kedua membangun sistem manejemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (kepemerintahan yang baik). bandung: mandar maju. setiana, n. d., & yuliani, n. l. (2017). pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. the 6th university research colloquium universitas muhammadiyah magelang, 205–210. retrieved from http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1410 sholihin, m., & ratmono, d. (2013). analisis sem-pls dengan wrappls 3.0 untuk hubungan nonlikier dalam penelitian sosial dan bisnis. yogyakarta: andi. sidh, r. (2013). peranan brainware dalam sistem informasi. jurnal computech & bisnis. 7(1), 19-29. http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/98 sofyani, h., santo, m. f. i., najda, t., & almaghribi, m. s. (2020). the role of budgetary participation and environmental uncertainty in influencing managerial performance of village government. journal of accounting and investment. 21(2), 258-276. https://doi.org/10.18196/jai.2102148 stone, m. (1974). cross-validation and multinomial prediction. biometrika. 61(3), 509–515. https://doi.org/10.1093/biomet/61.3.509 suaramerdeka.com. (2017). tahun 2018, pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi. retrieved july 22, 2020, from suaramerdeka.com website: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/42722/tahun-2018-pengelolaankeuangan-desa-berbasis-aplikasi sulina, g. a. t., wahyuni, m. a., & kurniawan, p. s. (2017). peranan sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa ( studi kasus di desa kaba-kaba , kecamatan kediri, kabupaten tabanan ). e-journal s1 ak universitas pendidikan ganesha. jurnal akuntansi. 8(1), 1-12. http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13197 supiani, e. (2020). studi deskriptif opportunistic behavior dalam pengelolaan keuangan desa. jurnal studi akuntansi dan keuangan, 3(1), 69–80. https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.19 http://repository.wima.ac.id/17271/ https://satelitpost.com/beritautama/korupsi-dana-desa-kades-krajan-dibui-15-bulan http://eprints.ums.ac.id/32062/ https://ekonomi.bisnis.com/read/20200112/9/1189317/ini-tujuan-pemerintah-tambah-alokasi-dana-desa https://ekonomi.bisnis.com/read/20200112/9/1189317/ini-tujuan-pemerintah-tambah-alokasi-dana-desa https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/140221100106 https://satelitpost.com/beritautama/bpk-audit-dana-desa-di-banyumas https://doi.org/10.1080/10705510802154356 http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1410 http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/98 https://doi.org/10.18196/jai.2102148 https://doi.org/10.1093/biomet/61.3.509 https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/42722/tahun-2018-pengelolaan-keuangan-desa-berbasis-aplikasi https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/42722/tahun-2018-pengelolaan-keuangan-desa-berbasis-aplikasi http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13197 https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.19 bawono, kinasih & rahayu factors affecting accountability of village fund management through implementation … journal of accounting and investment, 2020 | 491 sutrawati, k. (2016). peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa pudaria jaya kecamatan moramo). skripsi. universitas halu oleo. https://adoc.tips/skripsi-peran-perangkat-desa-dalam-akuntabilitas-pengelolaan.html umar, h., usman, s., & purba, r. b. r. (2018). the influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. international journal of civil engineering and technology. 9(7), 1523–1531. retrieved from http://www.iaeme.com/masteradmin/journal_uploads/ijciet/volume_9_iss ue_7/ijciet_09_07_162.pdf wibowo, d. m. (2019). upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri. retrieved from: https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategimewujudkan-desa-sejahtera-mandiri widyatama, a., novita, l., & diarespati, d. (2017). pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (add). berkala akuntansi dan keuangan indonesia. 2(2), 1-20. https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762 yesinia, n. i., yuliarti, n. c., & puspitasari, d. (2018). analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. jurnal aset (akuntasi riset). 10(1), 105112. https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112 yunita, w., nurhayati, n., & oktaroza, m. l. (2016). pengaruh kompetensi pengguna dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (survei perusahaan asuransi kota bandung). prosiding akuntansi, 2(2), 949-954. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/5132 https://adoc.tips/skripsi-peran-perangkat-desa-dalam-akuntabilitas-pengelolaan.html http://www.iaeme.com/masteradmin/journal_uploads/ijciet/volume_9_issue_7/ijciet_09_07_162.pdf http://www.iaeme.com/masteradmin/journal_uploads/ijciet/volume_9_issue_7/ijciet_09_07_162.pdf https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-sejahtera-mandiri https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-sejahtera-mandiri https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762 https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112 http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/5132 journal of accounting and investment vol. 21 no. 1, january 2020 article type: research paper has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 ersa tri wahyuni, gina puspitasari, evita puspitasari abstract: research aims: international financial reporting standard or ifrs has been promoted as globally-acceptable accounting standard. previous studies indicate that in developed countries, in europe for instance, ifrs implementation demonstrates a positive effect and tendency towards better accounting quality. this research aims to discover the effect of ifrs implementation in indonesia through studying relevant journal articles published between 2010-2016. the present study provides an overview of how the standard is implemented in the country. design/methodology/approach: data were collected from 168 research published in the observed period by conducting a structured literature review. research findings: the results show that research articles on the impact of ifrs in indonesia is more dominant (53.66%) than that on implementation and issues (23.17%) and the development of ifrs convergence process (23.17%). out of the 189 frequencies from sampled studies on the impact of ifrs convergence in indonesia, the study of value relevant (25.39%) and earnings management (24.35%) is the most common method used in discussing the ifrs impact. in general, ifrs convergence has positive impact to the quality improvement of financial statements, as evidenced by the increased relevance of value, the quality of accounting information, the quality of profit, and the company's financial performance as well as the decreasing earnings management practices. theoretical contribution/originality: this research contributes to the development of knowledge about ifrs research and the impact of ifrs convergence in a developing country. practitioner/policy implication: the results of this study indicate the overall impact of ifrs in indonesia that can be used as foundation for further research. this study can be used as a reference for future studies, to determine what topics have not been addressed in this study or what topics can be further investigated. also, regulator can use my findings as a reference, for understanding the benefits of ifrs implementation in indonesia and for making improvements in their policy and regulations. research limitation/implication: some papers analysed in this paper come from the proceedings of simposium nasional akuntansi (sna). as proceedings may not be as rigorous as publication in the academic journal, sna remains as the most prestigious accounting conference in indonesia which invites high quality papers. keywords: ifrs; indonesia; literature review; accounting quality affiliation: department of accounting, faculty of economic and business, universitas padjajaran. west java, indonesia. *correspondence: ersa@unpad.ac.id this article is avalilable in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2101135 citation: wahyuni, e. t., puspitasari, g., & puspitasari, e. (2020). has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016. journal of accounting and investment, 21(1), 19-44. article history received: 16 oct 2019 reviewed: 24 dec 2019 01 jan 2020 revised: 23 jan 2010 accepted: 26 jan 2020 mailto:ersa@unpad.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/7232 http://journal.umy.ac.id/index.php/ai wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 20 introduction financial report is an important instrument in evaluating company’s performance. the conceptual framework of financial report with financial accounting standard (dsakiai, 2015) states that a financial report serves to provide financial information of the reporting entity which is useful for current and future investors, loan provider, and other creditors in making decisions regarding resources provision to the entity. the general accounting rules and principles play important role in the process of compiling and presenting financial information to external users who rely on such information to make decisions (ahmed, chalmers, & khlif , 2013). the fact is, accounting standard in each nation in the world is different. according to ball (2006), this is because accounting is shaped by the economic and political factors. in line with that, balsari and varan (2014) note that the development of accounting system and practice in a nation is a reflection of its economic development and its legislative process. to improve comparability and quality of financial report in global market, it is necessary to implement internationally applied accounting standard (yurisandy & puspitasari, 2015). in response to this problem, the international accounting standard committee (iasc) produced the international accounting standard (ias). in addition, the international accounting standard board (iasb) issued international financial reporting standards (ifrs) as the new standard of accounting and financial reporting to bridge the gap of standard in various nations. the ifrs rules, which use principle-based standards, are expected to improve financial transparency, quality, and comparability, which in turn will reduce the problems in accounting practices and the costs of comparing investment risks and opportunities in the global market (daske, 2006). it is also said that the principles may diminish alternatives and limit management opportunities, as well as require better accounting measures to reflect a company’s economic position and performance (barth, landsman, & lang, 2008). the implementation of fair value is considered as the greatest challenge for accounting professionals, who have never practice fair value implementation in their indonesian financial accounting standards (psak) (wahyuni, 2011). thus, improvement in accounting professionals’ capability is necessary. in indonesia, ifrs is implemented in convergence, i.e. the changes in psak are applied gradually. as the only g20 member nation in the southeast asia, indonesia faces the consequences of implementing ifrs in its financial accounting standards, as agreed by all g20 member countries (wahyuni, 2011). ifrs implementation is not a simple task, especially for a big nation such as indonesia. it warrants readiness from all stakeholders, including regulation makers, actuaries and evaluating services, business entities, and the government. unpreparedness of financial industry, particularly the banking industry, to adopt the financial instrument accounting standards of psak 50 and psak 55 (the financial instrument accounting standards adopted from ias 32 and ias 39) has caused ifrs implementation to be postponed. it was planned to be effective per 1 january 2009, but the actors of industry demand it to wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 21 be postponed until 1 january 2010 (eng & tri, 2012). this results in the delay of ifrs full convergence implementation, from 2010 to 2012. ifrs convergence in indonesia is an interesting and actual topic to be studied. based on the literature review, there have been many research articles discussing this matter from various points of view. the present study aims to discover the trend of ifrs convergence studies in indonesia during the period of 2010-2016, the effect of ifrs convergence implementation on financial reporting quality in indonesia, and the differences of findings in various studies. the paper contributes to the literarure and accounting business spractice in several ways. first, this paper provides the literature map of ifrs research over important time in indonesia which can guide further researchers in exploring less-researched topic area in ifrs studies. second, this paper provides insights to the investor and preparers about the impact of ifrs convergence in indonesia to the quality of financial statements. third, this paper categorised the research methodology of past publications which may encourages further methodology innovation in the future research of ifrs and theory, include the principles of islam in legislation, and the fatwa issued by the authorized institution. literature review and focus of study the ias, followed by ifrs, as the international accounting standard is expected to generate higher quality in accounting information. however, the implementation of the standard produces varied results. for instance, in terms of ifrs and earning management, the implementation of ifrs is expected to reduce the practice of profit management occurring in almost every company in the world, as found by barth, et al (2008), zeghal, chtourou, & fourati (2012), christensen, lee, walker, & zeng (2015). however, other studies (lang, raedy, & wilson (2006), van tendeloo and vanstraelen (2005), callao and jarne (2010)) found contradictive results, in which earning management increased after the adoption of ifrs. adopting ifrs is an accounting ‘language’ which is globally accepted to improve comparability of financial reporting, so that it may facilitate the limitation of capital flow and reduce cost of capital (lee, walker, & christensen, 2008). this is in line with the statement of former head of sec, arthur levitt (1998, in lee, et al, 2008), that a high quality standard will reduce the cost of capital. the findings concerning the relationship between ifrs implementation and cost of capital are varied, including the decrease of cost of capital (daske, hail, leuz, & verdi, 2008), the increase of cost of capital (daske, 2006), and no decrease or increase of cost of capital (cuijpers & buijink, 2005). the decrease of cost of capital is found in countries whose incentives in financial reporting are relatively low, such as greece and portugal. meanwhile, in countries with high incentives in financial reporting, particularly in ukbased companies, cost of capital increase is found (christensen, lee, & walker, 2007; lee, et al, 2008). wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 22 value-relevance studies determine whether an accounting number is useful for valuing the firm by investigating whether the accounting number is associated with stock prices (holthausen & watts, 2001). value-relevance is expected to increase after ifrs implementation. the increase in value relevance is found in studies by barth, et al (2008); christensen, et al (2015); and collins, maydew, & weiss (1997), particular to book value per share. meanwhile, a decrease in value relevance is found in studies by zeghal, et al (2012) and collins, et al (1997), particular to earnings per share. conservatism is expressed with the golden rule of “anticipate no profits but anticipate all losses” (bliss, 1924, in basu, 1997). according to basu (1997), conservatism is interpreted as accountants’ tendency to require higher level of verification to admit good news, than to admit bad news, in financial report. after the implementation of ifrs, it is expected that such accounting conservatism will decrease, as found by zeghal, et al (2012). however, gassen and sellhorn (2006) found that companies that implement ifrs are more conservative than those that implement german-gaap (hgb). ifrs become an apparent global accounting standard after european union adopted the standard for consolidated financial statement in the european capital market in 2005. the decision triggered a contagious effect to australia and the phillipines who also adopted ifrs in 2005. the next milestone for ifrs worldwide adoption was after 2007 when us sec allowed foreign issuers submit ifrs based financial report in the us capital market. this decision encouraged other countries to make decision to adopt ifrs in 2008, including indonesia. the decision to adopt ifrs in indonesia was announced at december 2008 by the institute of indonesia chartered accountants (iai) to be implemented in 2012 (first phase of ifrs adoption). starting in 2009, the indonesian accounting standard board (dewan standar akuntansi keuangan/dsak), the board funded by the iai, issued various ifrs standards to replace the local standards. at 2012, dsak has issued most of the accounting standards mirroring their ifrs standard as issued at 2009 by iasb. the convergence model of indonesia creates 3-year gap between local standards and ifrs. this gap was being reduced in 2015 where dsak adopted the 2014 version of ifrs (second phase of ifrs adoption). almost all ifrs was adopted except for ias 41 agriculture which was adopted in 2018 together with the related amendment of ias 16 on bearer’s plants. however based on this important milestone, this study choose the year 2010 (one year after the announcement of ifrs adoption) to 2016 (one year after the second phased of ifrs adoption) as the period of the study. although indonesia adopted most of ifrs standards, dsak reserved its rights to issued local indonesian standard whenever necessary and when ifrs can not accommodate the local demand of a specific transactions. for example dsak issued the interpretation of ias 41 investment property (isak 31) in 2015 due to the mixed interpretation of the standard for telecommunication tower among indonesia’s listed companies. dsak also issued a specific standard (psak 70) on how to account the addition of asset from the tax amnesty programme in 2015. nevertheless, after 2015 indonesian local standards are very similar to ifrs, except for few standards and interpretations. wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 23 in indonesia, research literature study concerning ifrs is unavailable. therefore, the present study uses previous researches on literature review study as its reference, including balsari and varan (2014) who studied ifrs implementation in 2005-2014 in turkey, ahmed, et al (2013) who studied the effect of financial reporting after ifrs implementation, and lourenco and branco (2015) who studied accounting articles indexed in social sciences citation index (ssci). research method the present study employs a qualitative method with thematic approach to structured literature review, utilizing secondary data gathered through literature data collection techniques on research articles concerning ifrs in indonesia. the sample articles are collected from simposium nasional akuntansi (sna), emerald in sight, proquest, science direct, portal garuda, and google scholar. the research articles are gathered, selected, and categorized using interpretative paradigm method. the articles are then analyzed in-depth, in terms of the effect of ifrs convergence in indonesia based on thematic categories, to generate conclusions that can be used as a direction and reference for future studies. sna conference proceedings were chosen as one of the database to collect sample because sna is the most reputable accounting conference in indonesia. every year the conference only accet about 10% from total submissions, far more competitive than most of national academic journal. however, we understand that presenters at sna may then send the revised version of the paper to the academic journal, thus we do not double counted and always choose the journal version. the sampling technique employed in this study is the nonprobability sampling, using systematic sampling technique. the sample is selected based on the following criteria: 1. research articles are taken from sna and non-sna publications, including emerald in sight, proquest, science direct, portal garuda, and google scholar. 2. research articles are found through a search with the keywords of ifrs and indonesia. to filter more relevant articles, other categories of search are added, particular to each source of journal, using advanced search option such as year duration and type of publication 3. research articles are published between 2010 and 2016. 4. for portal garuda national database, we try to attract good quality papers, thus we eliminate academic journals that are not accredited by the ministry of higher education. 5. for google scholars we eliminated all undergraduate and postgraduate thesis, manuscripts, magazine articles and also ifrs papers where the focus is not about indonesia 6. all the sampled then is carefully checked for duplication in other database. from sna proceedings, if the paper then published in other journal, we only include the journal version of the paper. wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 24 result and discussion classification of article categorization the research articles that become the sample are then manually analyzed in detail to extract various information which cannot be obtained directly just by looking at the title. the manual analysis is conducted by checking the abstract. should the information included in the abstract has not yielded the required information, the content of the article is checked. the classification of the articles in this study is adopted from previous study by weerakkody, dwivedi, and irani (2009). article classification based on year of publication the findings (illustrated in table 1) show that the number of published article significantly increases in 2012. the most number of article published is in 2014 (37 articles), followed closely by 2014 (33 articles) and 2016 (25 articles). the increase in the number of published article in 2012 and subsequent years indicates an increase of interest and activity in research, as the full convergence of ifrs is implemented in indonesia since 2012. table 1 article classification based on year of publication year count (n = 164) % of 164 2010 10 6.10 2011 14 8.54 2012 23 14.02 2013 22 13.41 2014 37 22.56 2015 33 20.12 2016 25 15.24 article classification based on analysis unit the result of articles exploration based on analysis unit (table 2) shows that majority of the researches (107 articles) studied various issues on organisation/firm analysis unit. 25 articles use non-empirical data analysis unit to describe ifrs theoretically. 19 articles employ accounting practitioner analysis unit; the practitioners consisted of auditors, accountants, lecturers, and students of accounting department. there are 12 articles that compare ifrs implementation in various countries, and only 1 article that discusses the accounting system needed in ifrs implementation. wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 25 table 2 unit of analysis unit of analysis count (n = 164) % of 164 organisation/firm 107 65.24 non-empirical data (theory) 25 15.24 accounting practitioner 19 11.59 country 12 7.32 systems 1 0.61 article classification based on its research paradigm the classification based on research paradigm (table 3) shows that the most dominant paradigm is positivism, which is implemented in 118 articles. the next dominant research paradigm is the descriptive/conceptual/theoretical research paradigm, employed in 38 articles that focus on literature review. the articles that belong to this category are those that do not belong to either the positivism paradigm or interpretive paradigm. the last category is the interpretive research paradigm (8 articles) which contain researchers’ interpretation concerning the issues of ifrs convergence in indonesia. table 3 research paradigm research paradigm count (n = 164) % of 164 positivism 118 71.95 descriptive/conceptual/theoretical 38 23.17 interpretive 8 4.88 article classification based on research methodology (empirical vs. non-empirical) 139 articles are found to belong to the category of empirical research method (table 4). the articles that belong to this category are those that utilize data, conduct observation or measurement, and tested to form conclusion. 25 articles belong to the category of non-empirical research method because they focus more on ideas and concepts. table 4 research methodology (empirical vs. non-empirical) research methodology count (n = 164) % of 164 empirical 139 84.76 non-empirical 25 15.24 article classification based on research methodology (quantitative vs. qualitative) quantitative approach dominates the research method of the sample (119 articles; see table 5). followed by qualitative approach (44 articles) and mixed-method approach (1 article). the study with qualitative method is seldom found, even though there are great potentials that this method can discover. wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 26 table 5 research methodology (quantitative vs. qualitative) research methodology count (n = 164) % of 164 quantitative 119 72.56 qualitative 44 26.83 mixed 1 0.61 research methods used in the articles table 6 displays the research methods used in the articles, categorized into 6 research approach. most of the articles (107 articles) employ secondary data analysis approach. 26 articles employ conceptual/literature analysis/literary study method, 15 articles use survey, 9 articles use interview, 6 articles employ case study approach, and 1 article employ content analysis approach. table 6 research methods research method count (n = 164) % of 164 secondary data analysis 107 65.24 library research/literature analysis/conceptual method 26 15.85 survey 15 9.15 interview 9 5.49 case study 6 3.66 content analysis 1 0.61 classification of article based on ifrs convergence stages article classification in the present study adopts the classification in balsari and varan (2014) who studied ifrs implementation in turkey. the classification consists of ifrs convergence implementation and issues in indonesia (38 articles, 23.17%), ifrs convergence development in indonesia (38 articles, 23.17%), and the effect of ifrs convergence in indonesia (88 articles, 53.66%). the detailed description is as follow: a. ifrs convergence implementation and issues in indonesia in table 7, themes in ifrs convergence implementation and issues in indonesia category, the most common theme is factors affecting ifrs adoption (14 articles), such as good corporate governance, quality of regulations, and local accounting standards, the role of culture and law enforcement, company characteristics, and indonesia’s participation in international institutions. this theme is followed by the preparation in accounting education (11 articles), including the need to develop accounting textbooks, accounting curriculum that conforms to ifrs regulations, facilities and infrastructures for teaching-learning process, students’ and lecturers’ preparedness to learn ifrs materials, and the need of training in the effort of improving teachers’ competence. practitioners’ (accountants, auditors, lecturers, and students) perception is the next common theme (8 articles), followed by the determining factors of implementation success (4 articles), i.e. good accounting wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 27 system and stakeholders’ (regulators, auditors, preparer, and university) support. the last theme is the different regulations of ifrs and taxation (1 article). table 7 themes in ifrs convergence implementation and issues in indonesia theme count (n = 38) % of 38 factors affecting ifrs adoption 14 36.84 preparation in accounting education 11 28.95 practitioner’s perception 8 21.05 factors of implementation success 4 10.53 different regulations of ifrs and taxation 1 2.63 b. ifrs convergence development in indonesia in table 8 the theme of fair value implementation is dominant 20 articles, 52.63%). this is followed by the discussion on harmonization of ifrs and financial accounting standards (sak) (9 articles, 23,68%), and comparison of ifrs adoption in indonesia with other countries (4 articles, 10,53%) which consists of the discussion on socioeconomic effects of the countries, practitioners’ perception in each country, role of culture in each country, and government quality of the countries. meanwhile, the themes of ifrs conformity to sak etap (3 articles) and to shariah accounting (2 articles) are seldom found. table 8 themes in ifrs convergence development in indonesia theme count (n = 38) % of 38 fair value implementation 20 52.63 harmonization of ifrs and sak 9 23.68 comparison of ifrs adoption in indonesia with other countries 4 10.53 ifrs conformity to sak etap 3 7.89 ifrs conformity to sharia accounting 2 5.26 c. the effect of ifrs convergence in indonesia classification in this category is not conducted based on themes, like the previous two categories. rather, it is based on the variables affected by the ifrs implementation in indonesia, which allows or multiple variables in an article journal. from 88 articles, 193 frequencies are found, with 17 categories which will be detailed in the next part. the effect of ifrs convergence in indonesia the study concerning ifrs convergence effects in indonesia on 88 articles yields 193 frequencies, classified to 17 categories (see figure 1 article categories on the effect of ifrs convergence in indonesia in 2010-2016). categories 1-5 will be discussed per item, while categories 6-17 will be discussed altogether because the numbers are not significant. wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 28 figure 1 article categories on the effect of ifrs convergence in indonesia in 2010-2016 a. the effect of ifrs convergence in indonesia on value relevance study on value relevance is the most frequently found with 49 frequencies (25.39% of the total) in which there are 36 frequencies of positive effect (73.47%), 12 frequencies of no effect (24.49%), and 1 frequency of negative effect (2.04%). these findings support the assumption that ifrs implementation is expected to have positive effects on value relevance. the most frequently used research period is 4 years (19 frequency) with varied conclusion from positive effect to no effect. the research period of 7 years or more shows a consistent result of positive effect. meanwhile, based on number of sample, the category of 300-400 sample shows more consistent positive effect (see, appendix table a). table 9 measurement variable used in the study of the effect of ifrs convergence in indonesia on value relevance in 2010-2016 no ifrs measurement variable positive effect negative effect no effect total frequency 1 ifrs as dummy variable in the analysis 3 1 4 2 ifrs adoption year as the dividing time line for pre-post comparison 26 1 10 37 3 psak revised 2007 which is effective january 1, 2008 (psak 13 investment properties, psak 16 property plant and equipment, psak 30 leases) as dummy variable 2 2 4 adjustment bev and ni with ifrs rules 1 1 5 psak 19 goodwill 1 1 6 psak 30 leases 3 3 7 percentage of compliance to ifrs over the years 1 1 total frequency 36 1 12 49 wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 29 from table 9, it can be seen that ifrs as the dividing time line for preand post comparison analysis is dominantly used in measuring value relevance of financial reporting (37 frequencies), with 26 frequencies of positive effect, indicating that the financial report becomes more relevant after ifrs implementation. on the category of ifrs as dummy variable in measuring value relevance of financial reporting (4 frequencies), three frequencies show positive effect. implementation of psak revision 2007 effective on january 1, 2008, which is psak 13 investment property, psak 16 fixed assets, and psak 30 leases to 100 non-bank companies, non-bank financial institutions, securities, and insurers, show the conclusion of an increase in the value relevance of earnings and book value equity (dewi and kaseh, 2011). in its relation to the implementation of psak 19, which is adopted from ias 38, the implementation of fair value has an effect on the improvement of goodwill value relevance (iswaraputra & farahmita, 2013). concerning psak 30 (2011) leases, ifrs implementation, particularly on leases accounting standards, is improving value relevance of accounting information, as proven by the value relevance of psak 30 (2007 revision) which is higher than psak 30 (1994) and psak 30 (2011 revision) is higher than psak 30 (2007 revision) (sitopu & wardhani, 2014). b. the effect of ifrs convergence in indonesia on earnings management the study on earnings management is on the second most frequent study with 47 frequencies (24.35% of the total), with 19 frequencies of negative effects (40.43%), 15 frequencies of no effect (31.91%), and 13 frequencies of positive effect (27.66%). the more frequent negative effect supports the assumption that ifrs implementation will reduce earnings management practices. in these cohort of studies, the studies use the proxy of earnings management (e.g discretionary accruals) as the dependent variables and ifrs adoption as one of the the independent variables. based on the period of research, there are 21 frequencies whom authors use 4 year observation period with varied results, from negative effect, positive effect, to no-effect. when the authors use the 8 year observation period or more, the studies shows more consistent result of negative effect. meanwhile, based on the number of sample, the 400-500 sample shows the most frequency (14 frequencies), with varied conclusion. it means that it cannot be concluded what number of sample will produce consistent conclusion (see appendix table b). the use of ifrs as measurement variable is detailed in table 10. from table 10, it can be seen that ifrs as comparison limit preand post ifrs implementation is the most dominantly used in measuring earnings management practices (21 frequencies). the distribution of the effect is equal, 7 frequencies of negative effect, positive effect, and no effect, each. meanwhile, ifrs as dummy variable (11 frequencies) consists of 7 frequencies of negative effect and 2 frequencies of positive effect and no effect, each. wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 30 table 10 measurement variables used in the study of the effect of ifrs convergence in indonesia on earnings management in 2010-2016 no ifrs measurement variable negative effect positive effect no effect total frequency 1 accrual earnings management 8 5 8 21 a ifrs as dummy variable 2 2 2 6 b ifrs adoption year as the dividing time line for pre-post comparison 5 3 5 13 c adoption of ifrs 8 as psak 5 (2009) 1 1 d implementation of psak 50/55 (2006 revision) 1 1 2 real earnings management 4 7 1 12 a ifrs as dummy variable 3 3 b ifrs as pre-post comparison limit 1 4 1 6 c scale based on comparison of ifrs adoption in local accounting standards 3 3 3 income smoothing 5 1 6 a ifrs as dummy variable 2 2 b ifrs as pre-post comparison limit 1 1 2 c igaap index surveyed by clsa in 2010 1 1 d scale based on comparison of ifrs adoption in local accounting standards 1 1 total frequency 17 12 10 39 in the implementation of ifrs 8 adoption as psak 5 (2009) on operational segment as measurement variable, it is found that companies become more transparent in disclosing information of company segments on post-ifrs report, so that the information is more valid and able to minimize managers’ desire to manipulate profit at segment level (wijayanti & rusiti, 2014). the implementation psak 50 (2006 revision) on financial instrument: presentation and disclosure, adopted from ias 32, and the implementation of psak 55 (2006 revision) on financial instrument: acknowledgement and measurement, adopted from ias 39, is proven to reduce accrual income management because the determination of problematic credit becomes more objective, stricter regulations on financial instrument reclassification, and more detailed and comprehensive disclosure requirement (nurazmi, et al, 2015). c. the effect of ifrs convergence in indonesia on company financial performance the study on company financial performance is found in 24 frequencies (12.44% of the total) with 11 frequency of positive effect (45.83%), 4 frequency of negative effect (16,67%), and 9 frequency of no effect (37.50%). this finding support the assumption that ifrs implementation will have positive effect on company financial performance. it is most commonly found in the 2 year period research (12 frequencies), in which wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 31 positive effect dominates the result (5 frequencies; 41.67%). meanwhile, in the 100-200 sample, 17 frequencies are found, 9 of which (52.94%) are positive effect (see appendix table c). the utilization of ifrs as measurement variable is detailed in table 11. table 11 measurement variable used in the study of the effect of ifrs convergence in indonesia on company financial performance in 2010-2016 no ifrs measurement variable positive effect negative effect no effect total frequency 1 ifrs as dummy variable 3 1 3 7 2 ifrs adoption year as the dividing time line for pre-post comparison 5 1 4 10 3 psak revised 2007 which is effective january 1, 2008 (psak 13 investment properties, psak 16 property plant and equipment, psak 30 leases) as dummy variable 3 2 5 4 psak 16 (2007 revision) fixed asset–ias 16 2 2 total frequency 11 4 9 24 in studies that use ifrs as dummy variable (7 frequencies), 3 frequencies (42,86%) show positive effect. in ifrs as pre-post comparison limit (10 frequencies), 5 frequencies (50.00%) show improvement in financial performance, as evident in the increase of liquidity ratio, rentability, and solvability of capital adequacy ratio (car), return on assets (roa), return on equity (roe), operating profit margin (opm), market value book value (mvbv), debt to equity (der), price to book value (pbv), debt to asset ratio (dar), and loan to assets ratio (lar). research on the individual of new standard to the company performance such as standard for investment property and property plant equipment shows mixed result. some research shows that the adoption of new standard of psak 13, psak 16 and psak 30 have positive effect (3 frequency) to the company’s performance proxied by financial ratios while some shows negative effect (2) and no effect (2). d. the effect of ifrs convergence in indonesia on earnings quality the paper we analyse in this section put earnings quality as the dependent variables and mostly use erc (earning response coeficient) to calculate earnings quality. studies on earnings quality are found in 18 frequencies (9.33% of the total), with 10 frequencies of positive effect (55.56%) and 8 frequencies of no effect (44.44%). this finding supports the assumption that ifrs implementation is expected to have positive effect on earnings quality. the most frequently found period of research is the 7 year period (6 frequencies), in which positive effect and no effect are of 3 frequencies each. in other words, it cannot be concluded whether or not longer period will result in positive effect. similarly, the most frequently found sample is 200-300 sample (7 frequencies), in which 3 frequencies of positive effect and 4 frequencies of no effect. 400-500 sample and more than 500 sample should be considered for future research (see appendix table e). wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 32 the use of ifrs as measurement variable affects the findings of the studies. it is detailed in table 12. table 12 measurement variables used in the study of the effect of ifrs convergence in indonesia on earnings quality in 2010-2016 no ifrs measurement variable positive effect negative effect no effect total frequency 1 ifrs as dummy variable 1 1 2 2 ifrs adoption year as the dividing time line for pre-post comparison limit 6 4 10 3 scale based on the number of ifrs adoption in local accounting standards 1 1 4 accounting standards as dummy variable categorized based on active year a the 2002:  psak 19 intangible assets  psak 46 income tax accounting  psak 55 financial instrument: acknowledgement and measurement 1 1 b the 2004:  psak 51 quasi-reorganization accounting  psak 58 non-current assets held for sale and discontinued operation  psak 16 fixed assets 1 1 c the 2005:  psak 38 accounting for restructuring under common control entities  psak 24 employee benefits 1 1 d the 2006:  psak 13 investment property  psak 30 leases 1 1 e the 2008:  psak 14 psak 14 provision  psak 26 loan cost 1 1 total frequency 10 8 18 out of the 18 frequencies of ifrs effect on earnings quality, it can be seen in table 13 that ifrs as comparison limit before and after implementation is the most frequently used (10 frequencies), 6 frequencies of those show positive effect on earnings quality. ifrs as pre-post comparison limit and ifrs as dummy variable show positive effect on earnings quality after ifrs implementation. this indicates that the overall implementation of fair value has demonstrated actual information on management performance, so that the users of the financial report can use it to make decision. meanwhile, other psak; i.e. psak 51, psak 58, psak 16 (adopted in 2004), psak 38, psak 24 (adopted in 2005), psak 14, and psak 26 (adopted in 2008), have not shown any change in effect on earnings quality (saito and sekar, 2011). this study was conducted during the period of ifrs convergence process, which means that it is possible that not all standards have been implemented. it may be beneficial to perform wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 33 similar study nowadays to obtain the most current overview on ifrs adoption after some periods of time. e. the effect of ifrs convergence in indonesia on accounting information quality some group of papers discussing the impacrt of ifrs adoption to the accounting information quality uses different measurement other than previous categories (value relevance studies, earnings management, company’s financial performance and earning quality). for example one paper use some kind of penman approach to measure accounting information quality (praharsini, rusmana, & warsidi, 2015), or another paper use nice qualitative characterictic measurement (yurisandi & puspitasari, 2015). these papers are categorized and analysed in this subsection. studies on accounting information quality are found in 19 frequencies (9.84% of the total), with 14 frequencies of positive effect (73.68%) and 5 frequencies of no effect (26.32%). this finding supports the assumption that ifrs implementation will have positive effect on accounting information quality. the quality of accounting information can be seen in the implementation of standards on each account on the financial report, the comparability of the report, and the relevance improvement and honest presentation of accounting information. the two year period of research is found in 13 frequencies, with 9 frequencies of positive effect (69.23%). the length of period to measure accounting information quality has no siginificant effect on the conclusion. for instance, the length of financial report can be measured just by studying a two-year measurement before and after ifrs implementation. this can also be seen from the total sample less than 100 (5 frequencies, 38.46%) (see appendix d). table 13 measurement variables used in the study of the effect of ifrs convergence in indonesia on accounting information quality in 2010-2016 no ifrs measurement variable positive effect negative effect no effect total frequency 1 ifrs as dummy variable 1 1 2 2 ifrs adoption year as the dividing time line for pre-post comparison 6 1 7 3 psak 13 investment property 1 1 4 psak 16 fixed assets 1 1 5 psak 19 intangible assets 1 1 6 psak 55 financial instrument: acknowledgement and measurement 1 1 7 percentage based on comparisons of ifrs adoption in local accounting standards 1 1 8 scale based on implementation level (iasplus website) 1 1 9 ifrs adoption level 1 1 10 gray index 3 3 total frequency 14 5 19 wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 34 from table 13, it can be seen that ifrs as comparison limit before and after ifrs implementation is dominantly used in measuring accounting information quality (7 frequencies), with 7 frequencies of positive effect (36.84%), indicating that the financial report becomes more relevant after ifrs implementation. using gray index, a positive effect of ifrs convergence on fixed assets is found, particularly related to psak 13 (2011 revision) investment property, psak 16 (2011 revision) fixed assets, and psak 30 (2011 revision) leases (yanuar, 2013). on studies that use policies as ifrs measurement, it is found that only psak 16 fixed assets that shows an increase in financial report comparability. the other three: psak 13 investment property, psak 19 intangible assets, and psak 55 financial instruments: acknowledgement and measurement do not. on accounting policies that are allowed to choose measurement method, there is no proof of financial report comparability decrease, even though the fair value measurement level is still low because the cost method is still the most dominantly chosen (khomsatun, 2016). f. the effect of ifrs convergence in indonesia on other factors the other factors in this study consist of a combination of categories, in which the frequency of each category is less than 5%. the finding on each category is detailed in table 14. table 14 comparison of findings on the effect of ifrs convergence in indonesia on other factors no other factors positive effect negative effect no effect total frequency 1 report delay and audit delay 4 5 9 a report delay 2 b audit delay 2 5 2 accounting conservatism 2 1 2 5 3 stock return and risk 2 3 5 a stock return 3 b stock risk 2 4 information asymmetry 2 2 4 5 external audit fee 3 3 6 trading volume activity (tva) 1 2 3 7 cost of capital 2 2 8 foreign direct investment (fdi) 1 1 9 stock volatility 1 1 10 market efficiency 1 1 11 analyst forecast error 1 1 12 analyst following 1 1 wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 35 description of ifrs convergence effect on each factor 1. report delay and audit delay financial reporting and audit are expected to always be timely. however, the implementation of a new standard may affect the timeliness of financial reporting and audit. studies on such timeliness are found in 9 frequencies (4.66% of the total). 2 frequencies concerns with report delay show positive effect. this indicates that the implementation of fair value in ifrs requires certain judgment in compiling financial report, which causes the preparation of the report takes longer time (widyawati and anggraita, 2013; silitonga and farahmita, 2015). the other 7 frequencies concerns with audit delay (5 frequencies show no effect and 2 frequencies show positive effect). two frequency shows a lateness in audit process due to the verification of assessment on fair value implementation of the company. tracing of audit evidence causes a longer time to publish the audit report (widyawati and anggraita, 2013; lubis, et al, 2015). ifrs as dummy variable dominates the result with 8 frequencies (88.89%). 2. accounting conservatism accounting conservatism is expected to decrease post-ifrs. 5 frequencies of study on accounting conservatism are found (2.59% of the total), with 2 frequencies of no effect (40.00%), 2 frequencies of positive effect (40.00%), and 1 frequency of negative effect (20.00%). using ifrs as dummy variable, it is found that accounting conservatism decreases, as proven by the lower profit reporting (hartanto, et al, 2013). however, ifrs as dummy variable also show other results, e.g. 1 frequencies of no effect, 1 frequency of positive effect, and 1 frequency of negative effect. the implementation of fair value principle in ifrs is expected to make the financial information more neutral (in timeliness of good news and bad news acknowledgement) and more relevant, under the current economic condition. however, in studies that use ifrs adoption year as the dividing time line for pre-post comparison shows no difference in accounting conservatism before and after ifrs implementation. 3. stock return and stock risk with the implementation of ifrs convergence, it is expected that share return increases and share risk decreases. studies on share return and risk are found in 5 frequencies (2.59% of the total). 3 frequencies of share return show no effect and 2 frequencies of share risk show negative effect. in other words, a decrease in share risk is found, but there is no change in share return. the adoption of psak 50 and 55 is expected to eradicate any opportunity for the management to engineer financial report because both psak requires bank to determine credit provision based on historical data of incurred loss, in which the wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 36 reference data should be at least 3 years old. previously, the determination is based on expectation loss, which allows banks to amass huge amount of provision if the manager think that their credit default is great. the adoption of psak 50 and 55 reduces the share risk, indicating that the accounting information is more relevant to be used as the basis for decision making, even though there is no share return found (puspitarini, hariyanto, pinasti, 2014). 4. information assymetry with the implementation of ifrs convergence, it is expected that information asymmetry decreases. studies on information asymmetry are found in 4 frequencies (2.07% of the total), with results showing negative effect and no effect (2 frequencies each). the variable used in independent variable measurement is the condition of financial reporting prior to and following ifrs convergence. studies that show information asymmetry, measured using bid ask spread, indicate lower difference between the highest purchasing price and the lowest selling price of shares. this means that ifrs adoption makes information in financial report has higher quality (rohmah and yuni, 2013; edvandini, et al, 2014). meanwhile, other studies that show no difference in information asymmetry may be due to factor analysis that does not cover all incentive evidence (fitriany, et al, 2016). 5. external audit fee ifrs as a standard with complex rules may affect the external audit fee that a company has to pay. studies on information asymmetry are found in 3 frequencies (1.55% of the total), all three with positive effect. it means that ifrs convergence affects the increase of external audit services cost. the period of research, both 4 years and 12 years, shows similar result; i.e. audit cost increases after ifrs implementation. this is because the complexity of fair value implementation in psak standards that adopt ifrs (cahyonowati, 2012; suhantinar and juliarto, 2014; elfira and farahmita, 2015). the variables used in the measurement is ifrs as dummy variable. 6. trading volume activity (tva) studies on tva are found in 3 frequencies (1.55% of the total), with results showing positive effect (1 frequency) and no effect (2 frequencies). the volume of share trading is expected to increase after ifrs adoption. this is proven by the positive reaction of investors to the information presented in ifrs-based financial report (huda and ghofar, 2015). however, investors have not shown any reaction on the adoption of ifrs in 3 days before the announcement (27-30 march 2012) and 3 days after the announcement (2-4 april 2012), as evident in the absence of change in trading volume (sun, et al, 2014). analysis of psak 13, 16, and 30 on trading volume activity (tva) finds that there is no wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 37 significant effect of the 2007 financial report publication on tva (maulana and mukhlisin, 2011). 7. cost of capital studies on cost of capital are found in 2 frequencies (1.04% of the total), all two with negative effect. with the implementation of ifrs, it is expected that cost of capital will decrease. this is supported by fitriany, et al (2016) and agustini (2016), who show that cost of capital has negative correlation after ifrs implementation because fair value principle makes financial report more transparent. 8. foreign direct investment (fdi) studies on fdi are found in 1 frequencies (0.52% of the total), with results showing positive effect. the convenience of comparability of ifrs-based financial reports is expected to improve investment, particularly from foreign investors. this is also supported by martani and marbun’s (2016) findings by using ifrs adoption level in measuring ifrs adoption level. they concluded that the level of ifrs implementation has positive infact on foreign direct investment (fdi) flow. 9. stock volatility and market efficiency studies on stock volatility and market efficiency are found in 1 frequencies each (1.04% of the total). implementation of ifrs affect the decrease in variance (volatility) of return, and show a more stable and more efficient market as indicated by random movement of return, unaffected by the previous day’s return. this means that all information currently available is reflected in the price of shares (libryani and rossieta, 2015). 10. analyst forecast error and analyst following studies on stock volatility and market efficiency are found in 1 frequencies each (1.04% of the total). accuracy of profit estimation performed by analyst forecast error does not show any changes due to ifrs adoption. the same thing applies for the number of analyst following (siahaan and farahmita, 2015). overall, the systematic literature review shows that impact of ifrs adoption has attracted many research publication in indonesia. ifrs adoption and its impact to company’s performance quality, accounting quality and earnings management are major issues being investigated by researchers. conclusion studies on ifrs convergence in indonesia between 2010 and 2016 show a trend of increasing number of published article every year. this indicates that there is an increase in interest towards the implementation of ifrs standards in indonesia. the analysis wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 38 result show that the company analysis unit, positivism paradigm, empirical-quantitative method, and secondary data analysis approach are the most dominantly used in ifrs convergence studies in indonesia. classified into three categories, the published research articles on the effect of ifrs convergence studies in indonesia are more dominant (53.66%), compared to the studies on ifrs implementation and issues (23.17%) and ifrs convergence development in indonesia (23.17%). out of the 193 frequency found in the studies on the effect of ifrs convergence in indonesia, the concept of value-relevance (25.39%) and profit management (24.35%) are the most commonly found categories. in general, ifrs convergence has an implication on financial reporting quality increase, as shown by the increase of valuerelevance, earnings management, accounting information quality, earnings quality, and financial institution performance, as well as the decrease in information asymmetry, shares risk, and cost of capital. the varied results on ifrs convergence effect may be caused by several factors, such as the use of ifrs measurement variables, period of research, or number of sample. from several articles that discuss policies, future researches should delve in-depth in undiscussed psak (beside psak 5, psak 13, psak 16, psak 19, psak 22, psak 30, psak 46, psak 50, psak 55), psak that are discussed during the convergence process that it is relevant to review them today (psak 14, psak 26, psak 38, psak 51), or psak that are revised and newly implemented, such as psak 3, psak 24, psak 58, and psak 60 which are effective since 28 september 2016. the implication of this study is that the implementation of fair value concept in ifrs standards has been utilized very well by companies in indonesia. by selecting appropriate recording method with fair value concept that suits the company, the generated information becomes better and the stakeholders will have higher quality information. the limitation of this study has to do with the difficulties of obtaining complete research articles, which affect the total number of final sample. not all required information can be obtained from the abstract, which means that the complete research article is needed for the analysis. future researches are expected to use greater number of sample so that the conclusion can be generalized more. another limitation of the study is the inconsistency of using sna conference proceedings instead of just academic journal publications. as the conference proceedings often perceived as less rigorous than the journals, however the use of sna conference proceedings in this paper has improved the quantity of the sample. sna is also one of most competitive accounting conference in indonesia, thus every year the conference invites good quality paper in par with many national journal publications. wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 39 appendix table a1 comparison of research results on the effect of ifrs convergence in indonesia on value-relevance based on periods and samples positive effect negative effect no effect total frequency research period (year) 1 6 2 1 2 4 1 4 1 2 3 4 2 3 1 1 1 1 3 4 1 1 49 1 1 1 2 2 6 2 1 9 3 1 1 2 4 2 4 1 4 3 4 1 19 5 1 2 1 4 6 3 3 7 4 1 5 8 2 2 11 3 3 sample (total) 1 6 2 1 2 4 1 4 1 2 3 4 2 3 1 1 1 3 4 1 1 49 ≤100 1 1 1 100-200 6 1 1 3 11 200-300 2 1 2 1 4 10 300-400 4 3 3 10 400-500 1 4 1 1 7 ≥500 4 2 2 1 9 table a2 comparison of research results on the effect of ifrs convergence in indonesia on earnings management based on periods and samples negative effect positive effect no effect total frequency research period (year) 1 2 2 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 5 2 4 1 1 1 4 4 1 3 47 1 1 1 2 1 2 1 4 4 2 2 1 1 5 1 1 4 4 21 5 1 3 1 2 4 11 6 4 1 3 8 8 1 1 10 1 1 sample (total) 1 2 2 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 5 2 4 1 1 1 4 4 1 3 47 ≤100 1 1 2 100-200 2 1 1 1 5 200-300 2 2 1 4 1 10 300-400 1 4 3 8 400-500 3 5 2 4 14 ≥500 1 1 1 1 4 8 table a3 comparison of research results on the effect of ifrs convergence in indonesia on company financial performance based on periods and samples positive effect negative effect no effect total effect research period (year) 5 4 2 3 1 2 2 3 2 24 2 5 3 2 2 12 5 1 3 5 19 8 2 1 3 sample (total) 5 4 2 3 1 2 2 3 2 24 ≤100 2 1 2 5 100-200 5 4 3 2 3 17 200-300 2 2 wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 40 table a4 comparison of research results on the effect of ifrs convergence in indonesia on accounting information quality based on periods and samples positive effect negative effect no effect total effect research period (year) 1 5 3 1 1 1 1 1 1 3 1 19 1 1 1 2 5 3 1 1 3 13 3 1 1 4 1 1 1 3 6 1 1 sample (total) 1 5 3 1 1 1 1 1 1 3 1 19 ≤100 5 5 100-200 3 1 4 200-300 1 1 300-400 1 1 3 5 400-500 1 1 ≥500 1 1 1 3 table a5 comparison of research results on the effect of ifrs convergence in indonesia on earnings quality based on periods and samples positive effect negative effect no effect total effect research period (year) 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 18 2 1 1 2 3 1 1 4 1 1 1 3 5 1 1 6 2 1 2 5 7 2 1 3 6 sample (total) 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 18 ≤100 1 1 100-200 1 1 1 1 4 200-300 1 2 1 3 7 300-400 2 2 4 400-500 1 1 ≥500 1 1 references agustini, a. t. (2016). the effect of firm size and rate of inflation on cost of capital: the role of ifrs adoption in the world. procedia-social and behavioral sciences, 219, 47-54. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.031 ahmed, k., chalmers, k., & khlif, h. (2013). a meta-analysis of ifrs adoption effects. the international journal of accounting, 48(2), 173-217. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.04.002 ball, r. (2006). international financial reporting standards (ifrs): pros and cons for investors. accounting and business research, 36(sup1), 5-27. https://doi.org/10.1080/00014788.2006.9730040 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.031 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2013.04.002 https://doi.org/10.1080/00014788.2006.9730040 wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 41 balsari, c. k., & varan, s. (2014). ifrs implementation and studies in turkey. accounting and management information systems, 13(2), 373. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/291336463_ifrs_implementation_and_s tudies_in_turkey barth, m. e., landsman, w. r., & lang, m. h. (2008). international accounting standards and accounting quality. journal of accounting research, 46(3), 467-498. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00287.x basu, s. (1997). the conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. journal of accounting and economics, 24(1), 3-37. https://doi.org/10.1016/s01654101(97)00014-1 callao, s., & jarne, j. i. (2010). have ifrs affected earnings management in the european union?. accounting in europe, 7(2), 159-189. https://doi.org/10.1080/17449480.2010.511896 cahyonowati, n. (2012). studi eksploratori hubungan antara konvergensi ifrs dengan biaya audit. indonesian journal of accounting and auditing, 16(2). https://www.neliti.com/id/publications/95893/studi-eksploratori-hubungan-antarakonvergensi-ifrs-dengan-biaya-audit christensen, h. b., lee, e., & walker, m. (2007). cross-sectional variation in the economic consequences of international accounting harmonization: the case of mandatory ifrs adoption in the uk. the international journal of accounting, 42(4), 341-379. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2007.09.007 christensen, h. b., lee, e., walker, m., & zeng, c. (2015). incentives or standards: what determines accounting quality changes around ifrs adoption?. european accounting review, 24(1), 31-61. https://doi.org/10.1080/09638180.2015.1009144 collins, d. w., maydew, e. l., & weiss, i. s. (1997). changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. journal of accounting and economics, 24(1), 39-67. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(97)00015-3 cuijpers, r., & buijink, w. (2005). voluntary adoption of non-local gaap in the european union: a study of determinants and consequences. european accounting review, 14(3), 487-524. https://doi.org/10.1080/0963818042000337132 daske, h. (2006). economic benefits of adopting ifrs or us‐gaap–have the expected cost of equity capital really decreased?. journal of business finance & accounting, 33(3-4), 329-373. https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.00611.x daske, h., hail, l., leuz, c., & verdi, r. (2008). mandatory ifrs reporting around the world: early evidence on the economic consequences. journal of accounting research, 46(5), 1085-1142. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00306.x dsak-iai. 2015. kerangka konseptual pelaporan keuangan. ikatan akuntan indonesia. dewi, r. r., & kaseh, n. (2011). pengaruh konvergensi ifrs terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. media riset akuntansi, auditing & informasi, 11(2), 29-62. http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v11i2.618 edvandini, l., subroto, b., & saraswati, e. (2014). telaah kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri informasi sebelum dan setelah adopsi ifrs. jurnal akuntansi multiparadigma, 5(1), 88-95. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5008 elfira, & farahmita, a. 2015. analisis pengaruh konvergensi ifrs terhadap biaya jasa audit: studi lintas negara di asean. sna 18 medan. retrieved from https://adoc.tips/download/analisis-pengaruh-konvergensi-ifrs-terhadap-biaya-jasaaudit.html eng, j. n., & tri, w. e. (2012). panduan praktis standar akuntansi keuangan berbasis ifrs edisi 2. jakarta: salemba empat. https://www.researchgate.net/publication/291336463_ifrs_implementation_and_studies_in_turkey https://www.researchgate.net/publication/291336463_ifrs_implementation_and_studies_in_turkey https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00287.x https://doi.org/10.1016/s0165-4101(97)00014-1 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(97)00014-1 https://doi.org/10.1080/17449480.2010.511896 https://www.neliti.com/id/publications/95893/studi-eksploratori-hubungan-antara-konvergensi-ifrs-dengan-biaya-audit https://www.neliti.com/id/publications/95893/studi-eksploratori-hubungan-antara-konvergensi-ifrs-dengan-biaya-audit https://doi.org/10.1016/j.intacc.2007.09.007 https://doi.org/10.1080/09638180.2015.1009144 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(97)00015-3 https://doi.org/10.1080/0963818042000337132 https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.00611.x https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2008.00306.x http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v11i2.618 http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5008 https://adoc.tips/download/analisis-pengaruh-konvergensi-ifrs-terhadap-biaya-jasa-audit.html https://adoc.tips/download/analisis-pengaruh-konvergensi-ifrs-terhadap-biaya-jasa-audit.html wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 42 fitriany, utama, s., farahmita, a., & anggraita, v. 2016. economic consequences of ifrs adoption in indonesia. american journal of economics 6(1): 79-85 (2016) scientific and academic publishing. http://10.5923/j.economics.20160601.10 gassen, j., & sellhorn, t. (2006). applying ifrs in germany: determinants and consequences. germany: determinants and consequences (july 2006). https://doi.org/10.2139/ssrn.906802 hartanto, t., januarsi, y., & sabarudin. 2013. ifrs adoption, accounting conservatism, and examination on moderating effect of woman existance in audit committee. sna 16 manado. holthausen, r. w., & watts, r. l. (2001). the relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting. journal of accounting and economics, 31(1-3), 3-75. https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00029-5 huda, m. e. (2016). the comparative analysis of ifrs adoption through earnings response coefficient and conservative principle: case study in asean countries. jurnal ilmiah mahasiswa feb, 4(1). retrieved from https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2543 iswaraputra, n., & farahmita, a. (2013). dampak adopsi ifrs pada psak terhadap relevansi nilai goodwill: studi empiris di bursa efek indonesia. depok: penelitian fakultas ekonomi universitas indonesia. khomsatun, s. (2016). penerapan pengukuran nilai wajar psak-konvergensi ifrs dan dampaknya pada pilihan kebijakan akuntansi di indonesia. jurnal riset akuntansi dan keuangan, 4(2), 967-984. http://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4031 lang, m., raedy, j. s., & wilson, w. (2006). earnings management and cross listing: are reconciled earnings comparable to us earnings?. journal of accounting and economics, 42(1-2), 255-283. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.04.005 lee, e., walker, m., & christensen, h. b. (2008). mandating ifrs: its impact on the cost of equity capital in europe. certified accountants educational trust. https://doi.org/10.2308/jiar.2010.9.1.58 libryani, r. m., & rossieta, h. 2015. volatilitas imbal hasil dan efisiensi pasar setelah konvergensi psak-ifrs. sna 18 medan. lourenço, i. m. e. c., & branco, m. e. m. d. a. c. d. (2015). main consequences of ifrs adoption: analysis of existing literature and suggestions for further research. revista contabilidade & finanças, 26(68), 126-139. http://dx.doi.org/10.1590/1808057x201500090 lubis, f., basri, y. m., & agusti, r. (2015). analisis pengaruh penerapan ifrs, opini audit, ukuran kap, dan profitabilitas terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan: studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor perdagangan, jasa & investasi yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal online mahasiswa fakultas ekonomi universitas riau, 2(2). retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/9565 martani, d., & marbun, f. 2016. analisis pengaruh tarif pajak dan adopsi ifrs terhadap foreign direct investment (fdi) pada negara-negara berkembang di asia. sna 19 lampung. retrieved from https://ppa-feui.com/artikel/analisis-pengaruh-tarif-pajakdan-adopsi-ifrs-terhadap-foreign-direct-investment-fdi-pada-negara-negaraberkembang-di-asia/ maulana, a., & mukhlisin, m. (2014). analisa dampak konvergensi ifrs ke dalam psak 13, 16, dan 30 terhadap aktivitas perdagangan saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. tazkia islamic finance and business review, 6(2). retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/271292-analisa-dampak-konvergensiifrs-ke-dalam-7bce8e16.pdf http://10.0.23.35/j.economics.20160601.10 https://doi.org/10.2139/ssrn.906802 https://doi.org/10.1016/s0165-4101(01)00029-5 https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2543 http://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4031 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.04.005 https://doi.org/10.2308/jiar.2010.9.1.58 http://dx.doi.org/10.1590/1808-057x201500090 http://dx.doi.org/10.1590/1808-057x201500090 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/9565 https://ppa-feui.com/artikel/analisis-pengaruh-tarif-pajak-dan-adopsi-ifrs-terhadap-foreign-direct-investment-fdi-pada-negara-negara-berkembang-di-asia/ https://ppa-feui.com/artikel/analisis-pengaruh-tarif-pajak-dan-adopsi-ifrs-terhadap-foreign-direct-investment-fdi-pada-negara-negara-berkembang-di-asia/ https://ppa-feui.com/artikel/analisis-pengaruh-tarif-pajak-dan-adopsi-ifrs-terhadap-foreign-direct-investment-fdi-pada-negara-negara-berkembang-di-asia/ https://media.neliti.com/media/publications/271292-analisa-dampak-konvergensi-ifrs-ke-dalam-7bce8e16.pdf https://media.neliti.com/media/publications/271292-analisa-dampak-konvergensi-ifrs-ke-dalam-7bce8e16.pdf wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 43 nurazmi, handajani, l., & effendy, l. 2015. dampak adopsi ifrs terhadap manajemen laba serta peran mekanisme corporate governance pada perbankan indonesia. sna 18 medan. retrieved from http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2984 pratiwi, c. w., & tesniwati, r. (2013). pengaruh penerapan ifrs terhadap kinerja bank melalui tata kelola perbankan yang baik. prosiding pesat, 5. retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/171696-id-pengaruh-penerapan-ifrsterhadap-kinerja.pdf puspitarini, hariyanto, w. e., & pinasti, m. 2014. return dan risiko saham, perataan laba pada era konvergensi international financial reporting standards (ifrs). sna 17 mataram. retrieved from https://www.coursehero.com/file/17845120/006/ rohmah, a., & yuni, n. s. (2013). dampak penerapan standar akuntansi keuangan (sak) pasca adopsi ifrs terhadap relevansi nilai dan asimetri informasi. simposium nasional akuntansi xvi manado. retrieved from http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5026 saito, m., & mayangsari, s. 2011. the effect of ifrs implementation on earnings quality in indonesia. annual research bulletin of osaka sangyo university, grant-in-aid for scientific research (b) no.22402053, fy20102013 in japan osaka sangyo university. retrieved from https://journal.osaka-sandai.ac.jp/result/pdf.php?ipdf=608 siahaan, e. r. u., & farahmita, a. 2015. pengaruh tingkat penegakan aturan di bidang audit dan akuntansi terhadap hubungan antara adopsi ifrs dengan prakiraan laba analis dan analyst following. sna 18 medan. silitonga, k., & farahmita, a. (2015). pengaruh kepemilikan investor institusional terhadap hubungan antara konvergensi ifrs dengan waktu terbitnya laporan keuangan di indonesia. simposium nasional akuntansi, 18. sitopu, a. s. w., & wardhani, r. 2014. dampak pengimplementasian ifrs terhadap kualitas laporan keuangan di indonesia: studi atas psak 30 tentang sewa. sna 17 mataram. suhantinar, t. n., & juliarto, a. (2014). pengaruh konvergensi ifrs dan client attributes terhadap penetapan biaya audit eksternal (doctoral dissertation, fakultas ekonomika dan bisnis). retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/10208 sun, y., steelyana, e., & cahyadi, y. (2014). market reaction to the adoption of international financial reporting standard in indonesia. binus business review, 5(2), 466-472. http://dx.doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1005 van tendeloo, b., & vanstraelen, a. (2005). earnings management under german gaap versus ifrs. european accounting review, 14(1), 155-180. https://doi.org/10.1080/0963818042000338988 wahyuni, e. t. (2011). the accountant perceptions of the ifrs convergence plan in indonesia. jurnal reviu akuntansi dan keuangan, 1(2), 85-96. weerakkody, v., dwivedi, y. k., & irani, z. (2009). the diffusion and use of institutional theory: a cross-disciplinary longitudinal literature survey. journal of information technology, 24(4), 354-368. https://doi.org/10.1057/jit.2009.16 widyawati, a. a., & anggraita, v. (2013). pengaruh konfergensi ifrs efektif tahun 2011, kompleksitas akuntansi, dan probabilitas kebangkrutan perusahaan terhadap timeless dan manajemen laba. simposium nasional akuntansi xvi, 721-755. wijayanti, g. a., & rusiti, c. h. (2014). analisis manajemen laba di tingkat segmen sebelum dan sesudah penerapan adopsi ifrs 8 menjadi psak 5 (2009) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei. jurnal ekonomi akuntansi, 1-13. retrieved from http://e-journal.uajy.ac.id/6106/1/jurnal.pdf http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2984 https://media.neliti.com/media/publications/171696-id-pengaruh-penerapan-ifrs-terhadap-kinerja.pdf https://media.neliti.com/media/publications/171696-id-pengaruh-penerapan-ifrs-terhadap-kinerja.pdf https://www.coursehero.com/file/17845120/006/ http://pdeb.fe.ui.ac.id/?p=5026 https://journal.osaka-sandai.ac.jp/result/pdf.php?ipdf=608 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/10208 http://dx.doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1005 https://doi.org/10.1080/0963818042000338988 https://doi.org/10.1057/jit.2009.16 http://e-journal.uajy.ac.id/6106/1/jurnal.pdf wahyuni, puspitasari & puspitasari has ifrs improved accounting quality in indonesia? a systematic literature review of 2010-2016 journal of accounting and investment, 2020 | 44 yanuar, h. (2013). analisis dampak konvergensi ifrs tahap implementasi pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan sektor aneka industri yang listing di bursa efek indonesia. jurnal audit dan akuntansi fakultas ekonomi (jaakfe), 2(1). retrieved from http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe/article/view/8993 yurisandi, t., & puspitasari, e. (2015). financial reporting quality-before and after ifrs adoption using nice qualitative characteristics measurement. procedia-social and behavioral sciences, 211, 644-652. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.091 zeghal, d., chtourou, s. m., & fourati, y. m. (2012). the effect of mandatory adoption of ifrs on earnings quality: evidence from the european union. journal of international accounting research, 11(2), 1-25. https://doi.org/10.2308/jiar-10221 http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe/article/view/8993 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.091 https://doi.org/10.2308/jiar-10221 introduction journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper have students comprehended investment? paskanova christi gainau1* abstract: research aims: this study aims to examine factors that influence stock investment intention among students. design/methodology/approach: the population in this study are all individual student investors registered at the indonesia stock exchange investment gallery in the north sulawesi and gorontalo regions. sample selection is based on the purposive sampling method. data analysis was performed with smartpls 3.0 m3. research findings: the results found that student attitudes are determined by employment opportunities in the capital market. in addition, attitudes and behavioral control also have significant effect on student intention. this is different with subjective norms which does not affect student investment intention. theoretical contribution/ originality: this research confirm that job opportunity influences students attitude in stock investment. the attitude and perceived behavioral control support students intention to invest stock in capital market. subjective norms does not effect to students intention, in the context of students in the north sulawesi and gorontalo regions. practitioner/policy implication: the implication is the universities need to make policies which is friendly with stock investment, such us seminars, workshops, capital market schools, and securities traders representative courses (wppe). the indonesian stock exchange (representative office) and exchange members also need to increase an internship quota in order to support student investment intentions. research limitation/implication: this study only examines the stage of student intentions because the sample is student whose main activity is studying and the additional activity is investing. keywords: stock investment; job opportunities; investment intentions; partial least square. introduction investing stocks without appropriate education might lead students to become gamblers in capital markets. education during university study can be a mean for students to pursue proper careers as investors and to contribute in capital market. early investment amongst university students is country’s vital spectrum for economic development (akhtar & das, 2019). this situation is comprehended by the government, thus, the regulation of capital market which allows idr 100,000 minimal balance for investment is introduced. however, this policy does not immediately encourage students to become investors. their intentions to invest are influenced by psychological factors (phan & zhou, 2014; prawirasasra, 2016), mature and rational thinking (rubaltelli, pasini, rumiati, olsen, affiliation: 1 department of accounting, eben haezar economic school, north sulawesi, indonesia. *correspondence: paskanovagainau@stiebenzar.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103162 citation: gainau, p.c. (2020). have students comprehended investment?. journal of accounting and investment, 21(3), 514-536. article history received: 12 jun 2020 reviewed: 15 jun 2020 7 jul 2020 29 jul 2020 18 aug 2020 revised: 1 jul 2020 16 jul 2020 17 aug 2020 31 aug 2020 accepted: 31 aug 2020 mailto:paskanovagainau@stiebenzar.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9009 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 515 & slovic, 2010), accounting information (aprillianto, wulandari, & kurrohman, 2014; prawirasasra, 2016), knowledge (merawati & putra, 2015; thai, trang, & tho, 2017), risks, safety, wisdom, rumors, political news, and other people’s consideration (lubis, sadalia, fachrudin, & meliza, 2013). as bank-based nation, indonesians prefer to deposit their money in banks instead of capital markets (choi & meek, 2013). nevertheless, this paradigm has been shifting from bank-based to market-based since entering digital era 4.0. report from ise representative office in north sulawesi region explains that in september 2019 domestic investors have dominated indonesian capital market. the province of north sulawesi donated 10,063 investors per june 2019 divided into 4,500 investors from manado city, followed by minahasa regency, and bitung city1 . the escalation of domestic investor numbers needs to be supported by capital market education to avoid being snared in gambling actions. therefore, to fulfill this necessity, indonesian stock exchange cooperates with exchange members to organize seminars, talk shows, workshops, trainings, schools of capital markets in universities. moreover, availabilities of investment gallery at campuses can be developed as literacy and education vessels of capital markets for students. shaari, hasan, mohamed, & sabri, (2013) finds that proper literacy and education of capital market can advance investment analysis ability and prevent students from debts. ajzen (2011) illustrates a reason why an individual acts is because of attitudes (personal), subjective norms (environment), and behavioral controls. associated with stock investment, phan dan zhou (2014) as well as pahlevi and oktaviani (2018) discover the presence of significant influences of attitudes, subjective norms, and behavioral controls in investment intentions. furthermore, various researches which scrutinize student’s willingness to invest in indonesian stock market have been carried out (tandio, budiarta, & suardikha 2014; prawirasasra, 2016; pahlevi & oktaviani, 2018; taufiqoh, nur, & junaidi, 2019) unfortunately, limited studies were executed in the context of western indonesia. during its 43 years of existence, capital market was newly introduced in western indonesia in 2011 started from the province of papua (economy okezone, 2011). western indonesia has inadequate numbers of public companies. moreover, drawbacks caused by participation in fraudulent investment are experienced by majority of people. this results in the negative perspective about stock investment within society, including undergraduate students. enormous number of students registered securities account as mandatory demanded by university without enthusiasm to invest. stock investments are still regarded as gambling due to spreading rumors (lubis et al., 2013). on the other hand, some of them invest because of the willingness to establish own company and to achieve dividend and capital gain (croushore, 2006). this verifies that there are differences in condition and investment perspective among undergraduates. 1 laporan kantor perwakilan bursa efek indonesia wilayah sulawesi utara dan gorontalo dalam acara public expo live bei, agustus 2019. gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 516 digital era has impacted students’ ability to critically analyze something prior to decision making, including investing. they tend to contemplate on long-term certainty factors during stock investment, such as job opportunities. nurhayani (2012) discovers that students’ intention to pursue a field of study is on account of existing employment opportunities. job opportunities are a stage which will be experienced once students complete their study and have significant impact for their future career journey. decision to invest is influenced by work availabilities in capital market. therefore, this current study involves latent job opportunities as variables in capital market sector as an affecting variable toward students’ attitudes. oyer (2008) addresses that stock movement in capital market possesses crucial impacts towards business students’ career choices. their decision to work in capital market depends on the market’s condition. if the market displays excellent performances, students will be encouraged to pursue careers in it. this indicates the correlation between capital market’s condition and job opportunities inside it. previous studies examined internal factors in capital market such as dividend amount (croushore, 2006), investment literacy (shaari et al., 2013), investment risks (pahlevi & oktaviani (2018). hence, current study includes additional variables as external factors in capital market but connected to students’ decision such as employment opportunities, students’ attitudes, and their environment. the primary purpose of this study is to observe whether working chances affect students’ investing attitudes, and whether these attitudes, subjective norms, and control behavior determine their intention to invest, and whether investment attitudes, subjective norms, and behavioral controls affect students’ intentions to invest. the researcher has not yet reached the behavioral examination and investment decision stage because observed sample are undergraduates who prioritize studying and consider investment as extra activities. investment among students is regarded as part of the learning process. this is noticeable from inefficient value of transaction. transaction is considered as practicum of the subject taught in the classroom. nevertheless, the research regarding students’ willingness to invest holds significant value since every foundation of investment activities is motivation. kim and nofsinger (2008) assert that investors’ motives impact on their decisions which later influence the capital market movement. stock price movement in capital market is determined by the number of stock demands and offers. if the capital market is dominated by gambling investors, its movement will be worsened. the reason is because investors only expect the raise of stock price and sell it without considering whether the company is crisis or not. moreover, gamblers only estimate how to attain benefits from capital market without regarding company’s sustainability. djojopranoto and mahadwartha (2016) find that investors in indonesian capital market are prone to make irrational decisions. during uptrend state, biased behaviors indicated with gambler’s fallacy and familiarity effect tend to occur. gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 517 motives behind stock trading action amongst university students must be acknowledged in order to formulate applicable strategy and policy to direct them to be proper not irrational investors (gambling), bully investment, and cultural follow-up. survey carried out by natixis (2016) addresses that approximately 32% investors failed to understand the goal of their action, whereas, 30% of investors employ their personal understanding and advisors’ assistance. rightful motivation will impact indonesian capital market movements. practical contribution of this study is to advice higher education as educational vessels and indonesian stock exchange as the regulators of indonesian capital market to establish beneficial investment policies. theoretical contribution is enrich the findings about stock investment intentions among college students. literature review and hypotheses development theory of planned behavior (tpb) theory of planned behavior (tpb) is employed as theoretical model and framework since it has been applied and proven multiple times to capture the association between cognitive variables related to intentions tpb in this study will be applied to investigate relations among antecedent variables towards university students’ enthusiasm to invest in capital markets. tpb is a branch of theory of reason action (tra) in which the differences are located on additional variables shown in tpb which is perceived behavior control variable (ajzen, 2011). tpb is an intention-based model developed by (ajzen, 2011). it is used to demonstrate someone’s purpose in acting in certain ways. intention is an indicator of how serious an individual acts (ajzen, 2011). furthermore, it is the central factor of tpb. tpb postulates three independent predictors; the first is attitude which refers to how far a person possesses behavioral evaluation which is both advantageous and disadvantageous. the second is social factors called subjective norms which points to social pressure perceived whether to behave or not. the third is perceptual level of behavior control which focuses on the convenience and complication which control oneself to carry out an action. generally, the more favorable attitude, and subjective norms, and the bigger control behavior perception, the stronger one’s motivation is to perform the behavior under considerations (ajzen, 2011). this study concentrates on tpb model by admitting job opportunities variable. the researcher identifies more significant variables towards a student’s investment enthusiasm. based on exposure mentioned above, following hypothesis are developed: job opportunity are considered as accessible employment prospects in the future. auyeung and sands (1997), tan and laswad (2009), odia and ogiedu (2013) find that one’s decision to pursue a sector is determined by obtainable employment prospect in it. gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 518 if an occupation as a practitioner in capital market is always available, students might be interested to master it (widowati & surjawati, 2015). occupation chances in capital markets are broker, research analyst, investment banking, underwriter, investment manager, and marketing. these occupations require comprehensive awareness and knowledge. hence, practitioners in capital market are required to attend various educations and complete trainings. sarkar and sahu (2017) address that contribution in capital market sectors without broad understanding comprises enormous consequences. stock investment is a type of different investments. students as critical individuals will deliberate before determining their investment. mauldin, crain and mounce (2000) discover one significant factor influencing students’ decisions to focus on an area is potential income and employment market condition in that area. the broad availabilities of job vacancies in capital market sector can increase students’ enthusiasm to participate in stock investment because they are individuals who have not yet acquired the determination to seek employment. therefore, when they learn something, they will perpend the upcoming impacts. associated with share investment, bakhri (2018) serta hermawati, rizal and mudhofar (2018) find that investment return is not a factor impacting students’ investment intentions. this presents that return which is commonly the main target of investors in capital market is not the priority. additionally, education received is late to provide information about return potential that students could gain when participating in capital market. however, this is not their main purpose. favorable benefits regarded by them are available working chances in capital market area. h1: job opportunities in capital market positively affect stock investment attitudes. investment attitudes schmidt (2010) defines attitude as an individual assessment of favorableness and unfavorableness from behavior object. in addition, it is regarded as one’s belief about outcomes accomplished from participation in certain actions. further, it is determined through one’s faith about attitudes and consequences in carrying those actions out (bobek & hatfield, 2003). distinguish attitudes inflict different behaviors as well. prior to attitudes, an individual must initially have motivation. associated with stock investment, if students behave enthusiastically towards capital market, their intentions to invest will arise. optimistic mindset is similar to love feeling where one reflects that capital market is something enjoyable and beneficial, and presents imminent crucial roles. tan and laswad (2006), van hooft, born, taris, van der flier, and blonk (2004), mirawati, wardana, and sukaatmadja (2016) find out that attitudes significantly inspire one’s desire to determine particular decisions. it is comparable to investment determination. akhtar and das (2019) indicate that attitudes hold important roles in one’s desire to multiply their assets. people who are encouraged to participate in stock investment are gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 519 reinforced by their faiths that it will provide either short-term or long-term positive outcomes. this matter can trigger students’ encouragement and decision to be involved in capital market world during their study in universities. additionally, attitudes importantly influence individuals’ intentions to invest (phan & zhou, 2014). this indicates that having interest in something emboldens one’s inspiration to perform an action in order to satisfy one’s ambition. likewise, students’ eagerness in investing in capital market is pushed by their likeness in this department. h2: attitudes positively inspire stock investment intentions. subjective norms subjective norms are described as external effects (ajzen, 2011). these focus on an individual reference and belief about whether particular individual or group agrees or refuses to carry out actions, and how far a person is motivated to adapt herself/himself with other individual or group’s beliefs (bobek & hatfield, 2003). tan and laswad (2006) illustrate subjective norms as social pressures towards an individual to do or avoid specific behaviors. related to share investment, students’ decision to pursue that field is determined by surrounding people who are seen as role model, such as parents, educators, or colleagues (fizer, 2013). students’ motivation to invest in capital market is assumed to obtain encouragement or strain from other parties. lubis et al., (2013), nidar and bestari (2012) identify that investment intentions are influenced by other parties’ consideration, such as parents, families, close friends, lecturers, and colleagues. this pictures significant impacts of surrounding environments towards their motivation. what is more, the outcomes of a study carried out by mirawati et al., (2016), taufiqoh et al., (2019) claim that subjective norms occupy positive impacts to students’ enthusiasm to make an investment. h3: subjective norms holds significant effects to stock investment intentions. perceived behavior controls tpb purifies tra by involving the concepts of behavior controls (ajzen, 2011). in tpb, perceived behavioral controls refer to individual control level which considers that he or she must be involved in particular attitudes (bobek & hatfield, 2003). these type controls are unlike attitudes and subjective norms because they are non-motivational factors and represent a person’s control level more than behavioral performance (tan & laswad, 2006). bobek and hatfield (2003) picture perceived behavior controls into 4 categories: resources, opportunities, impediments, and obstacles. ariff, bidin, sharif, and ahmad (2010) in their study, list them in confident, convenience, education, in control, skills and gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 520 capabilities. therefore, it is stated that students’ investment behaviors can be controlled by resources (education, skills, capabilities, confident, convenience), opportunities, obstacles, and challenges. resources which can regulate students’ willingness in stock investment are knowledge (akhtar & das, 2019) and education/training of capital market (tandio & widanaputra, 2016). this points out that if students possess knowledge/skills/capabilities, education, confident, efficient literature, and efficient equipment that supports transaction process (investment), thus, their optimism in investing will increase more. hermanto (2017) stresses that students’ must be provided with knowledge of how important to participate in investment in capital market are to increase their interests to act more in capital market. additionally, available opportunities for students to participate in indonesian stock exchange or securities cooperation can advocate their optimism. on the other hand, obstacles and challenges in capital market can be risks. risks play significant role in students’ investment intentions (tandio et al., 2014). risks are indicators considered by university students before engaging in capital market investment. mirawati et al., (2016) claim that perceived behavioral controls crucially determine students’ willingness to invest in capital market. in accordance with explanation above, hypothesis can be arranged as followings: h4: perceived behavioral controls significantly influence stock investment intention. figure 1 research model gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 521 research method population and sample research population is all higher education students registered as individual investors at investment galleries around campus. these galleries operate under the patronage of representative office of indonesian stock exchange in the region of north sulawesi and gorontalo. other investment galleries near the campus are at university of sam ratulangi manado, university of manado state, university of muhammadiyah gorontalo, university of gorontalo state, community university of manado, polytechnic of manado state, iain manado, stie eben haezar manado, and stie petra bitung. this study bases sampling with purposive sampling method with criteria: active students from 2015 – 2019; students who own securities account; students who are ctive in capital market transaction (minimum twice a month). online questionnaires are handed to all students. 107 respondents answered the questionnaire completely, but 7 respondents do not meet the criteria. therefore, they are excluded from following analysis. data collecting techniques data collecting techniques such as survey uses instruments included in questionnaires and distributed to respondents. these instruments are developed by researchers based on previous studies. all of them have undertaken validity test, and the reliabilities use smartpls 3.0 m3. definition of operational variable and measuring variable job opportunity is potential future prospect which offers income, trainings, benefits, and work safety (auyeung & sands (1997). this variable is measured by modifying employment prospect indicators used in the study of tan and laswad (2009). these variables employed 5 questions modified from tan and laswad’s study (2009). investment attitudes are individual evaluation of favorableness and unfavorableness of attitude object (schmidt, 2010). this variable is assessed using 6 indicators developed from prior researches (van hooft et al., 2006; schreurs, derous, van hooft, proost, & de witte, 2009). these variables are measured with 6 questions. norms subjective is external references (ajzen, 2011). it is measured with instruments representing each referents who were assigned as close friends to the individuals, such as families, close friends, colleagues, lecturers (ariff et al., 2010; bobek & hatfield, 2003); important people, and significant people (van hooft et al., 2006; van hooft et al., 2004). the total of the question items employed in this measuring variable is 7 questions. gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 522 perceived behavior controls are individual control levels which envisage that one must be involved in certain behaviors (bobek & hatfield, 2003). these variables are assessed by 5 indicators applied by (ariff et al., 2010) in their study, which are confidence, convenience, education, control, and skills and capabilities. these variables are measured with 5 question items. investment intention is the indication of how serious someone is in doing something particular (ajzen, 2011). this variable is calibrated with 4 indicators from various studies, which are time and effort, individual expectation, and applicants’ inclination in seeking and pursuing job continuously (van hooft et al., 2004). these variables are measured with 4 question items. hypothesis testing techniques this study utilizes sem method with a purpose to be able to capture causal association between variables in the model and to investigate whether model used can be assessed as appropriate predictors in mapping this study. sem is an evolution of multiple equation model developed from econometric principles and combined with regulatory principles (factor analysis) of psychology and sociology (hair, black, babin, & anderson 2010). research model testing is executed with software smart pls 3.0 m3 conditioning the number of maximal sample is 100 individuals. analysis process is performed by testing the models entirely, and evaluating the compatibility of measurement model and structural model. for the measurement variable to be observed will be seen from its construct validity. result and discussion respondents’ characteristics characteristics of student respondents who invested in capital market are examined in this study comprise sex, age, study program, and university year. the average of 5 variables in this study show average number from moderate to high. according to this study, it can be concluded that the average value of all 5 variables adequately support study model. in addition, standard deviation of these variables indicates excellent findings because it is less than the average value of each indicator. therefore, data distribution in this study is equal due to variance across data is not categorized high. gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 523 table 1. respondent demographic respondent demographic total percentage (%) sex male female 30 70 30% 70% age 17 – 19 years old 20 – 22 years old 23 – 25 years old > 25 years old 17 70 7 6 17% 70% 7% 6% department accounting management business administration syariah banking economic development 48 35 10 4 3 48% 35% 10% 4% 3% year college 2015 2016 2017 2018 2019 12 22 51 13 2 12% 22% 51% 13% 2% higher education institution sam ratulangi university manado state university muhammadiyah university of gorontalo gorontalo state university community university of manado polytechnic of manado state iain manado stie eben haezar manado stie petra bitung 16 9 7 3 1 13 4 41 6 16% 9% 7% 3% 1% 13% 4% 41% 6% total of respondent 100 100% gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 524 table 2 descriptive statistics indicators of variable indicator statement total min max mean st.dev job opportunity 1 extensive exposure to invest 100 3 5 4.23 0.62 job opportunity 2 great opportunity to get a job in capital market 100 2 5 4.0 0.7 job opportunity 3 income (salary) is high in the future 100 2 5 4.0 0.8 job opportunity 4 high social status 100 1 5 3.4 0.8 job opportunity 5 broader employment opportunities 100 3 5 4.1 0.7 average of job opportunity 3.9 0.7 investment attitudes1 challenging investment 100 3 5 4.3 0.6 investment attitudes2 investment with good professionalism and image 100 2 5 4.0 0.6 investment attitudes3 investment with an important position in a company ororganization 100 3 5 4.1 0.7 investment attitudes4 the benefits when implementing stock knowledge 100 3 5 4.5 0.5 investment attitudes5 pleasant investment 100 2 5 4.0 0.8 investment attitudes5 the way to success 100 2 5 3.7 0.7 average of attitudes 4.1 0.7 subjective norm1 family supports and encourages me 100 2 5 3.3 0.8 subjective norm2 close friendssupport and encourage me 100 2 5 3.6 0.7 subjective norm3 colleagues support and encourage me 100 2 5 3.6 0.6 subjective norm4 concern when family agrees / disagrees 100 2 5 3.6 0.8 subjective norm5 concern when close friends agree / disagree 2 5 3.7 0.8 subjective norm6 concern when colleagues agree / disagree 100 2 5 3.5 0.8 subjective norm7 concern when environment agree / disagree 100 2 5 3.5 0.8 3.5 0.8 average of subjective norms gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 525 table 2 descriptive statistics indicators of variable (cont) indicator statement total min max mean st.dev perceived behavior1 personal confidence 100 3 5 4 0.7 perceived behavior2 easy 100 2 5 3.4 0.8 perceived behavior3 right education 100 2 5 3.9 0.7 perceived behavior4 full control 100 2 5 3.9 0.8 perceived behavior5 skills and capabilities 100 2 5 3.6 0.6 perceived behavior6 difficulty or distress learning 100 1 5 3.3 0.9 average of perceived behavior controls 3.7 0.7 investment intention1 intention to devote much time to invest stock. 100 2 4 3.1 0.6 investment intention2 intention to study the techniques of investing stock 100 1 5 3.6 0.9 investment intention3 expect to get a return on investment 100 1 5 3.9 0.9 investment intention4 continue to learn how to invest for profit 100 1 5 3.6 1.0 average of intentions 3.5 0.8 gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 526 the total average value of investment intentions 3.5 is classified as moderate. this clarifies that investment intentions need to be improved. the total average value of job opportunities (3.9), investment attitudes (4.1), and behavior controls (3.7) is categorized as high. meaning, students have large perspective of job opportunities in capital market, investment attitudes, and behavior controls. meanwhile, the average value of subjective norms (3.5) is considered as moderate which means students adequately receive external supports in stock investments. outer model (measurement model fit) convergent validity test convergent validity test aims to examine whether manifest variables of a construct highly correlated with other construct (latan & ghozali, 2012). its reflective indicator can be perceived by the value of loading factors and average variance extracted (ave). loading factor value is more 0.5, and average variance extracted (ave) is more than 0.4 (hair et al. 2010). table 3 loading factors & crossloadings indicator job opportunity investment attitudes (ia) subjective norms (sn) perceived behavior control (pbc) investment intention (ii) jo1 jo3 jo5 ia1 ia2 ia3 ia4 ia5 ia6 sn1 sn2 sn3 sn4 sn5 sn6 sn7 pbc1 pbc2 pbc3 pbc4 pbc5 ii1 ii2 ii3 ii4 0.674 0.796 0.819 0.420 0.519 0.555 0.487 0.432 0.549 0.447 0.439 0.268 0.125 0.184 0.196 0.182 0.361 0.318 0.332 0.396 0.448 0.324 0.284 0.300 0.268 0.504 0.604 0.564 0.638 0.770 0.650 0.708 0.638 0.671 0.437 0.427 0.258 0.162 0.272 0.296 0.340 0.450 0.389 0.505 0.343 0.417 0.353 0.359 0.408 0.390 0.339 0.405 0.327 0.389 0.396 0.423 0.219 0.342 0.324 0.710 0.754 0.605 0.622 0.605 0.667 0.661 0.421 0.280 0.335 0.329 0.359 0.224 0.273 0.261 0.326 0.281 0.477 0.341 0.320 0.464 0.262 0.366 0.507 0.403 0.409 0.424 0.218 0.197 0.232 0.236 0.206 0.790 0.757 0.732 0.714 0.683 0.299 0.413 0.332 0.397 0.303 0.282 0.219 0.210 0.362 0.221 0.376 0.303 0.344 0.309 0.311 0.168 0.141 0.130 0.073 0.118 0.384 0.354 0.318 0.294 0.163 0.679 0.851 0.878 0.923 bold values are loadings for items which are above the recommended value of 0.6 gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 527 table 4 result of validity test construct indicator loading factors ave jo jo1 jo3 jo5 0.674 0.796 0.819 0.586 ia ia1 ia2 ia3 ia4 ia5 ia6 0.638 0.770 0.650 0.708 0.638 0.671 0.463 sn sn1 sn2 sn3 sn4 sn5 sn6 sn7 0.710 0.754 0.605 0.622 0.605 0.667 0.661 0.439 pbc pbc1 pbc2 pbc3 pbc4 pbc5 0.790 0.757 0.732 0.714 0.683 0.542 ii ii1 ii2 ii3 ii4 0.679 0.851 0.878 0.923 0.702 discriminant validity test discriminant validity test aims to ensure distinguish construct manifest variables does not highly correlated. its reflective indicators can be observed from the cross loading value of each item. cross landing value must be above 0.6 (latan & ghozali, 2012). table 5 presents the conclusion of convergent and discriminant validity test. table 5 result of discriminant validity construct 1 2 3 4 5 investment attitudes 0.681 investment intention 0.451 0.838 job opportunity 0.531 0.349 0.765 perceived behavior control 0.569 0.433 0.485 0.736 subjective norms 0.508 0.326 0.468 0.465 0.663 reliability test reliability test aims to justify the accuracy, consistency, precision of instruments in measuring constructs. construct reliability measurement with reflective indicators can be completed by observing the value of composite reliability and cronbach’s alpha. the value of composite reliability must be more than 0.7, whereas, cronbach’s alpha must be larger than 0.60 (hair et al. 2010). gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 528 table 6 result of reliability test laten variable indicator composite reliability ≥ 0.60 cronbach’s alpha ≥ 0.60 loading range conclusion job opportunity jo1, jo3, jo5 0.808 0.643 0.674 – 0.819 reliable investment attitudes ia1, ia2, ia3, ia4, ia5, ia6 0.838 0.768 0.638 – 0.770 reliable subjective norms sn1, sn2, sn3, sn4, sn5, sn6, sn7, 0.845 0.819 0.605 – 0.754 reliable perceived behavior control pbc1, pbc2, pbc3, pbc4, pbc5 0.855 0.794 0.683 – 0.790 reliable investment intention ii1, ii2, ii3, ii4 0.903 0.853 0.679 – 0.923 reliable common method variance test common method variance test targets to prevent the occurrences of errors in data measurement and evaluation. one factor causing errors in data measurement is method variance. this study employs single factor test techniques to show the existence of this issue. evaluation findings suggest no single factor explaining more than 50% which indicate no manifestation of cmv (abdi, chin, vinzi, russolillo, & trinchera, 2013). the findings are evident in this path. moreover, variance is no more than 50% only 30.2% which designates no cmv in this research. table 7 result of common method variance total variance explained component initial eigenvalues extraction sums of squared loadings total % of variance cumulative % total % of variance cumulative % 1 7.550 30.202 30.202 7.550 30.202 30.202 2 2.977 11.908 42.110 3 1.972 7.889 49.999 4 1.493 5.971 55.970 5 1.371 5.483 61.453 6 1.185 4.738 66.191 7 .983 3.932 70.123 8 .857 3.428 73.552 9 .822 3.286 76.838 10 .702 2.810 79.647 11 .650 2.601 82.248 12 .586 2.344 84.592 13 .549 2.196 86.788 14 .510 2.041 88.829 15 .432 1.728 90.557 16 .398 1.591 92.147 17 .359 1.435 93.582 18 .322 1.286 94.868 19 .291 1.166 96.034 20 .264 1.055 97.089 21 .208 .831 97.920 22 .151 .603 98.524 23 .146 .583 99.107 24 .114 .458 99.565 25 .109 .435 100.000 extraction method: principal component analysis. gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 529 inner model (structural model fit) in assessing structural model with pls, it starts by evaluating r-square for each endogen latent variables as predicting power of structural model. the values of r-square 0.75, 0.50, and 0.25 shows that strong, moderate, and weak models represent enormity of construct variance number explained by the models (latan & ghozali, 2012). r-square value of investment attitude variable as y1 is 0.542 meaning that model is categorized in moderate category while investment intention variable as y2 is 0.230 is classified in weak category (latan & ghozali, 2012). figure 2 shows the path analysis test results while table 8 explains the structural model fit test result. it can be seen that job opportunities hold positive influence of 0.739. this is shown with t-statistic number of 16.331. meanwhile, investment attitudes, subjective norms, and behavior control affect investment intentions described by t-statistic 2.050 and 2.334. subjective norms are proven to be ineffective in altering students’ investment intentions in capital market shown with the value of t-statistic 0.553. figure 2 result of the path analysis gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 530 table 8 test result of structural model fit hypothesis path total effects t-statistic ≥ 1,96 p-value supported h1 job opportunity  attitude 0.739 16.331 0.000 yes h2 attitudes  intention 0278 2.050 0.041 yes h3 subjective normintention 0073 0.553 0.581 no h4 perceived control  intention 0.242 2.334 0.020 yes employment opportunities in capital market sector are ascertained to obtain positive effects on students’ attitudes to make an investment in capital market. the broader job opportunities in capital market, the greater the levels of students’ investment attitudes are. the availability of broad job vacancies can expand students’ enthusiastic attitudes to contribute as active investors. vice versa, when there are limited chances, their attitudes toward investment will decrease. further, students’ disregard benefits which they receive after investing (bakhri, 2018; hermawati et al., 2018), but they are more interested to career prospect availaible in capital market. north sulawesi is categorized as a province in western indonesia with enormous job vacancies. this is evident from participation level of workforce of north sulawesi which continuously increase year by year (sulut.bps.go.id). the facts show that job hunters are increasing, particularly university students. this is regarded as something unusual because students are critical individuals and tend to consider the future to ensure whether present contribution will reward them or not. furthermore, the final purpose after graduating university is to work. this is the main reason why students tend to notice job vacancies in the future before deciding to participate in capital market. oyer (2008) perceives that when capital modal is in outstanding state, students decide to seek employment in capital market. this indicates students are critical individuals in seeing the condition of job market where working intention in capital market is enthused by market’s performance. if this performance is not effective, they will not be interested to seek job in this area. the availability of job opportunities in capital market affects students’ interests in investment since university. on one hand, if students wish to invest because of available employment, it will not last long. when the situation in capital market becomes negative, they will switch to different occupation. investment attitudes only emboldened by working chances prove that students have not yet acknowledged investment. university students’ intentions to invest in capital market are affected by their attitudes with the value of t-statistic 2,050 < t-table 1.96. a student’s attitudes to invest support their intentions to invest in capital market. this behavior determines their optimism to invest in capital market. this finding agrees with pahlevi and oktaviani (2018) and phan and zhou (2014) which indicate that willingness to participate in investing in capital market is determined by their attitudes. correspondingly, this confirms theory of planned behavior developed by ajzen (2011) that motivation is imposed by attitudes. likewise, all investment actions carried out by university students in north sulawesi and gorontalo are directed personally. student investors are responsible for their action personally. thus, they need to control themselves in stock investment. one solution is to gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 531 collaborate with ise representative office and exchange members to frequently organize capital market education. the purpose of this action is to guide better students’ investing actions. the longer they commit in investment, the more knowledge and understanding they acquired regarding proper investment. this study ascertains that stock investment movements among undergraduates are determined personally rather than externally. similarly sapitri and yaya (2015) confirm that students’ optimism is stirred by their eagerness to learn. in addition, their motivation to invest in capital market is not determined by subjective norms (reference) with the value of t-statistic 0.553 < t-table 1.96. this finding empirically confirms that this motive is not affected by support, pressure, or other external considerations such as parents, families, close friends, lecturers, and colleagues. it is evident that opening securities account done by undergraduates is not because of lecturers’ demands. it is associated with academic discipline in learning process in a classroom in order to pass the subject. this result is approved by the findings of akhtar and das (2019), sartika, hasan, said, and najib, (2018) which claim that subjective norms are not crucial in affecting learners’ optimism in investment. university students in north sulawesi prioritize earning own income. it is noticeable from large number of students having part time jobs while studying. job opportunities entered are diverse. this demography illustrates that university students are independent as decision making is based on personal consideration. mature age and tendency to have personal perspective are included as factors influencing their actions. their independences show that investing is not based on external opinion. this objects the findings of pahlevi and oktaviani (2018) dan taufiqoh et al., (2019). dissimilar results are because previous research samples are capital market study group which is generally well educated concerning capital market investment. those classified in this group are likely to acquire external factors (lectures and friends) who master capital market. hence, investment intention seems to be straightforwardly directed. students’ determination to invest in capital market is shaped by behavioral control with value t-statistic 2.334< t-table 1.96. this shows that resources, opportunities, obstacles, and challenges faced do not impact this investing determination. resources such as capital market education, skills and capabilities, confidence, library literature, stock exchange laboratory (investment gallery) and application availability as well as transaction equipment are not postulated to strengthen students’ investing intentions. every investment gallery in a higher education holds a chance to collect education from ise representative office and exchange members. moreover, literature referring to capital market is administered by ise representative office in order to assist in improving students’ skills and confidences in stock investment in addition, opportunities granted to those individuals to be involved in annual event such as indonesian investment festival (investival) organized by indonesian stock exchange and exchange members are not justified to have effect their will to invest. this runs diverse types of competitions such as capital market quiz, capital market and economy debate, emiten hunting, capital market vlog, capital modal pageant. gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 532 increased intentions in investing aftermath contribution in investival are evident. additionally, involvement in annual internship at ise representative office in north sulawesi and gorontalo stimulates students’ enthusiasm. on the other hand, impediments and challenges encountered in capital market such as investment risks are proven to be effective to students’ investment intentions. this clarifies the findings of tandio et al., (2014), mirawati et al., (2016), pahlevi and oktaviani (2018). likewise, theory of planned behavior developed by ajzen (2011) is confirmed to present similar outcome. conclusion this study aims to investigate whether job opportunities drive students’ investment attitudes, and whether these attitudes, subjective norms, behavior controls shape their intentions to stock investment. 100 student investors from 9 higher education institutions in north sulawesi are employed in this study. study findings indicate that attitudes in investing stock among student will be more positive if supported by the availabilities of immense job opportunities in capital market. broader career prospects in capital market can inspire students to learn stock investment. all actions are determined individually rather than externally. thus, students are seen as individuals who have acknowledged investment because their intentions are determined personally. however, self-control must be mastered in order to avoid gambling or becoming gamblers. behavioral controls plays important role in shaping students’ optimism of stock investments. theoretically, this study approves theory of planned behavior that motives behind willingness to carry out something are attitudes and behavioral controls. in context of stock investment among students, job opportunities determine investment attitudes. in addition, both attitudes and behavioral controls affect students’ intentions to invest. meanwhile, subjective norms inefficiently influence these enthusiasms. on the other hands, an empirical implication of current study is that higher education is obligated to design benevolent regulation in stock investment through the development of capital market education such as guest lecturers, seminar, workshop, and school of capital market. moreover, students should be facilitated in securities brokerage representative course for stock investment to appear to have impacts on their upcoming careers. this kind of education policy aids them to control themselves in stock investment. this can instigate the eagerness in stock investment. ise representative office is recommended to organize regulation to include students to work in stock exchange for example increasing internship quotas in order to deliver not only investment theory but also to be included in workforce related to investing. moreover, higher education institutions and indonesian stock exchange representative office are mandated to establish collaboration to present qualified education related to capital market earlier in order to embolden students’ knowledge about investment. this education can be dispersed to the public; hence, the people can distinguish legitimate investment from illegal one. gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 533 this study has a limitation that is it only examines the stage of student’s intention to invest due to the research samples are passive investors. following studies are recommended to investigate their attitudes towards investing by employing investors who are active in stock investment. proceeding studies are suggested to evaluate the stage of investment behaviors by prioritizing investors as the major samples. references abdi, h., chin, w. w., vinzi, v. e., russolillo, g., & trinchera, l. (2013). new perspectives in partial least squares and related methods. springer proceedings in mathematics and statistics, 56. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8283-3 ajzen, i. (2011). the theory of planned behaviour: reactions and reflections. psychology and health, 26(9), 1113–1127. https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995 akhtar, f., & das, n. (2019). predictors of investment intention in indian stock markets: extending the theory of planned behaviour. international journal of bank marketing, 37(1), 97–119. https://doi.org/10.1108/ijbm-08-2017-0167 aprillianto, b., wulandari, n., & kurrohman, t. (2014). perilaku investor saham individual dalam pengambilan keputusan investasi : studi hermeneutika-kritis. e-journal ekonomi bisnis dan akuntansi, 1(1), 16–31. https://doi.org/10.19184/ejeba.v1i1.567 ariff, a. h., bidin, z., sharif, z., & ahmad, a. (2010). predicting entrepreneurship intention among malay university accounting students in malaysia. universiti tun abdul razak e-journal, 6(1), 1-10. retrieved from http://www.myjurnal.my/public/browse-journal-view.php?id=293 auyeung, p., & sands, j. (1997). factors influencing accounting students’ career choice: a cross-cultural validation study. international journal of phytoremediation, 21(1), 13–23. https://doi.org/10.1080/096392897331596 badan pusat statistika. (2020). badan pusat statistika provinsi sulawesi utara. retrieved from https://sulut.bps.go.id/ bakhri, s. (2018). minat mahasiswa dalam investasi di pasar modal. al-amwal : jurnal ekonomi dan perbankan syari’ah, 10(1), 146-157. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2846 bobek, d. d., & hatfield, r. c. (2003). an investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. behavioral research in accounting 15(1), 13–38). https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13 choi, f. d. ., & meek, g. k. (2013). international accounting seventh edition. journal of chemical information and modeling, 53(9), 1-3. https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004 croushore, d. (2006). money and banking: a policy oriented approach. cengage learning. djojopranoto, r. r., & mahadwartha, p. a. (2016). pengujian bias perilaku : gambler’s fallacy, halo effect, dan familiarity effect di pasar modal indonesia. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 13(2), 142–159. http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2016.08 fizer, d. (2013). factors affecting career choices of college students enrolled in agriculture. the master of science in agriculture and natural resources degree. retrieved from https://www.utm.edu/departments/msanr/_pdfs/fizer_research_project_final.pdf hair jr., j.f., black, w.c., babin, b.j. & anderson, r.e. (2010). multivariate data analysis: a global perspective. 7th edition, pearson education, upper saddle river. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8283-3 https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995 https://doi.org/10.1108/ijbm-08-2017-0167 https://doi.org/10.19184/ejeba.v1i1.567 http://www.myjurnal.my/public/browse-journal-view.php?id=293 https://doi.org/10.1080/096392897331596 https://sulut.bps.go.id/ https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2846 https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13 https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004 http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2016.08 https://www.utm.edu/departments/msanr/_pdfs/fizer_research_project_final.pdf gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 534 hermanto. (2017). perilaku mahasiswa ekonomi di universitas esa unggul. jurnal ekonomi, 8(2), 1–12. retrieved from https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/eko/article/view/1733 hermawati, n., rizal, n., & mudhofar, m. (2018). analisis faktor – faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal (studi pada mahasiswa prodi akuntansi stie widya gama lumajang). progress conference, 1(1), 850–860. retrieved from http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/73 kim, k. a., & nofsinger, j. r. (2008). behavioral finance in asia. pacific basin finance journal, 16(1–2), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.04.001 latan, h., & ghozali, i. (2012). konsep, teknik dan aplikasi smartpls 2.0 m3 untuk penelitian empiris. semarang: badan penerbit universitas diponegoro. lubis, a. n., sadalia, i., fachrudin, k. a., & meliza, j. (2013). perilaku investor keuangan. usu press. mauldin, s., crain, j. l., & mounce, p. h. (2000). the accounting principles instructor’s influence on students’ decision to major in accounting. journal of education for business, 75(3), 142–148. https://doi.org/10.1080/08832320009599005 merawati, l. k., & putra, i. p. m. (2015). kemampuan pelatihan pasar modal memoderasi pengaruh pengetahuan investasi dan penghasilan pada minat berinvestasi mahasiswa. jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis, 10(1), 105–118. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/16825 mirawati, n. m., wardana, i. m., & sukaatmadja, i. p. g. (2016). pengaruh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol keperilakuan, terhadap niat siswa smk di kota denpasar untuk menjadi wirausaha. e-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana, 7(5), 1981–2010. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/16273 natixis. (2016). retrieved from https://www.im.natixis.com/eninstitutional/resources/2016-global-individual-investor-survey nidar, s. r., & bestari, s. (2012). personal financial literacy among university students (case study at padjadjaran university students , bandung , indonesia). world journal of social sciences, 2(4), 162–171. retrieved from http://www.feb.unpad.ac.id/dokumen/files/personal-financial-literacy-amonguniversity-students_turnitin.pdf nurhayani, u. (2012). pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). jurnal mediasi, 4(1), 59–67. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewjrolyqqtbrahvdxsskhfaqcroqfjaaegqiaxab&url= http%3a%2f%2fdigilib.unimed.ac.id%2f417%2f1%2ffulltext.pdf&usg=aovvaw 0kgg4bsn2ruf0mbrgipdi7 odia, j. o., & ogiedu, k. o. (2013). factors affecting the study of accounting in nigerian universities. journal of educational and social research, 3(3), 89–96. https://doi.org/10.5901/jesr.2013.v4n3p89 oyer, p. (2008). the making of an investment banker: stock market shocks, career choice, and lifetime income. journal of finance, 63(6), 2601–2628. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01409.x pahlevi, r. w., & oktaviani, i. i. (2018). determinants of individual investor behaviour in stock investment decisions. afre (accounting and financial review), 1(2), 53–61. https://search.crossref.org/?q=+2598-7771&published=2018&page=2 https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/eko/article/view/1733 http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/73 https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.04.001 https://doi.org/10.1080/08832320009599005 https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/16825 https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/16273 https://www.im.natixis.com/en-institutional/resources/2016-global-individual-investor-survey https://www.im.natixis.com/en-institutional/resources/2016-global-individual-investor-survey http://www.feb.unpad.ac.id/dokumen/files/personal-financial-literacy-among-university-students_turnitin.pdf http://www.feb.unpad.ac.id/dokumen/files/personal-financial-literacy-among-university-students_turnitin.pdf https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjrolyqqtbrahvdxsskhfaqcroqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2fdigilib.unimed.ac.id%2f417%2f1%2ffulltext.pdf&usg=aovvaw0kgg4bsn2ruf0mbrgipdi7 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjrolyqqtbrahvdxsskhfaqcroqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2fdigilib.unimed.ac.id%2f417%2f1%2ffulltext.pdf&usg=aovvaw0kgg4bsn2ruf0mbrgipdi7 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjrolyqqtbrahvdxsskhfaqcroqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2fdigilib.unimed.ac.id%2f417%2f1%2ffulltext.pdf&usg=aovvaw0kgg4bsn2ruf0mbrgipdi7 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjrolyqqtbrahvdxsskhfaqcroqfjaaegqiaxab&url=http%3a%2f%2fdigilib.unimed.ac.id%2f417%2f1%2ffulltext.pdf&usg=aovvaw0kgg4bsn2ruf0mbrgipdi7 https://doi.org/10.5901/jesr.2013.v4n3p89 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01409.x https://search.crossref.org/?q=+2598-7771&published=2018&page=2 gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 535 phan, k. c., & zhou, j. (2014). factors influencing individual investor behavior : an empirical study of the vietnamese stock market. american journal of business and management, 3(2), 77–94. https://doi.org/10.11634/216796061403527 prawirasasra, k. p. (2016). behavioral finance in investment decision-making. international journal of management and applied science, 2(7), 27–29. retrieved from http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=5015&name=behavioral_finance_in _investment_decision-making_process rubaltelli, e., pasini, g., rumiati, r., olsen, r. a., & slovic, p. (2010). the influence of affective reactions on investment decisions. journal of behavioral finance, 11(3), 168– 176. https://doi.org/10.1080/15427560.2010.507409 sapitri, z., & yaya, r. (2015). faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak). jurnal akuntansi & investasi, 16(1), 46–61. retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1347 sarkar, a. k., & sahu, t. n. (2017). factors influencing behaviour of individual investor in stock market: a case study in west bengal. ims business school presents doctoral colloquium, 32–39. http://www.managejournal.com/up/conference/20170210152302.pdf sartika, s., hasan, m., said, a.m.i., & najib, m.. (2018). faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi di galeri investasi universitas negeri makasar. prosiding seminar nasional pendidikan ekonomi, 447–454. retrieved from http://snpe.fkip.uns.ac.id/2018/10/19/prosiding-seminar-nasional-pendidikanekonomi-2018/ schmidt, n. (2010). what drives investments into mutual funds? applying the theory of planned behaviour to individuals’ willingness and intention to purchase mutual funds. retail investment conference, july, 1–39. retrieved from https://www.retailinvestmentconference.org/files/eric_submission_full_5_schmidt_v 0.pdf schreurs, b., derous, e., van hooft, e. a. j., proost, k., & de witte, k. (2009). predicting applicants’ job pursuit behavior from their selection expectations: the mediating role of the theory of planned behavior. journal of organizational behavior, 30(6), 761–783. https://doi.org/10.1002/job.570 shaari, n. a., hasan, n. a., mohamed, r, k. m. h., & sabri, m. a. j. m. (2013). financial literacy: a study among the university students. interdisciplinary journal of contemporary research in business, 5(2), 279. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewij4kk8xtbrahvtdcskhbw0cp0qfjaaegqiahab&url =https%3a%2f%2fjournal-archieves33.webs.com%2f279299.pdf&usg=aovvaw21bg7si7akzhxtkesj-z0o tan, m. l. m., & laswad, f. (2006). students’ beliefs, attitudes and intentions to major in accounting. accounting education, 15(2), 167–187. https://doi.org/10.1080/09639280600787194 tan, m. l. m., & laswad, f. (2009). understanding students' choice of academic majors: a longitudinal analysis. accounting education, 18(3), 233–253. https://doi.org/10.1080/09639280802009108 tandio, d.r., budiarta, i. k., & suardikha, i. m. s. (2014). pengaruh modal investasi minimal di bni sekuritas, return dan persepsi terhadap risiko pada minat investasi mahasiswa, dengan penghasilan sebagai variabel moderasi (studi kasus pada mahasiswa magister di fakultas ekonomi dan bisnis universitas udayana). e-jurnal https://doi.org/10.11634/216796061403527 http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=5015&name=behavioral_finance_in_investment_decision-making_process http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=5015&name=behavioral_finance_in_investment_decision-making_process https://doi.org/10.1080/15427560.2010.507409 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1347 http://snpe.fkip.uns.ac.id/2018/10/19/prosiding-seminar-nasional-pendidikan-ekonomi-2018/ http://snpe.fkip.uns.ac.id/2018/10/19/prosiding-seminar-nasional-pendidikan-ekonomi-2018/ https://www.retailinvestmentconference.org/files/eric_submission_full_5_schmidt_v0.pdf https://www.retailinvestmentconference.org/files/eric_submission_full_5_schmidt_v0.pdf https://doi.org/10.1002/job.570 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewij4kk8xtbrahvtdcskhbw0cp0qfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves33.webs.com%2f279-299.pdf&usg=aovvaw21bg7si7akzhxtkesj-z0o https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewij4kk8xtbrahvtdcskhbw0cp0qfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves33.webs.com%2f279-299.pdf&usg=aovvaw21bg7si7akzhxtkesj-z0o https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewij4kk8xtbrahvtdcskhbw0cp0qfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves33.webs.com%2f279-299.pdf&usg=aovvaw21bg7si7akzhxtkesj-z0o https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewij4kk8xtbrahvtdcskhbw0cp0qfjaaegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal-archieves33.webs.com%2f279-299.pdf&usg=aovvaw21bg7si7akzhxtkesj-z0o https://doi.org/10.1080/09639280600787194 https://doi.org/10.1080/09639280802009108 gainau have students comprehended investment? journal of accounting and investment, 2020 | 536 ekonomi dan bisnis universitas udayana, 3(7), 377–390. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/7992 tandio, t., & widanaputra, a. (2016). pengaruh pelatihan pasar modal, return, persepsi risiko, gender, dan kemajuan teknologi pada minat investasi mahasiswa. e-jurnal akuntansi, 16(3), 2316–2341. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21199 taufiqoh, e., nur, d., & junaidi. (2019). pengaruh norma subjektif, motivasi investasi, pengetahuan investasi, persepsi return dan literasi keuangan terhadap minat mahasiswa berinvestasi saham di pasar modal. jurnal ilmiah riset akuntansi, 8(1), 1–13. retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4063 thai, p., trang, m., & tho, n. h. (2017). international journal of economics and financial issues perceived risk, investment performance and intentions in emerging stock markets. international journal of economics and financial issues, 7(1), 269–278. retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3381 van hooft, e. a. j. van, born, m. p., taris, t. w., & flier, h. van der. (2006). ethnic and gender differences in applicants decision making processes: an application of the theory of reasoned action. international journal of selection and assessment, 14(2), 156–166. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoah&an=24338136&site =ehost-live van hooft, e. a. j., born, m. p., taris, t. w., van der flier, h., & blonk, r. w. b. (2004). predictors of job search behavior among. american psychological association., 57(1), 25– 59. retrieved from https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1744-6570.2004.tb02483.x widowati, a. i., & surjawati, s. (2015). studi tentang keputusan memilih jurusan s1 akuntansi (studi empiris pada mahasiswa program studi s1 akuntansi universitas semarang). jurnal dinamika sosial budaya, 17(1), 1-11. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.498 https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/7992 https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21199 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4063 https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3381 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoah&an=24338136&site=ehost-live http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoah&an=24338136&site=ehost-live https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1744-6570.2004.tb02483.x https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.498 journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated by carbon emission disclosure dody hapsoro* 1 and zaki naufal falih 2 abstract: research aims: the purpose of this study is to examine carbon emission disclosure in moderating the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value. design/methodology/approach: the sample used in this study was firms engaged in the oil, gas, and coal fields and operating in non-annex 1 member countries registered in the osiris database. the study period was following the commencement of the kyoto protocol's second commitment from 2015 to 2018. data analysis in this study used partial least square (pls) with warp pls 4.0 application. research findings: the study results showed that firm size and liquidity had a positive and significant effect on firm value. however, profitability had a positive and insignificant effect on firm value. besides, carbon emission disclosure moderated the effect of firm size and profitability on firm value. however, carbon emission disclosure did not moderate the effect of liquidity on firm value. theoretical contribution/ originality: this study provides insight that carbon emission disclosure can moderate the effect of firm size and profitability variables on firm value. practitioner/policy implication: this study is expected to encourage firms to be more concerned about the environment. furthermore, the political contribution that can be provided by the results of this study is expected to motivate the government to apply more stringent regulations to firms that have the potential to generate carbon emissions. research limitation/implication: limitation in this study is the amount of data from oil firms, gas, and coal contained in the osiris database in 2015 until 2018 was very limited. keywords: firm size; profitability; liquidity; carbon emission disclosure; firm value introduction increased global warming and endless climate change make many government and non-government institutions jointly create interconnected rules to address the problems. awareness-raising to reduce global warming should be done by the wider community and related parties (rani, hasan, & ilham, 2013). affiliation: 1 stie ykpn yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta, indonesia 2 kap purwantono, sungkoro & surja – ernst & young, dki jakarta, indonesia *correspondence: dodyhapsoro@gmail.com this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102147 citation: hapsoro, d., & falih, z. n. (2020) the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated by carbon emission disclosure. journal of accounting and investment, 21(2), 240-257. article history received: 24 jan 2020 reviewed: 8 apr 2020 revised: 13 apr 2020 accepted: 21 apr 2020 mailto:dodyhapsoro@gmail.com http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8490 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 241 environmental preservation that is not appropriately conducted will cause disasters, such as floods, landslides, heat waves, disease outbreaks, pollution of wells caused by untreated waste, wildfires, and others (anggraeni, 2015). such disasters can cause disruption of human activities and the firm's operational chains. when the firm's operational chain is disrupted, the economy of the firm and even the economy of the country can also be disrupted. a system is needed to control the firm's negative impact on the environment. the system contains measurements, assessments, disclosures, and controls related to waste, pollution, or other factors that could harm the environment. the government is expected to play a role in helping to overcome these problems by issuing appropriate regulations related to social and environmental responsibility. currently, the negative impacts caused by the firm's operational activities are not only perceived by the environment around the firm but also spread to other areas that are more widespread and detrimental to many parties (pratiwi, 2017). sodiq and kartikasari (2009) stated that economic activity became one of the triggers of global warming. industry growth is positively correlated with the increase in emissions from the firm's operations (anggraeni, 2015). therefore, stakeholders expect the disclosure of information related to carbon emissions. it is also supported by the rules contained in the kyoto protocol, which regulate carbon emission disclosure. the beginning of the kyoto protocol came from the first world climate conference held on 12-23 february 1979 in geneva (switzerland). the conference was held to address issues triggered by human activities that impacted climate change. the next important milestone was the holding of the united nations framework convention on climate change (unfccc) in 1992. the member states of the convention were asked to reduce emissions to be achieved in 2000 as well as participate in a global action plan to prevent increases in greenhouse gas emissions. however, in 1995, it began to emerge concerning that the agreement already reached may not work as expected. in response, in 1997, in kyoto, a conference was held to discuss the issue. the outcome of the conference was later called the kyoto protocol. the kyoto protocol, according to a press release from the un environment program, is a legal agreement that industrialized countries would reduce greenhouse gas emissions collectively by 5.2% compared to 1990. the goal of reducing greenhouse gas emissions is to reduce the average emissions of the six greenhouse gases, including carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, hydrofluorocarbon (hfc), and perfluorocarbon (pfc), which were calculated as an average over five years between 2008-2012. the field of accounting as one of the social sciences has naturally contributed to the improvement of the negative things above. therefore, it is necessary to report social and environmental responsibility that is disclosed to stakeholders, especially the general public, as a party that is much affected by the negative impact of the firm's operations. recording and reporting on social and environmental accountability reports in annual financial reports published by the firm are expected to be useful for investors who are hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 242 the buffer of life for the firm in the future. thus, the importance of disclosure of carbon emission in the firm's financial statements can be the basis or reason for investors to invest their funds in the firm. although in most countries of the world (including indonesia), disclosure of carbon emission is still voluntary, firms willing to disclose carbon emission have added value in the eyes of both foreign and local investors (prafitri & zulaikha, 2016). it also shows that firms that are willing to disclose carbon emissions are considered serious in terms of environmental conservation and, at the same time, think of the impacts caused by the firm's operational activities that are mostly in contact with the environment. based on the above description, carbon emission disclosure becomes an interesting issue to be investigated because the firm's operational activities cannot be separated from environmental issues. it is primarily for firms that have a major impact on the environment, such as the oil, gas, and coal industry (ipcc, 2014). therefore, carbon emission disclosure is expected to be a positive signal about the firm's commitment to responding to environmental issues, and it is anticipated to get a positive investor response. with the size of the firm, profitability and liquidity followed by the carbon emission disclosure are expected to increase the positive effect on the firm value. it is corresponding to the results of saka and oshika's research (2014), which stated that the carbon emissions disclosure was positively related to the market value of equity and that the positive relationship became stronger in line with the amount or volume of carbon emissions that was getting bigger. consequently, it is essential to consider the inclusion of carbon emissions disclosure as a component in the disclosure of nonfinancial aspects. it is also supported by the results of hermawan, aisyah, gunardi, and putri's (2018) study, which stated that firm size and profitability affected the disclosure of carbon emissions. however, research conducted by matsumura, prakash, and veramunoz (2014) found the opposite result, namely that on average, companies that disclosed carbon emissions of one thousand metric tons experienced a decline in corporate value of us $ 212,000. hence, research to test the ability of carbon emission disclosure in moderating the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value becomes very important and needs to be carried out. the contributions of the current study, both theoretical and practical, are presented in the conclusion part. literature review and hypotheses development signaling theory in the signaling theory proposed by ross (1977), it is stated that a good financial statement is a signal that the firm has been operating properly. signaling theory explains the causes of firms providing financial statement information to external parties. signal theory is the basis for companies to be willing to make voluntary disclosures, as stated in the company's annual report. the signal is in the form of information about the efforts made by management to realize investor desires. signals can be in the form of certain information, for example, carbon information disclosure. the disclosure is a hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 243 positive signal given by the company to investors, as well as providing information that the company has a concern for the environment. it is done by the company to attract investors to invest, increase the positive reputation, and at the same time, increase the value of the company. agency theory according to jensen and meckling (1976), agency theory explains the relationship of cooperation between principal and agent. in agency theory, it mentioned the separation of ownership and management of the firm. the separation will always be followed by the emergence of costs as a result of the absence of violence between the interests of the owner and the manager. the cost is called the agency cost. the assumption that the agency theory has is that each individual is motivated by his or her interests, thus creating a conflict of interest between the principal and the agent. shaw (2003) considers that firm management as an agent of the shareholders will act with full awareness of his interests. principals and agents have interrelated positions. capital owners or shareholders or principals have the right to get information from an internal company or agent. agents have more complete and accurate information about the company's operational activities compared to the principal because the agent has a direct duty to carry out the company's operational activities. therefore, information about carbon emissions revealed by management as an agent should also be known by the capital owner as of the principal, so it is hoped that the principal can make the right and accurate decisions according to his interests. carbon emission disclosure global warming is one of the major environmental issues faced by the world today. global warming can cause changes in ecosystems in the earth, including melting ice that can cause sea-level rise and climate change in the extreme. changes in these ecosystems can adversely affect the survival of humans and living things on earth. with the increasing operation of firms that produce carbon gas, then it can be one cause of the increase in world carbon emissions. the firm is expected to make transparency to the public, especially investors, that the firm has shown concern for the environment. firms can realize such transparency by disclosing carbon emissions information. through the disclosure, it is expected that the public, especially investors, will increasingly believe that not only financial reports that need to be considered but also other important information such as carbon emission disclosure. firm size resources owned by the firm can be reflected in its size. the larger the size of the firm, the higher its resources (choi, lee, & psaros, 2013). the size of the firm is measured by the size of the firm's assets. the size of the firm is one factor that investors consider for hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 244 investing. large firms tend to provide detailed information to meet the information needs of their users, such as investors, management, government, and other information users. profitability profitability is the main attraction for the shareholder because it is the result obtained through the management effort on the funds invested by the shareholders, and it reflects the profits that are the rights of shareholders (jusriani & rahardjo, 2013). profitability is considered vital because it is an indicator to measure the financial performance of a firm, so it can be employed as a reference to assess the firm (almatari, al-swidi, & hanim, 2014). liquidity according to kasmir (2010), liquidity is a ratio that describes a firm's ability to meet short-term (debt) obligations. meanwhile, according to thaib and dewantoro (2017), liquidity is defined as the ability of the firm to meet obligations or debts that must be paid with the current leverage. the liquidity ratio is used to measure the firm's ability to meet its short-term liabilities (horne & wachowicz, 2001). this ratio can be calculated through sources of information about working capital, i.e., current asset items, or liquid assets (brigham & houston, 2010). firm value the primary purpose of a firm that has gone public is to increase the prosperity of the owner or shareholders by increasing the firm value (salvatore, 2005). firm value is very important because of the high value of the firm will be followed by high shareholder wealth (brigham & houston, 2010). the firm value is crucial to know because it reflects the firm's performance and can affect the perception of investors on the firm. this study was conducted to answer the research gap due to differences in the results of previous studies that have not found consistent results in seeing the presence of carbon emission disclosure. in this study, the carbon emission disclosure variable was placed as a variable that was thought to be able to moderate the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value. the existence of carbon emission disclosure is an interesting issue to study because the company's operational activities cannot be separated from environmental issues. the results of saka and oshika's research (2014) stated that the carbon emissions disclosure was positively related to the market value of equity and that the positive relationship became stronger in line with the amount or volume of carbon emissions that was getting bigger. therefore, it is crucial to consider the inclusion of carbon emissions disclosure as a component in the disclosure of nonfinancial aspects. it is supported by the results of hermawan et al. (2018) research, which stated that company size and profitability affected the disclosure of carbon emissions. however, in the research of matsumura et al. (2014), the opposite results were found, namely that on average, companies that disclosed carbon emissions of one hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 245 thousand metric tons experienced a decrease in corporate value of us $ 212,000. therefore, the purpose of this study is to test the ability of carbon emission disclosure in moderating the effect of firm size, profitability, and liquidity on the value of firms located in the asean region included in the non-annex i member of the kyoto protocol. the effect of firm size on firm value firm size describes the number of assets owned by the firm. these assets may be financial assets and non-financial assets (irwantoko & basuki, 2016). information on firm size is crucial to investors (lischewski & voronkova, 2010). large firms have several strategies to deal with risk. therefore, large firms can process resources better than small firms (chen & chen, 2011). research on the effect of firm size on firm value has been done by several researchers. prasetia, tommy, and taerang (2014) stated that firm size affected firm value. similar results were also revealed by putra and lestari (2016). however, the results of hermawan and mafulah’s (2014) study showed that firm size did not influence firm value. based on the above description, the researchers proposed the following hypothesis: h1 : firm size has a significant role in increasing firm value the effect of profitability on firm value profitability is the firm's ability to generate profits over some time. every firm wants a high level of profitability. the firm must have the advantage of being able to live its life. if the firm is in an unfavorable condition, it will be difficult for the firm to obtain loans from external creditors or investments. the higher the profitability ratio reflects a higher level of profit earned by the firm (fahmi, 2011). firms with high profitability are considered to have good performance. research on the effect of profitability on firm value has been conducted by several researchers. chen and chen (2011) and anjarwati, chabachib, demi (2016) revealed that profitability had a positive and significant impact on firm value. however, the results of thaib and dewantoro (2017) studies showed that profitability did not affect firm value. based on the above description, the researchers proposed the following hypothesis: h2: profitability has a significant role in increasing firm value the effect of liquidity on firm value the high level of liquidity of a firm describes the availability of firm funds to perform the firm's operational activities. investors assume that firms with high liquidity levels have good prospects. the more liquid the firm indicates that the firm has a chance to hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 246 continue growing. according to thaib and dewantoro (2017), the more liquid the firm, the higher the trust rate of creditors to lend the funds to increase the firm value in the eyes of creditors and potential investors. several researchers have carried out a study on the effect of liquidity on firm value. the result of rompas's (2013) study showed that liquidity had a positive effect on firm value. similar results were also revealed by putra and lestari (2016). however, in hermawan and mafulah (2014) research, liquidity did not affect firm value. based on the above description, the researchers proposed the following hypothesis: h3: liquidity has a significant role in increasing firm value the effect of firm size on firm value with carbon emission disclosure as moderation variable investors need other considerations when they are going to invest. big or small firms are not the sole determining factor when investors invest. other information that investors need to consider when investing in the firm includes information on carbon emission disclosure. the larger the firm, the more pressure the environment provides to express matters relating to environmental issues and social responsibility (choi et al., 2013). with the disclosure of information about carbon emissions, investors increasingly believe that the firm is the right place to invest. brammer and pavelin (2006) show that many large corporations are making voluntary disclosures to gain legitimacy. disclosure of carbon emissions information can be a positive signal for investors, and with this, the firm hopes that investors are willing to invest. the willingness of investors to invest their capital in the firm can increase the firm value. based on the above description, the researchers proposed the following hypothesis: h4: carbon emission disclosure moderates the effect of firm size on firm value the effect of profitability on firm value with carbon emission disclosure as moderation variable before investing, investors must observe financial statements. in the financial statements, the profitability of the firm is an interesting thing to observe. according to jannah and muid (2014), the higher profitability of the firm indicates that the financial performance of a firm is getting better. the better financial performance of a firm suggests that firms are financially capable of incorporating carbon emission reduction strategies into their business strategy. according to freedman and jaggi (2005), firms with good operating performance will make more detailed disclosure of the environment because they can produce more environmental impact reduction than other firms. hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 247 according to choi et al. (2013), firms with good financial conditions can afford to pay the human or financial supplemental resources required for voluntary reporting and carbon emission disclosure. carbon emission disclosure is expected to encourage investors to be more confident to the firm by investing in the firm so that the firm value will increase. based on the above description, the researchers proposed the following hypothesis: h5: carbon emission disclosure moderates the effect of profitability on firm value the effect of liquidity on firm value with carbon emission disclosure as moderation variable the liquidity ratio is utilized to measure the firm's ability to meet its short-term liabilities (horne & wachowicz, 2001). liquidity management should be able to contribute to the realization of firm value creation (michalski, 2010). firms that have high liquidity levels are considered to have good prospects by investors (putra & lestari, 2016). however, it should be supported by non-financial information for investors to have more confidence that the firm is the right firm to invest. other non-financial information may be carbon emission disclosure. in general, the firm will disclose the information if the information will be able to increase the firm value. conversely, if such information could harm the firm's position or reputation, then the firm will withhold such information (jannah & muid, 2014). firm performance can affect the speed of the firm's response to pressure generated from the community. the response can be demonstrated through the disclosure of the environment, so that the higher the firm's performance, the faster the firm can cope with the pressures that arise by disclosing the environment faster (jannah & muid, 2014). the firm cares and discloses information related to the environment because it wants to improve the firm's image as an investment destination (irwantoko & basuki, 2016). based on the above description, the researchers proposed the following hypothesis: h6: carbon emission disclosure moderates the effect of liquidity on firm value the study of carbon emission disclosure conducted so far has generally placed it as an independent or dependent variable. the placement of carbon emission disclosure as an independent variable is intended to test the ability of that variable as the cause (antecedents), while the placement of carbon emission disclosure as the dependent variable is intended to test the ability of that variable as a result (consequences). some examples of studies that place it on both variables include the saka and oshika’s (2014) study entitled "disclosure effects, carbon emissions, and corporate value"; matsumura et al. (2014) study entitled "firm-value effects of carbon emissions and carbon disclosures"; hermawan et al. (2018) study entitled "going green: determinants of carbon emission disclosure in manufacturing companies in indonesia”; the study of hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 248 hapsoro and ambarwati (2018) entitled "antecedents and consequences of carbon emissions' disclosure: case studies of oil, gas and coal companies in non-annex 1 member countries". whereas in this current study, researchers placed carbon emission disclosure as a moderating variable. the purpose of the placement is to increase the role of the carbon emission disclosure variable in which its existence and role are fundamental in moderating the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value. the research model of the current study is shown in figure 1. figure 1 research model research method population and sample the population observed in this research was oil, gas, and coal firms in the asean region contained in the osiris database 2015-2018. the year was chosen because it was the year of implementation of the kyoto protocol's second commitment. oil, gas, and coal firms were selected because they are the industries that contribute to the most carbon emissions in the world. the sampling technique used was purposive sampling with criteria of firms that have completed the annual report in the year of 2015-2018 in english or indonesia. the number of firms that met the criteria was 65 firms. operational measurement of variables carbon emission disclosure this variable was measured by giving a score of 1 on firms that disclosed carbon emissions and a score of 0 for those who did not do so. the items to measure carbon emission disclosure were adopted from the research of choi et al. (2013). firm size profitability liquidity firm value carbon emission disclosure hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 249 firm size according to choi et al. (2013, the size of the firm is a reflection of the size of the firm that appears in the total firm value's assets on the balance sheet. therefore, in this study, the size of the asset was calculated as the logarithm of the total assets, as follows: size = ln total assets profitability according to sartono (1998), profitability is a firm's ability to earn profits concerning sales, total assets, and own capital. roa was calculated by the following formula: liquidity in this research, liquidity was proxied with the current ratio (cr). the current ratio (cr) is the ratio used to measure a firm's ability to repay short-term debt employing current assets (thaib & dewantoro, 2017). cr was measured by the following formula: firm value in this research, the firm value was proxied using tobin's q or q ratio. tobin's q formula proposed by chung and pruitt (1994) is as follows: description: mvcs = market value of common stock ps = preferred stock bvd = book value of debt data analysis method the method of analysis used in this research was the structural equation modeling (sem) method, and the analysis tool employed was partial least square software (pls). sem is one type of multivariate analysis in social science. the software utilized as an analytics tool was warppls version 4.0. hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 250 result and discussion description of research objects this research used the samples of oil, gas, and coal firms in non-annex 1 member countries contained in the osiris database. based on the data obtained, it was known that all data of oil, gas, and coal firms in non-annex 1 member countries in the osiris database in 2015 2018 were 88 firm data. of these, only 65 firm data met the sample criteria. partial least square analysis partial least square (pls) analysis was used to measure the goodness of fit model, calculated by looking at the average r-squared (ars) to show the suitability of the model, the average path coefficient (apc) to reveal the interrelations between variables, and the average variance inflation factor (avif) to indicate the multicollinearity among independent variables. table 1 the goodness of fit model result p-value criteria description apc = 0,219 p = 0,004 good if p < 0,05 supported ars = 0,468 p < 0,001 good if p < 0,05 supported avif = 1,292 p < 5 supported figure 2 hypothesis testing results before using moderation variables hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 251 figure 3 hypothesis testing results after using moderation variables table 2 descriptive statistics n minimum maximum mean std. deviation ukp 65 16,40 29,11 22,0936 3,31728 roa 65 -1,61 1,75 0,0262 0,31970 cri 65 0,01 6,90 1,9152 1,41962 ced 65 1 17,00 8,2154 4,56376 nil 65 0,02 3,76 0,7880 0,70364 hypothesis testing results firm size has a significant role in increasing firm value based on the results of the first hypothesis testing in this study, it could be seen that pvalue (< 0.01) was smaller than the specified significance level (≤ 0.05), and the value of the path coefficient was positive (0.33). it showed that firm size proved to have a positive and significant impact on firm value, so the test result supported the first hypothesis. the larger the firm's size, the higher the firm's value. it is because the larger the size of the firm, the higher the assets, market share, and resources owned by the firm, so the size of the firm is one thing to consider by investors before investing capital. the results of the first hypothesis testing support the research of putra and lestari (2016), which stated that the size of the firm positively affected the firm value. hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 252 profitability has a significant role in increasing firm value based on the results of the second hypothesis testing in this study, it could be seen that p-value (0.14) was higher than the specified significance level (≤ 0.05), and the value of the path coefficient was positive (0.10). it indicated that profitability had no effect on firm value, so the test result did not support the second hypothesis. profitability did not affect firm value because, in the year 2015-2018, oil, gas, and coal industries were experiencing a sales decline, which resulted in decreased profits and declining investment decisions of investors in this industry. it is consistent with the statement made by camoin associates on december 9, 2019, and published in a report entitled "economic trends in the oil, gas and coal industries" (meys & damicis, 2019). the report stated that between 2008 and 2018, there was a decline in sales in the oil, gas, and coal industry, which subsequently resulted in a decrease in the number of workers ranging from 6.7 percent to 37.0 percent, or overall, a decline in the number of workers by 20 percent of all industry. liquidity has a significant role in increasing firm value based on the result of the third hypothesis testing in this study, it could be seen that pvalue (0,01) was smaller than the specified significance level (≤ 0,05), and the value of the path coefficient was positive (0,20). it signified that liquidity proved to have a positive effect on firm value, so the test results supported the third hypothesis. high liquidity indicates that firm funds are available to finance the firm's operations and investments so that the investors' perceptions of firm performance is getting better (putra & lestari, 2016). the higher the liquidity, the higher the firm value. the third hypothesis test results support firnanda and oetomo's research (2016), which stated that liquidity had a positive effect on firm value. carbon emission disclosure moderates the effect of firm size on firm value based on the results of the fourth hypothesis testing in this study, it could be seen that p-value (< 0.01) was smaller than the specified significance level (≤ 0.05), and the value of the path coefficient was negative (-0.43). it implied that carbon emission disclosure weakened the effect of firm size on firm value. not all companies disclose carbon emissions, and large companies do not always pay attention to the importance of disclosing carbon emissions information so that the information required by investors is not met. carbon emission disclosure moderates the effect of profitability on firm value based on the result of the fifth hypothesis testing in this study, it could be seen that pvalue (0,05) was equal to the specified significance level (≤ 0,05), and the value of the path coefficient was positive (0,15). it means that carbon emission disclosure could strengthen the effect of profitability on the firm value. increasing profitability and the increasing amount of information revealed in the carbon emission disclosure can increase firm value. it shows that investors not only pay attention to the profit but also hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 253 pay attention to the firm's responsibility to the environment as a form of mutual relation of the firm to the environment. reciprocal relationship in the form of environment provides production resources for firms, and the firms maintain and take care of the environment for the firm's operational activities to continue. carbon emission disclosure moderates the effect of liquidity on firm value based on the results of the sixth hypothesis testing in this study, it could be seen that pvalue (0.10) was higher than the specified significance level (≤ 0.05), and the value of the path coefficient was positive (0.11). it indicated that carbon emission disclosure did not moderate the effect of liquidity on firm value. these results suggest that investors will see more the firm's ability to finance the firm's operations and investments than social and environmental disclosures in the form of carbon emission disclosure. it is because investors only see in terms of financial performance that can contribute to the firm value, so the disclosure of social information in the annual report does not affect investors in investing. conclusion based on the results of the previous discussion, several conclusions could be determined, as follows: firm size had a significant role in increasing firm value, profitability did not have a significant role in increasing firm value, liquidity had a significant role in increasing firm value, carbon emission disclosure could moderate the effect of firm size on the firm value, and carbon emission disclosure could moderate the effect of profitability on the firm value. this study successfully demonstrated and proved the importance of carbon emission disclosure as a moderating variable because the variable could moderate the effect of firm size on the firm value and had the ability to moderate the effect of profitability on the firm value. research conducted so far has generally placed carbon emission disclosure as an independent variable or dependent variable. however, in this study, the carbon emission disclosure variable was placed as a moderating variable, and the results of the study succeeded in proving that the carbon emission disclosure variable was able to be a variable that could moderate other variables. therefore, this study provides a new perspective on the importance of the carbon emission disclosure variable in subsequent studies. the results of this study provide several contributions. the theoretical contribution that can be given by the results of this study is that carbon emission disclosure can moderate the effect of firm size and profitability variables on firm value. while the practical contribution that can be offered by the results of this study is expected to encourage companies to be more concerned about the environment, especially the environment affected by carbon emissions so that companies receive a positive response from investors. it is because investors are more interested in companies that disclose carbon emissions compared to companies that do not disclose carbon emissions. furthermore, hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 254 the political contribution that can be provided by the results of this study is that it is expected to motivate the government to apply more stringent regulations to firms that have the potential to generate carbon emissions. the regulation, for example, involves the implementation of mandatory disclosure against firms that have the potential to generate carbon emissions. if the regulation is implemented, firms are more concerned about the environment and global warming and are expected to reduce the volume of carbon emissions in the earth's atmosphere. it is supported by the results of research showing that carbon emission disclosure strengthens the effect of profitability on firm value, and similarly, carbon emission disclosure also strengthens the effect of firm size on firm value. the limitation of this study is that the amount of data from oil firms, gas, and coal contained in the osiris database in 2015 until 2018 was very limited. it is due to the language differences, incomplete annual reports, and the lack of information disclosed in the annual report. based on the existing limitations, further research is suggested to add the number of samples by using other databases that provide firm annual reports across the country. further research can also add other independent variables, such as earnings per share and corporate governance. references al-matari, e. m., al-swidi, a. k., & fadzil, f. h. bt.. (2014). the measurements of firm performance’s dimensions. asian journal of finance & accounting, 6(1), 24-49. https://doi.org/10.5296/ajfa.v6i1.4761 anggraeni, d. y. (2015). pengungkapan emisi gas rumah kaca, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 12(1), 1-18. http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2015.11 anjarwati, k., chabachib, m. & pengestuti, i. d. (2016). pengaruh profitabilitas, size, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan manufaktur di indonesia dengan struktur modal sebagai variabel intervening. studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2015. thesis masters. diponegoro university management, semarang. retrieved from http://eprints.undip.ac.id/51133/ brammer, s. & pavelin, s. (2006). voluntary environmental disclosures by large uk firms. journal of business finance & accounting, 33(7-8), 1168-1188. https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.00598.x brigham, e. f., & houston, j. f. (2010). fundamentals of financial management book 1 (vol. ii). jakarta: salemba empat. chen, l. j. & chen, s. y. (2011). the influence of profitability on firm value with capital structure as the mediator and firm size and industry as moderators. investment management and financial innovations, 8(3), 121-129. retrieved from https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/arti cle/assets/4210/imfi_en_2011_03_chen.pdf choi, b. b., lee, d. & psaros, j. (2013). an analysis of australian firm carbon emission disclosures. pacific accounting review, 25(1), 58-79. https://doi.org/10.1108/01140581311318968 chung, k. h., & pruitt, s. w. (1994). a simple approximation of tobin’s q. financial management journal, 23(3), 70-74. https://doi.org/10.2307/3665623 https://doi.org/10.5296/ajfa.v6i1.4761 http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2015.11 http://eprints.undip.ac.id/51133/ https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2006.00598.x https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/4210/imfi_en_2011_03_chen.pdf https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/4210/imfi_en_2011_03_chen.pdf https://doi.org/10.1108/01140581311318968 https://doi.org/10.2307/3665623 hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 255 fahmi, i. (2011). analysis of financial statements. bandung: alfabeta. firnanda, t., & oetomo, h. w. (2016). analisis likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan perputaran persediaan terhadap nilai perusahaan. jurnal ilmu dan riset manajemen, 5(2), 1-15. retrieved from https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=1669364484221762 0517 freedman, m. & jaggi, b. (2005). global warming, commitment to the kyoto protocol, and accounting disclosures by the largest global public firms from polluting industries. the international journal of accounting, 40(3), 215-232. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/223558782_global_warming_commitme nt_to_the_kyoto_protocol_and_accounting_disclosures_by_the_largest_global_p ublic_firms_from_polluting_industries hapsoro, d., & ambarwati. (2018). antecedents and consequences of carbon emissions’ disclosure: case studies of oil, gas and coal companies in non-annex 1 member countries. journal of indonesian economy and business, 33(2), 299-111. https://doi.org/10.22146/jieb.28756 hermawan, a, aisyah, i. s., gunardi, a., & putri, w. y. (2018). going green: determinants of carbon emission disclosure in manufacturing companies in indonesia. international journal of energy economics and policy, 8(1), 55-61. retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6009 hermawan, s & mafulah, a. n. (2014). pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi. jurnal dinamika akuntansi, 6(2), 103-118. https://doi.org/10.15294/jda.v6i2.3250 horne, j. c. v. & wachowicz, j. m. j. (2001). fundamentals of financial management. new jersey: pearson prentice hall. irwantoko & basuki. (2016). carbon emission disclosure: studi pada perusahaan manufaktur indonesia. jurnal akuntansi dan keuangan, 18(2), 92-104. https://doi.org/10.9744/jak.18.2.92-104 ja’far, s. m., & kartikasari, l. (2009). carbonaccounting: implikasi strategis perekayasaan akuntansi manajemen. simposium nasional akuntansi 12 palembang. jannah, r., & muid, d. (2014). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi carbon emission disclosure pada perusahaan di indonesia (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2012). diponegoro journal of accounting, 3(2), 2337-3806. retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/251407-analisis-faktor-faktor-yangmempengaruhi-76f43a1f.pdf jensen, m. c. & meckling, w. h. (1976). the theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. journal of financial economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x jusriani, f. i. & rahardjo, n. s. (2013). analisis pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan utang, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. diponegoro journal of accounting, 2(2), 1-10. retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/242806-analisis-pengaruh-profitabilitaskebijak-351e31a3.pdf kasmir. (2010). analisis laporan keuangan. jakarta; pt. rajawali. lischewski, j. & voronkova, s. (2010). size, value, and liquidity: do they really matter on an emerging stock market?. zew discussion papers, 10-070. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/41434/1/636381676.pdf https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=16693644842217620517 https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=16693644842217620517 https://www.researchgate.net/publication/223558782_global_warming_commitment_to_the_kyoto_protocol_and_accounting_disclosures_by_the_largest_global_public_firms_from_polluting_industries https://www.researchgate.net/publication/223558782_global_warming_commitment_to_the_kyoto_protocol_and_accounting_disclosures_by_the_largest_global_public_firms_from_polluting_industries https://www.researchgate.net/publication/223558782_global_warming_commitment_to_the_kyoto_protocol_and_accounting_disclosures_by_the_largest_global_public_firms_from_polluting_industries https://doi.org/10.22146/jieb.28756 https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6009 https://doi.org/10.15294/jda.v6i2.3250 https://doi.org/10.9744/jak.18.2.92-104 https://media.neliti.com/media/publications/251407-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-76f43a1f.pdf https://media.neliti.com/media/publications/251407-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-76f43a1f.pdf https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x https://media.neliti.com/media/publications/242806-analisis-pengaruh-profitabilitas-kebijak-351e31a3.pdf https://media.neliti.com/media/publications/242806-analisis-pengaruh-profitabilitas-kebijak-351e31a3.pdf https://www.econstor.eu/bitstream/10419/41434/1/636381676.pdf hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 256 matsumura, e. m., prakash, r., & vera-munoz, s. c. (2014). firm-value effects of carbon emissions and carbon disclosures. the accounting review, 89(2), 695-724. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1921809 meys, b., & jim damicis. (2019). economic trends in the oil, gas and coal industries. saratoga springs, ny: enewsletter. michalski, g. (2010). planning optimal from the firm value creation perspective: levels of operating cash investments. romanian journal of economic forecasting, 13(1), 198-214. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/227489743_planning_optimal_from_the _firm_value_creation_perspective_levels_of_operating_cash_investments prafitri, a. & zulaikha. (2016). analisis pengungkapan emisi gas rumah kaca. jurnal akuntansi & auditing, 13(2), 155-175. retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/73347-id-analisis-pengungkapan-emisigas-rumah-ka.pdf prasetia, t. e., tommy, p. & saerang, i. s. (2014). struktur modal, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan terhadap nilai perusahaan otomotif yang terdaftar di bei. jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi., 2(2), 879-889. https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4443 pratiwi, d. n. (2017). pengaruh stakeholder terhadap carbon emission disclosure. accounthink : journal of accounting and finance, 2(1), 288-300. http://dx.doi.org/10.35706/acc.v2i01.732 putra, a. a. n. d. a. & lestari, p. v. (2016). pengaruh kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. e-jurnal manajemen unud, 5(7), 4044 – 4070. retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/20373 rani, r. p., hasan, a., ilham, e. (2015). pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bei periode 2011-2013. jurnal fakultas ekonomi universitas riau, 2(2), 1-15. retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/9028 rompas, g. p. (2013). likuiditas solvabilitas dan rentabilitas terhadap nilai perusahaan bumn yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 1(3), 252-262. https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2014 ross, s. a. (1977). the determination of financial structure: the incentive signalling approach. journal of economics, 8(1), 23-40. retrieved from https://www2.bc.edu/thomaschemmanur/phdfincorp/mf891%20papers/ross%201977.pdf saka, c., & oshika, t. (2014). disclosure effects, carbon emissions, and corporate value. sustainability accounting, management and policy journal, 5(1), 1-10. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/262901070_disclosure_effects_carbon_e missions_and_corporate_value salvatore, d. (2005). managerial economics in the global economy. jakarta: salemba empat. sartono, r. a. (1998). financial management. yogyakarta: bpfe. shaw, j. c. (2003). corporate governance and risk: a systems approach. new york: john wiley & sons, inc. stocker, t. (2014). the intergovernmental panel on climate change (ipcc). climate change 2014 synthesis report. university of bern. retrieved from https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/syr_ar5_final_full_wcover. pdf https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1921809 https://www.researchgate.net/publication/227489743_planning_optimal_from_the_firm_value_creation_perspective_levels_of_operating_cash_investments https://www.researchgate.net/publication/227489743_planning_optimal_from_the_firm_value_creation_perspective_levels_of_operating_cash_investments https://media.neliti.com/media/publications/73347-id-analisis-pengungkapan-emisi-gas-rumah-ka.pdf https://media.neliti.com/media/publications/73347-id-analisis-pengungkapan-emisi-gas-rumah-ka.pdf https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4443 http://dx.doi.org/10.35706/acc.v2i01.732 https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/20373 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/9028 https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2014 https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/mf891%20papers/ross%201977.pdf https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/mf891%20papers/ross%201977.pdf https://www.researchgate.net/publication/262901070_disclosure_effects_carbon_emissions_and_corporate_value https://www.researchgate.net/publication/262901070_disclosure_effects_carbon_emissions_and_corporate_value https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/syr_ar5_final_full_wcover.pdf https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/syr_ar5_final_full_wcover.pdf hapsoro & falih the effect of firm size, profitability, and liquidity on the firm value moderated … journal of accounting and investment, 2020 | 257 thaib, i. & dewantoro, a. (2017). pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. jurnal riset perbankan manajemen dan akuntansi, 1(1), 25-44. retrieved from http://www.jrpma.spsperbanas.ac.id/index.php/jrpma/article/view/6 http://www.jrpma.sps-perbanas.ac.id/index.php/jrpma/article/view/6 http://www.jrpma.sps-perbanas.ac.id/index.php/jrpma/article/view/6 journal of accounting and investment vol. 21 no. 2, may 2020 article type: research paper determining factors of cloud computing adoption: a study of indonesian local government employees nur restu amalia salam 1 and syaiful ali 2 * abstract: research aims: this study aims to identify the factors that influence the indonesian local government employees to adopt cloud computing. design/methodology/approach: a unified theory of acceptance and use of technology (utaut) theory were employed to identify these factors. research data were obtained using an online survey of employees, working in local governments in indonesia. this study obtained 123 responses, which were then processed utilizing the structural equation modeling approach. research findings: the results showed that performance expectations, business expectations, and perception of availability had a positive effect on the intention of local government employees to use cloud computing. theoretical contribution/ originality: this study expanded the utaut model by including security factors. thus, creating a new cloud computing adoption model contributed to a theoretical finding in the context of government cloud computing adoption. practitioner/policy implication: the results of this study make practical contributions to cloud computing service providers in order to understand what factors drive the adoption of cloud computing by local government employees. in addition, the study also helps the top management in local government organizations to develop adoption strategies by understanding the influential determinants of cloud computing adoption on their employees. research limitation/implication: the context of this study is restricted to indonesian local government employees. the local government employees have their characteristics, and it is different from other government employees in the central government. keywords: cloud computing; employee; local government; utaut introduction the development of information, communication, and technology (ict) has given a significant impact on services in public sector organizations (i.e., e-government). one of the information technology innovations that can support the use of e-government to improve government service functions is through the use of cloud computing. national institute of standards and technology (nist, 2013) explained that the use of cloud computing in an organization facilitates the dissemination and access to broader information. cloud computing is a combination of computer and internet usage that can build a consolidated data center with many government agencies. therefore, if applied in government, it can support affiliation: 1 masters in science, universitas gadjah mada, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. 2 department of accounting, universitas gadjah mada, daerah istimewa yogyakarta, indonesia. *correspondence: s.ali@ugm.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2102151 citation: salam, n. r. a., & ali, s. (2020). determining factors of cloud computing adoption: a study of indonesian local government employees. journal of accounting and investment, 21(2), 312-333. article history received: 1 february 2020 reviewed: 9 february 2020 revised: 14 april 2020 accepted: 5 may 2020 mailto:s.ali@ugm.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/8173 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 313 the implementation of e-government and realize the principles of good governance, such as transparency, effectiveness, and efficiency (al-rashedi, 2014; mohammed, ibrahim, & ithnin, 2016). several government organizations in developed countries have moved to adopt cloud computing. the united states of america, the united kingdom, and japan are examples where cloud computing has played a significant role in the governments' transformation, especially in it strategy and operations (sallehudin, razak, & ismail, 2015). developing countries have also started implementing cloud computing services; for example, china implemented cloud computing services at a local level in cities (example: dongying and wuxi). the malaysian government has identified cloud computing as a primary focus area and had earmarked cloud computing as the leading strategic technology. the taiwanese government announced its cloud computing industry development program and plans to spend $744 million over the next five years to establish cloud computing technology and services. thailand’s government information technology service (gits) is putting together a private cloud infrastructure for government agencies. the vietnamese government has collaborated with ibm and educational universities to promote greater adoption of cloud-based services by public and private sectors (chandrasekaran & kapoor, 2011). unlike other developing countries, the development of cloud computing in indonesia is still at a low level. it is shown in the 2018 global cloud computing scorecard released by bsa the software alliance (2018). the scorecard focuses on the policy areas that matter most to cloud computing. it provides seven measured factors, consisting of data privacy, security, cybercrime, intellectual property rights, standards, and international harmonization, promoting free trade, and it readiness, broadband deployment. the scorecard showed that indonesia was ranked 23rd out of 24 leading it economies. the rank was lower compared to its ranking of 20th in 2016, which gives a sign that the legal and regulatory environment for cloud computing in indonesia is deteriorating. in addition, bourne (2018) also explained that indonesia could be seen as one of the weaker countries in the asia pacific region for cloud readiness. several reasons arise, such as the lack of competency for human resources in ict, lack of integration, an inefficient investment of infrastructure in regions (ahmad & hasibuan, 2012), and the low availability of high-speed internet (chandrasekaran & kapoor, 2011). therefore, to succeed in implementing e-government based cloud in indonesia, an investigation on the acceptance of cloud computing should be examined in order to prevent it failures in government. although several studies have discussed the process and results of implementing cloud computing in the government, there is a lack of empirical studies focusing on cloud computing domain and its application adoption in the context of government especially at federal, state, and local government levels (sallehudin et al., 2015). it is a crucial thing to examine because the adoption stage of cloud computing determines the sustainability and successful implementation of information technology in government. on the other hand, hartono (2017) explains that identifying the local government employees' preparedness to adopt cloud computing should be performed as one of the preventive acts against it failures called the paradox of it in organizations. to address the research gap, this study explored behavior factors that determine the adoption of salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 314 cloud computing in the local government in indonesia. it is because indonesia is one of the developing countries, which has 542 autonomous regions, consisting of 34 provinces, 416 districts, and 98 cities (ministry of home affairs of the republic of indonesia, 2014). these regions are widespread in indonesia so that to consolidate regional information from one region to another, and it could deploy cloud-based technology. nonetheless, the adoption rate of cloud computing in indonesia is low. the conceptual model used in this study was based on a unified theory of acceptance and use of technology (utuat) framework by venkatesh, morris, davis, and davis (2003). utaut identifies four constructs that are direct determinants of intention or behavioral usage (oliveira, faria, thomas, & popovič, 2014). according to venkatesh et al. (2003), these factors are performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. besides, security factors that have the potential to influence the acceptance of cloud computing across most of the world were included (alassafi, alharthi, walters, & wills, 2017). the security framework refers to hartono, holsapple, kim, na, and simpson (2014), which consists of perceived confidentiality, perceived integrity, and perceived availability. these factors were included as they could explain information technology security risks (silic & back, 2015). the results of this study indicated that behavioral intentions directly influenced cloud computing adoption (i.e., actual use). performance expectancy, effort expectancy, and perceived availability affected behavioral intention (intention to use). this study contributes to the theoretical and practical knowledge of cloud computing in the context of local government employees. first, from a theoretical perspective, this study expanded the utaut model by including security factors. thus, creating a new cloud computing adoption model contributed to a theoretical finding in the context of government cloud computing adoption. this study identified four influential determinants (i.e., performance expectancy, effort expectancy, intention to use, and perceived availability) of cloud computing adoption by the local government. second, this study provided practical contributions to cloud computing service providers and top management in the local government. the results of this study make practical contributions to cloud computing service providers in order to understand what factors drive the adoption of cloud computing by local government employees. in addition, the study also helps the top management in local government organizations to develop adoption strategies by understanding the influential determinants of cloud computing adoption on their employees. literature review and hypotheses development cloud computing many developed countries’ public sector has adopted cloud computing technology. it has led to improvements in government function in terms of its service to citizens and institutions, and its cooperation with other government organization (al-ruithe, benkhelifa, & hameed, 2017). the nature of cloud computing, such as ease of sharing, salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 315 consolidating, and connecting with one centralized data, can offer many advantages to the government, such as improving current it deployment (jones, 2015) and cost savings through enhanced systems efficiency (microsoft, 2016). according to zwattendorfer and tauber (2013), three forms of cloud computing services can be used by government agencies in their operational activities. first, software-as-a-service, one of the services that do not oblige the users to set and control the application service process, such as salesforce.com, gmail, and microsoft online. second, platform-as-aservice, a service distribution by providing a platform to distribute applications that are made into a more extensive cloud infrastructure for the users, for instance, google apps and salesforce. third, infrastructure-as-a-service, a service distribution by renting technology information structures to the users who are interested in building a cloud service. they do not need to set and control a cloud infrastructure but control it through operation, storage, and application systems, such as amazon ec2 and rackspace cloud. utaut the limitations of the previous models in explaining it acceptance in organizations lead to the development of the unified theory of acceptance and use of technology model (utaut) (venkatesh et al., 2003). the model comprises of eight prominent it model, which includes tam (technology acceptance model), tra (theory of reasoned action), mm (motivational model), mpcu (model of pc utilization), sct (social cognitive theory), idt (innovation diffusion theory), tpb (theory of planned behavior), and ctam-tpb (combined tam and tpb) (ooi, lee, tan, hew, & hew, 2018). according to oliveira et al. (2014), utaut suggests three antecedents to the intention to adopt an is (information system), namely performance expectancy, effort expectancy, and social influence. the behavioral intention and facilitating conditions together influence the actual use of the information system. the original utaut is shown to account for over 70 % of the variance in user’s int to use a technology (udo, bagchi, & maity, 2016). therefore, in this study, utaut was used to explore the local government employees' intention to use cloud computing. utaut has drawn the attention of researchers and has been used in different research settings to study behavior intention and technology adoption (oliveira et al., 2014). in the context of government, the previous study, such as weerakkody, el-haddadeh, alsobhi, shareef, and dwivedi (2013), suggested that performance expectancy, effort expectancy, and facilitating conditions had an essential role in explaining the adoption behavior of e-government services offered through intermediaries in madinah city in saudi arabia. while the results of research conducted by wang (2016) in taiwan’s public sector revealed that performance expectancy, effort expectancy, and social influence significantly influenced the behavioral intention of e-learning, behavioral intention and facilitating conditions significantly influenced user behavior for e-learning systems. following previous studies, the utaut model is appropriate for explaining the adoption of cloud computing from an individual perspective, namely government employees. salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 316 the security concept of the cia triad the cia (confidentiality, integrity, and availability) is the famous security triangle that must be met by every use of information system (chaeikar, jafari, taherdoost, & chaei kar, 2012). it is following qadir and quadri (2016), who stated that everything in information security revolves around these three security attributes, namely confidentiality, integrity, and availability. based on tsiakis and sthephanides (2005), three elements of cia security are explained as follows (1) confidentiality is the prevention of unauthorized parties to capture, interpret, or understanding data (2) integrity is assuredness that data have not been altered or manipulated by unauthorized parties, and (3) availability is continuously and uninterrupted provision of services. hartono, kim, na, simpson, and berkowitz (2013) used this concept to investigate security factors as a second-order that influenced the actual use of e-commerce in seoul, south korea. in this study, the security triangle was employed to explain the specific security factors that could affect the adoption of cloud computing in local government employees directly. identifying security factors is an essential part of adopting cloud computing because cloud computing involves vendors (service providers) who have opportunistic behavior towards user information (yigitbasioglu, 2014). therefore, in this research, the three elements of security factors were included in the research model to describe the determinants of cloud computing adoption in local government in indonesia. research model and hypotheses development based on the utaut framework (venkatesh et al., 2003) and the cia security concept (tsiakis & sthephanides, 2005; hartono et al., 2014), this study proposed six constructs that have a direct effect on behavioral intentions (intention to use) and two constructs that have a direct effect on adoption (actual use). this study used the utaut model as it able to explain the characteristics of individuals dwivedi, rana, jeyaraj, clement, and williams (2017), especially in the context of cloud computing adoption in the local government employees. as explained by hossain, quaresma, and rahman (2019), the utaut model can clarify as much as 70% of the variation in the intention. in the context of government, the utaut model has been used to provide an understanding of is (saxena & janssen, 2017; wang, 2016; weerakkody et al., 2013). this research model included three security factors from tsiakis and sthephanides (2005) and hartono et al. (2014) to explain the adoption of cloud computing in the government. based on the theoretical background and the review of findings in the literature, this study proposed a research model, as shown in figure 1. performance expectancy performance expectancy refers to the degree she/he believes that using the system will help in attaining gains in job performance (venkatesh et al., 2003). according to ooi et al. (2018), performance expectancy is the same variables as perceived usefulness in salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 317 tam (technology acceptance model) by davis (1989). venkatesh et al. (2003) explained that the performance expectancy constructs within each model are the strongest predictor of intention in both voluntary and mandatory conditions. facilitating conditions social influence effort expectancy performance expectancy perceived confidentiality perceived availability perceived integrity intention to use actual use h1 h8 h7h6 h4 h3 h2 h5 figure 1 research model in the context of government employees, previous studies found that performance expectancy played a crucial role in individual-level it adoption such as e-government services in ksa (kingdom of saudi arabia) (alshehri, drew, & alghamdi, 2013), egovernment services in greece (voutinioti, 2013) and e-government in madinah city in saudi arabia (weerakkody et al., 2013). abeywickrama and rosca (2015) explained that for individuals, cloud computing means accessing web-based e-mail, social media platforms, and peer to peer file sharing. mohammed et al. (2016) explained that cloud computing is useful in the way of implementing effective e-government services. the use of cloud computing in the government can improve the performance of the local government employees through the ability to be used everywhere (jemmy, 2014). these benefits help employees for administrative processes in serving various stakeholders, like faq, e-procurement, and the provision of sites and locations on the local government website (ahmad & hasibuan, 2012). good service through the use of cloud computing can improve the performance of local government employees so that it can affect behavioral intention. thus, h1: performance expectancy positively affects the intention to use of cloud computing in the local government employees. effort expectancy effort expectancy is one of the characteristics of technology acceptance proposed from constructs, such as ease of use, complexity, and perceived ease of use (weerakkody et al., 2013). it refers to the degree of ease associated with the use of the system salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 318 (venkatesh et al., 2003). a study by voutinioti (2013) stated that effort expectancy is a crucial driver influencing directly the user's intention to use e-government. other research conducted by weerakkody et al. (2013) showed that effort expectancy had a significant relationship to intention to use e-government. effort expectancy involves the government's employees' skills to operate the system (saxena & janssen, 2017). in the context of government, the easier the local government employees perceive to learn and use cloud computing, the higher the intention to use cloud computing. therefore, it was proposed that: h2: effort expectancy positively affects the intention to use cloud computing in the local government employees. social influence social influence is a direct antecedent of behavioral intention (oliveira et al., 2014). venkatesh et al. (2003) define social influence as the degree to which an individual perceives that important others believe he or she should use the new system. in the context of government, alraja (2016) revealed that the government employees would have a strong intention to adopt the e-government if the influence was coming from important people (for example, family, friends, and peers). the previous study conducted by rabaa’i (2017) showed that social influence had a significant effect on the adoption of e-government services in jordan. therefore, the hypothesis proposed is: h3: social influence positively affects the intention to use cloud computing in local government employees. facilitating condition facilitating conditions is defined as the degree to which an individual believes that organizational and technical infrastructure exists to support the use of the system (venkatesh et al., 2003). facilitating conditions are considered to have a direct effect on technology adoption (oliveira et al., 2014). cloud computing use in local government requires several considerations as a high internet network and the employees' competencies and knowledge. therefore, the more fulfilled the infrastructure availability, the higher the level of cloud computing adoption in the local government. gupta, dasgupta, and gupta (2008) revealed that facilitating conditions positively influenced ict adoption in the government environment. a recent study conducted by (alraja, 2016) found that facilitating conditions had a significant positive influence on the employees to adopt electronic government. therefore, the hypothesis proposed is: h4: facilitating conditions positively affect the adoption of cloud computing in local government employees. salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 319 perceived confidentiality confidentiality is the prevention of unauthorized parties to capture, interpret, or understanding data (tsiakis & sthephanides, 2005). this study investigated the influence of perceived confidentiality on the behavioral intentions of government employees to use cloud computing. therefore, the definitions from hartono et al. (2014) were used that perceived confidentiality is government employees' belief if his/her data will not be disclosed to an unauthorized party. a recent study by aryani, herwanti, and basuki (2018) showed that perceived confidentiality had a positive and significant effect on interest in using e-filing. in the context of cloud computing, perceived confidentiality indicates the users' trust toward vendors (service providers) that can prevent incorrect information or data revealing. vendors that can ensure the local government’s information and data confidentiality will produce trusts that are making the local government employees interested to use cloud computing. therefore, the hypothesis proposed is: h5: perceived confidentiality positively affects the intention to use cloud computing in local government employees. perceived integrity other important security factors in the use of a system are integrity. integrity is assuredness that data have not been altered or manipulated by unauthorized parties (tsiakis & sthephanides, 2005). perceived integrity is that government employees believe that his/her data will not be altered by an unauthorized party (hartono et al., 2014). deventer, klerk, and bevan-dye (2017) revealed that perceived integrity had a significant positive influence on an individual's trust in a system. in the context of cloud computing, perceived integrity shows the government employees’ trust toward vendors that can guarantee information authenticity. the higher the vendors’ ability to prevent unauthorized data modification or changes, the higher the local government employees’ trusts affecting their intention to use cloud computing. therefore, the hypothesis proposed is: h6: perceived integrity positively affects the intention to use cloud computing in local government employees. perceived availability availability means continuously and uninterrupted provision of services (tsiakis & sthephanides, 2005). whereas, perceived availability is government employees' belief about the service provider’s ability and willingness to make information available to authorized subjects when required (hartono et al., 2014). perceived availability indicates the local government’s thrust towards cloud computing competencies that can provide data and information punctually. data and information availability become an salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 320 interesting matter in the local government to provide a good information service to various stakeholders. pross (2016) describes cloud computing's feature is to provide information and data punctually whenever users demand it through the internet aids. therefore, the high availability of information can influence the local government employees’ intention to use cloud computing. thus, this study proposed, h7: perceived availability positively affects the intention to use cloud computing in local government employees. intention to use the intention is described as the extent to which a person has developed a plan to perform or not perform some specific action in future time (udo et al., 2016). according to ajzen (1991), behavioral intention was found to have a direct effect on actual individual usage of any information system. many studies have used behavioral intention as an indicator that captures the motivation for actual future behavior (udo et al., 2016). weerakkody et al. (2013) showed that behavioral intention was a significant positive influence on the adoption of e-government services in madinah. other research by rabaa’i (2017) revealed that behavioral intention had a significant effect on the adoption of e-government services in jordan. therefore, the hypothesis proposed is: h8: intention to use positively affect the actual use of cloud computing in local government employees. research method this study used an online survey approach to collect the required data. invitations via email addressed to all local government employees in indonesia. for this reason, the invitation e-mail was sent to the official e-mail address of local government agencies in indonesia to request permission from the relevant government authorities to distribute the online e-mail invitation to all local government employees in their organizations. before the main survey, this study conducted a pretest to assess logical consistencies and understanding of the item order and relevance to the questionnaires. the results of the pretest indicated that the questionnaires were clear and easily understood. after the pretest, a pilot study was performed to 32 local government employees in sleman, aiming to assess the instrument validation and reliability before the instruments were distributed online. this study collected official e-mail addresses manually from 542 local government agencies in indonesia. after the e-mail addresses were contacted, some of the e-mail addresses were inactive; therefore, 334 active e-mail addresses were remaining. two weeks after questionnaire delivery via e-mails, the questionnaires were sent back to remind respondents. responses returned after four weeks were 127 in total. the salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 321 response rate of the delivered questionnaires was 38%. four responses were not used due to information incompleteness resulting in 123 valid responses. the valid number of 123 respondents came from 26 provinces in indonesia. after collecting the data, this study tested the non-response bias by comparing respondents returning questionnaires early and respondents returning questionnaires late. goode, lin, tsai, and jiang (2015) suggest that assessing the potential non-response bias is required to establish better external validity. results of the comparison between those two groups revealed that respondents returning the questionnaires early and late did not show any meaningful difference among item values for each construct. this study also examined differences among demographic values consisted of respondents' perceptions of their ideas of cloud computing service, understanding of cloud computing, and how to use cloud computing to work. through the results of a comparison test, it suggests that there is no non-response bias (oliveira et al., 2014). measurement items to justify the validity of all measures, the measurement for the latent variable in the proposed model was developed from previous studies. the detailed explanation of each variable and their relevant sources are listed in table 1. table 1 summary of variables construct corresponding items item sources performances expectancy (pe) performance expectancy refers to the degree she/he believes that using the system will help attain gains in job performance venkatesh et al. (2003) effort expectancy (ee) it refers to the degree of ease associated with the use of the system venkatesh et al. (2003) social influence (si) social influence as the degree to which an individual perceives that important others believe he or she should use the new system venkatesh et al. (2003) facilitating conditions (fc) facilitating conditions is defined as the degree to which an individual believes that organizational and technical infrastructure exists to support the use of the system venkatesh et al. (2003) perceived confidentiality (pc) it refers to the degree of which an individual perceives that his/her data will not be disclosed to an unauthorized party john (1984); silic dan back (2015) perceived integrity (pi) it refers to the degree of which an individual perceives that his/her data will not be altered by an unauthorized party cockburn dan wilson (1996); silic dan back (2015) perceived availability (pa) it refers to the degree of which an individual perceives that the service provider's ability and willingness to make information available to authorized subjects when required wu, li dan fu (2011); silic dan back (2015) intention to use (iu) the intention to use a system is measured by the interests, predictions, and plans of individuals to use a system in the future venkatesh et al. (2003) actual use (au) the individual intention to continue to use a system venkatesh et al. (2003) research sample characteristics are displayed in table 2, table 3 (respondents’ agency), and table 4 (respondents’ agency location). salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 322 table 2 survey distribution to respondents information percentage (n=123) gender1 male female 72.4 27.6 age 20-30 years-old 31-40 years-old 41-50 years-old 50-60 years-old 22.0 51.2 23.6 3.3 position office head office secretary money treasurer division head sub-division head staff 2.4 0.8 0.8 8.1 25.2 62.6 working experience ≤ 1 year 1 > x ≥ 3 years 3 > x ≥ 6 years > 6 years 16.3 43.9 13.0 26.8 educational level diploma bachelor post graduate 16.3 56.9 26.8 used application google drive dropbox gmail yahoo mail amazon web service windows azure microsoft azure urban mapping other applications 71.5 41.5 81.3 47.2 1.6 1.6 0.8 4.9 13.0 table 3 respondents’ agency agency percentage (n=123) communication and information office 68 education office 3 environment and forest office 3 transportation office 3 industry and trade office 3 office for management of regional revenue, finance, and assets 3 regional revenue management agency 3 regional secretary 2 regional education and training civil agency 2 investment and one-stop integrated service office 2 office of public works and spatial planning 2 health office 2 office of community empowerment 1 livestock and agricultural office 1 salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 323 table 4 respondents’ agency origin respondents' agency origin percentage (n=123) central java 29 south sulawesi 22 riau 6 banten 5 west java 5 north sumatera 5 aceh 3 southeast sulawesi 3 bengkulu 2 east java 2 maluku 2 jakarta 2 yogyakarta 2 central kalimantan 2 jambi 1 east kalimantan 1 kepulauan bangka belitung 1 kepulauan riau 1 lampung 1 north maluku 1 west nusa tenggara 1 east nusa tenggara 1 west papua 1 central sulawesi 1 west sumatera 1 south sumatera 1 result and discussion the demographic features of the respondents are presented in table 2. for the surveys analyzed, 89 (72.4%) respondents are males, and 34 (27.6%) are females. the majority of the respondents (51.2%) were aged between 31 and 40 years. besides, 62.6 of the respondents were staff (directly users). moreover, 54 of the respondents had more than three years become a government employee, and 100 respondents of 123 had used gmail. the research model was analyzed using structural equation modeling, i.e., by using two method stages in the pls (partial least square) analysis, started by a measurement model to test instrument reliability and validity and to analyze structural models (anderson & gerbing 1988). this research employed pls since cloud computing in public sector organizations in indonesia was in the early stage so that data would not be normally distributed. hair, sarstedt, ringle, and mena (2012) stated that pls was a correct analysis method used in such a condition. salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 324 measurement model the results of the measurement model analysis are presented in table 5. composite reliability (cr) and cronbach's alpha (ca) indicated that all constructs had a value of more than 0.70, suggesting that measurement used satisfied the internal consistency (table 5). average variance extracted (ave) and outer loading was utilized to test convergent validity. a construct was valid in the convergent validity of the outer loading value was more than 0.70 (chin, 1998), and the ave value was more than 0.50 (jr hair, black, babin, & anderson, 2014). meanwhile, discriminant validity assessed based on the ave root was more than the latent variable correlation (table 5) and intervariable correlation coefficient (table 6). the reliability test in pls can be measured by looking at the value of cronbach's alpha and composite reliability. table 5 shows the cronbach's alpha value, and the composite reliability of each construct is above 0.7. thus, it can be concluded that the measurement used in this study was reliable. based on tables 5 and 6, all constructs met both validity and reliability criteria in the pls analysis. hence, they could be used to test the structural model. table 5 item loadings, ave, ave root, cr, and ca item loadings ave ave root composite reliability cronbach’s alpha performance expectancy (pe) pe1 pe2 pe3 pe4 0.838 0.889 0.896 0.787 0.729 0.854 0.914 0.875 effort expectancy (ee) ee1 ee2 ee3 ee4 0.764 0.851 0.897 0.879 0.721 0.849 0.911 0.871 social influence (si) si1 si2 si3 0.741 0.934 0.921 0.756 0.869 0.902 0.834 facilitating condition (fc) fc1 fc2 fc3 0.761 0.814 0.799 0.626 0.791 0.834 0.703 perceived confidentiality (pc) pc1 pc2 pc3 0.885 0.829 0.917 0.771 0.878 0.909 0.865 perceived integrity (pi) pi1 pi2 pi3 0.931 0.927 0.910 0.852 0.923 0.945 0.915 perceived availability (pa) pa1 pa2 pa3 0.882 0.889 0.916 0.803 0.896 0.924 0.878 intention to use (iu) iu1 iu2 iu3 0.918 0.938 0.947 0.873 0.934 0.953 0.928 adoption (au) au1 au2 au3 0.874 0.898 0.865 0.773 0.879 0.911 0.853 salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 325 table 6 latent variable correlation au ee fc iu pa pc pe pi si au 1.000 ee 0.569 1.000 fc 0.498 0.537 1.000 iu 0.805 0.582 0.534 1.000 pa 0.687 0.564 0.485 0.624 1.000 pc 0.369 0.361 0.300 0.313 0.521 1.000 pe 0.528 0.524 0.376 0.499 0.461 0.130 1.000 pi 0.367 0.419 0.328 0.359 0.543 0.835 0.215 1.000 si 0.384 0.554 0.602 0.360 0.396 0.398 0.339 0.400 1.000 structural model the structural model in pls was evaluated by using r2 for the dependent variables while utilizing the coefficient value and path (β) for the independent variables (hair et al., 2012). then, the independent variables' significance level was assessed based on the tstatistic of each path. the structural model of this research is presented in figure 2. in contrast, the results of the path coefficient are presented in table 7. based on the values of the beta coefficient and t-statistic, test results for each hypothesis are as follows. facilitating conditions social influence effort expectancy performance expectancy perceived confidentiality perceived availability perceived integrity intention to use actual use 1.850* 2.262** 0.014 1.478 0.191 0.089 2.980*** 11.669*** note: statistically significant at *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01 figure 2 structural model results salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 326 table 7 path coefficient results on structural model original sample (o) sample mean (m) standard deviation (stdev) standard error (sterr) t statistics (|o/sterr|) h1 pe iu 0.175781 0.18481 0.09502 0.09502 1.849948* h2 eeiu 0.269783 0.2733 0.119272 0.119272 2.261907** h3 siiu -0.001212 0.00953 0.087899 0.087899 0.013792 h4 fcau 0.09509 0.09856 0.064348 0.064348 1.477753 h5 pciu -0.02531 -0.0157 0.132511 0.132511 0.191007 h6 piiu 0.014214 0.00763 0.160605 0.160605 0.088503 h7 paiu 0.39672 0.38755 0.133134 0.133134 2.979861*** h8 iuau 0.754081 0.75493 0.064625 0.064625 11.66853*** note: statistically significant at *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01 discussion as posited, the relationship between performance expectancy (h1) to the intention to use cloud computing by local government employees was found to be significant. this result is consistent with findings from other researchers who have validated the significant role of performance expectancy and effort expectancy in it adoption (venkatesh et al., 2003; alshehri et al., 2013; azidin, romle, & mansor, 2015; rabaa'i, 2017). the characteristics of indonesia by using a sectoral-regional approach led to the formation of the central government and local governments (ahmad & hasibuan, 2012). due to the approach, the local government employees need to use information systems that make them easier to share and consolidate data with various stakeholders while increasing efficiency and effectiveness at work. as we know that cloud computing can simplify, optimize, and integrate government administration and service, and achieve various business processes and services by informatization (liang et al., 2017). therefore, the performance expectancy has influenced intentions to use cloud computing by local government employees in indonesia. effort expectancy (h2) was revealed to have a positive effect on the intention to use cloud computing by local government employees, which is consistent with a past adoption study of e-government (voutinioti, 2013). cloud computing was easy to learn and use so that the intention to use by government employees tended to be higher. as cloud computing involves service providers (yigitbasioglu, 2014) and the concept of pay as you go (sallehudin et al., 2015), it does not require much effort to use by local government employees. also, the use of cloud computing was felt more accessible by local government employees because they had previous experience using cloud-based technology. it is shown by hermana and silfianti (2011) that there were 150 local government webs, or approximately 82.9% can be accessed. social influence (h3) did not affect the intention to use cloud computing in local government employees. it might be due to the low level of awareness of cloud computing in indonesia (chandrasekaran & kapoor, 2011). consequently, the finding of this study is inconsistent with previous studies on the adoption of e-government in the sultanate of oman (alraja, 2016), and e-government in malaysia (azidin et al. 2015). the salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 327 other possible explanation was due to the use of cloud computing in government was not a mandatory policy. the adoption of cloud computing in the local government employees is not mandatory to use. ahmad and hasibuan (2012) stated that the lack of rules prevents the indonesian government from adopting cloud computing. further, venkatesh et al. (2003) suggested that social influence could be a significant factor in the environment, which required people to use a particular system. facilitating conditions (h4) did not affect the actual use of cloud computing. the possible explanation might be the limitation of it resources in each local government in indonesia that did not prevent the employee from using cloud-computing services. it means that the supporting sources for adopting cloud computing are not deemed necessary for employee the local government in indonesia. cloud computing services do not require sophisticated it infrastructures. it only needs a reliable computer connected to the internet. although the high-speed internet network infrastructure is still not common and specifically available in the local government in indonesia (ahmad & hasibuan, 2012), it seems local government employees still able to access cloud computing services. however, this phenomenon may also be related to the fact that most of the cloud-computing services accessed by the indonesian local government employee were free software-as-a-service cloud computing types that did not require a high level of technical support and knowledge capability. perceived security was a crucial part of new information technology use. this research expanded factors influencing cloud computing adoption in the context of government. the findings of this study showed both security factors, namely perceived confidentiality (h5) and perceived integrity (h6), did not affect the intention of using cloud computing in the local government employees. although perceived confidentiality and perceived integrity have been predicted to be able to affect the intention of local government employees to use cloud computing, the results were different. the possible explanation for this finding might be due to the low awareness of local government employees on cloud computing adoption (chandrasekaran & kapoor, 2011), which is in accordance with carnall (2017) that the awareness positively influenced individual intentions. one other reason, which caused the hypothesis proposed was not supported, was because the use of cloud computing was not for confidential and vital data by local government employees. therefore, confidentiality and integrity did not affect the intention to use cloud computing. the findings of this study also confirm that perceived availability (h7) had a positive association with intention to use cloud computing. among the three security factors, perceived availability is a factor that influences the adoption of cloud computing in local government employees. this finding explains that the local government employees considered cloud computing to have the ability to provide data and information faster when needed (on demand). the previous study conducted by susanto and goodwin (2010) showed that perceived availability affected the adoption of sms-based egovernment services. salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 328 the findings also revealed that behavioral intention (intention to use) (h8) is essential for cloud computing adoption (actual use) by local government employees. this result showed that the intention to use cloud computing positively and significantly influenced the actual use by a local government employee in indonesia. it is in line with past studies of it adoption, such as information technology (venkatesh et al., 2003) and mbanking adoption (oliveira et al., 2014). in the context of government, the intention of use also affected significantly on actual use, such as e-government (voutinioti, 2013; weerakkody et al., 2013). conclusion this study identifies three determinants of cloud computing adoption by local government: performance expectancy, effort expectancy, and perceived availability. in addition, this research revealed perceived availability influenced the intention to use cloud computing in indonesian local government employees, which is consistent with information security control theory (anderson, baskerville, & kaul, 2017). the theory outlines that the information systems are inherently exposed to threats so that the exposure control reasoning aims to manage these risk exposures. perceived availability can be used for viewing it security control from an individual perspective. the results of this study provide important implications for decision-makers, it departments, and local government practitioners. in developing cloud computing initiatives, the findings of this research would be beneficial for the initiator of cloud computing in the indonesian public sector. the initiator of cloud computing can understand the key factors that must be considered for cloud computing adoption so that other government organizations can accept the implementation of cloud computing in the future. further, top management can use the research findings as inputs to develop the strategy, guidelines, and procedure of cloud computing adoption by understanding the influential determinants of cloud computing adoption in their organization. moreover, the study also helps the service provider to create the appropriate types of cloud computing in governments organization. the context of this study was restricted to indonesian local government employees. the local government employees have their characteristics, and it is different from other government employees in the central government. this study did not represent the cloud computing adoption determinants across government organizations more generally. therefore, multi-group analyses may need to be conducted to examine the differences among the type of government (e.g., local government, central government) (haneem, kama, taskin, pauleen, & bakar, 2019). moreover, this study had some limitations as it only used a small sample size. consequently, the results cannot be generalized to local governments in indonesia. using large sample sizes might allow for a better explanation of cloud computing adoption by local government employees. further, the results of the study revealed that social influence, facilitating conditions, perceived confidentiality, and perceived integrity salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 329 had no influence on the adoption of cloud computing by local government employees. it is recommended for future research to introduce the moderator variable to the relationship between those variables in cloud computing adoption. references abeywickrama, m., & rosca, v. (2015). public organizations flying in the cloud : a case study of cloud computing value creation in moldova. master thesis. department of informatics, universitet umea. retrieved from https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:821622/fulltext01.pdf ahmad, m., & hasibuan, z. a. (2012). e-government based on cloud environment in indonesia. seminar nasional aplikasi teknologi informasi 2012 (snati). retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewj42orz7zzpahut7xmbhyiwcfoqfjabegqiahab&url =https%3a%2f%2fjournal.uii.ac.id%2fsnati%2farticle%2fdownload%2f2893%2f 2652&usg=aovvaw0fcum2zkrg7k4ogfcfdvdg ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t alassafi, m, o., alharthi, a., walters, r. j., & wills, g. b. (2017). a framework for critical security factors that influence the decision of cloud adoption by saudi government agencies. telematics and informatics, 34, 996–1010. https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.04.003 alraja, m. n. (2016). the effect of social influence and facilitating conditions on egovernment acceptance from the individual employees’ perspective. polish journal of management studies, 14(2), 18–27. https://doi.org/10.17512/pjms.2016.14.2.02 al-rashedi, a. a. (2014). e-government based on cloud computing and service-oriented architecture. international journal of computer and electrical engineering, 6(3), 201-206. https://doi.org/10.7763/ijcee.2014.v6.822 al-ruithe, m., benkhelifa, e., & hameed, k. (2017). current state of cloud computing adoption an empirical study in major public sector organizations of saudi arabia (ksa). procedia computer science, 110, 378-385. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.06.080 alshehri, m., drew, s., & alghamdi, r. (2013). analysis of citizens acceptance for egovernment services: applying the utaut model. international conference theory and practice in modern computing and internet applications and research, 69–76. retrieved from https://arxiv.org/abs/1304.3157 anderson, c., baskerville, r. l., & kaul, m. (2017). information security control theory: achieving a sustainable reconciliation between sharing and protecting the privacy of information. journal of management information systems, 34(4), 1082-1112. https://doi.org/10.1080/07421222.2017.1394063 anderson, j. c., & gerbing, d. w. (1988). structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. psychological bulletin, 103(3), 411-423. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411 aryani, r. a. i., herwanti, r. t., & basuki, p. (2018). the effect of perception of use, ease, security, and confidentiality to use e-filing (study in the tax office pratama raba bima). international journal of scientific research and management, 6, 4, 294–304. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v6i4.em08 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:821622/fulltext01.pdf https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:821622/fulltext01.pdf https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj42orz7zzpahut7xmbhyiwcfoqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal.uii.ac.id%2fsnati%2farticle%2fdownload%2f2893%2f2652&usg=aovvaw0fcum2zkrg7k4ogfcfdvdg https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj42orz7zzpahut7xmbhyiwcfoqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal.uii.ac.id%2fsnati%2farticle%2fdownload%2f2893%2f2652&usg=aovvaw0fcum2zkrg7k4ogfcfdvdg https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj42orz7zzpahut7xmbhyiwcfoqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal.uii.ac.id%2fsnati%2farticle%2fdownload%2f2893%2f2652&usg=aovvaw0fcum2zkrg7k4ogfcfdvdg https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj42orz7zzpahut7xmbhyiwcfoqfjabegqiahab&url=https%3a%2f%2fjournal.uii.ac.id%2fsnati%2farticle%2fdownload%2f2893%2f2652&usg=aovvaw0fcum2zkrg7k4ogfcfdvdg https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.04.003 https://doi.org/10.17512/pjms.2016.14.2.02 https://doi.org/10.7763/ijcee.2014.v6.822 https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.06.080 https://arxiv.org/abs/1304.3157 https://doi.org/10.1080/07421222.2017.1394063 https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.3.411 https://doi.org/10.18535/ijsrm/v6i4.em08 salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 330 azidin, s.s., romle, a. r., & mansor, m. h. (2015). overarching unified theory of acceptance and use of technology(utaut) model on the factors effecting behavioral intention towards e-government adoption in malaysia. international journal of administration and governance, 1(10), 106-110. bourne, j. (2018). alibaba cloud opens up first indonesian data centre. cloudtech. retrieved from https://www.cloudcomputing-news.net/news/2018/mar/16/alibabacloud-opens-first-indonesian-data-centre/ bsa, the software alliance. (2018). indonesia falls in updated bsa global cloud computing scorecard ’s rankings. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewj5o5oe8zzpahwpex0khu1ndxgqfjabegqiarab&u rl=https%3a%2f%2fcloudscorecard.bsa.org%2f2018%2fpdf%2fbsa_2018_glob al_cloud_scorecard.pdf&usg=aovvaw36pjqqo1_eitgyy2mnxkp9 carnall, c. (2017). awareness, attitude, and purchase intention's influence on the response to the out of stock of organic yogurts. dissertation. retrieved from https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/22133/1/msc%20dissertation%20ca rolina%20carnall.pdf chaeikar, s. s., jafari, m., taherdoost, h., & chaei kar, n. s. (2012). definitions and criteria of cia security triangle in electronic voting system. international journal of advanced computer science and information technology ijacsit, 1(1), 1–10. retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.428.9741&rep=rep1&typ e=pdf chandrasekaran, a., & kapoor, m. (2011). state of cloud computing in the public sector–a strategic analysis of the business case and overview of initiatives across asia pacific. frost & sullivan. chin, w. w. (1998). commentary: issues and opinion on structural equation modeling. mis quarterly 22. davis, f.d. (1989). perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. mis quarterly, 13, 319-340. deventer, m. v., klerk, n. d., & bevan-dye, a. (2017). influence of perceived integrity and perceived system quality on generation y students’ perceived trust in mobile banking in south africa. banks and bank systems, 12(1), 128-134. https://doi.org/10.21511/bbs.12(1-1).2017.05 dwivedi, y, k., rana, n.p., jeyaraj, a., clement, m., & williams, m.d. (2017). reexamining the unified theory of acceptance and use of technology (utaut): towards a revised theoretical model. information systems frontiers, 21(1), 719-734. https://doi.org/10.1007/s10796-017-9774-y goode, s., lin, c., tsai, j. c., & jiang, j. j. (2015). rethinking the role of security in client satisfaction with software-as-a-service (saas) providers. decision support systems, 70, 73-85. https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.12.005 gupta, b., dasgupta, s., & gupta, a. (2008). adoption of ict in a government organization in a developing country: an empirical study. journal of strategic information systems, 17(2), 140-154. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.12.004 hair, j. f., sarstedt, m., ringle, c. m & mena, j. a. (2012). an assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. journal of the academy of marketing science, 40, 414–33. https://doi.org/10.1007/s11747-0110261-6 haneem, f., kama, n., taskin, n., pauleen, d., & bakar, n. a. a. (2019). determinants of master data management adoption by local government organizations : an https://www.cloudcomputing-news.net/news/2018/mar/16/alibaba-cloud-opens-first-indonesian-data-centre/ https://www.cloudcomputing-news.net/news/2018/mar/16/alibaba-cloud-opens-first-indonesian-data-centre/ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5o5oe8zzpahwpex0khu1ndxgqfjabegqiarab&url=https%3a%2f%2fcloudscorecard.bsa.org%2f2018%2fpdf%2fbsa_2018_global_cloud_scorecard.pdf&usg=aovvaw36pjqqo1_eitgyy2mnxkp9 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5o5oe8zzpahwpex0khu1ndxgqfjabegqiarab&url=https%3a%2f%2fcloudscorecard.bsa.org%2f2018%2fpdf%2fbsa_2018_global_cloud_scorecard.pdf&usg=aovvaw36pjqqo1_eitgyy2mnxkp9 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5o5oe8zzpahwpex0khu1ndxgqfjabegqiarab&url=https%3a%2f%2fcloudscorecard.bsa.org%2f2018%2fpdf%2fbsa_2018_global_cloud_scorecard.pdf&usg=aovvaw36pjqqo1_eitgyy2mnxkp9 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewj5o5oe8zzpahwpex0khu1ndxgqfjabegqiarab&url=https%3a%2f%2fcloudscorecard.bsa.org%2f2018%2fpdf%2fbsa_2018_global_cloud_scorecard.pdf&usg=aovvaw36pjqqo1_eitgyy2mnxkp9 https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/22133/1/msc%20dissertation%20carolina%20carnall.pdf https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/22133/1/msc%20dissertation%20carolina%20carnall.pdf http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.428.9741&rep=rep1&type=pdf http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.428.9741&rep=rep1&type=pdf https://doi.org/10.21511/bbs.12(1-1).2017.05 https://doi.org/10.1007/s10796-017-9774-y https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.12.005 https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.12.004 https://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6 https://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6 salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 331 empirical study. international journal of information management, 45, 25–43. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.007 hartono, e., holsapple, c. w., kim, k.y., na, k.s., & simpson, j.t. (2014). measuring perceived security in b2c electronic commerce website usage: a respecification and validation. decision support systems, 62, 11–21. https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.02.006 hartono, e., kim, k. y., na, k. s., simpson, j.t., & berkowitz, d. (2013). perceived site security as a second order construct and its relationship to e-commerce site usage. advances in information systems and technologies, 206, 1075-1085. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36981-0_102 hartono, j. (2017). membangun it savy untuk menjadi organisasi digital master (chapter 1). yogyakarta: penerbit andi. hermana, b., & silfianti, w. (2011). evaluating e-government implementation by local government: digital divide in internet-based public services in indonesia. international journal of business and social science, 2(3), 156–64. retrieved from http://www.ijbssnet.com/journals/vol._2_no._3_%5bspecial_issue__january_2011%5d/18.pdf hossain, a., quaresma, r., & rahman, h. (2019). investigating factors influencing the physicians' adoption of electronic health record (ehr) in the healthcare system of bangladesh: an empirical study. international journal of information management, 44, 76– 87. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.09.016 janssen, m., & joha, a. (2011). challenges for adopting cloud-based software as a service (saas) in the public sector. proceedings of european conference on information systems, ecis, 1–12. retrieved from http://aisel.aisnet.org/ecis2011?utm_source=aisel.aisnet.org%2fecis2011%2f80&ut m_medium=pdf&utm_campaign=pdfcoverpages jemmy. (2014). leading end-to-end ict company in indonesia. e-governance and cloud computing. retrieved from http://anitanet.staff.ipb.ac.id/files/2014/09/telkom_governance-cloudcomputing-v2.pdf john, g. (1984). an empirical investigation of some antecedents of opportunism in a marketing channel. journal of marketing research, 21(3), 278 to 289. https://doi.org/10.1177/002224378402100305 jones, s. (2015). cloud computing procurement and implementation: lessons learnt from a united kingdom case study. international journal of information management, 35(6), 712716. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.007 jr hair, j. f., black, w. c., babin, b. j, & anderson, r. e. (2014). multivariate data analysis. edinburg: pearson education limited. lian, j-w., yen, d. c., & wang, y-t. (2014). an exploratory study to understand the critical factors affecting the decision to adopt cloud computing in taiwan hospital. international journal of information management, 34(1), 28–36. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.09.004 liang, y., qi, g., wei, k., & chen, j. (2017). exploring the determinant and influence mechanism of e-government cloud adoption in government agencies in china. government information quarterly, 34(3), 481–95. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.06.002 macias, f., & thomas, g. (2011). cloud computing advantages in the public sector. white paper. retrieved from http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10. 4018/978-1-4666-8629-8.ch009 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.007 https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.02.006 https://doi.org/10.1007/978-3-642-36981-0_102 http://www.ijbssnet.com/journals/vol._2_no._3_%5bspecial_issue_-_january_2011%5d/18.pdf http://www.ijbssnet.com/journals/vol._2_no._3_%5bspecial_issue_-_january_2011%5d/18.pdf https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.09.016 http://aisel.aisnet.org/ecis2011?utm_source=aisel.aisnet.org%2fecis2011%2f80&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdfcoverpages http://aisel.aisnet.org/ecis2011?utm_source=aisel.aisnet.org%2fecis2011%2f80&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdfcoverpages http://anitanet.staff.ipb.ac.id/files/2014/09/telkom_governance-cloud-computing-v2.pdf http://anitanet.staff.ipb.ac.id/files/2014/09/telkom_governance-cloud-computing-v2.pdf https://doi.org/10.1177/002224378402100305 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.007 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.09.004 https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.06.002 http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.%204018/978-1-4666-8629-8.ch009 http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.%204018/978-1-4666-8629-8.ch009 salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 332 microsoft foundation. (2016). modernizing the public sector through the cloud. retrieved from https://researchictafrica.net/wp/wp-content/uploads/2017/10/cloudcomputing-in-the-public-sector-final-25052017_v03.pdf ministry of home affairs of the republic of indonesia. (2014). pembentukan daerah-daerha otonom di indonesia sampai dengan tahun 2014. retrieved from http://otda.kemendagri.go.id/cms/images/submenu/total_daerah_otonom.pdf mohammed, f., ibrahim, o., & ithnin, n. (2016). factors influencing cloud computing adoption for e-government implementation in developing countries: instrument development. journal of systems and information technology, 18(3), 297-327. https://doi.org/10.1108/jsit-01-2016-0001 nist. (2013). nist cloud computing standards roadmap. retrieved from https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.500-291r2.pdf oliveira, t., faria, m., thomas, m. a & popovič, a. (2014). extending the understanding of mobile banking adoption: when utaut meets ttf and itm. international journal of information management, 34(5), 689-703. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.06.004 ooi, k. b., lee, v. h., tan, g. w. h., hew, t. s., & hew, j. j. (2018). cloud computing in manufacturing: the next industrial revolution in malaysia? expert systems with applications, 93, 376–94. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.10.009 pross, l. (2016). trust in the cloud. master thesis. retrieved from http://essay.utwente.nl/71524/1/pross_ma_bms.pdf qadir, s., & quadri, s. m. k. (2016). information availability: an insight into the most important attribute of information security. journal of information security, 7(3) 185-94, https://doi.org/10.4236/jis.2016.73014 rabaa’i, a. a. (2017). the use of utaut to investigate the adoption of e-government in jordan: a cultural perspective. international journal of business information systems, 24(3), 285. https://doi.org/10.1504/ijbis.2017.10002806 sallehudin, h., razak, r.c., & ismail, m. (2015). factors influencing cloud computing adoption in the public sector: an empirical analysis. journal of entrepreneurship and business, 3(1), 30-45. https://doi.org/10.17687/jeb.0301.03 saxena, s., & janssen, m. (2017). examining open government data (ogd) usage in india through the utaut framework. foresight, 19(4), 421-436. https://doi.org/10.1108/fs-02-2017-0003 silic, m., & back, a. (2015). the influence of risk factors in the decision-making process for open source software adoption. international journal of information technology & decision making, 15(1), 151-185. https://doi.org/10.1142/s0219622015500364 skis, t & sthephanides, g. (2005). the concept of security and trust in electronic payments. computer & security, 24(1), 10-15. https://doi.org/10.1016/j.cose.2004.11.001 susanto, t. d., & goodwin, r. (2010). actors influencing citizen adoption of sms-based e-government services. electronic journal of e-government, 8(1), 55-71. retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja &uact=8&ved=2ahukewjnqa6ny53pahuywcskhvlckmqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ejeg.com%2fissue%2fdownl oad.html%3fidarticle%3d165&usg=aovvaw2tu6zrda-sxtg3th13xqzo udo, g., bagachi, k., & maity, m. (2016). exploring factors affecting digital piracy using the norm activation and utaut models: the role of national culture. journal of business ethics, 135(3), 517-541. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2484-1 https://researchictafrica.net/wp/wp-content/uploads/2017/10/cloud-computing-in-the-public-sector-final-25052017_v03.pdf https://researchictafrica.net/wp/wp-content/uploads/2017/10/cloud-computing-in-the-public-sector-final-25052017_v03.pdf http://otda.kemendagri.go.id/cms/images/submenu/total_daerah_otonom.pdf https://doi.org/10.1108/jsit-01-2016-0001 https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.500-291r2.pdf https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.06.004 https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.10.009 http://essay.utwente.nl/71524/1/pross_ma_bms.pdf https://doi.org/10.4236/jis.2016.73014 https://doi.org/10.1504/ijbis.2017.10002806 https://doi.org/10.17687/jeb.0301.03 https://doi.org/10.1108/fs-02-2017-0003 https://doi.org/10.1142/s0219622015500364 https://doi.org/10.1016/j.cose.2004.11.001 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjnqa6ny53pahuywcskhv-lckmqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ejeg.com%2fissue%2fdownload.html%3fidarticle%3d165&usg=aovvaw2tu6zrda-sxtg3th13xqzo https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjnqa6ny53pahuywcskhv-lckmqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ejeg.com%2fissue%2fdownload.html%3fidarticle%3d165&usg=aovvaw2tu6zrda-sxtg3th13xqzo https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjnqa6ny53pahuywcskhv-lckmqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ejeg.com%2fissue%2fdownload.html%3fidarticle%3d165&usg=aovvaw2tu6zrda-sxtg3th13xqzo https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewjnqa6ny53pahuywcskhv-lckmqfjabegqiahab&url=http%3a%2f%2fwww.ejeg.com%2fissue%2fdownload.html%3fidarticle%3d165&usg=aovvaw2tu6zrda-sxtg3th13xqzo https://doi.org/10.1007/s10551-014-2484-1 salam & ali determining factors of cloud computing adoption: … journal of accounting and investment, 2020 | 333 venkatesh, v., morris, m. g., davis, g.b & davis, f.d. (2003). user acceptance of information technology: toward a unified view. mis quarterly, 27(3), 425-478. https://doi.org/10.2307/30036540 voutinioti, a. (2013). determinants of user adoption of e-government services in greece and the role of citizen service centres. procedia technology, 8, 238-244. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.11.033 wang, m. h. (2016). factors influencing usage of e-learning systems in taiwan's public sector: applying the utaut model. advances in management & applied economics, 6(6), 63-82. retrieved from http://www.scienpress.com/upload/amae%2fvol%206_6_5.pdf weerakkody, v., el-haddadeh, r., al-sobhi, f., shareef, m. a., & dwivedi, y. k. (2013). examining the influence of intermediaries in facilitating e-government adoption: an empirical investigation. international journal of information management, 33(5), 716725. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.05.001 yigitbasioglu, o. (2014). modeling the intention to adopt cloud computing services: a transaction cost theory perspective. australian journal of information systems, 18(3), 193–210. https://doi.org/10.3127/ajis.v18i3.1052 zwattendorfer, b., & tauber, a. (2013). the public cloud for e-government. international journal of distributed systems and technologies, 4(4), 1-14. https://doi.org/10.4018/ijdst.2013100101 https://doi.org/10.2307/30036540 https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.11.033 http://www.scienpress.com/upload/amae%2fvol%206_6_5.pdf https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.05.001 https://doi.org/10.3127/ajis.v18i3.1052 https://doi.org/10.4018/ijdst.2013100101 pendahuluan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 issn: 1411-6227 219 analisis hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan reni yendrawati email : reniyendrawati@gmail.com universitas islam indonesia abstract this study sought to determine the relationship between the professionalism of auditors as independent variables with the dependent variable is the level of materiality considerations in the process of auditing the financial statements. respondents are professionals working in the public accounting firm in the city of yogyakarta, both as an intern, junior auditors, senior auditors, supervisors, managers and partners. with nonprobabilitas sampling method, this research seeks to collect information from respondents available at the time of the study to provide information needed in research. questionnaires are used as a tool to measure the variables used in the study. the hypothesis was tested using kendall tau nonparametric statistical methods to determine whether there is a relationship between the level of professionalism of the auditor's consideration of materiality in the process of auditing the financial statements. from the tests carried out showed that the auditors professionalism variables associated significantly and positively associated with variable levels of materiality considerations in the process of auditing the financial statements are indicated by = 0.570. each dimension of professionalism of auditors, namely: dedication, social obligations, selfreliance, confidence in the regulatory profession, relationships with colleagues is significantly and positively associated with variable levels of materiality considerations. that relationship suggests that the more an auditor that has a high dedication to the profession, have a high awareness that the audit profession is a profession that is trusted by the people, has the mental attitude of self-contained, have confidence in the quality of self and peers who are equally understand the work of auditing reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 220 and having relations with other professions will be able to make extensive consideration materiality levels better. key words: professionalism, external auditors, materiality. abstrak penelitian ini berusaha untuk mengetahui hubungan antara profesionalisme auditor sebagai variabel independen dengan variabel dependen yaitu pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. responden penelitian ini adalah para profesional yang bekerja di kantor akuntan publik di kota yogyakarta baik sebagai karyawan magang, auditor junior, auditor senior, supervisor, manajer maupun partner. dengan metode nonprobabilitas sampling, penelitian ini berusaha mengumpulkan informasi dari responden yang tersedia pada saat dilakukannya penelitian untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. kuisioner digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian. hipotesis diuji dengan menggunakan metode statistik nonparametrik kendall tau untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel profesionalisme auditor berhubungan secara signifikan dan positif dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan yang ditunjukkan oleh )( = 0,570 . masing-masing dimensi profesionalisme auditor, yaitu : pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, hubungan dengan rekan seprofesi berhubungan secara signifikan dan positif dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas. hubungan tersebut menunjukkan bahwa semakin seorang auditor itu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi, memiliki kesadaran yang tinggi bahwa profesi auditor adalah profesi yang dipercaya masyarakat, memiliki sikap mental mandiri, memiliki keyakinan terhadap kualitas diri dan rekan seprofesi yang sama-sama memahami pekerjaan pengauditan dan memiliki relasi dengan sesama profesi yang luas akan dapat membuat pertimbangan tingkat materialitas yang lebih baik. kata kunci: profesionalisme, auditor eksternal, materialitas. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 221 pendahuluan latar belakang masalah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor eksternal karena: (a) adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya, (b) laporan keuangan ada kemungkinan mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, (c) laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (kdpplk) dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan menyebutkan terdapat empat karakteristik pokok yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pembuatan keputusan, yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan , dan dapat diperbandingkan. untuk mendapatkan karakteristik relevan dan keandalan tersebut dibutuhkan audit oleh auditor eksternal. di era globalisasi sekarang ini, dimana bisnis tidak lagi mengenal batas negara, kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipercaya tidak dapat dielakkan lagi. eksternal auditor yang independen menjadi salah satu profesi yang dicari. profesi auditor diharapkan oleh banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan pada pemeriksaan dan pendapat yang diberikan sehingga profesionalisme menjadi tuntutan utama seseorang yang bekerja sebagai auditor eksternal. gambaran seseorang yang profesional dalam profesi eksternal auditor dicerminkan dalam lima dimensi oleh hall r (syahrir, 2002 : 7), yaitu : (1) pengabdian pada profesi, (2) kewajiban sosial, (3) kemandirian, (4) kepercayaan terhadap peraturan profesi, (5) hubungan dengan rekan seprofesi. eksternal auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. untuk memenuhi perannya yang membutuhkan tanggung jawab yang besar, eksternal auditor harus mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman yang memadai sebagai eksternal auditor. dalam melaksanakan audit, eksternal auditor mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam standar auditing . salah satu standar yang harus dipenuhi dalam pekerjaan audit adalah perencanaan audit. di dalam perencanaan audit dikatakan bahwa auditor antara lain harus reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 222 mempertimbangkan berbagai resiko audit dan tingkat materialitas awal untuk tujuan audit. the financial accounting standard board (fasb) menerbitkan pedoman dan issue yang membahas tentang materialitas . dalam issue tersebut dijelaskan bahwa tidak ada standar umum untuk materialitas yang dapat diformulasikan dalam rekening, semua pertimbangan yang masuk kedalam kebijakan karena pengalaman auditor (fasb, 1980 : para 131). statement on auditing standard (sas) no 47 menyatakan tentang materialitas sebagai berikut : kebijakan materialitas dibuat dalam kaitannya dengan kegiatan sekelilingnya dan melibatkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama dengan entitas yang lain, tergantung pada ukuran entitas tersebut (aicpa, 1983 : para 5). aicpa juga menyebutkan bahwa risiko audit dan meterialitas perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi prosedur audit (aicpa, 1983 : para 6). risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (mulyadi, 2002 : 165). pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. rumusan masalah penelitian berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara profesionalisme eksternal auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas untuk tujuan audit laporan keuangan klien ? tujuan penelitian penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat meterialitas untuk tujuan audit laporan keuangan. kerangka teoritis profesionalisme auditor dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. perilaku jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 223 profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional. hall r (syahrir; 2002 : 7) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi : (1) pengabdian pada profesi (dedication), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material. (2) kewajiban sosial (social obligation), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. (3) kemandirian (autonomy demands), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain. (4) keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. (5) hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya. penelitian dengan menggunakan dimensi profesionalisme seperti tersebut diatas belum diteliti secara lebih luas, tetapi beberapa penelitian empiris mendukung bahwa profesionalisme adalah bersifat multidemensi walaupun tidak selalu identik bila diterapkan pada anggota kelompok yang berbeda. iai pada kongres viii tahun 1998 memutuskan prinsip etika profesi ikatan akuntan indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam aturan etika kompartemen akuntan publik iai. dalam kongres tersebut iai menyatakan pengakuan tanggung jawab profesi kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. prinsip-prinsip ini memandu dalam pemenuhan tanggung jawab profesional dan sebagai landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat, reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 224 bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi. terdiri dari delapan prinsip sebagai berikut : (1) prinsip tanggung jawab profesi menyatakan bahwa sebagai profesional, anggota iai mempunyai peranan penting dalam masyarakat, terutama kepada semua pemakai jasa profesional mereka dan bertanggung jawab dalam mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri sendiri bersama-sama dengan sesama rekan anggota. (2) prinsip kepentingan publik menyatakan bahwa setiap anggota berkewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. (3) prinsip integritas mengakui integritas sebagai kualitas yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. (4) prinsip objektivitas mengharuskan anggota untuk menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. (5) prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk selalu menjaga dan memelihara kompetensi profesional serta ketekunan dalam melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan kemampuan. (6) prinsip kerahasiaan mengharuskan anggota untuk menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pekerjaan dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali ada kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. (7) prinsip perilaku profesional menuntut anggota untuk berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesi. (8) prinsip standar teknis mengharuskan anggota untuk menaati standar teknis dan standar profesional yang relevan dalam melaksanakan penugasan audit. materialitas materialitas sebagai konsep dalam audit mengukur lingkup audit. materialitas audit menggambarkan jumlah maksimum kemungkinan terdapat kekeliruan dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut masih dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum ( william j, 1987 ). dua alasan mengapa konsep materialitas penting dalam audit, yaitu : (a) sebagian jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 225 pemakai informasi akuntansi tidak dapat memahami informasi akuntansi dengan mudah, maka pengungkapan data penting harus dipisahkan dari data yang tidak penting, karena pengungkapan data penting yang bersamaan dengan data tidak penting cenderung menyesatkan pemakai laporan keuangan, (b) proses pemeriksaan akuntansi dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat jaminan (guarantee) yang layak mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pada suatu waktu tertentu (berstein, l dalam bernawati, 1994 : 19). konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan standar auditing yang berlaku. standar auditing merupakan ukuran kualitas pelaksanaan auditing yang berarti auditor menggunakan standar auditing sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit dan dalam laporannya. standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. materialitas terutama berhubungan dengan standar auditing pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. sa seksi 312 mengenai risiko dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor menentukan materialitas dalam : (1) perencanaan audit dan merancang prosedur audit, dan (2) mengevaluasi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. dalam perencanaan audit, auditor melakukan pertimbangan awal terhadap materialitas. pertimbangan tersebut terdiri dari dua tingkatan, (1) pertimbangan pada tingkat laporan keuangan, (2) pertimbangan pada tingkat saldo akun. pada tingkat laporan keuangan materialitas dihitung sebagai keseluruhan salah saji minimum yang dianggap penting atau material atas salah satu laporan keuangan. hal ini disebabkan karena laporan keuangan pada dasarnya adalah saling terkait satu sama lain dan sama halnya dengan prosedur audit yang dapat berkaitan dengan lebih dari satu laporan keuangan. pada tingkat saldo akun, materialitas merupakan salah saji terkecil yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang material. dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat ini auditor harus juga mempertimbangkan dengan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena salah saji yang mungkin tidak material secara individu dapat bersifat material terhadap laporan keuangan bila digabungkan dengan saldo akun yang lain . pertimbangan materialitas pada saat perencanaan audit mungkin berbeda dengan pertimbangan materialitas pada saat evaluasi laporan keuangan karena (1) keadaan yang melingkupi berubah, (2) adanya informasi tambahan selama proses audit ( mulyadi 2002 : 159 ). pertimbangan materialitas (materiality judgment) bukanlah pertimbangan yang dibuat tanpa dasar tertentu. pertimbangan materialitas merupakan pertimbangan profesional yang dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang meletakkan reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 226 kepercayaan pada laporan keuangan (spap 2001, sa seksi 312 : para 10). pertimbangan materialitas tersebut dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. keadaan yang melingkupinya mengandung arti bahwa dalam menentukan materialitas faktor keadaan entitas patut diperhatikan. pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji sedangkan pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan, salah saji yang secara kuantitatif tidak material bisa menjadi material secara kualitatif (spap 2001, sa seksi 312 : para 11). the american accounting association (aaa) mengklasifikasi faktor yang dipertimbangkan dalam pertimbangan materialitas tersebut : (1) karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikasi kuantitatif. a. besarnya suatu item (lebih besar/kecil) relatif terhadap pengharapan normal. b. besarnya suatu item relatif terhadap item-item serupa (relatif terhadap total dari terjadinya laba periode tersebut dan lain-lain). (2) karakteristik-karakteristik yang mempunyai signifikasi kualitatif. a. tindakan bawaan penting, aktifitas atau kondisi yang tercerminkan (tidak bias, tidak diharapkan, pelanggaran terhadap kontrak ). b. sifat bawaan penting suatu item sebagai indikator dari bagian kejadian dimasa mendatang yang mungkin (pikiran mengenai perubahan dalam praktek usaha dan lain-lain). the cost accounting standard board (casb) memberikan kriteria yang lebih luas sebagai berikut : (1) jumlah dollar absolut yang terlibat … (2) jumlah biaya kontrak total dibandingkan dengan jumlah yang sedang dipertimbangkan (3) hubungan antara item biaya dan tujuan biaya (4) pengaruh terhadap pendanaan pemerintah (5) hubungan dengan harga (6) pengaruh kumulatif item yang tidak material secara individu semua faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan secara bersamasama, tidak dapat ditentukan secara individu (bernawati, 1994 : 37). pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti, bagaimana bukti itu akan diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut. kecukupan bukti audit digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 227 pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit, seperti yang tersebut dalam standar pekerjaan lapangan ketiga. dengan memperhatikan sifat audit yang memberikan keyakinan (assurance) atas kewajaran penyajian laporan keuangan, maka akan timbul risiko tidak ditemukannya hal-hal yang material. risiko audit merupakan risiko yang terjadi karena auditor tanpa sengaja tidak memodifikasi pendapatnya secara tepat terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material (spap 2001, sa seksi 312.02 ). risiko audit diperhitungkan dalam audit karena dalam hal bukti audit yang diperoleh, auditor hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai , bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. semakin yakin auditor akan pendapat yang diberikannya maka semakin rendah risiko audit yang bersedia ditanggungnya. pada akhir proses audit, risiko yang diharapkan atas laporan keuangan secara keseluruhan berada pada tingkat yang rendah (mulyadi, 2002 : 166). risiko dan materialitas mempunyai hubungan terbalik, jika tingkat materialitas yang dapat diterima dinaikkan maka risiko audit akan berkurang dan sebaliknya. dalam melakukan audit, auditor harus memperhatikan hubungan tersebut. risiko seperti halnya materialitas mempengaruhi penerapan prinsip akuntansi berterima umum, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan. oleh karena itu risiko juga harus dipertimbangkan dalam : (a) perencanaan audit dan merancang prosedur audit, dan (b) mengevaluasi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. hubungan antara profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas materialitas dan risiko audit dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh ikatan akuntan indonesia (iai pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadahi dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. sebagai auditor profesional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. didalam perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 228 auditor itu profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas. profesionalisme auditor tersebut dapat diukur melalui : pengabdian auditor terhadap profesi, kesadaran auditor akan kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. penelitian serupa pernah dilakukan oleh theresia dkk pada tahun 2003 di kap semarang. hasilnya menyimpulkan bahwa dimensi profesionalisme mempunyai hubungan korelasi yang positif dengan pertimbangan materialitas. metode penelitian penelitian ini bersifat correlation study yang bermaksud untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, dalam hal ini profesionalisme auditor dengan variabel dependen, berupa pertimbangan materialitas. populasi dan sampel penelitian populasi penelitian ini adalah akuntan atau lulusan jurusan akuntansi yang bekerja pada kantor akuntan publik ( kap ) yang berada di kota yogyakarta. kantor akuntan publik yang terdapat di yogyakarta ada tujuh berdasarkan website iai tahun 2003, yaitu : (1) kap hadori dan rekan (2) kap bambang hartadi (3) kap henry susanto (4) kap abdul muntalib (5) kap sri suharni (6) kap hadiono (7) kap kumalahadi sampel responden dalam penelitian ini adalah para profesional yang bekerja di kantor akuntan publik baik sebagai karyawan magang, auditor junior, auditor senior, supervisor, manajer maupun partner. metode pemilihan sampel yang digunakan adalah nonprobabilitas sampling, yaitu apabila setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan kemudahan ( convenience sampling ), yang mengumpulkan informasi dari elemen populasi yang tersedia pada saat dilakukannya penelitian untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. alasan penggunaan metode ini adalah karena keterbatasan jumlah auditor yang dapat ditemui untuk dijadikan responden. kuisioner dititipkan pada jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 229 profesional yang bekerja di kantor akuntan publik untuk kemudian dibagikan kepada auditor yang bekerja sebagai karyawan di kantor tersebut pada jangka waktu dilakukannya penelitian ini. metode pengumpulan data data pada penelitian ini adalah data yang berupa opini subjek penelitian secara individual dengan metode survey, yaitu dengan mengajukan pertanyaan tertulis melalui kuisioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. data yang diambil dari opini terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuisioner tersebut mewakili variabel-variabel yang akan diukur. definisi operasional variabel untuk mengukur profesionalisme auditor, digunakan 5 dimensi profesionalisme auditor. seorang auditor dikatakan profesional apabila auditor memiliki perilaku profesional sebagai cerminan dari sikap profesionalisme. konsep profesionalisme yang dikembangkan bagi para eksternal auditor tersebut merupakan konsep yang dilihat dari level individual. seorang eksternal auditor yang dianggap profesional harus memiliki : (1) pengabdian pada profesi, (2) kewajiban sosial, (3) kemandirian, (4) keyakinan pada profesi, (5) hubungan dengan sesama profesi. dari berbagai dimensi pembentuk konstruk “profesionalisme auditor” yang telah disebut diatas, dikembangkan 24 pertanyaan yang dapat mengukur konstruk tersebut, yang ditunjukkan pada tabel 1. tabel 1 pengembangan konstruk variabel independen (profesionalisme auditor) konstruk dimensi pengukur pengabdian pada profesi 8 item pertanyaan profesionalisme kewajiban sosial 5 item pertanyaan auditor kemandirian 3 item pertanyaan kepercayaan pada profesi 3 item pertanyaan hubungan dengan sesama profesi 5 item pertanyaan menurut william j. (1987) materialitas merupakan suatu konsep yang penting dalam akuntansi dan auditing. konsep materialitas dalam audit reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 230 mendasari penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diaudit adalah akurat, karena auditor tidak memeriksa semua transaksi yang terjadi pada tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasi secara semestinya kedalam laporan keuangan. auditor kemudian melandaskan keyakinannya dalam membentuk pendapat dengan menggunakan konsep materialitas dan risiko. konsep risiko menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk merubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. auditor menentukan materialitas dan risiko audit pada saat (1) perencanaan dan penyusunan prosedur audit, (2) mengevaluasi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. pada saat perencanaan audit, auditor menetapkan materialitas pada dua tingkat, yaitu (1) tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor mencakup kewajaran atas keseluruhan laporan keuangan, (2) tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun untuk mencapai kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. risiko audit, seperti halnya materialitas ditetapkan menjadi dua bagian, yaitu (1) risiko audit keseluruhan yang berhubungan dengan semua laporan keuangan, yang berarti pada saat perencanaan, auditor menentukan besarnya resiko yang dapat ditanggung dalam menyatakan laporan keuangan disajikan secara wajar, walau sebenarnya laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material, (2) risiko audit individual yang berhubungan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan, karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun – akun secara individual dan ada beberapa akun tertentu yang seringkali sangat penting karena besarnya saldo atau frekuensi transaksi atas akun tersebut. pertimbangan pada saat perencanaan audit dapat berbeda dengan pertimbangan pada saat evaluasi laporan keuangan keseluruhan karena (1) keadaan yang melingkupinya berubah, (2) adanya tambahan informasi selama audit berlangsung. tidak adanya standar yang umum untuk materialitas yang diformulasikan dalam rekening menyebabkan pertimbangan materialitas menjadi masalah kebijakan profesional dan dapat dipengaruhi oleh persepsi auditor terhadap kebutuhan yang berdasarkan pada profesionalisme auditor. auditor dengan profesionalisme yang tinggi diharapkan mampu memberikan ketepatan dalam pertimbangan tingkat materialitas atas laporan keuangan. dari berbagai pembahasan mengenai konstruk “tingkat materialitas” maka dikembangkan 18 pertanyaan yang dapat mengukur konstruk tersebut, yang ditunjukkan pada tabel 2. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 231 tabel 2. pengembang konstruk variabel dependen (pertimbangan materialitas) konstruk dimensi pengukur / atribut pertimbangan tingkat materialitas 18 item pertanyaan instrumen penelitian kuisioner merupakan pertanyaan yang sudah diformulasikan secara tertulis untuk mendapatkan jawaban dari responden ( indriantoro dan supomo 1999 : 154). kuisioner dibuat berdasarkan penelitian sebelumnya. kuisioner dalam penelitian ini memuat pertanyaan closed end dan opened end mengenai : a. identitas responden, terdiri atas : (1) tanggal pengisian, (2) nama kap, (3) nama responden (dapat tidak diisi), (4) jenis kelamin, (5) usia, (6) lama bekerja di kantor akuntan publik, (7) kedudukan dalam kantor akuntan publik, (8) latar belakang pendidikan akuntansi, (9) kursuskursus dibidang akuntansi, keuangan dan pengauditan yang pernah diperoleh. pada butir keenam yaitu lamanya bekerja di kantor akuntan publik responden depat memilih satu dari tiga pilihan : (1) kurang dari tiga tahun, (2) tiga sampai lima tahun, (3) lebih dari lima tahun. pada butir ke tujuh, yaitu kedudukan dalam kantor akuntan publik dibagi berdasarkan jenjang kedudukan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ( karyawan magang, auditor junior, auditor senior, supervisor, manajer dan partner ). latar belakang pendidikan berjenjang dari d3, s1, s2, s3 atau lain-lain. pada pertanyaan terakhir rensponden dapat mengisi berdasarkan kursus-kursus yang pernah diikuti sebagai tambahan pendidikan diluar pendidikan formal. b. sikap atau pendapat responden terhadap pernyataan tentang profesionalisme auditor dinyatakan dalam skala 1-5 mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. variabel tersebut diwakili oleh 24 pernyataan, sedangkan sikap atau pendapat auditor mengenai pertimbangan materialitas dinyatakan dalam skala 1-5 mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju diwakili oleh 18 pernyataan. daftar kuesioner ada pada lampiran 3. reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 232 teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sumber data dengan cara mengisi kuisioner untuk mendapatkan data primer secara langsung dari responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis. keuntungan menggunakan metode ini adalah kuisioner dilengkapi dengan pilihan jawaban secara closed end question. kuisioner ini disusun dengan skala likert 1-5 yang biasa digunakan sehingga responden diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam menjawab dan akan memudahkan analisis. skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap responden baik menyetujui ataupun tidak menyetujui terhadap pernyataan mengenai suatu objek atau keadaan tertentu dan diminta untuk memberikan jawaban. penilaian dalam skala likert yang digunakan terdiri dari angka : [1] sangat tidak setuju, [2] tidak setuju, [3] ragu-ragu, [4] setuju, [5] sangat setuju. pernyataan dalam kuisioner dapat bersifat mengukur nilai positif atau memihak suatu objek atau sikap dan dapat punya bersifat mengukur nilai negatif atau menentang objek atau sikap. untuk pernyataan yang bernilai negatif angka atau skor penilaian dibalik. agar instrumen yang digunakan dapat mengukur variabel-variabel dalam penelitian dengan baik, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi product moment. sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik cronbach’s alpha. dalam penelitian ini akan diuji apakah terdapat hubungan antara variabel independen : ‘profesionalisme auditor’ dengan variabel dependen : ‘pertimbangan tingkat materialitas’. metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, adalah dengan menggunakan metode kendall-tau, yang dirumuskan dalam model berikut :  121   nn s  keterangan :  koefisien korelasi kendall-tau s = selisih antara nilai positif dan negatif terhadap masing-masing rangking yang diberikan n = jumlah pasangan yang diteliti namun apabila jumlah n lebih dari sama dengan 10 (n 10 ) maka distribusi dapat mendekati distribusi normal dimana memiliki mean (ur) = 0 dan standar deviasi    19 522    nn n r  , sehingga korelasi kendall dapat dicari dengan rumus : jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 233    19 522    nn n z  keterangan : z = korelasi kendall  koefisien korelasi kendall n = jumlah pasangan yang diteliti hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat dari besarnya nilai z, dan arah hubungan korelasi dapat dilihat dari tanda yang dihasilkan nilai z. untuk pengujian signifikansinya, maka ditetapkan apabila probabilitas ( p ) lebih besar dari 0,05 maka h0 diterima, sedangkan apabila probabilitas lebih kecil daripada 0,05 maka h0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. analisis data pengembalian kuisioner dan demografi responden kuisioner dititipkan kepada karyawan kantor akuntan publik yang dituju untuk kemudian diisi oleh para profesional yang bekerja di kantor akuntan publik tersebut. kuisioner tersebut disebarkan mulai tanggal 13 april 2005 dan mulai ditarik kembali pada tanggal 16 mei 2005.: tabel 3. gambaran tingkat penyebaran dan pengisian kuisioner no tempat kuisioner yang kuisioner yang tingkat penelitian disebarkan diisi pengembalian 1 kap hadori dan rekan 10 0 0% 2 kap bambang hartadi 10 7 70% 3 kap hendry susanto 10 0 0% 4 kap abdul muntalib 10 10 100% 5 kap sri suharni 5 4 80% 6 kap hadiono 10 10 100% 7 kap kumalahadi 10 0 0% reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 234 beberapa kantor akuntan publik tidak mengembalikan kuisioner dikarenakan sebagian besar karyawan yang bekerja di kantor tersebut sedang bekerja diluar kota, karyawan yang bekerja di kantor tersebut jarang datang ke kantor tersebut karena memiliki kantor di kota lain, dan karena banyak karyawan yang sedang lembur sehingga tidak menerima kuisioner. tabel 4. gambaran responden penelitian kap kap kap kap total bambang hartadi abdul muntalib sri suharni hadiono jenis kelamin pria 3 5 2 5 15 wanita 4 5 2 5 16 usia 20-25 tahun 5 9 2 4 20 26-30 tahun 0 1 2 3 6 31-35 tahun 2 0 0 0 2 36-40 tahun 0 0 0 2 2 41-45 tahun 0 0 0 0 0 46-50 tahun 0 0 0 1 1 lama bekerja < 3 tahun 5 9 2 7 23 3-5 tahun 2 1 2 1 6 > 5 tahun 0 0 0 2 2 jabatan magang 2 0 0 0 2 auditor junior 4 8 2 1 15 auditor senior 0 1 1 7 9 supervisor 1 1 1 2 5 manajer 0 0 0 0 0 partner 0 0 0 0 0 pendidikan d3 0 1 0 1 2 s1 7 9 4 9 29 jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 235 s2 0 0 0 0 0 s3 0 0 0 0 0 instrumen yang digunakan intik mengukur variabel setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas telah terbukti valid dan reliabel. pengujian hipotesis untuk menguji hipotesis apakah terdapat hubungan antara variabel independen dalam hal ini profesionalisme auditor dengan variabel dependen berupa pertimbangan materialitas, digunakan pengujian dengan menggunakan analisis korelasi kendall tau )( , demikian pula dengan pengujian untuk masing-masing dimensi variabel independen terhadap variabel dependen. metode pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis kendall tau tidak mengisyaratkan perlunya melakukan uji asumsi distribusi karena teknik analisis kendall tau merupakan salah satu bentuk dari statistik nonparametrik dengan data berupa data ordinal (siegel s, 1994 : 38). analisis korelasi ini mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dan arah hubungan antara kedua variabel tersebut. hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5. tabel 5. hasil uji korelasi kendall tau )( variabel independen terhadap variabel dependen no variabel uji kendall )( probabilitas (p) keterangan 1 pengabdian pada profesi 0,450 0,001 p < 0,05 = signifikan 2 kewajiban sosial 0,520 0,000 p < 0,05 = signifikan 3 kemandirian 0,322 0,019 p < 0,05 = signifikan 4 keyakinan pada profesi 0,396 0,004 p < 0,05 = signifikan 5 hubungan dengan sesama profesi 0,370 0,005 p < 0,05 = signifikan 6 profesionalisme auditor 0,570 0,000 p < 0,05 = signifikan dari hasil pengujian, diperoleh koefisien korelasi kendall dengan probabilitas (p) kurang dari 0,05. variabel independen ‘profesionalisme auditor’ memperlihatkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu ‘materialitas’, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis terbukti ( hipotesis nol ditolak ). reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 236 hipotesis pertama yang diajukan (h1) memiliki angka korelasi sebesar 0,450 dengan probabilitas (p) 0,01 (p < 0,05) sehingga ho dapat ditolak. dengan demikian dimensi pengabdian terhadap profesi berhubungan signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. hipotesis kedua yang diajukan (h2) memiliki angka korelasi sebesar 0,520 dengan probabilitas 0,000 (p < 0,05) sehingga ho dapat ditolak. dengan demikian dimensi kewajiban sosial berhubungan signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. hipotesis ketiga yang diajukan (h3) memiliki angka korelasi sebesar 0,322 dengan probabilitas 0,019 (p < 0,05) sehingga ho dapat ditolak. dengan demikian dimensi kemandirian berhubungan signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. hipotesis keempat yang diajukan (h4) memiliki angka korelasi sebesar 0,396 dengan probabilitas 0,04 (p < 0,05) sehingga ho dapat ditolak. dengan demikian dimensi keyakinan terhadap profesi berhubungan signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. hipotesis kelima yang diajukan (h5) memiliki angka korelasi sebesar 0,370 dengan probabilitas 0,05 (p < 0,05) sehingga ho dapat ditolak. dengan demikian dimensi hubungan dengan sesama profesi berhubungan signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. pembahasan dan kesimpulan pembahasan dari hasil pengujian korelasi yang telah dilakukan terhadap variabel independen yaitu ‘profesionalisme auditor’ maupun terhadap dimensidimensi penyusun variabel independen berupa : pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan rekan seprofesi dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor memiliki arah hubungan positif dan secara signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. variabel pengabdian terhadap profesi berkorelasi secara positif dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, sehingga apabila auditor memiliki tingkat pengabdian profesi yang tinggi maka akan mengakibatkan auditor memiliki ketepatan dalam pertimbangan materialitas yang tinggi pula. pengabdian terhadap profesi yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 237 tinggi dapat dilihat dari penggunaan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman auditor dalam menentukan tingkat ketepatan materialitas dan dalam melaksanakan keseluruhan proses audit, keinginan untuk tetap tinggal dan bekerja sebagai auditor apapun yang terjadi dan kepuasan batin yang didapat karena berprofesi sebagai auditor dan memiliki cita-cita sebagai auditor sejak dulu. variabel kewajiban sosial berkorelasi secara positif dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, sehingga apabila auditor memiliki kesadaran kewajiban sosial yang tinggi maka akan mengakibatkan auditor memiliki ketepatan dalam pertimbangan materialitas yang tinggi pula. kewajiban sosial didefinisikan sebagai kesadaran akan pentingnya profesi auditor ditengah masyarakat dan manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dengan adanya profesi auditor tersebut. ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas dipengaruhi oleh kesadaran auditor terhadap kesadaran tersebut. profesi auditor merupakan profesi yang dipercaya untuk menjaga kekayaan negara atau masyarakat dan menciptakan transparansi dalam masyarakat. variabel kemandirian berkorelasi secara positif dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, sehingga apabila auditor memiliki tingkat kemandirian yang tinggi maka akan mengakibatkan auditor memiliki ketepatan dalam pertimbangan materialitas yang tinggi pula. kemandirian sikap mental yang dimiliki oleh auditor diterapkan dalam merencanakan, melaksanakan pemeriksaan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. penentuan tingkat materialitas ditentukan oleh kemampuan auditor tanpa tekanan dan campur tangan dari pihak lain. variabel keyakinan terhadap profesi berkorelasi secara positif dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, sehingga apabila auditor memiliki tingkat keyakinan terhadap profesi yang tinggi maka akan mengakibatkan auditor memiliki ketepatan dalam pertimbangan materialitas yang tinggi pula. keyakinan terhadap profesi merupakan bentuk kepercayaan auditor terhadap kompetensi profesi auditor, bahwa yang berhak untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan seprofesi yang memiliki kompetensi dan pengetahuan dibidang ilmu dan pengetahuan mereka. ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas ditentukan oleh komitmen auditor terhadap pekerjaannya dan kepercayaan auditor terhadap peraturan profesi. variabel hubungan dengan sesama profesi berkorelasi secara positif dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, sehingga apabila auditor memiliki hubungan dengan sesama profesi reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 238 yang tinggi maka akan mengakibatkan auditor memiliki ketepatan dalam pertimbangan materialitas yang tinggi pula. hubungan dengan sesama profesi dibuktikan dengan menjadi anggota organisasi profesi, ikut berpartisipasi dan berinteraksi dengan sesama profesi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh organisasi dan yang paling utama adalah perasaan memiliki organisasi profesi dimana auditor bekerja. ketepatan penentuan tingkat materialitas ditentukan oleh hubungan auditor dengan sesama profesi. kesimpulan berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan dalam bab iv, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) variabel profesionalisme auditor berhubungan signifikan dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai kendall tau )( sebesar 0,570 dengan probabilitas 0,000 ( p < 0,05). (2) variabel dimensi profesionalisme auditor, yaitu pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi berhubungan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, dengan probabilitas kurang dari 0,05. (3) terdapat korelasi yang positif antara variabel profesionalisme auditor dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas ; antara variabel pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas. korelasi yang positif antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam pengauditan laporan keuangan. semakin tinggi tingkat pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam pengauditan laporan keuangan. implikasi dan keterbatasan implikasi temuan hasil penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. auditor eksternal sebagai salah satu profesi yang dipercaya dalam masyarakat dapat menciptakan transparansi dan sistem perekonomian yang lebih baik melalui jasa audit yang diberikan, dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 239 laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum melalui pertimbangan materialitas yang tepat. dengan adanya profesionalisme, para pemakai laporan keuangan dapat mempercayai laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal. auditor profesional memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan di indonesia. keterbatasan penelitian dan saran penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal : (1) jumlah akuntan publik yang menjadi sampel penelitian ini sangat terbatas, yaitu hanya 31 orang. hal ini dikarenakan sangat terbatasnya akuntan publik yang mau menerima dan mengisi kuisioner, disamping itu dilihat dari segi jabatan, mayoritas akuntan publik yang mengisi kuisioner adalah akuntan junior, sehingga kemungkinan pengetahuan dan pengalaman dalam profesi ini masih kurang. (2) lingkup penelitian ini hanya wilayah yogyakarta dan belum mencakup kantor akuntan publik yang memiliki nama bertaraf internasional sehingga data yang diperoleh kurang dapat menggambarkan keadaan auditor yang sebenarnya di indonesia. (3) memperhatikan adanya keterbatasan, maka bagi penelitian selanjutkan perlu diperhatikan beberapa hal berikut : (a) penelitian serupa dilakukan dengan menambah jumlah sampel, dengan mengirimkan kuisioner ke beberapa kota besar di indonesia, seperti jakarta, semarang, surabaya dan diluar pulau jawa agar diperoleh kesimpulan yang lebih baik. (b) pertanyaan-pertanyaan pada kuisioner dibuat ulang, dengan lebih menonjolkan pengertian auditor terhadap materialitas sehingga pengertian auditor terhadap pertimbangan materialitas dapat lebih diketahui. (4) profesionalisme merupakan kualitas diri yang harus dipertahankan oleh auditor terutama dalam melakukan pekerjaannya yang berhubungan dengan pertimbangan profesional. untuk dapat selalu menjaga profesionalisme, auditor perlu pengembangan kualitas atau potensi diri secara emosional maupun spiritual dengan melakukan pelatihan maupun keteladanan. (5) dalam rangka meningkatkan kualitas jasa audit, dalam hal ini pertimbangan materialitas maka auditor sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan, hukum maupun kasus – kasus yang terjadi didalam dan diluar negeri. reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 240 (6) partisipasi auditor dalam organisasi formal atau informal, forum diskusi, seminar, pendidikan profesi berkelanjutan, dapat menambah wawasan auditor terutama dalam bidang audit. (7) prosedur evaluasi kinerja, peer review, reward system, mendukung terpeliharanya motivasi auditor untuk selalu bersikap dan bertindak profesional. daftar pustaka boynton, johnson kell, modern auditing 7 th ed, john wiley & sons inc , 2002. gibbins, michael, propositions about the psychology of professional judgment in public accounting, journal of accounting research, spring vol. 22 no. 1, 1984. harnovinsah, analisis kesadaran etika, komitmen profesional dan sikap ketaatan aturan terhadap akuntan internal dan akuntan eksternal pemerintah, tesis s2, fakultas ekonomi, universitas gajah mada, yogyakarta, 2001. holmes, w arthur, david e burns (moh. badjuri), auditing norma dan prosedur ed 9, erlangga, jakarta, 1993. ikatan akuntan indonesia, standar profesional akuntan publik, salemba empat, jakarta, 2001. iz irene farah zubaida, analisis pengaruh kredibilitas akuntan publik terhadap keputusan investasi saham oleh investor, skripsi s1, fakultas ekonomi, universitas gajah mada, yogyakarta, 2004. j. read, william. planning materiality and sas no 47, journal of accountancy, december, 1987. kamus besar bahasa indonesia, ed. 3, balai pustaka, 2001. kennedy, jane, debiasing the curse of knowledge in audit judgment, the accounting review, april vol. 70 no. 2 , 1995. jurnal akuntansi dan investasi vol. 7 no. 2, hal: 219-242, juli 2006 241 masri singarimbun, sofian effendi, metode penelitian survai, lp3es, jakarta, 1989. mulyadi, auditing buku i, salemba empat, jakarta, 2002. nur indriantoro, bambang supomo, metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen ed 1, bpfe, yogyakarta, 1999. sanyoto gundodiyoto, audit sistem informasi : pendekatan konsep, pt media global education, jakarta, 2003. sekaran, uma, research method for business 3rd edition, john wiley & sons inc, 2000. siegel, sidney (zanzawi s dan landung s), statistik nonparametrik untuk ilmu-ilmu sosial, pt gramedia pustaka utama, jakarta, 1994. singgih santoso, spss ver 11: mengolah data statistik secara profesional, pt gramedia, jakarta, 2004. sumanto, metode penelitian sosial dan pendidikan, andi offset, yogyakarta, 1995. sutrisno hadi, m.a., analisis butir untuk instrumen angket, tes dan skala nilai, andi offset, yogyakarta, 1991. syahrir, analisis hubungan antara profesionalisme akuntan publik dengan kinerja, kepuasan kerja, komitmen, dan keinginan berpindah, tesis s2, fakultas ekonomi, universitas gajah mada, yogyakarta, 2002. syam akhmad yafiz, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh kantor akuntan publik di indonesia, tesis s2, fakultas ekonomi, universitas gajah mada, yogyakarta, 1993. theresia dwi hastuti, stefani lily i, clara susilawati, hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan, simposium nasional akuntansi vi, jakarta, 2003. reni yendrawati, analisis hubugan antara profesionalisme auditor..... 242 yustrida bernawati, faktor-faktor yang dipertimbangkan akuntansi dalam penentuan materialitas, tesis s2, fakultas ekonomi, universitas gajah mada, yogyakarta, 1994. journal of accounting and investment vol. 22 no. 1, january 2021 article type: research paper analysis of young generations toward stock investment intention: a preliminary study in an emerging market bagus aditya nugraha 1 * and raden aswin rahadi 2 abstract: research aims: this study attempts to analyze the young generations' perceptive variables in indonesia, namely millennial (generation y) and generation z toward stock investment intention preliminarily. design/methodology/approach: this study posits perceptive variables from the theory of planned behavior (tpb) with various demographic characteristics as tablemoderating variables. this study utilized a structured online questionnaire survey to collect 64 samples and being analyzed by pls-sem. the group differences that being examined were investigated with multi-group analysis. research findings: the findings from this study revealed that not all perceptive variables from tpb were significant on young indonesian generations toward stock investment intention; only attitudes toward behavior had a significant effect. these findings were contrary to prior literature. besides, indonesia's young generations’ education level also played a moderating role in influencing stock investment intention. theoretical contribution/originality: this preliminary study provides potential facts regarding the applicability of the theory of planned behavior in the emerging market (indonesia) in stock investment intention. practitioner/policy implication: the practical contribution would be insights for policymaker and securities firms regarding young generations’ perspective on stock investment and what possible actions in terms of policies, programs, and campaigns that need to be done to increase the growth of investors’ number in indonesia. for public firms, the insights could be useful in constructing sustainability strategies in terms of funding source from the firm’s stock. research limitation/implication: the sample used for this preliminary study was restricted to young generations divided into generation y and z from indonesia only. this study focused on the fundamental implementation of tpb only; hence, the individual behavioral intention analysis was limited to tpb proxies. since an online survey using a questionnaire was used to collect the data, the findings were limited and depending on the respondents’ answers regarding the issue. keywords: stock investment intention; theory of planned behavior; young generation; partial least square introduction in the realm of behavioral finance, most literature has only focused on how investors maximize their decision-making to generate more returns with minimum numbers of risk (barberis, shleifer, & vishny, 1998; daniel, hirshleifer, & subrahmanyam 1998; fama, 1965; lintner, 1965; affiliation: 1,2 school of business and management, institut teknologi bandung, bandung, west java, indonesia *correspondence: bagus-aditya@sbm-itb.ac.id this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.v22i1.9606 citation: nugraha, b. a., & rahadi, r. a. (2021). analysis of young generations toward stock investment intention: a preliminary study in an emerging market. journal of accounting and investment, 22(1), 80-103. article history received: 23 aug 2020 revised: 26 oct 2020 07 nov 2020 09 nov 2020 accepted: 25 nov 2020 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=8612622100 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=56656538200 https://www.sbm.itb.ac.id/ https://www.sbm.itb.ac.id/ https://www.sbm.itb.ac.id/ https://www.sbm.itb.ac.id/ mailto:bagus-aditya@sbm-itb.ac.id http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9606 https://journal.umy.ac.id/index.php/ai nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 81 statman, thorley, & vorkink, 2008). to complete the knowledge development in this field, internal factors examination was ever done as well to find its correlation with the investment decision-making process, for instance, between investors’ demographic characteristics (age, gender, education level, and experience) and their investment decisions through behavioral factors (sentiment, over-confidence, over-reaction, underreaction, and herd behavior) as moderating variables in the egyptian stock market (metawa, hassan, metawa, & safa, 2019). moreover, behavioral factors, such as sentiment, were used to examine investment decisions towards islamic occasions (jaziri & abdelhedi, 2018). besides those studies above, only a few research studies used behavioral factors to study someone’s intention toward investment itself. recent literature demonstrated that behavior, subjective norm, perceived behavior control, and attitude influenced investment intention (luky, 2016; phan & zhou, 2014). several distinct works of literature have been published, which revealed that psychological and emotional factors had influences on investors' decision to invest (griffith, najand, & shen 2020; lo, repin, & steenbarger, 2005; statman et al., 2008). according to lai (lai, 2019), in which studied the effect of an individual’s personality traits on a stock investment by examining investor's intention, all stakeholders involved, like the government as the policymaker and managers of security firms, would have a better picture about how to encourage people awareness regarding stock investment effectively with better regulations, campaigns or programs, and services (security firms). in short, studying people’s intention to involve in any investment activity must have several good implications, such as improving the national economy level. moreover, a study regarding people’s intentions will help all stakeholders like the capital market and securities companies to attract more people to participate in the market. in other words, it might be useful as well to boost the growth of investors' numbers in a country, especially in a country with an emerging market like indonesia. indonesia’s capital market, or known as the indonesia stock exchange (idx), was established in 2007 to be a party that organizes and provides the trading system. even though it has only a short period in terms of the milestone, idx has already performed as it should be as the capital market and plays a significant role in the national economy (mardiyati & rosalina, 2017). idx also creates several programs intended to raise understanding of economics and, in a way, to boost public confidence to invest in the indonesian stock market. two of them are yuk nabung saham (yns) and galeri investasi bursa efek indonesia (gi-bei). yns was initiated in 2015 and aimed to change the habits of indonesian people who initially saved money conservatively to invest; thus, indonesians began to move from saving oriented society to investing oriented society (sari & mayasari, 2017). savings with investment orientation would educate investors to learn and generate profit to prepare for the future (kiyosaki & lechter, 2001). as was mentioned earlier, yns is not the only program initiated by idx to introduce investment knowledge and capital market to indonesian people. idx has been working over the years with many securities firms and universities in indonesia to establish gibei, specifically initiated for academia and the broader community as this program’s nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 82 target (sari & pradana, 2018). the purposes of the gi-bei program are to be a shelter for information and socialization center and be an educational facility and a bunch of activities, such as investment practices and real-time analysis of information related to capital markets. as stated in figure 1, gi-bei has been one of the long-standing programs initiated by the idx since 2000 and has successfully established 410 galleries in 2018 (otoritas jasa keuangan, 2019). nevertheless, despite all the efforts initiated by idx, investors’ numbers are still relatively slow. according to kustodian sentral efek indonesia (ksei) in figure 2, the growth of investors’ numbers in indonesia has not shown increase significantly, referring to the number of securities sub accounts at c-best from ksei as of july 2020, which only 1,603,232 accounts (kustodian sentral efek indonesia, 2020). suppose compared with the indonesian population per 27 april 2020, in which of 273,013,347 people (worldometer, 2020), the percentage of investors did not reach even one percent of the population. on the other hand, other countries have exceeded at least ten percent of their total population, such as malaysia and singapore (saraswati & wirakusuma, 2018). figure 1 total branches of gi – bei in 2015 2018 source: www.ojk.go.id regardless of investors’ growth, the potential domination of generation y and z as investors in the market is exciting to be discussed. according to idx, most indonesian capital market investors were dominated by generation y and z under 30 years old, reaching around 40.33 percent, followed by 29.55 percent of generation x, who were approximately 31-60 years old in 2019 (kencana, 2019). this dominance is very promising in terms of improving financial inclusion and financial literacy level in indonesia. furthermore, these two generations will dominate the structure of indonesia’s population in the following years in the demographic bonus or demographic dividend condition (badan kependudukan dan keluarga berencana nasional keluarga bahagia, 2017). thus, it needs to be maintained to increase the growth of investors’ numbers and maximize the demographic dividend. nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 83 figure 2 total of securities sub accounts at c-best (january 2020 – july 2020) source: www.ksei.co.id to contribute to the area of behavioral finance, the authors decided to examine indonesia as one of the developing countries with a short history of its capital market, which has several problems regarding its growth of investor's number compared to the population. with all these motivations and phenomena, this preliminary study’s authors are intended to find an alternative way of improving generation y and z's investment intention by utilizing the theory of planned behavior by ajzen (1991). this study is the first attempt to specifically examine generation y and z's perspective on stock investing. the examination of demographic characteristics as moderating variables is expected to provide new insights regarding young generations in emerging countries. this preliminary study's practical contribution would be insights for all stakeholders involved in understanding the young generations, including their perspectives toward stock investment, both of which have been participated in the market and have not been tried at all. the insights potentially help the stakeholders about what possible actions in terms of regulations, programs, and campaigns, which need to be carried out in increasing the growth of investors’ number in indonesia. the findings can help public firms manage their sustainability strategies in terms of funding source from the firm’s stock because they will know exactly how to attract young generations with their annual report or general meeting of shareholders. relevant literature associated with the hypotheses and proposed model framework is discussed in section 2 within this research paper. then, it is continued with the research method in section 3. section 4 describes the results and discussion before it was concluded in section 5 and the implications and recommendations for future researchers. literature review and hypotheses development the theory of planned behavior (tpb) was introduced as a social psychology theory that explains human behavior (ajzen, 1991). however, firstly, it was developed from the nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 84 theory of reasoned action (tra), established in 1975 by fishbein & ajzen (1975). in tra, the intention is one of the most dominant constructs in influencing a person's behavior; intentions themselves can serve as observational parameters for behavioral tendencies, such as what individuals will do. in the intention spectrum, two things can determine the reasons or causes of the "intention": attitudes and subjective norms. even intention can provide a cognitive picture of a person's behavior (fishbein & ajzen, 1975). as a more straightforward explanation related to the application of this theory, there are two fundamental tendencies for one's intention to do something; if not caused by external impulses, those tendencies must come from the individual himself (azwar, 2013). the inherent sense judgment allows an individual to give his/her assessment of what he/she will do, whether it is suitable for him/her, provides benefits, or because of the things that will be done in the process. as said earlier, tra has developed in explaining the new phenomena that have evolved along the way. the development process results in a new theory explaining the relationship between one's intention and behavior more in-depth, called tpb (ajzen, 1991). as shown in figure 3, in tpb, perceived behavioral control is added as a new factor or construct to explain one's intentions comprehensively (lai, 2019). the addition of this construct is intended to overcome the limitations and lack of resources used by someone in behaving (panggalih & baridwan, 2012). the emergence of new theories can further explain the influence of one's intentions in behavior, based initially on the level of human rationality, which always filters the information available to him; then, systematically measures the impact that may occur on individual decisions to behave (luky, 2016). figure 3 theory of planned behavior source: azjen (1991, p. 182) once tpb was proposed, multiple studies were published and applied tpb as the grand theory in terms of its several implications. tpb once elaborated with consumer's behavioral intention toward sharia mutual funds (octarina, hartoyo, & beik, 2019). moreover, a study about how an accountant practitioner behavior from tpb perspective on managing the firm's earnings has also been conducted (yen, chang, & wu, 2016). furthermore, in the context of stock investment, those tpb proxies were found to have a significant influence in explaining individual investment intentions (lai, 2019). in another context of stock investment, someone would be happy to participate in activities, such as seminars and workshops related to investment, learn about investment offers, or do anything that can support one's investment activities, if nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 85 someone already has an intention to it (situmorang, andreas, & natariasari, 2015). in constructing the tpb hypothesis toward investment intention, the authors decided to focus on three proxies from planned behavior theory as perceived constructs based on prior literature, including attitude toward the behavior, subjective norm, and perceived behavioral control. therefore, the hypotheses developed for the theory of planned behavior on stock investment intention would be described. literature in reasoned action defines attitude as an evaluative effect of individual positive or negative feelings towards the conduct of a specific behavior (fishbein & ajzen, 1975). nevertheless, conduction purpose is recently described as the favorability or unfavorability of the person to psychological objects (fishbein & ajzen, 1975). this proxy can be utilized to evaluate how behavior is determined by attitude (elliott & ainsworth, 2012). hence, if a person has a better attitude to a particular action, he is more likely to want to perform the activity (o’connor & paunonen, 2007). it is reasonable to conclude that, in the investment context, if an individual investor is more favorable to the investment, it can be more attracted than less inclined. atb positively affected an individual’s investment intention (lai, 2019; phan & zhou, 2014). moreover, a positive and significant influence from atb on investment intention was also found in robert east’s work (east, 1993). within this current study, individuals referred to people categorized as generation y and z in indonesia. the hypothesis was defined: h1: atb has a positive influence on stock investment intentions. one of the two initial tra concepts is the subjective norm. it incorporates people’s perception of whether the rest of others feel their actions to be essential or not. sn describes how social pressure from external parties (important to an individual) matters for individual behavior decisions (elliott & ainsworth, 2012). they let others’ opinions influence their actions (fishbein & ajzen, 1975). according to tpb, if someone, i.e., individual stock investors, discovers that those who are more important to him or her feel they should be behaving, they will most likely do so (mardiyati & rosalina, 2017). if an individual investor experiences the sn effect, his investment intention is higher than those that do not feel the same way (lai, 2019; phan & zhou, 2014). in other words, sn can be defined as a pressure felt by someone and potentially determine behavior in the form of intention. therefore, the hypothesis was constructed as: h2: sn has a positive influence on stock investment intentions. for further discussion of atb and sn based on the experimental conducted; apparently, atb and sn were proven to have a relationship (fishbein & ajzen, 1975). moreover, much literature also found that sn had a significant effect on atb. in the context of green hotel customer intention in the united states, sn to atb significantly influenced visit intention (han, hsu, & sheu, 2010). moreover, sn to atb significantly contributed to the prediction model regarding tourist intentions to experience local cuisine (ryu & jang, 2016). the relationship between sn and atb also provided a significant nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 86 improvement in model fit in predicting unethical behavior (chang, 1998). therefore, in the context of young generations’ analysis toward stock investment intentions in indonesia, the authors decided to observe potential social pressure on those generations' attitudes in participating in stock investment. the hypothesis is described as follows: h3: sn has a positive influence on the atb of stock investment intentions. perceived behavioral control represents the control belief in tpb. the pbc framework was introduced to address the tra model weaknesses and be used when people are not adequately controlled by several owned resources to conduct a specific behavior (ajzen, 1991). azjen defines pbc as an individual's perception of the ease or the difficulty in performing a specific behavior. in other words, within the tpb model, the stronger one's pbc is, for instance, an individual investor, the more likely he would conduct the behavior (ajzen, 1991), and vice versa, the chances would be less. consequently, the behavior performance is correlated with one's confidence in their ability to conduct the behavior (sheeran, trafimow, & armitage, 2003). individuals with higher pbc were predicted to have more investment intention than individuals with a lower pbc intention (lai, 2019; mahastanti & hariady, 2014; phan & zhou, 2014). therefore, within this preliminary study, it is expected that young generations with greater pbc would be more potential to have stock investment intention. the hypothesis was defined as: h4: pbc has a positive influence on stock investment intentions. if a person voluntarily does something contradictive to what he or she specialized with high effort, even if he or she does not know anything about it in the first place, it can be concluded that he or she has a high interest or intention in something. it is consistent with the intention definition put forward by slameto (2003); the intention is defined as "a form of acceptance of a relationship between a person and something outside of himself"; the higher the interest generated, the stronger the relationship of a thing outside one's self with him/herself (slameto, 2003). referring to stock investment, a person's intention level in investing can be measured through his persistence in learning all aspects of investment and practicing it even though he must sacrifice his time and energy. someone who has a high interest in investing will tend to find out many things related to the investment itself, such as investment type, the benefits, and risks that may be obtained. other than that, conducting analysis related to investment performance and how someone can start investing their activities, including considering the firm's financial position evaluations, can also show someone’s intention level on stock investment (keller & siegrist, 2006). moreover, individuals' pre-action in showing their intention on stock investment and personality traits also play significant roles in influencing someone's intention to start investing their money into the capital market (lai, 2019). east illustrated that friends' suggestions and funds owned affected someone’s nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 87 investment intention (east, 1993). another side, overconfidence, optimism, herd behavior, and risk attitude belonged to psychological factors used to examine investment intention in the vietnamese stock market (phan & zhou, 2014). mannheim introduced generation-related theories in the scientific realm. in his essay entitled the problem of generation, he argued that as the times evolve, humans will influence one another and form distinctive characters (mannheim, 1928). one example presented was that humans who lived before the second world war would have a different character than humans who lived after world war ii. however, the differences that occurred could not argue that the humans’ character who lived after the second world war grew due to the influence of humans who lived before the second world war. through this theory, prior researchers divided humans into several different classifications based on the time of birth, starting from the generation of depression era, world war ii generation, post-world war ii generation, baby boomer i generation, baby boomer generation ii, generation x, generation y (millennial), then generation z. besides age that distinguishes between each generation, there are other comparisons, such as how to communicate, spend money, and use free time (birchmore & kestle, 2011). referring to this study’s background, only two generations were explored by the researchers. generation y, or known as the millennial generation, is individuals born around 1980-ends of the '90s, while generation z is born around 2000 until now (birchmore & kestle, 2011). these two generations certainly have different core values, and it can be realized with the different times faced. as an example, the problem of technology for communicating; logically, of course, generation y will value communication more directly compared to being mediated with technology because they are used to it before the rapid development of technology in the field of communication. on the contrary, generation z has been exposed to technological developments since they were born; in the context of communication, they will feel more effective and comfortable if the conversation takes place through technology intermediaries. another example is the perspectives of generation y and z that are very different in dealing with money. for generation y they are looking for money to be used directly. unlike the generation z, who tend to spend on something, they consider having more value to support their lives. besides, there are still many that can become a comparison between these two generations. in this paper's context, what was examined was the comparison of these two generations to investment intention (birchmore & kestle, 2011). following the law of the republic of indonesia no. 40 the year 2009 regarding youth, besides differences between generation y and generation z, these two generations are represented as young generations. therefore, regarding this preliminary study’s background, young generations' analysis toward stock investment intention focused on the two generations. moreover, this study tried to utilize several demographic characteristics from these two generations as moderating variables. the chosen moderating variables were intended to know how those demographic characteristics affected the strength of the relation between perceptive variables and behavioral nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 88 intention from young indonesian generations toward stock investment. those moderating variables included ages (age), gender (gder), an education level (edu), occupation (ocup), income source (incs), income level (incl), investment experience (exp), and financial literacy (flit). those variables above were adopted from several prior studies. according to lai (2019), age and exp were significantly influenced by pbc, while gder was found to significantly influence moderating atb (lai, 2019). in line with lai (2019), gder played moderating roles in the relationship between atb, sn, pbc, and sii (phan & zhou, 2014). gder would help us in diversifying the respondent as well (barber & odean, 2000). in this context, edu and ocup were applied to give a better spectrum in explaining respondents’ profile (akhtar & das, 2019). moreover, age, gder, and edu were also once used to evaluate investors’ decision-making in the egyptian stock market; those demographic characteristics were found significant in moderating investors’ decisionmaking process (metawa et al., 2019). age matters, especially in terms of decision (morris & venkatesh, 2000). incl was once found to be significant in behavioral intention; a person with a higher income level seemed to have more willingness to do something advanced like energy-saving intention (liu, wang, wei, chi, ma, & jian 2020). other than that, the source of individual wealth (incs) and incl influenced someone's decision-making process and determined the behavior (durham, manly, & ritsema, 2014). in this current study, the authors tried to posit behavioral intention from two types of young indonesian generations: generation y (geny) and z (genz). back to this study’s background, those two generations are very potential to the national economy through their participation and domination in the stock market. therefore, the authors tried to do the knowledge development in this preliminary study to test and compare those two generations' perceptive variables on sii. those then would be moderated by eight categories of demographic characteristics so that the level of someone's investment intention could be measured more broadly and accurately. figure 4 describes this study’s conceptual model framework. research method in this study, the unit of analysis target was individuals who belonged to generation y and z in indonesia, were eligible to invest in the indonesia stock market, and either had been or had not been participated in the market before. the respondents were sampled based on the demographic characteristics: educational level, occupation, income source, income level, investment experience, and had or never had exposure to financial literacy. in collecting data, a survey using a questionnaire method was prepared to collect respondents’ answers from march 2020 to april 2020. this survey method was considered due to its benefits in solving several constraints like time, place, and condition for each respondent. moreover, the questionnaires were distributed voluntarily to acceptable respondents and provided questions regarding demographic characteristics with clear options and elaborative questions about tpb on stock nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 89 investment intention. it is just like what has already been done by lai (2019), phan and zhou (2014), and keller and siegrist (keller & siegrist, 2006). those tpb elaborations toward stock investment intention are very specific and straight forward in describing how an individual investor sees stock investment. figure 4 conceptual framework the authors followed two guidelines from fink (2003) cited in saunders, lewis, and thronhill (2009) and roscoe (1975) in collecting data. the minimum sample required for a pilot study or preliminary study is 10 (saunders et al., 2009). on the other one, if the sample will be divided into several parts (male or female and students or employees), the minimum sample size needed is 30 samples for each section (roscoe, 1975). as a result, 64 responses were collected and screened. although it was relatively small, it was sufficient in conducting a preliminary study. every response was used since none of them showed insufficient nor irrelevant information, or in other words, the authors used 100 percent responses for data analysis. this preliminary study analyzed tpb proxies on stock investment intention with eight demographic characteristics as moderating variables: 1) age, 2) gder, 3) edu, 4) ocup, 5) incl, 6) incs, 7) exp, and 8) flit. investment intention was proposed to be the dependent variable used in this study. investment intention was represented by the intention to invest in the stock market from young generations in indonesia. the questionnaire was started by addressing the research purposes and another administration aspect like instruction confidentiality. besides, demographic characteristics questions were needed to provide respondents’ information. then, respondents were asked to rate their agreement or disagreement with the intentions to plan and invest in the stock market continuously through cognitive proxies of tpb. moreover, the rate applied six-points (1-6) of the likert scale, in which one indicated nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 90 “strongly disagree”, and six indicated “strongly agree”. questions within this research’s questionnaire were modified from prior studies and were showed in table 1. table 1 assessment of measurement properties constructs and items options attitude toward behavior (atb) i think that investing in the stock market can enhance the financial knowledge of individuals (atb1). (1) = strongly disagree to (6) = strongly agree i think that stock investment is meaningful (atb2). i think that it is wise for me to engage in stock investment (atb3). i think that engaging with stock investment is interesting (atb4). i think that stock investment is a good idea (atb5). subjective norm (sn) i will participate in stock investment if my spouse thinks it is useful (sn1). (1) = strongly disagree to (6) = strongly agree i will participate in stock investment if my family approves it (sn2). i will participate in stock investment if my colleagues do (sn3). i will participate in stock investment if i have proven friend success on it (sn4). i will participate in stock investment if the government encourages it (sn5). i will participate in stock investment if a famous public figure encourages it (sn6). perceived behavioral control (pbc) i have enough money for stock investment (pbc1). (1) = strongly disagree to (6) = strongly agree i have enough energy for stock investment (pbc2). i have enough information for stock investment (pbc3). i have enough time for stock investment (pbc4). i have enough knowledge to overcome obstacles or problems while engaging in stock investment (pbc5). stock investment intention (sii) i intend to engage in stock investment in the near future (sii1). (1) = strongly disagree to (6) = strongly agree i expect that i will engage in stock investment activities in the near future (sii2). i can stand the inconvenience caused by stock investment (sii3). i will recommend others to invest in the stock market (sii4). how much time do you need to spend before engaging in stock investment (sii5)? (1) = no time at all to (6) = very much time the listed questions below were adopted from several studies and adjusted by the authors. some of these questions in table 1 were already filtered based on item loadings' value after several evaluations regarding item reliability, internal consistency, and discriminant validity (bagozzi & yi, 1988; barclay, thompson, & higgins, 1995; nunnally & bernstein, 1994). for example, the evaluation of model measurement was conducted by fornell and larcker (1981). the acceptable indicator can be used if it has a loading value higher than 0.6 (ağan, kuzey, acar, & açıkgoz, 2016). nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 91 data analysis was carried out in accordance with the partial least square structural equation model (pls-sem), supported by smartpls 3 software. pls-sem is often used in management and information system, but in the area of banking and finance, specifically in behavioral finance, it also provides a robust analysis (avkiran & ringle, 2018). moreover, monecko and lelsch found pls-sem to have fewer requirements on residual distributions, measuring scales, and sample-sized compared with the covariance-based sem (cov-sem) (monecke & leisch, 2012). in short, pls-sem was considered suitable to be used in analyzing the model framework proposed by the author. therefore, the data analysis process was conducted within two steps: (1) the authors evaluated the model by analyzing item reliability, internal consistency, and research instrument discriminant validity using confirmatory factor analysis (cfa). (2) the authors conducted a structural model analysis to check the model and test the hypothesis. to assess model fit, this preliminary study used goodness of fit (gof). gof value is ranged from 0 to 1 and is obtained from the square root of the average communalities index multiplied by the average value of the r square of the model (lo et al., 2005). greater value means that the model is well-performed to validate the combined performance of the measurement model and the structural model. moreover, to assess the moderating variables and conduct group comparison, the authors utilized partial least-squares multi-group analysis (pls-mga). each moderating variable was elaborated into two groups that considerably represented the sample. result and discussion respondents’ demographic profiles obtained in this research paper were summarized in table 2. among the analyzed 64 responses, 27.6% of respondents were classified in the age group of 15 – 20 years old, which belonged to genz based on literature, age group of 20 – 25 dominated with 67.2%, and 5.2% were 25-35 years old. respondents were equally divided between male and female. a total of 55.2% of respondents declared if they had a bachelor’s degree as their educational background. meanwhile, 29.3% chose a senior high school, 8.6% for diploma, and 6.9% had a master’s degree. most respondents were students with 50%, an employee with 36.2% in second place, followed by professional (3.4%), civil servants (5.2%), and other occupations (5.2%). therefore, only 31% of respondents had investment experience, and the rest of 69% of respondents had not participated in any investment activities. the percentage was strengthened by the fact if most of the respondents (62.1%) never had a financial class or lacked financial literacy. nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 92 table 2 sample characteristics’ description characteristics frequency % age 15 – 20 years old 16 25.00 20 – 25 years old 45 70.31 25 – 35 years old 3 4.69 gender male 30 46.87 female 34 53.13 educational level senior high schools 17 26.56 diploma 6 9.38 bachelor’s degree 37 57.81 master’s degree 4 6.25 occupation student 30 46.87 employee 24 37.50 professional 3 4.69 civil servants 3 4.69 other occupation 4 6.25 income source monthly salary 31 48.44 business profit 6 9.38 project payment 6 9.38 investment 8 12.5 parents 28 43.75 other sources 3 4.69 income level < idr 3 million 26 40.63 idr 3 million – idr 6 million 25 39.06 idr 6 million – idr 10 million 8 12.50 > idr 10 million 5 7.81 investment experience yes 21 32.81 no 43 67.19 financial literacy yes 26 40.62 no 38 59.38 by utilizing cfa for measuring the model, the authors evaluated the model fit based on three analyses: (1) item reliability, (2) internal consistency, and (3) discriminant validity. the item reliability was examined based on item loadings; for instance, correlations of the items towards the respective construct. according to lai, if an object's loading value is more significant than 0.6, it shows that the indicator reliability is accepted (ağan et al., 2016; lai, 2019). therefore, the authors dropped four items from several constructs due to their values of loading lower than the recommended value, namely 0.6: sn (sn1 & sn2), pbc (pbc4), and sii (sii5). seventeen indicators’ item loadings that have been deemed adequate are summarized in table 3. nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 93 to provide strong evidence of the measurement model, the authors attached the result of internal consistencies from the latent constructs. to check internal consistency, cronbach’s alpha values, the composite reliability (cr), and the average variance extracted (ave) of each construct can be monitored (nunnally & bernstein, 1994). the cronbach’s alpha values and cr threshold should be greater than 0.7, while ave needs to be above 0.5 (fornell & larcker, 1981). table 3 displays that the cronbach’s alpha values and cr of all constructs used within this study were exceeded 0.8, and it indicated the scale’s reliability (hair, 2011). moreover, the ave value of all constructs exceeded the recommended threshold of 0.5, and it signified that all constructs within this study had adequate convergent validity. table 3 summary of measurement model analysis constructs/items cronbach’s alpha loadings cr ave attitude toward behavior (atb) 0.888 0.890 0.619 atb1 0.707 atb2 0.709 atb3 0.814 atb4 0.850 atb5 0.840 subjective norm (sn) 0.853 0.856 0.607 sn3 0.603 sn4 0.666 sn5 0.785 sn6 1.002 perceived behavioral control (pbc) 0.804 0.801 0.503 pbc1 0.778 pbc2 0.737 pbc3 0.627 pbc5 0.687 stock investment intention (sii) 0.864 0.862 0.617 sii1 0.840 sii2 0.625 sii3 0.650 sii4 0.974 note: this table shows the loadings of constructs’ items, cronbach’s alpha values, cr, and ave. a construct item with a loading value greater than 0.6 indicates that the item reliability is accepted. the rest of the items not stated above were eliminated due to does not pass the threshold. then, a construct with cr values above 0.7 means the internal consistency is satisfactory, and an ave value higher than 0.5 means all constructs within this study have adequate convergent validity. finished with item reliability and internal consistency, the researchers proceed to analyze all constructs' discriminant validity. discriminant validity of constructs is indicated if the squared root of ave for each construct is higher than its correlations with other constructs (fornell & larcker, 1981). in other words, discriminant validity gives insight into the extent to which a construct is different from other constructs (bagozzi & yi, 1988; barclay et al., 1995; nunnally & bernstein, 1994). table 4 presents that all diagonal values (the squared root of ave values) were higher than non-diagonal values (correlations of a construct with others). it signified that the discriminant validity nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 94 of all constructs was proved adequate. in short, the measurement model applied in this study had sufficient reliability, convergent validity, and discriminant validity. table 4 summary of measurement model analysis constructs atb sn pbc sii atb 0.787 sn 0.453 0.779 pbc 0.578 0.576 0.709 sii 0.783 0.410 0.359 0.785 note: bolded diagonal values are the ave's square root, and the non-diagonal values are correlations of a construct with other constructs. referring to the structural model analysis results conducted as a part of data analysis in this study, not all structural regression coefficients within this research model framework were significant (refer to table 5). it utilized the bootstrapping method with 1000 resamples to elaborate on the significance level among constructs in the structural model. as shown in table 4 and explained in figure 5 (the thickness level on the arrow lines explain how strong the relationship is the path coefficient itself, and thick lines present strong and thin for small path coefficient), not all hypothesis was supported by current empirical data obtained. table 5 results of the structural model analysis hypothesis path coefficient t-value p-value conclusion h1 atb → sii 0.837 6.934 0.0000*** supported h2 sn → sii 0.154 0.856 0.3924 not supported h3 pbc → sii -0.213 1.083 0.2789 not supported h4 sn → atb 0.453 2.770 0.0050* supported note: path significance: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 figure 5 path coefficient and t-test result of structural model nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 95 only atb was significant and had a positive effect on sii. all investment activities were determined and guided by the attitude; the intention to invest was higher if the attitude was categorized as positive. this result is in line with several prior literature findings, like lai (2019) and phan and zhou (2014). moreover, the empirical result also showed that sn was insignificant on sii and pbc to sii empirically. these findings are not in line with prior literature conducted by lai (2019) and phan and zhou (2014). meanwhile, sn was found positively and significantly influenced atb. this result is consistent with previous studies (chang, 1998; fishbein & ajzen, 1975; han et al., 2010; lai, 2019; phan & zhou, 2014; ryu & jang, 2016). knowing atb was found to have a significant positive influence on sii, it was empirically proved that the young indonesian generation thought if engaging in stock investment could enhance their financial knowledge and it was meaningful, a wise choice, interesting, and a good idea. therefore, all stakeholders can put more attention to these two generations’ attitude factors. for instance, idx or securities firms can develop one smart mobile application as a stock investment platform connected to the market and having extra features like an online investor forum, online consultation for investment advisory, and online investment and trading workshop. in short, those can provide more knowledge to the potential future investor. moreover, all stakeholders can also develop every stock investment activity's infrastructure to improve the fair-trading mechanism. the development will increase young generations’ intention to invest as it will lead to better efficiency, which is close to investor constraints in making the stock investment, such as information availability, time spending in investing and trading procedure, and risk probability. the findings regarding sn were found insignificant on sii; implicitly stated that young indonesian generations would not be influenced to start stock investing even though key persons or organizations encourage them. it indicated that all stakeholders involved could not utilize key persons or organizations and mainstream media to share related information. however, the findings still stated that sn positively and significantly affected atb. thus, the authors suggest that stakeholders still need to try any potential social pressure to encourage these young generations to perform particular attitudes related to stock investment. hence, it may lead to intention in the end. for instance, attractive socialization in social media from a famous and reputable public figure with a gaming approach or interactive video blog can be more influential, as known that these generations are close to the digital environment and the internet world. limited data obtained and analyzed did not affect the results, including the goodness of fit (gof), which validated the measurement model's combined performance and structural model. gof values range from 0 to 1 with interpretations of values: 0.1 (small gof), 0.25 (moderate gof), and 0.36 (large gof) (wetzels, odekerken-schröder, & oppen 2009). referring to a small amount of data obtained within this study, the gof value was 0.28, equal to the threshold value of 0.28 for the moderate model. in other words, the model from this preliminary study could perform but not too well enough to validate the combined performance of the measurement model and the structural model. nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 96 the selected moderating variables within this study were analyzed by utilizing partial least squares multi-group analysis (pls-mga), a suitable approach for group comparison in research (sarstedt, henseler, & ringle, 2011). several of this research’s moderating variables were ever tested in prior literature, and differences were exposed between a group to another. for instance, gender as a moderating variable proved that there were differences in perception between male and female (gilligan, 1993), communication (tannen, 1990), and even in behavioral intention in investing (lai, 2019; phan & zhou, 2014). therefore, this study is the first that elaborates on eight moderating variables to find whether there are differences among each group regarding the intention to make a stock investment in an emerging market. however, the sample number is critical in terms of result-wise and important for data grouping into side a and side b. in this context, following moores and chang, the authors decided to recategorize several sub-samples in considering the interpretable categories and compensation for the unequal response obtained (moores & chang, 2006). the authors determined two groups for each selected moderating variable, which considerably represented the sample. for age, the authors grouped the respondents to genz and geny. respondents below 20 years old belonged to genz, then the rest of respondents above 20 years old were categorized into geny. in terms of gder, respondents were divided into male and female. on the edu side, the authors compared the responses based on non-uni for those who were still or have passed the pre-university level of education and uni for those who had already or were still pursuing degrees from the university. in the context of ocup, respondents were grouped into student and non-student. parent and non-parent were two groups to assess the incs. for incl, authors set below idr 6 million and above idr 6 million as the two groups in examining the responses. moreover, for the last two moderating variables, exp and flit, the respondents were grouped based on their responses, yes and no. the pls-mga results summarized in table 6 show that only edu was found to have a moderating role on the model proposed, specifically on the relationship between sn and atb. the rest of the elements in this group comparison did not have any moderating roles. thus, for this context, all stakeholders involved need to be concerned with the education level of indonesian young generations; more specific campaigns or programs can be based on these groups. for example, stakeholders can work together with a reputable public figure on social media to encourage those potential young generations who are still high school students. interestingly, several of the results are not in line with prior literature. before, exp or stock investing experience were found to play significant moderating roles on atb to sii (lai, 2019). besides, gder: female and male indicated very significant gender-based differences regarding investor stock investment intention in the vietnamese stock market (phan & zhou, 2014). nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 97 table 6 results of the multi-group analysis age hypothesis standardized path coefficients difference p-value genz geny h1 atb → sii 0.519 0.655 0.136 0.664 h2 sn → sii 0.190 0.286 0.096 0.459 h3 pbc → sii 0.141 -0.104 0.245 0.178 h4 sn → atb 0.669 0.454 0.215 0.150 gder hypothesis standardized path coefficients difference p-value male female h1 atb → sii 0.754 0.657 0.097 0.338 h2 sn → sii 0.158 -0.046 0.204 0.222 h3 pbc → sii -0.198 0.188 0.386 0.902 h4 sn → atb 0.613 0.281 0.332 0.163 edu hypothesis standardized path coefficients difference p-value non-uni uni h1 atb → sii 2.933 0.679 0.319 0.138 h2 sn → sii -2.451 0.296 0.290 0.759 h3 pbc → sii 0.476 -0.228 0.095 0.410 h4 sn → atb 0.975 0.162 0.716 0.000*** ocup hypothesis standardized path coefficients difference p-value student non-student h1 atb → sii 0.761 0.649 0.112 0.666 h2 sn → sii 0.237 0.132 0.105 0.649 h3 pbc → sii -0.231 -0.003 0.228 0.203 h4 sn → atb 0.467 0.348 0.119 0.686 incs hypothesis standardized path coefficients difference p-value parent non-parents h1 atb → sii 0.554 0.793 0.240 0.170 h2 sn → sii 0.127 0.250 0.123 0.330 h3 pbc → sii 0.148 -0.239 0.378 0.945 h4 sn → atb 0.281 0.551 0.271 0.330 incl hypothesis standardized path coefficients difference p-value < 6 million > 6 million h1 atb → sii 0.547 0.731 0.184 0.754 h2 sn → sii 0.012 0.288 0.276 0.813 h3 pbc → sii 0.160 -0.151 0.311 0.102 h4 sn → atb 0.504 0.569 0.065 0.529 exp nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 98 table 6 results of the multi-group analysis (cont’) age hypothesis standardized path coefficients difference p-value yes no h1 atb → sii 0.784 0.619 0.165 0.246 h2 sn → sii 0.385 0.072 0.313 0.147 h3 pbc → sii -0.236 0.059 0.295 0.796 h4 sn → atb 0.445 0.421 0.024 0.457 flit hypothesis standardized path coefficients difference p-value yes no h1 atb → sii 0.810 0.658 0.151 0.212 h2 sn → sii 0.157 0.221 0.065 0.593 h3 pbc → sii -0.258 -0.010 0.248 0.845 h4 sn → atb 0.563 0.337 0.226 0.205 note: this table reports the hypothesis testing results on the moderating variables used within this study. the findings revealed that only edu was found to have a moderating role on the model proposed, specifically on sn and atb's relationship. the level of significance (two-tailed test): *** p < 0.001. conclusion this study was intended to provide empirical evidence and theoretical analysis in the context of preliminary study regarding how individual’s perceptive factors influence behavioral intention and lead them to do such stock investment activities, including demographic characteristics that play a moderating role in the relationship. the current study obtained a data sample from 64 young indonesian generations with various demographic characteristics, including those with and without investment experiences and those who ever and never had any financial literacy class. generation y and z were chosen due to their potential to move the national economy of an emerging country like indonesia in the future to better directions. however, in filling the survey, these young generations might have quite enough constrained that influenced the response. those constraints made good sense since most respondents of this study were found still depending on their parents or in the condition of starting their career path. thus, the investment could not be their top list priority. however, the authors consider that this condition is the best time to prepare young indonesian generations. other than that, this preliminary study also showed potential facts about validations regarding the theory of planned applicability in indonesia in explaining individual or specifically young generations’ intention to enter the stock market and start investing, including the perspective of emerging market and the specific elaborations of individual profiles as respondents. the findings revealed that not all tpb proxies significantly influenced the individual’s stock investment intention in indonesia. thus, this preliminary study’s result is contrary to what has been found in other countries or different markets (elliott & ainsworth, 2012; lai, 2019; phan & zhou, 2014). this theory's applicability and current facts of these two generations will be useful for all nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 99 stakeholders involved in indonesia's investment activities to develop the system and products itself. however, further research regarding this topic will be more interesting, knowing that this study is preliminary only with small sample size. if these insights found can be a new consideration to all stakeholders involved, those stakeholders need to validate further since all these findings were limited to preliminary study situation; hence, the result could be different in more comprehensive research. however, creating a campaign or program to socialize stock investment will help give a better understanding of indonesian young generations’ perspective regarding stock investment; thus, the probability of investor growth numbers can be more significant. all of the preliminary study findings can help companies that want to maximize their funding source from the stock market. they can take this as an initiative to generate a new sustainable strategy approach and make young generations familiar with them; hence, the sense of belongings with the firm enhanced and can become more potential investors for the firm. although this study successfully provides several exciting information and insight concerning factors influencing young generations’ intention about stock investment and the theory of planned behavior applicability in indonesia in a preliminary context, this study still has limitations. first, an investigation of stock investment intention that specifically analyzes young generations in indonesia is arguably new. therefore, the sample was restricted to young generations divided into generation y and z from indonesia only. second, this study focused on the fundamental implementation of tpb; hence, the individual behavioral intention analysis was limited to tpb proxies. third, since the online questionnaire was used to collect the data, the findings were limited, depending on the respondents’ answers regarding the issue. conventional distributed questionnaires are still do-able to be done by future researchers. appropriate place and time must be considered; in this context, a place like the country's capital city may have more various responses and types of respondents. a place like the capital city becomes a melting-pot for many people with different backgrounds and characters. from these limitations, the authors recommend that future researchers continue the analysis by adding additional constructs like personality traits, psychological factors, or involving several marketing approaches to assess young generations' intention on stock investing. another investment analysis was also recommended; even a comparison of stock and other instruments is exciting to be investigated. moreover, future researchers should also consider a bigger sample size to get better and more robust findings. references ağan, y., kuzey, c., acar, m. f., & açıkgöz, a. (2016). the relationships between corporate social responsibility, environmental supplier development, and firm performance. journal of cleaner production, 112(3), 1872–1881. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.090 ajzen, i. (1991). the theory of planned behavior. organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.090 https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 100 akhtar, f., & das, n. (2019). predictors of investment intention in indian stock markets: extending the theory of planned behaviour. international journal of bank marketing, 37(1), 97–119. https://doi.org/10.1108/ijbm-08-2017-0167 avkiran, n. k., & ringle, c. m. (2018). partial least squares structural equation modeling: recent advances in banking and finance (eds). springer international publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71691-6 azwar, s. (2013). sikap manusia: teori dan pengukurannya (2nd ed.). yogyakarta: pustaka pelajar. badan kependudukan dan keluarga berencana nasional keluarga bahagia. (2017). bonus demografi menyongsong indonesia emas 2045. retrieved from bkkbn-kb. available at https://keluargaindonesia.id/infografik/bonus-demografi-menyongsong-indonesiaemas-2045 bagozzi, r. p., & yi, y. (1988). on the evaluation of structural equation models. journal of the academy of marketing science, 16(1), 74–94. https://doi.org/10.1007/bf02723327 barber, b. m., & odean, t. (2000). boys will be boys: gender, overconfidence, and common stock investment. quarterly journal of economics, 1-39. https://papers.ssrn.com/abstract=219240 barberis, n., shleifer, a., & vishny, r. (1998). a model of investor sentiment. journal of financial economics, 49(3), 307–343. https://doi.org/10.1016/s0304-405x(98)000270 barclay, d., thompson, r., & higgins, c. (1995). the partial least squares (pls) approach to causal modelling: personal computer use as an illustration. technology studies, 2(2), 285-309. retrieved from https://scholar.google.com/scholar?cluster=10934427946688273356&hl=en&as_sd t=2005&sciodt=0,5 birchmore, r., & kestle, l. (2011). the xyz of the living curriculum. semantic scholar. chang, m. k. (1998). predicting unethical behavior: a comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior. journal of business ethics, 17(16), 1825– 1834. https://doi.org/10.1023/a:1005721401993 daniel, k., hirshleifer, d., & subrahmanyam, a. (1998). investor psychology and security market under and overreactions. the journal of finance, 53(6), 1839–1885. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00077 durham, y., manly, t. s., & ritsema, c. (2014). the effects of income source, context, and income level on tax compliance decisions in a dynamic experiment. journal of economic psychology, 40(february), 220–233. https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.012 east, r. (1993). investment decisions and the theory of planned behaviour. journal of economic psychology, 14(2), 337–375. https://doi.org/10.1016/0167-4870(93)90006-7 elliott, m. a., & ainsworth, k. (2012). predicting university undergraduates’ binge-drinking behavior: a comparative test of the oneand two-component theories of planned behavior. addictive behaviors, 37(1), 92–101. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.09.005 fama, e. f. (1965). the behavior of stock-market prices. the journal of business, 38(1), 34-105. https://doi.org/10.1086/294743 fishbein, m., & ajzen, i. (1975). belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. reading, ma: addison-wesley. fornell, c., & larcker, d. f. (1981). evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error: journal of marketing research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104 gilligan, c. (1993). in a different voice: psychological theory and women’s development. cambridge: harvard university press. https://doi.org/10.1108/ijbm-08-2017-0167 https://doi.org/10.1007/978-3-319-71691-6 https://keluargaindonesia.id/infografik/bonus-demografi-menyongsong-indonesia-emas-2045 https://keluargaindonesia.id/infografik/bonus-demografi-menyongsong-indonesia-emas-2045 https://doi.org/10.1007/bf02723327 https://papers.ssrn.com/abstract=219240 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(98)00027-0 https://doi.org/10.1016/s0304-405x(98)00027-0 https://scholar.google.com/scholar?cluster=10934427946688273356&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5 https://scholar.google.com/scholar?cluster=10934427946688273356&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5 https://doi.org/10.1023/a:1005721401993 https://doi.org/10.1111/0022-1082.00077 https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.012 https://doi.org/10.1016/0167-4870(93)90006-7 https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.09.005 https://doi.org/10.1086/294743 https://doi.org/10.1177/002224378101800104 nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 101 griffith, j., najand, m., & shen, j. (2020). emotions in the stock market. journal of behavioral finance, 21(1), 42–56. https://doi.org/10.1080/15427560.2019.1588275 hair, j. f. (2011). multivariate data analysis: an overview. in m. lovric (ed.). berlin: springer. han, h., hsu, l.-t. (jane), & sheu, c. (2010). application of the theory of planned behavior to green hotel choice: testing the effect of environmental friendly activities. tourism management, 31(3), 325–334. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.013 jaziri, m., & abdelhedi, m. (2018). islamic occasions and investor sentiment. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 11(2), 194–212. https://doi.org/10.1108/imefm-08-2017-0225 keller, c., & siegrist, m. (2006). money attitude typology and stock investment. journal of behavioral finance, 7(2), 88–96. https://doi.org/10.1207/s15427579jpfm0702_3 kencana, m. r. b. (2019). mayoritas investor pasar modal indonesia berumur di bawah 30 tahun. retrieved from liputan6.com. available at https://www.liputan6.com/bisnis/read/3997082/mayoritas-investor-pasar-modalindonesia-berumur-di-bawah-30-tahun kiyosaki, r. t., & lechter, s. l. (2001). rich dad poor dad: what the rich teach their kids about money-that the poor and the middle class do not!. new york: time warner audiobooks. kustodian sentral efek indonesia. (2020). jumlah sub rekening efek di c-best. retrieved from ksei. available at https://www.ksei.co.id/data/graph/number-of-sub-account-inc-best lai, c. (2019). personality traits and stock investment of individuals. sustainability, 11(19), 5474. https://doi.org/10.3390/su11195474 lintner, j. (1965). security prices, risk, and maximal gains from diversification. the journal of finance, 20(4), 587–615. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1965.tb02930.x liu, x., wang, q., wei, h.-h., chi, h.-l., ma, y., & jian, i. y. (2020). psychological and demographic factors affecting household energy-saving intentions: a tpb-based study in northwest china. sustainability, 12(3), 836. https://doi.org/10.3390/su12030836 lo, a. w., repin, d. v., & steenbarger, b. n. (2005). fear and greed in financial markets: a clinical study of day-traders. social science research network, 1-27. https://papers.ssrn.com/abstract=697168 luky, m. r. (2016). minat berinvestasi di pasar modal: aplikasi theory of planned behavior serta persepsi berinvestasi di kalangan mahasiswa. jurnal ilmiah mahasiswa feb, 4(2), 20-40. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3245 mahastanti, l. a., & hariady, e. (2014). determining the factors which affect the stock investment decisions of potential female investors in indonesia. international journal of process management and benchmarking, 4(2), 186–197. retrieved from https://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/j00716 mannheim, k. (1928). the problem of generations. essays on the sociology of knowledge, 276– 320. mardiyati, u., & rosalina, a. (2017). analisis pengaruh nilai tukar, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap indeks harga saham. studi kasus pada perusahaan properti yang terdaftar di bursa efek indonesia. jurnal riset manajemen sains indonesia, 4(1), 1-15. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jrmsi/article/view/775 metawa, n., hassan, m. k., metawa, s., & safa, m. f. (2019). impact of behavioral factors on investors’ financial decisions: case of the egyptian stock market. international journal of islamic and middle eastern finance and management, 12(1), 30–55. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2017-0333 https://doi.org/10.1080/15427560.2019.1588275 https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.013 https://doi.org/10.1108/imefm-08-2017-0225 https://doi.org/10.1207/s15427579jpfm0702_3 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3997082/mayoritas-investor-pasar-modal-indonesia-berumur-di-bawah-30-tahun https://www.liputan6.com/bisnis/read/3997082/mayoritas-investor-pasar-modal-indonesia-berumur-di-bawah-30-tahun https://www.ksei.co.id/data/graph/number-of-sub-account-in-c-best https://www.ksei.co.id/data/graph/number-of-sub-account-in-c-best https://doi.org/10.3390/su11195474 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1965.tb02930.x https://doi.org/10.3390/su12030836 https://papers.ssrn.com/abstract=697168 https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3245 https://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/j00716 http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jrmsi/article/view/775 https://doi.org/10.1108/imefm-12-2017-0333 nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 102 monecke, a., & leisch, f. (2012). sempls: structural equation modelling using partial least squares. journal of statistical software, 48(1), 1–32. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i03 moores, t. t., & chang, j. c.-j. (2006). ethical decision making in software piracy: initial development and test of a four-component model. mis quarterly, 30(1), 167–180. jstor. https://doi.org/10.2307/25148722 morris, m. g., & venkatesh, v. (2000). age differences in technology adoption decisions: implications for a changing work force. personnel psychology, 53(2), 375–403. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2000.tb00206.x nunnally, j., & bernstein, i. h. (1994). psychometric theory. mcgraw-hill companies: incorporated. o’connor, m. c., & paunonen, s. v. (2007). big five personality predictors of postsecondary academic performance. personality and individual differences, 43(5), 971–990. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.03.017 octarina, e., hartoyo, & beik, i. s. (2019). customer purchase intention on sharia mutual fund products: a tpb approach. journal of consumer sciences, 4(1), 37–37. https://doi.org/10.29244/jcs.4.1.37-47 otoritas jasa keuangan. (2019). getting to know capital market investment gallery, a place where you could have the stocks education and transactions. retrieved from otoritas jasa keuangan. available at https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/article/10381 panggalih, r. g., & baridwan, z. (2012). minat individu terhadap penggunaan internet banking: pendekatan modified theory of planned behavior. jurnal ilmiah mahasiswa feb, 1(2), 21-40. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/589 phan, k. c., & zhou, j. (2014). factors influencing individual investors’ behavior: an empirical study of the vietnamese stock market. american journal of business and management, 3(2), 77–94. https://doi.org/10.11634/216796061706527 roscoe, j. t. (1975). fundamental research statistics for the behavioral sciences (2d ed.). new york: rinehart and winston. ryu, k., & jang, s. (shawn). (2016). intention to experience local cuisine in a travel destination: the modified theory of reasoned action. journal of hospitality & tourism research, 30(4), 507–516. https://doi.org/10.1177/1096348006287163 saraswati, k. r. a., & wirakusuma, m. g. (2018). pemahaman atas investasi memoderasi pengaruh motivasi dan risiko investasi pada minat berinvestasi. e-jurnal akuntansi, 24(2), 1584–1599. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i02.p28 sari, h., & pradana, m. r. a. (2018). perancangan strategi pemasaran galeri investasi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi intensi investor untuk berinvestasi. jurnal ilmiah teknik industri, 17(2), 158–168. https://doi.org/10.23917/jiti.v17i2.5887 sari, p., & mayasari, i. (2017). analisis komunikasi pemasaran terpadu pada kampanye yuk nabung saham pt bursa efek indonesia. thesis. universitas gadjah mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128785 sarstedt, m., henseler, j., & ringle, c. m. (2011). multigroup analysis in partial least squares (pls) path modeling: alternative methods and empirical results. advances in international marketing, 22(1), 195-218. https://doi.org/10.1108/s14747979(2011)0000022012 saunders, m., lewis, p., & thornhill, a. (2009). research methods for business students. prantice hall. sheeran, p., trafimow, d., & armitage, c. (2003). predicting behavior from perceived behavioural control: tests of the accuracy assumption of the theory of planned behaviour. british journal of social psychology, 42(3), 393–410. https://doi.org/10.1348/014466603322438224 https://doi.org/10.18637/jss.v048.i03 https://doi.org/10.2307/25148722 https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2000.tb00206.x https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.03.017 https://doi.org/10.29244/jcs.4.1.37-47 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/article/10381 https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/589 https://doi.org/10.11634/216796061706527 https://doi.org/10.1177/1096348006287163 https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i02.p28 https://doi.org/10.23917/jiti.v17i2.5887 http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128785 https://doi.org/10.1108/s1474-7979(2011)0000022012 https://doi.org/10.1108/s1474-7979(2011)0000022012 https://doi.org/10.1348/014466603322438224 nugraha & rahadi analysis of young generations toward stock investment intention: … journal of accounting and investment, 2021 | 103 situmorang, m., andreas, & natariasari, r. (2015). pengaruh motivasi terhadap minat berinvestasi di pasar modal dengan pemahaman investasi dan usia sebagai variabel moderate. jurnal online mahasiswa (jom) bidang ilmu ekonomi, 1(2), 1–18. retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/4675 slameto. (2003). belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. yogyakarta: rineka cipta. statman, m., thorley, s., & vorkink, k. (2008). investor overconfidence and trading volume. the review of financial studies, 19(4), 1531–1565. https://doi.org/10.1093/rfs/hhj032 tannen, d. (1990). you just do not understand: women and men in conversation (6th ed.). new york: morrow. wetzels, m., odekerken-schröder, g., & oppen, c. v. (2009). using pls path modeling for assessing hierarchial construct models: guidelines and impirical illustration. mis quarterly, 33(1), 177–195. worldometer. (2020). indonesia population. retrieved from worldometer. available at https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/ yen, s.-h., chang, y.-s., & wu, m.-c. (2016). behavioral intention of earnings management: the explanation of agency problem, moral development and theory of planned behavior. ntu management review, 26, 107–138. https://doi.org/10.6226/ntumr.2016.feb.r.12028 https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfekon/article/view/4675 https://doi.org/10.1093/rfs/hhj032 https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/ https://doi.org/10.6226/ntumr.2016.feb.r.12028 journal of accounting and investment vol. 21 no. 3, september 2020 article type: research paper the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management antonius herusetya1* and cyrilla stefani2 abstract: research aims: this study examines the association of tax aggressiveness and earnings management practices using the accrual and real transaction-based earnings management. design/methodology/approach: we use a purposive sampling method from the manufacturing industry listed on the indonesia stock exchange (idx) from 2013 to 2017 and obtain a final sample of 500 firm-year observations. data analysis is conducted using multiple regression models and stata software. research findings: our study finds strong evidence that tax aggressiveness has a positive association with accrual earnings management. our study also finds contrary evidence that tax aggressiveness has a negative association with real transaction activities at the aggregate level. further testing found a negative relationship between tax aggressiveness and real transactions at the individual level, i.e., sales manipulation and reduction in discretionary expenses, consistent with our main findings. theoretical contribution/originality: our study extends previous studies on the association of tax aggressiveness using tax shelter prediction model, and aggressive financial reporting using accrual and real transaction-based earnings management. we use tax prediction model in this study as the highest level of tax aggressiveness which is rarely performed in the case of indonesia. practitioner/policy implication: the results of this study provide the implication that to achieve the objectives of aggressive tax reporting and aggressive financial reporting in the same reporting period, managers use accrual and real transaction-based earnings management tools as complementary or substitution to each other. research limitation/implication: this study uses wilson’s (2009) tax shelter prediction model as a proxy of the highest level of tax aggressiveness. keywords: tax aggressiveness; tax shelter; earnings management; real transaction introduction tax avoidance has become interesting discussions to study and how its economic consequences on the earnings quality of corporations. shackelford and shevlin (2001) have reviewed prior studies on how managers make trade-offs between financial reporting and tax reporting decisions. specifically, managers can report high earnings for the benefit of shareholders, but at the same time must bear high tax costs. on the other hand, managers report lower taxable income, but bear financial reporting costs for reporting lower earnings to shareholders (frank, lynch, & rego, 2009). affiliation: 1, 2 department of accounting, faculty of economic and business, universitas pelita harapan, tangerang, indonesia. *correspondence: antonius.herusetya@uph.edu this article is available in: http://journal.umy.ac.id/index.php/ai doi: 10.18196/jai.2103158 citation: herusetya, a. & stefani, c. (2020). the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management. journal of accounting and investment, 21(3), 434-451. article history received: 20 jul 2020 reviewed: 21 jul 2020 revised: 3 aug 2020 accepted: 4 aug 2020 mailto:antonius.herusetya@uph.edu http://journal.umy.ac.id/index.php/ https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/9373 herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 435 in reality, managers do not always trade-off between tax and financial reporting decisions. it was seen on the widening gap between earnings reported to the tax authorities and financial statement earnings (hanlon, laplante, & shevlin, 2005; desai, 2002; shevlin, 2002). the significant differences between tax rules and applicable financial reporting standards can allow managers to report higher accounting earnings and smaller taxable income in the same period (kim & park, 2014; frank et al., 2009). the companies that carry out tax aggressiveness as part of their tax planning strategy are suspected of having lower earnings quality, reporting financial misstatements, and performing restatement (zang, goh, lim, & shevlin, 2013). tax aggressiveness is "… as downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion" (frank et al., 2009, p. 468). one of the tax aggressiveness mechanisms is to use tax shelters (kim, li, & zhang, 2011; wilson, 2009; rego & wilson, 2012; frank et al., 2009). wilson (2009) found evidence that the higher the value of tax shelters, the more consistent the managers engage in aggressive tax avoidance. so examining tax shelters is the main issue for the tax authority and investors to detect aggressive tax positions in the public companies (hanlon & heitzman, 2010). prior studies that examine the association between tax aggressiveness and financial reporting aggressiveness directly are rare, and the results are mixed (e.g., frank et al., 2009; lennox, lisowsky, & pittman, 2013). frank et al. (2009), for example found strong evidence that aggressive financial reporting is positively associated with aggressive tax reporting using tax shelter activities and vice versa. in other words, companies involved in tax shelter activities are also involved in aggressive financial reporting through earnings manipulation and hiding company-specific information using tax planning (frank et al., 2009; kim et al., 2011). in contrast, lennox et al. (2013) found evidence contrary from frank et al. (2009), that public listed companies in the united states that involved in tax aggressiveness did not engage in the fraudulent financial statements identified through aaers (accounting and auditing enforcement releases) of the sec. the findings of lennox et al. (2013) reject evidence (e.g., frank et al., 2009) and the argument (e.g., desai & dharmapala, 2006) that companies that engage in aggressive tax activities have an aggressive financial statement. consistent with the agency theory, researchers have previously argued that complex tax avoidance activities can facilitate managers opportunistically, such as related party transactions, other resource-diverting activities, and earnings manipulation (kim et al., 2011; frank et al., 2009; geraldina, 2013; desai & dharmapala, 2009). they suggest that tax aggressiveness is a risky tax position activity and contains costs for companies and managers; therefore, managers must have incentives when dealing with tax aggressiveness to provide net benefits for companies and shareholders (dyreng, hanlon, & maydew, 2019; rego & wilson, 2009). the most commonly used technique for managers to manipulate earnings is using accrual and real transaction-based earnings management tools (kim & park, 2014; cohen & zarowin, 2010; badertscher, phillips, pincus, & rego, 2009; zang, 2012). to herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 436 achieve aggressive tax reporting goals, managers can use accrual-based earnings management, for example, valuation allowances, tax contingency reserves and accrued tax estimates (hanlon & heitzman, 2010; frank & rego, 2006; dhaliwal, gleason, & mills, 2004). however, previous studies also found that managers use real earnings management and accrual-based earnings management as substitutes for each other to achieve earnings targets (e.g., chan, chen, & chen, & yu, 2019; zang, 2012; cohen & zarowin, 2010; graham, harvey, & rajgopal, 2005; kothari, mizik, & roychowdhury, 2016). our study investigates and extends previous studies on the relationship of tax aggressiveness and aggressive financial reporting using earnings management tools as a measure of earnings quality, especially in indonesia (e.g., frank et al., 2009; geraldina, 2013; surahman & firmansyah, 2017). frank et al. (2009) found evidence that both tax aggressiveness and financial reporting aggressiveness were positively related, consistent with kim et al. (2011, p. 642), which states that "tax avoidance and managerial diversion can be complimentary." two other studies in indonesia found that real transaction activities through abnormal production costs increase the likelihood of companies engaging in an aggressive tax shelter, whereas abnormal cfo and abnormal discretionary expenses as the other real transaction activities have mixed results against the aggressive tax shelter (surahman & firmansyah, 2017; geraldina, 2013). our study is different from previous studies on some points. first, our study is different from surahman and firmansyah (2017), and geraldina (2013), because they examine the effect of earnings management on the tax aggressiveness while our study is the opposite. the results of their studies differ from one another. for example, surahman and firmansyah (2017) found that accrual earnings management had a positive effect on tax aggressiveness, whereas geraldina (2013) found that companies tended to use accrual earnings management to reduce tax shelter activities. surahman and firmansyah (2017) found evidence that real transaction management through abnormal cfo has a negative association with tax aggressiveness, and abnormal discretionary expense and abnormal production have a positive effect on tax aggressiveness. in contrast, geraldina (2013) found that abnormal cfo and abnormal production had a positive effect on tax aggressiveness, respectively. frank et al. (2009) found that tax aggressiveness can be associated with aggressive financial reporting measured by accrual-based earnings management, and vice versa. in other words, earnings management can influence companies to engage in aggressive tax shelter activities. conversely, tax aggressiveness can also encourage opportunistic managers to get involved in earnings management behavior (kim et al., 2011; wilson, 2009). this study is important due to the academic and practical implications. second, real transaction earnings management conducted by the two previous studies are each measured using an individual level of real transactions, consisting of sales manipulation, overproduction, and reducing discretionary expense activities. while previous studies suggest that managers carry out real transaction manipulation by combining these individual measures (roychowdhury, 2006; chi, lisic, & pevzner, 2011; cohen & zarowin, 2010). our study examines the manipulation of real transactions at both the aggregate and individual levels. third, our study measures tax aggressiveness using wilson’s (2009) tax shelter prediction model herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management implemented by kim et al. (2011), and as far as the author's knowledge, the model has never been tested in indonesia. we test this prediction model as the highest level of tax aggressiveness which is rarely performed (lisowsky, robinson, & schmidt, 2013). previous studies in indonesia generally use proxies such as book tax differences (btd) (e.g., octavia & martani, 2013), effective tax rates (etr) (e.g., hidayati & diyanty, 2018; sandy & lukviarman, 2015; octavia & martani, 2013), and cash etr (e.g., maraya & yendrawati, 2016; astutik & venusita, 2020). literature review and hypotheses development tax aggressiveness and accrual earnings management aggressive tax reporting is defined as an attempt to manipulate tax payable through tax planning that can contain an element of tax evasion (frank et al. 2009). hanlon and heitzman (2010, p. 137) stated "if tax avoidance represents a continuum of tax planning strategies where something like municipal bond investments are at one end, then terms such as 'non-compliance', 'evasion', 'aggressiveness', and 'sheltering' would be closer to the other end of the continuum." consistent with hanlon and heitzman (2010), tax avoidance in our study is more inclined to uncertain conditions, namely aggressiveness activities and tax shelters. tax aggressiveness strategies involve uncertainty and contain costs for companies and managers (dyreng et al., 2019; rego & wilson, 2009). therefore managers must have incentives to deal with these risky activities of tax avoidance (rego & wilson, 2012). previous studies have also documented that managers do not have to trade-off between the decisions of aggressive tax reporting and aggressive financial reporting (frank et al., 2009). in other words, managers can achieve aggressive tax reporting and aggressive financial reporting goals in the same period. corporate tax avoidance requires manipulative actions that can be related to relatedparty transactions, earnings manipulation, and other diverting activities carried out in the interests of managers (kim et al., 2011; desai & dharmapala, 2006). management efforts aimed at manipulating earnings by increasing earnings are one form of aggressive financial reporting (frank et al., 2009). earnings manipulation can be done by various mechanisms, such as accrual-based earnings management and real transaction tools (e.g., graham et al., 2005; kim & park, 2014; cohen & zarowin, 2010). previous studies found evidence that aggressive tax reporting is positively related to aggressive financial reporting. frank et al. (2009), for example, found that aggressive tax reporting is positively related to discretionary accruals as a proxy of aggressive financial reporting. managers use accrual-based earnings management, for example, tax contingency reserves, valuation allowances, and estimated tax accrued to achieve tax reporting goals (dhaliwal et al., 2004; frank & rego, 2006; hanlon & heitzman, 2010). based on the arguments above, the hypothesis to be tested is stated as follows: h1: tax aggressiveness has a positive effect on accrual earnings management. journal of accounting and investment, 2020 | 437 herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 438 tax aggressiveness and real transaction earnings management real earnings management is a manipulation of real activities through deviations from the normal operational practices that are motivated by managers' desire to provide incorrect information to stakeholders that the objectives of financial reporting have been met as they should. this deviation does not always contribute to the company's value, although it allows managers to achieve earnings targets (roychowdhury, 2006). previous studies have also found that managers can conduct aggressive financial reporting using real transaction activities (e.g., kim & park, 2014; roychowdhury, 2006), and make substitutions for accrual earnings management tools with the real transactions to achieve earnings targets (chan et al., 2015; zang, 2012; geraldina, 2015; graham et al., 2005). managers choose to use a combination of accrual and real earnings management based on needs, such as consideration of time, costs, supervision from regulators and investors, flexible accounting practices, the company's financial condition in order to achieve its earnings target (chan et al., 2015; zang, 2012). also, managers tend to choose real earnings management as a safer method because it is more difficult to be detected by auditors, regulators, and others (kim & park, 2014; graham et al., 2005; cohen & zarowin, 2010). based on the arguments above, the hypothesis to be tested is stated as follows: h2: tax aggressiveness has a positive effect on real earnings management. research method population and sample selection this study's population is public companies from manufacturing industries listed on the indonesia stock exchange, consisting of the mining industry, primary industry and chemicals, and miscellaneous industry. we choose a sample from the manufacturing industry population because one of the mechanisms of real transaction activities at the operational level is by producing over-production. the sample selection uses a purposive sampling method with the following criteria: 1. manufacturing companies have been listed on the indonesia stock exchange before 2013; 2. listed manufacturing companies exist throughout the year 2013-2017; 3 annual reports, audited financial statements, and items needed for computing tax shelter for the year ended december 31 are available during 2012-2017; 4. financial statements are published using the currency of rupiah; based on the sample selection above, we obtain a final sample of 500 firm-year observations, as seen in table 1. herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 439 table 1 sample selection description number of observations firm-year observations in primary and chemical industries, various industries, and consumer goods industries for the year 2013-2017 144 less: number of firms with missing data during 2012-2017 (11) number of firms with unaudited financial statements during 2012-2017 (2) number of firms with foreign currencies other than rupiah stated in the financial statements during 2012-2017 (31) number of final samples during 2013-2017 100 number of final firm-years observations 500 all data are obtained from 2013 2017, except for prior year going concern opinion (priorgco) and change in return on assets (δroa) from 2012. research empirical models accrual earnings management (absdac) as dependent variable to test the first hypothesis (h1), we use the empirical model as follows: absdacit = β0 + β1taxaggit + β2roait + β3∆roait + β4sizeit + β5levit + β6growthit + β7ageit + β8lossit + β9priorgco it-1 + β10remit + δx industry + σy year + eit (1) based on the research model in equation (1), the coefficient β1 of the main variable tax aggressiveness (taxagg) is predicted to have a positive and significant association with earnings accrual management (absdac). following rego and wilson (2012), discretionary accruals are calculated using performance-adjusted modified jones’s (1991) model that has been modified by kothari, leone, & wasley (2005). accrual discretionary is calculated using equation (2) as follows: taccrit/tait-1= θ0 + θ1 1/ tait-1 + θ2 ssa/ tait-1 + θ3 sppent/ tait-1 + θ4 roait + eit (2) the accrual discretionary (dac) of equation (2) is obtained from the total actual accrual (taccr) deducted by the estimated value of taccr from the equation (2), or dac= taccr ndac. absdac is the absolute value of the dac, considering the motives of accrual earnings management can be done with the increasing or decreasing discretionary accruals that gives consequences to the lower earnings quality (gul, fung, & jaggi, 2009). see table 2 for complete variable definitions of equation (1) and (2). real earnings management (rem) as dependent variable to test the second hypothesis (h2), we use equation (3) as follows: remit = γ0 + γ1taxaggit + γ2roait + γ3∆roait + γ4sizeit + γ5levit + γ6growthit + γ7ageit + γ8 lossit + γ9 priorgco it-1 + γ10 absdacit + δx industry + σy year + eit (3) herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 440 based on the second empirical model in equation (3), the coefficient γ1 of the main variable tax aggressiveness (taxagg) is predicted to be positive and significant toward the real earnings management on an aggregate level (rem). table 2 definition of variables variables definition equation (1) and (3) absdac = the absolute value of abnormal discretionary accruals. following rego and wilson (2012), discretionary accruals are calculated using performance-adjusted modified jones’s (1991) model that has been modified by kothari et al. (2005). rem = real transaction earnings management. following kim and park (2014) and roychowdhury (2006), rem is the sum of the standardized value of real transaction activities at individual levels, i.e., abnormal cfo (abcfo), abnormal production (abprod), and abnormal discretionary expense (abdisexp) as calculated in equation (4), (5), (6), respectively. taxagg = tax aggressiveness. the value of tax aggressiveness are obtained from the value of wilson’s (2009) tax shelter prediction model. size = natural logarithm of total assets lev = leverage ratio, defined as total liabilities divided by total assets roa = return on assets δroa = changes in return on assets sgrow = sales growth, i.e. (sales t sales t-1)/sales t-1 age = number of years since initial public offering loss = dummy variable, 1 if the firm reports a loss in the current year, 0 otherwise priorcgo = dummy variable, 1 if the firm receive going concern opinion in t-1, 0 otherwise year = year dummies industry = industry dummies equation (2) taccr = total accruals, i.e. operating income minus cash flows from operating activities ta = total assets ssa = net value of property, plant, and equipment sppent = changes in sales minus change in account receivable roa = return on assets equation (4), (5), (6) cfo = cash flows from operating activities a = total assets s = sales ∆s = changes in sales, i.e. sales t sales t-1 prod = the sum of the cost of goods sold and changes in inventory disexp = the sum of r&d costs, promotion costs, and sg&a abcfo = abnormal cash flows from operating activities abprod = abnormal production cost abdisexp = abnormal discretionary expenses herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 441 table 2 definition of variables (cont’d) variables definition equation 7 shelter = tax shelter based on wilson’s (2009) tax shelter prediction model btd = book-tax differences, i.e., (book income minus taxable income)/lagged total assets |dac| = absolute value of discretionary accruals lev = leverage ratio, defined as total liabilities divided by total assets size = natural logarithm of total assets roa = return on assets finc = foreign income, given 1 if the firm report foreign income in the financial statements, 0 otherwise r&d = research and development expense i,t = identification for firm i, year t e = residual errors managers engage in a combination of real transaction activities, including sales manipulation by giving discounts and more flexible time to pay off trade receivables so that sales may increase, to produce overproduction so that the cost of goods sold per unit decreases, and to postpone some of the discretionary expenses, such as research and development expenses, promotion expenses, etc., in order to achieve the desired earnings target (roychowdhury, 2006). following kim and park (2014), each real transaction at the individual level is calculated using equations (4), (5), and (6). the cash flow of normal operating activities is a linear function of sales and changes in sales in the current period using equation (4) as follows: cfoit / tait-1 = α0 + α1 (1 / tait-1) + β1 (sit / tait-1) + β2 (δsit / tait-1) + εit (4) the abnormal operating cash flow (abcfo) is obtained from the actual value of cfo minus the estimated value of normal operating cash flow derived from the equation (4), or we get from the value of residual errors of the equation (4). the production activities as a linear function of production activities are calculated using the regression equation (5) as follows: prodit /tait-1 = α0 + α1 (1 / tait-1) + β1 (sit / tait-1) + β2 (δsit / tait-1) + β3 (δsit-1 / tait-1) + εit (5) the abnormal production (abprod) is obtained from the actual production (prod) deducted by the value of the normal production estimated from the equation (5), or it can be obtained from the residual error of equation (5). finally, discretionary expense (disexp) as a linear function of sales of the current period is calculated using the regression equation (6) as follows: disexpit / tait-1 = α0 + α1 (1 / tait-1) + β1 (sit-1 / tait-1) + εit (6) the value of abnormal discretionary expense (abdisexp) is obtained from the actual value of the operating expenses minus the estimated value of the normal operating herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 442 expense. it can be obtained from the residual error value of the equation (6). the definition of all variables used in the equations (3), (4), (5), and (6) can be seen in table 2. the value of abnormal operating cash flow (abcfo) is predicted to be negative because the actual cash flow from operations is lower than the normal operating cash flows when managers manipulate sales that affect the future operating cash flows. the value of abnormal production costs is expected to be positive because actual production costs are higher than normal production costs indicate the existence of overproduction. the value of abnormal discretionary expense is predicted to be negative because the manager minimizes the discretionary expense. following chi et al. (2011), each value of abcfo, abprod, and abdisexp were standardized using the formula (x-μ) / σ for each year. rem is a measure of real transaction manipulation at an aggregate level, and it is predictive to be positive. it is a combination of the sum of the standardized values of abnormal discretionary expense (abdisexp), abnormal production costs (abprod), and abnormal operating cash flows (abcfo), i.e., (abprod abcfo abdisexp) (chi et al., 2011; roychowdhury, 2006; kim and park, 2014). tax aggressiveness (taxagg) following prior studies, we use tax shelter as a proxy of tax aggressiveness (e.g., zang et al., 2013; kim et al. 2011). graham and tucker (2006) suggest that the tax shelter model was used by considering a more comprehensive set of company characteristics, such as foreign operations, book-tax differences, and aggressive financial reporting. our study use wilson’s (2009) tax shelter prediction model implemented by kim et al. (2011) as follows: shelterit = -4.86 + 5.20 * btdit + 4.08 * |dacit| 1.41 * levit + 0.76* sizeit + 3.51 * roait + 1.72 * fincit + 2.43 * r&dit (7) following kim and park (2011), after we got the value of shelter in equation (7), we rank all values from highest to lowest for each year and converted into decile. shelter_des is a shelter value that has a range from 0 to 1. the closer the value to 1, it means that the company has a higher tendency of tax aggressiveness, and vice versa. taxagg is the value of shelter_des for each related company. the definition of variables in equation (7) can be seen in table 2. control variables following previous studies (e.g., gul et al., 2009; defond and zhang, 2014; becker et al., 1998; gaver and utke, 2019; balsam et al., 2003; frank et al., 2009), we use several control variables in equation (1) for model 1 and equation (3) for model 2 that can influence the dependent variables (absdac and rem), i.e., return on assets (roa), change in return on assets (δroa), company size (size), leverage (lev), sales growth (growth), company’s age (age), loss (loss), prior going concern opinion (priorgco). in model 1 and model 2, use also use real earnings management (rem) and accrual herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 443 earnings management (absdac) as control variables, because managers use these instruments as a combination to achieve earnings targets (kim and park, 2014; zang, 2012; cohen and zarowin, 2010). we use dummy variables for industry (industry) and year to eliminate the fixed effects of years and industries (gul et al., 2009). result and discussion descriptive statistics and correlation analysis table 3 presents the descriptive statistics for all research variables used in model 1 (eq. 1) and model 2 (eq. 3). all continuous data are winsorized using mean ± two standard deviations to avoid data that are outliers. discretionary accrual (absdac) has a positive and mean value of 0.066, it indicates that on average the firm-year observations engage in accrual-based earnings management (absdac) with the magnitude value of 6.64 percent of total assets, with a minimum value of 0.02 percent and a maximum value of 37.36 percent. the mean of real transaction earnings management at the aggregate level (rem) is positive with the amount of 0.048 or 4.78 percent of total assets, with a minimum value of -4,371 and a maximum value of 4,371. the mean of real transaction earnings management (rem) at the individual level, i.e., abnormal cfo (abcfo), abnormal production costs (abprod), and abnormal discretionary expense (abdisexp), each of which is -0.044, 0.165 and -0.132. these results indicate that, on average, the firm-year observations perform real transaction activities in abnormal operating cash flows (abcfo), overproduction costs (abprod), and abnormal discretionary expense (abdisexp), each at 4.36 percent, 16.54 percent, and 13.17 percent of total assets. the mean tax aggressiveness (taxagg) using a tax shelter is 0.650, with a minimum value of 0.301 and a maximum of 1.000. table 3 descriptive statistics variables mean standard deviation minimum maximum absdac 0.066 0.071 0.000 0.374 rem 0.048 2.007 -4.371 4.371 abcfo -0.044 0.131 -0.495 0.422 abprod 0.165 0.364 -2.333 1.9938 abdisexp -0.132 0.148 -0.382 0.294 taxagg 0.650 0.142 0.301 1.000 size 14.361 1.620 10.503 19.505 lev 0.464 0.268 0.008 1.342 roa 0.059 0.104 -0.214 0.356 δroa -0.045 1.832 -7.319 9.522 sgrow 0.078 0.318 -1.000 2.801 age 20.124 7.517 1.000 36.000 loss 0.236 0.425 0.000 1.000 priorgco 0.028 1.165 0.000 1.000 all variables are described in table 2. herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 444 pairwise correlations between variables used in this study can be seen in table 4. the correlation coefficient of tax aggressiveness (taxagg) on accrual earnings management (absdac) is 0.004, not significant at 0.10. the taxagg coefficient has a negative correlation with rem, i.e., -0.309, significant at 0.01 level, and has a correlation coefficient of 0.351, -0.141 and 0.191, respectively for abnormal cfo (abcfo), abnormal production (abprod), and abnormal discretionary expense (abdisexp ), each with a significance level of 0.01. tax aggressiveness (taxagg) is positively related to larger companies (size), high return on assets (roa), high growth rates (sgrow), company age (age), each with a significance level of 0.01, and negatively related to companies that have leverage (lev), loss and priorgco, each with a significance level of 0.01. larger companies (size) have a negative correlation with absdac, while lev, roa, and droa positively correlate with absdac. rem and absdac have a positive correlation of 0.089, significant at 0.05. table 4 variable correlations variables 1 2 3 4 5 6 7 absdac 1.000 rem 0.089** 1.000 abcfo -0.064 -0.650*** 1.000 abprod 0.087** 0.752*** -0.253*** 1.000 abdisexp -0.030 -0.752*** 0.201*** -0.434*** 1.000 taxagg 0.004 -0.309*** 0.351*** -0.141*** 0.191*** 1.000 size 0.183*** -0.111** 0.142*** -0.085* 0.019 0.752*** 1.000 lev 0.123*** 0.254*** -0.210*** 0.171*** -0.121*** -0.140*** -0.001 roa 0.073* -0.534*** 0.528*** -0.312*** 0.342*** 0.480*** 0.145*** δroa 0.086* -0.044 0.073 0.005 0.011 0.013 -0.026 sgrow -0.012 -0.061 -0.072 -0.107** 0.109** 0.117*** 0.048 age 0.200 -0.160*** 0.234*** -0.032 0.097** 0.353*** 0.139*** loss 0.070 0.312*** -0.243*** 0.172*** -0.243*** -0.344*** 0.112*** priorgco 0.046 0.164*** -0.070 0.113*** -0.154*** -0.168*** -0.066 ***,**,* indicate significance at the 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively. all variables are described in table 2. variables 8 9 10 11 12 13 14 lev 1.000 roa 0.372*** 1.000 δroa 0.139*** 0.139*** 1.000 sgrow 0.149*** 0.149*** 0.138*** 1.000 age 0.230*** 0.230*** 0.042 -0.021 1.000 loss 0.584*** -0.584*** -0.078* -0.140*** -0.30*** 1.000 priorgco 0.191*** -0.191*** 0.001 0.009 -0.025 0.277*** 1.000 ***,* indicate significance at the 0.01 and 0.10 levels, respectively. all variables are described in table 2. regression results of hypothesis 1 (h1) table 5 reports the results of the h1 hypothesis. model 1 (eq. 1) has f-value of 8.73 (p<0.001) with a value of r-squared 0.1515 and adjusted r-squared 0.1342. model 1 has good model specifications with all independent variables having the ability to explain herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 445 the accrual earnings management (absdac) as a dependent variable of around 13.42 percent. this specification model meets the initial tests in the classic assumption test. the normality test results using the shapiro-wilk normality test have p<0.001, so we use a box-cox treatment for the absdac variable to have zero skewness. heteroscedasticity test results using the breusch-pagan/cook-weisberg test do not contain heteroscedasticity problems (prob> chi2 = 0.2789). the average vif value of all variables is 1.82, with the vif value of taxagg is 3.83 <10, so it does not contain a multicollinearity. the tax aggressiveness variable (taxagg) in table 5 has a positive coefficient of 0.208, significant at 0.01 (t-test = 5.25, p<0.001). our test shows that tax aggressiveness (taxagg) has a positive association with accrual-based earnings management (absdac), after controlling for variables that influence the absdac, including rem. our findings support the h1 hypothesis's prediction, and consistent with the previous studies, for example, frank et al. (2009). thus the h1 hypothesis is accepted. these findings give an interpretation that managers engage in tax aggressiveness through tax shelter activities; they also have a higher tendency to conduct accrual-based earnings management. our results are consistent with the previous studies suggesting that managers do not need to trade-off between aggressive tax reporting decisions and aggressive financial reporting decisions (frank et al., 2009). the results of control variables tests in table 5, show some control variables significant following the initial predictions. the size variable is negatively associated with absdac at 0.01, indicating that a larger company (size) has a negative association with accrual earnings management (absdac). leverage (lev), return on assets (roa), and companies that experience losses (loss) each have a positive association with absdac, significant at 0.01, respectively. companies that involve in real transaction earnings management (rem) tend to be also involved in accrual earnings management (absdac), as evidenced by the positive relationship between rem and absdac, significant at 0.10 (chan et al., 2015, zang, 2012; cohen and zarowin, 2010). regression results of hypothesis 2 (h2) table 5 explains the results of the h2 hypothesis testing. model 2 in equation 3 has a model specification with an f-value of 22.34, with r-squared and adjusted r-squared, respectively 0.3136 and 0.2996. this specification model meets the initial tests in the classic assumption test. the results of the normality test using the shapiro-wilk normality test are p <0.001, so we use a box-cox treatment for the rem variable to have zero skewness. heteroscedasticity test results using the breusch-pagan/cookweisberg test do not contain heteroscedasticity problems (prob> chi2 = 0.4976). the average vif value of all variables is 1.78, with the vif value of taxagg is 4.00 <10, so it does not contain an indication of multicollinearity. herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 446 table 5 regression results of h1 and h2 hypothesis independent variables dependent variable absdac rem predicted sign model 1 (eq. 1) model 2 (eq. 3) coefficient t-test prob. coefficient t-test prob. taxagg + 0.208*** 5.25 0.000 -2.325** -2.25 0.025 size ? -0.021*** -6.96 0.000 0.133 1.64 0.101 lev ? 0.039*** 3.06 0.002 0.248 0.76 0.448 roa ? 0127*** 2.85 0.005 -9.725*** -9.24 0.000 δroa ? 0.003 1.57 0.118 0.011 0.25 0.803 sgrow -0.010 -1.09 0.276 0.128 0.53 0.598 age -0.001 -1.27 0.206 0.008 0.73 0.467 loss ? 0.024*** 2.68 0.008 -0.248 -1.08 0.279 priorgco 0.000 0.01 0.990 0.534 1.08 0.283 rem + 0.006*** 3.53 0.000 absdac + 4.010*** 3.53 0.000 industry ? yes yes year ? yes yes constant ? 0.214 7.10 0.000 -0.272 -0.34 0.735 f-value 8.73 22.34 prob. > f p<0.000 p<0.000 r-squared 0.1515 0.3136 adjusted r-squared 0.1342 0.2996 n 500 500 ***,**,* indicate significance at the 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively with two-tailed tests. all variables are described in table 2. the taxagg variable has a negative coefficient of -2.325, significant at 0.05 (t-test = 2.25, p = 0.025). the results of this study differ from h2 hypothesis predictions, where tax aggressiveness (taxagg) has a negative association with real transaction earnings management (rem) at the aggregate level, after controlling for variables that also influence rem, including the accrual earnings management (absdac). this finding gives an interpretation that companies that engage in tax aggressiveness through tax shelters tend to reduce real transaction activities at the aggregate level (rem), by combining the real transaction activities that encourage sales manipulation, overproduction, and reducing discretionary operating expenses. the h2 hypothesis is thus rejected. some alternative explanations regarding these findings are as follows. first, managers can engage in earnings management mechanisms by combining discretionary accruals and real transaction earnings management to achieve short-term earnings targets while simultaneously achieving tax reporting goals (e.g., chan et al., 2015; zang, 2012; cohen and zarowin, 2010). second, tax aggressiveness contains high tax uncertainties and reduces cash taxes (dyreng et al., 2019); thus, managers tend to reduce real transaction activities that impact decreasing operational cash flows so that real transaction earnings management at the aggregate level is reduced. another alternative explanation is that wilson's (2009) tax shelter prediction model contains accrual discretionary and book-tax difference (btd), where “book-tax differences are incrementally useful to accrual in identifying earnings management, fraud, and restatements (gaver and utke, 2019, p. 117). wilson (2009) found a positive relationship between book-tax differences in the likelihood of companies involved in tax shelter activities. this difference in accounting and tax earnings is increasingly a signal of aggressive tax reporting, so managers get involved in a combination of accrual and real herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 447 transaction earnings management in carrying out tax shelter activities to achieve the objectives of tax reporting and aggressive financial reporting in the same reporting period. the testing results of control variables are mostly insignificant, except for roa and absdac. return on assets is negatively related to rem at the 0.01 level. absdac is positively related to rem at 0.01, consistent with initial predictions that managers can use accrual and real transactions as a combination to achieve earnings targets (e.g., chan et al., 2015; zang, 2012; cohen and zarowin, 2010). additional tests additional tests is conducted to examine the effect of tax aggressiveness on real transaction earnings management at the individual level, which includes abnormal cfo (abcfo), abnormal production (abprod), and abnormal discretionary expense (abdisexp). the results of additional tests for model 2 using the dependent variables abcfo, abprod, and absdisexp can be seen in table 6. table 6 additional test results of h2 hypothesis independent variables dep. variable abcfo abprod abdisexp pred. sign model 2 (eq. 2) model 2 (eq. 2) model 2 (eq. 2) coeff. t-test prob. coeff. t-test prob. coeff. ttest prob. taxagg + 0.231*** 3.49 0.001 0.176 0.83 0.407 0.180** 2.11 0.035 size ? -0.010** -2.02 0.044 -0.017 -1.03 0.306 -0.016** 2.46 0.014 lev + -0.010 -0.46 0.645 0.063 0.94 0.346 0.030 1.13 0.258 roa 0.656*** 9.73 0.000 -1.265*** -5.86 0.000 0.380*** 4.61 0.000 δroa ? 0.003 0.99 0.323 0.007 0.85 0.398 -0.003 0.88 0.379 sgrow + -0.068*** -4.36 0.000 -0.082* -1.66 0.098 0.026 1.30 0.195 age 0.000 0.63 0.526 0.003 1.26 0.208 -0.000 0.46 0.642 loss 0.037** 2.50 0.013 -0.049 -1.05 0.294 -0.009 0.49 0.627 priorgco + 0.036 1.13 0.259 0.108 1.06 0.290 -0.082** 2.01 0.045 absdac + -0.258*** -3.55 0.000 0.457** 1.96 0.050 -0.169* 1.81 0.081 industry ? yes yes yes year ? yes yes yes constant ? -0.075 -1.46 0.146 0.267 1.62 0.106 -0.031 0.46 0.644 f-value 25.83 7.02 8.35 prob. > f p<0.000 p<0.000 p<0.000 r-squared 0.3457 0.1255 0.1458 adjusted r-squared 0.3323 0.1076 0.1284 n 500 500 500 ***,**,* indicate significance at the 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively with two-tailed tests. all variables are described in table 2. taxagg variable in table 6 has a coefficient of 0.231, positive and significant at the 0.01 level (t-test = 3.49, p<0.001), consistent with the previous main findings of model 2 measured at the aggregate level (rem). this finding indicates that tax aggressiveness herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 448 (taxagg) is negatively related to abnormal cfo (abcfo), which indicates that the higher the tax aggressiveness using tax shelter activities, the company tends to reduce real transactions by decreasing sales manipulation that has a positive impact on cash flows from operations. the second additional test using over production activities (abprod) can be seen in table 6. the test results show that the taxagg coefficient is not significant at o.10 (ttest = 0.83, p = 0.407). in other words, tax aggressiveness has no association with overproduction activities. in table 6, additional testing using abdisexp, shows that the taxagg coefficient is 0.180, positive and significant at 0.05 (t-test = 2.11, p = 0.035). this finding supports the main result in model 2, where tax shelter activities have a negative association with real transaction activities by reducing the negative value of abnormal discretionary expenses (abdisexp). overall, these additional tests support the main results of the h2 hypothesis in model 2, where managers perform a combination of real transactions at the individual levels by reducing sales manipulation by which might affect a positive operating cash flows and by postponing the discretionary operating expenses. managers make combinations at the individual level of real transactions and discretionary accruals as earnings management tools to achieve the objectives of reporting tax aggressiveness and earnings target. conclusion this study investigates the association of tax aggressiveness and earnings management behavior using accruals and real transactions. this study sample consists of 500 firmyear observations from the manufacturing industry listed on the indonesia stock exchange (idx) with an observation period of 2013 -2017. we find evidence of a positive association between the tax aggressiveness using tax shelter activities and the aggressive financial reporting on a discretionary accrual basis. our study finds evidence that is contrary to our hypothesis, that the tax aggressiveness is negatively associated with the real transaction earnings management at the aggregate level. an alternative explanation for this finding is that, in order to meet the objectives of tax reporting and aggressive financial reporting in the same period, managers make a combination of tools of accrual and real transaction earnings management. in our additional tests, we also found consistent results with our main findings, i.e., the tax aggressiveness using tax shelters activities negatively associated with real transaction activities at the individual level. this study finds that each tax aggressiveness is negatively associated with decreasing abnormal operating cash flows and abnormal discretionary expense, but found no evidence for the abnormal production. this study's findings have implications for both the tax authorities and capital market players, i.e., that managers can achieve aggressive tax reporting and financial reporting decisions in the same period without requiring a trade-off between the two. our study has several limitations. first, this study measures tax aggressiveness using wilson’s herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 449 (2009) tax shelter prediction model as the highest level of tax aggressiveness. lisowsky et al. (2013) suggest that tax aggressiveness can be carried out from the extreme to the lowest levels i.e., tax shelter, discretionary permanent book-tax difference (dtax), permanent book-tax difference (pbtd), book-tax differences (btd), to the cash effective tax rates (cetr). second, our study used accrual-based earnings management and real transactions to achieve aggressive financial reporting decisions but did not consider the specific earnings targets related to aggressive tax reporting. previous studies documented that earnings management tools can be used to achieve specific earnings targets, especially in the short term as financial reporting decisions (e.g., chan et al., 2015; zang, 2012; beyer et al., 2018; gul et al., 2009; frank and rego, 2006). due to our limitations, further studies can investigate the association of aggressive tax reporting using the different level of tax aggressiveness and aggressive financial reporting to achieve specific earnings targets.. references astutik, d., & venusita, v. (2020). the influence of ceo’s demographic characteristics on tax aggressiveness in family firm. jurnal akuntansi dan keuangan, 22(1), 1-9. https://doi.org/10.9744/jak.22.1.1-9 badertscher, b., phillips, j., pincus, m., & rego, s. (2009). earnings management strategies: to conform or not to conform? the accounting review, 84(2), 63-98. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.1.63 balsam, s., khrisnan, j., & yang, j.s. (2003). auditor industry specialization and earnings quality. auditing: a journal of practice & theory, 22(2), 71-97. https://doi.org/10.2308/aud.2003.22.2.71 becker, c.l., defond, j.j., & subramanyam, k.r. (1998). the effect of audit quality on earnings management. contemporary accounting research, 15(1), 1-24. https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1998.tb00547.x beyer, b.d., nabar, s.m., & rapley, e.t. (2018). real earnings management by benchmark beating firms: implication for future operating profit. accounting horizons, 32(4), 5984. https://doi.org/10.2308/acch-52167 chan, l.h., chen, k.c.w., & chen, t.y., & yu, y. (2015). substitution between real and accrualsbased earnings management after voluntary adoption of compensation clawback provisions. the accounting review, 90(1), 147-174. https://doi.org/10.2308/accr-50862 chi, w., lisic, l. l., & pevzner, m. (2011). is enhanced audit quality associated with greate real earnings management? accounting horizons, 25(2), 315-335. https://doi.org/10.2308/acch-50082 cohen, d. a. & zarowin, p. (2010). accrual based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. journal of accounting and economics, 50(1), 2-19. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.01.002 dhaliwal, d., gleason, c., mills, l. (2004). last chance earnings management: using the tax expense to meet analysts’ forecasts. contemporary accounting research, 21(2), 431459. https://doi.org/10.1506/tfvv-uyt1-nnyt-1yfh defond, m. & zhang, j. (2014). a review of archival auditing research. journal of accounting and economics, 58(1), 275-326. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002 https://doi.org/10.9744/jak.22.1.1-9 https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.1.63 https://doi.org/10.2308/aud.2003.22.2.71 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1998.tb00547.x https://doi.org/10.2308/acch-52167 https://doi.org/10.2308/accr-50862 https://doi.org/10.2308/acch-50082 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.01.002 https://doi.org/10.1506/tfvv-uyt1-nnyt-1yfh https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002 herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 450 dechow, p. m., hutton, a. p., kim, j. h., & sloan, r. g. (2012). detecting earnings management: a new approach. journal of accounting research, 50(2), 275-334. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2012.00449.x desai, m. a. & dharmapala, d. (2006). corporate tax avoidance and high-powered incentives. journal of financial economics, 79(1), 145-179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002 desai, m., a. & dharmapala, d. (2009). earnings management, coprporate tax shelters, and book-tax alignment. national tax journal, 62(1), 169-186. https://doi.org/10.17310/ntj.2009.1.08 dyreng, s.d., hanlon, m. & maydew, e.l. (2019). when tax avoidance result in tax uncertainty? the accounting review, 94(2), 179-203. https://doi.org/10.2308/accr52198 frank, m.m, & rego, s. (2006). do managers use valuation allowance account to manage earnings around certain earnings targets? the journal of the american taxation association, 28(1), 43-65. https://doi.org/10.2308/jata.2006.28.1.43 frank, m. m., lynch, l. j., & rego, s. o. (2009). tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. the accounting review, 84(2), 467-496. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467 gaver, j.j & utke, s. (2019). audit quality and specialist tenure. the accounting review 94(3), 113-147. https://doi.org/10.2308/accr-52206 geraldina, i. (2013). preferensi manajemen laba akrual atau manajemen laba riil dalam aktivitas tax shelter. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10(2), 206-224. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.11 graham, j. & tucker, a. (2006). tax shelter and corporate debt policy. journal of financial economics, 81(1), 563-594. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.09.002 graham, j., harvey, c., rajgopal, s. (2005). the economic implication of corporate financial reporting. journal of accounting and economics, 40(1/3), 3-73. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002 gul, f.a., fung, s.y.k., & jaggi, b. (2009). earnings quality: some evidence on the role of auditor tenure and auditors’industry expertise. journal of accounting and economics, 49(1), 265287. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.03.001 hanlon, m., laplante, s. & shevlin, t. (2005). evidence on the possible information loss of conforming book income and taxable income. journal of law & economics, 48(2), 407-442. https://doi.org/10.1086/497525 hanlon, m. & heitzman, s. (2010). a review of tax research. journal of accounting and economics, 50(1), 127-178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 hidayati, w., & diyanty, v. (2018). pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 22(1), 46-60. https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5 jones, j. (1991). earnings management during import relief investigations. journal of accounting research, 29(2), 193-228. https://doi.org/10.2307/2491047 kim, j. b., li, y., & zhang, l. (2011). corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. journal of financial economics, 100(1), 639-662. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007 kim, y. & park, m. s. (2014). real activities manipulation and auditors' client-retention decisions. the accounting review, 89(1), 367-401. https://doi.org/10.2308/accr-50586 kothari, s. p., leone, a., & wasley, c. e. (2005). performance matched discretionary accrual measures. journal of accounting and economics, 39(1), 163-197. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002 https://econpapers.repec.org/article/blajoares/ https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2012.00449.x https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002 https://doi.org/10.17310/ntj.2009.1.08 https://doi.org/10.2308/accr-52198 https://doi.org/10.2308/accr-52198 https://doi.org/10.2308/jata.2006.28.1.43 https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467 https://doi.org/10.2308/accr-52206 https://doi.org/10.21002/jaki.2013.11 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.09.002 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.03.001 https://doi.org/10.1086/497525 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5 https://doi.org/10.2307/2491047 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007 https://doi.org/10.2308/accr-50586 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002 herusetya & stefani the association of tax aggressiveness on accrual and real earnings management journal of accounting and investment, 2020 | 451 kothari, s. p., mizik, n., & roychowdhury, s. (2016). managing for the moment: the role of earnings management via real activities versus accruals in seo valuation. the accounting review, 91(2), 559-586. https://doi.org/10.2308/accr-51153 lennox, c., lisowsky, p., & pittman, j. (2013). tax aggressiveness and accounting fraud. journal of accounting research, 51(4), 739-778. https://doi.org/10.1111/joar.12002 lisowsky, p., robinson, & l., schmidt, a. 2013. do publicly disclosed tax reserved tell us about privately disclosed tax shelter activity? journal of accounting research, 51(3), 583-629. https://doi.org/10.1111/joar.12003 maraya, a.d., & yendrawati, r. (2016). pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan cpo. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 20(2), 147159. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7 octavia, & martani, d. (2013). tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak. jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 10(2), 129-146. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.07 rego, s. o. & wilson, r. j. (2012). equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. journal of accounting research, 50(3), 775-810. https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2012.00438.x roychowdhury, s. (2006). earnings management through real activities manipulation. journal of accounting and economics 42(1), 335-370. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002 sandy, s., & lukviarman, n. (2015). pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan manufaktur. jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 19(2), 85-98. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1 shackelford., d., & shevlin, t. (2001). empirical tax research in accounting. journal of accounting and economics, 31(1-3), 321-387. retrieved from https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-accounting-andeconomics/vol/31/issue/1 shevlin, t. j. (2002). symposium on corporate tax shelters, part ii: commentary: corporate tax shelters and book tax differences. new york university tax law review, 55(3), 427-433. surahman, a. & firmansyah, a. (2017). effect of earnings management through accountings deviation, activities profit riil and acrual to tax aggressivity. fundamental management journal, 2(2), 10-28. https://doi.org/10.33541/fjm.v2i2.517 wilson, r. j. (2009). an examination of corporate tax shelter participants. the accounting review, 84(3), 969-999. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.969 zang, a. y. (2012). evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. the accounting review, 87(2), 675-703. https://doi.org/10.2308/accr-10196 zang, y., goh, b. e., lim, c.y., & shevlin, t. (2013). tax aggressiveness and auditor resignation. korean accounting association annual meeting. research collection school of accountancy. retrieved from https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/1126 https://doi.org/10.2308/accr-51153 https://doi.org/10.1111/joar.12002 https://doi.org/10.1111/joar.12003 https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7 https://doi.org/10.21002/jaki.2013.07 https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2012.00438.x https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002 https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-accounting-and-economics/vol/31/issue/1 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-accounting-and-economics/vol/31/issue/1 https://doi.org/10.33541/fjm.v2i2.517 https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.969 https://doi.org/10.2308/accr-10196 https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/1126 hubungan antara indikator mikro dan makro terhadap nilai buku dan harga pasar saham perusahaan jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 issn: 1411-6227 147 hubungan antara indikator mikro dan makro terhadap nilai buku dan harga pasar saham perusahaan renata h jacob & sofyan s harahap email : sofyanharahap@gmail.com universitas trisakti abstract this study discusses the differences between book value and market value of indonesian company listed in jse focuses on banking industry which sample total 11 banks. the date was collected from financial reports of those banks published in the indonesian capital market directory of 1998-2002. the objective of the study was to test the differences between book value and market value of banks’ shares using tobin q-ratio model. then, micro aspects are represented by eps, ldr and eta and macro aspects are represented by inflation and interest rate were examined how much those variables influence book value and market value. the study found that there was a difference between book value and market value. average q-ratio indonesian banking industry during 1999-2002 respectively was 1.72, 1.27, 0.92, 1.10 and 1.25. the highest and the lowest q ratio during 4 years in average was achieved by pt bank cic international tbk 4,14 and pt bank pan indonesia tbk 0.27 respectively. then, the correlation between independent and dependent variables using spss version 10 has been tested and found that micro aspect only influences 45.8% to book value and 61.7% to market value. eps has more significant role in influencing book value and market value. macro aspect has a minimum role in influencing. the limitation of this study is due to limitation of sample, period and ratio tested. future research could be done in having more sample periods and ratios. key words: measurement, valuation, book value, market value, financial ratio, micro and macro aspects. abstrak penelitian ini membahas perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar perusahaan indonesia yang terdaftar di bej berfokus pada industri perbankan yang total sampel 11 bank. tanggal itu dikumpulkan dari laporan keuangan bank-bank yang diterbitkan dalam direktori pasar modal indonesia 1998-2002. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar saham bank menggunakan renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 148 tobin model q-ratio. kemudian, aspek mikro diwakili oleh eps, ldr dan eta dan aspek makro diwakili oleh inflasi dan suku bunga diperiksa berapa banyak variabel mempengaruhi nilai buku dan nilai pasar. studi ini menemukan bahwa ada perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar. rata qratio industri perbankan indonesia selama 1999-2002 masing-masing adalah 1,72, 1,27, 0,92, 1,10 dan 1,25. tertinggi dan terendah rasio q selama 4 tahun di rata dicapai oleh pt bank cic international tbk 4,14 dan pt bank pan indonesia tbk 0,27 masing-masing. kemudian, korelasi antara variabel independen dan dependen menggunakan spss versi 10 telah diuji dan menemukan bahwa aspek mikro hanya mempengaruhi 45,8% untuk nilai buku dan 61,7% untuk nilai pasar. eps memiliki peran yang lebih signifikan dalam mempengaruhi nilai buku dan nilai pasar. aspek makro memiliki peran minimal dalam mempengaruhi. keterbatasan dari penelitian ini adalah karena keterbatasan sampel, periode dan rasio diuji. penelitian di masa depan bisa dilakukan dalam memiliki periode sampel lebih dan rasio. kata kunci: pengukuran, penilaian, nilai buku, nilai pasar, rasio keuangan, mikro dan aspek makro. pendahuluan latar belakang masalah masalah nilai dan pengukuran sudah lama menjadi isu ekonomi dan khususnya akuntansi. akuntansi merupakan ilmu yang memberikan bantuan dalam mengukur posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan atau organisasi. pengukuran ini penting diketahui pihak yang berkepentingan untuk mengetahui antara lain “nilai perusahaan atau value of the firm”. sejak awalnya sampai saat ini prinsip akuntansi dibangun dengan menggunakan metode penilaian “nilai historis atau historical cost” untuk mengukur transaksi ekonomis perusahaan. kemudian prinsip akuntansi juga menetapkan unit moneter atau “monetary unit” sebagai alat ukur dan stabilitas nilai atau “stable monetary unit” sebagai prinsip yang given (aicpa, 1970). dengan penerapan prinsip ini maka informasi akuntansi memberikan informasi keuangan yang bersifat historis dan dikenal dengan istilah nilai buku atau “book value”. namun karena situasi ekonomi memang tidak bisa lepas dari inflasi maka lama kelamaan nilai buku tidak sama dengan nilai pasar dari perusahaan atau entitas yang dilaporkan, sehingga untuk menilai perusahaan muncul dua jenis nilai yaitu nilai buku dan nilai pasar. akuntansi telah lama menjadi media informasi untuk pengambilan keputusan dan biasanya nilai yang relevan adalah nilai pasar. informasi yang dikeluarkan adalah laporan keuangan seperti neraca (balance sheet), laba rugi (income statement) dan laporan arus kas (cash flow) (sak,1999). disamping itu akuntansi memiliki prinsip-prinsip pengukuran antara lain historical cost, stable monetary unit, conservatism, dan monetary unit. laporan akuntansi memberikan nilai buku yang belum tentu dijadikan investor sebagai ukuran yang disebabkan jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 149 perubahan nilai uang akibat inflasi sehingga orang beralih ke market value dari saham sebagai alat objektif untuk menilai “value of the firm” atau nilai perusahaan. dalam pembahasan akademik, sebenarnya sudah banyak yang menyorot dan mengkritik nilai historis ini dan dinilai tidak relevan dan kurang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen, sehingga muncul ide pengukuran yang baru yaitu menggunakan market value misalnya current cost, replacement cost, net realizable value dan lain lain. bahkan dalam akuntansi inflasi dianjurkan melakukan adjustmen terhadap laporan keuangan yang dinilai berdasarkan nilai historis melalui cara general price level (belkaoui, 2000). market value (mv) semakin lama semakin berbeda dengan nilai book value (bv). dalam kaitan dengan analisa perbedaan antara book value dan market value ini tobin mengusulkan untuk membandingkan market value dengan book value sehingga menghasilkan tobin’s q-ratio (white et al, 2003, penman, 2001). menurut beliau q-ratio dihitung dengan membandingkan market value dengan book value. jika q score < 1 maka perusahaan cenderung akan di akuisisi dan biasanya kinerjanya buruk. penelitian ini bukan menguji teori tobin tetapi mencoba untuk membandingkan book value dan market value dari perusahaan di indonesia. kemudian melihat pengaruh beberapa variabel aspek mikro dan makro terhadap book value dan market value itu. perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta dan yang bergerak dalam bidang industri perbankan. industri perbankan dipilih karena beberapa alasan antara lain karena industri ini baru diterpa masalah. pada tahun 1997 indonesia memasuki masa krisis ekonomi yang diawali dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat. krisis ekonomi tersebut juga melanda industri perbankan nasional, selanjutnya dikenal sebagai krisis perbankan nasional. pada masa krisis itu, indonesia minta bantuan imf untuk menanggulangi krisis. harahap (2002) mengungkapkan krisis perbankan telah mempengaruhi perekonomian bangsa dan akhirnya menimbulkan krisis politik nasional. bank komersial dilikuidasi oleh pemerintah, 11 bank diambil alih dan 36 buah bank direstrukturisasi yang menghabiskan biaya lebih dari us$ 25 milyar. bahkan menurut media indonesia rakyat di bebani rp 455 triliun (media indonesia,2004).untuk merespon krisis tersebut, pemerintah bersama dpr menyusun dua uu perbankan, yaitu uu bank sentral no.23/1999 dan revisi uu perbankan no.7/1992, 59. likuidasi, pengambilalihan dan restrukturisasi perbankan mencerminkan betapa tidak sehat kondisi perbankan nasional sebelum krisis. bahkan bank indonesia sebagai bank sentral digambarkan sebagai sarang penyamun. kondisi tidak sehat pada industri perbankan dalam negeri disebabkan pemerintahan rezim orde baru menempuh kebijakannya mempermudah pendirian bank (nasution,1997). akuntan juga dituduh berperan dalam menciptakan kondisi tidak sehat perbankan nasional. harahap (2002), yang mengutip gie (1996), mengemukakan renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 150 pertanyaan retoris tentang keterlibatan akuntan: “contoh yang edan adalah bank summa menjelang jatuhnya masih menunjukan laporan akuntan publik yang tanpa kualifikasi (unqualified opinion). demikian juga kebijakan bank duta, bagaimana mungkin?” perbankan adalah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai karakter tersendiri dan memiliki ciri industri yang riskan sehingga menjadi industri yang “over regulated” sehingga kadang tidak relevan dibandingkan dengan perusahaan sektor lain. dalam menilai, menganalisa dan memprediksi kinerja atau posisi keuangan suatu perusahaan biasanya dikenal rasio keuangan. rasio keuangan dihitung dengan mengkaitkan item-item laporan keuangan dan menilai hubungannya. rasio ini bisa digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan perusahaan, kinerja bahkan dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan, menilai pemeringkatan bond, arus kas dan sebagainya (harahap, 2001). aspek mikro dalam penelitian ini terdiri dari tiga rasio yaitu eps, ldr dan eta, dimana aspek mikro merupakan unit usaha terkecil dari perusahaan atau organisasi. sedangkan aspek makro bersifat lebih luas dan tidak hanya satu unit usaha atau industri tetapi secara menyeluruh, dan aspek makro dalam penelitian ini adalah interest rate dan inflation rate. penelitian ini akan mengambil data dari industri perbankan yang listing di bej dari tahun 1999-2002. tahun penelitian yang dipilih karena tahun tersebut adalah masa kebangkitan industri perbankan asia, termasuk indonesia setelah terpuruk ditahun 1997. selanjutnya, pasar modal mulai stabil kemudian untuk tahun 1998 masih banyak perusahaan yang belum melakukan initial public offering (ipo) (neiss, 2002). perumusan masalah karena nilai buku sudah berbeda dengan nilai pasar, maka penelitian ini mencoba melihat berapa besar perbedaan antara nilai buku (bv) dengan nilai pasar (mv). perbedaan ini sudah dibahas dan oleh tobin yang diberi indikator tobin’s q-ratio yang menghitung perbedaan antara market value dan book value dan diinterpretasikan dampaknya kepada perusahaan. disamping itu akan dilihat pengaruh aspek mikro dan makro terhadap market value dan book value ini. aspek mikro terdiri 3 rasio keuangan yaitu earnings per share (eps), loan to deposits ratio (ldr) dan equity to total assets (eta). selain itu dari aspek makro variabel yang diambil yaitu interest rate dan inflation rate, maka sejauh mana pengaruh aspek mikro dan makro. selanjutnya, pengaruh rasio terhadap market value dan book value dan mana yang paling signifikan pengaruhnya terhadap kedua nilai tersebut. pengaruh beberapa rasio keuangan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 151 1. sebesar berapa perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar saham yang ada di indonesia khususnya industri perbankan dengan menggunakan tobin’s q – ratio. 2. sejauh mana pengaruh aspek mikro dan makro terhadap nilai buku dan nilai pasar saham. 3. sejauh mana tingkat signifikansi pengaruh aspek mikro dan makro terhadap nilai buku dan nilai pasar saham. 4. sejauh mana perbandingan koefisien pengaruh aspek mikro dan makro terhadap nilai buku dan nilai pasar saham. tinjauan teori tujuan dan prinsip akuntansi akuntansi keuangan merupakan media informasi yang disusun oleh manajemen selaku pengelola bisnis untuk kepentingan publik khususnya investor dan kreditor. informasi akuntansi tersaji pada laporan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu (neraca) serta hasil usahanya pada periode tertentu (laba rugi). informasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan (trueblood committee, 1973, apb statement no 4, aicpa, 1970). laporan keuangan ini telah menjadi sumber informasi penting bagi manajemen, pemilik, analis, banker, kreditor, regulator dan pihak umum. penelitian di usa, inggris dan nz (harahap, 1996) menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi pertama dalam keputusan investasi, memprediksi potensi arus kas yang akan diterima dan dikaitkan dengan ketidakpastian, menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, menilai kemampuan manajemen dalam mencapai tujuan utama perusahaan, dan yang terakhir memberikan informasi yang aktual dan interpretitaf tentang transaksi dan kejadian lainnya. informasi laporan keuangan itu disusun sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang sudah baku yang telah dirumuskan sejak dahulu oleh para ahli akuntan serta standard setter. prinsip ini harus dikuasai untuk bisa menyajikan informasi tentang perusahaan. prinsip akuntansi itu telah di bahas dan diidentifikasi oleh berbagai hasil penelitian seperti apb statement no. 4, trueblood committee, fasb, iasc bahkan iai juga merumuskannya dalam berbagai psak, khususnya psak nomor 1 tahun 1999. tujuan laporan keuangan menurut apb statement no.4 (aicpa,1973) misalnya membaginya menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. tujuan umum laporan keuangan menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima. sedangkan tujuan khusus memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan. laporan keuangan harus mengandung sifat renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 152 relevan dan materialitas, substance over form, reliability, bebas dari bias, comparability, konsisten serta dapat dipahami (harahap, 1996). memang dalam rumusan tujuan akuntansi dan tujuan laporan keuangan terdapat beberapa pendapat yang tampaknya saling berbeda, tetapi sebenarnya semuanya saling berhubungan dan mengisi. untuk mencapai tujuan akuntansi dan laporan keuangan tersebut, maka perlu diketahui perbedaan antara postulat, konsep, prinsip, standar (teknik) akuntansi. postulat merupakan asumsi dasar yang terkait dengan lingkungan bisnis tempat akuntansi beroperasi, sedangkan prinsip adalah merupakan pendekatan umum yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran kejadian akuntansi. konsep akuntansi yaitu pernyataan yang dapat membuktikan kebenaran atau aksioma yang sudah diterima umum karena sesuai dengan tujuan laporan keuangan, dan standar (teknik) akuntansi merupakan peraturan khusus yang berisikan tentang bagaimana standar perlakuan pencatatan dan pelaporan terhadap semua transaksi yang dialami suatu entity (contohnya : gaap, apb statement, fasb statement, iasc statement, pai) (harahap, 2001). dalam penelitian ini kita tidak akan membahas semua prinsip itu. fokus thesis ini hanya prinsip mengenai “pengukuran” (measurement). beberapa prinsip yang berkaitan dengan pengukuran ini adalah: historical cost, unit of measure, stable monetary unit, dan conservatism. historical cost adalah harga pertukaran pembelian yang lalu yang dikaitkan dengan kekayaan yaitu harga pokok, diukur dengan uang atau kekayaan lain yang ditukarkan perusahaan untuk mendapatkannya (harahap, 1996). unit of measure adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang dalam bentuk moneter atau nilai uang. stable monetary unit adalah salah satu prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa kesatuan moneter itu dianggap stabil (stable monetary unit). nilai uang yang ditetapkan dari pos-pos laporan keuangan misalnya kas, piutang atau hutang atau kewajiban lainnya. pos ini memiliki angka dan jumlah nilai uangnya yang tetap itulah yang akan ditagih, dibayar dimasa yang akan datang tanpa ada perubahan (harahap, 2001). conservatism merupakan prinsip dimana nilai yang dicantumkan di laporan keuangan adalah nilai yang terbesar risiko ruginya, mencatat indikasi rugi walaupun belum terjadi dan tidak mencatat indikasi laba yang belum terrealisasi. prinsip ini dinilai melahirkan situasi di mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga mulai dinilai kurang bermanfaat bagi para pemakainya. akibatnya muncul ide dan saran untuk menggunakan model akuntansi non-conventional antara lain seperti current value accounting, replacement value accounting, net realizable value accounting yang berbeda dengan historical accounting seperti yang digunakan selama ini (belkaoui, 1999). jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 153 historical cost salah satu prinsip dasar akuntansi menurut apb statement no.4 adalah cost principle. menurut pendapat ini cost principle atau disebut juga acquisition cost atau historical cost merupakan dasar untuk melakukan penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, harga pokok, dan equity. sistem ini telah digunakan selama beberapa abad (ijiri,1971). dalam sistem historical cost setiap perkiraan dinilai berdasarkan harga pertukarannya pada tanggal perolehan. berdasarkan historical cost laba direalisasikan dengan perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dengan biaya yang direalisasikan, dimana biaya tersebut merupakan pengorbanan (sacrifies) yang diharapkan tidak mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. memang banyak kritik diajukan kearah sistem historical cost ini namun sampai saat ini standar akuntansi masih tetap mempertahankannya. keunggulan sistem ini menurut ijiri (1967) adalah sebagai berikut : (1) penilaian historical cost adalah satu-satunya metode penilaian yang hasil pencatatannya dapat ditelusuri, diidentifikasi bila perlu. (2) metode penilaian historical cost memberikan data yang kurang diperselihkan dibanding dengan metode penilaian lain yang diajukan. (3) metode penilaian historical cost ini tidak menyajikan holding gain dan loss. hal ini sesuai dengan jiwa memelihara status quo dan hanya perubahan yang jelas terbukti dicatat. hal ini penting untuk memecahkan pertentangan kepentingan dan menjaga stabilitas dalam masyarakat. (4) metode penilaian historical cost ini memberikan data yang berguna bagi pengambilan keputusan bagi manager dan investor karena selama ini data yang lazim digunakan untuk memprediksi masa depan hanya data historis (5) metode penilaian historical cost ini merupakan salah satu diantara berbagai metode penilaian yang dianjurkan. metode ini paling murah bagi masyarakat dilihat dari biaya pencatatan, biaya pelaporan, auditing dan penyelesaian perselisihan. conservatisme kejadian-kejadian yang belum pasti (uncertainty) biasanya dialami oleh perusahaan, dimana pengaruh dalam penyajian laporan keuangan digambarkan dengan kecenderungan umum ke arah lebih mengutamakan kepentingan para pemilik modal. maka pengakuan peristiwa yang tidak menguntungkan lebih cepat dan memilih meminimalisasi jumlah aktiva bersih dan juga laba bersih yang dilaporkan. prinsip inilah yang menjadi dasar dalam mencatat nilai yang terdapat dalam laporan keuangan. untuk bisa memahami laporan keuangan dengan benar maka pembaca laporan harus menguasai prinsip akuntansi agar dia tidak memberikan salah tafsir terhadap informasi yang disajikannya. prinsip inilah yang melekat dalam penyajian informasi neraca dan laba rugi selaku laporan yang memberikan informasi tentang aktiva, kewajiban dan modal pada tanggal tertentu serta laporan renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 154 laba rugi yang memberikan informasi tentang hasil usaha perusahaan pada periode tertentu. biasanya standar akuntansi lebih menjabarkan aturan pengukuran, pencatatan dan penyajiannya (disclosure) melalui laporan keuangan. memang tujuan dan kualitas laporan keuangan paling tidak sebagian telah dicapai saat ini, kendatipun masih banyak kritik terhadap informasi akuntansi itu (basu, 1997). unit moneter akuntansi hanya memberikan informasi kuantitatif dan moneter pada hal sebenarnya informasi itu sangat luas ada yang kualitatif ada yang kuantitatif. yang kuantitatif pun ada yang moneter ada yang non moneter misalnya berat diukur dengan kilogram, luas dengan meter dan sebagainya (harahap, 1996). informasi akuntansi hanya menyangkut informasi yang berbentuk unit moneter, ada hal kebutuhan informasi bagi pembaca itu sangat banyak dan rumit tidak hanya informasi kuantitatif moneter. untuk itu keterbatasan yang ada yaitu informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan ini dikenal juga dengan prinsip materialitas (harahap, 1996). materialitas dalam akuntansi merupakan standar atau ambang batas materialitas yang seharusnya digunakan dalam praktik. materialitas mengacu pada pentingnya suatu item bagi para pengguna dalam hal relevansinya untuk tujuan penilaian atau pengambilan keputusan. oleh karena itu, memandang prinsip materialitas ini sebagai sisi lain dari sebuah koin yang satu sisinya adalah prinsip pengungkapan karena apa yang diungkapkan adalah yang material. kritik terhadap historical cost penelitian dan diskusi baik oleh akademisi serta organisasi profesi, standard setter body dan regulator telah berusaha secara terus menerus melakukan penyempurnaan untuk meningkatkan nilai, kualitas dan relevansi dari laporan keuangan itu. tujuan tersebut sering sukar dicapai, kendala untuk mencapai tujuan ini muncul dari (1) konflik yang terdapat dalam tujuan kualitas itu sendiri, (2) pengaruh lingkungan dan (3) kurangnya pemahaman yang lengkap mengenai tujuan itu (harahap, 1996). sebagaimana diketahui dalam dunia modern proses pengambilan keputusan itu didasarkan pada metode ilmiah bukan lagi didasarkan kepada kemauan individu, budaya feodal atau dengan cara mistik dan metode irrasional lainnya. dalam ilmu decision making, peran informasi sangat penting. kebenaran decision sangat tergantung pada keakuratan informasi. model pengambilan keputusan biasanya menggunakan informasi kuantitatif yang biasa disajikan oleh laporan keuangan menurut belkaoui (1984). a.w. clauson bekas direktur world bank mengemukakan: “saya sampaikan bahwa salah satu alasan yang paling kuat atas ketiadaan respon kita terhadap isu penyakit sosial itu dan penyebab kebingungan kita terhadap penyelesaiannya adalah ketiadaan ukuran kualitas” jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 155 pengukuran atau measurement menurut ijiri (1967) adalah suatu bahasa khusus yang menyajikan fenomena dunia nyata dengan alat angka dan hubungan antar angka yang ditentukan melalui sistem angka. akuntansi adalah merupakan sistem informasi yang menggunakan angka sebagai medianya. pengukuran yang selama ini dipakai dalam akuntansi keuangan adalah metode historical cost, yang menjadi dasar penilaian adalah monetary unit, dan nilainya dianggap stabil. kemudian menggunakan konsep conservatisme artinya akuntansi mengutamakan nilai yang mencatat kerugian lebih dahulu daripada keuntungan. historical cost atau harga yang terjadi dari pertukaran perusahaan pada masa yang lalu, yang merupakan dasar utama dalam melakukan pengukuran dalam laporan keuangan dan biasanya digunakan dalam mengukur persediaan, aktiva tetap, dan aset lainnya. penilaian berdasarkan historical cost ini dinilai masih sangat relevan dan dipertahankan oleh prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. keunggulan prinsip historical cost adalah sangat berguna untuk menjelaskan aspek yang lalu dari tiap aset dan kewajiban, yaitu pengorbanan yang telah diberikan untuk mendapatkan aset dan keuntungan yang diterima dari kewajiban yang timbul (harahap, 1996). kritik terhadap stable monetary unit inflasi yang terjadi di suatu negara akan membawa dampak terhadap laporan keuangan yang disajikan, karena informasi yang ada menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan keadaan pasar yang sesungguhnya. karena tidak ada negara di dunia ini yang pernah kita dengar nilai valutanya stabil. di setiap negara akan mengalami tingkat inflasi yang berbeda-beda, ini menunjukkan bahwa prinsip stable monetary unit hanya dalam asumsi tidak pernah ditemukan dalam kenyataan. prinsip ini adalah untuk memudahkan perumusan teori dan asumsi akuntansi keuangan. kritik terhadap conservatisme harahap (1996) mengungkapkan keadaan dimana aset dan kewajiban dalam konteks ketidakpastian yang tinggi memungkinkan timbulnya kesalahan dalam pengukuran misalnya mengarah pada pelaporan laba bersih dan net asset yang lebih rendah. situasi seperti ini melahirkan prinsip konservatisme, misalnya prinsip yang mengatur agar persediaaan harus dinilai berdasarkan lower of cost and market (locom) dan kerugian yang ada akibat komitmen pembelian harus diakui dalam persediaan. jadi bila dilihat dalam penggunaannya prinsip locom sebenarnya bertentangan dengan prinsip historical cost, tetapi prinsip ini masih diperlukan untuk taksiran nilai residu, penaksiran umur asset dan penilai persediaan. dewasa ini terdapat kritik dan ketidakpuasan yang menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis historical cost telah kehilangan sebagaian besar relevansinya bagi investor. hal ini diakibatkan oleh perusahaan besar dalam renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 156 perekonomian, beralih dari perekonomian industrial ke perekonomian berteknologi tinggi dan berorientasi jasa (francis & schipper, 1999). meskipun demikian, inkonsistensi di antara prinsip tersebut masih terlihat berkenaan dengan arah kenaikkan dan penurunan relevansi nilai informasi akuntansi dan menyangkut fenomena yang terkait lev dan zarowin (1999). pengukuran yang dilakukan dalam akuntansi adalah pengukuran yang menggunakan uang, dan inti dari akuntansi keuangan berkaitan dengan pengukuran kekayaan dan kewajiban ekonomi serta perubahannya. kritik lev dan zarowin (1999) misalnya menganggap bahwa nilai laporan keuangan itu hanya menyangkut aktiva berwujud sedangkan nilai dari aktiva yang tidak berwujud yang semakin lama semakin besar tidak terjangkau oleh pengukuran akuntansi. akhirnya nilai buku semakin jauh dari nilai pasar perusahaan. memang dalam prinsip akuntansi terdapat juga dasar pengukuran yang dapat digunakan dalam laporan keuangan diluar historical cost, metode yang digunakan menurut apb statement no.4 (aicpa,1970): (1) current purchase exchange atau harga pertukaran pembelian sekarang digunakan misalnya dalam praktek metode penilaian persediaan nilai yang terendah dari harga pokok dan harga pasar (locom) (2) current sale exchange atau harga penjualan pertukaran sekarang yang dapat digunakan misalnya dalam mengukur barang jenis logam yang memiliki harga stabil yang tetap yang tidak begitu saja ada biaya pemasarannya. (3) future exchange, harga didasarkan pada pertukaran di masa yang akan datang. digunakan misalnya untuk menaksir biaya yang akan datang jika hasil diakui berdasarkan persentase siap. sedangkan trueblood committee (1973), mengemukakan tentang current cost sebagai berikut : (1) exit value, penilaian ini berdasarkan jumlah yang akan diterima atau dibayarkan sekarang sebagai akibat dari tindakan likuidasi. (2) current replacement cost, dinilai berdasarkan harga asset dan kewajiban sekarang yang memiliki kapasitas dan kemampuan jasa yang sama. (3) discounted cash flows, dalam metode ini aset dan kewajiban (atau perusahaan secara menyeluruh) dinilai dengan cara mendiskontokan seluruh arus kas yang diharapkan pada tingkat tertentu yang menggambarkan nilai waktu (time value) dan risiko. valuation method book value vs market value dalam menilai perusahaan atau saham suatu perusahaan selama ini kita kenal book value dan market value. book value ada yang sudah disesuaikan dengan berbagai cara misalnya dengan tingkat inflasi, tingkat harga umum dan menggunakan cara lainnya. dalam akuntansi konvensional laporan keuangan menghasilkan nilai buku yang menggunakan historical cost. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 157 book value dalam pengambilan keputusan diperlukan informasi. informasi ini biasanya disupply oleh data dari transaksi yang terjadi dimasa lalu. data ini diolah disusun dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. dalam konteks ini biasanya laporan keuangan yang disusun berdasarkan historical cost dapat dijadikan bahan dasar white et al (2003) dan penman (2001). menurut ijiri (1982) untuk pengambilan keputusan memerlukan informasi dari masa lalu dan apakah kita sudah mencapai target yang kita inginkan. pendapat lain, seperti godfrey (1992) menyatakan dengan historical cost informasi yang dihasilkannya dapat dijadikan dasar untuk mengetahui akibat dari transaksi yang sudah pasti atau kejadian yang sebenarnya dan bukan pada kejadian yang akan datang, metode historical ini lebih dapat dipertanggungjawabkan karena lebih mudah ditelusuri dan auditable. nilai buku (book value) suatu perusahaan merupakan konsep dari akuntansi konvensional yang secara sederhana dapat dihitung secara menyeluruh atau per saham. para analis sering menggunakan nilai buku sebagai pengganti nilai likuiditas, misalnya untuk memperkirakan batas bawah harga saham yang ditolerir. karena dasar nilai buku ini dianggap sebagai batas aman atau ukuran safety plan dalam berinvestasi. penggunaan nilai buku untuk mengukur secara langsung nilai aktiva lancar dan liabilities dianggap mudah karena dianggap tepat, namun untuk menaksir nilai aktiva tetap dinilai mengalami kesulitan karena nilai bukunya selalu jauh berbeda dengan harga pasarnya. misalnya mengukur harga tanah dianggap lebih sulit lagi karena nilai buku historisnya selalu lebih rendah dari harga pasar. keadaan ini lebih terasa lagi bagi perusahaan yang berbasis teknologi, penilaian aset teknologinya lebih sulit daripada aktiva tetap yang biasa. untuk mengatasi masalah ini kemudian nilai buku di sesuaikan dengan cara tertentu sehingga melahirkan adjusted book value. nilai dari adjusted book value ini bila dibandingkan dengan reported book value maka nilai adjusted lebih baik. namun perlu disadari bahwa semua jenis book value masih memiliki measurement error (white et al, 2003, penman, 2001, belkaoui, 1999) untuk menganalisa reported book value sering digunakan ‘angka index’. angka ini dibandingkan dengan market price. jika ada perbedaan antara market price dan book value maka sebaiknya nilai buku diambil dari industri yang sama, dengan mencari rata-ratanya setelah itu baru diperbandingkan. book value dapat digunakan sebagai indikator saja dan tidak perlu dilakukan adjusted, namun ini tidak mengukur nilai perusahaan secara langsung tetapi hanya sebagai benchmarks untuk memprediksi market value. book value sebenarnya dapat menggambarkan nilai minimun perusahaan, dan nilai tersebut dianggap sebagai gambaran dari historical cost yang tidak mencerminkan inflasi. sebenarnya konsep ini merupakan penerapan konsep conservatisme (white et. al., 2003, penman, 2001) renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 158 menurut white et al (2003) hubungan antara book value dan market value dapat dipengaruhi oleh sifat assets, accounting reporting method, profitability dan kondisi umum ekonomi. book value merupakan hasil pilihan metode pelaporan manajemen untuk melaporkan posisi keuangan dan revenue dan expenses pada satu saat dan selama periode tertentu. manajemen dalam memilih metode pelaporan selalu mementingkan kepentingannya dan akhirnya dapat menimbulkan perbedaan antara book value dan market value. hal ini terjadi disebabkan antara lain adanya nonrecognition of economics obligation. dalam hal perusahaan memiliki intangible assets misalnya goodwill yang tidak dicatat dalam buku maka nilai buku perusahaan sering berbeda dengan nilai pasarnya. dalam kaitan dengan hubungan antara nilai buku dan harga pasar ini tobin memperkenalkan teori tobin’s q-ratio. beliau memperbandingakan antara nilai buku dan harga pasar. menurut tobin’s apabila rasio-q dibawah satu ini berarti book value < market value, ini menyiratkan perusahaan cenderung akan di akuisisi atau merger. ratio-q yang rendah menandakan usaha yang belum maksimal dari perusahaan untuk mencapai targetnya, artinya kinerja manajemen perusahaan masih tergolong lemah. market value dalam pembahasan akademik, sebenarnya sudah banyak yang menyorot dan mengkritik nilai histori dinilai tidak relevan dan kurang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen, sehingga muncul ide pengukuran yang baru yaitu menggunakan market value misalnya current cost, replacement cost, net realizable value dan lain lain. menurut lev dan zarowin (1999) bahwa mereka menemukan fenomena penurunan nilai dari informasi laporan keuangan yang ditunjukan oleh hubungan yang semakin lemah antara nilai pasar modal (stock market value) dan informasi akuntansi (book value, earnings dan cash flow). current cost accounting tokoh yang mempromosikan current cost accounting (cca) adalah edgar edward and phillip bell tahun 1961. menurut mereka seorang manager harus dapat mengalokasikan sumber ekonomi yang ada untuk memaksimalkan laba. untuk itu informasi yang dibutuhkan adalah informasi pada saat ini bukan informasi yang dinilai dari masa lalu, karena jika informasi keduanya digabungkan dapat menjadi informasi yang membingungkan. dalam menghadapi masalah manager selalu akan mempertahankan atau menjual aktiva, yang akan digunakan atau untuk mendanai kegiatan perusahaan. maka untuk menjawab hal tersebut edward and bell (1961) membuat perhitungan untuk profit yaitu current operating profit dan realizable cost saving (holding gain). laba yang diperoleh dari current operating profit yaitu kelebihan nilai sekarang dengan harga pokoknya, sedangkan realizable cost saving merupakan kenaikkan harga pokok dari suatu aktiva yang masih ada sampai sekarang (harga sekarang), dan ini laba yang belum direalisasikan dari aktiva yang jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 159 harganya naik (atau turun) akibat perubahan harga. dari dua hal tersebut ini merupakan “opportunity gain or loss”, tetapi ini merupakan masalah karena adanya perbedaan antara historical cost dan current cost accounting. replacement cost replacement cost merupakan nilai yang diukur saat ini untuk mendapatkan aktiva baru atau untuk mengganti kapasitas produksi yang sama. dalam replacement cost paling cocok untuk mengukur manfaat asset jangka panjang yang dimiliki untuk dipergunakan bukan untuk dijual kembali, maka metode ini sangat cocok digunakan dalam keadaan terjadinya perubahan harga dan teknologi yang cepat sejak aktiva tersebut dibeli. dalam metode ini ada beberapa kritik antara lain subyektivitas penilaian atau taksiran harganya yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. harga suatu aktiva menurun maka penurunan itu akan menimbulkan pembebanan ke laba rugi lebih rendah dari beban pada historical cost dan itu mengakibatkan income yang lebih tinggi dari historical cost, dan kritik lainnya sukarnya melakukan perbandingan antar perusahaan yang saling berbeda (harahap,2001). net realizable value jika kita menjual suatu aktiva sekarang maka harga atau kas yang diperoleh merupakan harga pasar sekarang atau disebut net realizable value. pada saat terjadi inflasi nilai dari net realizable value lebih besar dari pada replacement cost karena manajemen perusahaan akan menjual barangnya dengan mengharapkan keuntungan yang besar. tidak banyak orang, pemegang saham sekalipun memperhatikan nilai perusahaan, sampai suatu ketika perusahaan itu mempersiapkan diri untuk go public. pada waktu itu underwriter atau penjamin emisi saham akan menanyakan tiga pertanyaan penting. yang pertama adalah berapa laba bersih yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dalam setahun, yang kedua adalah berapa dana yang diharapkan untuk diperoleh dari penjualan saham baru waktu go public dan yang ketiga adalah berapa persen saham baru yang akan dikeluarkan untuk dibeli investor (darmadji, 2004). prinsip dasar dari nilai bagi pemegang saham adalah harga perusahaan ditentukan dari jumlah arus kas (cash flow) yang diharapkan atau diperkirakan terjadi di masa mendatang, yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga dan biasa dikenal sebagai biaya modal (cost of capital). bukan hanya tingkat arus kas yang sangat penting, melainkan yang harus diperhatikan adalah waktu, dan risiko (dirgantoro, 2003) harga pasar saham di negara maju yang pasar sahamnya sudah efisien dan persentase saham publik sudah cukup signifikan, harga saham dipakai sebagai salah satu tolak ukur menilai kinerja direksi suatu perusahaan publik, termasuk bank. kian baik renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 160 kinerja suatu bank, akan semakin tinggi harga sahamnya dan semakin besar pula nilai kapitalisasi pasarnya. artinya, mengukur kinerja bank bukan melihat dari besarnya total aset, tetapi dilihat rasio laba dan besarnya kapitalisasi pasar (adityaswara, 2003) ross (1977) mengungkapkan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalisasi nilai, bukan memaksimalisasi profit. nilai perusahaan dalam penelitiannya diukur dengan tingkat harga pasar saham perusahaan di bursa. menurut ross (1995), pihak manajemen perusahaan harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan harga pasar saham mereka di bursa. dengan demikian teori nilai dari ross (1995) mengungkapkan bahwa nilai suatu perusahaan tercermin pada harga pasar saham perusahaan di bursa. emery dan finnerty (1997) mengungkapkan bahwa penilaian perusahaan bukan merupakan ilmu pasti (science) karena mengandung unsur proyeksi, asuransi, perkiraan dan judgement. konsep dasar penilaian adalah pertama, nilai ditentukan untuk suatu waktu atau periode tertentu. kedua, nilai harus ditentukan pada harga yang wajar. ketiga, penilaian tidak dipengaruhi oleh sekelompok pembeli tertentu. emery dan finnerty (1997) melakukan penelitian tentang nilai perusahaan dengan menggunakan analisa arus kas. penelitian mereka menyatakan bahwa apabila arus kas diterapkan dengan benar maka dapat membantu para investor dalam menentukan nilai perusahaan. metode ini dianggap sebagai metode yang paling akurat karena metode ini mencakup analisa semua informasi. untuk mengerti “nilai” yang sesungguhnya, seorang penilai harus memiliki pandangan jangka panjang, mengerti arus kas perusahaan baik dari segi neraca maupun laporan laba rugi, dan mengerti bagaimana membandingkan arus kas antar periode dengan menyesuaikan pada tingkat risiko di setiap periode. menurut hackel dan livnat (1995), alat ukur yang ideal untuk menentukan nilai perusahaan, yang setidaknya bebas dari pengaruh penerapan kebijakan masing-masing entitas adalah cashflow. mereka mengatakan suatu asumsi bahwa analisa cashflow ini merupakan alat pengukuran yang sangat penting bagi investor. hal ini dapat saja terjadi karena pengakuan jumlah keuntungan suatu entitas dalam periode yang sama bisa berbeda, meskipun angka maupun data yang diberikan sama. hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam metode akuntansi yang digunakan, estimasi akuntansinya dan faktor lainnya. spesifikasi terhadap pengakuan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada masing-masing entitas diterapkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pada setiap entitas tersebut. rasio keuangan dan nilai perusahaan rasio keuangan telah banyak digunakan untuk menganalisa kondisi, kinerja keuangan perusahaan bahkan sering digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan (harahap,1996). model keuangan yang menggunakan rasio telah banyak disusun untuk memprediksi berbagai hal, bond rating, bankcruptcy, cash inflow, take over, acquisition dan sebagainya. beberapa rasio keuangan jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 161 dapat disebut yaitu rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, aktivitas, rasio pasar (jensen,1986). nilai buku ataupun nilai pasar bisa dikaitkan dengan rasio keuangan. profitabilitas misalnya diukur dengan earning per share (eps) berarti dapat menaikkan ekuitas perusahaan yang berarti akan menaikkan nilai buku perusahaan dan juga nilai saham perusahaan. beberapa studi menunjukkan bahwa pengumuman laporan keuangan yang menunjukkan laba dapat menaikkan harga saham perusahaan dibursa (collins et al., 1997). loan to deposit ratio (ldr) yang dikenal di industri perbankan adalah merupakan perbandingan antara dana yang dipinjamkan dengan deposito yang diterima dari masyarakat. semakin tinggi rasio ini semakin besar jumlah dana yang diberikan kemasyarakat dan semakin besar opportunity mendapatkan hasil melalui aktiva produktif. ini diharapkan akan menaikkan profitabilitas dan akhirnya akan menaikkan book value dan market value perusahaan. equity per share (eqps) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara total equity dengan jumlah saham yang beredar. semakin tinggi eqps maka nilai ekuitas semakin besar yang berarti semakin kuat posisi perusahaan dalam menaikkan posisi nilai buku dan kemungkinan akan berpengaruh positif terhadap nilai pasar. aspek makro khususnya interest rate juga sering digunakan untuk memprediksi harga pasar saham dan juga interest rate dimasa yang akan datang (fabozzi, 2002). white et. al. (2003) juga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar saham. pendekatan ekonomi dalam perumusannya menekankan pada kontrol perilaku indikator makro ekonomi atau general economic welfare yang menghasilkan perumusan teknik akuntansi, sehingga dalam pemilihan teknik akuntansi didasarkan pada dampaknya ekonomi nasional. untuk itu teknik dan kebijakan akuntansi harus dapat menggambarkan realita ekonomi dan pilihan terhadap tehnik akuntansi harus tergantung pada konsekuensi ekonomis. penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini masih langka, sehingga penelitian yang ada selama ini membahas antara lain pengaruh antara evaluasi kegunaan rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang (warsidi & pramuka,2000), basu (1997) yang menguji dampak konservatisme akuntansi terhadap nilai dari earnings dan menginterpretasikan bahwa earnings yang diukur berdasarkan prinsip konservatisme mencerminkan “berita buruk” yang lebih cepat dibandingkan “berita baik”. francis & schipper (1999) menguji perubahan nilai angka-angka akuntansi selama periode 19521994, temuan yang didasarkan kepada pendekatan harga menunjukkan peningkatan relevansi nilai gabungan dari earnings dan nilai buku. kerangka teori penelitian ini mencoba menilai relevansi dari book value dan market value suatu perusahaan. perbedaan keduanya akan dibahas mendalam dan melihat renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 162 secara empiris bagaimana perbedaan ini di pasar modal khususnya yang terdaftar di bursa efek jakarta. apa yang mempengaruhi book value dan market value ini. penelitian ini akan melihat aspek mikro bisnis dan makro. dari aspek mikro diambil beberapa rasio keuangan perusahaan yaitu earnings per share (eps), loans to total deposits (ldr) dan equity to total assets (eta), semua rasio ini akan dicoba dianalisa pengaruhnya kepada book value dan market value, mana yang lebih signifikan. dan dari aspek makro akan dipilih dan dianalisa intreste rate dan inflation rate. mana yang signifikan mempengaruhi book value dan market value perusahan. juga akan dicoba mana yang signifikan antara pengaruh aspek mikro dan makro. kerangka penelitian ini dapat dilihat dari gambar sebagai berikut : gambar 2.1. kerangka penelitian perumusan hipotesis 1. perbedaan book value vs market value perusahaan ho1 : terdapat perbedaan antara book value dan market value pada perusahaan perbankan di indonesia 2. pengaruh variabel mikro (earnings per share, loans to total assets dan equity to total assets) dan makro (interest rate dan inflation rate) terhadap book value dan market value. ho2 : aspek mikro (eps, ldr dan eta) dan makro (interest rate dan inflation rate) secara bersama-sama berpengaruh pada book value. earning per share equity to total assets loan to deposits ratio interest ratio inflation rate book value market value v λ tobin’s q-ratio jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 163 ho3 : secara khusus aspek mikro (eps, ldr dan eta) berpengaruh pada book value. ho4 : secara khusus aspek makro (interest rate dan inflation rate) memiliki pengaruh besar terhadap book value. ho5 : aspek mikro (eps, ldr dan eta) dan makro (interest rate dan inflation rate) secara bersama-sama berpengaruh terhadap market value. ho6 : secara khusus aspek mikro (eps, ldr dan eta) berpengaruh pada market value. ho7 : secara khusus aspek makro (interest rate dan inflation rate) memiliki pengaruh besar terhadap market value. 3. tingkat signifikansi pengaruh variabel mikro (earnings per share, loans to total assets dan equity to total assets) dan makro (interest rate dan inflation rate) terhadap book value dan market value. ho8 : dibandingkan dengan rasio aspek makro dan mikro lainnya (ldr, eta, interest rate dan inflation rate), eps mempunyai pengaruh yang lebih signifikan terhadap book value. ho9 : dibandingkan dengan ldr dan eta dalam aspek mikro, eps memberikan pengaruh lebih besar pada book value. ho10 : dalam aspek makro interest rate lebih berpengaruh signifikan dibandingkan inflation rate terhadap book value. ho11 : dibandingkan dengan rasio aspek mikro dan makro lainnya (ldr, eta, interest rate dan inflation rate), eps mempunyai pengaruh yang lebih signifikan terhadap market value. ho12 : dibandingkan dengan ldr dan eta dalam aspek mikro eps memberikan pengaruh lebih besar pada market value. ho13 : dalam aspek makro interest rate lebih berpengaruh signifikan dibandingkan inflation rate terhadap market value. 4. perbandingan koefisien pengaruh variabel mikro (earnings per share, loans to total assets dan equity to total assets) dan makro (interest rate dan inflation rate) terhadap book value dan market value. ho14 : aspek mikro (eps, ldr dan eta) dan makro (interest rate dan inflation rate) lebih berpengaruh terhadap market value dibandingkan dengan book value. ho15 : aspek mikro (eps, ldr dan eta) lebih berpengaruh terhadap market value dibandingkan dengan book value. ho16 : aspek makro (interest rate dan inflation rate) lebih berpengaruh terhadap market value dibandingkan dengan book value. renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 164 metodologi penelitian populasi dan penentuan sampel perusahaan yang dimaksud disini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta pada tahun 1999 sampai 2002. namun untuk membatasi jumlah perusahaan penelitian ini hanya memfokuskan kepada industri perbankan. data dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang go public di bursa efek jakarta yang berasal indonesia capital market directory 2002 dan 2003 terbitan perpustakaan partai indonesia baru untuk tahun 19992002. data laporan keuangan perusahaan ini dikumpulkan dari publikasi berupa laporan keuangan perusahaan yang bergerak di industri perbankan laporan ini dikeluarkan tahunan oleh bursa efek jakarta. periode laporan keuangan yang diteliti dipilih waktu setelah terjadinya krisis moneter, artinya setelah industri perbankan nasional mengalami goncangan. jika dipilih pada tahun 1997 maka dikhawatirkan fluktuasi harga sangat tajam sehingga dipilih periode sejak 1998. neiss (2000) mengungkapkan tahun pasca 1997 adalah masa kebangkitan perbankan asia, termasuk indonesia. data laporan keuangan perusahaan ini dikumpulkan dari publikasi berupa laporan keuangan perusahaan yang bergerak di industri perbankan laporan ini dikeluarkan tahunan oleh bursa efek jakarta. penelitian ini mengasumsikan data yang termuat pada laporan publikasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai data yang layak, yang mampu mencerminkan keadaan aktual, khususnya untuk data laporan keuangan. laporan ini diasumsikan telah menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya karena laporan keuangan tersebut karena semua telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang telah terdaftar di bursa efek jakarta dan telah menjadi hak publik. prosedur penelitian dalam arti luasnya, proses riset diartikan sebagai seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan riset, sedangkan dalam arti sempit berarti proses pengumpulan dan analisis data. ada beberapa jenis desain penelitian yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, antara lain desain eksplorasi, desain deskriptif, dan desain eksperimen atau hubungan kausal. pada tesis ini penulis menggunakan desain yang mencoba melihat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. variabel dependen dalam penelitian ini adalah rasio keuangan berupa earnings per share (eps), loans to total deposits (ldr) dan equity to total assets (eta) yang merupakan indikator mikro dan inflation rate dan interest rate sebagai indikator makro terhadap book value dan market price. penelitian ini memiliki 2 kategori makro dan mikro sedangkan aspek mikro terdiri dari 3 variabel independen yaitu eps, ldr, eta. secara grup dan individu masing-masing diuji hubungannya dengan variabel dependent berupa book value dan market value. dari segi teori untuk itu di bab 2 telah dibahas teori yang mengenai faktor yang berkaitan dengan nilai perusahaan. berdasarkan jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 165 teori tersebut disusun model ekonometrik yang menjelaskan hubungan diantara keduanya (dalam penelitian ini digunakan model regresi berganda atau multiple regresion) dan barulah kemudian dibuat persamaannya dan dianalisa. pengolahan data tobin’s q-ratio data yang dikumpulkan dari indonesian capital market directory, disusun kedalam tabel-tabel. yang pertama disusun harga pasar dan nilai buku masing masing perusahaan yang termasuk dalam sampel untuk tiap periode selama 4 tahun (1999-2002). sesuai dengan formula model tobin’s q-ratio, harga saham masing-masing perusahaan yang termasuk sampel dibagi dengan nilai buku nya. kemudian akan diketahui q-ratio. ratio ini dihitung masing masing perusahaan dan masing masing periode. kemudian dihitung lagi rasio rata-rata selama 4 tahun. kemudian baru dilihat rasio yang paling tertinggi dan terendah. sejalan dengan itu dihitung juga rata-rata q-ratio untuk industri perbankan yang termasuk dalam sampel masing-masing tahun selama 4 tahun sehingga diketahui rata-rata q-ratio tahunan menurut sampel yang diambil dari sektor perbankan selama 4 tahun tersebut. analisa regresi linier berganda indikator keuangan di masukkan dan kemudian dihitung pengaruhnya terhadap dependent variabel (book value dan market value). baru kemudian dihitung pengaruh masing-masing kelompok mikro dan makro, dan akhirnya pengaruh per masing-masing rasio terhadap book value dan market value itu. aspek mikro adalah: earnings per share (eps), loans to total deposits (ltd), equity to total assets (eta), sedangkan aspek makro adalah interest rate dan inflation rate. selanjutnya data diolah dengan menggunakan spss versi 10 untuk mendapatkan koefisien korelasi dan table t untuk melihat signifikansinya. kedua rumus ini dibandingkan untuk menganalisa pengaruh masing masing terhadap book value dan market value. koefisien determinasi ( r 2 ) koefisien determinasi adalah koefisien nilai yang menunjang besarnya variasi variabel tidak bebas yang dipengaruhi oleh variasi variabel bebas. adjusted r square ini digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh faktor-faktor yang ditimbulkan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. besarnya adjusted r square antara 0 sampai 1. semakin tinggi angka ini maka semakin besar peran variabel dependent mempengaruhi variabel independent. dari hasil pengolahan regresi berganda akan diketahui bahwa koefisien determinasi r 2 . artinya bahwa variasi dari variabel independent mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 166 pengujian – pengujian uji f (uji serentak) uji f digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variable independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependent. ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0 secara bersama-sama seluruh variabel independent (earnings per share, equity to total assets, loan to deposit ratio, interest rate, dan inflation rate) tidak mempengaruhi variabel depedent equity per share. ha : b1  b2  b3  b4  b5  0 secara bersama-sama seluruh variabel independent (earnings per share, equity to total assets, loan to deposit ratio, interest rate, dan inflation rate) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel depedent equity per share. jika sig. f stat < 0.05 ho diterima sig. f stat > 0.05 ho ditolak dari uji anova akan diketahui nilai f hitung, dengan tingkat signifikansi 0.000 (sig. f stat < 0.05) maka kesimpulannya ha diterima. secara bersama-sama seluruh variabel independent mempengaruhi variabel depedent. persamaan regresi : ybv = a + 1x1 +2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 +  ymv = a + 1x1 +2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 +  keterangan : y(bv) = equity per share (book value) y(mv) = closing price (market value) x1 = earnings per share x2 = equity to total assets x3 = loan to deposits rate x4 = interest rate x5 = inflation rate  = error uji t (uji individu) ho : b1 = 0 ha : b1 > 0, b1< 0, b1  0 misalnya: ha : b1 ≠ 0 earnings per share berpengaruh terhadap equity per share jika sig. t stat < 0.05 ho diterima sig. t stat > 0.05 ho ditolak uji ekonometrik uji ekomometrik terdiri dari: jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 167 multikolinieritas multikolinieritas adalah terdapatnya kolerasi yang tinggi antara dua atau lebih variable independen dalam model regresi. multikolinieritas diuji dengan menggunakan correlation matriks. autokorelasi autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya. dalam hal ini kesalahan pengganggu tidak bebas tetapi satu sama lain tidak saling berhubungan. hal ini dapat diketahui melalui uji serial correlation lm test. heterokedastisitas hetrokedastisitas adalah variansi gangguan acak pada setiap variabel bebas. untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dengan cara uji white. jika terdapat heterokedastisitas maka dilakukan upaya perbaikan. uji beda dua rata-rata (independent sampel test) ho : bv = mv → tidak ada perbedaan antara book value dan market value ho : bv ≠ mv → ada perbedaan antara book value dan market value hasil dan pembahasan nilai buku dan nilai pasar saham dan tobin’s q-ratio perhitungan tobin’s q-ratio tabel 4.1 bank closing price eqps tobin q ratio rata 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 rata pt bank central asia tbk. 1,400 1,675 1,475 2,500 1739 2380 3287 3825 0.81 0.7 0.45 0.65 0.65 pt bank cic international tbk. 275 250 150 70 32 70 57 40 8.59 3.57 2.63 1.75 4.14 pt bank danpac tbk. 1,050 750 600 450 1016 1107 618 639 1.03 0.68 0.97 0.7 0.85 pt bank global internasional tbk. 175 110 95 120 258 102 103 123 0.68 1.08 0.92 0.98 0.91 pt bank lippo tbk. 250 55 30 260 1425 78 86 71 0.18 0.71 0.35 3.66 1.22 pt bank mayapada internasional tbk. 500 320 170 135 485 85 76 83 1.03 3.76 2.24 1.63 2.16 pt bank mega tbk. 1,200 1,175 850 1,000 621 786 585 566 1.93 1.49 1.45 1.77 1.66 pt bank nisp tbk. 650 290 210 400 593 691 788 885 1.1 0.42 0.27 0.45 0.56 pt bank pan indonesia tbk. 675 170 60 180 965 869 1163 1176 0.7 0.2 0.05 0.15 0.27 pt bank victoria international tbk. 150 70 30 35 102 100 108 118 1.47 0.7 0.28 0.3 0.69 pt inter-pasific bank tbk. 150 70 80 10 104 107 166 175 1.44 0.65 0.48 0.06 0.66 jumlah q score 18.96 13.97 10.09 12.1 13.78 rata-rata q score 1.72 1.27 0.92 1.1 1.25 renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 168 pada tahun 1999 rata-rata tobin’s q-ratio lebih besar dari satu yang berarti bahwa pada tahun tersebut industri perbankan indonesia yang terdapat dalam 11 sample tersebut dapat mencapai nilai q lebih besar dari rate of return yang dibutuhkan, artinya $ 1 yang diinvestasikan dalam perusahaan dapat menghasilkan arus kas masa datang dengan memiliki present value lebih besar dari $ 1. hal ini berarti industri perbankan yang termasuk dalam sampel memiliki kinerja yang baik dan kecenderungan untuk dimerger atau diakuisisi kecil. pada tahun 1999 ini juga diketahui bahwa q-ratio yang paling besar dimiliki oleh pt bank cic international tbk.yaitu sebesar 8.59 sedangkan q ratio yang paling rendah adalah pt. bank lippo tbk yaitu hanya 0.18 dan memang pada tahun berikutnya bank lippo tbk berada dalam proses penjualan saham oleh bppn. pada tahun 2000 rata-rata tobin q-ratio turun namun masih diatas satu. pada tahun 2000 diketahui bahwa q-ratio yang paling besar bukan lagi dimiliki oleh pt bank cic international tbk.yaitu dengan q-ratio sebesar 3.57 tetapi dicapai oleh pt. bank mayapada internasional tbk. dengan q-ratio sebesar 3.76 sedangkan q-ratio yang paling rendah adalah pt. bank pan indonesia tbk yaitu hanya 0.20. sedangkan pt. bank lippo tbk. naik menjadi 0.71 masih dibawah 1. kemudian pada tahun 2001 q-ratio semakin turun menjadi 0.92, artinya nilai q lebih kecil dari rate of return yang dibutuhkan, artinya $ 1 yang diinvestasikan dalam perusahaan tidak dapat menghasilkan arus kas masa datang dengan memiliki present value $ 1. hal ini berarti industri perbankan yang termasuk dalam sample memiliki kinerja yang kurang baik dan kecenderungan untuk dimerger atau diakuisisi ada. pada tahun 2001 diketahui bahwa q-ratio yang paling besar kembali diraih oleh pt bank cic international tbk.yaitu dengan q-ratio sebesar 2.63 sedangkan posisi kedua diraih oleh pt. bank mayapada internasional tbk. dengan q-ratio sebesar 2.24 sedangkan q-ratio yang paling rendah tetap pt. bank pan indonesia tbk bahkan menurun sampai menjadi hanya 0.05. pada tahun 2002 rata-rata tobin q-ratio adalah 1.10 yaitu lebih besar dari satu yang berarti bahwa pada tahun tersebut industri perbankan indonesia yang terdapat dalam 11 sampel tersebut dapat mencapai nilai q lebih besar dari rate of return yang dibutuhkan, artinya $ 1 yang diinvestasikan dalam perusahaan dapat menghasilkan arus kas masa datang dengan memiliki present value lebih besar dari $ 1. hal ini berarti industri perbankan yang termasuk dalam sampel memiliki kinerja yang baik dan kecenderungan untuk dimerger atau diakuisisi kecil. pada tahun 2002 diketahui bahwa q-ratio yang paling besar diraih oleh pt bank lippo tbk.yaitu dengan q-ratio sebesar 3.66 sedangkan q-ratio yang paling rendah dialami pt. inter-pacific bank tbk dengan nilai hanya 0.06 jauh dibawah 1. jika kita menghitung rata-rata q-ratio selama 4 tahun dari 1999 sampai 2002 maka dapat diketahui bahwa q-ratio bank tertinggi adalah pt. bank cic jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 169 international tbk. sebesar 4.14, sedangkan rata-rata q-ratio yang paling rendah selama 4 tahun dialami oleh pt. bank pan indonesia tbk. sebesar 0.27. pengujian regressi terhadap book value secara keseluruhan (aspek mikro dan makro) dalam pengujian apakah dependent variabel mempengaruhi book value atau equity per share (eqps) dapat diketahui dari analisa regressi atau persamaan dimana: book value per share = f (earnings per share, equity to total assets, loan to deposit ratio, interest rate, dan inflation rate). analisis regresi book value dapat dilihat dari hasil sebagai berikut : model summary .677a .458 .387 650.00974 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), i nf lation rate, loan to deposit s rat io, equity to tot al assets, earnings per share, interest rate a. dari hasil pengolahan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi r 2 = 0.458. ini berarti bahwa variasi dari variabel independent ratio keuangan dan indikator ekonomi yang terdiri atas : earnings per share, equity to total assets, loan to deposits ratio, interest rate dan inflation rate mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent (book value atau equity per share) sebesar 45.8%. sedangkan sisanya 54.2% (100% 45.8% = 54.2%) adalah variasi dari variabel independent lain yang tidak dimasukkan dalam model. ini juga berarti bahwa faktor lain itu lebih besar dari variabel yang dimasukkan. uji anova dan f seluruh variabel sedangkan hasil analisa anova secara keseluruhan variabel dapat dilihat sebagai berikut : anovab 13582019 5 2716403.774 6.429 .000a 16055481 38 422512.658 29637500 43 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), inf lation rate, loan to deposits ratio, equit y to total assets, earnings per share, interest rate a. dependent variable: equity per shareb. dari uji anova diketahui f hitung sebesar 6.429 dengan tingkat signifikansi 0.000 (sig. f stat < 0.05). kesimpulannya ha diterima. secara bersama-sama renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 170 seluruh variabel independent (earnings per share, equity to total assets, loan to deposit ratio, interest rate, dan inflation rate) mempengaruhi variabel depedent book value. adapun koefisiennya adalah sebagai berikut : coeffici entsa -54.603 537.404 -.102 .920 1.968 .368 .680 5.352 .000 .883 1.132 -528.619 1135.937 -.057 -.465 .644 .939 1.065 -29.982 38.420 -.096 -.780 .440 .949 1.053 47.346 60.975 .290 .776 .442 .102 9.759 -9.554 50.613 -.069 -.189 .851 .106 9.394 (constant) earnings per share equity to total assets loan to deposits ratio interest rate inf lat ion rate model 1 b std. error unstandardized coef f icients beta standardized coef f icients t sig. tolerance vif collinearity statistics dependent variable: equity per sharea. persamaan regresi untuk book value adalah sebagai berikut : y(bv) = a + 1x1 +2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 +  y(bv) = 54.603 +1.968x1–528.619x2 – 29.982x3+47.346x4 – 9.554x5 +  keterangan : y(bv) = equity per share (book value) x1 = earnings per share x2 = equity to total assets x3 = loan to deposits rate x4 = interest rate x5 = inflation rate  = error dari persamaan ini dapat diketahui bahwa: a. konstanta sebesar –54.603 menyatakan bahwa jika tidak ada earnings per share, equity to total assets, loan to deposits ratio, interest rate, dan inflation rate maka book value per share adalah sebesar 54.603. b. koefisien regresi x1 sebesar 1.968 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 earnings per share akan meningkatkan book value per share sebesar 1.968. c. koefisien regresi x2 sebesar –528.619 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 equity to total assets akan menurunkan book value per share sebesar 528.619. d. koefisien regresi x3 sebesar –29.982 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 loan to deposits ratio akan menurunkan book value per share sebesar 29.982. e. koefisien regresi x4 sebesar 47.346 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 persen interest rate akan meningkatkan book value per share sebesar 47.346. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 171 f. koefisien regresi x5 sebesar –9.554 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 inflation rate akan menurunkan book value per share sebesar 9.554. uji t ( uji individu ) uji t dengan melihat tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel independent adalah sebagai berikut : earnings per share = 5.352 (0.000) equity to total asset = 0.465 (0.644) loan to deposits ratio = 0.780 (0.440) interest rate = 0.776 (0.442) inflation rate = 0.189 (0.851) masing – masing variabel independen tidak ada yang signifikan karena tingkat probabilita atau tingkat signifikansi-nya lebih besar daripada tingkat kesalahan yaitu 5%. sehingga variabel independen tersebut (equity to total assets, loan to deposits ratio, interest rate, dan inflation rate) tidak mempengaruhi equity per share (ho diterima). kecuali untuk variabel earnings per share yang tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (5%). maka ha yang diterima, dimana variabel earnings per share tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variable book value. pengujian regresi terhadap book value aspek mikro hasil analisa regresi aspek mikro yang diwakili oleh rasio eps, ldr, eta adalah sebagai berikut : descriptive statistics 646.6591 830.2073 44 50.0023 286.8272 44 .1234 9.006e-02 44 1.2527 2.6479 44 equity per share earnings per share equity to total assets loan to deposits ratio mean st d. dev iation n sedangkan r dan r square dan adjusted r square adalah sebagai berikut : model summary .643a .413 .370 659.2128 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), loan to deposits ratio, equity to total asset s, earnings per share a. dari hasil pengolahan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi r 2 = 0.413. ini berarti bahwa variasi dari variabel independent rasio keuangan dan indikator ekonomi yang terdiri atas : earnings per share, equity to total assets, loan to deposits ratio, mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent (book value atau equity per share) sebesar 41.3%. sedangkan sisanya 58.7% (100% 41.3%) adalah variasi dari renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 172 variabel independent lain yang tidak dimasukkan dalam model. ini juga berarti bahwa faktor lain itu lebih besar dari variabel yang dimasukkan. hasil anova dari aspek mikro adalah sebagai berikut : anovab 12255038 3 4085012.664 9.400 .000a 17382462 40 434561.547 29637500 43 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), loan to deposits ratio, equity to tot al assets, earnings per share a. dependent variable: equity per shareb. sedangkan koefisien masing masing variabel adalah sebagai berikut : coeffi ci entsa 613.233 184.540 3.323 .002 1.783 .357 .616 4.993 .000 .963 1.038 -126.766 1124.861 -.014 -.113 .911 .985 1.016 -31.998 38.915 -.102 -.822 .416 .952 1.051 (constant) earnings per share equity to total assets loan to deposits ratio model 1 b st d. error unstandardized coef f icients beta st andardi zed coef f icien ts t sig. tolerance vi f collinearity statistics dependent variable: equity per sharea. berdasarkan data uji anova diketahui f hitung sebesar 9.400 dengan tingkat signifikansi 0.000 (sig. f stat < 0.05). kesimpulannya ha diterima. secara bersama-sama seluruh variable independent (earnings per share, equity to total assets, loan to deposit ratio) mempengaruhi variabel depedent book value yang digambarkan oleh equity per share. dan variabel yang signifikan adalah earnings per share. uji t (uji individu) uji t dengan melihat tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel independent adalah sebagai berikut : earnings per share = 4.993 (0.000) equity to total asset = 0.113 (0.911) loan to deposits ratio = 0.822 (0.416) masing – masing variabel independen tidak ada yang signifikan karena tingkat probabilita atau tingkat signifikansi-nya lebih besar daripada tingkat kesalahan yaitu 5%. sehingga variabel independen tersebut (equity to total assets, loan to deposits ratio) tidak mempengaruhi book value (ho diterima). kecuali untuk variabel earnings per share yang tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (5%). maka ha yang diterima, dimana variabel earnings per share tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variable book value. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 173 pengujian regresi terhadap book value aspek makro pengolahan data statistik menunjukkan data sebagai berikut : descriptive statistics 646.6591 830.2073 44 17.3050 5.0786 44 11.8975 6.0028 44 equity per share interest rat e inf lat ion rate mean st d. dev iation n model summary .049a .002 -.046 849.2100 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), i nf lation rate, interest ratea. dari hasil pengolahan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi r 2 = 0.002 ini berarti bahwa variasi dari variabel independent indikator ekonomi yang terdiri dari inflation rate dan interest rate hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent (book value atau equity per share) sebesar 0.2%. sedangkan sisanya 99.8% (100% 0.2%) adalah variasi dari variabel independent lain yang tidak dimasukkan dalam model. ini juga berarti bahwa faktor lain itu jauh lebih besar dari variabel yang dimasukkan. anovab 70035.526 2 35017.763 .049 .953a 29567464 41 721157.667 29637500 43 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), inf lation rat e, interest ratea. dependent variable: equity per shareb. coeffici entsa 705.645 668.710 1.055 .297 -15.442 77.439 -.094 -.199 .843 .108 9.223 17.502 65.517 .127 .267 .791 .108 9.223 (constant) interest rate inf lat ion rate model 1 b std. error unstandardized coef f icients beta standardi zed coef f icien ts t sig. tolerance vif collinearity statistics dependent variable: equity per sharea. berdasarkan data uji anova diketahui f hitung sebesar 0.049 dengan tingkat signifikansi 0.000 (sig. f stat < 0.05). kesimpulannya ha diterima. secara bersama-sama seluruh variabel independent (interest rate dan inflation rate) mempengaruhi variabel depedent book value yang digambarkan oleh equity per share. dan variable yang signifikan tidak ada. sedangkan kesimpulan uji t menunjukkan bahwa masing – masing variabel independen tidak ada yang signifikan karena tingkat probabilita atau tingkat renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 174 signifikansi-nya lebih besar daripada tingkat kesalahan yaitu 5%. sehingga variabel independen tersebut (interest rate dan inflation rate) tidak mempengaruhi book value per share (ho diterima). pengujian regresi terhadap market value secara keseluruhan (aspek mikro dan makro) hasil pengolahan data menunjukkan tabel sebagai berikut : descriptive statistics 461.8182 542.12340 44 50.0023 286.82715 44 .1234 .09006 44 1.2527 2.64791 44 17.3050 5.07865 44 11.8975 6.00285 44 closing price earnings per share equity to total assets loan to deposits ratio interest rate inf lat ion rate mean st d. dev iation n model summary .785a .617 .566 356.95427 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), i nf lation rate, loan to deposit s rat io, equity to tot al assets, earnings per share, interest rate a. dari hasil pengolahan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi r 2 = 0.617. ini berarti bahwa variasi dari variabel independent ratio keuangan dan indikator ekonomi yang terdiri atas : earnings per share, equity to total assets, loan to deposits ratio, interest rate dan inflation rate mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent (market value atau closing price) sebesar 61,7%. sedangkan sisanya 38.3% (100% 61.7%) adalah variasi dari variabel independent lain yang tidak dimasukkan dalam model. anovab 7795783 5 1559156.635 12.237 .000a 4841821 38 127416.352 12637605 43 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), inf lation rate, loan to deposits ratio, equit y to total assets, earnings per share, interest rate a. dependent variable: closing priceb. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 175 coeffici entsa -423.411 295.117 -1.435 .160 1.440 .202 .762 7.131 .000 .883 1.132 -988.994 623.802 -.164 -1.585 .121 .939 1.065 -26.713 21.099 -.130 -1.266 .213 .949 1.053 82.850 33.484 .776 2.474 .018 .102 9.759 -39.082 27.794 -.433 -1.406 .168 .106 9.394 (constant) earnings per share equity to total assets loan to deposits ratio interest rate inf lat ion rate model 1 b std. error unstandardized coef f icients beta standardized coef f icients t sig. tolerance vif collinearity statistics dependent variable: closing pricea. persamaan regresi untuk market value adalah sebagai berikut : y(mv) = a + 1x1 +2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 +  y(mv) = -423.411+1.440x1–988.994x2 – 26.713x3+82.850x4– 39.082x5+  keterangan : y(mv) = closing price (market value) x1 = earnings per share x2 = equity to total assets x3 = loan to deposits rate x4 = interest rate x5 = inflation rate  = error dari persamaan ini dapat diketahui bahwa: a. konstanta sebesar –423.411 menyatakan bahwa jika tidak ada earnings per share, equity to total assets, loan to deposits ratio, interest rate, dan inflation rate maka market value per share adalah sebesar 423.411. b. koefisien regresi x1 sebesar 1.4440 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 earnings per share akan meningkatkan market value per share sebesar 1.4440. c. koefisien regresi x2 sebesar –988.994 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 equity to total assets akan menurunkan market value per share sebesar 988.994. d. koefisien regresi x3 sebesar –26.713 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 loan to deposits ratio akan menurunkan market value per share sebesar 26.713. e. koefisien regresi x4 sebesar 82.850 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 persen interest rate akan meningkatkan market value per share sebesar 82.850. f. koefisien regresi x5 sebesar –39.082 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 inflation rate akan menurunkan market value per share sebesar 39.082. sedangkan kesimpulan uji t menunjukkan bahwa masing – masing variabel independen tidak ada yang signifikan karena tingkat probabilita atau tingkat renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 176 signifikansi-nya lebih besar daripada tingkat kesalahan yaitu 5%. sehingga variabel independen tersebut (equity to total assets, loan to deposits ratio, interest rate, dan inflation rate) tidak mempengaruhi market value (ho diterima). kecuali untuk variabel earnings per share yang tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (5%). maka ha yang diterima, dimana variabel earnings per share tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel market value yang diwakili closing price per share. pengujian regressi terhadap market value– aspek mikro hasil analisa statistik menunjukkan: descriptive statistics 461.8182 542.1234 44 50.0023 286.8272 44 .1234 9.006e-02 44 1.2527 2.6479 44 closing price earnings per share equity to total assets loan to deposits ratio mean st d. dev iation n model summary .694a .481 .442 404.8764 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), loan to deposits ratio, equity to total asset s, earnings per share a. dari hasil pengolahan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi r 2 = 0.481. ini berarti bahwa variasi dari variabel independent ratio keuangan dan indikator ekonomi yang terdiri atas : earnings per share, equity to total assets, loan to deposits ratio, mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent (market value atau closing price) sebesar 48.1%. sedangkan sisanya 51.9% (100% 48.1%) adalah variasi dari variabel independent lain yang tidak dimasukkan dalam model. ini juga berarti bahwa faktor lain itu lebih besar dari variabel yang dimasukkan. hasil anova dari aspek mikro adalah sebagai berikut : anovab 6080609 3 2026869.812 12.365 .000a 6556995 40 163924.878 12637605 43 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), loan to deposits ratio, equity to tot al assets, earnings per share a. dependent variable: closing priceb. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 177 coeffi ci entsa 496.926 113.341 4.384 .000 1.228 .219 .650 5.599 .000 .963 1.038 -497.614 690.869 -.083 -.720 .476 .985 1.016 -28.020 23.901 -.137 -1.172 .248 .952 1.051 (constant) earnings per share equity to total assets loan to deposits ratio model 1 b st d. error unstandardized coef f icients beta st andardi zed coef f icien ts t sig. tolerance vi f collinearity statistics dependent variable: closing pricea. berdasarkan data uji anova diketahui f hitung sebesar 12.365 dengan tingkat signifikansi 0.000 (sig. f stat < 0.05). kesimpulannya ha diterima. secara bersama-sama seluruh variabel independent (earnings per share, equity to total assets, loan to deposit ratio) mempengaruhi variabel depedent market value yang digambarkan oleh closing price. dan variabel yang signifikan adalah earnings per share. sedangkan kesimpulan uji t menunjukkan bahwa masing – masing variabel independen tidak ada yang signifikan karena tingkat probabilita atau tingkat signifikansi-nya lebih besar daripada tingkat kesalahan yaitu 5%. sehingga variabel independen tersebut (equity to total assets, loan to deposits ratio, interest rate, dan inflation rate) tidak mempengaruhi market value (ho diterima). kecuali untuk variabel earnings per share yang tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (5%). maka ha yang diterima, dimana variabel earnings per share tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel market value yang diwakili closing price per share. pengujian regressi terhadap market value aspek makro hasil analisa statistik menunjukkan data sebagai berikut : descriptive statistics 461.8182 542.1234 44 17.3050 5.0786 44 11.8975 6.0028 44 closing price interest rate inf lat ion rate mean st d. dev iation n model summary .138a .019 -.029 549.8614 model 1 r r square adjusted r square st d. error of the estimate predictors: (constant), i nf lation rate, interest ratea. dari hasil pengolahan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi r 2 = 0.019 ini berarti bahwa variasi dari variabel independent indikator ekonomi yang terdiri dari inflation rate dan interest rate hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel dependent (market value atau closing price) sebesar 1.9%. sedangkan sisanya 98.1% (100% 1.9%) adalah renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 178 variasi dari variabel independent lain yang tidak dimasukkan dalam model. ini juga berarti bahwa faktor lain itu lebih besar dari variabel yang dimasukkan. anovab 241353.4 2 120676.685 .399 .673a 12396251 41 302347.590 12637605 43 regression residual total model 1 sum of squares df mean square f sig. predictors: (const ant), inf lation rat e, interest ratea. dependent variable: closing priceb. coeffici entsa 109.978 432.988 .254 .801 31.619 50.142 .296 .631 .532 .108 9.223 -16.418 42.422 -.182 -.387 .701 .108 9.223 (constant) interest rate inf lat ion rate model 1 b std. error unstandardized coef f icients beta standardi zed coef f icien ts t sig. tolerance vif collinearity statistics dependent variable: closing pricea. berdasarkan data uji anova diketahui f hitung sebesar 0.399 dengan tingkat signifikansi 0.000 (sig. f stat < 0.05). kesimpulannya ha diterima. secara bersama-sama seluruh variabel independent (interest rate dan inflation rate) mempengaruhi variabel depedent market value yang digambarkan oleh closing price. dan variabel yang signifikan tidak ada. sedangkan kesimpulan uji t menunjukkan bahwa masing – masing variabel independen tidak ada yang signifikan karena tingkat probabilita atau tingkat signifikansi-nya lebih besar daripada tingkat kesalahan yaitu 5%. sehingga variabel independen tersebut (interest rate, dan inflation rate) tidak mempengaruhi market per share (ho diterima). implikasi teori book value dan market value dari hasil analisa tobin’s q-ratio diatas menunjukkan bahwa dalam perusahaan yang menjadi sampel di indonesia, nilai buku yang diwakili oleh equity per share dan harga saham yang diwakili oleh closing price saham masih terjadi perbedaan. ini berarti sesuai dengan teori akuntansi dimana stable monetary unit menjadi salah satu prinsip akan menimbulkan perbedaan dengan harga pasar saham. pasar membutuhkan harga pasar saham bukan nilai buku, sehingga harga pasar sering menjadi dasar dalam kebijakan investasi. ini tidak berarti bahwa informasi nilai buku (nilai historis) tidak bermanfaat. selama ini sesuai dengan pengalaman di lapangan nilai buku selalu menjadi dasar dalam melakukan prediksi kejadian dimasa yang akan datang. ini berarti bahwa akuntansi konvensional saat ini baru bisa menjadi data mentah untuk diolah menjadi data relevan dalam keputusan bisnis. q-ratio misalnya yang dihitung dari jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 179 perbandingan market value dan book value dapat dijadikan sebagai dasar dalam memprediksi akuisisi dan kinerja perusahaan (altman, 1968; harahap, 2002; beaver, 1966). aspek indikator keuangan, aspek mikro dan makro terhadap nilai buku dan nilai pasar saham dari hasil pengolahan dan analisa data dapat diketahui bahwa semua variabel mempengaruhi book value dan market value. namun diketahui bahwa aspek mikro lebih mempengaruhi market value daripada book value. ini dapat dipahami karena eps, ldr dan eta memang menggambarkan kinerja keuangan dan eps dicatat memiliki signifikansi yang lebih besar dibanding lainnya. sedangkan aspek makro yang diwakili oleh interest rate dan inflation rate tidak perlu menjadi perhatian karena tidak banyak mempengaruhi book value dan market value. konsentrasi dapat diarahkan pada aspek internal atau mikro dalam hal ini eps, ldr dan eta. dan diketahui pula bahwa variable eps lah yang secara signifikan mempengaruhi book value dan market value. ini bisa dimaklumi karena eps yang menggambarkan kemampuan profitabilitas memang selalu menjadi dasar bagi investor dalam menentukan kebijkan investasi. pengumuman laba, pengumuman dividen selalu bereaksi positif pada volume penjualan saham dan harga saham di pasar modal. penutup market value dan book value di indonesia ternyata nilai buku dan market value memang berbeda. menurut rasio tobin untuk industri perbankan rata rata untuk industri perbankan yang dijadikan objek penelitian ternyata rasio q nya sejak 1999-2002 masing masing adalah adalah: 1.72, 1.27, 0.92, 1.10 dan 1.25. ini berarti bahwa indusrti perbankan pada tahun 1999 dari segi tobin q-rasio masih tinggi 1 kendatipun pada tahun 2000 jatuh sampai < 1. keadaan masing mengalami situasi yang sama di negara lain karena pengaruh prinsip historical cost dan conservatism juga terjadi dan ini menguatkan dukungan pada kritik terhadap akuntansi konvensional dimana disebutkan bahwa sistem pengukurannya justru mengalami “measurement error”. ini bukan berarti bahwa konsep itu salah, namun tidak relevan untuk pengambilan keputusan. namun untuk daya kuat bukti penelusurannya dan prediksi maka nilai historis ini memang sangat berperan. makro dan mikro harga buku dan harga saham diuji dari aspek mikro dan makro. dari hasil pengujian terungkap bahwa aspek mikro lebih besar mempengaruhi book value dan market value (61.7% dibandingkan dengan 45.8%). dalam hal ini aspek makro (interest dan inflation rate) tidak perlu dijadikan sebagai unsur dalam menilai book value dan market value cukup dikonsentrasikan kepada aspek renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 180 mikro dalam hal ini earnings per share (eps), loans to total deposits (ldr) dan equity to total assets (eta). earnings per share (eps), loans to total deposits (ldr) dan equity to total assets (eta) pengaruh ketiga rasio ini terhadap book value dan market value ada namun hanya earnings per share (eps) yang menunjukkan signifikansi yang lebih tinggi. ini berarti sesuai dengan teori yang selama ini diyakini profitabilitas masih menjadi dasar utama menaikkan nilai buku dan nilai pasar saham. karena laba akan menaikkan ekuitas dan dalam transaksi di bursa laba selalu menjadi dasar utama bagi pasar untuk bereaksi baik dalam transaksi dan juga dalam harga saham. keterbatasan penelitian dan riset lanjutan penelitian ini hanya menyangkut industri perbankan untuk periode 4 tahun, untuk menilai situasi di indonesia maka sukar mengeneralisir temuan yang ada untuk seluruh situasi perusahaan yang ada di indonesia. dengan menambah sampel saham dan periodenya barangkali akan lebih akurat dan dapat menjadi penelitian lanjutan. demikian juga pemilihan rasio yang terbatas. aspek mikro hanya 3 rasio dan aspek makro hanya 2 rasio. kemungkinan untuk penelitian lanjutan rasio dan indikator lainnya dapat di tambah. kontribusi penelitian ini kepada ilmu dapat dilihat dari temuan yang menguatkan bahwa aspek mikro tidak begitu mendominasi pengaruh perubahan nilai buku tetapi justru lebih besar perannya dalam mempengaruhi nilai pasar. hal ini dapat dimaklumi karena rasio dan harga buku itu memang didasarkan pada nilai historis yang merupakan ciri utama dari informasi laporan keuangan. namun dari beberapa rasio itu pengaruh signifikan hanya diperankan oleh rasio eps. earning inilah yang dapat menambah nilai equity sekaligus menjadi dasar bagi investor untuk membeli saham sehingga harga pasar saham cenderung naik. sejalan dengan teori yang sudah ada memang profitabilitas dapat menaikkan book value dan market value. terakhir aspek makro yang diwakili oleh interest rate dan inflation rate ternyata tidak begitu berpengaruh pada nilai buku dan harga pasar saham perusahaan. daftar pustaka altman, e.i., (1968), “financial ratios, discriminant analysis, and the prediction of corporate bankrupty”, journal of finance, september, p.589609. aicpa, (1973), trueblood committee, “the objectives of financial statements”. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 181 apb, (1970), statement no.4,“basics concepts and accounting principles underlying financial statements of bussiness enterprice”. adityaswara, mirza, (2003), “mengukur kinerja bank bumn dan bank bppn”, kompas, 3 desember, p.27. arikunto, suharsimi, (1997), “prosedur penelitian suatu pendekatan praktek”, rineka cipta, yogyakarta. belkaoui, ahmed, (1984), “socio economic accounting”, quorum books. belkaoui, ahmed, (2000), “accounting theory, 4 th edition”, business press, thomson .l, australia. belkaoui, ahmed. r., (1999), “earnings measurement, determination, management, and usefulness”, quorum books, united states of america. bessis, joel, (2002), “risk management in banking edition 2”, john wiley and sons ltd., australia beaver, williams.,(1966), “financial ratios as predictor of failare, empirical reasearch in accounting : selected studies supplement”, journal of accounting research, vol.5. basu, s.,(1997), “the consevatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”, journal of accounting and economics, vol. 24. bank indonesia, (1993), “surat keputusan direksi bank indonesia no.26/20/kep/dir tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank”, jakarta. bursa efek jakarta, (2002), “indonesian capital market directory”, institute for economic and financial research. bursa efek jakarta, (2003), “indonesian capital market directory”, institute for economic and financial research. collins,d., e. maydew & i. weiss, (1997), “changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years.” journal of accounting and economics 24. choudhry, moorad, (2000), “an introduction to value-at-risk”, securities institute servoce, englands. renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 182 darmadji, tjiptono, (2004), “meningkatkan nilai perusahaan”, bisnis indonesia, 4 januari, p.3. dirgantoro, crown, (2003), “value based management”, gramedia widiasarana indonesia, jakarta edwards, edgar dan bell, phillip, (1961), “the theory and measurement of business income”, berkeley : university of california press emery, douglas., finnerty, john., (1997), ”corporate financial management”, 1 edition, pearson, prentice hall, new jersey. fabozzi, frank j (2002), “interest rate, term structure, and valuation”, usa: john willey & sons francis.j., & k. schipper, (1999), “have financial statement lost their relevance ?” journal of accounting research. godfrey, j, hodgson, a dan holmes scott, (1986), “accounting theory”, 3 rd edition, brisbane : john wiley & son. harahap, sofyan s, (2003), “pelajaran dari krisis asia”, pustaka quantum, jakarta -----------(2002),” analisa kritis atas laporan keuangan”, rajawali pers, jakarta -----------(2001), “teori akuntansi”, rajawali pers, jakarta -----------(1996), “teori akuntansi laporan keuangan”, bumi aksara, jakarta hackel, kenneth.s, livnat, joshua, (1995), “cash flow and security analysis”, second edition, mc.graw-hill trade ijiri, yuji, (1971), a defense for historical cost accounting in robert r. sterling, “asset valuation and income determination, a consideration of the alternatives”, lawrence, kansas, scholars book --------------(1967), the foundations of accounting measurement, a mathematical, economic, and behavioral inquiry, englewood cliffs, n.j.:prentice hall in jensen m.c., (1986), “agency cost of free cash flow, corporate finance and take over.”, american economic review jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 183 ---------------(1982), triple entry accounting and momentum income, studies in accounting research # 18, aaa, sarasota. ikatan akuntan indonesia, (1999), “standar akuntansi keuangan”, salemba empat, jakarta. irmayanto, juli., roso, tjipto., hasibuan, tonny.r., nangju, alimastjik., indradewa, zainal.a., wiguno, suryo., desmizar, (1999), “bank & lembaga keuangan lainnya”, universitas trisakti, jakarta. jensen m.c., (1986), “agency cost of free cash flow, corporate finance and take over.”, american economic review jorion, p., (2002), “how informative are value-at-risk disclosures?”, accounting review, volume 77 lev, b. & p. zarowin, (1999), “the boundaries of financial reporting and how to extend them”. journal of accounting research. media indonesia, (2004), “masyarakat tanggung biaya krisis rp 455 triliun”, media indonesia, 9 februari. nasution, anwar, (1997), “prof. wijoyo emban tugas super menko” monday, media indonesia, october 27, http://www.mediaindonesia.co.id/ neiss, hubert, (2002), “korea terfokus, indonesia bingung”, info bank, edisi 250, juni, volume. xxii. palepu, healy, dan bernard, (2004), “business analysis & valuation”, 3 rd edition, thomson south-western publishing, united states of america penman, stephen h, (2001), “financial statement analysis & security valuation”, singapore: mc graw hill international. ross, s., (1977), “the determinations of financial structure : the incentive signaling approach”. bell journal of economics 8. ross,s.a.,(1995), westerfield, randolph w. dan jordan,bradford d., “fundamental of corporate finance”, 3 rd edition, the irwin series of finance raharjo, pamuji g.,(2003), “manajemen risiko var dalam penerapan manajemen risiko”,bisnis indonesia, 20 februari. http://www.mediaindonesia.co.id/ renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 184 white, gerald i., aswinpaul c.sondhi, dov fried (2003),” the analysis and use of financial statements”, 3 rd edition, usa: john willey & sons warsidi., pramuka, agus bambang, (2000), “evaluasi kegunaan rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang : suatu studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta”, jurnal akuntansi, manajemen dan ekonomi, vol.2, no.1, program magister manajemen universitas jenderal soedirman. jurnal akuntansi dan investasi vol. 5 no. 2, hal: 147-186, juli 2004 185 lampiran daftar nama perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta dan yang masuk dalam sampel 1999 2002 no nama bank sampel 1 pt bank arta niaga kencana tbk. 2 pt bank buana indonesia tbk. 3 pt bank bumiputera indonesia tbk. 4 pt bank central asia tbk. √ 5 pt bank cic international tbk. √ 6 pt bank danamon tbk. 7 pt bank danpac tbk. √ 8 pt bank eksekutif international tbk. 9 pt bank global internasional tbk. √ 10 pt bank internasional indonesia tbk. 11 pt bank kesawan tbk. 12 pt bank lippo tbk. √ 13 pt bank mayapada internasional tbk. √ 14 pt bank mega tbk. √ 15 pt bank negara indonesia (persero) tbk. 16 pt bank niaga tbk. 17 pt bank nisp tbk. √ 18 pt bank nusantara parahyangan tbk. 19 pt bank pan indonesia tbk. √ 20 pt bank permata tbk. (formely pt bank bali tbk) 21 pt bank pikko tbk. 22 pt bank swadesi tbk. 23 pt bank victoria international tbk. √ 24 pt inter-pasific bank tbk. √ 25 pt bank universal tbk. jumlah sampel 11 sumber : indonesian capital market directory 2002 dan 2003 renata h jacob & sofyan s harahap, hubungan antara indikator mikro..... 186 earnings per share, closing price dan jumlah saham bank-bank yang terdapat dalam sampel (1999-2002) n o bank earnings per share closing price jumlah saham 199 9 200 0 200 1 200 2 199 9 200 0 200 1 200 2 1999 2000 2001 2002 1 pt bank central asia tbk. 218 612 104 9 845 1,4 00 1,6 75 1,47 5 2,50 0 2,914,54 6,140 5,886,72 4,280 5,952,2 09,280 2 pt bank cic international tbk. -49 15 -52 259 275 250 150 70 1,976,45 1,000 2,386,63 8,590 2,387,69 2,490 2,388,2 19,990 3 pt bank danpac tbk. 126 90 64 46 1,0 50 750 600 450 193,848, 000 193,848, 000 194,167, 000 194,346 ,000 4 pt bank global internasional tbk. 3 1 1 1 175 110 95 120 2,970,00 0,000 2,970,00 0,000 2,970,00 0,000 2,970,0 00,000 5 pt bank lippo tbk. 1,01 0 8 8 -16 250 55 30 260 25,637,0 62,965 38,765,7 57,081 38,765,7 57,081 38,765, 757,081 6 pt bank mayapada internasional tbk. -52 -11 -10 2 500 320 170 135 384,371, 500 384,371, 500 631,881, 000 1,275,3 81,000 7 pt bank mega tbk. 112 160 38 192 1,2 00 1,1 75 850 1,00 0 556,875, 000 750,667, 500 930,827 ,700 8 pt bank nisp tbk. 35 110 118 92 650 290 210 400 629,729, 365 629,729, 365 745,988, 172 2,006,1 95,896 9 pt bank pan indonesia tbk. 12 5 0.1 7 675 170 60 180 5,885,55 2,940 5,885,67 5,714 5,885,7 36,702 1 0 pt bank victoria international tbk. 5 7 8 9 150 70 30 35 528,660, 000 627,660, 000 627,660, 000 694,453 ,360 1 1 pt inter-pasific bank tbk. -411 3 59 9 150 70 80 10 6,781,25 0,000 6,684,37 5,000 9,590,62 5,000 9,590,6 25,000